e Paper Koran Madura 21 Mei 2013

1

SELASA 21 MEI 2013 NO. 00121 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

21 MEI 2013

g PAMANGGHI

Jempol

Oleh : MH. Said Abdullah

S

DIBAKAR MASSA SIGI. Rumah milik warga ludes dibakar massa setelah terjadi bentrok antara warga Dusun 4 Pesaku dengan Dusun Deasi Sidondo di Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (20/5). Bentrok tersebut selain membakar 24 unit rumah, tiga unit motor, juga mengakibatkan puluhan warga terluka terkena senjata tradisional berupa dumdum, panah, ketapel, parang dan senapan angin.

JELANG PILGUB JATIM

Hasyim Muzadi: Dukungan Ganda Parpol Rusak Jatim SURABAYA- Tokoh NU asal Jombang, KH Hasyim Muzadi, menilai dukungan ganda partai politik kepada pasangan bacagub dan bacawagub yang mendaftar di KPU Jatim merupakan pelanggaran etika politik yang merusak masyarakat Jatim.

“Seorang bacagub yang mendaftarkan partai yang telah nyata didaftarkan terlebih dahulu oleh bacagub lain adalah pelanggaran etik politik dan bahkan kejahatan politik,” katanya dalam surat elektronik kepada Antara di Surabaya, Senin.

Ia mengemukakan hal itu menanggapi dua partai politik nonparlemen yakni Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK) yang memberikan dukungan ganda ke dua pasangan berbeda, yakni Khofifah-Herman dan Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Menurut mantan Ketua Umum PBNU itu, pelanggaran etika dan kejahatan politik itu terkait dengan proses pendaftaran ganda yang tidak mungkin seorang bacagub menghindari politik transaksional atau “money politics” .

“Gejala itu pasti mengotori suasana politik Jatim dan bisa mengakibatkan konflik politik horizontal. Ada yang tidak siap bertarung secara fair dan gentle dalam Pilkada Jatim. Tahun 2008 dengan kecurangan massif dan sekarang dengan penggergajian partai pendukung pesaingnya,” katanya.

Menurut pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang dan Depok itu, hal itu perlu ketegasan dan kejujuran tinggi dari KPU Jatim dan lebih dari itu perlu pengusutan mengapa partai politik mendukung ganda dan siapa yang merekayasa.

“Tidak cukup hanya dianggap masalah teknis KPU. Semuanya (pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Jatim) harus tansparan agar Jatim tidak dipimpin manipulator. Saatnya masyarakat pencinta demokrasi antikorupsi bergerak menyelamatkan Jatim,” katanya. (ant/edy/beth)

Ditjen Pajak Akui 320 Pejabatnya Bandit JAKARTA- Direktur Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) masih menemukan sejumlah pegawai pajak nakal, meski sudah puluhan ditangkap. Data Ditjen Pajak menyebutkan, masih ada sekitar 320 orang dari 32 ribu jumlah pegawai pajak yang dikategorikan “bandit”.

“Pasti akan ada penangkapan lagi bulan depan, minggu depan atau tahun depan, karena 1% dari 32 ribu jumlah pegawai pajak adalah bandit,” kata Dirjen Pajak, Fuad Rachmany, di Jakarta, Senin (20/5) Mantan Kepala Bapepam LK ini menambahkan dirinya tidak akan terkejut, saat KPK kembali menangkap pegawai pajak yang terlibat kasus suap. Apalagi orang orang seperti Gayus maupun Dana masih banyak berkeliaran di lingkungan Ditjen Pajak. “Saya mengapresiasi kinerja KPK atas penangkapan pegawai pajak yang bandel,” tambahnya.

Lebih jauh kata Fuad, hukuman yang pantas diterima pegawai pajak nakal adalah ditangkap kemudian diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menurutnya jika pegawai pajak tersebut terbukti bersalah maka hukuman selanjutnya adalah dipecat sebagai PNS. “Buktinya ketika para pegawai pajak ditangkap sama KPK, mereka malah senyum senyum seperti tidak ada kesalahan, hal tersebut membuktikan bahwa mereka tidak waras,” terangnya Dia mengatakan agar pegawai pajak tersebut merasakan efek jera maka pegawai pajak harus dimiskinkan biar tidak semakin nakal. Karena itu harta yang diperoleh dari suap maupun korupsi semuanya harus disita. “Kita juga harus memperketat sistem rekruitmen,” tegasnya.

Ke depan, lanjutnya, Ditjen Pajak akan

memperbaiki proses rekruitmen agar SDM yang ada di Ditjen Pajak benar benar berkualitas dan tidak diisi oleh orang orang yang mempunyai jiwa kriminal.

“Kebanyakan yang terjadi waktu baru melamar mukanya muka nabi, masih polos tapi jiwanya bandit, nah hal hal seperti inilah yang akan kita perketat dan perbaiki,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Dirut PT The Master Steel, Istanto Burhan mengaku dimintai uang oleh seseorang yang mengaku ‘ketua KPK’. “Dalam surat ini saya juga melaporkan peristiwa yang saya alami pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, di mana staf saya mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai ‘ketua kpk’” katnya Menurut pengakuan Istanto dalam surat tersebut, orang yang mengaku ketua KPK memintanya mentransfer sejumlah uang. Namun Istanto tidak menjelaskan berapa uang yang diminta oknum pemeras itu. “Saya bersedia dimintai keter-

angan lebih lanjut atas keterangan yang saya berikan ini dan saya berharap KPK dapat melacak keberadaan oknum yang mengaku sebagai ‘ketua KPK’ tersebut,” ujarnya.

Selain meminta perlindungan hukum kepada KPK atas laporannya, Istanto sekaligus mengklarifikasi pemberitaan media mengenai kasus dugaan suap perpajakan yang menyebut-nyebut nama PT Master Steel. “Saya perlu mengklarifikasi agar KPK memeroleh keseimbangan informasi dari KPK. PT The Master Steel sudah membayar kewajiban perpajakannya, namun terdapat penafsiran dengan Dirjen Pajak,” ungkap Istanto.

Dua orang Manager Keuangan PT The Master Steel telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pajak yang saat ini ditangani KPK. Kedua manager itu diduga menyuap pegawai pajak Mohamad Dian Irwan dan Eko Darmayanto. Kedua pegawai pajak itupun telah berstatus sebagai tersangka. (gam/cea)

Anggota DPR RI Asal Madura

ecara fisik jempol tak berbeda dengan jari-jari tangan dan kaki lainnya. Kelima jari-jari itu pada dasarnya menyatu dalam kebersamaan pada saat difungsikan. Mungkin hanya ada penekanan pada fungsi dan peran.

Karena itu sering kelima jari tangan digambarkan sebagai bangunan kerja sama, yang tak terpisahkan. Masingmasing jari memang bisa mengerjakan hal kecil tapi untuk sebuah kerja besar harus bersama-sama. Harus kompak.

Namun dari segi pemaknaan simbol, jari jempol menggambarkan sesuatu yang dasyat luar biasa. Pemberian jempol dalam posisi tegak selalu berkonotasi positif.

Menegaskan tentang pencapaian keberhasilan. Orang tua misalnya, ketika mendapati anaknya berprestasi, pemberian apresiasi verbal dengan mengacungkan jempol. “Hebat.

Kalian benar-benar dapat bekerja dengan baik,” begitu orang tua biasanya memberikan pujian, tak lupa tersenyum sambil menunjukkan jari jempol.

Di beberapa daerah di negeri ini jempol sering menjadi simbol penghormatan. Mempersilahkan tamu yang lebih tua, orang yang dihormati untuk duduk atau berjalan di depan, di beberapa daerah menggunakan simbol jempol.

“Silahkan bapak berjalan dari segi duluan,” lalu pemaknaan diikuti gerakan simbol, fisik menunjari jempol jukkan arah demenggambarkan ngan jempol. sesuatu yang Jempol juga dasyat luar sering disebut sebagai ibu jari. biasa Lagi-lagi ini menggambarkan sesuatu yang spesial.

Kata ibu menunjukkan bahwa jempol disimbolkan induk kehidupan. Seakan jari-jari lain lahir dari jempol, ibu jari.

Tentu pengertian ibu jari di sini pararel dengan status seorang ibu dalam komunitas masyarakat manapun di dunia ini yang selalu diposisikan sangat mulia. Penyebutan jempol sebagai ibu jari merupakan penguatan makna simbol dari jempol. Bahwa ketika seseorang mendapat acungan jempol, tingkatan peran dan prestasinya memang jauh lebih dari yang lain.

Berbeda ketika yang diacungkan kelingking. Yang terbaca mengecilkan, menganggap remeh. Seang jari manis, lebih disimbolkan sebagai keharmonisan hubungan suami-istri. Karena itu cincin pernikahan selalu diletakkan pada jari manis; tidak pada jempol.

Lalu, jangan sekali-kali mengacungkan jari tengah. Hampir di seluruh dunia jari tengah berkonotasi minor. Stevan Effenberg, salah satu pemain berbakat Jerman, dipaksa pulang di Piala Dunia 1994, gara-gara mengacungkan jari tengah pada penonton.

Tulunjuk jari sesuai namanya, lebih merupakan pertanda. Muatan makna simbol bisa berbeda tergantung momennya. Kadang digunakan seorang ayah yang memarahi anaknya. Bisa juga isyarat mengajukan sesuatu. Di lain waktu, digunakan untuk menuding walau banyak orang arif menafsirkan bahwa ketika seseorang menuding orang lain, ia hanya menunjuk dengan satu jari telunjuk pada orang lain, sedang empat jari lainnya menunjuk dirinya. Ini simbol yang mengajarkan agar jangan gampang menempatkan seseorang sebagai “tertuduh” karena bisa jadi, tuduhan justru lebih banyak ke arah dirinya.

Dari pemaknaan jari-jari tangan memang terpapar jempol sangat spesial. Ada semangat apresiasi, prestasi, penghormatan dan sebagai ibu jari bermuatan mengayomi, mendidik,mengantarkan menjadi yang terbaik. Simbol jempol selalu menggambarkan yang terbaik. The best. Ayo meraih prestasi agar mendapat jempol. =

Kaki “Kenapa kok kaki sampeyan luka parah?” tanya Burhan pada Matrawi.

“Kemarin nyoba naik sepeda motor baru. Saya lupa pakai rem kaki,” jelas Matrawi.

“Lha sepeda motor kan remnya memang ada di kaki. Sepeda semua di tangan.”

“Ya. Saya ngerem pakai kaki saya nih. Kaki yang digunakan untuk berhentiin. Lupa cara ngeremnya.”

“Ohhh.”

Cak Munali

2

Pilkades Rentan Sengketa Warga Meninggal Saat Antre untuk Mencoblos SUMENEP – Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak berdasarkan daerah pemilihan (dapil) yang sudah berlangsung tidak berjalan tertib. Kericuhan masih terjadi akibat salah satu pendukung calon yang kalah tidak puas dengan hasil penghitungan suara karena panitia diduga tidak netral dan memihak kepada salah satu calon.

Pantauan Koran Madura di lapangan selama enam putaran dari delapan putaran yang telah dijadwalkan, sudah tiga kali terjadi kekisruan. Pilkades di Desa Basoka Kecamatan Rubaru yang diselenggarakan pada Senin (13/5), berakhir dengan ketidakpuasan salah satu calon. Rabu (15/5), ratusan masyarakat setempat mendatangi rumah ketua panitia pilkades dan meminta pemilihan ulang.

Kericuhan serupa terjadi di Desa Karang Sokon Kecamatan Guluk-Guluk.

Salah satu pendukung pasangan calon, Jumat (17/5), mendatangi gedung DPRD Sumenep. Mereka tidak puas dengan hasil pemilihan kepala desa yang diselenggarakan pada Rabu (15/5), karena ada indikasi salah seorang panitia menerima suap untuk meloloskan salah satu calon kades yang tidak melengkapi salah satu persyaratan

SUMENEP

SELASA 21 MEI 2013 NO. 0121 TAHUN II

sesuai peraturan daerah.

Pada hari yang sama, sekitar pukul 16.00 WIB, pemkab menfasilitasi antara panitia dan masyarakat Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting terkait pilkades yang sempat ditunda penghitungan suaranya, Senin (6/5). Pada pemilihan kepada desa ada indikasi penggelembungan (mark up) surat suara 49 lembar, dan penghitungan suara dihentikan dan dilanjutkan di pemkab.

Namun, sekalipun penghitungan suara telah dilaksanakan di pemkab, satu diantara empat calon kades tidak puas dengan penghitungan suara dan meminta pemilihan ulang.

Bahkan jika tidak dilakukan penghitungan ulang, warga akan menempuh jalur hukum.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan saat ditemui terkait dengan temuan itu mengaku

belum menerima laporan.

“Kami hanya mendengar dari masyarakat luar. Sampai saat ini, kami masih belum menerima laporan dari siapapun, baik dari panitia, maupun dari kabag pemdes,” katanya, Senin (20/5).

Namun demikian, Politisi PKB itu meminta masyarakat untuk menyikapi hasil pemilihan kepala desa secara bijak sekalipun tidak mungkin memuaskan semua calon, dan apabila ada pelanggaran untuk dilaporkan kepada aparat yang berwajib. “Kalau ada persoalan, silahkan kirimkan surat keberatannya ke leading sector pemdes. Jika permasalahan mengacu terhadap hasil pemilihan, silahkan diselesaikan di pengadilan negeri, dan jika mengenai administrasi bisa kirimkan ke PTUN. Apabila kesulitan informasi, silahkan hubungi lembaga KIP saja. Sekarang sudah tidak ada yang sulit kok,” jelasnya.

Sementara Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Sumenep Moh. Ramli mengatakan, kericuhan yang kerap terjadi saat pelaksanaan pilkades disebabkan minimnya pendidikan terhadap selisih surat suara dengan undangan. “Biasanya masyarakat tidak faham

dengan selisih angka antara surat dengan undangan.

Padahal bukan niat panitia untuk berbuat curang. Melainkan hal itu kerap terjadi karena keterbatasan pemikiran manusia saja,” ia mencontohkan.

Pihaknya berjanji akan terus memonitor setiap pelaksanaan pilkades diberbagai desa. “Kami terus akan berupaya untuk membuat mayasarakat nyaman dan aman. Dan kami tetap akan menjungjung tinggi asas demokrasi,” terangnya.

Meninggal Saat Antri Mencoblos Sementara pada pemilihan kepada desa di Desa Grujugan Kecamatan Gapura, Senin (20/5), salah seorang hak pilih meninggal saat antre menunggu giliran mencoblos. Meninggalnya Suah (75), menggegerkan ribuan warga yang sedang antre untuk menggunakan hak pilihnya.

Kapolsek Gapura AKP Suwarno menjelaskan, saat kejadian, korban sedang mengantre di luar tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak pilihnya. Saat kejadian, korban didampingi anaknya.

"Korban itu didampingi anaknya, sedang duduk menunggu giliran men-

coblos di TPS. Tiba-tiba korban jatuh terjungkal dari tempat duduk, dan meninggal di tempat kejadian perkara (TKP)," jelas Kapolsek.

Menurut Suwarno, korban meninggal murni karena sakit yang dideritanya selama ini. Sesuai keterangan anaknya, korban telah lama menderita penyakit darah tinggi. "Mungkin penyakit korban kambuh saat antre menunggu pencoblosan. Korban tiba-tiba pingsan, terjatuh dari kursinya dan meninggal," urainya.

Dia menambahkan, keluarga korban mengaku mengikhlaskan kematian korban, karena korban memang menderita sakit sejak lama. "Saat korban terjatuh, langsung ditolong oleh warga. Tapi nyawa korban sudah tidak tertolong.

Korban kemudian dibawa pulang keluarganya untuk dimakamkan," ungkapnya.

Kapolsek menjelaskan, karena kematian korban sudah direlakan oleh keluarganya, kemungkinan tidak akan ada proses hukum lebih lanjut. ''Tidak akan ada proses hukum karena memang sudah direlakan keluarganya. Dan itu tidak ada kaitannya dengan proses pilkades,'' pungkasnya. (edy/rif/mk)

junaedy/koran madura

RICUH. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Basoka Kecamatan Rubaru yang diselenggarakan pada Senin (15/5) berlangsung ricuh. Kericuhan itu terjadi dikarenakan ketidakpuasan warga atas hasil penghitungan suara.

TOLAK EKSPLORASI MIGAS

Warga Raas Surati Menteri ESDM

andika wahyu/ant

LAPORAN SKK MIGAS. Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kiri) berbincang dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini (tengah) dan Mensesneg Sudi Silalahi (kanan) sebelum pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas laporan kinerja SKK Migas, rencana kerja SKK Migas dan pelaksanaan good governance di tubuh lembaga pengganti BP Migas itu.

SUMENEP – Forum Komunikasi Peduli Raas mengirimkan surat penolakan eksplorasi minyak dan gas bumi di kepulauan setempat kepada Menteri ESDM Jero Wacik.

Penolakan eksplorasi yang akan dilakukan PT Haski juga dilampiri tanda tangan dari sejumlah anggota dewan.

Anggota dewan yang membubuhkan tanda tangan menolak eksplorasi migas berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Ketua Forum Komunikasi Peduli Raas Hasyim mengatakan, sembilan desa di daerah tersebut juga menolak. Masyarakat mempertanyakan sosialisasi dampak lingkungan yang dilakukan PT. Haski, karena sampai saat ini belum ada sosialisasi. “Iya, perusahaan itu memang pernah datang, tapi hanya perkenalan. Tidak menjelaskan apa akibatnya jika dilakukan eksplorasi,” tuturnya, Senin (20/5) kepada Koran Madura.

Masyarakat Raas, katanya, hanya menuntut perusahaan migas tersebut melakukan sosialisasi sebelum melakukan eksplorasi.

“Masyarakat hanya menginginkan dialog yang terbuka dan dilakukan di Kepulauan Raas, bukan di tempat yang lain,” tuturnya.

Anggota DPRD Sumenep dari daerah pemilihan Raas Darul Hasyim Fath menjelaskan, anggota dewan dari dapil 6 dari berbagai fraksi ikut menandatangani surat klarifikasi yang dikirimkan kepada Kementrian ESDEM. “Kita satu suara untuk membantu masyarakat Raas,” tuturnya.

Menurut politis PDI tersebut, pihaknya dengan sadar melakukan

penandatanganan setelah mendapat laporan dari warga Kepulauan Raas, karena PT. Haski tidak pernah turun melakukan sosialisasi ke lapangan mengenai manfaat dan resiko dari kegiatan eksplorasi migas.

Hal senada juga diungkapkan

Masyarakat hanya menginginkan dialog yang terbuka dan dilakukan di Kepulauan Raas, bukan di tempat yang lain

Hasyim

Ketua Forum Komunikasi Peduli Raas Politisi PPP Miftakhurrahman. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi kepada masyarakat kepulauan dengan memberikan izin kepada PT. Haski melakukan eksplorasi tanpa terlebih dahulu melakukan sosialisasi yang baik. “Permintaan yang dilakukan warga sangat wajar karena mengkhawatirkan rusaknya ekosistem lingkungan akibat dilakukan pengeboran,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga menerima laporan masyarakat setempat, bahwa sudah dilakukan larangan menangkap ikan di wilayah yang akan dieksplorasi. Masyarakat merasa dirugikan karena larangan tersebut.

“Apabila PT. Haski tidak pernah menyelelesaikan perizinannya, kami mendukung penuh penolakan operasi eksplorasi yang dilakukan PT. Haski di Kepulauan Raas,” ungkapnya. (athink/mk)

KEPEGAWAIAN

Formasi CPNS THL Belum Turun

zabur karuru/ant

AKSI TENAGA HONORER. Sejumlah tenaga honorer yang berasal dari berbagai Provinsi di Indonesia yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah agar segera tuntaskan masalah status honorer menjadi CPNS di seluruh Indonesia.

SUMENEP - Hingga saat ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep belum menerima jumlah kebutuhan atau formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui tenaga harian lepas (THL) kategori 2.

Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati menjelaskan,

hasil kordinasi dengan pemerintah pusat, dari 2 ribu THL yang masuk katagori 2 dipastikan tidak akan diangkat menjadi CPNS semua. Ribuan THL kategori 2 itu perlu diseleksi terlebih dahulu, hanya saja, hingga saat ini BKPP masih menunggu kuota atau formasi dari pusat termasuk teknis

pelaksanaannya.

"Tidak semua THL kategori 2 itu secara otomatis menjadi CPNS, harus melalui tes dulu. Dan hingga sekarang, kami belum menerima formasi yang akan dibutuhkan,'' kata Titik Suryati, Senin (20/5).

Menurutnya, jika tidak ada kendala seleksi akan

dilaksanakan antara Juni hingga Juli 2013. Namun, sebelum dilakukan seleksi formasi yang dibutuhkan akan disampaikan oleh pemerintah pusat ke pemkab Sumenep. ''Kami masih menunggu formasinya sebelum ada seleksi THL kategori 2,'' urainya.

Dia menambahkan, belum turunnya formasi atau kuota CPNS dari unsur THL kategori 2 itu tidak hanya terjadi di Sumenep, tetapi terjadi di semua daerah. Untuk itu, BKPP akan terus berkordinasi mengenai formasi dan teknis pelaksanaan seleksi THL K2 tersebut. ''Kami akan terus berkoordinasi dengan pusat mengenai teknis seleksi dan formasinya,'' ungkapnya.

Dia berharap, formasi dan teknis pelaksanaan seleksi THL katagori 2 segera diumumkan oleh pemerintah pusat sehingga pemkab segera merealisasikan pelaksanaan seleksi tersebut. ''Harapan kami agar secepatnya ada informasi teknis seleksi dan formasi CPNS untuk Sumenep utamanya katagori 2,'' harapnya. (rif/mk)

saiful bahri/ant

PERMINTAAN TIMBA TEMBAKAU. Hj Habibah (kanan) melayani calon pembeli timba (alat siram) tembakau dagangannya.

Memasuki musim tanam tembakau tahun ini, permintaan timba yang dijual antara Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu itu, meningkat.

Pernintaan tersebut diperkirakan akan terus naik hingga dua bulan kedepan.

SUMENEP

3

SELASA 21 MEI 2013 NO. 0121 TAHUN II

PERTANIAN

Dishutbun Bagi-bagi Bibit Tembakau SUMENEP – Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyiapkan 360 juta bibit tembakau untuk 12 ribu hektar sawah yang tersebar di 60 lokasi dari 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep. Kabid Perkebunan Dishutbun Nasah Bandi mengatakan bibit tembakau itu bisa didapat petani tanpa biaya sepeserpun. ”Masyarakat langsung bisa menemui UPT yang tersebar di semua kecamatan untuk mendapatkan bibit itu dengan cumacuma, tentu melalui kelompok tani yang ada,” jelas Nasah Bandi, Senin (20/5).

Lokasi yang menjadi lokali pembibitan diantaranya di Kecamatan Bluto 4 lokasi, Kecamatan Pasongsongan 8 lokasi, Kecamatan Rubaru 4 lokasi, Kecamatan Pragaan 3 lokasi, Kecamatan Guluk-Guluk 10 lokasi, Kecamatan Ganding 7 lokasi,

Kecamatan Gapura 2 lokasi, Kecamatan Manding 3 lokasi, Kecamatan Saronggi 3 lokasi, Kecamatan Lenteng 6 lokasi, Kecamatan Ambunten 3 lokasi, Kecamatan Batuan 1 lokasi, Kecamatan Batang-batang 2 lokasi, Kecamatan Dasuk 1 lokasi, Kecamatan Batu Putih 2 lokasi, dan di Kecamatan Dungkek 1 lokasi. Masing-masing daerah mendapatakan sekitar 6 juta bibit.

Selain itu, dishutbun juga melakukan bimbingan teknis kepada petani bagaimana cara menanam dan merawat tembakau. Kualitas tembakau petani diharapkan benar-benar bagus. Dengan demikian, ia optimis petani tidak mengalami kerugian. ”Karena kualitas bibit yang ditanam memang selaras dengan yang diinginkan pihak pabrikan,” pungkasnya. (edy/mk)

UPACARA. Bupati Sumenep A Busyro Karim didampingi Ketua PKK Nurfitriana Busyro saat meninjau mobil-mobilan tenaga surya hasil karya siswa SD.

sai/koran madura

Seni Tradisional dan Mobil Ramah Lingkungan Dipentaskan SUMENEP – Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-105, Pemerintah Kabupaten Sumenep mementaskan berbagai seni tradisional seperti tari yang menceritakan pengusiran penjajah dari bumi Indonesia, pencak silat, musik tongtong dan gelar membatik oleh siswa. Selain itu, juga digelar pembuatan mobilmobilan bertenaga surya dari bahan bekas.

saiful bahri/ant

BIBIT TEMBAKAU. Sejumlah perempuan menyiangi bibit tembakau. Memasuki musim tanam tembakau tahun ini, Dishutbun membagikan 0.5 ton bibit tembakau jenis Prancak 95 N1 dan N2 kepada kelompok tani se-kabupaten tersebut.

TANAH SEKOLAH SENGKETA

Aktivitas Belajar Dipindah SUMENEP – Aktivitas belajar mengajar di SDN Ketupat 2 Kecamatan Raas dan SDN Duko 3 Kecamatan Arjasa yang lahan sekolahnya masih disengketakan dipindah. Kedua sekolah asal yang ada di kepulauan tersebut bisa ditempati kembali jika sengketa dengan ahli waris telah selesai.

Untuk SDN Duko 3 pemilih lahan mematok senilai Rp 350 ribu/ meternya, sehingga kami nilai terlalu mahal, juga tidak sesuai dengan NJOP (nilai jual objek pajak) yang ada, sedangkan NJOP sendiri adalah Rp 301 ribu. Jadi, bisa berbuah kepada berpindahnya sekolah

A. Shadik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep A. Shadik mengatakan sudah mengirim petugas untuk menyelesaikan sengketa tersebut. “Kami sudah mengirim petugas ke sana agar terjun langsung ke lapangan untuk melakukan negosiasi terhadap sengketa tanah,” katanya, Senin (20/5).

Hasil negosiasi pemerintah, untuk SDN Ketupat 2, saat ini sudah menemukan titik terang dan ada kesepakatan harga dengan pemilik lahan, harga disepakati dengan harga Rp 301 ribu/meter.

“Semoga tidak ada perubahan harga lagi,” ujarnya.

Sementara untuk SDN Duko 3 terancam harus pindah, karena sejauh ini pihak pemerintah dan pemilik tanah masih belum menemukan kesepakatan soal harga tanah yang ada di sekolah tersebut karena dinilai terlalu mahal, bahkan bupati juga agak keberatan dengan harga yang dipatok oleh pemilik tanah.

“Untuk SDN Duko 3 pemilih lahan mematok senilai Rp 350 ribu/meternya, sehingga kami nilai terlalu mahal, juga tidak sesuai dengan NJOP (nilai jual objek pajak) yang ada, sedangkan NJOP sendiri adalah Rp 301 ribu. Jadi, bisa berbuah kepada berpindahnya sekolah,” tandasnya.

Tapi menurut Shadik, pihaknya akan tetap berusaha untuk mengadakan negosiasi dengan pihak pemilik lahan, khususnya dengan ahli waris tanah tersebut, kemungkinan masih ada kesepakatan harga.

