e Paper Koran Madura 22 Januari 2015

KAMIS

KORAN MADURA

1

KAMIS 22 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0530 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

ant/vitalis yogi trisna

LAPORKAN KPK KE KEJAGUNG. Rasman Arif Nasution (kanan) sebagai tim kuasa hukum Komjen Pol. Budi Gunawan memperlihatkan berkas ketika melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung di Jakarta, Rabu (21/1). Laporan itu terkait penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan oleh KPK yang dianggap menyalahgunakan wewenang karena tidak sesuai prosedur.

JAKARTA-Kapolri terpilih Komjen Pol Budi Gunawan melaporkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Keduanya ditu-ding melakukan penyalahgunaan wewenang, dalam penetapan BG sebagai tersangka.

“Posisi sebagai Kepala Biro diduga menerima janji. Kalau itu 2003-2006, mengapa rentan waktu dibiarkan lama, dan kenapa tidak jadi tersangka dari dulu?” ujar kuasa hukum Komjen BG, Eggy Sudjana di Kejaksaan Agung, Jakarta Rabu (21/1).

Menurutnya, KPK cenderung meny-

Komjen BG Adukan Dua Pimpinan KPK ampaikan status pada situasi genting.

Contoh, Ketum PPP yang juga Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan jadi tersangka menjelang pilpres, dan beberapa nama lainnya.

“Pernyataan kita apakah KPK melakukan proses penyebutan seseorang sebagai tersangka kemudian disimpan. Pendekatan prosedural, pendekatan kebenaran.

KPK melampaui azas kepatutan. Kami tidak mengerti ada kepentingan atau tidak”,jelasnya.

Masih menurut Eggy, dalam undangundang KPK mengatur komisioner KPK sebanyak lima orang. Pertanyaan, komi-

sioner KPK sekarang hanya empat orang.

Satu pimpinan, yaitu Busyro Muqoddas yang memasuki masa pensiun belum juga diganti.

“Pimpinan KPK itu kolektif kolegial, kalau tidak cacat hukum. Yang tandatangani berapa orang pimpinan KPK, itu yang kita laporkan. Institusi apapapun harus diawasi,” bebernya.

Sementara itu Ketua KPK, Abraham Samad santai menanggapi laporan dari Komjen Pol Budi Gunawan yang dilayangkan ke Kejaksaan Agung. “Apa yang dia lakukan sudah sesuai prosedur hukum dan standar operasional prosedur penanganan

perkara di KPK. Tidak ada yang dilanggar,” tandasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain menganggap gugatan praperadilan yang sebelumnya diajukan pihak Komjen BG, Zulkarnain bilang tidak tepat.

Sebab, domain praperadilan adalah ketika penegak hukum melakukan salah tangkap atau salah menahan seseorang. “Sesuai hukum acara penetapan orang menjadi tersangka di penyidikan itu bukan domain praperadilan, praperadilan itu untuk salah tangkap atau salah tahan,” tandasnya. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

DIPANGGIL KPK, 5 POLISI MANGKIR

Plt Kapolri: Mereka Bakal Kooperatif JAKARTA-Pelaksana tugas (Plt) Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mempersilakan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa anggotanya guna penyidikan kasus yang melibatkan Kapolri terpilih Komjen Pol Budi Gunawan.

ant/sigid kurniawan

PENYERAHAN TUGAS WEWENANG KAPOLRI. Mantan Kapolri Jenderal Pol. Sutarman (kiri) dan Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan) melakukan salam komando usai mengikuti upacara Penyerahan Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Kapolri Kepada Wakapolri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/1). Sutarman menyerahkan wewenang tanggung jawabnya kepada Badrodin Haiti yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan tugas dan fungsi kewenangan Kapolri.

MK: Maju Capres, Kepala Daerah Tak Perlu Mundur JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan seluruh tuntutan para pemohon uji materi Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 42/2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres).

Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa setiap kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika hendak maju dalam perhelatan Pilpres.

“Mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (21/1).

Mahkamah dalam pertimban-

gannya menyatakan, bahwa kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, maupun wakil walikota tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya ketika diusung atau dicalonkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

Sebab para kepala daerah itu seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menentukan secara konstitusional segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Mahkamah juga menyatakan kepala daerah terikat dalam struktur pemerintahan negara di bawah Presiden.

Adapun UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres diajukan oleh warga DKI Jakarta, Yonas Risakota dan Baiq Oktavianty.

Mereka mempersoalkan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 dan 2.

Kedua pasal itu dinilai diskriminatif yang dapat merugikan hak-

hak konstitusional mereka sebagai warga DKI. Misalnya, Pasal 7 ayat 1 yang mensyaratkan kepala daerah yang dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol sebagai calon presiden atau calon wakil presiden hanya harus meminta izin presiden dan tidak harus mengundurkan diri. Namun, Pasal 6 ayat 1 mensyaratkan pejabat negara (menteri, pimpinan lembaga negara) yang dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Karena itu, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat 1 UU Pilpres inkonstitusional bersyarat sepanjang pejabat negara tidak dimaknai ‘termasuk gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, atau walikota atau wakil walikota’ dan membatalkan Pasal 7 UU Pilpres. =GAM/ABD

Ia pun meminta bawahannya untuk menyiapkan diri menjadi saksi atas kasus dugaan kepemilikan rekening gendut Komjen BG. “Kita perintahkan silakan yang dipanggil siapkan diri,” ungkap Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/1) Menurut Badrodin, bagi saksi-saksi yang dipanggil agar berkoordinasi, soal apakah yang diperlukan saat akan diperiksa penyidik. “Apa yang perlu disiapkan, itu dikomunikasikan,” pungkas Badrodin.

Diketahui, pada Selasa, (20/1) dari tiga saksi kasus Komjen Po Budi Gunawan mangkir dari dipanggil KPK. Mereka yakni, mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum, Brigjen (Purn) Heru Purwanto, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Irjen Pol Andayono, dan Wakil Kepala Kepolisian Resort Jombang, Kompol Sumardji.

Dan pada Senin (19/1) kemarin, dari tiga yang dipanggil, hanya satu saksi saja yang memenuhi panggilan yakni Irjen Pol (Purn) Syahtria Sitepu selaku pengajar di Sekolah Pimpinan Polri. Sementara Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Mabes Polri Brigjen Pol. Herry Prastowo dan Dosen Utama di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan Polri, Kombes Ibnu Isticha kompak tak hadir.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, belum mengetahui penyebab mangkirnya 5 anggota Polri aktif itu dari panggilan KPK. Namun, Ronny yakin anggotanya bakal kooperatif dan mengirimkan surat alasan ketidakhadirannya sebagai saksi. “Biasanya ada pemberitahuan ke KPK soal ketidakhadiran mereka, alasan mereka tidak hadir apa.

Kalau panggilan kan proses hukum. Setahu saya mungkin karena ada acara di luar,” kata Ronny di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (21/1).

Ronny menegaskan, Wakil Kepala Kepolisian RI yang juga Pelaksana Tugas Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk kooperatif dalam proses hukum kasus Budi Gunawan. Hal ini, kata Ronny, sebagai bentuk Polri menghormati penegakan hukum. “Sejak awal Pak Badrodin bilang, Polri menghormati penegakan hukum dari KPK berkaitan dengan pemanggilan dan sebagainya, itu mekanisme. Begitu mereka memanggil anggota Polri, mereka sudah punya jadwal sendiri,” ucap Ronny.

“Mungkin akan hadir di panggilan berikut, namanya juga dipanggil. Itu mekanisme hukum yang harus dijalankan,” tutup Ronny. =GAM/ABD

ant/agus bebeng

TUNTUT KPK TIDAK BERPOLITIK. Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa di depan DPRD kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/1). Mereka selain menuntut KPK untuk tidak berpolitik juga mendukung reformasi di tubuh Polri.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV KAMIS 22 JANUARI 2015

No. 0530 | TAHUN IV

33

ant/fanny octavianus

DUKUNG POLRI BERSIH. Aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri melakukan aksi teaterikal “Dukung Polri Bersih” di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (21/1). Aksi itu mendesak Presiden Joko Widodo mencabut pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menonaktifkan Budi Gunawan sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri sehingga proses hukum tak mengganggu Polri.

JOKOWI BERSIH-BERSIH “ORANG SBY”?

SBY Kumpulkan Mantan Menteri JAKARTA-Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan seluruh mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor.

Namun pertemuan itu tidak secara spesifik membahas politik terkini terkait pembersihan orang-orang SBY, melainkan pandangan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu menyangkut perkembangan geopolitik dan ekonomi internasional.

Selain itu, SBY juga berpesan agar para mantan menteri ini berkenan membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo ke depan. Namun, bantuan diberikan jika diminta oleh pemerintahan Jokowi.

“Pesannya supaya menghadapi semua itu, untuk kesuksesan pemerintahan berikan kontribusi dan saran apabila diminta supaya pemerintah berjalan dengan baik.

Kalau diminta loh,” kata Mantan Menteri

Koperasi dan UKM, Syarief Hasan di Jakarta, Rabu (21/1).

Beberapa diantaranya mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa; mantan Menko Polhukam, Djoko Suyanto, mantan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa dan Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo..

Syarief mengatakan, pertemuan di Cikeas hanya sekedar temu kangen dengan pada mantan menteri. Dalam hal ini, sekaligus juga SBY memaparkan tentang kondisi geopolitik Indonesia dan internasional.

“Pak SBY menyampaikan pandangan geopolitik dan ekonomi dan kekuatan Indonesia bagaimana dengan Amerika dengan Kuba, bagaimana dengan Uni Soviet dengan Tiongkok, bagaimana dengan ASEAN, kemudian pengaruh kepada Indonesia,” urainya.

Dia menjelaskan, pandangan ini dirasa penting bagi para mantan menteri SBY. Sebab, para menteri saat ini sudah memiliki kegiatan masing-masing yang dirasa manfaat untuk memahami kondisi geopolitik terkini. “Ini kan banyak mantan menteri yang sekarang jadi pengusaha, ada yang

jadi dosen, ada yang kembali jadi politisi, jadi sudah menyebar,” terang Syarief.

Syarief juga menceritakan, pertemuan itu sekaligus dalam rangka SBY berterimakasih kepada para pimpinan partai politik yang sudah mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada di DPR. Perppu itu dikeluarkan pada masa pemerintahan SBY sebagai pengganti UU Pilkada lewat DPRD. “SBY memberikan ucapan terima kasih kepada anggota DPR karena Perppu Pilkada sudah menjadi UU,” terang dia.

Ketua harian Partai Demokrat ini membantah jika pertemuan itu membahas tentang isu politik terkini. Termasuk soal kisruh internal Polri dan kabar pembersihan orang-orang SBY oleh Jokowi, Syarief menegaskan, hal itu sama sekali tidak dibahas.

“Enggak ada sama sekali, enggak ada dibahas tentang itu,” terang dia.

Senada dengan Syarief, Politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan membantah Presiden Jokowi sedang melakukan pembersihan orang-orang SBY. Langkah Jokowi mencopot Jenderal Sutarman adalah sesuatu yang biasa. “Enggak juga kayak begitu. Setiap era kan pasti ada yang diganti,” kata Trimedya di gedung DPR Senayan

Jakarta, Selasa (20/1).

Lanjut dia, dalam masa pemerintahan yang baru tiga bulan tidak mungkin Jokowi melakukan politik bersih-bersih. Pergantian beberapa jabatan utama di Polri pun merupakan bentuk penyegaran kepemimpinan.

“Belum tentu, baru tiga bulan pemerintahan Jokowi langsung seperti itu. Beberapa Kapolda yang sudah satu tahun ya wajib dong di ganti, beberapa jabatan-jabatan utama di Polri ya wajib dong di ganti. Bukan karena orang SBY-nya, itu merupakan siklus,” terang dia.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menilai tindakan Jokowi mencopot Jenderal Pol Sutarman dari posisi Kapolri dan Komjen Pol Suhardi Alius dari posisi Kabareskrim merupakan sesuatu yang lumrah.

“Bukan politik bersih-bersih, jantung kekuasaan seorang Kapolri itu Kabareskrim, Intel dan Brimob. Kalau Anda tidak bisa kendalikan Kabareskrim, Brimob dan Intel, kekuatan Polri kan di situ,” kata Desmond J Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1). =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ALIRAN SESAT

Jonan Minta Tambahan Rp 20 T JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan pagu anggaran tambahan program prioritas ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp 20,02 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Jika disetujui maka total anggaran Kemenhub tahun ini mencapai Rp 64,95 triliun dari pagu APBN 2015 sebesar Rp 44,93 triliun.

“Rinciannya tambahan anggaran dialokasikan Rp 2,04 triliun untuk Ditjen Perhubungan Darat dan akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan di 65 lokasi sebesar Rp 640 miliar, pengadaan Bus Rapid Transit di 1.000 unit di 28 kota sebesar Rp 1,04 triliun,” jelas Mentri Perhubungan, Ignasius Jo-

nan dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 bersama Badan Anggaran (Banggar) di ruang Banggar DPR RI Jakarta, Rabu (21/1).

Alokasi berikutnya diperuntukkan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 5,49 triliun, terdiri dari, penggarapan infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa sebesar Rp 4,72 triliun, pengembangan jalur ganda lintas Selatan Jawa sebesar Rp 771 miliar.

Tambahan anggaran juga mengucur ke Ditjen Perhubungan laut Kemenhub sebesar Rp 11,29 triliun, terdiri dari pengadaan dan pembangunan kapal berbagai jenis termasuk kapal patroli sebesar Rp 3,12 triliun , pengembangan pelabuhan di 77 lokasi Rp 8,17 triliun. “Ditjen Perhubungan udara sebesar Rp 1,71 triliun serta untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 427,90 miliar,” terang Jonan.

Menurut dia, Kemenhub mempunyai tantangan penyerapan seluruh anggaran. Lantaran sulit bagi pihaknya untuk menggunakan anggaran puluhan triliun tersebut karena alasan kontraktor. “Kalau semua anggaran belum terserap, jangan dikritik ya. Sebab semua digenjot untuk merealisasikan proyek dengan nilai besar, karena mungkin saja yang

mengerjakannya nggak ada. Kan arahan Presiden diusahakan kontraktor dari daerah supaya uang nggak balik ke Jakarta,” pintanya.

Namun demikian, Jonan mengatakan akan berusaha keras agar mengejar target pembangunan program prioritas tahun ini dengan tidak melanggar aturan atau arahan Presiden Jokowi.

“Kita kebanyakan pakai konstruksi sipil, di mana 4 sampai 5 tahuh lalu sisa 50 persen. Anggaran kan dibuat asumsi misalnya harga baja naik 10-15 persen, pasti banyak dihemat. Jadi tolong jangan dikritik kalau belum terserap semua, supaya Satker saya nggak bilang habiskan saja semua,” tukas dia.

Seperti diketahui, tiga kementerian yang mendapatkan anggaran besar dari tambahan belanja sebesar Rp155 triliun.

Tiga kementerian ini bergerak di bidang infrastruktur dan pangan untuk membantu pembangunan Indonesia.

“Dari Rp155 triliun belanja tambahan, yang terbesar itu untuk Kementerian PU, sekitar Rp33 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar Rp20 trilun dan Kementerian Pertanian sebesar Rp16 triliun,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu. =GAM/ABD

ant/yudha manx

UJI COBA LIFTING BAG. Sejumlah personel Basarnas melakukan uji coba Lifting bag di kapal KN Purworejo di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kotawaringin Barat, Kalteng, Selasa (20/1). Lifting Bag tersebut akan digunakan untuk mengangkat badan pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh dperairan Selat Karimata.

Pengikut Bunda Dilarang Baca Syahadat dan Istighfar BEKASI-Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, tengah memastikan adanya dugaan praktik aliran sesat yang meresahkan warga di Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan.

“Saya sudah utus tim ke alamat orang yang melakukan praktik aliran sesat dan menurut saya memang ada praktik-praktik yang menjurus ke sana (aliran sesat),” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekais Momon Sulaiman di Bekasi, Rabu.

Menurutnya diketahui pihak yang diduga melakukan aliran sesat tersebut merupakan sebuah keluarga yang terdiri atas suami istri berinisial NT (44) alias Bunda, SN (60), serta anak-anak mereka yakni SL (15), dan FS (13).

“Sejumlah perilaku yang menjurus ke aliran sesat karena pengikutnya dilarang membacakan syahadat, insyaallah, maupun astaghfiirulah. Kalau sudah di luar kepercayaan yang diakui oleh negara, namanya sesat,” katanya.

Menurut Momon, keluarga tersebut telah mendatangi sedikitnya 110 kontrakan di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, dan Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan.

Hingga saat ini diperkirakan ada sedikitnya 20 pengikut yang masih aktif menjalani ritual bersama Bunda pada setiap malam Jumat.

Ritual itu dilakukan mereka di rumah kontrakan Bunda Kavling Agraria, Perumnas I, Kayuringin, Bekasi Selatan.

Para pengikutnya berkumpul di rumah kontrakan milik Bunda, dan melakukan ritual sambil minum kopi.

Seluruh pengikut hanya diam sementara Bunda membacakan mantramantra sambil menggoyang-goyangkan tasbih.

Ajaran Bunda tidak memperbolehkan pengikutnya shalat lima waktu dan tidak boleh membaca kalimat syahadat, insyaallah, maupun astaghfiirulah.

Menurut Momon, Bunda dan keluarganya diketahui juga pernah diusir dari sebuah rumah kontrakan di RT 06/04 Kranji, Bekasi Barat, karena dianggap meresahkan warga setempat.

“Hasil pengembangan kami ini akan kita rapatkan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi untuk diputuskan apakah ajaran mereka masuk dalam kategori sesat atau tidak,” katanya. =ANT/ANDI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 22 JANUARI 2015 KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV No. 0530 | TAHUN IV

55

ant/aditya pradana putra

TARGET PRODUKSI GABAH. Pekerja menjemur gabah hasil panenan di Karangtengah, Kabupaten Demak, Jateng, Rabu (21/1). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun ini mencapai 73,4 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat dibandingkan pencapaian pada 2014 (data terakhir November) yang sebesar 70,6 juta ton GKG.

ANGGARAN LISTRIK

Pemerintah Ajukan Tambahan Dana Rp1,3 T JAKARTA- Kebutuhan listrik Indonesia sangat tinggi. Selain rasio elektrifikasi yang rendah, rata-rata konsumsi listrik Indonesia juga masih kecil. Dibandingkan Malaysia, konsumsi listrik Indonesia hanya seperlimanya saja. Hal ini mengakibatkan terjadinya krisis listrik di pelbagai daerah.

Untuk itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan tambahan anggaran Rp 1,3 triliun ke Komisi VII

DPR untuk mengaliri listrik di wilayah terluar dan perbatasan.

Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementrian ESDM, Jarman mengungkapkan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 sektor kelistrikan mendapat anggaran Rp 3,86 triliun. Jika ditambah Rp 1,3 triliun maka total anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 mencapai Rp 5,3 triliun. “Total anggaran jadi Rp 5,3 triliun, tambahan APBN-P 1,3 triliun,” kata Jarman, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1).

Jarman merinci dana Rp 3,86 triliun antara lain Rp 2,5 triliun untuk listrik desa, pembangunan transmisi Rp 1,7 triliun dan operasi instansi Rp 200 miliar.

