e Paper Koran Madura 21 November 2013

1

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO.0244 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

21 NOVEMBER 2013

g PAMANGGHI

Pemimpin ‘Matre’ Oleh : Zeinul Ubbadi

Wartawan Koran Madura

ant/sigid kurniawan

PROTES PENYADAPAN AUSTRALIA. Seorang simpatisan dari Relawan Nasionalis Kebangsaan menginjak kertas bergambar bendera Australia yang dibakar di depan Gedung Agung, Yogyakarta, Rabu (20/11). Aksi tersebut sebagai protes terhadap Australia yang telah melakukan penyadapan ke sejumlah petinggi Indonesia termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendukung pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas atas kejadian tersebut.

KASUS SUAP IMPOR DAGING

Soeripto Akui Kenal Bunda Putri JAKARTA-Mantan anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Soeripto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (20/11. Soeripto diperiksa sebagai saksi terkait kasus pengurusan izin kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan tersangka Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elisabeth Liman.

“Soeripto diperiksa sebagai saksi,” ucap Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.

Selain Soeripto, KPK juga memanggil Direktur operasional PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendy, sebagai saksi.

Soeripto sendiri telah tiba di Gedung KPK. “Saya dipanggil untuk Maria Elizabeth Liman,” kata Soeripto.

Ditanya soal Bunda Putri, Soeripto mengaku mengenalnya. Bahkan Soeripto mengaku mengenal suami Non Nurlela Saputri yakni Hasanuddin Ibrahim yang diketahui sebagai Direktur Jenderal Holtikultura di Kementerian Pertanian. “Itu Hasanuddin. Iya (Hasanuddin Ibrahim) Dirjen,” ungkap Soeripto.

Namun, dia mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Hasanuddin.

“Enggak pernah komunikasi cuma pernah ketemu,” ucap lelaki yang mengenakan kemeja batik cokelat lengan pendek itu.

Saat dikonfirmasi soal sosok Sengman Tjahja dalam perkara tersebut, Soeripto mengaku tak tahu “Saya ditanya apakah kenal sama Sengman? Saya bilang tidak kenal, lalu apakah pernah Sengman bicara soal mengajukan persoalan impor daging dari Sengman.

Bagaimana saya mau mengajukan, kenal pun tidak dan tak pernah itu. Sekitar itu,” kata Soeripto.

Selain itu, Soeripto juga mengaku ditanya apakah mengenal Elizabeth, apakah pernah diajak bicara impor daging oleh Hilmi Aminuddin dan Luthfi Hasan Ishaaq. “Saya tidak kenal dan belum pernah bertemu Elizabeth. Lalu, saya tidak pernah ngomong impor daging, paling-paling diminta masukan baik dari Ustad Hilmi ataupun Ustad Luthfi yang berkaitan dengan situasi dalam negeri.

Jadi sama sekali tidak bicara soal daging,” ujarnya. (gam/abd)

Hari ini KPK Periksa JK Dipanggil sebagai Saksi Ahli Kasus Century JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Wakil Presiden Indonesia 2004-2009 Jusuf Kalla sebagai saksi ahli terkait kasus Bank Century, Kamis (20/11).

“Memang benar Pak JK (Jusuf Kalla) dipanggil sebagai saksi ahli dalam kasus Century, Kamis,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Terkait pemanggilan Jusuf Kalla sebagai saksi ahli, Johan mengatakan Jusuf Kalla mungkin dianggap mengetahui, pernah mendengar, pernah melihat atau karena keahliannya.

“Mungkin ada keterangan dari pak JK yang diperlukan penyidik.

Kalau dipanggil kan untuk membuat lebih terang kasus tersebut,” jelas Johan.

Pada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 20-21 November 2008, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 4 Tahun 2008 pada 15 Oktober 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani berperan sebagai Ketua merangkap anggota dan Boe-

diono sebagai anggota.

Dari rapat KSSK ditetapkan bahwa Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Bank Century mendapatkan dana talangan hingga Rp6,7 triliun pada 2008 meski pada awalnya tidak memenuhi syarat

karena tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen padahal berdasarkan aturan batas CAR untuk mendapatkan FPJP adalah 8 persen.

Saat itu Jusuf Kalla menjabat

sebagai Wakil Presiden namun dia pernah mengatakan bahwa pemberian dana talangan kepada Bank Century itu tidak perlu.

Jusuf Kalla justru merasa banyak terjadi kejanggalan dalam kasus Bank Century termasuk pemberian dana talangan yang memakan biaya hingga triliunan rupiah. Padahal awalnya Century hanya butuh suntikan dana sebesar Rp 638 miliar.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan ada ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut karena diduga mengubah peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif.

Dalam perkara Century, KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada 7 Desember 2012 yang akhirnya ditahan sejak 15 November 2013. Sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah adalah orang yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. (ant/ mon/beth)

SEMUA ibu pasti menginginkan anak cerdas, berprestasi dan juga baik hati. Sayangnya, Tuhan tidak memberikan itu pada semua anak dengan kadar yang sama. Ada yang kurang pintar, tapi baik hati. Ada yang pintarnya minta ampun, tapi nakalnya juga masyaallah.

Ibu yang “normal” akan memanjatkan doa setiap saat agar ankanya cerdas, pintar dan disukai banyak orang. Sebab dialah buah hati dan tempat menitip diri saat nanti usia telah senja. Namun nyatanya, pintar atau baik hati sekalipun, bukanlah segala-galanya. Saat seorang ibu ditawarkan untuk menukar anaknya dengan anak tetangga yang lebih pintar, ganteng dan lebih lucu, ia langsung menolak.

“Sakalipun dia pinter dan lucu kan bukan anak saya” jawabnya tangkas sambil memeluk anaknya lebih erat.

Ia memandangi saya dengan tajam namun tak muncul apa pun dari bibirnya. Ia sepertinya ingin mengatak banyak hal, tapi gagal menemukan bahasa untuk membuat saya faham.

Saya tertunduk dan memaknainya sendiri tanpa berani melawan tatapannya. Ada banyak hal yang masuk akal secara materialistis, tapi tidak semuanya benar. Andai ibu tadi bepikir materialistis semata, ia tentu mau menukar anaknya. Sebab dari kacamata materialisme, anak yang lebih pintar dan rupawan tentu masa depannya lebih bisa diprediksi daripada anak yang telmi dan lemot.

Perkataan Marty NataleKedaulatan gawa, Menteri Luar Negri dan harga diri kita saat ditanya wartamelampaui wan tentang hubungan soal kerjasama indonesia-australia cukup ekonomi dan membuat kita sedikit lega, soal banyaknya sebab naluri keibuannya masih lebih kuat daripada warga kita naluri materialismenya. yang ...

“Kedaulatan dan harga diri melampaui soal kerjasama ekonomi dan soal banyaknya warga kita yang bekerja dan sekolah di negeri kanguru itu” ucap Marty tegas.

Pernyataan ini seperti angin segar setelah sekian lama kita tidak mendengar kata-kata semacam ini dari pemimpin-pemimpin kita. Ya, mungkin bukan karena istimewa --sebab memang begitulah seharusnya kita bersikap-- namun karena pernyataan semacam ini sudah langka sekali terdengar.

Lihatlah bagaimana pemimpin kita yang lain justru berucap masih akan menunggu sikap baik Australia.

Padahal di depan parlemennya, Tony Abbot dengan tegas sudah mengatakan bahwa pihaknya tidak akan meminta maaf atas operasi intelijennya memata-matai kita.

Menarik duta besar kita dari Australia adalah langkah yang membanggakan. Namun membiarkan Duta Besar Australia tetap tinggal di negeri kita membuat banyak celoteh bertanya, “Ini langkah tegas atau gertak sambal? Atau jangan-jangan cuma sekedar tindakan pemoles citra? =

Portugal, Prancis, Kroasia dan Yunani mengamankan empat tiket terakhir dari zona Eropa. Sukses mengalahkan lawan-lawan mereka mengantarkan empat tim tersebut ke Piala Dunia 2014 di Brasil.

Akhirnya Lolos

ke Brazil

PASCA PENYADAPAN

Dubes Australia Perlu Dipersonanongratakan

SEMARANG- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R. Siti Zuhro memandang perlu Pemerintah memersonanongratakan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, terkait dugaan kantornya menjadi markas penyadapan.

“Tindakan persona nongrata ini sebagai refleksi hukuman terhadap Dubes Australia yang mengizinkan kantornya (Kedutaan Besar Australia di Indonesia, Jakarta, red.) jadi markas penyadapan,” kata Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A. ketika dihubungi dari Semarang,

Rabu malam.

Menurut alumnus jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember itu, pelanggaran yang dilakukan oleh Australia dengan menyadap pembicaraan sejumlah pejabat Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menghilangkan kepercayaan Indonesia terhadap Negeri Kanguru itu.

Dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Riau itu menekankan bahwa menggunakan kantor Kedutaan Besar Australia di Indonesia sebagai markas penyadapan sangat keji, tidak etis, dan tidak bermoral. Menurutnya, hal tersebut sangat merendahkan martabat Indonesia “Seharusnya Indonesia merespons masalah ini dengan tegas dan tidak mengenal kompromi supaya menjadi pelajaran tak terlupakan bagi sindikat penyadap,” kata Wiwieq, sapaan akrab R. Siti Zuhro. (ant/kli)

Pesanan Matrawi senang sekali hari itu. Terlihat di ujung jalan menuju rumahnya seseorang datang dengan sumringah. Ia yakin orang ini adalah calon pelanggan yang akan memesan sesuatu terkait usaha meuble yang baru dirintisnya.

“Pak saya ingin pesan satu set meja kerja, berpa hari kira-kira jadi?” tanya tamu itu.

“O, cepat pak, kira-kira hanya 15 hari saja” “Wah lama sekali itu” seru sang tamu “Begini pak, seandainya sampean pesan 15 hari lalu tentu hari ini sudah jadi” jawab Matrawi santai.

Cak Munali

2

NASIONAL

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO.0244 | TAHUN II

Kerugian Negara dari BUMN Rp 2,6 Triliun JAKARTA-Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menemukan 28 kasus ketidakefektifan anggaran di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai RP. 44,75 triliun. Tingginya ketidakefektifan di BUMN ini mengindikasikan adanya pengelolaan kegiatan BUMN yang tidak tepat sasaran.

“Bahkan ditengarai juga keterlibatan dari intervensi politik terhadap BUMN yang akan melaksanakan pembangunan gedung DPR ( yang batal),” ujar Ketua BAKN DPR Soemarjati Aryoso dalam konferensi pers di gedung DPR, Rabu ( 20/11).

Soemarjati mengatakan hasil penelaahan BAKN DPR atas hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2013 terkait BUMN, ditemukan 510 kasus penyimpangan keuangan negara. Dan dari 510 kasus tersebut, sebanyak 93 kasus merupakan kasus - kasus yang

mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, dna kekurangan penerimaan BUMN senilai Rp. 2,60 triliun.

Menurutnya Soemarjati Aryoso, laporan hasil pemeriksaaan semester I tahun 2013 BPK terhadap sebagian kecil BUMN merupakan gambaran buruknya tata kelola BUMN yang sebenarnya sudah terbukti pada kasus-kasus besar seperti Hambalang, pembangunan sarana vaksin flu burung pada manusian dan pembangunan wisma atlet.

Karena itu jelas dia, BAKN menyimpulkan bahwa memi-

sahkan kekayaan BUMN dari keuangan Negara sebaimana diinginkan beberapa pihak yang mengajukan Judicial Review terhadap UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tepat dan harus ditolak oleh MK. “Karena bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 dimana bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya.

Yang harus dipisahkan ujar dia pengelolaan BUMN,

yang harus profesional dan independent dengan melepaskan campur tangan politik dan kekuasaan pada bisnis BUMN. BPK tiap semester memberikan laporan kepada DPR dari berbagai kementerian lembaga, BUMN dan lain-lain.

Senada dengan Soemaryati, anggota BAKN, Eva Kusuma Sundari menyesalkan adanya upaya judicial reveiw untuk memisahkan BUMN dari keuangan negara.

“Mereka mau memisahkan keuangan BUMN, sekarang saja masuk keuangan negara kondisinya carut marut,

apalagi kalau dipisahkan?

Wong kinerjanya seperti ini kok minta tidak diawasi?,” katanya di Jakarta, Rabu (20/11).

Eva lalu memperingatkan MK agar tidak mengabulkan gugatan jajaran kementrian BUMN ini karena dampaknya yang akan membuat kekacauan bernegara. Aset BUMN yang nilainya saat ini sekitar Rp 3500 triliun, nantinya tidak jelas kepemilikannya.”Kalau ini dikabulkan aset BUMN yang Rp 3500 triliun itu bagaimana?Siapa nanti yang menguasai,” tegasnya. (gam/ beth)

KECELAKAAN

APBN 2014

KRI TNI AL Tenggelam

Pemerintah Perlu Tinjau Kembali Alokasi Dana APBN

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko membenarkan kabar adanya KRI milik TNI Angkatan Laut yang tenggelam sekitar 90 derajat di Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa (19/11), akibat menabrak tonggak cor dermaga pada saat bersandar.

KRI tersebut nyungsep karena keteledoran komandan kapal. Oleh karena itu sanksi sudah menanti bagi komandan kapal itu, kata Panglima TNI di kantor Badan Intelijen Strategis, Jakarta, Rabu.

“Ada risikonya, biasanya komandan kapalnya akan di-grounded,” katanya kepada sejumlah wartawan saat mengkonfirmasi tentang kejadian tersebut.

Informasi yang diperoleh, kapal yang tengah bersandar di dermaga pada Senin (18/11) pagi tersebut baru diketahui mengalami kemiringan atau surut badan pada Senin sore, setelah lambung kanan membentur tonggak cor dermaga.

Kemudian, kapal mengalami kemiringan hingga 45 derajat pada malam harinya, hingga akhirnya kapal KRI Teluk Peleng-535 dilaporkan tenggelam pada Selasa (19/11).

Moeldoko mengatakan rusaknya KRI ini tidak berimbas besar pada kekuatan TNI AL. Peran KRI itu sudah tidak lagi signifikan.

“Itu KRI Eks Jerman.

Secara keseluruhan kapal itu memang sudah tidak siginifikan lagi. Kapal itu untuk operasional latihan,” katanya.

Kapal bekas Jerman Timur itu dibeli Indonesia pada 1990 dan baru resmi menjadi bagian KRI pada 1993. Kapal itu memiliki berat 1.900 ton, panjang 90,7 meter, dan lebar 11,12 meter. Kapal tersebut biasa digunakan untuk mengangkut pasukan, tank amfibi, dan logistik. (ant/kim)

JAKARTA-Ketua Tim Pemerintah untuk Revisi Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Dr. I Made Suwandi mengatakan ketidakjelasan Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah telah berdampak buruk terhadap pembagian keuangan antar pemerintahan.

JAKARTA-Politik uang atau money politics dipastikan tidak menjamin keterpilihan calon anggota legislatif (caleg), baik DPR, DPD, DPRD, maupun Capres-Cawapres.

Keterpilihan itu ditentukan oleh kekuatan individu calon karena rakyat akan menggunakan akal sehat memilih pemimpin yang mempunyai track record (rekam jejak) baik di masyarakat. “Sistem kita berpeluang besar pada pemilih yang cerdas dan independen, dan tak lagi terjebak pada uang dan SARA, isu-isu suku, agama, ras dan antar golongan. Karena pemilu sudah tiga kali sejak reformasi 1998, maka pemilih atau rakyat sudah cerdas dan tak ingin terjebak lagi untuk memilih orang yang salah,” tegas Dikrektur Lima Ray Rangkuti dalam dialog ‘Pendidikan politik; pemilih cerdas’ di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut Ray, parpol gagal memberikan pendidikan politik yang cerdas ke rakyat.

Apalagi, parpol tidak memfasilitasi rakyat untuk terlibat

Karena itu, sangat penting mengkaji kembali pola alokasi dana APBN saat ini, dimana 70% tersentralisasi di pusat dan hanya 30% untuk daerah.

“Mestinya daerah bisa memiliki dana yang lebih besar karena pemerintah daerah memiliki 31 urusan kewenangan, dan ini jauh lebih banyak dari urusan yang ditangani pemerintah pusat.” I Made Suwandi disela-sela Seminar Kebijakan Nasional yang

Mestinya daerah bisa memiliki dana yang lebih besar karena pemerintah daerah memiliki 31 urusan kewenangan, dan ini jauh lebih banyak dari urusan yang ditangani pemerintah pusat

I Made Suwandi

Ketua Tim Revisi RUU Pemerintah Daerah

ant/rosa panggabean

PEMERIKSAAN PERDANA BM. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Budi Mulya menaiki mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11). Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan pertama kali sejak Budi Mulya ditahan KPK pada Jumat (15/11).

diselenggaran oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa/UNDP melalui proyek Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi (Provincial Governance Strengthening Programme/PGSP) di Jakarta, Rabu (20/11).

I Made Suwandi menjabarkan walaupun UU No. 32 tahun 2004 menetapkan Pemerintah Pusat hanya memiliki enam kewenangan absolut (urusan hubungan

JELANG PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF

Caleg Terpilih 2014 Tak Ditentukan Politik Uang dalam rekrutmen caleg yang baik, sehingga para caleg yang muncul adalah karena faktor uang dan transaksional.

“Tapi, ke depan, politik uang itu akan terus berkurang, dan tidak menjadi jaminan bagi keterpilihan seseorang dalam pemilu. Itu bisa dilihat dari fenomena Pilkada di mana calon kepala daerah yang terpilih bukan karena banyaknya dana yang dikeluarkan,” tambah Ray. Ray memperkirakan, wajah DPR yang akan datang akan diisi oleh wajah baru yang mempunyai rekam jejak yang baik. Pendatang baru ini relatif lebih diterima dibanding caleg incumbent, yang terbukti mengecewakan rakyat di daerah. ‘Kecuali, kalau kualifikasinya sama, yaitu sama-sama incumbent, dan atau jejak ekamnya samasama buruk, maka rakyat akan memilih karena uang. Ini jelas

karena tak ada harapan, atau mentok,” tutur Ray lagi.

Lebih lanjut, dia berharap agar parpol, caleg, capres dan

calon kepala daerah harus bertekad menghentikan

politik uang. “Didiklah agar menjadi pemilih yang cerdas,” kata dia.

Sementara itu, anggota DPD RI Alirman Sori menyatakan meski perjalanan politik paska reformasi masih syarat politik transaksional. Ini terbukti dengan tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini. “Saya mengkhawatirkan merajalelanya politik uang di pemilu 2014 mendatang. Dan, walau pemilih, rakyat sudah cerdas, tapi akibat selama ini selalu disodorkan politik uang, maka uang tak bisa lagi ditolak bahkan makin merajalela,” kata dia.

Dia menilai, parpol memang gagal menyiapkan calon-calon pemimpinnya termasuk caleg. Parpol hanya mengindoktrinasi pemilih dengan uang, sehingga melahirkan pemimpin atau caleg yang tidak diharapkan oleh

luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan fiskal dan moneter, urusan peradilan, dan urusan agama), pembagian urusan yang lebih detil belum memadai. Ketidakjelasan ini berdampak pada kebingungan pemerintah sehingga berakibat pada tumpang tindih ataupun kekosongan pelaksanaan urusan pemerintahan.

“Situasi ini sangat mempengaruhi pembagian sumberdaya pendukungnya: seberapa banyak dana dan tenaga kerja yang harus diberikan untuk setiap tingkatan pemerintahan.” kata I Made Suwandi.

Akibatnya, jelas dia timbul ketimpangan alokasi anggaran yang harus disediakan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan per tiap-tiap urusan yang harus dijalankannya maupun seberapa banyak sumberdaya manusia yang harus direkrut untuk menjalankan urusan tersebut. “Ini turut berdampak pada mutu pelayanan publik yang belum baik,” jelas dia.

Lebih lanjut, I Made Suwandi menekankan sudah sewajarnyalah Undang-Undang Pemerintah Daerah harus merupakan Undang-Undang Negara dan bukan UndangUndang Kementerian Dalam Negeri, karena pembagian urusan kewenangan pemerintah serta pengaturan fungsi keuangan melibatkan banyak stakeholders terkait. UndangUndang ini harus sejalan juga dengan Undang-Undang Dana Perimbangan yang jelas mengatur fungsi dan keuangan pemerintah. (gam)

rakyat sendiri. Karena itu kata dia antara pemilih dan yang dipilih itu harus setara, equal, seimbang, yaitu sama-sama cerdas. Masalahnya, tak ada calon alternatif yang datang dari rakyat, selain yang dipaksakan oleh parpol, sehingga rakyat akan dipaksa juga untuk memilih yang sudah ditentukan oleh parpol. ‘Parpol gagal melahirkan pemimpin yang diharapkan rakyat,” tambah Alirman.

Alirman sangat prihatin dengan proses politik sekarang ini. Karena hampir semua parpol mengusung caleg dan calon kepala daerah lainnya, didominasi faktor uang; pengusaha, konglomerat, mantan pejabat, dan sebagainya. “Bahkan banyak yang tidak punya basis pengalaman politik di masyarakat, sehingg bangsa ini makin carutmarut. Karena itu, solusinya parpol harus memperbaiki proses dan mekanisme rekrutmen calon pemimpin atau calegnya. Tanpa itu, sulit ada perubahan yang lebih baik,” pungkasnya. (gam/abd)

EKONOMI

3

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO.0244 | TAHUN II

BI RATE

DPR Panggil Gubernur BI JAKARTA- Komisi XI DPR mengaku geram dengan sikap Bank Indonesia (BI) yang menetapkan rezim suku bunga tinggi. Kebijakan bank sentral tersebut diyakini akan banyak mematikan kegiatan usaha di sektor riil.

“Kenaikan BI Rate yang berturut-turut belakangan ini mendorong kami untuk memanggil BI sebelum masa reses persidangan di periode ini. Kita berencana memanggil Gubernur BI, Agus Martowardojo sebelum 20 Desember 2013, terkait dengan penerapan rezim suku bunga tinggi yang dimulai sejak Juni 2013,” ujar anggota Komisi XI, Dolfie OF Palit usai menghadiri rapat internal pembahasan agenda kerja Komisi XI DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (20/11).

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, BI memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,50%, dengan suku bunga Lending Facility dan

Kenaikan BI Rate yang berturut-turut belakangan ini mendorong kami untuk memanggil BI sebelum masa reses persidangan di periode ini.

Dolfie OF Palit

Anggota Komisi XI DPR RI

suku bunga Deposit Facility masing-masing naik menjadi 7,50% dan 5,75%.

Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan masih besarnya defisit transaksi berjalan di tengah risiko ketidakpastian global yang masih tinggi.

Namun sebagian besar ekonom mengeritik kebijakan bank sentral ini karena dianggap tidak memberikan insensif bagi dunia usaha.

Menurut Dolfie, rencana pemanggilan Agus Marto

tersebut untuk mengetahui alasan BI yang sejak Juni hingga November 2013 sudah menaikkan BI Rate sebesar 175 basis poin menjadi 7,5 persen. Pasalnya, kebijakan bank sentral tersebut mematikan kegiatan usaha di sektor riil.

Dolfie menilai, BI sudah salah langkah dalam upayanya mengendalikan tren pelemahan rupiah melalui kebijakan BI Rate yang juga diharapkan dapat menekan current account deficit. “BI mengeluarkan instrumen ini untuk menekan defisit dengan menguatkan kembali rupiah,” ujarnya.

Selain itu, kata Dolfie, kebijakan BI Rate juga sudah tidak sejalan dengan upaya pemerintah yang mengharapkan terjadinya stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Pasalnya, sejak tiga kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan. “Penerapan BI Rate yang tinggi ini cara konvensional, padahal banyak kebijakan moneter yang tepat untuk diterapkan pada kondisi ini,” tutur Dolfie.

Dolfie mengatakan, kenaikan BI Rate juga tidak terlepas dari upaya BI untuk mengamankan cadangan devisa agar jumlahnya mengalami peningkatan. Sejak tiga bulan terakhir, kata dia, cadangan devisa terus mengalami kenaikan, sehingga saat ini jumlahnya menjadi US$97 miliar.