“Namun, jika nantiya sudah tidak lagi dengan proses nego, dan tetapi tidak ada kesepakatan harga, maka upaya terakhir adalah memindah sekolah itu dengan membangun sekolah baru di lahan lain,” terangnya. (sym/ athink)

Bupati Sumenep A Busyro Karim mengatakan, sebagai warga negara Indonesia, di Hari Kebangkitan Nasional yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei, rasa kebangsaan perlu dipupuk sehingga Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sebatas semboyan melainkan benar-benar terwujud rasa keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan demi memperkokoh NKRI. "Kehidupan kita harus dikembalikan pada Pancasila dan Undang-undang 1945. Dengan demikian, rasa kebersamaan bisa terjaga dengan baik. Mari kita songsong masa depan dengan penuh semangat juang tanpa menafikan perjuangan para pendahulu kita," kata Bupati, Senin (20/5).

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi

dan Informatika Yayak Nurwahyudi mengatakan, rangkaian kegiatan harkitnas yang digelar Pemkab Sumenep merupakan salah satu bentuk spirit untuk menata Sumenep ke depan.

Berbagai kegiatan seperti gelar seni budaya, membatik dan merangkai mobilmobilan bertenaga surya itu sebagai bentuk perpaduan antara pengenalan tradisional dan teknologi modern kepada masyarakat, utamanya para siswa yang dalam berusia produktif.

"Berbagai kegiatan yang digelar pemkab itu hanya untuk menanamkan berbagai budaya tradisional dan teknologi bagi anak-anak kita. Perpaduan dua hal itu agar anak-anak kita bisa kreatif membangun Sumenep. Masa depan Sumenep berada di tangan anak-anak

kita," ungkapnya.

Ia menjelaskan, gelar mobil-mobilan tenaga surya itu salah satu bentuk untuk mengenalkan teknologi sejak dini kepada para penerus bangsa. Selain itu, pengembangan sumberdaya di Sumenep harus lebih siap menghadapi tantangan yang lebih berat. Sebab, 20 tahun yang akan datang, bangsa ini akan dipegang oleh anak-anak yang saat ini masih berada di tingkat sekolah dasar. "Dua puluh tahun yang akan datang Sumenep ini akan dipimpin oleh anak-anak kita.

Untuk itu, kami menanamkan bekal lebih dini kepada mereka, baik berupa budaya tradisional maupun pengenalan teknologi," ujarnya.

Melalui momentum harkitnas, budaya Madura diharapkan tetap bertahan di tengah arus modernisasi dan canggihnya teknologi. Menurutnya, dengan hal tersebut, budaya tradisional dan pengenalan teknologi bisa tertanam di masyarakat Sumenep.

Sebab, dengan budaya itu masyarakat Sumenep disatukan menjunjung tinggi NKRI. Yayak berharap, harkit-

nas menjadi awal bagi masyarakat Sumenep untuk lebih melek pengetahuan, baik budaya maupun perkembangan teknologi yang terus berkembang secara pesat. Sebab, jika sumberdaya manusia tidak terus dikembangkan, lambat laun masyarakat Sumenep akan dijajah oleh budaya luar yang masuk melalui berbagai cara. "Harapan kami, masyarakat Sumenep secara kualitas lebih meningkat untuk menghadapi masa depan yang semakin menantang," pungkasnya.

Siswa Pingsan Pada upacara Hari Kebangkitan Nasional yang digelar di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Senin (20/5), puluhan siswa peserta upacara jatuh pingsan. Siswa diduga kelelahan karena tidak sarapan terlebih dahulu saat mengikuti upacara.

Sekitar sepuluh siswa mayoritas putri tanpak jatuh pingsan saat mengikuti upacara. Siswa yang pingsang kemudian digotong oleh tim medis ke pos pengamanan untuk mendapatkan perawatan medis. Di pos pengamanan,

kondisi fisik mereka tampak lemas.

“Setelah diberikan pertolongan oleh tim medis, mereka yang jatuh pingsan hanya kelelahan, dimungkinkan sebelum mengikuti acara upacara harkitnas, mereka tidak sarapan, sehingga kondisi fisiknya lemah. Secara fisik, mereka tidak ada persoalan begitu krusial, hanya membutuhkan pertolongan ringan saja,“ ujar Winarto, salah satu petugas medis dari Dinas Kesehatan setempat.

Meski demikian, upacara harkitnas tetap berlangsung dengan tertib, dipimpin langsung Bupati Sumenep A. Busyro Karim sebagai inspektur upacara. Hadir pada upacara forum pimpinan daerah dan pejabat instansi terkait di lingkungan Pemkab Sumenep.

Di akhir acara upacara harkitnas, Bupati Sumenep A Busyro Karim memberikan bantuan dana pendidikan kepada sejumlah siswa berprestasi dari berbagai bidang. Setiap siswa menerima bantuan dana pendidikan mulai dari 500 ribu hingga 2 juta rupiah. (rif/ sai/mk)

KECELAKAAN

Perempuan Hamil Muda Meninggal Ditabrak Sepeda SUMENEP –Misbahah (20), warga Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding yang sedang hamil 4 bulan menemui ajalnya di Jl. Raya Bataal Timur Kecamatan Guluk Guluk.

Ia meninggal dunia ditabrak sepeda saat hendak belanja ke Pasar Ganding bersama Moh. Musni (27) suaminya, Senin (20/5).

Korban yang berbonceng pada suaminya Moh. Musni (27), mengendarai motor Jupiter Z Nopol M 6289 VG. Ketika hendak belok kanan di Jl. Raya Bataal Timur, motor yang dikendarai korban diseruduk motor lain dari belakang.

Korban lansung terpental dan kepalanya menimpa aspal, dan nyawa korban tidak tertolong.

Sementara suaminya dan orang yang menabrak, Abdullah (27) dan Rasmi (60) mengalami luka ringan.

Musni saat ini sedang menjalani perawatan medis di Puskesmas Guluk Guluk, sedangkan Abdullah dan Rasmi di bawa ke puskesmas pembantu di Desa Moncek Kecamatan Lenteng.

Keterangan yang diperoleh Koran Madura dari tempat kejadian, awalnya Musni hendak belok ke kanan menuju

junaedy/koran madura

MENINGGAL. Misbahah (Alm) sedang diusung untuk dibawa kerumah duka. kemarin

gang kecil ke Arah pasar Ganding. Namun, tiba-tiba dari arah belakang meluncur sepeda motor Vega R Nopol M 3979 AR yang kendarai Abdullah (27) dan Rasmi (60) dan langsung menghantam dari belakang.

Akibatnya seluruh penumpang terjatuh.

“Tadi korban hendak belok ke gang, tapi tiba-tiba dari belakang ada kendaraan yang menabrak,” ungkap Masajid (50), salah satu saksi mata.

Sementara itu, berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan Polres Sumenep, kecelakaan tersebut terjadi akibat tabrakan dari arah belakang saat salah seorang pengendara hendak belok ke arah kanan. Dan korban meninggal karena mengalami pendarahan serius di bagian kepala, karena yang bersangkutan mengalami benturan keras saat jatuh.

“Berdasarkan hasil olah TKP tadi korban yang di bonceng suaminya hendak berbelok ke arah kanan, dan dari arah belakang di tabrak sepeda motor Vega R nopol M 3979 AR yang dikendarai Abdullah,” ungkapnya Sharif Hidayat, Unit Laka Polres Sumenep yang melakukan olah TKP di lokasi kejadian. (edy/mk)

4

PAMEKASAN

SELASA 21 MEI 2013 NO.0121| TAHUN II

PUPUK PERTANIAN

Stok Pupuk di Gudang Penyanggah Terbatas

Para mahasiswa menunjukkan beras untuk rakyat miskin yang jelek dan dipenuhi kapang di hadapan pejabat bulog saat audensi.

Bulog Dituding Bermain Mata dengan Mitra Bulog PAMEKASAN: Para aktivis pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Madura Bangkit (BMB) menuding Bulog Sub Divre Madura bermain mata dengan mitra bulog dalam hal pengadaan beras untuk rakyat miskin. Sehingga, tidak heran kualitas beras yang didistribusikan kepada penerima manfaat setiap bulan di sejumlah desa, kondisinya jelek dan banyak kapangnya.

Para mahasiswa ini kecewa terhadap kinerja bulog yang dinilai lalai dalam melakukan kontrol terhadap kondisi beras yang akan disalurkan kepada penerima manfaat.

Bahkan, mereka menunjunkkan satu karung beras yang dipenuhi kapang, di hadapan pejabat bulog saat audensi di kantor bulog, Senin (20/06). Beras itu ditabur di hadapan Kasubdivfer Madura Prayitno. ”Mengapa beras jelek ini bisa masuk ke gudang bulog.

Mengapa pula beras ini disalurkan kepada masyarakat dengan kondisi yang penuh dengan kapang dan tidak layak konsumsi, berarti penga-

wasan di internal bulog sangat lemah,” kata juru bicara BMB Abd. Rahman.

Menurut dia seharunya bulog menolak kiriman beras dari mitranya jika dinilai jelek.

Atau, tidak mengeluarkan dari dari gudang jika beras tersebut betu-betul tidak layak konsumsi. ”Saya menduga bulog sudah bermain mata dengan mitra bulog, sehingga dengan mudah beras jelek bisa tersimpan di bulog,” ucap Rahman.

Tidak hanya itu kata Abdurahman, jika bulog ingin bekerja profesional, seharusnya setiap zak raskin yang akan didistribusikan ke masyarakat, juga dilengkapi dengan nama pihak ketiga

yang bermitra dengan bulog. ”Dengan cara ini bisa diketahui CV apa yang mengirimkan beras jelek penuh kapang tersebut,” ujarnya.

Rahman juga mendesak bulog untuk tidak segan-segan memutus kerja sama dengan mitra bulog, yang dinilai nakal dan menjual beras jelek ke bulog Madura. ”Kalau bulog tegas, seharusnya mitranya diputus kontrak kerja samanya,” usulnya.

Para mahasiswa ini juga akan berjanji akan membawa puluhan karung beras raskin yang tidak layak konsumsi masyarakat ke kantor bulog Pamekasan. Raskin tersebut dikumpulkan di sejumlah desa di kecamatan Palenga’an.

Menanggapi hal itu Wakil Kepala Sub Divre Madura Prayitno meminta agar masyarakat mengembalikan beras yang jelek tersebut kepada bulog. ”Kalau masyarakat menerima beras jelek, silakan dikembalikan ke bulog dan minta untuk diganti beras yang lebih baik,” ujarnya.

Prayitno berdalih jika be-

BACALEG

PBB Akan Keluarkan Wakil Ketua DPRD PAMEKASAN - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan mengancam akan memecat Muhdlar Abdullah dari keanggotaan sekaligus sebagai pimpinan DPRD Pamekasan.

Pemecatan akan dilakukan karena yang bersangkutan diketahui mendaftar sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRRI dari partai lain.

Sekretaris DPC PBB Pamekasan Suli Faris mengatakan secara lisan bahwa Muhdlar Abdullah pernah menyampaikan akan mendaftar sebagai Bacaleg DPR-RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dari daerah pemilihan (Dapil) Jember dan Lumajang. Pernyataan itu disampaikan saat pengurus DPC PBB menemui Muhdlar Abdullah di rumahnya beberapa waktu lalu. Namun pengunduran diri secara resmi, sampai saat ini belum diterima PBB DPC Pamekasan.

Menurut Suli Faris, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mensyaratkan setiap bacaleg yang mendaftar dari partai politik (parpol) lain harus melampirkan surat pengunduran diri dari keanggotaan DPRD maupun parpol sebelumnya.

Suli yakin yang bersangkutan sudah melampirkan surat pernyataan itu, namun tidak ditembuskan ke PBB.

Oleh karenanya, Suli meminta yang bersangkutan agar segera menyampaikan surat pengunduran diri dari keanggotaan partai dan keanggotaan DPRD.

Sementara itu, Muhdlar Abdullah, yang saat ini masih tercatat sebagai wakil ketua DPRD Pamekasan belum bisa dimintai konfirmasi, “Kami sudah menemui yang bersangkutan dan minta surat pengunduran diri paling lambat bulan ini. Kalau yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, kami akan melakukan pemecatan dan memperoses pergantian antar waktu (PAW),” katanya.

Suli menjelaskan pihaknya sudah memproses pengajuan PAW terhadap yang bersangkutan dengan mengajukan Bahrullah Sodiq, Caleg yang memperoleh suara terbanyak sebagai PAW. Ia merupakan Caleg yang memperoleh suara terbanyak kedua pada Pileg 2009 lalu setelah Muhdlar Ab-

dullah, di Dapil 2 Pamekasan.

Meliputi Kecamatan Palengaan dan Kecamatan Proppo.

Proses PAW Muhdlar Abdullah, saat ini masih ditangguhkan, karena masih menunggu surat pengunduran diri atau pemecatan terhadap Muhdlar Abdullah. Suli menegaskan pihaknya memberi kesempatan kepada Muhdlar Abdullah, untuk mengajukan surat pengunduran diri, maksimal akhir bulan ini. Jika sampai batas waktu tersebut tidak menyampaikan surat tersebut, pihaknya akan mengambil langkah tegas berupa pemecatan terhadap yang bersangkutan.

Suli menambahkan pihaknya sudah menerima bukti lain yang menguatkan kepindahan yang bersangkutan ke partai lain. Yaitu, surat edaran dari DPP PBB berupa daftar caleg sementara (DCS) yang diperoleh dari KPU pusat. Dalam DCS itu, tercantum nama Muhdlar Abdullah sebagai Bacaleg DPR-RI dari Partai Nasdem di dapil luar Madura.

Sementara itu, Muhdlar Abdullah, yang saat ini masih tercatat sebagai wakil ketua DPRD Pamekasan belum bisa dimintai konfirmasi, karena tidak di Kantor. Upaya konfirmasi melalui sambungan telpon selulernya juga tidak direspon. (uzi/rah)

ras yang jelek dan dipenuhi kapang tersebut karena pengiriman dari mitra bulog.

Menurutnya karena terlalu lama disimpan di gudang bulog. ”Wajar dong kalau beras terlalu lama disimpan di gudang, kondisinya jelek dan penuh kapang,” kilahnya.

Namun sayangnya, Prayitno tidak bisa memastikan apakah bulan-bulan selanjutnya kualitas raskin akan baik dan bisa dikonsumsi masyarakat penerima manfaat. ”Saya tidak bisa menjamin, kualitas raskin selamanya baik, mengingat tim survei di gudang bulog sangat terbatas, ” ujarnya.

Prayitno menduga mitra bulog juga berupaya untuk mencari kelengahan petugas bulog, saat mengirimkan beras ke gudang bulog. Sehingga dengan terbatasnya tim survei, banyak beras jelek bisa masuk ke gudang bulog. ”Saya berkali-kali meminta kepada mitra bulog, agar komitmen mengirimkan beras layak konsumsi kepada bulog,” ucapnya. (awa/rah)

PAMEKASAN - Persediaan pupuk di Kabupaten Pamekasan sangat terbatas.

Jenis pupuk ZA dan jenis SP36 pada gudang penyanggah Petro Kimia Gersik yang berada di jalan Nyalaran Pamekasan dipredikasi hanya mencukupi untuk kebutuhan dua minggu ke depan.

Padahal para petani tembakau saat ini masih baru memulai menanam bahkan ada sebagian yang belum menanam tembakau.

Keterbatasan stok pupuk tersebut diketahui setelah komisi B DPRD Pamekasan melakukan pemantauan langsung ke gudang penyanggah bersama dinas terkait. Diketahui jenis pupuk SP 36 hanya tersedia 200 ton, sementara jumlah kebutuhan untuk masa tanam tembakau tahun ini sebanyak 3 ribu ton. Jenis pupuk ZA hanya tersedia 140 ton dari jumlah kebutuhan 9 ribu ton.

Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Pemkab Pamekasan Ajib Abdullah mengelak jika persediaan pupuk di kabupaten ini terbatas, khususnya jenis pupuk yang paling dibutuhkan oleh petani pada masa tanam tahun ini, yakin ZA dan SP36. ‘’Jadi untuk jenis pupuk ZA setiap hari akan terus dikirim sebanyak 60 ton, termasuk pula jenis pupuk SP36 sehingga dipastikan aman,’’ ujarnya.

Selain itu, kata Ajib, pihaknya secara terusmenerus akan melakukan

koordinasi dengan pihak penyanggah pupuk, untuk secepatnya melakukan penambahan kuota pengiriman pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan. ‘’Pengiriman pupuk akan dilakukan secara bertahap sehingga kemungkinan pupuk yang ada di gudang penyanggah di Pamekasan akan bertambah,’’ ucapnya.

Diakui Ajib, tidak hanya jenis ZA dan SP 36 yang menjadi fokus perhatian Pemkab Pamekasan, melainkan pula jenis pupuk lain yang mendorong berkembangnya pertumbuhan tembakau. ‘’Seperti pupuk urea dan pupuk organik, juga kami pantau ketersediaannya,’’ ungkapnya.

Ajib juga berusaha menyakinkan distributor, kios, dan kelompok tani akan ketersediaan pupuk di kabupaten Pemekasan. ‘’Petani jangan khawatir persediaan pupuk masih aman,’’ ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Abdul Hadi, salah satu petani tembakau asal Desa Pademawu Timur, yang mengaku tidak resah dengan ketersediaan pupuk di kioskios. ‘’Alhmadulillah kami sangat mudah mendapatkan pupuk,’’ ungkapnya.

Sementara ketua komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi juga meminta masyarakat tidak resah dengan adanya rumor stok pupuk langka, karena setelah dilakukan pengecekan, hanya pengirimannya dilakukan

secara bertahap.

Sebelumnya, ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) H. Fathorrahman menyampaikan persediaan pupuk di Pamekasan terancam langka. Itu diketahui setelah dirinya mendapat keluhan dari sejumlah petani dan pemilik kios pupuk di Pamekasan. Pengiriman pupuk ke kios terlambat dan kuota pengirimannya sangat tebatas.

Bahkan, Fathor mendesak pemerintah daerah untuk berkirim surat kepada pabrik pupuk yang ada di Gersik untuk mengantisipasi lebih awal persediaan pupuk menjelang musim tanam tembakau di Pamekasan.

Sementara data dari Dinas Pertanian Pamekasan, kebutuhan pupuk setiap tahun diperkirakan mencapai 74.839,95 ton. Hal itu berdasarkan usulan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) tani di 178 desa dan 11 kelurahan Pamekasan. Jumlah kebutuhan yang mencapai 74 ribu ton.

Itu meliputi semua jenis pupuk.

Adapun rincian kebutuhan pupuk tahun ini di Kabupaten Pamekasan, untuk jenis pupuk urea 21.542 ton, SP36 6.419 ton, ZA 6.620 ton, NPK 4.002 ton, dan pupuk organik 1.719 ton, sedangkan untuk sub sektor perkebunan urea 396 ton, SP36 3.916 ton, ZA 4.878 ton, NPK 2.429 ton, organik 511 ton dengan luas lahan 25 ribu hektar.(awa/ rah)

Gudang penyanggah pupuk

KEMENAG

Karir Normaluddin Akan Segera Berakhir PAMEKASAN - Usaha sejumlah guru, mahasiswa, dan organisasi masyarakat yang mendesak agar Kepala Kementrian Agama Pamekasan Normaluddin lengser dari jabatannya tampaknya akan berhasil.

Berdasarkan hasil konsulidasi antara Komisi D DPRD Pamekasan dan Kakanwil Kemenag Jawa Timur, salah satu rekomendasi yang menjadi keputusan dan akan diberikan ke Kementrian Agama Pusat adalah memutasi Normaluddin dari Kepala Kemenag Pamekasan, karena dinilai telah melanggar beberapa peraturan dan

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan H. Makmun mengaku ada beberapa kesepakatan yang sudah dihasilkan dalam pertemuan dengan Kemenag Jatim. Salah satunya pula, menindaklanjuti mengendapnya tunjangan fungsional dan dugaan pemotongan gaji karyawan. Hasil koordinasi itu nantinya akan disampaikan ke Kemenag RI. ‘Subtansi dari hasil koordinasi tersebut adalah mutasi Normaluddin, sehingga berita acara berikut tuntutan guru akan dilampirkan dalam surat tersebut,’’ jelasnya.

laporan dari Pamekasan tentang kisruh pendidikan di bawah Kemenag Pamekasan.

“Berkali-kali terbit di media massa tentang kisruh Kemenag di Pamekasan, sehingga kami berterima kasih kepada DPRD Pamekasan,’’ kata H. Makmun meniru ucapan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Musyaffa’ saat menemui rombongan Komisi D DPRD Pamekasan.

Dia katakan Kakanwil Kemenag Jawa Timur sebetulnya berkali-kali menegur tindakan Kapala Kemenag Pamekasan yang dinilai menabrak aturan. ‘’Salah satu keputusan yang

membuat suasana pendidikan di Pamekasan tidak kondusif.

Kakanwil Kemenag Jawa Timur memang menunggu

dinilai menabrak aturan adalah mutasi guru MAN yang men-

yalahi kewenangan. Seharusnya yang berhak memutasi guru MAN, sesuai dengan Peraturan Mentri Agama Nomor 492 Tahun 2003 adalah Kakanwil Kemenag Jatim, bukan Kepala Kemenag Pamekasan,’’ kata H. Makmun menirukan perkataan Kakanwil Kemenag Jatim.

Termasuk pula waktu mutasi yang dilakukan dinilai tidak tepat, karena dalam waktu yang bersamaan tengah berlangsung ujian semester. ‘’Tindakan Normaluddin ini sangat fatal dan keterlaluan,’’ tegas Makmun.

Dalam kesempatan koordinasi tersebut, kata Makmun, pihaknya juga meminta Kakawil Kemenag Jawa Timur menseriusi laporan data yang dibawa Komisi D dan sejumlah guru tersebut. ‘’Banyak datadata yang sudah kami berikan kepada pihak Kanwil Kemenag Jatim, untuk selanjutnya bisa dijadikan salah satu bukti untuk dibawa ke Jakarta dan investigasi internal,’’ ungkapnya.

Makmun berjanji akan memantau hasil konsulidasi dengan Kakanwil Kemenag Jatim. ‘’Kalau tidak ada perkembangan, terpaksa Komisi D nanti akan mendatangi Kemenag RI dan komisi 8 DPR RI,’’ urainya.

Makmun juga mempersilakan kepada sejumlah organisasi masyarakat melanjutkan laporan ke penegak hukum. ‘’Kalau dinilai ada penyelewengan, silahkan laporkan ke penegak hukum,’’ jelasnya. (awa/rah)

PAMEKASAN

5

SELASA 21 MEI 2013 NO.0121| TAHUN II

DAFTAR BACALEG

KPU Ajak Ormas-LSM Pantau DCS

Sejumlah buruh perempuan menggotong sebuah motor untuk dinaikkan ke atas perahu bermotor, di Pantai Pegagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Mereka mendapat imbalan Rp 5000 per orang setiap mengangkat satu unit sepeda motor.

Pola Distribusi Raskin Masih Digodok PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan terus menggodok perubahan pola terbaik dalam pendistribusian jatah beras miskin (raskin). Dua pola itu yakni pola Kelompok Kerja (Pokja) dan pola Kelompok Masyarakat (pokmas).

Selama ini, pola Pokja dinilai bermasalah karena banyak ditemukan banyaknya beras yang tidak sampai kepada penerima manfaat, sehingga muncul alternatif berupa pola distribusi melalui Pokmas yang ditangani langsung oleh masyarakat.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Munafi’ kemarin (20/5)mengatakan pencarian pola terbaik itu masih akan dirapatkan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Pamekasan dalam waktu dekat.

Pembahasan ini merupakan rapat lanjutan setelah dibahas bersama bersama sejumlah pejabat yang terlibat dalam pendistribusian Raskin Jumat (17/5) lalu. Selain bertemu dengan pimpinan DPRD Pamekasan, Bupati Pamekasan juga dijadwalkan akan bertemu dengan para camat

tribusi. Atas dasar itu, sistem pendistribusian raskin harus dibenahi, agar sampai kepada para penerima manfaat.

Rencana perubahan pola distribusi ini mendapat dukungan dari DPRD kabupaten setempat. Salah satunya dari Khairul Kalam, Wakil Ketua DPRD Pamekasan.

dan seluruh komponen yang terlibat dalam pendistribusian raskin untuk mengambil keputusan terbaik.

“Pola distribusi raskin ini belum selesai dibahas, karena masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut,” katanya.

Munafi’ belum memastikan penyelesaian pembahasan sistem pendistribusian raskin itu. Apalagi saat ini masih transisi pemerintahan dari bupati lama ke bupati yang baru sehingga membutuhkan waktu cukup lama. Sebab selain persoalan raskin, ada persoalan lain

RASKIN

Bulog Madura Ganti Beras Tak Layak Konsumsi PAMEKASAN - Perum Bulog Sub Divre XII Wilayah Madura akan mengganti jatah distribusi beras kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di empat kabupaten di Pulau Garam itu yang tidak layak konsumsi.

“Kami meminta masyarakat mengembalikan saja apabila memang beras yang kami distribusikan itu tidak layak konsumsi dan kami dari pihak Bulog akan menggantinya,” kata Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Wilayah Madura, Prayitno, seusai berdialog dengan pegiat LSM Barisan Madura Bangkit, Senin.

Ia menjelaskan pihaknya tidak mengetahui secara keseluruhan kondisi beras yang didistribusikan kepada warga miskin penerima bantuan karena jumlahnya sangat banyak, sementara petugas gudang sendiri sangat terbatas.

Sehingga, kata dia, tidak semua beras yang tersimpan di gudang Bulog bisa terpantau oleh petugas.

“Kalau misalnya ada satu truk beras yang masuk, paling petugas hanya melihat sebagian saja. Tidak mungkin mengecek secara keseluruhan,” katanya.

Selain itu, kata dia, beras yang selama ini dibeli oleh pihak gudang, memang tidak semuanya berkualitas bagus.

Sebab beras yang dibeli dari petani lokal yang ada di Madura dan rata-rata kualitas memang tidak terlalu bagus.

yang juga membutuhkan perhatian bupati. Meski demikian, sistem pendistribusian raskin ini mendapat atensi khusus Bupati Achmad Syafii untuk diperbaiki.

Berdasar hasil evaluasi dan keluhan masyarakat, persoalan raskin itu dimulai dari gudang sampai ke titik dis-

“Pertimbangkan kami kan membantu petani lokal yang ada di sini. Sehingga walaupun kondisinya tidak terlalu bagus, tetap kami beli,” katanya.

Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Wilayah Madura mengemukakan hal ini, menanggapi protes warga penerima bantuan di berbagai kabupaten di Pulau Madura dalam sebulan terakhir ini yang mengeluhkan bahwa kualitas beras bantuan untuk masyarakat miskin yang mereka terima tidak layak konsumsi. Selain berbau apek, beras bantuan itu juga ada yang berulat dan patah-patah.

Menurut juru bicara warga dari LSM Barisan Madura Bangkit Abd Rahman, semestinya sebelum didistribusikan bantuan beras hendaknya diperiksa terlebih dahulu, sehingga kualitas beras bisa diketahui.

Abd Rahman mengatakan kualitas beras bantuan yang diberikan kepada warga itu memang bukan kualitas bagus. Akan tetapi, meskipun begitu seharusnya tetap layak konsumsi, bukan berbau apek dan berulat seperti yang diterima sebagian warga Pamekasan belum lama ini.

