e Paper Koran Madura 22 Agustus 2013

1

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO.0182 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

22 AGUSTUS 2013

Kutuk Kekerasan Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) membentangkan poster saat aksi Solidaritas untuk Mesir di Alun-alun Tegal, Jateng, Rabu (21/8). Massa HTI mengutuk pembantaian rakyat Mesir yang dilakukan rezim militer

antara foto/jafkhair

Kini, Andi dan Anas Menanti Nasib Jumat, DPR Dijadwalkan Terima Hasil Audit Hambalang Jilid II JAKARTA-Nasib dua orang mantan politisi Partai Demokrat, Anas Urbangingrum dan Andi Alifian Mallarangeng yang kini menjadi tersangka Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) akan ditentukan minggu depan. Kepastian soal status keduanya akan ditetapkan setelah KPK menerima audit investigatif tahap dua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai perhitungan kerugian negara.

“Berdasarkan pertemuan dengan Hadi Purnomo, disepakati perhitungan kerugian negara sudah finalisasi. Kapan diserahkan? Janji beliau minggu ini selesai, paling lambat minggu depan,” kata Ketua KPK Abraham Samad di kantornya, Jakarta, Rabu (21/8).

Dengan selesainya audit investigasi tahap II Hambalang, KPK pun akan langsung memanggil para tersangka pascapenyerahan hasil tersebut.

Setelah Andi, KPK akan melanjutkan pemeriksaan kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum dan petinggi Adhi Karya Teuku Bagus Mohammad Noor.

“Sepertinya janji BPK akan ditepati. Soalnya, Pak Hadi langsung yang mengatakan.

Lalu mungkin kami pelajari satu hari dilakukan pemanggilan kepada AM. Minggu depan

AM dipanggil,” tegasnya.

Menurut dia, KPK segera memeriksa Anas, tersangka dugaan korupsi dalam penerimaan hadiah atau janji terkait proyek Hambalang. Saat ini, penyidik tengah mengurus surat panggilan terhadap bekas Ketua Umum Partai Demokrat itu.

“Kalau perhitungannya minggu ini (mengurus surat panggilan), minggu depannya kita panggil,” katanya.

Sayangnya, Samad mengaku belum mendapatkan informasi dari penyidik soal tanggal pasti pemeriksaan bekas Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam tersebut. “Belum cek lagi,” singkatnya.

Sejauh ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka selain Anas. Mereka disangkakan menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan kerugian negara yakni Andi Mallarangeng, Deddy Kusdinar, dan Teuku Bagus Mohammad Noor.

Dari para tersangka itu, baru Deddy yang ditahan KPK. Saat ini, Deddy mendekam di rutan KPK cabang Guntur.

Audit BPK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai melakukan audit investigasi Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang jilid II. Rencaananya, hasil audit tersebut akan diserahkan ke DPR, pada Jumat (23/8). “Soal audit Hambalang, tadi dijadwalkan akan diserahkan pada Jumat minggu ini,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

di Jakarta, Rabu (21/8) Sementara itu, BPK sudah bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan audit kerugian negara dalam perkara Hambalang. BPK sudah berjanji segera menyerahkan hasil audit antara pekan ini hingga pekan depan.

“Perhitungan jumlah kerugian negara memasuki finalisasi, janji beliau (Ketua BPK Hadi Poenomo), pada minggu ini hasil perhitungan Insya Allah selesai. Paling lambat minggu depan,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/8).

Hasil perhitungan tersebut, kata Abraham, akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan atau penahanan tersangka, antara lain mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Alifian Mallarangeng. “Setelah diterima, dipelajari, dan dilakukan pemeriksaan terhadap AM. Penahanan akan dilakukan kemudian,” jelas Abraham.

Adapun pemeriksaan dan penahanan tersangka Anas Urbaningrum, menurut Abraham, hal itu bakal dilakukan setelah tahapan untuk Andi Mallarangeng beres. “Kita akan ikuti proses pada saat penetapan tersangka,” jelasnya. (gam/cea)

TERORISME

Polisi Menyebarkan Sketsa Pelaku Penembakan DEPOK- Seorang Polwan menempel poster sketsa wajah dua tersangka pelaku penembakan anggota polisi sektor Pondok Aren, Tangsel, di kawasan Stasiun Depok Baru, Jawa Barat, Rabu (21/8). Polresta Depok menyebar sketsa dua pelaku ke berbagai tempat keramaian agar masyarakat dapat

membantu menginformasikan jika mengetahui keberadaan pelaku tersebut.

Ali Chaidar, pengamat terorisme mengatakan bahwa penembakan polisi oleh orang tidak dikenal itu kemungkinan besar dilaukakan oleh kelompok-kelompok teroris yang selama ini menjalankan aksinya di Indonesia.

Namun demikian, Al Chaidar berpendapat, para polisi yang menjadi korban penembakan itu bukanlah target utama.

Mereka dinilai hanya menjadi target pengganti. Target utama para teroris tersebut adalah Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang selama ini berada di garda depan menyapu mereka. (ant/beth)

antara foto/indrianto eko suwarso

Cak Munali

SKETSA. Petugas gencar menyebarkan sketsa pelaku penembakan polisi di Tangerang Selata beberapa waktu lalu. Masyarakat diminta untuk melapor bila berjumpa dengan orang yang mirip dalam sketsa tersebut

antara foto/wahyu putro a

PEMERIKSAAN ROBERT TANTULAR. Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular keluar dari Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (21/8). Robert yang telah divonis 4 tahun penjara itu diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJB) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik untuk tersangka Budi Mulya.

SKANDAL CENTURY

KPK Dalami Keterlibatan Robert Tantular JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran mantan pemilik sebagian saham Bank Century Robert Tantular dalam proses pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada bank tersebut.

“Tadi saya diperiksa sebagai saksi Budi Mulya, ini baru tentang FPJP,” kata Robert seusai diperiksa sekitar lima jam oleh KPK di Jakarta, Rabu.

Robert mengaku bahwa pemeriksaan pertamanya masih sebagai pemeriksaan awal. “Ini baru pemeriksaan awal, baru sembilan pertanyaan, belum masuk materi,” ungkap Robert.

Robert yang kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sudah diputus pidana selama sembilan tahun penjara dan denda Rp100 milliar subsider delapan bulan kurungan karena melakukan tiga kejahatan perbankan berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Ia juga tidak menjelaskan mengenai keberadaan kekayaan miliknya yang tengah diburu oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Tiga kejahatan perbankan tersebut adalah pencairan deposito valuta asing milik Boedi Sampurna sebesar 18 juta dolar AS tanpa seizin pemiliknya; kedua pengucuran kredit tanpa melalui prosedur yang benar kepada PT. Wibowo Wadah Rejeki sebesar Rp121,3 miliar dan kepada PT. Accent Investment Indonesia sebesar Rp60 miliar serta ketiga, Robert bersama-sama Rafat Ali Rizfi dan Hesyam Al Waraq yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), tidak melaksanakan surat kesepakatan untuk mengembalikan aset-aset surat berharga Bank Century yang berada di luar neger.

Hingga saat ini Kemenkumham masih mengupayakan pembekuan aset Robert sebesar 16 juta dolar AS (sekitar Rp160 miliar) yang ada di negara Bailiwick of Jersey yaitu negara anggota persemakmuran di Selat Inggris.

Aset Bank Century diketahui berada

di 14 negara, saat ini Polri hanya berhasil menyelamatkan aset Century di dalam negeri yang mencapai Rp 295 miliar yang sebagian besar aset yang diselamatkan berasal dari penyitaan aset PT Antaboga dari total aset yang mencapai Rp11 triliun.

Salah satu aset Century juga berada di Swiss yang menjadi ajang perebutan dengan lembaga keuangan lain.

KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada 7 Desember 2012, sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah adalah orang yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Budi Mulya dikenai pasal penyalahgunaan kewenangan dari pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 tentang perbuatan menguntungkan diri sendiri.

Bank Century mendapatkan dana talangan hingga Rp6,7 triliun pada 2008 meski pada awalnya tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen padahal berdasarkan aturan batas CAR untuk mendapatkan FPJP adalah 8 persen.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut karena diduga mengubah peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif.

Kucuran dana segar kepada Bank Century dilakukan secara bertahap, tahap pertama bank tersebut menerima Rp2,7 triliun pada 23 November 2008. Tahap kedua, pada 5 Desember 2008 sebesar Rp2,2 triliun, tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,1 triliun dan tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp 630 miliar sehingga total dana talangan adalah mencapai Rp6,7 triliun. (ant/beth)

SKANDAL CENTURY

2

SUMENEP

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO. 0182 | TAHUN II

1.202 Penerima BLSM Seharusnya Diganti SUMENEP - Sebanyak 1.202 penerima kartu perlindungan sosial (KPS) di Kabupaten Sumenep diusulkan untuk diganti. Sebab, penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tersebut dinilai sudah tidak layak menerima program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Pos Indonesia Sumenep Suhartono Anton Sujarwo mengatakan, 1.202 penerima BLSM itu saat ini dalam proses pengajuan untuk diganti, karena sejumlah kepala desa yang bersangkutan menolaknya. ‘’Saat ini sudah proses pengajuan, semua KPS sudah kami kirimkan kepusat beserta persyaratan penggantinya,’’ kata Suhartono Anton Sujarwo, dikantornya, Rabu (21/8).

Beberapa waktu lalu sejumlah kepala desa memang menolak menerima KPS, lantaran jumlah yang diterima tidak sesuai dengan yang diusulkan, dan sebagian penerima sudah dinilai tidak layak menerima bantuan program tersebut.

1.202 penerima program BLSM yang diusulkan diganti tersebar di sebelas kecamatan, diantaranya Kecamatan Kota Sumenep, Bluto, Saronggi, Ambunten, Batangbatang, Ganding, Manding, Rubaru, Lenteng, Dasuk dan Giligenting. ‘’Nama yang su-

dah terdaftar di penerima BLSM itu diminta untuk diganti dengan nama lain, yang lebih layak untuk menerimanya,’’ paparnya.

Dia menjelaskan, dari sejumlah penerima yang diusulkan untuk diganti itu, pada pencairan tahap pertama bantuan itu tidak diambilnya.

Namun, setelah ada pergantian penerima, jatah pada tahap pertama itu bisa diambil ditahap berikutnya tanpa ada pengurangan. ‘’Yang tidak diterima ditahap pertama, bisa diambil ditahap berikutnya

dengan dirapel,’’ jelasnya.

Dia memastikan, semua nama yang diusulkan untuk diganti itu sudah sepengetahuan kades dan tokoh masyarakat, sehingga tidak mungkin terjadi gejolak. ‘’Semua nama pengganti itu sudah diketahui kades dan tokoh masyarakat setempat,’’ ungkapnya.

Distribusi BLSM Sampai Rabu (21/8), dana konpensasi BBM yang terdistribusi mencapai 96,83 persen atau setara dengan

112.687 RTS dari jumlah RTS 116.678 yang tersebar di 27 kecamatan. Namun, ada salah satu desa yang sampai saat ini belum menerimnya. ”Memang benar jika sampai saat ini masih banyak yang belum menerima dana BLSM, khusus tahap pertama ini,” kata Anton.

Banyaknya masyarakat yang masih belum bisa menikmati dana konpensasi itu, lanjutnya, disebabkan banyak kendala.

Salah satunya, ketersediaan alat transportasi bagi dae-

rah kepulauan. ”Selain itu juga, banyak penerima dana BLSM yang tidak mempunyai KTP. Sehingga itu menjadi kendala di dalamnya,” tambahnya Kendati demikaian, pihaknya yakin seluruh dana konpensasi itu akan terserap semuanya. ”Kalau yang tidak menerima sekarang, maka akan disatukan dengan tahap kedua. Sebab pencairan itu masih mempunyai luang waktu sampai tanggal 2 Desember 2013 mendatang,” tukasnya. (edy/rif/mk)

BUDAYA

Sejarawan Tidak Mengakui Petilasan Joko Tole di Pamekasan SUMENEP – Sejarawan Madura dan Pakar Fotografi Dunia Edi Setiawan mengatakan, Perda Pamekasan tentang RTRW Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa petilasan tokoh sejarah Joko Tole berada di daerah Montok, Talangsiring Pamekasan, hanyalah sensasi belaka.

Sebab, patokan yang mendedah riwayat tokoh tersebut tidak ada di dalam sejarah.

“Apapun yang dibuat, harusnya kan ada patokannya, apalagi itu RTRW. Kalau sekarang di Montok ada makam Joko Tole, lalu patokannya dimana,” ungkapnya berang, Rabu (21/8) kepada Koran Madura di kediamannya.

Dia menginginkan, patokan RTRW yang telah mengklaim Joko Tole itu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sebab, jika berbicara Joko Tole, menurutnya, di babad Sumenep Apapun yang sudah jelas bahwa petilasan itu dibuat, harusnya ada di daerah Saasa, Lanjuk, kan ada Manding, Sumenep, bukan di patokannya, daerah Montok, Talangsiring, apalagi itu RTRW. Pamekasan.

Kalau sekarang Katanya, dalam babad di Montok ada Sumenep sejarah dan silsilah makam Joko Tole, Joko Tole diterima oleh semua lalu patokannya kalangan. Artinya, tidak ada yang memfalsifikasi kesahihan dimana? tokoh tersebut, baik oleh kalangan akademisi maupun peneliti Edi Setiawan sejarah budaya Madura. Karena Sejarawan Madura sejarah Joko Tole berbeda dari sejarah Gajah Mada yang petilasannya sampai sekarang masih simpang siur. Ada yang menyebutkan di Mojokerto dan lainnya, menyebutkan di Padang.

“Tapi para pesiarah Joko Tole sudah umum, mendatangi Saasa, Lanjuk, bukan ke Montok toh,”tukasnya.

Ditempat terpisah, Kepala Disbudparpora Bambang Irianto, menjelaskan, bahwa pihaknya masih belum bisa mengambil sikap. Sebab, Joko Tole merupakan legenda, hanya disebutkan dibabad Sumenep tidak dalam sejarah nasional.

Dia tidak menyangkal, mengenai bukti-bukti situs maupun kepurbakalaan keraton Sumenep, menunjukkan bahwa petilasan Joko Tole berada di Lanjuk Manding. Karena itu, menyangkut situs apalagi menentukan hal terkecil termasuk batu nisan, pihaknya mengkolsultasikan kepada pakar kepurbakalaan yang berada di Trowulan, Mojokerto.

“Saya sendiri tidak berani bermain klaim. Saya hanya tahu berdasarkan babad Sumenep kalau petilasan Joko Tole di Saasa, Lanjuk. Karena itu kami rawat dan lestarikan,” pungkasnya. (athink/mk)

LAHAN PERTANIAN

DUGAAN POMOTONGON HONOR PANTARLIH

SUMENEP - Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep tampaknya harus bekerja ekstra untuk mencukupi ketersediaan pangan di Kabupaten Sumenep. Pasalnya, puluhan hektare lahan poduktif yang selama ini ditanami padi, setiap tahun semakin menyusut.

Banyak lahan produktif yang dialih fungsikan, seperti di Jalan Lingkar Timur, yang saat ini sudah menjamur berbagai bagunan semisal perguruan tinggi, rumah kos, termasuk perumahan.

Selain itu, sejumlah hotel di kawasan Gedungan, Kecamatan Batuan, dan kawasan Jalan Lingkar Barat, juga sudah mulai berdempeten dan membuat ruang terbuka hijau, termasuk lahan produktif, semakin sempit.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Pemkab Sumenep, Bambang Heriyanto, mengatakan, penyusutan itu sebagai akibat alih fungsi lahan, baik untuk kebutuhan lahan pertokoan, permukiman penduduk, termasuk di antaranya perluasan Bandara Trunojoyo.

“Jika tidak ada upaya secara maksimal untuk menyiasati, saya khawatir dapat

SUMENEP- KPU Sumenep belum memberikan ketegasan terhadap dugaan pemotongan honor panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP) di salah satu desa di Kecamatan Pragaan. Hingga saat ini, penyelenggara pemilu tersebut terkesan menggantung nasib oknum PPS yang diduga melakukan pemotongan.

Komisioner KPU Sumenep Mohammad Ilyas mengatakan, KPU masih akan mengklarifikasi dugaan pemotongan tersebut. Soal sanksi itu, KPU akan membahasnya pada sidang pleno. Namun, belum menentukan waktu pasti pelaksanaan pleno itu. ”Dalam waktu dekat, kami akan menggelar rapat pleno,” katanya, Rabu (21/8).

Ilyas mengungkapkan, di pleno nanti akan ditentukan sanksinya jika dugaan tersebut terbukti. “Yang jelas, kami tidak main-main. Apabila memang bertentangan dengan aturan sanksi tegas menunggu. Kalau memang berat bisa diberhentikan. Tunggu saja,” ungkapnya.

Dari hasil klarifikasi kepada oknum PPS yang diduga diketahui, lanjutnya, kalau

Ketersedian Pangan Terancam Susut

menjadi gangguan serius terhadap ketersediaan bahan pangan. Apalagi, saya tidak mempunyai kewenangan melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, atau dijual kepada pihak ketiga,” terangya, Rabu (21/8).

Sementara upaya untuk menjamin ketersediaan

pangan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumenep, terus menggalakkan penggunaan pupuk organik sebagai solusi, termasuk penggunaan sistem inovasi baru dalam bercocok tanam. Dengan harapan hasil produksi bahan pangan bisa meningkat, meskipun lahannya berkurang.

KPU Belum Berani Memberi Sanksi

“Ini upaya kami, dan selama ini hasilnya bisa meningkat, dan untuk sementara pangan di Sumenep masih mencukupi,” tegasnya.

Selain itu, program cetak lahan sawah baru akan terus dikembangkan untuk dapat menutupi kekurangan lahan produktif, akibat alih fungsi lahan. (sai/mk)

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

17 JULI 2013

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

ant/yusran uccang

MENUNGGU BUKA DI PANTAI LOSARI Matahari terbenam dibalik masjid di Pantai Losari Makassar, Sulsel, Selasa (16/7). Sebagian besar warga Makassar menunggu saat berbuka puasa di tempat-tempat wisata bersama keluarga sambil meninkmati matahari tenggelam (sunset).

Jadwal 1434 H

Maghrib

Isya

Imsak

17:29

18:43

04:12

Subuh

04:22

*Untuk Surabaya dan sekitarnya

Ical Nonaktifkan Ketua DPD Golkar Jatim JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menocopt Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Martono dari jabatannya. Pencopotan ini terkait pembangkangan yang dilakukannya terhadap perintah DPP Golkar.

PENYELUNDUPAN

Polisi Amankan Puluhan Ton Bawang Merah JAMBI - Anggota Kepolisian Sektor

“Sudah dicopot karena tidak melaksanakan kebijakan partai tentang DCS dan itu artinya masalah loyalitas,” kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, di Jakarta, Selasa (16/7) Menurut Idrus, Martono malah menantang DPP Partai Golkar agar menonaktifkan dirinya terkait penetapan DCS. Padahal penyusunan DCS harus berkoordinasi dengan tingkat di atasnya. Dalam hal ini untuk Ketua DPD Jatim harus berkoordinasi dengan DPP Partai Golkar.

“Dia menyerahkan DCS kemudian ada perubahan satu atau dua, dia tidak mau melaksanakan itu. Dia malah mengatakan silakan nonaktifkan saya dulu baru dilaksanakan,” tambahnya.

Lebih jauh kata Idrus, DPP Golkar bek-

KASUS LAPAS CEBONGAN

erja berdasarkan aturan. Karena itu, tidak boleh ada kader yang membangkang. “Kan ada aturan kita bahwa kebijakan partai yang diambil harus diamankan dan dilaksanakan. Dia melakukan pembangkangan,” ucapnya Diakui mantan Ketua KNPI ini, DPP Partai Golkar sudah menunjuk pelaksana tugas Ketua DPD Golkar Jatim. “Pelaksana tugas sudah ditunjuk yaitu Pak Zainuddin Amali. Dia ketua DPP Golkar bidang pemenangan Pemilu Jawa III,” tegasnya Ditempat terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Gesang Budiarso tak membantah kabar pemecatan Martono tersebut. Hanya saja pihaknya belum menerima salinan surat DPP tersebut. “Tadi malam suratnya diantarkan kurir dan diterima langsung oleh Pak Martono. Jadi saya belum tahu, konsideran alasan pergantian tersebut karena apa, apakah mundur ataukah dimundurkan?,” paparnya Menurut Gesang, DPD Golkar Jatim akan menggelar rapat harian di Kantor DPD Golkar Jatim, Jalan A Yani Surabaya, sekitar pukul 17.00, Rabu (17/7). “Nah, dalam rapat itulah nanti akan diketahui alasan pasti, mengapa Pak Martono diganti,” ucapnya

Sedangkan Ketua DPD Golkar Jatim, Martono mengakui DPP Partai Golkar menonaktifkan dirinya dari jabatan Ketua DPD Golkar Jatim. “Ya memang saya dinonaktifkan. Dan surat SK-nya dari DPP sudah saya terima menjelang subuh tadi pagi,” ucapnya.

Namun, Martono membantah keras pencopotannya terkait Pilgub Jatim. “Ini tidak ada kaitannya dengan Pilgub. Ini kaitannya dengan pencalegan,” tegasnya.

Yang jelas pencopotan Martono memang terkait DCS di Jawa Timur yang berlangsung sengit. “Pedoman rekruitmen sudah jelas, sekaligus dipakai sebagai pedoman tentang prioritas. Jadi sudah ada alat ukurnya dalam menyusun DCS,” paparnya.

Namun, ketika DCS sudah disusun, pihak DPP meminta dirubah. Perubahan DCS dari DPP diterima Golkar Jatim 1 hari menjelang penyerahan ke KPU. Perubahan tersebut hanya pada penempatan DCS DPRD Jatim dari dapil Bojonegoro.

Sebelumnya Sudiyati dari nomor urut 1, dirubah Fredy (sebelumnya nomor urut 2).

“Kan nggak mudah merubah DCS. Penyusunannya membutuhkan tenaga ekstra,” pungkasnya. (gam/cea)

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang penampilan fisiknya sebenarnya oke, tetap merasa kurang puas. Ini terkait tak hanya karena memang itu tadi, ketakmampuan pada bidang yang ditekuni, juga pada rasa percaya diri yang rendah. Selalu merasa dirinya kurang dan kurang.

Lalu berbagai cara ditempuh.

Melalui sunTuhan dianggap tik, bedah dan sejenisnya. kalah pintar Hasilnya? Medalam mang bertammembentuk bah mancung. fisik manusia Bibir kadang bertambah tebal. Pokoknya, bertambah. Termasuk dada, bertambah berisi.

Yang jadi masalah, apakah pertambahan itu membuat penampilan fisik seseorang bertambah oke? Karena menyangkut pandangan, jelas terkait selera.

Namun di sini, yang mengemuka biasanya terkait proporsi. Ketepatan dan kesesuaian.

Mungkin bertambah mancung, tapi apa memang pas dengan postur wajah dia? Belum tentu. Dan sejujurnya, banyak artis di negeri ini, yang merobah bentuk fisiknya, hampir semuanya ternyata justru makin terlihat lucu. Aneh.

Seperti menempatkan barang bukan pada tempatnya. Saya sengaja menyebut aneh, untuk menghaluskan dari menyebut tambah buruk. Karena nyatanya memang menjadi lebih buruk.

Ini belum terkait jangka panjang, yang kadang berakibat maaf, makin tak karuan. Tak usah dibandingkan dengan artis Korea Hang Mioku, yang karena kecanduan suntik silikon akhirnya wajahnya rusak parah. Banyak mereka yang operasi plastik, suntik silikon, tak berapa lama kemudian memperlihatkan penampilan yang tak lagi jelas bentuknya.

Rp.

350 PERBULAN

.000

honor itu tidak dipotong.

Melainkan, hanya di tahan saja karena honor petugas tidak maksimal dalam bekerja. ”Katanya itu hanya ditahan saja. Tapi, pernyataan subjektif. Makanya, perlu kami telusuri secara mendalam,” ungkapnya.

Kendati demikian, KPU sudah meminta oknum PPS untuk mengembalikan dana. Saat dana yang dipangkas itu sudah diterima petugas semua. ”Semua petugas diminta untuk ada pernyataan. Pernyataan pengembalian itu sudah ada pada kami (KPU, Red),” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Pantarlih Moh. Sadili membantah jika itu sebagai bentuk penahanan honor. Pihaknya menduga kuat kalau itu pemotongan, alasannya pihaknya sudah bekerja maksimal. ”Kalau kami dibilang tidak maksimal tidak masuk akal.

Buktinya, pendataan pemilih tuntas kan,” ungkapnya.

Untuk itu, sambung dia, pihaknya meminta KPU untuk bersikap objektif dalam menilai kasus ini. Sehingga, tidak akan ada efek yang buruk ke depan. ”Kalau hemat saya, KPU tidak hanya mendengar dari oknum PPS itu. Itu jelas

pemotongan, masak semuanya tidak diberikan,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Keadilan Demokrasi, Wiwid Harjo Yudanto, meminta KPU tidak setengahsetengah dalam mengusut kasus ini. Bahkan, pihaknya mendesak untuk memberiksan sanksi tegas. ”Ya, harus serius la, ini masalah nasib orang. Apalagi, pengakuan dari petugas memang bekerja maksimal, tapi honornya tidak utuh,” tuturnya.

Anggota komisi B ini mengungkapkan, kalau tidak diberikan sanksi tegas, tentunya akan menjadi preseden buruk ke depannya. Bisa jadi yang lain juga akan melakukan hal yang sama. ”Minimal kalau ada sanksi, bisa memberikan shock therapy kepada petugas. Supaya tidak main dengan uang negara,” tukasnya.

Beberapa waktu lalu, salah seorang petugas pantarlih mengeluhkan dugaan pemotongan honor pantarlih oleh oknum PPS. Masing-masing petugas diduga dipotong Rp 300 ribu. Sedangkan honor keseluran Rp 800 ratus selama dua bulan. Jadi, masing-masing petugas hanya menerima Rp 500 ribu. (yat)

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081233828338 (NITA)

SUMENEP

3

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO. 0182 | TAHUN II

JELANG PILGUB JATIM

KPU Berjanji Distribusikan Logistik SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Kamis (22/8), mulai mendistribusikan logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Distrubsi surat suara tersebut diawali dari Kapulauan Arjasa, Kangean, dan Sapeken.

Pantauan Koran Madura, Rabu (21/8) di KPU Jalan Asta Tinggi, logistik untuk tiga kepulauan tersebut telah siap dibawa. PPK dan Panwas setempat juga telah tiba di KPU untuk melakukan kroschek terhadap logistik yang siap dibawa ke kepulauan.

Termasuk pada kesempatan yang sama, aparat kepolisian siap siaga mengawal dan memantau semua logistik tersebut dimasukkan ke bilik suara.

Komisioner KPU Bidang Logistik Moh. Ilyas mengatakan, untuk tiga kepulauan semua logistik sudah dimasukkan semuanya ke dalam kotak suara, dan siap di bawa

ke pelabuhan. “Sekarang logistik untuk tiga kepulauan sudah siap dibawa, dan kami sudah siapakan kapal,” katanya, Rabu (21/8) kepada wartawan.

Ilyas menjelaskan, khusus daerah kepualuan Masalembu, sepertinya tidak akan bersamaan dengan Sapeken, Arjasa, dan Kangean. Sebab, pihaknya masih menunggu kepastian kapal yang berangkat ke Masalembu. “Kita agendakan bersamaan dengan Arjasa, Kangean dan Sapekan, yaitu tanggal 22 Agustus besok, tetapi informasi terakhir, tanggal 22 itu tidak jadi berangkat, karena tidak ada kapal yang berlayar ke daerah Masalembu, khawatir ombak masih tinggi,” jelasnya.

Informasinya, tanggal 23 akan ada kapal yang berangkat ke Masalembu. “Mudahmudahan tidak ada perubahan jadwal keberangakatan kapal, sehingga logistik un-

tuk kepulauan Masalembu sampai sesuai target,” pungkasnya.

Tetapi, lanjut Moh Ilyas, jika terpaksa tidak ada kapal yang berlayar ke Masalembu, bahwa pihaknya akan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menyediakan transportasi yang siap membawa logistik Pilgub ke Masalembu.