Sedangkan tambahan anggaran yang

diajukan Rp 1,3 trilun tersebut, untuk melistriki wilayah terluar dan perbatasan, terdiri dari Rp 1 triliun untuk pembangkitan dan Rp 300 miliar untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

“APBN-P tambahan Rp 1,3 triliun, Rp 1 triliun untuk mendukung program pemerintah melistriki perbatasan pulau terluar,” paparnya.

Dengan begitu, menurut Jarman tidak ada lagi ketimpangan energi lain antara wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang terang benderang. “Sehingga bisa nyala, jangan sampai di perbatasan di luar Indonesia terang di dalam gelap karena itu kami usulkan Rp 1 triliun untuk pulau terluar, Rp 300 miliar untuk mendukung,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Kurtubi meminta pemerintah mempriori-

taskan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai solusi krisis listrik tanah air.

Nuklir dibutuhkan sebagai sumber energi utama dan seharusnya bukan lagi menjadi pilihan terakhir. “90 negara sudah membangun nuklir. Kita copy paste pengamanan negara lain yang paling aman,” ucapnya.

Dia berharap pemerintah Jokowi-JK mulai beralih menggunakan nuklir. Secara makro, ini akan membantu mengejar rasio elektrifikasi mencapai 99 persen. “Selain rasio, rata rata konsumsi listrik per kapita kita masih kecil. Saya minta PLTN dibuka sekarang, jangan jadikan pilihan terakhir,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jarman mengatakan masih ada 10 juta rumah tangga yang belum menikmati listrik di Indonesia. Data kami, 84,12 persen rumah tangga di Indonesia sudah menikmati listrik hingga akhir 2014.

Sedangkan sisanya 15,9 persen belum menikmati atau setara dengan angka10 juta,” jelasnya.

Namun demikian, angka tersebut turun dibanding pada 2013 yaitu 19 juta rumah tangga. “10 juta kepala keluarga yang belum dapat listrik. Sebelumnya, 19 juta lebih yang belum dapat listrik sekarang 10 juta,” ujarnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

TRANSAKSI FIKTIF

BPD Maluku dan Bank ANDA Diminta Tambah Dana JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan masalah transaksi repo pada perusahaan sekuritas PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT AAAS) dengan dua bank masing-masing, PT Bank BPD Maluku (BPD Maluku) dan PT Bank Antar Daerah (Bank ANDA).

ant/aditya pradana putra

PEMBATASAN TANGKAPAN RAJUNGAN. Sejumlah buruh memisahkan daging rajungan (Portunus spp.) dari cangkangnya di salah satu rumah pengolahan di Bonang, Demak, Jateng, Rabu (21/1). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan kebijakan larangan penangkapan rajungan, kepiting dan lobster dalam kondisi bertelur serta pengaturan ukuran layak tangkap ketiga spesies tersebut guna keberlangsungan ekosistem dan ketersediaan hewan itu sepanjang masa.

OJK Terima 3.118 Pengaduan Masyarakat JAKARTA-Layanan konsumen keuangan terintegrasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada sebanyak 3.118 pengaduan masyarakat terhadap industri keuangan hingga 16 Januari 2015.

Dari pengaduan yang diterima OJK tersebut, hanya sebanyak 346 pengaduan yang memenuhi syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi lanjutan dan fasilitasi penyelesaian.

“Layanan konsumen OJK tercatat 31.553 yang terdiri dari 4.244 penyampaian

informasi, 24.191 pertanyaan, dan 3.118 pengaduan,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S. Soetiono, di Jakarta, Rabu, (21/1).

Menurutnya, dari 346 pengaduan tersebut, sebanyak 314 pengadun telah diselesaikan dan 30-nya ditindaklanjuti dengan pembayaran oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sebesar Rp4,33 miliar dari total tuntutan pelapor sebesar Rp5,38 miliar. “Nilai pembayaran itu sudah 80,85%. Sementara sisanya masih memerlukan proses lebih lanjut,” ujarnya.

Dia menambahkan, pengaduan tersebut paling banyak berasal dari nasabah perbankan. Seperti, persoalan kredit, penggunaan kartu kredit, dan lainnya. Kemudian, diikuti persoalan asuransi dan pembiayaan.

“Kalau pembiayaan, biasanya men-

genai cicilan kendaraan. Telat bayar dari waktu yang ditentukan, pihak pembiayaan mengambil kendaraan itu, dan pelapor itu tidak terima,”jelasnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mendominasi pengaduan ke layanan konsumen OJK. “Mayoritas itu bukan masyarakat daerah, tetapi masyarakat yang ada di Jabodetabek,” urainya.

Menurutnya, sedikitnya pengaduan masyarakat dari daerah karena tidak mengetahui adanya layanan konsumen OJK, sehingga ketika ada sengketa dengan industri keuangan langsung ke pengadilan.

“Masyarakat di sini (Jabodetabek) kan mengetahui adanya OJK dan layanannya.

Makanya banyak yang melapor,” ucap Tituk sapaan akrab Kusumaningtuti. =GAM

Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin di tahun 2014 yang dilakukan oleh Pengawas Perbankan OJK atas kedua bank itu, ditemukan transaksi Reverse Repo surat berharga sebesar Rp262 milyar di BPD Maluku, serta pembelian serta Reverse Repo surat berharga sebesar Rp146 milyar dan USD1.250 ribu di Bank ANDA. “Kami juga meminta pemegang saham Bank ANDA menambah setoran modal dan atau dana segar sejumlah kerugian yang diderita oleh bank. Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat pengurus bank yang terlibat maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Deputi Komisioner OJK Pengawas Bank 3 Irwan Lubis, di Jakarta, Rabu (21/1).

Sebagai informasi, transaksi repo merupakan transaksi jual surat berharga efek dengan janji dibeli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan transaksi reverse repo adalah kebalikan dari transaksi repo, yaitu transaksi beli surat berharga (efek) dengan janji dijual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan Menurutnya, kedua Transaksi tersebut dilakukan masing-masing bank dengan PT AAAS namun tanpa didasari dengan underlying transaction yang telah diperjanjikan. PT AAAS seharusnya menempatkan surat berharga yang ditransaksikan dimaksud pada sub account masing-masing bank pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI). Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. AAAS sebagaimana mestinya.

“Kedua Bank telah melakukan pembentukan cadangan atas kerugian dimaksud, menghentikan transaksi surat berharga korporasi, pemegang saham Bank ANDA telah menyetorkan dana segar sejumlah kerugian yang diderita oleh Bank ANDA, serta kepada PT. AAAS diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian kedua Bank akibat dari transaksi dimaksud,” jelasnya.

Sejauh ini ujarnya, kedua bank telah melakukan pembenahan manajemen risiko terkait pembelian surat berharga korporasi. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 77

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015

KAMIS 22 JANUARI 2015| TAHUN | No. 0530|IVTAHUN IV No. 0530

KIPRAH TNI

Distribusi Pupuk Dikawal BOJONEGORO - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menginstruksikan jajarannya ikut mengawal pendistribusian pupuk bersubsidi sampai di petani, sebagai usaha mengamankan produksi padi secara nasional dan usaha menjaga swasembada beras.

"Kami minta seluruh jajaran TNI sampai Babinsa ikut mengawal pendistribusian pupuk sampai petani. Kalau ada permasalahan dengan pendistribusian segera melapor, sebab kebutuhan pupuk berpengaruh dengan produksi," kata Kasad, dalam dialog dengan petani usai panen padi di lahan banjir Bengawan Solo di Bojonegoro, Rabu (21/1).

Lebih lanjut ia menjelaskan, TNI ikut membantu mengamankan produksi tanaman padi secara nasional sebagai usaha menjaga swasembada beras, karena memperoleh perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Kalau TNI sudah memperoleh perintah dari Presiden, ya harus berhasil. Taruhannya kalau tidak berhasil jabatan saya bisa dicopot," ucapnya, menegaskan.

Oleh karena itu, mantan Pangdam V/Brawijaya ini menjelaskan pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) terkait percepatan pembangunan Bendung Karangnongko Bengawan Solo, sebagaimana usulan Bupati Bojonegoro Suyoto.

Sesuai gambaran yang diterima, katanya, keberadaan Bendung Karangnongko tersebut akan meningkatkan produksi tanaman padi di daerah setempat, bahkan juga Lamongan dan Gresik.

Apalagi, lanjut dia, Provinsi Jawa Timur pada 2015 memperoleh target untuk meningkatkan produksi tanaman padi menjadi 14 juta ton GKG, yang tahun lalu hanya 12 juta ton gabah kering giling (GKG) .

"TNI juga akan melakukan berbagai langkah lainnya agar produksi tanaman padi secara nasional terus meningkat, seperti mengkoordinasikan dengan Menteri Pertanian mengenai pembangunan jaringan irigasi," tandasnya.

Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring menjelaskan, saat ini Indonesia tidak impor beras, bahkan produksinya surplus sekitar 8 juta ton/tahun. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/sigid kurniawan

DILAPORKAN. Wakapolri Komjen, Pol. Badrodin Haiti yang mempunyai kekayaan sebesar Rp 8 miliar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Luqman Haiti, kakak kandung Badrodin Haiti tersebut optimis adiknya tidak memiliki rekening gendut seperti yang diberitakan sejumlah media.

Keluarga Yakin Badrodin Tak Miliki Rekening Gendut JEMBER - Kakak kandung Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Luqman Haiti, optimistis adiknya tidak memiliki rekening gendut seperti yang diberitakan sejumlah media.

"Harta kekayaan adik saya yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp 8 miliar dan itu wajar," kata Lukman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (21/1).

Menurut dia, almarhum kedua orang tuanya H. Ahmad Haiti dan Siti Aminah memberikan pendidikan agama yang kuat, sehingga hal tersebut menjadi bekal bagi tujuh

Harta kekayaan adik saya yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp 8 miliar dan itu wajar,�

Luqman Haiti

Kakak kandung Komisaris Jenderal Badrodin Haiti saudaranya yang lain, termasuk Badrodin.

"Din (panggilan Badrodin) memang orangnya tidak banyak bicara dan sederhana, sehingga saya yakin dia tidak memiliki re-

kening gendut itu," ucap pensiunan PNS itu.

Luqman menjelaskan rumah orang tuanya di Desa Krajan Kulon, Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari juga biasa-biasa saja dan sederhana, meskipun adiknya memiliki jabatan tinggi di Polri.

"Kalau adik saya memang kaya, tidak menutup kemungkinan ia akan membangun rumah di sini lebih besar, namun hal itu tidak dilakukan karena kami semuanya hidup secara sederhana," paparnya.

Presiden Joko Widodo mengangkat Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kepala Polri menggantikan Jenderal Sutarman.

Komjen Pol Badrodin Haiti merupakan salah satu petinggi

Polri yang dikabarkan memiliki rekening gendut dan isu tersebut kembali mencuat sejak penerima bintang Adhi Makayasa itu ditunjuk Presiden Jokowi untuk melaksanakan tugas Kapolri.

Berdasarkan catatan di KPK, total harta Badrodin mencapai Rp 8,290 miliar dan 4.000 dolar AS dan Plt Kapolri itu terakhir melaporkan kekayaan saat diangkat menjadi Wakil Kepala Polri pada 2 Mei 2014.

Kekayaannya itu berupa harta tidak bergerak yang terdiri atas 1 tanah dan bangunan di Depok dan 11 petak tanah yang tersebar di Bekasi, Pandeglang, Jakarta Selatan, Semarang, dan Depok dengan total mencapai Rp 4,3 miliar. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530| TAHUN IV

BBM

Antrean di SPBU Berkurang JEMBER - Antrean kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mulai berkurang, Rabu (21/1).

"Permintaan masyarakat masih tinggi, namun banyak SPBU yang meningkatkan penebusan atau 'delivery order' di Pertamina," kata Supervisor SPBU Jalan Gajahmada Jember, Iwan Hendarto.

Sejumlah SPBU di Kabupaten Jember kehabisan premium, pertamax, dan solar sejak diterapkannya harga baru pada Senin (19/1) pukul 00.00 WIB dengan harga Rp 6.600 untuk premium dan Rp 6.400 untuk solar, sehingga banyak SPBU yang tutup.

Pada saat pengisian BBM di sejumlah SPBU, puluhan kendaraan sudah antre panjang dan stok BBM di SPBU tersebut habis dalam beberapa jam saja dan hal tersebut terjadi sejak harga BBM turun.

"Hari ini, antrean hanya di pintu masuk SPBU dan tidak meluber ke jalan raya seperti beberapa hari terakhir, sehingga diprediksi antrean akan kembali normal dalam dua hari ke depan," paparnya.

Antrean panjang kendaraan, lanjut dia, dipicu kepanikan masyarakat akan stok BBM dan sejumlah SPBU yang tutup karena kehabisan BBM, sehingga menyebabkan masyarakat melakukan aksi borong. "Stok premium di SPBU Jalan Gajahmada habis pada Selasa (20/1) malam, namun pasokan BBM dari Depo Pertamina di Tanjungwangi Banyuwangi sudah datang, sehingga bisa melayani konsumen," katanya.

Iwan mengatakan pihaknya sempat menaikkan penebusan premium menjadi 32 kiloliter per hari, padahal pada hari normal penebusan dilakukan sebanyak 24 kiloliter dan biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen selama satu hari.

"Pasokan premium sudah diisi sebanyak 16 kiloliter dan diperkirakan habis pada siang ini, namun pihak SPBU sudah melakukan penebusan untuk hari ini sebanyak 24 kiloliter," paparnya.

Sementara Supervisor SPBU Jalan Ahmad Yani, Nurul Erfiani mengatakan antrean yang terjadi di sejumlah SPBU di Jember karena kepanikan warga Jember akan kehabisan stok BBM, padahal stok di Depo Pertamina masih banyak. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Penempatan TKI Mencapai 22.000 Orang PONOROGO - Jumlah penempatan tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang bekerja di berbagai negara tujuan selama tahun 2014 mencapai 22.000 orang.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Ponorogo, Sumani, mengatakan jumlah tersebut merupakan peringkat kedua tertinggi di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang yang mencapai 24.000 orang.

"Jumlah TKI Ponorogo cukup banyak, pada tahun 2014 mencapai 22.000 orang. Setiap tahunnya selalu banyak, hal itu sudah terlihat sejak tahun 2006 hingga sekarang," ujar Sumani kepada wartawan, Rabu (21/1).

Ia mengaku tidak mengetahui pasti alasan warga Ponorogo lebih senang bekerja sebagai TKI daripada bekerja di daerahnya.

Diduga alasannya adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dari jumlah 22.000 TKI tersebut, sebanyak 2.000 TKI di antaranya merupakan TKI ilegal atau tidak melalui lembaga penyalur TKI yang jelas.

Kebanyakan para TKI Ponorogo tersebut memilih meng-

adu nasib atau bekerja di Negara Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi, Singapura, dan Korea Selatan.

Sementara, selama tahun 2014 tercatat ada 12 TKI yang meninggal dunia di negara tempatnya bekerja. Sedangkan tahun 2013 ada 14 TKI yang meninggal dunia.

"Kebanyakan, para TKI yang meninggal dunia tersebut karena kecelakaan kerja. Namun ada juga yang sakit," katanya.

Adapun, kasus kematian TKI asal Ponorogo yang terbaru adalah TKI Yuni Indah asal Desa Balong, Kecamatan Balong, Ponorogo. Yuni Indah merupakan TKI yang menjadi salah satu korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di perairan Kalimantan

akhir Desember 2014.

Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura selama empat tahun terakhir. Dia pulang ke Ponorogo selama satu bulan untuk menikmati masa cutinya sebelum akhirnya kembali ke Singapura dengan menumpang pesawat AirAsia QZ8501 pada tanggal 28 Desember 2014.

Hingga kini belum ada kabar soal kondisi Yuni Indah dari pihak terkait. Dari sejumlah jenazah yang ditemukan, belum ada yang teridentifikasi atas nama Yuni Indah. Dinsosnakertrans setempat dan Kemenaker terus memantau kasus tersebut guna mendapingi pencairan hakhak korban. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KECELAKAAN AIRASIA

Tim DVI Kenali Identitas Satu Korban

PENGASPALAN JALAN DESA

ant/fikri yusuf

Sejumlah anggota TNI/Polri, PNS Pemkab Madiun dibantu warga melakukan pengaspalan jalan di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kab. Madiun, Jatim, Rabu (21/1). Pengaspalan jalan tersebut merupakan salah satu pembangunan infrastruktur untuk transportasi khususnya di wilayah pedesaan.

SURABAYA - Tim "Disaster Victim Identification" (DVI) Polda Jatim berhasil mengenali identitas satu jenazah korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 pada hari ke-25 operasi pencarian atas nama David Hartono (23).

"Jenazah berlabel B052 teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan primer dan sekunder," ujar Kepala DVI Polda Jatim Kombes Pol Budiyono kepada wartawan di Posko Crisis Center Mapolda Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Rabu (21/1).

Berdasarkan metode primer dikenali dari pemeriksaan gigi terdapat kecocokan dengan data korban sebelum meninggal yang diperoleh dari dokter giginya selama masih hidup.

Ia menjelaskan, pada gigi korban ada bagian gigi yang berderet terdapat banyak tambalan, serta dari pemeriksaan menggunakan teknik tertentu, cocok dengan gigi korban semasa hidup.

Sedangkan dari metode sekunder, Tim DVI menemukan adanya tato bergambar Barong Bali pada lengan kiri korban yang cocok dengan data "ante mortem" milik pria asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

"Kemudian ada kesamaan jenis kelamin, usia dan tinggi badannya juga mengalami kecocokan," kata perwira menengah tersebut.

Tidak itu saja, pihaknya juga memastikannya dengan pemeriksaan properti pada analisa kamera tersembunyi di Bandara Juanda, sesuai dengan yang melekat pada tubuh korban.

Diperkuat lagi, lanjut dia, dengan tambahan data melalui sosial media milik korban, yang diketahui sempat berfoto selfie sebelum terbang dan mengunggahnya ke instagramnya.

"Saat berfoto selfie itu, juga sesuai dengan analisa cctv bahwa korban mengenakan kaos warna biru, celana pendek hitam serta gelang bertuliskan LV," ucapnya.

Dengan teridentifikasinya satu jenazah hari ini maka total 47 korban dari 53 jenazah yang dievakuasi dan teridentifikasi telah diserahkan ke keluarga masing-masing.

"Masih ada enam jenazah yang sedang dalam proses. Tim DVI tidak akan berhenti berusaha mengungkap identitas mereka," tukasnya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530| TAHUN IV

9

PEMBANGUNAN

14 Proyek Selesai SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menyelesaikan 14 proyek pembangunan infrastruktur dan pembangunan lain yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, mengatakan proyek pembangunan yang diresmikan ini untuk menunjang pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

"Peresmian proyek pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan bukti keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam penggunaan anggaran APBD," katanya saat peresmian proyek Jembatan Kedungcangkring, Sidoarjo, Rabu (21/1).

Ia mengatakan pihaknya tidak akan main-main dengan penggunaan anggaran yang ada karena anggaran ini dari pajak rakyat dan harus kembali manfaatnya untuk rakyat.

"Khusus untuk peresmian jembatan Kedungcangkring Jabon, kami mengharapkan bisa memberi manfaat yang besar bagi warga Jabon dan sekitarnya," katanya.

Ia mengatakan jika sebelumnya jalur di Jembatan Kedungcangkring ini hanya satu arah, maka setelah diresmikan jalannya bisa dua arah.