Peningkatan jumlah cadev itu, menurut Dolfie, sekaligus menegaskan bahwa BI tidak menggunakan cadev dalam upaya mengintervensi volatilitas rupiah.

“Jadi, seharusnya BI bisa menggunakan cadev untuk untuk mengendalikan stabilitas rupiah pada kondisi saat ini,” ucap Dolfie. (gam)

TARIF PPH

BI Dukung Kenaikan Pajak Barang Impor JAKARTA-Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo merespon positif aturan pemerintah mengenai kenaikan tarif PPh pasal 22, yang akan dikenakan terhadap sejumlah barang konsumsi impor.

Kenaikan tarif PPh tersebut diyakini memberikan tambahan pajak atau bea masuk impor, sehingga tercipta kondisi ekonomi yang lebih sehat lagi. “Ini adalah satu pesan yang baik. Kebijakan tersebut sejalan dengan paket kebijakan di bulan Agustus,” ujar Agus, saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut mantan Menteri Keuangan itu, kenaikan brang impor juga dapat mendorong upaya pengendalian impor di tengah situasi defisit neraca perdagangan dan juga defisit neraca transaksi berjalan.

Inisiatif lain selain menaikkan PPh impor adalah dengan penggunaan biodiesel sebagai pengganti atau komplementer dari solar. Hal ini adalah juga sebagai inisiatif untuk mengurangi impor.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri pernah mengungkapkan, kenaikan tarif PPh pasal 22 akan dikenakan terhadap sejumlah barang konsumsi impor. Barang konsumsi itu memiliki margin yang kecil, sehingga kenaikan tarif pajak akan mempengaruhi margin pelaku usaha.

Namun, bagi produk impor yang memiliki margin cukup besar mereka kemungkinan akan tetap bertahan, sehingga pendapatan negara yang berkurang akibat pengurangan impor akan

tertutupi oleh tarif pajak yang naik.

Chatib mengatakan, kebijakan ini akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di awal Desember 2013. Namun, Chatib enggan menjelaskan produk mana saja yang akan dinaikan tarif PPh pasal 22nya. Menurutnya, yang pasti aturan ini akan diberlakukan untuk 25 barang konsumsi dengan impor terbesar.

“Jadi, ini merupakan bagian dari solusi untuk menekan neraca transaksi berjalan, yang selama ini jadi persoalan fiskal utama,” pungkas Chatib.

SBI Lebih lanjut, Agus mengatakan bank sental tengah mempersiapkan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu 1 tahun. SBI 1 tahun ini akan menambah instrumen pasar keuangan di SBI, yang saat ini hanya tersedia dengan jangka waktu 9 bulan. “SBI 1 tahun sedang dalam pembahasan dan dalam waktu yang tepat akan kami luncurkan,” kata dia.

Namun, saat ditanya lebih jauh terkait kapan SBI 1 tahun ini akan di keluarkan, Agus enggan mengungkapkan secara detil apakah SBI 1 tahun ini akan diterbitkan tahun ini juga.

Agus menyatakan, SBI 1 tahun merupakan salah satu inisiatif BI yang akan segera dilaksanakan untuk menambah instrumen pasar keuangan. SBI tenor 1 tahun ini juga merupakan alternatif yang melengkapi Surat Berharga Negara (SBN) yang relatif memiliki tenor yang lebih panjang. (gam)

ant/noveradika

SNI MAINAN ANAK. Pembeli memilih mainan anak di toko mainan di Yogyakarta, Rabu (20/11). Pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/ PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) mainan anak untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak sebagai bagian dari program perlindungan konsumen.

Utang Luar Negeri Kita USD 259,9 Miliar Pertumbuhan ULN Bulan September Melambat JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada September 2013 masih berada dalam tren melambat. Posisi ULN Indonesia tercatat USD259,9 miliar atau tumbuh 6,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ULN periode Januari-Agustus 2013 yang mencapai 8,8% (yoy).

Data yang dikeluarkan Departemen Statistik BI, Rabu, (20/11), menunjukkan perlambatan pertumbuhan ULN terjadi baik pada sektor publik maupun sektor swasta.

Posisi ULN sektor publik pada September 2013 mencapai USD123,2 miliar atau tumbuh 2,1% (yoy), melambat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan periode JanuariAgustus 2013 sebesar 4,4% (yoy).

Sementara itu, posisi ULN sektor swasta tercatat USD136,7 miliar atau tumbuh 11,1% (yoy), menurun dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan periode JanuariAgustus 2013 (13,4%, yoy).

Komposisi ULN Indonesia pada September 2013 tersebut didominasi ULN jangka panjang, baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Posisi ULN Indonesia sebagian besar terdiri dari ULN berjangka panjang, yaitu sebesar USD212,8 miliar (81,9% dari total ULN), sementara sisanya sebesar USD47,1 miliar (18,1% dari total ULN) merupakan ULN jangka pendek. ULN berjangka panjang pada September 2013 tumbuh 4,2% (yoy), lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan periode JanuariAgustus 2013 (7,1% yoy).

Sedangkan ULN berjangka pendek tumbuh sebesar 19,2% (yoy), lebih tinggi dari

rata-rata pertumbuhan periode Januari-Agustus 2013 (17,5% yoy) terutama akibat meningkatnya ULN sektor swasta kepada afiliasi.

Peran dominan ULN jangka panjang terjadi baik pada ULN publik maupun ULN sektor swasta. Komposisi ULN publik didominasi ULN jangka panjang tercatat USD116,2 miliar atau 94,3% dari total ULN sektor publik. Sementara itu, komposisi ULN sektor swasta berjangka panjang mencapai USD96,5 miliar atau 70,6% dari total ULN swasta.

ULN sektor swasta sebagian besar merupakan ULN swasta nonbank yaitu mencapai 83,6%, sedangkan ULN bank hanya mencapai 16,4%.

Tiga sektor ekonomi terbesar ULN swasta terarah kepada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian.

Dari sisi kreditur, sebagian ULN swasta merupakan

utang kepada afiliasi yaitu mencapai 35,2% dari total ULN swasta. Pertumbuhan ULN swasta kepada afiliasi yang relatif memiliki risiko lebih rendah pada September 2013 tercatat 13,8% (yoy), sedangkan pertumbuhan ULN swasta kepada nonafiliasi tercatat 10,0% yoy.

BI menilai memandang perkembangan ULN Indonesia masih cukup sehat dan sesuai dengan fundamental ekonomi. Tren penurunan pertumbuhan ULN tersebut sejalan dengan melambatnya perekonomian domestik.

Pada September 2013, rasio posisi ULN terhadap PDB tercatat sebesar 29,2%.

Rasio tersebut masih berada dalam posisi aman sesuai praktik internasional.

Meskipun demikian, bank sentral akan terus memantau perkembangan ULN Indonesia, terutama ULN jangka pendek swasta, sehingga tetap optimal mendukung perekonomian Indonesia. (gam)

EKONOMI 2014

Prospek Asuransi Stabil JAKARTA-Lembaga Fitch Ratings mengatakan bahwa prospek sektor asuransi jiwa dan asuransi umum di Indonesia pada 2014 stabil.

Analist Fitch Ratings Indonesia, Cheryl Evangeline dalam kajiannya yang diterima di Jakarta, Rabu mengemukakan bahwa prospek itu didukung oleh pertumbuhan pasar yang stabil, eksposur pada risiko ekuitas yang terkendali, dan margin operasional yang stabil.

Dijelaskan, prospek itu mencerminkan pandangan Fitch bahwa pasar yang luas dan penetrasi pasar yang rendah terus menawarkan peluang pertumbuhan yang menarik serta didukungnya permintaan sektor oleh pertumbuhan kelas menengah dan meningkatnya tingkat pendapatan.

Selain itu, kinerja operasional perusahaan asuransi tidak terpengaruh oleh kerugian dari bencana alam pada tahun 2013.

Fitch memperkirakan prospek pertumbuhan akan tetap menarik dalam jangka menengah hingga jangka panjang.(ant/zub)

PERKUAT UKM

IFC Kucurkan Kredit US$ 75 Juta ke Danamon JAKARTA-International Finance Corporation (IFC) anggota kelompok Bank Dunia, menandatangani kesepakatan kredit investasi sebesar US$ 75 juta dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Kredit investasi ini akan dipakai membiayai pinjaman dan membantu dalam penciptaan peluang usaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia yang merupakan segmen penting bagi pertumbuhan ekonomi negara ini tetapi masih memiliki akses yang terbatas pada layanan keuangan.

Dalam sektor UKM di Indonesia, terdapat hampir 55 juta unit, namun hanya 30 persen yang memiliki akses ke layanan keuangan. Investasi IFC ini akan membantu mendukung pertumbuhannya dengan peningkatan layanan keuangan dan perbankan yang berbasis pada UKM secara ekstensif serta melalui jangkauan geografis Danamon yang luas termasuk kepada wilayah terpencil

di Indonesia Timur. “Kami merasa sangat yakin bahwa kemitraan jangka panjang ini membuktikan bagaimana Danamon dan IFC memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, “ ujar Direktur Utama Danamon, Henry Ho, dalam keterangan tertulisnua di Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut dia, investasi ini sejalan dengan strategi IFC di Indonesia untuk memperkuat kemampuan lembaga keuangan untuk dapat lebih baik lagi melayani UKM dan meningkatkan lapangan pekerjaan di lembaga-lembaga yang memiliki visi yang kuat yang mampu meningkatkan dan menjawab beragam tuntutan yang belum terpenuhi.

“Indonesia memiliki 55 juta

UKM yang mampu menyediakan hingga 15 juta lapangan

kerja sehingga kemitraan ini pun akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sejalan dengan visi Danamon yaitu peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan,” jelas dia.

Sementara itu, Country Manager IFC untuk Indonesia, Sarvesh Suri mengatakan kredit investasi merupakan

yang kedua dikucurkan ke Danamon, setelah IFC memberikan pinjaman senilai US$ 150 juta untuk mendanai sektor UMKM pada tahun 2006.

Pinjaman ini menegaskan komitmen bersama Danamon dan IFC dalam meningkatkan akses pada layanan keuangan bagi pelaku UMKM dan memperkuat gerakan keuangan inklusif. “Pinjaman bagi sektor UKM memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi, Danamon memiliki jangkauan yang signifikan pada sektor UKM dan investasi kami akan mendukung perkembangan UKM di Indonesia secara lebih jauh lagi,” ujar Sarvesh Suri.

BI Dukung UMKM Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyediakan Informasi Data Profil UMKM yang memproduksi barang/ jasa untuk diekspor. Penyajian informasi data ini merupakan salah satu bentuk bantuan teknis yang dilaku-

kan dalam rangka mendorong pengembangan UMKM. “Ini semua dimaksudkan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja ekspor dan meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan kepada UMKM,” demikian dikutip dari keterangan tertulis Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM (DPAU), Rabu (20/11).

Data profil UMKM produk ekspor ini menyajikan informasi mengenai jenis produk, kapasitas produksi, kualitas produk, ada tidaknya sumber pembiayaan, lokasi dan kontak person yang dapat dihubungi. Sebagai tahap awal, informasi yang disajikan terbatas pada data profil UMKM produsen barang/jasa ekspor yang bergerak di sektor ekonomi Industri Pengolahan serta berlokasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Namun Bank sentral berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan terus menerus atas data profil ini. (gam)

4

LINTAS JATIM

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO.0244 | TAHUN II

Produksi Kedelai Minus SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tengah merancang bantuan tambahan bagi petani kedelai berupa pemberian bibit pada daerah sentra penghasil kedelai. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan produksi kedelai di Jawa Timur yang tahun ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 lalu.

ant/rudi mulya

WISATA LUMPUR LAPINDO. Sejumlah wisatawan nekat turun di area kolam lumpur titik 25 di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (20/11). Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) melarang wisatawan untuk mendekati dan turun langsung ke kolam lumpur mengingat pada musim penghujan seperti saat ini wilayah tersebut rawan amblas.

KRIMINALITAS PERS

LBH Pers Kecam Pemukulan Polisi pada Wartawan SURABAYA - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Surabaya, Athoillah mengungkapkan keprihatinan atas terjadinya kekerasan terhadap 2 orang jurnalis, yakni Mubarok (JTV) dan Muthohar (Beritajatim) yang dilakukan oleh anggota Kepolisian saat yang bersangkutan melaksanakan tugas jurnalistiknya meliput konser musik D'Massiv di alun-alun Tuban, Minggu malam (17/11) lalu.

Berdasarkan informasi yang diterima LBH Pers Surabaya menyebutkan, saat Mubarok mengambil gambar polisi yang sedang menenang-

kan dan menangkap beberapa penonton yang membuat ricuh, ada anggota Polisi yang dengan sengaja memegang Mubarok, merebut kamera dan merampas kaset yang berada di dalamnya. Muthohar yang berdekatan dengan Mubarok menjelaskan kepada aparat Kepolisian bahwa Mubarok adalah jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. Namun justru Muthohar menerima kekerasan, berupa kepala yang dipukul dengan tongkat.

"Kalau dilihat dari kronologisnya, jelas mereka (wartawan-red) sedang malaksanakan tugas jurnalistik yang dilindungi oleh UU Nomor

... tindakkan kekerasan yang dilakukan polisi itu sangat fatal, sehingga harus dihukum agar menimbulkan efek jera,”

Athoillah

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Surabaya 40 tentang pers. Jadi tindakkan kekerasan yang dilakukan polisi itu sangat fatal,

sehingga harus dihukum agar menimbulkan efek jera,"tegas Athoillah, Rabu (20/11).

LBH Pers Surabaya memandang tindakan aparat Kepolisian tersebut merupakan tindakan yang menghalanghalangi kemerdekaan pers, yang dilindungi oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Terhadap yang bersangkutan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UU nmor 40 tahun 1999 tentang Pers.

LBH Pers Surabaya mendesak adanya penyelidikan dan penyidikan yang memadai atas tindakan ini.

Permintaan maaf yang di-

lakukan oleh Kapolres Tuban tidak menjadi alasan yang cukup untuk tidak dilakukannya proses hukum.

LBH Pers Surabaya memandang bahwa tidak adanya penegakan hukum yang serius terhadap kejadian ini akan melahirkan impunitas bagi tindakan-tindakan kekerasan.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis sampai saat ini diduga sebagai akibat dari tidak adanya tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan sebelumnya. aparat hukum yang seharusnya menegakkan hukum secara benar dan profesional, justru menjadi pelaku utama impunitas.(han)

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf mengatakan, daerah yang diperbanyak suplai bibit kedelainya antara lain Banyuwangi, Jember, Pasuruan, Pasuruan, Bojonegoro, Ngawi dan Ponorogo.

"Yang jelas kami beri dukungan benih untuk petani, karena ini program dari pemerintah pusat. Dari provinsi sendiri akan kami suplai ke penangkar benihnya. Kita beri masingmasing Rp 80 juta kepada 200 lebih kelompok penangkar benih yang ada di sentra-sentra itu," tegasnya.

Anggaran tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang hanya mencapai Rp 70 juta. Pemprov berharap, dengan ditambahnya jumlah anggaran para petani kedelai di Jatim lebih banyak yang mau mengembangbiakkan kedelai. "Kami berharap petani kita lebih berminat untuk menanam kedelai," ujarnya.

Menurutnya, produksi kedelai tergantung cuaca. Problem tersebut menjadi tugas berat pemerintah untuk menyelesaikannya. Caranya dengan meningkatkan produksi dengan memberikan bantuan bibit kedelai. "Tapi kita akan terus mendorong untuk mengurangi impor," kata Gus Ipul.

Sementara itu, minat petani kedelai di Jawa Timur untuk memproduksi komoditi tersebut terus mengalami penurunan meski pemerintah menetapkan harga pokok pembelian (HPP) kedelai sebesar Rp 7.450/kg. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 lalu luas panen kedelai mencapai 220.815 hektar atau turun 9.450 hektare pada tahun 2013 yang hanya mencapai 211.360 hektare.

Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Jawa Timur, Ahmad Nur Falakhi menjelaskan akibat turunnya jumlah luas lahan yang ditanami kedelai, panen tahun ini pun mengalami penurunan dari tahun lalu. Jika tahun 2012 penen kedelai mencapai 361.986 ton, kini hanya tersisa 337.283 ton atau turun 24.703 ton. Produksi kedelai kita masih dikisaran 337 ribu ton, sedangkan kebutuhan konsumsi kedelai masyarakat Jawa Timur sekitar 420 ribu ton per tahun.

Selama ini, beberap daerah menjadi sentra produksi kedelai seperti Pacitan, Pasuruan, Bojonegoro. Hasilnya memang surplus. Namun, secara kumulatif di tingkat provinsi masih minus. Kekurangannya memang tidak bisa dipacu dengan penanaman, sebab luasan lahan cenderung berkurang dan berganti dengan tanaman lain. Ia menilai penanaman kedelai memerlukan musim panas yang agak panjang. Kondisi itu bertolak belakang dengan kondisi cuaca 2013 yang memiliki musim penghujan lebih banyak. (han)

PEMUDA

60 Persen Remaja Terpapar Kekerasan SURABAYA – 60 persen dari populasi remaja di Indonesia terpapar tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh mereka sendiri (tawuran, aksi kriminal) ataupun oleh lain seperti pemerkosaan, tindak kekerasan dan sebagainya.

Hal tersebut diungkapkan Pemerhati Pemuda, Ahmad Sahroni, di Surabaya, Rabu (20/11).

“Keprihatinan yang mendalam atas berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan remaja belakangan ini seperti pelemparan air keras, pem-

bajakan bus dan sebagainya,” ujar Roni.

Roni menjelaskan data Pusat Pengendalian Gangguan Sosial DKI Jakarta bahwa pada 2009 lalu terdapat 0,08 persen atau 1.318 dari 1.647.835 siswa SD, SMP, dan SMA di DKI Jakarta terlibat tawuran, dan angka ini meningkat dari tahuntahun sebelumnya.

Roni menilai ekskalasi “agresifitas” remaja belakangan ini, sebenarnya “alamiah” dilakukan oleh remaja, mengingat remaja memiliki karakter yang labil, egois, dan mengedepankan kesenangan

di atas tindakan produktif dan positif.

“Ini merupakan fase paling berbahaya dalam kehidupan seseorang. Dan 65% memiliki masalah di keluarga seperti masalah keuangan, masalah percerian orang tua dan anggota keluarga meninggal,”ungkapnya.

Secara eksternal, menurut Roni, faktor pendorong tawuran massif ialah penduduk Jakarta yang bertambah drastis dari tahun ke tahun, yang berarti pertambahan jumlah siswa dan pertambahan energi yang siap melaku-

kan kekerasan antarsekolah.

Untuk itu, Roni menyarankan orang tua, sekolah dan pemerintah memberikan “ruang” bagi remaja untuk menyalurkan energi tersebut di kegiatan-kegiatan yang positif. Perbanyak ruang kota untuk berkreasi.

“Sekolah memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekskul yang tidak berbayar dan tidak menekan anak hanya untuk mengejar prestasi semu, orang tua pun mengembangkan komunikasi yang bersahabat dengan anaknya,” tegasnya. (ara)

LINTASAN KERETA API

KEPEGAWAIAN

Pengumuman CPNS Jatim Diundur SURABAYA - Pengumuman peserta lolos tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov Jawa Timur yang rencananya dilakukan pada Rabu (20/11) kemarin terpaksa ditunda. Pasalnya, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) belum memberikan daftar peserta yang lolos tes ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim.

“Belum ada pemberitahuan dari Panselnas kapan jadwal pasti pengumuman peserta yang lolos,” tegas Kepala BKD Jatim, Akmal Budianto, Rabu (20/11).

Akmal mengaku belum bisa mengetahui secara pasti kapan hasil seleksi itu akan diumumkan. Meski penyelenggaraan tes dilakukan masing-masing daerah, kewenangan untuk melakukan seleksi dan mengumumkan itu tetap berada pada pemerintah pusat.“Kami tidak bisa melakukan intervensi mengenai peserta yang lolos sepenuhnya adalah wewenang pusat. Yang jelas pengumuman dari Panselnas akan dilaksanakan antara

ari armadianto/ koran madura

TERGENANG AIR. Kereta Api Mutiara Timur berjalan dengan kecepatan rendah akibat jalan Raya Porong dan Rel tergenang air usai hujan deras beberapa waktu lalu.

pertengahan November sampai awal Desember,” tandasnya.

Meski sampai saat ini hasil tes tersebut belum diberikan, Akmal berharap agar pemerintah pusat memberikan kebijakan untuk menurunkan passing grade bagi formasi yang nilainya kecil.

Alasannya, hal itu untuk mengantisipasi jika nantinya ada kuota yang tidak terisi karena mayoritas pesertanya di bawah passing grade yang sudah ditentukan. “Kami memang berharap ada kebijakan tertentu bagi pemerintah pusat untuk melihat passing gradeagar nantinya tidak ada formasi yang kosong,” tambahnya.

Setelah pengumuman Tes Kompetensi Dasar (TKD), rencananya BKD Jatim akan menggelar Tes Kompetensi Bidang (TKB) bagi peserta yang lolos. “Kami harapkan secepatnya agar diumumkan supaya kita bisa menindaklanjutinya,” jelasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 4.073 orang dipastikan lebih dini tidak lulus dalam

Akmal Budianto Kepala BKD Jatim

seleksi penerimaan CPNS Pemprov Jatim karena absen dalam tes TKD yang digelar BKD Jatim beberapa waktu lalu. Sementara, dari 28.257 peserta yang sudah ikut dalam TKD dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), sebanyak 60 persen mendapat nilai yang tinggi atau di atas rata-rata.

Dari hasil tes tersebut, Niluh Irawati dari formasi Pengawas Ketenagakerjaan sebagai peraih nilai tertinggi dengan 414 poin, diikuti Ris-

tiana Pravitasari dari formasi Instruktur Kesehatan dengan 410 poin dan Rulina Irmalia dari formasi Penguji Mutu Barang dengan 407 poin.

Akmal menjelaskan, meski banyak peserta tes yang nilainya di atas ratarata, pihaknya tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan kekosongan formasi yang disediakan.

Pada tahun 2013 rekrutmen CPNS jalur umum digelar oleh Pemprov Jawa Timur dengan kuota 585.

Dari jumlah itu, 60 persennya atau 351 formasi akan diisi oleh bidang kesehatan, seperti, dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, operator kesehatan, terapis, dan formasi bidang kesehatan lainnya.

Dan 40 persen sisanya formasi nonkesehatan, seperti, analis, manajemen, akuntan, dan hubungan internasional. Selain jalur umum, Pemprov Jawa Timur juga menyelenggarakan rekruitmen CPNS 2013 melalui jalur honorer K2, dengan kuota 307. (ara)

Puluhan Titik Rel KA Rawan Banjir SURABAYA – Memasuki musim penghujan, puluhan titik lintasan rel kereta api di wilayah Jawa Timur rawan banjir dan longsor. Titik-titik rawan tersebut tersebar di berbagai daerah yang berada di Daerah Operasional (Daop) VIII Surabaya, Daop IX Jember, Daop VII Madiun dan wilayah Bojonegoro, Daop IV Semarang.

Humas PT Kereta Api (KA) Indonesia, Daop VIII Surabaya, Sri Winarto mengatakan, lintasan kereta yang rawan banjir di wilayah operasionalnya terbilang sedikit dibandingkan Daop lainnya. “Yang menjadi langganan banjir ada di kawasan dekat stasiun Kandangan, Tandes. Daerah ini ketika hujan lebat sering menggenangi rel kereta api, genangan airnya pun cukup tinggi,” ujarnya, Rabu (20/11).

Selain itu, kawasan Porong Sidoarjo pun terbilang rawan banjir. Tidak hanya banjir dari luapan sungai, banjir akibat luapan lumpur Sidoarjo pun perlu diwaspadai. Sementara wilayah rawan longsor, hanya terdapat di dua titik di Malang selatan, yakni Kawasan Wlingi

dan Sumber Pucung.

Menghadapi ancaman banjir dan longsor itu, Winarto mengaku akan menyiagakan petugas khusus untuk memantau kawasan-kawasan rawan itu selama 24 jam. Petugas itu disiagakan di setiap stasiun-stasiun terdekat dengan titik-titik rawan bencana agar penanganannya lebih cepat.