“Kami sudah siap dengan plan B jika pada tanggal 23 tidak ada kapal yang berangkat ke Masalembu. Maka, kami akan koordinasi dengan KPU Provinsi untuk mengirim kapal yang tahan banting, tentu kapal yang siap mengantar logistik kepulauan dengan cuaca apapun,” paparnya.

Sementara distribusi logistik untuk daerah daratan pada tanggal 24 hingga 25 Agustus.

“Untuk daratan sendiri kami target selesai disribusi pada tanggal 24-hingga 25,” ucapnya. (sym/mk)

SIAP KIRIM. Petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep melakukan pengecekan terhadap sejumlah logistik yang akan didistribusikan ke Kepulauan Arjasa, Kangean, dan Sapeken, Kamis (22/8). Sementara untuk pendistribusian daerah daratan akan dilakukan pada tanggal 24-25 Agustus.

Penderita Tumor Tak Diterima Masuk Rumah Sakit SUMENEP - Suahnam (14), warga Kampung Tenggina, Desa Batang-batang Utara, Kecamatan Batang-batang, sudah 14 tahun menderita tumor di bagian lehernya. Sejak umur 2 bulan, tumur itu hanya sebesar telur ayam. Tapi sekarang diameternya sudah mencapai 80, lebih besar dari kepalanya.

Anak ke empat dari pasangan Surair dan Sumi ini, menurut pengakuannya, sudah dua kali ditolak masuk RSUD dr. H. Moh. Anwar, gara-gara tidak memiliki uang saat mengkonsultasikan penyakit yang dideritanya.

Keluarganya hanya merawat Suahman ke puskesmas Batang-batang, lalu dikasih alkohol dan diberitahu kalau jenis penyakit yang

dideritanya infeksi kelenjar tumor.

“Pada saat saya tidur, leher ini terasa seperti dibakar,”papar Suahnam, Rabu (21/8) saat ditemui dir uang Wakil Bupati Soengkono Sidik, saat menerima rekomendasi SPM untuk operasi ke dr. Soetomo Surabaya.

Wakil Bupati Sumenep mengaku sangat kecolongan ketika tahu salah satu

warganya ada yang mengidap tumor ganas dan tidak segera diobati. Karena itu, dirinya memberikan rekomendasi SPM untuk mempercepat proses administrasi di desanya, sehingga bisa langsung diurus oleh bagian dinas kesehatan maupun RSUD Sumenep. “Yang jelas kita merasa kecolongan, karena ada penderita tumor ganas begini tidak langsung diobati,”tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Anugerah Riska Rahadi mengatakan, pihaknya akan segera menyiapkan berkas SPM yang bersangkutan untuk diketahui oleh pihak RSUD. Sebab, bila dirujuk ke dr. Soetomo Surabaya harus lebih dulu menyertakan ruju-

kan dari pihak RSUD. Saat ini pihaknya tidak bisa memperkirakan jenis dan tumor penderita, akan tetapi bahwa dalam operasi proses kemoterapi nantinya, dibutuhkan 6 sampai 8 kali suntika.”Posisi tumornya kan dileher, di sana banyak saraf. Maka operasinya, nanti kemungkinan bisa 4 sampai 5 jam. Tapi kalau masalah tekhnis itu tergantung di dr Soetomo nanti,” ungkapnya.

Sementara di tempat terpisah, Direktur RSUD Moh. Anwar, Fitril Akbar mengakui, mengingat kondisi penderita yang sudah kritis RSUD tidak bisa menangani.

“Bagaimana-bagaimana nanti tergantung dokter bedah.

Tapi kalau kondisinya seperti ini, kayaknya di rumah sakit ini tidak bisa,”ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai penolakan pihak RSUD kepada penderita karena tidak adanya biaya, Fitril Akbar menjelaskan, pihaknya sudah mempersiapkan menu pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Di ruang pelayanan setiap pasien yang hendak berobat, pasti ditanya lebih dahulu, apakah mau masuk umum, jamkesmas, jamkesda atau SPM. “Kalau saat itu mungkin yang membawa penderita, mengisi formulir SPM, Jamkesmas atau Jamkesda, tetap tidak akan dikenai biaya. Karena semuanya gratis,”tukasnya. (athink/mk)

RITUAL SEDEKAH LAUT Sejumlah warga menjatuhkan sesaji ketengah laut saat ritual sedekah laut di pantai utara Desa Pengaradan, Tanjung, Brebes, Jateng, Rabu (21/8). Ratusan nelayan di kawasan pantai utara Brebes mengikuti ritual sedekah laut sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus permohonan doa kepada Tuhan agar diberi hasil laut berlimpah.

Foto: Antara/ Oky Lukmansyah

RENOVASI

Anggaran Pengerukan Kali Mencapai Rp. 35,5 M SUMENEP - Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Sumenep Eri Susanto mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pengerukan terhadap Kali Marengan dan Kali Sarokah, sehingga kali tersebut kembali dapat menampung debit air saat hujan datang. “Insya Allah pada bulan September ini pengerukan kali dapat direalisasikan,” katanya, Rabu (21/8) kepada Koran Madura.

Perbaikan tanggul kali tersebut dapat suntikan dana dari pusat melalui dana APBN. “Iya, perbaikan tanggul pada dua kali itu dapat kucuran dana dari APBN,” tambahnya.

Untuk kali Marengan Rp. 18,5 miliar, dan untuk Kali Sarokah 17 miliar.

Disinggung soal teknis kegiatannnya, Eri mengatakan bahwa untuk perbaikan dua kali tersebut sengaja ditanderkan. “Itu di tenderkan di Sura-

baya. Kami hanya kebagian tander fisik, dan proses tender itu insya Allah sudah selesai, dan bulan September sudah bisa direalisasikan,” jelasnya.

Sementara, Ketua Umum PMII Cabang Sumenep, Satnawi, berharap, perbaikan tanggul kali tersebut benarbenar dilaksanakan secara baik dan mapan. Agar bisa kuat menahan gempuran air saat hujan datang. “Artinya, dibangun pada tahun 2013,

tahun 2014 sudah bocor dan tidak kuat menahan gempuran air saat hujan mengguyur,” katanya.

Dijelaskan oleh Satnawi, jika tanggul itu bocor maka air akan meluap dan rumahrumah warga di pinggir kali akan menjadi korban. “Di Kantor Cabang PMII, jalan Urip Sumoharjo, desa Pajagalan seringkali tergenang air hingga malam tiba. Penyebabnya, karena tanggul itu bocor dan

air pun meluap,” pungkasnya.

Dia meminta kepada dinas terkait agar dapat memantau proses perbaikan tanggul. “Sebab seringkali ketika proses kegiatan itu ditanderkan dan melalui kontraktual, maka hasilnya kurang memuaskan. Misalnya, seperti proyek jalan, dibangun tahun ini, tahun selanjutnya akhirnya rusak lagi, ini kan hanya buang-buang anggaran saja,” jelasnya. (sym/mk)

PNS MEMALSUKAN IJAZAH

Kadisdik Mengaku Tidak Tahu SUMENEP – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep A. Shadik mengaku tidak tahu jika beredar kabar bahwa guru PNS setempat yang memalsukan ijazah. “Kami tidak tahu kalau ada oknum guru asal Sumenep memalsukan ijazah,” katanya, Rabu (21/8).

Beberapa hari lalu, sebuah media massa merilis bahwa ada guru asal Kabupaten Sumenep yang melakukan pemalsuan ijazah. Pemalsuan tersebut demi memperoleh tunjangan profesi pendidik (TPP) bagi guru bersertifikasi.

Kasus pemalsuan ijazah tersebut menyeruak ketika panitia pendidikan latihan profesi guru (PLPG) Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya melakukan proses penyeleksian berkas sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Dan ijazah tersebut mencurigakan karena blanko tidak sama dengan yang keluarkan.

Kecurigaan tersebut semakin kuat saat mengetahui dekan yang tanda tangan tidak sama dengan dekan yang menjabat pada saat itu. Artinya, ijazah guru yang tercatat sebagai PNS golongan IV di Kabupaten Sumenep tersebut ditandatangani oleh Dekan FKIP lama, yaitu Winarno.

Padahal, seharusnya ijazah itu ditandatangani oleh dekan yang baru, yaitu Dwi Retnani Srinarwati. Belum lagi, tanda tangan Rektor Setijono juga telah dipalsukan.

Guru tersebut sudah didiskualifiasi oleh panitia.

Bahkan, kabarnya pihak Universitas PGRI Adi Buana mengancam ancam akan melaporkan kepada polisi jika Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tidak mengambil langka tegas agar segera memproses guru tersebut.

Bahkan, kabarnya Unipa sudah menyurati Disdik Sumenep mengenai masalah ini. Pihak kampus berharap disdik bertindak tegas. Jika tidak, maka akan dilaporkan ke polisi. Sebab, guru itu mengaku menggunakan ijazah S-1 FKIP dari Unipa, sehingga lembaganya jelas merasa dirugikan atas perbuatan itu.

Ketika A. Shadik ditanya apakah sudah menerima surat dari Unipa, ia juga mengatakan tidak tahu. “Sungguh, saya tidak tahu soal itu,” tambahnya singkat.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Moh Subairi sangat menyayangkan hal itu terjadi. Selain juga telah merusak citra guru dan PNS, pula akan men-

Kami tidak tahu kalau ada oknum guru asal Sumenep memalsukan ijazah.

A. Shadik

Kepala Disdik Kabupaten Sumenep

coreng wajah Sumenep di luar daerah. “Saya harap ke depan hal seperti ini tidak terulang lagi,” harapnya.

Terkait dengan ancaman akan dibawa ke ranah hukum, Politisi PPP itu mengatakan bahwa dirinya tidak akan terlalu masuk pada persoalan teknis.

“Tetapi yang jelas, biarkan mereka yang pantas menindak yang memproses itu semua, termasuk jika berhak disanksi hukum,” upacnya.

Harus Tegas Secara terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep M Kamali Ersyad menilia, prilaku itu sudah membuat posisi guru terpojokkan. “Ini sungguh sikap yang tercela, padahal posisi itu sangat terhorma, dan seharusnya tidak boleh terciderai oleh prilaku yang tidak baik seperti pemalsuan ijazah,” ucapnya kepada Koran Madura.

Ia meminta disdik untuk tidak menutup mata dengan adanya masalah ini. “Karena selain melanggar aturan di perguruan tinggi guru tersebut hingga dapat berakibat pada citra institusinya, guru tersebut juga telah melanggar atura dan perundang-undangan yang ada. Jadi, dalam hal ini saya harap disdik tidak menutup mata, dan harus tegas, biar hal ini tidak lagi terlung kembali,” jelasnya.

Dia yakin, temuan Unipa itu hanya segelintir saja.

Sebab, menurut Ersyad, jika dilacak lebih jauh, maka akan banyak guru-guru itu yang memakai ijazah palsu demi sebuah profesi. “Jadi, ini perlu ketegasan Disdik, biar ke depan hal ini menjadi perhatian dan peringatan bagi siapapuan, terutama bagi mereka PNS yang hendak ikut tunjangan profesi guru melalui sertifikasi,” pungkasnya. (sym/mk)

KEHILANGAN Dompet warna merah yang berisi STNK Honda Nopol M 6820 VX, SIM C, kartu card kredit, dan KTP masing-masing a/n. YANTO WINARJO, serta 2 ATM a/n.

YANTO WINARJO dan RAHMI MAULIDA d/a. Jl. KH. Mansyur RT. 02 RW. 06 Ds. Pabian Kec/Kab. Kota Sumenep.

Hub: 081703127020

4

PAMEKASAN

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO. 0182 | TAHUN II

KAMPANYE

Kedatangan Pakde Karwo Ditolak

cr-1/koran madura

TOLAK PAKDE KARWO. Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Peduli Pamekasan (GP3), menggelar aksi penolakan kedatangan Calon Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo), Rabu, (21/8). Aksi itu digelar di Monument Arek Lancor Pamekasan. Para pemuda menilai Soekarwo gagal memimpin Jawa Timur dan belum mampu mengatasi beberapa persoalan yang terjadi di provinsi tersebut.

Mobdin Waka Dewan Bisa Ditarik PAMEKASAN - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan memastikan akan menarik mobil dinas (mobdin) yang masih dipakai Muhdlar Abdullah, mantan Wakil Ketua DPRD setempat akhir bulan ini.

Penarikan mobdin bernopol M 512 AP itu akan dilakukan karena dia sudah tidak lagi menjabat Wakil Ketua DPRD Pamekasan, setelah dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) beberapa waktu lalu, sehingga tidak berhak lagi menggunakan fasilitas tersebut.

Sekretaris DPRD Pamekasan, Arif Handayani mengatakan penarikan mobdin itu tidak dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan PAW pada awal Agustus lalu, karena Muhdlar Abdullah meminta izin untuk memakai sampai akhir bulan ini dan disetujui.

"Memang ada permohonan untuk pinjam dan dipakai sampai akhir Agustus. Mungkin besok sudah bisa dikembalikan lagi ke DPRD dan akan dilakukan pengecekan aksesorisnya," katanya.

Arif tidak menjelaskan pertimbangan atau dasar memberi izin peminjaman mobdin tersebut. Padahal kendaraan itu sangat dibutuhkan DPRD untuk kepentingan dinas, karena terbatas kendaraan dinas yang ada.

Salah satu anggota DPRD

Pamekasan, yang namanya enggan disebutkan mempertanyakan alasan Sekwan mengizinkan pemakaian kendaraan dinas kepada orang yang tidak lagi menjabat pimpinan DPRD. Sebab, kendaraan itu merupakan fasilitas negara yang tidak boleh dipakai sembarangan orang. Seharusnya mobil itu diparkir di Kantor DPRD, agar bisa dipakai saat ada perjalanan dinas, karena persediaan mobil yang ada sangat terbatas.

Ia juga mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas tersebut, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan atau kerusakan kendaraan yang bersifat permanen.

Ia mengaku heran, karena Muhdlar Abdullah memiliki mobil pribadi yang tergolong mewah. Karenanya, ia meminta kesadaran Muhdlar Abdullah untuk segera mengembalikan mobdin itu, karena yang bersangkutan sudah tidak berhak memakai mobil dinas.

"Saya melihatnya aneh saja, ketika mantan pejabat enggan mengembalikan fasili-

tas negara. Padahal ia memiliki mobil pribadi yang tergolong mewah. Terus, kalau terjadi apa-apa siapa yang bertanggungjawab," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pamekasan, Halili membenarkan mobil dinas Wakil Ketua DPRD yang dipegang Haji Muhdlar itu belum dikembalikan.

Ia menyatakan akan segera mengingatkan Sekretaris DPRD setempat, agar segera menarik mobil tersebut.

Dia jelaskan kendaraan seharusnya sudah dikembalikan ke Sekretariat DPRD setempat bersamaan dengan pelaksanaan PAW, untuk diserahkan lagi ke pejabat baru. Namun ia belum mengetahui secara pasti, alasan lambatnya pengembalian mobdin tersebut.

Sementara itu, Halili menjelaskan pengangkatan Wakil Ketua DPRD Pamekasan yang baru, sampai saat ini masih dalam proses. Ia mengaku sudah menerima pengajuan dari Fraksi PBB dan sudah diajukan ke Gubernur Jawa Timur.

Pihaknya masih menunggu persetujuan gubernur untuk selanjutnya akan dilakukan sidang paripurna untuk melantik pimpinan yang baru. Calon pengganti yang diusulkan Fraksi PBB yaitu Suli Faris, yang saat ini menjabat sebagai ketua Komisi A DPRD Pamekasan.

Muhdlar Abdullah dipecat dari keanggotaan PBB Pamekasan sekaligus diusulkan PAW, karena yang bersangkutan diketahui pindah partai. Kepindahan Muhdlar terungkap setelah namanya tercantum sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR-RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di daerah pemilihan (Dapil) Lumajang.

Selanjutnya, DPRD setempat akhirnya melantik Bahrullah sebagai PAW Muhdlar Abdullah pada (2/8) lalu.

Pelantikan PAW Muhdlar Abdullah kepada Bahrullah ini bersamaan dengan PAW Kholil Asyari dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada Johar Maknun dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kholil Asyari mengundurkan diri dari jabatan ketua DPRD Pamekasan setelah terpilih sebagai Wakil Bupati Pamekasan mendampingi Achmad Syafii.

Sementara itu, mobil dinas yang dipakai Kholil Asyari sudah dikembalikan ke Sekretariat DPRD Pamekasan, sebelum ia mengundurkan diri dari jabatan ketua DPRD. Mobdin bernopol M 2 AP itu, kini sudah dipakai Halili, ketua DPRD Pamekasan yang merupakan adik kandung Achmad Syafii, Bupati Pamekasan. (uzi/muj/rah)

dampak apapun terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata koordinator aksi Mohammad Mosammil dalam orasinya.

Mosammil juga menyebut persoalan bagi hasil Jembatan Suramadu untuk empat kabupaten di pulau Madura, khususnya bagi Kabupaten Pamekasan, yang dinilainya tidak jelas dampaknya terhadap peningkatkan pendapatan kas derah.

Selain itu, lanjut Mosammil, masih banyak persoalan yang belum dapat diselesaikan. Ia mencontohkan, kasus lumpur Sidoarjo yang hingga saat ini juga belum dapat ia selesaikan, padahal kasus ini sudah terjadi sejak lama.

“Pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat hanya dilakukan pada saat menjelang pemilihan. Setelahnya, dia terkesan lupa dengan masyarakatnya,”

katanya.

Para pengunjukrasa melanjutkan aksinya dengan aksi tutup mulut sebagai simbol penolakan terhadap ajakan calon gubernur dengan nomor urut satu itu untuk mendukung dirinya.

Beberapa jam sebelumnya, Soekarwo berkunjung ke Pamekasan dalam rangka kampanye. Dia datang ke kabupaten itu tanpa didampingi oleh wakilnya, Saifullah Yusuf.

Calon gebuernur incumbent itu berkunjung ke pasar tradisional Kolpajung dan makan nasi jagung di pasar tersebut kemudian dilanjutkan dengan bersilaturrahmi kepada tokoh ulama di pondok pesantren Al Faqih, Desa Toronan, Kecamatan Kota Pamekasan sebelum mengunjungi sentra batik di desa itu. (CR-1/muj/rah)

IBADAH HAJI

Kemenag Galau Soal Kloter JCH PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan hingga saat ini belum bisa memastikan kelompok terbang (kloter) dan jadwal resmi pemberangkatan jemaah haji asal Pamekasan pada musim haji tahun ini.

Penetapan kloter dan jadwal pemberangkatan itu merupakan kewenangan panitia penyelenggaraan haji nasional dan mengikuti daftar dalam Sistem Komputerisasi Haji (Siskohaj) Kemenag. Informasi kloter dan jadwal itu masih menunggu surat edaran yang dimungkinkan akan segera diterima dalam beberapa waktu yang akan datang.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Pamekasan, Abdul Wafi jika penentuan kloter sudah diterima, ia akan segera menyampaikan hal itu kepada masing-masing jemaah haji melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Wafi hanya memperkirakan kloter untuk eks Karesidinan Madura ada di kloter pertengahan dengan jadwal pemberangkatan pada pertengahan September. Sebab diperkirakan kloter pertama akan diberangkatkan pada minggu pertama di bulan tersebut.

Namun demikian, ia meminta agar para Jemaah Calon Haji yang sudah di-

pastikan akan berangkat ke tanah suci pada tahun ini sudah melakukan persiapanpersiapan, agar pada saat edaran tentang kloter dan jadwal tersebut keluar, tidak lagi disibukkan dengan persiapan teknis.

Pada musim haji tahun ini, Kabupaten Pamekasan akan memberangkatkan sebanyak 1.387 jamaah ke tanah suci.

Jumlah itu berkurang dari kuota seharusnya, sebanyak 1.497 jemaah, karena sebanyak 110 jemaah dinyatakan menunda keberangkatan karena belum melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai jumlah dan waktu yang ditetapkan. (awa/muj/rah)

ant/irwansyah putra

PENDIDIKAN

Komisi D Terima Laporan Persaingan Antarsekolah PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan menyatakan menerima pengaduan masyarakat tentang adanya persaingan tidak sehat antar sekolah negeri dan sekolah swasta, saat rekrutmen siswa baru tahun pelajaran 20132014. Persaingan itu terjadi antara Sekolah Dasar Negeri dengan Madrasah Ibtidaiyah.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini, laporan persaingan tidak sehat antar sekolah negeri dengan swasta itu, sebagian besar terjadi di wilayah utara. Sekolah-sekolah itu rebutan siswa baru hingga dengan cara-cara yang kurang bagus. Di antara sekolah, ada yang sengaja mengratiskan semua pembiayaan, termasuk baju seragam sekolah untuk mendapatkan siswa sebanyakbanyaknya. ”Padahal mereka memiliki fungsi yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Seharusnya, mereka justru bekerjasama bukan berlomba memperbanyak siswa,” kata Juhaini.

Dalam waktu dekat, Komisi D akan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut de-

PAMEKASAN - Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Peduli Pamekasan (GP3), menggelar aksi penolakan kedatangan Calon Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo), Rabu, (21/8). Aksi itu digelar di Monument Arek Lancor Pamekasan.

Aksi unjukrasa yang berlangsung selama 30 menit itu dilakukan dengan berorasi dan menyebarkan selebaran yang berisi sejumlah kegagalan Pakde Karwo selama menjabat sebagai Gebernur Jawa Timur.

Selebaran itu dibagikan kepada para pengendara yang melintas di sekitar monumen.

“Selama menjabat sebagai gubernur, Pakde Karwo tidak memberikan perbaikan di Jawa Timur. Bahkan beberapa program yang dilaksanakan, tidak membawa

ngan mengunjungi beberapa sekolah tingkat dasar, terutama di wilayah utara dan akan melakukan evaluasi terhadap semua proses rekrutmen siswa baru yang akan dilakukan sekolah.

Ia menilai persaingan itu muncul akibat banyaknya lembaga pendidikan di Pamekasan hingga tidak imbang dengan jumlah anak yang baru memasuki usia sekolah.

Akibatnya, jumlah siswa baru di masing-masing sekolah sangat minim dan mengancam status sekolah negeri.

Banyaknya sekolah itu, di antara penyebabnya karena mudahnya prosedur pendirian sekolah dan madrasah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kemeneterian Agama, juga kurangnya proses verifikasi pengajuan izin pendirian lembaga pendidikan tersebut.

Komisi D, beberapa waktu lalu meminta agara Dinas Pendidikan Pamekasan dan Kantor Kementerian Agama setempat memperketat proses pengajuan izin pendirian tersebut menyusul banyaknya sekolah dengan jumlah tidak sesuai dengan standar.

Komisi tersebut juga men-

Padahal mereka memiliki fungsi yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Seharusnya, mereka justru bekerjasama bukan berlomba memperbanyak siswa,”

Juhaini

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan

dukung upaya perampingan sekolah, agar bisa menjangkau ketersediaan tenaga kependidikan dan kelayakan berdiri sendiri sebagai satu sekolah.

Sayangnya, imbauan itu terkesan tidak direspon oleh Disdik. Terbukti pada tahun ini dipastikan akan ada tiga lembaga pendidikan dasar swasta yang akan berdiri di

Kecamatan Palengaan.

Kepala Seksi Pembelajaran SD Dinas Pendidikan, Mutammam mengatakan tiga lembaga pendidikan baru tersebut sudah memiliki siswa dengan jumlah melebihi ketentuan, yakni diatas 30 setiap kelas dan sudah mengajukan izin pendirian sejak lima tahun lalu.

“Proses pengajuan izinnya sudah sejak lima tahun lalu dan jumlah siswanya cukup memadai. Sehingga kami tidak mungkin menolak pengesahan tiga lembaga itu sebagai lembaga pendidikan,” katanya.

Sedangkan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Pamekasan, Juhedi menyatakan setuju dengan iimbauan Komisi D tersebut dan menyatakan akan memperketat pendirian madrasah baru.

Menurutnya, ketatnya aturan pendirian itu bukan hanya dapat mengurangi dampak berupa persaingan antar lembaga pendidikan, namun juga akan mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap semua lembaga pendidikan. (awa/muj/rah)

Makanan Jamaah Haji . Direktur Pelayanan Haji Kemenag Sri Ilham Lubis (kedua kiri) memeriksa makanan untuk

jamaah haji embarkasi Banda Aceh selama menempuh perjalanan menuju bandara internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi seusai melantik penitia penyelenggaraan ibadah haji 2013 di Banda Aceh, Aceh, Rabu (21/8). Kuota haji Aceh tahun 2013 sebanyak 3.111 jemaah dan daftar tunggu haji Aceh hingga awal Agustus 2013 mencapai 54.000 orang.

HARI EFEKTIF SEKOLAH

Disdik Belum Terima SE Libur Pilgub PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan menyatakan belum menerima Surat Edaran (SE) yang menetapkan waktu pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur pada 29 Agustus sebagai hari libur. Sehingga sampai saat ini belum bisa mengambil kebijakan apapun, meski sudah banyak kepala sekolah yang menanyakannya.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan, Mohammad Tarsun mengatakan pada biasanya, setiap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, semua sekolah dan kantor pemerintah akan diliburkan.

Karenanya, jika surat edaran itu sudah diterima, Disdik akan langsung mengirimkan surat kepada masing-masing sekolah.

“Sampai saat ini belum

ada kejelasan, apakah semuanya akan diliburkan atau hanya Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan saja yang diliburkan. Kami masih menunggu kebijakan itu dari Dinas Pendidikan Jawa Timur,” katanya, Rabu (21/8).

Menurutnya, bisa saja sekolah tidak diliburkan, namun kegiatannya tidak akan seperti hari-hari biasa. Para siswa dimungkinkan hanya akan diarahkan mengerjakan soal-soal mata pelajaran, atau diisi dengan kegiatan lain yang bermamfaat.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi telah menetapkan tanggal 29 Agustus 2013 sebagai hari libur bagi masyarakat Jawa Timur karena bertepatan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Penetapan itu dikuatkan dengan adanya Surat

Edaran Gubernur Jatim No 181.4/16677/011/2013 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim sebagai hari libur. Namun Tarsun kembali menegaskan, Surat Edaran Gubernur itu masih belum diterimanya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini menyatakan sudah semestinya pada pelaksanaan pemungutan suara semua kantor pemerintah dan lembaga pendidikan diliburkan. Sebab, meskipun tidak diliburkan, kondisinya tidak akan berjalan normal.

Menurutnya, yang tidak mungkin diliburkan adalah pusat layanan kesehatan seperti rumah sakit dan Puskesmas. Dua pusat layanan publik itu, tidak mungkin diliburkan karena bersangkutan dengan kepentingan keselamatan jiwa. (awa/rah)

PAMEKASAN

5

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO. 0182 | TAHUN II

PERTANIAN

Penyaluran Pugar Dinilai Tebang Pilih

ant/saiful bahri

BURUH GARAM PAMEKASAN. Sejumlah buruh memanen garam di Desa Baddurih, Tlanakan, Pamekasan, Jatim, Rabu (21/8). Para pekerja tersebut mendapat upah sepikul garam dan uang Rp 30.000 per setengah hari.

Fasilitas Sekda Mulai Disiapkan PAMEKASAN - Setelah hampir dua tahun beberapa fasilitas untuk Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan tidak digunakan, lantaran jabatan tersebut kosong, Pemerintah Kabupaten setempat mulai menyiapkan fasilitas tersebut. Itu dilakukan karena Sekda yang baru sudah dilantik.

Beberapa fasilitas yang disiapkan itu antara lain rumah dinas yang selama ini dibiarkan kosong dan mobil dinas serta kantor yang selama ini dibiarkan tak bertuan.

Sejumlah petugas mulai melakukan pebersihan rumah

dinas dan kantor yang akan ditempati pejabat baru tersebut. Mereka juga melakukan penataan ruang dan mengganti perabotan yang sudah dinilai tidak layak.

Rencananya, rumah dinas yang akan ditempati Sekda,

Alwi Beik adalah rumah dinas yang berada di Jalan Agus Salim, atau di sebelah timur Monumen Arek Lancor. Rumah itu memang dijadikan rumah dinas Sekda Pamekasan dan akan mulai ditempati pada pekan ini.

Sementara ruang kerja, tetap menggunakan ruang kerja Sekda di lantai dua Komplek Kantor Bupati Pamekasan di Jalan Kabupaten.

