KORAN MADURA
JUMAT
1
JUMAT 22 PEBRUARI 2013 NO. 0062 | TAHUN II
@KoranMadura
Satu Hati untuk Bangsa
22 PEBRUARI 2013
Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-
g PAMANGGHI
Partai Gerindra Ragukan Hasil Survei JAKARTA-Menyusul maraknya hasil survey yang dilakukan sejumlah lembaga riset, Partai Gerindra menilai hasil survey tersebut tidak objektif dan justru cenderung berpihak kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Bahkan, Partai Gerindra menyatakan ada oknum yang membayar lembaga riset tersebut untuk menjatuhkan suatu partai politik atau tokoh politik. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi, mengatakan, maraknya lembaga riset yang membuat suatu survei tidaklah berpihak kepada kebenaran yang berimbang. Sebab, Permadi melihat ada semacam rekayasa yang dilakukan untuk memunculkan rumor bahwa suatu partai politik tidak popular lagi dimata masyarakat. “Kita tahu siapa lembaga survei sekarang ini. Saya melihatnya secara umum mereka (lembaga riset) membela yang bayar. Artinya, ada hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga menggambarkan suatu partai tidak populer lagi”, ujar Permadi, dalam sebuah diskusi di Kantor Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (21/2). Mantan Politikus PDI Perjuangan itu mengaku beberapa survei yang dihasilkan belum lama ini justru kecendrungannya untuk menjatuhkan atau mengacaukan tingkat elektabilitas partai politik atau tokoh central yang ada di partai politik. Permadi juga menyinggung rendahnya elektabilitas Prabowo bila dibandingkan dengan Joko Widodo (Jokowi). “Ini terlihatnya seperti ingin mengacaukan tingkat elektabilitas calon presiden tertentu, yang nantinya akan diusung oleh suatu partai politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2014 mendatang. Misalnya saja Prabowo. Prabowo terlihatnya seperti tidak disukai orang pada survei itu. Setelah tahu seperti itu nanti dijatuhkan”, jelasnya. (abd/abe)
KONFLIK PAPUA
Diserang, 8 Personel TNI Gugur JAKARTA-Kelompok bersenjata di Papua menyerang pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menembaki pos TNI di wilayah Puncak Jaya, Kamis (21/2) pagi. Akibatnya sekitar delapan anggota TNI gugur. Pusat Penerangan TNI dalam kerangan resminya, Kamis (21/2) menjelaskan serangan pertama sekitar pukul 09.30 Wita. Terjadi penembakan pos TNI di Pos Tinggi Nambut, Puncak Jaya, yang mengakibatkan dua korban, yaitu Lettu Inf Reza, Komandan Pos Tinggi Nambut, mengalami luka tembak pada lengan sebelah kiri dan Pratu Wahyu Prabowo, anggota Pos Yonif 753 Tinggi Nambut, Nabire, terkena tembakan di dada hingga gugur. Sementara kejadian kedua sekitar pukul 10.30 Wita, Gerakan Sipil Bersenjata Papua melakukan penghadangan terhadap anggota TNI yang sedang dalam perjalanan menuju Bandara Sinak, yang mengakibatkan tujuh anggota TNI gugur. Dua dari tujuh anggota TNI tersebut adalah Sertu Udin dan Sertu Frans, anggota Koramil Sinak Kodim 1714 Puncak Jaya. Lima anggota TNI yang lain adalah Sertu Ramadhan, Pratu Edi, Praka Jojo Wiharja, Pratu Mustofa, Praka Wempi, anggota Batalyon Infanteri 753 Arga Viratama, Nabire, yang ditugaskan di Koramil Sinak, Puncak Jaya dan Pratu Prabowo Saat ini, TNI terus melakukan pengejaran terhadap kelompok Gerakan Sipil Bersenjata di dua lokasi kejadian tersebut. Terhadap anggota TNI yang gugur dilakukan evakuasi untuk selanjutnya dibawa ke Jayapura. Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan kelompok separatis harus bertanggung jawab atas penembakan TNI tersebut. Penembakan itu diduga merupakan aksi penyerangan dari kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pimpinan Goliath Tabuni. “Yang pertama di Tingginambud, kemungkinan besar itu Goliath Tabuni. Selalu lakukan kegiatan yang mengganggu aparat Polri dan TNI dan juga terhadap para pekerja investasi di wilayah tersebut,” katanya di Jakarta,Kamis, (20/2). Sementara lainnya, kata Djoko, penembakan yang terjadi di Distrik Sinak diduga dilakukan kelompok bersenjata pimpinan Murib. Satunya lagi kelompok Murib,” tegasnya. (cea/ abe)
Koran Madura
Wajah Oleh : Abrari Alzael
Pimpinan Redaksi Koran Madura
O
ant/eric ireng
ANTISIPASI KRIMINAL. Sejumlah pekerja dari Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional V (BBPJN V), mengangkat pagar pengganti di salah satu titik instalasi listrik Jembatan Suramadu sisi Bangkalan Madura, Rabu (20/2). Gubernur Jatim mengistruksikan tindakan preventif atas tindakan kriminal di empat titik pusat instalasi listrik Jembatan Suramadu, menyusul padamnya lampu di hampir separo jembatan akibat pencurian kabel di salah satu pusat instalasi listrik.