“Kami berharap hal semacam itu tidak akan terulang lagi. Makanya kami datang secara langsung untuk berdialog langsung dengan pihak Bulog, agar permasalahan ini tidak terulang lagi,” katanya menjelaskan. (ant/rah)

Menurut Khairul, pihanya mendukung rencana perubahan pola distribusi ini untuk segera diterapkan. Sebab pola ini akan mempersempit ruang terjadinya penyimpangan raskin. Penyaluran raskin melalui pokmas diyakini akan lebih transparan karena pengawasannya melibatkan masyarakat banyak. Apalagi pokmas yang dibentuk terdiri dari unsur masyarakat penerima raskin.

“Saya yakin perubahan pola distribusi ini akan meminimalisir penyimpangan, karena masyarakat lebih mudah memantau,” katanya.

Menurut Khairul, pihaknya akan mengawal perubahan pola distribusi ini agar segera diterapkan. Maksimal bisa direalisasikan pada September akhir tahun ini.

Jika perubahan pola distribusi ini dirubah, pihaknya juga meminta agar sistem penebusan raskin yang semula melalui cash and carry dirubah. Sebab, jika pola penebusan tersebut diterapkan akan membebani pokmas. (uzi/rah)

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengajak para pegiat lembaga swadaya masyarakat dan kelompok organisasi kemasyarakatan memantau proses penetapan daftar calon sementara menjadi daftar calon tetap.

Menurut anggota KPU Bagian Kelompok Kerja Verifikasi Didin Sudarman Senin, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang para aktivis LSM dan pimpinan ormas di Pamekasan agar memberikan masukan kepada serta mengevaluasi semua DCS yang akan diumumkan KPU. “Kemungkinan Selasa (21/5) kami akan melakukan pertemuan dengan semua aktivis LSM dan pimpinan ormas di Pamekasan,” kata Didin Sudarman.

Menurut dia, dari hasil masukan dan kritik itulah KPU akan mengetahui layak-tidaknya seseorang bakal calon legislatif untuk ditetapkan sebagai calon pada Pemilu 2014.

Di samping itu, kata dia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, masukan dari anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan seleksi calon legislatif yang berkualitas, baik dari sisi kemampuannya ataupun dari sisi etika sosial.

“Tujuan dari semua ini kan pemerintah mengharapkan agar calon legislatif yang akan terpilih nantinya merupakan sosok yang bersih bebas dari tindak pidana kriminal, karena mereka akan menjadi wakil rakyat,” katanya.

Waktu evaluasi atas daftar calon sementara (DCS) oleh KPU nantinya akan berlangsung selama sekitar 1 bulan, mulai akhir Mei hingga Agustus 2013.

Masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi KPU untuk menetapkan bacaleg itu menjadi calon legislatif peserta Pemilu 2014.

Seorang bacaleg bisa batal ditetapkan menjadi caleg alias gugur atas

masukan dari masyarakat.

Semisal ada masukan dari masyarakat bahwa bacaleg dari salah satu partai politik terlibat kasus pelanggaran hukum.

Atau, sambung Didin yang bersangkutan terlibat perbuatan melawan hukum lainnya, atau bertindak amoral atau terlibat gerakan terlarang sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang bacaleg bisa batal ditetapkan menjadi caleg alias gugur atas masukan dari masyarakat.

Semisal ada masukan dari masyarakat bahwa bacaleg dari salah satu partai politik terlibat kasus pelanggaran hukum.

“Makanya sebelum DCS itu diumumkan, kami memandang perlu untuk mengundang pegiat LSM dan pimpinan ormas mengajak mereka proaktif memantau dan memberikan masukan bacaleg yang mendaftar ke KPU Pamekasan ini,” kata Didin Sudarman.

Jumlah bacaleg yang mendaftar ke KPU Pamekasan untuk Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 491 orang dari 12 partai politik peserta pemilu. Dari jumlah itu bacaleg perempuan sebanyak 159 orang atau sekitar 30 persen dari total jumlah pendaftar.

Selain kelompok organisasi kemasyarakatan dan pegiat aktivis LSM di Pamekasan, KPU juga mengajak kalangan pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh ulama Pamekasan ikut memantau dan memberikan masukan kepada bakal calon legislatif yang nantinya akan diumumkan sebagai daftar calon sementara. (ant/rah)

PENDAPATAN DAERAH

PAD Triwulan Pertama Melampaui Target PAMEKASAN - Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan pada triwulan pertama tahun ini melampaui target yang ditentukan. Yaitu dari target capaian sebesar 20 persen pada periode Januari-Maret, saat ini sudah terkumpul sebanyak Rp 348 miliar atau 29,60 persen dari total target PAD sebesar Rp 1,1 triliun pada 2013.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DP2KA) Pemkab Pamekasan Taufikurrahman menjelaskan capaian ini merupakan pr-

estasi yang luar biasa karena mengalami peningkatan signifikan. Pendapatan terbesar yang menunjang tingginya PAD ini dari sektor rumah sakit. Sayangnya ia tidak menyebut besaran pendapatan sekaligus target yang dipatok selama setahun di Badan Layanan Umum (BLUD) itu.

Sumber lainnya yaitu, dari sektor pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan, PJU serta pajak daerah lain yang mencapai 30 persen atau diatas rata-rata. Yakni dari target sebesar Rp 13,2 miliar

setahun sudah tercapai Rp 2,8 miliar lebih.

Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah mencapai Rp 11,3 miliar atau 27,4 miliar dari target Rp 42,9 miliar, sedangkan pendapatan paling rendah yaitu dari Dishubkominfo.

“Memang pendapatan paling sedikit dari Dishubkominfo dari target Rp. 6 juta setahun, masih minim,” katanya.

Adapun pendapatan transfer mencapai Rp 305 miliar atau 28,7 persen dari target Rp 1,06 triliun. Melipu-

ti dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU, dan dana alokasi khusus (DAK).

Dari rincian beberapa pendapatan tersebut, Taufikurrahman mengklaim keuangan Kabupaten Pamekasan masih sehat. Sebab, meski target pendapatan pada triwulan pertama dipatok 20 persen, namun capaiannya bisa melebihi angka tersebut. Padahal, pada awal tahun anggaran masih disibukkan dengan persiapan administrasi seperti surat penetapan pajak.

Idealnya kata Taufik, capaian PAD itu dibagi dalam empat semester yaitu triwulan pertama 20 persen, triwulan kedua 25 persen, triwulan ketiga 25 persen, dan triwulan keempat 30 persen.

Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasinya masih nol persen dari target capaian sebesar Rp 2,1 miliar.

Hal ini terjadi karena presiden Bank Jatim selaku mitra pemerintah belum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (uzi/rah)

CALON SEKRETARIS DAERAH

Baperjaket Usul Sembilan Nama Calon Sekda PAMEKASAN - Kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan sudah berlangsung setahun setengah, setelah Hadi Soewarso pensiun dari jabatannya pertengahan tahun 2011 lalu. Jabatan itu belum pernah terisi pejabat definitif dan hanya diisi oleh Pelaksana tugas (Plt), Herman Kusnadi, yang juga sekaligus menjabat Asisten Bupati Pamekasan bidang Pemerintahan.

Alwi Beikh, Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjaket) Pemerintah Kabupaten Pamekasan kemarin (20/5) menyatakan sudah menyodorkan

sembilan orang pejabat kepada Bupati Pamekasan Achmad Syafii. Kesembilan nama itu dinilai memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Sekda. Sembilan nama itu masing-masing, Budi Irianto Kepada Disperindag, Budi Ashari Staf Ahli Bupati, Ir. H. Bharun Kadishubkominfo, dan Zainal Abidin Kepala Bappeda.

Selanjutnya, Totok Hartono Kadis Pekerjaan Umum (PU), Bambang Prayogi Kadis Peternakan, Alwi Beikh Insperut Inspektorat, Herman Kusnadi Asisten Bupati, dan Kadarwati Staf Ahli Bupati.

Ia menegaskan setelah diajukan ke bupati, kesem-

Selanjutnya, Totok Hartono Kadis Pekerjaan Umum (PU), Bambang Prayogi Kadis Peternakan, Alwi Beikh Insperut Inspektorat, Herman Kusnadi Asisten Bupati, dan Kadarwati Staf Ahli Bupati. bilan nama itu menjadi kewenangan bupati untuk dipil-

ih. “Kami sudah mengusulkan nama-nama itu kepada bupati, dan selanjutnya menjadi kewenangan bupati untuk memilih,” katanya.

Alwi menegaskan berdasar hasil rapat internal Baperjakat, sembilan nama itu sudah memenuhi persyaratan, seperti dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 5 tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota Serta Perjabat Struktural Eselon dua di lingkungan kabupaten/ kota. Di antaranya, pernah menduduki dua kali jabatan eselon dua B di tempat berbe-

da, memiliki ijazah strata satu (S-1) serta berusia setinggitingginya satu tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan Lukman Hedy Mehdia mengatakan nama-nama tersebut akan diseleksi menajdi tiga orang oleh Bupati Pamekasan untuk disetor ke Gubernur Jawa Timur, untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and propher test).

Setelah mengikuti fit and phroper test, tiga nama tersebut akan diserahkan kembali kepada Bupati Pamekasan untuk dipilih dan segera dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. (uzi/rah)

6

SAMPANG

SELASA 21 MEI 2013 NO. 0121 TAHUN II

KESEHATAN

Penderita Leptospirosis Mencapai 9,5 Persen

junaidi/koran madura

KREATIF. Muis mencoba berupaya mengumpulkan sampah dari barang yang tidak bermanfaat menjadi barang yang lebih berguna dan dibutuhkan oleh banyak warga. Dengan bermodal kemauan yang tinggi, warga berhasil membuat sampah menjadi bahan yang lebih ekonomis, dan sampai sekarang sudah banyak warga yang datang untuk menabung di bank sampah.

Menyulap Sampah Jadi Berkah SAMPANG- Warga jalan Aji Gunung Kecamatan Kota Sampang menyiasati banyaknya sampah yang tidak diperhatikan oleh warga diproses menjadi kompos (pupuk). Dengan bermodal kemauan yang tinggi, warga berhasil membuat sampah menjadi bahan yang lebih ekonomis, dan sampai sekarang sudah banyak warga yang datang untuk menabung di bank sampah.

Muis (37) yang mencoba berupaya mengumpulkan sampah dari barang yang tidak bermanfaat menjadi barang yang lebih berguna dan dibutuhkan oleh banyak warga khususnya dari kalangan petani. Awalnya, dengan bermodal nekad tanpa mempunyai kemampuan yang jelas untuk mengubah sampah menjadi

bahan yang lebih ekonomis.

Namun, karena mempunyai teman dari Mojekerto yang juga ahli mengolah sampah sehingga dia mengundangnya untuk memberikan bimbingan kepada pemuda Aji Gunung.

“Pada tahun 2011 saya melihat sampah yang tidak berguna dan banyak pemulung yang datang sehingga

kedatangan pemulung meresahkan masyarakat disini karena banyak barang yang hilang. Maka itu, kami bersama pemuda Aji Gunung berinisiatif untuk mengumpulkan sampah dan menjadi yang bermanfaat,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (20/05).

Saat ini sudah banyak warga yang datang mengumpulkan sampah, dan, menurutnya, yang mengantarkan ketempatnya bukan dari daerahnya saja yang datang. Bahkan, dari wilayah lain pun juga banyak yang datang menjual sampahnya, dan juga bermacam-macam sampah yang ia tampung seperti sampah basah dan sampah

kering. Kalau sampah basah akan diproses menjadi kompos sedangkan sampah kering diproses menjadi biji plastik. Dan dari pemrosesan itu sudah banyak warga yang membeli hasilnya untuk di tabur ketanamannya dan untuk biji plastik dia menjualnya ke Kota Surabaya.

“Disini, saya mengambil sampah basah dari sisa makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan dan akan menjadi kosmos setelah diproses dengan cara penggilingan dan di ayak dengan waktu selama satu bulan.

Hasilnya bermanfaat untuk tanaman sampai sekarang pun banyak warga yang membeli termasuk dari

Dinas BLH Sampang,” imbuhnya.

Sedangkan, Yanto (32) yang rumahnya dekat dengan bank sampah mengaku nyaman karena sudah ada bank sampah yang bisa mengelola sampahnya sehingga dia ketika mempunyai sampah di rumahnya tinggal mengantarkan ke bank sampah yang jaraknya sangat dekat dan bermanfaat.

“Ketika adanya bank sampah saya sudah tidak bingung lagi dengan banyaknya sampah di rumah karena tinggal mengantarkannya apabila sampahnya sudaah menumpuk,” pungkasnya. (jun/mk)

BANJIR

Akses Dua Dusun di Karang Penang Lumpuh

warga for koran madura

TAK BISA MELINTAS. Akses jalan utama Dusun Patemon dan Dusun Gading Laok tergenang banjir, Senin (20/05).

SAMPANG- Akses ja- luapan sungai Blu’uran, mulai dari Minggu (19/05) lan dua dusun yang ada Senin (20/05). Itu lanta- sekitar pukul 17.00 WIB di Kecamatan Karang ran Kecamatan Karang hingga Senin (20/05) Penang, tergenang banjir Penang diguyur hujan sekitar pukul 10.00 WIB.

Akibatnya, jalan dari dan menuju Dusun Petemon serta Dusun Gading Laok tidak bisa dilintasi warga. Sebab, ketinggian air mencapai hingga setinggi paha orang dewasa.

Heri (47), salah satu warga yang mengaku tinggal di Dusun Patemon mengatakan, warga yang ingin melintasi dua dusun tersebut terpaksa harus mencari jalan pintas. Sebab, genangan air yang cukup tinggi tidak memungkinkan warga bisa menembus genangan luapan banjir tersebut.

Apalagi para pengendara sepeda motor atau mobil. ”Kasihan warga harus mencari jalan pintas. Padahal jalan pintasnya cukup

jauh dan harus memutar ke Karang Gayam,” ungkapnya kepada Koran Madura, Senin (20/5).

Dia menjelaskan, sedikitnya sepuluh hektar padi yang berada di pinggir sungai Blu’uran ikut terendam. Selain itu, rumah-rumah warga yang berdekatan dengan bibir sungai tersebut juga ikut dimasuki air luapan banjir. ”Kalau rumah warga hanya yang berdekatan dengan sungai saja yang terkena luapan banjir.

Sekitar dua puluh rumah.

Itu pun hanya masuk sampai pekarangan dan halamannya saja. Tidak sampai menggenangi rumah secara keseluruhan,” tuturnya. (lum/mk)

SAMPANG- Penyakit leptospirosis yang hingga kini masih memakan korban jiwa, masih terus dilakukannya penanganan serius dengan pengobatan secara dini oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Sehingga, dalam penyakit penanganan tersebut dinamakan dengan status penyakit kondisi luar biasa (KLB).

Bahkan, Penderita KLB Penyakit leptospirosis di Sampang diputuskan berlangsung selama satu bulan yakni selama 27 April sampai 27 Mei mendatang.

Akan tetapi, memasuki hari ke 23 dalam status KLB, korban yang terjangkit wabah leptospirosis di Kabupaten Sampang sudah mencapai sebanyak 95 orang. Sedangkan untuk korban meninggal dunia masih terdapat 9 korban.

Kepala Dinas Kesehatan Sampang Firman Pria Abadi mengatakan, peningkatan angka tersebut dikarenakan petugas dinkes terus melakukan pelacakan kasus, agar pengobatan secara dini dapat segera ditangani.

"Kita akan berusaha melakukan pelacakan kasus dengan sedini mungkin dari tanda-tanda awal dari penyakit tersebut," ucapnya kepada Koran Madura, Senin (20/5).

Ditambahkan Firman, meski pada data jumlah korban sema-

kin bertambah secara signifikan tapi jika dilihat dari statistik penemuan di lapangan sudah ada tren penurunan. Maka dari itu, pihaknya tetap memberikan penyuluhan dan pemberian obat gratis, agar status KLB pada penyakit akibat kuman leptospirosis ini tidak diperpanjang.

"Kalau pun nanti ada peningkatan cukup besar dibandingkan dengan periode setengah bulan pertama kita akan teruskan, tapi kalau ada penurunan di periode akhir kita putuskan KLB cukup satu bulan," terangnya.

Ia juga menambahkan, hingga kini korban yang terjangkit penyakit leptospirosis sudah mencapai sebanyak 95 orang. dan untuk korban jiwa terdapat 9 korban.

Namun, jika dikalkulasikan dalam angka kematiannya sudah mencapai 9,5 persen.

"Mudah-mudahan angka 9,5 persen itu yang dinilai masih tinggi menjadi mencapai 7,5 persen yaitu nilai persen rata-rata tingkat nasional,"ungkapnya.

Diketahuinya, wilayah yang rawan dari penyakit leptospirosis yakni wilayah yang merupakan langganan atau terkontaminasi dengan bencana banjir, seperti di Kelurahan Rongtengah dan kelurahan Dalpenang. (ryn/mk)

RAPAT PARIPURNA

Pengesahan 7 Raperda Molor SAMPANG – Rapat pengesahan peraturan daerah (perda) tahun 2013 yang akan mengesahkan tujuh perda tidak berjalan mulus.

Terbukti, saat beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah menghadiri rapat di ruang rapat paripurna DPRD Sampang hingga molor selama satu jam.

Beberapa SKPD yang hadir saat itu sudah beranjak keluar untuk meninggalkan ruangan rapat. Bahkan, para undangan merasa sangat kecewa dengan molornya rapat tersebut. Seperti salah satu anggota DPRD Sampang yang saat itu menghadirinya.

Molornya rapat pengesahan tersebut lantaran beberapa anggota dewan yang hadir masih belum qourum. Beberapa anggota wakil rakyat beralasan masih menghadiri rapat di tempat berbeda, sehingga rapat pengesahan perda di skor.

Menurut Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidilah menjelaskan, sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Sampang, jika dalam rapat paripurna dalam kehadiran anggota dewan tidak lengkap yang seharusnya 45 anggota dewan. Akan tetapi, untuk mencapai qourum minimal 30 anggota DPRD

atau 2/3 tersebut. Maka rapat paripurna akan di tunda selama satu jam. Namun, jika masih masih belum qourum masih akan ditunda lagi selama tiga hari mendatang.

"Kalau tidak qourum ya ditunda karena sesuai dengan tata tertib DPRD," ucapnya kepada Koran Madura, Senin (20/5).

Lanjut Imam, dalam anggota dewan jika tidak dapat menghadiri saat rapat paripurna selama enam kali akan diberikan sanksi terhadap anggota dewan tersebut.

"Hadir atau tidak itu hak anggota dewan, tapi kalau kita buka masih belum qourum kita tunda selama satu jam," terangnya Adapun 7 Raperda 2013 tersebut yang dibahas dalam pengesahan tersebut, diantaranya perda tentang menara telekomunikasi, perda tentang pedagang kaki lima, perda tentang pengelolaan pasar, perda tentang pengelolaan sampah, perda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Geliat Sampang Mandiri melalui pengalihan pemyertaan modal dari PT Sampang Sarana Shorebase dan perda perubahan kedua atas perda No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan PT Geliat Sampang Mandiri. (ryn/mk)

PENGADAAN KENDARAAN BUMD

Dewan Pertanyakan Pembelian Mobil SAMPANG Ketua Komisi A DPRD Sampang Moh Hodai, Senin (20/5), menyayangkan terkait dugaan pelanggaran anggaran pengadaan mobil milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Sampang Mandiri Perkasa (SMP).

Anggaran Rp 3 miliar pada tahun 2012 tersebut diduga tidak masuk akal jika hanya dibelanjakaan untuk membeli mobil operasional saja. Kecurigaan Hodai itu mencuat lantaran dari pengajuan anggaran tahun 2012 itu tanpa rincian yang jelas. Bahkan, tiba-tiba saja

sudah dibelanjakan menjadi mobil pada tahun 2013 saat ini.

"Kemana mobil itu dan jenis mobil apa yang di beli, karena PT. SMP tidak memberikan rincian rencana kerja kegiatan tidak ada dan itu patut di curigia," ucapnya saat ditemui di ruangannya.

Seharusnya, menurut Hodai, rincian itu harus masuk serta ada rincian laporan yang masuk di kantor DPRD Sampang. Agar dalam rincian laporan bisa diketahui dalam proses kegiatan kerja tersebut.

Apa lagi, dalam ke-

curigaan tersebut jika seandainya membeli harga mobil mahal yang mencapai di atas Rp. 500 juta patut dipertanyakan. Bahkan, BUMD dalam mengelola migas tidak mungkin ke daerah pelosok desa. Akan tetapi, masih dalam lingkup kota sampang yang di ratarata jalan nya masih kondisi baik.

"Kalau beli mobil mahal terus untuk operasional nya untuk apa, apa untuk senang-senangan saja dan hura-hura," katanya kepada Koran Madura.

Tak hanya itu, pihak Kejaksaan Negeri Sampang

selaku penyidik tidak pernah melakukan penyelidikan dalam hal itu. Sehingga, dinilai hanya diam di tempat. Meski sebelumnya sudah di lakukan pemberitahuan terhadap penyidik tentang hal tersebut untuk langsung turun tangan.

"Pihak penyidik hanya diam, padahal kami sudah memberikan sumber jika kita tidak diberi rincian laporan pada kami," terangnya.

Namun, ia berharap, demi kesejahteraan masyarakat Sampang, agar tidak menjadi polemik ke depannya bisa secepatnya

dilakukan penyelidikan.

Apa lagi, dalam BUMD PT SMP yang melakukan pengelolaan migas merupakan satu-satunya sumber penghasilan PAD yang paling besar.

Sementara itu, saat dikonfirmasi ke manajemen PT SMP di kantornya yang berada di Jalan Wahid Hasim tak satu pun yang bisa ditemui, termasuk pimpinan manajemen PT SMP yang bernama Syamsul Arifin. tak ada aktifitas apapun di kantor tersebut, terlihat pintu dalam keadaan tertutup dan selalu terkunci. (ryn/mk)

ryan hariyanto/koran madura

SUASANA SETELAH RAPAT. Sesaat setelah rapat paripurna pengesahan 7 raperda molor di DPRD Sampang (20/5).

SAMPANG

7

SELASA 21 MEI 2013 NO. 0121 TAHUN II

LSM Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Mark up Mobdin SAMPANG– Dugaan mark-up pengadaan mobil dinas (mobdin) skywalker di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Citakarung) Sampang tahun anggaran 2010 kembali mendapat sorotan. Aktifis LMS Sekoci Sampang mendesak penegak hukum menelusuri dugaan korupsi pengadaan mobil Skywallker yang menelan anggaran ratusan juta rupiah.

Aktivis LSM Sekoci Sampang Ach. Bahri saat ditemui, Senin (20/5) mengatakan, bahwa dugaan kuat pengadaan mobil operasional skywalker milik PU Cikatarung Sampang tersebut sarat dengan dugaan korupsi. Sebab, bagaimana mungkin jika saat pelelangan barangnya benar tapi kemudian mobil tersebut bolak-balik masuk bengkel karena mengalami kerusakan.

“Padahal yang saya ketahui PU Cikatarung juga sudah memiliki skywalker yang jauh lebih tua dari mobil yang ditender 2010. Tapi mobil yang lama ternyata masih dalam kondisi baik, kuat dugaan saat pengadaan barang 2010 lalu. Mungkin tendernya asal-asalan sehingga onderdil mobilnya terdiri dari barang bekas. Saya mengindikasi pelaksanaan pembelian alat be-

rat ini barang bekas, sehingga dana pagu sebesar Rp. 500 juta anggaran dari APBD menguap atau terjadi korupsi di lingkungan dinas PU Citakarung,” jelasnya.

Menurut Ach Bahri, bagaimana mungkin pihak pejabat yang baru saat ini di PU Cikatarung Sampang, tidak mengetahui siapa rekanan atau CV yang menjadi pemenang tender pembelian alat mobdin skywalker tersebut.

Jika pihak dinas yang baru saja tidak mengetahuinya, maka dugaan kuat pejabat yang lama pada saat itu yang mengetahui terkait pengadaan mobil skywalker yang digunakan untuk operasional perbaikan penerangan jalan umum (PJU).

“Jika fakta yang ada seperti ini, maka kuat dugaan pengadaan mobil tersebut. Sudah sarat korupsi dan perlu diusut dengan tuntas dalam jalur hukum yang berlaku, agar anggaran pemerintah tidak terbuang percuma oleh oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab dan hanya mementingkan kantong pribadi,” tungkasnya.

Seperti yang diberitakan Koran Madura, Wahyu, Plt PU Cikatarung Sampang, mengatakan, tidak mengetahuinya siapa pemenang tender pengadaan mobil skywalker tahun anggaran 2010 tersebut. Ia beralasan, di PU Cikatarung pada tahun 2011 mobil tersebut sudah ada. (hol/ mk)

TERPARKIR. Mobil Sky Walker terparkir di Kantor PU Cikatarung Sampang

hol/koran madura

NARKOTIKA

PENDIDIKAN

Polisi Tangkap Pemakai dan Pengecer Sabu

GTT Tetap Wajib Masuk Setiap Hari

SAMPANGSatuan Narkoba Polres Sampang menangkap tiga pemakai dan satu pengecer sabu-sabu (SS) di sebuah warung buah di Jalan Wahid Hasyim Sampang, Minggu (19/5) sekitar pukul 01.00 dini hari. Mereka berinisial MR (40) dan RA (20), keduanya warga Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar serta RH (25), warga Jalan Rajawali Gang 3 Kelurahan Karang Dalem. Ketiganya sebagai pemakai SS. Polisi juga menangkap satu pengecer dengan inisial RSA (24), warga Jalan Imam Ghozali Gang 2 Kelurahan Gunung Sekar.

Kapolres Sampang AKBP Solehan melalui Kasat Narko-

ba Syaiful Anam menjelaskan, penangkapan empat tersangka tersebut berawal dari informasi masyarakat yang sering melihat para tersangka berpesta sabu. ”Berdasarkan informasi yang diperoleh, kami langsung menurunkan anggota (polisi) untuk melakukan pengintaian. Ternyata benar, anggota kami mendapati ketiga tersangka dengan inisial MR, RA dan RH sedang asyik berpesta SS di warung buah depan Pasar Srimangunan. Langsung saja kami bekuk,” katanya kepada Koran Madura, Senin (20/05).

Ketiga tersangka, lanjut Syaiful, langsung digelandang ke Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan. Me-

nurut perwira dengan tiga balok di pundak itu, ketiga tersangka ketika diinterogasi mengaku membeli paket sabu dari seorang pengecer dengan inisial RSA. ”Malam itu juga kami langsung mendatangi rumah RSA untuk melakukan penangkapan. Saat itu RSA sedang berada di dalam kamarnya. Tanpa basa-basi langsung kami borgol,” tuturnya.

Kepada penyidik, RSA tidak menampik jika ketiga tersangka memang membeli barang haram tersebut kepada dirinya. Hanya saja, RSA mengaku paket sabu yang dijualnya itu juga hasil membeli dari salah satu warga Sampang dengan inisial D. ”Nah, saat ini kami sedang mem-

buru pengecer (SS) di atas RSA itu,” ujarnya.

Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti (BB) berupa satu poket sabu yang belum habis dihisap, seperangkat alat hisap, dua korek gas, satu gunting, satu buah sendok, dan dua buah handphone. ”BB itu kami sita dari lokasi pesta (SS). Sementara di rumah RSA, kami tidak menemukan BB tambahan,” ungkapnya.