Kepala Bagian Umum Pemkab Pamekasan, Shalah Syamlan mengatakan untuk

KAMPANYE DI MADURA

Sewa Heli Karwo USD 3000 per hari

semua fasilitas Sekda telah siap untuk digunakan. Hanya saja, mobil dinas dengan Nomor Polisi M 6 AP yang disiapkan untuk Sekda baru itu saat ini masih dalam perbaikan.

“Tidak ada persiapan khusus, karena fasilitas itu belum digunakan. Kami hanya melakukan bersih-bersih saja dan melakuan perbaikan mobil dinas,” kata Shalah.

Selama tidak digunakan, semua fasilitas Sekda itu tetap dirawat. Bahkan, mobil M 6 AP yang selama terjadi

kekosongan jabatan itu, juga dirawat meski dengan cara dijalankan mengelilingi kantor Pemkab Pamekasan. Mobil itu hanya sekali dibawa ke Surabaya untuk dilakukan perbaikan.

“Pada bulan puasa lalu, rumah dinas Sekda kami lakukan pengecetan kerana warnanya sudah pudar. Dan sampai saat ini, rumah itu tidak membutuhkan perbaikan besar hanya penataan dan sedikit perbaikan kecil karena tidak ditempati,” katanya.(CR-1/rah)

Helikopter Surya Air yang disewa oleh Cagub Imcumbent Soekarwo untuk kegiatan kampanye di pulau Madura seharga US $ 3000, atau berkisar Rp 33 juta sehari.

PAMEKASAN - Soekarwo, salah satu Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur, menggelar kampanye terbuka di dua Kabupaten di Madura, yaitu di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang, Rabu.

Saat kampanye di dua kabupaten itu, ia memilih jalur berbeda dengan Cagub maupun Calon Wakil Gubernur lain dengan menempuh jalur udara dengan menyewa pesawat Helikopter milik perusahaan Surya Air. Pesawat Helikopter itu disewa seharga US $ 3000, atau berkisar Rp 33 juta sehari.

Soekarwo kampanye terbuka di Madura dimulai dari Kabupaten Pamekasan. Ia datang ke kota Gerbang Salam itu didampingi ajudannya dan tiga pilot helikopter Surya Air. Kedatangannya disambut pengurus teras Partai Demokrat

setempat dan beberapa pengurus partai pendukungnya serta Bupati Pamekasan, Achmad Syafii.

Menurut Hari, salah satu Pilot Pesawat Hilekopter Surya Air, pesawat itu disewa Soekarwo selama sehari untuk kampanye di Madura, termasuk akan mengunjungi pulau-pulau kecil di daerah itu. Pesawat itu take off atau berangkat dari Sidoarjo sekitar pukul 5.30 WIB, langsung menuju Pamekasan.

"Tadi berangkat dari Sidoarjo sekitar pukul 5.30 WIB, langsung menuju Pamekasan dan rencanya mengunjungi ke pulau-pulau kecil di Madura. Nanti Pak Soekarwo harus tiba kembali di Waru, Sidoarjo pukul 14.00 karena ada pertemuan," katanya.

Di Pamekasan, Soekarwo langsung blusukan ke pasar palawija terbesar yakni

Pasar Kolpajung. Setelah dari pasar Kolpajung, rombongan Soekarwo yang mengendarai mobil Toyota Alphard warna hitam menuju Pesantren Al Faqih, Kelurahan Kowel. Di pesantren ini, Soekarwo di hadapan ratusan warga berjanji akan menstabilkan harga tembakau di Jawa Timur dan mengupayakan peningkatan usaha kecil dan menengah.

"Kami juga akan terus mengembangkan usaha mikro agar terus maju," janjinya.

Kunjungan singkat di pesantren Al Faqih itu kemudian berlanjut ke sentra batik di kelurahan yang sama. Setelah mengunjungi sentra batik, Soekarwo tepat jam 10.00 wib langsung terbang kembali menggunakan helikopter menuju pulau Gili Mandangin, Kabupaten Sampang. (uzi/ muj/rah)

nempati lahan yang masih disengketakan, masih diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan pugar.

Ia menilai kebijakan DKP ini diskriminatif, karena status lahan yang dikelola HMPG dan Kompag sama-sama berstatus lahan sengketa.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan, Muhammad Istamam mengatakan tidak berani memberikan bantuan pugar kepada petani garam yang tergabung dalam HMPG. Sebab persyaratan yang diajukan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) pugar.

"HMPG itu sudah kami mintai surat keterangan kepemilikan lahan. Tetapi mereka jengkel tidak mau menyerahkan. Surat keterangan kepemilikan itu bisa berbentuk sewa lahan kepada PT. Garam seperti yang dimiliki oleh Kompag," katanya.

Bukti yang diajukan HMPG berupa hak kelola dari PT. Garam tidak ada dalam petunjuk teknis pugar. Sehingga meskipun proposal pengajuan sudah dikirim ke DPK, pihaknya tidak berani untuk menyampaikan sosialisasi. Sebab jika disosialisasikan kepada HMPG, khawatir berharap mendapatkan bantuan pugar.

Istamam berjanji akan memberi bantuan kepada para petani itu, jika HMPG bisa memenuhi persyaratan seperti kelompok tani lainnya. Sebab kehendak untuk memberikan bantuan itu bukan semata-mata kemauan pribadi, tetapi karena adanya persyaratan dan petunjuk teknis yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. (uzi/muj/ rah)

HUKUM

Kajari: Kelanjutan Korupsi Buku Tunggu BPKP PAMEKASAN - Tindak lanjut pengusutan kasus dugaan korupsi bantuan buku di Dinas Pendidikan Pamekasan masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kata Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Sudiharto.

m. fauzi/koran madura

PAMEKASAN - Sebanyak 125 pendeder garam asal Desa Pandan, Kecamatan Galis, Pamekasan, yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) menuding Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat tebang pilih dalam menentukan penerima program usaha garam rakyat (pugar).

Penyaluran program itu hanya diberikan kepada salah satu kelompok tani yang tergabung dalam Komunitas Petani Garam (Kompag). Sedangkan pendeder yang tergabung dalam HMPG terancam tidak menerima pugar karena proposal yang diajukan kepada DKPsetempat tidak dilampiri bukti sewa lahan atas PT. Garam.

Koordinator HMPG Pamekasan, Agus Sumantri mengtakan sampai kapan pun para pendeder garam yang tergabung dalam HMPG tidak akan menyewa lahan kepada PT. Garam, karena lahan itu milik mereka sendiri, yang direbut oleh perusahaan milik negara tersebut.

Tanah itu sampai saat ini statusnya masih dalam sengketa antara pendeder garam dengan perusahaan tersebut.

"Sebagai persyaratan untuk mendapatkan pugar, kami lampirkan bukti keterangan swakelola lahan dari PT. Garam kepada pendeder. Kami anggap itu sudah cukup dan kelompok kami layak untuk menerimanya," katanya.

Dia jelaskan, DKP Pamekasan tidak perlu mempersoalkan soal status tanah yang kini masih disengketakan karena sangat merugikan anggota HMPG yang tidak diberi hak untuk mendapatkan bantuan.

Ada juga pendeder garam yang tergabung dalam Kompag dan sama-sama me-

"Kami sudah mengirim sudah kepala BPKP meminta hasil audit bantuan buku perpustakaan di Dinas Pendidikan Pamekasan itu, namun hingga saat ini belum dikirim," ucapnya di Pamekasan, Jatim, Rabu.

Jika hasil audit dari BPKP itu telah turun, maka kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Pamekasan itu akan segera ditindaklanjuti, dan apabila memang terbukti ada kerugian negara maka yang bersangkutan akan segera ditahan.

Sebelumnya, pihak Kejari Pamekasan telah menetapkan sebanyak enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan buku di Disdik Pamekasan dengan nilai total Rp1,9 miliar tersebut.

Satu dari keenam orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Achmad Hidayat.

Akan tetapi, meski telah menetapkan sebagai tersangka, tim penyidik Kejari Pamekasan belum menahan keenam orang itu. Salah satu alasannya, karena masih menunggu hasil audit BPKP. Keenam orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu terdiri atas tiga orang dari unsur rekanan, Kepala Dinas Pendidikan, Pimpinan Proyek Pengadaan buku, dan seorang lagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dugaan penyimpangan bantuan buku di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan itu terbongkar karena banyak lembaga penerima bantuan

yang mengeluhkan adanya bantuan buku yang tidak sesuai dengan nilai bantuan, yakni hanya dalam kisaran Rp7 juta dari total nilai bantuan Rp49.600.000,00 untuk masing-masing lembaga penerima bantuan.

Selain itu, buku yang didistribusikan juga salah, yakni berupa buku untuk tingkat sekolah dasar (SD), padahal bantuan pengadaan buku dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kami sudah mengirim sudah kepala BPKP meminta hasil audit bantuan buku perpustakaan di Dinas Pendidikan Pamekasan itu, namun hingga saat ini belum dikirim,”

Sudiharto

Kajari Pamekasan

(APBN) senilai Rp1,9 miliar itu untuk 40 lembaga pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), baik negeri maupun swasta, yang ada di lingkungan Disdik Pamekasan.

Selain terjadi pengurangan dalam nilai bantuan dari yang seharusnya Rp49.600.000,00 menjadi hanya senilai Rp7 juta, pengadaan proyek bantuan buku dari pemerintah pusat itu dilakukan dengan sistem penunjukan.

Padahal, sesuai dengan ketentuan ketika itu, sistem penunjukan itu hanya bisa dilakukan jika nilai nominal proyek berada di bawah Rp50 juta. Namun, jika nilainya Rp50 juta atau lebih, harus dilakukan lelang.

Ketentuan itu sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, yang menjadi landasan pelaksanaan proyek kala itu.(ant/rah)

6

SAMPANG

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO. 0182 | TAHUN II

PEMILUKADA JATIM

Sosialisasi Pilgub di Daerah Utara Minim

Tim Diaspora Indonesia Zeby Febrina (kiri) dan Darmawan (kanan) bermain peraga replika fauna di SDN 01 dan 02 Kuningan Timur, Jakarta, Rabu (21/8). Tim Diaspora Indonesia yang beraktivitas di luar negeri itu berbagi pengalaman dengan pelajar sekolah dasar yang bertujuan untuk membangkitkan semangat generasi muda.

FOTO: ant/ujang zaelani

Workshop Guru Mulai Menebarkan Aroma Bisnis SAMPANG- Workshop guru matematika yang digelar Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang diduga menjadi ajang berbisnis. Pasalnya, biayanya yang sangat mahal hingga mencapai Rp 400 ribu per guru sedangkan fasilitas yang disediakan sangat sederhana. Workshop itu hanya berlangsung dua hari di Aula SMPN 1 Sampang.

Ketua LSM Forum Kebijakan Publik (FKP) Heru Susanto mensinyalir adanya kepentingan bisnis dalam workshop yang dikhususkan untuk guru SD penerima sertifikasi itu.

Dalam hitung-hitungannya, panitia menerima uang kontribusi total Rp Rp 440 juta dari 1.100 peserta yang diwajibakan ikut workshop. ”Sekarang kita pakai logi-

ka saja. Uang Rp 440 juta itu terlalu fantastis untuk acara yang hanya numpang di Aula sekolahan (SMPN 1 Sampang).

Untuk ditaruh di hotel saja masih untung banyak panitia tuh dengan biaya 440 juta selama dua hari. Apalagi, rekanan pematerinya juga biasa-biasa saja,” ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (21/8).

Menurutnya, biaya normal untuk acara workshop yang digelar sederhana itu diperkirakan hanya menghabiskan dana paling besar Rp

150 juta saja. Sebab, kebutuhan yang diperkirakan memakan biaya hanya rekanan pemateri dari Yayasan Adiluhung, biaya modul dan block note, biaya makan paling banyak tiga kali per hari, dan biaya snack. Selebihnya, hanya biaya-biaya tambahan yang tidak mungkin terlalu tingggi. ”Kalau Aulanya sih bisa saja hanya numpang.

Jadi, saya menduga panitia memanen untung setelah acara,” lanjut Heru.

Terpisah, Kabid Perencanaan dan Pembiayaan Dis-

CAGUB-CAWAGUB JATIM

Mahasiswa dan Pemuda Dukung Bambang-Said SAMPANG - Sejumlah mahasiswa dan pemuda di Kecamatan Sokobenah mendeklarasikan diri sebagai simpatisan pendukung calon Gubernur Jawa Timur Bambang DH- Said Abdillah, Rabu (21/8). Hal itu dilakukan di rumah tim relawan pemenangan nomor urut tiga tersebut.

Mereka siap memenangkan putra daerah untuk menjadi orang nomor dua di Jawa Timur. Bambang-Said diharapkan bisa membawa Madura menjadi lebih baik. Selain itu, orang Madura juga merupakan sebagai saudara sendiri.

Suaidi (30), mahasiswa di Sokobanah mengatakan, menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang sebentar lagi akan dilaksanakan, mereka mendukung serta mendeklarasikan diri sebagai simpatisan Bambang DH -Said Abdullah. ”Kami selaku pemuda dan mahasiswa Sokobanah sepakat mendukung Bambang-Said.

junaidi/koran madura

DEKLARASI. Sejumlah mahasiswa dan pemuda mendeklarasikan diri sebagai relawan dan siap mendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Bambang DH-Said Abdullah, Rabu (21/8).

Kalau bukan orang Madura siapa lagi yang akan membawa Madura ke arah yang lebih baik. Dan kami optimis Bambang-Said akan memenangkan Pilgub Jatim” ujarnya kepada Koran Madura.

Ketua Tim Relawan Bambang-Said, Moh.Hasan Jaelani, mengapresiasi sejum-

lah pemuda dan mahasiswa asal Sokobenah yang telah mendeklarasikan untuk menjadi tim simpatisan kemenangan Bambang DH –Said Abdillah. Serta memberikan support kepada mahasiswa dan pemuda untuk terus optimis dalam memenangkan Bambang-Said.

“kami ucapkan terima kasih kepada sejumlah pemuda dan mahasiswa yang telah mendeklarasikan untuk mendukung cagub dan cawagub nomor urut tiga, sehingga kami lebih optimis nomor urut 3 ini akan memenangkan pemilihan Gubernur Jatim 2013” tandasnya (jun)

ADVERTORIAL

Soekarwo Prioritaskan Tiga Program Andalan SAMPANG - Calon Gubernur Jawa Timur 2013-2018 H Soekarwo saat berkampanye di Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Rabu (21/8) sekitar pukul 11.00 WIB. kampanyenya menyampaikan 3 program program prioritas.

Katanya, jika kembali terpilih, akan selalu mengupayakan dan menjunjung tinggi adanya akidah masyarakat demi tidak maraknya lokasi prostitusi pekerja seks komersial. Serta, mengedepankan dunia pendidikan secara islami terutama di Provinsi Jawa Timur agar hal ini terhindar dari ajaran-ajaran sesat, dan mensejahterakan taraf kehidupan para rakyatnya tersebut.

"Akidah itu penting supaya tidak adanya lokasi mak-

ryan hariyanto/koran madura

Calon Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo tiba di Lapangan Wijaya Sampang, Rabu (21/8) sekitar pukul 10.20 Wib. Soekarwo mengunjungi Pondok Pesantren Al Ikhsan di Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. siat di Jatim ini, tak lupa juga masalah pendidikan Islam dari hal ajaran sesat yang tidak

perlu dipandang, karena pemimpin yang baik memandang pendidikan, apa lagi tentang

taraf kehidupan masyarakat atau kesejahteraannya," ucap Soekarwo saat sambutan.

Berdasarkan pantauan Koran Madura, kehadirannya berbeda dengan paangan cagub yang lain. Sebab, jika lainnya tetap memakai mobil. Namun, pasangan Cagub Jatim yang dikenal sebutan Karsa tersebut memakai helikopeter yang tiba di lapangan Wijaya Kusuma, sekitar pukul 10.20 WIB. Selanjutnya, rombongan itu langsung menuju ke Ponpes Al Ikhsan yang diasuh KH Mahrus di Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, dengan beberapa pengurus Partai Demokrat Kabupaten Sampang dengan pengawalan dan penjagaan ketat aparat kepolisan setempat. (adv/ryn/lum)

dik Sampang M Jupri Riyadi selaku penaggung jawab workshop menegaskan, tidak ada kepentingan bisnis dalam pelaksanaan workshop tersebut. Menurutnya, acara tersebut murni untuk meningkatkan kemampuan guru. ”Kepentingan bisnis apa? Tidak ada itu. Silakan cek aja langsung ke peserta yang ikut pelatihan tersebut.

Ini kan untuk memperbaiki kualutas guru kok malah dituding yang bukan-bukan,” bantahnya. (lum)

SAMPANG - Minimnya sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2013 untuk daerah utara Kabupaten Sampang menjadi sorotan masyarakat setempat. Alat peraga pilgub Kecamatan Banyuates, Karang Penang, Sokobanah, serta Kecamatan Robatal dan Kecamatan Kedungdung, tidak semeriah di daerah selatan.

Bahkan, masyarakat di wilayah utara banyak tidak tahu pelaksanaan pemilihan Gubernur Jatim, dan juga tidak tahu siapa saja calonnya.

Alan Kaisan, pemuda asal Kecamatan Kedungdung, mengaku tidak tahu entah apa yang menjadi faktor utama kurangnya sosilaisasi tersebut dari KPU setempat. Padahal, kucuran dana anggaran sudah dialokasikan untuk sosialisasi melalui media maupun alat peraga.

"Mana ada sosilalisasinya di daerah utara saat ini, apalagi meski Sampang Kota pun spanduknya jarang terlihat.

Media elektronik dan media cetak itu penting. Sedangkan KPU Jatim mengalokasikan anggaran itu," ucap pria yang juga Ketua LSM Liras.

Seharusnya KPU setempat, lanjutnya, bisa bertanggung jawab agar sosialisasi ini bisa terpantau. Sehingga, justru dirinya khawatir jika akan terjadi adanya beberapa kali putaran dalam pilkada Provinsi Jatim mendatang seperti tahun 2008. "Jangan remehkan masyarakat di wilayah utara untuk mengapresiasikan haknya, karena terkadang wilayah ini minimnya mutu pendidikan menjadi pandangan sebelah mata," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU sampang, Abu Ahmad Dovier Syah membenarkan hal itu.

KPU mengaku terikat dengan aggaran yang ditentukan oleh provinsi yang lebih terbatas dari pada anggaran pilgu.

“Kalau media sudah saya lakukan," jelasnya.

Mana ada sosilalisasinya di daerah utara saat ini, apalagi meski Sampang Kota pun spanduknya jarang terlihat. Media elektronik dan media cetak itu penting.

Sedangkan KPU Jatim mengalokasikan anggaran itu,”

Alan Kaisan Warga

Ditanya terkait banyak masyarakat masih belum mengetahui jadwal pelaksanaan, Dovier menjelaskan masyarakat menganggap jika pemilu itu sudah terlalu rutin. Sehingga, masyarakat hanya mengenal seperti jadwal tahun sebelumnya. Namun, hingga kini masih dilakukannya sosilaisi di tingkat kecamatan. "Sekarang mereka tenang dan biasa saja beda dengan tahun lalu. Karena ternyata mereka hanya mengenal hari yang biasa sejak tahun lalu," jelasnya. (ryn)

LINGKUNGAN

Pol PP Akan Menertibkan Penambangan Pasir Liar SAMPANGMaraknya penambangan pasir ilegal di pinggir pantai sepanjang Jalan Raya Camplong Sampang yang mengancam abrasi, membuat Pol PP Sampang dalam waktu dekat akan melakukan penertiban.

Kasat Pol PP Sampang Hamdani mengungkapkan, persoalan penambangan pasir liar di Kabupaten Sampang ini merupakan persoalan lama yang hingga kini masih belum selesai.

Hal itu tidak cukup hanya mengandalkan penertiban saja. Sebab, katanya, sejak awal Satpol PP sudah sering kali melakukan penertiban tetapi setelah dilakukan penertiban warga masih melakukan lagi.

“Jika para penambang pasir ilegal masih terus melakukan penambangan pasir tersebut, maka dalam waktu dekat Satpol PP akan melakukan menertiban agar warga tidak mengulangi perbuatannya.

Sebab, mau tidak mau aktivitas penambangan pasir ilegal tersebut akan merusak kelestarian alam. Bahkan, akan menimbulkan abrasi laut,” tegasnya.

Ia berharap setelah ditertibkan, ada partisipasi intansi lain untuk menjaga ketertiban. Terlebih lagi diharapkan ada kesadaran masyarakat sendiri untuk tidak melakukan penambangan pasir ilegal tersebut.

“Selain itu, kondisi personel Satpol PP Sampang yang hanya 74 orang saat ini masih

kekurangan ideal, sehingga diharapkan ada penambahan personel untuk mengefektifkan tugas-tugas Satpol PP di Kabupaten Sampang,” tambahnya.

Sementara M. Jatim (35), salah satu warga penambang pasir di Campalong, beberapa saat lalu, mengatakan, melakukan penambangan pasir ini karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

“Kami berharap pemerintah Sampang, tidah hanya bisanya merazia penambang pasir liar saja, tapi memberikan solusi alternatif yang sedang di hadapi warga, terkait minimnya penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari,” keluhnya. (Hol)

WISATA

Potensi Gua Lebar Perlu Dikembangkan SAMPANG – Guna menarik minat invertor untuk berinvestasi terhadap potensi wisata Gua Lebar di Kelurahan Rongtengah, Kota Sampang, Pemkab Sampang butuh melakukan pengembangan infrastruktur sarana yang mendukung kenyamanan potensi wisata Gua Lebar.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sampang Suhrowardi, menyayangkan potensi wisata Gua Lebar yang saat ini masih mandek pengembangannya. Hal ini lagi-lagi terbentur oleh keterbatasan anggaran. Sebetulnya kondisi Gua Lebar saat ini sudah menarik, tetapi masih membutuhkan beberapa sarana pendukung.

“Salah satu contoh sarana pendukung yang bisa dilakukan Pemkab Sampang adalah akses jalan tembus butuh dilebarkan, sehingga akan berdampak pada kenyamanan pada pengungjung yang datang. Sebab, potensi wisata Gua Lebar ini sangat

...Sebab, potensi wisata Gua Lebar ini sangat unik mengingat banyak pohan yang tumbuh di atas batu dan posisinya berada di tengah-tengah Kota Sampang dengan dataran yang relatif tinggi,”

Suhrowardi

Kepala BLH Sampang unik mengingat banyak pohan yang tumbuh di atas batu dan posisinya berada di tengah-tengah Kota Sampang dengan dataran yang relatif tinggi,” tuturnya.

Akses jalan diperlebar dan ditambah tembus ke sisi timur

lokasi Gua Lebar, akan memiliki dua fungsi. Pertama, bisa membuat kenyamanan para pengunjung yang dating. Kedua, bisa juga berfunngsi sebagai jalan alternatif saat banjir yang menggenangi wilayah Kota Sampang.

Taufik (33), warga kelurangan Rongtengah yang rumahnya berdekatan dengan obyek wisata Gua Lebar, berharap, Pemkab Sampang benar-benar serius melakukan tindaklanjut pembangunan Gua Lebar. Sebab, saat ini memang Gua Lebar sudah mulai ramai pengunjung, tetapi hal ini tidak diimbangi dengan penambangan sarana dan prasarana.

“Kami berharap potensi wisata ini akan berdampak pada penambahan ekonomi masyarakat sekitar yang berjualan disekitar lokasi obyek wisata. Selain itu, Kabupaten Sampang khususnya di Kota Sampang masih butuh tempat hiburan keluarga,” tuturnya.(hol)

BANGKALAN

7

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO. 0182 | TAHUN II

BELAJAR RETRIBUSI

Dewan Jalan-jalan ke Malang

ant/rudi mulya

SOSIALISASI PILKADA DI LOKALISASI. Sejumlah warga penghuni Lokalisasi Semampir saat mengikuti sosialisasi dan simulasi pemilihan kepala daerah (pilkada) Jatim di Lokalisasi Semampir, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (20/8). Simulasi tersebut digelar untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim serta Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang waktu penyelengaraan bersamaan pada tanggal 29 Agustus mendatang dan untuk mengurangi Golput.

BANGKALAN - Sejumlah anggota DPRD Bangkalan melakukan kunjungan studi banding ke Kota Malang untuk belajar tentang pengelolaan pasar. Namun, materi kunjungan tersebut hanya terkait masalah retribusi sebagai salah satu sumber PAD. Padahal, banyak referensi yang dapat dijadikan pedoman tanpa harus melakukan kunjungan yang dapat menelan biaya tidak sedikit. ”Kami melakukan kunjungan ke Kabupaten dan Kota Madya Malang untuk studi banding masalah pengelolaan pasar. Sebab, informasi yang kami terima, retribusi pasar di Malang merupakan salah satu sumber pemasukan daerah yang tertinggi,” jelas Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Munawwar Kholil.

Politisi PPP ini mengatakan bahwa dengan kunjungan tersebut Bangkalan akan belajar untuk membangun sistem pengelolaan pasar yang baik.

Selain itu, juga ingin mengatahui cara memberikan motivasi bagi para pedagang agar lebih kreatif sehingga bisa meraup keuntungan besar dan lebih antusias dalam membayar retribusi. ”Kami ingin tahu metode apa yang digunakan sehingga Kabupaten dan

Kotamadya Malang bisa seperti itu. Barangkali hal ini bisa diterapkan di kabupaten Bangkalan nantinya,” imbuhnya.

Ditanya apakah dengan

Kami ingin tahu metode apa yang digunakan sehingga Kabupaten dan Kotamadya Malang bisa seperti itu.

Barangkali hal ini bisa diterapkan di kabupaten Bangkalan nantinya,”

Munawwar Kholil

Wakil Ketua DPRD Bangkalan kunjungan tersebut dapat menjamin naiknya nilai retribusi pasar untuk PAD di Bangkalan, Munawwar sebagai Kordinator tim Kunker, tidak bisa memberikan jaminan dan memberikan jawababan pasti terkait dampak hasil dari studi banding tersebut. ”Kunjungan kali ini tidak terkait angka atau nilai retribusi,” kelit Munawwar. (dn/rah)

SEPAK BOLA

Manajemen Perseba Super Belum Optimal

Siap Konvoi Show of Force BANGKALAN – Meski tak merencanakan kampanye terbuka di kabupaten Bangkalan, pendukung pasangan Bambang-Said mengaku akan menggelar konvoi besar-besaran untuk menyosialisasikan calonnya. Cara itu dinilai efektif untuk mengenalkan pasangan nomor urut tiga tersebut dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur. ”Kita tidak akan melakukan kampanye di lapangan terbuka. Tak ada persiapan panggung atau pun acara seperti pesta. Kami berinisiatif untuk melakukan aksi konvoi berkeliling di empat kecamatan selama satu hari,” kata Tim Pemenangan, H Fatkhurrahman, kemarin (21/8).

Pria yang menjabat sebagai ketua DPC PDIP Bangkalan tersebut mengaku langkah itu dilakukan agar seluruh masyarakat Bangkalan bisa mengetahui calon yang pantas dipilih. Sebab, banyak masyarakat desa masih belum mengetahui calon gubernur dan calon wakil gubernur

pada pemilihan pilgub yang akan digelar pada 29 Agustus mendatang.

Dengan langkah tersebut diharapkan masyarakat secara keseluruhan bisa mengetahui dan bisa turut mendukung pasangan BambangSaid agar bisa memenangkan pemilukada Jawa Timur. Terlebih masyarakat di lingkungan pedesaan yang kurang mengetahui gaungnya pilgub 29 Agustus mendatang, agar mengetahui dan kemudian bersama-sama mengantarkan pasangan cagub-cawagub tersebut ke puncak pemprov Jatim.

Dia menjelaskan dalam pelaksanaan konvoi 23 Agus-

tus nanti, simpatisan dan para pendukung tidak hanya mengitari kabupaten Bangkalan saja, melainkan tetap akan melakukan kegiatan blusukan di pasar-pasar yang dilewati.

Menurutnya, ada lima pasar yang akan disinggahi saat berkonvoi, yakni Pasar Ki Lemah Duwur, Pasar Patemon, Pasar Tanah Merah, Pasar Geger, dan Pasar Arosbaya. ”Kita akan membagikan brosur pasangan calon, rencana program, dan kaos agar masyarakat ikut mendukung cagub dan cawagub Bambang-Said,” harapnya.

Dia menerangkan, dari konvoi yang sudah menjadi

bagian rencana, perjalanannya sekitar 40 kilometer jarak yang akan dilalui oleh pendukung dan simpatisan.