Politik Dinasti Tidak Sehat 30 Kepala Daerah Punya Hubungan Keluarga JAKARTA- Pemerintah dan DPR sepakat untuk membatasi dinasti politik para kepala daerah karena dalam prakteknya sudah tidak sehat. Keprihatinan dinasti politik makin menguat setelah di beberapa daerah jabatan kepala daerah yang sebelumnya dijabat ayah atau suami, diteruskan oleh anak atau istrinya. Berdasarkan data Dirjen Otda Kemendagri, saat ini ada 30 kepala daerah yang memiliki hubungan saudara dalam satu daerah. “Ada anak, istri, ipar dan menantu yang dimunculkan tapi tidak punya record dalam pemerintahan dan politik,” kata Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan dalam rapat dengar pendapat dengan Panja RUU Pilkada Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2). Menurut Djohermansyah, para kandidat yang memiliki hubungan keluarga atau saudara itu punya kecenderungan untuk menang karena didukung oleh petahana. “Dari sirkulasi politik juga sudah tidak sehat. Malah melanggar hak asasi manusia, karena tidak memberi kesempatan kepada orang lain,” kata dia. Karena itu, jelas dia bila tidak dibatasi, politik dinasti akan terus dilanggengkan. Apalagi pada 2013 ada 152 pilkada yang
akan digelar. “Pemerintah mengusulkan agar ada syarat terkait pencalonan. Tidak punya ikatan perkawinan untuk garis ke atas dan ke bawah, juga ke samping kecuali ada jeda satu periode,” tambah Djohermansyah. Menurut anggota F-PDI Perjuangan, Eddy Mihati , bila argumentasinya karena hubungan sedarah, rentan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan bisa dikalahkan. Karena itu, Edy meminta agar ada alasan yang lebih kuat. Hal senada disampaikan Agus Poernomo dari F-PKS. “Jadi kita ingin memberi maslahat, tapi tetap membatasi (dinasti politik),” kata Agus. Karena itu, Agus mengusulkan ada pendidikan lagi, bukan hanya dari politik tapi juga pendidikan di Lemhannas. Karena pendidikan Lemhannas sangat baik dari sisi kepemimpinan. Sementara Herman Kadir dari F-PAN keberatan dengan pembatasan dinasti politik karena punya celah untuk
digugat. “Hak politik itu tidak boleh dilarang. Apalagi pengkaderan itu terkadang dilakukan oleh keluarga sendiri. Kadang trah dalam keluarga itu masih dihargai. Misalnya keturunan Soekarno anaknya jadi Ketua partai. Atau Hamengku Buwono kalau memang ada pemilihan lagi, bisa juga,” katanya. Tidak Boleh Berdasarkan usulan pemerintah yang dicantumkan dalam RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menyebutkan calon tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan kepala daerah, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan. “Jadi, petahana tidak boleh mencalonkan keluarganya dalam posisi yang sama dan dalam satu wilayah,” ujat Wakil Ketua Komisi II dari F-PAN Abdul Hakam Naja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2). Hakam memberi contoh, setelah suami tidak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka anak, istri, atau saudara tidak boleh ikut mencalonkan diri. Akan diatur, minimal ada jeda satu periode. “Seluruh fraksi setuju dengan usulan pemerintah,” tambah Hakam. Pembatasan dinasti politik
