1
RABU 21 AGUSTUS 2013 NO.0181 | TAHUN II Koran Madura
RABU
Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-
21 AGUSTUS 2013
PEMILUKADA JATIM
Logistik untuk Kepulauan Mulai Didistribusikan GRESIK- Logistik untuk pelaksanaan Pilkada Jatim 2013 berupa 184 kotak suara, 91 bilik suara, dan sarana pendukung lainnya untuk wilayah Kepulauan Bawean, Kabupaten Gresik, mulai didistribusikan menggunakan Kapal Layar Motor “Fadli Indah”, Selasa. Ketua Divisi Logistik KPU Kabupaten Gresik, Ahmad Syadili, mengatakan pendistribusian lebih awal itu dilakukan untuk menghindari adanya gelombang tinggi di perairan Laut Jawa yang bisa mengancam molornya pelaksanaan Pilkada Jatim di Pulau Bawean. Selain itu, prioritas pendistribusian dilakukan agar pelaksanaan Pilkada Jatim bisa dilakukan serentak pada tanggal 29 Agustus 2013. “Diperkirakan logistik Pilkada Jatim untuk Pulau Bawean yang dikirim hari ini akan tiba pada Rabu (21/8) sore, sebab jarak tempuh menuju Pulau Bawean mencapai 80 mil,” katanya. Sebelumnya, pengiriman logistik ke Pulau Bawean sempat tertunda akibat cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di perairan Laut Jawa, sehingga akhirnya terpaksa pengiri-
man mengunakan kapal barang. Sementara Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gresik, AKP Zunaedi mengaku, pendisrtibusian logistik Pilkada Jatim ke Pulau Bawean mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian dan anggota KPU Gresik. Pengawalan itu, dilakukan untuk mengamankan kotak suara agar tidak ada yang hilang dan pelaksanaan Pilkada Jatim dapat berjalan sesuai aturan. “Pejalanan ke Pulau Bawean itu sangat sulit medannya, sehingga diperlukan pengamanan agar kotak suara yang dikirim tidak ada yang hilang,” katanya. Ia berharap, pengiriman logistik Pilkada Jatim ini tidak mengalami keterlambatan sampai di tujuan, sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung secara bersama tanggal 29 Agustus 2013. (ant/ziz/beth)
ant/ari bowo sucipto
DISTRIBUSI SURAT SUARA. Surat suara pemilukada Jawa Timur mulai didistribusikan ke berbagai daerah. Seorang karyawan menghitung jumlah surat suara Pilgub untuk didistribusikan di kantor Komisi Pemilihan Umum, Malang, Jawa Timur, Selasa (20/8).
Djoko Susilo Dituntut 18 Tahun Penjara SELAIN hukuman 18 tahun penjara, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen (Pol) Djoko Susilo dituntut membayar uang pengganti Rp 32 miliar. Besaran uang pengganti sama dengan duit yang dikorupsi Djoko dalam proyek pengadaan driving simulator SIM
Kernel Oil Bak Nazar dan Fathanah JAKARTA-Trader Migas, PT.Kernel Oil yang disebut-sebut memberi suap Kepala Satuan Kerja Khusus Migas ini kemungkinan besar juga bertindak sebagai broker migas. “Ada peran sebagai broker, seperti Nazaruddin dan Fathanah,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa (20/8) Bambang mengakui ada temuan yang mengindikasikan Kernel Oil menjadi broker untuk beberapa proyek di SKK Migas. Hal ini terkait suap yang diberikan Komisaris Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya diduga untuk pengurusan tender proyek di SKK Migas. “Sekarang gini, kalau dia murni trader, coba cek kapan terakhir dia menang tender di SKK Migas,” tambahnya Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf menegaskan pihaknya berhatihati dalam memberikan keterangan.
Masalahnya khawatir mengganggu gerak KPK. “Saya belum berkenan menjawab, takut mengganggu kerja KPK,” ucapnya. Yusuf hanya mengatakan, belum mendapat laporan transaksi mencurigakan atas nama Rudi. “Belum ada,” imbuhnya. Ditempat terpisah, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menyatakan, menjelang Pemilu 2014 bisa diBERITA pastikan tidak ada kasus koTERKAIT rupsi yang Halaman 13 berdiri sendiri tanpa kaitan dengan campur tangan politik. Apalagi terkait dengan kasus korupsi migas yang tergolong besar. “Diduga hal ini terkait dengan proses politik dan dibekingi oleh kekuatan politik, lagi-lagi tidak lain muaranya adalah dana politik partai yang berkuasa,” ujarnya Menurut Ray, langkah KPK mengusut kasus korupsi Migas sangatlah tepat, selain untuk menyelamatkan sumberdaya migas yang kaya juga harapannya dalam prosesnya dapat menjerat kartel migas antara elite politik kita dengan perusahaan asing. Terkait dengan konteks momentum Pemilu mendatang, kara Ray
lagi, tindakan KPK dapat menangkap kasus yang disinyalir dengan pendanaan politik partai ini cukup efektif untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, fair dan tanpa dana haram dari korupsi. “Sehingga diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang bersih dan berintegritas tanpa terikat oleh hutang kepentingan kepada pihak tertentu dan kepentingan asing,” tuturnya. Oleh karena itu, lanjut Ray, Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD) member apresiasi kepada KPK untuk membongkar skandal korupsi migas hingga tuntas keakarnya serta mendukung untuk mengusut dugaan aliran dana korupsi migas hingga kantong politisi untuk dana politik jelang Pemilu 2014. “Selain itu KMPD mendukung KPK untuk lebih fokus menangani kasus korupsi yang berkaitan dengan SDA, energi, minyak dan tambang untuk mengembalikan kekayaan dan kedaulatan Indonesia,” ucapnya. Adapun yang tergabung dalam KMPD adalah TEPI Indonesia, SIGMA Indonesia, Formappi, Koalisi Anti Utang, IPC, IPW, JIMM, Diaknonia PGI, LIMA Indonesia, Romo Benny, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan Indonesia Budget Center (IBC). (gam/cea)