Para tersangka bakal dijerat dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Ancaman hukumannya paling singkat empat tahun penjara dan paling lama dua belas tahun penjara dan denda paling banyak Rp 750 juta. (lum/mk)

Bupati Minta Sekda Wujudkan Birokrasi yang Bermartabat

SUMPAH JABATAN. Bupati Sampang A Fannan Hasib saat mengambil sumpah jabatan Sekda Sampang Puthut Budi Santoso di Aula Pendopo.

SAMPANG- Bupati Sampang A Fannan Hasib resmi melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang Puthut Budisantoso di Aula Pendopo Bupati Sampang, Senin (20/05). Acara pelantikan berjalan lancar dan khidmad. Turut hadir dalam acara pelantikan, Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono, semua forum pimpinan daerah (Forpimda), semua camat, lurah dan anggota tim penggerak PKK Kabupaten Sampang.

Sebelum menyerahkan surat keputusan (SK) kepada sekda, Bupati Sampang A Fannan Hasib terlebih dahulu mengambil janji komitmen kepada sekda agar nantinya dapat menunjukkan prestasi yang lebih baik dan penuh tanggung jawab, terutama dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang bermartabat. Setelah itu, Fannan langsung melantik sekda terpilih disertai dengan penyerahan SK. Bupati Sampang A Fannan Hasib Siraj dalam sambutannya mengatakan, jika di era pemilihan kepala daerah secara langsung visi dan misi merupakan janji politik

yang harus dipenuhi. Itu harus dijadikan landasan untuk mempertahankan mandat kepercayaan yang harus dilaksanakan selama 5 tahun kedepan. Sehingga visi misi menjadi bagian terpenting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sampang supaya nantinya dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan tidak kehilangan arah dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Fannan berharap, sekda ke depan bisa memahami dan menyadari situasi dan kondisi masyarakat. Tugas dan tanggung jawab itu bukan semata melaksanakan kewajiban rutin tetapi juga hendak membaca situasi menentukan langkah strategis dan taktis dalam rangka membina pelayanan masyarakat. ”Pengangkatan jabatan pada hakikatnya merupakan wujud kepercayaan dan pengakuan keasasan terhadap kredibilitas seseorang untuk menduduki suatu jabatan.

Oleh karenanya, kewajiban harus ditunaikan, tanggung jawab harus dipikul dan tugas harus dilaksana-

kan. Karena sekda mempunyai peran fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan serta berbesar hati sebagai bentuk pengabdian yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya di depan para undangan.

Sementara Sekda Puthut Budisantoso sendiri ketika diwawancarai mengatakan akan melakukan kewajiban yang sudah disampaikan oleh Bupati Sampang Fannan Hasib karena jabatan tertinggi di jajaran birokrasi Kabupaten Sampang adalah sekretaris daerah sehingga amanah ini akan disesuaikan dengan jabatan yang dia emban. ”Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bupati Sampang (Fannan Hasib) tentunya nanti akan menjabarkan visi dan misi Kabupaten Sampang menciptakan birokrasi yang sehat demi peningkatan perekonomian rakyat dan mewujudkan lingkungan yang bersahabat menuju Sampang yang bermartabat,” tandasnya. (adv/jun/ lum)

SAMPANG- Jadwal masuk guru tidak tetap (GTT) yang lolos pada kategori 2 yang sebelumnya ada perbedaan antara pernyataan dari dinas pendidikan dan unit pelayanan teknis pendidikan (UPTD) di masing masing kecamatan. Namun hal ini sudah diklarifikasi agar semua guru baik PNS dan non PNS agar masuk setiap hari.

Pernyataan masing-masing UPTD dari beberapa kecamatan yang pernah diberitakan di Koran Madura beberapa waktu lalu bahwa guru GTT yang lolos pada kategori 2 masih belum ada aturan untuk masuk setiap hari dan cenderung lebih dominan pada kebijakan kepala sekolah yang menentukan jadwal masuknya guru GTT.

Mendengar hal itu Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumadi melalui Kepala Bidang Tenaga Kependidikan (Tendik) Lukito langsung mengklarifikasi perrnyataan tersebut. Namun jawabannya tidak semua UPTD mengatakan seperti itu, dan sudah menginstruksikan kepada UPTD agar guru GTT dan yang sudah PNS agar masuk setiap hari dan tidak boleh apabila ada kebijakan dari kepala sekolah.

“Saya sudah mengklarifikasi ke masing-masing UPTD dan jawabannya tidak semua seperti itu dan pada intinya tidak hanya guru yang lolos kategori 2 yang masuk setiap hari guru GTT dan PNS pun juga wajib masuk setiap hari,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (20/5).

Lukito juga menambahkan kalau dirinya sudah memberikan pengertian dan pemahaman kepada masing-masing UPTD dan siap merealisasikan itu, karena selama calon guru melamar menjadi guru GTT mereka juga harus siap untuk masuk setiap hari apalagi kalau sudah PNS. “Saya sudah memberikan pemahaman kepada masing-masing UPTD dan mereka siap merealisasikan itu dan apabila nanti masih ditemui guru GTT yang tidak masuk setiap hari karena ada kebijakan dari kepala sekolah untuk tidak masuk setiap hari maka kami nanti akan memberikan pembinaan terhadap kepala sekolah masing-masing,” imbuhnya. (jun/ mk)

8

BANGKALAN

SELASA 21 MEI 2013 NO.0121 | TAHUN II

IDENTITAS PENDUDUK

GAS

Masyarakat Sebaiknya Segera Rekam e-KTP BANGKALAN - Sebanyak 322.357 masyarakat Bangkalan hingga saat ini belum memproses perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Dengan demikian, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengimbau warga agar segera melakukan perekaman e-KTP. Berdasarkan data sementara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Bangkalan baru terealisasi sebanyak 500.178 orang dari target 822.635 orang wajib eKTP atau setara dengan 60,80 persen. Sedangkan jumlah eKTP yang sudah tercetak dan sudah dikirim dari pusat sebanyak 465.296 keping e-KTP, untuk yang belum tercetak sebanyak 34.882 keping e-KTP. “Kami telah mensosialisasikan di tempat umum berupa selebaran yang isinya dengan akan berakhirnya pelayanan pembuatan e-KTP secara massal dan gratis di Tahun 2013, maka diminta kepada penduduk yang telah wajib KTP untuk segera membuat

e-KTP dengan membawa foto copy Kartu Keluarga,” terang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil H. Moh. MusLeH SH.MH. Selain itu, kata Musleh, para Camat, Kepala desa maupun Lurah beserta perangkatnya melakukan penyisiran agar penduduk wajib KTP yang belum melakukan rekam untuk segera melakukannya.

Di samping itu, pendekatan secara persuasif tak hentinya juga dilakukan.

Di sinyalir yang belum memproses rekam data tersebut marupakan dari masyarakat desa yang belum sadar atas pentingnya kepemilikan e-KTP. Untuk itu, pihaknya berupaya agar masyarakat menyadari akan pentingnya kepemilikan e-KTP sebagai identitas kependudukan.

“Karena dalam surat edaran yang baru e-KTP akan diberlakukan mulai 1 Januari 2014 mendatang, jadi KTP non elektronik (KTP lama) secara otomatis sudah tidak berlaku lagi,” tandasnya.(dn/rah)

Disperindag Belum Temukan Penimbunan Elpiji

ant/zabur karuru

DIRUT PERTAMINA MENGAJAR: Dirut PT. Pertamina Karen Agustiawan (kiri) memberikan motivasi kepada sejumlah pelajar ketika mengajar di SMUN 2 Cikampek, Jawa Barat, Senin (20/5). Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tersebut merupakan program Direksi Mengajar dari Kementerian BUMN dengan memberikan motivasi, berbagi pengalaman serta inspirasi kepada siswa sekolah.

Anggaran Pembangunan Gedung SMKN Rp 3,8 Miliar BANGKALAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan berjanji akan membangun gedung SMKN 1 Kamal, di Jalan Raya Telang, tahun ini.

Anggaran dana yang disediakan sebesar Rp 3,8 miliar. Sejak sekolah tersebut dibentuk belum mempunyai satu pun gedung, sehingga jumlah murid yang ada masih menumpang ke sekolah lain.

“Anggaran sebesar 3,8 miliar rupiah itu dari dua sumber dana, yakni dari APBD dan APBN,” kata Kabid Sarana dan Prasarana Disdik Bangkalan, Bambang Budi Mustika, Senin (20/5).

Dia menjelaskan untuk tiga lembaga lainnya, yakni

SMKN 1 Tanjung Bumi, SMKN 1 Blega, dan SMKN 1 Kwanyar juga belum mempunyai gedung. Pihaknya akan mengusahakan tahun 2014 mendatang bisa terealisasi juga untuk pembangunannya.

“Jadi, tiga SMKN yang belum mempunyai gedung,

Untuk sementara waktu hingga menunggu gedung dibangun, para siswa tersebut mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di lembaga SMP terdekat,”

Moh. Bakrun

Kasubag Umum Disdik Bangkalan

kami akan usahakan secara bertahap. Khusus untuk lahan di SMKN Kwanyar tinggal menunggu pembayaran dari dana PAK yang dua lembaga itu masih dalam proses mencari lahan,” ungkapnya.

Hal yang senada dijelaskan Kasubag Umum Disdik, Moh Bakrun. Menurutnya, sebanyak tiga lembaga Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di kabupaten Bangkalan tidak mempunyai gedung, sehingga kegiatan belajar mengajar (KBM) terpaksa harus menumpang.

“Untuk sementara waktu hingga menunggu gedung

dibangun, para siswa tersebut mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di lembaga SMP terdekat,” ungkap Bakrun.

Dia menilai untuk lahan sekolah, dari tiga SMKN itu hanya SMKN Blega yang belum mempunyai tempat. Sedangkan untuk SMKN Kamal dan SMKN Tanjung Bumi sudah ada, tinggal menunggu realisasi pembangunannya.

Mengenai anggaran pembangunannya masih dalam tahap pengajuan. Sebab, tiga SMKN tersebut masih baru dirintis, semoga dalam waktu dekat gedungnya cepat diban-

gun agar tidak terus numpang di SMP terdekat. ”Pembangunannya dalam tahap pengajuan, mudah-mudah dalam waktu dekat cepat terealisasi dan untuk SMKN Blega semoga tanahnya cepat dibebaskan,” ujarnya.

Sementara itu, kepala SMKN 1 Kamal, Kamus mengaku senang bantuan gedung tersebut direncanakan tahun ini. Sebab, sudah berjalan 3 tahun, sejak sekolah itu diresmikan masih menumpang ke SMPN 2 Kamal. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar bisa segera terealisasi dengan baik. (ori/rah)

BANGKALAN - Menindaklanjuti kelangkaan elpiji bersubsidi, Disperindag bangkalan mengaku telah menerjunkan Tim untuk melakukan sidak ke berbagai lokasi termasuk agen dan pengecer di sejumlah wilayah di Bangkalan. Dari hasil sidak tersebut pihak Disperindag mengaku belum menemukan adanya penimbunan baik di agen maupun pengecer.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kelangkaan Elpiji bersubsidi 3 kilogram atau yang biasa disebut Elpiji melon, telah terjadi di wilayah Bangkalan selama kurang lebih seminggu terakhir. Pihak agen yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa distribusi atau pasokan barang dari depo Pertamina diakuinya masih normal. Akan tetapi sejumlah penjual/pengecer di beberapa daerah pelosok mengaku merasakan adanya kelangkaan bahan bakar jenis gas ini, karenanya sejumlah pengecer cepat sekali memborong elpiji tabung hijau ini.

Bahkan sejumlah pengecer rela antri berjam-jam untuk dapat mendapatkan barang dagangannya.

“Kalau yang 15 kilo aman, sedangkan yang 3 kilogram langsung habis, soalnya pengecer langsung beli banyak, padahal stok kiriman kami normal. Sejak sekitar 1 minggu terakhir ini lah Mas, mulai ada isu kelangkaan elpiji itu. Setiap barang datang langsung habis, bahkan pengecer yang rela antri nunggu hingga malam,” ujar Suparman, salah satu pegawai Agen Elpiji di Junok Bangkalan.

Kepala Disperindag Bangkalan Nawawi mengatakan telah membentuk tim untuk memantau kelangkaan Elpiji tersebut. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya penimbunan. (dn/rah)

DANA PILGUB

Panwas Kecewa karena Anggaran Pilgub Sangat Minim

Fajar Harianto Ketua Panwaskab Bangkalan

BANGKALAN – Anggaran untuk tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) tersendat. Dana Pilgub yang dibiayai APBD Provinsi terse-

but tak secara keseluruhan turun pada setiap lembaga penyelenggara dan pemantau di Bangkalan.

“Anggaran yang turun dari pusat sangat minim, sehingga kita harus bisa mengirit biaya untuk melakukan tahapan pelaksanaan mulai dari pemilihan PPK sampai PPL ini,” kata Ketua Panwaskab Bangkalan, Fajar Harianto.

Menurutnya, hal itu menjadi wajar, karena bawaslu mengawasi 54 kabupaten dan kota. Sehingga kemungkinan mandeknya dana karena pencairannya tidak sekaligus.

Termasuk di Bangkalan, tahapan pelaksanaannya dikatakan terlambat.

Ditanya apakah hal itu berpengaruh terhadap kinerja panwas, dia membantah akan hal itu. Sebab, pihakn-

ya selalu menanam prinsip kerja secara profesional.

Dengan cara menjunjung integritas, meskipun dana yang diperoleh masih minim.

“Dengan cara menekan anggaran seminim mungkin, buktinya kami bisa melaksanakan setiap tahapan.

Walaupun, pelaksanaannya sedikit terlambat dibandingkan kabupaten/kota yang lain,” ungkapnya.

Sejauh ini, pihaknya belum mengetahui secara pasti besaran anggaran yang telah masuk ke Panwaskab. ”Saya tidak ingat berapa jumlah nominal anggaran yang masuk ke Panwaskab, silakan cek langsung ke Bendahara. Sebab pengelolaannya bendahara yang lebih mengetahui,” ucapnya. (ori/rah)

KRIMINAL

Pelaku Kasus Kajjan Divonis 8 Tahun Penjara BANGKALAN - Sukri bin Nariken (60), warga Desa Karpote Blega, salah satu pelaku carok Kajjan, akhirnya divonis selama 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Senin (20/5).

Berdasarkan data dan fakta persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah membacok korbannya berkali-kali dengan sebilah bujur hingga tewas. Pada saat itu Sukri juga sedang beradu senjata tajam

dengan Syafii (50), kakak Ridwan (Kepala Desa Kajjan). Akhir dari pertarungan keduanya, Syafii tewas seketika dengan bersimbah darah dan luka di beberapa bagian tubuhnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, Agus Hariyono mendakwa Sukri dengan pasal 338 KUHP tentang Turut Serta Merampas Nyawa Orang Lain. Atas perbuatan yang dilakukan Sukri, Jaksa menuntutnya dengan hukuman penjara selama 10 ta-

hun.

Berdasarkan semua pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Bangkalan memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan terbukti turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan. Atas semua hal tersebut, majelis hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 tahun. Berdasarkan putusan tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengaku pikir-pikir. (dn/rah)

ant/asep fathulrahman

MENEGAKKAN RUMAH ROBOH: Warga Kampung Bendungpintu, Carenang, Kab Serang, Banten, berusaha menegakkan kembali tiang dan bilik rumah tinggalnya yang hampir roboh diterjang angin puting beliung. Hujan deras diiringi tiupan angin kencang merobohkan puluhan bangunan dan puluhan hektar padi siap panen.

RUMAH TAK LAYAK

Bantuan RTLH Masih Belum Menyeluruh BANGKALAN – Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ternyata belum dapat menyentuh seluruh warga miskin yang ada di Bangkalan.

Dari program pemerintah daerah mengenai pengentasan kemiskinan, hanya bisa menyentuh sebagian saja. Seperti halnya di kelurahan Kemayoran, sebanyak 8 Kepala Keluarga (KK) kurang mampu masih belum termasuk dari 35 KK yang mendapatkan bantuan renovasi dari pemerintah. ”Dari 20 KK kurang mampu yang tersebar di RW Kelurahan Kemayoran, sampai saat ini masih tinggal 8 KK yang masih menunggu giliran bantuan RTLH,” ujar Lurah Kemayoran, Sugiono, Senin (20/5).

Dia menjelaskan bantuan

RTLH yang disalurkan kepada keluarga kurang mampu, selama ini ada 2 sumber, yakni dari Kodim 0829 Bangkalan dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Bangkalan. Bedanya, bantuan dari Kodim 089 Bangkalan sifatnya sangat spontanitas. Artinya, bantuan RTLH tiap tahunnya tidak pasti. Namun, jika ada bantuan, petugas dari Babinsa Kodim 0829 Bangkalan biasanya langsung survei ke masyarakat guna mencocokkan data KK tidak mampu yang telah diberikan oleh Kelurahan.

Sedangkan, kalau dari Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Bangkalan, hampir rutin setiap tahunnya dan sangat selektif. ”Yang pasti, 8 KK kurang mampu di Kelurahan Kemayoran itu hingga saat ini perlu

bersabar menunggu giliran untuk mendapat bantuan RTLH,” terang Sugiono.

Sementara itu, Camat Bangkalan, Rachmat Yunus Santoso membenarkan dari 20 KK kurang mampu yang berdomisili di Kelurahan Kemayoran dan diusulkan mendapat bantuan RTLH. Kini tinggal 8 KK yang menunggu giliran berikutnya. ”Ke 8 KK ini memang pantas mendapat bantuan RTLH. Sehari-hari, pekerjaannya ratarata berjualan jajan kecil dan es. Bahkan ada yang berstatus janda, ” ungkap Yunus.

Mengenai hal itu, Kepala PU Cipta Karya, Ishak Sudibyo mengaku perlu anggaran besar dalam perbaikan RTLH. Sebab, anggaran yang tersedia dari dana APBD untuk perbaikan ru-

mah minim. Dalam pemberian bantuan memerlukan anggaran besar untuk perbaikannya. Sejauh ini, pihaknya hanya bisa melakukan perbaikan RTLH pada 35 rumah yang tersebar di 8 kelurahan. ”Kami akan terus berupaya melakukan perbaikan pada rumah tak layak huni. Tentunya, pada program-program selanjutnya. Jika anggarannya memenuhi kenapa tidak. Semuanya kan untuk masyarakat,” ucapnya.

Oleh karena itu, sebagai implementasi program prioritas pemerintah mengenai pengentasan kemiskinan. Pihaknya akan memprogram dalam kerja tahunan, dengan diadakannya rehap dan pembangunan RTLH bagi masyarakat kurang mampu. (ori/rah)

MATARAMAN

9

SELASA 21 MEI 2013 NO.0121 | TAHUN II

MIGAS

Petugas Polres Amankan Lokasi Demo

ant/m risyal hidayat

TARI REMO MASSAL: Seorang polisi wanita (Polwan) mengikuti tari remo secara massal di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jatim. Tari remo yang diikuti 1200 orang tersebut merupakan serangkaian acara "Surabaya Urban Culture" dalam memeriahkan HUT Surabaya ke-720.

Jasa Marga Berminat Akuisisi Tol Tengah Surabaya TULUNGAGUNG - PT Jasa Marga Tbk memastikan tetap berminat untuk mengakuisisi proyek jalan Tol Tengah Kota Surabaya setelah seluruh persyaratannya terpenuhi baik regulasi maupun kelayakan teknis dan finansial.

"Posisinya kami sedang melakukan valuasi terhadap proyek itu, baik dari sisi teknis operasional, maupun kelayakannya (finansial). Kami tetap berminat untuk akuisisi," kata Direktur Operasi PT Jasa Marga Tbk Hasanudin menjawab pers usai menjadi "guru" dalam Gerakan Direksi BUMN Mengajar "Mengasah Diri, Meraih Prestasi" di SMAN 1 Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur, Senin.

Hasanudin adalah alumni sekolah tersebut dan lulus pada 1982. Direksi Jasa Marga lainnya, juga melakukan hal yang sama yakni Dirut Adityawarman di SMA Negeri 17

Palembang, Direktur Keuangan Reynaldi Hermansyah (SMA Harapan, Medan), Direktur Pengembangan Usaha Abdul Hadi (SMA Negeri 1 Kuta Selatan, Bali) dan Direktur SFM dan Umum Muh Najib Fauzan di SMAN Suruh, Semarang.

Pada kelima sekolah tersebut, Jasa Marga juga memberikan bantuan peralatan penunjang sekolah seperti sejumlah laptop, alat bantu belajar, dan olah raga senilai Rp500 juta atau Rp100 juta per sekolah.

Menurut Hasanudin, jika proyek tersebut jadi dibangun, dari sisi operasional nantinya akan terhubung dengan jalan tol Jasa Marga lainnya di Jawa

Timur, seperti Surabaya-Gempol.

"Pastinya akan terkoneksi dengan tol kami dan ini akan menjadi salah satu jalan keluar memperlancar distribusi barang dan jasa sekaligus mengurangi kemacetan di jalan arteri," katanya.

Ia menyakini dengan jalan tol tersebut, pasti ada potensi lalu lintas yang akan beralih dari arteri ke jalan tol.

Ditanya berapa persen saham yang akan diakuisisi pada proyek itu, Hasanudin mengatakan memang dalam proses valuasi, tetapi tren selama ini, BUMN Tol tersebut cenderung mayoritas.

"Intinya, kami sedang valuasi dan pasti masuk, asalkan persyaratannya sudah 'clean' dan 'clear'," katanya.

Kepala Cabang PT Jasa Marga Surabaya-Gempol Agus Purnomo, juga mengakui saat

ini potensi kemacetan dan ekonomi biaya tinggi untuk angkutan barang selepas tol Surabaya-Gempol, makin tinggi.

"Truk barang banyak yang berhenti di sekitar Ujung Waru dan Gunung Sahari karena menunggu jam boleh masuk ke arteri dalam kota di atas jam 9 untuk pagi dan jam 16 untuk sore," katanya.

Selain menimbulkan kemacetan, juga ekonomi biaya tinggi, terutama untuk kepentingan distribusi barang, katanya. "Tranpsortasi massal penting, tetapi angkutan barang juga penting," katanya.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Achmad Gani Ghazali mengakui kesulitan melobi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini agar menyetujui proyek jalan tol tengah kota. "Wali Kota dan masyarakat belum menyetujui," katanya.

Gani mengklaim dokumen bisnis proyek telah selesai dan perjanjian kontrak antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan pelaksana proyek, PT Margaraya Jawa Tol juga telah ditandatangani.

"Persetujuan dari Pemprov Jatim juga sudah keluar, proyek tidak bisa berjalan karena penolakan wali kota dan ini aneh karena lahan telah berhasil dibebaskan seluruhnya," kata Gani. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sejak diangkat pada 2010 dengan tegas menolak pembangunan tol tersebut karena dianggap tidak menyelesaikan kemacetan Kota Surabaya.

Proyek tol tersebut berupa jembatan layang sepanjang 25 kilometer dan membelah Kota Surabaya serta akan menghubungkan Waru, Sidoarjo, dan menyambung ke Pelabuhan Laut Tanjung Perak. (ant/rah)

KONTRASEPSI

Pemerintah Kembangkan Program KB Pasca-Persalinan

BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengembangkan program keluarga berencana pasca-persalinan dan keguguran, sebagai usaha menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) dalam proses persalinan.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Bojonegoro Anik Yuliarsih, Senin, di Bojonegoro mengatakan pengembangan program KB pasca-persalinan dan keguguran akan dilakukan dengan menggandeng tiga Rumah Sakit (RS), yaitu RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, RS Aisyiyah, dan RS Muna Anggita.

“Pengembangan KB pasca

persalinan dan keguguran mulai berjalan tahun ini dengan mengajak tiga RS yang ada bersama-sama mengajak ibu yang baru melahirkan untuk menjadi peserta KB,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pengembangan KB tersebut sasarannya ibu yang baru melahirkan baik yang memanfaatkan program jaminan persalinan (jampersal) juga mandiri yang jumlahnya rata-rata sekitar 20.000 ibu pertahunnya.

Jumlah ibu yang melahirkan itu, menurut dia, masih akan terus bertambah, sebab di daerahnya ada sekitar 270 ribu pasangan usia subur.

“Data tahun 2012 lalu ada sembilan ribu ibu dalam proses persalinan yang meman-

Pengembangan KB pasca persalinan dan keguguran mulai berjalan tahun ini dengan mengajak tiga RS yang ada bersamasama mengajak ibu yang baru melahirkan untuk menjadi peserta KB,

Eko Listianto

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Bojonegoro

faatkan program jampersal, namun hanya tiga ribu yang mengikuti KB,” jelasnya.

Mengenai AKB dan AKI di daerahnya, Anik enggan menjelaskan dengan alasan kewenangan masalah itu ada pada Dinas Kesehatan.

“Kewenangan kami hanya melaksanakan program KB sebagai usaha menekan AKI dan AKB dalam proses persalinan,” tandasnya.

Sasaran peserta KB pasca melahiran dan keguguran lainnya, lanjutnya, juga ibu melahirkan yang tidak memanfaatkan program jampersal yang jumlahnya rata-rata sekitar 11.000 ribu per tahun.

Oleh karena itu, jelas dia, program pengembangan KB pasca melahirkan dan kegugu-

ran akan strategis juga menekan angka kelahiran, sebab di dalam prinsip KB itu seorang ibu bisa menunda untuk melahirkan lagi dengan alasan kesehatan ibu dan bayi.

“Yang jelas program utama KB adalah dua anak cukup, sehingga kesehatan ibu dan bayi harus tetap dijaga,” ucapnya.

Secara teknis, kata dia, penerapan program KB pasca melahirkan dan keguguran itu ada tujuh jenis alat yang bisa diterapkan, di antaranya Medis Operasi Pria (MOP), medis operasi wanita (MOW), kondom, IUD/implan dan suntik.

“Bagi pasangan suami istri bisa memilih mana penerapan KB yang disukai. Selama ini KB implan paling disukai,” katanya. (ant/rah)

BOJONEGORO - Jajaran Petugas Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro, Jatim, Senin, mengamankan arus lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi yang digelar dua kelompok di pertigaan Tugu Adipura dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

“Teatrikal tangan dirantai ini mengambarkan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi pengembangan migas di daerahnya sendiri, juga mulut tertutup menggambarkan tidak bisa ikut menikmati hasil yang diperoleh dari migas,” kata koordinator demo Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bojonegoro Galih Satria Buana Putra, usai demo.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemkab harus ikut bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan adanya pertambangan migas di daerahnya.

Meski jumlah LMND yang mengelar demo tidak lebih dari 10 orang, namun arus lalu lintas di sepanjang jalan di pertigaan Tugu Adipura berjalan melambat.

Sejumlah petugas Lantas Polres harus mengatur arus lalu lintas dengan cara

mengatur kendaraan dari arah yang berlawanan secara bergantian.

Begitu pula, petugas Lantas Polres tetap melakukan penjagaan untuk mengatur arus lalu lintas, ketika belasan mahasiswa PMII setempat juga demo memperingati Hari Kebangkitan Nasional, setelah demo LMND membubarkan diri.

Koordinator demo mahasiswa PMII Bojonegoro Herry Cahyono menyatakan pihaknya menuntut adanya pembangunan infrastruktur dan penambahan fasilitas pendidikan agar tercipta pendidikan yang ideal.