Pengawasan juga tidak hanya di kawasan rawan saja, menurut Winarto. Seluruh lintasan rel kereta di Daop VIII juga dipantau ekstra karena mungkin saja terjadi banjir dan longsor yang tidak diduga-duga. “Pengawasan lintasan kita tingkatkan, agar jangan sampai mengganggu dan membahayakan perjalananan kereta,” tuturnya.

Menurut Winarto, ancaman banjir dan longsor itu bila tidak disikapi dengan cepat akan menyebabkan perjalanan kereta terhenti hingga berjam-jam. Jika perjalanan kereta dipaksakan justru akan berisiko anjlok atau keluar rel dan membahayakan penumpang. “Imbasnya pun cukup fatal, jadwal perjalanan kereta api lainnya pun akan ikut ter-

ganggu,” terangnya.

Selain titik-titik rawan di Daop VIII itu, titik-titik rawan banjir dan longsor pun cukup banyak di wilayah Daop IX Jember, tercatat dari data PT KA Indonesia, ada sekitar 11 titik yang perlu diwaspadai di musim hujan ini seperti di Pasuruan, Jember dan Banyuwangi.

Titik rawan banjir di Pasuruan misalnya terletak di kecamatan Rejoso, sementara titik rawan banjir di Jember terdapat di Kelurahan Mangli, Desa Arjasa, dan Desa Kalisat.

Sedangkan titik rawan banjir di Banyuwangi terdapat di dekat Stasiun Rogojampi, Karangasem Banyuwangi dan Argopuro.

Wilayah lintasan kereta di Daop VII Madiun pun terbilang belum aman dari ancaman bencana banjir dan longsor.

Tercatat ada sekitar 6 lokasi yang rawan, yakni Babadan Madiun, kawasan Caruban hingga Saradan Madiun, Wilangan hingga Bagor Nganjuk, kawasan Walikukun hingga Kedunggalar Ngawi, Purwoasri hingga Minggiran Kediri dan Desa Jatisari, Kecamatan Widodaren, Ngawi. (ara)

LINTAS JATIM

5

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO.0244 | TAHUN II

ddy/koran madura

UNJUK RASA. Ribuan buruh kembali menggelar unjuk rasa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (20/11). Massa tersebut tidak hanya berasal dari Surabaya, namun hampir seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, dan Mojokerto.

Ribuan Buruh Kepung Gedung Negara Grahadi Soekarwo Cuek untuk Menemui Buruh SURABAYA - Ribuan buruh kembali mengepung Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (20/11). Masa buruh tidak hanya berasal dari Surabaya, namun hampir seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, dan Mojokerto.

Berbeda dengan aksi sebelumnya, kali ini mereka menegaskan tidak sedang berunjuk rasa, melainkan ingin silaturahmi akbar dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

"Kami datang bukan untuk berunjuk rasa, sebagai rakyat buruh kami ingin

bersilaturahmi dengan gubernur," kata koordinator buruh dari wilayah Gresik, Sunandar,ketika menggelar orasi di hadapan ribuan buruh di depan Grahadi, Rabu (20/11).

Silaturahmi akbar kali ini sengaja digelar bertepatan de-

ngan rencana penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang digelar hari ini, Kamis (21/11).

Sunandar menyatakan, buruh akan tetap bertahan di Grahadi hingga mereka ditemui oleh Gubernur. Selain itu, mereka juga akan menunggu hasil dari penetapan UMK. Sementara itu, Soekarwo ternyata tidak mempedulikankeinginan buruh untuk bertemu dengannya.

"Saya tidak akan temui mereka," kata Soekarwo, Rabu

BURUH ANCAM MOGOK

Soekarwo Acuhkan Revisi Besaran UMK SURABAYA – Revisi usulan UMK Surabaya menjadi sebesar Rp2.863.000,- tidak digubris Gubernur Jawa Timur Soekarwo hingga siang ini. Soekarwo menyatakan hingga Rabu (20/11) siang belum sampai ke tangan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur.

"Hingga saat ini (Kemarin – red) usulan yang masuk dari Surabaya ya Rp2,2 juta.

Tidak ada lainnya," kata Soekarwo, usai memimpin rapat internal Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur bersama bupati/walikota seJawa Timur di lantai 8 Kantor Gubernur Jl. Pahlawan Surabaya, Rabu (20/11).

Meski pada akhirnya masuk, tapi usulan yang kemungkinan akan dibahas hanyalah usulan Rp2,2 juta, bukan usulan baru Rp2,863 juta. "Karena pembahasan yang menurut Pak Subhan (Hadi Subhan, ahli pengupahan sekaligus anggota Dewan Pengupahan Surabaya) prosesnya benar, antara Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), buruh ikut semua ya yang Rp2,2 juta," kata Soekarwo.

Sedangkan pembahasan usulan Surabaya yang mencapai Rp2.863.000 memang tidak diikuti oleh satupun dari perwakilan Apindo.

Kendati demikian Soekarwo berjanji UMK Surabaya akan dijaga sehingga menjadi UMK dengan nilai tertinggi di Jawa Timur. "Tadi pak Disnakernya (Disnaker Surabaya), memang minta sepatutnya satu rupiah-pun UMK Surabaya harus paling tinggi," ujarnya.

Sementara itu, UMK sendiri, kata dia, akan ditetapkan hari ini (21/11).

Penetapan akan dilakukan setelah pada hari ini Dewa Pengupahan mengundang beberapa akademisi dari

Soekarwo

Gubernur Jatim

Hingga saat ini usulan yang masuk dari Surabaya ya Rp 2,2 juta. Tidak ada lainnya,” Unair untuk menghitung secara pasti kebutuhan dan kepantasan pengupahan di Jawa Timur.

Seperti diketahui, Dewan Pengupahan Kota (DPK) Surabaya kemarin melakukan revisi usulan UMK kota Surabaya dari Rp2,2 juta menjadi Rp2.863.000. menurut Anggota dewan pengupahan kota Surabaya dari serikat pekerja, Andi Peci, perubahan tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur bernomor 560/22524/031/2013 tertanggal 6 dan 9 November 2013.

Sementara itu, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur memastikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak akan ada yang kurang dari Rp1.000.000.

Beberapa daerah yang UMKnya di bawah angka itu, pasti akan dikatrol sehingga mini-

mal adalah Rp1.000.000.

"Tadi sudah saya kumpulkan seluruh bupati/walikota, ada enam daerah yang di bawah satu juta," lanjut Soekarwo.

Menurut Soekarwo, enam daerah itu, rata-rata mengusulkan nilai UMK hanya Rp900.000 ribu. Dan angka ini, kata dia, dinilai tidak relevan untuk para buruh di Jawa Timur.

Terkait angka ini, kata dia, seluruh bupati/walikota juga sudah menyetujui adanya peningkatan angka.

"Semua sudah sepakat, besok (Hari ini – red) tinggal kita tetapkan," ujarnya.

Dengan kebijakan ini, Soekarwo memastikan untuk tahun ini tidak ada satupun daerah di Jawa Timur yang memiliki nilai UMK di bawah Rp1.000.000.(ddy) Sementara itu, sikap Soekarwo yang mengabaikan revisi UMK Surabaya ditanggapi dengan kecewa oleh masa yang mengepung pengunjuk rasa. Salah satu kelompok buruh, Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) mendesak agar Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya sesuai dengan hasil revisi.

GRB minta UMK Surabaya sebesar Rp. 2.863.000,tidak diubah lagi dan harus ditetapkan Gubernur, sesuai dengan kesepakatan perwakilan buruh dengan Walikota Surabaya.

Aksi itu dilakukan para buruh dengan menyampaikan orasi tuntutan dan menggelar spanduk di depan Gedung Negara Grahadi dengan menggunakan tiga lajur jalan di Jalan Gubernur Suryo.

Jika tuntutan para buruh tidak dipenuhi gubernur, maka para buruh mengancam akan melakukan mogok daerah (modar) mulai hari ini sampai besok.(ddy)

(20/11). Soekarwo menegaskan, beragam tuntutan buruh telah disampaikan dalam beberapa kesempatan, karenanya, dia merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dinegosiasikan dengan buruh.

Apalagi, terkait usulan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), buruh juga telah memiliki perwakilan mereka di Dewan Pengupahan. Karenanya, usulan mengenai UMK harusnya sudah selesai di internal Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Soekarwo juga minta buruh untuk tidak menginap di Grahadi. "Ndak boleh menginap, kan ndak boleh, aturan demonstrasi itu ndak boleh.

Itu urusan polisi nanti," kata dia.

Sementara itu, akibat ribuan massa buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur yang memasuki kawasan Surabaya, menyebabkan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan di Surabaya macet total.

Rombongan massa dari

Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Jawa Timur bahkan sempat mengelilingi dan berhenti di Bundaran Waru sebelum bergerak menuju Grahadi.

Ribuan massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) wilayah Sidoarjo dan Mojokerto menyusul di belakangnya. tidak hanya itu, massa yang bergerak dengan mengendarai puluhan bis dan ribuan motor tersebut, berjalan pelan-pelan bahkan tak jarang mereka berhenti

untuk berorasi sejenak. Hal tersebut menyebabkan kendaraan lainnya terpaksa harus mengikuti dari belakang, karena massa memenuhi badan jalan.

Kemacetan terjadi di beberapa titik, seperti Bundaran Waru, Jl. A Yani dan Raya Darmo. Sementara itu, puluhan anggota kepolisian tampak berjaga namun tidak bisa berbuat banyak melihat kondisi lalu lintas macet akibat dilalui ribuan massa demonstran. (ddy)

KASUS RI-AUSTRALIA

Dahlan Iskan Minta Mahasiswa Tak Khawatir SURABAYA Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta mahasiswa tidak mengkhawatirkan kelanjutan studi mereka akibat hubungan RI-Australia yang memanas terkait isu penyadapan.

"Lanjutkan saja studinya, karena pendidikan biasanya tidak terpengaruh," katanya dalam tasyakuran alih status IAIN Sunan Ampel menjadi UIN Sunan Ampel di Masjid UIN Sunan Ampel Surabaya, Rabu (20/11).

Dalam tasyakuran yang dihadiri ratusan mahasiswa dan KH Agus Ali Masyhuri (Syuriah PWNU Jatim), ia menjelaskan hubungan antarnegara bisa saja kayak perang, tapi hubungan antarwarga bisa tetap jalan.

"Tiongkok dan Taiwan yang mau perang beneran saja, rakyatnya tetap menjalin hubungan dagang. Kadang,

Dahlan Iskan Menteri BUMN

rakyat senang negaranya tegang, tapi hubungan antarrakyat nggak ada masalah," ucapnya.

Kepada para mahasiswa, mantan Dirut PT PLN yang sempat mengenyam studi di Fakultas Tarbiyah IAIN Su-

nan Ampel di Samarinda itu menyarankan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya untuk tidak minder.

"Saya saja yang lulusan madrasah aliyah dan sempat kuliah di IAIN Sunan Ampel di Samarinda, tapi tidak selesai terbukti dipercaya jadi Dirut PLN dan sekarang jadi Menteri BUMN," ujarnya.

Selain tidak minder, Dahlan Iskan yang juga wartawan senior itu juga meminta mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya untuk bersikap "clean" dan "clear" bila dipercaya menjadi pemimpin.

"Jangan ketika aktivis suka demo menuntut pejabat untuk tidak korupsi, tapi setelah dipercaya menjadi pejabat justru sama saja. Jadilah, pemimpin yang clean dan clear," tandasnya.

Ia menjelaskan "clean" adalah bersih dalam konteks

jujur, tidak korupsi, dan antisuap, sedangkan "clear" adalah bersih dalam konteks tidak memanfaatkan jabatannya, meski caranya profesional.

"Kalau clean itu jelas bersih atau tidak korupsi, tapi kalau clear itu mirip subhat, jadi meskipun tidak korupsi tapi kalau ada keluarganya yang terlibat secara profesional pun dihindari," tuturnya.

Ketika ditanya mahasiswa tentang sikapnya ikut Konvensi Capres Partai Demokrat yang memiliki citra sebagai partai "tidak bersih", Dahlan menyatakan dirinya hanya mengikuti takdir yang berproses.

Dalam kesempatan itu, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof Dr H Abd A'la MAg mendaulat Dahlan Iskan untuk mau menjadi dosen tamu UIN Surabaya dalam mata kuliah kewirausahaan dan kemandirian. (ant/edy/dik)

PENGERJAAN GORONG-GORONG LAMBAT

Surabaya Berpotensi Banjir SURABAYA - Pengerjaan proyek saluran air di Kota Surabaya tidak berjalan sesuai rencana. Hingga saat ini masih banyak pengerjaan yang dianggap tidak sesuai dengan progres penyelesaian. Padahal musim hujan sudah tiba dan Surabaya dikenal sebagai salah satu kota rawan banjir.

Sekretaris Kota (Sekkota) Pemkot Surabaya Hendro Gunawan mengaku bahwa Pemkot Surabaya sudah melakukan monitoring dan memberikan deadline terhadap proyek saluran air yang belum selesai. “Kami tetap pantau pengerjaannya. Batas terakhir kami berikan sampai 31 Desember harus selesai,” jelasnya, Rabu (20/11).

Deadline hingga akhir ta-

hun tentu mengherankan, karena bulan pertengahan Desember curah hujan diperkirakan semakin tinggi. Surabaya dikhawatirkan terendam banjir.

Selain itu, Hendro Gunawan juga tidak memberikan sanksi apapun terhadap kontraktor pelaksana proyek yang dianggap gagal mengerjakan proyek goronggorong. Dirinya beralasan keterlambatan pengerjaan proyek saluran air karena beberapa sebab, seperti ada masalah pembebasan lahan, sosialisasi terhadap warga dan lainnya. “Sanksi terhadap kontraktor tidak bisa langsung diberikan karena kami lihat dulu apa penyebabnya,” katanya.

Hendro Gunawan

Sekretaris Kota Pemkot Surabaya Namun demikian, Hendro Gunawan menyatakan tidak memberi kelonggaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini proyek

yang belum selesai tidak ada perpanjangan waktu seperti tahun-tahun sebelumnya.

Semua proyek yang belum kelar harus dihentikan, tidak boleh dilanjut lagi. ”Kami sudah perintahkan pengerjaan proyek 24 jam. Jadi tidak hanya siang saja, malam juga sudah dilakukan. Namun itu juga melihat lokasinya karena berkaitan dengan lalu lintas jalan,” terang mantan Kepala Bappeko ini.

Sekedar diketahui, pengerjaan proyek saluran air untuk mengantisipasi musim hujan ternyata banyak yang belum terselesaikan. Bahkan, pengerjaan box culvert di wilayah Dharmahusada dan Jl Raya Gubeng baru dikerjakan.(ddy)

6

PROBOLINGGO

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO.0244| TAHUN II

BPBD Segera Memetakan Daerah Rawan Bencana Dianggap Data 2007 Sudah Tidak Sesuai Lagi PROBOLINGGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo dalam waktu dekat akan segera memetakan daerah rawan bencana. Karena data untuk daerah tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Menurut Kepala BPBD Kabupaten Probolingo,Dwi Joko Nurjayadi, daerah rawan bencana datanya masih menggunakan pemetaan tahun 2007 silam. Sehingga kondisinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. ”Karena daerah yangkerap kali banjir. Daerah tersebut masih belum terdata di

tahuntersebut. Sehingga ini perlu untuk segera dilakukan,” katanya kepada wartawan, Rabu (20/11).

Daerah yang rawan akan timbulnya bencana pihak BPBD, kata Dwi Joko, sudah melakukan pemasangan reklame yang bertuliskan daerah ini rawan bencana. dan akan menyiapakan per-

alatan yang dibutuhkan oleh SKPD, agar penanggulangan bencana ketika terjadi cepat teratasi.“Upaya itu berupa pemasangan posko, jika musim hujan nanti sudah mecapai puncaknya,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya saat ini sedang mengajukan ketetapan Bupati untuk tanggap darurat bencana.

Sehingga ketika ketetapan itu dikeluarkan, setidaknya di daerah yang rawan bencana tersebut dapat memudahkan akses dalam penanggulangan bencana.”Ketetapan itu, saat ini masih dalam proses. Dalam waktu dekat ketetapan itu sudah bisa diterimanya,” tandas pria alumni STPDN itu.

Kalau terjadi bencana di

Kalau terjadi bencana di daerah tersebut, lanjut dia, setidaknya instansi yang ada di wilayahnya bisa mempernudah akses dalam penanganan bencana, dan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

PERTANIAN

Produksi Tembakau Turun

PROBOLINGGO - Kalangan petani tembakau di Kabupaten Probolinggo sejak beberapa pekan terakhir ini menjerit. Pasalnya, produksi tembakau kini mengalami penurunan drastis. Salah satu yang menjadi faktor turunnya produksi itu karena cuaca musim penghujan.

Bahkan, akibat air hujan itu

daun tembakau bisa membusuk.

“Air hujan itu sangat berpengaruh terhadap kualitas daun tembakau,” ujar seorang petani tembakau, Sugeng asal warga Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Rabu (20/11).

Menurut dia, sejak musim

penghujan, petani tidak bisa menjemur rajangan daun tembakau. Karena hampir setiap hari cuaca hujan turun. “Mau menjemur rajangan bagaimana kalau setiap hari selalu hujan,” terang dia.

Berdasarkan cacatan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo, jika kondisi cuaca normal produksi

daerah tersebut, lanjut dia, setidaknya instansi yang ada di wilayahnya bisa mempernudah akses dalam penanganan bencana, dan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

Bahkan ia mengaharapakna agar pemetaan daerah rawan bencana dapat membantu para relawan dari berbagai oraganisasi.

Sehingga proses penanganan bencana lebih mudah dan cepat dalam mengantisipasinya. “Dengan Pemetaan daerah Rawan bencana organisasi yang berupa relawan dan instansi bisa mempermudah dalam penanganannya,” pungkas Dwi Joko.(fud)

PENGAMEN JALANAN

tembakau milik petani bisa mencapai 1,3 ton setiap hektarnya. Namun angka produksi itu bisa turun jika sudah musim penghujan seperti tahun ini.

Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan setempat, Mahbub Junaidi tidak menampik produksi tembakau di Kabupaten Probolinggo kini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca yang kini sudah memasuki musim penghujan.

Menurut dia, jika kondisi cuaca normal, petani bisa memanen berkali-kali. Antara 4 sampai 5 kali panen.

Tetapi jika sudah musim hujan, maka itu akan berpengaruh terhadap laju produksi.

“Hujan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas daun tembakau,” katanya kepada wartawan.

Untuk menjaga kualitas tembakau, pihaknya menghimbau agar kalangan petani tembakau tidak pesimis dengan pengaruh cuaca. Ia menyarankan, agar tenaman itu bisa bertahan terhadap cuaca, petani disarankan menggunakan pupuk Jet K. Sementara itu, akibat faktor cuaca hujan itu, harga daun tembakau rajangan hanya Rp.32 ribu/ kg. “Kalau tembakau yang kualitas super bisa mencapai Rp.100 ribu/kg,” pungkasnya. (ugi).

Bocah Mengamen Akibat Keluarga yang Tak Harmonis

PROBOLINGGO – Umarudin (13) bocah kelas VI Sekolah Dasar Negeri Sokaan I Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, nekat menjadi pengamen jalanan antar desa kedesa.

Dia nekat menjadi pengamen jalanan lantaran kedua orang tuanya berantakan semenjak beberapa tahun yang lalu.

Pengakuan bocah yang berusia anak-anak ini, menjadi pengamen jalanan karena tidak pernah di kasi uang jajan oleh ibu atau bapaknya.

Tentunya, hal itu menjadi pemicunya untuk mencari nafkah setiap harinya.

Sejak tahun 2012 hingga 2013, Umar menekuni pekerja’an itu, bukan sendirian. Namun bersama dengan rekannya yang berasal dari desa itu juga. “Kalau status saya sekarang ini, masih seorang pelajar pak,”sebutnya pada saat di jumpai di alunalun Kota Kraksaan Rabu (20/11)

Ia mengaku, kalau sekolah hanya pas waktu hari Senin saja, untuk hari-hari berikutnya bolos sekolah dengan alasan mengamen. Penghasilan yang di dapat olehnya dan rekannya dalam satu hari mencapai Rp. 100 ribu.

“Itupun masih, di bagi dua dengan teman saya dan juga di potong makan, serta bensin. Jadi bersihnya, kita menerima Rp.35 ribu rupiah pak,”terang Umarudin.

Bocah yang mengaku tidak mempunyai adik kandung ini menambahkan, kalau berangkat ngamen sekitar pukul 06.30 WIB, dan pulang pada pukul 18.00 WIB. “Ibu saya tidak marah pak, karena saya juga membantu beban ekonomi ibu yang sudah di tinggal oleh bapak,” ucapnya.

Karena seringnya Umarudin jarang masuk sekolah, akhirnya tercium oleh Kepala Sekolah SDN Sokaan I Kecamatan Krejengan Kabupat-

en Probolinggo, Basuki Hadi Sucipto. Anak didiknya yang setiap harinya berprofesi pengamen jalanan. Kemudian dijadikan anak angkat, dan nyantri di Ponpes Nurul Da’wah desa setempat.

Menurut Basuki panggilan akrabnya, dia sebenarnya sudah lama mendengar kabar kalau salah satu muridnya tersebut menjadi seorang pengamen jalanan dan tidak pernah masuk sekolah.

“Lalu saya kerumah Umar, meminta kepada ibunya untuk di memondokan dia.

Untuk biaya saya yang menanggung,”tandasnya.

Setelah mendapat persetujuan dari orang tuanya, lantas Basuki menginginkan masa depan umar cerah dan tidak menjadi pengamen terus menerus.”Hati dan pikiran saya merasa terbuka untuk memondokan Umar ini. Biar tidak menjadi Pengamen Jalanan terus,”pungkasnya. (fud)

AIR BERSIH

Cakupan Pelayanan Air Bersih Meningkat PROBOLINGGO – Dalam rangka mewujudkan Millennium Development Goals (MDGs) Pemerintah Kota Probolinggo, terus berkomitmen menyediakan air bersih untuk mensejahterakan masyarakat.

“Cakupan penggunaan air bersih di Kota Probolinggo pada tahun 2010 sebesar 80,62%.

Sedangkan pada tahun 2011cakupan penggunaan air bersih sebanyak 43.227KK (82,6%) keluarga dengan rincian penggunaan air ledeng sebanyak 14.897 KK (28,1%), air pompa sebanyak 25.396 KK (48%) dan penggunaan air sumur sebanyak 2.934 KK (5,5%),”ujar Direktur PDAM Kota Probolinggo, H.lukman Tjahyono, kepada wartawan, Rabu (20/11).

Lukman Tjahyono, mengungkapkan dalam

tahun 2012 jumlah cakupan penggunaan air bersih di Kota Probolinggo meningkat menjadi 43.634 KK atau 83,5 persen. Hal ini karena adanya pemasangan pipa air baru pada pengguna PDAM dan pembangunan sarana air bersih oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo dalam rangka peningkatan akses air bersih kepada masyarakat.

Menurutnya, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan pemeriksaan secara rutin pada setiap tahunnya terhadap kualitas maupun kuantitas air bersih/ minum yang diperiksa oleh Dinas Kesehatan maupun PDAM Kota Probolinggo.

“Masyarakat sudah mulai peduli terhadap mutu kualitas air bersih yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari – hari,”tandas Lukman Tjahyono.

Tak hanya itu, kata Lukman Tjahyono, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Surabaya, lanjut Lukman Tjahyono, kualitas air bersih PDAM di Kota Probolinggo sudah memenuhi batas syarat air bersih sehingga layak digunakan sebagai sumber air minum.

“Kegiatan yang dilakukan berupa pemeriksaan air yang dikonsumsi ke laboratorium dimana pada tahun 2010 jumlah sampel yang diambil dan diperiksa sebanyak19 sampel, dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 17 sampel (89,5%),”terangnya.

Ia menambahkan, tahun 2011terjadi peningkatan yang sangat tajam menjadi 17 sampel yang diperiksa dan100 persen memenuhi syarat. Sedangkan tahun 2012 ada kenaikan pemeriksaan sampel menjadi 35 sampel dengan 100 persen memenuhi syarat.