PARLEMENTARIA
Ambisi Ruhut Rebut Ketua Komisi III Belum Surut JAKARTA-Ambisi Ruhut Sitompul merebut Ketua Komisi III DPR menggantikan Gede Pasek Suardika harus dikubur dalam-dalam. Pasalnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso masih melantik anggota Fraksi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika , sebagai Ketua Komisi III DPR. Pelantikan Pasek ini berdasarkan surat resmi yang diterima dari pimpinan dari Fraksi Partai Demokrat. Dengan demikian, sampai hari ini, Fraksi Partai Demokrat masih menyatakan bahwa Pasek sebagai ketua komisi III. Begitu juga dengan pimpinan di komisi III lainnya, masih dijabat oleh Al Muzzammil Yusuf (FPKS), Aziz Syamsuddin (F-Golkar) dan Tjatur Sapto Edy (FPAN). “Khusus untuk Fraksi Partai Demokrat, menugaskan sebagai Ketua Komisi III adalah Gede Pasek Suardika,” kata Priyo saat hendak melantik pimpinan Komisi III, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8). Menurut dia, surat penetapan Pasek sebagai Ketua Komisi III itu ditandatangani langsung oleh Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Sekretaris Fraksi Demokrat dan Saan Mustopa. “Surat diteken oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhay-
ati Ali Assegaf dan Sekretaris Saan Mustopa,” jelas dia. Ruhut Sitompul , yang sebelumnya
sudah berkoar-koar akan menggantikan Pasek, harus gigit jari. Apalagi, sebelumnya, beredar kabar bahwa Pasek akan digantikan
oleh Ruhut sebagai Ketua Komisi Hukum. Ruhut pun mengklaim jika ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seolah tak menyerah karena sudah berkoar-koar sebagai ketua Komisi Hukum, Ruhut Sitompul tetap ngotot akan tetap menjabat posisi itu. Menurut dia, hanya persoalan administrasi yang menghambat dirinya menjadi ketua Komisi III DPR. “Gini biarlah di partai diselesaikan masalah administrasinya. Ojo kesusu, Pak Priyo bilang bisa besok, bisa minggu depan, masih ada (kesempatan),” jelas Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8). Ruhut bahkan kembali membawa nama Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik, yang menurutnya, telah menunjuk dirinya sebagai ketua Komisi III DPR. “Sekretaris Majelis tinggi bilang tetep kamu jadi ketua komisi. Terhambat karena kesibukan ketua umum (SBY),” ujar Ruhut yakin. Selain Jero, Ruhut juga mengaku sudah ditunjuk oleh Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan sebagai pengganti Pasek. “Sudah (bilang) ketua harian, tunggu saja,” imbuhnya. Ruhut juga beralasan, tertundanya dia menjadi ketua komisi III kali ini karena suasana Hari Kemerdekaan. “Kapannya belum tahu (dilantik) karena masih suasana 17an,” terang dia. (gam/abd)
ant/widodo s. jusuf
SUMPAH JABATAN KETUA MK. Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar (kelima kanan) dan delapan Hakim Konstitusi lainnya menghadiri sidang pleno khusus pengucapan sumpah jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/8). M. Akil Mochtar terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 20132016 secara musyawarah mufakat oleh seluruh jajaran hakim konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada Senin (19/8)
Akil Ucapkan Sumpah Jabatan MK Jakarta, 20/8 (Antara) - Akil Mochtar mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2016 dalam sidang pleno khusus di depan delapan hakim konstitusi, di Jakarta, Selasa. Pengucapan Sumpah Ketua MK yang kedua kalinya ini dilakukan sehubungan dengan habisnya masa jabatan Akil sebagai hakim konstitusi Periode 20082013 dan telah diperpanjang DPR menjadi lima tahun lagi hingga 2018. Hakim Konstitusi Muhammad Alim, selaku pemimpin sidang, mengatakan Akil Mochtar akan menjabat sebagai ketua MK selama 2,5 tahun, yakni 20132016, dan selanjutnya bisa dipilih kembali untuk periode kedua. Pengucapan sumpah ini setelah Akil Mochtar secara aklamasi terpilih kembali menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2016 dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada senin (19/8). Sebelumnya, Akil Mochtar telah terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada April 2013 menggantikan Mahfud MD. Masa jabatan Akil sebagai hakim konstitusi periode 2008-2013 telah berakhir pada 16 Agustus 2013 dan DPR kemudian memperpanjang masa jabatannya untuk periode kedua (20132018) sebagai hakim konstitusi. (ant/beth)
Keseleo Matrawi: “Kek, kemarin ada orang jatuh dari lantai 3!” Kakek: “Emangnya kenapa?” Matrawi : “Anehnya orang itu tidak meninggal...” Kakek: “Ah itu sih biasa!” Matrawi : “Lho kok?” (Dengan penuh heran Matrawi menatap wajah si Kakek.) Kakek: “Waktu kakek masih muda dulu kakek pernah jatuh dari lantai 6...” Matrawi: “Waooooo...” Kakek: “Hanya jari manis kakek yang keseleo... Yang lain patah semua...”
Cak Munali