"Infastruktur yang diresmikan di antaranya proyek jembatan dari Dinas PU Bina Marga, Proyek Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, serta Dinas Pengairan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Sigit Setyawan menyebutkan, bahwa tahun 2014 pemkab Sidoarjo melalui Dinas PU Bina Marga pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2014 sekitar Rp 30 miliar.

"Jadi kami sudah membangun seluruh jembatan mulai jembatan di Wonocolo Kecamatan Taman sampai jembatan kedungcangkring ini," katanya.

Ia berharap, bahwa jembatan yang setara jembatan nasional tersebut dirawat bersama agar bertahan lama.

"Jembatan yang kami rencanakan ini setara dengan jalan nasional, jadi beban muatannya maksimal 10 ton per sumbu kendaraan. Tapi tetap kami berharap, bahwa kendaraan yang melintas dijembatan ini juga dibatasi bebannya supaya jembatan ini awet," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

ant/rudi mulya

PROTES JALAN RUSAK. Sejumlah warga mengelar aksi blokade jalan yang menghubungkan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (21/1). Aksi blokade jalan oleh warga tiga desa tersebut untuk memprotes Pemkab Kediri terkait kerusakan jalan yang belum diperbaiki.

Dinkes Bantah Penderita Diabetes Anak Capai Ribuan MALANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Jawa Timur, membantah jika penderita diabetes, khususnya pada anak-anak dengan usia di bawah 14 tahun di daerah itu mencapai ribuan.

"Setelah melakukan pengecekan data yang ada di Divisi Endoktrin Metabolik dan Diabetes Staf Medik Fungsional (SMF) Instalasi Penyakit Dalam Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang, penderita diabetes pada anak di Kota Malang hanya tercatat lima anak pada 2014, bahkan tahun 2013 tidak ada sama sekali," kata Kepala Dinkes Kota Malang Dr dr Asih Tri Rachmi Nuswantari di Malang, Rabu (21/1).

Ia mengakui data yang dikirimkan RSSA ke Dinkes sebelumnya tidak sama, bahkan data yang sudah dipublikasikan jauh dari fakta sesungguhnya. Data yang tercatat di RSSA merupakan jumlah pasien dari berbagai daerah, tidak hanya dari Kota

Malang saja karena RSSA merupakan rumah sakit rujukan yang menerima pasien dari luar Kota Malang, bahkan se-Jatim.

Asih mengemukakan sampai saat ini warga Kota Malang yang terdaftar di RSSA sebagai pasien atau penderita diabetes secara kesuluruhan sebanyak 35 orang, dengan rincian 15 orang masuk kategori noninsulin dan 20 orang lainnya masuk kategori insulin.

Sedangkan penyakit diabetes pada anak masuk pada kategori diabetes Tipe I, yang artinya penderita sudah masuk kategori ketergantungan pada insulin akibat dari adanya kerusakan pada pankreas.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Dinkes Kota Malang

bersinergi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk terus melakukan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui program UUnit Kesehatan Sekolah (UKS) di tiap-tiap sekolah.

Dinkes, lanjutnya, secara berkala juga telah melakukan Program Screening Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular melalui Pusat Bina Terpadu (Puspindu) yang secara teknis dilakukan melalui posyandu dan kegiatan karang taruna.

Kegiatan Screening tersebut diberlakukan untuk masyarakat usia 16 tahun ke atas pada setiap bulannya.

"Upaya ini terus dilakukan agar kesehatan masyarakat selalu terkontrol dan Dinkes dapat segera memberikan pelayanan kesehatan yang baik jika ada masyarakat yang menderita penyakit tertentu. Bahkan, sejak tiga tahun lalu Dinkes juga menggandeng Persatuan Diabe-

tes Indonesia (Persadia) untuk melakukan penyuluhan pada masyarakat serta melatih senam diabetes.

Sementara itu Disdik Kota Malang juga akan melakukan penggiatan pembelajaran olahraga minimal 30 menit setiap hari. Disdik juga akan berupaya melakukan penggeseran paradigma anak-anak yang saat ini sudah memiliki perilaku hidup yang serba instant dan sudah terkontaminasi dengan teknologi informasi melalui penggunaan gadget yang berlebihan.

Sebelumnya RSSA mengungkapkan tingginya angka penderita diabetes di Kota Malang, yakni sekitar 6 persen dari jumlah penduduk kota itu yang hampir mencapai 1 juta jiwa atau sekitar 60 ribu jiwa.

Dari jumlah tersebut, ribuan diantaranya masih berusia anak-anak. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530| TAHUN IV

NARKOTIKA

Pemuda Bawa Narkoba Ditangkap

ant/fikri yusuf

PASAR MURAH MADIUN. Warga antre untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga bersubsidi di stand pasar murah yang digelar Pemkab Madiun di Desa Bantengan, Kec. Wungu, Kab. Madiun, Jatim, Rabu (21/1). Pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng dan gula dengan harga lebih murah dibanding harga pasaran tersebut digelar untuk membantu masyarakat pada saat harga kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif.

Pakar: Kopi Instan Dapat Menyebabkan Hipertensi JEMBER - Pakar pertanian yang juga peneliti dari Universitas Jember, Jawa Timur, Prof Ahmad Subagio mengatakan produk kopi instan dapat menimbulkan efek yang buruk bagi kesehatan tubuh seperti hipertensi.

"Kandungan krimer nabati yang ada di beberapa produk kopi instan berpotensi menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan," tuturnya kepada sejumlah wartawan di Kabupaten Jember, Rabu (21/1).

Menurut dia, mengonsumsi krimer nabati yang ada di dalam kopi instan dengan jumlah berlebihan dan dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan problem kesehatan seperti hipertensi dan penyumbatan pembuluh darah.

"Krimer nabati tidak dapat

dicerna secara sempurna oleh tubuh," ucap Subagio yang juga Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Jember itu.

Ia memperagakan percobaan kecil dengan tiga buah lilin, kemudian menaburkan krimer nabati di atas lilin tersebut dan hasilnya nyala lilin semakin besar, bukan sebaliknya, mati.

"Api semakin membesar karena krimer nabati bersifat eksplosif (mudah meledak) yang tinggi dan tentunya kurang bagus untuk kesehatan," kata pakar pengolahan pangan lulusan

Jepang itu.

Terlalu banyak mengonsumsi kopi krimer, lanjut dia, sama halnya dengan mengonsumsi kolesterol kering karena tidak bisa dicerna oleh tubuh.

"Boleh mengosumsi kopi instan, namun jangan banyakbanyak," kata Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember itu.

Ia menambahkan proses pembuatan kopi putih sebenarnya juga tidak memenuhi standar kesehatan karena kopi disangrai dengan suhu kecil, sehingga kandungan kafein dan asam di dalam kopi tidak mengalami penurunan.

"Hal itu dilakukan, agar warna bubuk kopi yang dihasilkan tidak berwarna terlalu hitam.

Kandungan kafein dan asam yang masih terlalu tingi karena

suhunya terlalu kecil, juga tidak bagus untuk kesehatan," tutur penemu modified cassava flour (mocaf) itu.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam mengonsumsi kopi putih dalam kemasan karena dapat menyebabkan penyakit kanker.

"Kopi tersebut sebenarnya bukan kopi putih. Warna putih pada minuman itu didapatkan dari estrak gula atau minyak nabati yang diekstraksi dan proses ekstraksi bahan tersebut menggunakan bahan kimia," paparnya.

Subagio menjelaskan semakin banyaknnya produk kopi instan di pasaran dengan berbagai variasi rasa perlu disikapi secara bijaksana oleh konsumen. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

MADIUN - Petugas Satuan Resnarkoba Polres Madiun Kota, Jawa Timur, menangkap seorang pemuda yang diketahui sedang membawa narkoba dan diduga ia terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum setempat.

Data Polres Madiun Kota mencatat, tersangka adalah Beni, warga Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Yang bersangkutan ditangkap petugas di sebuah warung tak jauh dari rumahnya tanpa perlawanan pada Selasa (20/1).

"Benar, kami menangkap seorang pemuda yang kedapatan memiliki barang yang dicurigai narkoba," ujar Kepala Polres Madiun Kota AKBP Farman kepada wartawan, Rabu (21/1).

Guna pemeriksaan lebih lanjut, pemuda yang diperkirakan berusia di atas dua puluh lima tahun itu, digelandang petugas ke Mapolres Madiun Kota.

Menurut dia, saat digeledah, petugas menemukan satu paket plastik berbentuk kristal putih yang diduga kuat narkoba jenis sabu-sabu dengan bobot sekitar 1 sampai 2,5 Gram.

Petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi H-4514-N milik korban untuk dijadikan barang bukti.

Diduga, tersangka akan melakukan transaksi saat dilakukan penangkapan petugas. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut guna menguak jaringan peredaran narkoba di wilayah Madiun dan sekitarnya.

"Saat ini kami masih menyelidikinya untuk menjaring rekanrekan dari pemuda tersebut. Juga untuk mengetahui dari siapa tersangka mendapat narkoba tersebut dan lain sebagainya," kata Farman.

Pihaknya belum dapat memastikan peran dari tersangka, apakah sebagai pengguna narkoba, sebagai pengedar, ataupun bandar narkoba. Sebab, pemeriksaan terhadap tersangka belum selesai.

Ia menambahkan, akan terus melakukan pengejaran terhadap pemakai, pengedar, serta bandar narkoba, guna memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Madiun Kota. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV 22 JANUARI 2015 KAMIS

MADURA

No. 0530 | TAHUN IV

Bermimpi Indonesia Tanpa Korupsi

Salam Songkem

Membangun Bilateral

H

ubungan bilateral IndonesiaBelanda diyakini akan terusik. Keyakinan itu semakin menguat setelah Belanda menarik Duta Besarnya dari bumi Indonesia sebagai bentuk protes negara tersebut atas kasus eksekusi warga negaranya, Ang Kiem Soei. Akan tetapi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo memastikan kerjasama RI-Belanda dalam proyek Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, tetap berlanjut. Adakah kerjasama ini menjadi indikasi hubungan bilateral kedua negara tersebut masih sehat?

Sekilas memang tampak eksekusi mati atas Ang Kiem Soei dan penarikan Duta Besar Belanda tidak berpengaruh negatif terhadap hubungan bilateral. Akan tetapi, proyek infrastruktur yang menjadi salah satu konsep tol laut yang menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo tersebut tak bisa dijadikan indikator hubungan bilateral kedua negara tersebut tak ada masalah pasca Indonesia mengeksekusi salah satu warga Belanda itu. Indonesia perlu mewaspadai kemungkinan terburuk yang barangkali akan timbul akibat kebijakan Presiden RI menolak grasi yang diajukan negara asal Ang Kiem Soei sehingga eksekusi tak bisa terhindarkan lagi.

Memang juru bicara Kemenlu, Armanatha Nasir menyatakan kedua negara, Indonesia-Belanda masih tetap bersahabat dengan baik.

Hubungan bilateral tidak terganggu oleh eksekusi mati. Bahkan, Indonesia sedang berusaha meningkatkan hubungan bilateralnya. Pernyataan deplomatis jubir Kemenlu ini sejatinya menyiratkan hubungan bilateral sedang terganggu.

Sikap Indonesia yang menyambut dingin penarikan Dubes Belanda dan sejumlah negara lainnya bisa jadi merupakan wujud pernyataan untuk menutupi kegalauan dan menjaga harga diri semata di mata dunia. Itu juga yang terjadi pada negara lain, karena itulah sikap Indonesia itu tak juga bisa dijadikan alasan hubungan bilateral aman. Meskipun begitu, Indonesia memang tak perlu terlalu menghamba pada negara luar bila untuk memperbaiki hubungan yang sedang retak. (*)

I

C 11

Tahun baru 2015 telah bergulir dan tinggal beberapa hari lagi akan beranjak memasuki bulan Februari. Di tahun yang sudah dinanti ini, semua orang pasti berharap untuk menjadi lebih baik lagi dibanding tahun kemarin. Namun bertolak belakan dari itu semua, semakin hari tindak penyelewengan uang rakyat atau korupsi dirasakan sudah pada tahap genting.

P

asalnya sindrom korupsi sudah tidak lagi berkembang dikalangan pejabat pusat, namun juga pejabat daerah. Tak berhenti sampai disini, seolah telah menjadi rutinitas, kegiatan haram ini juga sedang getol-getolnya dilakukan oleh mereka yang mengagungkan ilmu, kaum akademisi.

Korupsi memang merupakan cara paling mudah dan simpel untuk memperkaya diri. Selain itu, mereka juga berasumsi bahwa dana yang mereka dapatkan dari korupsi akan sepadan dengan ketiadaan mereka tidak bekerja. Artinya, meskipun mereka ditahan di dalam jeruji besi, namun uang hasil korupsi yang pernah dia lakukan setidaknya mampu menggajinya ketika dia mendekam di penjara.

Apabila dipikir secara rasional hal ini memang benar adanya. Tindakan korupsi tidak pernah mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal. Mereka yang berkecimpung dalam menegakkan hukum pun seakan mengamini ini. bahkan tak jarang mereka juga terjerat kasus yang sama. Ironis memang, jika kita melihat realitas yang ada, mungkin negara ini akan benarbenar bebas dari korupsi ketika bangsa ini sudah rata dengan tanah.

Menurut Darmanto, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan

Negara BPKP Jateng, mengungkapkan bahwa setidaknya ada sejumlah kasus korupsi yang ditanganinya mencatat adanya kelompok profesi. Kepala daerah 7 orang, anggota DPRD kota/ kabupaten 19 orang, Polri 2 orang, PNS 36 orang, BUMN/D 8 orang, kepala desa 37 orang, mahasiswa 1 orang, dan swasta 34 orang. Sedangkan modusnya penyalahgunaan wewenang sendiri sebanyak 84 kasus, penyalahgunaan dalam pengadaan barang dan jasa 24 kasus, pemotongan 4 kasus, kegiatan fiktif 6 kasus.

Hasil pemeriksaan BPK RI sendiri pada semester satu tahun 2013 menunjukkan adanya 42 kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara senilai 3,67 triliun yang terindikasi tindak pidana korupsi. Selama 2003-2013 BPK telah melaporkan 425 kasus serupa dengan nilai nilai kerugian mencapai 40,5 triliun. Sebanyak 310 dari 524 kepala daerah di Indonesia tersandung kasus, 86 persennya adalah perkara korupsi.

Ironis memang, disatu sisi Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang terus bekerja dengan gigih, namun disisi lain kegigihan mereka akan membuat bangsa ini semakin tercoreng mukanya. Untuk itu, pencegahan terhadap tindak korupsi merupakan sebuah langkah yang paling tepat. Sejauh ini KPK maupun lembaga-lembaga penegak hukum lainnya lebih banyak memerhatikan penanganan kasus korupsi, sementara pencegahan belum pernah dilakukan.

Penindakan kasus-kasus korupsi memang perlu dilakukan, namun tindakan pencegahannya juga perlu untuk ditindaklanjuti. Bentuk-bentuk pencegahan ini juga bermacampmacam, seperti memasukkan pendidikan karakter terhadap peserta didik dan sosisalisasi tentang bahaya laten korupsi serta pengajaran kepada masyarakat untuk mengubah gaya hidup hedonis menjadi asketis. Solusi lainnya yaitu menindak pelaku korupsi dengan hukuman yang berat,

termasuk hukuman mati.

Ketegaan dan Ketegasan Mengingat begitu maraknya kasus korupsi di bumi pertiwi, perlu adanya sebuah pembaharuan yang dapat mengurangi atau pun bahkan meniadakan korupsi. Namun untuk merealisasikan hal tersebut tidaklah mudah. Perlu adanya sebuah gerakan yang melibatkan banyak kalangan. Terlebih adanya koalisi antara rakyat, pemerintah dan juga ormas-ormas kemasyarakatan yang lain.

Sebenarnya di Indonesia sudah ada lembaga yang bertindak untuk membongkar kekayaankekayaan pejabat yang bermasalahan. Akan tetapi jika telah masuk ke tahap persidangan banyak terjadi kejanggalan.

Kejanggalan ini termanifestasi dalam beberapa bentuk. Seperti penyelewengan hukum, penyuapan jaksa dan lain-lain.

Hal inilah yang selalu menjadi masalah dasar dalam dunia persidangan di Indonesia.

Untuk itu perlu adanya ketegasan hukum terhadap pelaku korupsi. Bukan hanya penetapan hukum penyitaan aset-aset dan juga kurungan saja yang perlu diterapkan. Akan tetapi juga pemberlakuan kesamaan hukum antar pelaku korupsi.

Sering kali hukuman yang ditimpakan kepada seorang koruptor tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Bayangkan saja, seorang nenek-nenek yang mengambil sandal diganjar tujuh bulan kurungan. Akan tetapi seorang pejabat yang mengkorupsi uang rakyat bermilyardmilyard hanya dijatuhi hukuman beberapa tahun saja.

Miris bukan, namun beginilah hukum di negeri kita.

Hukum di Indonesia sering kali dipermainkan oleh mereka yang tak bertanggung jawab. Dengan uang, mereka mampu merubah

A menjadi B ataupun sebaliknya. Pejabat kita pun demikian, mudah tergiur akan rupiah.

Bayangkan saja seorang ketua Mahkamah Konstitusi mau disuap dengan beberapa lembar recehan.

Selain itu perlu diberlakukan juga sikap tega. Tega disini maksudnya adalah pemberlakuan hukum yang sama terhadap siapa saja. Tidak ada lagi perlakuan khusus antara pejabat dengan rakyat, antara presiden dengan warga biasa dan lain-lain. Sikap tega ini nantinya diharapkan mampu membuat para pejabat berpikir ulang untuk melakukan korupsi. Pemberlakuan sikap sama dimata hukum nantinya juga mampu membuat resah mereka yang telah melakukan korupsi agar nantinya mau mengakui kesalahannya.

Sikap tega lainnya yang perlu diterapkan kepada para koruptor adalah tega untuk memberikan hukuman mati kepada koruptor. Sebagaimana yang telah diterapkan di China.

Pemberian hukuman mati ini dirasakan paling masuk akal. Mengapa demikian?. Pemberlakuan hukuman mati, tentunya akan membuat para pejabat takut untuk melakukan korupsi. Bukan hanya itu, mungkin mereka akan takut dan ngeri apabila mendengar kata korupsi.

Pemberlakuan hukuman mati memang melanggar Hak Asasi Manusia, namun cara ini perlu diterapkan di Indonesia.

Penerapan hukuman ini secara langsung nantinya akan mengurangi jumlah koruptor di Indonesia atau bahkan mampu menniadakannya. Akan tetapi dengan satu catatan, pemberlakuan hukuman mati ini harus disertai dengan beberapa syarat.

Seperti halnya bila uang yang dikorupsi haruslah melebihi angka sekian. Wallahu A’lamu bi AlShawab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 22 JANUARI 2015 No. 0530 | TAHUN IV

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

MADURA

12

DIMUSNAHKAN. Ribuan botol minuman keras dan knalpot.

Miras-Knalpot Brong Dimusnahkan Pelaku Kejahatan Meresahkan Warga PROBOLINGGO - Ribuan botol minuman keras (Miras) dari berbagai merek, narkoba berbagai jenis dan knalpot brong dimusnahkan di depan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Probolinggo, di Jalan Soeroyo.

Ribuan botol miras itu adalah hasil razia cipta kondisi 2014 yang sudah digelar selama sebulan. Botol miras itu di sita di beberapa distributor yang selama ini beroperasi menjual miras ilegal.