“Masyarakat mulai mengerti manfaat kualitas air yang bersih dan sehat sehingga pemeriksaan air bersih oleh masyarakat menjadi suatu kebutuhan walaupun masih belum optimal jumlahnya,” ucap Lukman Tjahyono.

Secara terpisah, Kabid Sosbud Bappeda Kota Probolinggo, M.Sonhadji,

mengungkapkan, untuk mendukung komitmen menyediakan air bersih, pihaknya telah melakukan langkah melalui program pemeliharaan mata air itu secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran setiap tahun, hingga berhasil mempertahankan sumber mata air diwilayah Kota Probolinggo.

Setiap tahun ada puluhan mata air yang menjadi sasaran program pemeliharaan agar ratusan sumber mata air di wilayah Kota Probolinggo terhindar dari ancaman kepunahan akibat kerusakan DAS. “Upaya nyata yang dilakukan dalam program pemeliharaan sumber-sumber air itu antara lain penanaman pohon yang juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat di sekitarnya,” tuturnya.

Sesuai data dari Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, tahun 2010 terdapat 7 orang yang memeriksakan air, sedangkan pada tahun 2011 terdapat 10 orang yang telah memeriksakan kualitas airnya ke laboratorium.

Pada tahun 2012 DAN 2013 masyarakat sudah mulai aktif untuk melakukan pemeriksaan air walaupun sebagian besar berasal dari pengusaha air minum isi ulang (DAM) dan masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat dari jumlah orang yang memeriksakan airnya ke laboratorium sebanyak 36 orang. (hud).

PATUH : Umar Saat Mencium Tangan Basuki Hadi Sucipto selaku Kepala sekolahnya

PENYADAPAN

Pejabat Pemkot Bersikap Tenang PROBOLINGGO - Kasus penyadapan telepon pejabat di pusat yang kini menjadi perbincangan hangat di sejumlah media, tidak membuat pejabat di lingkungan Pemkot Probolinggo gentar. Bahkan, kalangan pejabat di birokrasi itu terlihat “adem ayem”.

“Kalau kita yang mau disadap apanya,” ujar salah seorang pejabat di Pemkot Probolinggo yang enggan disebutkan namanya di koran kepada wartawan, Rabu (20/11).

Menurut dia, kasus penyadapan itu tidak perlu ditakuti. Apalagi pejabat itu tidak berbuat neko-neko. “Itu tidak perlu ditakuti sepanjang kinerja kita baik selama ini,” tandasnya.

Seorang pejabat bisa “ketakutan” dengan terbongkarnya kasus penyadapan itu, ketika ia merasa berbuat salah. Tetapi, jika memang pejabat itu bekerja sesuai dengan prosedur, ia tidak akan gentar meskipun telpon selulernya mau disadap. “Saya kira tidak perlu risih-lah.

Yang penting kita bekerja dengan benar,” terang dia.

Kabag Hukum Pemkot Probolinggo, Agus Hartadi saat dimintai komentarnya juga mengatakan serupa. Ia tidak terpengaruh

dengan kasus terbongkarnya kasus penyadapan tersebut. “Nggak-lah. Seperti saya yang mau disadap apanya,” katanya berseloroh.

Menurut dia, penyadapan itu tidak akan mungkin dilakukan kepada pejabat rendah seperti dirinya. “Saya ini kan hanya staf biasa. Buat apa takut,” ucapnya lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo, H. Sulaiman saat dimintai komentarnya soal kasus maraknya penyadapan itu tidak banyak memberikan komentar. Namun, kendati belakangan marak dengan kasus penyadapan itu, dirinya mengaku tidak risih.

“Ya, biasa-biasa saja,” tandas Politisi asal PDIP ini.

Bahkan, politisi dari PDIP itu mengaku tidak punya beban, meskipun ia melakukan komunikasi lewat telpon selulernya. Kerena memang tidak perlu ada yang ditakuti walaupun kini sedang marak kasus penyadapan.

Menurut dia, penyadapan terhadap telpon seluler milik pejabat itu bisa saja di lakukan.

Bahkan, bisa juga terhadap pejabat di pemkot Probolinggo. “Itu bisa saja itu terjadi. Tapi itu kan tidak ada yang tahu,” pungkas Sulaiman. (ugi).

OPINI

Indonesia Mengentas Kebodohan

salam songkem

Merongrong Negara

N

egara saat ini benar-benar mengkhawatirkan.

Tidak hanya dicemarkan oleh berbagai kasus grativikasi, korupsi, prostitusi, dan kriminal lainnya.

Negara ini juga dirongrong dengan masalah penyadapan. Ada sejumlah pejabat tinggi negara yang disadap pembicaraannya oleh negara tetangga, Australia. Tidak hanya itu, kasus lain pun melilit hingga mengakibatkan kerugian negara. Saat ini diakibatkan oleh tidak baiknya pengelolaan BUMN. Kerugiaan negara yang ditimbulkan BUMN mencapai triliunan rupiah.

Pengelolaan BUMN yang tidak profesional diketahui dari adanya 28 kasus ketidakefektifan anggaran di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang nilainya Rp 44,75 triliun. Bahkan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) setelah menelaah hasil audit BPK semester I tahun 2013 di BUMN, ternyata ditemukan ada 510 kasus penyeimpangan keuangan negara. Dari 510 kasus itu terdapat 93 kasus yang menimbulkan kerugian negara, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan BUMN mencapai Rp 2,60 triliun.

Kiranya kasus-kasus tersebut tidak bisa dilepaskan dari kabar adanya upaya perampokan di BUMN. Dugaan perampokan secara dramatis tersebut diperkuat dengan upaya yang dilakukan oleh Forum Biro Hukum Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan judicial review pasal 2 huruf g dan 1 UU/17/2003 tentang Keuangan Negara, juga pasal 6 ayat 1, pasal 9 ayat 1 huruf b, pasal 10 ayat 1 dan 3 huruf b, dan pasal 11 huruf A UU/15/2006 tentang Badan Pengawas Keuangan. Sehingga apabila upaya legalisasi hukum ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi, maka rencana mereka akan mulus.

BUMN akan menjadi milik swasta dan tak terikat lagi dengan keuanga negara. Dengan demikian, jika upaya hukum ini dikabulkan, maka aset BUMN yang kini mencapai Rp 3500 triliun akan tidak terkontrol oleh negara, dan tak jelas kepemilikannya. BPK tak akan bisa lag mengaudit keuangan di BUMN. Kasus hukum yang terjadi di BUMN pun tak akan bisa lagi tersentuh oleh KPK, karena kerugiannya bukan lagi ditanggung negara. Cukup kuat untuk dijadikan indikator adanya perongrongan terhadap negara RI melalui BUMN yang kini berada di bawah naungan Dahlan Iskan.

BMUN ketika sudah terlepas dari keuangan negara, maka akan menjadi rebutan sejumlah partai politik.

Banyaknya partai politik dengan kepentingannya masing-masing tentu akan berebut dana dari BUMN tersebut untuk dijadikan biaya politik mereka. Hingga layak dikhawatirkan eksistensi BUMN tersebut di masa yang akan datang. Karena itulah, penyelamatan BUMN perlu dilakukan. Setida-tidaknya usulan judial review tersebut harus ditolak, selama negara bisa membawa BUMN itu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. (*)

Berangkat dari sebuah ungkapan sang Founding Father Muhammad Saw tentang pentingnya ilmu “barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, ataupun kebahagiaan keduanya maka harus dengan ilmu” (al-hadits). Kebahagiaan dalam konteks ini dapat diartikan secara luas.

Jika dipahami secara teks, perkataan tersebut tertuju pada setiap individu manusia.

Namun juga dapat dikontekskan pada bangsa saat ini.

B

angsa ini tidak akan bisa terlepas dari keterpurukan dan ketertinggalan jika masyarakatnya masih banyak yang belum merdeka dari buta aksara. Untuk menyelamatkannya adalah merupakan tanggung jawab bersama, baik para kaum akademisi dan wabil khusus pemerintah yang seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan fundamental tersebut.

Namun, lagi-lagi persoalan silih berganti dan tak kunjung menemui titik solusi. Anggaran pendidikan yang sudah digelontorkan ternyata masih belum mampu mengatasinya. Bukan karena tidak cukup akan tetapi anggaran tersebut tidak sampai kepada yang berhak, atau bahkan tidak diguanakan

P

artisipasi pemilih dalam pemilu 2014 mendatang kembali menjadi perbincangan. Sebab diperkirakan akan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan mereka terhadap parpol peserta pemilu, para caleg, dan lembaga terkait, seperti KPU dan Bawaslu. Apalagi selama ini, upaya menjinakkan lembaga pengawas pemilu dan juga lembaga penyelenggara pemilu seringkali terungkap.

Kasus pemilukada Jatim baru-baru ini cukup dijadikan buktinya, bahwa netralitas penyelenggara pemilu sudah mulai diragukan.

Tidak hanya itu, Bawaslu juga diterpa isu tak sedap.

Berawal dari pengakuan Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad yang dirinya pernah ditawari satu unit mobil mewah oleh seseorang yang mengaku utusan ketua partai politik tertentu. Kabar ini tidak hanya mengejutkan, tapi makin meyakinkan publik bahwa pemilu 2014 mendatang tidak akan lebih baik daripada pemilu sebelumnya, lengket dengan kecurangan. Tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan tingkat partisipasi pemilih.

Rakyat semakin menemukan kebenaran atas dugaannya bahwa penyelenggara pemilu, lembaga pengawas pemilu, juga parpol peserta pemilu, sudah tidak lagi memiliki independensi, karena telah tergadaikan oleh oknum-oknum di dalamnya. Meskipun tidak semuanya terlibat, namun tindakan oknum tersebut setidak-tidaknya akan berpengaruh pada kinerja penyelenggara pemilu maupun personil pengawas pemilu. Dugaan pada adanya upaya menjinakkan kedua lembaga terkait pemilu tersebut bisa jadi bukan sekedar ilusi. Karena kecurangan di era seperti sekarang sudah bisa dimainkan secara cantik dan rapi, bahkan lebih cantik dan lebih rapi daripada penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam kasus pemilu tampaknya juga masih diragukan pasca terbongkarnya kedok kebusukan Akil Mochtar selama memimpin Mahkamah Konstitusi. Meskipun kini MK sudah berada di tangan Hamdan Zoelva, pimpinan baru MK itu pun sepertinya masih belum bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap MK. Kepercayaan publik terhadap MK yang masih rendah ini juga akan sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dalam dalam pemilu nanti.

Adanya upaya pembentukan relawan pemilu di bawah komando KPU tampaknya juga tidak akan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Apalagi kwalitas dan kwantitas relawan tersebut masih kecil, diperkirakan tak akan dapat menggugah kejemuan publik pada pemilu setelah kepercayaan mereka selama bertahun-tahun selama ini dihancurkan oleh berbagai kecurangan yang terjadi. Itu bukan pesimisme, namun itu berpijak pada peristiwa faktual dalam penyelenggaraan pemilu di masa-masa sebelumnya, sehingga menjadi pendidikan politik yang membuat rakyat mengerti politik dan pemilu di Indonesia ini. (*)

untuk pendidikan secara maksimal dan justru masuk di kantong saku penjajah dan pemakan daging saudaranya sendiri. Sungguh tragis.

Memang secara angka, jumlah penderita buta aksara telah sedikit berkurang. Namun angka pengurangan tersebut tidak menunjukkan pengurangan secara signifikan, itu artinya upaya atau usaha untuk mengurangi ataupu menghilangkan penderita buta aksara dikalangan kita masih sangat rendah. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, angka buta aksara nasional pada 2011 sebesar 6,4 juta jiwa. Angka buta aksara tingkat provinsi paling besar di Jawa Timur dengan jumlah 1.582.293 jiwa dan masih bertahan hingga saat ini, hanya saja mengalami pengurangan namun tidak begitu signifikan. Ini menjadi PR semua pihak, akan tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu melahirkan kualitas manusia yang baik? sementara komitmen negara (pemerintah) untuk memberantas buta aksara masih sangat rendah.

Progam pemerintah dalam ranah pendidikan saat ini—dapat dikatakan—masih sebatas orasi dan ilustrasi. Jika mengacu pada APBN 2013, dapat dilihat masih banyak dari APBN dialokasikan untuk kepeluan belanja aparatur Negara. Sedangkan untuk kepentingan yang bersifat publik masih sangat minim, khususnya untuk mengatasi pemasalahan buta aksara. Padahal amanat UUD sudah jelas bahwa setiap warga indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan menyeluruh. Namun pada realitasnya angka buta aksara masih sangat tinggi, itu artinya amanat UUD belum terlaksana secara maksimal.

Meskipun anggaran pendidikan saat ini sudah cukup besar sebagai mana yang diamanatkan UUD 1945, itupun belum mampu mengurai permasalahan yang ada dalam pendidikan. Karena dana tersebut tidak seratus persen difokuskan untuk meningkat-

kan kwalitas anak didik indonesia yang bebas dari keterbelakangan pendidikan, akan tetapi justru masih banyak diporsikan pada pembangunan gedung dan peningkatan kesejahteraan pendidik atau pegawai—yang kualitas mendidiknya tidak kunjung meningkat sebagaimana meningkatnya kesejahteraan para pendidik.

Dengan keadaan yang kronis, bangsa inipun berpotensi mengalami kejumudan bahkan kehancuran intelektual di masa depan. Cita-cita banga untuk menjamin pendidikan warganya, meningkatkan kesejahteraan, dan kemakmuran hanya sebatas harapan. Kesejahteraan yang terwujud hanya sebatas di tingkat elit, tidak bagi warga pinggiran yang sesungguhnya memiliki hak yang sama. Yang kota makin sejahtera yang pinggir kian menderita.

Begitulah ungkapan yang tepat melihat kesenjangan yang ada.

Masyarakat yang berada dalam kubangan buta aksara pun akan selamanya berada dalam kebutaan masa depan. Bagaimana tidak, mentap aksara saja tak kuasa apalagi menatap masa depan yang lebih baik. Di zaman yang semakin modern ini, manusia semakin tidak dianggap jika tidak berilmu. Semuanya butuh ilmu, dan ilmu timbul dari aksra. Aksara dapat diperoleh dari pendidikan, yang saat ini semakin sulit dijangkau karena biaya yang mahal. Kemudian bagaimana dengan amanat UUD tentang hak pendidikan warga negaranya? Hanya sebatas tanda tanya yang tak kunjung jawabannya.

Pendidikan belum menyeluruh, untuk jenjang yang lebih tinggi hanya mampu dijangkau kalangan menengah ke atas. Akan menjadi indah tatkala kaum intelektual yang berwawasan tinggi mau untuk berabagi

ilmunya dengan saudara-saudara yang berada jauh dari pendidikan.

Namun sebaliknya, kepandaiannya bukan untuk mencerdaskan orang lain melainkan untuk membodohi dan menipunya. Seolah kesejahteraan pendidikan telah dimonopoli kaum elit dan semakin menyengsarakan kaum inferior.

Dalam ungkapannya Abraham Maslow, “penghargaan seseorang kepada orang lain akan mampu dilaksanakan ketika ia mampu menunjukkan siapa dirinya, bagaimana ia berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana ia bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang memang pantas untuk dihargai dan begitu seterusnya”.

Dengan masih banyaknya masyarakat indonesia yang terbelakang pendidikannya, maka penghargaan pun jauh untuknya. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indonesia berada pada peringkat yang tidak lebih baik dari Palestina dan Sri Lanka. Rendahnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kwalitas pelayanan pendidikan yang lebih baik menjadikan masyarakatnya menjadi sampah dinegeri sendiri.

Apapun alasannya, pemerintah harus segara mengambil langkah progesif untuk menghapuskan keterbelakangan pendidikan dan mewujudkan bangsa yang bebas dari buta aksara menuju cahaya masa depan yang cerah. Hari Aksara Internasional (HAI) ke-48 yang jatuh pada 8 September 2013 lalu jangan sebatas menjadi acara ceremony tanpa realisasi. Namun harus menjadi refleksi tranformatif untuk menumpas buta aksara—yang mampu mengancam peradaban bangsa. Dengan peringatan HAI, bangsa ini berharap buta aksara akan segera sirna dan tercipta pribadi-pribadi yang bermanfaan bagi dirinya dan bangsanya. Wallaahu a’lam bi al-shawab.= *) Aktif di Lembaga Studi Agama dan Nasionalisme (LeSAN) IAIN Walisongo, Presiden Monash Institute Semarang.

Membangun Madura yang Berkepribadian

Partisipasi Pemilih

A

7

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO. 0244 | TAHUN II

Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya.

Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia secara politis dapat dimaknai sebagai upaya pemersatuan melalui proses kekuasaan dan ditentukan oleh perjuangan yang sangat panjang dan berdarah-darah, yang perlu diapresiasi, dijaga sekaligus jangan sampai ternoda.

S

edangkan bangsa yang berdaulat merupakan hasil dari proses integrasi tubuh etnik yang ada di Indonesia. Integrasi tubuh etnik yang dimaksud adalah hasil dan upaya yang dilakukan oleh bapak founding father di dalam menyatukan bangsa Indonesia. Proses integrasi tubuh dilalui dengan berbagai interaksi—sosial, interaksi—komunikasi, interaksi—simbolik yang inten antar etnis yang satu dengan etnis lainnya, sehingga bangsa ini bersatu untuk dapat keluar dari tekanan kaum kolonial.

Indonesia merupakan bangsa dengan multietnis dan multikultural yang di dalamnya ada tradisi, seni, bahasa (sastra), arsitektur sebagai jalinan integral di dalam membangun bangsa yang berkepribadian, bangsa yang mandiri dan bangsa yang tidak terjebak pada dikotomi sosial, dikotomi berdasarkan etnisitas, sehingga menghasilkan diktum yang cukup rel-

evan dengan kondisi bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Dewasa ini, Negara dan penguasa hadir dengan drama yang naif dan tragis, parodi-parodi yang dibangun lewat politik pencitraan menjadi medan peperangan lewat mesin citra, dan kemudian menjarah hak-hak rakyat, sikap dan karakter yang jauh dari nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan ditandai oleh korupsi sampai tingkat kelurahan. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai pemberitaan para pejabat negara yang terlibat korupsi (yang sangat mencengangkan dan membuat kita tertegun dengan tertangkapnya hakim Mahkamah Konstitusi).

Maka, ketika Negara dijadikan alat untuk mengekploitasi masyarakat dengan mesin-mesin kejahatan yang dibangun dalam berbagai konsepsi, persepsi sekaligus tindakan, sehingga Negara (kekuasaan) menciptakan mesin citra melalui berbagai sudut pandang, semacam membangun interrelasi—simbolik sampai tingkat kelurahan, sehingga yang lahir ke permukaan sebentuk rekayasa-rekayasa politis (kebijakan), dengan kamuflase—simbolik, yakni kuasa— citra yang mendedahkan realitas sakit dalam alam bawah sadar. Masyarakat digiring untuk meyakini bahwa rekayasa medan citra adalah bagian dari kebenaran untuk berbuat jahat. Selain itu, acapkali penguasa hadir bukan atas nama rakyat, melainkan sebagai representasi dari egopolitik yang mengetengahkan drama-drama sosial, hasrat berkembang biak menjadi realitas sarkas dan barbar, mencakar dan mencengkram menjadi penanda dari arogansi dan birahi politik para penguasa lalim.

Pada dasarnya, Negara dan realitas sosial (bangsa) merupakan suatu konstruksi yang melibatkan beraneka ragam unsur pembangun di dalamnya; manusia, hukum, aturan-aturan, ideologi, budaya, estetika, agama dan sebagainya, karena di sana akan tercipta sebuah elemen dasar di dalam membangun komunikasi dan menge-

tahui realitas ‘kebenaran’ yang ada dalam suatu masyarakat atau pola dan gerakan seseorang di dalam memahami dan meyakini bahwa hidup adalah berbagi, hidup adalah memberi, hidup adalah keyakinan untuk melaksanakan tugas ke-nabi-an.

Etos Kerja dan Migrasi Tubuh Madura sebagai bagian yang utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah pulau diujung timur dengan berbagai macam kekayaan dan kekhasan budayanya, menjadi elemen penting dari Negara yang bernama Indonesia.

Menurut sensus penduduk nasional 2010, Madura merupakan etnis terbesar ketiga dengan komposisi etnis: Jawa, 54 juta jiwa; Sunda+Banten 45 juta jiwa, Madura 17 juta jiwa, Betawi (Melayu Jakarta) 7,5 juta jiwa, dan pendatang lainnya 12,5 juta jiwa (Tionghoa, Bugis, Batak, Minang, Melayu, Ambon, Arab, Banjar dll). (ismalistaufik.blogspot.com/2012/01/kelompok-etnis-di-indonesia.html).

Penduduk Madura tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, hal ini menandakan bahwa manusia madura memiliki etos kerja yang cukup tinggi seperti termaktub dalam adagium “Mun atani atana’”. Peribahasa tersebut merupakan energi yang luar biasa bagi manusia madura untuk melakukan bekerja sekuat mungkin, sampai raga terhempas ditegal dan ladang atau diperantauan. Hal tersebut juga sebagai bentuk tanggungjawab manusia madura pada keluarga yang lahir dari keluhuran dan keikhlasan budi di dalam tubuh manusia madura.

Etos kerja dalam diri manusia madura juga termaktub dalam peribahasa “song-osong lombung”, peribahasa “song-osong lombung”, yang memiliki relasi ideologis dengan semangat gotong-royong di dalam tubuh manusia Madura. Jadi, manusia Madura secara ideologis nilai-nilai tradisi yang terkandung di dalamnya memiliki relasi ideologis dengan bangsa dan negara, yakni hidup dengan semangat untuk membantu orang lain, rasa sosial yang

sangat tinggi dan solidaritas persaudaraan yang cukup kuat mengakar dalam tubuh, pikiran, jiwa dan hati orang Madura. Hal ini dapat diartikan bahwa manusia Madura melakukan migrasi tubuh ideologis dengan tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai tradisi dan budaya Madura, dengan mengesampingkan rasa chauvinis terhadap etnis. Etnisitas menjadi penting keberadaannya di saat orang Madura berada di perantauan, yakni dengan soliditas keluarga (bahwa orang Madura meski tidak saudara kandung, tapi saat di perantauan mereka lebih dari saudara).

Manusia Madura, etos kerja dan migrasi tubuh merupakan serangkaian esensi karakter manusia Madura yang tumbuh dan berkembang dalam nilai, baik dalam bahasa, seni, arsitektur, agama dan sastra. Hal tersebut ada dalam nilai-nilai budaya manusia Madura, yang lahir tumbuh dan berkembang semenjak manusia Madura dilahirkan. Karakter tersebut melekat dalam jiwa manusia Madura, yang dibawa kemana saja mereka pergi.

Di sini, terjadi internalisasi nilai di dalam proses sekaligus tindakan, sebagai cerminan bahwa manusia Madura memiliki kepribadian, karakteristik yang unik dan tumbuh di dalam dirinya. Manusia Madura keras pada hakikatnya adalah hadir untuk mempertahankan harga diri sebagai manusia, tentunya hal tersebut hadir karena ada sebab seperti adagium peribahasa “mon kerras pa’akerres”. Artinya manusia Madura memiliki integritas kepribadian yang ditopang oleh kekuatan, kemampuan yang ada dalam dirinya. Kalau dia jadi penguasa maka dia akan menjadi penguasa yang jujur, adil dan rasa sosialnya akan tinggi.

Integritas kepribadian yang jujur apa adanya, tanpa menyembunyikan sesuatu adalah bagian dari cara manusia Madura untuk hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semoga!= *) Budayawan dan Dosen di STKIP PGRI Sumenep.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO. 0244 | TAHUN II

PORTUGAL

PRANCIS

KAMIS 21 NOVEMBER 2013

KROASIA

YUNANI

Akhirnya Lolos ke Brasil SOLNA - Empat tiket sisa Piala Dunia 2014 dari Zona Eropa akhirnya menjadi miliki Portugal, Prancis, Kroasia, dan Yunani, setelah keempat tim itu memastikan kemenangan atas lawanlawannya pada leg kedua play off kualifikasi PIala Dunia 2014 Zona Eropa, pada Rabu (20/11) dini hari WIB. Sementara dari Zona Afrika, dua tiket terakhir diraih oleh Ghana dan Aljasair.