Alasannya, katanya, di daerah setempat masih ada bangunan gedung SDN yang rusak sedang sebanyak 701 ruang dan rusak berat 1.451 ruang. Tidak hanya itu di daerahnya juga masih kurang ruang kelas bagi SMP/SMA/ SMK yang jumlahnya mencapai 155 ruang. “Kami menolak pembangunan yang disentralkan di kota,” ujarnya.

Belasan Mahasiswa PMII itu, juga demo di Kantor Dinas Pendidikan, DPRD dan Pemkab dengan tema yang sama dengan mendapatkan penjagaan puluhan petugas Polres. (ant/rah)

REDAM KONFLIK SARA

Masjid Ahmadiyah Disegel TULUNGAGUNG - Satusatunya masjid milik jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Senin, akhirnya disegel warga bersama MUI setempat demi menghindari konflik sosial berbau SARA lanjutan pasca perusakan kaca tempat ibadah itu.

Proses penyegelan berlangsung damai. Tidak ada kesan tegang ataupun pemaksaan dalam upaya penyegelan tersebut. Namun, puluhan personel dari kepolisian dibantu jajaran TNI (Kodim 0807) ikut menyaksikan proses penutupan tempat ibadah yang berlokasi di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel itu.

Eksekusi penutupan rumah ibadah yang telah beberapa kali memicu kontroversi di masyarakat sekitar itu, bahkan berjalan lancar dengan sepengetahuan dan izin salah satu pengurus Ahmadiyah, Ja’far.

“Jangan salah memberitakan penutupan atau penyegelan ini dilakukan sendiri oleh jamaah Ahmadiyah, bukan warga,” kata Sekretaris MUI Tulungagung Abu Sofyan.

Ja’far, jamaah sekaligus pengurus Ahmadiyah di Kabupaten Tulungagung memang terlihat di antara perwakilan warga, perangkat desa, tokoh MUI serta sejumlah petugas keamanan.

Ja’far bahkan memasang sendiri kertas berisi berita acara penyegelan sesuai kesepakatan antara perwakilan jamaah Ahmadiyah, tokoh warga/agama, serta perang-

kat desa di atas pintu utama masjid.

“Masjid ini disegel oleh pemiliknya sendiri, dengan menempelkan kertas penyegelan dan memasang palang di Pintu Utama masjid,” ulang Abu Sofyan.

Kepala Desa Gempolan, Lamini, menyambut baik penutupan masjid yang sempat memicu ketegangan di masyarakatnya tersebut.

Ia berharap keributan ataupun kesalahpahaman yang berlatar belakang keyakinan tersebut tidak lagi terjadi di daerahnya dan mengimbau masing-masing pihak menghormati kesepakatan yang telah dicapai.

Masjid Ahmadiyah di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel sempat menjadi sasaran amuk massa, Kamis (17/5), gara-gara kedatangan tamu bernama Rizal Fazli Mubarrak bin Musipudin, warga Desa Pondok Ubin, Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat.

Selama sepekan, Rizal yang diyakini sebagai tokoh Ahmadiyah santer dikabarkan datang ke Tulungagung untuk melakukan syiar keagamaan.

Rumor tersebut menguat karena selama sepekan di Desa Gempolan, Rizal tinggal di rumah Jafar dan rajin shalat di masjid yang dibangun Jafar.

Hal itu membuat warga geram dan menilai Jafar hendak membangkitkan lagi aktivitas Ahmadiyah, padahal sudah sepakat tidak lagi beraktivitas sejak dua tahun lalu. (ant/rah)

KRIMINAL

Pegawai PDAM Pengedar Narkoba Ditangkap

MADIUN - Petugas Satuan Narkoba Polres Madiun Kota menangkap tiga orang pegawai PDAM Magetan, Jawa Timur, akibat terlibat peredaran dan pemakaian narkoba jenis sabu-sabu.

Kepala Satuan Narkoba Polres Madiun Kota AKP Pujiono, Senin, mengatakan ketiga tersangka tersebut NWD (36) warga Jalan Husein Palila Kota Madiun, YP (50) warga Bendo Magetan, dan AMS (32) warga Desa Sukowinangun, Magetan.

“Ketiganya diamankan di tempat dan waktu yang berbeda-beda berdasarkan hasil pengembangan. Polisi masih menyelidiki kasus ini lebih lanjut,” ujar AKP Pujiono kepada wartawan.

Menurut dia, penangkapan ketiga tersangka tersebut berawal dari penyergapan NWD di Jalan Tuntang Kota Madiun.

Dari tangan NWD, petugas menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,67 gram yang dibagi dalam tiga plastik klip serta beberapa alat hisap dan uang tunai.

Dari pengembangan tersangka NWD, petugas berhasil menangkap tersangka YP yang merupakan pengedar di Jalan Tanjung Raya Kota Madiun.

Dari tersangka YP, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,23 gram, dan 0,28 gram.

Selain itu, petugas juga menyita barang bukti lainnya

seperti pipet, telepon genggam yang diduga digunakan sebagai alat transaksi, dan uang tunai hasil penjualan narkoba.

“Petugas satuan narkoba kembali melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tersangka perempuan, AMS, yang berperan sebagai pemasok barang kepada tersangka YP,” kata Pujiono.

Polisi akan menjerat tersangka NWD yang merupakan pemakai, dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun.

Sedangkan tersangka YP dan AMS yang merupakan pengedar dikenakan pasal 112 ayat (1) subsider pasal 114

ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun.

Serta denda pidana minimal Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.

Sementara data Satuan Narkoba Polres Madiun Kota mencatat kasus narkoba dan pil koplo selama tahun 2012 mencapai 27 kasus dengan 35 orang tersangka.

Jumlah tersebut meningkat sebesar 7,45 persen jika dibandingkan dengan kasus narkoba pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2011 Satuan Narkoba Polres Madiun Kota berhasil mengungkap sebanyak 25 kasus dengan 26 tersangka. (ant/rah)

ant/fikri yusuf

PENJUAL BONEKA BARBIE: Penjual menata boneka Barbie yang dijual di kawasan Pabrik Gula Rejoagung Kota Madiun, Jatim. Boneka Barbie yang didatangkan dari Cirebon tersebut dijual dengan harga Rp 20 ribu hingga Rp 35 ribu tergantung ukuran.

10

LINTAS JATIM

SELASA 21 MEI 2013 NO.0121 | TAHUN II

MUTILASI

Pelaku Mutilasi Ibu Kandung Idap Schizophrenia

komangaries/koran madura

DEMO: Puluhan orang yang mengatasnamakan LSM Transparansi Publik Lumajang menggelar demo dan teatrikal di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Senin (20/5). Mereka meminta agar Kejati Jatim mengambil alih dugaan kasus penyelewenangan anggaran Proyek Listrik Tegangan Rendah (PLTR) di Lumajang yang menggunakan dana APBN sebesar Rp 2,7 M.

LSM TPJ Minta Kejati Usut Bupati Lumajang SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) diminta untuk mengambil alih dugaan kasus penyelewenngan anggaran Proyek Listrik Tegangan Rendah (PLTR) di Lumajang yang menggunakan dana APBN sebesar Rp 2,7 miliar yang saat ini masih dalam proses penyelidikan Kejari Lumajang.

Hal itu dikatakan LSM Transparasi Publik Lumajang (TPJ) saat mendatangi Korps Adhyaksa di Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (20/5) kemarin.

Erwin Setyo selaku kordinator aksi demo menganggap, Pengusutan korupsi yang dilakukan Kejari Lumajang terlihat lamban. Padahal

keterlibatan Bupati Lumajang Sarojad dalam kasus ini sangat kuat.

Selain itu juga melibatkan beberapa oknum birokrasi

Pemkab Lumajang.

Belasan massa datang dengan membawa poster yang berisikan desakkan pengusutan kasus tersebut. Pasalnya, mereka menduga anggaran APBN untuk listrik masyarakat tidak terealisasi. "Kejati harus menindak kasi intel dan Kajari Lumajang, sebab mereka lamban menangani kasus ini. Padahal bukti-bukti sudah kuat, ada apa dengan Kejari Lumajang," ungkap dia.

Selain melakukan aksi demontrasi, massa juga melakukan aksi teatrikal yang

menggambarkan tidak mampunya aparat penegak hukum di Lumajang dalam mengusut kasus tersebut.

Erwin menyatakan dalam kasus itu, Pemkab Lumajang menggelontorkan anggaran untuk PLTR melalui APBN 2012 senilai Rp 2,7 Milyar tidak ada bentuknya. Meskipun ada, hanya ada kerangka bangunan dan material.

"Kami minta kejaksaan tidak main-main, karena listrik milik rakyat bukan milik onkum birokrasi,"tegas dia.

Proyek PLTR di Lumajang

di danai melalui APBN dengan sharing APBD Lumajang tahun 2012 dengan lokasi proyek di Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian dan Desa Bedayu Talang Kecamatan Senduro serta Desa Sawaran Lor Kecamatan Kedungjajang.

Terpisah, menyikapi masalah itu Kasi Penyidikan Kejati Jatim, Rohmadi menyatakan pihaknya masih akan mempelajari serta melakukan rapat internal sebelum melakukan tindakan ataupun pengambilalihan kasus ini. (kas)

SURABAYA- Tim dokter Rs. Bhayangkara Polda Jawa Timur melalui Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Farman, menyatakan hasil tes sementara terhadap Suwardi (31), pelaku mutilasi ibu kandungnya yakni mengalami atau mengidap penyakit Schizophrenia.

Menurut Farman Schisopernia bukanlah merupakan gangguan pada kejiwaan, namun istilah penyakit dalam Psikologi.

“Setelah tes di Rumah Sakit beberapa hari kemarin pelaku telah positif terkena a Schizophernia,” katanya, saat ditemui wartawan di halaman Mapolrestabes Surabaya, Senin (20/5) kemarin.

Diakui Farman, Hingg ini pihaknya masih menunggu kepastian lebihlanjut mengenai level penyakit yang ada pada diri pelaku.

Pasalnya, penyakit itu memiliki tiga kategori,yakni positif, negati dan tidak beraturan. “Kami masih terus menunggu hasil atau kepastiannya, sementara hanya itu yang bisa kami berikan,” ungkap dia.

Dijelaskan dia, Schisopernia merupakan jenis penyakit psikologi yang gejala utamanya adalah delusi, alias mengalami halusinasi berlebihan sehingga kejadian khayal tampak seperti nyata. Kejadian bermula, kata dia, saat pelaku seusai di rumah baru dan tinggal berdekatan dengan rumah mendiang almarhum tidak pernah mendapatkan perhatian.

Sehingga, merasa disingkirkan dan memendam dendam.

Beberapa waktu kemu-

dian, pelaku, bekerja untuk membuat rumah untuk adiknya, Suwarni. Saat dalam pekerjaan, pelaku akhirnya sering mendapat bisikan “ Bunuh Ibu Kamu, Makan Hatinya”. Saat kejadian pelaku juga sempat mengelak dari bisiskan itu lalu pergi. Namun, saat kembali kerumah untuk membuat rumah kembali bisikan tersebut, mendatangi akhirnya terjadi pembunuhan seusai korban menjemur pakaian dibelakang rumah. “ dari keterangannya, biskan goib itulah yang memaksa korban untuk membunuh,” terang lulusan AKPOL tahun 1996 itu.

Disinggung mengenai beberapa bukti tentang adanya data atau hasil bahwa tersangka merupakan pasien yang pernah masuk di Rumah Sakit Jiwa Menur, Dinyatakannya, bahwa hasil tersebut pun dapat menjadi suatu bukti didalam kedokteran dan akan memepengaruhi tindakan atau langkah hukum yang akan berpengaruh terhadap tersangka.“pastinya hasil itu akan menjadi bukti juga,” imbuhnya.

Farman menegaskan, pelaku Kemarin sore (19/5) telah dirujuk menuju Polrestabes Surabaya guna ditahan sementara setelah hasil tes terakhir telah ditentukan. Farman menjamin, tidak akan ada apa-apa dengan keadaan pelaku dan tahanan lain.

Sebab, tahanan ramai disek dan juga sel tahanan telah dilengkapi CCTV. “kondisi pelaku aman, tidak akan mengganggu tahanan lain sebaliknya seperti itu,” tukasnya. (mag/kas)

TIDAK PERCAYA KEJATI

P3I Laporkan Jambong Ke KPK SURABAYA- Sikap tidak percaya terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam penanganan kasus korupsi dana jaminan biaya bongkar reklame (jambong) dan titipan pajak reklame yang ada di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Surabaya mulai ditunjukan pengusaha reklame dalam Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Meski kasus itu dilaporkan Ke Kejati Jatim pada 13 Mei 2013 lalu, Namun oleh P3I kasus itu juga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Alasan dilaporkan kasus itu ke KPK, kata Ketua P3I Jatim, Ma'ruf Syah dikarenakan agar KPK dapat memberikan support ke Kejati Jatim dalam penanganan kasus itu."Intinya Kami lapor ke KPK untuk meminta supervisi terhadap laporan yang ada di Kejati Jatim," jelasnya kepada wartawan, Senin (20/5) kemarin.

Laporan ke KPK sudah di-

KRIMINAL

Polisi Tembak Ranmor Saat Akan Kabur ke Madura SURABAYAJembatan Suramadu seperti menjadi jalur sutra dalam penjualan kejahatan kriminal terutama pencurian kendaraan bermotor. Bukan tanpa alasan, penangkapan yang kembali dilakukan Unit Reserse Mobile (Resmob) Kepolisian Resort Besar Kota Surabaya terhadap tersangka, Hadi, 29 tahun, saat tersangka hendak menjual barang curiannya melewati jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura tersebut. “ Saat hendak kabur melarikan motor menuju Madura, kami pun melakukan tindakan represif dengan memberikan timah panas di kaki kanan tersangka,” kata Kausbaghumas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti,

Senin (20/5) kemarin.

Dijelaskannya, tersangka merupakan pelaku kejahatan yang bertindak sebagai pengawas dan pengirim barang untuk dijual di Pulau garam tersebut. Ternyata, kata dia, tersangka bukan kali pertama melakukan aksi serupa. Setidaknya, diwilayah Kenjeran dua kali Hadi berhasil menggondol motor curian. “tersangka ini bertindak bukan untuk kali pertama, ia telah dua kali menjadi pelaku pencurian motor,” terangnya.

Namun, dalam penangkapan ini pihak kepolisian masih menyisahkan seorang DPO, yakni Halim, rekan tersangka yang biasa beroperasi menjadi eksekutor pencurian motor. Selain itu, tersang-

ka juga berprofesi sebagai pengamen, selain mencari uang recehan juga digunakan kos di Tuwowo I, juga dijadikan ajang mencari sasaran motor yang bisa dicuri. Bila menemukan sasaran, tidak jarang Hadi pun mengakhiri ngamnenya lantas mencuri motor sasarannya itu. “ tersangka ini juga sebagai pengamen. Namun, ketika ada kesempatan ia pun berhenti ngamen akhirnya melakukan pencurian,” imbuhnya.

Sementara itu, Kanit Resmob Polrestabes Surabaya, AKP Agung Pribadi, mengatakan, aksi bujangan asal Perawayan, Lumajang berakhir saat pelariannya terhenti, setelah betis kiri tersangka ditembak petugas.

“Kami mengamankan Yupiter AE 3565 SU milik korban yang belum sempat dijual,” terang.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku beraksi bersama temannya, Halim yang masih dalam pengejaran. “Halim ini bertugas membandrek motor sasaran dan tersangka ini (Hadi) mengawasi lokasi. Tapi setelah motor berhasil dibandrek, Hadi lah yang bertugas melarikan motor curian,” tandas Agung.

Aksi terakhir tersangka itu, ketika mencuri motor milik, Miftahul Ulum (28), warga Beton, Siman, Ponorogo saat dolan ke rumah temannya di Jl. Keputih Perintis II. Saat diparkir itulah, tersangka yang berboncen-

gan motor ini melihat dan beraksi. Apesnya, belum jauh melarikan motor curian, tersangka dipergoki dan akhirnya tertangkap.

Kepada petugas, Hadi juga mengaku sebelumnya pernah beraksi di kawasan yang sama. Saat itu, tersangka yang juga beraksi bersama Halim ini berhasil menggondol Supra X dan dijual ke Madura, laku Rp 3 juta. Uang penjualan dibagi sama rata oleh keduanya.

“Kami masih mengembangkan dan melacak jaringan penadahnya di Madura.

Sepertinya, tersangka ini sudah punya penadah yang siap menerima hasil kejahatan mereka ini,” terang mantan Kasat Reskrim Polres Sidoarjo itu, (mag)

lakukan P3I pada 17 Mei lalu di Jakarta. Permintaan supervisi ini penting, agar penanganan kasus dugaan korupsi jambong itu tetap berjalan mulus. "Dalam penyampaian laporan ke KPK itu, kami juga menyertakan beberapa bukti dokumen terkait kasus ini. Jika dibutuhkan, kami akan menyertakan bukti lengkapnya," kata dia.

Mengenai tindak lanjut laporan ke Kejati Jatim, hingga saat ini pihaknya masih menunggu penanganannya. Tentu, pihaknya akan menyiapkan bukti-bukti secara lengkap. Bahkan, jika diperlukan pihaknya juga menyiapkan saksi pelapor terkait kasus ini. "Kami juga ada bukti berupa dokumen-dokumen," katanya.

Untuk diketahui, kasus ini muncul ketika dana itu dipungut Dispenda dari para pengusaha reklame untuk jambong dan titipan pembayaran pajak reklame. Diduga, ada sekitar Rp 150 miliar dari pengusaha yang tersimpan di Dispenda

tanpa diketahui kejelasannya.

Agar penarikan dana jambong terus berlanjut, Pemkot melalui Dispenda menekankan, jika jambong tak dibayar maka biro reklame akan dikenakan denda dan tak diizinkan mendirikan reklame. "Seharusnya, jika perusahaan membongkar sendiri reklamenya maka dana jambong dikembalikan. Tapi ini tak dikembalikan dan dianggap hangus," paparnya.

Sedangkan dana titipan pajak dipungut Dispenda dengan alasan untuk jaminan perusahaan jika terlambat membayar pajak. Kalau itu terjadi, maka dana titipan itu yang dibayarkan agar tepat waktu dan lepas dari denda keterlambatan. "Tapi nyatanya tagihan pajak tetap datang ke kami, juga tagihan dendanya kalau terlambat," ujarnya.

Adapun uang jambong dan titipan pajak reklame itu disetorkan melalui Bank Jatim ke rekening bendahara Dispenda. (kas)

LINTAS JATIM

11

SELASA 21 MEI 2013 NO.0121 | TAHUN II

PPDB Sulit Diakses

JELANG PEMILUKADA

Hasyim Muzadi Tengarai KarSa Curang Lagi SURABAYA – Dukungan ganda partai politik non parlemen PPNUI dan Partai Kedaulatan untuk pasangan Khofifah – Herman dan KarSa menuai kritik tajam dari salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Al- Hikkam, Hasyim Muzadi. Menurutnya, seorang cagub yang mendaftarkan partai yang telah nyata didaftarkan terlebih dahulu oleh cagub lain adalah pelanggaran etik politik bahkan kejahatan politik.

Hal ini, lanjutnya, karena dalam proses pendaftaran ganda tersebut tidak mungkin seorang cagub menghindari politik transaksional atau money politik. “Gejala ini pasti mengotori suasana politik Jatim dan bisa mengakibatkan konflik politik horizontal. Sepertinya, Soekarwo tidak siap bertarung dalam Pilgub secara fair (sehat). Tahun 2008 dengan kecurangan massifnya dan sekarang dengan penggergajian sebagian partai pendukung pesaingnya,” tegas Hasyim Senin (20/5).

Dikatakan pria yang juga Mantan ketua PBNU ini, perlu ketegasan dan kejujuran

SURABAYA – Komisi D DPRD Surabaya menilai konsep Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Surabaya lewat jalur online harus dievaluasi kembali. Hal ini beralasan, karena sampai saat ini masih banyak permasalahan yang menyelimutinya. Selain perangkat komputer dan internetnya masih sering macet, ternyata sampai saat ini, masih banyak siswa dan orangtuanya yang kesulitan mengakses PPDB via jalur online, karena belum bisa mengoperasionalkan komputer secara maksimal. Sehingga kondisi ini menyulitkan peserta didik, wali murid dan gurunya sendiri.

Hal ini diungkapkan ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono. Dirinya mengatakan, jika pihaknya menyarankan kepada Pemkot dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya utuk mengevaluasi konsep PPDB via jalur online. Bahkan, dirinya menyarankan agar konsep PPDB dikembalikan seperti semula.

Angaran pendidikan kota Surabaya tahun ini mencapai 32% dari APBD Surabaya yang besarnya sektar Rp 5,7 triliun. Bahkan, bila dibandingkan daerah lain di Jatim, anggaran pendidikan di Surabaya yang tertinggi,”

Junaedi

Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya “Kami yang ada di komisi D DPRD Surabaya menyarankan PPDB lewat online dievaluasi lagi dan PPDB tahun ini bisa dikembalikan seperti semula, yakni lewat tes tulis saja atau bukan lewat online,” ungkap dia. Senin (20/5).

Dirinya menambahkan, jika PPDB yang menggunakan jalur tes sebenarnya memiliki banyak keunggulan, yakni para siswa yang menguikuti tes benar-benar diuji kemampuan akademiknya. Karena, yang membuat materi soal sepenuhnya diserahkan kepada para akademisi.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memaparkan, jika sejak tahun 2011,

setiap usulan yang diberikan Komisi D ke Dispendik tidak pernah dihiraukan. Misalnya seperti Sekolah kawasan, Komisi D tidak pernah diajak bicara, dan hasilnya sekarang melengceng dari konsep yang tujuan awal.

“Satu-satunya cara kita harus mengubah sistemnya,” tegas Baktiono.

Hal senada juga disampaikan sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, Junaedi.

Dirinya menyatakan, jika Dispendik saat ini minim kreativitas. Hal ini berdasar, karena indikasi tersebut bisa dilihat dari buruknya prestasi nilai akademik siswa di Surabaya. Padahal, selama ini alokasi anggaran dari APBD untuk Dinas Pendidikan sangat besar.

“Angaran pendidikan kota Surabaya tahun ini mencapai 32% dari APBD Surabaya yang besarnya sektar Rp 5,7 triliun. Bahkan, bila dibandingkan daerah lain di Jatim, anggaran pendidikan di Surabaya yang tertinggi,” ujar dia.

Politisi dari Partai Demokrat ini memaparkan, jika alokasi anggaran untuk pendidikan di Surabaya tahun ini mencapai Rp 1,7 triliun, atau naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,3 triliun. Seharusnya dengan anggaran sebesar itu, Dispendik Kota Surabaya memiliki keleluasaan untuk berkreatifitas dan menjadikan dunia pendidikan Surabaya sebagai yang terbaik, baik di tingkat propinsi maupun nasional.

“Dulu, sebelum saya masuk ke DPRD prestasi pendidikan di Surabaya cukup baik. Tapi, kenapa sekarang melorot tajam?.

Pertanyannya ada apa dengan Surabaya, anggara pendidikannya sudah tinggi, tapi prestasinya kok gak beranjak bagus,” pungkas dia. (wan)

PARPOL

neu/koran madura

AKSI: Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (20/5) kemarin.

HARKITNAS

Mahasiswa Turun Jalan Tolak Komirsialisasi Pendidikan SURABAYA – Puluhan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Senin (20/5). Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, kemarin.

Para pengunjuk rasa menilai, peran pemerintah khususnya Pemprov Jatim tidak maksimal dalam mensejahterakan rakyat baik dari sektor pendidikan, ekonomi, maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Bahkan, dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, Pemprov Jatim gencar menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan SDA semakin dikuasai asing. “realitanya, pemerintah

gagal mensejahterakan rakyat.

SDA Indonesia masih dikuasai pihak asing. Kita hanya menjadi buruh di tanah air kita sendiri, sementara mereka menjadi tuan tanahnya,” teriak koordinator aksi, Oky. Oleh sebab itu, lanjut dia lagi, kita semua rakyat Indonesia dan warga Jawa Timur harus bangkit dan melakukan perlawanan. “caranya adalah dengan mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menasionalisasi aset milik perusahaan asing yang ada di Indonesia terutama kekayaan alam dan pertambangan. Kita juga harus mendesak pemerintah untuk berhenti melakukan komersialisasi pendidikan dan menghapuskan ujian nasional sebagai syarat kelulusan bagi siswa,” tegasnya.

Dalam aksinya, para mahasiswa ini menggelar orasi secara bergantian dan membawa poster-poster berisi hujatan terhadap pemerintah.

Meski berlangsung damai, aksi yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut mendapat pengawalan ketat barisan polisi dari Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya.

Sayangnya, para pengunjuk rasa tidak ditemui oleh Gubernur Jatim, Soekarwo, maupun perwakilannya. Setelah puas mengutarakan aspirasinya dihadapan para pengguna jalan, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas yang sempat macet akibat para pengunjuk rasa memakan hampir setengah badan jalanpun kembali lancar. (neu)

DEMONSTRASI

PSGYN Tuntut Soekarwo Tuntaskan Status Anak Dr. Soetomo

i made ardhiangga/koran madura

AKSI: Sejumlah Massa dari kelompok Perkumpulan Sosial Garda Yudha Indonesia (PSGYN) menggelar aksi di depan gedung GNI, Surabaya, Senin (20/5) kemarin.

SURABAYAKemunculan pernyataan tentang keberadaan anak dan cucu yang mengaku sebagai anak dari pahlawan Nasional Dr. Soetomo, menuai aksi dari Perkumpulan Sosial Garuda Yudha Nusantara (PSGYN) Surabaya yang tepat dilaksanakan pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, kemarin, Senin (20/5) kemarin , didepan Gedung GNI, jalan Bubutan, Surabaya. Dalam

aksi yang diikuti sekitar 20an massa tersebut, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo atau yang biasa disapa Pakde itu, didesak agar segera turun tangan menuntaskan dan meluruskan permasalahan status kebenaran dan keberadaan ahli waris pahlawan bangsa tersebut.

Ketua PSGYN Surabaya, Kaspan Effendy, menyatakan, dengan adanya pengakuan keberadaan anak kandung

tinggi KPU Provinsi Jatim. “lebih dari itu perlu pengusutan mengapa partai politik mendukung ganda dan siapa yang merekayasanya?

Ini perlu menjadi perhatian,” paparnya seraya menambahkan bahwa permasalahan ini tidak cukup hanya dianggap masalah teknis KPU dan harus transparan agar jatim tidak dipimpin manipulator.

“Saatnya masyarakat pencinta demokrasi anti korupsi bergerak menyelamatkan Jatim,” ujar dia singkat.

Sementara itu, diungkapkan Ketua KPU Provinsi Jatim Andri Dewanto Ahmad, hingga saat ini pihaknya belum mengklarifikasi ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) kedua partai. “dalam hal ini menurut peraturan KPU no.

9 tahun 2012, jika kepengurusan partai tersebut sama maka dukungan akan diberikan kepada pasangan calon yang mendaftar lebih dulu.

Namun jika kepengurusan partai berbeda, maka akan di klarifikasi ke DPP, yang mana pengurus yang sah. Tapi kami belum melakukan klarifikasi. Masih ada beberapa berkas yang masih kami cek,” ucap Andri. (neu)

Dr. Soetomo yang selama ini masih menjadi pergulatan perbincangan di masyarakat Indonesia. Maka, pihaknya mendesak agar Gubernur Jatim dengan pihak-pihak erkait segera menuntaskan persoalan tersebut. Hal itu, berkaitan sangat erat dengan keharuman nama besar pahlawan pergerakan Nasional itu. “ Kami mendesak agar Gubernur, Kapolda Jatim, LVRI dan semua pihak terkait melaku-

kan Investigasi, penyelidikan dan penyidikan dengan persoalan ini,” tuturnya.

Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan pihaknya adalah mengungkap kebenaran dengan status yang telah diklaim oleh ahli waris lain dengan melakukan pertemuan dengan pihak ahli waris yang mengaku asli keturunan tokoh pergerakan dibidang kesehatan tersebut. Guna mengantisipasi adanya kecurangan, sambungnya, maka pihak kepolisian diharapkan menerjunkan tim penyidik dan tim Dokkespol agar melakukan tes DNA secara terbuka. “ Kami juga menuntut agar semua pihak yang telah atau ikut serta dalam melakukan kebohongan Publik segera dilakukan proses hukum,” ungkapnya.

Sementara itu, Yuswatiningsih, anak dari Isahtiningsih yang diduga sebagai putri kandung Dr. Soetomo, menuturkan, kebenaran tentang garis keturunan yang disandang ibunya akan hilang begitu saja. Akibat, upaya hukum yang telah dilakukannya kandas, dikarenakan keengganan pemerintah dalam melakukan bantuan secara hukum. Upaya dari jalur hukum, saat berada di Pengadilan dan tingkat Mahkamah Agung pupus setelah hakim mengetok

palu bahwa Isahtiningsih dan Yuswatiningsih bukan garis keturunan Dr. Soetomo. “ Kami hanya orang tak punya, segala barang bukti hilang saat ibu saya yang sejak umur 13 bulan ditinggal mendiang meninggal dan pada tahun 1950 Ibu telah pindah ke Jombang. Saya telah berjuang di Pengadilan dan Mahkamah Agung. Namun, upaya kami gagal akibat barang bukti sejak hijrah ke Jomang semuanya hilang. Hanya tes DNA yang bisa membuktikan dan kami meminta pemerintah untuk mau membantu permohonan kami ini,” katanya.

Aksi ini diselenggarakan bertepatan dengan upacara yang dilakukan Pakde beserta, Kapolda Jatim Pangdam V Brawijaya dan Pangkoarmatim beserta staf-staf pemerintahan yang lain, di Gedung Nasional Indonesia. Sesusai acara, Pak De menyatakan, bahwa Ia, masih akan mencoba melakukan bantuan secara hukum dengan persoalan status anak Pahlawan Nasional tersebut.

Namun, dalam prosesnya semua harus tunduk hukum dan menyelesaikan hukum apalagi negara Indonesia ialah negara demokrasi. “semua harus berbanding lurus dengan hukum.

Untuk tes DNA sendiri, harus disalurkan pada proseur hukum,” tuturnya. (mag)

Caleg Petaha Demokrat Keluhkan Sikap DPC SURABAYA – Sikap DPC Partai Demokrat (PD) Kota Surabaya dalam menentukan pemberian nomor urut Calon Legislatif (Caleg), dikeluhkan oleh para legislator incumbent yang akan berkompetisi lagi pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) periode 2014-2019 mendatang.

Keluhan tersebut dikarenakan, para legislator incumbent tersebut nomor belakang, yakni antara nomor 4 sampai nomor 11. Padahal, para incumbent tersebut sudah memiliki konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

Hal ini diungkapkan oleh anggota legislatif dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Moch. Anwar. Dirinya heran dengan sikap yang diambil oleh DPC PD Kota Surabaya, terkait dengan pemberian nomor urut Caleg.

“Saya heran, kenapa caleg incumbent ditaruh nomer urut tengah hingga akhir dalam Pileg mendatang.

Padahal, loyalitas mereka di partai cukup bagus. Melihat ini seolah-olah kerja kami selama ini tidak dihargai.

Apalagi, saya ditaruh di nomor urut 4 di Dapil 2 Kota Surabaya,” ungkap dia. Senin (20/5).

Dirinya menambahkan, jika pihaknya sangat kecewa dengan keputusan DPC PD Surabaya yang menempatkan caleg incumbent di nomer urut 4-11. Hal ini beralasan, karena menurutnya, loyalitasnya ke partai yang berlambang tiga berlian itu sudah terbukti dan selama ini pihaknya juga merawat konstituen yang ada di dapilnya.

Bahkan, pihaknya menduga jika di dapilnya tersebut yang menempati posisi nomor urut 1, yakni Zaini, merupakan titipan dari Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim.

“Ini yang kami sayangkan, padahal loyalitas saya kepada partai tidak diragukan lagi. Selama ini saya juga merawat konstituen di dapil saya,” ujar dia.

Pria yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya ini memaparkan, jika dirinya telah dijanjikan posisi untuk duduk menempati kursi Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya, yang sebelumnya dijabat oleh Agus Santoso, jika dirinya mau menerima keputusan tersebut. Namun politisi bertubuh tambun ini menegaskan, jika dirinya enggan menerima ta-

waran tersebut.

“Saya tidak mau menempati jabatan itu, saya hanya ingin nomor urut atas yakni satu atau dua pada pemilu legislatif nanti, itu saja,” tegas dia.

Dirinya menjelaskan, jika sebetulnya pihaknya ditempatkan di nomor urut dua sudah bisa menerima. Hanya saja, lanjut dia, perjuangan dan pengabdiannya selama ini juga harus menjadi bahan pertimbangan DPC PD Kota Surabaya dalam menentukan nomor urut.

Saya heran, kenapa caleg incumbent ditaruh nomer urut tengah hingga akhir dalam Pileg mendatang. Padahal, loyalitas mereka di partai cukup bagus.

Melihat ini seolaholah kerja kami selama ini tidak dihargai. Apalagi, saya ditaruh di nomor urut 4 di Dapil 2 Kota Surabaya,”

Moch. Anwar

Fraksi Partai Demokrat “Saya berjuang di partai sudah lama, bahkan pada saat Pilkada Surabaya saya berjuang mati-matian membela calon walikota Arif Affandi sebagaimana arahan partai, sedangkan yang lain mendukung calon lain yang tidak mendapat rekomendasi partai,” jelas dia.

Selain Moch. Anwar, kabarnya Ketua F-PD DPRD Surabaya, Irwanto Limantoro juga sedang memperjuangkan persoalan pemberian nomor urut caleg di DPD PD Jatim.

“Saya masuk nomor urut 2 yang sebelumnya ditempati Pak Irwanto. Sedangkan Pak Irwanto tidak tahu apa masuk nomor urut satu atau menggantikan saya di nomor urut empat. Tapi Pak Irwanto masih berjuang di DPD,” katanya.

Seperti diketahui, Moch.

Anwar dan Irwanto Limantoro merupakan tokoh kunci dalam pelengseran Wisnu Wardhana (WW) dari kursi Ketua Dewan dan pelengseran Agus Santoso dari Ketua BK DPRD Surabaya, pasca dipecatnya eks kedua kader tersebut dari keanggota partai. (wan)

12

NASIONAL

SELASA 21 MEI 2013 NO.0121| TAHUN II

PARTAI POLITIK

Elit Parpol Lupakan Pendiri Bangsa

HARI KEBANGKITAN NASIONAL. Sejumlah mahasiswa Universitas Tirtayasa (Untirta) berunjukrasa pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, di Serang, Banten. Mereka mendesak pemerintah mengutamakan layanan publik dan kesejahteraan rakyat serta memberi contoh pola hidup sederhana yang bersih dari korupsi.

Rekening Fathanah Mengalir ke 40 Perempuan JAKARTA- Data terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang aliran dana tersangka kasus suap daging sapi, Ahmad Fathanah cukup membuat orang terperangah. Betapa tidak, aliran dana Fathanah ternyata tidak hanya ke 20 perempuan, tetapi mengalir ke 40 perempuan.

Selain itu, sejumlah elit PKS juga menerima uang dari Fathanah. “Yang kita temukan ada 40-an lebih ya,” kata Ketua PPATK M Yusuf usai ‘Peluncuran Pedoman Multidoor untuk Pidana Korporasi’ di Hotel Le Meridien, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (20/5).

Beberapa waktu lalu, PPPATK melansir aliran dana ke 20 wanita. Namun, tidak disebutkan siapa saja nama wanita yang mendapatkan kiriman uang dari Fathanah.

KPK sudah memeriksa sejumlah perempuan terkait aliran dana Fathanah. Mereka antara lain, Ayu Azhari, Vitalia Shesya, Sefti Sanustika, dan Tri Kurnia Puspita.

Menurut Yusuf, seluruh laporan hasil analisis rekening Ahmad Fathanah telah dikirimkan kepada KPK. Fathanah saat ini terancam kasus dugaan suap impor sapi dan pencucian uang. “Semua hasil LHA Fathanah sudah kami kirim ke KPK,” ujar dia.

Yusuf mengatakan, PPATK sudah lama mencurigai rekening Fathanah. Tetapi, karena baru saat ini ditemui adanya dugaan tindak pidana, data itu akhirnya belum bisa diungkap ke publik. “Kami sudah mencurigai rekening Fathanah sejak lama, tapi karena belum ketemu tindak pidananya kami taruh di database, begitu KPK tangkap kami bongkar saja database-nya,” jelas Yusuf.

Namun ia menolak menjelaskan nama-nama orang yang mendapat atau mengirim dana ke Fathanah.

“Kami tidak bisa menyebut satu persatu, undang-undang melarang. “Yang ada itu dari Fathanah ke beberapa oknum,” tambah dia.

Dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Jumat 17 Mei lalu, terungkap rekaman pembicaraan bahwa Fathanah melaporkan fee sebesar Rp 40 miliar kepada Lutfi untuk pengaturan penambahan kuota impor daging sapi PT Indoguna Utama. Namun baik Fathanah maupun Luthfi tidak mengakui commitment fee tersebut dan hanya mengatakan bahwa pernyataan itu tidak serius.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pihaknya telah menemukan data aliran dana Ahmad Fathanah ke oknum elite PKS, selain Luthfi Hasan. Bahkan data PPATK itu sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Yang kita temukan individu. Bisa saja ke partai. Dari individu ke partai,” papar dia.

Sayangnya, Yusuf belum bersedia mengungkapkan siapa saja oknum elit PKS yang menerima aliran dana dari Fathanah. Alasannya UU melarangnya menyebut nama.

“Yang ada itu dari Fathanah ke beberapa oknum,” imbuh dia.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengaku belum menemukan adanya aliran dana Ahmad Fathanah ke PKS. KPK, menurut juru bicara KPK Johan Budi masih melakukan pendalaman. “Sampai hari ini KPK belum memperoleh data bahwa ada aliran dana ke partai PKS,” ujarnya Hanya saja, kata Johan lagi, pengakuan Fathanah di persidangan, terkait sumbangannya ke PKS masih harus dibuktikan secara konkret.

Apalagi pengakuan Fathanah itu juga sudah dibantah PKS. “Sampai hari ini KPK belum memperoleh data bahwa ada aliran dana ke partai PKS,” tuturnya Lebih lanjut Johan menambahkan KPK bergerak berdasarkan bukti dan pengakuan. Misalnya saja dalam pelacakan aliran dana Fathanah ke Vitalia Shesya dan Tri Kurnia Puspita, KPK sebelumnya memperoleh aliran data dana ke perempuanperempuan itu. “KPK memperoleh data bahwa ada aliran dana kepada yang bersangkutan terakit TPPU AF. Data dari PPATK,” tambah Johan.

Johan juga menjelaskan, bila kemudian hari, ada data dari PPATK soal aliran dana ke partai. “Kalau di UU Tindak Pidana Korupsi ada korporasi atau serikat yang bisa dijerat oleh KPK. Kalau TPPU saya belum mendapatinya di sana. Kalau di Tipikor ada,” paparnya Ditempat terpisah, Wasekjen PKS Fahri Hamzah membantah partainya telah menargetkan dana kampanye senilai Rp 2 triliun. Apalagi, tugas Presiden PKS tidak mencari pendanaan partai. “Tidak ada hubungan ada fund raising,” tegasnya Menurut Fahri, pendanaan

partai berasal dari kader dan simpatisan. Selama 15 tahun pendanaan partai, PKS juga membuktikan tidak ada yang berasal dari koruptor. “Prinsipnya saku ku adalah uang ku.

Tapi, ini pelajaran bagi partai baru juga, agar keuangan partai diatur dengan baik. Harus ada support publik juga,” pungkasnya.

Bubarkan PKS Sementara itu, pendiri Partai Keadilan yang merupakan embrio PKS Ustaz Mashadi mengusulkan agar partai kader itu harus dibubarkan.

Kesalahan yang dilakukan para elite PKS sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sangat mungkin kalau KPK menelusuri banyak yang akan kena. Makanya, bubarin saja PKS, jual asetasetnya lalu dibagikan dan minta maaf kepada seluruh umat. Balik lagi kita ke jalan dakwah,” pintanya.

Menurut Mashadi, ketika PKS masih jadi PK, partai tersebut benar-benar menjadi partai dakwah. Bahkan saat itu semua elitenya masih miskin, termasuk Hilmi Aminuddin yang kini menjadi Ketua Majelis Syuro dan Anis Matta yang kini jadi presiden PKS. “Dulu mereka itu miskin, Anis, Hilmi dulu itu miskin, tetapi sekarang Anis mobilnya mewah, Hilmi punya ‘kerajaan’ di Bandung. Dari mana itu?” ujar Mashadi.

Menurut Mashadi, PK dulu hidup dari patungan para kadernya. Saat itu karena motivasi utamanya adalah dakwah mereka rela menyisihkan uang dan hartanya untuk partai, namun kini di PKS tidak lagi.

“Sekarang ini elitenya semakin makmur, sikap rela berkorban pun sudah tidak pernah seperti dulu lagi,” terangnya.. (gam/abd/cea)

JAKARTA-Para elit partai politik (parpol) diminta untuk introspeksi diri karena ada kecenderungan elit parpol melupakan semangat para pendiri bangsa. “Para elit dan parpol harus kembali pada jiwa dan semangat pendiri bangsa ini, dalam melawan neokolonialsme, yaitu kedzaliman, kemiskinan, kebodohan, kapitalisme, korupsi dan sebagainya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basyarah dalam dialog ‘Refleksi 15 Tahun Reformasi’ bersama Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar dan pengajar filsafat UI Donny Gahral, di Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Baskara-panggilan akrabnya, partai politik yang lahir sejak reformasi baru melahirkan partai elektoral, atau partai peserta pemilu saja. Oleh karenanya, dalam rangka mengembalikan kepercayaan rakyat pada parpol, maka seluruh elit parpol dan bangsa ini, harus kembali ke jiwa dan semangat pendiri bangsa ini.

Sebagai pilar demokrasi, kata Baskara, seharusnya partai mampu melahirkan pemimpin dan kepemimpi-

nan berdasarkan ideologi partai yang telah menggodoknya selama ini. Namun sayangnya, partai cenderung hanya digunakan untuk meraih kekuasaan dan menghalalkan segala cara.

“Itu jelas bertentangan dengan reformasi sendiri. Padahal, reformasi menuntut berantas KKN, penegakan hukum, penghapusan dwi fungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, dan amandemen UUD 1945. Jadi, elit parpol saat ini hanya melihat demokrasi untuk meraih kekuasaan,” ujarnya Sementara itu, Donny menilai tuntutan mahasiswa dalam reformasi itu sesungguhnya sederhana saja, yaitu turunkan Soeharto, turunkan harga, hapuskan KKN, dan menjalankan demokrasi yang sebenar-benarnya.

“Kalau ternyata hasilnya mengecewakan, bahkan banyak aktivis yang terlibat korupsi ketika berkuasa, maka sanksinya adalah mereka tidak usah dipilih lagi, karena sudah tak mempunyai etika politik,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar mempersilahkan mempersilakan

masyarakat mengkritisi caleg Golkar yang dinilai tidak layak atau tak pantas menjadi calon anggota legislatif (DPR RI).

“Memang sekarang ini partai cenderung pragmatis termasuk dalam penyusunan caleg, dengan banyak artis maupun pengusaha. Tapi, silakan pers dan masyarakat mengkritisi, Golkar pun akan berterima kasih karena langkah itu merupakan kontribusi positif untuk Golkar dan demokrasi ke depan,” tuturnya Agun mengakui anggota DPR RI saat ini sebagaian besar juga merupakan hasil dari semangat pragmatisme.

Tapi ternyata di pemerintahan juga demikian. “Jadi, kita perlu evaluasi semua ini. Parpol harus menyadari itu, dan kalau tidak, jangan salahkan rakyat kalau memilih Golput,” ujarnya mengingatkan.

Demikian pula dengan lembaga survei, yang bebas mempublikasikan hasil surveinya, sementara penghitungan suara pemilu atau pilkada masih berlangsung.

“Itu harusnya tak boleh. Jadi, 15 tahun reformasi ini terjadi problem etik, yang membuat kegaduhan politik,” pungkasnya. (gam/cea)

TNI Angkatan Darat

Letjen Moeldoko Resmi Jabat Kasad

JAKARTA-Teka teki siap pengganti Kasad, Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang sudah pensiun terkuak sudah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menjatuhkan pilihan pada Letnan Jenderal Moeldoko sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) yang baru. “Saya telah menyetujui usulan Panglima TNI untuk siapkan pengganti Kasad yang akan mengakhiri masa baktinya. Saya telah memilih Letjen Moeldoko untuk menjadi Kasad,” katanya di Jakarta, Senin, (20/5).

Menurut rencana, Presiden akan melantik Moeldoko pada Rabu (22/5) mendatang.

“Saya tentu telah berikan pesan kepada Kasad baru agar tentara tumbuh menjadi tentara yang profesional dan capable serta dekat dengan rakyat Indonesia,” tambah Presiden lagi.

Letjen TNI Moeldoko sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kasad. Dia menggantikan Wakil Kasad sebelumnya

Letjen TNI Budiman. Moeldoko adalah alumnus terbaik Akmil 1981. Ia pernah menjabat sebagai Kasdam Jaya, Panglima Divisi I Kostrad, Pangdam Tanjungpura dan Pangdam III/Siliwangi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, mengaku sepakat dengan pilihan SBY. “Sebagai Wakil KSAD (Moeldoko) tinggal melanjutkan saja. Komisi I tidak ada masalah dengan Pak Moeldoko,” ujarnya Menurut Ramadhan, track record Moeldoko juga tidak ada yang dikeluhkan.

Nama Moeldoko sudah lama beredar di kalangan Komisi I bakal menjadi KSAD. “Record Pak Moeldoko juga baik dan sejauh ini tidak ada masalah yang bisa menimbulkan resistensi,” katanya Sementara posisi Wakil KSAD yang ditinggalkan Moeldoko kemungkinan diisi Dankodiklat TNI AD Letjen TNI Gatot Nurmantyo. Gatot juga terlihat dipanggil SBY ke Kantor Presiden berbarengan

dengan Moeldoko hari ini.

Figur Moeldoko dianggap Presiden SBY sangat tepat mengemban tugas menjadikan TNI AD yang kapabel, profesional dan dekat dengan rakyat. Moeldoko sempat menduduki jabatan yang cukup strategis seperti Wadan Yonif 202/Tajimalela, Danyonif 201/Jaya Yudha, Dandim 0501 BS/Jakarta Pusat, Sespri Wakasad, Pabandya-3 Ops PB-IV/Sopsad.

Karier Moeldoko makin bersinar saat dirinya yang kala itu menjabat sebagai Panglima Divisi I Kostrad (Pangdivif-1 Kostrad) dipindahtugaskan sebagai Pangdam pertama Kodam Tanjungpura pada tahun 2010.

Kodam Tanjungpura yang dipimpinnya membawahi dua wilayah yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Khususnya Kalbar, wilayah itu berhadapan langsung dengan daerah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan sangat strategis. “Tidak ada kawasan perbatasan yang dianggap tidak rawan. Semuanya rawan untuk kedaulatan negara,” kata Moeldoko lagi.

Tahun 2011, Moeldoko kemudian menjabat sebagai Wakil Gubernur Lemhannas. Moeldoko membantu mengembangkan dan mengajarkan wawasan Pancasila ke seluruh lembaga pendidikan. Moeldoko kemudian menjadi Wakil KSAD. Kini dia posisinya naik lagi, menggantikan Promono Edhie yang memasuki masa pensiun. Suami dari Koesni Harningsih ini lahir di Kediri, Jawa Timur pada 8 Juli 1957.

Moeldoko juga menyelesaikan pendidikan hingga Strata 3 (S3). (gam/cea)

Kompolnas

Petinggi Polri Diduga Kecipratan Duit LS JAKARTA-Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Mabes Polri berani mengusut dugaan aliran dana dari rekening Aiptu Labora Sitorus (LS) ke jajaran kepolisian lainnya. Kendati sampai saat ini, belum mendapat bukti permulaan terkait aliran dana dari rekening LS. “Tetapi, memang ada indikasi semacam itu. Makanya, kami ke sini Mabes Polri. Kami ingin proses hukum terhadap LS dan juga siapapun yang terkait dalam kasus ini harus bisa dilakukan secara profesional,” kata anggota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan di Jakarta, Senin (20/5) Dia meminta Polri transparan jika menemukan

indikasi tersebut. “Kita belum tahu, itu harus kita buktikan.

Kami komunikasikan ke Kabareskrim berbagai hal,” tambahnya.

Diakui Edi, saat pertemuan Kompolnas dengan Aiptu LS, pihak LS menyebutkan ada sejumlah aliran dana yang mengalir ke petinggi Polisi. “LS mengadukan seperti itu (aliran dana ke petinggi polisi), hanya membenarkan laporan itu.

Makanya informasi itu akan kami klarifikasi ke Bareskrim Mabes Polri,” jelasnya.

Ditempat terpisah, anggota Komisi III DPR F-PPP, Ahmad Yani, menilai sudah tepat kepolisian menangani kasus rekening gendut Aiptu Labora Sitorus. Sebab, kasus

ini bermula dari penyelidikan Polda Papua dengan kerjasama Mabes Polri. “Saya kira tepat polisi menanganinya.

Jangan diserahkan kepada KPK,” ungkapnya Menurut Yani, KPK jangan ditarik-tarik kasus yang sedang ditangani kepolisian.

Biarkan konsentrasi pada kasus besar, seperti Century.

“Biarkan KPK menyelesaikan kasus pokoknya dahulu, kasus Century dulu,” tegasnya Namun dalam penanganannya sesuai polisi tetap berkewajiban melakukan koordinasi dengan KPK. Ia mengatakan sejak awal Polda Papua telah menjadikan Aiptu Labora Sitorus sebagai tersangka. “Kenapa? Karena Pol-

da Papua sudah mulai curiga ini LS terhadap ilegal logging dan ada masalah penyelundupan BBM,” tutur Politisi PPP itu.

Yani mengatakan setelah penetapan tersangka barulah Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan hasil analisis transaksinya. “Jadi menurut saya, sudah progresif Polda,” katanya.

Bahkan Pasek yakin kasus ini masih bisa ditangani oleh Kepolisian. Komisi III sebagai mitra kerja Polri akan terus mengawasi pengusutan kasus ini.

Berani Sementara Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengatakan polisi diharapkan lebih berani mengusut tuntas semua rekening gendut yang tak wajar, termasuk milik jenderal Polri. “Pembersihan rekening gendut bintara akan lebih afdhol lanjut ke rekening gendut jenderal,” tambahnya.

Bahkan Pasek yakin kasus ini masih bisa ditangani oleh Kepolisian.

Komisi III sebagai mitra kerja Polri akan terus mengawasi pengusutan kasus ini. “Kita beri kesempatan polisi dan kita awasi bersama-sama agar setelah itu dikembangkan ke level yang lebih tinggi,” kata Pasek.

Pasek berharap Polri punya keberanian mengusut rekening gendut jenderal.

“Ya kan itu yang ditunggutunggu publik,” pungkasnya.

Secara terpisah, Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI (Purn) Kiky Syahnakri

mengatakan, sangat tidak layak seorang anggota polisi melakukan transaksi aktif dalam bisnis. “Saya tidak tahu jumlah nominalnya, tapi ini cukup menggelitik kalau seorang polisi aktif melakukan transaksi komandannya tidak tahu,” ujar dia di Jakarta, Senin (20/5).

Kiki menegaskan, kasus yang menjerat Aiptu Labora Sitorus tidak hanya dilakukan dirinya sendiri, akan tetapi melibatkan berbagai pihak. Sekedar catatan, kini, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, Labora ditahan di Mabes Polri. (gam/abd/cea)

EKONOMI

13

SELASA 21 MEI 2013 NO. 00121 | TAHUN II

PERBANKAN

Pemerintah Harus Berani Merger Bank BUMN JAKARTA-Pemerintah harus berani mengambil langkah strategis menggabungkan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama bank yang banyak memiliki kesamaan dalam eksposur kredit korporasi. Merger bank BUMN menjadi salah satu cara untuk memperkuat posisi tawar Indonesia menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) pada 2015 mendatang. “Memperbesar modal bank lokal merupakan salah satu cara agar bisa bersaing dengan bank asing. Kalau modal bank kita tidak kuat, pasti kita kalah bersaing. Prinsipnya, kita harus jadi tuan di negeri sendiri dan negeri ini jangan hanya dijadikan sebagai target pasar pihak asing,” kata anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait di Jakarta, Senin (20/5).

Menurut dia, penetrasi pasar perbankan asing kian mengkhawatirkan. Bank asing berlomba-lomba karena potensi pasarnya sangat besar. Bahkan beberapa kantor cabang bank asing sudah masuk hingga ke pelosok Indonesia. Jika struktur permodalan bank nasional masih kecil maka potensi pasar yang besar ini akan dikuasai asing.

Saat ini kata dia perbankan nasional sulit bersaing dan terkesan dijajah bankbank asing di Indonesia akibat minimnya struktur permodalan.

Karena itu, merger menjadi pilihan terbaik. “Kita harus konsolidasi.

Disaat ekonomi kita kuat, kita lakukan merger untuk memperkokoh permodalan bank-bank kita,” jelas dia.

Sejauh ini, jelas Maruarar, ruang gerak bank-bank BUMN sangat dibatasi oleh pemerintah dan regulator perbankan di luar negeri.

“Di Shanghai, Bank Mandiri tidak boleh bermain dengan mata uang China dan BNI juga kesulitan membuka cabang di negara lain,” ujar dia.

Kondisi tersebut, kata dia, justru bertolak belakang dengan yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, bank asing leluasa melakukan ekspansi hingga daerah. “Kita bukan anti asing, tetapi beri karpet merah kepada investor kita. Kalau kita memberi kelonggaran kepada bank asing, maka pemerintah harus mengupayakan agar mereka juga bisa memberikan kelonggaran buat bank kita,” papar Maruarar.

Menjelang pemberlakuan AEC 2015, ujar Maruarar, seharusnya pemerintah mampu untuk menggabungkan Bank Mandiri dengan BNI dan Bank BRI dengan Bank BTN. Perlunya ditempuh upaya merger bank BUMN tersebut, terang dia, berkaitan dengan usaha mengatasi kendala permodalan yang selama ini dikeluhkan bank BUMN, ketika akan bersaing di lingkup regional.