Selain itu, siapa pun yang satu tujuan boleh bergabung dalam kegiatan tersebut, dengan pengawalan pihak kepolisian. ”Ada 150 kendaraan roda dua yang sudah disiapkan dan 10 mobil. Rutenya pun mulai dari berkeliling di kecamatan kota, langsung ke kecamatan Tanah merah. Dilanjutkan ke arah kecamatan Geger. Terakhir, ke kecamatan Arosbaya dan kembali ke kecamatan kota melalui jalan pantura.

Jadi rutenya memutar,” terangnya. (ori/rah)

AIR BERSIH

PDAM Berencana Droping Air untuk Antisipasi Kekeringan BANGKALAN - Untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan dan kekurangan air bersih di beberapa wilayah di kabupaten Bangkalan pada musim kemarau tahun ini, PDAM Sumber Pocong Bangkalan mengaku sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk bantuan air bersih melalui 5 unit mobil tangki. Seperti tahun sebelumnya, awal kekeringan diprediksi akan terjadi di empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Kokop, Kecamatan Klampis, Kecamatan Konang, dan Kecamatan Geger.

Secara geografis keempat kecamatan tersebut bisa dibilang berada pada dataran

tinggi. Biasanya berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, letak geografis di daerah dataran tinggi itulah yang sangat minim sumber air, sehingga perlu diantisipasi oleh PDAM. Direktur PDAM Bangkalan Sutrisno mengatakan 5 buah unit mobil tangki saat ini sudah dipersiapkan untuk mengatisipasi adanya permintaan dari masyarakat. Dan 5 unit mobil tangki tersebut siap mendroping hingga ke plosok desa sesuai dengan permintaan.

Kantor PDAM Sumber Pocong mengaku sudah siap memberi bantuan air bersih melalui 5 unit mobil tangki.

”Musim ini kemarau sudah mulai terasa.

Oleh sebab itu, kami mengantisipasinya dengan menyiapkan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan air,” terang mantan Kabag Keuangan Pemkab Bangkalan ini.

Disinggung apakah saat ini sudah ada permintaan air bersih

dari daerah rawan kekeringan, Sutrisno menyatakan hingga saat ini belum ada permintaan dari masyarakat.

Kendati demikian, pihaknya sudah mengantispasi sejak dini menjaga kemungkinan adanya kekurangan air di sejumlah daerah. Biasanya, kata Sutrisno, kekurangan air bersih menimpa daerah yang tidak memiliki sumber air yang memadai. ”Sekalipun belum ada permintaan dari masyarakat.

Namun, tetap harus siaga untuk menjaga kemungkinan terjadinya kekeringan air.

Sebab, setiap musim kemarau pasti ada permintaan air bersih,” imbuhnya. (dn/rah)

PILEG

DCT Masih Belum Bisa Diselesaikan BANGKALAN – Hingga saat ini , Daftar Calon Tetap (DCT) pemilihan legislatif (pileg) masih belum rampung. Banyak prosedural yang wajib dilalui KPUD setempat untuk mengumumkan daftar tersebut. Salah satunya, masih akan dilakukan penyusunan dan penetapan DCT dengan melibatkan elemen partai politik. Oleh karena itu, pihaknya berjanji pengumuman untuk pileg daerah Bangkalan akan dilakukan pada 23 sampai 25 Agustus mendatang. ”Ya, besok, Kamis (22/8) masih akan dilakukan penyusunan dan pentapan DCT dari seluruh DCS yang berjumlah 502 caleg dari seluruh partai politik kontestan Pileg 2014

mendatang,” kata Tajul Anwar, Komisioner KPUD Bangkalan Divisi Teknis dan Data.

Dalam agenda penyusunan dan penetapan DCT yang

dikemas dalam rapat terbuka, KPUD Bangkalan akan melibatkan semua partai politik dan Panwas setempat untuk dimintai paraf terkait penetapan sebagai kontestan Pileg 2014. Hal itu, sebagai sarana tercapainya proses demokrasi yang akuntabel dan untuk menghindari kecurigaankerugiaan apabila tidak dilibatkan. ”Melibatkan partai politik pengusung caleg dan Panwas sebagai langkah untuk menciptakan demokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Menurut Tajul, sejat-

inya jumlah caleg yang akan ditetapkan berjumlah 504 orang. Akan tetapi, terdapat dua calon yang mengundurkan diri. Keduanya, berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).

Pengunduran tersebut dilakukan melalui mekanisme penarikan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh masing-masing partai. ”Memang ada dua orang mengundurkan diri melalui penarikan yang dilakukan oleh partai masing-masing,” ujar Tajul.

Disoal mengenai alasan

pengunduran kedua calon tersebut, Tajul tidak menjelaskan secara konkrit mengenai alasan masing-masing. Sebab, kata Tajul, pihak KPUD hanya menerima surat pernyataan pengunduran diri sebagai ketentuan secara administratif.

Mengenai alasan kedua caleg menjadi kewenangan masing-masing partai. ”Mengenai alasan pengunduran diri itu menjadi urusan caleg dan partainya.

Sedangkan KPUD hanya sebatas urusan administrasi saja. Karena itu merupakan urusan internal partai,” paparnya. (dn/rah)

Masalah yang terjadi diinternal Perseba Super selama ini, karena tidak becusnya pemilik dalam mengelola tim.“

Syafiuddin Asmoro Wakil Ketua PSSI Bangkalan

BANGKALAN – Setelah diterpa kabar tak sedap mengenai sikap menejemen Tim Perseba Super. Kini Menejemen tim tersebut mendapatkan kritikan tajam dari wakil ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Bangkalan. Sebab menejemen Perseba Super yang saat ini berada pada asuhan pihak swasta tersebut dinilai tak becus dalam mengelola itu. Klub professional tersebut dikabarkan mempunyai tanggungan hutang yang mesti dibayar ke pemkab Bangkalan senilai Rp 230 juta. ”Masalah yang terjadi diinternal Perseba Super selama ini, karena tidak becusnya pemilik dalam mengelola tim. Dimana dalam menejemen diduga terjadi ketidakharmonisan. Mulai dari pemain yang kurang bersemangat karena gaji tidak cair, hingga sewa stadion gelora Bangkalan (SGB) yang belum dibayar oleh pemilik,” kata Syafiuddin Asmoro, Wakil Ketua PSSI Bangkalan, kemarin (21/8).

Hal itu terbukti, akibat kurang profesionalnya dalam mengelola tim, saat ini Perseba Super tidak lolos masuk ke kasta tertinggi sepak bola nasional yakni ISL. Menurutnya, siapa pun yang menjadi manajer dan pemimpin, kalau organisasi tidak jalan, dipastikan tidak akan meraih prestasi yang membanggakan. Itu menandakan, pemilik Perseba Super tidak becus dalam mengelola tim.

Jika ingin bagus, maka menejemen harus diubah atau diganti. Bahkan ada informasi bahwa salah satu pemain asing Perseba Super, kontraknya belum dibayar. PSSI Bangkalan sangat menyayangkan kondisi tersebut. ”Dulu Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin pernah menyumbang pada Perseba sebagai donatur. Namun, itu secara pribadi bukan atas nama Bupati. Sebab, pemkab tidak boleh membiayai klub sepakbola profesional,” terang Syafi panggilan akrabnya..

Selain itu, gagalnya Perseba Super masuk ke ISL dari divisi utama dan muncul polemik di internal, tidak lepas dari kepemilikan Perseba Super yang bukan putra daerah, sehingga tidak ada ikatan emosional dalam mengelola tim.

Mereka diduga kuat hanya memikirkan keuntungan semata, tanpa memperdulikan prestasi yang bakal diraih tim. Berbeda jika Perseba Super dimiliki putra asli Bangkalan, tentunya akan lebih mengedepankan olahraga dan prestasi. ”Seandainya ada tokoh Bangkalan yang mempunyai kelebihan finansial dan membeli Perseba Super, tentunya Perseba Super akan lebih maju dan bagus. Kemudian dalam mengelola lebih profesional,” ucapnya.

Informasi yang beredar, Perseba Super oleh sang pemilik akan dijual dengan bandrol Rp 3,5 miliar. Padahal, dulu saat Perseba Super dibeli dari tangan Imron Fatah hanya dipatok Rp 1 miliar 40 juta. Jika dijual dengan harga segitu siapa yang mau beli karena terlalu tinggi. ”Kalau harganya di bawah Rp 1 miliar, dipastikan ada yang mau. Nanti, kita mediasikan dengan orangnya. Jika Perseba Super sudah dimiliki putra daerah, nuansa sosial lebih dipentingkan dibandingkan profit,” ungkapnya.

Untuk itu, karena kepemilikannya sekarang merupakan pihak swasta, mungkin kita hanya bisa mengimbau bahwasanya pemilik, Vigit Waluyo, lapang dada supaya Perseba dijual dengan harga yang pantas,” ucap pria asal Tanah Merah itu.

Memang kalau ditarik kebelakang, seharusnya Imron Fatah bersikap arif dengan melakukan diskusi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menjual. Mungkin PSSI Bangkalan bisa memberikan solusi dengan mencarikan pembeli yang berasal dari putra daerah. ”Sayangnya, tidak pernah ada percakapan mengenai penjualan tersebut,” ucapnya. (ori/rah)

8

SURAMADU

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO.0182 | TAHUN II

PEMILUKADA

Formacida Serukan Pemilukada Aman

jun/koran madura

MEMANEN: Petani saat memanen tembakau di Dusun Mandangin, Desa Aeng Sareh, Kecamatan Kota Sampang, Rabu (21/8) kemarin.

Petani Tembakau Panen Dini SAMPANG - Kondisi tanaman tembakau yang rusak membuat petani di Dusun Mandangin, Desa Aeng Sare,h Kecamatan Kota Sampang, terpaksa memanen tembakau lebih awal. Petani mengaku mengalami kerugian materi dan waktu. Padahal, daun emas tersebut merupakan satu-satunya tanaman yang diharapkan.

Pantauan Koran Madura, petani memanen tembakau sekalipun keadaan rusak, dan daunnya banyak yang kering. Tingginya tanaman

masih setinggi selutut orang dewasa. Selain itu, kuncup tembakau sudah mulai memunculkan kembang dan daunnya tidak melebar sep-

erti tanaman tembakau seperti biasanya.

Firoh (45), petani desa setempat, mengatakan terpaksa memanen hasil tanamannya karena keadaannya rusak dan tidak bisa meninggi. Sehingga, menurutnya, lebih baik dijual dari pada tidak mendapatkan apa-apa, karena tanaman tersebut merupakan salah satu harapan untuk menyambung hidupnya.

“Karena keadaannya rusak, sehingga kami panen

lebih awal yang penting bisa menjadi uang meskipun tidak sesuai dengan modal yang telah kami keluarkan.

Dan apabila dibiarkan maka nanti kami hanya bisa menjual daun keringnya yang sama sekali tidak berharga,” ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (21/8).

Hal yang sama diungkapkan oleh Nu’ah (52). Ia mengatakan, tanaman yang selama ini diharapkan mendapatkan hasil sudah tidak bisa diharap-

kan lagi. Padahal, modal awal untuk perawatan selama dua bulan sudah menghabiskan dana yang sangat banyak, seperti pembelian pupuk dan penyiraman.

“Awalnya kami berharap tanaman tembakau yang kami tanam minimal bisa mengembalikan modal, akan tetapi setelah kondisinya seperti ini kelihatannya tidak mungkin bisa kembali, sehingga kami berharap kurang dari separuh bisa kembali,” ujarnya. (jun)

PERUSAHAAN

AJGI Catat Pertumbuhan Premi 252,2 Persen SURABAYA - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia mencatat perolehan premi sekitar Rp826 miliar pada semester pertama tahun 2013 atau tumbuh 252,2 persen dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp 235 miliar.

Dirut PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (AJGI), Edy Tuhirman, melalui surat elektroniknya Rabu (21/8), menyebutkan penerapan sistem 'Auto Risks Management System' (ARMS) kepada nasabah unit link menjadi faktor utama yang mendongkrak pertumbuhan tersebut. "Sistem ini

mendapat tanggapan positif dari nasabah unit link, karena mampu menjaga risiko investasinya agar tidak melebihi batas toleransi," katanya.

Unit link merupakan produk asuransi dari AJGU dengan basis investasi pada pasar modal yang di dalamnya terdapat jenis dana investasi berbasis saham.

Dengan sistem ini, lanjut Edy, investasi yang dilakukan nasabah akau dihentikan dulu (cut loss) untuk sementara saat kondisi investasi sedang menurun, sehingga penurunan tidak sampai terlalu dalam.

Menurut ia, AJGI akan terus mengembangkan sistem ARMS untuk memberikan kemudahan dan manfaat bagi nasabah di tengah fluktuasi yang terjadi pada indeks harga saham gabungan (IHSG).

"Selama ini jumlah nasabah yang terlindungi dengan sistem ini masih sedikit dari total jumlah nasabah AJGI di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami akan terus kembangkan sistem ini, karena potensinya masih cukup besar," tambah Edy. Hingga akhir Juli 2013, AJGI memiliki 156.000 na-

sabah. Dari jumlah tersebut, sekitar 77 persen merupakan nasabah unit link dengan 15 persen di antaranya telah memanfaatkan fasilitas sistem ARMS. "Kami memang tidak secara otomatis menerapkan sistem ARMS kepada seluruh nasabah unit link, tapi ada penawaran dulu. Untuk mendapat layanan ini, nasabah juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan," ujarnya.

Edy Tuhirman menambahkan pihaknya berupaya membidik masyarakat kelas menengah yang pertumbuhannya cukup tinggi untuk mendong-

krak pemanfaatan layanan tersebut dengan penawaran premi ringan Rp300 ribu per bulan. "Dalam lima tahun ke depan, kami memperkirakan pertumbuhan nasabah unit link bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat. Apalagi dengan didukung peningkatan jumlah agen yang saat ini sebanyak 3.400 agen dan 3.000 kantor cabang," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa kontribusi bisnis unit link terhadap perolehan premi sepanjang tahun 2012 mencapai 68 persen atau lebih kurang Rp644 miliar.(ant/dik)

SURABAYA Forum Masyarakat Cinta Damai (Formacida) Jatim menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk menjaga pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jatim 2013 pada 29 Agustus agar tetap kondusif dan berjalan aman.

"Demokrasi yang dijalankan seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hal itu sesuai dengan amanat dari Pancasila sila kelima," kata juru bicara Formacida Jatim Rastra Sastra Humelan usai menggelar aksi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (21/8).

Menurut dia, pihaknya tidak menginginkan ada suasana yang tidak kondusif seperti Pemilukada Jatim 2008 lalu, dimana adanya gugatan-gugatan politik dan temuan-temuan kecurangan yang membuat suasana Jatim tidak kondusif.

Selain itu, lanjut dia, demokrasi yang diwujudkan jangan sampai hanya un-

tuk kesejahteraan bagi satu kelompok atau golongan, tapi untuk orang banyak.

Ia mengharapkan agar demokrasi yang dianut saat ini menjadi manifesto peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi petaka awal menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat akibat hiruk pikuk perselisihan elit politik yang bisa memicu konflik horizontal di masyarakat.

"Jatim harus bisa jadi stimulan majunya bangsa dengan sikap masyarakatnya yang terbuka terhadap keberagaman," kata Rastra.

Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat luas agar tidak terpancing dengan kemungkinan konflik horizontal terkait dengan adanya perbedaan pilihan politik dalam Pemilukada Jatim mendatang.

"Kami juga meminta kepada pemangku kepentingan di Jawa Timur agar mmpertahankan Jawa Timur yang aman, nyaman dan damai," katanya. (ant/dik)

INFRASTRUKTUR

Jalan Rusak Dikeluhkan Pengendara SAMPANG - Jalan Raya Desa Blu’uran sampai Desa Tlambeh, Kecamatan Karangpenang, dikeluhkan oleh pengendara, karena sepanjang jalan tersebut kondisinya rusak parah. Pengendara ketika melintasi jalan terpaksa harus mengurangi kecepataannya dan menunggu pengendara lain yang melintasi lebih awal.

Kondisi aspal dibeberapa bagian mengelupas dan batu besar terlentang di tengah jalan, dan juga pengendara yang datang dengan waktu yang sama dari arah yang berlawanan tidak bisa melintasi secara bersamaan.

Seli (32), pengendara, mengatakan, sudah lama jalan tersebut kondisinya yang rusak parah, sehingga pengguna jalan banyak yang khawatir apabila melintasi jalan tersebut. Apalagi bagi kendaraan yang datang dari arah selatan, kondisinya sangat membahayakan karena setelah melewati tikungan dan turunan langsung berhadapan dengan

jalan yang rusak.

“Jalan tersebut membahayakan pengendara, karena aspalnya sudah mengelupas dan di tengah jalan terdapat batu besar yang terletak di tengah jalan.

Sehingga pengendara apabila datang bersamaan dari arah selatan dan utara terpaksa menunggu kendaraan yang datang lebih awal dan plengsengan yang ada di selatan jalan kondisinya ambruk,” jelasnya kepada Koran Madura.

Sementara Kepala PU Bina Marga Kabupaten Sampang Zis mengatakan, telah merencanakan untuk memperbaiki jalan tersebut pada tahun 2014 karena anggaran sebelumnya sudah tidak mencukupi di dua desa tersebut.

“Kami akan perbaiki jalan tersebut pada tahun 2014 karena di sana merupakan jalan taraf perekonomian dan akan dijadikan skala prioritas dan kalau untuk tahun ini kami sudah tidak mampu karena keterbatasan anggaran,” tuturnya. (Jun)

PILGUB JATIM

PENGAMANAN

Kampanye Karsa Terindikasi Pelanggaran

Polda Perkuat Personel Amankan Lapas Teroris

Dirinya akan melayangkan SAMPANG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabu- teguran secara administrasi paten Sampang dalam hasil sesuai dengan ketentuan yang pantauannya saat berlangsung ada. “Nanti kita akan pelakampanye calon Gubernur jari dan menyikapai hal itu dari peraturan Jawa Timur undang-unSoekarwo di dangan sesuai Desa Jrangoan, dengan ketenKecamatan tuan yang ada, Omben, Rabu lalu rekom dari (21/8) terindiJika dilihat dari KPU daerah,” kasi ada pelkatanya. anggaran. hasil pantauan S e m e n Ketua Pankami, terlihat tara Devisi waslu Kabukampanye Karwo Hukum dan paten Sampang itu ada terindakasi Pengawasan Akhmad Ripto, pelanggaran, yaitu KPU Sampang melalui salutempat pendidikan Miftahur Rozak ran teleponnya dan tempat ibadah. m e n u t u r k a n , menjelaskan, Ada anak dibawah masih akan calon gubernur nomor urut umur meski identik melakukan kroscek. Namun, satu tersebut dengan ibunya,” pihaknya masih berkampanye di menunggu pondok pesantAkhmad Ripto laporan dari ren, serta meliKetua Panwaslu Panitia Pengabatkan anak Kabupaten Sampang was Pemilu jika kecil. memang benar “Jika diliterjadi.

“Kehat dari hasil tika masalah pantauan kami, terlihat kampanye Karwo itu tempat untuk kampanye itu ada terindakasi pelangga- perorangan harus ada izin ran, yaitu tempat pendidikan dari yang bersangkutan. Sedan tempat ibadah. Ada anak lanjutnya kita tunggu laporan dibawah umur meski identik saja kalau terbukti ada pelanggaran,” singkatnya. (ryn) dengan ibunya,” jelasnya.

ada,” tambah Unggung.

SURABAYA – Lembaga Menurut Kapolda, Pemasyarakatan (Lapas) seJatim ditempatkan personel pihaknya juga terus berkoordinasi dengan brimob dan TNI guna melKanwil Kemenkumham akukan pengamanan. Hal tersebut merupakan bentuk Jatim dalam upayanya mengamankan seluruh perhatian serius dalam Lapas dan LP yang ada. pengamanan wilayah oleh Jangan samPolda Jatim. pai, terjadi “Di Jawa kerusuhan.

Timur ini ada “Personil 36 Lapas dan yang dituLP. Dan dari Di Jawa Timur gaskan itu jumlah itu, ada 27 taini ada 36 Lapas melakukan hanan teroris. dan LP. Dan dari pengamanan Rinciannya, 24 jumlah itu, ada 27 di masingtahanan terotahanan teroris. masing lapas selama 24 jam ris di Lapas Rinciannya, 24 penuh,” tanPorong, dua di tahanan teroris di das Unggung Malang Kota Lapas Porong, dua Cahyono. dan satu di di Malang Kota dan Sejauh Madiun,” unsatu di Madiun,” ini, kata Kagkap Kapolda polda, laporan Jatim Irjen Pol Unggung Unggung Cahyono dari intelejen menyatakan Cahyono, Rabu Kapolda Jatim bahwa kondisi (21/8). di Jawa Timur Khusus masih aman. Kendati delapas yang dihuni tahanan mikian, Kapolda mengaku teroris mendapatkan pertidak mau kecolongan hatian lebih, yakni mencasedikitpun. Karena itulah, pai 30 personil, ditambah pengamanan di semua 10 anggota TNI. lini semakin diperketat.

“Sedangkan di lapas Apalagi, menjelang pelaklainnya jumlah personilnya saan Pilgub Jatim. (ara) menyesuaikan kondisi yang

ant/paramayuda

PENANGKAPAN TERDUGA TERORIS: Sejumlah anggota kepolisian Resort Bekasi menjaga lokasi penggrebekan terduga teroris di percetakan Andescre di Jl. Raya Hasibuan, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/8) malam. Dalam penggerebekan itu Densus 88 Anti Teror mengamankan empat terduga teroris di ruko yang dijadikan tempat usaha percetakan.

LINTAS JATIM

9

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO.0182 | TAHUN II

PELEPASAN

Napak Tilas Perjuangan Polri SabangMerauke SURABAYA - Kepala Korps Brimob Polri Irjen Pol M Rum Murkal melepas Regu Beranting Napak Tilas Sejarah Perjuangan Bhayangkara Polri dari Sabang ke Marauke dengan start di Monumen Polisi Istimewa di Jalan Polisi Istimewa, Surabaya, Rabu (21/8).

"Dengan napak tilas ini, kami berharap roh pengabdian Polri kepada masyarakat dan negara ini akan menjadi luar biasa, bukan pengabdian biasa-biasa saja," katanya saat melepas regu beranting yang segera menuju titik berangkat di Sabang (Aceh) hingga ke Merauke (Papua).

Regu beranting yang berjumlah enam orang itu membawa enam bukti sejarah duplikat yakni bendera Merah Putih, panji Tribrata, pataka Korps Brimob, dokumen M Yasin tentang Lintas Sejarah Perjuangan Polri, surat perintah Panglima Besar ABRI Jenderal Soedirman, dan pedang Polisi Istimewa.

"Mereka akan menempuh perjalanan sejauh 8.714 kilometer selama 92 hari dengan start dari Surabaya, karena

ant/eric ireng

NAPAK TILAS POLRI: Sejumlah anggota Satbrimobda Jatim mengikuti Napak Tilas Sejarah Perjuangan Bhayangkara Polri di Jl. Polisi Istimewa, Surabaya, Jatim, Rabu (21/8). Napak tilas yang dilakukan dari Sabang sampai Merauke tersebut, selain untuk menumbuhkan jiwa korsa anggota Korps Brimob juga bertujuan untuk meluruskan sejarah berdirinya Polri, yang ditandai pembacaan proklamasi tentang terbentuknya Polisi Istimewa menjadi Polisi RI pada 21 Agustus 1945 di Gedung Asrama Tokubetsu Keisatsutai. kami mengambil momentum sejarah ketika Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin selaku Komandan Polisi di Surabaya memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia 21 Agustus 1945 atau selang empat hari setelah proklamasi," tuturnya.

Setelah itu, katanya, regu beranting itu akan naik pesawat dari Bandara Juanda Surabaya ke Sabang (Aceh)

dan akhirnya menyusuri Sumatera hingga ke Merauke dan nantinya akan finis di markas Korps Brimob Polri Kelapa Dua Jakarta pada 14 November mendatang.

"Selama perjalanan, Regu Beranting Napak Tilas Polri itu akan singgah pada sejumlah situs bersejarah dan mengadakan bakti sosial kepada sejumlah veteran Polri setempat, lalu berjalan lagi dan begitu seterusnya hingga kembali ke

markas di Jakarta," ujarnya.

Ditanya kaitannya dengan Hari Bhayangkara Polri yang jatuh pada setiap tanggal 1 Juli, ia menegaskan bahwa 1 Juli itu berkaitan dengan Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No. 11/S.D. bahwa Djawatan Kepolisian Negara yang semua bertanggung jawab kepada Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung akan langsung bertanggung jawab kepada Perdana Menteri sejak 1 Juli

1946 itu.

"Nanti, kami akan kumpulkan sejarah Polri seperti ini, karena Polri memang mewarnai sejarah perjalanan bangsa ini. Target kami untuk menumbuhkan ruh patriotisme di kalangan generasi muda Polri, jadi makna (sejarah) yang luar biasa bahwa Polri, TNI, pemerintah, dan masyarakat dulu berjuang bersama-sama," paparnya.

Dalam upacara pelepasan

itu, penyerahan keenam bukti sejarah duplikat itu kepada mereka dilakukan oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan P, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono, Kepala Korps Brimob Polri Irjen Pol M Rum Murkal, Kepala Staf Garnisun Tetap (Kasgartap) III Surabaya Brigjen TNI Marinir Wayan Mendra, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Ketua Purnawirawan Polri Jatim Mayjen Pol (Purn)

Sumarsono.

"Saya terharu, karena untuk pertama kalinya Polri menunjukkan bukti sejarah bahwa dulu itu nggak dikenal Polri, TNI, pemerintah, dan masyarakat, karena semuanya berjuang secara bahu membahu untuk bangsa. Ke depan, kita perlu bahu membahu untuk membangun bangsa ini tanpa membedakan," kata Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan P. (ant/dik)

"Blusukan" Pemilukada; Populis atau Politiskah?

SURABAYA - Tidak hanya tokoh yang mampu dilambungkan media ke permukaan, tapi istilah "blusukan" pun melambung berkat peran media massa, padahal kata "blusukan" itu tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sebagai Bahasa Jawa pun, kata "blusukan" juga tidak dapat ditelusuri dalam Kamus Bahasa Jawa Online, baik kata blusuk maupun blusukan.

Yang ada justru kata "blesek" yang berarti "membenamkan ke dalam tumpukan" (masuk). Bisa jadi, blusukan itu berasal dari kata "blesek" yang bisa berarti masuk.

Kata "blusukan" itu sendiri melambung ke permukaan sebagai bentuk dukungan media terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang sering masuk ke tempat yang tidak lazim dikunjungi pejabat, baik kampanye maupun untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Dalam konteks itu, istilah "blusukan" sesungguhnya sudah dikenal dengan istilah "turba" atau turun ke bawah untuk menjaring aspirasi, namun istilah "turba" tidak sehebat istilah "blusukan" yang diciptakan media massa untuk mendukung Jokowi.

Ya, media massa merupakan "agenda setting" atau pembentuk agenda! Media massa mengampanyekan aksi Jokowi yang langsung turun dari Balai

Kota untuk keluar-masuk dari kampung ke kampung.

Dengan blusukan itu, Jokowi ingin melihat langsung kondisi masyarakat ibu kota untuk memahami kondisi sebenarnya dan bukan hanya berdasarkan laporan anak buah.

Agaknya, gaya blusukan yang mendongkrak popularitas Jokowi itu pun menjadi pemandangan keseharian saat tahapan kampanye dalam Pemilukada Jatim yang berlangsung sejak 12 Agustus hingga 25 Agustus untuk memenangi "persaingan" pada 29 Agustus mendatang.

Adalah pasangan Calon Gubernur Jatim dan wakilnya Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah dari PDIP yang melakukan pendekatan natural untuk meraih simpati rakyat menjelang Pemilukada Jatim 2013.

"Ini (masa kampanye) kesempatan Bambang DH dan Said Abdullah berbagi tugas dan melakukan pendekatan secara natural atau alami ke pelosok-pelosok," ujar Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo di sela penyampaian visi misi pasangan calon di Gedung DPRD Jatim.

Ia mencontohkan saat

Bambang DH berkampanye di kawasan Pacitan maka sebaiknya menggunakan bahasa dan gaya seperti masyarakat Pacitan, sedangkan Said Abdullah jika berkampanye di kawasan Madura atau Tapal Kuda maka harus dengan gaya dan khas masyarakat Madura.