Portugal memastikan satu tempat ke Piala Dunia 2014 usai menekuk tuan rumah Swedia 3-2 dalam pertandingan leg kedua babak playoff di Friends Arena.

Ronaldo tampil gemilang dengan melesakan sdhat-trick pada menit 50, 77, dan 79. Sementara, Swedia melesakan dua gol melalui Zlatan Ibrahimovic di menit 68 dan 72.

Dengan kemenangan 1-0 di leg pertama, “Seleccao Das Quinas” lolos ke Brasil dengan keung-

gulan agregat 4-2 sekaligus mencapai Piala Dunia keempat mereka secara beruntun sejak 2002.

Bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Portugal unggul lebih dulu lima menit selepas jeda lewat Ronaldo. Mendapat umpan dari Moutinho, bomber Real Madrid lalu berlari sendirian dari tengah lapangan dan melepaskan tembakan kaki kiri menyilang ke tiang jauh. Portugal sementara memimpin agregat 2-0 Swedia menyamakan kedudukan di menit 68 setelah bola sepak pojok disundul Ibra yang memenangi duel dengan Alves dan bersarang di gawang Patricio. Tuan rumah masih tertinggal agregat 1-2. Bomber Paris Saint-Germain itu kembali membuat publik tuan rumah beranjak dari kursinya ketika free-kick di depan kotak penalti pada menit 72 menjebol jala Patricio. Swedia memimpin 2-1

tapi masih kalah agregat gol tandang 2-2 dari tim tamu.

Namun, Ronaldo berhasil menyeimbangkan kedudukan di menit 77. Diawali serangan balik cepat, Almeida mengirimkan bola ke daerah kosong di mana Ronaldo berlari mengejar bola dan mendapatkannya, sebelum melepaskan sepakan ke tiang jauh g a w a n g Isaksson.

A k a n tetapi, Hanya selang dua menit, Ronaldo sukses melesakan gol ketiganya di laga ini sekaligus membawa Portugal kembali memimpin 3-2. Umpan Moutinho kembali memanjakan Ronaldo yang kemudian melewati Isaksson serta dua pemain lawan sebelum mengirimkan bola ke gawang.

Di laga lain, Prancis mampu

Hat-trick Ronaldo Benamkan Swedia SOLNA - Pelatih Portugal Paulo Bento memuji para pemainnya yang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memastikan satu tiket ke Piala Dunia Brasil tahun depan. Portugal lolos ke Brasil setelah unggul agregat 4-2 atas Swedia. Hat-trick Ronaldo membenamkan mimpi Swedia berlaga dipentas olah raga paling bergengsi didunia.

Pada laga leg kedua play off kualifikasi Piala Dunia di Friends Arena, Solna, Rabu (20/11) dini hari WIB, Portugal menang 3-2. Tiga gol Seleccao Eropa itu diborong Cristiano Ronaldo. Sedangkan leg pertama akhir pekan lalu di Lisbon, Ronaldo dan kawan-kawan juga unggul 1-0 juga berkat gol sundulan Ronaldo.

Paulo Bento menilai, kesuskesan mereka tidak kecolongan gol pada leg pertama melawan Swedia di Lisbon

akhir pekan lalu adalah kunci keberhasilan mereka lolos ke Brasil.

Dengan memetik kemenangan 1-0 pada leg pertama plus kemenangan 3-2 di kandang Swedia pada dini hari tadi, Portugal lolos ke Brasil dengan sangat meyakinkan karena unggul agrebat 4-2.

“Kualifikasi ini cukup adil dan kami menikmati suasana ini. Saya harus menyampaikan ucapan selamat kepada semua pemain baik yang bermain maupun mereka yang duduk di bangku cadangan karena kami akhirnya bisa ambil bagian di putaran final Piala Dunia. Tidak kemasukan gol pada leg pertama adalah bagian dari strategi besar kami,” kata Bento.

Dia melanjutkan, “Pada laga malam ini, pada babak pertama kami tidak bermain seperti yang kami harapkan, meskipun kami masih mendominasi permainan. Tetapi kami maklumi situasi ini karena para pemain berada dalam tekanan besar. Sejak 2000, Portugal selalu lolos ke putaran final dan generasi ini patut diberi selamat.”

Menurutnya, pada pertandingan dini hari tadi tersebut, para pemain Portugal lebih baik dari Swedia. “Kami menunjukkan bahwa kami bermain lebih baik ketika kami berada dalam tekanan daripada laga sebelumnya. Meski hanya menang 1-0 pada leg pertama, kami tidak persoalkan dan kami masih mendominasi di babak pertama malam ini.

Tetapi pada 30 menit pertama,

9.7 89% 67% 45 3 1 12 3

kami tidak bisa bermain dengan baik. Setelah mencetak gol, Swedia mendapat dua tendangan bebas, tetapi kami bisa mengatasinya dan pada akhirnya kami layak memetik kemangan,” kata Bento.

Secara khusus Bento memuji Cristiano Ronaldo yang mencetak tiga gol pada laga tersebut. “Apa yang bisa dikatakan tentang seorang pemain yang membuat hattrick dalam pertandingan seperti ini? Dia seorang pemain yang memberi efek sangat kuat pada hasil akhir pertandingan,” tutupnya.

Begitu juga pelatih Prancis Didier Deschampos. Mantan kapten tim Ayam Jantan saat merebut gelar juara dunia pada 1998 itu mengaku tidak pernah memiliki keraguan bahwa timnya bisa mengatasi Ukraina untuk lolos ke putaran final Piala Dunia di Brasil tahun depan. Prancis berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol tanpa balas pada leg kedua di Stade de France pada Rabu (20/11) dini hari WIB. Pada leg pertama di Ukraina akhir pekan lalu, “Les Bleus” disikat dua gol tanpa balas oleh Ukraina.

Deschamp sempat dikritik karena hasil pada leg pertama tersebut. Tetapi, setelah memastikan tike ke Brasil, Deschamps memuji para pemainnya.

“Empat hari lalu kami berada dalam posisi yang buruk, tetapi malam ini para pemain sangat fantastis. Saya tidak pernah meragukan kemampuan mereka dan kualifikasi ini sangat penting untuk sepakbola Prancis. Sekarang kami berada di putaran final dan kami bisa melakukan hal-hal besar pada final nanti,” tutup mantan kapten Timnas Prancis saat menjuarai Piala Dunia 1998 itu. (Sky Sports/aji)

MAN OF THE MATCH CRISTIANO RONALDO Akurasi Umpan Menang Duel Atas Sentuhan dengan Bola Melakukan Dribel Melakukan Pelanggaran Total Tembakan Jumlah Gol

membalikan ketertinggalan 0-2 di leg pertama dengan mengemas kemenangan 3-0 saat gantian menjamu Ukraina di Stade de France.

Tampil menekan sejak awal laga, “Les Bleus” akhirnya unggul ketika pertandingan memasuki menit ke-22 lewat Mamadou Sakho. Berawal dari sebuah tendangan bebas, bola masih bisa dihalau oleh pertahanan Ukraina. Namun, bola muntah langsung disambar oleh Franck Ribery yang masih dihalau oleh Pyatov. Bola yang ditepis Pyatov tidak bergulir jauh dan Sakho yang berdiri tidak jauh dari bola itu langsung menyambarnya.

Unggul satu gol, Prancis kian trengginas. Pada menit ke-34, Karim Benzema menggandakan keunggulan tuan rumah setelah menyambar tendangan Yohan Cabaye yang sempat terbentur. Tendangan Benzema dari jarak dekat itu tidak mampu dihalau Pyatov.

Pada babak kedua, Ukraina harus bermain dengan 10 orang setelah Yevhen Khacheridi mendapatkan akumulasi kartu kuning pada menit ke-47 akibat melakukan pelanggaran terhadap Ribery.

Prancis kemudian memperbesar keunggulan mereka menjadi 3-0 lewat gol kedua Sakho di menit ke-73. Gol bermula dari umpan silang Mathieu Debuchy dari sisi kanan yang salah diantisipasi oleh Gusev. Alih-alih membuang, bola malah mengenai kaki Sakho yang berada di belakangnya.

Yunani juga memastikan satu tiket ke Piala Dunia 2014 setelah bermain imbang 1-1 dengan Rumania. Hasil ini membuat Yunani unggul secara agregat 4-2. Bermain di Arena Nationala, Bukares, Yunani mampu unggul lebih dulu lewat gol Konstantinos Mitroglou pada menit ke-23. Rumania lantas membalas lewat gol bunuh diri

dari Vasilis Torosidis pada menit ke-55. Dengan ini, maka Yunani pun lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya pada 1994 dan 2010.

Satu jatah lainnya disegel Kroasia yang menang 2-0 atas tamunya Islandia. Bermain imbang 0-0 di leg pertama, Kroasia tampil gemilang di kandangnya sendiri, Maksimir Stadium. Gol pembuka keunggulan tuan rumah dibuat Mario Mandzukic pada menit 27, namun dia kemudian diusir wasit setelah dapat kartu merah langsung di menit 38. Kroasia masih bisa menambah satu gol lagi melalui Darijo Srna di menit 47.

Setelah terpisah dari Yugoslavia, ini menjadi partisipasi keempat Kroasia di Piala Dunia setelah sebelumnya tampil di edisi 1998, 2002 dan 2006. Prestasi terbaik Kroasia adalah posisi tiga di tahun 1998. (espn/goal.com/aji)

Juara Dunia Tumbang di Tangan Afrika Selatan

Kiper Spanyol Iker Casillas melakukan penyelamatan pada laga persahabatan antara Afrika Selatan vs Spanyol di Stadion Soccer City (19/11). Di luar dugaan, Spanyol takluk dari tim tuan rumah dengan skor tipis 0-1.

JOHANNESBURG - Spanyol diluar dugaan harus menyerah 0-1 dari tuan rumah Afrika Selatan (Afsel) dalam laga persahabatan di Soccer City Stadium, Selasa (19/11) waktu setempat atau Rabu (20/11) dinihari WIB. Gol tunggal Afsel diciptakan Bernard Parker di menit 58.

Berlaga dihadapan pendukung sendiri, “Bafana Bafana” mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Di menit 17, Afsel dapat peluang pertama lewat Manyisa yang melepaskan tembakan keras tetapi usahanya belum membuahkan hasil setelah bola hanya membentur mistar gawang.

Di menit 45 Afsel mendapat peluang lagi ketika tembakan Parker hanya sedikit melebar dari bidang sasaran. Sementara Spanyol beberapa kali mendapat peluang di kotak penalti, tapi Fernando Llorente atau pun David Villa gagal menuntaskan menjadi gol sehingga babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0.

“La Furia Roja” coba ambil alih permainan di interval kedua. Di menit 54, Andres Iniesta meliukliuk melewati hadangan pemain lawan tapi bola sepakannya masih bisa ditepis Itumeleng Khune.

Terus ditekan, Afsel justru mampu mencuri gol lebih dulu di menit 56 lewat Parker. Diawali kerjasama satu dua di kotak pen-

alti Spanyol dengan Kamohelo Mokotjo, Parker berdiri bebas di tiang dekat dan menaklukkan Valdes dengan tendangan lobnya.

Nasib serupa dialami Inggris ketika menjamu Jerman di Wembley. Setelah dikandaskan Chile 0-2 pada pekan lalu, “The Three Lions” kembali menyerah 0-1 atas Jerman. Satu-satunya gol tim tamu dilesakan bek Arsenal Per Mertesacker pada menit ke-39.

Inggris sejatinya mengawali pertandingan dengan menyakinkan dan berhasil mendominasi permainan di menit-menit awal laga. Namun skuat besutan Roy Hodgson tidak mampu menciptakan peluang matang, apalagi sampai menjebol gawang Jerman yang dikawal kiper debutan Roman Weidenfeller.

Gawang tuan rumah malah terancam lebih dulu pada menit 38 saat tandukan Mertesacker meneruskan umpan tendangan sudut memaksa Joe Hart melakukan penyelamatan gemilang.

Namun, semenit kemudian, Joe Hart dibuat tidak berdaya oleh bek jangkung itu. Menyongsong umpan cungkil yang dilepaskan Toni Kroos, tandukan bertenaga Mertesacker mengarah ke pojok gawang tanpa mam-

FRIENDLY MATCH

pu dihalau Hart.

Dua menit sebelum turun minum Inggris nyaris menyamakan kedudukan. Tendangan Steven Gerrard dari jarak lebih dari 30 meter melenceng tipis dari sasaran.

Memasuki menit 50 gawang Inggris kembali nyaris kebobolan, tetapi Hart kembali tampil gemilang di bawang mistar gawangnya, dia menghalau upaya Marco Reus setelah dia dapat umpan dari Mario Goetze, yang lebih dulu memperdaya Cleverley.

Kemenangan di Wembley sekaligus memperpanjang catatan bagus Jerman jika berkunjung ke Inggris. Di sisi lain, pil pahit yang ditelan The Three Lions membuat mereka mengulang rekor buruk berusia 36 tahun.

Di laga tersebut, Jerman tampil tanpa sejumlah pemain inti seperti Mesut Oezil, Manuel Neuer, Sami Khedira, Mario Gomez, dan Miroslav Klose. Loew menurunkan pemain mudanya seperti Max Kruse, Sven Bender, Marcel Schmelzer, dan Marco Reus sebagai starter. “Saya bisa menatap Piala Dunia 2014 dengan cukup percaya diri. Sebagian besar pemain yang saya uji di sini bisa merasa bangga karena bisa mengatasi tekanan dari penonton yang luar biasa,” pungkas pelatih 53 tahun ini (sky sports/espn/aji)

Taneyan Lanjang KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO.0244 | TAHUN II

KAMIS

21 NOVEMBER 2013

1 9

PERDA TEMBAKAU

Mahasiswa Minta Revisi Dipercepat

AKSI. Pernyataan sikap sejumlah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sampang atas kriminalisasi terhadap dokter di Manado, Rabu (20/11). Berita Halaman 14

Berawal dari Hobi

B

erawal dari sebuah hobi, semua hal itu bisa disulap menjadi apapun, dan tak jarang hobi melahirkan keterampilan, bahkan hobi yang ditekuni dapat menjadi kekuatan luar biasa hingga bisa dikembangakan menjadi sumber penghasilan.

Musdalifah, perempuan kelahiran Sumenep, 05 Agustus 199 asal kepulauan Masalembu adalah salah satu dari sekian banyak perempuan yang menyulap hobinya itu menjadi maha karya. Iya, karya jurnalistik foto, maka tak heran ketika decak kagum dan ucapan selamat pun datang silih berganti dari para sahabatnya. Maka, pantas, di umurnya yang masih belia itu, ia telah membuat semua gadis belia di zamannya merasa iri.

Kini, hobi otak-otak kamera malah meneguhkan dirinya sebagai fotografer andal, bahkan ia dinobatkan sebagai juara 1 lomba fotografer yang di adakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumenep pada tanggal 18 November kemarin.

Baginya dulu, menjadi fotografer tidak mudah, butuh ketekunan dan latihan terus menerus, apalagi menjadi fotografer dalam persaingan di era revolusi reformasi adalah dunia terjal dan butuh konsistensi. Tetapi, perjuangan dirinya untuk bertahan dalam hiruk pikuk itu terbayar sudah, ia kian PD menatap hobi fotografinya ke depan ketika ia menjadi juara 1 fotogarfi se-Kabupaten Sumenep dalam lomba bertemakan minat baca Perpusa.

“Saya suka fotografi saat masih duduk di bangku sekolah, dan saya pun tak menyangka menjadi juara 1 lomba fotografi, padahal saya ikut lomba hanya ingin menyalurkan hobi saja. Ah, alhamdulillah, karya saya dihargai,” ucapnya disela-sela ia menulis puisi dan cerpen.

Kini, selain menekuni jurnalistik foto, perempuan yang akrab disapa Alifa itu juga sedang getol menulis puisi dan cerpen.

Karena selain suka dunia fotografi, ia juga punya cita-cita menjadi sastrawan seperti Pak D Zawawi, Rendra, Gus Mus dan yang lain.

(Sym)

Musdalifah Fotografer

riyan hariyanto/koran madura

Madura Berpotensi Dilanda Puting Beliung Kecepatan Angin di Atas 45 Kilometer Per Jam SAMPANG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda Surabaya memprediksi, untuk bulan November ini Pulau Madura masih berpotensi dilanda puting beliung.

Prakirawan BMKG Juanda Surabaya Ahmad Bisri mengatakan, potensi terjadinya puting beliung sendiri dipicu beberapa hal. Salah satunya adanya pergantian musim dari kemarau ke penghujan. Sebab, dalam masa transisi ini penguapan akan terjadi secara cepat sehingga membentuk awan pemicu terjadinya putaran angin.

"Adanya angin puting beliung itu pasti pergantian musim, sehingga masa transisi penguapan akan mudah menjadi putaran angin," ucapnya, Rabu (20/11) melalui saluran telepon kepada Koran Madura.

Selain berpotensi dilanda puting beliung, khususnya di Madura pada bulan November tahun ini juga akan diterpat angin kencang dengan kecepatan di atas 45 kilometer per jam.

"Prakiraan untuk potensi puting beliung di Madura di awal musim penghujan ini otomatis bulan November masih ada. Terlebih nanti dilihat di seputar kita, apabila terjadi penguapan yang sangat kuat yang mengakibatkan udara naik secara cepat potensi adanya angin kencang juga," jelasnya.

Bisri menambahkan, sementara untuk gelombang laut diperairan Madura sendiri akan mencapai ketinggian maksimum sampai 2 meter.

Hal tersebut karena dipicu kecepatan angin saat musim pancaroba. "Kalau gelombang laut ini pada beberapa perairan di Madura diperkirakan akan mencapai ketinggian maksimum 2 meter, tapi masih relatif normal untuk pelayaran," katanya.

Dirinya mengimbau kepada semua masyarakat di Madura agar selalu waspada dengan potensi terjadinya angin kencang maupun puting beliung, agar tidak sampai menimbulkan korban jiwa. "Terpenting masyarakat Madura, khususnya di Sampang selalu waspada dengan terjadinya angin kencang yang mengakibatkan puting beliung memporak polanda hinga berujung korban jiwa," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kejadian angin puting beliung menyebabkan dua bangunan gudang milik warga di Kec/Kota Sampang, yakni di wilayah Dusun Beji' Desa Kramat Kelurahan Karang Dalem Kec/Kota.

Bahkan, terjangan angin kencang disertai hujan deras mengakibatkan alat produksi gudang organik dan ternak ayam roboh tak tersisa. Meski, tidak ada korban jiwa kerugian materil gudang milik H Sidik (48) mencapai Rp 35 juta. (ryn/lum)

BADAN USAHA MILIK DAERAH

BADAN USAHA MILIK DAERAH

SUMENEP – DPRD Sumenep menilai lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Sumekar belum sehat. Sampai saat ini, perusahaan pelat merah itu belum bisa memberikan kontribusi banyak kepada PAD (pendapatan asli daerah).

Pemkab memiliki lima BUMD. Kelima BUMD yang dinilai tidak sehat itu adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PT Wira Usaha Sumekar (WUS), Perusahaan Daerah (PD) Sumekar, PT Sumekar, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Keberadaannya masih menyusu kepada pemkab.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Proyogi mengatakan, dirinya sangat miris melihat perjalan BUMD yang selama ini masih belum berjalan maksimal. ”Dari lima BUMD itu, hanya BPRS saja yang sudah mendingan, sementara empat lainnya masih jauh dari harapan pemkab,” katanya, Rabu (20/11).

Dari hasil anilisisnya, selama ini pemkab telah menyertakan modal dalam cukup besar. Hal itu untuk membantu perjalanan perkembangan BUMD sendiri. ”Memang cukup besar modal yang telah diberikan oleh pemkab. Namun, sampai saat ini masih belum nampak hasilanya. Nah dengan begitu, patut jika perjalan BUMD dinilai sudah tidak sehat,” terangnya Dana yang diberikan terhadap BUMD, seperti PT. WUS mencapai Rp. 5,3 miliar dan untuk BPRS mencapi

BANGKALAN - DPRD Bangkalan meminta pemerintah setempat serius memperhatikan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab hingga saat ini di kabupaten setempat hanya memiliki 3 BUMD. Untuk menunjang perkembangan di sektor perekonomian dan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah setempat seharusnya memiliki berbagai macam BUMD. “Sampai saat ini, memang masih ada tiga BUMD yang di bawah pengawasan kami. Ke depan kami harap pemkab dapat mengembangkan sehingga lahir BUMD baru,” ungkap Khotib Marzuki, anggota Komisi B DPRD Bangkalan.

BUMD yang ada, kata politisi PKB ini, yaitu Perusahaan Daerah (PD) Bank Bangkalan dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta Perusahaan Daerah Sumber Daya yang bergerak di bidang persewaan silinder dan penyediaan alat tulis kantor (ATK). Selain harus ada pengembangan, pembinaan dan perhatian serius dari pemerintah setempat sangat dibutuhkan.

Terlebih bagaimana BUMD tersebut lebih kreatif dan inovatif. Dengan demikian, dalam persaingan usaha tidak kalah dengan yang lain. “Memang butuh kreasi yang inovatif agar tidak kalah saing dengan usah-us-

Lima BUMD Dinilai Tidak Sehat

Rp 90 miliar. Dari semua modal BUMD itu harus bisa dikembalikan dalam bentuk PAD setiap tahunnya. ”Sampai saat ini masih belum bisa mengembalikan dana sebesar itu, bahkan kalau PT WUS hanya bisa mengembalikan sekitar Rp 1,5 miliar, sementara BPRS hanya bisa mengembalikan sekitar Rp 60 miliar,” tegasnya.

Disinggung masalah faktor yang menyebabkan tidak sehatnya BUMD itu, dirinya tidak banyak berkomentar.

Hanya saja, dirinya menduga akibat kurang profesionalnya para pengelola dalam menata struktur. ”Banyak faktor yang mengakibatkan BUMD itu masih kurang sehat, seperti sarana prasarana yang kurang memadai. Sehingga anggaran yang ditargetkan itu selalu tidak mencukupi,” tukasnya.

Sementara itu, Sekdakab Sumenep Hadi Soetarto belum bisa dikonfirmasi. Saat wartawan Koran Madura menghubungi telepon genggamnya tidak diangkat. (edy/yat)

PAMEKASAN Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan mempertanyakan tindak lanjut rencana Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2008 tenMohammad Sidik tang Penatausahaan Ketua Cabang PMII Tembakau Madura oleh Dewan PerPamekasan wakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Revisi Perda tersebut harus dipercepat, karena sangat dibutuhkan.

Menurut Ketua Cabang PMII, Mohammad Sidik, Perda tersebut dinilai mendesak untuk disahkan, karena masih membutuhkan sosialisasi sebelum diberlakukan.

PMII sudah memberikan usulan pasal maupun isinya yang memerlukan perbaikan.

Masukan itu sudah diserahkan saat bertemu dengan pimpinan lembaga legislatif itu, beberapa waktu lalu.

Dalam kajian organisasi kemahasiswaan itu, setidaknya ada tiga poin, yang perlu direvisi, salah satunya aturan tentang pengambilan sample maksimal sebanyak 1 kilogram menjadi 5 ons, juga aturan penentuan standar kualitas dan harga tembakau gunung, sawah, maupun tegal.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan pembahasan revisi Perda Tata Niaga Tembakau tersebut sedang dilakukan dan masih dalam tahap pembahasan Pra Raperda.

Ia menargetkan sebelum musim tembakau tahun depan, Perda tersebut sudah bisa dijadikan acuan, karenanya ia meminta agar diberi waktu yang luas untuk membahas perbaikan itu secara sempurna.

PMII Pamekasan menilai Peraturan Daerah (Perda) No. 6 tahun 2008 tentang Tata Niaga Tembakau Pamekasan masih merugikan petani dan menguntungkan pemilik modal. Dalam bedah Perda yang dilakukan organisasi kemahasiswaan itu dengan melibatkan seorang pakar hukum yang juga anggota tim pemantau tembakau, Umi Supraptiningsih, disimpulkan Perda tersebut belum bisa diberlakukan secara efektif dan memberi peluang untuk dilanggar pihak pabrikan sebagai pemilik modal. Salah satunya dengan mengambil sample dalam jumlah cukup besar dan penentuan kualitas tembakau yang bersifat subyektif.