Rata-rata yang berhasil yang disita miras jenis cukrik. Selain itu petugas juga memusnahkan obatobatan terlarang seperti ganja, pil dan sabu-sabu hasil pengungkapan satuan narkoba.

“Hasil operasi pekat 2014 se-

lama sebulan bulan Desember 2014 hingga Januari 2015 kita amankan ribuan jenis minuman keras,” kata Kapolres Probolinggo Kota AKBP Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu (21/1).

Selain berhasil memusnahkan barang-barang haram tersebut, polisi juga berhasil menangkap belasan pelaku kejahatan jalanan.

Seperti jambret, pemalak, copet serta preman yang selama ini meresahkan masyarakat.

“Pelaku jalanan yang meresahkan warga kita juga amankan. Agar para pengguna jalan arus mudik tidak khawatir ketika melintasi pantura di Probolinggo,” tambahnya.

Sementara itu, satuan polisi lalu lintas berhasil memusnahkan 212 knalpot brong dan menindak pemiliknya. “Dari satlantas sendiri memusnahkan knalpot brong hasil operasi simpatik 2014,” kata AKP. Mellysa Amalia, Kasatlantas Polres Probolinggo Kota.

AKP. Mellysa Amalia menambahkan, ratusan knalpot yang tidak sesuai dengan standar atau yang lebih dikenal dengan knalpot brong hasil razia lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas

Polres Probolinggo Kota. “Knalpot yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil operasi lalu lintas yang dilakukan selama sebulan,” tandasnya.

Sesuai data dari Satuan Lalu Lintas, 212 knalpot yang dimusnahkan itu merupakan jumlah gabungan untuk kendaraan roda dua. Pihaknya masih tetap melaksanakan pengamanan yang sama. ”Bagi siapapun yang menggunakan sepeda motor berknalpot brong, tidak memakai helm, ataupun kelengkapan lain, maka akan dilakukan penilangan dan bahkan penyitaan,” ucap AKP. Mellysa Amalia.

Diketahui data ungkap kasus di Polres Probolinggo Kota, yakni

narkoba sebanyak 16 kasus dengan 20 tersangka, edar farmasi 20 kasus dengan 23 tersangka, miras 147 kasus dengan 169 tersangka.

Sedangkan sabu-sabu seberat 13, 569 gram senilai Rp 27 juta, ektasi sebanyak 3 butir senilai Rp 1,5 juta, ganja sebanyak 6 poket senilai Rp 600 ribu. Totalnya senilai Rp 29.100.000.

Sementara itu minuman keras sebanyak 3.497 botol dari bebrbagai minuman seperti arak putih, anggur, topi miring. Tak luput juga dimusnahkan pil triahexphenidyl. Dextroneotrohika, obat ilegal tanpa merk, dan obat keras daftar G yang berjumlah 30 ribu butir senilai Rp 60 juta. =M.HISBULLAH HUDA

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

13

PTKL

Gaji Pesangon Karyawan PTKL Digantung PROBOLINGGO-Permasalahan karyawan dengan pihak manajemen PTKL Kabupaten Probolinggo nampaknya belum juga selesai. Saat ini tidak hanya karyawan aktif yang menuntut hak gajinya yang tertunda. Namun karyawan yang statusnya pensiun sampai tahun ini belum juga memperoleh gaji dan pesangonnya.

Total jumlah uang yang belum terbayarkan sebesar Rp 1,9 Milliar. Karyawan PTKL yang dinyatakan pensiun sejak April 2013 kemarin sebanyak 90 orang. Namun mereka sampai detik ini belum menikmati uang pesangon semasa kerjanya. ”Mereka belum memperoleh uang sepeserpun dari PTKL,” terang Asmawi Ketua Serikat Kerja (Sekar ) PTKL, kepada wartawan, Rabu (21/1).

Menurutnya, dari jumlah pensiunan yang belum mendapatkan hak kerjanya, sebanyak 25 orang telah memberikan kuasa kepada Sekar.”Kami sudah mendapatkan mandat dari para pensiunan untuk mengurusi daji dan uang pesangon bagi karyawan yang sudah purna tugas,” jelas Asmawi.

Dia mengatakan, dari 90 karyawan yang sudah pensiun mereka rata-rata mendapatkan uang pesangon sekitar Rp 50 jutaaan dan tambahan gaji yang terhutang oleh perusahaan sebelum mereka pensiun. ”Diperkirakan jumlah totalnya mencapai Rp 1.9 miliar,” ujarnya.

Dari tunggakan dana pe-

sangon pensiunan PTKL yang belum diterimanya. Pihaknya telah melakukan upaya penuntutan kepada pihak manajemen untuk bisa memenuhi hak para pensiunan. “Bahkan pihaknya telah melakukan mediasi dengan pihak manajemen,” kata Asmawi.

Dari upaya mediasi tersebut, lanjut Asmawi, pihaknya sudah dipertemukan dengan manajemen dengan difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo.Upaya mediasi sudah menapai dua kali pertemuan. “Namun masih belum ada solusi dan kesepakatan tentang tunggakan tersebut oleh pihak manajemen,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Suberdaya Manusia (SDM) PTKL, Karyono membenarkan jika PTKL masih belum bisa memperoleh dana pesangon bagi para pensiunan. Tetapi dengan adanya tuntutan tersebut, manejemen akan membicarakan semua itu.

“Kami belum bisa memberikan keterangan jelas tentang kepastian apakah tuntutan mereka akan dipenuhi atau masih ditunda,” ucapnya.

Pihaknya mengaku, kalau kondisi PTKL saat ini mengalami kebangkrutan, ”Secara otomatis perusahaan belum bisa memberikan gaji bagi para karyawan termasuk karyawan yang sudah pensiun,” tegas Karyono. =MAHFUD HIDAYATULLAH

DIGANTUNG. Karyawan PTKL yang statusnya pensiun sampai tahun ini belum juga memperoleh gaji dan pesangonnya.

HARUS TERPENUHI. Hak dasar PRT tentang masa libur dan kebebasan menjalankan ibadahnya

Upah PRT Sebanding UMK Disnakertrans Belum Bisa Bertindak PROBOLINGGO - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan keputusan tentang standar upah bagi para Pekerja Rumah Tangga (PRT) sesuai dengan ketetapan Upah Minimum (UMK) Kota/Kabupaten setempat.

Peraturan tentang hal tersebut tertuang dalam nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Peraturan tersebut menyebutkan tentang hak dasar PRT yang harus terpenuhi diantaranya, tentang masa libur dan kebebasan menjalankan ibadahnya. Bahkan kewajiban juga harus dipenuhi oleh pemanfaat jasa kerja yakni tentang kejelasan tentang kontrak yang diketahui oleh pemerintah setempat yang harus dipsepekati oleh kedua belah pihak.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Sigit Sumarsono

mengatakan, pihaknya memang secara teknis belum mendapatakan edaran daroi pemerintah pusat maupun provinsi. “Saya dengarnya masih dari media saja mas,” terangnya kepada wartawan, Rabu (21/1).

Menurutnya, pihaknya belum bisa menjalankan peraturan tersebut. Dan tetap menunggu keputusan tersebut. Sigit mengaku dengan keputusan tersebut memang masih sifatnya dilema.

Sebab besaran upah yang harus dibayar masih banyak pengguna jasa yang sulit untuk memenuhinya.

“Karena kebanyakan mereka bekerja sesuai kesepakatan gaji

yang diberikan pengguna jasa.

Tanpa melihat besaran upah sesuai UMK,” jelas Sigit Sumarsono..

Jika memang dalam perjalanannya, lanjut Sigit Sumarsono, para pengguna jasa harus membayar sesuai UMK. Maka yang bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah mengumpulkan para PNS di lingkungan pemkab Probolinggo. Para abdi negara yang menggunakan jasa PRT, harus membayar sesuai UMK. “Jika itu sudah aturan, kami tidak bisa berbuat banyak,” tandasnya.

Sementara itu UMK Kabupaten Probolinggo tahun 2015 yang sudah ditetapkan oleh gubernur sebesar Rp 1.556.800 per bulannya. Bahkan saat ini jumlah PRT di Kabupaten Probolinggo jumlahnya tergolong banyak bahkan angkanya mencapai puluhan ribu. “Mereka rata-rata dari kalangan perempuan yang berstatus janda,” paparnya. =MAHFUD HIDAYATALULLAH

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

PERTANIAN

Irigasi Sawah Tersumbat

DIAMANKAN. Barang bukti sepeda motor GL MX N.2156 TW dari tangan tersangka saat diserahkan ke Mapolres Probolinggo Kota.

Warga Tangkap Maling Motor Ada Seseorang Membawa Kabur Motor Milik Satpam PROBOLINGGO – Tidak selamanya, aksi pencurian yang dilakukan pelaku berjalan dengan baik. Seperti yang dialami pria paruh baya yang hampir menjadi bulanbulanan massa lantaran tertangkap tangan oleh petugas kebersihan saat sedang melakukan pencurian sepeda motor, milik Misnawi (40) salah satu Satpam, yang terparkir di area Bank BRI Cabang Probolinggo, jalan Soeroyo Kota Probolinggo, Rabu (21/1) siang.

Selain mengamankan tersangka, Edi Surahman (32) salah satu petugas kebersihan Bank BRI Cabang Probolinggo juga mengamankan sepeda motor milik korban. Setelah itu, tersangka dan barang bukti diserahkan oleh

petugas kebersihan BRI Cabang Kota Probolinggo lalu diserahkan ke Mapolres Probolinggo Kota untuk ditindak lanjuti lebih dalam lagi.

“Pelaku berhasil diamankan setelah kejar kejaran kearah se-

latan jalan Mastrip. Saya pepet dia terjatuh, dan melarikan diri.

Beruntung warga juga ikut membantu yang akhirnya bisa tertangkap,” ujar warga Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo ini.

Kasus pencurian sepeda motor ini terjadi sekitar pukul 10.30 WIB pagi. Saat itu, Edi Surahman membersihkan rumput. Kemudian melihat ada sesorang yang membawa kabur sepeda motor milik Misnawi (40) salah satu satpam BRI Cabang Probolinggo. “Spontan saya punya isnting sepeda motor itu mau dibawa kabur, lalu saya langsung bergegas mengejarnya,” ucapnya.

Melihat korban kabur membawa sepeda motor, Edi Surahman, melakukan pengejaran hingga akhirnya tersangka terjatuh dan masih berusaha melarikan diri. “Beruntung banyak warga yang membantu, sehingga tersangka bisa ditangkap,” tandasnya.

Hingga kini, aparat Polres Probolinggo Kota, masih mengembangkan kasus tersebut.

Kuat dugaan jika ini bukan aksi pertama yang dilakukan oleh tersangka. “Kini, kami tengah melakukan upaya pengamanan barang buktinya,” tandas petugas SPK Polres Probolinggo Kota. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO- Lantaran saluran irigasi sawah mampet, Sejumlah petani di Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo resah. Sehingga banyak tanaman petani yang tidak teraliri air lantaran aliran sungai yang menghubungkan dengan sawah petani dangkal. Petani yang mengaku resah dengan kurang lancarnya air irigasi yang menyebabkan sawah mereka minim air, diantaranya Desa, Warujinggo, Jorongan dan Juga Clarak.

Salah satu petani asal Desa Sumberbulu Warujinggo Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Junaedi, mengatakan, memang di Desa keberadaan irigasi memang tersedia namun asas manfaatnya belum terasa oleh kalangan petani. “Karena air saat ini memang kesulitan, apalagi kalau sudah musim kemarau,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, petani tidak harus mengebor sumur dan menyewa mesin air untuk memaksimalkan untuk mendapatkan air. Namun yang paling penting aliran sungai yang dangkal perlu untuk dilakukan normalisasi. “Diyakini air dikalangan sawah petani bisa terpenuhi secara maksimal,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/1).

Dengan tidak lancarnya aliran irigasi menuju pesawahan petani, lanjutmasyarakat berharapa kepada pemerintah untuk bisa memberikan solusi konkrit terkait persoalan sungai tersebut. Dengan melakukan upaya pengerukan terhadapa aliran sungai yang dinilai dangkal.

“Dangkalnya sungai tersebut karena masih banyak warga yang membuang limbah sampah rumah tangga ke sungai,” jelas Junaidi Hal senada juga di ungkapkan Slamet (37) petani asal Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, mengaku Dengan kondisi tersebut pihaknya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa mesin bor.

Untuk satu kali sewa dengan pembelian solar, satu kali penyiraman sawah seluas 800 meter persegi sebesar Rp 250 ribu. “Padahal kalau tanaman padi, dalam satu bulan minimal sekali,” ucapnya singkat. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 201522| JANUARI No. 0530 |2015 TAHUN IV KAMIS

No. 0530 | TAHUN IV

15 15

Messi Bantu Ronaldo Tampil Memukau MADRID - Penyerang Real Madrid Cristiano Ronaldo mengakui bahwa persaingannya dengan penyerang Barcelona Lionel Messi sangat memotivasinya sehingga selalu menampilkan permainan terbaiknya. Dia juga yakin Lionel Messi juga demikian. Kedua pemain ini tidak hanya bersaing bersama tim mereka masing-masing di Spanyol dan Eropa tetapi juga bersaing secara individu dalam meraih penghargaan dunia dan rekor gol.

Ronaldo dan Messi membagi gelar Ballon d’Or dalam tujuh tahun terakhir, sejak 2008. Ronaldo merebut gelar bergengsi itu pertama kali pada 2008. Sejak 2009-2012, gelar itu menjadi miliki Messi. Ronaldo baru merebut kembali pada 2013 dan 2014.

Keduanya juga menjadi runner up satu sama lain dalam enam tahun terakhir. Musim ini, keduanya juga memecahkan rekor gol terbanyak di Liga Champions. Messi sudah melampaui rekor 71 gol Raul Gonzalez di Liga Champions, sedangkan Ronaldo sudah menyamai rekor mantan Pangeran Santiago Bernabeu itu.

Dalam wawancara dengan France Football yang diterbitkan pekan ini, Ronaldo mengungkapkan bahwa persaingan mereka membantu keduanya meraih kesuksesan. “Saya yakin persaingan di antara kami menjadi faktor yang memotivasi untuk dia juga.

Ini bagus buat saya, buat dia dan buat para pemain lain yang ingin berkembang. Messi sudah meraih empat gelar Ballon d’Or, saya baru mendapat tiga. Ini semua bagus untuk dunia sepakbola,” kata Ronaldo.

Pada bagian lain, kapten Tim Nasional Argentina ini mengakui belum terlalu puas dengan hasil dari tendangan bebas yang juga menjadi ciri khasnya dalam beberapa bulan terakhir. “Saya sekarang sedang mencoba mengembangkan kaki kiri saya, akselerasi dan tendangan langsung, tetapi saya belum berhasil. Saya tahu itu akan kembali. Ini masalah kejujuran untuk mengakui bahwa tanpa latihan keras, apa pun tidak akan maju. Penampilan di atas lapangan menjadi petunjuk saya,” imbuhnya.

Mantan penyerang Manchester United (MU) ini juga ingin menjaga kesempurnaan dalam

segala hal agar terus maju dan berkembang sebagai seorang pesepakbola, termasuk mengatur diet dan pemulihan.

“Saya bisa bermain lebih dari 60 pertandingan pada satu musim karena bisa menjaga diri sendiri. Saya tidur dengan baik dan makan teratur. Ini juga merupakan cara untuk menjaga kesempurnaan. Bila tidak, seorang pemain tidak bisa menjaga ritme dan terus bermain pada level tinggi,” tutup pemain terbaik sepanjang masa Portugal itu. =ESPN/CAROL AJI

Piala Afrika 2015

Pantai Gading dan Kamerun Hanya Raih Hasil Imbang MALABO - Dua tim favorit juara Piala Afrika 2015, Pantai Gading dan Kamerun, hanya bermain imbang atas lawan-lawannya pada pertandingan Grup D, Selasa (20/1) atau Rabu (21/1) dini hari WIB di Malabo Stadium.

Pantai Gading ditahan imbang oleh Guinea, sedangkan Kamerun juga bermain imbang 1-1 melawan Mali di tempat yang sama beberapa jam kemudian.

Pada laga Pantai Gading melawan Guinea, Pantai Gading tertinggal terlebih dahulu sebelumm akhirnya disamakan oleh gol Seydou Doumbia, tidak lama setelah Gervinho mendapat kartu merah.

Sedangkan Kamerun juga tertinggal terlebih dahulu dari Mali sebelum disamakan oleh gol Ambroise Oyongo menjelang pertandingan berakhir.

Bek Guinea Fode Camara (kiri) dan penyerang Pantai Gading Wilfried Bony berebut menyundul bola dalam laga yang berlangsung di Malabo Stadium, Rabu (21/1) dini hari WIB. “Kami bisa bisa menyamakan kedudukan dan ini hasil yang baik untuk kami. Kami masih memi-

liki beberapa pertandingan dan saya harap kami memetik hasil lebih bagus pada pertandingan-

pertandingan sisa,” kata kapten Pantai Gading yang juga gelandang Manchester City, Yaya Toure.

Pelatih Pantai Gading Herve Renard menambahkan, “Sangat sulit mendapatkan hasil seperti ini dengan 10 orang pemain. Saya kira pemain sudah bermain sangat bagus dalam organisasi yang berbeda setelah bermain dengan hanya 10 orang.”

Dari Coppa atau Piala Italia, AS Roma harus butuh waktu ekstra untuk menghentikan langkah Empoli di Coppa atau Piala Italia dan memastikan langkah mereka ke perempat final, setelah memetik kemenangan tipis 2-1 pada laga di Stadio Olimpico, Roma, Selasa (20/1) malam waktu setempat atau Rabu (21/1) dini hari WIB. Pada laga tersebut, AS Roma unggul terlebih dahulu ketika

pertandingan baru berjalan lima menit berkat gol Juan Manuel Iturbe. Tetapi Empoli berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-90 melalui gol Simone Verdi. Kedudukan 1-1 ini bertahan hingga laga usai dan memaksa kedua tim bermain pada babak perpanjangan waktu.

Kemenangan Roma ditentukan oleh Daniele Rossi hanya lima menit sebelum pertandingan berakhir atau tepatnya menit ke-115 berkat ekseksi penalti.

Pelanggaran keras Piotr Zielinski terhadap Leandro Paredes di kotak terlarang memaksa wasit menunjuk titik putih. Daniele De Rossi yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Ini adalah kemenangan pertama Roma dalam tiga laga terakhir.=ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA 16 MESSI BANTU

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

RONALDO

TAMPIL MEMUKAU

16

KAMIS 22 JANUARI 2015 No. 0530 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

Mustahil Raih Tiga Gelar Liverpool Tahan Imbang Chelsea di Anfield

L

IVERPOOL - Pelatih Chelsea Jose Mourinho mengaku, tidak mudah, bahkan mustahil, meraih tiga gelar domestik Inggris musim ini. Hal itu diungkapkan Mourinho setelah ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah Liverpool pada leg pertama babak semifinal Piala Liga di Anfield, Rabu (21/1) dini hari WIB. Chelsea masih berpeluang menjuarai Liga Utama Inggris, Piala FA, dan Piala Liga musim ini. Bahkan, bukan tidak mungkin gelar ini dilengkapi dengan trofi Liga Champions. Di Liga Utama Inggris mereka kokoh di puncak klasemen sementara dengan unggul lima poin dari Manchester City di peringkat kedua. Sementara di Piala FA, Chelsea akan menantang tim dari League One, Bradford City di putaran keempat.

