e Paper Koran Madura 22 Juli 2013

1

SENIN 22 JULI 2013 NO.0164 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

22 JULI 2013

g PAMANGGHI

Paradoks Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI asal Madura

Tolak Kenaikan Sembako Puluhan Ibu Rumah Tangga dari Komite Aksi Perempuan (KAP) berunjuk rasa menentang kenaikan harga pangan di depan Istana Negara, Jakarta, Minggu, (21/7). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah segera menurunkan harga-harga kebutuhan pangan, menetapkan standar harga yang terjangkau dan menjamin ketersediaan barang di pasaran. ant/reno esnir

Jadwal 1434 H

Maghrib

17:30

Isya

Imsak

Subuh

18:44

04:13

04:23

*Untuk Surabaya dan sekitarnya

PEMILUKADA JATIM

PDI P Minta Panwaslu Netral JAKARTA- Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Said Abdullah meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jatim tidak diskriminatif dalam menertibkan spanduk dan baliho pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jatim. Sebab, ada indikasi, spanduk dan baliho yang dicopoti hanya milik pasangan tertentu saja. “Saya harap, jadilah “wasit” pemilu yang baik. Silahkan diturunkan kalau dianggap melanggar dan tidak diskriminatif,” kata Said Abdullah kepada wartawan usai Talkshow Bambang DHSaid Abdullah bersama Paguyuban umat Katolik Peduli Jawa Timur (Pupuk Jatim) di Gereja St Aloysious Gonzaga, Surabaya, Minggu (21/07).

Sebelumnya, Panwaslu Jatim melakukan penertiban spanduk dan baliho pasangan Cagubcawagub Jatim di beberapa tempat. Salah satu spanduk dan baliho yang ditertibkan adalah milik pasangan Bambang-Said. Namun dari hasil pantauan Koran Madura, alat peraga kampanye milik pasangan SoekarwoSyaifullah Yusuf belum ditertibkan, terutama di seputaran Ngagel.

“Saya minta Panwaslu bersikap netral dan independen. Jangan memihak pasangan cagub dan bekerja atas pesanan cagub tertentu saja,” pinta Said.

Namun demikian kata Said, PDI Perjuangan tidak mempemasalahkan pencopotan spanduk dan baliho pasangan Bambang-Said, tidak masalah bila dianggap melanggar aturan. Tapi, kalau tindakan mencopot spanduk dan baliho dilakukan secara diskriminatif, maka tidak bisa dibiarkan. (gam/abe)

Korupsi di Jalur Pantura Diperbaiki Tiap Tahun, Rusak Tiap Tahun Pula JAKARTA-Proyek perbaikan jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa selama ini menjadi proyek abadi yang selalu dianggarkan setiap tahun. Namun, jalan vital bagi pemudik itu terus menerus mengalami kerusakan. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun untuk menemukan adanya kejanggalan dalam proyek ini.

“Proyek perbaikan jalur Pantura ini nyaris menjadi proyek abadi, karena setiap tahun tidak pernah selesai,” ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding di Jakarta Minggu (21/7).

Sudding mengaku heran, proyek perbaikan jalur Pantura yang menelan dana triliunan rupiah tersebut dari tahun ke tahun tidak pernah selesai. Seharusnya, menurut dia, sebuah proyek sudah diperhitungkan jangka waktu pengerjaan serta ketahanan jalan yang dikerjakan. “Proyek di situ tiap tahun selalu ada perbaikan, tapi tidak pernah selesai. Alasannya selalu kelebihan beban dan muatan. Memangnya tidak ada insinyur yang bisa menghitung berapa kekuatan dan ketahanan beban terhadap jalan? Sekali lagi, yang paling menderita adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa,” katanya.

Panjang jalur Pantura sendiri mencapai 1.316 km dari Merak di Cilegon hingga Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi.

Provinsi yang dilalui adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di beberapa daerah terutama di Jateng dan Jabar, jalanan rusak parah dan penuh lubang sehingga menghambat laju kendaraan.

Menurut Sudding, dampak dari proyek yang berlarut-larut ini tidak hanya menimpa para pengusaha saja, tapi juga ikut dirasakan rakyat kecil, mulai dari petani, peternak, nelayan, sampai sopir angku-

tan. Dia merinci, para petani yang hendak menjual hasil pertanian menjadi susah, karena perjalanan yang panjang. Peternak dan nelayan di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang akan mengirim hasil ke daerah lain juga terhambat. Demikian juga para sopir bus, sopir truk dan sopir angkutan, selain rugi waktu, bahan bakar yang meningkat akibat macet sangat merugikan mereka.

“Maka, kami mendukung penuh upaya KPK untuk melakukan investigasi terkait kemungkinan adanya penyelewengan dalam proyek pantura.

Jika ada yang tidak beres, silakan diungkap tuntas, kami di Komisi III DPR RI akan memback up KPK,“ ucap anggota Komisi III DPR ini.

Korupsi Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menemukan beberapa kejanggalan dalam proyek jalan. “KPK sudah turun ke lapangan pada 2010-2011. Hasilnya kejanggalan di jalan propinsi dan beberapa jalan nasional,” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di Jakarta, Sabtu (20/7).

Menurut Busyro, beberapa proyek dinilai tidak sesuai dengan data di tingkat hulu, termasuk tidak adanya koordinasi sistemik antara Kementerian PU, Kemendagri dan pemerintah provinsi terkait. “Komplek sekali problem hulu-hilirnya,” ucapnya.

Bukan hanya itu, kata Busyro, ada truk kelebihan muatan yang merusak jalan. Karena itu KPK akan mempertanyakan pemberian izin truk tersebut. “Truk raksasa itu merusakkan jalan nasional dan provinsi. Harusnya kan tidak boleh.

Harus dibenahi, siapa pemberi izin importnya?” terangnya. (gam/cea/abd)

Usianya baru 16 tahun. Tergolong sangat muda untuk perjuangan sangat serius soal pendidikan. Yang lebih dasyat gadis bernama Malala, dari Pakistan itu meneriakan semangat perjuangan pendidikan kaum perempuan di tengah budaya patriaki kental yang dibungkus agama yaitu kelompok Taliban. Tentu ada sebuah resiko sangat besar ketika diketahui Taliban dikenal sangat kaku dan keras membelenggu wanita.

Dan terbukti Malala memang harus menerima resiko paling buruk. Nyawanya hampir melayang ketika bus sekolah yang dinaikinya tiba-tiba diterobos seorang Taliban bersenjata. Tanpa basabasi senjata diarahkan pada Malala.

Sebuah penegasan bahwa ia memang menjadi sasaran utama.

Tokoh garis keras Pakistan Adnan Rasheed sempat menyatakan penyesalannya terhadap kejadian tersebut. Lalu Adnan berkilah mengatakan, Taliban menembaknya karena Malala mengkritik kelompok militan dan bukan karena dia adalah seorang juru kampanye untuk pendidikan anak perempuan.

S u l i t mungkin memahami arguterasa aneh, men Adnam. bila ada kelompok yang Karena Taliban selama membawa ini memang bendera Islam sangat keras menutup ruang m e m b a t a s i pencerdasan perempuan di dan pemikiran wilayah publik, termasuk dalam soal pendidikan.

Hampir tak ada ruang terbuka kesempatan perempuan mendapat pendidikan dalam pandangan Taliban. Perempuan bagi kelompok Taliban praktis tak lebih dari warga kelas dua, yang tak berhak memasuki ruang-ruang publik, termasuk pendidikan.

Malala sejatinya adalah seorang anak belia yang gencar memperjuangkan agar kaum perempuan mendapat kesempatan mendapat pendidikan. Sebuah perjuangan yang seharusnya bukan lagi masalah di era modern seperti sekarang ini. Namun inilah realitas sosial di Pakistan, juga di Afghanistan serta pada beberapa negara, yang memiliki cara pandang seperti Taliban.

Dengan melihat semangat dan identitas keagamaan Islam, sebenarnya apa yang dilakukan Taliban terasa ironis bahkan kontradiktif. Tak perlu harus bertahun-tahun mengkaji ajaran Islam untuk tahu bahwa agama suci ini sangat mendorong kecerdasan dan pemikiran.

Ayat pertama yang diturunkan Allah di moment Ramadhan sangat kental bersemangat pencerdasan dan dorongan pemikiran.

Simaklah bagaimana firman Allah yang pertama diturunkan. Untuk sesuatu yang sangat sakral tentang pengenalan Allah, agama Islam secara indah membuka lanskap pemikiran manusia. Tuhan mengenalkan dirinya melalui proses pencerdasaran yang sangat luar biasa. Sebuah penegasan bahwa Islam justru turun ke permukaan bumi ini dimulai dengan pengembangan pemikiran.

Karena itu terasa aneh, bila ada kelompok yang membawa bendera Islam menutup ruang pencerdasan dan pemikiran. Sikap itu jelas kontradiktif dengan salah satu subtansi ajaran Islam tentang visi dan misi pencerdasan manusia. Kedasyatan Islam sebagaimana ditegaskan Al Gazali, agaknya seringkali ditutupi pemahaman sempit dan juga sangat mungkin, kepentingan para tokohnya. =

Tak Masalah Suatu hari Matrawi berjumpa ustadz dan beratanya tentang qunut.

“Kalau sholat subuh ngak pakai qunut, boleh?”

“Ngak masalah,” jawab Ustad singkat.

“Kalau pakai qunut, gimana?” tanya Matrawi lagi.

“Ngak masalah.”

“Pakai ngak masalah. Ngak pakai qunut ngak masalah. Gimana sih ini?” klaim Matrawi.

“Ya. Pakai atau tidak, tak masalah.

Yang masalah kalau tak sholat subuh,” jawab Ustad, santai.

Cak Munali

2

SUMENEP

SENIN 22 JULI 2013 NO. 0164 | TAHUN II

BLSM Baru Terealisasi 53,09 Persen SUMENEP - Pendistribusian bantuan langsung sementara masarakat (BLSM) di Kabupaten Sumenep hingga Sabtu (20/7), baru mencapai 53,09 persen. Sebagian masih dalam proses pencairan untuk dibagikan kepada penerima manfaat.

Namun, ada yang masih belum direalisasikan sama sekali.

Lambannya distribusi bantuan kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut karena sebagian daerah tidak memiliki kantor pos, dan hal ini cukup menghambat proses pencairan bantuan tersebut.

Kepala Kantor Pos Sumenep Anton S mengatakan, dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, sebagian masih dalam proses pencairan, tetapi juga ada yang belum sama sekali, khususnya untuk wilayah kepulauan. Sulitnya pencairan di Kecamatan Arjasa, Kangaian, Nonggunung, Gayam dan Sapeken karena daerah tersebut tidak memiliki kantor pos.

“Kalau yang sudah adalah Kecamatan Masalembu, karena di kecamatan itu warga bisa menerima dengan lapang dada, tanpa ada sebuah permasalahan. Sedangkan daerah kepulauan yang lain masih dalam proses,” jelasnya, Sabtu (20/7).

Anton menjelaskan, dalam pencairan bantuan bagi warga miskin itu ada sejumlah kendala, sehingga penyaluran BLSM di Sumenep lambat. Diantaranya karena ada sejumlah kecamatan yang belum memiliki kantor pos, kemudian mereka harus bergabung ke kecamatan yang memilki kantor pos.

“Akibatnya mereka harus menuggu kecamatan sebelah sampai tuntas pencairannya, baru berpindah ke kecamatan lain. Itu yang dapat memperlambat terhadap pencairan bantuan dana dari konpensasi

kenaikan BBM tersebut,” imbuh Anton.

Selain itu, menurut dia, ada sebagian warga dan kepala desa yang masih menolak pencairan BLSM. Dengan alasan datanya tidak akurat, sehingga banyak warga miskin yang seharusnya mendapat BLSM, tetapi ternyata tidak kebagian, tetapi ada orang yang dinilai kaya bisa mendapatkan bantuan tersebut.

“Memang ada yang seperti itu, dan untuk permasalahan yang satu ini kami tidak punya kewenangan untuk mengubah, sebab PT Pos cuma

PASCA PENANGKAPAN NELAYAN LAMONGAN

pelaksana pencairan. Seumpamanya ada yang tidak menerima kami persilakan mengajukan kembali pada pihak terkait yaitu TNPPK, agar ditindaklanjuti permasalahan yang terjadi,” paparnya.

Pihaknya menargetkan pencairan BLSM di Sumenep bisa tuntas pada akhir bulan Juli ini. Semua petugas dikerahkan agar bisa memaksimalkan kinerjanya, sehingga dapat menpercepat pencairan sesuai dengan target yang diinginkan.

Sedangkan bagi desa yang menolak, pihaknya akan selalu inten melakukan komu-

nikasi dan koordinasi dengan camat serta kades setempat agar segera disosialisasikan dan ditemukan duduk persoalannya. Sehingga masyarakat bisa memahaminya, dan bantuan tersebut segara di ambil.

Sementara distribusi BLSM secara nasional sampai saat ini sudah mencapai 87 persen. Sedangkan dia daerah ini jumlah total penerima 116.378 rumah tangga sasaran (RTS), jadi pencairan bantuan tersebut masih baru terealisasi separuh dari jumlah penerima yang ada. (athink/mk)

MENJELANG LEBARAN

Volume Angkutan Barang Meningkat SUMENEP - Memasuki pertengahan bulan puasa, volume angkutan barang di Pelabuhan Kalianget mengalami peningkatan cukup drastis. Sejumlah mobil pengangkut sembako yang akan didistribusikan ke sejumlah kepulauan banyak antre di pelabuhan menunggu jadwal kapal berlayar.

Hamid, pedagang Pulau Kangean menjelaskan, dirinya memang mempersiapkan sejumlah kebutuhan pokok pada bulan puasa dan menjelang hari lebaran. Menurutnya, dirinya masih memiliki kesempatan selama dua minggu ke depan untuk menambah stok isi tokonya.

“Dalam dua minggu terakhir, kami masih bisa kulakan di daratan. Sebab, jika berbarengan dengan hari mudik untuk kulakan sudah terlalu ramai,” tutur Hamid saat ditemui Koran Madura, Minggu (21/7).

Katanya, ia kulakan beberapa kebutuhan pokok ditambah beberapa barang dagangan khusus persiapan lebaran, seperti tepung terigu dan mentega untuk bikin kue, juga beberapa jenis lotion dan minyak wangi. Selain itu, dia juga menambah beberapa stok dagangan seperti rokok, sabun, dan lainnya.

Sebab saat ini permintaan meningkat.

Petugas Pelabuhan Kantor Administrator Pelabuhan Kalianget, Fadjar Sidik, menjelaskan, volume angkutan barang ke kepulauan menjelang lebaran akan terus mengalami peningkatan sampai seminggu sebelum hari lebaran.

“Semua warga kepulauan mempersiapkan sembako dan kebutuhan pokok persiapan lebaran. Apalagi mereka yang berdagang, beberapa pick up dan truk penuh kebutuhan pokok,” paparnya.

Menurutnya, hal itu memang biasa terjadi menjelang hari lebaran, bahkan sebelum Ramadhan. Belum lagi bersamaan dengan meningkatnya permintaan masyarakat yang terus bertambah, maka distribusi kebutuhan pokok akan mengalami peningkatan sampai hari kelima setelah lebaran.

Sebab sejumlah armada kapal seperti KM Dharma Lautan Utama, Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara sekaligus KM Sukaria yang melakukan pelayaran dari Pelabuhan Kalianget ke Kepulauan Kangean, Sapeken dan Masalembu lebih banyak mengangkut barang dan kebutuhan sembako.

Sedangkan angkutan penumpang dinilai masih normal seperti biasanya.

Dia menambahkan, Adpel akan terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas pelayaran di Pelabuhan Kalianget.

Bahkan lembaganya tidak segan untuk menindak tegas dan tidak mengeluarkan surat izin berlayar apabila kondisi cuaca dianggap tidak aman bagi pelayaran.

“Untuk itu kami sudah instruksikan kepada setiap operator kapal untuk tidak memaksakan pelayaran apabila terjadi cuaca buruk, apalagi melebihi kapasitas muatan,” tukasnya. (athink/mk)

BELANJA KEBUTUHAN LEBARAN

Pemkab Siapkan MoU Teritorial SUMENEPPemerintah Kabupaten Sumenep akan duduk bersama dengan pemerintah Lamongan untuk mencari solusi maraknya nelayan setempat yang beroperasi di luar batas yang telah disepakati. Pemerintah tidak menginginkan warga Masalembu bertindak anarkis dan bertindak di luar kewajaran.

Bupati Sumenep A Busyro Karim memaparkan, setelah peristiwa penangkapan nelayan Lamongan oleh warga Masalembu, pihaknya berencana menghubungi pemerintah Lamongan untuk mencari alternatif terbaik agar tidak merugikan sebelah pihak. Selain itu, upaya tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kami hanya tak ingin, jika hal tersebut terus terulang. Warga di sana lalu marah besar, kemudian perahunya dibakar,” jelasnya, Sabtu (20/7).

Pihaknya mengagendakan segera bertemu dengan Pemkab Lamongan untuk mengantisipasi indisen serupa di kemudian hari. Nelayan Lamongan yang sudah ditangkap oleh warga Masalembu tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali. Katanya, apabila keadaan itu tidak segera diantisipasi khawatir akan me-

Kami hanya tak ingin, jika hal tersebut terus terulang. Warga di sana lalu marah besar, kemudian perahunya dibakar A. Busyro Karim Bupati Sumenep

miliki efek kepada nelayan lain, meskipun dari pulau lain yang masih termasuk kawasan Sumenep.

Dia memaparkan, dulu sewaktu dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPRD, perlakuan warga kepulauan kepada nelayan Lamongan lebih tidak toleran lagi, dan cenderung mengarah kepada perbuatan yang anarkis. Saat itu pihaknya hanya melakukan mediasi internal, dengan memanggil tokoh masyarakat, kepala desa maupun petugas kepolisian setempat.

Tetapi bila upaya seperti itu sudah dianggap tidak efektif lagi, pihaknya akan membuat kesepahaman lin-

tas regional antara Pemerintah Sumenep dan Lamongan. Kesepahaman yang dimaksud, berupa kesepakatan kedua belah pihak yang mengatur hukum pelayaran dan penangkapan ikan di luar teritorial.

Orang nomor satu di Sumenep itu menegaskan, bahwa jenis jaring yang digunakan para nelayan manca, terutama yang memiliki modal besar memang dimanapun selalu menjadi ancaman bagi masyarakat kecil. Sebab, masyarakat kecil yang biasa menggunakan jaring manual dan sederhana, tidak juga menjadi ancaman kepada zona terumbu karang tempat ikanikan itu di bawah laut.

Sedangkan kawasan perairan Masalembu dan sekitar, memang dikenal dengan bukit karangnya yang indah. Apabila hal itu rusak, diakibatkan oleh jenis jaring mini trowl, pukat, bahan peledak dan semacamnya, masyarakat dipulau itu, tentu akan merasakan ancaman hilangnya pasokan suplai ikan yang melimpah. “Kenapa orang Lamongan selalu maksa ke Masalembu. Paling ikannya lahir di Lamongan, besar di Masalembu,” pungkasnya berkelakar. (athink/ mk)

PENYETORAN DATA BSM

Disdik Target Hingga 2 Agustus 2013 SUMENEP - Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menargetkan data penerima bantun siswa miskin (BSM) sudah harus disetot pada 2 Agustus mendatang. Pasalanya, disdik berharap pada bulan Agustus, BSM sudah bisa disalurkan kepada siswa miskin.

“Iya, kami harap semua sekolah menyetor data BSM ke dinas pendidikan pada tanggal 2 Agustus mendatang. Sebeb, kan, masih akan diproses lebih lanjut,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep A. Shadik.

Upaya yang dilakukan disdik agar data yang masuk sesuai dengan target yang telah ditentukan, A. Shadik telah melakukan sosialisasi kepada semua sekolah. Sosialisasi tersebut dalam rangka memberikan arahan dan imbauan kepada pihak sekolah tentang aturan penerima BSM. “Sosialisasi sudah kami selesai laksanakan, Untuk SD pada tanggal 16, SMP tanggal 17 dan untuk SMA pada tanggal 18,” tambahnya.

Shadik menjelaskan besaran beasiswa ada penambahan

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Yang awalnya untuk SD Rp 360 ribu naik menjadi Rp 450 ribu, untuk SMP yang awalnya Rp 550 ribu naik menjadi Rp 750 ribu, sementara untuk SMA Rp 780 ribu menjadi Rp 1 juta.

“Bahkan khusus tahun 2013, ada tambahan bantuan untuk mereka, yaitu Rp 200 ribu. Tetapi hanya untuk tahun 2013, untuk tahun-tahun selanjutnya tidak ada. Jadi, tambahan manfaat itu berlaku tahun 2013,” jelas Shadik. (sym/mk)

Jelang lebaran, pasar-pasar dan pusat perbelanjaan mulai dipadati warga yang ingin membeli kebutuhan Lebaran. Salah satunya terlihat di Pusat Grosir Blok B Tanah Abang, Jakarta, Minggu (21/7).

DIDUGA TERBELIT UTANG

Warga Ganding Gantung Diri SUMENEP – Samsul (28), warga Dusun Tana Bentar, Desa Ganding, Kecamatan Ganding, meninggal dengan cara gantung diri di blandar rumahnya, Minggu, (21/7) sekitar pukul 07.00. Gantung diri tersebut diduga karena dirinya terlilit utang sebesar Rp 15 juta kepada tetangganya.

Pertama kalinya, korban ditemukan oleh ayahnya sendiri, Su’ud (50) ketika hendak membangunkan Samsul di dalam rumahnya.

Namun, sang ayah menemukan tubuh anaknya sudah menjadi mayat dengan leher dijerat dengan tampar.

Melihat anaknya gantung diri, Su’ud langsung berteriak minta tolong pada tetangga.

Mendengar teriakan minta tolong, para tetangga langsung mendatangi rumah korban, namun alangkah terkejutnya masyarakat ketika mengetahui apa yang terjadi, masyarakat langsung ber-

gotong royong untuk menurunkan tubuh korban dari blandar rumahnya.

Informasi yang dihimpun Koran Madura di lapangan, sebelumnya kejadian, Samsul masih terlihat jalanjalan pagi dengan teman sebayanya. Baru setelah itu, Samsul langsung pulang dan masuk ke dalam kamarnya.

Hingga menjelang siang, Samsul tidak keluar lagi.

Karena ayahnya mengira Samsul tidur lagi, maka sang ayah hendak untuk membangunkannya.

Pada saat itulah, Samsul sudah ditemukan mati tergantung di dalam rumahnya. ”Karena itu saya sempat tidak percaya. Saat mendengar Samsul mati gantung diri, pagi harinya dia masih jalan- jalan bersama temanteman, dan baru saja dia masuk kamar, kok, tiba-tiba dia mati,” tutur Lukman (30), tetangga korban.

Ditambahkan, korban

yang sudah beristri ke desa tetangga, baru semalam pulang ke rumah orangtuanya dan saat jalan-jalan pagi, wajah korban tidak menampakkan tanda-tanda punya masalah dalam kehidupannya. ”Mungkin korban terlibat persoalan ekonomi yang sulit di selesaikan, sehingga korban nekat bunuh diri dengan cara gantung diri,” imbuh Lukman.

Dalam kesehariannya, korban tergolong pemuda yang disegani. Sebab, Samsul awalnya telah banyak membantu. ”Saya tidak percaya saat ada kabar bahwa dia mati bunuh diri, karena dia terkenal pemuda yang baik yang selalu memberi motivasi teman-teman,” terang Faisal (35), salah satu teman korban.

Samsul yang sehariharinya sebagai petani, meninggalkan seorang istri bernama Kusdiyah (25) dengan

seorang anak laki-laki yang masih umur 3 tahun.

Polsek Ganding saat dimintai keterangan belum berani memberikan keterangan pasti terkait motif korban bunuh diri. ”Kami belum berani memberikan keterangan, terkait persoalan yang dihadapi korban.

Yang jelas korban mengalami depresi sehingga korban nekad gantung diri,” terang salah satu anggota Polsek Ganding yang namanya enggan disebutkan.

Polisi yang datang ke TKP, langsung melakukan olah TKP dan memberikan police line sekitar lokasi kejadian. Namun, polisi tidak mampu membujuk keluarga korban untuk dilakukan autopsi terhadap mayat korban. Sehingga polisi tidak bisa menganalisa kemungkinan terjadinya kekerasan ataupun penganiayaan. (edy/mk)

SUMENEP

3

SENIN 22 JULI 2013 NO. 0164 | TAHUN II

Istri Kades Aniaya Calon Anggota Dewan SUMENEP –Aqidatun Nur (32), warga Desa Baban, Kecamatan Gapura, saat ini sedang mendapat perawatan medis di rumah sakit dr. H. Moh. Anwar Sumenep, setelah dihajar oleh Sumiatun (40), Minggu (21/7). Pelaku merupakan istri Kades Banjar Timur, Kecamatan Gapura.

Perempuan yang tercatat sebagai calon anggota legislatif Sumenep dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengalami luka di bagian wajah, dan sekujur anggota tubuhnya memar karena terkena hantaman yang cukup keras di salah satu warung di desa tetangga.

Kronologi peristiwa tersebut, Ida, panggilan korban, saat itu pergi ke salah satu warung di Desa Batu Dinding, Gapura, untuk membeli

kebutuhan buka puasa. Korban tidak sadar kalau sedang diintai pelaku yang disinyalir telah lama menyimpan rasa cemburu.

Sesampainya di warung, Ida langsung berbelanja sebagaimana biasanya. Pada saat itu, tiba-tiba datang Mimik, panggilan Sumiatun, dengan mengendarai motor, dan langsung menghantam korban dengan memakai bogem yang sengaja dibuat gantungan di

kontak motornya.

“Saya tidak tahu permasalahan apa. Tiba-tiba Ibu Mimik langsung turun dari motornya dan menghajar saya,” tutur Aqidatun Nur, saat dimintai keterangan media di rumah sakit umum dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

Ditambahkan, akibat hantaman yang cukup keras itu, Ida langsung tersungkam, karena telah mengalami luka di bagian wajah. Namun, amarah Mimik tidak pernah mati. Sehingga pelaku terus menghajar hingga sekujur tubuh Ida mengalami luka parah akibat perilaku istri kades tersebut. ”Saya tidak pernah di beri kesempatan untuk bertanya apa kesalahan saya, tapi dia

HARGA CABAI

Mahal di Sana, Murah di Sini SUMENEP - Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Sumenep mencapai Rp 100 ribu lebih per kilogram.

Namun, di tingkat petani harga cabai itu hanya seharga Rp 5 ribu per kilogram, lantaran cabai itu dipanen lebih awal sebelum tiba masa panen.

Hal itu karena petani tergiur dengan mahalnya harga cabai di pasaran. Para petani cabai juga khawatir buah cabai itu busuk, lantaran akhir-akhir ini volume hujan di kabupaten ujung timur Madura, cukup tinggi. Curah hujan dapat merusak cabai karena dimakan ulat.

Salah seorang petani cabai rawit di Desa Palasa, Kecamatan Talango, Pulau Poteran, Suwarni mengaku memanen cabainya lebih awal untuk mengejar harga dipasaran yang sangat menjanjikan. Namun, telah berkali-kali menjual cabainya dengan harga yang sangat murah yaitu Rp 5 ribu per kilogramnya, padahal dipasaran mencapai Rp 100 ribu perkilogramnya untuk cabai yang tua atau merah. ‘’Ini kami lakukan, selain mengejar harga yang sangat tinggi, juga kalau cabai dibiarkan sampai merah akan rusak akibat hujan terus-menerus.