Ada tiga pasal dalam Perda itu yang dinilai cukup penting untuk dilakukan pengkajian, diantaranya adalah pasal 12 tentang Pembiayaan dan Harga, pasal 17 tentang Pengambilan Contoh, dan pasal 18 tentang Potongan Berat Kemasan.

Dalam kegiatan itu, Umi Supraptiningsih menilai ketiga pasal itu memberi peluang pihak pabrikan untuk mengambil keuntungan secara sepihak, karena mereka memiliki kekuatan untuk menentukan.

“Salah satunya adalah pengambilan contoh yang di dalam perda tersebut dibatasi maksimal satu kilogram. Contoh tersebut tidak masuk dalam hitungan sehingga apabila dikalkulasikan dengan jumlah tembakau yang masuk, cukup menguntungkan pihak pihak gudang sebagai pembeli dan merugikan petani,” katanya. (awa/muj/rah)

Dewan Soroti Pertumbuhan BUMD aha milik perorangan. Sehingga dampaknya pada kontribusi postif pada daerah. Maka dari itu, pengembangan sangat dirasa penting kedepan,” imbuhnya.

Untuk saat ini konrtibusi BUMD terhadap daerah memang tidak begitu besar, namun yang kita lihat adalah jangka panjang bagaimana mengembangkan yang ada sehingga kontribusinya lebih berarti serta dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedepannya,” imbuhnya.

Pengembangan BUMD menjadi sebuah tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Selain itu, dengan adanya BUMD baru bisa menekan angka pengangguran melalui rekrutmen tenaga lokal.

Jadi, perputaran ekonomi di kabupaten Bangkalan akan berkembang secara dinamis dan bisa mensejahterakan masyarakat. Ia tidak menampik jika pengembangan BUMD membutuhkan waktu yang panjang. Namun, mulai saat ini harus digarap dijadikan agenda jangka panjang.

Menurutnya, BUMD yang ada harus dimaksimalkan terlebih dahulu pada aspek kualitasnya, sebelum adanya pengembangan dan penambahan. Agar kedepannya BUMD tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri di bidang usaha. Tentunya dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. (dn/rah)

10

SUMENEP

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO. 0244 | TAHUN II

Warga dan Guru Patungan SDN 3 Bragung Segera Diperbaiki SUMENEP - Kondisi SDN Bragung 3, Kecamatan Guluk-Guluk, mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa waktu lalu, siswa dijatuhi atap bangunan sampai tidak sadarkan diri. Kendati demikian, sekolah di bawah naungan dinas pendidikan (disdik) itu belum diperbaiki. Sebab, tidak ada suntikan dana untuk merenovasi sekolah negeri itu.

Namun, pihak sekolah berencana tetap renovasi gedung itu. Dana renovasi diperoleh secara patungan dari guru dan sejumlah masyarakat yang ada di desa tersebut. Pantauan Koran Madura, sekolah tersebut memang sudah rusak parah, terutama pada kelas V dan VI. Atapnya sudah banyak yang bocor dan kumuh.

Akibat rusak parah itu, kelas V dan VI tidak ada siswanya.

Sebab, siswa langsung pindah ke madrasah di sekitar tempat itu. Mereka khawatir apabila dipaksakan akan roboh.

Sehingga, siswa bisa menjadi korban. Dengan begitu, banyak orantua yang memindahkan anaknya untuk keamanan.

Khusus SDN Bragung 3, kini jumlah siswa hanya 32 orang dengan jumlah guru 6 terdiri dari 2 PNS 4 non PNS. Itu siswa dari kelas satu sampai kelas IV. Sedangkan ruangan yang dipakai hanya 4 ruangan dari 6 lokal. Sebab dua ruangan lainnya, yakni kelas V dan VI rusak parah.

Kepala SDN 3 Bragung Moh Subki menjelaskan, pihaknya sudah sering men-

DARI SUMENEP

DEPRESI

Sapi Dicuri, Pemilik Stres Berat

gajukan rehab gedung. Namun, sampai detik ini tidak ada kepastian. ”Karena kondisi gedung mendesak, maka kami insiatif untuk melakukan perbaikan dengan cara patungan. Masyarakat juga sudah mengaku siap. Itu karena khawatir saja,” katanya, Rabu (20/11).

Dia mengungkapkan, kemungkinan dengan dana yang terbatas itu pihaknya akan memperioritaskan ruangan

yang dianggap mengkhawatirkan. Misalnya, memperbaiki plafon yang sudah rapuh, dan atap yang bocor. ”Sekarang ini musim penghujan dengan angin cukup kencang, dan tidak menutup kemungkinan akan merobohkan bangunan yang usianya sudah tua ini,”tambahnya.

Sementara Kepala Disdik A. Shadik mengatakan, SDN Bragung 3 hendak diregrouping karena siswanya sedikit.

Hanya saja, karena ada permohonan kepala desa dan warga akhirnya tidak diregrouping. ”Sehingga, tahun ini sekolah itu akan dilakukan perbaikan. Dengan menggunakan dana APBN,” katanya.

Secara terpisah, anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur menjelaskan, pihaknya mengaku kecewa kepada disdik. Sebab, sekolah harus patungan untuk memperbaiki gedung yang sudah rapuh.

”Ini pukulan yang cukup tajam kepada pemerintah. Ini harus menjadi perhatian,” katanya kepada Koran Madura.

Pemerintah dinilai kurang peduli dengan perbaikan pendidikan. Makanya, bantuan itu harus lebih menyeluruh sehingga bisa mendapatkan perhatian yang sama. “Kasihan kalau misalnya harus patungan. Sebab, itu merupakan sekolah negeri,” ungkap Politisi PKS. (sym/yat)

PENCURIAN KAYU

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dinilai Tak Logis SUMENEP – Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) delapan bulan penjara kepada Nahrudin bin Sahuri (54), warga Desa Sepanjang, Sapeken, mendapat sorotan dari pengamat hukum, A. Novel. Tuntutan jaksa dinilai terlalu berlebihan dan tidak masuk akal.

Alasannya, barang yang dicuri tidak banyak, hanya satu batang itu pun tidak sampai satu meter. Apalagi, barang yang diambil merupakan pemilik pemerintah. Keberadaan kayu itu tentunya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. ”Tuntutannya tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan,” katanya, Rabu (20/11).

Seharusnyna, lanjutnya, pihak JPU juga memperhatikan unsur usia dari terdakwa.

Terdakwa sudah kakek-kakek. ”Kami tidak tahu apa pertimbangan JPU menuntut kakek itu delapan bulan penjara.

Sangat berlebihan. Ini ada

apa dengan JPU,” katanya dengan nada kesal.

Pihaknya meminta majelis hakim mempertimbangkan secara matang untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Bahkan, pihaknya mengusulkan terdakwa untuk divonis percobaan saja. ”Kalau melihat dari benda yang diambilnya, saya rasa tuntutan vonis bisa percobaan,” terangnya.

Apalagi benda yang diduga diambil olehnya adalah milik perhutani yang juga bagian dari pemerintah. Seharusnya hal itu juga menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan kasus tersebut. ”Kayu yang diambil kan milik Perhutani, dia juga bagian pemerintah yang tujuan adanya hutan adalah kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Sayangnya, JPU Susmiyati belum bisa dikonfirmasi Koran Madura. Saat telepon genggamnnya digubungi

ePaper

Terbit Siang!

Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Klik dan/atau unduh di sini:

http://www.koranmadura.com/category/epaper-koranmadura/

tidak diangkat. Padahal, nada sambung pribadinya aktif.

Sebelumnya, Nahrudin telah menjalani sebanyak dua kali sidang, yakni pada tanggal (11/11) dan Nahrudin juga telah menjalani sidang pada tanggap (18/11). Dalam persidangan itu Nahrudin dinyatakan bersalah karean telah mencuri kayau jati milik perhutani sebanyak 110 x 19 centi meter.

Perbuatan terdakwa itu dinilai telah melanggar pasal 78 UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu terdakwa juga terbukti telah merugikan uang Negara sebesar Rp 650 ribu.

Maka atas dasar itu, JPU Susmiyati dalam persidangan yang dipimpin oleh Majlis Hakim Deni Indrayana menuntut terdakwa dengan hukuman 8 bulan kurungan penjara dengan sanksi sebesar Rp. 652 ribu subsider 3 kurungan penjara. (edy/yat)

SUMENEP – Muassam (60), warga Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten, mengalami stres berat setelah sapi peliharaannya dicuri orang. Sejak sapinya hilang Sabtu (13/11), hingga saat ini kondisi kejiwaannya masih terganggu.

Informasinya, semenjak sapi miliknya hilang, daya ingat Musannam sangat jelek.

Bahkan ingatannya selalu menuju terhadap sapi yang telah lama dicuri orang.

Bahrud (40), anak sulung, menjelaskan, pasca pencurian sapi milik bapaknya itu, kondisi jiwanya sampai saat ini masih belum pulih. Bahkan semakin parah. “Bapak itu selalu menanyakan keberadaan sapinya, bahkan terkadang dia mengatakan ‘ayo kembalikan sapiku itu, kalau tidak maka saya akan membunuhnya’,” katanya.

Tidak hanya itu, menurutnya, bapaknya juga sering sakitsakitan sejak sapinya hilang. Dalam keadaan sakitpun, bapaknya sering menanyakan keberadaan sapinya. ”Kalau dilihat sepintas maka Bapakku bisa dibilang stres berat sudah. Sebab, Bapakku itu tidak ingat sama siapapun,” jelasnya.

Bahrud juga memaklumi keadaan bapaknya itu, karena usianya sudah sangat tua. “Biasa, Mas, namanya sudah usia uzur. Kalau ada barang kesayangannya yang ketelisut, maka akan terus diingat dan dicarinya hingga ketemu, ya seperti kejadian ini,” ungkapnya.

Sapi yang dipelihara Bapak itu selalu yang diambil orang merumenanyakan pakan anak dari induknya keberadaan sapinya, yang dipisah sejak masih bahkan terkadang berumur empat bulan. dia mengatakan ‘ayo Sementara uang yang kembalikan sapiku itu, digunakan untuk membeli kalau tidak maka saya anak sapi itu diperoleh akan membunuhnya’ dari tabungan uang pemberian orang yang sudah bertahun-tahun lamanya ditabung.

Bahrud “Ya mau gimana lagi, mungkin sudah bukan rezekinya, Mas. Sehingga sapi Bapak dibawa pencuri dan disembelih di hutan,” terang Bahrud.

Bahrud berharap, petugas keamanan, utamanya petugas Polsek Ambunten, rutin menggelar patroli ke desa-desa, agar kasus pencurian hewan di Ambunten berkurang, dan masyarakat bisa tidur dengan nyenyak.

“Kami berharap petugas keamanan gencar melakukan patroli ke desa-desa, agar aksi pencurian hewan bisa ditekan.

Syukur-syukur petugas bisa membekuk para pelaku pencurian,” harapnya.

Sementara Kapolsek Ambunten AKP Iptu Supardi saat dikonfirmasi masalah kasus curwan di Desa Bukabu, mengatakan belum mendapat laporan secara resmi dari desa yang bersangkutan. Sehingga pihak kesulitan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami sudah mendengar kejadian itu, namun kami tidak bisa melakukan penyelidikan karena belum ada laporan secara resmi dari desa yang bersangkutan,” timpal kapolsek.

Sapi milik Muassam diketahui lenyap dari kandangnya, Sabtu (13/11) sekitar pukul 6.00 pagi, saat pemiliknya akan mengeluarkannya untuk membajak ladang. Saat pemilik sapi masuk ke kandangnya, sudah tidak mendapati sapinya, sudah berganti empat buah kikil yang di bungkus plastik hitam teronggok di kandangnya. (edy/mk)

SUMENEP

11

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO. 0244 | TAHUN II

BBM LANGKA

Dewan: Kami Minta Pemkab Bergerak DISERANG HAMA.

Hektaran tanaman kacang hijau di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, rusak, Rabu (20/11). Biji kacang hijau gopong akibat diserang hama belalang. Harga kacang hijau yang sudah panen juga menurun.

Harga yang semula Rp. 12.000 kini turun menjadi Rp. 11.000.

Foto: Ahmad Sai/ Koran Madura

Anggaran Kesehatan Naik Lakpesdam: Tak Akan Pengaruhi Kualitas Pelayanan SUMENEP - Meski keluhan terhadap pelayanan kesehatan terus mengalir, namun anggaran kesehatan tidak berubah, malah membengkak.

Anggaran kesehatan untuk tahun ini mencapai Rp 17 miliar. Padahal, tahun sebelumnya hanya Rp 3,86 miliar.

Anggaran Rp 17 miliar itu lebih dominan diperuntukkan untuk belanja obat-obatan.

Anggaran itu dikeluarkan oleh APBD Sumenep dan APBN melalui dana Alokasi Khusus (DAK). Yakni, sebanyak Rp 12,5 miliar dari APBD, dan 4,614 miliar dari DAK. Sehingga, dibanding tahun lalu anggaran kesehatan naik kurang lebih 13 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Sumenep, Anugerah Riska

Rahadi, mengakui anggaran yang cukup besar itu. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. ”Ini murni untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

Apalagi, kami ingin menggratiskan obat-obatan kepada masyarakat,” katanya, Rabu (20/11).

Dulu, sambung Riska, anggaran untuk kesehatan juga untuk 30 puskesmas yang ada di wilayah Kabupat-

en Sumenep. “Dan soal obatobatan nanti harus gratis, tidak boleh dipungut biaya, karena ini sudah instruksi dari Bupati. Kami kan harus menjalankan,” imbuhnya.

Namun, Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Ahmad Saheri, menilai pelayanan yang baik itu bukan hanya diukur dari anggaran yang besar saja.

Melainkan, dari reformasi pelayanan. ”Tidak hanya melulu anggaran saja. Tapi, harus ada iktikad baik untuk mengubah pelayanan ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

Seharusnya, sambung Saheri, yang perlu diperbaiki adalah kualitas pelayanan dengan cara reformasi besar-

KENAIKAN ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN SUMENEP 20 Rp. 17 M 15

10

5

Rp. 3,86 M

2012

2013

besaran pada rumah sakit dan puskesmas. “Ini kan tidak berjalan efisien, pelayanan yang buruk kok di jawab de-

ngan anggaran yang besar, aneh dan tak masuk akal.

Saya yakin, anggaran sebesar itu tak akan berpengaruh apa-apa,” tandasnya.

Dia mencontohkan, dulu, di Kabupaten Sumenep ada pos kesehatan buat warga miskin. Pos itu untuk melayani masyarakat, bahkan sepeserpun di masyarakat tidak boleh dipungut biaya, bahkan yang piket di pos itu tak boleh menerima apapun dari pasien. “Sebatang rokok pun tidak diperbolehkan, pos itu khusus untuk melayani masyarakat sepuaspuasnya, namun sekarang sudah tak lagi, entah karena apa. Nah, pelayanan seperti itu yang dibutuhkan,” jelasnya. (sym/yat)

SUMENEP- Belum tuntasnya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat dewan asal kepulauan Moh. Husin marah. Husin meminta pemkab untuk mengatasi masalah kelangkaan premium dan solar. Sebab, kondisi itu sudah meresahkan masyarakat kepulauan, baik di Kangean, Sapeken maupun Masalembu.

Sampai saat ini kelangkaan BBM di beberapa kepulauan masih berlangsung. Masyarakat mulai kesulitan untuk mendapatkan BBM. Meski mendapatkan namun harga yang ada di sejumlah pengecer sudah cukup mahal. Harga BBM mencapai Rp 25 ribu per liter.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep Moh Husin mengatakan, kemelut kelangkaan BBM di kepulauan seperti Kangean dan Masalembu terus belangsung. Pemkab hendaknya tidak hanya berpangku tangan saja. ”Kami minta pemkab bergerak.

Ini masalah klasik, yang terkesan dibiarkan,” katanya, Rabu (20/11).

Pemkab hendaknya bisa menekan APMS untuk bisa menyuplai BBM secara maksimal. Sebab, kelangkaan BBM itu akibat dari pasokan yang tidak maksimal.

Pasokan BBM itu ”Pasokan BBM itu salah salah satunya dari satunya dari APMS. APMS sudah APMS. APMS sudah tidak maksimal dalam menyutidak maksimal plai, pemkab harus tegas. Bisa minta cabut izin ke Pertamina,” dalam menyuplai, ungkapnya. pemkab harus Anggota dewan asal Sapeken tegas. Bisa minta Nur Asyur menambahkan, cabut izin ke pengusaha yang mengggunakan Pertamina surat rekom untuk mendapatkan pasokan BBM, terindikasi disalahgunakan oleh para pemilik rekom. Sehingga, izin untuk mendapatkan BBM melalui surat rekom tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Ambil contoh, jatah BBM dalam rekom itu diperuntukkan pada nelayan. Namun setelah sampai di kepalauan, ternyata BBM dijual ke selain nelayan. Seperti dijual ke pabrik dan kapal-kapal besar. Sehingga stok BBM di kepulauan menjadi langka. Makanya, jangan hanya tinggal diam. Ayo turun ke lapangan atasi masalah BBM ini,” pinta Politisi PKS. Sementara Kabag Perekonomian Setkab Sumenep Hanafi belum bisa dikonfirmasi. Saat wartawan Koran Madura menghungi telepon genggamnya tidak diangkat. Sedangkan pesan singkat yang dikirimkan hingga pukul 17.56 tidak direspon. (edo/yat)

GERAM: Dewan asal kepulauan Moh. Husin saat ditemui wartawan di ruang Komisi C DPRD Sumenep, Rabu (20/11).

TAK LAPORKAN DANA KAMPANYE

Komisi Pemilihan Umum Bakal Mencoret Parpol SUMENEP - KPU Sumenep akan mencoret partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 yang tidak meyetorkan dana kampanye, baik pemasukan maupun pengeluaran. Hal itu sesuai dengan surat edaran KPU RI tentang Dana Kampanye. Sebab, melaporkan dana kampanye merupakan kewajiban dari parpol.

Komisioner KPU Sumenep Hidayat Andiyanto menjelaskan, kebijakan untuk mencoret parpol yang tidak menyerahkan dana kampanye berlaku menyeluruh di seluruh Indo-

nesia. “Kami sudah memberitahukan hal ini kepada semua parpol. Serta mendesak untuk segera melaporkan dana kampanye. Kalau terpaksa masih belum menyetorkan maka terpaksa kami batalkan, karena ini bukan main-main,” katanya, Rabu (20/11).

Didik, sapaan akrab Hidayat Andiyato, menuturkan, kegiatan pelaporan dana kampanye sebenarnya sudah dimulai sejak 3 hari setelah partai ditetapkan sebagai peserta pemilu. Sedangkan batas maksimal yaitu 17 April

2014 mendatang. ”Pasca pencoblosan masih melakukan pelaporan,” ucapnya.

Dana kampanye yang wajib dilaporkan ke KPU adalah dana awal, penerimaan, pemasukan dan pengeluaran. “Yang wajib dilaporkan adalah dana awal kampanye, dapat dari mana status dana itu, jadi secara rigid harus dilaporkan. Baru setelah itu pemasukan dan pengeluaran,” paparnya.

Didik menjelaskan bahwa itulah sanksi yang berlaku bagi semua partai politik jika tidak melaporkan dana kampanye.

“Termasuk calon terpilih dari partai yang tidak melaporkan dana kampanye juga dibatalkan sebagai calon terpilih.

Kesemuanya itu didasarkan kepada UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Pada UU tersebut berbunyi, siapapun partai yang tidak melaporkan dana kampanye, maka KPU melakukan pembatalan terhadap partai tersebut, termasuk calon terpilih,” tandasnya.

Oleh karena itu, KPU RI mengamanatkan kepada semua KPUD agar membuat help desk untuk melayani partai

politik yang hendak melaporkan dana kampanye. “Help Desk nanti akan memberikan pemahaman kepada semua partai politik yang masih belum paham cara pengisian. Dan itu dibuka sejak pukul 13.00 sampai 15.30 WIB, bertempat di KPU,” jelasnya.

Sementara ketika ditanya apakah sudah ada parpol yang melaporkan dana kampanye, menurut Didik, masih belum ada satupun dari 14 partai politik peserta pemilu yang melaporkan dana kampanye. (sym/yat)

SEREMONIAL

Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)

• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

KILAS AKTIVITAS

Bupati Serahkan SPKS P4 ISDA IK SUMENEP Bupati A. Busyro Karim menyerahkan surat perjanjian kerjasama program percepatan dan perluangan pembangunan infrastrukstur sumber daya air irigasi kecil (SPKS P4 ISDA IK). Pemberian secara simbolis dilakukan kelompok himpunan petani pemakai air (Hippa) di kantor Dinas PU Pengairan, Rabu (20/11).

Program ini merupakan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum RI. Program ini sebagai langkah pangalihan dana subsidi BBM dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan Nasional yang pro rakyat. Masing-masing kelompok akan menerima dana Rp 178 juta. Sedangkan jumlah penerima sebanyak 24 kelompok Hippa.

Bupati A. Busyro Karim

LOWONGAN KERJA

meminta, dengan adanya program itu dapat meningkatkan produktivitas pertanian. “Tahun ini menjadi tahun yang luar biasa bagi Pemkab Sume-

nep. Sebab, dari 4 kabupaten di Pulau Madura, Sumenep memperoleh bantuan sangat besar. Tentu, ini harus sejalan dengan peningkatan produk-

tivitas dari tahun lalu produksi beras sebanyak 6,3 ton, maka tahun ini harus mampu mencapai 7 ton per hektare,” ujar Bupati.

Sementara Kepala Dinas Pengairan Sumenep Eri Susanto mengatakan, tahun ini Sumenep memperoleh bantuan khusus Hippa dari pemerintah pusat sebesar Rp 178 juta. Hal itu diberikan pada 24 kelompok Hippa sebagai bagian dari program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur sumber daya air. ”Produktivitas sektor beras mencapai 6,3 ton tahun ini. Jika dibandingkan dengan tahun lalu (2012) yang hanya sebesar 5,2 ton per hektare. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan dalam kegiatan rehabilitasi irigasi kecil,” katanya. (adv/edo/yat)

Pemkab Sosialiasikan Perpres 71/2012 SUMENEP – Pemkab Sumenep melalui Bagian Pemerintahan menggelar sosialisasi Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Rabu, (21/11). Sosialiasi itu diikuti sebanyak 41 peserta dari pejabat struktural dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sosialisasi itu dibuka Bupati A. Busyro Karim. Tampak hadir Sekda Hadi Soetarto.

Pelaksanaan sosialisasi merupakan perubahan atas Perpres No. 2/ 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Maka, pihaknya perlu melakukan sosialiasi, supaya bisa dipahami.

Salah satu poinnya, pengadaan tanah dalam UU No. 2/2012 prosesnya hanya selesai di tingkat kabupaten, Namun, UU No. 71 tahun

2012 itu harus melibatkan penilik dari provinsi. ”Sosialiasi ini menjadi penting.

Sehingga, dalam pengadaan tanah di Kabupaten Sumenep tidak ada yang menyimpang,” kata Kabag Pemerintahan Umum Setkab Sumenep Ferdiansyah Tertajaya. (*/edy/yat)

12

PAMEKASAN

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO.0244| TAHUN II

TEMPAT IBADAH

Bantuan Tempat Ibadah Rawan Bermasalah PAMEKASAN - Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Pemkab Pamekasan, Amirus Sholeh mengakui program bantuan fasilitas masjid dan musala di wilayah itu rawan fiktif.

Sehingga dalam program bantuan fasilitas keagamaan, pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) nanti, lembaganya memperketat verifikasi calon penerima.

Menurut Amir, jumlah musala penerima bantuan pada PAK tahun ini sebanyak 200 musala. Masingmasing tempat salat itu akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 5 juta sehingga total dana yang dianggarkan sebesar Rp 1 miliar.

Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh membentangkan poster sambil meneriakkan tuntutannya, saat berunjuk rasa menolak upah murah, di Semarang, Jateng, Rabu (20/11).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jateng tahun 2014 dengan kenaikan rata-rata sebesar16,6 persen, UMK tertinggi di Jateng yaitu Kota Semarang sebesar Rp1.423.500 dan terendah di Kabupaten Purworejo sebesar Rp910.000.

Seniman Menuntut DPRD Mereka Butuh Kejelasan Karakter Kesenian yang Diperbolehkan PAMEKASAN - Ratusan pegiat kesenian dan kebudayaan yang tergabung dalam Sentral Pecinta Seni (SPS) Pamekasan mendatangi gedung DPRD setempat, Rabu (20/11). Mereka mempertanyakan pembatalan beberapa acara kesenian di wilayah itu dengan alasan tidak sesuai dengan karakter warga Pamekasan.

Dalam pandangan mereka, pelarangan itu berpotensi merusak dan mematikan potensi kesenian dan hasil kebudayaan di wilayah tersebut, karena para pegiat kesenian dan kebudayaan menjadi khawatir kreasi mereka tidak akan bisa ditampilkan dengan alasan tidak sesuai dengan karakter warga yang menyatakan agamis.

Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah alat musik dan menggelar aksi teaterikal serta tabur bunga di gedung DPRD Pamekasan. Aksi itu sebagai bentuk protes mereka terhadap keterkungkungan kreasi akibat ketidakjelasan karakter kesenian yang diperbolehkan di kabupaten yang memiliki jargon Kota Gerbang Salam tersebut.

Dalam orasinya koordinator aksi, Wahyu Setia mengatakan penggagalan sejumlah panggung hiburan di Pamekasan, beberapa waktu lalu, menjadi salah satu indikasi akan dijegalnya sejumlah karya

seni di wilayah itu dengan dalih gerbang salam.

Wahyu meminta agar pemerintah dan DPRD setempat membuat aturan yang bisa dijadikan acuan bentuk pementasan yang diperbolehkan dan sesuai dengan keinginan sebagian kelompok masyarakat yang selama ini terkesan membangun gerakan anti kesenian.

“Harus dipertegas, bentuk kesenian yang diinginkan itu seperti apa? Jangan semuanya menjadikan gerbang salam sebagai alasan untuk pelarangan. Karena konsep ikon tersebut juga belum jelas dan tidak bisa dijadikan acuan,” katanya.

Ia juga meminta agar Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam mengeluarkan izin pagelaran, tidak mudah diintervensi pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki kepedulian terhadap keberadaan warisan leluhur berupa karya seni dan budaya.

“Kami meminta agar dili-

batkan dalam penyusunan rancangan peraturan yang akan mengatur masalah tersebut. Agar aturan itu, bisa sesuai dengan kehendak semua pihak termasuk para pelaku seni dan budaya,” kata Wahyu.

Ia menawarkan agar tidak terjadi lagi pembatalan-pembatalan pementasan, dalam aturan itu memasukkan peran Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam (LP2SI) sebagai pemberi rekomendasi kelayakan sebuah

pementasan untuk diberi izin pentas.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan menyatakan saat ini Komisi A tengah Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hiburan.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, Raperda tersebut sudah bisa disahkan menjadi Perda,” katanya.

Sentral Pecinta Seni

tersebut merupakan gabungan dari berbagai komunitas seniman di Pamekasan. Diantaranya, No warp (Wadah Aspirasi Roker Pamekasan), Mayapadha Pondok Seni, Suara Rakyat, PDMS, Junior Rasta, Dayung Teater Indonesia, Slanker Pamekasan, Teater Fataria, Persatuan EO Se-Pamekasan, Rasta Macai Pamekasan, Persatuan Dangdut Pamekasan, dan Band And Freind (Komonitas Band se-Pamekasan).

Sebelumnya, Komisi B DPRD Pamekasan melakukan pembahasan dan menggodok Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Hiburan Pentas Seni dan Budaya.

Ketua komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan pembahasan tersebut dilakukan bersama kabag hukum dan pihak terkait lainnya. Dalam pembahasan tersebut, tim tidak hanya akan membahas tentang Penyelenggaraan Hiburan Pentas Seni dan Budaya, akan tetapi juga membahas aturan penyelenggaraan usaha karaoke, yang sudah lama menjadi polemik.

Hosnan berharap dengan adanya perda tersebut nantinya memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan hiburan di wilayah Pamekasan.(awa/rah).

Anggaran hibah bantuan sosial keagamaan pada PAK tahun ini, lebih rendah daripada anggaran yang dikucurkan pada APBD 2013. Pada APBD Pemkab menganggarkan bantuan sosial keagamaan sebesar Rp 4 miliar.

Sementara, untuk jumlah masjid penerima sebanyak 50 masjid yang masingmasing akan mendapatkan Rp 10 juta, sehingga total dana bantuan sebesar Rp 500 juta.

Saat ini, kata Amir, proses verifikasi itu tengah berlangsung oleh tim yang dibentuk untuk kegiatan tersebut. Dalam proses verifikasi itu, akan diketahui calon penerima fiktif sehingga bisa langsung dihapus dari daftar penerima.

Dari hasil sementara, sekitar 75 persen calon penerima dinyatakan tidak ada

masalah, baik dari kelayakan mereka menerima bantuan maupun dari segi adminsitrasi pengajuannya. Sedang sisanya masih dalam proses verifikasi.

“Saat ini, kami lebih berhati-hati didalam menyalurkan bantuan dengan menjaga kemungkinan adanya pemohon fiktif dan ganda, seperti pada program bantuan untuk guru ngaji,” jelas Amir.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini meminta Kesra untuk lebih selektif didalam menentukan pemohon yang akan menerima bantuan fasilitas kegiatan keagamaan tersebut. Sehingga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yang hanya nama musolla, sementara setelah disurvei, tempat ibadah itu tidak ada.

Tahun lalu, juga ditemukan satu musala yang diusulkan dua kali dengan menggunakan nama berbeda. Sehingga hal tersebut, menurut Juhaini, perlu diantisipasi sejak dini.

Secara kelembagaan, kata dia, pihaknya akan bertemu dengan pimpinan Bagian Kesra, untuk menyamakan pandangan menjelang penyaluran bantuan tersebut.

“Setidaknya, kami bisa mengetahui langkah strategis yang akan dilakukan agar program tersebut tidak hanya tepat sasaran, namun juga bermanfaat secara maksimal,” katanya.

Anggaran hibah bantuan sosial keagamaan pada PAK tahun ini, lebih rendah daripada anggaran yang dikucurkan pada APBD 2013. Pada APBD Pemkab menganggarkan bantuan sosial keagamaan sebesar Rp 4 miliar. Bantuan untuk musala sebesar Rp 2 miliar, masjid senilai Rp 1 miliar, dan Yayasan Pondok Pesantren dianggarkan Rp 1 miliar.(awa/ muj/rah).

Masjid raya Baiturrahman Banda Aceh yang diabadikan dari ketinggian.

Masjid Raya Baiturrahman merupakan peninggalan kerajaan Aceh pada abad 15 M yang saat ini telah memiliki tujuh kubah itu pernah dibakar oleh Belanda pada 1873 dan dibangun kembali pada 1875.

DAPATKAN INFORMASI SEBELUM BERINVESTASI KAMI SIAP MELAYANI ANDA! HUBUNGI KAMI DI KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU JALAN JOKOTOLE NO. 143 KABUPATEN PAMEKASAN

DIPERSEMBAHKAN OLEH : KPPT KABUPATEN PAMEKASAN

PAMEKASAN

13

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO.0244| TAHUN II

TIPIKOR

Sidang Pembelaan Kades Tanjung Ditunda

Tim gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polres Pamekasan melakukan razia di sejumlah tempat. Dalam razia itu, tim mendapati dua pelajar yang tengah berada di tempat kos pada jam pelajaran berlangsung.

Dua Siswi SMA Ada di Kos Prostitusi Sudah Dua Kali Pasangan Bukan Suami-Istri Terjaring Razia PAMEKASAN – Dua orang siswi salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Pamekasan didapati tengah berada di rumah kos laki-laki pada saat jam sekolah berlangsung.

Mereka tertangkap basah saat berada di salah satu kamar oleh tim operasi gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Kepolisian Polres setempat, Rabu (20/11).

Dua siswi yang masih duduk di kelas X SMA tersebut mengaku hanya numpang istirahat di kos teman prianya setelah pulang lebih awal, karena di sekolahnya sedang ada kegiatan.

Namun, petugas tidak langsung percaya karena rumah kos yang berada di Jalan Veteran tersebut kerap digunakan untuk tindakan asusila.

Sedikitnya sudah dua kali di rumah kos itu pasangan yang bukan suami-istri berhasil diamankan.

Petugas membawa kedua

pelajar perempuan itu ke Kantor Satpol PP. Dan setelah dilakukan pendataan, mereka dipulangkan ke rumah masing-masing.

Kapala Satpol PP, Masrukin mengatakan kasus tersebut akan dikembangkan. Ada kemungkinan didalamnya terdapat kegiatan pelacuran yang melibatkan pelajar. Karena penghuni kamar kos tersebut ternyata bukan teman sekolah kedua pelajar, namun seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi.

Masrukin menyatakan pihaknya sudah melakukan konfirmasi ke sekolah keduanya dan diakui para siswa memang dipulangkan lebih awal, karena di sekolah tersebut ada kegiatan. (oni/ muj/rah)

Tanjung ini ditangani Kejari Pamekasan, setelah warga setempat mengadukan ke Kejari setempat pada Juli 2012 lalu.

Warga melaporkan dugaan tipikor tersebut karena jatah raskin tidak disalurkan sesuai ketentuan.

Yaitu jatah yang seharusnya diberikan secara utuh sebanyak 15 kg untuk masingmasing rumah tangga sasaran (RTS) dipotong untuk kepentingan pribadi.

Pagu raskin di Desa Tanjung pada 2010 sampai pertengahan 2012 lalu sebanyak 789 sak atau 11,8 ton perbulan untuk sepuluh dusun di desa itu. Dari pagu yang diperoleh itu diduga tidak disalurkan secara utuh kepada masyarakat oleh kades setempat, sehingga dilaporkan ke Kejari Pamekasan untuk diproses hukum.

Dugaan pemotongan raskin di desa itu masih berlanjut pada pendistribusian tahun ini. Sabab dari pagu raskin yang berjumlah 504 sak perbulan atau sabanyak 1008 sak untuk dua bulan hanya disalurkan sebanyak 750 sak dengan asumsi 75 sak perdusun.

Dalam kasus ini, penyidik sudah memeriksa 15 orang saksi. Jumlah saksi lebih sedikit dibanding dengan penanganan dugaan kasus yang sama di Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu yang mencapai 50 orang saksi.

Sementara itu, pengembangan dugaan tipikor raskin ini belum mengarah pada keterlibatan tersangka baru. Menurut Samiaji, belum ditemukan faktafakta hukum yang mengarah kepada tersangka baru termasuk keterlibatan pihak Bulog.(uzi/muj/rah)

SUMBER GETAR

LPKD Desak Pemkab Mengawal Kompensasi

Dua pelajar Pamekasan yang tertangkap basah berada di sebuah kamar kos di daerah itu pada jam pelajaran berlangsung. Keduanya terjaring razia yang dilakukan oleh tim gabungan antara lain Satpol PP, TNI, dan Polres setempat.

KRISIS MATA AIR

BPBD Masih Mendistribusikan Air Bersih

PAMEKASAN – Meski sudah memasuki musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan masih mendistribusikan air bersih ke sejumlah

PAMEKASAN - Dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) beras miskin (raskin) di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, dengan tersangka Urip, kades setempat mulai disidangkan di PN Tipikor Surabaya. Persidangan terhadap terdakwa telah memasuki tahap eksepsi setelah pembacaan dakwaan pada minggu lalu. Pada tahap ini, sidang ditunda atas permintaan terdakwa.

Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Samiaji Zakaria menjelaskan sidang dengan agenda eksepsi atau pembacaan nota pembelaan terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ditunda, atas pemohonan terdakwa.

Ia meminta persidangan ditunda untuk menunjuk penasehat hukum (PH) dalam persidangan.

“Harusnya setelah pembacaan dakwaan agendanya eksepsi. Cuma dia masih meminta waktu untuk menunjuk PH. Jadi dia masih punya kesempatan sampai minggu depan, 28 November,” katanya.

Dia menjelaskan pada sidang perdana lalu, Urip didakwa pasal tindak pidana korupsi (tipikor) dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Hingga proses persidangan ini, tersangka masih ditahan di Lapas Narkotika Klas II-A Pamekasan.

Urip sudah menjalani masa tahanan sejak berstatus 24 Oktober lalu bersamaan dengan penahanan Juhairiyah, tersangka dugaan tipikor dana Block Grand di Kantor Kemenag Pamekasan.

Dugaan korupsi raskin yang dilakukan oleh Kades

wilayah di Pamekasan yang mengalami kekeringan pada musim kemarau lalu.

Pelaksana tugas Kepala BPBD, Ismail mengatakan bantuan air bersih itu tetap

dilakukan karena di sejumlah daerah, warga masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk konsumsi.

“Kami masih mengirimkan air bersih ke sejumlah lokasi yang membutukan air bersih untuk makan dan minum, sementara untuk mandi warga sudah bisa memafaatkan air hujan yang di tampung,” katanya.

Distribusi air bersih itu akan dihentikan setelah

pihaknya memastikan warga di kawasan yang mengalami kekeringan itu sudah bisa memenuhi kebutuhan air konsumsi mereka melalui sumursumur yang ada.

Ismail memperkirakan sumur-sumur itu akan terisi menjelang puncak musim penghujan yang diperkirakan akan terjadi pada pertengahan bulan depan.

Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Posko Pelayanan Kekeringan

BPBD setempat, ada 113 desa yang mengalami kekeringan.

Sebanyak 41 desa mengalami kekeringan kritis. Sedangkan 72 desa mengalami kekeringan langka dan langka terbatas.

Desa yang mengalami kekeringan kritis tersebar di 10 kecamatan, sedangakan desa yang mengalami kekeringan langka dan langka terbatas tersebar di seluruh kecamatan di Pamekasan. (oni/ muj/rah)

PAMEKASAN - Lembaga Pengkajian Kebijakan Daerah (LPKD) Pamekasan meminta pemkab setempat tidak lepas tangan dalam kegiatan penggaraman sumber getar yang ditanam di dalam tanah sejak survei seismik Blok Madura pada 2009 lalu. Pemkab Pamekasan harus pro aktif mengawal pekerjaan itu, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kompensasi terhadap lahan warga yang terkena dampak.

Ketua LPKD, Shodiq El Fajar mengatakan dari sisi keselamatan, kegiataan penggaraman low ekplosive atau bahan peledak berdaya rendah ini harus dipastikan aman. Karena pihaknya khawatir bahan peledak ini tidak bisa dijinakkan dengan cara itu dan bisa mengancam keselamatan masyarakat karena bisa meledak. Kekhawatiran ini didasarkan pada uji seismik 2009 lalu dimana terdapat beberapa titik yang dinyatakan gagal ledak.

Jika kejadian serupa juga terjadi pada kegiatan penggaraman yang direncanakan dalam waktu dekat, dipastikan sangat membahayakan masyarakat. Menurut Shodiq, kemungkinan serupa bisa terjadi pada kegiatan penggaraman kali ini. Sebab dari 422 titik sumber getar yang ditanam di dalam tanah, belum tentu bisa terdeteksi keseluruhan, karena sudah ditanam sejak 2009 lalu.

“Kalau ini terjadi saya pikir tetap menimbulkan resiko bagi masyarakat. Karena meskipun menggunakan alat detektor, belum tentu bisa ditemukan semua. Kalau ada titik yang tidak terdeteksi otomatis tidak akan dijinakkan,” katanya.

Dari sisi kompensasi, pemerintah setempat harus menyiapkan perangkat aturan yang mengatur ketentuan besaran kompensasi bagi masyarakat. Jangan sampai

dampak kerusakan lahan warga dan kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan ini merugikan masyarakat.

Shodiq khawatir jika dua hal ini tidak dikawal serius oleh pemerintah setempat, dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. Apalagi masyarakat Pamekasan saat ini masih trauma dengan peristiwa luapan lumpur lapindo di Sidoarjo.

Sebelumnya, Kabag Adminitrasi Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan Djumhari Gani mengakui kegiatan penggaraman sumber getar ini dipastikan akan berdampak pada lahan pertanian masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, pelaksana kegiatan sudah menyiapkan kompensasi terhadap tanaman yang terkena dampak sesuai peraturan bupati (Perbub) yang berlaku.

Dia menjelaskan pelaksanaan kegiatan ini masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan pemahaman yang salah terhadap kegiatan itu. Sosialisasi ini direncanakan akan dilakukan ke masing-masing desa yang sebelumnya sudah dilakukan uji seismik.

Sementara itu, proses penggaraman sumber getar itu dijadwalkan pada Desember mendatang diawali dengan mengidentifikasi kembali posisi lubang sumber getar menggunakan detektor logam untuk mendeteksi kabel pemicu yang tertanam di lubang bor.

Setelah posisi lubang terdeteksi, akan dilakukan pengeboran ulang (redrill) dengan kedalaman hingga 2 meter diatas bahan peledak yang ditanam di dalam lubang. Selanjutnya, semua kabel pemicu yang ditanam di dalam tanah akan dicabut satu persatu.(uzi/muj/rah)

14

SAMPANG

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO. 0244 | TAHUN II

BOS BELUM CAIR

jalankan tugas sesuai dengan prosedur kami kepada pemerintah pusat baik itu daerah juga," ucap pria yang juga sebagai Humas RSUD Sampang.

Pihaknya juga mengajak kepada elemen masyarakat untuk bersama-sama menjunjung tinggi nilai luhur dan mulia dalam menjalankan tugas sebagai dokter dengan bekerjasama atas dasar sumpah dokter. "Kami ini dokter bukan pembunuh. Maka itulah mengajak kepada elemen masyarakat agar bisa men-

junggjung tinggi nilai luhur dalam menjalani tugas dokter," jelasnya.

Puluhan dokter tersebut tak hanya berorasi dengan aksi simpatik. Mereka juga membentangkan spanduk bertulisan: “Dokter Mengutamakan Keselamatan”, “Dokter bukan Pembunuh”, serta tuntutan lainnya agar memberikan jaminan keamanan.

Tak hanya itu, aksi dokter itu sempat menjadi pusat perhatian pelintas jalan di Jalan Trunojoyo tepatnya di Monu-

men Sampang. Apalagi, puluhan dokter juga memberikan selembaran pernyataan sikap terhadap pelintas jalan.

Ketua IDI Cabang Sampang Indah Nur Susanti menuturkan, hal ini dilakukan tentu sebagai pemicu untuk mengkondisikan selaku profesi kedokteran lebih tenang dalam mengimplementasikan keahlian dokter di setiap pelayanan kepada pasien. "Kami dokter hanya memberikan pelayanan pertolongan kepada pasien yang membutuhkan kalau ada kehendak di luar kemampuan kami sebagai dokter kita serahkan kepada yang di atas (Tuhan), karena dokter bukan Tuhan," katanya.

Ditambahkan Indah, dirinya berharap apabila ada sesuatu yang tidak berkenan dan kurang sesuai harapan, pasien tidak harus dengan menjustifikasi. Apalagi, jika berkaitan dengan profesi dokter yang bekerja sepanjang profesi sesuai standar yang dilakukan maka jangan dipandang segi negatif saja melainkan hal yang positif.

"Kami jangan dinilai kalau dokter sebagai pembunuh pasien maupun merugikan.

Bagaimana pun juga dokter bekerja untuk menyembuhkan pasien bukan niat membunuh pasien-pasien kami. Oleh karena itu, kami menentang adanya kriminalisasi dokter agar semua masyarakat bisa memahami untuk mengetahu jeritan kami juga," ungkapnya.

Sebelumnya, tahun 2011 majelis hakim Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga dokter kandungan yaitu, dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian.

Namun PK Mahkamah Agung justru menyatakan bahwa, tiga dokter tersebut bersalah melakukan malpraktik terjadap pasien Julia Fransiska Makatey. Akibat vonis tersebut izin praktek ketiga dokter tersebut saat ini dicabut. (ryn/lum)

sendiri. Yang jelas kami sudah membahasan bersama dengan BKD, Asisten dan Sekda.

Dan kami dalam melakukan hal ini tidak secara parsial,” ujarnya kepada wartawan.

Menanggapi hal itu, Ketua LSM LIRAS Alan Kaisan mengatakan, Inspektorat yang membidangi persoalan-persoalan kepegawaian seharusnya memberikan langkah

konkret, dan memberikan kejelasan terhadap status kepegawaian dua orang terpidana korupsi., termasuk juga masalah gajinya yang harus diberhentikan. Dan ketika inspektorat tidak bisa memberikan kejelasan, menurutnya, ini mengaburkan informasi pada publik.

“Seharusnya Inspektorat memberikan kejelasan terha-

dap status kepegawaian PNS yang terpidana kasus korupsi, karena mereka yang membidangi tentang aturan kepegawaian. Apakah itu terkena sanksi dalam kategori ringan, sedang atau berat, sehingga ini bisa jelas. Tapi apabila ini dilemparkan kepada pimpinan maka Inspekorat terindikasi tidak bekerja,” ujarnya. (jun/lum)

Kebutuhan Madrasah Terhambat SAMPANG - Dana biaya operasional sekolah (BOS) lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sampang sampai saat ini belum cair. Sehingga, operasional madrasah seperti gaji guru dan sarana lainnya terhambat.

Madrasah Mamba'ul Ulum Desa Pamula'an, Kecamatan Camplong, berharap dana BOS segera cair, karena dana tersebut sebagai penunjang proses belajar mengajar di lembaga pendidikannya, termasuk untuk membayar gaji guru dan kebutuhan sarana dan prasarana.

Pengelola Madrasah Mambaul Ulum M. Zakki mengatakan, dana BOS dari Kemenag sampai sekarang masih belum cair dan dia merasa kasihan dengan guru sukwan yang datang dari jauh, karena untuk membayar gaji mereka menggunakan dana tersebut.

Selain itu, kebutuhan sarana proses belajar mengajar siswa yang sudah mulai menipis, sehingga mereka berharap dana BOS tersebut segera cair.

"Sampai saat ini dana BOS belum cair, dan kami kewalahan dalam mengatur kebutuhan sekolah, karena dana tersebut sebagai penunjang jalannya proses belajar mengajar mulai dari gaji guru sampai kebutuhan sekolah yang lain. Tanpa itu sulit pendidikan bisa berjalan,” ucapnya, Rabu (20/11) Sementara Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sampang melalui Kepala Mependa Samsuri mengakui kalau dana BOS untuk lembaga pendidikannya belum cair, karena masih proses perbaikan pendataan di pusat.

Namun, dia memungkinan kalau dana tersebut bisa cair bulan ini dan dia sebenarnya juga mengerti dengan kondisi lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya. Namun semua itu bisa diselesaikan.

“Dalam waktu dekat ini sudah mulai bisa dicairkan, dan kami juga merasa kasihan terhadap lembaga pendidikan.

Akan tetapi mau bagaimana lagi karena itu sudah kebijakan pusat dan segala kebutuhan yang ada di bawah nantinya semua bisa di selesaikan,” terangnya (jun)

PEDULI. Pernyataan sikap sejumlah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sampang atas kriminalisasi terhadap dokter di Manado.

IDI Tolak Kriminalisasi Dokter SAMPANG - Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Sampang, melakukan aksi di Monumen Kota setempat, Rabu (20/11) pukul 09.00 WIB. Aksi itu sebagai wujud simpatik atas kriminalisasi terhadap dokter di Manado.

Sebanyak 50 dokter mengikuti aksi tersebut di depan Monumen Trunojoyo Sampang. Aksi tersebut merupakan instruksi Pengurus Besar (PB) IDI kepada seluruh pengurus IDI di tingkat kabupaten. Dalam aksinya, mereka

menolak tegas kriminalisasi dokter oleh siapapun dan dalam bentuk apapun.

Pantauan Koran Madura, dalam aksinya itu para dokter menggunakan seragam baju putih dan mengenakan masker, menuntut agar pro-

ses hukum terhadap dokter di Manado dikembalikan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).