ini juga tidak akan melanggar hak asasi manusia. Menurut Hakam, dalam konstitusi dikatakan bahwa hak asasi manusia juga tidak boleh melanggar kepentingan umum. Meski demikian, mekanisme soal ini tetap akan disempurnakan dalam RUU. Hakam juga sudah siap bila pasal soal dinasti politik ini nantinya digugat ke MK. Keprihatinan dinasti politik makin menguat setelah di beberapa daerah jabatan kepala daerah yang sebelumnya dijabat ayah atau suami, diteruskan oleh anak atau istrinya. Misal, Rita Widyasari yang meneruskan jabatan ayahnya, Syaukani HR sebagai Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmed Zaki Iskandar yang terpilih menggantikan ayahnya, Ismet Iskandar, sebagai Bupati Tangerang dan Makmun Ibnu Fuad bakal meneruskan estafet Fuad Amin Imron sebagai Bupati di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Contoh lain, adik ipar dan ibu tiri Gubernur Banten menjadi Wali Kota Tangerang Selatan dan Wakil Bupati Pandeglang. Istri menjadi Bupati Indramayu menggantikan suaminya. Istri menjadi Wali Kota Cimahi menggantikan suaminya. Menantu menjadi bupati di Bandung Barat menggantikan mertuanya. (gam)
KASUS HAMBALANG
Hari Ini Komisi Pemberantasan Korupsi Gelar Perkara JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan gelar perkara kasus Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Gelar perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari ini, Jumat, (22/2). “Tadi sudah diputuskan. Akan dilakukan gelar perkara terkait Hambalang pada hari Jumat ,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Kamis (21/2). Johan berharap, berbagai elemen masyarakat tidak menggiring upaya pemberantasan korupsi ini ke arah yang bernuansa politis. Pasalnya, perilaku kalangan di lingkungan eksternal tersebut bisa berpengaruh buruk terhadap penuntasan kasus Hambalang. Sebelumnya, Anas membantah bahwa dirinya pernah
Istimewa
Gedung Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor menerima Toyota Harier guna memuluskan pengerjaan proyek Hambalang. Namun sejalan dengan bantahan tersebut, publik justru mendapati surat perintah penyidikan (sprindik) KPK yang menyebutkan nama Anas Urbaningrung sebagai tersangka kasus Hambalang. “Kan sudah dijelaskan bahwa itu bukan gratifikasi. Juga
sudah dijelaskan oleh lawyer saya. Saya kira penjelasannya sangat jelas dari kronologi apa yang disampaikan,” kata Anas baru-baru ini. Terkait sprindik Anas, belakangan tersiar kabar yang menyebutkan kalau Ketua KPK Abraham Samad sebagai orang di internal Komisi yang sengaja membocorkan draft sprindik
atas nama Anas Urbaningrum. Namun, hal tersebut langsung dibantah Abraham dengan menjelaskan bahwa isu tersebut sengaja ingin menjatuhkan dirinya dari posisi Ketua KPK. “Saya tegaskan, saya tidak pernah membocorkan. Ini fitnah untuk menjatuhkan saya. Menjatuhkan dari jabatan ketua. Sudahlah, berhenti memfitnah dan saling menjatuhkan,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (21/2). Sementara itu, salah seorang yang diyakini memiliki kedekatan dengan Anas, Machfud Suroso mengaku bahwa dirinya tidak memahami persoalan gratifikasi Toyota Harrier untuk Anas Urbaningrum. “Saya (soal) mobil Harrier tidak paham. Kalau kalian tanya pekerjaan saya di proyek, prosesnya secara teknis dan prosedur pelaksaanaannya, itu yang saya paham,” kilahnya. (cea/abe)