"Jangan sampai berkampanye di Pacitan, tapi gaya dan khasnya Madura. Ini tidak akan masuk dan menyatu di mata masyarakat setempat," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tersebut.

Langkah "blusukan" pasangan calon PDIP Jatim yang memanfaatkan momentum "konflik" Khofifah dan Soekarwo terkait dukungan parpol nonparlemen itu mendorong Bambang DH-Said Abdullah menjadi paling awal menyapa masyarakat.

Tentu saja, langkah Bambang DH-Said Abdullah itu akhirnya memantik calon lain untuk melakukan hal yang sama, di antaranya Soekarwo yang memanfaatkan masa kampanye dengan "blusukan" ke Pasar Wadungasri, Sidoarjo, guna menyapa para pedagang.

"Kami senang bisa menyapa warga masyarakat dari dekat, terutama bagi mereka yang saat ini sedang berdagang di Pasar Wadungasri,

Sidoarjo," ujarnya di Sidoarjo (13/8).

Kampanye dengan "blusukan" yang dilakukannya di pasar di wilayah Kecamatan Waru tersebut sesuai dengan salah satu visi dan misinya, yakni meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

"Dengan turun langsung seperti ini, kami jadi tahu apa yang menjadi keluhan masyarakat dan selanjutnya dilakukan langkah ant i s i p a s i n y a ," katanya.

Po pulis atau Politis

Hal yang sama juga d i lakukan Cagub Jatim lainnya yakni Khofifah Indar Parawansa yang menyasar tujuh titik saat berkampanye di Kabupaten Situbondo, di antaranya ke Pasar Tradisional Panji, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jangkar, dan Pesantren Sukorejo, Asembagus.

Fokus kampanye Khofifah adalah meningkatkan

PEMILUKADA JATM

Dewan Bertanya Soal Minimnya Sosialisasi Pilgub

SURABAYA - Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi mempertanyakan minimnya sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepala daerah di provinsi tersebut oleh KPUD, sehingga terkesan senyap.

"Hingga 'H-8' hari ini, tapi saya relatif tidak melihat adanya baliho, spanduk, mapun poster-poster sosialisasi Pemilukada dari KPUD," kata Kusnadi di Surabaya, Rabu (21/8).

Menurut dia, sosialisasi ini sangat penting untuk menginformasikan kepada masyarakat Jawa Timur perihal kapan penyelenggaraan Pemilukada, dan siapa saja pasangan calonnya.

Dengan minimnya sosialisasi dari KPUD Jawa Timur, menurut dia, sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu kapan penyelengga-

raan Pemilukada Jawa Timur, dan siapa saja calonnya.

"Jangankan masyarakat di desa-desa, masyarakat di Kota Surabaya saja masih banyak yang belum tahu," ucapnya.

Padahal, kata Kusnadi, D P R D J a w a Timut s u d a h menyetujui anggaran penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Jawa Timur pada 2 9 Agustus 2013, sekitar Rp1 triliun.

Anggaran tersebut, kata dia, sekitar Rp650 miliar untuk KPU termasuk anggaran

sosialisasi, Rp150 miliar untuk Panwaslu, serta Rp200 miliar untuk Desk Pemilukada Jawa Timur.

"Dengan anggaran tersebut, seharusnya KPU Jawa Timur sudah secara gencar melakukan sosiali s a s i ."

Sementara itu, pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur, Didik Pasetiyono menambahkan, persiapan penyelenggaraan Pemilukada Jawa Timur yang minim sosialisasi terkesan senyap.

Menurut dia, kondisi

seperti ini sangat mengkhawatirkan, karena banyak masyarakat yang tidak tahu sehingga sangat mungkin angka goput menjadi tinggi.

Kondisi terkesan senyap ini, kata dia, juga menguntungkan pasangan calon pejabat kini ("incumbent") yang memiliki waktu sangat panjang mensosialisasikan program-programnya.

Didik juga mencontohkan, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, Bambang DH dan Said Abdullah, memasang di tepi jalan di Kota Surabaya, tapi hanya bertahan satu hari dan kemudian dicopot.

"Ketika hal ini dilaporkan ke Panwaslu Jawa Timur, ada anggotanya yang mengatakan ada yang meminta untuk mencopotnya, tapi anggota tersebut tidak mengatakan siapa," ungkapnya. (ant/dik)

perhatian kepada petani dan penambahan anggaran untuk pembenahan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. "Akan ada perhatian kepada para petan, dengan adanya asuransi bagi para petani sehingga bisa memberikan jaminan dan rasa aman kepada para petani nantinya," katanya.

Tidak mau kalah dengan itu, Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mendeklarasikan kampung bersih di kawasan Lontar, tepatnya kampung Lempung Surabaya.

Di sana, pria kelahiran Pasuruan tersebut menaiki sepeda "onthel" berkeliling kampung (blusukan) sambil menyapa warga, bahkan ia juga blusukan ke Pasar Manukan untuk mendengar aspirasi pedagang. "Mayoritas pedagang tidak mengeluh tentang harga karena tetap stabil, namun kurang terawatnya pasar-pasar mereka membuat transaksi jual beli tidak sesuai harapan. Jika kembali dipercaya, Insya-Allah kami berbuat lebih dari ini," ujarnya.

Idem, Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Herman S. Sumawiredja juga mengawali kampanye dengan "blusukan" ke Pasar Tanjung, Kabupaten Jember yang merupakan pasar tradisional terbesar di kabupaten setempat (13/8).

"Kami blusukan ke pasar tradisional untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa menjadi kepala daerah merupakan pelayan rakyat," kata mantan Kapolda Jatim itu.

Hal yang sama juga dilakukan pasangan perseorang Eggi Sudjana-Mohammad Sihat.

Setelah berziarah ke Makam Sang Proklamator Bung Karno di Blitar (16/8), rombongan Eggy-Sihat langsung melakukan kampanye di Pasar Wligi, Kabupaten Blitar.

Kepada para pedagang, Eggy mengatakan akan berusaha membantu kesulitan para pedagang, seperti memudahkan mereka untuk pengembangan usaha. Mereka juga akan dibukakan rekening di Bank Jatim, agar para pedagang bisa memudahkan untuk pengembangan usaha.

Menyikapi peta lokasi "blusukan" para Cagub Jatim itu, pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang, Faza Dhora Nailufar, memprediksi wilayah "arek" akan menjadi penentu kemenangan dalam Pemilukada Jawa Timur 2013.

"Peta lokasi 'blusukan' mereka nyaris mirip, Pak Karwo dan Bambang DH berebut wilayah Mataraman, sedangkan Gus Ipul dan Mbak Khofifah berebut wilayah Tapal Kuda," kata Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Malang itu.

Menurut Wakil Sekretaris ISNU Jatim itu, perebutan kedua wilayah (Mataraman dan Tapal Kuda) itu sudah berlangsung sengit, apalagi pasangan Bambang DH-Said Abdullah juga sudah aktif melakukan "blusukan" ke wilayah Mataraman sejak awal.

Namun, wilayah "Arek" (Surabaya, Malang, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Gresik) masih relatif sulit dipengaruhi, karena masyarakatnya lebih terdidik dan kesadaran politiknya juga tinggi, sehingga tidak mudah diperebutkan.

Bahkan, para pemilih di kawasan "arek" mampu membedakan, strategi "blusukan" itu sangat politis atau memang populis untuk kepentingan membangun Jatim bila mereka terpilih.

"Tapi, wilayah itu memiliki jumlah pemilih yang cukup signifikan, karena itu pasangan calon yang mampu merebut hati masyarakat di wilayah Arek akan mendapatkan tambahan suara yang optimal," katanya.

Agaknya, Pemilukada Jatim 2013 akan menjadi bukti, apakah "blusukan" itu hanya untuk kampanye (politis), ataukah "blusukan" ala Jokowi yang disuarakan saat kampanye tapi pasti dibuktikan di saat menjadi birokrat (populis)? (ant/dik)

KARTU IDENTITAS

DPRD: Banyak Warga Tak Punya e-KTP

SURABAYA - Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya menyatakan hingga saat ini masih banyak warga Surabaya yang belum memiliki KTP elektronik atau e-KTP atau jumlahnya mencapai sekitar 400.000 orang.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Edi Budi Prabowo, Rabu (21/8), mengatakan, masih tingginya warga yang belum e-KTP tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya perlu melakukan terobosan dengan cara jemput bola.

“Jangan berpangku tangan, sebaiknya pemkot jemput bola,” katanya.

Menurut dia, pelaksanaan e-KTP di sejumlah daerah berjalan lancar atau seperti halnya di Sidoarjo, Mojokerto, Gresik dan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan

pemerintah daerah setempat menggandeng pengurus RT/ RW untuk diajak mensukseskan program ini. “Hasilnya sangat bagus dan pelaksanaan e-KTP hampir selesai.

Pertanyaannya, kenapa di Surabaya tidak bisa seperti itu,” kata politisi asal Partai Golkar ini.

Edi memberikan contoh khusus warga Surabaya di dalam tahanan, sebaiknya harus diadakan jemput bola dengan mendatangai rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Ia mengkritik mobil e-KTP milik Dispendukcapil selama ini pasif karena hanya dipajang di pinggir jalan dan menunggu warga yang datang mengurus e-KTP. “Lebih baiknya mobil itu difungsikan mendatangi tempat-tempat tertentu seperti halnya rumah tahanan,” katanya.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo sebelumnya mengatakan pihaknya sudah melakukan perekaman data terhadap warga Surabaya yang sedang menjalani proses hukum dan kini meringkuk di sel tahanan polisi atau lembaga permasyarakatan.“Kami sudah jemput bola dengan melakukan perekaman data bagi warga yang sampai saat ini belum memiliki e-KTP seperti di tahanan di Polres Tanjung Perak dan sekolah SMA di Surabaya,” katanya.

Perekaman data ini dilakukan untuk mengejar target 1 Januari 2014, harapannya semua warga Surabaya sudah memiliki e-KTP sesuai yang diinginkan pemerintah pusat. Sedangkan saat ini masih banyak warga yang belum melakukan proses pendataan e-KTP. (ant/dik)

10

LINTAS JATIM

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO.0182 | TAHUN II

FENOMENA KEMUNCULAN HALO

BMKG: Badai Trami dan Pewa Tak Berdampak SURABAYA - Staf Informasi dan Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geologi (BMKG) Maritim Tanjung Perak Surabaya Eko Prasetyo mengemukakan, badai Trami dan Pewa di Laut China selatan tidak terlalu berdampak terhadap perairan Indonesia karena pusat badai berada cukup jauh.

"Imbas tidak begitu dirasakan di perairan Indonesia karena badai Trami berada di posisi 22 derajat Lintang Utara - 128 derajat bujur Timur, sedangkan badai Pewa di posisi 19 derajat Lintang Utara - 172 derajat Bujur Timur," katanya di Surabaya, Rabu (21/8).

Meski demikian, Eko tetap mengingatkan adanya potensi gelombang cukup tinggi di Laut Jawa yang mencapai 3,5 meter dan kecepatan angin sekitar 55 kilometer per jam, sementara tinggi gelombang Samudera Indonesia mencapai 4 meter dan kecepatan angin lebih dari 60 kilometer per jam.

Dengan tinggi gelombang dan kecepatan angin tersebut, ia mengimbau masyarakat pelayaran berhati-hati.

"Masyarakat hendaknya menyesuaikan diri dengan kondi-

si tersebut. Tinggi gelombang dan kecepatan angin seperti itu mungkin masih aman untuk kapal besar, tapi bukan untuk kapal kecil," kata Magister Teknik Kelautan dan Magister Manejemen Teknik Lingkungan tersebut.

Badai Trami muncul pada 19 Agustus dan badai Pewa muncul hari ini. Badai tersebut saat ini bergerak ke arah barat menuju daratan China.

Pada kesempatan yang sama Eko juga menjelaskan mengenai fenomena alam munculnya "Halo" yakni cincin pelangi atau lingkaran pelangi imbas dari pembiasan sinar matahari di sekitar matahari oleh awan tinggi dan tipis (cirrus) pada Rabu siang.

"Cincin pelangi tersebut terjadi karena ada uap air.

Halo hanya terjadi pada siang hari, bukan malam hari. Kemunculan Halo bisa terjadi setiap saat baik saat kemarau maupun musim hujan, asalkan unsur-unsur pembentukannya, seperti adanya awan cirus terpenuhi," katanya.

Eko menambahkan, fenomena munculnya cincin pelangi tersebut tidak ada kaitannya dengan munculnya badai Trami dan Pewa. (ant/dik)

M Risyal Hidayat

FENOMENA HALO MATAHARI: Seorang anak bermain ketika berlangsungnya fenomena halo matahari di kawasan Klakahrejo, Surabaya, Jatim, Rabu (21/8). Fenomena yang sering disebut matahari cincin merupakan pembiasan cahaya karena uap air yang terkandung di awan bereaksi dengan sinar matahari sehingga membentuk cincin pelangi yang mengelilingi matahari.

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Hambat Kinerja Eksportir SURABAYA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan menghambat kinerja sejumlah eksportir asal Jawa Timur, karena kondisi tersebut berpengaruh negatif pada kegiatan ekspor.

wahyu putro a

NILAI TUKAR RUPIAH MELEMAH. Seorang petugas memperlihatkan mata uang dolar AS di salahsatu tempat penukaran mata uang di kawasan Kwitang, Jakarta. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank pada selasa (20/8) bergerak melemah ke titik tertinggi diatas Rp.10.700 per dolar AS.

"Meskipun ada yang diuntungkan dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu, kami yang bergerak di sektor perdagangan cukup khawatir dengan fenomena tersebut," ujar Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim, Isdarmawan Asrikan di Surabaya, Rabu (21/8).

Apalagi, kata dia, secara perlahan posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah berada melebihi Rp10 ribu, dan sempat menembus angka Rp11 ribu. "Padahal posisi rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS idealnya di level Rp9.500Rp9.600. Kondisi ideal itu dapat menjadi standar keuntungan bagi keberlanjutan sistem perdagangan dalam negeri yang lebih terkendali," ucapnya.

Ia mengatakan, pihak yang dirugikan jika rupiah terus melemah adalah industri dalam negeri, khususnya yang masih memasok bahan baku dari negara lain.

"Pelaku industri yang kinerjanya bisa terhambat di antaranya di sektor pertek-

stilan, garmen, sepatu, dan baja, karena kebutuhan bahan baku industri tersebut belum bisa diproduksi di Indonesia," paparnya.

Di sisi lain, kondisi yang penuh dengan ketidakpastian itu tidak akan berdampak pada produk ekspor yang menggunakan bahan baku dari dalam negeri. "Keuntungan tetap bisa diperoleh industri yang bergerak dalam bidang kerajinan, pertanian, dan produk kehutanan, yang bahan bakunya dari dalam negeri," katanya.

Ia berharap pemerintah dapat menekan ketergantungan pelaku industri dalam negeri terhadap kebutuhan bahan baku impor dan memberikan ruang kepada para eksporter dengan stimulus khusus sehingga menjamin kelancaran arus barang ke luar negeri.

"Stimulus khusus itu bisa berupa birokrasi yang tidak panjang ketika mengurus proses administrasi dan memperlancar arus barang di pelabuhan supaya tidak sampai berminggu-minggu," katanya. (ant/dik)

PASAR

Penataan Pasar Keputran Surabaya Libatkan Banyak Pihak SURABAYA - Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) menyatakan penataan pedagang kaki lima di sekitar kawasan Pasar Keputran tidak bisa dilakukan sendirian, tapi juga melibatkan banyak pihak.

Dirut PDPS Karyanto Wibowo di Surabaya, Rabu (21/8) mengatakan di dalam Pasar Keputran sudah ada permasalahan sejak lama, dan memang belum bisa diselesaikan.

“Sampai sejauh ini kewenangan PDPS hanya sebatas di dalam area Pasar Keputran saja, sedangkan area yang sudah masuk ke jalan raya sudah bukan menjadi kewenangannya,” katanya.

Soal di dalam Pasar Keputran masih ada yang dihuni pedagang, Kepala Unit Pasar Keputran Utara Supriyo, sebelumnya mengatakan, memang ada 163 stan yang digunakan sebagai tempat hunian oleh para pedagang yang kebanyakan hanya tenaga kasar.

Secara rinci sebanyak 163 stan dari 1.643 stan di Pasar Keputran Utara Kota Surabaya kini menjadi hunian para pedagang di pasar setempat. Mereka kebanyakan tenaga kasar, atau membantu pedagang mengangkut barang dagangan, sebagian lagi pedagang kecil yang menjual sayur mayur. “Sebetulnya ini tidak boleh karena tanpa

sepengetahuan pengelolah pasar,” katanya.

Ketua DPRD Kota Surabaya M. Machmud sebelumnya menyatakan relokasi PKL Pasar Keputran yang digagas sejak 2010 terbilang lambat dan cenderung ada pembiaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

“Ini sudah lama, tapi belum selesai juga. Satpol PP harus bertindak tegas. Kalau tidak mampu harusnya ngomong dari awal,” katanya.

Menurut dia, melihat proses relokasi pedagang Keputran yang hingga saat ini ini belum memenui titik terang, ada indikasi Satpol menerapkan standar ganda dalam menertibkan sejumlah

pedagang yang melanggar.

Mestinya, jika di keputran dibolehkan maka di lokasi yang lain tidak perlu ditertibkan.

“Kalau saya melihat ada ketidakadilan dalam penertiban pedagang di Surabaya.

Seharusnya, jika di tempat lain pedagang dilarang berjualan di atas jalan raya, di pasar keputran juga tidak boleh,” ujarnya.

Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widiyanto mengatakan petugas Satpol PP-nya melakukan pengawasan di Pasar Keputran sudah dilakukan selama 24 jam penuh.

Menurutnya, pengawasan dilakukan pada saat bonglar muat barang dagangan milik pedagang supaya tidak sampai menutupi Jl. Keputran dan Jl. Basuki Rachmad sisi timur.

“Kami tetap mengawasinya semalam suntuk, agar tidak ada luberan pedagang di jalanan di sekitar pasar,” katanya.

Soal penertiban PKL di Tanah Abang, Irvan mengatakan bahwa konteknya berbeda dengan Surabaya. Jika di Tanah Abang, Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan tempat relokasi, sedangkan di Keputran belum ada. “Di Pasar Keputran sendiri belum siap, di dalam pasar aja dibuat tempat tidur. Seharusnya PD Pasar juga ikut andil dalam merevitalisasi Pasar Keputran,” katanya. (ant/dik)

PILGUB JATIM

PKB Berusaha Percaya Diri untuk Menang SURABAYA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa semakin optimistis pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) menang satu putaran dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2013. "Keyakinan semakin bertambah saat kami berkeliling di daerah-daerah, khususnya pada masa kampanye ini," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Lukmanul Khakim kepada wartawan di Surabaya, Rabu (21/8).

Menurut dia, kondisi terakhir prediksi suara KhofifahHerman meningkat dibandingkan sebelumnya. Terlebih ketika pasangan yang diusung PKB dan 5 partai politik nonparlemen tersebut dinyatakan lolos sebagai peserta oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) manul Khakim.

Berdasarkan peta sebaran RI. "Setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut, pihaknya yakin pada merekomendasi Berkah untuk Pemilukada yang akan berlangsung 29 diloloskan dan Agustus menmendapat nomor urut, suara datang itu akan dukungan sedimenangkan makin besar," Keyakinan semakin pasangan noujarnya. mor urut 4. bertambah saat Kendati Calon Legkami berkeliling demikian, islator PKB DPR di daerah-daerah, pihaknya tetap RI Dapil Tubankhususnya pada Bojonegoro mewaspadai masa kampanye ini," daerah-daerah tersebut mengayang dianggap takan, dukungan Lukmanul Khakim belum menjadi Berkah saat ini kuat di kawasan Wakil Sekretaris Jenderal basis Khofifah Mataraman, Tadan Herman.

DPP PKB pal Kuda, MaduHanya saja, ra, dan daerah lainnya. "Daerah Lukmanul Khakim menolak lain yang sudah kami petakan di menyebut daerah mana saja antaranya Singosari, Majapahit, yang menjadi perhatian khutermasuk di bumi Ronggolawe susnya. dan Joko Tingkir," kata LukSalah satu upaya untuk

penggalangan massa, kata dia, yakni dengan menghadirkan juru kampanye nasional serta artis ibu kota. Beberapa di antaranya Rhoma Irama dan Soneta Grup, serta Ahmad Dhani dan T.R.I.A.D Band.

"Kami juga telah mengagendakan kampanye akbar di Ponorogo pada Jumat (23/8).

Kami berharap masyarakat menghijaukan lokasi dan bersama-sama mengantarkan Berkah menjadi pemenang Pemilukada," ucapnya.

Sementara itu, juru kampanye dan tokoh nasional yang "all out" membantu Khofifah di setiap kegiatan yakni mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Sholahuddin Wahid, Tokoh NU KH Ma'ruf Amin dan sejumlah ulama lainnya. (ant/dik)

ant/seno

KAMPAYE BERKAH JEMBER: Massa mengikuti kampaye Calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Stadion Notohadinegoro, Jember, Jawa Timur, Rabu (21/8). Kampanye terbuka pasangan nomor urut 4 Calon Gubernur - Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa - Herman S Sumawiredja (Berkah) itu dihadiri kader PKB, Muslimat NU dan sejumlah partai pendukung lainnya.

TAPAL KUDA

11

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO.0182 | TAHUN II

KPU Menetapkan 720 DPT Susulan GRESIK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menetapkan sebanyak 720 orang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) susulan untuk Pemilukada Jatim pada 29 Agustus 2013.

Anggota KPU Gresik, M Faizin mengatakan dengan adanya keputusan itu, maka total pemilih pada Pemilukada Jatim di wilayah itu menjadi 894.807 orang, yakni 447.013 pemilih laki-laki dan 447. 794 pemilih perempuan.

Ia mengatakan keputusan DPT susulan itu dilakukan setelah adanya rapat pleno dengan masing-masing tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Selasa (20/8).

“Keputusan DPT susulan ini dilakukan setelah ada pemilih yang tidak terdata oleh petugas

kami saat melakukan survei, sehingga kita masukkan dalam DPT susulan,” katanya.

Meski demikian, bagi warga Gresik yang juga belum terdata akan tetap diberi kesempatan untuk melakukan pencoblosan pada pelaksanaan Pemilukada Jatim dengan menunjukkan KTP dan keterangan dari pihak kelurahan.

“Aturan itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi pada beberapa waktu lalu, yang memberi kesempatan bagi yang tidak terdata, namun masih menjadi warga negara Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan kesiapan

KPU Gresik untuk melaksanakan Pemilukada Jatim sudah cukup matang, buktinya sejumlah logistik Pemilukada seperti surat suara untuk wilayah kepulauan telah dikirim pada Selasa (20/8) lalu.

“Pengiriman logistik Pemilukada Jatim untuk wilayah kepulauan juga sudah kami kirim menggunakan kapal barang, dan mudah-mudahan tidak lama lagi akan sampai di tujuan,” katanya.

Pengiriman lebih awal itu dilakukan agar pelaksanakan Pemilukada Jatim dapat dilakukan secara serentak pada 29 Agustus 2013.

“Logistik yang sudah dikirim ke wilayah kepulauan itu seperti paku pencoblos, kotak suara maupun kertas suara serta tinta, karena itu kita harapkan tidak ada masalah,” katanya. (ant/rah)

ara/koran madura

ADA-ADA SAJA: Dua banner dari salah satu kandidat cagub-awagub jatim terletak di pinggir jalan daerah Surabaya.

PILGUB JATIM

BANDARA JUANDA

Pendukung Bambang-Said Siap All Out di Kota Mangga

Petugas Kebersihan Menemukan Senjata Api

PROBOLINGGO - Tim pemenangan pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Jempol), yang juga pengurus PDI Perjuangan Kota Probolinggo, M.Rukin, mengaku siap all out untuk memenangkan perolehan suara.

“Kami siap menang, apalagi sudah memiliki strategi khusus untuk langkah itu,”ujarnya, disela-sela pembagian stiker pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Jempol), di Jalan Panglima Sudirman, kemarin.

Menurut dia, PDI Perjuangan Kota Probolinggo sudah mengerahkan seluruh kadernya untuk berjuang dan bekerja keras. Harapannya, keberhasilan PDI Perjuan-

gan untuk mengulang suksesnya seperti Pilwali Kota Probolinggo yang sudah dua kali bisa tercapai. “Kita yang ada di Kota Probolinggo, akan bekerja keras memenangkan pasangan Bambang DH-Said.

Ini sudah jadi amanat partai,” tandas M.Rukin.

Sementara, lanjut M.Rukin, untuk kegiatan Bambang DH sendiri akan fokus melakukan kampanye sampai basis konstituen.

Sasarannya adalah kantongkantong yang belum dikuasai PDI Perjuangan. Timnya akan juga akan all out untuk mendongkrak perolehan suaranya di lima kecamatan, yakni kecamatan Kademangan, Wonoasih, Kanigaran, Ke-

dopok dan Mayangan.. “PDI Perjuangan memiliki kader yang menjadi kepala daerah di Kota Probolinggo, baik di jabatan birokrasi maupun legislatif. Hal ini memang membantu, tapi semua tetap harus bekerja dan tak bisa berpangku tangan,”ucapnya.

Bahkan, ia mengklaim pendekatan ke kubu lain yang bisa berpeluang mendongkrak suara pasangan Bambang DH-Said, akan terus dilakukan. “Tak menutup kemungkinan, PDI Perjuangan melirik dukungan ke pihak lain untuk mendukung pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Jempol) dalam Pilgub Jatim, 29 Agustus mendatang,”pungkas M.Rukin.(hud).

SIDOARJO - Petugas kebersihan Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, menemukan senjata api jenis pistol di tempat pembuangan sampah di salah satu toilet setempat.

Manager Aviation Security (Avsec) PT Angkasa Pura I Bandara Juanda Sukirman menjelaskan senjata api tersebut ditemukan oleh salah seorang petugas kebersihan saat hendak membuang sampah dari salah satu toilet.

“Jenis senjata api yang ditemukan petugas kebersihan itu adalah pistol. Kami menduga senjata api itu sengaja ditinggal oleh pemiliknya,” ujarnya di Sidoarjo.

Begitu mengetahui ada

Kami menduga senjata tersebut dibuang atau sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya, karena takut terkena pemeriksaan oleh petugas di Bandara Juanda,”

Sukirman

Manager Aviation Security (Avsec) PT Angkasa Pura I Bandara Juanda

senjata api jenis pistol di tempat sampah, kata dia, petugas kebersihan itu langsung melaporkan kepada petugas keamanan.

“Kami langsung menyerahkan temuan tersebut kepada pihak terkait di Bandara Juanda, yakni Polisi Militer Angkatan Laut,” ucapnya.

Ia mengatakan senjata api jenis pistol tersebut ditemukan dalam keadaan kosong tanpa dilengkapi peluru dan masih berada di dalam sarungnya. “Kami menduga senjata tersebut dibuang atau sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya, karena takut terkena pemeriksaan oleh petugas di Bandara Juanda,” paparnya.

Ia juga mengemukakan, selama setahun terakhir ini terdapat ratusan temuan berupa dokumen resmi, seperti surat izin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), paspor, surat nikah, kartu ATM, dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB).

“Kalau ada yang merasa kehilangan surat-surat tersebut selama berada di Bandara Juanda, bisa segera menghubungi petugas,” katanya.

Data dari Aviation Security (Avsec) PT Angkasa Pura I Bandara Juanda, temuan KTP sebanyak 654 buah, 48 SIM, 62 kartu ATM dari berbagai bank, 4 STNKB, dan 14 paspor. (ant/rah)

TEKAN GOLPUT

Target 72 Persen Partisipasi Pemilih Pilgub

hud/koran madura

MEMBAGI STIKER: Tim pemenangan Bambang - Said Abdullah membagikan stiker kepada pengguna jalan, Rabu (21/8) kemarin.

PROBOLINGGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo akan bekerja keras mengurangi jumlah golput Untuk menekan angka golongan putih (golput) dan suara tidak sah dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, 29 Agustus mendatang itu, KPU Kabupaten Probolinggo menyebar spanduk dan baliho di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.