Koordinator aksi, dr. Yuliono, mengatakan, semua nama dokter menuntut terhadap pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikkan jaminan keamanan kepada para dokter dalam menjalankan tugasnya. "Kami menuntut tegas agar memberikan jaminan keamanan saat men-

TERPIDANA KORUPSI

Status Kepegawaian PNS Belum Jelas SAMPANG Status kepegawaian dua PNS, yaitu Andri prawita dan Ach Rifa’I, terpidana kasus korupsi porseni pada tahun 2007 masih belum ada kejelasan. Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Inspektorat mengakui masih sebatas melakukan pembahasan terkait masalah itu.

Inspektur inspektorat Nu-

rul Hadi mengatakan, pemerintah daerah sudah mengadakan rapat dengan BKD, asisten III dan sekda terkait dengan dua PNS yang putusan kasasinya sudah terbit beberapa waktu yang lalu. Ketika diminta tentang kejelasan status kepegawaiannya, dia menyarankan agar berkoordinasi dengan sekda, karena, menurutnya, pemerintah da-

erah dalam membahas itu untuk tidak melakukannya secara parsial akan tetapi dilakukan bersama-sama.

“Pemerintah daerah terkait dengan rekan kita yang putusan kasasinya sudah terbit sudah melakukan pembahasan di bawah koordinasi Sekda. Sehingga, terkait dengan statusnya supaya berkoordinasi dengan Sekda

MEMASUKI MUSIM PENGHUJAN

Garam Tak Lagi Prospek SAMPANG - Setelah beberapa hari diguyur hujan, petani tambak di Kelurahan Polagan berhenti memproduksi garam.

Lahan yang menjadi tempat produksi sudah digenangi air. Mereka berharap harga garam lebih tinggi mengingat hasil produksinya lebih sedikit.

Pantauan Koran Madura, lahan tambak petani garam rata-rata sudah penuhi air hujan setelah beberapa hari diguyur hujan. Pada tahun ini masa produksi lebih pendek, sehingga hasilnya juga menurun.

Salah satu petani garam, Jalal (33), mengatakan, mulai dari awal turun hujan sudah tidak memproduksi garam. Bahkan sebelum hujan turun lahan yang biasa dijadikan tempat produksi hampir panin dan karena diguyur hujan sehingga gagal panen.

Sampai sekarang, dia mengakui kalau untuk tahun ini hasil produksinya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, agak beruntung hasil panen sebelumnya sudah disimpan dalam gudang karena ada sebagian petani tambak yang menyimpan garamnya tidak dalam gudang dan harus ditutupi dengan plastik.

“Untuk cuaca tahun ini memang tidak bisa diprediksi. Biasanya ketika kami sudah merasa cukup panen dan garam yang tersimpan dalam gudang sudah ful maka ada tanda-tanda ingin hujan.

Tapi untuk sekarang perubahannya cepat sampai hujannya tidak

Petani tambak saat melihat lahannya yang sudah digenangi air, Rabu (20/11). pernah berhenti dalam setiap harinya, apalagi garam yang disimpan dalam gudang masih separuh,” ujarnya.

Hal yang sama dikatakan oleh Ulam (37). Ia mengatakan, dari hasil produksi garam yang lebih sedikit

berharap harga garam naik karena ini bisa menyeimbangkan dengan kebutuhan petani, dan apabila masih belum naik, mereka tidak akan menjualnya sampai nanti menjelang musim kemarau lagi.

“Dengan jumlah garam yang

lebih sedikit, kami berharap harga garam bisa naik dan seimbang dengan kebutuhan petani. Tapi kalau masih seperti sekarang lebih baik kami menyimpannya saja sampai nanti menjelang musim garam lagi,” tandasnya. (jun/lum)

BANGKALAN

15

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO. 0244 | TAHUN II

Dewan Mengintai Pemkab

JARING ASPIRASI MASYARAKAT

Jasmas Tidak Memiliki Payung Hukum

Dinilai Terlalu Lamban Menangani Korban Bencana BANGKALAN - DPRD Bangkalan mengintai pemerintah Kabupaten Bangkalan. DPRD juga menyayangkan sikap pemerintah setempat yang cenderung lamban dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana angin puting beliung. Hingga saat ini nasib para korban masih terkatung-katung lantaran belum mendapatkan bantuan. Padahal bencana puting beliung telah memporak-porandakan ratusan rumah warga beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD) setempat, di Kecamatan Burneh rumah yang rusak berjumlah 29, dengan rincian 20 rumah rusak berat dan 9 rusak ringan. Kecamatan Socah, 10 rumah rusak, 5 rumah rusak berat dan 5 rumah rusak ringan, dan di Kecamatan Kota Bangkalan sebanyak 26 rumah terdiri dari 6 rumah rusak berat dan 20 rusak ringan.

"Seharusnya instansi terkait dalam pendataannya langsung membentuk satu tim, sehingga proses pencocokan data tidak berlarut-larut seperti sekarang.

Apalagi, sudah ada beberapa opsi dana yang bisa digunakan baik dana tak terduga di BPBD atau dana bantuan bencana di Dinsosnakertrans senilai 2,5 M itu," kata Nurhasan salah satu anggota komisi B DPRD Bangkalan.

Kondisi seperti ini, kata Nurhasan, menunjukkan tidak

ROBOH. Salah satu rumah milik warga Junok yang rusak akibat bencana angin puting beliung, waktu lalu. optimalnya kinerja instansi yang bersangkutan. Sehingga dampaknya sangat dirasakan para korban, yang sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Terlebih lagi peristiwa bencana tersebut sudah terjadi dua pekan yang lalu. Sehingga patut dipertanyakan profesionalisme dan ketanggapan pemerintah disaat terjadi bencana.

"Sejak terjadinya bencana, apa tidak selesai hanya sebatas mendata. Para korban itu menunggu peran pemerintah disaat kondisi mereka dalam kesulitan akibat ditimba bencana. Masak sampai

saat ini dibiarkan saja," sesal Hasan.

Sebelumnya, BPBD mengaku belum menyalurkan bantuan, karena masih membutuhkan waktu untuk menyamakan data korban dan kerugiannya. Selain itu, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Bupati setempat.

"Kami masih mencocokkan data dengan instansi lainnya yang terkait, Mas. Masalah kepastiannya bagaimana kita tunggu saja keputusan pemkab," terang Wahid Hidayat, Kepala BPBD Bangkalan.(dn/rah)

RUMAH RUSAK AKIBAT PUTING BELIUNG 9 RUMAH

RUSAK BERAT; 20 20 RUMAH

RUSAK RINGAN; 5

RUSAK BERAT; 6 5 RUMAH

5 RUMAH

RUSAK BERAT; 6

RUSAK RINGAN; 20

6 RUMAH

20 RUMAH

"Bagaimana mau dipagukan jika tidak ada dasar hukumnya, karena setiap anggaran akan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada dana ilegal," tegasnya.

Sementara itu, Ketua LSM Lempar, Fathorrahman Said, SH, menilai program jasmas tersebut sangat rentan dengan penyelewengan. Hal itu terkait dengan pencairan dana yang hampir bersamaan dengan jadwal kampanye pemilihan legislatif (pileg) pada bulan April 2014 mendatang. Apalagi dana jasmas begitu fantastis senilai ratusan juta.

"Bukan hanya uangnya, tapi peruntukannya juga rentan dijadikan suksesi pemilihan calon legislatif 2014 mendatang, jika benar-benar ada harus ada pengawasan yang ekstra untuk mencegah penyalahgunaan dana itu," ujar Jimhur, sapaan akrab pria ini.

Menurutnya, dana Jasmas yang dicairkan bertepatan dengan jadwal kampanye, nantinya sangat berpotensi menjadi alat politik dari masing-masing anggota dewan untuk meraih simpati masyarakat di konstituennya masing-masing. Sebab anggota legislatif yang saat ini mencalonkan kembali tidak menutup kemungkinan segala cara akan dilakukan untuk meraih dukungan sebanyak mungkin. Termasuk menggunakan money politik.

"Padahal tujuan pemberian dana ini kan memang untuk pembangunan daerah sesuai usulan serta kebutuhan riil masyarakat.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan digunakan pada hal yang bukan peruntukannya," paparnya. (dn/rah)

KADER PARTAI

ENDEMIS

Ketua DPC PKB Tidak Akan Mencoret SY

Ratusan Siswa Disuntik Vaksin Difteri BANGKALAN - Sebanyak 560 orang siswa SMPN 3 Bangkalan mendapat giliran suntikan vaksin. Suntikan yang diberikan itu berupa vaksin difteri pada masing-masing siswa mulai kelas satu hingga kelas tiga.

Vaksin difteri merupakan vaksin yang berfungsi sebagai anti difteria, yaitu penyakir menular dengan gejala demam, menggigil, mual, sakit kepala, hidung berlendir, dan bengkak pada leher.

Beberapa siswa yang mengantri diberi vaksin nampak ketakutan menghadapi jarum suntik.

Beberapa dari mereka ragu-ragu dan ada yang menangis saat jarum menembus kulit. Ketua tim vaksinasi Puskesmas Kota Bangkalan, dr Uuk Riuh K menjelaskan

RUSAK RINGAN; 9

BANGKALAN – Belakangan ini, program Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan anggota DPRD Bangkalan. Sebab hingga saat ini, belum ada satu pun anggota legislatif yang bersedia menjelaskan hal itu, karena tidak memiliki payung hukum.

Namun, pada kenyataannya program tersebut pernah dibahas dalam KUA PPAS sebelumnya.

Rencananya, setiap anggota dewan mendapat dana sebesar Rp 400 juta untuk direalisasikan sesuai kebutuhan konstituen di dapil masing-masing.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Eddy Moeljono mengaku sampai saat ini belum ada dana yang dipagukan untuk program Jasmas bagi anggota dewan yang berjumlah 45 orang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2014. Apalagi dari aspek hukum, dana Jasmas tidak memiliki legalitas formal yang bisa dijadikan dasar dalam penetapan pagu anggaran tersebut. "Tidak ada itu anggaran dengan pos Jasmas di APBD Bangkalan," ujar mantan Kepala Dinas Inspektorat ini.

Dalam setiap program anggaran, kata Eddy, harus ada payung hukum yang jelas. Selama belum memiliki dasar hukum, maka program tersebut tidak akan dibahas dan dipagukan dalam RAPBD. Sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam pembahasan anggaran yang dialokasikan pada program harus ada dasar hukumnnya terlebih dahulu. Hal itu, sebagai salah syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak memiliki dasar hukum, maka dapat dikatakan ilegal.

pemberian vaksin difteri untuk mencegah penularan penyakit yang sudah menyebar di Bangkalan.

Menurutnya Bangkalan sudah masuk dalam kategori endemis. ”Tak hanya di Indonesia, kasus difteri paling marak sebarannya ada di Bangkalan. Oleh karena itu, antisipasinya dilakukan melalui suntikan vaksinasi pada anak usia di bawah 15 tahun,” katanya.

Saat ditanya jumlah penderita difteri yang ada di Bangkalan, pihaknya menerangkan bahwasanya

Tak hanya di Indonesia, kasus difteri paling marak sebarannya ada di Bangkalan.

Oleh karena itu, antisipasinya dilakukan melalui suntikan vaksinasi pada anak usia di bawah 15 tahun,” sifat endemis dari difteri bukan seberapa banyak jumlah penderitanya, melainkan adanya kasus difteri. Sebab, penyakit difteri merupakan penyakit langka, yang seharusnya

sudah tidak ada lagi.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala SMPN 3 Bangkalan, Herman Setiawan M.Pd menyatakan dengan dilakukannya penyuntikan vaksin ini diharapkan seluruh siswa bisa tumbuh sehat.

Sebab, kesehatan tubuh siswa sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Apalagi penyakit difteri yang sangat membahayakan terhadap kondisi anak, bila sudah terserang penyakit tersebut. ”Dengan adanya vaksinasi difteri, kami berharap seluruh siswa dapat terhindar dari penyakit yang mematikan tersebut.

Terlebih bisa menjaga daya tahan tubuh siswa dari berbagai penyakit,” ujarnya. (ori/rah)

DIFTERI. Salah satu siswa SMPN 3 Bangkalan saat disuntik vaksin difteri untuk mencegah penyakit yang mulai menyebar di Bangkalan.

BANGKALAN – Kabar yang berembus mengenai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita rupanya mendapat tanggapan dari Ketua DPC PKB Bangkalan. Ir. Mondir Rofi’i menegaskan bahwa kasus penganiayaan terhadap seorang wanita yang menyeret SY, yakni salah satu calon legislatif yang diusung partai tersebut, tidak mengakibatkan dirinya dicoret dari pencalonan. Sebab wanita yang dianiaya tersebut tidak lain adalah istri sirinya.

Menurut Ra Mondir, sapaan akrabnya, setelah kejadian tersebut, pihaknya langsung meminta keterangan sejumlah kiai dan ustadz untuk memastikan kalau wanita yang bernama Juhairiyah tersebut

Ir. Mondir Rofi’i

Ketua DPC PKB Bangkalan adalah wanita yang sudah dinikahi secara siri oleh SY. ”Secara agama mereka itu adalah sah sebagai sua-

mi-istri,” terangnya.

Walaupun terjadi penganiayaan, hal itu merupakan kekerasan dalam rumah tangga, bukan tindakan asusila, atau pun perselingkuhan. Oleh karena itu, pihaknya mengaku tidak perlu mencoret yang bersangkutan dari daftar caleg.

Meskipun begitu, Mondir memastikan SY tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Sebab tindakan pemukulan terhadap orang lain apalagi terhadap istri sendiri tidak dibenarkan oleh hukum agama maupun hukum negara. ”Harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatan penganiayaan yang dilakukannya. Sebab tindakan kekerasan jelas tidak dibenarkan,” terangnya. (ori/rah)

Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16 16

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

KAMIS 21 NOVEMBER 2013 NO.0244| TAHUN II

UMK 2014 Ditetapkan SURABAYA- Gubernur Jatim Soekarwo secara resmi telah menetapkan dan menandatangani nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2014 di 38 daerah, Rabu (20/11).

Menyebutkan penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2014 tertanggal 20 November 2013.

Rincian Nilai UMK 2014 di Jatim No Kabupaten/Kota Besar UMK

ant/agus bebeng

Sejumlah buruh gabungan dari berbagai organisasi terlibat kericuhan dengan provokator yang diduga PNS pemkot Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/11). Para buruh dalam aksinya menuntut UMK kota Bandung sebesar Rp. 2,7 juta.

Buruh Menolak Perda Outsourching SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyayangkan sikap sebagian buruh di Jawa Timur yang menolak Peraturan Daerah (Perda) tentang Outsourching yang baru saja disahkan oleh DPRD Jatim. Padahal, perda tersebut justru melindungi hak-hak buruh outsourcing dari kesewenang-wenangan pengusaha.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Fuad Mahsyuni kepada wartawan di Surabaya kemarin mengatakan, buruh berhak menolak perda tersebut. Namun, sebaiknya baca dan pahami dulu isinya. Sehingga kalau kemudian menolak, landasannya sangat kuat.

“Jangan menolak dulu kalau belum baca isinya,” kata Fuad.

Menurutnya, pembentukan perda tersebut bukan untuk menindas buruh melainkan memberikan perlindungan

pada buruh oursourching yang selama ini hak-haknya tidak dilindungi sehingga ditindas pengusaha. Karena banyak kasus hak-hak buruh yang tidak dilindungi, dewan dan pemprov Jawa Timur sepakat untuk membuat perda yang melindungi buruh.

Dalam perda tersebut, hanya beberapa jenis pekerjaan saja yang bisa dioutsourching. Pekerjaan tersebut merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, di antaranya

adalah usaha pelayanan kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi pekerja atau

buruh, usaha tenaga pengamanan, usaha jasa penunjang di pertambangan dan permin-

yakan dan usaha penyediaan angkutan bagi pekerja atau buruh.

“Jika tetap bersikeras untuk menolak Perda, maka harus dilakukan sesuai de-

ngan prosedur yaitu mengajukan gugatan ke MA (Mahkaman Agung). Nanti akan dilakukan uji materi Perda,” tandasnya.

Untuk diketahui, DPRD Provinsi Jawa Timur bersama pemprov beberapa waktu lalu mengesahkan Peraturan Dearah (Perda) tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau outsourcing. Namun ditentang kalangan buruh dari berbagai elemen karena menilai perda tersebut adalah bentuk kejahatan pada hak asasi manusia (HAM). Menurut buruh, perda tersebut justru melegalkan pengusaha untuk mengambil keuntungan.

Karena itu, buruh menentang keras perda tersebut. Bahkan dalam aksi unjukrasa mengawal penetapan UMK Jawa Timur 2014, buruh juga menyatakan penolakkannya terhadap perda tersebut. (han)

1

Kota Surabaya

Rp 2.200.000

2

Kabupaten Gresik

Rp 2.195.000

3

Kabupeten Sidoarjo

Rp 2.190.000

4

Kabupaten Pasuruan

Rp 2.190.000

5

Kabupaten Mojokerto

Rp 2.050.000

6

Kabupaten Malang

Rp 1.635.000

7

Kota Malang

Rp 1.587.000

8

Kota Batu

Rp 1.580.037

9

Kabupaten Jombang

Rp 1.500.000

10

Kabupaten Tuban

Rp 1.370.000

11

Kota Pasuruan

Rp 1.360.000

12

Kabupaten Probolinggo

Rp 1.353.750

13

Kabupaten Jember

Rp 1.270.000

14

Kota Probolinggo

Rp 1.250.000

15

Kota Mojokerto

Rp 1.250.000

16

Kabupaten Banyuwangi

Rp 1.240.000

17

Kabupaten Lamongan

Rp 1.220.000

18

Kota Kediri

Rp 1.165.000

19

Kabupaten Bojonegoro

Rp 1.140.000

20

Kabupaten Kediri

Rp 1.135.000

21

Kabupaten Nganjuk

Rp 1.131.000

22

Kabupaten Sampang

Rp 1.120.000

23

Kabupaten Lumajang

Rp 1.120.000

24

Kabupaten Tulungagung

Rp 1.107.000

25

Kabupaten Bondowoso

Rp 1.105.000

26

Kabupaten Bangkalan

Rp 1.102.000

27

Kabupaten Pamekasan

Rp 1.090.000

28

Kabupaten Sumenep

Rp 1.090.000

29

Kabupaten Situbondo

Rp 1.071.000

30

Kota Madiun

Rp 1.066.000

31

Kabupaten Madiun

Rp 1.045.000

32

Kabupaten Ngawi

Rp 1.040.000

33

Kabupaten Blitar

Rp 1.000.000

34

Kota Blitar

Rp 1.000.000

35

Kabupaten Ponorogo

Rp 1.000.000

36

Kabupaten Trenggalek

Rp 1.000.000

37

Kabupaten Pacitan

Rp 1.000.000

38

Kabupaten Magetan

Rp 1.000.000

CURANMOR

Pencurian Sepeda Motor Tak Tertangani

PAMEKASAN - Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Pamekasan kembali terjadi pada Rabu (20/11).

Korban pencurian motor kali ini, Hidayatussfitri, asal Desa

Nyalabu Dajah, Kecamatan Pamekasan, pelajar SMA Negeri 4 Pamekasan.

Motor bernopol M 6991 AW miliknya, hilang saat diparkir di tepi jalan di Jl Kabupaten

Pamekasan. Saat itu, korban hendak berfoto untuk persyaratan rapor di sekolahnya.

Kendaraan itu hanya ditinggal sejenak sebelum hilang.

Anis Khairun Nisa, salah

satu teman korban mengatakan motor korban hilang dicuri maling sepulang sekolah.

Saat itu, korban mampir berfoto di salah satu studio foto di Jl Kabupaten, untuk foto rapor.

Korban memarkir kendaraannya di tepi jalan dalam keadaan stang kemudi terkunci. Selesai berfoto, korban langsung kembali ke tempat motornya diparkir. Namun kendaraan itu sudah tidak di tempat semula.

“Fitri itu mau foto rapor.

Tadi cuma ditinggal sebentar, tahu-tahu sudah hilang.

Padahal kontaknya sudah dicabut. STNK-nya ikut terbawa, karena ada dalam jok,” katanya.

Informasi hilangnya motor korban juga mengagetkan teman-teman sekolahnya.

Mereka berbondong-bondong mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), karena untuk mengecek kebenaran informasi itu. Usai kejadian, korban bersama sejumlah rekannya melapor ke aparat kepolisian setempat.

Pencurian motor pada siang hari kali ini bukan yang pertama kali terjadi. Bahkan dalam dua minggu terakhir sudah terjadi sebanyak empat kali terhitung sejak 11 November lalu. Tiga diantaranya terjadi di area perkantoran.

Pencurian kendaraan bermotor di lingkungan perkantoran selama seminggu terakhir marak terjadi.

Dalam catatan Koran Madura, sedikitnya telah terjadi tiga kali kasus pencurian di lingkungan kantor, terhitung sejak 11 November lalu.

Pertama, satu motor dinas, milik Fatthorrahhman, Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan, jenis Supra X bernopol M 3145 AP juga raib saat diparkir di Kantornya di Jl Raya Proppo Pamekasan, pada Senin (11/11) lalu.

Motor itu diketahui hilang saat pemiliknya hendak menghadiri rapat di Kantor Pemkab Pamekasan. Motor itu hilang saat diparkir di dekat gerbang kantor, karena selain tempat parkir penuh, pemiliknya juga hanya mampir kantor sebentar, untuk menghadiri rapat di kantor pemkab.

Dua hari berikutnya, satu unit motor Yamaha Vega-R nopol M 3099 AU warna biru tahun 2009, milik Desi Sari Danawiyah warga kelurahan Lawangan Daya, Pademawu, Pamekasan, raib dicuri maling.

Motor itu dicuri pelaku saat diparkir di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jl. Jokotole Rabu

(13/11) lalu. STNK kendaraan tersebut berhasil dibawa lari pelaku karena disimpan di dalam jok motor.

Aksi pencurian motor masih berlanjut pada Kamis (14/11) lalu. Korbannya, Sutrisno warga Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, salah satu di SM Negeri 1 Pamekasan. Saat itu, Motor Yamaha Mio warna biru tahun 2008, nopol M 6307 AH yang diparkir di area Parkir SMP Negeri 1, diduga dicuri pelaku saat jam pelajaran berlangsung sekitar pukul 10. 30 WIB. Semua kejadian pencurian ini sudah dilaporkan ke Mapolres Pamekasan oleh para pemiliknya, namun belum ada satu pun yang terungkap. Polres setempat sudah membentuk tim khsus untuk mengungkap berbagai kasus pencurian.

Kapolres Pamekasan AKBP. Nanang Chadarusman menjelaskan tim khusus ini tidak hanya menangani masalah curanmor, tetapi semua jenis pengaduan pencurian termasuk pembobolan toko yang seringkali dilakukan pada malam hari.

Tim khusus ini terdiri dari berbagai fungsi, seperti intel dan reskrim yang saat ini sudah mulai menjalankan tu-

gasnya.

Sementara itu Puluhan anggota polisi Polres Pamekasan dari sejumlah kesatuan baik kesatuan polisi lalu lintas, sabara, dan intel terlihat sedang melakukan Operasi 21 atau operasi antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, di jalan Pamekasan-Sumenep, Rabu (20/11).

Operasi itu untuk mempersempit ruang gerak pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beroperasi di wilayah itu sejak satu bulan terkahir.

Kapolres Pamekasan Ajun Komisaris Besar Polisi Nanang Chadarusman mengatakan dari evaluasi kejadian pencurian sepeda motor di wilayahnya memiliki karekter sendiri. Pelaku melakukan aksinya cenderung pada siang hari antara jam 09.00 WIB hingga jam 11.00 WIB. Menurutnya, peningkatan curanmor tidak hanya terjadi di Kabupaten Pamekasan, melainkan di kabupaten lainnya di Madura. Ia memperkirakan peningkatan kejadian itu, karena dipicu faktor ekonomi.

Kapolres menyatakan operasi yang sama akan terus dilakukan dengan pemilihan waktu dan tempat secara acak. (uzi/oni/muj/rah)