Makanya kami panen saja meski masih hijau dan harg-

anya pun sangat murah,’’ kata Suwarni, disela-sela panen cabainya di ladangnya, Minggu (21/7).

Menurutnya, meski harga cabai laku hanya Rp 5 ribu perkilogramnya, para petani cabai mengaku tidak masalah, sebab jika dipaksakan panen hingga tua dikhawatirkan membusuk dan harganya akan lebih murah lagi. Didaerahnya mayoritas warga menanam cabai, karena pada tahuntahun sebelumnya menjelang lebaran harga cabai sangat mahal dan tidak terjadi hujan. ‘’Tapi ternyata di bulan puasa ini curah hujan masih tinggi sehingga mempengaruhi kualitas cabai. Meski harga cabai merah di pasaran sangat tinggi, tapi kami tidak bisa menunggu memanen hingga merah,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, saat menjual hasil panen cabainya, selama ini para petani tidak pernah menjualnya langsung ke pasar melainkan ada pedagang yang mendatangi lokasi tanaman cabainya sehingga mereka langsung menjualnya pada pedagang yang datang ketempat itu.

Selain cepat mendapatkan uang, para petani beralasan tidak perlu menambah biaya angkut lagi dari lokasi tanam ke pasar.

‘’Kami rata-rata menjual hasil panen cabai di sekitar lahan penanaman karena sudah ada pedagang yang datang. Selain itu, jika kami harus menjualnya kepasar kan harus menambah biaya ongkos lagi, ya kami memilih yang lebih enak saja lah,’’ paparnya.

Di Pulau Poteran, sambungnya struktur tanah memang cocok untuk tanaman cabai di saat musim kemarau.

Namun, jika curah hujan terus tinggi, tanaman cabai itu akan rusak lantaran dimakan ulat.

Ulat itu gampang berkembang jika intensitas hujan sangat tinggi. ‘’Selain sebagai nelayan, warga di sini sebagian menanam cabai dan jagung. Kalau musim kemarau biasanya menanam cabai, tapi tahun ini para petani hampir merugi karena hujan terus menerus,’’ ungkapnya.

Dia berharap, di tahuntahun berikutnya curah hujan tidak terlalu tinggi jika sudah memasuki musim kemarau sehingga para petani tidak terlalu cemas. Selain itu, para pedagang membeli hasil tanaman cabainya sesuai harga dipasaran. ‘’Kalau seperti ini terus yang kaya hanya pedagangnya, sedangkan petaninya tetap miskin,’’ pungkasnya. (rif/mk)

justru dengan gencar menghajar saya. Baru setelah saya lemas, ia berhenti memukul saya,” katanya.

Menurut caleg dari dapil lima itu, meski di lokasi kejadian banyak kerumunan orang. Namun semuanya hanya terperangah melihat kejadian tersebut, apalagi Mimik sempat melontarkan kata-kata ancaman pada warga di sekitarnya agar tidak ikut campu urusannya. ”Kalian jangan ikut campur, ini masalah pribadi yang harus di selesaikan,” Ia meniru ucapan pelaku.

Mendapat ancaman seperti itu, warga hanya bisa menyaksikan. Namun, setelah situasi perkelahian mengarah pada keselamatan jiwa kor-

ban, salah satu warga berusaha melerai dan membawa korban ke puskesmas terdekat.

Namun, korban harus di rujuk ke rumah sakit umum daerah karena luka di mata bagian kiri cukup parah. Sementara pelaku langsung menghilang dan hingga berita ini di tulis belum ditangkap oleh petugas kepolisian.

Sementara Kapolsek Gapura, AKP Suwarno, saat dimintai keterangan, mengaku belum mendapat laporan tentang peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh istri kepala Desa Banjar Timur. ”Saya belum mendapat laporan secara resmi tentang peristiwa penganiayaan tersebut, namun secara pribadi kami sudah mendengar jika

ada peristiwa penganiayaan terhadap guru TK, mungkin sudah di selesaikan secara kekeluargaan,” terangnya.

Aksi tersebut diduga karena dilatari faktor cemburu. ”Kalau dikatakan cemburu mungkin iya. Tapi, seingat saya, saya tidak pernah berkomonikasi dengan Pak Kades yang berlebihan,” tegas Ida. Guru di salah satu lembaga pendidikan itu bercerita, dirinya memang pernah di telepon kades Banjar Timur.

Dalam perbincangan itu, kepala desa minta anaknya yang masih kelas satu SD, agar tidak di naikkan ke kelas II. Namun, Ida menyuruh untuk menghubungi kepala sekolah.

Sebab pihaknya hanya sebagai guru biasa.

”Pak kades pernah telepon.

Tapi buka persoalan selingkuhan, melainkan terkait anak Pak Kades yang tidak ingin dinaikkan ke kelas II. Setelah itu saya tidak pernah berkomonikasi lagi,” akunya.

Sebelum kejadian, korban mengaku pernah diingatkan oleh sepupunya bahwa pelaku cemburu padanya. Namun, karena korban dan suami pelaku tidak mempunyai hubungan apa-apa, maka tetap saja dia keluar rumah. ”Saya pernah diingatkan oleh sepupu saya, jika istri Pak Kades cemburu pada saya. Namun, karena saya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Pak Kades, tetap saja saya keluar rumah,” pungkasnya. (edy/mk)

TOLAK KENAIKAN SEMBAKO

Puluhan Ibu Rumah Tangga dari Komite Aksi Perempuan (KAP) berunjuk rasa menentang kenaikan harga pangan di depan Istana Negara, Jakarta, Minggu, (21/7). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah segera menurunkan harga-harga kebutuhan pangan, menetapkan standar harga yang terjangkau dan menjamin ketersediaan barang di pasaran.

PESTA DEMOKRASI

Pilkades Tahap II Mulai Menggeliat

Seorang pedagang menata dagangan Cabainya di Pasar Pon Jombang, Jawa Timur, Senin (15/7). Harga cabai di pasar tradisional Jombang, mengalami penurunan setelah sempat melambung tinggi pada awal bulan puasa 1434 Hijriah, harga cabai Rawit Merah saat ini sebesar Rp 65 ribu per kilogram, sebelumnya harga cabai menembus angka Rp 80 ribu per kg dan cabai Merah besar dari Rp 22 ribu per kg menjadi Rp 20 ribu per kg.

SUMENEP – Pemilihan kepala desa tahap II akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013. Ada sekitar 22 desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa. Saat ini, beberapa calon kepala desa di daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkades mulai menjaring dukungan.

Hal tersebut bisa dilihat di Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken. Geliatnya pilkades tersebut ditandai dengan mulai tampilnya tiga kandidat calon kepala desa yang secara tidak langsung menyatakan kesiapannya meramaikan pemilihan kepada desa. Ketiganya mulai mencari dukungan massa.

Syukron, warga Desa Sabuntan, membenarkan bahwa pilkades tahap II di Desa Sabuntan sudah mulai menggeliat. “Itu ditandai dengan tiga kandidat yang akan

bertarung pada pemilihan kepala desa tahap kedua.

Bahkan sudah ada salah satu calon yang sudah siap ratusan juta untuk mendanai politiknya,” kata Syukron, Minggu (21/7) saat dihubungi Koran Madura.

Dia menambahkan, bahkan ketiga kandidat yang siap maju pada putaran pilkades tahap II juga sudah siap membagi-bagikan uang. “Bahkan ada dugaan ada satu calon yang sudah siap didanai ratusan juta rupiah oleh salah satu penguasa,” tambah Syukron.

Pengamat Politik Madura Fathorrahman MD mengatakan, pilkades tahap I harus jadi pelajaran berharga untuk pilkades tahap II. “Agar demokrasi tingkat desa tersebut benar-benar berjalan sesuai yang diharapkan,” katanya.

Biarkan kekuasaan itu ada di tangan rakyat, agar rakyat benar-benar memilih sesuai hati nurani, bukan dipaksa untuk memilih Fathorrahman MD

Menurutnya, matinya demokrasi di negeri ini akibat pesta demokrasi seringkali diwarnai oleh politik uang. “Maka jangan salah jika korupsi merajalela, karena jika cost politicnya besar, orang seringkali cenderung menambal sulam

dari cost politic yang besar itu, bahkan tak jadi masalah jika raskin tidak sampai atau bantuan-bantuan lain digelapkan, karena niat memperbaiki demokrasi sudah disalah artikan,” jelasnya.

Dia berhadap, pelaku sistem paling tidak harus menekan agar setiap perhelatan demokrasi dijalankan sesuai rambu-rambu yang sebenarnya. “Biarkan kekuasaan itu ada di tangan rakyat, agar rakyat benar-benar memilih sesuai hati nurani, bukan dipaksa untuk memilih,” pungkasnya.

Pada bulan Juni lalu, 191 kades terpilih tahap I sudah dilantik Bupati Sumenep. Di kabupaten ujung timur pulau Madura ada 215 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun ini. (sym/mk)

KRIMINAL

Massa Menghajar Dua Maling Motor SUMENEP – Dua residivis motor hampir terbunuh karena amukan massa, saat hendak mencuri motor di Jl KH Agus Salim, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota,, Sabtu (20/7) sekitar pukul 21.30.

Dua orang yang pernah dihukum karena mencuri motor itu bernama, Bunahri (35) asal Desa Lanjuk, Kecamatan Manding, dan Busahri (33) asal Desa Paberasan, Kecamatan Kota, Sumenep. Keduanya sudah beberapa kali keluar masuk

penjara dengan kasus yang sama.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto, mengatakan, dua residivis yang ditangkap massa saat hendak melakukan pencurian motor, merupaka residivis kambuhan yang sudah berkali-kali keluar masuk penjara. Bahkan, pada tahun 2011 lalu pelaku sempat masuk tahanan dengan kasus yang sama.

“Ini memang spesialis ranmor. Tahun 2011 sudah per-

nah ditangkap dan dijebloskan ke penjara” ungkapnya.

Lebih lanjut Kompol Edy Purwanto mengatakan, kedua pelaku masih diamankan di Mapolres Sumenep guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait adanya kemungkinan pelaku lain dalam kasus tersebut. “Untuk sementara kami mengamakan dua pelaku, dan selanjutnya kami lakukan lidik untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dalam kejadian tersebut,” tandasnya.

Kejadian penangkapan dua maling tersebut, bermula saat Surahmat (40) salah satu warga Desa pangarangan, yang mencurigai gelagat dua pelaku yang mundar-mundir dengan mengendarai motor di depan rumahnya. Kecurigaan Surahmat bertambah saat melihat salah satu pelaku selalu menelepon temannya sendiri. Sementara di depan rumahnya, di parkir sebuah sepeda motor milik teman anaknya.

Kamudian, kedua pelaku

berusaha mematikan lampu penerang jalan yang ada di depan rumah Surahmat. Pada saat itulah kedua pelaku memulai aksinya dengan mencoba mencongkel kunci motor milik teman anaknya yang di parkir di depan rumahnya.

Melihat itu, Surahmat langsung berteriak maling.

Teriakan itu ditangapi oleh ratusan warga dan berbondobondong menghampiri dan menangkap kedua pelaku tesebut. ”Kejadiannya memang tidak terlalu malam, pal-

ing sekitar pukul 9.30 (21.30).

Dan warga di sini langsung kompak, hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap,” ungkap Agus (30), salah satu warga Pangarangan.

Akibat ulah pelaku sangat meresahkan warga, warga yang berhasil menangkap pelaku langsung menhakimi kedua pelaku tersebut, hingga akhirnya kedua pelaku babak belur.

Beruntung di tengah kemarahan massa yang memuncak, sejumlah anggota

Polres Sumenep yang sedang berpatroli menghampiri dan mengamankan kedua pelaku dari amukan massa. Hingga akhirnya anggota Polres Sumenep membawa kedua pelaku tersebut ke Mapolres Kabupaten Sumenep. “Tadi ada petugas patroli dari kepolisian yang lewat, kemudian petugas menghampiri kerumutan massa, hingga prtugas membawanya,” pungkas Joni (27), salah satu warga yang turut menangkap pelaku. (edy/mk)

4

PAMEKASAN

SENIN 22 JULI 2013 NO.0164| TAHUN II

PENDIDIKAN

Pemerintah Siapkan Wajar 12 Tahun

SILATURAHMI DENGAN ULAMA. Menteri BUMN Dahlan Iskan (2kanan) bersama Pengasuh Pesantren Al-Hamidy KH Rofii Baidlawi (2kiri), di Pondok Pesantren Al-Hamidy, Banyuanyar, Pamekasan, Jatim, Sabtu (20/7). Dahlan Iskan melakukan silaturrahmi dengan ratusan ulama se Madura, Surabaya dan Jember.

Belum Ada Perbaikan Tanggul Rusak di Pademawu PAMEKASAN - belum ada perbaikan tanggul yang rusak akibat banjir di sejumlah desa di Kecamatan Pademawu. salah satu tanggul yang hampir jebol berada di Dusun Kretek, Desa Pademawu Barat.

Demikian pula dengan plengsengan sungai di jembatan Dusun Malangan, Barat Desa Pademawu. .Di Dusun Kretek, tanggul sungai di desa itu kondisinya cukup memprihatinkan. Pengendara kendaraan roda dua yang akan melintasi, harus turun karena kondisinya sudah tidak memungkinkan. Kondisi tanah di sekitar tanggul yang juga digunakan sebagai jalan menuju lembaga pendidikan dan pertanian sudah mulai retak-ratak dan mengancam areal pertanian di sekitarnya.

Salah seorang warga Dusun Kretek, Mohammad Kamil mengatakan kondisi tanggul sudah tidak dapat menahan debit air sungai. Beberapa kali warga setempat secara swadaya menimbun tanggul dengan menggunakan karung berisi tanah, namun jika debit air sedang meningkat, upaya itu tidak banyak membantu.

“Kami menilai di tanggul itu harus dibangun plengsengan permanen menggunakan bronjong. Karena kalau hanya ditimbun menggunakan tanah, tidak akan banyak membantu,” katanya, Minggu (21/7).

Kondisi yang sama juga terjadi di Dusun Malangan

Barat. Beberapa kali warga setempat meninggikan tanggul dengan menggunakan tumpukan batu karang namun tidak mampu menanggulangi luapan air saat terjadi banjir.

Bahkan, plengsengan jembatan yang menghubungkan Dusun Malangan Barat dan Dusun Malangan Timur, saat ini sudah longsor. Padahal, plengsengan tersebut baru dibangun sekitar dua tahun lalu. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan merembet ke badan jembatan yang beberapa waktu lalu pernah ambruk.

Sebelumnya, Wakil Bupati Pamekasan, Khalil Asyari menyatakan akan mendahulukan perbaikan tanggul yang jebol akibat banjir. Salah satunya, tanggul di Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Desa Sumedangan dan Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu.

Dana perbaikan itu sedang diusulkan Pemeritah Kabupaten Pamekasan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana yang diusulkan sebesar Rp 20 miliayar dan

Bocah Rayakan Hari Anak di Bromo

akan dipergunakan untuk perbaikan aliran sungai di sejumlah titik di wilayah itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pamekasan, Totok Hartono menjelaskan untuk penanganan aliran sungai yang menyebabkan terjadinya banjir perkotaan, sudah dilakukan survei dan perenca-

naan anggarannya.

Upaya yang akan dilakukan Dinas PU Pamekasan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat antara lain membuat tanggul dan pelengsengan sungai sehingga apabila air naik, tidak meluap dan membanjiri pasar serta permukiman di sekitarnya.

Pembangunan tanggul dan pelengsengan ini akan lebih banyak dilakukan di sisi barat kali Jombang, sedamglam pembuatan sudetan di kawasan sungai Jokotole kecamatan Pademawu dan sejumlah kawasan sungai yang satu arah dengan Kali Samajid.(awa/muj/rah).

100 Kelompok Belum Dapat Batuan Pugar

Penirima Bantuan Pugar, baru 100 kelompok yang sudah mendapat bantuan pugar 2013 dari pemerintah. Sementara sisanya masih terkendala administrasi dan belum diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.

Kepada Dinas Kelauatan dan Perikanan, Nurul Widiastutik menjelaskan pihaknya

Menurutnya, terobosanterobosan di berbagai bidang penting digalakkan di Pamekasan. Salah satunya di bidang pendidikan yang diyakini menjadi pondasi utama dalam memajukan bangsa ini.

“Sampai sekarang saya meyakini, pendidikan yang baik pasti akan berdampak baik bagi kemajuan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang kurang terdidik, tidak menutup kemungkinan tergilas oleh roda zaman yang kian maju,” katanya.

Dia jelaskan program ini tidak hanya berlaku bagi sekolah negeri tetapi juga akan diberlakukan untuk sekolah swasta di Pamekasan.

Saat ini, kata Bupati, warga Pamekasan tidak cukup berijazah SD atau SMP, minimal SMA atau sederajat. Syukursyukur bila sampai menuntaskan hingga ke perguruan tinggi.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menyinggung kekurangan guru dan lahan sekolah yang belum bersertifikat. Menurutnya, sampai saat ini Pamekasan masih kekurangan sebanyak 517, sedangkan lahan sekolah yang yang belum statusnya mencapai 50 persen dari keseluruhan lahan sekolah di berbagai tingkatan.

Persoalan ini kata bupati perlu disikapi secara serius dengan melibatkan segenap perangkat pendidikan di Pamekasan.

Sebab, jika dibiarkan berlarut-larut, sangat membahayakan terhadap keberlangsungan pendidikan di Pamekasan. (uzi/muj/ rah)

PENDAKIAN PUNCAK

GARAM

PAMEKASAN - Sebanyak 100 kelompok petambak garam di Kabupaten Pamekasan belum dapat mencairkan bantuan Program Usaha Garan Rakyat (pugar) 2013. Mereka yang belum bisa mencairkan dana pugar itu kebanyakan berstatus sebagai penggarap lahan.

Dari 200 Kelompok Daftar

PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan sudah menyiapkan perangkat untuk mewujudkan rencana wajib belajar (wajar) 12 tahun yang dicanangkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii. Persiapan rintisan wajar 12 tahun ini meliputi sumber daya pendidikan meliputi kelembagaan maupun dari sisi pendanaan.

Kepala Disdik Pamekasan Ahmad Hidayat mengatakan wajar 12 tahun di Pamekasan ini merupakan perintisan, karena tingkat nasional masih wajar 9 tahun. Namun secara teknis Pamekasan sudah siap untuk merintis wajar 12 tahun.

Dia jelaskan dari sisi kelembagaan, Pamekasan sudah mampu menampung siswa baik negeri maupun swasta. Sedangkan dari sisi pendanaan nantinya akan diambilkan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sedangkan bagi siswa miskin yang memiliki kartu perlindungan sosial (KPS) bisa memperoleh Bantuan Siswa Miskin (BSM).

“Wajar 12 tahun ini nantinya kami gratiskan.

Biaya pendaftaran registrasi maupun biaya lainnya kami gratiskan, diambilkan dari BOS dan siswa yang memiliki KPS bisa memperoleh BSM Rp 1 juta pertahun,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii mencanangkan wajar 12 tahun, untuk mewujudkan visinya di bidang pendidikan.

Pencanangan wajar 12 tahun direncanakan bisa diberlakukan mulai tahun ini.

baru dapat memberikan bantuan tersebut kepada kelompok yang sudah diverifikasi.

Sedangkan 100 kelompok sisanya masih akan dilakukan verifikasi sehingga dapat segera mencairkan dana batuan pemerintah yang dikhususkan bagi petambak garam tersebut.

Kelompok yang sudah mendapat batuan tersebut keanggotaannya merupakan petambak garam yang berasal dari Pamekasan. Sedang yang belum mencairkan hanya penggarap yang baru ada di tambak garamnya saat musim tanam hingga panen garam.

“Mereka yang belum dapat hanya penggarap tambak yang kebanyakan berasal dari Kabupaten Sumenep. Petugas kami sudah turun lagi untuk melakukan verifikasi terhadap

kelompok yang belum dapat karena mereka sudah mulai beraktivitas,” katanya.

Untuk bantuan pugar 2013, total anggaran yang turun ke Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 3,6 miliar. Setiap kelompok akan menerima bantuan berbeda hingga maksimal Rp 16 juta satu kelompok. Pada tahap I, dana yang sudah disalurkan sebesar Rp1.2 miliar.

Sedang untuk pencairan tahap ke II, jelas Nurul, dipastikan akan molor, karena pihaknya telah mendapatkan surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meminta pencairan pugar tahap ke II ditunda.

Penundaan itu, karena bedasar surat dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hujan di pulau Ma-

dura diperkirakan akan berlangsung hingga bulan Agustus.

Penundaan itu akan dipergunakan untuk melakukan verifikasi terhadap kelompok yang belum mendapatkan bantuan, karena dikhawatirkan ada keanggotaan mereka yang berubah karena jumlahnya yang berkurang atau bertambah.

“Pada tahun ini diperkirakan ada kelompok baru yang belum pernah mendapatkan bantuan pugar,” katanya.

Penerima bantuan pugar tahun 2012 bejumlah 155 kelompok, sedang untuk tahun ini ada tambahan 45 kelompok sehingga jumlah yang sudah dan akan mendapatkan bantuan pugar berjumlah 200 kelompok. (CR-1/muj/ rah)

PAMEKASAN - Seorang bocah asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur, hendak merayakan Hari Anak Nasional pada 23 Juli ini di puncak Gunung Bromo dengan cara menempuh perjalanan bersepeda.

Bocah bernama Arya Cahya Mulyono Sugianto asal Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Pamekasan ini berangkat dari Kota Pamekasan pada 15 Juli 2013, setelah sebelumnya ia dilepas langsung oleh Bupati Achmad Syafii di pendopo pemkab pada 14 Juli 2013.

“Anak kami terinspirasi melakukan pendakian dengan bersepeda, karena ia baru belajar bersepeda dan pendakian ke puncak gunung ini merupakan hobinya,” kata ayah Arya, Agus Sugianto.

Bocah berusian 8 tahun anak dari pasangan suami istri Agus Sugianto (43) dan Tri Yuli Mulyanti (42) itu memang memiliki hobi mendaki gunung sejak masih berusia 5 tahun. Pada tahun 2011, bocah ini bahkan sukses melakukan pendakian 10 puncak gunung dengan didampingi orang tuanya.

Ketika itu, Arya melakukan pendakian ke-10 puncak gunung dalam kegiatan bertema “Ekspedisi Cahaya Merdeka 2011”. Pendakian ke puncak terakhir dari 10 gunung yang dilakukan bocah itu merupakan kali kedua, setelah setahun sebelumnya pada tanggal dan bulan yang sama, bocah asal Pamekasan ini juga mendaki gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan air laut (Mdpl) tersebut.

Arya mulai berangkat melakukan pendakian ke 10 puncak gunung di Indonesia pada tanggal 12 Mei 2011 dan dilepas secara langsung oleh Bupati Pamekasan di pendopo Pemkab setempat.

Pendakian pada 10 puncak gunung yang dilakukan

oleh Arya Cahya Mulyana Sugianto, untuk pertama kalinya pada puncak Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat yang memiliki ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut (Mdpl).

Selanjutnya pendakian dilanjutkan ke puncak Gunung Slamet (3.432 Mdpl) di Purbalingga, Jawa Tengah, lalu ke Gunung Sindoro (3.155 Mdpl) di Temanganggung, dan Gunung Wonotirto (2.000 Mdpl).

Kemudian ke Gunung Lawu (3.265 meter dpl), Gunung Rinjani (3.726 meter dpl), Gunung Agung (3.124 Mdpl), Gunung Welirang (3,156 Mdpl) Gunung Arjuno (3.339 Mdpl) dan Gunung Semeru (3.676 Mdpl).

“Pendakian ke puncak Bromo yang dilakukan Arya kali ini merupakan kali ketiga. Hanya saat ini dilakukan dengan bersepeda bersama saya,” kata Agus Sugianto menjelaskan.

Menurut anggota DPRD Pamekasan Iskandar, sebenarnya kegiatan pendakian yang telah dilakukan bocah asal Pamekasan bernama Arya sebelumnya itu layak dicatat dalam rekor MURI. Akan tetapi karena orang tuanya tidak memiliki biaya, maka yang bersangkutan tidak bisa tercatat rekor.

Ia berhasil mendaki puncak gunung tertinggi di dunia, yakni puncak Gunung Everest pada Tahun 2010. Akan tetapi meski gunung itu tertinggi, namun pendakian yang dilakukan bocah yang tercatat rekor MURI itu hanya satu puncak saja, sedang Arya 10 puncak dengan usia masih 6 tahun saat itu.

“Saya kira kegiatan pendakian yang dilakukan kali ini dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional itu juga bagian dari kegiatan yang patut diperhatikan oleh pemerintah untuk menanamkan kecintaan anak pada alam,” kata Iskandar.(ant/ rah)

PAMEKASAN

5

SENIN 22 JULI 2013 NO.0164| TAHUN II

Pemerintah Daerah Lebih Berhak Membangun Madura Said Abdullah Dukung Usulan Pembubaran BPWS PAMEKASAN - Anggota DPR RI, Said Abdullah mendukung usulan pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Keberadaan lembaga tersebut dinilai tidak memiliki peran sama sekali terhadap pembangunan di Madura.

Said mengatakan anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk BPWS Sebesar Rp. 260 miliar pada tahun 2012 lalu dikembalikan secara utuh kepada kas negara karena tidak termanfaatkan. ”Ini salah satu bukti BPWS tidak memiliki perencanaan yang baik untuk pembangunan di Madura,” kata Said, Minggu (21/7), kepada sejumlah

wartawan.

Karenanya, ia menilai lembaga tersebut layak dibubarkan dan program pembangunan yang menyangkut pengembangan wilayah Suramadu diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang ada di Madura.

Selama ini, kata Said Abdullah, anggaran yang dikucurkan untuk BPWS lebih

banyak dimamfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Sementara bidang lain yang berhubungan dengan percepatan pembangunan sangat minim.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, saat berkunjung ke Pamekasan, akhir pekan lalu, mengatakan dalam evaluasinya, Pulau Madura telah mengalami perkembangan meskipun tidak terlalu pesat. Salah satunya terlihat dari bangunanbangunan yang ada, seperti hotel dan rumah makan.

Djoko Kirmanto mengaku karenanya ia menilai kurang tepat jika ada usulan agar

BPWS dibubarkan. Namun demikian, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden, karena kewenangan pembentukan dan pembubaran lembaga tersebut ada pada Presiden.

Djoko juga menyampaikan bantuan dari Program Directive President tahun anggaran 2013 untuk Pamekasan senilai Rp 198 miliar. Dana sebesar itu diberikan untuk mempercepat pembangunan di bidang sumberdaya alam, infrastruktur jalan, dan keciptakaryaan. Dana itu merupakan bantuan khusus di luar dana alokasi khusus (DAK) yang diterima oleh Pamekasan. (awa/muj/rah).

Sejumlah warga melihat baju Cheongsam yang dijual di Monumen Arek Lancor, Pamekasan. Baju gaya China itu menjadi pilihan alternatif warga menjelang lebaran tahun ini. Keuntungan yang diperoleh para penjualnya juga cukup menggiurkan.