“Selain turun ke pasarpasar, sekolah dan alun-alun, kami mengumpulkan pemilih agar mengetahui pelaksanaan Pilgub. Inti sosialisasi Pemilukada itu kan tiga hal, yakni kapan pelaksanaannya,

siapa pasangan calonnya, dan bagaimana cara mencoblos. Khusus pemilih pemula, kami beri penjelasan tata cara mencoblos yang sah,” kata Komisionaris KPU Kabupaten Probolinggo, Divisi Sosialisasi, HM. Zubaidi, kepada wartawan, Selasa (20/8) kemarin.

HM. Zubaidi menjelaskan, pihaknya sudah memasang 48 spanduk yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk mencoblos dalam Pilgub. Spanduk itu dipasang di 24 kecamatan, serta baliho berukuran besar di 17 titik strategis.

“Spanduk dan baliho itu dipasang karena masyarakat

Kami optimis bisa menekan angka golput. Pada Pileg 2004 lalu, sebanyak 112.967 pemilih golput, Pileg 2009 angka golput mencapai 238.687 orang. Sedangkan Pilkada 2008 mencapai 181.366 pemilih,”

HM. Zubaidi

Komisionaris KPU Probolinggo

tak semua tahu bahwa tanggal 29 Agustus ada pelaksanaan Pilgub,”tandasnya.

Ditanya soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub 2013, dia merinci ada 856.509 pemilih. Pihaknya menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgub minimal seperti pelaksanaan Pilbup Probolinggo 2012 lalu, yang mencapai 72 persen.

“Kami optimis bisa menekan angka golput. Pada Pileg 2004 lalu, sebanyak 112.967 pemilih golput, Pileg 2009 angka golput mencapai 238.687 orang. Sedangkan Pilkada 2008 mencapai 181.366 pemilih,”pungkas HM. Zubaidi.(hud).

PEMILUKADA JATIM

DPP PKB Mulai Mengancam Kadernya yang Mbalelo PROBOLINGGO - Bupati dan wali kota beserta jajaran pengusrus asal PKB yang tidak mendukung Cagub-Cawagub Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawiredja (Berkah), terancam akan dikenakan sanksi. Bahkan, sanksi yang akan dikenakan sampai pemecatan sebagai kader PKB. Penegasan itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB, H.Muhaimin Iskandar, saat kampanye pasangan Berkah di Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin, Ketapang Kota Probolinggo."Kita tidak mainmain. Jika ada bupati atau wali kota beserta jajajran pengurus dari PKB yang ternyata tidak mendukung Berkah, akan kita kenai sanksi," ujar Menekartrans, Rabu (21/8).

Muhaimin Iskandar mengaku, sejauh ini belum melihat adanya bupati atau wali kota dari PKB yang terangterangan tidak mendukung Berkah, termasuk pasangan calon walikota dan wakil walikota Habib Hadi dan H. Kusnan (Handalanku), namun pihaknya akan mengawasi

selama proses kampanye sampai pencoblosan Pilgub dan Pemilukada Kota Probolinggo 29 Agustus mendatang.

Bila ada bupati atau walikota dan jajaran pengurus asal PKB tidak menghadiri kegiatan partai dalam rangka memenangkan KhofifahHerman, beserta Habib Hadi dan H. Kusnan (Handalanku) mereka akan segera dimasukkan dalam daftar kader yang bakal dikenai sanksi.

Politikus mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), itu mengatakan sudah sepantasnya jika dalam setiap kampanye atau sosialisasi pasangan Khofifah-Herman dan Habib Hadi dan H. Kusnan (Handalanku) di daerahnya

harus datang.

"Ya menjadi kewajiban bupati dan wali kota dari PKB berjuang memenangkan pasangan sama-sama nomor urut 4," tandas Muhaimin Iskandar.

Termasuk Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, dan Bupati Pasuruan yang merupakan Ketua DPC PKB Sidoarjo dan Pasuruan sudah seharusnya berjuang memenangkan Khofifah-Herman. Untuk itulah, Muhaimin Iskandar meminta semua bupati dan wali kota dan jajaran pengurus asal PKB serius memenangkan calon yang diusung. "Peringatan saya ini berlaku untuk semua bupati dan wali kota dan pengusrus asal PKB di Jatim, dan terutama di Kota Probolinggo"tegasnya.

Dalam kampanye pasangan Berkah di Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin, Ketapang Kota Probolinggo, dihadiri Menteri Penanggulangan Daerah Tertingal, Helmi Yahya Faisal, Caleg DPR RI dari PKB dapil II Pasuruan-Probolinggo, A.Malik

hud/koran madura

PERTEGAS: Ketua Umum PKB Muihaimin Iskandar (tengah) saat di Ponpes Riyadlhus Sholihin Ketapang Kota Probolinggo bersama sejumlah Kiyai dan Anggota Muslimat NU. Muhaimin mempertegas tentang dukungan terhadap pasangan Khofifah-Herman (Berkah).

Haramain, Ketua MUI Jawa Timur, KH. Mahruf AminManaqib, dan KH.Abdullah, beserta jajaran pengurus DPW

dan DPC PKB. Dalam kesempatan itu, A.Malik Haramain mengaku PKB Kota Probolinggo akan

all out dalam memenangkan pasangan Khofifah-Herman dan Habib Hadi dan H. Kusnan (Handalanku)."Kota

Probolinggo merupakan basis NU dan optimis dalam pilgub dan pilwali nanti akan menang,"pungkasnya.(hud).

12

NASIONAL

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO.0182 | TAHUN II

VERIFIKASI DATA

Banyak Kesalahan Penulisan DPS JAKARTA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan indikasi pelanggaran prosedur oleh petugas lapangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di lapangan. Pelanggaran paling mencolok terlihat saat melakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di sejumlah provinsi.

“Salah satu temuannya, prosedur yang dilanggar pencatatan nama tidak benar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS),” kata anggota Bawaslu, Daniel Zuchron di Jakarta,Rabu,(21/8).

Menurut Daniel, berdasarkan hasil pengawasan DPS melalui audit DPS dari Bawaslu Provinsi yakni 1.733.870 orang di 10.453 TPS. Ada sekitar 4589 orang namanya tidak benar, 4808 tempat lahir tidak benar, 20.287 tanggal lahir tidak benar, 12.852 umur tidak benar, 6876 status perkawinannya tidak benar, 3166 jenis kelamin tidak benar dan 5380 alamat tidak benar dalam daftar DPS Adapun pengawasan yang dilakukan Bawaslu berada di 16 provinsi yakni Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalsel, Sulawesi Tengah, Sul-

tra, Gorontalo dan Sulawesi Barat.

Lebih jauh kata Daniel, Bawaslu mengaku data yang dipublikasikan ini tergolong terlambat dan masih terus berjalan. Namun begitu, Bawaslu akan terus mengontrol penuh sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal itu dilakukan pengawas pemilu sampai tingkat paling bawah.

Sementara itu, dari 16 provinsi yang masuk pengawasan, prosentase data DPS untuk nama yang tidak benar, tertinggi ditemukan di Kalteng dengan 4.55 %.

Kalimantan Tengah juga menyumbang kesalahan penulisan tempat lahir yakni 4.66 %. Begitu juga soal jenis kelamin tidak benar yakni 4.53 %.

Sedangkan presentase data DPS untuk kesalahan tanggal lahir ditemukan di Nusa Tenggara Barat yakni 11.12 %. Di provinsi ini juga menyumbang penulisan umur tidak benar yakni 10.34

%, dan penulisan status perkawinan tidak benar yakni 5.70 %.

Ditempat terpisah, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan KPU telah menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait DPS. Selanjutnya, KPU kemudian menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan telah mempublikasikannya di website KPU. Masyarakat dapat mengecek DPSHP itu secara online di www.kpu.go.id selain pengecekan secara manual melalui pengumuman yang disampaikan di kantor desa dan kelurahan.

“Kami sudah merilis DPSHP melalui website KPU. Silakan masyarakat mengecek lagi statusnya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum di 2014. Jika belum terdaftar segera melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) setempat,” terangnya Ferry menuturkan masyarakat diminta aktif untuk mengecek namanya sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum.

“Pemilu tidak lagi bersifat aktif, tetapi masyarakat lah yang diharapkan untuk aktif melakukan pengecekan,” imbuhnya. (gam/cea)

antara foto/m agung rajasa

PENERTIBAN KERETA API LOKAL. Penumpang berusaha masuk ke dalam kereta api ekonomi lokal di jalur lalu lintas kereta api di Stasiun Pal Merah, Jakarta, Rabu (21/8). PT Kereta Api Indonesia akan melakukan penertiban di dalam kereta api ekonomi lokal di Daerah Operasi 1 Jakarta, guna meningkatkan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna jasa kereta api.

KPK Menjadwal Pemeriksaan Jero Wacik JAKARTA-Dugaan keterlibatan Menteri ESDM, Jero Wacik dalam kasus suap yang telah menyeret Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini semakin kuat. Bahkan lembaga anti rasuah sudah member sinyal memeriksa Jero Wacik.

“Tidak menutup kemungkinan jika dari bukti yang didapat, kami akan melakukan pemangilan terhadap orang-orang, termasuk Jero Wacik, kalau dari hasil verifikasi dinilai perlu,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta, Rabu,(21/8).

Menurut Samad, pemeriksaan terhadap Wacik merupakan pengembangan setelah tim KPK melakukan penggeledahan di berbagai tempat termasuk di ruangan Sekjen ESDM Waryono Karno dan penyitaan barang bukti juga dokumen.

Dari hasil penyitaan ini, KPK langsung melakukan verifikasi dan pendalaman yang telah ditemukan. Hasil pendalaman kasus ini kemudian akan disimpulkan keterlibatan banyak pihak. “KPK sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan baik di SKK dan ESDM,” tambahnya.

Saat ini, lanjut Samad, KPK sedang mendalami dan menentukan langkah-langkah selanjutnya guna menuntaskan kasus suap Migas tersebut.

“Dari hasil itu, maka tahapan

selanjutnya adalah melakukan verifikasi dan pendalaman atas seluruh fakta dan dokumen.

Dari situ kita simpulkan langkah selanjutnya,” jelasnya Ditempat terpisah, Mantan ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengaku, kasus yang tengah menjerat Rudi Rubiandini ini akan membuka semua keburukan yang ada. “Semua keburukan itu pasti akan terbuka, ini Tuhan bantu KPK buka keburukan di SKK Migas,” paparnya.

Menurut mantan Komisaris PT Krakatau Steel ini, mengungkapkan kebobrokan di sektor Migas kemungkinan besar sudah ada sejak dia menjabat sebagai ketua KPK. Hanya saja pada zaman itu belum terbuka.

“Ya mungkin dulu saat zaman saya belum terbuka, setiap zaman kan tantangannya berbeda,” tambahnya.

Mantan ketua KPK yang menjabat sejak tahun 2003 itu sangat yakin KPK mampu menyelesaikan dan membuka terang kartel di sektor Migas.

Menurutnya, pengungkapan kasus di lingkungan SKK Migas

ini akan sangat berguna untuk mengungkap semua kerusakan yang ada di sekor Migas.

“Pokoknya saya percayakan ke KPK,” tegasnya.

Sebelumnya, Kordinator Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas melihat sejauh ini belum ada penegak hukum yang membahas korupsi di sektor migas. “Bisnis ini (migas) dikelola dengan spirit yang tertutup, yang paham hanya yang terlibat saja. Segala transaksi dan komunikasi hanya dilakukan dua arah antara hulu dengan trader,” ungkapnya Firdaus menyayangkan dalam konteks kebijakan belum banyak dilakukan penegakan hukum terkait sistem pengelolaan keuangan sektor migas.

Dalam hal ini SKK Migas berperan mengelola sektor hulu migas sebagai kepanjangan tangan pemerintah. “Kalau saja SKK Migas bisa menetapkan harga minyak lebih tinggi saja, tentunya penerimaan negara akan lebih besar. Kemudian dengan sistem bagi hasil seharusnya para kartel minyak itu juga membayar pajak, bukan dipotong dari bagi hasil,” imbuhnya.

Enggan Sementara itu, Rubiandini enggan mengungkapkan peran Sekjen Kementerian ESDM War-

yono Karno dalam kasusnya. Saat diperiksa KPK Rabu siang (21/8), Rudi enggan bicara.

Rudi diduga menjadi saksi untuk tersangka Simon Gunawan Tanjaya yang juga diperiksa sebagai tersangka. Rudi yang datang mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye terus mengumbar senyum sejak keluar dari mobil tahanan.

Guru Besar ITB itu tak memberikan banyak komentar ketika dicecar sejumlah pertanyaan. “Tidak ada yang baru,” katanya sambil masuk ke lobi KPK, Rabu (21/8).

Rudi enggan memberikan penjelasan ketika ditanya soal peran Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Waryono Karno dalam kasus yang menyeretnya.

“Tidak ada hubungannya,” singkatnya. Ini terkait temuan penyidik KPK atas uang senilai 200.000 dolar AS di ruang kerja Waryono.

Seperti diketahui, KPK sudah menetapkan Kepala SKK Migas nonaktif Rudi Rubiandini, pemilik perusahaan PT Kernel Oil Pte Ltd Simon Gunawan Tanjaya, serta seorang pelatih golf diduga sebagai kurir bernama Devi Ardi sebagai tersangka.

Rudi dan Ardi dijerat dengan pasal dugaan penerima suap.

Simon dijerat dengan pasal pemberi suap. (gam/abd/cea)

SUSKSESI PANGLIMA TNI

JELANG PILPRES 2014

Kader Demokrat Kecewa Peserta Konvensi Calon Presiden JAKARTA-Ketertarikan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) menjadi peserta konvensi capres Partai Demokrat (PD) membuat masyarakat kecewa. Publik khawatir kesibukan konvensi menguras tenaga yang pada gilirannya mengabaikan tugas sebagaipelayan masyarakat. Bahkan kader Partai Demokrat sendiri cemas konvensi bisa mengganggu kinerja menteri.

“Semua menteri yang mau ikut konvensi harus bisa membagi waktu. Harus memilih ikut konvensi atau tetap di pemerintahan. Tapi lebih baik dia fokus di pekerjaannya,” kata anggota Komisi III DPR F-PD, Ruhut Sitompul di Jakarta, Rabu (21/8) Lebih jauh Ruhut menyarankan para menteri sebaiknya fokus mengurus negara.

Apalagi saat ini kondisi rupiah sedang melemah. “Lihat suasana sekarang, menteri seharusnya kerja lebih fokus,” tegasnya Sementara itu, anggota Komite Konvensi Capres Partai Demokrat Rully Charis mengaku pihaknya masih menggodok nama-nama yang akan menjadi peserta konvensi. Sejauh ini, 20 nama calon peserta konvensi sudah menyatakan kesiapan-

antara foto/wahyu putro a

PENGHARGAAN RAMON MAGSAYSAY AWARD. Ketua KPK Abraham Samad (kanan) didampingi Wakil Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja (kiri) berjabat tangan dengan Dubes Filipina untuk Indonesia Maria Rosario Claudio Aguinaldo ketika memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian penghargaan Ramon Magsaysay Award 2013 kepada KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/8). KPK menerima penghargaan bergengsi berbasis di Filipina, Ramon Magsaysay Award 2013 yang akan diserahkan pada 31 Agustus 2013 di Filipina karena keberanian lembaga itu dalam memerangi dan kampanye melawan korupsi di Indonesia.

nya untuk mengikuti agenda tersebut. “Verifikasi kesediaan sudah. Sekitar 20 orang sudah menyatakan bersedia,” ungkapnya Lebih lanjut Rully menambahkan setelah proses verifikasi selesai maka komite konvensi akan mendiskusikan kelayakan bakal calon peserta berdasarkan rekan jejak, kepemimpinan, kapabilitas, karakter atau faktor kekhususan lainnya. “Jika dianggap layak maka mereka yang dinyatakan lolos akan dikirimkan undangan untuk perkenalan sekaligus penjelasan konvensi capres Partai Demokrat,” jelasnya Rully mengatakan proses penetapan calon presiden yang akan diundang untuk perkenalan itu akan selesai besok malam dan undangan akan dikirim pada Kamis dan Jumat mendatang.

Acara perkenalan dan penjelasan dari komite konvensi Capres Partai Demokrat akan dimulai Senin 26 Agustus hingga 30 Agustus 2013.

Tanggal 31 Agustus akan ditetapkan secara internal calon peserta konvensi dan akan diperkenalkan secara resmi ke publik tanggal 15 September 2013.

Dikatakan Rully, penjaringan yang dilakukan Majelis

Tinggi sebelum komite terbentuk berjumlah 11 nama.

Proses penjaringan yang dilakukan oleh komite sebelumnya 15 nama.

“Seluruh nama ini sedang digodog malam ini hinga besok untuk dijadikan short list berdasarkan kriteria yang sudah disebutkan di atas. Proses pemilihannya diupayakan musyawarah dan mufakat, namun jika musyawarah dan mufakat tidak diperoleh maka opsi voting akan diambil,” imbuhnya.

Beberapa nama yang santer diundang ke konvensi capres Partai Demokrat, antara lain, Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, Dahlan Iskan Menteri BUMN, Dino Patti Djalal, Duta Besar RI di Amerika Serikat, Gita Wiryawan Menteri Perdagangan, Hayono Isman anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Irman Gusman Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Isran Noor Bupati Kutai Timur, Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Marzuki Alie Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Edhie Wibowo mantan KSAD, Sinyo Harry Sarundajang Gubernur Sulawesi Utara; dan Soekarwo Gubernur Jawa Timur. (gam/cea)

Mayoritas Fraksi di DPR Dukung Moeldoko JAKARTA-Mayoritas fraksi di DPR mendukung Jenderal TNI Moeldoko menjadi Panglima TNI. Malah ada usulan agar mekanime pemilihan tidak ada voting. Alasannya hal ini terkait dengan masalah bangsa dan negara ke depan.

“Kami berharap, nantinya kita tidak menentukan hal ini lewat voting,” kata anggota Komisi I DPR, Tjahjo Kumolo dalam fit and proper test di Komisi I DPR, Jakarta, Rabu,(21/8).

Menurut Sekjen PDI Perjuangan ini, penolakan mekanisme voting ini semata-mata demi NKRI dan menjunjung tinggi wibawa TNI di mata publik. “Karena ini menyangkut Merah Putih dan panglima tentara, sehingga kita mesti solid dalam menentukan hal ini,” ujarnya.

Dari sembilan Fraksi di Komisi I DPR, secara umum memberikan apresiasi atas paparan visi dan misi yang disampaikan Moeldoko dan memberikan kesan kuat mendukung pencalonan Moeldoko sebagai Panglima TNI. Hal ini sebagaimana di tunjukkan secara terang-terangan oleh Fraksi Gerindra, PKB, Hanura, dan PPP. “Dengan ini saya nyatakan bahwa Fraksi kami mendukung Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI yang baru,” tutur Juru Bicara Fraksi Gerindra Ahmad Muzani.

Dalam penyampaian visi dan misi saat fit and proper test tersebut, Jenderal TNI Moeldoko menegaskan kesiapannya memimpin TNI. “Sikap saya sangat jelas, tegas, dan tidak kenal kompromi dalam menjaga kedaulatan NKRI. Saya Jenderal TNI Moeldoko siap memimpin TNI,” kata Moeldoko, yang disambut tepuk riuh anggota Komisi I DPR. Tepuk tangan berulang kali kembali diterimanya saat memaparkan visi dan misinya sehingga membuat riuh suasana ruang rapat.

Moeldoko, yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, berjanji akan

mengistimewakan Komisi I DPR. “Komisi I DPR bukan sekadar mitra kerja, tetapi sebagai keluarga besar TNI,” kata Moeldoko, dan langsung mengundang tepuk tangan dari Anggota Komisi I. Menurut Moeldoko, saat ini ada bahaya-bahaya baru yang membahayakan tidak hanya keamanan nasional, tetapi juga keamanan internasional. Oleh karena itu, ia bertekad merevitalisasi ketahanan TNI untuk menekan pergerakan aksi terorisme.

Lebih jauh Moeldoko menambahkan TNI harus siap sedia setiap saat. Bukan hanya untuk menghadapi perang simetrik, tetapi juga perang

asimetrik yang tak beraturan.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan visi dan misi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang tangguh.

Untuk mewujudkannya, Moeldoko memaparkan gagasan strategis yang akan digulirkannya bila kelak memimpin TNI, yaitu inovasi, profesionalisme, dan keutuhan NKRI. Lagi-lagi, tepuk tangan riuh terdengar dari dalam ruang rapat.

Moeldoko juga menyoroti peningkatan disiplin dan kesejahteraan prajurit, penegakan hukum dan HAM, serta penyelesaian perangkat lunak TNI. Baginya, hal itu dapat diselesaikan secara bersamasama dengan semua pihak yang bersinergi.

Dalam paparannya, dia menunjukkan kecilnya rasio personel TNI dihadapkan dengan pelaksanaan area tugas.

Rasio TNI hanya 1:5,79 kilometer persegi, sedangkan Malaysia 1:4,12 kilometer , Thailand 1:2,71 kilometer persegi, dan Singapura 1:0,01 kilometer persegi.

Sementara itu, untuk rasio prajurit TNI dalam menjaga keselamatan jiwa, rasionya adalah 1:722 orang, Malaysia 1:310 orang, Thailand 1:342 orang, dan Singapura 1:91 orang. Untuk mengembangkan rasio, Moeldoko akan meningkatkan SDM dan perkembangan alutsista. (gam/cea)

LINTAS NUSANTARA

13

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO.0182 | TAHUN II

NARKOTIKA

Polri Jemput Freddy Budiman ke Nusakambangan CILACAP- Tim Mabes Polri menjemput terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Batu, Pulau Nusakambangan untuk dibawa ke Jakarta guna penyidikan kasus pabrik sabu-sabu di Lapas Cipinang.

antara foto/jafkhairi

KECELAKAAN BUS GIRI INDAH. Sejumlah petugas memeriksa Bus Giri Indah yang mengalami kecelakaan di Desa Tugu, Cisarua, Bogor, Jabar, Rabu (21/8). Bus Giri Indah yang membawa rombongan jemaat Gereja Bethel Indonesia Rahmat Emmanuel Ministry (GBI REM) kelapa Gading mengalami kecelakaan menyebabkan 19 penumpangnya tewas, 32 orang mengalami luka berat dan10 orang luka ringan serta sebuah mobil barang rusak berat.

Informasi yang dihimpun Koran Madura, Rabu petang menyebutkan tim dari Mabes Polri yang menggunakan mobil KIA Travello warna “silver” mitu enyeberang dari Dermaga Wijayapura menuju Pulau Nusakambangan, sekitar pukul 12.00 WIB, dengan menumpang Kapal Pengayoman II dan kembali sekitar pukul 14.00 WIB. Freddy Budiman yang menggunakan peci warna hitam dan kaos seragam Lapas Batu berwarna hitam serta bercelana pendek warna cokelat muda dengan tangan terborgol tampak duduk di bangku mobil KIA Travello

yang telah dilengkapi dengan jeruji besi.

Setelah kapal milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tersebut merapat di Dermaga Wijayapura, mobil yang mengangkut Freddy segera turun dan meninggalkan tempat itu.

Saat dihubungi Antara dari Cilacap, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah Suwarso mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi jika terpidana mati Freddy Budiman akan dijemput oleh tim dari Mabes Polri.

Akan tetapi, dia mengaku belum mengetahui secara pasti kapan penjemputan itu akan dilakukan.

“Memang ada rencana, Mabes Polri mau pinjam dan sudah dikasih izin oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kapannya saya tidak tahu. Mungkin bisa jadi hari ini, saya belum dapat laporan,” katanya.

Disinggung mengenai kemungkinan penjemputan Freddy Budiman terkait penyidikan atas kasus pabrik sabu-sabu di Lapas Cipinang, dia mengaku tidak tahu secara pasti.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Batu Kunto Wiryono tidak bisa dikonfirmasi terkait penjemputan terhadap Freddy Budiman karena Pulau Nusakambangan saat ini sulit ditembus oleh sinyal telepon seluler. (ant/sum/beth)

19 Penumpang Meninggal Diduga Tidak Layak, Bus Giri Indah Masuk Jurang BOGOR- Bus Giri Indah dengan nomor polisi B 7297 BI yang mengangkut penumpang dari jemaat gereja GBI Iren Kelapa Gading, Bogor, Rabu, masuk jurang hingga menewaskan 18 orang.

Informasi dari aparat kepolisian di lokasi kejadian menyebutkan kecelakaan terjadi di Jalan Raya Puncak, Kampung Neglasari, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 08.00 WIB. Bus yang diperkirakan membawa penumpang sebanyak 53 orang dari jemaat gereja itu baru pulang dari kegiatan di Cipanas, namun bentuk kegiatannya belum diketahui.

“Bus melaju turun dari arah Cipanas menuju Gadog.

Diduga bus mengalami rem blong hingga sopir melakukan banting setir dan menabrak pedagang hingga masuk Sungai Ciliwung dengan posisi terbalik,” kata anggota Satlantas Polsek Cisarua, AKP Mushadi.

Saat ditemui di RS Pusat M Goenawan, Cisarua, ia menyatakan belum diketahui jumlah total penumpang, namun dari data yang dikeluarkan pihak RSP M Goenawan Cisarua ada 53 orang penumpang.

“Hingga pukul 11.52 WIB, jumlah korban meninggal ada 18 orang, ada empat orang di rawat di RS Cisarua, tiga orang di rujuk di RS Centra Medika, dan sisanya luka-luka,” katanya.

Muhardi menjelaskan kondisi bus secara kasat mata memang kurang layak. Saat kecelakaan, kondisi bus rusak berat dan penyok, karena terbalik dan terhempas.

Kebanyakan korban mengalami luka berat dengan kondisi patah tulang dan sobek di bagian anggota tubuh akibat bus yang terbalik.

Hingga kini, RS Cisarua dipadati oleh sanak saudara yang mengetahui keluarganya mengalami kecelakaan, namun data korban selengkapnya belum diketahui.

Kepala Polisi Resor Bogor (Kapolres) AKBP Asep Syafrudin mengatakan, ditemukan tanda-tanda ketidaklayakan pada kondisi bus Giri Indah yang mengalami kecelakaan di jalur Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor hingga menewaskan belasan orang.

“Dari hasil olah tempat kejadian sementara kita menemukan ada beberapa kemungkinan adanya indikasi ketidaklayakan pada bus,” kata Kapolres saat ditemui di ruang jenazah Rumah Sakit Paru Goenawan, Sanatorium, Cisarua, Rabu.

Tidak Layak Kapolres

menuturkan,

pihaknya masih melakukan pendalaman faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan.

Dikatakannya, hasil identifikasi tim Lakalantas Polres bersama Analis Mabes Polri dan Polda Jabar ada banyak kemukinan penyebab kecelakaan. “Kami menemukan kondisi ban belakang sudah tidak layak, keduanya botak baik ban kiri maupun kanan,” kata Kapolres.

Selanjutnya, kata Kapolres, dari radius sekian meter dari lokasi kejadian tidak tampak adanya tanda-tanda pengereman.

“Apakah ada rem blong atau faktor lain masih kita dalami,” kata Kapolres.

Kapolres menyebutkan, dalam penyelidikan penyebab kecelakaan, Polres Bogor dibantu oleh Puslabfor Mabes Polri yang akan menguji kondisi rem apakah berfungsi atau tidak.

Saat ini sebanyak delapan orang saksi telah diperiksa terkait kecelakaan tersebut.

Para saksi berasal dari warga setempat, supir, kondektur, supir cadangan serta sejumlah korban.

Pihak kepolisian juga belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan tersebut.

Supir bus, Muhammada Amin (47) belum diamankan karena ikut menjadi korban dan menjalani perawatan di RSPG Cisarua. “Supir bus

dalam pengawasan kita, dia belum kita periksa karena saat ini kondisinya juga ikut jadi korban,” kata Kapolres.

Kapolres menuturkan dalam kecelakaan tersebut, jumlah korban ada 54 orang, satu korban berasal dari warga setempat, sisa 53 korban dari jemaat GBI Kelapa Gading.

“Jumlah penumpang bus ada 50 ditambah tiga awak yakni supir, kondektur dan supir cadangan,” kata Kapolres.

Korban meninggal 19 orang (6 laki-laki 13 perempuan), satu korban atas nama H Ajid adalah warga sekitar.

“Juga ada satu korban luka dari warga yang ikut ketabrak bus saat menghantam warung material sebelum masuk ke sungai,” kata Kapolres.