Sedangkan di Piala Liga, “The Blues” akan menjamu Liverpool di Stamford Bridge pada leg kedua nanti. Bermain di kandang akan memudahkan mereka lolos ke final karena Stamford Bridge cukup angker sepanjang musim ini. Mereka belum terkalahkan di kandang sendiri. Meski demikian, Mourinho merendah bahwa meraih tiga gelar domestik sangat tidak mungkin.

“Tidak, itu terlalu sulit,” ucapnya.

Pada laga di Anfield dini hari tadi, Liverpool tampil perkasa dan sangat dominan atas Chelsea. Penguasaan bola mereka mencapai 62%, sementara Chelsea haya dengan 38 persen. Jumlah tendangan ke gawang juga bak langit dan bumi. Liverpool 20 kali mengancam gawang Chelsea, tujuh di antaranya tepat sasara.

Sedangkan Chelsea hanya satu kali mengancam gawang tuan rumah dan tidak ada yang tepat sasaran. Chelsea cukup beruntung karena penampilan Thibaut

Courtois yang cemerlang di bawah mistar gawang. Pemain internasional Belgia ini melakukan lima penyelamatan gemilang.

Meski lebih banyak tertekan, justru Chelsea yang unggul terlebih dahulu ketika pertandingan baru berjalan 18 menit melalui eksekusi penalti Eden Hazard. Berawal dari pelanggaran Emre Can terhadap Eden Hazard di dalam kotak penalti, wasit menunjuk titik putih. Eden Hazard yang maju sebagai algojo sukses menaklukkan Simon Mignolet di bawah mistar gawang. Keunggulan Chelsea ini bertahan hingga turun minum.

Pemain Liverpool Lucas Leiva (kiri) mengawal ketat penyerang sayap Eden Hazard pada laga di Anfield, Rabu (21/1) dini hari WIB. Liverpool baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua ketika pertandingan berjalan 14 menit melaui Raheem Sterling. Proses gol ini sangat cantik. Pemain keturunanan Jamaika ini menggiring bola dari jarak 40 menter ke dalam kotak penalti, melewati beberapa pemain bertahan Chelsea sebelum menaklukkan Courtois di bawah mistar gawang. Kedudukan 1-1 pun bertahan hingga laga berakhir.

Menanggapi pertandingan ini, Mourinho memuji penampilan Courtois. “Saya kira tiga kiper terbaik dunia saat ini adalah Petr Cech, Courtois, dan Manuel Neuer.

Liga Utama Inggris memiliki banyak kiper bagus tetapi saya memiliki dua yang terbaik. Hal ini yang memudahkan saya dan meningkatkan kepercayaan diri tim. =ESPN/ SKY SPORTS/CAROL AJI

KAMIS 22 Januari 2015 No. 0530 | TAHUN IV

KORAN MADURA

bANTUAN PEMPROV MUBAZIR

Kakankemenag Tak Temui Himapesa

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 |DBD TAHUN IV

Meningkat 100 Persen

SAMPANG | K

sumenep | B

A

pamekasan |g

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Satu per Satu Mobil Fuad Disita telah disita itu. Setidaknya, sampai saat ini terdapat empat mobil yang dititipkan di Mapolres setempat. Sedangkan dua mobil sebelumnya telah dipindahkan ke Polda Jawa Timur. Entah sampai kapan ketiga mobil itu akan dibawa oleh KPK. Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono juga tidak memberikan keterangan yang memuaskan terkait penyitaan tiga mobil tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui dari mana mobil tersebut diamankan. Hanya saja, menyebutkan KPK menitipkan ketiga mobil itu di Mapolres. Apalagi Polres tidak memiliki kewenangan memberikan pernyataan terkait penyitaan tersebut.

"Disita dari tempat mana saya tidak tahu, silahkan konfirmasi langsung ke penyidik KPK. Sekarang masih melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pejabat di ruang K3I," ucapnya.

Perlu diketahui, politis Gerindra tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena telah melanggar sebagaimana diatur dalam pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 Ayat

Disita pada Senin 22 Desember 2014* Kijang Innova Silver Nopol M 1299 GC Alphard Putih Nopol L 1956 M

*) Disita dari Kampung Saksak Kelurahan Kraton Bangkalan.

Mobil tersebut saat ini ada di Mapolda Jawa Timur.

KPK Tak Bersedia Memberi Keterangan Pers BANGKALAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita tiga mobil yang diduga milik ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, Rabu (21/1) kemarin.

Penyitaan dilakukan oleh tim penyidik anti rasuah itu di sela-sela pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemkab Bangkalan. Ketiga mobil itu masing-masing jenis Odyssey warna hitam dengan nomor polisi (nopol) L 1607 VL dan mobil Honda Mobilio warna silver nopol M 393 AW serta Hyundai Silver Metalic nopol L 1833 WK. Ketiga unit mobil tersebut tiba di Mapolres Bangkalan sekitar pukul 14.30 WIB. Sebelumnya, KPK juga telah mengamankan tiga mobil milik mantan Bupati dua periode itu, yakni jenis Alphard warna putih dengan nopol L 1956 M dan mobil Kijang Innova warna silver dengan nopol M 1299 GC. Keduanya, disita di garasi rumah mewahnya di Jalan Raya Letnan Mestu Kampung Saksak, Kelurahan Kraton. Kemudian, Toyota Land Cruiser bernomor polisi L 81 SM yang ditemukan polisi di tepi jalan depan terminal bus Bangkalan.

Namun sayangnya, tak ada satu pun dari penyidik KPK yang bersedia memberikan keterangan pers terkait dari mana saja ketiga kendaraan itu diamankan. Sehingga tak banyak informasi yang diketahui terkait mobil yang

Mobil-mobil milik Fuad Amin yang Disita KPK

Disita pada Selasa 23 Desember 2014* (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. =Doni Heriyanto/rah

Alphard Silver Nopol B 1250 TFU

Toyota Camry Hitam Nopol B 1341 TAE

Kijang Innova Silver Nopol B 1824 TRQ

Honda CRV Nopol B 1277 TJC

Suzuki Swift Putih Nopol B 1683 TOM

*) Disita dari rumah Fuad Amin di kawasan Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur. Mobil tersebut saat ini ada di KPK. Disita pada Selasa 6 Januari 2015* Toyota Land Cruiser Hitam Nopol L 81 SM

*) Ditemukan di tepi jalan depan terminal Bangkalan. Mobil tersebut saat ini ada di Mapolres Bangkalan Disita pada Rabu 21 Januari 2015* Odyssey Hitam Nopol L 1607 VL

Honda Mobilio Silver Nopol M 393 AW Hyundai Silver Metalic Nopol L 1833 WK

*) Disita dari kediaman Fuad Amin di Kampung Saksak Kelurahan Kraton Kecamatan Kota Bangkalan. Mobil tersebut saat ini ada di Mapolres Bangkalan.

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

KAMIS 22 JANUARI 2015 No. 0530 | TAHUN IV

Bantuan Pemprov Mubazir Kepala ESDM: Itu Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat SUMENEP – Mesin bantuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Pemprov Jatim yang diserahkan sejak tahun 2006 di Desa Brakas, Kecamatan/Pulau Raas, saat ini sudah tidak berfungsi secara maksimal. Mesin tersebut berupa enam slinder berkapasitas ribuan watt.

“Awalnya mesin ini merupakan bantuan dari Pemprov Jatim tahun 2006 lalu. Namun, setahun kemudian mesinnya sudah tidak bisa dipakai lagi karena kondisinya sudah rusak,” kata Busyanto, Warga Desa Brakas, Kecamatan/ Pulau Raas, Rabu (21/1).

Menurutnya, saat ini keberadaan sebagian mesinnya sudah tidak ada di tempat semula.

“Awalnya mesin ini dikelola oleh CV milik warga di sini. Tapi semenjak kondisi mesin diesel rusak, pengelola memindahkan beberapa alat seperti dinamo, tangki minyak, instalasi listrik, dan piranti lain ke rumahnya,” terangnya.

Sebagai ganti untuk penerangan, pihak pengelola terpaksa mengganti dengan mesin yang baru. Sementara instalasinya tetap menggunakan yang lama. ”Ini yang membuat kami bingung.

Padahal biasanya setiap bantuan dari pemerintah itu harus dikelola oleh pokmas (kelompok masyarakat). Tapi kenyataannya ini tidak,” ujarnya.

Untuk tarif listrik saat ini

TAK DIMANFAATKAN. Kondisi mesin bantuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Jawa Timur, Rabu (21/1).

Bantuan tersebut saat ini sudah lagi dimanfaatkan.

dinilai cukup mahal. Setiap kepala keluarga harus menyediakan uang kurang lebih sebesar Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta. Mahalnya tarif listrik itu, dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan warga. Sebab,

di Pulau Raas warga hanya bisa menikmati penerangan selama 12 jam.

“Kami kira kondisi ini cukup menyakitkan bagi warga. Kita bandingkan saja, kalau di daratan,

dengan uang sebesar Rp 100 ribu sudah menerima layanan listrik selama 24 jam non-stop. Makanya saat ini sudah banyak warga yang berhenti, sebagai ganti penerangan ada yang mamakai lilin seba-

gian pula ada yang memakai genset pribadi,” tuturnya.

Sementara Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep, Abd. Kahir membenarkan bahwa kondisi mesin genset bantuan pemerintah provinsi itu saat ini sudah tidak bisa dipakai lagi. ”Itu bantuan dari Pemprov, dan saat mesinnya sudah rusak. Sehingga, tidak bisa dipakai lagi,” terangnya.

Hanya saja, mantan Kabag Humas Setkab Sumenep itu tidak membenarkan jika pengelolaannya dilakukan oleh perseorangan. ”Itu diserahkan kepada Pokmas.

Sebelumnya pihak pengelola pernah memperbaikinya,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya akan terus berusaha untuk membantu masyarakat kepulauan, khususnya dibidang penerangan.

“Kami tetap akan mengupayakan sesuai kemampuan yang ada. Karena bagaimana pun daerah kepulauan masih bagian dari Kabupaten Sumenep,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

PEMERINTAH

Isu Pemekaran Desa Bermuatan Kepentingan Politis SUMENEP - Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli menyayangkan politik desa yang kerap berujung pada tindakan-tindakan melanggar hukum. Misalnya sampai memunculkan isu pemekaran desa.

Ramli tidak menampik bahwa politik desa selama ini memang seringkali berakhir tidak sesuai harapan bersama.

Padahal, menurutnya, dalam

berpolitik harusnya para politikus desa harus siap kalah dan menang.

"Karena dalam kontes apa pun, yang menang pasti satu.

Jadi yang kalah harus bisa legowo. Apa pun yang terjadi pasca pilkades itu diduga karena dendam politik, dan kita sangat sayangkan hal itu," ucapnya.

Bahkan, menurut Ramli, yang paling disayangkan pasca pelaksanaan pilkades jika sampai muncul riak-riak ingin

memecah desa dengan modus pemekaran desa. Padahal, imbuhnya, pemekaran desa tidak boleh sampai bermuatan politis.

"Seperti halnya, karena tidak terima dengan hasil proses pilkades, lalu dimunculkan wacana pemekaran desa, ini yang tidak kami inginkan. Jadi aspirasi pemekaran desa itu harus murni, tanpa ada muatan nilai apa pun. Karena prinsip pemekaran desa itu adalah percepatan pembangunan di tingkat

desa," jelasnya.

Selain itu, tindakan kriminalitas seperti pencurian hewan (curwan), pencurian motor (curwan), dan bom potasium, di sejumlah desa pasca pelaksanaan pilkades juga disayangkan pihaknya. Harusnya, tindakan-tindakan semacam itu tidak dilakukan oleh pihak manapun.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar kepala desa terpilih yang telah dikukuhkan

dengan pelantikan, tidak menjadi arogan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal itu dimaksudkan agar tidak membuat emosi lawan politiknya.

"Jangan sampai kepala desa hanya melayani pendukungnya saja, sementara pendukung calon lainnya tidak pernah diperhatikan. Ketika kades sudah dilantik, dia merupakan pemimpin semua golongan," ujar Ramli. =FATHOL ALIF

Sumenep KESEHATAN

Dua Penderita DBD Meninggal Sumenep - Dua dari 168 penderita demam berdarah dengue di Kabupaten Sumenep, yang terdeteksi pada Januari 2015 meninggal dunia.

"Dua penderita demam berdarah dengue (DBD) yang meninggal dunia itu berasal dari Kecamatan Kota dan Batang Batang," kata Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, Dwi Regnani di Sumenep, Rabu (21/1).

Ia menjelaskan sesuai laporan yang diterima dari pimpinan puskesmas dan rumah sakit di Sumenep, sejak 1 Januari 2015 hingga sekarang terdeteksi 168 kasus demam berdarah dengue.

"Penderita demam berdarah dengue tersebar di puluhan kecamatan di daratan. Kami sudah meminta pimpinan puskesmas untuk mengingatkan warga waspada terhadap penyebaran demam berdarah dengue," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga pimpinan puskesmas untuk mengecek atau turun langsung ketika menerima dan atau mengetahui adanya warga yang diduga menderita demam berdarah dengue.

"Pada setiap Desember 2014 dan Januari 2015 yang merupakan awal musim hujan, biasanya ada peningkatan jumlah kasus demam berdarah dengue. Untuk mencegah sekaligus memberantas penyebaran demam berdarah dengue, kami tetap butuh dukungan warga," katanya.

Dwi Regnani mengatakan,cara paling efektif untuk mencegah dan memberantas penyebaran demam berdarah dengue adalah gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

"Dengan gerakan PSN bisa dipastikan nyamuk yang menjadi penyebab demam berdarah dengue tidak bisa berkembang biak, karena sarang beserta jentiknya yang dibinasakan," ujarnya.

Ia mengemukakan, pihaknya telah melakukan "fogging" atau pengasapan di sejumlah lokasi yang salah satu warganya positif menderita demam berdarah dengue sebagai bagian dari membasmi nyamuk penyebab demam berdarah.

Jumlah sementara penderita demam berdarah dengue pada Januari 2015 meningkat dibanding Januari 2014 yang sebanyak 37 orang. =ABD AZIZ/ANT

KEHILANGAN STKNK Suzuki RC100 Nopol M 2022 VP, SIM C, ATM BRI, Kartu Askes, KTP atas nama Imam Hanafi d/a. Ds. Gunggung RT/ RW: 01/01 Kecamatan Batuan, Sumenep.

No. HP: 081 913 616 47

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

C

82.000 Ton Raskin Diduga Digelapkan Kepala Desa Duko: Itu Tidak Benar SUMENEP – Distribusi beras untuk rakyat miskin (raskin) di Desa Duko, Kecamatan Rubaru, ditengarai tak berjalan sebagimana mestinya. Aparat desa setempat diduga hanya mendistribusikan raskin kepada 221 rumah tangga sasaran (RTS) hanya sekali setiap tahunnya dalam dua tahun terakhir.

“Berdasarkan hasil temuan kami di lapangan, sejak tahun 2013 lalu hanya didistribusikan sebanyak dua kali. Yakni pada tahun 2013 satu kali dan pada tahun 2014 juga satu kali,” kata Muzakkir (41), warga Dusun Padatar Timur, Desa Duko, Kecamatan Rubaru, Rabu (21/1).

Padahal, setelah dirinya beberapa waktu lalu melakukan klarifikasi ke Gudang Bulog Sumenep, penyaluran raskin ke Desa Duko, Kecamatan Rubaru, selama dua tahun telah tersalurkan semua.

“Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami, kata petugas Bulog pendistribusian raskin ke desa kami lancar setiap bulan. Bahkan selama dua tahun tidak pernah ada tunggakan sedikitpun. Namun fakta di lapangan kok tidak sama. Malah banyak penerima mengaku hanya menerima dua kali selama dua tahun,” terangnya.

Dikatakan, berdasarkan data yang diperoleh dari petugas Kantor Bulog Sumenep, jatah raskin Desa Duko mulai tahun 2013 hingga tahun 2014 yang telah didistribusikan sebanyak 27 kali. Hanya saja, yang disalurkan kepada 221 RTS hanya dua kali.

Ceritanya, penerima manfaat tidak menerima utuh sebagaimana takaran yang telah ditentukan pemerintah. Setiap RTS mestinya mendapatkan jatah 15 Kg dengan uang tebusan sebesar Rp 1.600 per kilogram. ”Setelah kami amati, setiap penerima hanya menerima sebanyak 7,5 Kg persatu kali menerima,” terangnya.

Sementara jatah raskin untuk Desa Duko, setiap kali distribus sebanyak 3.315 Kg. Jadi dikalkulasikan, jatah raskin yang diduga diendapkan oleh kepala desa selama dua tahun kurang lebih sebanyak 82 ribu ton. ”Kami tidak akan mainmain mengawal persoalan ini.

Kami sudah siap untuk melaporkan ke penegak hukum. Apalagi saat ini data penting, termasuk daftar penerima manfaat, surat pernyataan dari penerima, sudah saya kantongi. Jadi, tinggal menunggu waktu saja untuk dilaporkan ke kejaksaan atau ke Polres Sumenep,” tegasnya.

Kepala Desa Duko, Munip membantah tudingan warganya. ”Itu tidak benar. Karena setiap kali penebusan saya langsung mendistribusikan kapada penerimanya," turunya saat dihubungi melalui telepon selulernya oleh wartawan, kemarin.

Pada Rabu (31/12/14), puluhan warga Desa Duko, telah melaporkan kepala desanya, Munip, ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep dengan tuduhan menyelewengkan distribusi beras untuk warga miskin (raskin).

Untuk diketahui, carut marut distribusi raskin bukan

Laporan Penyimpangan Raskin Kejaksaan Negeri Sumenep 2014 Desa

Lapa Laok, Kecamatan Dungkek

Kepala Desa

Suud

Laporan

Modus Penyimpangan

Jumat, 22 Agustus 2014

- Sejak Januari-Agustus 2014, sebagian penerima manfaat tidak menerima raskin sama sekali. Sebagian penerima manfaat yang baru menerima raskin pada bulan kelima.

- Berat raskin menyusut 2 sampai 3 Kg.

Desa/Kecamatan Guluk-Guluk

Iqbal

Kamis, 11 Desember 2014

- Pemalsuan tanda tangan penerima bantuan beras sebagai laporan pertanggung jawaban - Raskin hanya didistribusikan pada bulan Juni sepanjang tahun 2014

Desa Duko Kecamatan Rubaru

Munip

Rabu 31 Desember 2014

- Sepanjang tahun 2013-2014, raskin hanya didistribusikan sebanyak dua kali

hanya kali ini saja. Catatan Litbang Koran Madura, sepanjang tahun 2014, Kejaksaan Negeri Sumenep setidaknya telah menerima tiga laporan dugaan penyimpangan distribusi raskin.

Selain raskin di Desa Duko, pada Kamis (11/12/2014), Sejumlah warga Desa GulukGuluk, Kecamatan Guluk-Guluk, melaporkan Kepala Desa (Kades) setempat, Ikbal, kepada Kepolisian Resor (Polres) Sumenep dan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Iqbal dan aparat desa lainnya ditengarai melakukan pemalsuan tanda tangan penerima bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan melakukan penyelewengan raskin (Koran Madura, 12 Desember 2014).