KAWASAN TRANSPORTASI PERDAGANGAN

Pembangunan Infrastruktur Pantura Akan Dipercepat PAMEKASAN - Pemerintah terus mengembangkan dan berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Pulau Madura, khususnya di wilayah pantai utara (pantura ) pulau tersebut.

Menurut Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang master plan (rencana umum) pembangunan yang akan ditekankan di wilayah utara.

Rencana tersebut, sesuai dengan rencana pemerintah pusat yang akan mengembangkan pembangunan di wilayah pantura, mulai dari KabuSejumlah kendaraan berhenti di perlintasan jalur Kereta Api (KA) Saradan, Kab. Madiun, Jatim, Minggu (21/7). Perlintasan jalur KA tersebut sering menimbulkan kemacetan dan potensi terjadi kemacetan panjang pada saat arus mudik lebaran.

PERTANIAN

Dana Perekonomian Peternak Tak Terserap

PAMEKASAN – Dalam kunjungan kerjanya ke Pamekasan, Madura, baru-baru ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan menyatakan dana yang disediakan pemerintah untuk peningkatan perekonomian peternak, termasuk di Madura, sebesar Rp 10 triliun tidak terserap.

Menurut Dahlan Iskan, dana pemerintah yang disiapkan untuk menunjang perekonomian masyarakat Madura itu, yang mayoritas peternak sapi, seharusnya dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya.

Dahlan Iskan menjelaskan dana tersebut sebenarnya masuk program perkreditan usaha mikro bagi peternak di Indonesia melalui perbankan yang berada naungan BUMN. Sayangnya, dana tersebut tidak terserap.

Minimnya serapan dana kredit untuk usaha mikro tersebut, karena peternak tidak memiliki anggunan sebagai jaminan pinjaman dana yang suku bunganya sangat kecil itu. Bank-bank penyalur dana kredit itu tidak mau mengambil resiko, sehingga tidak melayani pinjaman dana tanpa anggunan.

“Setelah saya tanya ke masing-masing bank, ternyata peternak tidak punya jaminan untuk mengambil kredit,” ungkap Dahlan.

Oleh karenanya, Dahlan Iskan menyatakan akan mencari cara agar dana tersebut bisa digulirkan. Salah satu upayanya yaitu, BUMN akan menjadi jaminan dalam penyaluran dana kredit lunak itu, sehingga peternak sapi bisa terbantu. Sedangkan teknis penerapan dan pemanfaatannya di lapangan, nantinya akan diatur secara khusus.

Ia yakin, jika rencana ini berjalan lancar, ketersediaan daging sapi di Indonesia bisa teratasi dari peternak sapi

lokal tanpa harus import dari luar negeri. Sehingga, devisit daging yang sering melanda Indonesia tidak akan terulang.

Penyalurana dana kredit ini bisa dilakukan secara kolektif melalui kelompok, atau memusatkan kegiatan peternakan sapi di satu lokasi. Masing-masing peternak bisa memelihara 30 ekor sapi yang ditempatkan dalam satu kandang hingga mencapai 300 ekor sapi. Sebagai kompensasinya, peternak sapi dibayar setiap bulan antara Rp 2 juta sampai Rp 3 juta. Sementara pembayaran kreditnya akan diambilkan dari penjualan sapi tersebut.

“Ini perlu dicoba dan dihitung. Jika cocok bisa diterapkan di Madura. Sehingga orang Madura yang ahli memelihara sapi, tidak perlu menjadi TKI karena mengejar gaji yang besar di luar negeri,” katanya.

Ia menegaskan bahwa upaya ini untuk menekan angka kemiskinan terutama di Madura. Upaya ini bu-

tuh pengorbanan dan harus dicoba, agar kesejahteraan masyarakat kecil bisa terangkat.

Pada bagian lain, Dahlan juga berjanji akan berupaya untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk membahas keinginan petambak garam agar dibentuk lembaga penyangga khusus garam.

Ia berjanji akan mengusahakan pembentukan lembaga tersebut. Diperkirakan untuk pembentukan lembaga tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 500 miliar. ”Mungkin nanti akan kami carikan dana itu ke perusahaan perbankan yang ada di bawah Kementerian BUMN,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Dahlan berjanji akan memberikan pinjaman modal kepada 1.050 petambak garam yang ingin memasang geomimbran di pulau Madura. Pinjaman itu merupakan pinja-

man lunak tanpa bunga.

Dahlan menjelaskan pemasangan geomembran pada saat produksi garam, akan meningkatkan hasil produksi garam, bahkan bisa 4 kali lipat. Dan saat ini program pemasangan geomembran itu telah diujicoba dan sukses.

“100 hektar lahan milik BUMN saat ini sudah dipasangi geomembran dan hasilnya silahkan lihat sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah petambak garam mengeluhkan penyerapan garam rakyat yang dinilai sangat minim dan harganya yang seringkali anjlok. Keluhan itu saat mereka berkesempatan bertemu Dahlan di Pendopo Ronggosukowati.

Salah seorang petambak, Samsul Arifin, asal Desa Lembung, Kecamatan Galis mengatakan secara umum petani garam Pamekasan mampu memenuhi permintaan garam rakyat.

Namun, kata dia, persoalanya ketika produksi garam meningkat, tidak ada perusahaan yang siap membeli garam mereka dalam jumlah besar. Sehingga, peningkatan jumlah produksi itu tidak diimbangi dengan meningkatnya serapan atas hasil produksi.

Seharusnya pemerintah membentuk badan penyanggah (bufferstock) garam rakyat. Sehingga, garam milik petani bisa terserap secara keseluruhan. Dan pemerintah menjual garam rakyat tersebut, seketika harga garam tinggi dan membutuhkan penyerapan garam yang tinggi pula.

“Selama ini, pemerintah hanya mendorong petambak garam, untuk meningkatkan produksi. Tetapi, hasil produksi garam rakyat meninggat, tidak ada yang membeli,” keluhnya. (uzi/awa/ muj/rah)

paten Bangkalan hingga Kabupaten Sumenep.

Dalam rencana pembangunan itu, kawasan pantura diproyeksikan sebagai kawasan trasnportasi perdagangan, karena di wilayah itu juga sedang dibangun pelabuhan yang diperuntukkan sebagai pelabuhan pengiriman barang dari dan ke Pulau Madura.

“Pemerintah sudah sangat menginginkan wilayah pantura Madura segera berubah, sehingga dengan percepatan pembangunan itu akan terjadi pemerataan, yang direncanakan akan menjadi kota kedua di Pamekasan,” kata bupati.

Untuk tahun ini, lanjutnya, pemerintah melalui Balai Sungai Berantas akan membengun tangkis laut di pantura Pamekasan, yaitu di Kecamatan Pasean dan Batumarmar. Pembangunan itu merupakan bagian dari prosoes percepatan infrastruktur di pantura. Untuk di dua kecamatan itu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 miliar.

Dengan perubahan yang terjadi nanti diharapkan masyarakat pantura tidak ada lagi yang harus bekerja keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonsia, karena di sana akan membutuhkan banyak tenaga kerja. (CR-1/muj/rah)

PERLINDUNGAN KERJA

Nelayan Minta Pemerintah Fasilitasi Program Jamsostek PAMEKASAN - Nelayan di Desa Branta, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta pemerintah setempat memfasilitasi agar mereka bisa ikut program Jamsostek, sebagai bentuk perlindungan kerja kepada para pekerja informal.

Juru bicara nelayan itu Fahrus Shaleh menjelaskan para nelayan tertarik untuk mengikuti program Jamsostek itu, karena sebagian nelayan di Madura ternyata bisa mengikuti program yang sebelumnya hanya khusus untuk pekerja formal.

“Ada sekutar 100 nelayan di pesisir pantai Desa Branta, Kecamatan Tlanakan yang tertarik untuk mengikuti program Jamsostek,” kata Fahrus Shaleh.

Fahrus menjelaskan para nelayan di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan itu tertarik untuk mengikuti

prgram jamsostek karena beberapa hal.

Selain karena pekerjaan mereka sebagai nelayan penuh risiko, juga mereka telah menganggap bahwa program perlindungan tenaga kerja bagi para nelayan itu sebuah kebutuhan.

“Kami sudah sempat menyampaikan keinginan para nelayan ini kepada petugas pemkab Pamekasan secara informal, namun belum ada respon. Mungkin karena mereka masih sibuk dengan persiapan Lebaran,” katanya menjelaskan.

Secara terpisah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Pamekasan Bambang Edy Suprapto mengatakan pihaknya memang sudah melakukan koordinasi dengan pihak Jamsostek Bangkalan terkait program perlindungan bagi

pekerja informal itu.

Bahkan, kata dia, beberapa waktu lalu, Dinsosnakertrans dan Jamsostek Bangkalan telah menggelar sosialisasi kepada para pedagang pasar yang juga tertarik mengikuti program perlindungan tenaga kerja tersebut.

“Yang jelas dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi lebih intensif lagi dan berupaya jemput bola, karena program ini sangat bagus,” katanya menambahkan.

Di Madura, nelayan yang sudah resmi mendaftar dan mengikuti program Jamsostek ialah para nelayan di Desa Banyusangka, Kabupaten Bangkalan.

Di desa itu, jumlah nelayan yang telah mengikuti program jaminan sosial perlindungan tenaga kerja sebanyak 116 orang nelayan. (ant/rah)

PENGADUAN KOMPENSASI

Bupati Buka Layanan SMS BLSM

PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Achmad Syafii membuka layanan pengaduan masyarakat melalui pesan singkat untuk pelaksanaan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

“Layanan sms ini dimaksudkan agar semua lapisan masyarakat bisa menyampaikan secara langsung tentang berbagai persoalan yang terjadi, khususnya terkait BLSM,” kata Achmad Syafii di Pamekasan, Minggu.

Selain itu, sambung dia, dengan adanya layanan sms center itu, pihaknya juga bisa mengetahui secara langsung berbagai persoalan dan kemungkinan adanya praktik penyimpangan dalam program pemerintahan yang berpotensi dilakukan oleh oknum aparat.

Nomor sms center yang disediakan Bupati Pamekasan Achmad Syafii untuk pengaduan penyimpangan program BLSM itu ialah di nomor 08155252525.

Nomor ini merupakan nomor telepon pribadi Bupati Achmad Syafii yang sudah banyak dikenal masyarakat Pamekasan.

Achmad Syafii lebih lanjut menjelaskan, selain untuk menyerap informasi terkait kemungkinan adanya penyimpangan dalam program BLSM, nomor sms center yang dise-

diakan itu juga untuk menerima laporan dari masyarakat tentang berbagai keluhan layanan publik lainnya.

Seperti jalan rusak, bantuan sosial lainnya yang berkaitan dengan program kesejahteraan rakyat seperti bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin).

“Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan layanan sms center ini sebaik-baiknya dan setiap informasi yang disampaikan apabila memang valid dan menyangkut layanan publik, pasti akan kami tindak lanjuti,” kata Achmad Syafii.

Untuk mensosialisasikan layanan sms center ini, pemkab juga menyebar nomor sms center bupati itu melalui berbagai poster dan spanduk di suduk-sudut kota dan berbagai kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

“Kami kan menginginkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntable dan pembangunan yang kami jalan diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat Pamekasan,” katanya menambahkan.

“Jika kontrol semakin kuat, kami yakin upaya penyimpangan oleh oknum aparatur pemerintahan juga bisa ditekan semaksimal mungkin,” katanya menambahkan. (anta/rah)

6

SAMPANG

SENIN 22 JULI 2013 NO. 0164 | TAHUN II

Mengemis untuk Biaya Penderita Hydrocephalus SAMPANG - Keterbatasan ekonomi untuk membiayai pengobatan Marwah (5), penderita hydrocephalus, membuat Ahmad Mislih (50), orang tua Marwah terpaksa mengemis. Warga asal Desa Bicorong, Lebek Pakong, Kabupaten Pamekasan, berharap uluran tangan di Pasar Srimangunan, Kota Sampang.

Sambil memangku Marwah di lantai Pasar Srimangunan Sampang, dengan beralaskan selimut tipis, Ahmad Mislih berharap uluran tangan pengunjung pasar untuk biaya kontrol putrinya. Setiap dua pekan, ia harus mengeluarkan uang Rp.500.000.

Ahmad Mislih bercerita, Marwah sudah dua kali menjalani operasi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya atas bantuan dana dari kepala desa di tempatnya. Semua

biaya operasi di tanggung oleh Pemerintah.

“Saya sudah tidak punya uang lagi hingga saya terpaksa melakukan seperti ini untuk biaya kontrol anak saya yang bisa mencapai Rp. 500 ribu. Pemerintah hanya menanggung biaya operasi saja, sehingga untuk biaya kontrol saya harus cari sendiri," ujar Mislih, Minggu (21/7) Pekerjaan Mislih sebagai nelayan di Sampang, tidak mencukupi untuk biaya pen-

gobatan putrinya. Sedangkan istrinya hanya seorang buruh cuci.

"Saya akan melakukan apa saja demi anak saya meskipun dengan cara seperti ini untuk kesembuhan anak kami. Hal ini sudah cara terakhir yang kami lakukan karena semuanya yang kami miliki di Pamekasan sudah kami jual untuk kesembuhan marwah,” ceritanya dengan mata berkaca-kaca.

Ahmad Misli berharap pada Pemerintah Pamekasan tidak hanya membantu untuk operasi Marwah hingga cairan di kepalanya berkurang. Ia berharap setidaknya pemerintah juga bisa membantu untuk biaya perawatan Marwah yang saat ini harus dijalani setiap bulan untuk kontrol ke dokter. (Hol)

BISNIS

EKONOMI

Pengrajin Pigura Kaligrafi Kebanjiran Pesanan SAMPANG- Bulan suci Ramadhan, membawa berkah bagi pengrajin pigura kaligrafi, seperti yang dialami Moh Hasan (73). Warga Desa Kamuning, Kecamatan Kota Sampang, yang sudah lama menekuni kerajinan pigura lukisan kaligrafi, foto, dan sejumlah hiasan, kebanjiran pesanan.

Pria yang sudah 19 tahun menekuni kaligrafi, menuturkan, pada bulan suci Ramadhan, pemesan pigura lukisan kaligrafi meningkat dibanding hari biasa. Jika hari biasa paling hanya ada satu pesanan bahkan tidak ada sama sekali, pada bulan Ramadhan ini setiap hari ada yang pesan dibuatkan pigura hingga 3-4 pesanan. Kebanyakan pesanan tersebut untuk membuatkan pigura kaligrafi dan gambar simbul-simbul Islam seperti ka’bah.

Pendapatan dari usaha kaligrafi yang hanya bermodal Rp. 350.000, saat ini cukup besar. Penghasilan dari kerajinan yang digeluti cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sejari-hari. Harga kerajinannya dijual mulai Rp. 15.00. hongga Rp. 350 ribu, tergantung kesulitannya.

“Adapun pelanggan yang pesan berasal dari empat kabupaten yang berada di Madura, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

Sedangkan untuk bahan baku, saya mendatangkan dari Surabaya dan Mojokerto,” jelasnya, Minggu (21/7).

Moh Hasan berharap usahanya bisa dilanjutkan anak-cucunya. Ia masih berharap tempat usaha pengrajin pigura yang saat ini masih mengontrak perbulan Rp. 300 ribu, ke dapan

Harga Bahan Pokok Masih Tinggi

bisa memiliki tempat usaha sendiri. “Kami berharap pada Pemerintah Kabupaten Sampang untuk bisa diberikan bantuan modal agar usaha kami bisa lebih berkembang,” harapnya.

Sementara Malik (39), salah satu konsumen yang sengaja datang untuk memesan pigura kaligrafi mengaku sudah menjadi langganan tetap Moh Hasan untuk membuatkan pigura mulai dari kaligrafi dan sejumlah foto yang lain.

“Terus terang saya merasa puas dengan hasil tangan kreatif Pak Moh Hasan dalam pembuatan pigura.

Selain hasilnya yang sangat rapi dan bangus pigura yang dibuat Bapak Moh Hasan, harga yang ditawarkan pun masih relatif murah dibanding pengrajin yang lain,” ujarnya. (hol)

hol/koran madura

Moh Hasan. Warga Desa Kamuning, Kecamatan Kota Sampang, yang sudah lama menekuni kerajinan pigura lukisan kaligrafi, foto, dan sejumlah hiasan, kebanjiran pesanan.

GARAM

Dahlan Ajak Petani Garam Gunakan Biomembran SAMPANG - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Minggu (21/7) sekitar pukul 08.00 WIB, mengunjungi lokasi lahan garam di Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kebupaten Sampang.

Dalam kunjungan itu, ratusan petani garam yang hadir langsung bercengkrama dengan Dahlan Iskan.

Tentu hal tersebut untuk meninjau langsung perkembangan produksi garam yang berada di pegaraman III PT Garam (Persero) di Kecamatan Pangarengan.

Dalam kesempatan tersebut, Dahlan Iskan mengajak para petani garam agar menggunakan teknologi biomembran yang merupakan metode untuk mempercepat hasil produksi garam. “Jadi saya ke sini untuk mencari tau, apakah masyarakat di

sini percaya bahwa memakai metode biomembran itu lebih baik. Kalau memang petani garam sudah percaya ayo rame-rame pakai biomembran,” ucapnya kepada Koran Madura.

Bahkan, mantan Dirut PLN tersebut juga berencana akan memberikan pinjaman modal terhadap petani garam untuk penerapan biomembran.

Mengingat petani sendiri saat ini masih menerapkan cara tradisional yang berdampak terhadal lamanya masa panen garam. “Nanti saya carikan uangnya, tidak usah pakai bunga tapi harus mengembalikan uang itu,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Produksi PT Garam (Persero) Zainal Alif menuturkan, ada keuntungan sangat signifikan yang akan dirasakan oleh petani garam sendiri jika menerapkan teknologi yang di-

hol/koran madura

Ahmad Mislih (50), orangtua penderita hydrocephalus saat mengemis di Pasar Srimangunan Sampang untuk biaya pengobatan pytrinya, Marwah, Minggu (21/7).

maksud yakni biomembran.

Selain dapat menekan biaya produksi, juga akan mampu meningkatkan hasil garam hingga 40 persen jika dibanding dengan pengolahan pada biasanya.

“Dengan adanya penggunaan biomembran minimal 40 persen kenaikan produksinya. Selain itu juga bisa mengefisiensi biaya pengolahan tanah. Jadi kalo makek biomembran 20 hari sudah produksi,” jelasnya Dengan begitu, teknologi biomembran sendiri ialah ladang garam yang dilapisi bahan plastik untuk menampung air laut. Agar garam yang dihasilkan tidak bercampur dengan tanah atau lumpur. "Sehingga Ini tentunya kualitas garam yang dihasilkan akan berkualitas tinggi dan produksi garam lebih cepat," ungkapnya. (ryn)

SAMPANG - Harga bahan pokok di pasaran selama bulan puasa melambung tinggi. Harga bawang merah, cabai lombok, dan cabai rawit, dikeluhkan karena harganya sangat mahal. Pedagang kecil banyak yang mengurangi kulakan.

Di kalangan ibu-ibu, mahalnya kebutuhan dapur menjadi perbincangan. Harganya yang sangat mahal membuat warga harus berupaya meminimalisir bahan tersebut dengan tetap mengolahnya meskipun mengurangi kenikmatan dalam mengon-

sumsi makanannya.

Salah satu warga Aeng Sareh, Hasanah (28), yang suaminya bekerja sebagai tukang becak mengatkan, mahalnya harga bahan pokok yang terus melambung tinggi sejak awal bulan puasa membuat dia tidak banyak membelinya, karena bahan pokok seperti bawang merah yang mencapai harga sampai Rp. 50.000 per kilogram dan harga cabai dengan harga Rp. 65.000 per kilogram. Sehingga Membuat dia tidak bisa membelinya, padahal bahan tersebut men-

jadi bahan konsumsi setiap harinya sehingga tetap menggunakannya walaupun sedikit karena masih bulan puasa.

"Harga bahan pokok yang terus tinggi membuat kami jarang membelinya. Padahal, bahan tersebut menjadi bahan makanan ketika menjelang buka puasa dan sahur, sehingga kami tetap membelinya meskipun sedikit agar tetap bisa menyantap makanan ketika buka puasa dan sahur. Seandainya bukan bulan puasa, mungkin tidak akan membelinya dan lebih memilih ma-

kanan lain," ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (21/7).

Hal senada juga diungkapkan oleh pedagang kecil, Maimanah (40). Ia terpaksa mengurangi pembelanjaannya karena harganya sangat mahal dan sebagai pedagang kadang sering menerima teguran dari pembeli. Padahal, harga yang dinaikkan juga mengambil keuntungan sedikit dari harga pasaran, sehingga apabila mengambil dalam jumlah yang banyak dia pun khawatir tidak akan banyak yang laku dan banyak yang busuk. (jun)

PEMILUKADA JAWA TIMUR

Panwaslu Tertibkan Baleho Cagub - Cawagub SAMPANG - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang melakukan penertiban baleho Cagub dan Cawagub Jawa Timur yang terpangpang di pinggir jalan. Mereka memulai penertiban dari Monumen Sampang sampai menuju Jalan Jaksa Agung. Penertiban tersebut diikuti oleh semua panwas kecamatan dan desa.

Mulai Minggu (21/7) pukul 00.00, panwaslu kabupaten bersama dengan panwas kecamatan dan panitia pengawas lapangan (PPL) dari masing-masing desa menurunkan baliho. Mereka berkumpul di depan Monumen Sampang untuk menurunkan baleho Calon Gebernur dan Calon Wakil Gubernur

Jawa Timur yang terpangpang dipinggir jalan. Mereka melakukan secara serentak mencabut baleho dari perempatan Monumen Sampang dan di tempat yang lain sepanjang jalan protokol.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang Ach Ripto mengatakan, penurunan baleho tersebut karena masih belum waktunya pemasangan baleho. Untuk pemasangan baleho tersebut dipasang pada tahapan kampanye yang dimulai pada tanggal 12 sampai tanggal 15 Agustus. Sebelum menurunkan, pihaknya mengakui kalau sudah melakukan koordinasi dengan partai pengusung dari masing-masing calon, namun sampai sekarang

tidak diindahkan, sehingga mereka dengan terpaksa melakukan penertiban sendiri.

Penertiban ini dimulai dari Kecamatan Kota Sampang dan akan dilakukan di kecamatan lain oleh panwas kecamatan bersama dengan PPL-nya masing-masing. Bahkan, tidak hanya baleho yang tepasang dipinggir jalan, semua perangkat yang terpasang ditempat yang lain seperti diwarung-warung juga menjadi sasaran penertiban. Termasuk juga atribut yang berbentuk pamflet yang tertempel di gedung juga ditertibkan dan penertiban ini terus dilakukan selama tiga hari kedepan.

Penertiban ini dilakukan secara serentak dari ma-

sing-masing kecamatan sampai ke pelosok desa, karena dimasing-masing desa juga ada PPL yang bertanggung jawab untuk menertibkan atribut tersebut.

Apabila juga ada yang tertempel dikendaraan dia akan memberika imbauan terhadap partai pengusung untuk tidak memasangnya dulu sampai tiba masa kampanye. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 dan Nomor 14 tahun 2010 tentang Masa Kampanye.

“Untuk sementara kami akan turunkan semua baleho yang terpasang dan akan kami simpan sampai tiba masa waktunya, dan kami akan kami berikan apabila itu diminta ketika akan mau dipasang kembali nanti, ” ujarnya kepada para wartawan. (jun)

JELANG LEBARAN

Polres Musnahkan Ratusan Petasan SAMPANG - Ratusan petasan yang berhasil diamankan Polres Sampang jenis letek, Sabtu (20/7) sekitar pukul 09.00 Wib dimusnahkan.

Ratusan petasan tersebut sebelumnya direndam di dalam air oleh tim gegana dari Polda Jatim.

Kapolres AKBP Imran Edwin Siregar melalui Kabag Ops Kompol Imam Irianto mengatakan, didapatnya ratusan petasan tersebut dari hasil di beberapa daerah setelah dilakukannya razia beberapa waktu lalu. Salah satunya, seperti di daerah Polsek Sreseh.

"Langkah ini untuk mempersempit ruang gerak adanya peredaran petasan, yang bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan kekhusyukan umat muslim saat menjalankan ibadah puasa," ujarnya.

Menurutnya, dari pemilik petasan yang berhasil di razia sudah diamankanya. Bahkan,

ini merupakan gambaran terhadap masyarakat lain jika akan menggunakan petasan yang memang dilarang.

"Kita sudah menahan pemilinya dan agar ini semua menjadi pedoman bagi pemilik lainnya kalau petasan sudah dilarang agar tidak men-

jadi bahaya," pungkasnya.

Tak hanya itu, ia juga tidak memungkiri jika masih banyak petasan yang hingga kini beredar secara sembunyi-sembunyi di daerah lain. Akan tetapi, dirinya terus menerus akan melaksanakan razia di ber-

bagai tempat.

"Tapi saya yakin ini masih banyak petasan di beberapa tempat. Namun, perdagangan dan peredaran petasan ini sulit bisa diungkap kalau tanpa peran serta dan partisipasi dari masyarakat," katanya. (ryn)

BANGKALAN

7

SENIN 22 JULI 2013 NO.0164 | TAHUN II

Pemerintah Anggarkan Madura Rp 786,9 Miliar BANGKALAN – Untuk pengembangan empat kabupaten yang ada di Madura, pemerintah mengalokasikan dana Rp 786,9 miliar. Jumlah itu diambil dari dana APBN yang melekat pada Kementerian Pekerjaan Umum. Sebab sejauh ini perkembangan Madura, pasca beroperasinya jembatan Suramadu, dinilai masih belum Nampak secara signifikan.

Melalui Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Djoko Kirmanto ketika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bangkalan, Jum’at (19/7) lalu, mengajak semua pihak agar dapat membangun Madura bersama-sama.

Dia menerangkan dana sebesar tersebut merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk melakukan perubahan dan pengembangan Madura yang signifikan pasca berop-

erasinya jembatan Suramadu.

“Dana itu untuk pembangunan wilayah Madura yang tersebar di empat Kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep di bawah koordinasi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS),” ungkapnya.

Menurutnya, anggaran yang telah disiapkan tersebut lebih tinggi dari anggaran

Provinsi Bengkulu, Gorontalo, Bangka Belitung. Penyediaan anggaran tersebut merupakan wujud keseriusan Pemerintah Pusat dalam membangun Madura.

Selain itu, disinggung mengenai banyaknya jalan rusak dan berlubang sebelum arus mudik lebaran, pihaknya menjelaskan jangan sampai mengganggu proses mudik lebaran. Sebab hal itu akan menghambat perjalanan pemudik. Bahkan, hal itu cenderung akan menyebabkan kecelakaan pada pengendara.

Terlebih, pemakai sepeda motor.

Menurut Djoko Kirmanto, pemerintah sejak satu bulan yang lalu sudah melaksanakan perbaikan jalan. Hal itu untuk mengantisipasi adanya kecelakaan akibat rusaknya

jalan. ”Saat ini semua Sekjen, menteri sedang mengecek kondisi jalan dalam menghadapi mudik lebaran terkait berbaikan jalan, pelebaran, tambal sulam,” kata Menteri PU Djoko Kirmanto, saat melakukan kunjungan kerja ke Bangkalan.