“Jadi, sekarang ini kita harus berpikir untuk membuka banyak cabang di Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam atau pun sejumlah negara di ASEAN lainnya. Industri perbankan kita jangan hanya berfikir untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi harus berani merambah ke negara lain,” tutur dia. (gam/bud)

antara foto/andika wahyu

MENKEU BARU. Kepala BKPM Chatib Basri melambaikan tangan seusai memenuhi panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/5). Presiden SBY menunjuk Kepala BKPM Chatib Basri sebagai Menkeu yang baru menggantikan Agus Martowardojo yang menjadi Gubernur BI.

Hari Ini Presiden Melantik Menkeu Baru JAKARTA - Teka-teki soal posisi Mentri Keuangan (Menkeu) akhirnya terjawab sudah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memilih Muhammad Chatib Basri sebagai Menkeu baru menggantikan Agus Martowardojo. Pilihan ini tidak meleset dari perkiraan banyak orang selama pekan lalu.

Ketika itu, nama Chatib santer disebut sebagi calon terkuat mengisi posisi yang ditinggalkan Agus Martowardojo setelah terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Menurut SBY Chatib Basri yang selama ini men-

KUARTAL I-2013

Jasa Marga Pastikan Segera Garap Tol Tengah Surabaya JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan mengakuisisi proyek jalan tol tengah Kota Surabaya, setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Persyaratan itu meliputi regulasi maupun kelayakan teknis dan finansial.

“Posisinya, kami sedang mengevaluasi terhadap proyek itu. Baik dari sisi teknis operasional, maupun kelayakan. Kami tetap berminat untuk akuisisi,” kata Direktur Operasi Jasa Marga, Hasanudin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Hasanudin, pembangunan jalan tol tengah Kota Surabaya tersebut nantinya akan menghubungkan jalan tol milik Jasa Marga lainnya, seperti Surabaya-Gempol. “Pastinya akan terkoneksi dengan tol kami dan ini akan menjadi salah satu jalan keluar memperlancar distribusi barang dan jasa,” paparnya.

Dia meyakini, realisasi pembangunan jalan tol tersebut akan mampu mengalihkan lalulintas dari jalan arteri ke jalan tol. “Sehingga, proyek jalan tol ini bisa sekaligus mengurangi kemacetan di jalan arteri,” ujar Hasanudin Sementara itu, Kepala Cabang Jasa Marga Surabaya-Gempol, Agus Purnomo mengaku bahwa saat ini

potensi kemacetan dan ekonomi biaya tinggi untuk angkutan barang selepas tol Surabaya-Gempol semakin tinggi.

Agus mengungkapkan, truk barang banyak yang berhenti di sekitar Ujung Waru dan Gunung Sahari, karena menunggu jam boleh masuk ke arteri dalam kota di atas pukul 09.00 untuk pagi dan jam 16.00 untuk sore hari.

Selain menimbulkan kemacetan, menurut Agus, kondisi ini juga memicu kegiatan ekonomi berbiaya tinggi, terutama untuk kepentingan distribusi barang. Dia menambahkan, pihaknya juga menganggap penting untuk memaksimalkan operasional kendaraan pengangkut barang, selain transportasi massal.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Achmad Gani Ghazali mengungkapkan, pihaknya mengalami kesulitan untuk melobi Walikota Surabaya, Tri Rismaharini agar menyetujui proyek jalan tol tengah kota. “Walikota dan masyarakat belum meny-

etujui,” kata Gani di Jakarta, belum lama ini.

Gani menyebutkan, sejauh ini BPJT telah merampungkan seluruh dokumen bisnis proyek. Bahkan, menurut dia, perjanjian kontrak antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan pelaksana proyek, PT Margaraya Jawa Tol pun sudah ditandatangani.

Selain itu, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan persetujuan proyek yang digagas sejak era Orde Baru tersebut.

Namun, kata Gani, proyek tidak bisa berjalan karena ada penolakan dari Walikota Surabaya.

Terkatung-katungnya pembangunan jalan tol tengah kota Surabaya dimulai sejak Tri Rismaharini diangkat menjadi Walikota Surabaya pada 2010. Sebagaimana diketahui, Rismaharini dengan tegas menolak pembangunan tol tersebut karena dianggap tidak menyelesaikan kemacetan Kota Surabaya.

Berdasarkan rencana proyek, tol berupa jembatan layang itu akan dibangun sepanjang 25 kilometer dan membelah Kota Surabaya.

Tol tersebut direncanakan akan menghubungkan Waru, Sidoarjo dan menyambung ke Pelabuhan Laut Tanjung Perak. (ant/gam/bud)

AKUISIS TOL. PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan mengakuisisi proyek jalan tol tengah Kota Surabaya, setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

jabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah seorang ekonom yang cukup berpengalaman dan mumpuni untuk mengisi posisi tersebut.

“Saya telah menetapkan Menteri Keuangan RI yang

baru menggantikan saudara Agus Martowardojo, yang telah saya keluarkan keputusan Presiden untuk jadi Gubernur BI, menggantikan saudara Darmin Nasution.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek saya beri keprecayaan dan penugasan kepada Muhammad Chatib Basri jadi Menteri Keuangan baru. Chatib Basri adalah seorang ekonom yang memiliki pengalaman yang luas.

Sekarang yang bersangkutan adalah kepala BKPM,” jelas SBY di Istana Negara, Senin

(20/5/).

Setelah setahun menjabat BKPM, sambung SBY, investasi tumbuh signifikan dan hal ini sangat penting untuk jadi kontributor pertumbuhan ekonomi ketika ekspor tengah mengalami kemerosotan.

“Investasi menjadi utama yang terjaga baik atau relatif tinggi dikala dunia mengalami resesi. Chatib Basri pernah menjadi staf khusus Menkeu, kemudian sebagai Deputi Menkeu untuk tugas-tugas G20,” terangnya.

Lebih lanjut SBY menje-

laskan, Chatib Basri dinilai paling pantas menduduki jabatan Menteri Keuangan karena pengalamannya saat menjadi staf khusus Menteri Keuangan, serta perannya di G20 dan di Komite Ekonomi Nasional (KEN).

Chatib Basri dikenal sebagai ekonom Universitas Indonesia dan menjadi orang dekat mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kini menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Sebelum mimilih dan menetapkan Chatib Basri, Senin (20/5), SBY melakukan fit and proper test kepada orang dekat ekonom UI yang sudah meninggal serta pendiri dan mantan Ketua Umum Partai Indonesia Baru (PIB) Sjahrir itu. Dalam fit and proper test tersebut, SBY menyampaikan tiga tugas Menkeu kepada Chatib.

“Pertama menjaga, mengembangkan, dan menjalankan kebijakan fiskal yang prudent, dalam perekonomian dunia yang masih penuh gejolak ini fiskal kita harus terjaga baik, APBN kita harus terjaga kesehatannya. Oleh karena itu kebijakan fiskal yang prudent harus dijaga,” jelas SBY. Tugas kedua, ujar SBY, Menteri Keuangan harus memberikan kebijakan yang mendukung investasi di Indonesia terus meningkat. Nomor tiga, SBY meminta Chatib memberikan dukungan kebijakan agar investasi yang menciptakan tenaga kerja yang besar termasuk industri yang membuka kesempatan kerja bisa berkembang.

“Tiga tugas itulah yang saya berikan. Tugas-tugas mendesak adalah mengawal RAPBN-P 2013 yang harihari sekarang ini siap untuk dibicarakan bersama DPR dan sekaligus mengawal RAPBN 2014 mendatang,” papar SBY yang juga Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. (gam/aji)

PERTUMBUHAN EKONOMI 2014

Pemilu Beri Kontribusi 0,2 Persen

J A K A RTA- P e m e r i n t a h memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2014 berkisar 6,4-6,9 persen.

Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi ini adalah pelaksanaan Pemilu 2014 yang diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 0,2 persen bagi pertumbuhan ekonomi 2014. “Dari pengalaman Pemilu 2004 dan 2009, akan ada potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,15 persen sampai 0,2 persen,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (20/5).

Dengan demikian, jelas dia, pengalaman tersebut diperkirakan juga akan memberikan potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi 2014 dari kegiatan Pemilu. “Kenapa ada keyakinan

seperti itu? Karena di 2004 dan 2009 pengalamannya begitu,” ucap Armida.

Meski kegiatan Pemilu 2014 hanya terjadi di dua kuartal pertama, kata Armida, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi 2014 terbilang besar. “Jadi, kalau diambil batas bawahnya, maka 6,4 persen itu bisa menjadi 6,6 persen kalau ada kontribusi dari Pemilu,” tutur Armida.

Armida merincikan, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2014 tersebut masih lebih besar didorong konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 0,28-3,1 persen dan investasi berkisar 2,2-2,6 persen. Sedangkan kontribusi dari konsumsi pemerintah sebesar 0,4 persen, ekspor sekitar 3,33,4 persen dan impor 2,4-2,7 persen. “Faktor Pemilu memang akan memberikan daya

dorong tersendiri bagi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Aktivitas kampanye oleh partai-partai dan kandidat, akan mendorong kegiatan ekonomi yang pada gilirannya memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat dan perekonomian,” papar dia.

Genjot Pajak Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah akan terus menggenjot penerimaan dari sektor perpajakan. Langkah yang ditempuh adalah penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, antara lain penyempurnaan perluasan penggunaan e-Filling untuk pajak dan sistem elektronik persedian (eInventory ) untuk kepabeaan; serta penyempurnaan system administrasi pajak pertamba-

han nilai (PPN) untuk perluasan basis perpajakan dan menutup praktik penyimpangan.

“Pada tahun 2014 penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh sekitar 12-14 persen dari outlook 2013 sebesar 1.178,9 triliun rupiah,” jelas dia.

Hal lain yang dilakukan pemerintah kata dia menyempurnakan peraturan perpajakan yang bisa memberikan kepastian hukum serta perlakuan adil dan wajar. Khususnya untuk bidang usaha pertambangan, panas bumi, usaha berbasis syariah dan jasa keuangan.

“Kita akan memperluas basis pajak dan penyesuaian tarif, melalui ekstensisifikasi wajib pajak orang pribadi berpendapatan tinggi dan menenagah, optimalisasi pemamfaatan data hasil sensus pajak nasional (SPN), optimalisasi pemanfaatan kewajiban penyampaian data dan informasi perpajakan institusi, ekestensifikasi barang kena cukai dan penyesuain tarif cukai hasil tembakau,” tutur dia.

Langkah ini dibarengi dengan penyempurnaan kebijakan intensif perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan investasi. Misalnya, dengan mengevaluasi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang menjadi priorotas pembangunan skala nasional dalam rangka penananman modal, penyusunan kebijakan insentif fiskal untuk mendukung pengembangan industri intermediate, penyusunan kebijakan insentif fiskal untuk mendukung kegiatan penelitian serta penyusuan kebijakan fiskal pendukung hilirasasi pertambangan.

“Tentu dengan penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak, antara lain melalui pemeriksaan pajak yang fokus pada sector tax gapnya tertinggi dan joint audit antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari pokok-pokok kebijakan itu, sekarang ini pemerintah akan lebih fokus memprioritaskan kebijakan perluasan basis pajak,” pungkas dia. (gam/bud/abe)

14

TAPAL KUDA

SELASA 21 MEI 2013 NO.0121| TAHUN II

SEPAK BOLA

Persik Permalukan Rheza MP 5-1

Suhaimik menyemprotkan cairan pupuk ke tanaman kubis usia lima puluh hari di Desa Karanganyar, Ambulu, Jember, Jawa Timur. Pemerintah pada tahun ini mengalokasikan dana untuk subsidi pupuk sebesar Rp. 16,2 triliun dengan kebutuhan pupuk sebesar 9,25 juta ton.

Hari Ini, Penilaian Kawasan Kota Sehat PROBOLINGGO - Penilaian Lomba Kota Sehat 2013 se-Indonesia akan dimulai. Rencananya, tim penilai akan tiba di Kota Probolinggo hari ini (22/5).

Kesiapan ini disampaikan Ketua Forum Kota Sehat Kota Probolinggo, M.Rukin, usai melakukan rapat persiapan penilaian, Senin (21/5).

“Kita sudah siap kalau tim penilai datang. Persiapannya sudah kita mulai sejak 2012 lalu,’katanya dengan yakin akan memboyong penghargaan ketiga kalinya.

Menurutnya, pada lomba tahun ini Kota Probolinggo mengikutkan enam tatanan kota sehat. Yakni, tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana sehat. Kedua, tatanan kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi. Ketiga, tatanan kawasan industri dan perkantoran sehat.

Keempat, tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, dan kelima tatanan ketahanan pangan dan gizi.Terakhir, tatanan kehidupan sosial sehat.

Dari enam tatanan kawasan tersebut, Kota Probolinggo melalui Bappeda

dan Forum Kota Sehat menyiapkan beberapa titik untuk mendukung penilaian positif dari tim penilai.

Untuk tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana sehat, pemkot menyiapkan lokasi Pasar Baru.Lokasi lain, yakni Lingkungan RW II Kelurahan Kebonsari Kulon, SDN Kebonsari Kulon II. “Nanti tim penilai di pecah menjadi dua. Tim pertama akan menilai tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana sehat, kawasan tertib lalu lintas dan Pelayanan Trasportasi, kawasan ketahanan pangan dan gizi, serta kawasan kehidupan social,”tandas M.Rukin.

Sedangkan tim kedua akan menilai tatanan kawasan kehidupan masyarakat sehat mandiri, industri dan perkantoran sehat, dan tatanan tertib lalulintas dan Pelayanan Transportasi.

“Titik lokasi yang akan

dinilai, di antaranya lingkungan RW II Kelurahan Tisnonegaran, PT. Indoperin Jaya, Balai Latihan Kerja (BLK), Kantor Dinas Pendidikan, Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, KIRLI Kelurahan Sumbertaman

RT 1, 8 RW 8, dan IKM Kinasih Keramik,”terangnya.

Ia mencontohkan indikator penilaian yang digunakan tim penilai, seperti tatanan ketahanan pangan dan gizi di RW 02 Kelurahan Kareng Lord

an Rumah Pangan Lestari Kelurahan Pilang. “ Disana ada program one day no rice. Jadi warga disana mengganti (beras atau nasi) dengan umbiumbian,” pungkas M.Rukim. (hud).

AKSES TRANSPORSI

Pemkab Percepat Perbaikan Jalan Lingkar Bawean GRESIK - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur,

akan mempercepat perbaikan jalan lingkar Pulau Bawean

yang menghubungkan antar desa di wilayah itu sampai

akhir 2013.

Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim, Senin mengatakan percepatan dilakukan karena sebentar lagi lapangan terbang di pulau itu secara resmi dioperasikan.

“Kami akan percepat perbaikan jalan lingkar Pulau Bawean, sehingga akses dari dan menuju lapangan terbang bisa lancar,” katanya.

Dikatakan Qosim, untuk perbaikan jalan akan dialokasikan dana sebesar Rp 20 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Gresik.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Bambang Isdianto mengatakan perbaikan jalan akan dilakukan di wilayah Kecamatan Sangkapura hingga Tambak, dengan rincian jalan yang menghubungkan Desa Sungaiteluk, Suwari, Deketagung serta Desa Telukjatidawang.

“Perbaikan akan dilakukan dengan pavingisasi, dan proyek akan dikerjakan oleh PT Karya Tunggal Mulya Abadi,” katanya.

Pemkab juga akan membangun tambatan perahu di Pulau Gili Timur yang akan dilaksanakan oleh CV Daun Asri dengan anggaran sebesar 753 juta.

“Untuk pembangunan tambatan perahu di Pulau Gili Timurakan ditargetkan tahun depan sudah selesai,” katanya.

Sebelumnya, beberapa akses jalan utama di Pulau Bawean mengalami kerusakan parah akibat tidak adanya pemeliharaan rutin yang dilakukan pemkab setempat, sehingga menghambat aktifitas warga yang berada di pulau itu, salah satunya berada di Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak. (ant/rah)

MOJOKERTO - Kesebelasan Persik Kediri sukses meraih tambahan tiga angka setelah mempermalukan tuan rumah Rheza Mojokerto Putra dengan skor telak 5-1 pada pertandingan Divisi Utama Liga Indonesia di Stadion Gajah Mada, Mojokerto, Jatim, Senin.

Lima gol kemenangan Persik Kediri masing-masing disumbangkan Qischil Gandrum menit ke-22, Rendy Saputra menit ke-35 dan 68, serta Oliver Makor menit ke44 dan 89.

Satu-satunya gol hiburan tuan rumah dicetak Bationo German pada menit ke-75, meneruskan umpan Supaham.

Kekalahan atas Persik menjadi yang pertama dialami Rheza MP di kandang sendiri dan yang keempat sepanjang musim ini, dari sepuluh laga yang sudah dimainkan.

Mereka masih tertahan di peringkat kedua klasemen sementara Grup 5 dengan nilai 18 atau tertinggal empat angka dari Persik yang menempati posisi puncak dan hampir dipastikan lolos babak 12 besar.

“Kami tidak menyangka bisa kalah sebanyak ini di kandang sendiri. Buruknya mental pemain-pemain muda menjadi salah satu faktor penyebab, tetapi kami

akui Persik tampil lebih bagus,” kata Pelatih Rheza MP, Hartono, usai pertandingan.

Sementara itu, Pelatih Persik Aris Budi Sulistyo mengakui bahwa kemenangan besar ini sangat di luar dugaan karena sebelumnya memprediksi pertandingan akan alot, mengingat rekor lawan yang sulit dikalahkan di kandang sendiri.

“Selama ini, MP selalu bagus ketika main di kandang, tapi hari ini mereka tampil kurang maksimal sehingga kami bisa memanfaatkan celah itu untuk menekan pertahanan mereka,” katanya.

Pertandingan berjalan seimbang hingga pertengahan babak pertama, sebelum akhirnya Qischil Gandrum membuka keunggulan Persik dan dilanjutkan dua gol tambahan dari Rendy Saputra serta Makor.

Usaha Rheza MP untuk mengejar ketinggalan di babak kedua belum membuahkan hasil, tetapi justru kembali kebobolan oleh gol Rendy Saputra.

Bationo German sempat mengecilkan ketinggalan 1-4 saat meneruskan umpan sundulan dari Supaham. Namun, Oliver Makor kembali membalasnya lewat gol dari tendangan dari luar kotak penalti di akhir babak kedua. (ant/rah)

DAMRI

Penumpang Bus Bandara Meningkat GRESIK - Penumpang bus Damri tujuan Bandar Udara Juanda dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengalami peningkatan dari 60 orang/hari menjadi 100/hari.

Salah satu petugas Damri di Terminal Bunder Gresik Jaimin, Senin mengatakan peningkatan penumpang terjadi secara perlahan-lahan karena semakin dikenalnya transportasi tujuan Bandara Juanda dari Gresik.

“Jumlah penumpang yang diangkut sehari ratarata mencapai 100 orang, padahal selama beroperasi sejak awal tahun lalu, jumlah yang diangkut maksimal hanya 60 orang/hari,” ucapnya.

Akibat sepinya penumpang pada awal peluncuran bus, Perusahaan Otobus Damri mengalami kerugian Rp50 juta/bulan.

Sebab, dalam sehari pihak Damri harus memberangkatkan sebanyak 5 armada bus dengan volume perjalanan sebanyak 35 kali untuk pergi dan pulang.

Salah satu penumpang asal Bojonegoro, Rudi mengatakan dengan adanya transportasi bus jurusan Gresik-Bandara Juanda semakin mempermudah penumpang yang berasal dari wilayah Gresik, Bojonegoro serta Tuban.

“Tarifnya pun juga cukup terjangkau, yakni Rp30 ribu untuk sekali jalan atau lebih

murah dari pada menggunakan taksi,” ujarnya, menambahkan.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto sebelumnya mengatakan, dibukanya transportasi Gresik menuju Bandara Juanda adalah untuk menjawab kebutuhan tranpostasi massal yang murah dan efektif bagi masyarakat Gresik dan sekitarnya.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto sebelumnya mengatakan, dibukanya transportasi Gresik menuju Bandara Juanda adalah untuk menjawab kebutuhan tranpostasi massal yang murah dan efektif bagi masyarakat Gresik dan sekitarnya.

Selain itu, pengoperasian bus langsung menuju bandara adalah untuk memfasilitasi masyarakat di sekitar Gresik yang menggunakan pesawat terbang. (ant/ rah)

OPINI

Dekonstruksi Budaya Korupsi

salam songkem Pemprov Jatim Lemah

P

P

emerintah provinsi Jawa Timur selama ini ternyata lemah, meski ada juga sisi keberhasilannya.

Lemahnya pemprov Jatim, salah satunya dapat dibuktikan dengan angka penderita penyakit kusta yang masih besar di Jawa Timur.

Ketika menerima kunjungan Netherlands Leprosy Relief (NLR), Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan jumlah penderita penyakit kusta masih tinggi di Jatim, tersebar di daerah Madura dan Tapal Kuda. Secara kumulatif penderita penyakit kusta di Jawa Timur hingga kini yang tercatat mencapai 6700 orang.

Sedangkan secara nasional data yang disampaikan Direktur NRL Mr. Jan Van Berkel setiap tahun di Indonesia didiagnosa 20 ribu orang terkena penyakit kusa. Menurut data terbaru penderita lepra atau kusta di Indonesia membengkak mencapai 219 ribu penderita. Indonesia peringkat ketiga tertinggi penderita kusta di dunia setelah Brazil danDari 219 ribu India.

Di India penderita kusta mencapai 127.295 orang penderita. Di Brazil terdapat 33.955 penderita kusta. Sedangkan di Indonesia terdata 20.023 penderita. Dari 20.023 penderita kusta secara nasional tersebut, Pemprov Jatim menyumbang enam ribu tujuh ratus orang penderita kusta.

Sebuah angka penderita kusta yang sangat memprihatinkan. Pemprov Jawa Timur tidak berhasil mengatasi masalah kesehatan warga Jatim, terutama di daerah Madura dan Tapal Kuda. Apabila masalah kesehatan warga Jatim, terutama masalah pengentasan penyakit kusta yang menyebar di Jawa Timur tidak tertangani dengan efektif, maka warga Jawa Timur terancam penyebaran penyakit kusta.

Tentu warga Jatim tidak menghendaki pimpinan pemerintah provinsi yang gagal mengawal kesehatan warga Jatim, termasuk dalam penanggulangan penyebaran penyakit kusta yang mengancam warga Jawa Timur.

Apalagi di Jawa Timur, selain masalah penyakit kusta yang masih tinggi dan menjadi ancaman, pemprov Jatim juga dirundung masalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Memang ada yang mengklaim kemiskinan di Jatim sejak tahun 2009 lalu terus dapat ditekan. Realitanya angka kemiskinan masih cukup besar.

Pernyataan itu kiranya didasarkan pada data LP2KD. Data tersebut menyatakan pada tahun 2009 jumlah kemiskina di Jati sebesar 6.022.590 (16,68%), 2010 sebesar 5.529.300 (15,26%), 2011 sebesar 5.356.210 (14,23%), dan tahun 2012 turun menjadi 5.070.980 (13,40%). Berdasarkan data itu, menurut Kepala Bappenas Armidah Alisyahbana, kemiskinan di Jawa Timur ternyata masih tinggi karena di tingkat nasional prosentasenya 11,6 persen. Karena kemiskinan di Jatim masih melebihi persentase angka kemiskinan nasional, maka sektor pengentasan kemiskinan di Jatim harus menjadi prioritas pemprov Jawa Timur.

Selama ini pemprov Jatim terbukti tidak mencapai keberhasilan pengentasan kemiskinan secara signifikan. Padahal faktor pengentasan kemiskinan sangat menentukan kesejahteraan warga Jawa Timur. Makin tinggi kemiskinan di Jatim, berarti warga Jatim tidak sejahtera, yang sejahtera justeru orang-orang tertentu yang ada di lingkaran pemerintah setempat.

Karenanya warga Jatim tentu dapat mempertimbangkan kelanjutan kepemimpinan pemprov Jatim selama ini. Mereka yang merasa diuntungkan dengan pemprov Jatim selama ini, tentu akan mempertahankan kepemimpinannya. Sebaliknya sebagian besar warga Jatim yang tak bisa menikmati program peningkatan kesejahteraan dari pemprov Jatim selama ini, tentu akan mencari pemimpin lain yang lebih meyakinkan.

Menghadapi pemilukada Jatim pada 29 Agustus mendatang, warga Jatim dapat melihat empat pasang CagubCawagub Jatim, masing-masing Soekarwo-Saifullah Yusuf, Khafifah Indar Parawansa-Herman, Eggy Sudjana-M. Sihat, dan Bambang DH-Said Abdullah.(*)

Rina Rosia Mahasiswi Hukum Ekonomi IAIN Walisongo, tinggal di Semarang

Rakyat Indonesia menganggap aksi korupsi sebagai bagian dari kebiasaan cultural, yang sudah terbiasa dan mendarah daging dalam diri bangsa. Akhirnya masyarakat bersikap permisif dan tidak tabu lagi menjalankan aksi korupsi

ekam elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) tidak sukses. Indikasi ketidaksuksesan proses rekam e-KTP tersebut terlihat dari beberapa faktor, di antaranya banyak masyarakat di Madura dan daerah lain yang tidak mengikuti rekem e-KTP. Di Bangkalan hingga saat ini dari target 822.635 orang wajib e-KTP baru terealisasi sebanyak 500.178 orang. Berarti masih ada 322.357 masyarakat Bangkalan yang belum memproses perekaman e-KTP. Di Sumenep targer e-KTP 859.622 penduduk, yang terealisasi baru 664.991 atau 77,36 persen, hinggatersisa 128.000 warga yang belum lakukan perekaman e-KTP. Demikian juga di Pamekasan dan Sampang proses perekaman wajib e-KTP belum selesai seratus persen.

Secara keseluruhan di Jawa Timur terdapat 4,4 warganya belum melakukan perekaman identitas diri (e-KTP). Padahal, pemerintah pusat membatasi perekaman e-KTP sampai Oktober 2013. Belum lagi masalah pemberitaan meresahkan mengenai e-KTP akan rusak apabila sering difotokopi.

Juga masalah rakyat Indonesia, terutama warga Jatim yang telah melakukan rekam e-KTP ternyata tidak bisa memperoleh e-KTP secara serempak dan masih menanti dalam rentang waktu yang cukup lama. Tentu saja juga terjadi di provinsi lainnnya di Indonesia, karena persoalan eKTP menyangkut rakyat Indonesia.

Dari peristiwa tersebut, tampak sekali proses e-KTP di Indonesia ternyata lebih lama dibandingkan pembuatan KTP lama. Kiranya program pembuatan e-KTP perlu dievaluasi.

Sebab namanya elektronik Kartu Tanda Penduduk, semestinya prosesnya lebih cepat, praktis, dan efektif. Namun yang terjadi justeru sebaliknya, proses e-KTP sangat lamban.

Juga e-KTP tidak praktis karena masih harus difotokopi.

Apabila e-KTP masih harus difotokopi berarti tidak ada bedanya dengan KTP lama. Padahal e-KTP ketika terlalu sering difotokopi bisa mengakibatkan chipnya rusak, maka bila ini benar e-KTP tidak lebih baik dibandingkan KTP lama. Demikian juga efektifitas e-KTP ternyata hingga saat ini masih belum terasa.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membenahi kekurangan dari eksistensi e-KTP. Setidak-tidaknya kesan e-KTP lebih cepat, praktis, dan efektif dari KTP lama dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Sesuai semangat UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (*)

A

raktik korupsi di Indonesia begitu marak dan subur. Diakui atau tidak, setiap tingkat kepemimpinan pasti terdapat kasus korupsi, mulai dari tingkat pemerintahan daerah sampai pusat pun tak ada yang tidak menjalankan budaya besar ini. Rakyat Indonesia menganggap aksi korupsi sebagai bagian dari kebiasaan cultural, yang sudah terbiasa dan mendarah daging dalam diri bangsa.