knum polisi, di India, memiliki cara yang unik untuk memeriksa korban perkosaan. Guna memastikan apakah korban tersebut benar-benar diperkosa atau tidak, polisi memasukkan jari ke liang mrs v. Setelah hal ini dilakukan, polisi membuat kesimpulan, diperkosan, atau tidak diperkosa. Banyak yang berpendapat, justru oknum polisi lah yang telah memerkosa korban, dengan cara itu. Polisi di Singapura, terkondisikan bekerja dengan benar. Bila warga mengadu untuk urusan ketidaknyamanan bahkan tindakan kriminal yang dihadapi dan butuh bantuan, polisi langsung melayani dan tanpa pungutan. Sepintas, cara kerja polisi di Singapura perlu diperlakukan berbeda deperti polisi dari negeri tetangga Singapura. Hampir setiap pengaduan, ada sebentuk pembagian rezeki. Jika ini tidak dilakukan, urusan pelaporan agak lamban dalam penanganannya. Dulu, terdapat polisi Singapura tetapi aslinya Jawa. Semasa aktif menjadi polisi Singapura, ia mendapat doktrinasi penegakan aturan, disiplin, tanggungjawab, layanan publik, dan harus profesional. Bagi yang tidak terlatih dengan doktrin seperti itu, oknum polisi di Singapura akan tersiksa. Tetapi umumnya, polisi Singapura tidak tersiksa, tidak seperti polisi di negeri tetangga. Begitu pula polisi di Amerika yang kerap mendahulukan penyeberang jalan. Di negeri yang tidak bertetangga dengan Amerika, pengendara di lampu merah, di dekat pos polisi, pengendara nyelonong begitu saja. Ia tidak menghormati pengejndara lainnya yang berhenti karena lampu merah, tidak menghormati pejalan kaki yang hendak Perbedaan menyeberang, ia sikap dan cara juga tidak mengmemandang hormati polisi. orang lain Apakah polisi di dari pejabat negera itu sudah tidak dihormati yang sama di lagi? negara yang Jabatan atau berbeda, pangkat tidak menunjukkan berlaku di jalan. bahasa yang Kalau jalanan digunakan macet ya ikut terkena macet. Di Amerika jarang mobil pejabat dikawal polisi bersirene. Hanya pemadam kebakaran dan ambulans yang dalam keadaan darurat (emergency) boleh membunyikan sirine dan harus diprioritaskan. Petugas public service seperti polisi, sheriff, pegawai pembuat SIM dan kantor pelayanan terbiasa tidak mau menerima suap atau tips dalam bentuk apapun. Dengan ramah mereka menjelaskan tidak boleh menyuap atau memberi tips kepada petugas dan ada sanksinya. Orang Amerika selalu membayar biaya jasa pengurusan public service sesuai tarif. Kalau ada kembalian langsung dikantongi karena tidak baik membiarkan uang lama-lama tergeletak di meja petugas. Polisi di negeri yang tidak bertetangga dengan Amerika, memiliki cerita yang berbeda. Perbedaan sikap dan cara memandang orang lain dari pejabat yang sama di negara yang berbeda, menunjukkan bahasa yang digunakan. Jika wajah pejabat sangar, maka sangar hampir bisa dipastikan menjadi bahasa resmi di negera itu. Di republik ini, tidak hanya serdadu yang terlihat sangar. Petugas medis bahkan resepsionis di rumah sakit kadang-kadang tidak ramah. Ketika terdapat pasien bersama keluarganya masuk, oknum petugas setengah membentak, “Ada apa?” . Saat anak menangis pun, orangtua mengancam anaknya bila tidak diam akan memanggil dokter dan polisi. Mengapa orangtua bersikap seperti itu, pasti ada sejarahnya. =
LA BHADA BHAI Tarzan “Kenapa sih kamu pakai celana, kita-kita kan gak pake” tanya segerombolan kera pada Tarzan. “Gak papa, senang aja” Jawabnya. sambil berlalu. Tapi gerombolankera itu penasaran, dan kemudian mengintip Tarzan saat hendak mandi. “Hahaha... rupanya dia pakai celana karena ekornya ada di depan dan pendek” sorak kawanan kera itu terkekeh-kekeh.
Cak Munali