Puluhan warga Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep untuk melaporkan dugaan penyelewengan distribusi beras untuk warga miskin (raskin), Jumat (22/8/2014). =JUNAEDI/MK

BEBER. Muzakkir, warga Dusun Padatar Timur, Desa Duko, Kecamatan Rubaru, membeberkan berkas raskin di desanya di tempat wartawan mangkal di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Selasa (21/1).

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

KASUS PENIPUAN

Dua Tahun Perkara Diendapkan, Warga Lurug Mapolres SUMENEP – Subiyakto, pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumenep, mendatangi Mapolres setempat, Rabu (21/01). Kedatangannya untuk menanyakan perkembangan laporan kasus penipuan dengan terlapor berinisial AS dan AB. Subiyakto menuturkan, kejadiannya sudah berlangsung cukup lama, yaitu pada 21 Juli 2012. Saat itu, Yakto didatangi oleh dua orang berinisial AS dan AB. Keduanya bertujuan ingin menawarkan dan menjual sebidang tanah dengan luas kurang lebih 900 meter persegi yang berlokasi

di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep.

"Saat itu kita sepakat dengan akad jual Rp. 60 ribu per meter persegi. Kesepakatan lain yang dihasilkan saat itu, keduanya akan mengurus setifikat tanah terlebih dahulu, yang didanai oleh saya," tuturnya.

Pengurusan itu pun ditindak-

lanjuti dengan pengukuran tanah oleh BPN (Badan Pertanahan Negara) Sumenep.

Lebih lanjut, ia menceritakan, untuk pembayaran pertama pihaknya mengaku telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 6 juta sebagai biaya pendaftaran peta bidang. Setelah itu, ia membayar lagi sebesar Rp. 21 juta sebagai uang muka.

Selanjutnya dibayar lagi sebesar Rp. 12 juta dan Rp. 5 juta untuk pendaftaran sertifikat.

Selain membayar langsung, ia juga mengaku pembayarannya juga dilakukan melalaui transfer rekening kepada terlapor, namun jumlah pastinya

belum dihitung oleh korban.

Ia memperkirakan uang yang dibayarkan kepada terlapor sekitar Rp. 46 juta yang dibuktikan dengan kuitansi.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa setelah pengurusan sertifikat tuntas dengan memenuhi sejumlah pembayaran, akhirnya sertifikat itu terbit.

Hanya saja, ketika pihaknya mengajak pemilik tanah, yakni AS untuk membuat akte jual beli ke notaris, si pemilik tanah justru menolak dengan alasan, tanah miliknya itu sudah dijual kepada orang lain.

Merasa dirugikan, akhirnya korban melaporkan kasus

tersebut ke Mapolres Sumenep beberapa waktu lalu.

“Kasus ini sudah dua tahun yang lalu, tapi baru saya laporkan beberapa waktu lalu karena masih menunggu niat baik dari terlapor. Kedatangan kali ini untuk menanyakan perkembangan laporan saya itu,” ungkapnya.

Sementara Kasatreskrim Polres Sumenep, Iptu I Gede Pranata Wiguna mengatakan akan mengusut kasus tersebut hingga tuntas. “Kasus ini akan kita terus selidiki. Selama kasus itu di BAP, pasti kita tangani,” tandasnya. =FATHOL ALIF

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

Pertukaran Jabatan Disoal

PERTUKARAN JABATAN. Pengemis di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Rabu (21/1). Sejumlah pegawai di instansi tersebut mengeluhkan pertukaran jabatan.

SUMENEP – Pertukaran jabatan di internal Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep, Sabtu (21/1) kembali disoal. Pasalnya, rolling jabatan yang dilakukan oleh petinggi Kankemenag itu dinilai tidak profesional.

Keluhan itu dikatakan mantan Kapala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambunten, Sayiful Badri. Pertukaran jabatan itu dinilai sangat memberatkan. Pasalnya, PNS yang pernah bertugas di kepulauan penempatannya dikembalikan ke kepulauan.

“Memang secara normatif penempatan itu tidak ada ketentuan pasti. Tapi rasanya tidak elok jika orang yang pernah bertugas di kepulauan, masih diletakkan di kepulauan lagi,” katanya, Rabu (21/1).

Ia mencontohkan dirinya yang telah tiga tahun berturut-turut telah mengabdikan diri di daerah kepulauan. ”Saya sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 sudah bertugas di kepulauan. Baru tahun 2011 sampai tahun 2014 dipindahtugaskan di Ambunten.

Tapi awal 2015 kami dipindah lagi ke daerah kepulauan, yakni daerah Gayam,” terangnya.

Sementara Kepala Kantor Kemenag Sumenep, Ach. Shodiq mengatakan, rotasi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan SK Menteri Agama RI. ”Berdasarkan SK Menteri, semua PNS itu harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Dan itu tidak ada masalah soal itu,” terangnya.

Semua petugas yang ditempatkan di daerah kepulauan akan mendapatkan dana uang saku lebih dibandingkan petugas di daerah daratan Sumenep. ”Sudah ada upaya dari pemerintah, untuk petugas yang berada di kepulauan ada uang transportnya dan honornya juga sudah ditambah,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

E

DISBUDPARPORA

Realisasi Bantuan Belum Jelas SUMENEP - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemudah dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep mendapat kucuran dana dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 1 miliar untuk perawatan pantai wisata Lombang.

Namun, realisasi bantuan tersebut masih belum jelas.

Kepala Disbudparpora Kabupaten Sumenep, Febriyanto membenarkan bahwa pihaknya telah menerima kucuran dana sebesar Rp. 1 miliar untuk merenovasi beberapa fasilitas pantai Lombang yang sudah rusak, baik karena sudah lama tak direnovasi maupun terkena terjangan ombak.

Namun, saat disinggung mengenai kepastian realisasi dari dana yang telah diterima pihaknya, lelaki yang akrab disapa Totok itu enggan menyebutkan secara pasti. "Yang jelas perbaikan itu akan dilakukan tahun ini, tahun 2015. Kalau pastinya itu masih belum," tukasnya saat ditemui di kantornya.

Begitu juga saat ditanya mengenai total biaya yang kemungkinan akan dihabiskan dari dana Rp. 1 miliar itu, Totok masih belum bisa memberikan kejelasan. Pasalnya, lanjut dia, yang bisa menentukan taksiran biayanya adalah konsultan perencanaan.

"Kalau dari kita itu hanya menunjukkan, fasilitas apa saja yang harus diperbaiki. Nanti akan ada konsultan perencanaannya," jelasnya.

Selebihnya, ia memastikan bahwa kucuran dana Rp. 1 miliar itu hanya akan digunakan untuk membenahi fasilitas yang telah ada dan sudah rusak. Pihaknya mengaku tidak akan melakukan pembangunan fasilitas apa pun.

Totok menilai, dana Rp. 1 miliar tidak akan cukup jika digunakan untuk membangun fasilitas baru. "Untuk apa sih, kalau hanya Rp. 1 miliar.

Lebih baik saya membenahi fasilitas yang sudah ada. Malahan, untuk program ke depan, tahun 2015, saya tidak akan membangun yang baru. Jadi akan fokus kepada pemeliharaan," tegasnya.

Kalaupun ada pembangunan baru di pantai Lombang dengan menggunakan dana Rp. 1 miliar itu, menurutnya hanya pembuatan pagar pembatas antara lahan warga dan lahan milik Pemerintah Kabupaten Sumenep. "Agar, nanti kalau ada investor, mereka bisa langsung tahu, mana tanah milik Pemkab dan mana milik warga," kata Totok. =FATHOL ALIF

KROSCEK. Komisioner KPU Sumenep, Malik Mustofa mengkroscek bilik suara, Selasa (21/1).

KPU Belum Bisa Menentukan Sikap Terkait Pelaksanaan Pilkada 2015 SUMENEP – Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan pilkada akan dilakukan secara langsung, namun KPU RI belum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sehingga, KPU di daerah tidak bisa mengambil sikap.

“Karena PKPU masih belum, maka kami masih belum bisa menetukan sikap, termasuk penyusunan tahapan pilkada mendatang,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, A. Warits, Rabu (21/1).

Namun, menurut Warits, pelaksaan pimilihan kepala daerah tahun ini akan berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya.

Jika pelaksaan pilkada sebelumnya semua tahapan dipasrahkan kepada KPU daerah, namun saat ini KPUD murni hanya menjadi pelaksana. Sementara semua tahapan dilakukan oleh KPU RI. “Makanya kami masih menunggu PKPU. Karena PKPU itu akan menjadi acuan kami selanjutnya nanti,” ungkapnya.

Hanya saja, sebagai persia-

pan awal, semua Komisioner KPU Sumenep terus menjalin koordinasi dengan sejumlah komisioner KPU, baik di tingkat provinsi maupun pusat. “Kita besok (hari ini) diundang oleh KPU Jatim untuk melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan pemilihan langsung ini,” terangnya.

Menurut Warits, sekalipun belum ada PKPU, KPU Sumenep siap melakukan pilkada langsung. "Sebelum Perppu disahkan menjadi UU, kami sudah siap melaksanakan pilkada,” terangnya.

Saat ini, KPU Sumenep telah menggelar beberapa kali

rapat internal untuk membahas pra-persiapan pilkada. Termasuk menyusun estimasi anggaran yang dibutuhkan. ”Jika pelaksanaan pilkada langsung, diperkirakan Rp 43 miliar,” terangnya.

Sementara Pemkab Sumenep telah menyiapkan dana sebesar Rp25 miliar untuk kepentingan pilkada langsung.

Untuk diketahui, masa jabatan A Busyro Karim-Soengkono Sidik sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumenep periode 20102015 yang merupakan hasil pilkada langsung setempat pada 2010, akan berakhir pada Oktober 2015. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 22 JANUARI 2015 No. 0530 | TAHUN IV

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

MADURA

F

Koordinasi. Komisi I DPRD dengan Kapolres AKBP Sugeng Muntaha beserta jajarannya di ruang kerja Kapolres Pamekasan, kemarin (21/1)

Komisi I DPRD Datangi Mapolres Kapolres Siap Menindaklanjuti Masukan dari DPRD PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, dari Komisi I mendatangi Mapolres setempat, untuk melakukan pertemuan membahas sejumlah persoalan hukum yang tengah meresahkan masyarakat Pamekasan, Rabu (21/1) kemarin.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung secara tertutup bagi awak media, di ruang kerja Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha, dengan damping Waka Polres Pamekasan, Kompol Didik Wulyo Basuki serta kepala satuan lainnya.

Usai pertemuan, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan kedatangan komisi I untuk silaturahmi dengan Kapoles dan jajarannya. Selain itu untuk memberikan masukan atas pene-

gakan hukum yang perlu disikapi dengan serius oleh kepolisian Pamekasan. “yang kami sampaikan banyak, salah satunya itu peredaran Narkoba, yang menurut pengamatan kami semakin lama kian marak di Pamekasan.

Sehingga perlu diungkap tuntas. Agar generasi muda kita tidak semakin banyak yang terjerumus pada barang haram itu,” kata Politisi Partai Demokrat ini.

Selain itu, lanjutnya, yang juga disampaiakn adalah tentang kegiatan judi sabung ayam, yang semakin marak terjadi di Pamekasan, terutama di wilayah Pantai Utara, yang juga sudah meresahkan masyarakat. Sehingga banyak masukan ke DPRP agar dibubarkan.

Aduan yang di sampaikan itu, terang Ismail, sebagai langkah komisi I untuk ikut mendukung kinerja polisi dalam penegakan hukum di Pamekasan. sebab, tanpa disadari sejumlah persoalan yang terjadi telah menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga perlu dukungan pihak lain, utamanya masyarakat.

“Ini sebagai bentuk kerja sama kami dengan polisi, sekaligus tu-

rut serta membantu kinerjanya sejauh yang komisi I bisa lakukan. Agar citra polisi ditengah masyarakat terus membaik. Salah satunya dalam penegakan hukum yang sudah meresahkan, seperti peredaran Miras, Judi, Narkoba, balap liar dan Curanmor,” ungkapnya Sementara itu, Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha, melalui Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun mengaku siap untuk menindak lanjuti masukan dari Anggota DPRD Pamekasan tersebut.

Bahkan, dijelaskannya, sebelumnya kepolisian sudah berupaya melakukan pengrebekan terhadap kegiatan judi sabung ayam. Tetapi pengrebekan tersebut gagal ka-

rena informasinya sudah bocor terlebih dahulu. Apakah anggota atau siapa yang membocorkan belum diketahui.

“Kalau memang bocornya itu dari anggota, kapolres dengan tegas akan menindak. Kami tidak bisa menyebut lokasinya dimana, karena aktivitas sabung ayam dil okasi tersebut terus dalam pantauan kami. Jika sewaktu-waktu kembali ada perjudian akan digrebek lagi,” kata Maryatun.

Tambah AKP Maryatu, selain dari DPRD Pamekasan, pihaknya berharap adanya peran serta masyarakat untuk memberantas judi sabung ayam. Terutama dalam memberikan informasi kepada kepolisian. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

G

DEMAM BERDARAH

DBD Meningkat 100 Persen PAMEKASAN – Seiring dengan curah hujan yang meningkat, jumlah pasien demam berdarah denguage (DBD) yang disebabkan oleh nyamuk aides aigepty, di rumah sakit umum daerah (RSUD) dr. Slamet Martodirdjo, Pamekasan, juga mengalami peningkatan hingga mencapai 100 persen lebih.

Hal itu berdasarkan data pasien DBD di rumah sakit milik pemerintah kabupaten setempat, yang menyebutkan selama bulan Desember 2014 pasien yang DBD hanya mencapai 20 orang, pada bulan Januari hingga kemarin (21/1) sudah mencapai 52 pasien.

Direktur RSUD dr. Slamet Martodirdjo dr. Farid Anwar mengatakan bahwa penyakit DBD lazimnya mengalami peningkatan di musim penghujan. Hal itu terjadi faktor lingkungan yang tidak bersih, karena banyak air yang tergenang, utamanya di tempat-tempat yang tidak mengalir, yang kemudian menjadi sarang nyamuk.

Dijelaskannya, penyakit demam berdarah jika tidak cepat ditangani bisa berakibat fatal.

Resiko kematian bisa terjadi, lebih-lebih ketika penderita mengalami demam berdarah akut. Hal ini biasa terjadi dari hari ketiga hingga hari ke tujuh dari pasien mengalami demam berdarah.

Untuk itu, terang dr. Faris, masyarakat perlu mengenali tanda-tanda pada penderita DBD, seperti panas tinggi, muncul bintik merah pada kulit, berak darah dan kaki tangan dingin sementara tubuh lainnya pasa. Jika mendapati tanda-tanda tersebut hendaknya segera dibawa pada pelayanan kesehatan terdekat agar bisa segera diobati.

“Jadi, saat musim musim hujan seperti sekarang penting membersihkan lingkungan sekitar setelah hujan, untuk menutup atau mengubur tempat genagan air yang bakal jadi sarang nyamuk. Selain itu dilakukan abatisasi dan fogging (pengasapan) agar jentik nyamuk bisa mati,” ungkap Farid Anwar.

Lebih jauh, Kepala Bidang (Kabid) medik RSUD dr. Saleh Lahadi menjelaskan bahwa pasien yang selama ini dirawat di rumah sakit plat merah tersebut, mayoritas anak-anak dan balita.

Hal ini terjadi karena kondisi tubuh anak-anak yang belum kebal tubuh secara sempurna. =ALI SYARONI/RAH

BERBARING. Sejumlah anak-anak pasien DBD di RSUD dr. Slamet Martodirdjo, Pamekasan, kemarin (21/1)

DPRD Berbeda Pendapat Lelang Jabatan Hanya Pencitraan PAMEKASAN – Wacana lelang jabatan yang akan diterapkan di Kabupaten Pamekasan menjadi perdebatan yang sedang hangat di wilayah itu. Bahkan, di kalangan politisi yang duduk sebagai wakil setempat, tengah terjadi silang pendapat menyikapi wacana tersebut.

Perang dingin dalam perbedaan pandangan itu terjadi antara Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail, yang mendukung wacana tersebut, dengan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, suli Faris, yang tidak sepakat wacana lalang jabatan itu direalisasikan.

Apabila sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan pihaknya cukup apresiatif dengan wacana lelang jabatan tersebut. sebab, sistem mutasi itu akan meminimalisir praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasalnya, dengan cara mutasi tersebut publik dapat mengeta-

huinya karena dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa lebih jelas melihat rekam jejak calon pejabat yang ikut kompetisi. Dengan catatan, dalam lelang jabatan harus ada ketentuan yang membahas tentang sosialisasi dan latar belakang kemampuan calon pejabat.

“Yang ikut seleksi harus sesuai dengan keahliannya, jangan sampai tidak sinkron dengan bidang kerjanya, agar tidak ada lagi muncul alasan pejabat SKPD yang kinerjanya buruk karena latar belakang kemampuan profesionalnya tidak sejalur dengan bidang SKPD yang dipimpinnya,” kata Ismail

Kali ini, pandangan berbeda datang dari wakil ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris, yang mengatakan tidak ada aturan yang menjelaskan tentang lelang jabatan, sehingga jika tidak ada konsep yang matang maka hal itu akan bermasalah dikemudian hari.

Apalagi, jelasnya, dalam sistem lelang jabata yang pernah diterapkan oleh mantan Gubernur Joko Widodo di DKI Jakarta, tidak bisa memperbaiki sistem birokrasi. Sebab, konsep lelang pejabat yang ada hingga saat ini masih belum maksimal.

“Kalau saya melihat yang terjadi di Jakarta itu, lelang jabatan hanya pencitraan saja. Jadi, melalui sistem lelang atau tidak hasilnya tetap sama saja, karena hanya bungkus atau kulit luar saja yang ganti nama,” kata politisi PBB ini.

Menurut Suli, tidak penting mutasi itu dilakukan dengan

sistem lelang atau tidak. Karena yang paling penting ada komitmen untuk memperbaiki birokrasi. Diakuinya, dalam lelang jabatan ada presentasi dari peserta yang terkesan terbuka.

“Tapi apa bisa yang di presentasikan pejabat nanti itu bisa dilaksanakan dalam sisa 3 tahun masa jabatan bupati dengan tuntas,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Pamekasan, Ach Syafii menyampaikan rencana penerapan sistem lelang jabat dalam mutasi pejabatanya. Namun pihaknya masih dalam tahan pengkajian dan studi banding ke daerah yang pernah menerapkannya. Namun, dijanjikan sistem lelang jabatan tersebut tidak lama lagi akan diterapkan meskipun akan mencoba dengan tahapan-tahapan sebelum benar-benar siap dilaksanakan secara utuh. =ALI SYAHRONI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

Gedung SMPN 3 Memprihatinkan Halaman Sekolah Jadi Rawa PAMEKASAN-Siswa dan guru yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 3 Pademawu yang terletak di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu setiap harinya harus ketar-ketir. Sebab, kondisi bangunan di sekolah itu sangat memprihatinkan.

Gedung sekolahnya retak

dan pada plesteran dinding ge-

dung mengelupas. Termasuk besi cor yang diharapkan mampu mengendalikan bangunan, juga mengelupas. Padahal, sekolah itu baru beroperasi tahun 1997 atau masih berumur sekitar 20 tahun.

Selain kualitas bangunannya sangat rendah, gedung tersebut

juga tergerus lahan pegaraman yang mengitari sekolah tersebut.