Kapolres menambahkan, sebelum masuk jurang, bus sempat menabrak mobil pic up bermuatan gas Elpiji, serta sebuah warung material.

Bus terjun ke jurang sedalam 8 hingga 12 meter dari badan jalan Raya Puncak.

Saat ini bangka bus masih berada di lokasi kejadian. Pihak kepolisian menunggut alat berat untuk mengevakuasi badan bus.

Bus Giri Indah berangkat dari Kota Bunga Cipanas, mengangku jamaah GBI Kelapa Gading yang ikut kegiatan retret. Saat kejadian seluruh penumpang sedang dalam kondisi puasa dan usai ibadah kebaktian. (ant/ly/beth)

ant/syaiful arif

EKSEKUSI LAHAN TOL. Petugas mengawasi proses eksekusi lahan Tol Trans Jawa Kertosono-Mojokerto yang terus dikerjakan di Desa Pesantren, Tembelang, Jombang, Jawa Timur, Rabu (21/8). Eksekusi lahan tol sepanjang 40.5 kilometer itu dilakukan serentak di tiga lokasi Desa Sumberejo, Desa Banjardowo dan Desa Pesantren Kecamatan Tembelang oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dengan melibatkan 1.120 personel kepolisian dan TNI.

antara foto/wahyu putro a

PEMERIKSAAN PEGAWAI PAJAK. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jakarta Timur Eko Darmayanto meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (21/8). Eko diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana suap perizinan pajak PT. The Master Steel.

KONVENSI CAPRES DEMOKRAT

Marzuki Alie Berencana Mundur JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie mengaku tengah mempertimbangkan untuk mundur sebagai peserta konvensi Partai Demokrat yang sedianya akan menjaring calon presiden pada Pemilihan Umum 2014.

Rencana pengunduran diri tersebut, kata Marzuki, tidak terlepas dari respons masyarakat yang menganggap Komite Konvensi tidak memiliki parameter yang jelas dalam menjaring peserta konvensi.

“Respons masyarakat terhadap komite (konvensi) besar. Mereka meragukan komite yang tidak mengemukakan kriteria dalam menjaring peserta. Karenanya juga saya mempertimbangkan kembali untuk ikut konvensi,” kata Marzuki di Jakarta, Rabu (21/8).

Menurut Marzuki, seharusnya Komite Konvensi memberlakukan kriteria umum dan khusus kepada masing-masing peserta yang selanjutnya dipublikasikan ke masyarakat. “Sehingga, masyarakat bisa menilai kualitas dari tokoh yang dijaring ke dalam konvensi,” kata Marzuki.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mencontohkan, kriteria umum yang sepatutnya diterapkan seperti, pendidikan calon peserta konvensi. Sedangkan kriteria khususnya, terkait dengan pemahaman mengenai persoalan bangsa maupun ting-

kat kesenjangan pendapatan masyarakat.

“Kalau tidak diterapkan dan diumumkan, tentu publik akan merespons negatif komite ini. Padahal niat Pak SBY (Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) sudah baik untuk membuat konvensi ini,” terang Marzuki.

Mengingat Konvensi Partai Demokrat bertujuan untuk menjaring calon pemimpin bangsa, maka kata Marzuki, setiap peserta harus memiliki kualitas yang mumpuni dan mampu bekerja secara serius.

Dengan demikian, lanjut dia, publik berhak untuk mengetahui kapasitas calon presiden dari Partai Demokrat.

Lebih memprihatinkan lagi, ada kabar yang menyebutkan bahwa masing-masing Anggota Komite Konvensi memiliki hak untuk mengajukan satu nama untuk dipilih oleh publik. Bahkan, nama yang akan diajukan kepada masyarakat tersebut bisa saja nama yang bukan dipilih dan diundang oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Apa hak dia (Anggota Komite Konvensi) untuk menyusun daftar melebihi majelis tinggi? Harusnya dia memperketat lagi nama yang diajukan majelis tinggi untuk disaring,” tegas Marzuki.

Marzuki menegaskan, sikap kritisnya terhadap Komite Konvensi perlu dilakukan oleh kader Partai Demokrat, lantaran konvensi calon presiden ini merupakan wadah Partai Demokrat

untuk menemukan figur pemimpin ideal. “Ini untuk kepentingan negara. Walaupun pahit saya harus ngomong,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat, Taufiequrachman Ruki mengatakan, sejauh ini Komite Konvensi sudah mengantongi 20 nama peserta konvensi yang akan diuji kemampuan dan kapasitasnya sebagai calon presiden. Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan mengundang nama-nama tersebut untuk diverifikasi.

“Itu bagian dari proses.

Jadi, banyak tokoh-tokoh Indonesia yang kami masukkan. Dan malam ini kita verifikasi,” kata Ruki di Jakarta, Rabu (21/8).

Dalam proses penjaringan, menurut Ruki, Komite Konvensi tidak akan mengundang ahli, namun hanya perlu dilakukan oleh para anggota komite yang terdiri dari 17 orang. Dia menambahkan, Komite Konvensi akan menerima masukan dari masyarakat terkait figur peserta konvensi.

Ruki mengungkapkan, seluruh masukan dari masyarakat akan ditampung dan dipublikasikan dalam bentuk hasil data survei.

“Jadi, bukan komite yang tentukan apakah dia layak atau tidak, tetapi hasil survei, artinya rakyat. Kami juga harus meyakini bahwa survei itu objektif,” tuturnya. (gam/ bud)

14

EKONOMI

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO.0182 | TAHUN II

PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN

ENERGI

Masih Terhambat Pembangkit Listrik

JAKARTA- Potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia sangat besar. Namun pengembangan EBT masih kurang gereget. Terbukti, hingga saat ini, pemanfaatan energi alternatif pengganti bahan bakar fosil itu sebesar 6 persen dari total kebutuhan energi nasional. Padahal, pemerintah menargetkan pemanfaatan EBT bisa mencapai 22 persen pada 2020. Kelambanan pengembangan ini lantaran semua pemangku kepentingan belum sejalan. “Setiap kementerian harus punya gereget untuk mendorong terwujudnya pengembangan energi baru terbarukan. Semua harus sama-sama,” ujarWakil Presiden Boediono saat membuka Energi Baru Terbarukan dan Konvensi Energi Conference & Exhibition (EBTKE Conex), di Jakarta, Rabu (21/8).

Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk malas mengembangkan energi alternatif. Mengingat, Indonesia dianugerahi oleh sumber energi alternatif yang melimpah, semisal, panas bumi, angin, tenaga surya, sampah.

Disisi lain, nasib ketahanan energi Tanah Air di masa mendatang ditentukan oleh keberhasilan pemerintah mengembangkan EBT dan konservasi energi. “EBT ini harus kita genjot. Kita mempunyai dorongan untuk melaksanakannya,” kata Boediono.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menegaskan, pihaknya siap memercepat pengembangan EBT. Saat ini Kementerian ESDM sedang merancang skema bisnis agar pengembangan EBT bisa diminati investor. “Kita belum mampu melaksanakan sendiri, kami bersama dengan kementerian lain sudah berusaha memerlancar izin, memberikan insentif, termasuk kemudahankemudahan dalam harga jual,” kata Susilo.

Kementerian ESDM juga telah membuat regulasi yang mendukung pengembangan EBT. Diantaranya, Peraturan Menteri ESDM No.17 tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik dan Peraturan Menteri ESDM No.19 tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota.

Dipercepat Lebih lanjut, Boediono mendesak agar pengembangan EBT dipercepat. Namun, dia mengakui bahwa beberapa pembangkit berteknologi anyar itu memiliki hambatan.

Salah satu yang banyak mendapat halangan, adalah pembangkit listrik bertenaga panas bumi (geothermal).

Boediono menyatakan, sempat ada penolakan dari warga sekitar calon lokasi geothermal. Selain itu, aturan lintas sektor juga menghambat. Sebab, biasanya geothermal berada di hutan lindung, sehingga Kementerian Kehutanan urung memberi izin. “Resistensi bukan hanya dari kementerian dari aturan-aturan, tapi juga dari masyarakat. Hal seperti ini terjadi dan tugas kita untuk jelaskan pada masyarakat bahwa geothermal ini agar membantu lingkungan, sosialisasi sangat penting,” ujar Boediono.

Boediono menilai, hambatan lain datang dari pemerintah daerah (pemda) yang terlalu bersemangat memberi izin untuk pengembangan geothermal. Hasilnya justru tumpang tindih status lahan dengan pemerintah pusat.

“Soal tumpang tindih lahan. Penting termasuk sosialisasi kepada pemda. Minat pemda untuk kembangkan energi baru terbarukan ini tinggi tapi perlu sosialisasi lagi,” ungkap wakil presiden.

Hambatan terakhir, adalah proses tender. Seringkali pemda, investor, dan pemerintah pusat tidak sejalan soal insentif dan sebagainya. Boediono meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bisa mengelola aspek bisnis dari pengembangan geothermal. Termasuk apakah nanti, investor mengelola EBT dengan sistem kontrak kerja (KK). ”Proses tender dulu ada simpang siur antara peran masing-masing, misalnya masalah kontrak kerja. Model kontrak kerja ideal memang tidak bisa sekaligus dicapai, tapi bertahap. Model KK antara pemerintah dengan investor harus yang baik bagi semua,” tandasnya. (gam/abd)

Harga Minyak Mulai Turun

antara foto/audy alwi

LOKALISASI PEMBUATAN KOMPONEN OTOMOTIF. Pekerja membuat produk komponen otomotif di pabrik PT Braja Mukti Cakra (BMC), Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/8). BMC yang mendapat mandat dari Mitsubishi Company untuk lokalisasi pembuatan komponen otomotif akan meningkatkan kapasitas produksinya hingga 2 juta pieces per tahun dari kapasitas saat ini yaitu 1,2 juta pieces per tahun, dan baru saja mengekspor 10.560 pieces dua jenis komponen otomotifnya yakni Case Bearing dan Rotor Disc ke Thailand pada pertengahan Agustus 2013.

Perpres Antisipasi Krisis Masih Belum Diterbitkan JAKARTA- Merosotnya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan terpuruknya nilai tukar rupiah hingga mendekati angka Rp 11.000 per USD membuat pemerintah panik. Pemerintah dalam waktu dua hari akan segera menelurkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur antisipasi bahaya krisis.

Kepastian tentang penerbitan Perpres Antisipasi Krisis itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Armida Alisjahbana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/8). “Ini terkait dengan kenaikan inflasi, ini tentu kita ingin supaya bisa lebih manageable. Kaitannya dengan ekspektasi inflasi dan lain-lain termasuk dengan nilai tukar,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam Perpres ini, nantinya akan mendorong percepatan proyek-proyek investasi. Selain itu juga bagaimana langkah pemerintah dalam menambah pasokan untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Armida melanjutkan, dalam Perpres tersebut juga mengatur soal insentif fiskal untuk menjaga agar perusahaan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam kondisi seperti ini.

Insentif difokuskan pada industri padat karya. “Intinya yang sudah ada ini lebih dipertajam lagi, tax allowance, tax holi-

RUPIAH ANJLOK

pengkajian itu, langsung dibahas ke tingkat satu. Karena kajian itu makanya tertunda terus,” kata dia.

Dia menjelaskan, Indonesia sudah memasuki fase pra krisis dengan ditandai adanya pelemahan Rupiah

hingga mendekati Rp 11.000 per USD. Serta anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). “Nah, kalau ini terus berkelanjutan kita khawatir krisis benar-benar terjadi sehingga UU JPSK penting di sini,” kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi XI lainnya, Dolfie OFP mengatakan, dalam jajaran Komisi XI masih terdapat dua pandangan yang berbeda, se-

“Tidak mudah bagi ekonomi Indonesia dan sebenarnya bagi ekonomi di kawasan Asia. Dan banyak lagi negara di dunia. Tahun depan pun 2014 eko kita juga akan masih menghadapi tantangan-tantangan yang tidak bisa kita abaikan,” kata SBY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/8).

Presiden juga mengakui bukan hal mudah mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipatok 6,3 persen. Dia juga tidak menampik bahwa ekonomi mengalami perlambatan. “Pertumbuhan kita harapkan tidak sampai mengalami perlambatan yang tajam.

Apalagi jatuh. Jujur mengatakan untuk mengatakan capai 6,3 persen berat bagi Indonesia,” katanya.

Melemahnya nilai tukar Rupiah dan anjloknya IHSG tidak lepas dari kondisi ekonomi global dan regional. Termasuk datang dari kebijakan moneter Amerika Serikat. Imbasnya, kinerja ekspor melorot lantaran resesi ekonomi dunia belum selesai. Sementara serbuan impor masih tetap tinggi. Sehingga neraca perdagangan dan neraca pembayaran menjadi defisit terus menerus.

“Ada kekhawatiran pasar jika ekonomi kita tidak membaik. ini yang menyebabkan gari-hari ini terjadi penurunan tajam (IHSG dan Rupiah),” jelasnya.

Meskipun menyadari bahwa kondisi lebih buruk menimpa negara lain, tapi SBY tidak ingin membandingkan dengan negara lain. “Tapi kita harus cari solusi,” ucapnya. (gam/abd/bud)

Para gubernur bank sentral dari seluruh dunia akan berkumpul untuk pertemuan tahunan mereka di Jackson Hole, Wyoming, pekan ini.

Faktor-faktor yang mendorong penurunan pada Brent kurang jelas, terutama mengingat indikasi pengetatan pasar baru-baru ini serta kurangnya data ekonomi baru.

“Sementara berita yang keluar dari Eropa telah optimis, ini mungkin belum berdampak pada permintaan,” kata Lennox.

Data pekan lalu menunjukkan bahwa zona euro telah keluar dari rekor resesi 18 bulan pada kuartal kedua dengan pertumbuhan 0,3 persen.

Semua mata juga fokus ke Washington, di mana risalah dari pertemuan kebijakan Fed pada Juli akan dirilis pada Rabu ini. (ant/beth)

RUPIAH ANJLOK

RUU JPSK Harus Dikebut JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mempercepat pembahasan Rancangan Undang Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) mengingat saat ini Indonesia masuk ke fase pra krisis.

Keterlambatan pemerintah mengantisipasi perlambatan ekonomi nasional sebagai dampak dari krisis keuangan dunia yang belum pulih dapat menyebabkan ekonomi Indonesia makin terpuruk.

“Sebenarnya kami ingin cepat agar RUU JPSK ini bisa selesai. Apalagi kondisi seperti ini ya. Khawatir krisis ini akan terus berlanjut sehingga JPSK betul jadi andalan kita,” ujar Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi yang ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8).

Badan Musyawarah DPR telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan kajian ke Komisi XI. Namun kajian tersebut, menurut Achsanul, tidak terlalu penting. Sebab, dengan adanya kajian tersebut maka pembahasan RUU JPSK mengalami penundaan.

“Rekomendasi Bamus itu adalah dilakukan pengkajian ke Komisi XI. Mestinya tidak ada

day dan lain-lain,” tuturnya.

Pemerintah saat ini sudah dalam tahap finalisasi. Pada Jumat nanti, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang akan mengumumkan hasil Perpres ini.

Sebelumnya, gejolak perekonomian dunia menyebabkan jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dolar AS. Pemerintah pun tengah mencari solusi agar kondisi itu tidak banyak mempengaruhi keuangan nasional.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah, mengatakan Indonesia memiliki pengalaman dalam melakukan mekanisme mitigasi dampak dari krisis ekonomi global. Langkah dan kebijakan pemerintah yang dilakukan pada 2008 lalu itu akan coba dilakukan kembali mulai saat ini. “Hal itu juga akan dilakukan pada saat-saat ini, bagaimana penguatan kebijakan fiskal dan korelasinya terhadap kebijakan moneter, beberapa waktu yang lalu BI juga sudah menaikkan BI rate, kemudian juga telah akan dikoordinasikan kepada pemerintah nantinya,” tuturnya.

Rapat Dadakan Tekanan terhadap ekonomi Indonesia cukup membuat pemerintah kewalahan. Wakil Presiden Boediono, pemerintah dan Bank Indonesia menggelar rapat mendadak untuk menyikapi persoalan ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tahun ini adalah tahun ujian yang berat bagi ekonomi nasional.

SINGAPURA- Harga minyak dunia turun di perdagangan Asia, Selasa, karena para pedagang menunggu data stok terbaru AS dan mengawasi rilis risalah pertemuan Federal Reserve AS pada Juli.

Kontrak utama New York, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober, turun 51 sen menjadi 104,60 dolar AS dan minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Oktober merosot 65 sen menjadi 109,50 dolar AS dalam perdagangan sore.

Laporan mingguan cadangan energi komersial AS oleh Badan Informasi Energi AS (EIA) akan diumumkan Rabu waktu setempat akan memberikan indikasi tentang keadaan ekonomi nomor satu dunia itu.

Lembaga ini pada pekan lalu mengatakan stok minyak mentah AS menyusut menjadi 360,5 juta barel dalam seminggu sampai 9 Agustus, terendah sejak Januari.

“Harga WTI sedang menunggu data energi AS, panduan dari risalah Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), serta berita dari Jackson Hole pada pekan ini,” David Lennox, analis sumber daya di Fat Prophets di Sydney, mengatakan kepada AFP.

BI Diminta Tak Lepas Pergerakan Rupiah hingga pembahasan RUU JPSK masih belum diputuskan. “Di komisi ada dua pendapat, yang pertama mengatakan pemerintah mencabut RUU JPSK yang pernah diterbitkan, ada yang minta tidak perlu dicabut bisa lanjutkan pembahasan, kita belum mengambil keputusan minta pendapat para pakar hukum apakah kita perlu mencabut perpu dulu baru membahas RUU JPSK atau bagaimana,” kata dia.

Keberadaan UU JPSK menjadi penting agar institusi keuangan di Indonesia dapat selaras saat mengantisipasi kemungkinan krisis ekonomi yang sewaktu-waktu datang menghampiri.

JPSK merupakan mekanisme yang digunakan pemerintah untuk pencegahan krisis yang meliputi mekanisme penyelesaian krisis, sehingga tidak menimbulkan biaya yang tinggi pada perekonomian.

JPKS merupakan kerangka kerja dengan sasaran stabilitas sistem keuangan yang melandasi pengaturan mengenai asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pinjaman darurat oleh bank sentral, dan kebijakan penyelesaian krisis. (gam/abd)

JAKARTA - Kendati hingga akhir Juli 2013 cadangan devisa tersisa US$92,67 miliar, namun Bank Indonesia (BI) diharapkan tidak melepas pengawalannya pada pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi XI DPR, Dolfie OF Palit, di selasela Rapat Badan Anggaran DPR, di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (21/8).

“Kalau dari sisi BI, masih ada dua instrumen moneter yang memungkinkan untuk mengendalikan rupiah, yakni menggunakan cadangan devisa atau melalui kebijakan BI Rate,” kata Dolfie.

Sebagaimana diketahui, hingga akhir Juli 2013 cadangan devisa tersisa USD92,67 miliar atau sudah merosot hingga USD20,11 miliar dari posisi Desember 2012 yang senilai USD112,78 miliar.

Dolfie menjelaskan, BI masih bisa memanfaatkan cadev untuk mengendalikan rupiah, namun tetap menjaga sisanya pada titik aman guna memenuhi kebutuhan impor dan persiapan terhadap pembayaran utang luar negeri swasta yang akan jatuh tempo pada September

mendatang. “BI harus tetap menjaga keseimbangan cadev dalam upaya menjaga stabilitas rupiah,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.

Sementara, langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas rupiah, tutur dia, adalah mengurangi kegiatan impor bahan jadi atau setengah jadi. “Kalau pemerintah tidak mengerem impor, bisa saja rupiah akan menembus Rp12 ribu per dollar AS dalam wak-

tu dekat ini,” kata Dolfie.

Dolfie mengatakan, pelemahan rupiah terhadap dollar AS merupakan buah dari kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan impor bahan jadi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik.

“Ini akibat kebijakan impor pemerintah sendiri. Kalau melihat neraca perdagangan, impor bahan pangan sangat besar,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Ronald Waas

mengelak untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus terdepresiasi.

“Mengenai nilai tukar rupiah, nanti ya setelah RDG (Rapat Dewan Gubernur) baru nanti saya bisa bicara,” kata Ronald sembari bergegas meninggalkan acara Media Briefing tentang Peran Perbankan dalam Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Hijau di Gedung BI Jakarta, Rabu (21/8).

Ronald beralasan, dirinya hendak mengikuti acara lain, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjelaskan secara mendetail penyebab pelemahan rupiah. Dia menegaskan, BI baru akan melansir data-data terkait pelemahan rupiah usai menggelar RDG pada Kamis, 12 Agustus mendatang.

Menyinggung soal cadangan devisa yang terus merosot, Ronald pun mengungkapkan bahwa hal tersebut akan dijelaskan pada RDG mendatang. “Soal cadangan devisa, kami masih ada RDG. Jadi, dari BI belum ada statement lagi soal itu,” ucap Ronald. (gam/bud)

OPINI

Belajar Menghargai Kemerdekaan

salam songkem

P

Konvensi Capres

emilihan Presiden masih tahun 2014 mendatang.

Namun sejumlah partai politik mulai sibuk menyiapkan nama-nama yang akan diberangkatkan dalam pilpres. Di antaranya ada Partai Demokrat, yang kini sedang menyiapkan pelaksanaan konvensi PD mendatang.

Sejumlah nama-nama yang sering diundang dalam persiapan konvensi capres PD terdiri dari beberapa unsur kekuatan. Dari unsur pakar hukum ada nama Mahfud MD (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi). Ada juga dari kekuatan militer, Pramono Edhie Wibowo (Mantan KSAD) dan Endriartono Sutarto (Mantan Panglima TNI Jenderal -Purn-).

Ada pula unsur pengusaha yang aktif di Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka adalah Dahlan Iskan (Menteri BUMN) dan Gita Wiryawan (Menteri Perdagangan).

Juga ada unsur politikus yang aktif di lingkungan eksekutif dan legislatif, di antaranya ada nama Soekarwo (Gubernur Jawa Timur), Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara), Isran Noor (Bupati Kutai Timur), Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat), dan Hayono Isman (anggota Dewan Perwakilan Rakyat), serta Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah).

Selain itu, ada unsur akademisi Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina) dan unsur diplomat atau unsur kekuatan negosiasi, yaitu Dino Patti Djalal (Duta Besar RI di Amerika Serikat).

Nama-nama tersebut diperkirakan akan masuk daftar peserta Konvensi Capres Partai Demokrat. Sungguh pun begitu, barangkali di antaranya juga akan ada yang tereleminasi. Sebab dikabarkan proses Konvensi Capres PD masih akan melalui penyeleksian yang cukup ketat, yang akan dilakukan oleh Komite Konvensi.

Komite inilah yang akan mendiskusikan terlebih dahulu kelayakan bakal calon peserta konvensi capres PD. Penyeleksian tersebut didasarkan pada rekam jejak, kepemimpinan, kapabilitas, karakter atau faktor kekhususan lainnya. Sehingga dengan cara itu akan diperoleh peserta Konvensi Capres PD yang benar-benar sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat Indonesia, setidaktidaknya dalam sudut pandang parpol tersebut. Konvensi capres PD bila tidak ada perubahan dijadwalkan akan dimulai pada bulan September mendatang.

Meskipun begitu, konvensional capres PD tersebut ternyata dianggap mencaplok gagasan partai lain. Sebab ide konvensi tersebut konon merupakan gagasan Surya Paloh yang kini menjabat Ketua Umum Partai Nasdem.

Meskipun dia mengaku tidak akan mempermasalahkan gagasan konvensinya yang ditiru partai lain.

Selain itu, pelaksanaan konvensi capres PD sejatinya masih ditengarai hanyalah strategi PD untuk membersihkan nama SBY dan parpol tersebut. Sebab konvensi itu dilaksanakan semi terbuka dan menjemput bola sehingga pesertanya dikhawatirkan sangat dengan kepentingan terselubung.

Tidak hanya itu, konvensi capres PD itu juga nantinya akan ditentukan pemenangnya melalui jalur survei, sehingga efektifitas konvensi tersebut sangat diragukan.

Mestinya bila ditentukan survei, tak perlu ada lagi konvensi. Sebaliknya, bila ada konvensi, maka penentunya jangan melalui survei, tapi harusnya melalui konvensi tersebut. Bahkan dikabarkan pula konvensi tersebut sejatinya masih sangat ditentukan dalam kendali majelis tinggi. Sehingga bila benar sistem konvensi capres PD tidak jelas semacam itu, sangat wajar keseriusan konvensi tersebut diragukan.

Itu sebabnya, tak mengherankan apabila diam-diam ada nama yang disebut-sebut masuk daftar peserta konvensi capres PD itu berpikir ulang. Salah satunya, Marzuki Alie justru berencana mundur dari konvensi. Keinginan mundur Wakil Ketua Majelis Tinggi PD itu karena respon masyarakat yang menganggap Komite Konvensi tidak memiliki parameter yang jelas dalam menjaring peserta konvensi. Dalam penjaringan peserta konvensi saja sudah diragukan, apalagi pelaksanaan konvensinya tentu lebih tidak meyakinkan lagi.

Marzuki Alie tampak menyalahkan Komite Konvensi. Secara tidak langsung Marzuki Ali ingin menegaskan Komite Konvensi tidak bisa menerjemahkan maksud keinginan SBY sebagai penggagas konvensi tersebut.

Seharusnya Komite Konvensi bisa menangkap maksud baik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Komite Konvensi menjadi pihak yang dikambinghitamkan. Sedangkan pihak lain, ada yang diuntungkan. Bisa jadi SBY berlindung di balik Komite Konvensi. Sehingga posisi Majelis Tinggi yang sangat berpengaruh dalam konvensi itu tak begitu menjadi sorotan publik. Sebab publik lebih melihat Komite Konvensi daripada yang lain. Kalau memang ada, upaya pihak yang ingin berlindung di balik Komite Konvensi tampaknya cukup efektif.

Bila Komite Konvensi menjadi sorotan publik karena tidak jelasnya parameter penjaringan peserta konvensi, ternyata konvensi capres PD itu juga menjadi bumerang bagi partai lain. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasional Demokrat dinonaktifkan karena terkait keikutsertaannya dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

Konvensi capres PD mendatangkan masalah bagi partai lain. Partai Nasdem memecat Endriartono Sutarto, padahal dia diundang oleh Partai Demokrat untuk mengikuti Konvensi Capres PD. Kasus yang menimpa Endriartono Sutartono ini juga dianggap sebagai korban dari buruknya mikanisme konvensi tersebut.

PD tidak akan dipersalahkan bila sistem konvensi dilakukan dengan cara membuka pendaftaran. Akan tetapi yang terjadi, semua peserta konvensi atas dasar undangan Komite Konvensi. (*)

A

15

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO. 0182 | TAHUN II

M. Wasil Abror

Alumni madrasah Nurul Huda Ging-Ging Bluto Sumenep

S

udah genap 68 tahun, Indonesia dideklarasikan sebagai negara anti kolonialisme. Dirgayahu kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus bertepatan pada Sabtu kemarin kembali memperingatkan kita, bahwa sebetulnya negri ini sudah merdeka secara dejure, tentu memperingati hari kemerdekaan tersebut adalah sebagai refleksi ulang untuk menuju Indonesia merdeka secara devakto atua lebih tepatnya, merdeka seutuhnya. Siapapun memahami bahwa restorasi kemerdekaan ini adalah mengembalikan fitrah ke-indonesiaan, bukan sebatas peringatan atas jasa yang diberikan oleh para pejuang tanah air.

Seperti biasa, setiap tahun bertepatan pada tanggal 17 Agustus, seluruh jajaran elit dan sebagian masyarakat melakukan upacara peringatan kemerdekaan sebagai penghargaan atas perjuangan para pahlawan Indonesia. Bersorak sorai meramaikan jalan, berjejeran bendera pusaka dibeberapa kantor instansi dan berkibar diatas rumah-rumah warga, semuanya sontak kembali sadar, bahwa dulu betapa sulitnya meraih kemerdekaan itu, maka dirasa memperingati kemerdekaan adalah kewajiaban sebagai penghargaan atas perjuangan

mereka. begitulah yang dirasa oleh masyarakat Indonesia disaat tiba pada hari kemerdekaan tersebut. Tentu, pemandangan demikian membuat bangsa ini tersenyum lantaran memiliki warga yang “bukan kacang lupa kulitnya”.