Akhirnya masyarakat bersikap permisif dan tidak tabu lagi menjalankan aksi korupsi, bahkan dalam banyak hal rakyat menganggap aksi korupsi merupakan kegiatan yang lumrah dan pantas terjadi.

Korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan masalah besar yang tidak pernah mencapai puncak penyelesaian, dan hingga kini belum ada satu kekuatan politik dan sosial yang mampu untuk mengatasinya. Bahkan, pasangan presiden Republik Indonesia periode kemaren, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang dipercaya rakyat Indonesia akan menjalankan agenda besar pemberantasan korupsi, masih belum mampu untuk merealisasikannya. Padahal pasangan wakil negara Indonesia itu telah berjanji akan menegakkan hukum dan menghapus korupsi di bumi Indonesia, yang tercover dalam enam janjinya yaitu antara lain mewujudkan good governance dan pemberantasan korupsi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengaku sedih karena banyak terjadi korupsi di lini pemerintahan, bahkan Anas Urbaningrum, orang kepercayaan SBY dari partai demokrat yang menjabat sebagai ketua bidang politik dan otonomi daerah sejak 2005 dan ketua fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat RI, kini ikut-ikutan terjerat kasus korupsi. Kenyataan ini sungguh ironi sekali, karena dengan fakta jajaran kepengurusan pemerintahan yang dipegang oleh orang yang separtai dengan SBY melakukan tindakan korupsi, apakah structural pemberantasan korupsi di Indonesia akan terealisasi?

Potret maraknya korupsi di berbagai jajaran kepengurusan juga menunjukkan telah terjadi problem dalam pembenahan aparatur birokrasi. Deretan kebijakan yang telah termaktub, seperti Tap MPR RI XI/ MPR/1999 tentang penyelenggaraan ne-

gara yang bersih dan bebas dari korupsi, UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU 32/2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi ternyata tidak cukup manjur dan ampuh untuk menangkal budaya korupsi di Indonesia, malah-malah Undangundang yang sudah disahkan tersebut seakan-akan mengalami disfungsi.

Praktik korupsi yang semakin aktif di kalangan negara Indonesia, menghegemoni masyarakat untuk membudayakan bahkan melestarikan aksi tersebut. Hal itulah yang terkadang melahirkan sikap pesimis terhadap upaya untuk memberantas kasus korupsi dan menetralisir pemerintahan Indonesia dari virus korupsi. Komponen yang sangat urgen dan membumi dalam realisasinya aksi korup di Indonesia yaitu karena faktor kulturalisasi saja. Orangorang hobi melakukan aksi korup karena sudah terbiasa dan membudaya, dan itu sulit untuk dihilangkan tanpa adanya tindakan yang intensif untuk menanggulanginya. Oleh karena itu, perlu dihadirkan dekonstruksi budaya, kebiasaan, dan mindset semacam itu.

Strategi yang dapat dilakukan diantaranya yaitu memberantas dan mengikis budaya kultus dan paternalistic yang sudah turun menurun. Yaitu dengan melahirkan sikap ewuh-pekewuh (sungkan) atau rikuh untuk menjalankan tindakan korupsi. Jika dikalangan warga Indonesia terbudaya sikap rikuh dalam menjalankan aksi korup, pastinya negara Indonesia ini tidak akan tercemar dengan virus korupsi. Misalkan kasus Anas Urbaningrum orang kepercayaan SBY dari partai demokrat yang menjabat sebagai ketua bidang politik dan otonomi daerah sejak 2005 dan ketua fraksi Demokrat di DPR RI, memiliki rasa rikuh terhadap rakyat atau presidennya, atau terhadap kedudukan yang dijabatnya, pasti dia akan malu untuk melakukan tindakan yang murahan itu.

Kedua, mengikis budaya permisif, hedonistic, dan matrealistik. Perilaku masyarakat yang permisif terhadap tindakan korupsi, akan mampu menghegemoni masyarakat yang lain untuk turut ikut menjalankan aksi yang serupa.

Karena mereka beranggapan bahwa kegiatan korupsi merupakan kegiatan yang

aktif dan biasa dilakukan. Begitu juga kehidupan manusia yang hedonistic dan matrealistik, mendorong manusia untuk selalu memperkaya diri, mengeduk keuntungan pribadi untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya parameter yang digunakan bersandar pada kenikmatan duniawi dan materi. Sehingga pelakunya terdorong untuk melakukan penyimpangan atau tindakan korupsi tersebut untuk memuaskan nafsu belaka. Dan fenomena semacam inilah yang sudah menjadi wabah endemic bahkan sudah membumi dikalangan pejabat maupun rakyat.

Ketiga, perlunya membangun sikap kritis dan akuntabilitas pada masyarakat sehingga tidak memberi ruang bagi lahirnya praktik korupsi.

Orang akan berpikir panjang bahkan berpikir beribu-ribu kali dalam menjalankan korupsi, karena masyarakat akan kritis dan menindak lanjuti perkara korupsi yang dilakukannya. Namun, realita yang terjadi di Indonesia ini, tak ada sedikitpun sikap resistan terhadap aksi korupsi yang digalakkan oleh maniak korup. Sehingga keadaan ini memberikan ruang besar bagi pelaku korup dalam menjalankan aksinya. Hingga kini masih banyak kasus korupsi di Indonesia yang belum di-floorkan. Satu kasus korupsi belum selesai tertangani, muncul kasus korupsi baru yang makin mercusuar. Seperti kasus Antasari Ashar yang terlibat kasus korupsi yang tiada mencapai ujung penyelesaiannya, kasus Bank Century yang tiada jelas hasilnya, kasus Angelina Sondakh, disusul lagi kasus korupsi wisma atlet, dan yang sedang memboombastis sekarang ini yaitu kasus korupsi Anas Urbaningrum yang belum jelas arahnya.

Namun pada prinsipnya, korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan realisasi teory saja tanpa adanya panggilan jiwa untuk meninggalkan aksi yang rendah itu.

Cara yang paling mendasar yaitu dengan menggerakkan religiusitas, yaitu dengan cara membangun kesadarn keagamaan dan mengembangkan spiritual anti-korupsi, sehingga terbangun spiritual atmosphere dan budaya aksi anti korupsi dalam lingkungan instansi pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat. Wallahu a’lam bi al-Shawab. =

Menghapus Nama Koruptor

N

Rekam E-KTP

R

15

SELASA 21 MEI 2013 NO.0121 | TAHUN II

Fariz Alniezar Peneliti di PARAGERAF STAI Nahdlatul Ulama Jakarta

Hukuman hapus nama ini menarik untuk diterapkan di Indonesia mengingat semakin tak karu-karuannya praktik korupsi di negeri ini, bagi siapapun yang tebukti melanggar hukum mengambil uang negara maka namanya dihapus, ia tak boleh dipanggil dengan sebutan namanya.

ampaknya genderang perang melawan penyakit kronik serta laten yang bernama korupsi di negeri ini benar-benar harus kita tabuh sekaras mungkin, peperangan terhadap segala bentuk baik yang sudah pasti itu dinamakan dengan korupsi maupun terhadap gejala-gejala yang indikatif terhadap perilaku korup harus kita gaungkan sedini mungkin.

Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini tak kunjung menunjukkan tren positif dalam menangani serta memerangi praktik korupsi tersebut, hal itu terbukti dengan masih menjamurnya perilaku korup para pejabat di negeri ini.

Bahkan titik serangan balik para koruptor yang pernah diramalkan oleh Ardison Muhammad (2009) nampaknya hari ini semakin terlihat nyata, betapa para koruptor seakan-akan bersatu padu berusaha secara sistematis untuk melakukan pelbagai usaha guna menyerang, melumpuhkan bahkan juga menumbangkan KPK. Betapa masih segar dalam ingatan kita tentang dramaturgi cicak-buaya yang memanjang menjadi jilid I dan jilid II yang aktor utamanya melibatkan Polri dan KPK, betapa masih segar dalam ingatan kita bagaimana skandal “kriminalisasi” Antasari Azhar yang kala itu masih menjabat sebagai ketua KPK yang sampai saat ini belum terang duduk hukumnya, dan juga masih banyak kasus-kasus yang secara emotif kita--sebagai orang awam-- bisa dengan cepat menyimpulkan bahwa ini adalah ulah dari oknum yang tidak suka dengan kehadiran KPK. Titik balik serangan para koruptor terhadap intitusi yang berusaha memberantas praktik korupsi itulah yang jika kita biarkan serta tidak diantasipasi dengan usaha pencegahan yang preventif dan sistematis dikhwatirkan intitusi pemberantas korupsi akan benar-benar lumpuh dan terguling.

Sebuah pepatah Arab—dalam kaitannya dengan kontenks serangan balik para koruptor-- layak dikemukan bahwa nilai-nilai kebaikan yang tak tersusun dengan rapi serta sistematis pasti ia akan terkalahkan oleh nilai-

nilai kejahatan yang terstruktur nan sistematis. Jika serangan balik para koruptor itu tersusun dengan rapi dan sistematis sementara dari pihak penegak serta pemberantas korupsi karut marut maka kiamatlah riwayat pemberantasan korupsi di bumi pertiwi.

Berbagai usaha sudah pernah digalakkan dari pelbagai pihak dalam rangka mencegah titik balik penyerangan terhadap pemberantas korupsi ini, namun yang lebih penting adalah bagaimana KPK sebagai institusi yang berkonsentrasi penuh dalam menangani kasus korupsi ini terus bekerja tidak hanya sekedar memberantas tapi lebih dari itu juga harus melakukan tindakantindakan preventif guna pencegahan praktik korupsi.

Usaha laiknya kantin kejujuran sebagai penanaman nilai-nilai kejujuran yang dulu sempat dipraktikkan harus kita galakkan lagi, mengingat nilai-nilai kejujuran itulah yang mendasari seseorang utuk tidak bergeming melakukan hal-hal yang bersifat korup.

Penanaman nilai-nilai kejujuran yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sejak taman kanak-kanak juga harus kembali kita galakkan, karena sebagaimana kita ketahui jika kejujuran itu tak ditanamkan semenjak dini maka lingkungan akan “mendidik” anak kita, sementara kondisi lingkungan kita hari ini adalah lingkungan yang tidak jujur yang penuh dengan aneka manipulasi.

Kebun Koruptor Selain tindakan preventif KPK juga harus mengakomodir serta berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan usulan masyarakat yang mempunyai pikiran progresif-revolusioner dalam menghukum koruptor, semisal menerapkan usulan mantan ketua MK Moh. Mahfud MD dengan membuat kebun koruptor yang diletakkan persis di samping kebun binatang yang boleh dikunjungi kapanpun dan oleh siapapun terutama anak-anak agar mereka tahu serta bisa mengambil pelajaran bahwa koruptor itu sejajar dengan hewan-hewan yang ada di kebun binatang.

Usulan lain juga pernah dilontarkan wacana pembuatan monumen

dan juga museum koruptor yang lebih menekankan pada sejarah korupsi di Indonesia, hal ini juga mempunyai nilai edukatif yang cukup tinggi bagi generasi yang akan datang, kita mengandaikan dalam monumen korupsi itu tercatat nama-nama pejabat atau siapapun yang tertangkap serta terbukti menggarong APBN, mengemplang pajak dan mencuri uang negara.

Sementara dalam museum koruptor di sana kita menjumpai data faktual yang lebih rigid dan lengkap mengenai profil seorang koruptor, riwayat hidup, pekerjaan serta kronologi dan motif mengapa ia berbuat korup.

Penghapusan Nama Tapi yang lebih menarik adalah jika berani menerapkan sebuah hukum kuno yang di anut oleh masyarakat pedalaman di Afrika, hukum itu adalah penghapusan nama bagi siapapun yang terbukti mencuri di daerahnya.

Menghapus nama adalah imbalan yang setimbal bagi siapapun yang terbukti mencuri menurut warga pedalaman Afrika. Hukum penghapusan nama jika kita renungkan maka akan kita temukan makna filisofis dibaliknya.

Pengahpusan nama berarti penghapusan eksistensi, penhapusan “diri”, dan meminjam Abraham Maslow (2011) apalah gunanya manusia tanpa eksistensi, apalah artinya manusia hidup tanpa “diri” yang ada hanyalah onggokan daging yang kita sebut dengan tubuh tidak lebih. Bisa kita bayangkan jika seorang koruptor yang dulunya merupakan orang penting, pejabat nomor satu di instansi A ia terbukti korupsi dan dihukum oleh negara bahwa namanya harus dihapus, sehina-hinya manusia pasti mereka masih punya nama, karena nama adalah simbol eksistensi diri.

Hukuman hapus nama ini menarik untuk diterapkan di Indonesia mengingat semakin tak karu-karuannya praktik korupsi di negeri ini, bagi siapapun yang tebukti melanggar hukum mengambil uang negara maka namanya dihapus, ia tak boleh dipanggil dengan sebutan namanya. Mungkin dengan hal yang demikian laju korupsi di negeri ini bisa kita tahan. Wallahu a’lam bis showab

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16 SELASA 16

21 MEI 2013

OLAHRAGA

FINAL LIGA CHAMPIONS

25 MEI 2013

SELASA 21 MEI 2013 NO.0121 | TAHUN II

Wasit Italia Pimpin Final

TIME TO PARTY. Santi Cazorla memberikan selamat kepada Koscielny (kiri). Para pemain Arsenal melakukan selebrasi setelah memenangi pertandingan lawan Newcastle United 1-0 di St. James Park. Kemenangan ini mengunci posisi keempat klasemen dan meloloskan The Gunners ke Liga Champions.

Arsenal Terbaik di London Utara LONDON - Arsenal memperlihatkan dirinya sebagai yang terbaik di London Utara, setelah memastikan diri lolos ke babak kualifikasi Liga Champions musim depan.

Sedangkan Tottenham Hotspur harus puas duduk di peringkat kelima klasemen akhir dan kembali bermain di Liga Europa musim depan. Arsenal memastikan satu tempat di Liga Champions setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Newcastle United dalam laga di St James Park pada Minggu (19/5) malam. Sedangkan pada saat bersamaan, Tottenham Hotspur juga menang dengan skor yang sama di White Hart Lane melawan Sunderland.

Sedangkan, tiket lolos langsung ke Liga Champions diraih oleh Manchester United, Manchester City, dan Chelsea. “The Blues” menyelesaikan musim 2012/13 ditempat ketiga setelah mengalahkan Everton 2-1 pada laga yang berlangsung di Stamford Bridge, Minggu (19/5). Dua gol Chelsea dicetak Juan Matta dan Fernando Torres. Sementara satu-satunya gol Everton dicipta-

kan StevenNaismith.

Menanggapi keberhasilan Arsenal ke Liga Champions, pelatih Arsene Wenger merasa senang karena dengan demikian timnya mampu lolos ke babak kualifikasi Liga Champions untuk 16 kali secara berturut-turut. “Saya bangga dengan karakter dan semangat para pemain. Kami sempat tertinggal jauh dari Tottenham setelah dikalahkan mereka. Tapi kami menunjukkan karakter dan sikap untuk bisa kembali,” ujar pria asal Prancis itu.

Wenger pun tidak segan-segan mencanangkan meraih trofi juara liga musim depan. Namun, ia meminta anakanak asuhnya untuk tetap bisa bermain konsisten sepanjang musim. “Konsistensi adalah hal tersulit dalam sepakbola. Kami bermain (memperebutkan tiket Liga Champions) melawan tim kuat Tottenham dan Everton. Tapi, kami berhasil finis di atas mereka,” tandasnya.

Satu-satunya gol bagi Arsenal pada laga terakhir itu dilesakkan bek Laurent Ko-

scielny pada menit ke-52. Berawal dari tendangan bebas Theo Walcott dari sisi sayap kanan, Koscielny menyambutnya dengan tendangan voli yang berhasil merobek gawang Newcastle.

Bagi Walcott, keberhasilan lolos ke Eropa musim depan sekaligus membungkam keraguan banyak pihak akan kualitas yang dimiliki Arsenal. “Banyak orang berpikir kami tidak akan lolos ke Liga Champions. Tapi, kami berhasil membungkam mulut mereka dan saya bangga dengan hasil ini,” ucapnya.

Di White Hart Lane, gol kemenangan Tottenham atas Sunderland disumbangkan oleh Gareth Bale dari jarak 35 meter.

Namun, gol itu menjadi percuma menyusul kemenangan sang rival sekota Arsenal.

Hasil tersebut terasa cukup miris bagi Tottenham karena mereka sempat bertengger di posisi ketiga klasemen dan unggul tujuh poin setelah menang atas Arsenal pada Maret lalu. “Ini sulit diterima. Pada akhirnya, kami mengerjakan apa yang harus diselesaikan, tapi Arsenal melakukannya dengan baik dan berhasil lolos. Ini momen yang su-

lit bagi kami,” ujar pelatih Tottenham Andre Villas-Boas.

Kegagalan menembus Liga Champions bagi Tottenham juga semakin membuka lebar keinginan Bale untuk hengkang. Pemain terbaik Liga Inggris ini sangat diminati klub-klub top Eropa lainnya, salah satunya adalah Real Madrid.

Akan tetapi, Villas-Boas yakin Bale akan bertahan di London musim depan. “Tidak, saya tidak berpikir demikian. Hal ini telah menjadi pertanyaan yang terus berlanjut.

Saya pikir tidak ada masalah. Kami harus menjaga ambisi kami setinggi mungkin dan mempertahankan para pemain terbaik,” ujar mantan pelatih Chelsea itu.

Sedangkan hasil Pertandingan Liga Inggris lainnya pada Minggu (19/5) adalah Chelsea menang 2-1 atas Everton, Liverpool 1-0 Queens Park Rangers, Manchester City 2-3 Norwich City, Southampton 1-1 Stoke City, Swansea City 0-3 Fulham, West Bromwich Albion 5-5 Manchester United, West Ham United 4-2 Reading, dan Wigan Athletic 2-2 Aston Villa. (aji)

Mazzari Mundur dari Napoli

MENANG. Pemain ganda campuran Indonesia Tantowi Ahmad (belakang) dan Liliyana Natsir mengembalikan bola ketika menghadapi pasangan India Arun Vishnu - Apama Balan

Indonesia Taklukkan India 4-1 KUALA LUMPUR - Tim Indonesia melewati rintangan pertama setelah mengalahkan India 4-1 pada pertandingan penyisihan Grup A kejuaraan bulutangkis beregu campuran Piala Sudirman di Stadium Putra Komplek Olahraga Bukit Jalil Kuala Lumpur Malaysia, Senin.

Dengan kemenangan tersebut, Indonesia yang menempati unggulan ketujuh, berikutnya akan berhadapan dengan tim raksasa China pada pertandingan penyisihan terakhir Grup A, Selasa (21/5).

Kemenangan atas India tersebut juga memastikan langkah Indonesia ke babak perempat-final meski dikalahkan China pada pertandingan terakhir babak penyisihan tersebut.

Hanya juara dan runner-up yang berhak tampil di babak delapan besar, sementara India dipastikan tersisih dari persaingan karena sebelumnya juga dikalahkan China dengan skor telak 0-5.

Ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, juara All England 2013 melengkapi kemenangan Indonesia menjadi 4-1 setelah menaklukkan Arun Vishnu/Aparna Balan dua game langsung 21-13, 21-14.

Ketua kontingen Indonesia Anton Subowo mengatakan bahwa ia puas dengan hasil yang diraih tim karena sesuai dengan harapan dan

untuk berikutnya mereka akan memikirkan bagaimana caranya menghadapi China pada partandingan penyisihan terakhir, Selasa (21/5).

“Hasil yang diraih sudah maksimal dan tim pelatih tentunya sudah mempersiapkan strategi menghadapi pertandingan berikut,” kata Anton, putra Ketua KOI Rita Subowo itu.

Mengenai peluang menghadapi unggulan teratas China, Liliyana Natsir menegaskan bahwa ia siap untuk menyumbang angka kemenangan bagi Indonesia yang baru sekali menjadi juara, yaitu ketika untuk pertama kali digelar pada 1989 di Jakarta. Kami sudah beberapa kali berhadapan dengan ganda China Zhang Nan/Zhao Yunlei dan terakhir kami menang di final All England lalu,” kata Liliyana yang akrab disapa Butet itu.

Tim Piala Sudirman Indonesia yang dari awal menargetkan untuk setidaknya mencapai babak semifinal, juga akan menggantung nasib pada keberuntungan karena lawan yang akan dihadapi di peremat-final akan berdasarkan pada hasil undian.

Hasil undian bisa menempatkan Indonesia kembali berhadapan dengan China yang berambisi untuk meraih gelar juara untuk kelima kalinya secara beruntun, atau sembilan kali secara keseluruhan. (ant/atm/dar)

1. Ganda Putra: Angga Pratama/Rian Agung vs Akshay Dewalkar/Jerry Chopra P(21-13, 21-10) 2. Tunggal Putri: Lindaweni Fanetri vs P.V. Sindhu (21-15, 21-10) 3. Tunggal Putra: Dionysius Hayom Rumbaka vs Kashyap Parupalli (18-21, 14-21) 4. Ganda Putri: Greysia Polii/Nitya Krishinda vs Ashwini Ponnappa/Pradnya Gadre (21-19, 22-20) 5. Ganda Campuran: Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Arun Vishnu/Aparna Balan (21-13, 21-14)

ROMA - Pelatih Napoli Walter Mazzari mengakui akan segera meninggalkan klub itu setelah mengantarnya menjadi runner up Liga Seri A musim ini di bawah Juventus dan bermain di Liga Champions musim depan. Meskipun pada laga terakhir, timnya kalah 1-2 dari tuan rumah AS Roma di Stadion Olimpico pada Minggu (19/5) waktu setempat atau Senin (20/5) dini hari WIB. Mazzari dikhabarkan akan menangani salah satu klub di Roma mulai musim baru nanti. Tetapi khabar itu dibantah oleh Mazzari. Dia menegaskan bahwa sudah waktunya dia meninggalkan Napoli setelah menangani tim itu selama empat tahun.

“Masa depan saya bukan di sini. Saya ingin berterima kasih kepada semua saja yang sudah dekat dengan saya selama empat tahun terakhir. Saya berterima kasih kepada Presiden Aurelio de Laurentis yang mencoba mengubah pendirian saya dan terima kasih kepada setiap orang yang sudah membantu saya sehingga melewati musim yang sensasional ini,” ujarnya kepada Sky Italia.

Dia melanjutkan, “Menurut saya, ini waktu yang tepat untuk berubah atau untuk beristirahat. Saya memang mendapat penawaran dan saya akan mengevaluasinya.

Bila saya memiliki rangsangan yang tepat, saya akan pergi, tetapi kalau tidak, saya akan istirahat.

Sama sekali tidak ada masalah degan Napoli.

Demi menghormati klub ini, saya tidak melakukan pembicaraan dengan klub lain hingga saat ini. Mulai besok, saya akan mengevaluasi masa depan saya.”

Sementara terkait penggantinya, nama Rafael Benitez yang baru saja mempersembahkan gelar juara Liga Europa dan membawa Chelsea di tempat keempat klasemen akhir Liga Utama Inggris disebut-sebut sebagai pengganti Mazzari di Napoli.

(Sky Sports/aji)

LONDON - Nicola Rizzoli asal Italia ditunjuk sebagai wasit untuk final Liga Champions Sabtu ini yang mempertemukan Borussia Dortmund dan Bayern Munich di Wembley.

UEFA mengonfirmasi pada Senin bahwa Rizolli (41), yang memimpin pertandingan final Liga Europa 2010 dan juga bertugas di Piala Eropa 2012, telah dipilih.

Ia akan didampingi oleh dua hakim garis asal Italia Renato Faverani dan Andrea Stefani, sedangkan ofisial keempat, Damir Skomina, berasal dari Slovenia. (ant/reu/dar)

STATISTIK

PERTANDINGAN

50%

7

50%

Tembakan

9

2 Tembakan ke Gawang 3 4

Sepak Pojok

4

17

Pelanggaran

10

Newcastle United Arsenal

PSG Menolak Permintaan Mundur Ancelotti

PARIS - Carlo Ancelotti menyatakan kepada pengurus Paris St Germain, Minggu, bahwa ia ingin meninggalkan klub itu pada akhir musim ini, setelah membawa mereka menjuarai kompetisi Liga Prancis untuk pertama kalinya dalam 19 tahun ini, tetapi klub menampik permintaannya itu.

“Saya menyatakan kepada klub bahwa saya akan pergi dan saya menunggu jawaban mereka karena saya terikat kontrak,” kata Ancelotti pada upacara pemberian penghargaan dalam Liga Prancis (Ligue 1) dan ia terpilih sebagai pelatih terbaik bersama pelatih St Etienne, Christophe Galtier.

Pelatih dari Italia Ancelotti bergabung dengan PSG, yang didukung Qatar Sports Investments (QSI), pada Desember 2011, dan membawa tim itu ke puncak klasemen kompetisi Liga Prancis untuk pertama kalinya sejak 1994 pada minggu lalu.

“Kami sudah mengadakan diskusi. Ia meminta meninggalkan klub dan akan ke Real Madrid. Saya katakan hal itu tidak mungkin karena masih terikat kontrak dengan PSG,” kata Presiden PSG Nasser alKhelaifi kepada televisi kabel milik Qatar, BeIN Sport.

Ancelotti menampik bahwa ia ingin bergabung dengan Real Madrid. “Kami sudah mengadakan pertemuan dengan presiden (Nasser al-Khelaifi) dan Leonardo,” katanya.

“Kami harus menunggu jawaban dari klub, yang akan memutuskan masa depan saya. Real (Madrid)

merupakan suatu kemungkinan, tapi saya masih terikat kontrak satu tahun. Kini klub yang akan memutuskan,” katanya.

“Kami harus memutuskannya secara bersama-sama, karena keputusan saya akan meninggalkan klub,tapi hubungan kami harus tetapbaik. Ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan mengapa saya ingin meninggalkan klub dan mungkin saya tidak akan pernah menjelaskan hal itu,” katanya.

Ketika menanggapi masalah itu, setelah terpilih sebagai pemain terbaik kompetisi Liga Prancis musim ini, striker Paris St Germain Zlatan Ibrahimovic mengatakan, “Saya tidak ingin ia pergi”. PSG tidak dapat dihubungi untuk memberikan keterangan.

Sebelumnya pada awal minggu ini, Al-Khelaifi mengatakan kepada Reuters bahwa ia menolak permintaan Real Madrid yang ingin menyewa Ancelotti.

“Mereka (Real) datang dan berdiskusi dengan kami. Ia terikat kontrak dengan kami untuk satu tahun lagi...bagi saya, ia ada bersama kami untuk tahun depan,” kata Al-Khelaifi, Senin.

Ancelotti (53) memenangi gelar juara liga bersama PSG, AC Milan dan Chelsea, juga membawa klub Italia meraih gelar juara Liga Champions pada 2003 dan 2007.

Kontraknya dengan PSG secara otomatis diperbarui satu tahun mulai Juni tahun depan, karena klub itu mendapat tempat pada kompetisi Liga Champions musim mendatang. (ant/reu/dar)