Akibatnya, sejumlah bagian gedung mengelupas, akibat tingginya kandungan garam.

Tidak hanya itu, halaman sekolah tersebut menjadi rawa. Akibat tergenangnya air garam dari lahan pegaraman milik PT. Garam. Sehingga, sekolah tersebut tidak memiliki halaman sekolah yang standart.

Kepala SMPN 3 Pamekasan, Qodimul Azal mengaku sudah berupaya melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan kepala desa setempat, agar tidak menjual lahan di sekitar sekolah, untuk dijadikan lahan pegaraman oleh PT. Garam.

Sebab menurut informasi yang diterimanya, awalnya di sekitar sekolah tersebut, semuanya lahan pertanian milik warga dan nyaris tidak ada lahan pegaraman. Namun, saat ini sudah berganti menjadi lahan pegaraman. Bahkan, di sebelah selatan sekolah, yang awalnya lahan pertanian, sudah dibeli oleh pengusaha garam, untuk lahan garam baru. Sisanya, hanya disebelah barat sekolah yang masih menjadi lahan pertanian, yang kabarnya akan dibeli oleh pengusaha garam.

Azal mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, lahan tersebut milik petani secara pribadi. Ia hanya meminta perlindungan dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, agar segera melakukan langkah-langkah,

agar di sekitar sekolah tersebut tidak dijadikan lahan pegaraman. Karena sangat menganggu terhadap proses kegiatan belajar mengajar khususnya saat musim kemarau. “Sekalipun setiap ruangan belajar diberi kipas akan tetap panas. Sebab di sekitar sekolah semuanya lahan garam. Dan air nigari-nya menyerap bagian gedung sekolah, dan tidak seimbang dengan kualitas bangunan sekolah,� ujarnya.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii yang melakukan sidak ke sekolah tersebut mengaku akan memanggil kepala desa serta pengusaha yang akan membeli lahan di sekitar sekolah tersebut. Sebab, jika dibiarkan akan mengancam terhadap siswa dan guru di sekolah tersebut.

Syafii juga meminta Disdik Pamekasan untuk segera mengusulkan anggaran perbaikan dan urukan di halaman sekolah yang sudah jadi rawa tersebut. Termasuk, mendatangkan konsultan agar sekolah tersebut tidak mudah rusak.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Moh. Tarsun mengaku sudah mengusulkan anggaran perbaikan tersebut dalam perubahan anggaran APBD 2015. Namun, pihaknya akan mengakaji apakah lebih efektif melakukan perbaikan gedung, Dibandingkan dengan membangun sekolah baru di lahan yang aman. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SEREMONIAL

Sirih Wangi Layak Jadi Tanaman Alternatif Tembakau PAMEKASAN-Usaha Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk merubah nasib petani agar tidak menggantungkan nasibya pada tanaman tembakau, terus dilakukan. Setelah mengkampanyekan tanaman tebu, kini sirih wangi juga dapat dijadikan tanaman alternatif tembakau yang sering disebut sebagai tanaman emas masyarakat Madura.

Tidak seperti tebu yang memakan waktu lama untuk memanen dan mengetahui hasilnya, sirih wangi hanya membutuhkan waktu tiga bulan untuk bisa mencicipi hasilnya.

Sekali tanam sirih wangi, pemanfatannya bisa lima sam-

pai enam tahun lamanya. Artinya petani setiap panen, tidak usah melakukan pembibitan lagi, tinggal memberikan pupuk dan menyiram dengan air selama dua minggu sekali.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii bersama sejumlah pimpinan SKPD terkait meninjau lokasi penanaman sekaligus produksi sirih wangi yang dikelola Kelompok Tani Bumi Kerapan, Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Rabu, (21/01).

Tempat produksi dan alat pengolahan sirih wangi yang terletak di pinggir sawah sangat sederhana dan menggunakan alat racikan sendiri.

Menurut bupati, tanaman sirih wangi sangat layak dikembangkan dan menjadi tanaman arternatif tembakau selain tebu.

Alasannya, proses penanaman jenis tanaman tersebut tidak menyulitkan masyarakat dan dapat dimanfaatkan bertahuntahun. Keuntungan yang didapat juga cukup menjanjikan.

Jika petani memiliki tanaman sirih wangi 1 hektar akan menghasilkan 15 ton. Darti tanaman itu, keuntungan kasar yang akan didapat petani mencapai Rp 7.500.000 dalam sekali panen. Sehingga dalam setahun bisa mendapat keuntungan diatas Rp 20 juta. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

I

Bolong. Tutup gorong-gorong yang terpasang di trotoar hilang dan membahayakan para pejalan di Jl Kabupaten, Pamekasan

Puluhan Tutup Drainase Hilang Diduga Barang Curian Dijual Sebagai Besi Tua PAMEKASAN – Tutup gorong-gorong (drainase) yang terpasang tengah trotoar di sejumlah titik di Jl Kabupaten dan Jl P. Diponegoro Pamekasan diketahui hilang.

Raibnya tutup trotoar itu diduga diambil orang yang tak bertanggung jawab.

Kondisi itu dinilai cukup membahayakan. Karena jika tidak hati-hati atau memperhatikan dengan seksama saat melewati trotoar akan terperosok ke lubang yang tengah menganga tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Pamekasan, Totok Hartono mengatakan hilangnya tutup gorong-gorong yang terbuat

dari pelat besi itu, bukan hanya terjadi sekali ini, namun sudah kesekian kalinya. Bahkan, selama tahun 2014 PU Bina Marga mengganti sebanyak 77 tutup tersebut yang hilang.

Menurutnya, semakin hari jumlah penutup gorong-gorong yang hilang terus bertambah, saat ini diperkirakan sudah sekitar 18 tutup yang hilang kembali, sete-

lah pada tahun lalu dipasang yang baru karena hilang. Diperkirakan tutup itu diambil untuk dijual sebagai besi tua.

“Tindakan tersebut menunjukkan rendahnya moral pelaku, karena merusak fasilitas umum untuk kepentingan pribadi dan kurangnya rasa memiliki untuk kepentingan bersama. Tentu yang hilang itu akan dipasangi yang baru,” kata Totok.

Namun, terangnya, bahan yang akan digunakan untuk mengganti penutup yang hilang itu tidak lagi mengunakan plat besi, tetapi akan menggunakan beton. Kendati itu akan menyulitkan karena jauh lebih berat,

saat dibuka untuk membersihkan sampah di dalam gorong-gorong.

Selain membersihkan sampah, pemasangan tutup goronggorong itu digunakan sebagai pengontrol kondisi saluran drainase (pembuangan) yang ada di bawah trotoar, yang kadang tersebut oleh tanah yang terbawa arus saat hujan.

Rencana pergantian bahan penutup itu, lanjut Totok dilakukan untuk menghindari aksi pencurian oleh tangan-tangan yang jahil yang merusak fasilitas umum. Sebab , pihaknya menduga pencurian itu dilakukan karena plat besi untuk penutup saluran drainase tersebut merupakan besi

berkualitas tinggi.

“Saya kira tidak perlu pencurian itu dibawa ke ranah hukum, karena sepertinya tidak baik kalau pemerintah berperkara dengan warganya sendiri. Makanya solusi satu-satunya adalah terus mengawasi yang belum dicuri dan sudah hilang diganti dengan beton saja,” ungkap pria berkumis ini.

Tambah Totok, Pihaknya berharap kepada masyarakat untuk sama saling menjaga untuk tidak merusak fasilitas umum, karena semuanya itu diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN J KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 22 JANUARI 2015 No. 0530 | TAHUN IV

J

DIRAWAT: Seorang santriwati Pondok Pesantren Al-Muhdhariyah Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Sampang dirawat di Puskesmas Robatal setelah mengalami mual-mual dan pusing, Selasa (21/1). Ada 17 santri di pondok pesantren tersebut yang diduga keracunan makanan.

Belasan Santriwati Keracunan?

SAMPANG - Sedikitnya ada 17 santriwati Pondok Pesantren Al-Muhdhariyah, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal Sampang, diduga keracunan makanan. Mereka mengalami pusing dan mualmual.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhdhariyah, Asadur Rofoqi menceritakan, kejadian tersebut, Selasa (20/1) sekitar pukul 17.00 WIB. Sebelum kejadian, banyak santri yang dikirim makanan oleh orangtuanya dan juga ada yang menghadiri undangan maulid nabi.

Sehingga para santriwati pada waktu itu terbilang banyak makanan dari hasil maulid dan kiriman. “Sebenarnya bukan keracunan, mereka hanya merasa pusing, mual-mual. Dugaan sementara dari makanan,” ceritanya.

Setelah diketahui ada kejadian tersebut, pihak pengurus mem-

bawa 3 santri yang diduga keracunan makanan ke Puskesmas Ketapang. Kemudian, kejadian itu menimpa pada santri yang lain sebanyak 10 orang dan langsung dilarikan juga ke Puskesmas yang sama.

Pagi harinya, kata dia, ada 3 santri yang merasakan penyakit yang sama sehingga langsung dilarikan ke Puskesmas Robatal.

“Dari santri yang dibawa ke Puskesmas Katapang ada juga sebagian ke Puskesmas Robetal dan yang lebih banyak di Ketapang, yakni 13 santri,” katanya.

TU Puskesmas Robetal Joko Guntohati mengatakan, pihaknya

masih belum bisa mengetahui gejala mereka mengalami keracunan. Kerana, pihaknya tidak bisa memastikan kecuali sudah dilakukan pemerikasaan melalu laboratorium. Namun, dugaan sementara gara-gara makanan dan minuman.

“Kalau korbannya tidak ada.

Namun yang sudah dirawat ada 17 santriwati, dari jumlah itu ada yang dirawat di Puskesmas Katapang, kemungkinan dugaan sementara makanan dan minuman” tuturnya.

Menurutnya, kondisi korban saat ini sudah mulai membaik. Sebanyak 6 orang dalam pengawasan.

Dan ada 1 yang sudah rawat jalan atau sudah dipulangkan. Sedangkan yang dirawat di Puskesmas Ketapang sebanyak 10 orang.

Namun, pihaknya masih belum kroscek kondisi santri yang ada di Puskesmas Ketapang karena masih fokus pada santri yang dirawat. “Kondisinya sudah mulai membaik. Namun, saya belum tahu kondisi santri yang dirawat

di Puskesmas Ketapang,” jelasnya.

Nama santri yang diduga keracunan yang dirawat di Puskesmas Ketapang, di antaranya Muslihah, Jumiyah, Arof, Shofia, Maisaroh, Farroha, Ulin Nikmah, Firda, Cholifah, Chodijah. Sementara

yang dirawat di Puskesmas Robatal, Nuriyah, Azka, Nurul Mufrida, Qurrotul Uyun, Sakdiyah, Maufirotul Jannah, Faisah. “Untuk Faisah sudah rawat jalan atau sudah dipulangkan,” imbuhnya. =CR3/LUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

K

Amal Pembangunan Masjid Ditertibkan

Pantauan Koran Madura, penertiban itu dilakukan di empat titik yang dinilai marak dengan amal pembangunan masjid, seperti di Kecamatan Jrengik dan di Jl Suhada’ Desa Panggung. Di Kecamatan Jrengik ada tiga titik, di antaranya Desa Jringek, Desa Bancelok dan Jungkarang.

Sementara sisanya di Jl Suhada’ Sampang.

Dalam penertiban itu tim gabungan berhasil membawa alat alat perlengkapan amal berupa pengeras suara yang biasa mereka gunakan meminta amal dan spanduk bergambarkan masjid.

Selain itu, tim penertiban juga membawa para peminta amal ke markas Polres Sampang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto melalui Kasatreskrim AKP Hari Siswo mengatakan, penertiban yang dilakukan merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan selama ini dengan tujuan untuk meng-

hindari kecelakaan lalu lintas.

Karena mereka menarik atau meminta amal di tengah jalan raya.

Katanya, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama’ Indonesisa (MUI) bahwa amal pembangunan yang ada di pinggir jalan diharamkan.

“Ada dua tim gabungan melakukan penertiban terhadap amal pembangunan masjid yang ada di jalan raya. Pertama, untuk menghindari kecelakaan lalu lintas, dan yang kedua itu diharapkan sesuai fatwa MUI,” katanya pada awak media.

Menurutnya, para peminta amal yang ada di jalan raya sudah diperingatkan, diimbau, dan ditegur. Namun, mereka tetap beroperasi-aktif setiap hari. Tim gabungan menertibkan dengan membawa mereka dan alat pengeras suara ke markas Polres untuk diberikan pembinaan agar tidak mengulangi kegiatan tersebut.

“Sementara barang yang dibawa ke kantor Polres akan diamankan dulu. Sambil kita melaku-

cr3/koranmadura

SAMPANG - Tim gabungan yang melibatkan Kepolisian Resor (Polres) Sampang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sampang, dan TNI menertibkan pos amal pembangunan masjid yang ada di pinggir jalan raya, Rabu (21/1). Pasalnya, pos amal yang ada di pinggir jalan mengganggu lalu lintas kendaraan.

kan pembinaan terhadap mereka agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi,” ulasnya.

Selain itu, kata Hari, mereka juga melanggar peraturan daerah (perda) dan bisa dikena tindak pidana ringan (tipiring) setelah disidangkan dan juga melanggar lalu

lintas. “Mereka melanggar perda dan lalu lintas. Kalau disidangkan nanti mereka dikenak Tipiring,” imbuhnya.

Ketika disinggung apakah Polres akan memanggil takmir masjid? Pihaknya mengaku masih belum mempunyai rencana un-

tuk memanggil untuk dilakukan pemerikasaan. Namun, yang jelas, lanjut dia, mereka yang dibawa ke kantor akan diperiksa dan akan diberikan pembinaan. “Kita belum tahu itu, kami belum ada rencana untuk memanggil takmir Masjid,” tutupnya. =CR3/LUM

KASUS SARA

Kakankemenag Tak Temui Himapesa SAMPANG – Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakankemenag) Sampang, Mudjalli, tidak menemui massa saat Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (Himapesa) Sampang melakukan audiensi, Rabu (21/1).

Kedatangan meraka untuk meminta Kantor Kemenag dan MUI Sampang merekomendasikan penutupan tempat-tempat maksiat. Mereka juga mempertanyakan konflik SARA di Desa Nangkernang, Kecamatan Karang Penang.

Mahasiswa mengaku kecewa karena hanya ditemui Bagian Humas dan Perwakilan MUI. Tak lama setelah sampai di Kantor Kemenag, mahasiswa keluar dari ruang audiensi. Karena, pihak Kantor Kemenag dan MUI tidak bisa diajak dialog aktif terkait

permintaanya.

Syamsul Arifin, perwakilan Himapesa mengatakan, pihaknya mendatangi Kantor Kemenag dengan tujuan baik. Pihaknya ingin Kantor Kemenag dan MUI merekomendasikan kepada pemerintah untuk menutup tempat-tempat maksiat.

Selain itu, mereka mempertanyakan hasil perkembangan rekonsiliasi konflik SARA yang ada di Kabupaten Sampang.

Sebab, kata dia, Kantor Kemenag dan MUI merupakan tim penanggulangan konflik tersebut.

“Permintaan kita tidak berat kok. Hanya meminta Kemenag dan MUI merekomendasikan kepada pemerintah menutup tempat maksiat. Ada tempat maksiat yang masih dibiarkan oleh pemerintah.

Salah satunya Pasar Margalela, ter-

KELUAR: Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (Himapesa) saat beraudiensi Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Sampang, Rabu (21/1). minal, dan rumah kos yang tidak ada IMB,” katanya.

Sementara itu, Humas Kantor Kemenag Sampang Faisol Ramd-

hani mengatakan, pihaknya tidak mempunyai tanggung jawab untuk menutup tempat maksiat yang ada di Kota Bahari. Hal itu adalah ranah Satpol PP. “Saya kira mahasiswa salah datang ke Kemenag meminta menutup lokasi maksiat dan mempertanyakan konflik SARA. Mahasiswa seharusnya audiensi kepada tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah, bukan ke Kemenag,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, Kantor Kamenag sudah melakukan kajian, penelitian, dan pengkondisian. Namun, masih belum menemukan solusi yang pas.

Karena ada perbedaan di tengahtengah masyarakat. “Kami sudah melakukan kajian, penelitian dan pengondisian di lokasi konflik,” tutupnya. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

KAMIS 22 JANUARI 2015 No. 0530 | TAHUN IV

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530| TAHUN IV

HARGA BBM TURUN

Harga Beras Justru Naik

doni heriyanto/koran madura

ORASI. Gabungan Aktivis Bangkalan saat menyampaikan tuntutannya agar pelaku penembakan segera diungkap.

Polres Didesak Usut Tuntas Kasus Penembakan Kapolres Bentuk Timsus yang Diback-up Polda dan KPK BANGKALAN - Sejumlah massa yang terdiri dari mahasiswa, LSM, dan OKP Kabupaten Bangkalan, menggelar aksi demonstrasi di Polres setempat, Rabu (21/1). Mereka menuntut agar kasus penembakan yang menimpa aktivis anti korupsi, Mathur Husairi diusut tuntas dan menangkap pelaku kekerasan terhadap Direktur LSM Center Islam For Democration (CIDe) itu. Apalagi tak ada satu pun pelaku kasus kekerasan terhadap sejumlah aktivis yang berhasil diungkap. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi korps berbaju cokelat tersebut.

"Aksi kami bukan hanya minta janji, tapi bukti untuk mengungkap siapa pelaku penembakan terhadap saudara kami. Polisi jangan hanya tidur. Kasus penembakan ini telah menimbulkan keresahan bagi Masyarakat khususnya dikalangan aktivis yang getol menyuarakan aspirasi," teriak Korlap Aksi, Nanang Hidayat.

Selain berorasi mereka juga membentangkan sejumlah poster dengan berbagaimacam tulisan. Diantara tulisan tersebut

yakni "Polisi mana janjimu, bila tak mampu pulang saja ke rumah lepas celanamu ganti saja dengan rok mini milik ibumu".

Kritikan tersebut merupakan puncak kemarahan para aktivis atas maraknya kasus kekerasan dan teror yang terjadi selama ini.

Mereka menganggap, maraknya kekerasan tersebut sebagai bentuk ketidak berdayaan polisi dalam mengungkap sejumlah kasus.

"Kenapa kekeresan yang dialami aktivis tidak pernah ter-

ungkap. Sedangkan teroris yang bersembunyipun dengan mudah bisa ditangkap. Silahkan turunkan kekuatan terbaik polisi untuk menangani kasus ini.

Kasus kekerasan dan ancaman pembunuhan selalu menghantui kami," teriak Nanang geram.

Menurutnya, hukum di bumi Bangkalan harus ditegakan. Cukuplah rakyat menderita dengan peristiwa pembacokan dan penembakan serta kekerasan lainnya yang sampai saat ini masih menyimpan misteri. Bangkalan saat ini sudah bukan lagi kota santri yang aman dan konsudif namun menjadi kota berdarah yang menakutkan. Rententan peritiwa pembacokan yang menimpa Farillah (LSM Kompak), Mahmudi (PP. Jatim), Muzakki (aktivis Pro Demokrasi). Kemudian, penganiayaan terhadap Musleh (MCW), pembakaran rumah Aliman Haris (LeksDam), pengrusakan mobil Mathur Husairi serta penembakan yang dialami Mathur, tidak juga ada kejelasan.