Tapi sayang, tingkat kesejahteraan warga Indonesia pasca kemerdekaan tidak lagi dijunjung sebagaimana bendera merah putih yang berkibar tinggi, kesejahteraan dibidang ekonomi masih terus diperbincangkan sebagaimana membincang hari kemerdekaan, tidak pernah mati.

Memang, Indonesia telah merdeka akan tetapi Mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu masih jauh untuk kita jangkau. Disahkannya sebagai negara merdeka seolah semakin memberi peluang untuk terus kembangkan gerakan-gerakan manipulasi. korupsi, kolusi dan nepotisme, mulai menjadi rahasia umum. Apa mungkin inilah yang disebut kemerdekaan yang kebablasan? Atau mungkin karena terlalu berlebihan menafisiri “merdeka” yang melahirkan makna “Bebas”? tentu, penting untuk dipahami bahwa kebebasan itu bukan berarti bebas tanpa batas, kebebasan yang tidak mengenal ruang dan waktu, tidak! Tetapi kebebasan yang berafiliasi dan bergerak dibawah Undang-undang 1945 sebagai pijakan kita dalam berbangsa dan bernegara.

Dengan beberapa kasus sosial (sebut saja korupsi sebagai kasus yang biasa terjadi) di negri ini, menunjukan bahwa warga Indonesia masih sedikit yang betul-betul memahami tentang arti Kemerdekaan, semuanya seolah dianggap Bebas tanpa batas. Alhasil, jalan pintaspun dianggap pantas.

Tentu, kondisi demikian adalah sebentuk realitas sosial yang membuktikan bahwa Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Selain itu, sebagai bukti bahwa masih ada sekat-sekat belanda dan jepang ditanah air, yang memiliki kekuatan lebih ketimbang pada tahun 90-an. Jika pada masa kolonialisme rakyat Indonesia melawan senjata tehnologi canggih, dan hari ini bangsa kita dituntut untuk melawan penjajah tangan kosong tetapi

lebih cerdas dan sulit dibunuh. Sebab, penjajah itu adalah warga Indonesia sendiri. Benar adanya apa yang dikatakan oleh Bung Karnoe, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena mengahadapi bangsamu sendiri”. pesan singkat ini, seakan Soekarnoe tahu bahwa dikemudian hari akan bermunculan belanda-belanda baru. Mengeruk kekayaan bangsa Indonesia untuk kepentingan dirinya, membuat gerakan komoditas untuk menguak Sumber daya alam dan dinikmati secara personal(meski secara kolektif lebih banyak). para petani dan rakyat kecil menggelengkan kepala dan sering menanyakan, dimana kemerdekaan itu? Seperti apa rasanya menjadi orang yang merdeka?

Bejatnya, dibalik itu semua, para koruptur berteriak dengan suara lantang bahwa dirinya telah merdeka, merdeka seutuhnya, semua kebutuhannya dapat dipenuhi dengan jalan pintas yang memang diangap pantas.

Kondisi demikian menjadi hal biasa hinga tidak terlalu dirisaukan, semuanya seolah dianggap sederhana, kasus-kasus serupa menjadi tradisi atau memang ditradisikan dinegri ini. kenapa tidak? hal ini dapat dibuktikan dengan lembeknya penegakan hukum, hukum menjadi barang dagangan dapat dibeli dan ditawar. Semuanya, dianggap selesai setelah berurusan dengan materi. Tentu tindakan demikian telah mencidrai makna kemerdekaan dan melemahkan militansi kebangsaan, rasa kepemilikian terhadap bangsa Indonesia menjadi terus dipertanyakan, atau bahkan tidak sedikit masyarakat kita merasa kurang percaya diri menjadi warga indonesia, yang (katanya) sudah merdeka. Untuk itu, bagi penulis, dalam peringati HUT kemerdekaan bangsa ini tidak cukup dengan menggalakan kegiatankegiatan formal yang sebetulnya lebih mengarah pada nilai normative. Perlu kata “merdeka” disosialisasikan terhadap masyarakat kecil di desa-desa.

Saatnya, bendera pusaka blusukan ke desa terpencil dan memberitahukan bahwa untuk mengibarkan bendera merah putih, para pahlawan, membu-

tuhkan pertumpahan darah sebagai jaminannya, termasuk kepada para elit yang perlu belajar memaknai kemerdekaan.

Masih ingatkah dengan pahlawan kita yang dijuluki sebagai “pahlawan kesepian”, Tanmalaka, sebuah nama yang mengingatkan kita terhadap sejarah penolakan atas gerakan diplomasi oleh soekarno denga pihak belanda. Tanmalaka, mengutuk keras jika kemerdekaan bangsa ini diraih dengan jalan diplomasi, ia menganggapnya bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia wajib diraih melalui peperangan melawan penjajah agar kemerdekaan tersebut betul betul hasil dari tumpah darah rakyat Indonesia.

Hanya demi menguatkan nilai patriotisme dalam diri masyarakat Indonesia, Tanmalaka, berani mengambil sikap yang dapat mengasingkan dirinya dari keramaian. Tampaknya, ia sudah tahu sebelumnya jika bangsa Indonesia akan dijajah oleh rakyatnya sendiri, pemikirannya seolah jauh melampaui dirinya. Hari ini, terbukti adanya nasionalisme yang dulunya diagung-agungkan mul ai luntur dan gampang digadaikan, patriotisme yang dulunya menjadi pijakan dalam berbangsa, kini mulai tak terlihat dalam diri masyarakat Indonesia, semuanya dipandang sederhana.

Dianggapnya, persoalan sosial dapat diselesaikan dengan nilai mata uang, uang seringkali dijadikan sebagai solusi alternatif. tidak salah, jika penegakan hukumpun menjadi lemah tak bernilai, supremasi hukum menjadi batu loncatan yang hanya dilihat dan dibaca tanpa ada wujud nyata.

Untuk itu, saatnya seluruh masyarakat Indonesia -terutama kaum elit- lebih giat lagi untuk belajar memahami dan meresapi nilai-nilai kemerdekaan, selain merayakan HUT kemerdekaan Indonesia dengan acara formal sebagaimana yang biasa dilakukan, juga penting bendera merah putih masuk kedesa-desa untuk menanamkan nilai patriotisme dalam diri masyarakat Indonesia secara universal. Dengan demkian, kemerdekaan itu betul-betul dirasa oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Menghitung Biaya Audisi Politik Republiken Oleh: Dimas Kaisar Yazahiro | Pemerhati Politik di Madura

T

empo hari, membaca daftar caleg di tingkat kabupaten.

Jumlah anggota parlemen di daerah itu yang dipastikan lolos 50 orang karena jumlah penduduknya setara atau lebih dari 1 juta jiwa. Jumlah parpol yang mengikuti kontestasi sejumlah 12 parpol. Setiap parpol rata-rata mendudukkan 50 calon anggota parlemen atau sebanyak kuota yang diperlukan. Rumus yang digunakan untuk mengetahui jumlah caleg 50 (kuota) caleg dikalikan dikalikan 12 (jumlah parpol) di kabupaten itu.

Maka, dalam hitungan linear, total jumlah anggota caleg mencapai 600 orang. So, 550 caleg lainnya pasti tereliminasi dengan satu hal atau karena sesuatu ang lain. Ini akan terjadi, disukai atau tidak dikehendaki.

Itu baru menghitung jumlah caleg di tingkat kabupaten dengan jumlah penduduk yang setara atau lebih banyak dari 1 juta jiwa. Lalu hitungan berikutnya, dari 600 caleg mengeluarkan biaya misalnya terendah Rp. 153.000.000/caleg. Dana itu, baik dari pribadi atau didapat dari sumber lain akan dibelanjakan untuk kepentingan kemenangannya.

Pertama, caleg bersilaturahim (sosialisasi secara face to face) dengan konsituennya di dapilnya masingmasing setidak-tidaknya diperlukan dana sebanyak Rp. 5.000.000 untuk sebagian atau semua desa di daerah pemilihannya. Angka dibuat sekecil mungkin meski fakta politik bisa jauh lebih bengkak dari itu.

Kedua, caleg memerlukan tim pemenangan dan sebagai tim sukses pasti butuh dana. Katakanlah setiap caleg memerlukan 25 orang dengan dana operasional selama pemilu dan rangkaiannya sampai hari “H” mas-

ing-masing butuh Rp. 1.000.000. Total biaya yang diperlukan di sektor ini sudah mencapai Rp. 25.000.000,-.

Ketiga, caleg membutuhkan kalender dalam pergantian tahun dari 2013 ke 2014 yang bergambar diri dan partainya. Katakanlah dalam hal ini setiap caleg membuat 1000 eks dengan harga terendah Rp. 10.000/eks.

Total yang diperlukan untuk biaya kalender Rp. 10.000.000,-.

Keempat, caleg juga perlu pembuatan stiker. Stiker ini dibuat kira-kira seperempat kwarto seharga Rp. 1.500/ eks x 1000 eks. Biaya yang diperlukan untuk ini mencapai Rp. 1.500.000. Kelima, caleg memerlukan duplikat surat suara sebagai alat peraga kepada calon pemilih. Kira-kira, jumlah surat suara duplikat yang diperlukan sebanyak 100 eks x Rp.5000 atau setara Rp. 500.000,-.

Keenam, caleg biasanya memerlukan baliho untuk dipasang di pinggir jalan. Jumlah yang diperlukan kira-kira 100 baliho dengan ukuran 100 cm x 50 cm dengan harga Rp. 20.000/meter.

Biaya yang diperlukan untuk baliho jika hanya mencetak seukuran itu dan jumlah yang dicetak cuma sebanyak itu, maka dana yang diperlukan sedikitnya Rp. 1.000.000,-. Ketujuh, biaya tidak terduga sepanjang rangkaian pemilu sampai hari “H” kira-kira Rp. 10.000.000/caleg.

Kedelapan, persiapan biaya untuk masing-masing pemilih yang memerlukan transport di hari “H”.

Misalnya, caleg menyiapkan asumsi warga yang akan memilihnya sebanyak 20 puluh ribu jiwa (yang rapuh politik) dan setiap jiwa misalnya butuh minimal Rp. 5.000. Maka untuk persiapan dana ini sekitar Rp. 100.000.000. Target 20 ribu pemilih

diasumsikan suara aman BPP (bilangan pembagi pemilih) berikut losesnya.

Jika ditotal pada poin pertama hingga kedelapan, prediksi biaya per caleg dalam hitungan HET (harga eceran terendah) ini mencapai Rp 153.000.000. Dapat dipastikan, setiap caleg yang serius bisa menyiapkan dana setara atau jauh lebih besar bagi yang mampu secara ekonomi tetapi miskin kompetensi. Jika hitungan sederhana itu benar, maka total uang yang beredar sepanjang musim pemilu di tingkat satu kabupaten setara dengan Rp 91,8 miliar. Benarkah sebanyak itu yang beredar di saat musim pemilu di tingkat kabupaten? Bisa sebanyak itu atau jauh lebih banyak.

Itu baru pemilu untuk DPRD di salah satu kabupaten. Jika dikalikan dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 530 kabupaten/kota lalu dikalikan Rp 91,8 miliar maka jika dirata-rata, biaya yang dikeluarkan untuk pemilu DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia setara dengan Rp. 48,654 triliun. Ini belum biaya pemilu bagi caleg DPRD Provinsi, DPR dan DPR RI yang kebutuhan biaya politiknya lebih banyak.

Ini juga belum dihitung biaya politik lain di luar pemilihan anggota parlemen seperti pemilihan calon presiden, gubernur, bupati/ walikota dan pilkades. Tak dapat dibayangkan lagi berapa triliun rupiah yang beredar selama peristiwa politik di republik ini. Itu biaya yang dikeluarkan calon dan belum lagi menghitung dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pengamanan politik dalam pemilu dan sejenisnya.

Republik yang Sakit Berkali-kali sudah pengamat politik menyebut negara ini sebagai republik yang sakit. Pertama, karena matarantai politik yang sangat panjang, mahal, dan out put yang dihasilkan lebih didasari pada aspek impotensi kesadaran sebagai bangsa dibanding kompetensi semesta. Kedua, republik ini gemar berutang dengan tidak menghitung bagaimana cara membayarnya di tengah SDM yang paranoid dan SDA yang dilumpuhkan oleh warga republiken. Ketiga, bangsa ini menganggap orang yang sehat sebagai sosok yang tidak sehat.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki pekerjaan besar antara lain menyederhanakan pemilihan yang panjang berliku dan penuh tipu.

Pemerintah masa depan memerlukan SDM yang berkualitas dan tidak menggerogoti kekayaan negara untuk kepentingan hukum. Bila politik terus menjadi panglima, sudah berkali-kali pula telah disebutkan bahwa bangsa ini hanya menanti saat-saat kehancurannya. (*)

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail. com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16 16

KORAN MADURA

KAMIS 22 AGUSTUS 2013 NO. 0182 | TAHUN II

MU Lepas Pemain Mudanya ke Leeds United MANCHESTER - Manchester United (MU) melepas pemain mudanya Scott Wootton ke Leeds United. Di klub barunya ini, Waootton diikat kontrak selama tiga tahun. Kedatangan pemain 21 tahun yang berposisi sebagai bek tengah itu diharapkan bisa membuat Leeds United semakin kuat pada musim ini, apalagi dia memiliki pengalaman di Liga Champions dan Piala Liga Inggris.

Pelatih Leeds Brian McDermott mengaku bahagia bisa mendapatkan pemain ini. Menurutnya Wootton adalah aset masa depan klub tersebut. “Saya senang bisa mencapai kesepakatan untuk mendapatkan Scott Wootton dengan masa kontrak tiga tahun.

Dia seorang pemain yang pernah bermain di Liga Champions dan seseorang yang merasa bisa berkembang bersama kami dalam tahun-tahun mendatang. Saya ingin berterima kapada pemilik yang memberikan kepada kami seorang pemain muda yang bisa membantu kami untuk melangkah maju,” kata McDermott.

Sementara itu, rival MU Liverpool mendapatkan tanda tangan Aly Cissokho sebagai pemain pinjaman selama satu musim dari Saya senang Valencia. Pria 25 tahun ini adalah bisa mencapai pemain kelima yang didatangkan kesepakatan untuk Brendan Rodgers pada musim mendapatkan Scott panas ini. Empat lainnya adalah Wootton dengan Iago Aspas, Luis Alberto, Simon Mignolet, dan Kolo Toure. masa kontrak tiga “Saya sangat senang berada tahun. Dia merasa di sini. Saya kira ini adalah tim bisa berkembang besar dengan pendukung yang bersama kami sangat fantastis. Bersama-sama dalam tahun-tahun kami akan mencapai hal-hal bemendatang. sar. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat mengesankan bagi saya karena bergabung Brian McDermott dengan para pemain yang Pelatih Leeds berkualitas,” kata pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu kepada website resmi Liverpool.

Dia melanjutkan, “Saya memiliki banyak pengalaman bertanding, tetapi datang ke sini saya akan mempelajari banyak dari teman-teman satu tim yang bekerja sama dengan saya setiap hari. Saya bisa belajar dari pelatih baru saya, mengetahui bagaimana gaya bermain di sini, membiasakan diri saya dengan tim-tim lawan yang berbeda dan belajar bahasa. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa untuk saya. Dan, tentu saja, bermain untuk pertama kalinya bagi klub ini akan menjadi pengalaman yang mencengangkan buat saya.”

Cissokho adalah pemain Tim Nasional Prancis, meskipun baru sekali membela tim ayam jantan. Dia juga pernah bermain di Liga Champions bersama FC Porto, Lyon, dan Valencia. Ketika masih berseragam Lyon, dia pernah bermain di Anfield pada 2009 di ajang Liga Champions dan mempermalukan Liverpool dengan skor 2-1 di depan publik mereka sendiri.

Sedangkan dari Italia, gelandang Bologna Saphir Taider akhirnya bergabung dengan Inter Milan dengan nilai transfer 5,5 juta euro. Pemain Prancis kelahiran Aljasair ini sudah dinyatakan lolos tes medis pada Selasa (20/8) dan akan segera bergabung dengan skuat Walter Mazzari Rabu (21/8) atau Kamis (22/8) besok waktu setempat. Selasa (20/8) sore, pemain ini mengikuti tes medis di Rumah Sakit San Raffaele di Milan. “Saya sangat bahagia dan ingin berterima kasih kepada Bologna dan Inter karena memberikan kesempatan ini kepada saya. (sky sports/aji)

Cedera, Chamberlain Absen Tiga Bulan

KAMIS 22 AGUSTUS 2013

Rabu 21 Agustus 2013 | Philips Stadium, Eindhoven | Wasit: Cüneyt Çakır (Turki)

PSV EINDHOVEN | 1-1 | AC MILAN Matavz 60’

El Shaarawy 15’

Milan Ditahan Imbang PSV EINDHOVEN - Klub raksasa Italia AC Milan lebih berpeluang melaju ke fase grup Liga Champions musim ini setelah bermain imbang 1-1 melawan klub Belanda PSV Eindhoven pada laga kualifikasi leg pertama yang berlangsung di Philips Stadium, Kota Eindhoven, Belanda Selatan, Selasa (20/8) malam waktu setempat atau Rabu (21/8) dini hari WIB. Dengan keberhasil mencetak satu gol tandang, maka anak-anak asuh Massimiliano Allegri itu hanya butuh hasil imbang tanpa gol pada leg kedua di San Siro pekan depan.

Milan nyaris pulang dengan kemenangan setelah unggul terlebih dahulu pada menit ke-15 melalui gol yang dicetak oleh penyerang muda mereka Stephan El Shaarawy melalui sundulan memanfaatkan umpan silang bek Ignazio Abate. Hanya saja, hingga turun minum, tim merah hitam ini gagal menambah gol, meski memiliki sejumlah peluang.

Alhasil, hingga jeda kedudukan 1-0 untuk keunggulan Milan tidak berubah.

Pada babak kedua, PSV masih kesulitan membongkar pertahanan rapat Milan yang digalang duet Philipe MexesChristian Zapata. Namun, ketika laga berjalan satu jam, publik tuan rumah akhirnya bersorak menyusul gol yang diciptakan Tim Matavz. Berawal dari tendangan keras Jeffrey Bruma dari luar kotak penalti yang masih bisa ditepis Christian Abbiati, Matavz berhasil memanfaatkan bola muntah dengan tandukannya ke arah pojok gawang yang tidak bisa dijangkau Abbiati.

Pelatih Milan Massimiliano Allegri cukup kecewa

dengan hasil imbang ini.

Pasalnya, pasukannya memiliki sejumlah peluang bisa mencetak gol. Sayang, peluang-peluang itu terbuang percuma. “Sangat disayangkan, karena kami memiliki begitu banyak kans untuk menang setelah gol penyeimbang PSV. Jadi, sekarang segalanya masih terbuka saat leg kedua nanti,” ujar Allegri.

Sedangkan, El Shaarawy cukup senang baik dengan penampilan Milan secara keseluruhan, hasil imbang yang diraih timnya, maupun karena kesuksesannya menjebol gawang lawan. El Shaarawy memang patut bahagia, karena gol ini mengakhiri kemandulannya sejak Januari 2013 lalu.

Setelah menjadi pencetak gol utama Milan pada paruh pertama musim 2012-2013, selama paruh kedua pemain keturunan Mesir ini tidak mencetak satu gol pun. Perannya diambil alih oleh Mario Balotelli yang

didatangkan pada jendela transfer musim dingin 2013.

“Terlepas dari fakta PSV memiliki start bagus, kami mampu memetik keunggulan dan kemudian memiliki dua atau tiga kans lagi. Pada akhirnya, PSV mampu menyamakan kedudukan. Tapi, ini performa bagus dan hasil penting,” ujar pemain Tim Nasional Italia tersebut.

Di laga lain, kejutan terjadi saat Celtic dikandaskan tim debutan Liga Champions Shakter Karagandy. Berlaga di Shaktyor Stadium, Celtic tumbang 0-2 dalam laga leg pertama play-off. Dua gol kemenangan wakil Kazakhstan itu dilesakan oleh Andrei Finonchenko dan Sergey Khizhnichenko masing-masing pada menit ke-12 dan 77.

Shakter pun cukup bermain

imbang tanpa gol atau minimal kalah 0-1 untuk membuat sejarah lolos ke fase penyisihan grup.

Kans besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya juga dirah Zenit St. Petersburg saat menggasak tuan rumah Pacos de Ferreira asal Portugal dengan skor meyakinkan 4-1 di Estadio Da Mata Real. Roman Shirokov membuka keunggulan Zenit di menit ke-27, tetapi mampu disamakan Augusto Andre Leao di menit 58.

Namun, perlawanan Pacos hanya sampai disitu. Wakil Rusia kemudian mengelontorkan tiga gol. Shirokov kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-60, sebelum disempurnakan dengan dua gol hasil bunuh diri bek Pacos Matias Degra dan gol ketiga dari Shirkov di pengujung pertandingan.

Kemenangan lain juga diraih Viktoria Plzen dengan skor 3-1 atas Nk Maribor.

Pada menit kedelapan, gawang Maribor dibobol Marian Cisovsky sebelum digandakan Vladimir Darida di menit ke58. Namun, Maribor mampu memperkecil ketinggalan di menit 66 berkat gol Ales Mejac. Sayang, kerja keras wakil dari Slovenia tersebut harus buyar dengan gol tambahan dari Michal Duris semenit sebelum waktu normal tuntas.

Laga terakhir Rabu (21/8) dini hari WIB, dilengkapi dengan raihan manis Real Sociedad yang menumbangkan tuan rumah Olympique Lyon dengan skor 2-0 di Stade de Gerland. Dua gol Sociedad dilesakan oleh Antoine Griezmann pada menit ke-17 dan Harus Saferovic di menit 50.

Kemenangan ini pun membuat anak-anak asuh Remi Garde harus menang dengan margin tiga gol jika ingin menyegel tiket ke fase penyisihan grup musim ini. (sky sports/espnfc. com/aji)

PIALA DUNIA 2014

Brasil Jamin Semua Stadion Rampung Desember

LONDON - Pemain sayap Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain harus absen selama tiga bulan akibat cedera lutut yang didapatnya saat Arsenal kalah 1-3 dari Aston Villa di Stadion Emirates akhir pekan lalu. Menurut pelatih Arsene Wenger, pemain belia ini harus absen enam pekan, tetapi Chamberlain sendiri menegaskan bahwa dia bisa absen 12 minggu.

Wenger mengatakan, pemain Tim Nasional Inggris ini mengalami cedera pada otot ligamennya. Hanya saja, menurut dia, cedera tersebut tidak harus diatasi dengan menjalani operasi.

“Saya mengalami cedera terlalu cepat di awal musim.

Tetapi saya akan bekerja keras dan diharapkan bisa kembali bermain pada tiga bulan mendatang,” kata Chamberlain melalui akun twitter-nya.

Akibat cedera ini, Chamberlain juga absen membela Inggris pada laga kualifikasi Piala Dunia 2014 pada September dan Oktober. Pemain ini juga tidak bisa membela Arsenal pada laga kualifikasi Liga Champions melawan klub Turki Fenerbache, Kamis (22/8) dini hari WIB tadi.

Sementara itu, gelandang Newcastle United asal Pantai

Gading Cheick Tiote meminta pelatih Alan Pardew untuk memperkuat timnya sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup. Sejauh ini, Alan Pardew baru mendatangkan satu pemain yaitu pemain asal Prancis Loic Remy yang digaet dari Queens Park Rangers (QPR) yang terdegradasi ke Divisi Championship akhir musim lalu. Itupun sebagai pemain pinjaman.

Setelah kalah 0-4 dari Manchester City pada laga pembuka akhir pekan lalu dan dikartu merahnya Steven Taylor dan cederanya Jonas Gutierrez, Tiote mendesak klub untuk memperkuat lagi skuat “The Magpies”. Belum lagi mereka terancam kehilangan Yohan Cabaye yang sudah ditawar Arsenal dengan harga 10 juta pound.

“Sejujurnya, menurut saya, kami butuh beberapa pemain lagi di skuat ini karena kami tidak punya skuat yang gemuk. Sekarang kami kehilangan Steven Taylor dalam tiga pertandingan dan Jonas Gutierrez cedera. Ini menyulitkan kami karena kami tidak punya skuat yang besar. Saya harap, ketua klub mau mengeluarkan dana untuk klub,” ucap pemain Tim Nasional Pantai Gading itu. (espn/aji)

SAO PAULO - Para pejabat Brasil menjamin bahwa Stadion di Kota Amazon, Manaus, akan selesai tempat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA. FIFA mentargetkan, seluruh stadion yang dipakai pada Piala Dunia tahun depan harus rampung pada Desember 2013.

Penegasan pejabat Brasil itu disampaikan saat Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke melakukan inspeksi ke sejumlah stadion Piala Dunia 2014 yang belum rampung, termasuk ke Stadion Manaus pada Selasa (20/8) waktu setempat.

Pria Prancis ini juga mendapat jaminan dari Pemerintah Curitiba bahwa stadion di kota itu akan rampung tepat waktu, meskipun saat ini atap stadion itu belum berubah dari disain aslinya. Padahal, atap stadion itu sangat tidak

direkomendasikan FIFA. “Kami minta kepada kota, negara bagian dan klub sehubungan dengan perkembangan konstruksi atap yang bisa ditutup agar tenggat waktu yang sudah disepakati ditaati,” kata Valcke.

Dua stadion itu adalah bagian dari enam stadion yang harus rampung pada akhir tahun ini. Enam stadion lainnya sudah digunakan pada Piala Konfederasi bulan Juni lalu.

Sebanyak 12 stadion di 12 kota Brasil akan dipakai pada Piala Dunia 2014 mendatang.

Sementara itu, antusiasme penggemar sepakbola untuk Piala Dunia 2014 sangat tinggi.

Hal ini terbukti dari membeludaknya orang yang memesan tiket untuk menyaksikan secara langsung pertandingan pesta sepakbola tertinggi sejagat itu di stadion sejak Federasi Sepakbola Dunia atau

FIFA mulai menjual tiket untuk Piala Dunia 2014 pada Selasa (20/8) jam 10.00 GMT. Pada tujuh jam pertama, lebih dari 163 ribu orang memesan tiket secara online.

Bahkan sepanjang hari pertama itu, jumlah pemesan tiket melebihi kapasitas stadion untuk semua kategori harga. Tiket untuk Piala Dunia 2014 ini dijual dalam empat kategori harga untuk 12 dari 64 pertandingan Piala Dunia, termasuk untuk laga pembuka di Sao Paulo dan pertandingan final di Stadion Maracana, Rio de Jeneiro.

Tiket yang paling banyak dipesan adalah tiket untuk partai semifinal dan teket kategori paling murah untuk

44 pertandingan babak grup.

Tiket yang dijual dengan harga murah ini khusus diperuntukkan bagi rakyat Brasil.

Menurut Federasi Sepakbola Dunia, sejauh ini pemesan tiket paling banyak berasal dari tuan rumah Brasil, Argentina, Amerika serikat, Cile, dan Inggris. “Semua tiket yang sudah dicetak habis dipesan. Ini di luar perkiraan. Begitu banyak orang yang ingin cepat-cepat mendapatkan tiket, bahkan sebelum tiket itu diperkenalkan ke publik,” demikian bunyi pernyataan FIFA tentang permintaan tiket untuk kategori harga yang tinggi.

Harga final tiket berkisar 440-990 dolar Amerika Serikat. Sedangkan harga tiket untuk rakyat Brasil jauh lebih murah yaitu hanya 165 dolar.

Harga tiket untuk warga Brasil yang berusia di atas 60 tahun, siswa dan mahasiswa

setempat serta anggota beberapa program sosial lebih murah lagi yaitu hanya 82 dolar per tiket.

Sedangkan tiket untuk laga pembuka di Sao Paulo dijual dengan harga 220 dolar sampai 495 dolar. Untuk warga Brasil, mereka cukup membayar 80 dolar untuk tiket laga pembuka tersebut dan mendapatkan tiket-tiket yang didiskon hingga 40 dolar.

FIFA mengatakan, pada satu jam pertama, terdapat 14.104 permintaan. Padahal jumlah tiket yang dijual hanya 81.821 tiket. Masing-masing pelamar bisa meminta sampai empat atau maksimum untuk tujuh pertandingan. Pihak penyelenggara memperkirakan total tiket untuk turnamen empat tahunan ini mencapai hampir 3,3 juta tiket. Untuk tahap pertama ini, baru ada permintaan sekitar 1 juta. (aji)