Dia menambahkan kalau berbicara waktu sebulan yang lalu atau pun dua bulan yang lalu, mungkin banyak di sana-sini jalan yang berlubang. Akan tetapi, saat ini sudah diperbaiki seluruhnya. pemerintah akan melihat kembali, hasil pekerjaan dan perbaikan jalan yang telah dilakukan.

“Kita akan lihat nanti sejauh apa pekerjaan dari perbaikan yang telah terlaksana,” imbuhnya. (ori/rah)

ori/kora nmadura

SAAT DIWAWANCARAI: Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Djoko Kirmanto saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan, Minggu (21/7) kemarin.

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

BPWS Minta Dibubarkan Karena Merasa Dianaktirikan

doni heriyanto/koran madura

PENERTIBAN: Tim gabungan saat menertibkan sejumlah alat peraga pasangan calon gubernur jatim di sejumlah titik di kota Bangkalan.

BALIHO

Panwas Tertibkan Alat Peraga Pasangan Cagub BANGKALAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bangkalan melakukan penertiban terhadap sejumlah baliho milik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yang terletak di beberapa titik di jalan protokol kota Bangkalan. Penurunan alat peraga tersebut,berdasarkan instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur pasca penetapan ke tiga calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bedasarkan pantauan Koran Madura di lapangan, kegiatan bersih-bersih alat per-

aga tersebut dilakukan oleh tim gabungan, Sabtu (20/7) malam. Di antaranya adalah anggota Panwaslu Kabupaten, Petugas Sat Pol PP dan petugas Polres setempat.

Penyisiran untuk mencari baliho yang dilakukan oleh tim gabungan di sejumlah titik sempat menyita perhatian warga, karena sedikit mengganggu lancarnya arus berkendara.

"Penurunan alat peraga Paslon ini berdasarkan inStruksi dari Bawaslu Jatim pasca di tetapkannya pasangan calon oleh KPU Jatim,"

kata Fajar Harianto, Ketua Panwaslu Bangkalan.

Menurut Fajar, penertiban yang dilakukan pada malam hari diselenggarakan secara serentak di seluruh Kabupaten maupun kota Se Jawa Timur. Setidaknya, untuk wilayah Bangkalan terhitung ada 27 titik tempat baliho milik pasangan calon terpampang. Akan tetapi, ada sebagian baliho telah diturunkan oleh masing-masing tim pemenangan dengan penuh kesadaran dan kesediaan mereka. "Untuk sisanya, kami turunkan sendiri saat malam

MENJELANG LEBARAN

290 Personel Amankan Titik Rawan BANGKALAN - Polres Bangkalan mulai menggiatkan pengamanan di sejumlah titik yang dianggap rawan menjelang lebaran idul fitri 2013.

Dalam agenda rutin tahunan kali ini, sedikitnya 290 personil telah disipkan untuk disebar di beberapa lokasi yang danggap titik rawan. Menurut Kapolres setempat, pengamanan ini direncanakan akan mulai digalakkan sejak H-7 hingga H+7 pelaksanaan lebaran.

“Menyambut lebaran tahun ini kami akan menggelar operasi ketupat semeru 2013. Dengan kegiatan itu, terdapat 290 personil yang akan terlibat dan disebar ke beberapa lokasi rawan di Bangkalan,” jelas Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono.

Sulis menjelaskan dalam operasi pengamanan lebaran tahun ini, pihaknya telah menentukan beberapa titik rawan yang menjadi pantauan pihaknya. Menyikapi hal tersebut, pihak kepolisian membangun beberapa pos

AKBP Sulistyono Kapolres Bangkalan

Menyambut lebaran tahun ini kami akan menggelar operasi ketupat semeru 2013.” di beberapa titik lokasi rawan tersebut guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. “Ada beberapa titik yang kami pantau, di

Bangkalan sendiri beberapa pos yang kami siapkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan," imbuh Sulis.

Pos pengaman itu di antaranya adalah 2 pos pelayanan , 2 pos pengamanan, dan 8 pos pantau. Sedangkan titik-titik yang yang akan menjadi pusat perhatian pihak keamanan adalah tol gate suramadu, wilayah kota, dan lokasi-lokasi yang ada pasar tumpah.

Ditanya mengenai langkah antisipasi terhadap peningkatan potensi kriminalitas jelang lebaran kali ini, Sulistyono mengatakan bahwa di pos-pos tersebut, terdapat berbagai elemen kepolisian yang terlibat di dalamnya adalah satuan reserse dan kriminal.

“Ya untuk mengantisipasi peningkatan kriminalitas, di pos-pos yang saya sebutkan tadi, terdapat berbagai elemen kepolisian yang terlibat, dan untuk mengantisipasi kriminalitas, turut bergabung didalamnya adalah satuan reserse dan kriminal,” tandasnya.(dn/rah)

ini," imbuh Fajar.

Jadi sisa yang pihaknya tertibkan berjumlah 17 baliho milik dua pasangan calon yaitu Bambang-Said dan Sukarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa). Sedangkan, masing-masing tim pemenangan diperkenankan kembali memasang alat peraga pada masa kampanye terhitung tanggal 12-25 Agustus 2013 mendatang.

"Pada masa kampanye Agustus itulah masing-masing calon boleh memasang baliho untuk kampanye," tandasnya. (dn/rah)

BANGKALAN - Jembatan Suramadu sudah beroperasi sejak 4 tahun yang lalu, namun keberadaannya masih menjadi polemik. Terutama pemerintah kabupaten Bangkalan dan lingkungan DPRD Bangkalan yang menganggap keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tak mempunyai kontribusi yang berarti. Malah, sebagian besar kalangan dewan tersebut menilai BPWS perlu dibubarkan.

Anggota DPRD Bangkalan, Syafiuddin Asmoro mengungkapkan bahwa masyarakat Madura sebenarnya tidak pernah menolak akan pembangunan Madura.

Namun, dalam mekanisme pelaksanaannya, upaya pembangunan ini tercemari oleh keberadaan makhluk yang bernama BPWS. Padahal sesuai hirarki perundangan yang ada, Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 tahun 2008 tentang BPWS itu seharusnya tidak melanggar atau berbenturan dengan peraturan perundangan di atasnya. Seakan-akan keberadaan BPWS mengalahkan keberadaan Gubernur dan pemerintah daerah dalam pengembangannya. ”Jadi saya berharap kepada Bapak Presiden SBY untuk membubarkan makhluk yang bernama BPWS, agar pengembangan Madura bisa terlaksana dengan baik,” pintanya.

Hal senada juga disampaikan Mukaffi Anwar, Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, solusi yang terbaik

untuk teknis pelaksanaan pembangunan Madura adalah dengan melibatkan Gubernur sebagai Ketua Pelaksana Pembangunan Madura, dengan melibatkan empat Bupati di Pulau Madura. ”Solusi ini nampaknya menjadi sebuah ide yang representatif dalam mengakomodir semua aspek kepentingan daerah,” jelas Mukaffi.

Belum lagi, kontribusi keberadaan suramadu saat ini dinilai hanya sebagai penghubung alat transportasi.

Tidak menghasilkan kontribusi pada kabupaten yang ada di Madura.

“Selama ini Jembatan Suramadu tidak pernah memberikan kontribusi PAD kepada pemkab. Justru, kita lebih diuntungkan dengan adanya pelabuhan ujung kamal yang saat ini mati suri,” ungkap anggota DPRD lainnya, Mahmudi.

Di tempat terpisah, melalui Humas BPWS Faisal Yasir mengatakan penilaian terhadap BPWS merupakan hak masing-masing. Namun, pihaknya berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan semua kabupaten yang ada di Madura. Sejauh ini, pihaknya mengaku masih selalu berkoordinasi dengan baik dengan kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan maupun Sumenep.

Menurutnya, Bangkalan merupakan kabupaten yang tidak bisa lepas dari peranan pengembangan BPWS. Pihaknya mengaku selalu berusaha untuk membangun komunikasi dengan semua pihak. Mengenai pem-

bubaran BPWS yang diminta oleh anggota dewan karena dinilai tidak menguntungkan, pihaknya menjawab bukan wewenang dari BPWS. ”Dengan kabupaten Sampang kita sudah merencanakan untuk pembangunan pabrik tebu. Termasuk, sebagian pengembangan jalan di Madura merupakan support dari BPWS,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto saat melakukan kunjungan ke Bangkalan Jumat (19/7) lalu mengatakan tujuan kunjungan kerjanya di Madura adalah untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan Madura pasca Suramadu.

“Harapannya dulu adalah terjadi percepatan pertumbuhan pembangunan yang luar biasa di wilayah Madura, sementara kontradiksi Perpres yang dijadikan persoalan oleh Pemkab Bangkalan selama ini akan disampaikan kepada Presiden,” ujarnya.

Semua yang tidak disukai oleh masyarakat Bangkalan akan ditampung dan akan dibahas melalui rapat dengan presiden. Jika masyarakat mau jujur kalau ada dampak negatif secara langsung pada masyarakat memang perlu diungkapkan. Tapi, menurutnya, justru, dengan adanya jembatan Suramadu lebih meningkatkan ekonomi masyarakat.

Terbukti, banyaknya warga yang membuka restoran, rumah makan di sepanjang akses. ”Saya hanya bisa menampung dan melaporkan hasilnya kepada Presiden,” ujar Djoko. (ori/rah)

SOSIAL

Mahasiswa Galang Dana untuk Yatim Piatu

doni heriyanto/koran madura

AKSI SOLIDARITAS: Salah satu mahasiswa melakukan aksi solidaritas dengan menyodorkan kardus kepada pengendara untuk memberikan bantuan.

BANGKALAN - Sejumlah mahasiswa jurusan multimedia Fakultas Tekhnik Universitas Trunojoyo Madura menggalang dana di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bangkalan, Sabtu (20/7) malam hari. Niat suci mereka pada bulan suci Ramadhan ini adalah untuk membantu anak yatim piatu yang memerlukan uluran tangan para dermawan dan bertujuan untuk melatih kepedulian para mahasiswa di

terhadap warga yang kurang mampu.

Terlihat beberapa kawula muda menyodorkan kardus bertuliskan sumbangan untuk santunan anak yatim Al-ikhlas Kamal Bangkalan. Mereka sengaja menggalang dana kepada sejumlah pengendara roda dua dan roda empat yang sedang melintas. Aksi yang mereka lakukan, untuk mengingatkan kepada pengendara motor bahwa anak yatim san-

gat membutuhkan bantuan.

“Kami menggalang dana bantuan untuk diserahkan kepada anak-anak yatim piatu di salah satu panti asuhan di daerah Kamal sebagai bentuk kepeduliaan kepada sesama,” kata koordinator aksi penggalang dana Arif Budi.

Aksi ini, lanjut Arif merupakan sosialisasi dan memberikan kesadaran kepada pengguna jalan bahwa yatim piatu harus selalu diperhatikan karena

merupakan sunnah Rasulullah SAW dan ajaran Islam yang mulia. Apalagi, momentum kali ini adalah momentum bulan yang penuh berkah yaitu bulan Ramadhan. Adakalanya, bersedakah menjadi suatu keharusan untuk menambah pahala dan meringankan beban para anak yatim. “Nantinya hasil dari penggalangan dana kami langsung sumbangkan pada yayasan yatim piatu Al-Ikhlas Kamal,” imbuhnya.

Arif berharap aksi tersebut bisa terus berlanjut, dan semoga Allah SWT memudahkan gerak mahasiswa dalam menggalang dana demi membantu para anak yatim piatu.

Juga memudahkan para dermawan untuk selalu berbuat kebaikan. Menurutya, tidak ada hal lain yang bisa diperbuat untuk membantu anak yatim melainkan dengan menggalang dana. Oleh sebab itu, dirinya bersama sejumlah mahasiswa di jurusannya bertekad untuk menggalang dana semaksimal mungkin.

“Ini yang hanya kami bisa perbuat untuk membantu anak yatim yang juga meruapakan saudara kita,” tandasnya.(dn/rah)

8

LINTAS MADURA

SENIN 22 JULI 2013 NO.0164| TAHUN II

TAK TEPAT SASARAN

Beberapa Puskesmas Kembalikan Ribuan Kartu Sehati

TANGKAP KAPAL NELAYAN ASING. Petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamankan sejumlah ABK warganegara Thailand dan Myanmar yang melakukan pencurian ikan (Illegal Fishing), di dermaga pelabuhan Belawan Medan, Sumut. Petugas menangkap empat kapal ikan asing berbendera Thailand beserta 36 ABK yang diduga melakukan pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Selat Malaka sebelah timur Provinsi Aceh.

Kejari Belum Tangkap Tersangka P2SEM BANGKALAN –Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan belum menangkap satu pun tersangka kasus tindakan korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), padahal telah ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Pihak Kejaksaan mengaku belum menangkap tersangka tindakan korupsi (tipikor) senilai ratusan juta rupiah tersebut karena masih menunggu audit dari BPKP. ”Tersangka memang berinisial EG, salah satu dosen perguruan tinggi di Bangkalan,” ujar Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan, Agus Budiyanto, saat berada di kantornya.

Selain itu, alasan yang

diakui oleh Kejaksaan untuk tidak menahan tersangka, karena tersangka bersikap kooperatif, tidak menyulitkan petugas dalam pemeriksaan, dibuktikan dengan pemanggilan tersangka yang selalu hadir dalam pemeriksaan.

Dirinya tidak bisa memastikan kapan waktu turunnya audit dari BPKP tersebut. Namun, pihak BPKB akan meninjau langsung ke Bangkalan.

Dia mengaku setelah audit terlaksana, lalu dilanjutkan dengan pemberkasan. Kemudian, tinggal dilimpahkan ke pengadilan. ”Kerugian negara secara pasti masih menunggu pemeriksaan dari BPKP. Namun, sejauh penyelidikan kerugiannya memang ratusan juta,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Agus, tersangka EG, terancam pasal 18, UU no 31 tahun 99 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun.

Perlu diketahui, kasus dugaan korupsi P2SEM merupakan program pemerintah provinsi Jatim tahun 2008. Selain karena program fiktif, kelompok masyarakat

penerima bantuan pada program itu diduga banyak yang fiktif.

Sementara tersangka EG sendiri merupakan ketua pelaksana sekaligus penanggung jawab program P2SEM di Bangkalan yang mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 525 juta. Program kegiatan itu untuk peningkatan kualitas guru dan manajemen sekolah melalui pelatihan penyusunan usulan penelitian.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan tim penyidik Kejari Bangkalan menyebutkan dana yang dialokasikan pemerintah untuk kegiatan peningkatan kualitas guru dan manajemen sekolah sebesar Rp125 juta.

Program lainnya ialah

peningkatan penghasilan masyarakat dengan memberikan pelatihan berupa pembuatan kecap dari air kelapa dengan lokasi sasaran di Kabupaten Sumenep.

Selain kedua program itu, EG juga menjalankan program peningkatan demokrasi dengan cara mengadakan pelatihan saksi pemilu di Desa Penyapen, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, dengan alokasi dana yang sama, yakni Rp 125 juta.

Program kegiatan lainnya yang juga dilaporkan terlaksana dalam program P2SEM itu adalah pelatihan internet bagi pelaku usaha kecil menengah dari kalangan generasi muda Gresik, sebesar Rp150 juta. (ori/rah)

BANGKALAN – Setelah dilakukan evaluasi dari banyaknya kartu Sehati (Sehat bersama bupati) yang dikembalikan, ada sebanyak 12 ribu kartu sehati dinilai tak tepat sasaran. Kartu tersebut terpaksa dikembalikan ke Dinas Kesehatan Bangkalan oleh 11 Puskesmas.

Penyebab kartu sehati dikembalikan karena penerima sudah mampu dilihat dari sisi ekonomi. Selain itu, ada yang berpindah tempat dan telah meninggal dunia.

Kesebelas puskesmas tersebut meliputi Konang, Blega, Sepulu, Socah, Jaddih, dan Arosbaya. Kemudian Kota, Klampis, Kamal serta Tragah.

Sementara itu, 7 puskesmas lain yang ada di Kabupaten Bangkalan belum mengembalikan kartu sehati. Belum diketahui secara pasti mengapa mereka belum mengembalikan sebagian kartu sehati. Apakah kartu sehati tersebut sudah tepat sasaran semua atau masih dalam tahap evaluasi.

“Sekitar 12 ribu kartu sehati yang dikembalikan pada kami. Kartu sehati ini dikembalikan karena dinilai tak tepat sasaran,” terang Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Ahmad Aziz.

Dia menjelaskan pihaknya telah menyebarkan 550.000 kartu sehati kepada masyarakat beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mendapat pelayanan kesehatan gratis.

Dalam menentukan salah seorang warga layak menerima kartu sehati berdasarkan data masyarakat miskin pada 2011. Lalu ditambah dengan nama-nama yang mengurus surat pernyataan

BANGKALAN - Dua orang tewas dan lima orang lainnya mengalami luka-luka dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Galis, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Minggu sore.

“Kejadiannya tadi sekitar pukul 16.00 WIB dan petugas kami telah melakukan penyelidikan terkait kasus ini,” kata Kapolres Bangkalan AKBP

Sulistijono, Minggu malam.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi saat sebuah mobil truk bermuatan pasir melintas dari arah Bangkalan menuju Kota Sampang.

Sesampainya di Jalan Raya Pasar Galis, Kecamatan Galis, Bangkalan tiba-tiba mobil truk menabrak sebuah warung yang berjualan makanan takjil

berbuka puasa.

Selain menabrak mobil berjualan takjil, truk itu juga melindes dua sepeda motor yang sedang parkir di lokasi kejadian, berikut warga yang ada di sekitar lokasi kejadian.

Dua orang orang langsung tewas di lokasi kejadian, sedangkan tujuh orang lainnya terpaksa dilarikan ke puskes-

mas terdekat.

“Tabrakan itu terjadi kemungkinan karena sopir truk ngantuk. Tapi itu masih dugaan karena hingga kini proses pemeriksaan masih berlangsung,” kata Kapolres.

Musibah kecelakaan lalu lintas menjelang waktu berbuka puasa ini menyebabkan arus lalu lintas dari arah Sam-

pang yang hendak menuju Bangkalan dan sebaliknya terganggu.

Menurut warga setempat Ahmad Husin, hingga sekitar pukul 18.00 WIB arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian masig macet dan petugas masih melakukan evakuasi mobil truk yang mengganggu arus lalu lintas. (ant/rah)

PEMILUKADA JAWA TIMUR

Panwaslu Tertibkan Atribut Kampanye

Sumenep - Pasca ditetapkannya tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pekan lalu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep langsung menertibkan sejumlah atribut kampanye pasangan cagubcawagub di daerah setempat.

Ketua Panwaslu kabupaten Sumenep Zmrud Khan mengatakan, setelah KPUD Jatim menetapkan tiga pasangan calon pada pemilihan gubernur 2013, pihaknya langsung mengundang sejumlah parpol pengusung cagub-cawagub untuk menurunkan sejumlah atribut. ‘’Kami menyampaikan kepada parpol pengusung cagub-cawagub agar menurunkan semua atribut yang telah dipasangnya. Sebab,

setelah ditetapkannya calon itu, harus tidak ada atribut calon lagi yang dipasang dijalanan,’’ kata Zamrud, Minggu (21/7).

Menurutnya, karena masih banyak atribut salah satu calon yang belum diturunkan, pihaknya bersama satpol PP dan polres melakukan penertiban terhadap atribut calon tersebut. Semua atribut yang telah ditertibkan, pihaknya kumpulkan di kantor Panwaslu kabupaten setempat. ‘’Karena masih ada atribut yang belum diturunkan oleh timnya, kami terpaksa menertibkan. Atribut yang ditertibkan kami simpan di panwas. Kalau memang partai pengusung atau timnya ingin mengambilnya silakan,’’ ujarnya.

Ketua Panwaslu kabupaten Sumenep Zmrud Khan mengatakan, setelah KPUD Jatim menetapkan tiga pasangan calon pada pemilihan gubernur 2013, Pihaknya menegaskan sengaja melakukan penertiban atribut pasangan cagubcawagub setelah ada penetapan calon dari KPU Jatim.

Sebab, secara aturan memang begitu dan sesuai aturan juga, ada masa kampanye yang

telah dijadwalkan oleh penyelenggara pilgub, yaitu 14 hari masa kampanye. ‘’Masa kampanye pilgub 14 hari, partai pengusung calon bisa berkompetisi dalam masa kampanye itu. Untuk saat ini, masih belum masuk masa kampanye,’’ paparnya.

Katanya, ada beberapa kriteria yang masuk sebagai atribut kampanye dan perlu ditertibkan, yaitu ada gambar calon, visi misi calon dan gambar itu menunjukan cagub atau cawagub. ‘’Yang kami teribkan gambar yang menunjukan kampanye, utamanya gambar calon gubernur atau calon wakil gubernur,’’ urainya.

Untuk saat ini, sambungnya, pihaknya memprioritaskan gambar pasangan cagub-cawagub saja, sedan-

gkan untuk yang lain masih belum dilakukan penertiban.

Tapi, kalau baliho atau spanduk itu memang dinilai tidak tepat oleh Satpol PP merupakan hak penegak perda untuk ditertibkan juga. ‘’Kami memang memprioritaskan gambar cagub-cawagub, kalau ada yang lain kami serahkan pada Satpol PP, kalau memang melanggar aturan, ya terserah mereka,’’ tegasnya.

Kedepan, pihaknya berjanji akan terus menertibkan alat peraga kampanye cagub-cawagub, namun pihaknya berharap partai pengusung cagub-cawagub bisa menekankan etika dan estetika, sehingga bisa memasang atribut pada saat masa kampanye mendatang. ‘’Kami berharap parpol juga mematuhi aturan yang berlaku,’’ harapnya. (rif/mk)

kalan dan Inspektorat tentang jumlah kartu yang dikembalikan.

“Ada berita acaranya soal pengembalian kartu sehati itu. Nantinya, kami akan data kembali siapa yang berhak mendapat kartu sehati. Lalu akan cetak kartu kembali untuk penerima yang baru,” terangnya. (ori/rah)

ANOMALI CUACA

Pugar Bisa Mubazir SUMENEP – Ketua Kaukus Mahasiswa Sumenep (KMS) Zainullah mengatakan, cuaca yang tidak normal untuk mengolah lahan garam, membuat bantuan dana pugar akan percuma.

KRIMINAL

Dua Orang Tewas dalam Kecelakaan Lalu Lintas

miskin (SPM) hingga 2013.

“Ketika pendataan mereka memang tergolong miskin, karena cari makan susah. Namun, setelah kartu sehati dibagi ternyata ekonominya sudah bagus,” ucapnya.

Menurutnya, fenomena dalam lingkungan masyrakat memungkinkan jika dalam waktu satu atau dua tahun tingkat perekonomiannya berubah. Bisa jadi, salah satu keluarganya bekerja ke luar negeri, sehingga perekonomiannya meningkat.

Di menambahkan, untuk tertib administrasi, kartu sehati ditahan terlebih dahulu. Dinkes sedang menunggu laporan hasil dari penyebaran di masing-masing puskesmas.

Setelah itu, akan dilaporkan kepada Bupati Bang-

Jakfar yakin cauca tidak menentu seperti saat ini tidak mungkin akan terus begitu tanpa ada perubahan.

“Kalau keadan cuacanya sepeti ini, percuma dengan bantuan pugar itu kalau petani garam tidak bisa mengolah lahannya dimusim ini. Namun, yang namanya bantuan harus tetap direalisasikan kepada yang berhak, jangan sampai karena cuaca buruk bantuan tersebut tidak diberikan dengan alasan anomali cuaca,” terangnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumenep Mohamad Jakfar mengatakan, bantuan pugar tidak ada kaitannya dengan cuaca, sehingga bantuan tersebut tetap akan diberikan.

“Jika berbicara nasib petani garam saat ini, dengan cuaca yang tidak menentu saya kira itu memang sudah ketentuan Tuhan. Dengan ini bantuan tersebut tetap akan dilakukan kepada para petani garam,” ujarnya pada Koran Madura.

Jakfar yakin cauca tidak menentu seperti saat ini tidak mungkin akan terus begitu tanpa ada perubahan.

“Insya Allah hujan tidak akan sampai pada bulan Desember, bisa saja akhir

Agustus atau bulan September hujan sudah berhenti sehingga para petani bisa mengolah lahan garamnya dengan baik dan juga dengan hasil yang memuaskan,” Tambahnya.

Oleh sebab itu, untuk bulan September sampai dengan November diyakini lahan garam pasti diolah oleh petani garam, sehingga dana bantuan pugar masih akan tetap dilaksanakan oleh DKP Kabupaten Sumenep.

Masalah bantuan pugar, sebelumnya masih dalam taraf verifikasi kelompok.

Rupanya untuk tahun verifikasi kelompok berbeda dengan tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya hanya 330 kelompok, namun untuk sekarang ini target minimal mencapai 205 kelompok. Penentuan verifikasi kelompok tersebut berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat.

Petani garam selain cuaca kurang memihak, ditambah dengan penurunan anggaran pugar, Jakfar mengakui bahwa penurunan itu dilakukan karena memang ada pengurangan anggaran dari pemerintah pusat secara nasional. Kalau pada tahun sebelumnya mencapai Rp 93 miliar seluruh Indonesia, turun menjadi Rp 64 miliar.

“Jika hal itu sudah putusan pemerintah pusat secara otomastis di Kabupaten Sumenep juga mengalami penurunan. Kalau tahun kemarin, Kabupaten Sumenep mendapatkan sekitar Rp 9 miliar, tapi berhubung adanya pengurangan anggaran, sehingga tahun ini untuk Kabupaten Sumenep kirakira mendapatkan Rp 4,7 miliar. Hampir 50 persennya pengurangan tersebut,” tukasnya. (sym/mk)

TAPAL KUDA

9

SENIN 22 JULI 2013 NO.0164| TAHUN II

TIM GABUNGAN

Penertiban Alat Peraga Belum Maksimal PROBOLINGGO - Tim gabungan yang beranggotakan KPU, Panwaslu, Satpol PP, Kesbangpolinmas, Dishub, BLH dan Polres Probolinggo Kota menertibkan sejumlah atribut kampanye asangan calon walikota dan wakil walikota.

KUALITAS JAGUNG MENURUN Seorang warga menunjukkan jagung yang rusak di persawahan desa Ngadiwarno, Sukorejo, Kendal, Jateng, Minggu (21/7). Menurut petani, tingginya curah hujan mengakibatkan hasil panen jagung di kawasan tersebut turun antara 20-30 persen dibanding panen musim sebelumnya.

Panwaslu Diduga Langgar MoU Kampanye SITUBONDO - Pencopotan alat peraga bergambar pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur nomor urut 3 Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah terjadi secara sistemik dan massif oleh aparatur negara terjadi di Kabupaten Situbondo, Sabtu (20/7) malam.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Situbondo melaporkan kasus tersebut ke kepolisian setempat.

Menurut Sekretaris DPC, Narwiyoto, pencopotan alat peraga berupa banner dan spanduk bergambar BambangSaid terjadi merata di berbagai lokasi di Situbondo sejak Sabtu pagi. Mulai dari wilayah kota hingga Asembagus dan kecamatan-kecamatan lain.

“Pencopotan terus berlangsung bahkan hingga malam ini. Pencopotan dilakukan pihak panwas, Satuan Polisi Pamong Praja, dan dibantu beberapa petugas kepolisian,” kata Narwiyoto.