"Kapolres jangan sampai ke-

tika tidak lagi menjabat disini menyisakan persoalan-persoalan yang belum diselsaikan secara tuntas," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono menyatakan pihaknya tidak tinggal diam dalam upaya mengungkap kasus tersebut. Bahkan, telah membentuk tim khusus yang didukung penuh oleh Polda Jawa Timur. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memback up, jika insiden penembakan ada kaitannya dengan kasus korupsi di wilayah setempat. Hal itu merupakan bentuk keseriusan jajarannya untuk mengungkap kasus itu.

"Berikan kami waktu dan kepercayaan. Jika ada informasi yang bisa membantu mengusut kasus ini silahkan datang kepada kami. Tentunya sangat menguntungkan jika bisa bekerja sama.

Kami kedatangan 12 personel dari Polda untuk membantu dalam menyelesaikan kasus penembakan," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Meskipun harga jual bahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan di SPBU, tidak berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan.

Justru penurunan harga BBM membuat harga beras naik di pasar baru Kamal. Bila sebelumnya harga beras lokal dipatok Rp 7.000 per kg. Kini, harganya naik menjadi Rp 8.000 per kg. Belum diketahui secara pasti penyebab naiknya harga beras. Namun, diperkirakan kenaikan beras lokal disebabkan belum masuk musim panen bagi para petani.

"Harga beras Madura naik menjadi Rp 8.000 perkg di pasar baru Kamal. Padahal, sebelumnya hanya Rp 7 ribu perkg. Adapun, beras yang berasal dari Jawa harganya mencapai Rp 11ribu perkilo untuk kualitas super," terang salah satu warga Kecamatan Kamal Nikmah saat dikonfirmasi.

Dia menduga, naiknya harga beras berdasarkan pengakuan pedagang karena sekarang belum memasuki panen, melainkan baru menanam. Akibatnya, stok beras yang ada sedikit. Sebab, beras yang dijual merupakan sisa hasil panen sebelum.

"Ya meskipun harga BBM turun, namun harga beras justru naik. Seharusnya kalau BBM turun, harga beras juga turun.

Sebab, ketika harga BBM naik, harga sembako termasuk beras juga ikut naik," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bangkalan, Puguh Santoso menerangkan, untuk harga sejumlah komoditas memang ada yang tidak terlalu berpengaruh dengan kenaikan atau turunnya BBM. Sebab, flukktuasi musim tanam sangat berpengaruh.

"Seperti harga cabe itu tidak dipengaruhi BBM naik atau turun, tapi jika gagal panen pasti harganya mahal. Begitu juga halnya dengan beras, itu juga dipengaruhi dari hasil panen," terang Puguh.

Meskipun begitu, pihaknya menghimbau kepada pedagang supaya menurunkan harga sembako. Sebab, alasan kenaikan pada waktu lalu disebabkan faktor naiknya harga BBM, sehingga dagangan mereka pun ikut naik.

Pedagang beralasan biaya transportasi membengkak tinggi. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530| TAHUN IV

Mini Bus Hantam Motor Kepala Korban Pecah, Supir Mengalami Patah Tulang BANGKALAN - Kecelakaan maut antara kendaraan roda dua dan sebuah mini bus terjadi di Jalan raya Desa Tangkel, Kecamatan Burneh, Rabu (21/1) sekitar jam 09.30 Wib. Dalam insiden ini, pengendara roda dua Faisol (33), warga Desa Bajeman, Kecamatan Trageh, tewas seketika di tempat kejadian perkara (TKP), sedangkan supir mini bus mengalami patah tulang kaki kanan dan kiri. Penyebab kecelakaan diduga karena pengemudi kendaraan pelat kuning itu kehilangan konsentrasi saat melaju dalam kecepatan tinggi.

Kronologis peristiwa tragis itu berawal dari kendaraan mini bus Elf dengan nomor polisi (nopol) M 7009 UH yang dikemudikan Rifa'i (55), warga Desa Langkap Timur Kecamatan Socah melaju dari arah timur ke barat. Pada saat tiba di TKP, kendaraan nahas tersebut tidak bisa dikendalikan dan oleng ke kanan. Saat bersamaan dari arah berlawanan melintas

sepeda motor Suzuki Shogun nopol L 5084 QI yang dikendarai korban.

Karena jarak yang begitu dekat, kecelakaan tersebut tak dapat dihindarkan. Mobil penumpang umum (MPU) yang berisi 5 orang tersebut langsung menghantam motor berwarga biru itu. Korban dan motor yang dikendarai terseret hingga 5 meter. Laju MPU ber-

warna putih ini terhenti setelah menabrak pohon mahoni yang berdiri tegak di sisi kanan jalan. Saat terseret korban berada di bawah dan tergencet badan mobil. Akibatnya, kepala korban remuk dan banyak mengeluarkan darah.

Sedangkan supir MPU terjepit di bagian depan mobil dan mengalami patah tulang di kaki kanan dan kiri. Untuk mengevakuasi supir tersebut, petugas kepolisian yang dibantu warga sekitar membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam dengan cara menarik bagian depan yang sudah ringsek itu menggunakan truk. Upaya mengeluarkan supir yang terjepit menyulitkan petugas, karena berulang kali supir berteriak kesakitan. Petugas pun dengan sangat hati-hati berusaha menyelamatkan supir tersebut.

Untungnya, semua penumpang yang ada di dalam mo-

EVAKUASI. Supir mini bus yang menderita patah tulang saat tiba di rumah sakit untuk diberikan perawatan medis.

bil tidak mengalami luka yang cukup serius. Hanya saja, kernet mini bus itu mengalami luka ringan. Semua korban langsung dilarikan ke rumah sakit Syamrabu Bangkalan untuk diberikan perawatan medis. sedangkan kendaraan yang terlibat kecalakaan diamankan oleh petugas Satlantas Polres setempat.

Sementara itu, Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo menyatakan berdasarkan hasil olah TKP, kecelakaan ini karena kelalain pengemudi mini bus. Sebab, di lokasi tidak ditemukan bekas rem yang menandakan upaya untuk mengurangi kecepatan saat hendak terjadi benturan. Kerugian yang ditimbulkan akibat insiden ini mencapai Rp 20 juta.

"Pengendara roda dua langsung meninggal karena terseret dan tergencet badan mobil," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

M

TUNJANGAN

Guru Resah, Sertifikasi Dikabarkan Akan Dicabut BANGKALAN - Kabar mengenai tunjangan sertifikasi akan dihapus beredar di kalangan guru.

Mereka pun mulai khawatir jika pemerintah mencabut tunjangan sertifikasi terhadap guru dan menggantinya menjadi tunjangan fungsional.

Tunjangan sertifikasi menjadi hal yang paling diharapkan guru dalam menunjukkan profesionalisme mereka. Untuk mendapatkan predikat sertifikasi tersebut, guru mengaku harus belajar ekstra ketat. Di samping tugasnya sebagai pengajar di sekolah masing-masing.

"Para guru yang sudah lulus sertifikasi kali ini resah. Sebab beredar kabar kalau pemerintah akan mencabut itu. Tunjungan sertifikasi yang sudah kami terima itu akan diganti dengan tunjangan fungsional," kata Aminah, salah satu guru SD. Mungkin jumlah tunjangan fungsional ini akan berkurang dibandingkan tunjangan sertifikasi. Sebab fungsional biasanya dinilai berdasarkan kepangkatan dan golongan. Kalau sertifikasi selama ini jelas, pemberiannya merupakan bentuk tunjangan satu kali gaji.

"Misalnya, guru menerima gaji Rp 3 juta per bulan, maka jumlah besaran penerima sertifikasi sama dengan itu. Akan tetapi, sistem pembayarannya saja yang per tiga bulan," jelasnya.

Saat kampanye pencalonan Jokowi-JK memang berembus kabar tunjangan sertifikasi akan dihapus. Namun, Jokowi-JK menepis hal itu dengan alasan guru merupakan pilar bangsa yang dapat membawa perubahan untuk generasi penerus menjadi lebih baik. Sebab guru berperan penting dalam pendidikan SDM dan tak mungkin sertifikasi akan dicabut.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Bangkalan, Bambang Budi Mustika membantah tentang adanya pencabutan tunjangan sertifikasi. Sebab tidak ada perintah atau pemberitahuan tertulis dari pusat perihal penggantian tunjangan sertifikasi dengan tunjangan fungsional yang dimaksud. = MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530| TAHUN IV

Hasyim Muzadi: Usut Tuntas Penembakan Aktivis Bangkalan SURABAYA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi meminta polisi mengusut tuntas kasus penembakan terhadap aktivis antikorupsi asal Bangkalan, Madura, Mathur Husairi yang terjadi pada Selasa (20/1).

"Aksi teror seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Polisi harus segera mengungkapnya," ujarnya di sela menjenguk korban di lantai 3 IRD RSU dr Soetomo Surabaya, Rabu (21/1).

Pihaknya mengaku menyerahkan sepenuhnya terhadap aparat untuk mengungkap kasus ini, termasuk pelaku hingga motif di balik teror tersebut.

Disinggung apakah dirinya akan melapor ke Presiden Joko Widodo dalam kasus ini, Hasyim Muzadi enggan berkomentar dan menegaskan kedatangannya merupakan simpati terhadap korban.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang tersebut disambut sejumlah aktivis, antara lain Sukur (Madura Corruption Watch), Mahmudi (Poros Pemuda Jawa Timur), mantan Ketua DPRD Jatim Fathurrosyid dan mantan Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf.

Menurut mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut, kondisi Mathur sampai saat ini masih tergolek lemah dan belum bisa diajak berbicara karena masih menggunakan bantuan

ant/m risyal hidayat

KUNJUNGI KORBAN TEMBAK BANGKALAN. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Hasyim Muzadi (kedua kiri) mendoakan anggota aktiivis anti korupsi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) Centre of Islamic Democratic Studies (Cides), Mathur Husairi korban temak yang dirawat di IRD Rumah Sakit dr. Soetomo, Surabaya, Jatim, Rabu (21/1). Hasyim Muzadi meminta kasus penembakan oleh orang tak dikenal pada Mathur Husairi pada Selasa (20/1) dini hari di Bangkalan, Madura tersebut segera diusut tuntas pelakunya.

alat pernafasan di ruang isolasi.

Aktivis Mathur Husairi yang menjadi korban penembakan orang tak dikenal di Bangkalan pada Selasa (20/1) sekitar pukul 02.00 WIB di rumahnya di Jalan Teuku Umar itu dikenal sebagai aktivis vokal.

Ia juga mendukung pengusu-

tan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dengan tersangka mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron.

Disinggung tentang kaitannya dengan kasus mantan Bupati Bangkalan, Hasyim Muzadi menolak berandai-andai dan membiarkan polisi yang mengungka-

pnya hingga tuntas.

Sebelumnya, aktivis LSM dan mahasiswa lintas organisasi di Madura mengecam kasus penembakan tersebut dan meminta Polres Bangkalan maupun Polda Jatim mengusutnya tuntas.

Juru bicara aktivis mahasiswa dari Gerakan Pemuda Peduli

Pamekasan Tebo Chupang mengaku prihatin dan menilai penembakan sebagai bentuk pembungkaman dalam mengkritik kebijakan Pemkab Bangkalan yang melanggar aturan dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

PENYERAHAN PENGHARGAAN

SKPD Terbaik Dapat Penghargaan Bupati BANGKALAN - Langkah Pemkab Bangkalan untuk meningkatkan kinerja aparatur negara di lingkungan kerjanya terus dilakukan. Salah satunya adalah penyerahan penghargaan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk tiga kategori yakni 15 SKPD penyusun laporan keuangan terbaik Tahun Anggaran 2013. Selain itu, pencapaian target PAD Tahun Anggaran 2014 dan penyerahan simbolis Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015.

Di samping itu, penyerahan penghargaan kepada tiga kecamatan terbaik pelunasan PBB tahun 2015 diberikan kepada kecamatan Tanah Merah, Tragah, dan Kwanyar. Adapun, penyerahan panji hitam kepada tiga kecamatan terendah pelunasan PBB, yakni Kecamatan Kokop, Blega, dan Geger.

Bupati Bangkalan, RK. M. Makmun Ibnu Fuad menyam-

paikan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya konstruktif membangun kinerja SKPD di lingkungannya. Kebijakan pemkab Bangkalan tersebut akan dititikberatkan pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terutama di sektor pajak daerah maupun retribusi daerah.

"Ada reward kepada lembaga pengelola dan penyusun anggaran terbaik. Namun ada juga punishment berupa penyerahan panji hitam kepada tiga kecama-

tan dengan pencapaian terjelek target PBB-nya," jelas Bupati Makmun usai prosesi penyerahan penghargaan di Aula Diponegoro, Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan.

Untuk penilaian SKPD terbaik penyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2013 kategori berat diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan kategori sedang diraih oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Terakhir, kategori ringan diraih oleh Di-

nas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatin Bangkalan.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bangkalan, Eddy Moeljono mengharapkan agar tiga kecamatan peraih panji hitam ini untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan. Nantinya, diharapkan realisasi pembayaran PBB di Tahun 2015 dapat tercapai. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 201522| JANUARI No. 0530 |2015 TAHUN IV KAMIS

No. 0530 | TAHUN IV

O O

Sejumlah pesepakbola Persepam Madura United (P-MU), mengikuti latihan “Happy Game” volly ball, di Lapangan Pendopo Kabupaten Pamekasan, Jatim, Rabu (14/1). P-MU akan melakukan serangkaian ujicoba dengan beberapa klub lokal, Divisi Utama (DU) dan Indonesia Super League (ISL) guna menentukan skema tim terbaik sebelum dimulainya kompetisi DU 2015 yang akan datang.

Didik Pastikan Nomor 12 Bakal Dipakai oleh Peccot Mania SUMENEP- Dalam dunia sepak bola, supporter memang sering disebut sebagai pemain kedua belas. Pasalnya, keberadaan supporter di pinggir lapangan dapat menambah semangat para pemain di lapangan hijau. Karenanya, sebagai bentuk apresiasi manajemen Madura United Perssu (MU-P), nomor 12 dikhususkan buat para supporter.

Manajer Madura United Perssu, Didik Untung Syamsidi menegaskan, saat skuad MU-P mengikuti kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia tidak ada yang akan mengenakan jersey bernomor 12. Pasalnya, nomor tersebut sudah disiapkan bagi para pendukung setia MU-P. “Kita sudah laporkan kepada PSSI bahwa nomor 12 di tim kita itu tidak ada. Karena nomor itu akan dikenakan oleh para supporter. Nanti di jerseynya ada nomor 12,” kata lelaki yang juga sebagai kepala Inspektorat Kabupaten Sumenep itu.

Didik berharap, dengan cara semacam itu, dukungan supporter terhadap MU-P saat men-

jalani laga semakin kompak dan membuat para pemain semakin percaya diri. “Supporter sebagai pemain kedua belas, diharapkan dapat menambah semangat para pemain,” harapnya.

Selebihnya, ia juga berterima kasih kepada para supporter dan seluruh masyarakat Sumenep yang selama ini telah mendukung perjalanan MU-P. Didik tidak memungkiri, bahwa klub yang sebelumnya bernama Perssu itu berhasil masuk Divisi Utama juga berkat dukungan para supporter.

“Jadi, terima kasih. Terutama kepada Pecot Mania yang sejak awal terus mendukung Perssu,” tandasnya. =FATHOL ALIF

Suporter Madura United Perssu saat mendampingi timnya berlaga di Piala Nusantara.

Untuk ke depannya, suporter akan mendapat nomor kaus khusus nomor 12.

KORAN MADURA

KAMIS 22 JANUARI 2015 | No. 0530 | TAHUN IV

KAMIS 22 JANUARI 2015 No. 0530 | TAHUN IV

ALDAIR MAKATINDU dalam sebuah pertandingan bersama tim nasional U-21. Karena sampai batas waktu yang ditetapkan Aldair tidak kunjung bergabung, Persepam Madura United memutuskan menghentikan negosiasi dengannya.

P

KORAN MADURA

P

PERSEPAM MU

TAK BUTUH ALDAIR MAKATINDU

P MADURA UNITED

DIDIK PASTIKAN NOMOR 12 BAKAL DIPAKAI PECCOT MANIA MADURA SPORT | O

AMEKASANSetelah dua pekan tidak mendapat kepastian dari Aldair Makatindu, manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) memutuskan untuk tidak melanjutkan komunikasi dengan pemain yang bersangkutan.

Manajer Persepam MU, MH Said Abdullah melalui asistennya, Nadi Mulyadi mengatakan sudah mendapat pengganti yang sepadan untuk pemain di posisi striker. Pemain tersebut adalah mantan penyerang Persik Kediri Qischil Gandrumini.

Manajemen Persepam MU sudah memberi kesempatan kepada Aldair hingga laga pra musim Pusamania Borneo FC usai. Rencananya, lanjut Nadi, jika Aldair Makatindu resmi bergabung dengan Laskar Sape Ngamok, julukan baru Persepam MU, akan diplot sebagai penyerang bersama Sirvi Arfani dan Busari. Namun, hingga saat ini Aldair tidak memberi keputusan pasti apakah akan menyeberang ke Pers-

epam MU atau bertahan di Pusamania Borneo FC. Karena batas waktunya sudah lewat, maka manajemen Persepam MU memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi dengan Aldair.

Persepam MU pun mengalihkan perburuan pemain dengan mengontak Qischil Gandrumini. Pemain kelahiran Sidoarjo itu pun saat ini sudah berada di Madura.

Kedatangannya juga diikuti oleh rekan setimnya di Persik Kediri yakni Faris Aditama.

Sementara itu, untuk kekurangan pemain di posisi penjaga gawang, klub mengontrak Sandi Firmansyah yang berasal dari Gresik United.

Meski skuat Persepam MU sudah terbentuk, Nadi Mulyadi mengatakan bongkar pasang pemain bisa saja dilakukan. Manajemen bersama tim pelatih nantinya akan melakukan evaluasi perkembangan tim secara menyeluruh untuk menentukan apakah perlu menambah pemain atau tidak.=FAKIH AMYAL/UZI/DAR

LAGA PRAMUSIM

Jumat, Sape Ngamok Mulai Tur Jatim PAMEKASAN-Persepam Madura Utama akan melakukan tur Jawa dalam rangka laga pramusim. Anak-anak asuh Widodo C. Putro itu akan bertolak dari Madura pada Jumat sore dengan destinasi pertama ke Kota Gresik. Rencananya, uji coba perdana akan melawan Persegres Gresik.

Kepastian ini disampaikan oleh Asisten Manajer Pers-

epam MU Nadi Mulyadi kepada wartawan, Rabu (21/1).

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh manajemen, seluruh pemain saat ini dalam kondisi siap tempur untuk pertandingan melawan Pesegres Gresik. Tetapi, ia belum mendapat catatan dari tim pelatih siapa saja pemain yang akan dibawa dalam tur Jatim.

Disampaikan Nadi, setelah menjalani laga di Gresik, tim akan menuju Malang dan Batu untuk menjalani pemusatan latihan dan uji coba dengan sejumlah klub di Malang.

Dalam kesempatan itu, Nadi mengajak kepada pecinta bola di Madura serta komunitas suporter untuk memberikan dukungan langsung ke stadion Petrokimia Gresik, tempat dilangsungkannya uji coba antara Persepam MU dengan Persegres Gresik.=FAKIH AMYAL/UZI/DAR

Nadi Mulyadi Asisten Manajer Persepam MU