Narwiyoto menambahkan,

pihak DPC telah menginstruksikan kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan dan relawan pendukung Bambang-Said untuk melakukan perlawan secara konstitusional terhadap pencopotan alat peraga itu. Pasalnya, pemasangan alat peraga diatur oleh perundang-undangan yang juga dikuatkan oleh Surat Keputusan KPU Jatim No 12/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pilgub 2013 tertangal 14 Juni.

“Kami melawan. Tentu saja secara konstitusional. Kaderkader dan relawan di bawah kami perintahkan untuk menjaga alat peraga. Kami tegaskan kepada teman-teman di

lapangan untuk tidak anarkis.

Mereka kami bekali dengan Surat Keputusan KPU,” terang Narwiyoto.

Selain memerintahkan kepada kader partai serta para relawan untuk terus berjaga di titik-titik pemasangan alat peraga, pihak DPC secara resmi telah melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian malam ini.

“Kami melaporkan ke kepolisian karena pihak panwas menolak menerima laporan kami. Alasan mereka (panwaskab), pencopotan atas perintah dari Panwaslu Jatim.

Petugas kami masih berada di polres untuk melaporkan persoalan ini. Sementara ini polisi belum mau menerima laporan kami,” terang Narwiyoto.

Legal Terpisah, LO Tim Pemenangan Bambang-Said tingkat Jatim, Yordan M Batara-Goa, mengatakan, Sabtu (20/7) sore dirinya bersama perwakilan tim pemenangan cagubcawagub lainnya dan KPU

Jatim, menandatangani kesepakatan bersama perihal kampanye. Kesepakatan tertuang dalam dalam berita acara nomor 59/BA/PKD.JTM/VII/2013 antara KPU Jatim dengan pra perwakilan tim pemenangan calon.

“Dalam keputusan KPU Jatim serta hasil kesepakatan bersama, ditegaskan bahwa pemasangan alat peraga sebelum tanggal 12 Agustus tidak masuk dalam kategori kampanye sehinga tidak melanggar tidak aturan pilgub,” kata Yordan.

Namun kesepakatan tersebut nampaknya hanya isapan jempol belaka. Di sekitar Masjid Al Akbar Surabaya beberapa baliho diturunkan oleh Panwaskota dan Panwascam.

Sedangkan menurut pengurus DPC Adi Sutarwiyono, penertiban alat peraga oleh Panwas tersebut adalah untuk PILEG, bukan PILGUB. Lanjut, kata Adi, ada unsur kesengajaan Panwas untuk memelintir MoU tersebut. (ara)

Dalam Pemilukada 29 Agustus mendatang yang melanggar ketetapan tentang penetapan tempat-tempat yang terlarang dalam pemasangan alat peraga kampanye.

Atribut tersebut ditertibkan di sepanjang jalan prototokol se Kota Probolinggo, Minggu (20/7) malam.

Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman WHP, mengatakan menjalankan tugas dan amanah, harapannya berjalan baik dan lancar. Sesuai aturan yang ada, pelaksanaan tugas dan keterlibatan unsur terkait mempunyai makna berjalan dengan baik, aman, tertib, dan sukses untuk salah satu tahapan untuk menertibkan alat peraga sesuai regulasi yang ada.

“Upaya kami secara pendekatan persuasif internal sudah dilakukan.

Tentunya semua berjalan dengan baik sesuai kehendak masing-masing, artinya alat peraga yang dipasang sesuai dengan perijinan, tentunya akan berjalan dengan baik dan lancar. Itu kerja kita bersama,”ucapnya.

Ia menambahkan, tanggal 20 Juli 2013 merupakan regulasi untuk penertiban alat peraga. Apalagi tingkat kerusakan akan lebih jelas dibanding ditangani ineternal tim pemenangan kampanye pasangan calon karena situasi dan kondisi tidak bisa dijamin. “harapanya tidak rusak, tapi kalau kondisi rumit tak menjamin. Tim kampanye bisa aktif menjaga dengan baik alat peraga yang sudah diturunkan bisa dimanfaatkan dengan baik. Harapannya seperti itu,”jelas Sukirman WHP. Tim akan dibagi menjadi lima kelompok, kata Sukirman WHP, akan disebar di masing -masing wilayah yang tersebar di lima kecamatan agar bisa menjangkau karena sarana prasaran kurang memadai.

“Harus dibawah komando Panwaslu Kota Probolinggo. Yang jelas ada prosedur, efisien dan bisa

berjalan tertib, aman dan lancar,”terangnya.

Menurutnya, yang perlu dipedomani dalam satu ketentuan yang harus dipegang teguh . Fokus tim gabungan sewaktu melakukan penertiban di jalan Soekarno Hatta dari barat ketimur, dan Jalan Panglima Sudirman, dari utara keselatan.

“Yang perlu dicatat, kalau ada di kantor partai poliik jangan diganggu. Itu hak privasi mereka, tentunya diijinkan.

Sedangkan alat peraga yang terkait Pemilu Legislatif, jangan diturunkan karena diperbolehkan semenjak parpol ditetapka sebagai peserta pemilu untuk kampanye tertabatas,”tegas Sukirman WHP. Demikian juga, lanjut Sukirman WHP, yang berhubungan untuk pilkada harus wajib diturunkan,. Hal ini berlaku untuk semua pasangan calon, agar tidak ada pembedaan perlakuan atau tebang pilih.

“Untuk lokasi diperempatan jarak masuknya 15 meter,. Yang penting sekarang alat peraga, besar atau kecil harus diturunkan, baik yang berbentuk bill board atau banner, dan spanduk,”tukasnya.

Belum Maksimal Kendati KPU Kota Probolinggo telah menetapkan hari Sabtu (20/7) sebagai batas akhir penertiban atribut dan alat peraga kampanye oleh masing-masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Probolinggo, namun berdasarkan pantauan di beberapa sudut kota pada hari Minggu (21/7) masih banyak baliho dan atribut calon yang terpampang. Panwaslu menghimbau seluruh kontestan Pemilukada 29 Agustus mendatang untuk menaati aturan main yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan panitia penyelenggara pemilu, dari tanggal 20 Juli sampai 12 Agustus mendatang Kota Probolinggo diharapkan terbebas dari segala macam alat peraga kampanye.

Namun pada saat penertiban alat peraga kampanye oleh KPU, Polres Probolinggo Kota, Satpol PP, Dishub, BLH dan Kebanglinmas dan diawasi langsung oleh Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) Kota Probolinggo, Sabtu (20/7) malam, ditemukan masih banyak atribut calon.

Ketua Panwaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarman, mengatakan, penertiban yang dilakukan hari itu kurang maksimal karena jumlah petugas yang diturunkan tidak sebanding dengan banyaknya alat peraga yang masih terpasang. Akibatnya, menjelang malam petugas baru berhasil melaksanakan tugasnya hanya di jalan protokol saja, sepoerti Jl.KH.Hasan Genggong, Jl. Panglima Sudirman, Jl.Pahlawan, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Ahmad Yani, Jl. Cokroaminoto, Jl. Mastrip, dan Jl. Raya Bromo.

Petugas Panwas yang diturunkan hari itu tidak dapat ikut serta dalam membongkar atribut para calon karena terkendala tugas dan wewenang.

“Kami hanya sebatas mengawasi proses penertibannya.

Panwas hanya boleh menyampaikan rekomendasi kepada KPU terkait keberadaan atribut yang harus dibongkar atau ditertibkan,” jelas Putut Gunawarman yang ditemui di lokasi penertiban.

Selain alat peraga kampanye, pengawasan dilakukan pihaknya mendapati keberadaan pos komando (posko) pasangan calon, dan banner yang terpasang di kendaraan. “Isyaallah, hari Senin (22/7) kami kan melakukan koordinasi terpadu untuk menertibkan posko dan banner di mobil,”tandasnya.

Tentunya ia berharap seluruh pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan pesta demokrasi ini dapat menguti aturan main yang ditetapkan. Selain itu Ketua Panwalu Kota Probolinggo juga menyoroti belum maksimalnya Tim Gabungan dalam proses penertiban sebelum masa kampanye ini. “Tentunya dukungan personil dari instansi terkait dan KPU sangat diharapkan agar penertiban ini dapat dilakukan secara maksimal se Kota Probolingg,” pungkas Putut Gunawarman.(hud).

OPS PATUH 2013

Angka Laka Lantas Menurun PROBOLINGGO - Satlantas Polres Probolinggo nampaknya berhasil menurunkan angka kecelakaan lalulintas saat OPS Patuh 2013. Pasalnya, menurunnya angka kecelakaan itu akibat di genjotnya operasi patuh di berbagai titik seperti, jalur Leces, Tegalsiwalan, Dringu, Kraksaan dan Paiton.

“OPS Patuh 2013 ini, juga berdampak pada penurunan angka laka lantas,”ujar Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Warih Hutomo, Minggu (21/7).

AKP. Warih Hutomo, merinci angka kecelakaan lalu lintas saat OPS Patuh 2013 ini hanya mencapai 19 Ke-

jadian saja. Diantaranya 1 orang meninggal dunia, 1 orang luka berat dan 19 orang dinyatakan luka ringan. Berbeda saat OPS Patuh 2012 , jumlah laka mencapai 36 kejadian. Diantaranya 1 orang meninggal dunia, 2 orang Luka Berat dan 51 orang luka ringan.

Lebih jauh ia mengaku, kalau terjadinya kecelaka’an itu akibat melanggarnya rambu-rambu lalulintas. “Bentuk pelanggaran lain diantaranya tidak melengkapi diri dengan helm, tidak ada spion, berboncengan lebih dari satu orang, hingga lampu depan tidak din-

yalakan,“ ungkap AKP Warih Hutomo.

Sementara saat OPS Patuh itu, jumlah pelanggaran lalu lintas terbanyak dilakukan usia pelajar dan pekerja pabrik dengan materi pelanggaran terbanyak antara lain mengenai perlengkapan berkendara dan kelengkapan surat-surat.

“Selama Operasi Patuh 2013, pihaknya juga memberikan himbauan tertib lalu lintas bagi pengguna jalan melalui leafleat, spanduk, juga penyuluhan ke sejumlah instansi,”pungkasnya. (hud).

TERTIBKAN, Tim gabungan menurunkan alat peraga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tanpa tebang pilih.

GOLKAR

Ada yang Merasa Percaya Diri di Dapil Dua

PROBOLINGGO - Calon

legislatif DPR RI dari Partai

Golkar H. Muhammad Misbakhun, SE, mengklaim Partai Golkar terus bekerja keras menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang untuk memanaskan mesin partai. Partai Golkar menargetkan perolehan dua kursi di Dapil II Pasuruan - Probolinggo.

“Golkar mentargetkan dua kursi di DPR RI untuk daerah pemilihan (Dapil) II Pasuruan Probolinggo. Insyaallah tercapailah, tidak terlalu sulit,”ujar H. Muhammad Misbakhun, SE, saat meng hadiri resesnya anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, di Desa Mentor Kecamatan Sumberasih, Minggu (21/7).

Misbakhun, mengatakan dirinya punya keyakinan

kuat untuk terus membela rakyat kecil, sehingga terus maju untuk berjuang menjadi wakil rakyat di tahun 2014. Tak heran, politisi yang merupakan salah satu inisiator hak angket Century tersebut, yakin akan terpilih kembali. “Saya Insyaallah akan terpilih. Apalagi dengan partai besar seperti Golkar ini,”ucapnya yakin.

Menurutnya, perjuangan untuk membongkar skandal korupsi Bank Century, selama menjadi anggota DPR adalah bukti nyata bahwa dia tidak asal-asalan ketika menjadi wakil rakyat. Bahkan, dirinya pun sempat masuk ke penjara atas tuduhan kasus yang tak pernah terbukti di-

lakukannya.

“Selama ini kan saya sudah membuktikan. Bahwa saya terpilih tidak hanya sekedar menjadi anggota DPR .

Saya termasuk politisi muda yang menerima resiko terberat dalam perjuangan politiknya, yaitu dipenjara,” tandas Misbakhun.

Selain itu, mengingat nomor urutnya pada posisi 5, dia mengaku justru memilih ditempatkan di nomor 5 dalam daftar Caleg Partai Golkar untuk Dapil Jatim II yang meliputi Kota Pasruruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo itu. “Saya memang tidak memilih untuk jadi nomor satu, tapi pilih nomor

lima biar sama dengan nomor Partai Golkar,”terangnya.

Tentu saja alasannya memilih nomor lima bukan hanya karena sama dengan nomor Partai Golkar. Malahan kata dia, nomor 5 yang di pilihnya itu justru mempermudah masyarakat untuk terus mengingatnya. Sebab, wilayah Pasuruan-Probolinggo yang dikenal sebagai kawasan Tapal Kuda didominasi oleh kaum santri.

“Dan nomor lima itu mengingatkan pada rukun Islam yang lima. Waktu salat juga ada lima. Bagi rakyat Indonesia, Pancasila juga ada lima sila,” urai Misbakhun.

Sementara itu, Ketua DPD Partia Golkar Kabupaten

Probolinggo, H. Wahid Nurahman kepada ratusan peserta yang hadir untuk jangan melupakan nomor 5 sebagai partai dengan slogan “Golkar Suara Rakyat”.

“Saya memohon, jangan lupakan nomor 5 pada saat pemilu di tahun 2014 nanti, 5 Partianya, 5 Caleg DPR RI-nya 1 Calegnya DPRD Kabupaten Probolinggo,”pesannya berharap.

“Tentunya ini menjadi Kebanggaan kita bersama, karena ditengah-tengah kita datang langsung Caleg DPR RI Partai Golkar yang membongkar kasus Bank Century. Ini merupakan kehormatan bagi kita semua,”pungkas Wahid Nurrahman.(hud).

10

LINTAS JATIM

SENIN 22 JULI 2013 NO.0164 | TAHUN II

ant/nyoman budhiana

EKOWISATA BAKAU: Seorang nelayan memantau sampah di kawasan Ekowisata Wanasari Tuban, Badung, Bali, Minggu (21/7). Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan tersebut merupakan hasil kerjasama nelayan setempat dengan program CSR Pertamina untuk peningkatan perekonomian nelayan sehingga tidak selalu bergantung pada hasil tangkapan ikan.

FANS CLUB

Bonek-Jamrud Berbagi Takjil di Surabaya SURABAYA - Suporter Persebaya yang dikenal dengan Bonekmania dan grup musik rock terkemuka Jamrud membagikan takjil (makanan untuk buka puasa) sebanyak 1927 bungkus makanan di Monumen Polisi Jalan Raya Darmo Surabaya, Minggu (21/7).

Pembina Bonek-Q dan sekaligus penyelenggaran acara, Siti Nasyiah mengatakam angka 1927 itu merupakan angka unik merujuk pada kelahiran Persebaya, 18 Juni 1927.

"Kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga

kepada pihak-pihak terkait yang sudah mensuport acara ini secara penuh," katanya.

Aksi yang diprakarsai Bonek-Q, elemen suporter Persebaya itu dihadiri pentolan group musik rock Jamrud seperti halnya vokalis dan gitarisnya, Krisyanto dan Aziz.

"Mereka spesial datang ke Kota Pahlawan untuk memeriahkan acara bagi-bagi takjil tersebut," katanya.

Siti mengatakan keduanya datang bersama promotornya Log Zhelebour.

Promotor musik rock asal Surabaya yang kini hijrah

di Jakarta ini juga mengaku bonek karena senang dan sering melihat Persebaya.

"Meski di Jakarta, saya ini 'Bonek' rek!," kata Log dengan logat kental Surabaya.

Karena kecintaannya dengan Persebaya, Log rela merogoh kocek pribadinya untuk secara khusus memberangkatkan Krisyanto dan Aziz ke Surabaya.

Usai bagi takjil bagi pengendara jalan, dedengkot musik rock papan atas itu akan buka puasa bersama Bonek dengan makan nasi bungkus. Sebab kebetulan ada juga Bonek yang

menjadi Jammers (pendukung Jamrud).

Selain Vokalis dan Gitaris Jamrud, Bonek juga mengundang tokoh Surabaya seperti H Saleh Ismail Mukadar SH selaku komisari PT Persebaya Indonesia serta sejumlah pemain Persebaya seperti Fernando Soler dan lainnya.

Selain itu juga hadir DPD Parfi Jatim yang dimotori oleh Wira Lina SE Msi serta Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Kota Surabaya yang dipimpin H Saiful Ma’arif SH M.Hum, para anggota DPRD Kota Surabaya.(ant/dik)

ant/fikri yusuf

PERAJIN JENANG KETAN: Perajin menyelesaikan pembuatan jenang ketan di sebuah industri rumahan jenang ketan di Kepatihan, Ponorogo, Jatim, Minggu (21/7). Menjelang lebaran, industri rumahan jenang ketan khas Ponorogo tersebut meningkatkan produksi dari sebelumnya 150 kemasan per hari menjadi 400 kemasan per hari.

PERGURUAN TINGGI

98 Mahasiswa Asing Ikuti “COP” di Kediri SURABAYA - Sebanyak 98 mahasiswa asing dari Korsel, Belanda, Jepang, Hong Kong, dan China mengikuti "Community Outreach Program" (COP) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2013 bersama 59 mahasiswa Universitas Kristen Petra Surabaya di Kediri, 7 Juli-1 Agustus.

"Sejak tahun 1998, kami bekerja sama dengan universitas dari negara dan bahkan benua lain untuk melaksanakan COP atau KKN internasional di desa-desa di kaki Pegunungan Wilis di Kediri," kata Humas UKP Surabaya Ingrid Indriyani di Surabaya, Minggu (21/7).

Menurut dia, COP 2013 bertujuan membagikan nuansa multikulturalisme, baik kepada peserta maupun kepada masyarakat Kediri.

"Melalui COP ini, peserta yang ikut terlibat diajak untuk belajar hidup berinteraksi bersama masyarakat

yang berbeda budaya, pola pikir, status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan," katanya.

Selain itu, COP atau KKN internasional itu dapat menjadi sarana belajar mengasah kepekaan sosial dalam membantu masyarakat di desa dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

"Secara 'global vision', COP atau KKN internasional itu diharapkan mampu menjadi embrio bagi terciptanya bangunan perdamaian atau 'peace building' di masyarakat dunia," katanya.

Ia menjelaskan kegiatan itu diikuti 157 mahasiswa yang terdiri dari 59 mahasiswa UK Petra, 27 mahasiswa Dong Seo University Korea Selatan, 29 mahasiswa Inholland University Belanda, dan 10 mahasiswa Hong Kong Baptist University

Hong Kong.

Selain itu, 15 mahasiswa International Christian University Jepang, seorang mahasiswa St Andrew's University Jepang, empat mahasiswa Chinese University of Hongkong, tiga mahasiswa Lingnan University of Hong Kong, empat mahasiswa Guangxi Normal University dan lima mahasiswa Guangxi University of Science and Technology.

"Mereka semua akan berbaur pada enam dusun dalam wilayah Kecamatan Mojo di Kediri untuk melaksanakan program kerja yang telah dirancang sesuai dengan tema sentral yang diusung yakni 'Education for Better Future'," katanya.

Dengan tema itu, maka program kerja yang akan dilaksanakan lebih berfokus pada pembenahan infrastuktur pendidikan pada SMPN 2 Mojo "Kelas Jauh", baik yang

bersifat fisik maupun nonfisik.

"COP kali ini memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, karena tahun ini sudah usia yang ke17 serta bertambahnya tiga universitas yang baru tergabung," katanya.

Ia menambahkan universitas yang dimaksud dari Hong Hong dan CHina yaitu Lingnan University of Hongkong, Guangxi Normal University, dan Guangxi University of Science and Technology.

"Kami melaksanakan KKN sejak tahun 1994, tapi sejak Dongseo UniversityKorea Selatan bergabung pada tahun 1998 maka istilah KKN diubah menjadi COP, sebagai suatu realisasi program sister city Surabaya-Pusan, lalu universitas lain pun bergabung," katanya. (ant/dik)

Jumlah Pemilih 30.019.300 Jiwa Perbaikan DPT hingga H-7 pencoblosan SURABAYA – Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jatim yang berhak mencoblos pemilihan gubernur (pilgub) Jatim pada 29 Agustus mendatang sebanyak 30.019.300 orang terdiri 14.805.723 laki-laki dan 15.213.577 perempuan.

DPT tersebut resmi diliris melalui hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Pemilukada Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Jatim di Hotel Novotel Surabaya.

“Jumlah DPT pemilukada Jatim 2013 sebanyak 30.019.300 pemilih. Sedangkan total TPS di seluruh Jatim diketahui sebanyak 71.033 TPS,” ujar Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Achmad.

DPT paling sedikit tercatat di Kota Mojokerto yang hanya 94.161 pemilih, sedangkan Surabaya jumlah pemilih terbanyak yakni 2.018.467 orang.

Kendati rekapitulasi DPT sudah usai, Andry Dewanto Achmad mengakui bahwa soal DPT masih jauh dari sempurna. “Masih ada banyak kekurangan. Saya harus mengakui itu,” terangnya.

Andry menyebutkan jumlah DPT pemilukada Jatim 2013 meningkat dibanding Pilgub 2008 lalu yang tercatat 29 juta. Peningkatan jumlah pemilih di Jatim yang tidak terlalu besar itu, lanjut Andry disebabkan program KTP elektronik (e-KTP) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Jumlah itu ternyata membengkak dibanding Daf-

Jumlah DPT pemilukada Jatim 2013 sebanyak 30.019.300 pemilih.

Sedangkan total TPS di seluruh Jatim diketahui sebanyak 71.033 TPS,”

Andry Dewanto Achmad Ketua KPU Jatim

tar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Pasalnya, jumlah DPS yang tercatat sebanyak 29.794.548 orang. Sementara jumlah DP4 sebanyak 29.503.266 orang.

Menanggapi hal tersebut, Andry menyebutkan ada tiga faktor bertambahnya jumlah DPT. Pertama, pada saat pendataan DP4, diketahui ada warga yang usianya 17 tahun belum terdaftar, kemudian terdeteksi saat proses pencatatan DPS. Kedua, ada warga yang berhak memilih tapi belum dimasukkan sebagai pemilih.

Ketiga, warga di luar Jatim, berubah identitasnya men-

jadi penduduk Jatim “ Dengan kondisi itu, jumlah pemilih dipastikan akan terjadi penambahan di semua kabupaten/ kota,” ujarnya.

Masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih, masih ada kesempatan dilakukan perbaikan DPT hingga H-7 pemungutan suara. Untuk mempermudah proses pemutakhiran data pemilih, KPU menggunakan sistem online melalui SMS Gateway.

“Caranya bisa SMS ke nomor 089622266635, lalu ketik DP (spasi) Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Masyarakat yang sudah terdaftar maupun yang belum akan mendapatkan balasan.

Bagi yang belum terdaftar, SMS itu akan langsung dimasukkan data Daftar Pemilih dan selanjutnya akan diproses supaya segera mendapat surat undangan memilih di Pilgub Jatim 29 Agustus mendatang,” tegasnya.

Lucunya, ketika diujicobakan oleh Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Data Agus M. Fauzi, ternyata masing-masing satu orang dari wakil tim sukses pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf dan Bambang D.H.-Said Abdullah belum terdaftar. "Ya, hal-hal seperti inilah yang harus kami mutakhirkan," terangnya.

Untuk itu, Andry mengatakan bahwa masyarakat bisa langsung melaporkan ke RT/ RW setempat untuk didaftar. (ara)

DIAMANKAN: Sejumlah pasangan mesum saat diamankan oleh Satpol PP, Minggu (21/7) kemarin.

ara/koran madura

ASUSILA

Satpol PP Amankan 18 Pasangan Mesum SURABAYA - Satuan polisi pamong praja (satpol PP). Terus giat melakukan operasi pekat terkait dengan PP pemerintah Kota Surabaya, yang melarang seluruh tempat hiburan melakukan kegiatan, serta Hotel yang terindikasi ada pasangan mesum bukan suami istri.

Dari 18 pasangan ini terjaring di Hotel Pasar besar, Jl pasar besar Surabaya.

Mereka diketahui sedang melakukan hubungan

mesum, petugas satpol PP yang berjumlah sekitar 40 anggota yang diback up dari Polri dan Garnisun, menyisir setiap kamar setelah meminta daftar tamu diresepsionis.

Kebanyakan pasangan mesum ini berusia setengah baya, dan mereka mengaku kalau dirinya pasangan suami istri yang kawin dibawah tangan," kami ini suami istri, kami sudah nikah," ujar wanita setengah baya yang

tidak mau menyebutkan identitasnya.

"Selain menemukan 18 pasangan bukan suami istri di kamar hotel, kami juga mendapati adanya penjualan minuman beralkohol," Ujar Kabid Ops satpol PP Drs Dari.S.sos. "Atas dua pelanggaran yang dilakukan pihak manajemen, kami akan memanggil pemilik hotel dan k18 pasangan ini nanti akan kami keliponsos untuk pembinaan,". Imbuhnya. (ara)

LINTAS JATIM

11

SENIN 22 JULI 2013 NO.0164 | TAHUN II

PERGURUAN TINGGI

Usia Rektor Unair Disoal SURABAYA - Usia rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof H Fasich Apt dipersoalkan karena sudah 67 tahun, sedangkan peraturan menyebut rektor diberhentikan dari jabatannya, salah satunya karena telah berusia 65 tahun.

"Pasal 9 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 mengatur bahwa rektor diberhentikan dari jabatannya (salah satunya) karena telah berusia 65 tahun, sedangkan Rektor Unair Prof Fasich saat ini berusia 67 tahun," kata alumni Unair B Rusdi di Surabaya, Minggu (21/7).

Oleh karena itu, Rektor Unair saat ini dianggap tidak memenuhi persyaratan usia karena lebih dari 65 tahun.

"Jika diteruskan, maka secara hukum, terbuka peluang seluruh dokumen hukum yang dibuat oleh rektor menjadi cacat hukum, seperti SK, ijazah, dan sebagainya," katanya.

Menurut dia, Prof Fasich terpilih sebagai rektor untuk jabatan kedua pada tahun 2010 dan bisa bermasalah akibat sejumlah aktivis menguji UU BHP (dan UU Sisdiknas) ke MK pada tahun itu hingga MK menyatakan batal UU BHP secara keseluruhan pada 31 Maret 2010.

"Akibat dari pembatalan oleh MK itu, maka seluruh produk hukum di bawahnya tidak berlaku, termasuk PP tentang BHMN (2006) dan keputusan Majelis Wali Amanat Unair tentang anggaran rumah tangga (ART) Unair (2008) bahwa jabatan rektor dipilih oleh majelis itu tanpa ada batasan usia maksimal," katanya.

Dalam keadaan darurat, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 66 Tahun 2010.

PP yang menjadi "pintu darurat" dari pembatalan UU BHP itu menjadi dasar bagi keberadaan sejumlah perguruan tinggi, termasuk Unair, lalu Mendiknas mengeluarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 pada 4 Oktober 2010 sebagai kelanjutan dari PP itu.

"Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 itu menyebutkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian rektor, ketua, atau direktur diatur dengan Peraturan Menteri. Nah, Pasal 9 Permendiknas itu mengatur rektor diberhentikan dari jabatannya dengan beberapa penyebab, di antaranya telah berusia 65 tahun.

Kalau tidak diluruskan, maka Unair dan lulusannya bisa jadi korban," katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Pusat Informasi dan Humas Unair Dr MG Bagus Ani Putra mengakui persoalan umur rektor memang sempat ditanyakan seorang guru besar saat rapat senat, namun masalahnya sudah terjawab.

"Batasan usia itu memang diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada 4 Oktober 2010, namun Prof Dr H Fasich Apt dilantik secara resmi sebagai Rektor Universitas Airlangga periode 2010-2015 pada 11 Juni 2010," katanya.

Oleh karena itu, Prof Dr H Fasich Apt tidak terkena peraturan itu, karena peraturan batasan usia itu memang tidak berlaku surut, sehingga tidak ada masalah. (ant/dik)

m risyal hidayat

Seorang penjual jasa penukaran uang pecahan kecil baru menjajakan uang baru dengan berbagai macam pecahan di kawasan jalan Veteran, Surabaya, Jatim, Minggu (21/7).

ant/yudhi mahatma

KHOFIFAH MENGADU KE DKPP: Pasangan Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah), bersama wakil Herman S. Sumawiredja (kiri) serta Kuasa hukum Otto Hasibuan (kanan) menyerahkan laporan pengaduan terkait sengketa Pilkada Jatim di Kantor DKPP-Bawaslu, Jakarta, Jumat kemarin. Pasangan Khofifah-Herman mengadukan Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad dan anggotanya, karena diduga melanggar kode etik verifikasi bakal calon gubernur-wagub Jatim.

Menimbang Keputusan KPU Atas Dukungan Ganda SURABAYA - Pilkada bukan pilkadal. Pilkada adalah pemilihan kepala daerah yang bersifat demokratis, sedangkan pilkadal adalah pemilihan kepala daerah ala kadal yang bersifat akalakalan.

Pilkadal merupakan bukti kuat bahwa demokrasi itu hanya mudah diucapkan, tetapi “fair” dalam praktik itu sangat sulit, bahkan dukungan ganda dari parpol kepada sang calon pun menjadi modus.

Di Kabupaten Puncak, Papua, modus dukungan ganda sudah berlangsung dalam Pilkada 2011 karena Partai Gerindra memberikan dukungan ganda kepada dua kandidat, yaitu Simon Alom dan Elvis Tabuni.

Akibatnya, kelompok massa Simon Alom dan Alvis Tabuni terlibat konflik berdarah selama berbulan-bulan hingga menewaskan puluhan orang, bahkan hampir seluruh fasilitas milik pemerintah di daerah itu dibakar dan dirusak massa.

Indikasi serupa agaknya juga ditemukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Lampung terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2013.

Hasil pemantauan KIPP Lampung pada pelaksanaan Pilkada Provinsi Lampung 2013, khususnya pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, mencatat dukungan ganda partai politik kepada tiga pasangan calon, yakni partai PPPI, Barnas, PKP, PMB,

Pelopor, PIS, PPI, PRN, dan Partai Buruh.

“Partai-partai itu mendukung pasangan Herman H.N.Zainudin Hasan, dan pasangan M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri,” kata Ketua KIPP Provinsi Lampung Ihsan Kurniadi di Bandarlampung (1/7).

Tidak hanya itu, dukungan ganda juga terjadi pada Partai Pelopor, PPPI, dan PPI yang mengusung pasangan Berlian Tihang-Mukhlis Basri dalam Pilkada Lampung 2013.

Di Palu, tiga pasangan bakal Calon Bupati Donggala, Sulawesi Tengah, periode 2013--2018, terindikasi menerima dukungan ganda dari partai politik pengusung.

“Ketiga pasangan tersebut adalah Burhanuddin Lamadjido-Ta’rifin Masuara, Kasmuddin-Abubakar Al-Djufri, dan pasangan Ilham PettaloloKaharuddin,” kata Ketua KPU Donggala Mahfud Masuara di Palu (3/7).

Partai yang memberikan dukungan ganda di Palu adalah Partai Demokrat dan Partai Patriot. Partai Demokrat mengajukan dua pasangan calon masing-masing pasangan Kasmuddin-Abubakar dengan pasangan Anita NurdinAbd Chair.

K a s m u d d i n -A b u b a k a r direkomendasikan oleh Pelaksana Tugas Ketua DPC Demokrat Donggala, sedangkan Anita Nurdin-Abd Chair direkomendasikan oleh mantan Ketua DPC Demokrat yang oleh DPP partai itu sudah diganti.

Lain halnya dengan Partai Patriot. Sekjen Patriot dan Wakil Sekjen Patriot di Jakarta memberikan pendapat yang berbeda terhadap mekanisme pengajuan calon bupati sehingga satu kepengurusan Patriot mengusung pasangan Kasmudin-Abubakar dan satu kepengurusan lagi mengusung pasangan Burhanuddin Lamadjido-Ta’rifin Masuara.

Agaknya, modus dukungan ganda itu memungkinkan berbagai bentuk manipulasi dan rekayasa politik yang menodai demokrasi. Oleh karena itu, KPU Pusat perlu membuat aturan main yang dapat mencegah parpol atau calon kepala daerah untuk “mempermainkan” demokrasi, apalagi secara transaksional.

Antidemokrasi Hal yang sama juga terjadi dalam pilkada di Jawa Timur, bahkan “permainan” antidemokrasi itu terlihat dalam berbagai pilkada, di antaranya Pilkada Kabupaten Mojokerto yang menyebabkan pembakaran sejumlah mobil dinas. Atau, Pilkada Bangkalan, Batu, dan Bondowoso.

Tidak hanya itu, “permainan” antidemokrasi dengan modus dukungan ganda juga

membuat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mencoret pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja untuk mengikuti pilkada setempat karena dinilai tidak memenuhi syarat dukungan.

“Sesuai dengan hasil keputusan pleno, ada tiga nama pasangan yang lolos, yakni Eggi Sudjana-M. Sihat, Bambang D.H.-Said Abdullah, dan Soekarwo-Saifullah Yusuf,” ujar Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad saat konferensi pers setelah sidang pleno di Kantor KPU Jatim (15/7).

Pencoretan pasangan Khofifah-Herman itu terkait dengan dukungan ganda dari DPD Partai Kedaulatan (PK) Jatim dan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Jatim, bahkan keputusan pencoretan itu berlangsung alot hingga akhirnya diputuskan secara “voting”.

“Hasilnya, tiga komisoner menyatakan Khofifah tidak memenuhi syarat, satu komisioner menyatakan Khofifah memenuhi syarat, dan satu komisioner berpendapat dukungan PK ke Khofifah.

Namun, PPNUI pendukung Khofifah tidak memenuhi syarat,” katanya.

Hasil voting KPU Jatim terkait dengan dukungan ganda yang menunjukkan adanya pandangan berbeda dari para komisioner itu agaknya memperkuat dugaan adanya hukum yang politis (bermain dalam celah regulasi), bukan

PILGUB JATIM 2013

MENERIMA CINDERAMATA: Said Abdullah (Calon Wakil Gubernur) Jatim saat menerima cinderamata dari umat Katolik Surabaya, Minggu (21/7) kemarin.

Pemuda Katolik Surabaya Dukung Bambang-Said SURABAYA - Pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur PDI Perjuangan, Bambang DH-Said Abdullah melakukan silaturahmi dengan umat Katolik di Surabaya di aula Gereja Katolik St. Aloysious Gonzaga Surabaya, Minggu (21/7). Dalam talkshow yang berlangsung sekitar tiga jam itu, pasangan dengan nomor urut 3 ini menjelaskan semua visi dan misinya untuk maju pilgub.

Ratusan Pemuda Katolik maupun tokoh Katolok di Surabaya antusias mengikuti Talk Show yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Acara tatap muka ini juga dihadiri oleh perwakilan umat Katolik di luar Surabaya seperti dari Blitar, Nganjuk, Kediri, Malang.

Bambang-Said menjawab berbagai pertanyaan beberapa umat Katolik jika terpilih sebagai pemimpin Jawa Timur. Seperti pertanyaan tentang bagaimana program pengurangan angka kemiskinan yang masih sangat tinggi di Jawa Timur.

Bambang mengatakan akan menjamin kesehatan masyarakat miskin di Jatim melalui Kartu Jempol. Kartu Jempol ini akan menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan bagi orang miskin di Jawa Timur. "Kartu sehat dan cerdas itu kartu yang meniscayakan seluruh masyarakat nantinya punya akses pada kesehatan dan pendidikan gratis," tegas Bambang DH di sela-sela talkshow.

Sementara itu, terkait dengan dunia usaha, Mantan Walikota Surabaya dua periode ini memberikan kesempatan seluas luasnya kepada pengusaga untuk berkembang sejauh tidak melanggar hukum. “Perusahaan yang besar tidak akan saya bantu, karena mereka tidak butuh bantuan.

Namun mereka juga tidak akan kami ganggu. Kami tidak akan mempersulit ijin dan lain lain yang ujung ujungnya minta duit, silahkantanya acak kepada perusahaan perusahaan yang ada di surabaya, apa saya pernah minta uang

kepada mereka selama saya menjadi Walikota Surabaya, sama sekali saya tidak pernah” ujar Bambang DH. Dengan kesempatan yang luas dan kenyamanan, diharapkan perusahaan perusahaan besar akan semakin berkembang dan menyerap banyak perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan kecil menengah, pemerintahan dibawah kepemimpinannya akan memberikan bantuan.

Sementara itu, calon wakil Gubernur yang berasal dari pulau garam Madura, Said Abdullah menyoroti tentang kebinekaan diIndonesia.

Menurut Said, seluruh umat beragama di Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya harus saling menghargai dan memperoleh hak secara adil dimata hukum.

Kaum beragama yang mayoritas harus menghargai kaum beragama yang lain. “Demikian juga sebaliknya,” jelasnya.

Ketika disinggung tentang talk show dengan umat katolik menjadi alat black

campain oleh pasangan lain, Said menyatakan hal tersebut bukan masalah besar. “Saya lebih baik tidak terpilih sebagai wakil Gubernur asalkan pluralisme dan kebineka tunggal ikaan di Indonesia tetap terjaga,” tegasnya.

Said juga mengaku prihatin terkait dengan kejadian pengusiran warga syiah dari kampung halamannya di Madura. “Hati saya menangis, kenapa mereka harus diusir. Ini pertama kali terjadi di Madura. Selama ini tidak pernah ada konflik antar agama di sana. Apa yang sedang terjadi. Mari kita saling menghargai,”ajak Said.

Sikap pasangan nomor urut 3 yang mendukung pluralisme ini mendapat sambutan meriah dari peserta yang hadir. Tepuk tangan riuh kerap terdengar saat Said memaparkan pandangannya terhadap bangsa ini.

Dukung Salah satu peserta Talk Show Leonardus meyakini bahwa pasangan Bambang DH

hukum yang sosiologis (adil).

Apalagi, modus dukungan ganda itu berasal dari calon yang secara politis sudah memiliki dukungan cukup, tentu akan berbeda bila modus dukungan ganda itu berasal dari calon yang sama-sama kekurangan dukungan.

Oleh karena itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi menilai elite politik di Jawa Timur belum siap berdemokrasi dengan terhadangnya pasangan Khofifah-Herman untuk maju dalam Pilkada Jatim.

“Terhadangnya KhofifahHerman adalah imbas dari indikasi tampilnya ketidaksantunan politik yang tidak menginginkan untuk berkompetisi secara fair,” katanya di Surabaya (15/7).

Menurut Airlangga Pribadi yang juga pengajar pada Departemen Politik FISIP Unair itu, ketidaksiapan elite politik berkompetisi itu menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi masih belum menjadi habitus (kebiasaan) dari elite politik di Jatim, apalagi dikemas dengan alasan regulasi untuk membenarkan ketidaksiapan itu.

“Keputusan KPU memperlihatkan bahwa jajaran KPU Provinsi Jatim tidak melihat persoalan ini sedalamdalamnya dan seluas-luasnya dengan mempertimbangkan begitu jelasnya berbagai kejanggalan-kejanggalan dalam proses seleksi kandidat,” katanya. (ant/dik)

ara/koran madura

dan Said Abdullah merupakan pasangan yang paling mendukung kebinekaan dibanding yang lain. Karena itu, pemuda Katolik Surabaya tidak perlu ragu memilih Bambang DH dan Said Abdullah sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur. “Saya sangat yakin mereka mendukung keragaman. Bambang DH contohnya, dua periode menjadi Walikota Surabaya, tidak pernah ada kasus Diskriminatif terhadap umat Katolik dan Umat lainnya. Kalau calon calon yang lain saya tidak yakin,” imbuhnya.

Bambang DH dan Said Abdullah merupakan calon dari PDI Perjuangan karena itu sudah sangat jelas mendukung Pluralisme.”Kita ini dari PDI P, jadi DNA atau jenis kelaminnya sudah jelas, tidak mungkin kami diskriminatif kepada kaum minoritas”, tegas Bambang DH. Sementara itu, Ketua Paguyuban Umat Katolik Peduli Jawa Timur, Agustinus Heru membantah jika acara talk show ini merupakan bentuk kampanye terselubung.

Acara ini kata Heru, murni silaturahmi dengan umat.

“Kalau pak Bambang, umat Katolik di Surabaya pasti sudah mengenal. Tetapi pak Said, belum banyak umat Katolik yang mengenalnya.

Karena itu, kami mediasai keingingan umat Katolik bertemu dengan pak Said,” Heru mengaku memberikan tempat yang sama bagi pasangan cagun-cawagub yang lain. “Pak Soekarwo atau Pak Eggy mau bertemu umat Katolik ya monggo. Kita beri tempat yang sama. Yang jadi persoalannya, mau nggak mereka,” ujar Heru dengan nada tanya. (ddy/ara)

12

LIPUTAN KHUSUS

SENIN 22 JULI 2013 NO.0164 | TAHUN II

ant/andreas fitri atmoko

MOS ANTI KORUPSI. Pelajar melakukan aksi teaterikal saat masa orientasi siswa (MOS) di SMP Kanisius, Kudus, Jateng, Senin (15/7). Teaterikal yang mengangkat cerita peradilan hukum Indonesia mulai dari maling ayam hingga kasus korupsi itu guna memberi edukasi mengenai nilai-nilai kejujuran bagi pelajar.

Menghindari Caleg Pro Korupsi JAKARTA- Lansiran Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang 36 calon anggota legislatif (caleg) yang berkomitmen rendah dalam upaya pemberantasan korupsi bisa jadi adalah kabar buruk sekaligus kabar baik.

Rilis tersebut bisa berarti kabar baik sebab hanya 36 dari 6.500-an caleg yang terjaring masuk dalam daftar calon kurang antikorupsi.

Namun, di sisi lain lansiran lembaga tersebut adalah kabar buruk yang mencerminkan ketidakberesan dalam upaya perang melawan korupsi di Tanah Air. Masyarakat tidak kemudian

deteksi calon anggota dewan yang prokorupsi atau caleg yang kurang mendukung upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Pengacara senior dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Adnan Buyung Nasution bahkan dengan tegas mengimbau masyarakat untuk tidak memilih 36 caleg yang tidak berkomitmen memberantas korupsi lansiran ICW tersebut.

“Orang-orang yang seperti itu memang jangan terpilih lagi. Juga mereka yang memiliki rekam jejak tidak propemberantasan korupsi jangan dipilih lagi,” kata Adnan.

Sebelumnya ICW merilis 36 nama caleg DPR dari sembilan parpol peserta Pemilu 2014 yang dinilai tidak berkomitmen memberantas korupsi di Indonesia.

merilis data caleg yang memiliki komitmen lemah terhadap pemberantasan korupsi, namun analisis ICW bisa diacu untuk mendeteksi keberadaan caleg-caleg prokorupsi tersebut.

Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho mengatakan pihaknya yakin terhadap analisis dan hasil rilis data tersebut, sehingga jika ada gugatan hingga ke meja hijau ICW akan siap meladeninya.

“Kami mempunyai standar ketat soal rilis data informasi dan melakukan kroscek. Maka jika bicara soal data, mari kita bertarung saja di pengadilan,” tegasnya.

Pihaknya telah merilis 36 nama caleg DPR di daftar calon sementara yang tidak mendukung aksi pemberantasan korupsi dengan keterli-

harus menelan hasil kajian itu mentah-mentah, tetapi harus tetap cerdas merespon untuk tidak menjadikannya acuan namun hanya sebagai rambu-rambu yang memberikan peringatan untuk jeli mendeteksi caleg yang prokorupsi.

Rilisan itu setidaknya menjadi bahan pertimbangan bagi seorang calon pemilih untuk obyektif dan tepat sasaran memilih calon wakil pemimpin yang akan duduk menjadi perumus kebijakan yang menentukan arah perjalanan bangsa.

Jika disadari saat ini, formula terberat bagi calon pemilih di Indonesia adalah bersikap cerdas men-

Menurut dia, rangkuman nama caleg ICW itu adalah instrumen yang dapat digunakan masyarakat untuk menyaring sebelum menjatuhkan pilihannya pada hari pemungutan suara 9 April tahun depan.

Dari 36 nama caleg pada daftar calon sementara (DCS) yang dirilis ICW, Partai Demokrat menyumbang sepuluh caleg, Partai Golkar sembilan caleg, PDI Perjuangan lima caleg, PKS empat caleg, Gerindra tiga caleg, PPP dua caleg, Hanura, PKB, dan PBB masing-masing 1 caleg.

Analisis ICW Meski banyak suara miring soal ICW yang dituduh didanai oleh pihak-pihak tertentu untuk

batannya di sejumlah kasus dugaan korupsi.

Dari keseluruhan nama tersebut, 34 di antaranya saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR yang menggunakan fungsi legislasi mereka dalam melemahkan lembaga antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Emerson menjelaskan metodologi yang digunakan ICW dalam menghimpun data itu berdasarkan pada fakta di lapangan, dari dokumen dakwaan di pengadilan tindak pidana korupsi, laporan institusi negara terkait, laporan dengar pendapat, dan pemberitaan di media

massa.

Sebanyak 36 caleg tersebut yakni Aziz Syamsuddin (Golkar), Desmond J Mahesa (Gerindra), Herman Hery (PDI-P), Bambang Soesatyo (Golkar), Edhie Baskoro Yudhoyono (PD), Mahyudin (Golkar), I Wayan Koster (PDI-P), Said Abdullah (PDI-P), Mirwan Amir (PD), Abdul Kadir Karding (PKB), Olly Dondokambey (PDI-P), Jhonny Allen Marbun (PD), dan Ahmad Yani (PPP).

Berikutnya Syarifuddin Suding (Hanura), Nasir Djamil (PKS), Idris Laena (Golkar), Achsanul Qosasih (PD), Zulkifliemansyah (PKS), Ignatius Mulyono (PD), Nudirman Munir (Golkar), Setya Novanto (Golkar), Kahar Muzakir (Golkar), dan Adang Darajatun (PKS).

Selanjutnya Fahri Hamzah (PKS), Ribka Tjiptaning (PDI-P), Pius Lustrilanang (Gerindra), Melchias Marcus Mekeng (Golkar), M Nasir (PD), Vonny Anneke Panambunan (Gerindra), Nazaruddin Sjamsuddin (PBB), Sutan Bhatoegana (PD), Marzuki Alie (PD), Priyo Budi Santoso (Golkar), Max Sopacua (PD), Charles Jonas Mesang (Golkar), dan H Achmad Farial (PPP).

Terkait dengan rilis tersebut, dua anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Yani (Fraksi PPP) dan Syarifudin Sudding (Fraksi Hanura), telah melaporkan sejumlah aktivis ICW ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Sebelumnya ICW pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan wakil ketua MPR AM Fatwa karena merilis 36 nama anggota DPR yang terlibat korupsi pada medio 2005.

Namun, pelaporan tersebut berujung dengan kesepakatan damai di antara kedua belah pihak tanpa ada pembuktian di pengadilan.

“Itu memang menjadi pelajaran bahwa ada kekeliruan di kami, dengan menyebut ‘politisi busuk’.

Itu jadi koreksi kami dan setelah itu kami sangat berhati-hati mengeluarkan data informasi,” kata Emerson.

Mendeteksi Korupsi Korupsi menjadi kosa kata yang semakin tidak asing di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Perbuatan tercela itu umumnya dilakukan lebih dari satu orang dengan motif yang dirahasiakan untuk meraih keuntungan tersendiri.

Di Indonesia, korupsi terkait erat dengan kekuasaan dan kewenangan serta cenderung berlindung di balik pembenaran hukum. Semua pada akhirnya kemudian sepakat bahwa korupsi melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum sekaligus mengkhianati kepercayaan.

Arya Maheka, dalam tulisannya

yang berjudul Mengenali dan Memberantas Korupsi, KPK RI, menyebutkan korupsi antara lain disebabkan karena penegakan hukum yang tidak konsisten, hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, dan selalu berubah setiap berganti pemerintahan.

“Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan,” tulisnya.

Menurut dia, korupsi di antaranya berawal dari budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. Sayangnya konsekuensi saat pelakunya ditangkap justru lebih rendah daripada keuntungan korupsi dimana umumnya saat tertangkap pelaku bisa menyuap penegak hukum hingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.

Pakar Etika Politik Franz Magnis Suseno berpendapat, dalam kasus korupsi, agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri.

“Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial,” katanya.

Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya.

Jika diterapkan dengan benar kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk.

Agama sekaligus bisa menutup peluang dan motivasi untuk menganggap korupsi sebagai kebutuhan, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, atau korupsi karena ingin menguasai suatu negara.

Agama sekaligus diharapkan menjadi alat pendeteksi paling baik untuk mengetahui caleg yang prokorupsi atau antikorupsi, dengan moral dan intuisi hati sebagai parameternya meski masih merupakan sesuatu yang abstrak.

Namun pemilih yang cerdas diyakini mampu melakukannya dengan mengacu pada analisis yang pernah ada terkait korupsi. (ant/sof/ beth)

EKONOMI

13

SENIN 22 JULI 2013 NO.0164 | TAHUN II

Pasalnya, lanjut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah sapi mencukupi untuk kebutuhan domestik. Namun, sapi-sapi tersebut umumnya dimiliki para peternak rumahan yang tidak siap dipotong. “Memang data itu agak runyam, karena datanya tidak match antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian,” kata Eko.

PERBANKAN

BI Diminta Agresif Perkuat PUAB JAKARTA-Bank Indonesia (BI) diminta lebih agresif memperkuat Pasar Uang Antarbank (PUAB) agar memudahkan bank kecil untuk mendapatkan valuta asing.

Pasalnya, bauran kebijakan moneter yang diterapkan bank sentral ternyata belum bisa memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang. “BI hendaknya juga memperkuat interbank money market (Pasar Uang Antarbank/PUAB), sehingga bank nasional papan bawah atau bank kecil tidak mengalami kerepotan dalam mencari valas dengan memanfaatkan PUAB,” ujar pengamat perbankan, Paul Sutaryono di Jakarta, Minggu (21/7).

Menurut Paul, kebijakan moneter yang ditempuh BI beberapa waktu belakangan ini yang telah memberlakukan lelang valas (foreign exchange swap/FX swap) yang rutin dilaksanakan setiap Kamis sangat tepat. Bagi perbankan, PUAB menjadi salah satualternatif pemenuhan kebutuhan likuiditas harian. Hal ini bertujuan untuk menyedot valas di pasar nasional. “Melalui transaksi pinjaman antarbank yang sebagian besar berjangka waktu pendek(harian/overnight) sinyal kebijakan moneter ditransmisikankepada suku bunga instrumen lainnya di pasar keuangan. Dan sejauh ini berhasil meraih 600 juta dollar AS yang sekaligus bisa memperkokoh nilai tukar rupiah,” tutur dia.

Perlunya BI untuk memperkuat PUAB, jelas dia, terkait dengan mampunya kebijakan menaikkan suku bunga acuan bank sentral (BI Rate) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

“Kenaikan BI Rate ternyata belum mempan untuk membuat rupiah perkasa,” ujar dia.

Namun demikian,dia berharap agar pergerakan suku bunga PUAB tidak terlalu melebar dari BI Rate. Sudah seharusnya BI menjaga

dan memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang, sehingga terbentuk suku bunga yang wajar dan stabil melalui pelaksanaan operasi moneter,” tegas dia.

Lebih lanjut Paul meminta peran serta pemerintah untuk memperkuat pasar uang di dalam negeri. “Pemerintah juga harus harus terus menggenjot neraca perdagangan. DPR juga perlu mengimbau masyarakat luas untuk bermain valas, tetapi DPR harus siap untuk tidak ikut sebagai spekulan,” jelas dia.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo mengaku telah memberlakukan lelang FX Swap yang dilakukan setiap pekan di hari Kamis. “Ada setiap minggu, setiap hari kamis kita akan lelang FX Swap-nya,” kata Perry ketika ditanya soal pelaksanaan lelang barter valas.

Bedasarkan catatan BI, pada lelang perdana terjadi kelebihan permintaan yang ditawarkan hanya sebesar 500 juta dollar AS, namun penawaran yang masuk mencapai 1.240 juta dollar AS. Akhirnya, jumlah FX Swap yang berhasil diraup BI sebesar 600 juta dollar AS. Menurut Perry, pada instrumen ini BI menawarkan tiga jangka waktu pelelangan, yakni satu bulan, tiga bulan dan enam bulan. Pada lelang perdana yang tidak memberlakukan waktu lelang tiga bulan, jelas Perry, hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan harga penawaran, meski tenor tersebut juga mengalami kelebihan permintaan.

Dia mengungkapkan, kelebihan permintaan pada lelang FX Swap perdana tersebut sekaligus menunjukkan telah pulihnya kepercayaan pasar. Dengan demikian, lanjut Perry, kondisi ini disikapi BI dengan melakukan penyesuaian nilai tukar, merespon suku bunga dan memberi jawaban untuk lindung nilai. (gam/bud)

ant/saiful bahri

MEMBUSUK. Pedagang (kanan) menggelar daging sapi dagangannya, di Pasar Kolpajung, Pamekasan, Jatim, Minggu (21/7). Pedagang mengaku tingginya harga daging sapi menyebabkan daging tersebut terancam rusak, karena bisa tidak laku hingga empat hari yang biasanya habis terjual dalam satu hari.

Pekan ini Bulog Bakal Impor Daging (Lagi) JAKARTA-Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) berencana mengimpor daging sapi yang tidak kurang dari 200 ton dari total kuota impor Bulog di 2013 sebanyak 3.000 ton pada pekan ini. Langkah ini ditempuh menjaga jumlah pasokan daging untuk memenuhi kebutuhan sepanjang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

“Impor daging sapi yang sudah terjadwal sebanyak 100 ton lebih melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Sisanya melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Pekan ini total (impor) sekitar 200 ton lebih,” kata Direktur Utama Bulog, Sutarto Alimoeso, Minggu (21/7).

Menyinggung soal rendahnya minat para pedagang untuk menjajakan daging impor dari Bulog, kata Sutarto,

LINGKUNGAN HIDUP

Greenomics: GAR Rambah Hutan Primer Papua JAKARTA - Greenomics Indonesia mengungkapkan, Golden Agri Resources (GAR), bisnis sawit Grup Sinarmas, melakukan ekspansi usaha perkebunan sawitnya di hutan primer Papua seluas lebih dari 20 ribu hektare.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, Minggu mengatakan, izin ekspansi sawit tersebut diperoleh setelah mengeluarkan areal tersebut dari kawasan moratorium hutan primer.

Hal itu, tambahnya, terungkap dalam laporan terbaru Greenomics Indonesia berjudul “What are Golden Agri’s plans for its new palm oil concession in Papua’s forests?”, yang dipublikasi 27 Juni 2013.

Menurut laporan Greenomics Indonesia, GAR yang merupakan grup bisnis sawit terbesar kedua di dunia, pada akhir Juli 2012 memperoleh izin pelepasan sebagian kawasan hutan Papua yang berlokasi di Kabupaten Jayapura seluas 20.143,30 ha, setelah mendapatkan izin prinsip pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan pada Maret 2011.

Namun demikian, areal tersebut ternyata masuk ke dalam areal Penundaan Izin Baru pada Hutan Primer dan Lahan Gambut (selanjutnya disebut “peta moratorium”) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011.

Elfian menyatakan, cara satu-satunya untuk meneruskan proses pelepasan kawasan hutan adalah dengan mengeluarkannya dari

peta moratorium, yang secara legal memang dimungkinkan karena telah mendapatkan izin prinsip sebelum diterbitkannya peta moratorium.

“Akhirnya, pada peta moratorium revisi I yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan pada 22 November 2011, calon areal sawit anak

Akhirnya, pada peta moratorium revisi I yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan pada 22 November 2011, calon areal sawit anak usaha GAR tersebut sudah dihapuskan dari areal moratorium.

Elfian Effendi

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia usaha GAR tersebut sudah dihapuskan dari areal moratorium,” katanya.

Menurutnya, mayoritas hutan Papua yang dilepas untuk ekspansi sawit GAR tersebut masih baik tutupan lahannya, di mana lebih dari 76 persen merupakan areal berhutan.

Bahkan, berdasarkan data shape file peta moratorium hasil interpretasi Kementerian Kehutanan tahun 2000, 2003, 2006, dan 2009, areal tersebut merupakan hutan

primer.

“Makanya, relevan mengapa areal tersebut sempat dimasukkan ke dalam peta moratorium,” ujar Elfian.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada 2011, tutupan lahan hutan Papua yang dilepas untuk perkebunan sawit GAR tersebut, lebih dari 97 persen merupakan tutupan hutan dalam kondisi baik, yaitu berupa hutan primer seluas lebih dari 15 ribu ha dan hutan sekunder lebih dari 4.500 ha, sisanya 549 ha berupa kebun sawit.

“Ini menarik, karena ternyata terdapat kebun sawit seluas 549 ha pada areal yang diusulkan untuk pelepasan kawasan hutan tersebut. Artinya, telah terjadi pembukaan kawasan hutan Papua sebelum adanya izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan,” ujar Elfian.

Menurut dia, dalam SK Menhut pelepasan kawasan hutan untuk anak usaha GAR tersebut, disebutkan kewajiban memproteksi areal HCVF di areal tersebut.

Oleh karena itu, tambahnya, hal itu tantangan bagi GAR dalam mengimplementasikan kebijakan konservasi hutannya, karena telah diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia, bukan lagi sekadar dari komitmen GAR. Elfian menyatakan, Greenomics Indonesia minta GAR menjelaskan kepada publik tentang rencana operasinya terhadap areal izin pelepasan kawasan hutan Papua yang mayoritas tutupan lahannya berupa hutan alam yang masih baik. (ant/bag/beth)

dirinya enggan untuk berkomentar terkait hal tersebut.

Dia hanya menegaskan, saat ini pihaknya sudah berupaya menjaga pasokan dengan mengimpor 40 ton daging sapi dari total kuota impor sebanyak 3.000 ton. “Minggu kemarin sudah datang lagi 20 ton,” kata Sutarto sembari menyebutkan bahwa pasokan daging dari luar negeri akan terus masuk ke Tanah Air sesuai

dengan target impor hingga akhir Desember 2013.

Dia mengatakan, saat Bulog melakukan perannya dalam mengimpor daging sapi, banyak pihak yang dengan sengaja menggulirkan rumor bahwa kualitas daging Bulog lebih buruk dan tidak halal. “Banyak yang memunculkan isu itu. Mungkin ada yang merasa kenapa Bulog bisa jual lebih murah, padahal menggunakan pesawat,” katanya.

Kendati demikian, lanjut Sutarto, pendistribusian daging sapi potong tidak hanya terfokus di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. “Untuk wilayah di Jawa Barat lainnya, kalau memang

masih kurang, kami siap untuk memasok,” ucapnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan pemerintah juga memberlakukan pemberian insentif kepada peternak lokal.

Menurut dia, pada dasarnya pemberlakuan kebijakan impor daging sapi bukan langkah yang tepat bagi pemerintah untuk mengatasi persoalan kelangkaan pasokan yang terjadi secara berulang.

Untuk itu kata Eko, sebelum membarlakukan impor semestinya pemerintah juga harus mengetahui data sebernarnya terkait ketersediaan pasokan.

Kartel Kondisi ini, lanjut dia, justru dimanfaatkan para kartel untuk meraih keuntungan sebesar-sebesarnya melalui cara-cara memonopoli pasokan. “Akhirnya, hal ini malah merugikan peternak dan konsumen,” imbuhnya.

Dalam upaya menjaga ketersediaan pasokan daging sapi, kata Eko, penggunaan sistem tarif memang akan lebih baik dibandingkan menggunakan sistem kuota yang cenderung menimbulkan praktik kartel. Akan tetapi, jelas dia, jika menggunakan sistem tarif, maka jumlah importir tidak akan dibatasi dan siapapun bisa melakukan impor asal terdaftar sebagai impotir resmi. “Setahu saya, sistem tarif ini setiap impor dikenakan tarif beberapa persen. Kalau misalnya melihat peternak meningkatkan produksinya, tarifnya [impor] dinaikkan.

Dengan mekanisme ini agak susah melakukan kartel, karena banyak pemainnya. Kan kartel itu terbentuk karena pemainnya sedikit,” paparnya.

Eko berharap, pemerintah harus tetap memperhatikan peternak dengan memberikan insentif untuk pengembangan ternaknya, karena selama ini peternak kesulitan untuk mendapatkan bibit. Kalau kebijakan pemberian insentif ini tidak diberlakukan, kata dia, kemungkinan besar peternak lokal akan beralih pada kegiatan bisnis lainnya, karena berternak sapi dianggap tidak kompetitif. “Jadi harus diperhatikan impor ini jangan mendistorsi pasar yang sudah ada. Harus ada insentif bagi peternak untuk mengembangkan. Kalau tidak dapat akhirnya mereka beralih profesi. Jadi kembali lagi, datanya harus akurat, kalau daging dalam negeri mencukupi, tarif dinaikkan,” tutur Eko. (gam/bud)

PASCA KENAIKAN BBM

Tarif Bus Jangan Naik Lebih 30 Persen

JAKARTA- Kementerian Perhubungan memberi warning bagi perusahaan otobus (PO) agar tidak menaikkan tariff angkutan seenaknya jelang lebaran. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Suroyo Alimoeso menegaskan kenaikan maksimal hanya boleh 30 persen. Lebih dari itu, masyarakat bisa melapor dan kementerian siap memberi sanksi pada PO. “Margin kenaikan tarif bus maksimal 30 % dari harga normal,” kata Suroyo Alimoeso di Jakarta, Sabtu (20/7).

Menurut dia, kenaikan itu berdasar pada tarif harga normal saat ini. Diharapkan agar masyarakat ikut memantau peribahan harga agar PO tidak melakukan kecurangan.

“Penumpang bisa menghitung sendiri harga maksimalnnya, jika lebih mahal dari harga maksimal laporkan,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemberlakuan harga

maksimal dan minimal itu untuk memberi jaminan harga pada konsumen. Harusnya, itu juga berbanding lurus pada membaikya servis untuk para penumpang. Dia juga menyadari kalau mendekati lebaran biasanya ada kenaikan harga diberbagai sektor.

Disamping itu, kebijakan batas atas dan bawah ada untuk memberikan kenyamanan

pada keselamatan pengguna jasa transportasi. Diluar harga yang ngawur, tidak adanya batas bisa membahayakan penumpang. Dicontohkan, saat penumpang sepi PO menurunkan harga hingga 50 persen. Bisa dipastikan pemilik tidak punya anggaran untuk memelihara kendaraan.

Disebutkan Suroyo, batas atas kenaikan tarif bus itu bukan hal baru. Konsep batas atas maksimal 30 persen dan batas bawah 20 persen katanya masih mengacu pada aturan lama. “Tidak ada kenaikan tarif di tahun kelima ini. Yang ada ketentuan tarif batas atas dan bawah,” imbuhnya.

Untuk melaporkan PO yang nakal kata Suroyo juga tidak sulit. Penumpang tinggal melampirkan bukti tiket

bus yang dibelinya. Jangan lupa, foto copy juga ikut disertakan agar laporan valid.

Setelah itu, Kemenhub melakukan kajian terhadap laporan untuk menemukan bukti benar tidaknya ada kenaikan diambang batas.

Kendalikan Harga Tiket Ditempat terpisah, anggota Komisi V DPR RI, Arwani Thomafi meminta pemerintah mengendalikan harga tiket berbagai moda transportasi menjelang mudik Lebaran.

“Selain ada pengendalian moda transportasi seperti perbaikan dan pembangunan jalan, juga harus ada pengendalian harga.

Sudah macet dapat tiket mahal lagi,” ungkapnya Politisi PPP ini juga meminta semua pihak terkait meningkatkan koordinasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan yang akan mudik.

Koordinasi ini ditujukan agar terciptanya rasa aman dan nyaman untuk para pemudik.

“Khususnya koordinasi pengaturan jalur lalu lintas,” tegasnya.

Dalam mengantisipasi kemacetan ketika arus mudik, pemerintah harus memaksimalkan sejumlah jalur alternatif sehingga tidak bertumpuk di jalur utama.

Sayangnya banyak jalan alternatif yang belum dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan penunjuk jalan.

Hal ini yang menyebabkan masih sedikitnya pemudik yang memilih melewati jalur alternatif. “Pengalaman tahun lalu masalahnya, hampir tidak ada rambu-rambu pengaturan jalur alternatif dan jalur-jalur di daerah. Dan itu harus jadi perhatian pemerintah,” pungkasnya. (gam/cea/abd)

14

NASIONAL

SENIN 22 JULI 2013 NO.0164 | TAHUN II

ASDP Siap Angkut 4.000 Motor Pemudik JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) siap mengerahkan armadanya untuk mengangkut 4.000 unit sepeda motor plus pengendaranya guna mendukung program mudik gratis dari pemerintah kepada pengendara sepeda motor.

“ASDP akan menurunkan armada yang andal untuk mengangkut 4.000 unit sepeda motor beserta pengendaranya.

Diharapkan program ini dapat meringankan pengguna jasa yang akan mudik,” kata Corporate Secretary ASDP, Christine Hutabarat dalam siaran persnya, Minggu (21/7).

Pada musim mudik tahun ini pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kembali mengusung program mudik gratis kepada para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Rencananya, program mudik gratis yang akan dilaksanakan ASDP akan berlangsung pada 1-5 Agustus 2013 untuk tujuan Semarang.

Sedangkan arus balik dari Semarang ke Jakarta akan dilaksakan pada 10 Agustus.

Menurut Christine, pihaknya berharap para pemudik yang menggunakan sepeda motor untuk mengikuti program mudik gratis dari ASDP, mengingat moda transportasi sepeda motor bukan kendaraan yang aman untuk perjalanan jauh. “Diharapkan masyarakat memanfaatkan momentum ini dengan baik, sehingga masyarakat dapat merasakan mudik yang aman dan nyaman,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Kemenhub, Bambang S Ervan mengatakan, pihaknya sudah memulai pembukaan pendaftaran mudik gratis di Kantor Menteri Perhubungan Jakarta pada hari ini, Senin (22/7). Menurut dia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub akan mengangkut kendaraan roda dua dengan menggunakan truk khusus.

Jumlah sepeda motor yang rencananya akan diangkut maksimal sebanyak 250 unit, masing-masing 150 unit motor tujuan Solo dan sisanya tujuan Purwokerto. “Pendaftaran dimulai pada 22-31 Juli 2013 pukul 08.00–15.00 WIB. Hingga memenuhi kuota,” katanya.

Dia menambahkan, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub juga akan menggelar program mudik gratis dengan kapal untuk menganggut sepeda motor. Pemerintahy menyiapkan dua unit kapal untuk mengangkut para pemudik, yakni KM Dobonsolo milik PT Pelni dan KRI Banda Aceh milik TNI Angkatan Laut.

“Selain pendaftaran di Kementerian Perhubungan, bisa juga mendaftarkan di otoritas pelabuhan dan loket

penjualan tiket PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni),” ujarnya.

Bambang merincikan, KM Dobonsolo memiliki kapasitas angkut sebanyak 1.700 motor dan 3.400 kapal penumpang, sedangkan KRI Banda Aceh memiliki kapasitas angkut sebanyak 1.000 unit motor dan 2.000 orang penumpang. Kedua kapal tersebut akan mengangkut para pemudik dan sepeda motor dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Angkutan gratis tersebut rencananya dilakukan sebanyak dua kali pemberangkatan arus mudik dan satu kali arus balik. KM Dobonosolo akan mengangkut sebanyak dua kali pemberangkatan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Tanjung Emas.

Pemberangkatan pertama akan dilaksanakan pada 3 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB dan pada 5 Agustus 2013 pukul 16.00 WIB. Sedangkan untuk arus balik akan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Emas menuju Pelabuhan Tanjung Priok pada 12 Agustus 2013 pukul 16.00 WIB. KRI Banda Aceh akan mengangkut sebanyak dua kali pemberangkatan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Bambang mengungkapkan, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub juga menyediakan

program mudik gratis angkutan sepeda motor dengan kereta api. “Untuk pendaftaran angkutan mudik dengan kereta api hanya di Kementerian Perhubungan,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui subsidi angkutan untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor pada saat Lebaran 2013 sebesar Rp25 miliar. Masing-masing diberikan

kepada Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp8,9 miliar, Ditjen Perhubungan Laut Rp7,45 miliar dan Ditjen Perkeretaapian Rp8,64 miliar.

Sebelumnya, Kemenhub mengajukan permohonan

subsidi senilai Rp124 miliar untuk angkutan sepeda motor melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) 2013. Namun, Parlemen hanya menyetujui senilai Rp25 miliar. (gam/bud)

SISTEM BUDIDAYA TANAM

IGJ: Putusan MK Tegaskan WTO Inkonstitusional JAKARTA-Indonesia for Global Justice menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.99/PUUX/2012 yang membatalkan Pasal 5,6,9, 12, dan 60 Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

ant/oky lukmansyah

PENGIRIMAN SAPI MENINGKAT. Sebuah truk mengangkut sapi menuju ke Jakarta saat melintas di jalur pantura, Tegal, Jateng, Minggu (21/7). Menjelang Idul Fitri 1434 H pengiriman sapi dari Jawa ke sejumlah daerah mulai mengalami peningkatan, diperkirakan akan melonjak dua kali lipat hingga Lebaran mendatang.

Keputusan ini dinilai dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hak petani, sekaligus momentum penting guna mengoreksi keterlibatan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

MK mengabulkan judicial review Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT), Kamis (18/7/2013). Uji materi tersebut diajukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), IHCS, Bina Desa, API, IPPHTI, Field Indonesia, KRKP, AGRA, Sawit Watch, SPKS, dan individu petani yakni Kunoto dan Karsinah.

Dalam pembacaan putusannya, MK menganggap pasal 9 (ayat 3), pasal 12 (ayat 1 dan 2) dan pasal 60 bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, pasal-pasal tersebut tidak punya kekuatan hukum alias tidak berlaku lagi.

Direktur Eksekutif IGJ M.Riza Damanik, WTO melalui perjanjian Hak atas Kekayaan Intelektual (TRIPs) telah memaksa Pemerintah

Indonesia menerbitkan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten untuk menjerat kebebasan dan kreativitas para petani dalam mengembangkan benih. Kedua UU tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan penuh atas kekayaan intelektual bagi perusahaan dan pengembang benih bersertifikasi. Sementara pengetahuan dan keterampilan tradisional para petani untuk mengembangkan benih diabaikan bahkan dikriminalisasikan.

“Di tengah maraknya kriminalisasi terhadap petani pemulia benih, seperti dialami Kuncoro, Tukirin, dan kawankawan petani asal Jawa Timur maka Putusan MK dapat menjadi rujukan penting bagi penyelenggara negara dalam melindungi dan memulihkan hak-hak petani Indonesia,” kata dia.

Reza mengatakan putusan MK terhadap UU No.12/1992 dapat ditindak-

lanjuti dengan mengevaluasi kembali komitmen Indonesia terhadap WTO. Sebab, Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam WTO, sejatinya bertentangan dengan keputusan MK yang menjamin kebebasan petani untuk melakukan pemuliaan dan pendistribusian benih” tutup Riza.

Sambut Positif Dewan Pimpinan Pusat Serikat Petani Indonesia menyatakan putusan itu sangat berdampak positif bagi kedaulatan benih Indonesia. “ Dengan putusan MK atas perkara No. 99/PUU-X/2012 ini, petani kecil bisa dapat varietas atau benih unggul melalui pemulian tanaman sendiri,” kata Ahmad Ya’kub, Ketua Departemen Kajian Strategis DPP SPI dalam surat elektroniknya di Jakarta, Minggu (21/7).

Selain itu, menurut Ahmad Ya’kub, dengan keputusan MK tersebut, proses pengumpulan, pencarian dan pendistribusian benih lokal dan atau plasma nutfah di komunitas petani juga bisa dilakukan. Maklum, sebelumnya petani bisa dikriminalisasi bila melakukan hal tersebut tanpa seizin pemerintah.

Ya’kub mengungkapkan,

sejak pemberlakuan UU tersebut pada tahun 2004, belasan petani pemulia tanaman pangan mengalami kriminalisasi dan dipenjara. “UU tersebut sangat mengancam ribuan petani pemulia tanaman dan menjadi biang kerok bagi ketergantungan jutaan petani atas bibit pabrikan beserta turunannya (pupuk kimia/ pestisida, dll),” kata Ya’kub.

Karena itu, Ya’kub menuntut pemerintah segera merehabilitasi petani yang pernah mengalami kriminalisasi akibat UU tersebut, baik di hadapan hukum maupun publik secara luas.

Ya’kub juga menjelaskan, UU SBT ini sangat didominasi oleh kepentingan perusahaan benih besar bersertifikat. Akibatnya, petani kecil semakin bergantung pada benih perusahaan besar dengan harga benih relatif tinggi.

Selain itu, benih-benih yang dibuat oleh perusahaan tersebut membutuhkan asupan pupupk kimia dan pestisida yang banyak. Tak hanya itu, diversifitas benih semakin hilang dan banyak benih yang kurang cocok dengan daerah lokal masing-masing. “Hal ini sangat berpotensi memusnahkan benih lokal galur murni,” kata Ya’kub. (gam/abd)

ORGANISASI MASYARAKAT

Undang-undang Organisasi Masyarakat (Ormas) Bisa Hentikan Tindakan Arogan FPI JAKARTA-Tekanan publik agar ormas anarkis Front Pembela Islam (FPI) segera diberi sanksi dengan membekukan kegiatan ormas tersebut semakin menguat. Sanksi ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan meluasnya aksi kekerasan.

“Tindakan FPI termasuk yang dilarang oleh UU Ormas. Karena itu, pemerintah segera memberikan sanksi kepada FPI,” kata mantan Ketua Pansus UU Ormas, Malik Haramain di Jakarta, Minggu (21/7).

Sebagaimana diberitakan, konvoi FPI menelan korban jiwa. Mobil yang dikemudikan anggota FPI menabrak sepeda motor hingga menewaskan seorang penumpangnya.

Menurut Malik, proses pidana yang sedang diusut kepolisian harus tetap berja-

lan. Sedangkan sanksi administrasi juga dilakukan untuk menyikapi institusi atau organisasinya. “Sanksi yang paling mungkin diberikan adalah sanksi penghentian sementara kegiatan FPI yang melibatkan/ berkaitan dengan publik,” jelasnya Sebelumnya, kepolisian telah menetapkan tiga orang tersangka terkait bentrok antaran warga dengan FPI di Kendal, Jawa Tengah. Tiga tersangka tersebut dijerat dengan pasal berbeda, satu tersangka atas nama Sonny pengemudi kendaraan dijerat dengan pasal 359 KUHP akibat kelalaiannya dalam berkendara sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka.

Sementara dua orang lainnya SY (22) dan BA (22) dipersangkakan atas kepemilikan

senjata tajam. Ketiga tersangka tersebut merupakan rombongan FPI yang melakukan konvoi kendaraan.

Ditempat terpisah, Komisioner Komisi Nasional Perempuan, Andy Yentriyani menegaskan aksi sweeping yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) di Kendal, Jawa Tengah, menggerogoti kewibawaan hukum negara ini. “Aksi sweeping jelas merupakan tindak main hakim sendiri dan menggerogoti kewibawaan hukum. Karena itu, kami mendesak aparat penegak hukum untuk usut tuntas peristiwa ini,” ungkapnya Tindakan main sweeping FPI membuat warga setempat melawan. Dalam kerusuhan itu, seorang guru SD tewas tertabrak mobil yang membawa massa FPI. “Negara juga

perlu pastikan pemulihan bagi korban dan masyarakat, termasuk ganti rugi bagi keluarga korban,” imbuhnya Sebelumnya, Ketua GP Ansor Kabupaten Kendal, Wahidin Said mengatakan Gerakan Pemuda Ansor Kendal, Jawa Tengah, siap mendukung warga Sukorejo menghadapi Front Pembela Islam (FPI) melakukan serangan balik. Namun, GP Ansor menginginkan suasana di Sukorejo kembali kondusif.

Said menegaskan, seharusnya polisi tidak hanya menangkap tiga anggota FPI yang kini sudah menjadi tersangka. Dalang terjadinya bentrokan itu juga harus ditangkap. “Ada asap pasti ada api. Polisi harus bisa mencari dan menangkap dalang peristiwa itu,” kata Said.

Lebih jauh Said men-

egaskan, polisi harus menepati janji, yaitu melarang ormas melakukan sweeping tempat-tempat maksiat pada Ramadhan ini. Sebab, hal itu menjadi tanggung jawab polisi. Kalau benar sebelum bentrokan ada sweeping yang dilakukan ormas, polisi harus berani menangkap anggota ormas yang melakukan sweeping tersebut.

“Saya setuju kalau togel di Sukorejo diberantas.

Tapi, saya tidak setuju kalau yang memberantas itu ormas.

Sebab, (hal itu) sudah menjadi tanggung jawab polisi,” pungkasnya.

Terkait insiden di Kendal, DPD FPI Jawa Tengah te;ah meminta maaf dan menyampaikan bela sungkawa kepada korban yang tertabrak mobil.

“Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT. Sedangkan

keluarga korban yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan,” kata Ketua Bela Negara

DPD FPI Jateng Muhammad Mustofa di Temanggung. (gam/cea)

OPINI

Dari Surat Hingga Sistem

salam songkem

Polemik BPWS

Di atas meja kerja malam itu, tumpukan surat yang harus didisposisi atau ditandatangani tersusun dalam empat klasifikasi.

Surat segera, surat laporan kegiatan, tentang bantuan kepada masyarakat, dokumen yang harus ditandatangani dan surat yang datang dari masyarakat.

B

adan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) menjadi kewenangan Presiden. Pembentukannya seiring dengan rencana pembangunan jembatan Suramadu. Karena itulah, BPWS sempat menjadi harapan banyak pihak bisa mempercepat prose pembangunan Madura, bukan pembangunan di Madura.

Akan tetapi, bila jembatan Suramadu sudah beroperasi beberapa tahun yang telah lalu, namun pembangunan Madura tetap saja tak ada perkembangan yang siginifikan. Lambannya pembangunan Madura terindikasi karena kinerja BPWS yang sangat mengecewakan.

Karena itulah, eksistensi BPWS belakangan ini terus menjadi sorotan publik. Bahkan tidak sedikit di antara tokoh Madura menginginkan keberadaan BPWS dibubarkan saja, karena eksistensinya tidak membawa dampak yang signifikan terhadap pembangunan Madura.

Beberapa elit legislative di sejumlah kabupaten di Madura mulai menyuarakan ketegasannya agar BPWS yang dibentuk oleh Presiden itu dibubarkan. Tentu saja yang berhak membubarkan BPWS itu juga Presiden.

Para wakil rakyat lebih menghendaki pembangunan Madura diserahkan saja kepada pemerintah daerah, tepatnya diberikan kepada empat kabupaten yang ada di pulau Madura. Sebab, pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan bagaimana prioritas yang mesti dikembangkan di daerahnya sendiri, baik di wilayah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

BPWS terkesan tidak memiliki program kerja yang jelas dalam membangun Madura. sebagai buktinya dana program pembangunan Madura yang disediakn oleh pemerintah untuk BPWS pada tahun 2012 yang sebesar Rp 250 miliar dikembalikan secara utuh kepada kas negara karena tidak termanfaatkan. Sebuah indikasi yang makin memperkuat dugaan kinerja BPWS untuk membangun Madura tidak lagi seiring dengan kebutuhan mayoritas warga Madura.

Bahkan anggaran yang disediakan pemerintah pusat melalui BPWS hanya banyak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, seakan-akan yang dibutuhkan Madura hanya sebatas infrastruktur jalan. Memang harus diakui, pembangunan infrastruktu jalan merupakan bagian yang penting bagi proses pembangunan Madura, namun pembangunan infrastruktur jalan saja tidak cukup apabila tidak dilanjutkan dengan proses pembangunan di sektor lain yang juga dibutuhkan Madura.

Sebab itulah, pembangunan Madura sebaiknya diberikan kepada sejumlah bupati di empat kabupaten yang ada di Madura dengan melibatkan pemerintahan provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, pembangunan Madura akan lebih cepat terealisasi sesuai dengan kebutuhan warga Madura dan karakter daerah di empat kabupaten yang ada di Madura.

Betapa pun begitu, semua kebijakan tetap berada di tangan Presiden, sebab presiden yang membentuk BPWS maka Presiden pula yang berhak membubarkan BPWS. (*)

B

iasanya kalau sedang melakukan kegiatan di luar daerah surat-surat itu saya bawa serta.

Siapa tahu ada waktu sela yang bisa dimanfaatkan. Waktu sela itu bisa di bandara ketika menunggu jadwal penerbangan. Atau tempat lain yang memungkinkan saya untuk mengerjakan surat.

Satu alasan yang mendorong saya menyelesaikan surat dengan segera.

Selain untuk menghindari penumpukan surat dan molornya tindak lanjut di lapangan, juga untuk menghindari lamanya proses yang memberikan peluang pungli. Ingat kata bang napi, kejahatan bukan hanya karena niat, tapi juga karena ada kesempatan.

Karena cepatnya proses surat di meja saya, sampai-sampai mendiang Sekretaris Daerah H. Fen A Effendi Said, Msi, MM pernah berujar, antara bupati dan sekda seperti orang berpacaran. Pagi surat dikirim ke meja bupati, siang atau sore harinya sudah ada balasan (kembali di meja sekda).

Dampak lain dari cepatnya proses penyelesaian surat, seakan sulit dibedakan, mana kategori surat segera dan yang bukan. Karena baik yang segera dan yang bukan prosesnya sama saja. Pertanyaannya kemudian, apakah selepas dari meja saya suratsurat itu juga ditindaklanjuti secara cepat? Atau jangan-jangan surat-surat itu tidak cepat sampai di meja saya?

Harapan saya, kecepatan proses jangan hanya terjadi pada titik tertentu saja. Kecepatan diperlukan dalam semua proses administrasi. Kecepatan diperlukan disemua level dan tingkatan. Kecepatan diperlukan di setiap

S

atpol PP memiliki tanggungjawab yang tinggi, terutama di bulan Ramadhan. Sebagai penegak peraturan daerah Satpol PP berkewajiban melakukan penertiban, termasuk juga penertiban para pekerja seks komersial yang marak terjadi selama bulan puasa.

Memang sangat memiriskan hati, bulan suci seharusnya diisi dengan memperbanyak kegiatan ibadah, agar mendapat pengampunan atas dosa-dosanya setahun yang pernah diperbuat, justeru masih diisi dengan perbuatan yang nista.

Sebagai buktinya, di Surabaya, Satpol PP berhasil menggaruk 18 pasangan laki-laki dan perempuan saat melakukan perbuatan mesum di sebuah hotel di Jalan Pasar Besar Surabaya.

Terungkapnya belasan pasangan intim di luar nikah yang tertangkap basah di hotel di Surabaya hanya sebagian kecil dari peristiwa serupa yang terjadi pula di tempat lain, di Tulungagung tiga PSK juga ditangkap saat sedang menjalani tamu lelakinya di siang hari di bulan Ramadhan. Di Padang, delapan perempuan malam ditemukan dalam keadaan bugil dengan pasangannya di sejumlah penginapan dan hotel. Di Jawa Berat, lima perempuan jalang juga ditangkap.

Sebuah peristiwa maksiat yang bukan saja melanggar perda dan agama, namun juga sangat mencederai kesucian bulan Ramadhan.

Secara spisifik, masih maraknya praktek hubungan badan di luar nikah di Jawa Timur, baik di hotelhotel maupun di tempat selainnya, dimotivasi oleh lemahnya pengawasan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Bukan saja dipicu oleh lemahnya pengawasan, lebih dari itu penindakan sanksi yang sangat ringan bagi sejumlah PSK yang tertangkap ternyata tidak memberikan efek jera bagi pelakunya. Itu juga potensial menjadi sumber penyebab masih maraknya perbuatan mesum di bulan Ramadhan.

Dengan demikian, penangkapan pasangan mesum dan mucikari serta pemilik penginapan tak cukup untuk meminimalisir praktik hubungan mesum terutama di Jawa Timur. Barangkali amandemen perundang-undangan dengan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap para pekerja seks komersial dan semua pihak yang terlibat dalam peristiwa mesum tersebut, akan lebih menciptakan efek jera dan takut sehingga dapat menekan kasus tersebut sekecil-kecilnya. (*)

lini hingga staf. Mengapa ini penting, karena responsibilitas pemerintah diantaranya dapat dipengaruhi oleh cepat tidaknya proses administrasi.

Kalau proses administrasi lamban, responsibilitas bisa jadi rendah. Kalau responsibilitas rendah, dapat dimungkinkan kebijakan atau langkah pemerintah kehilangan momentum yang ada. Tindakan dan langkah-langkah yang diambil tidak faktual. Masalah yang dibicarakan tidak aktual. Kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi bisa jadi sudah lewat waktunya. Terlambat, alias telat dan kurang bermanfaat.

Maka dari itu, sejak awal saya sering menekankan agar semua bisa berproses dengan cepat. Semua harus bisa mengambil inisiatif. Jangan selalu menunggu petunjuk, karena tidak semua harus menungguh perintah.

Pedoman-pedoman yang ada sudah bisa menjadi dasar pijakan setiap proses yang dijalankan. Tinggal bagaimana di masing-masing tingkatan dapat memanfaatkan ruang kosong untuk mengisi dengan kreatifitas.

Satu contoh, memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2013, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) tengah mempersiapkan penerapan Sistem Informasi Keuangan Bendahara Daerah (SIKBD) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistem ini bertujuan untuk mempercepat sistem kelola penatausahaan keuangan di setiap SKPD. Sehingga proses tata kelola berjalan dengan cepat.

Sistemnya dibuat secara mandiri (bebas royalty) dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan SKPD. Masing-ma-

sing SKPD tinggal memilih tiga opsi, yaitu SKPD Mandiri, SKPD Induk dan SKPD Pembantu.

Karena SIKBD ini sistem datanya sudah Client-Server (sistem jaringan komputer secara penuh) dan di dalamnya sudah tersedia otorisasi akses secara bertingkat, sehingga masing-masing SKPD tinggal mencocokkan saja. Kalau SKPD dalam sistem kelola keuangannya selama ini terpusat, hanya ditangani oleh bendahara dan pembantunya, maka lebih tepat memilih opsi SKPD Mandiri.

Sedangkan bagi SKPD yang memiliki beberapa sub, sehingga proses pengelolaan keuangannya diperlukan terpisah pada masing-masing PPTK, namun masih dalam pengelolaan bendahara yang sama, maka lebih tepat memilih opsi SKPD Induk.

Sementara bagi SKPD yang memiliki beberapa sub secara terpisah, dan data serta proses pengelolaan keuangannya berjalan secara terpisah melalui bendahara pembantu, maka SKPD tersebut lebih tepat memilih opsi SKPD Pembantu. Pada opsi ini, mekanisme keluar masuknya uang hanya berdasarkan transfer melalui buku bank (bendahara induk dan bendahara pembantu).

Dengan SIKBD ini manfaat yang bisa dicapai, yaitu mempermudah kontrol, menjamin akurasi data dari input sampai pada format isian kolom-kolom pada tabel yang menjadi rangkaiannya, dan mempercepat proses pelaporan yang diinginkan.

Data mentah, berupa data transaksi pada belanja langsung (LS), transaksi dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Ganti Uang (GU) atau

penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), hanya dengan sekali input, kolom-kolom pada tabel, klasifikasi laporan seperti jurnal, neraca dan laporan keuangan secara keseluruhan akan terisi dengan sendirinya.

Kalau terjadi kesalahan angka dapat dipastikan kesalahan terjadi pada entry awal. Sebab sistem yang ada tidak mungkin mengkorup data, apalagi merubah angka atau digit satuan pada angka yang sudah terentry di awal.

Dengan sistem ini bisa dibayangkan, berapa waktu dan tenaga yang bisa dihemat. Jika selama ini untuk menyusun laporan keuangan, seperti jurnal, buku besar hingga neraca dan laporan realisasi anggaran. Serta buku yang harus diselenggarakan oleh bendahara seperti haknya BKU, Laporan pajak, D-VII atau pengesahan dan yang lainnya diperlukan banyak tangan dan memakan waktu lama karena harus di entry satusatu. Dengan SIKBD ini, sekali tekan secara otomatis sistem dapat mengulah data keuangan secara integral kedalam bentuk format laporan yang diinginkan.

Jadi kalau selama ini keterlambatan SPJ kerap terjadi, setelah nanti SIKBD diterapkan dimungkinkan keterlambatan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Kedepan, apakah SIKBD ini akan berfungsi atau tidak amat bergantung pada kesiapan SDM masing-masing SKPD didalam memaksimalkan manfaatnya.

Sekedar diketahui, metode SIKBD ini baru pertamakali diberlakukan di kabupaten sumenep. Kalaupun ada instansi yang sudah menggunakan, baru dilakukan secara independen tidak terintegrasi dalam satu kesatuan sistem. Instansi yang sudah menggunakan, yaitu DPPKA, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan PU Cipta Karya.

Apa yang dilakukan DPPKA dengan SIKBD, merupakan upaya terobosan yang patut diapresiasi. Polanya baru, sistem kerjanya mempermudah, prosesnya mempercepat dan akurasinya dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan SKPD lain. Adakah langkah serupa yang bisa disumbangkan untuk perubahan? Jawabnya, ada pada semangat kita semua.=

Perubahan Mindset Guru

Ketegasan Satpol PP

A

15

SENIN 22 JULI 2013 NO. 0164 | TAHUN II

Hidayat Raharja Pendidik dan Pelaku Kebudayaan

M

emasuki tahun pelajaran 2013/2014 beberapa sekolah sasaran bersiap menyelenggarakan penerapan kurikulum baru.

Beberapa guru dan kepala sekolah telah mendapatkan pelatihan dan diterapkan pelaksanaannya pada tahun ini. Hal yang sangat menarik adalah ketika mengikuti perkembangan pemberitaan dari pelaksanaan pelatihan tersebut. Banyak peserta yang tidak puas terhadap hasil pelatihan karena mereka hanya mendapatkan teori dan telaah terhadap buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. Mereka tidak mendapatkan praktik bagaimana mengubah pola pembelajaran yang menekankan kepada proses (Kompas, 12 Juli 2013). Jika ini yang benar terjadi, bisakah pelaksanaan kurikulum 2013 berlangsung sukses?

Kesuksesan pelaksanaan kurikulum 2013 sangat ditentukan oleh guru sebagai pelaksana di lapangan. Peran

guru sebagai pelaku akan sangat menentukan terhadap perubahan pola pembelajaran yang diinginkan. Hal ini amat penting untuk dipahami sebab jika guru tidak bisa melakukan perubahan diri maka perubahan kurikulum yang dikehendaki juga tidak akan pernah terjadi secara riel.

Masih segar dalam ingatan penulis katika kurikulum 1994 disosialisasikan dan diterapkan disitu sudah dicanangkan perubahan pola pembelajaran yang berorientasi kepada pembelajaran siswa aktif –Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Ada instruktur nasional yang dipersiapkan, guru inti yang sudah dilatih kemudian menularkan kepada guru-guru pengajar yang ada di sekolah. Proyek ini diikuti dengan pendirian Balai Pelatihan Guru dan di setiap kabupaten didirikan Sanggar Pemantapan Kerja Guru IPA dan Matematika.

Ternyata upaya-upaya ini tidak banyak memberikan perubahan bagi kegiatan pembelajaran di sekolah, disamping karena keterbatasan fasilitas belajar, kadang cara pembelajaran yang seragam sebab analisis materi dan lembar kerja siswa sudah tersedia. Perangkat tersebut kadang tidak sesuai dengan ketersediaan yang ada di sekolah. Akibatnya pembelajaran yang berlangsung kembali kepada hal-hal verbal dan selalu di dominasi oleh guru. CBSA diplesetkan menjadi Catat Buku Sampai Abis.

Pada kurikulum 2013 buku pegangan guru dan buku pegangan siswa disediakan oleh pusat, dengan harapan guru tidak lagi diribetkan dengan silabus dan materi ajar tinggal menyusun rencana pembelajaran yang akan dipersiapkan. Jika yang dikeluhkan oleh para guru peserta pelatihan yang menjadi sasaran pelaksanaan kurikulum 2103 di awal tahun ajaran baru mengenai bagaimana cara mem-

praktikkan pola pembelajaran yang mengedepankan pembelajaran proses dan berkarakter serta penilaian yang variatif dan kompleks. Maka dapat dipastikan penyelenggaraan di awal tahun ajaran akan menimbulkan keraguan dan kerancuan, akan menemui banyak hambatan dan sudah tentu perlu pendampingan yang berlasung secara kontinyu.

Mengubah cara mengajar yang telah mengakar bagi para guru bukan hal mudah. Membuang kebiasaan-kebiasaan yang sudah dianggap nyaman oleh guru adalah hal paling sulit, kecuali dengan contoh kongkrit di hadapan mereka secara terus-menerus dan meyakinkan bagi mereka bahwa apa yang ditawarkan (perubahan) tersebut lebih bagus daripada yang mereka lakukan selama ini.

Menjadi guru adalah panggilan hati, mengajar adalah seni.

Profesi guru adalah profesi yang mengemban amanat untuk mencerdaskan peserta didik juga mempengaruhinya untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, sehingga menunjukkan perubahan dari hasil belajarnya. Maka setiap yang dihadapi dalam menjalakan profesinya adalah sebuah tantangan yang harus dilewati sehingga tetap memiliki peran aktual dalam tutntutan perkembangan sains, teknologi dan seni.

Tuntutan perubahan pola pembelajaran adalah sebuah tuntutan perubahan yang harus diterima dan dijalani. Sebab, tuntutan perkembangan sains, teknologi dan seni telah menunjukkan perkembangannya yang sangat signifikan. Perkembangan sains dan teknologi telah mengubah cara belajar peserta didik. Mereka bisa mengakses informasi (ilmu pengetahuan) dari ruang pribadi mereka, dan bahkan sangat terbuka kemungkinan

informasi yang dimiliki oleh peserta didik lebih dari pada yang dimiliki oleh guru. Peran guru tidak bisa lagi mendominasi siswa, tetapi lebih tepat berperan sebagai patner belajar yang bisa mendampingi dan memberikan motivasi belajar, sehingga berkembang seiring dengan perkembangan usia dan norma yang berkembang dalam bermasyarakat.

Pilihan sumber belajar yang bervariasi dan latar belakang peserta didik yang beragam menjadikan mengajar sebagai sebuah seni menyampaikan dan mempengaruhi siswa belajar. Seni yang menuntut kreativitas guru dalam menentukan pilihan cara yang bervariasi dengan tetap mengedepankan pengalaman belajar siswa yang beragam, senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang diampunya sehingga menguasai (tangguh) dalam penguasaan materi.

Perubahan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi perlahan dan pasti. Sedikit demi sedikit untuk membuang kebiasaan lama dengan membuka keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Serta yang paling penting adalah berani untuk memulai.=

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura. com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

16

SENIN 22 JULI 2013 NO. 0164 | TAHUN II

SENIN 22 JULI 2013 NO. 0164 | TAHUN II

Moyes Siap Hadapi Mind Games Mourinho

Heynckes Tidak Berminat Tangani Barcelona BERLIN - Pelatih yang membawa Bayern Munich memenangi tiga gelar utama dalam semusim Jupp Heynckes mendinginkan spekulasi yang menghubung-hubungkan dirinya dengan posisi yang sedang kosong di Barcelona, ketika pria Jerman ini menegaskan dirinya sedang menikmati masa pensiunnya.

Pria 68 tahun itu membawa Bayern menjadi klub Jerman pertama yang memenangi “treble,” yakni juara Liga Champions, Liga Jerman, dan Piala Jerman pada musim lalu ketika raksasa Bavaria itu begitu mendominasi rival-rivalnya.

Selain memenangi gelar Eropa kelimanya, Bayern memecahkan atau menyamai 25 rekor Liga Jerman dalam perjalanannya untuk memenangi liga dengan mengunci keunggulan 25 angka.

Heynckes mengundurkan diri sebagai pelatih Bayern menyusul pencapaian bersejarah tersebut, namun ia mengatakan dirinya tidak tertarik menggantikan Tito Vilanova, yang mengundurkan diri sebagai pelatih Barcelona pada Jumat.

“Saya pikir sekarang akan mustahil untuk melatih klub baru setelah masa-masa saya di Bayern Munich. Saya tetap menyibukkan diri, saya memiliki berbagai hobi, saya melakukan olahraga, saya memiliki hewan peliharaan, dan saya memiliki taman besar yang membuat saya sibuk” kata Heynckes kepada Sky Sport News.

Dengan Vilanova (44), yang mengundurkan diri Barca untuk meneruskan perawatan penyakit kankernya, muncul jajak pendapat di media Spanyol yang mengunggulkan Heynckes di antara sejumlah kandidat potensial.

Namun setelah menghabiskan setengah abad sebagai pemain dan kemudian pelatih, di mana Heynckes membawa Real Madrid dan Bayern meraih kejayaan di Liga Champions, pria Jerman itu mengatakan ia sudah merasa cukup.

“Saya memahami sinyal-sinyal dari tubuh saya dan hal itu sangat benar,” ucapnya.

“Saya merasa baik-baik saja dan menikmati memiliki waktu untuk diri sendiri.” Mantan bintang Belanda Ronald Koeman juga menepis rumor dirinya tertarik mengisi posisi yang sedang kosong di Barcelona.

“Tidak, saya tidak pernah memikirkannya sama sekali,” kata pelatih Feyenoord berusia 50 tahun itu.

“Saya lebih mengkhawatirkan mengenai penyakit yang diderita Vilanova.” “Siapa yang akan menjadi pelatih (baru)? Saya tidak tahu, saya tidak berurusan dengan hal itu.” (ant/dar)

KORAN MADURA

SYDNEY - Pelatih baru Manchester United David Moyes mengatakan dirinya siap menghadapi “permainan pikiran” yang dilakukan oleh Jose Mourinho saat Chelsea meningkatkan minat mereka terhadap ketidakjelasan penyerang Wayne Rooney.

Dikabarkan bahwa Chelsea sedang mempertimbangkan transfer senilai 40 juta pound (61 juta dolar Amerika Serikat) sebagai upaya mendatangkan Rooney ke Stamford Bridge.

Tapi Manchester United bersikeras bahwa penyerang Inggris tersebut tidak dijual dimana Moyes memagarinya setelah mengambil alih kepelatihan dari Alex Ferguson.

Moyes memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih United dengan kemenangan 5-1 atas Australia A-League All Stars di Sydney pada Sabtu.

Moyes tetap bungkam setelah pertandingan terkait nasib Rooney dan upaya klub untuk memboyong gelandang Cesc Fabregas dari Barcelona.

“Saya tidak punya informasi lagi sejak terakhir kali kami berbicara (Jumat),” kata Moyes dalam konferensi pers pasca-pertandingan.

“Saya benar-benar sudah tidak ada update apa-apa lagi, jadi saya tidak bisa memberikan sesuatu yang positif atau negatif,” ujar dia.

Kemudian Moyes diminta oleh seorang reporter Skotlandia mengenai kesiapannya terkait pertempuran permainan pikiran dengan Mourinho.

“Kedengarannya aksen Anda sama dengan saya, pasti Anda dari Glasgow.

Tapi jika Anda dari Glasgow Anda cukup menikmati hal-hal semacam itu, jadi tunjukkan itu kepadaku,” ujar David Moyes.

Surat kabar Inggris melaporkan setelah pertandingan di Sydney bahwa United meningkatkan tawaran mereka untuk memikat mantan play-

maker Arsenal Fabregas Old Trafford.

Moyes, yang bersama timnya akan terbang ke Tokyo pada Minggu untuk tur pra-musim mereka berikutnya, menegaskan pekan lalu bahwa tawaran resmi senilai 26 juta pound, telah diajukan untuk Fabregas.

United akan menghadapi Yokohama F. Marinos di Jepang pada Selasa dan Moyes mengatakan ia senang dengan gaya permainan Danny Welbeck dan Jesse Lingard dalam kemenangan mutlak atas A-League All Stars.

Welbeck dan Lingard mencetak dua gol dan Robin van Persie menambahkan gol kelima United setelah masuk sebagai pemain pengganti babak kedua.

“Robin mulai kembali ke performa

terbaiknya dan itu baik, tapi saya pikir itu mengesankan bahwa Danny mencetak dua gol. Aku berkata kepadanya bahwa pada malam lain ia mungkin telah mencetak empat atau lima gol,” kata Moyes.

Sementara itu, Moyes terkesan pemain berusia 20 tahun Lingard, yang mengancam tuan rumah dengan kecepatan dan posisinya.

“Jesse bermain bagus malam ini dan saya berharap dia mungkin bisa melakukan hatrik dan bagi seorang pemain muda mendapatkan itu di Manchester United adalah hal yang besar,” katanya.

“Penampilannya sangat baik dan dia merancang gol Robin dengan operan yang baik. Tidak hanya permain-

annya yang baik tapi ia bekerja sangat keras dan menunjukkan determinasi tinggi,” ujar dia.

David Moyes mengatakan ia ingin memperkenalkan sistem bermain fleksibel ke Manchester United musim ini sebagai lanjutan dari kesuksesan fenomenal dari pelatih sebelumnya, Siar Alex Ferguson yang merebut 13 kali gelar juara Liga Utama Inggris sepanjang masa kepemimpinannya.

“Saya ingin permainan yang fleksibel, tetapi itu membentuk struktur dasar dan dari situ Anda dapat memutuskan kapan menambahkan Nani, Antonio Valencia dan Ashley Young, sehingga hal itu membuat kita mendapatkan berbagai karakter pemain,” katanya. (ant/afp/dar)

Rodgers: Kami Akan Sambut Hangat di Anfield JAKARTA - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers sangat terkesan dengan kunjungan pertamanya bersama Liverpool ke Indonesia. Dia adalah pelatih pertama Liverpool yang membawa “The Reds” ke Tanah Air. Dia pun berjanji untuk memberi sambutan hangat bagi pendukung Liverpool Indonesia yang akan datang ke Anfield.

“Sebuah kebanggaan bagi saya jadi manajer Liverpool perdana yang bisa ke Indonesia. Ketika saya kembali ke Inggris, saya akan bercerita ke semua orang soal pengalaman saya,” kata Rodgers dalam konferensi pers seusai pertandingan, Sabtu (20/7) malam lalu.

Rodgers mengaku terkesan dengan sikap hangat pendukung Indonesia. Seperti konferensi pers perdananya, Rodgers pun mengucapkan terima kasih kepada para Liverpudlian.

“Sikap, kerendahan hati, dan kualitas Indonesia sangat mengesankan. Mewakili Liverpool saya ucapkan terima kasih pada kalian.

Liverpool adalah keluarga sepak bola terbesar dunia. Kalian akan disambut dengan tangan terbuka kalau kalian ke Anfield,” ucapnya.

Rodgers bukan tanpa alasan mengatakan hal demikian. Sejak Liverpool mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu (17/7), mereka sudah disambut ribuan pendukung. Sebelum skuat Anfield Gang tiba, para suporter ini sudah mendendangkan chants khas Liverpool. Nyanyian tanpa henti yang terus berlanjut saat bus tim lewat, serta di lobi hotel, sesi latihan terakhir di GBK, Jumat (19/7), sampai di hari pertandingan.

Terkait laga Liverpool vs Indonesia XI di Gelora Bungkarno pada Sabtu (20/7) malam lalu itu, kapten Liverpool Steven Gerrarad mengaku dirinya menjalani laga yang sulit saat melawan para pemain Indonesia.

Namun, ia mengaku senang bisa bermain kembali di depan suporter yang luar biasa. The Reds berhasil mengalahkan Indonesia 2-0. Namun, tim besutan Brendan Rodgers ini sempat dibuat kesulitan oleh permainan yang diperagakan Titus Bonai dan kawan-kawan. Secara ke-

Titus Bonay (merah) berusaha melewati hadangan Kolo Toure saat laga persahabatan Indonesia XI vs Liverpool di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (20/7) malam. Liverpool menang 2-0 atas tim Indonesia XI. Liverpool menang 2-0 atas tim Indonesia XI

suluruhan, Indonesia bermain lebih baik ketimbang lawan Arsenal yang dibantai dengan skor 7-0.

“Pertandingan yang sulit. Tidak ada udara untuk bernapas dan pemulihan setelah berlari panjang, serta latihan sangat sulit. Jadi kaki ini berat. Namun, kami memenangkan pertandingan,” jelas Gerrad kepada LFC TV. Pertandingan ini merupakan penampilan perdana Gerrard setelah mengalami cedera bahu pada Mei lalu. “Senang bisa bermain lagi di depan semua pendukung kami.

Bahuku sudah membaik, sehingga senang bisa mendapatkan kesempatan bermain selama 45 menit.

Mudah-mudahan, aku mendapatkan waktu bermain lebih banyak di Australia,” tutur gelandang Tim Nasional Inggris tersebut.

Meski menang 2-0, Liverpool sempat dibuat kesulitan dengan permainan yang diperagakan Indonesia. Padahal, Liverpool menurunkan skuad terbaiknya pada laga ini. Pelatih Brendan Rodgers langsung memainkan Philippe Coutinho dan Iago Aspas untuk merusak pertahanan Indonesia XI. Meskipun melawan nama-nama besar, Titus

Bonai dan kawan-kawan berani memainkan bola pada awal laga.

Namun, Liverpool tak membiarkan Indonesia XI mengembangkan permainan. Benar saja, The Reds mampu unggul terlebih dulu lewat aksi Coutinho pada menit ke-10.

Pemain muda asal Brasil ini dengan kemampuan luar biasa berhasil masuk ke dalam kotak penalti setelah melewati empat pemain la-

wan. Tinggal berhadapan dengan kiper Kurnia Meiga, Coutinho berhasil menyarangkan bola ke sudut kiri bawah gawang Indonesia.

Indonesia berusaha meningkatkan serangan untuk menciptakan gol balasan. Indonesia nyaris menyamakan kedudukan jika tandukan Titus Bonai tak melebar pada menit ke-15.

Indonesia terus memberikan perlawanan dan terlihat percaya

diri. Mereka berani memegang bola sehingga Liverpool sempat dibuat bermain setengah lapangan. Tibo kembali melepaskan ancaman saat menyontek bola dari umpan Ahmad Bustomi. Namun, tembakan pemain Semen Padang tersebut kembali gagal mengenai sasaran.

Meski begitu, Liverpool bukannya tanpa ancaman. Luis Alberto sempat melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-30. Beruntung bagi Indonesia, tembakan Alberto masih membentur mistar.

Indonesia dengan cepat membalasnya melalui tembakan kaki kiri yang dilepaskan Van Dijk dari luar kotak penalti. Sayang, bola tembakan bomber Persib Bandung tersebut masih bisa ditepis oleh Mignolet.

Pada menit-menit akhir babak pertama, Liverpool lebih mendominasi. Namun, Steven Gerrard dan kawan-kawan gagal menciptakan gol tambahan karena pemain Indonesia terlihat cukup disiplin membendung serangan tim tamu.

Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan Liverpool bertahan sampai jeda.

Pada awal babak kedua, kedua pelatih sama-sama memasukkan amunisi baru. Rodgers memasukkan Joe Allen dan Jack Robins untuk menggantikan Gerrard dan Enrique.

Sementara Jacksen memasukkan Boaz Solossa.

Gawang Indonesia nyaris kebob-

olan dalam tempo singkat. Aspas yang berhasil masuk ke dalam kotak penalti berhasil mengecoh Meiga.

Sayang, pemain Spanyol tersebut terlalu teburu-buru sehingga tembakannya melambung di atas mistar Indonesia.

Rodgers masih belum puas dengan permainan anak asuhnya.

Pada menit ke-65, Rodgers memasukkan delapan pemain baru di antaranya Stewart Downing, Fabio Borini, dan Raheem Sterling.

Perubahan besar ini membuat si Merah lebih menggigit. Beberapa kali, Sterling dengan kecepatannya merepotkan pertahanan Indonesia.

Sebuah peluang emas kembali didapatkan Sterling pada menit ke81. Pemain muda asal Inggris ini dalam posisi berdiri bebas berhasil melepaskan tembakan keras. Namun, tembakan Sterling masih melebar dari gawang Mega.

Upaya Sterling akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-88.

Dari serangan balik, Oussama Assaidi tanpa terkawal berhadapan satu lawan satu dengan Meiga. Namun, Assaidi tak egois. Ia lebih memilih memberikan bola kepada Sterling.

Dengan mudah, Sterling menceploskan bola ke gawang kosong. Gol Sterling ini disambut sorak riuh dari pendukung Liverpool yang memadati SUGBK. Akhirnya, Liverpool pun berhasil meraih kemenangan 2-0 setelah skor tak berubah hingga laga usia. (aji)