e Paper Koran Madura 22 Oktober 2013

1

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO.0223 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

22 OKTOBER 2013

g PAMANGGHI

Politisi Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

ant/syaiful arif

HADANG PENGERJAAN TOL. Warga yang tergabung dalam Jamaah Korban Pembagunan tol (JKPT) melakukan penghadangan truk di lokasi proyek Jalan Tol Kertosono-Mojokerto seksi II Desa Banjardowo, Jombang, Jawa Timur, Senin (21/10). Penghadangan terhadap truk itu karena uang ganti rugi belum dibayarkan.

ADU KUAT Dua Klub Raksasa

Bui Menunggu Fathanah Jaksa Menuntut Fathanah 17 Tahun, 6 Bulan Penjara JAKARTA-Jaksa KPK menuntut hukuman 17 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam perkara suap dengan terdakwa kasus suap pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian RI dan pencucian uang, Ahmad Fathanah. Sedangkan untuk tindak pidana pencucian uang, Fathanah dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan.

Robinho

Bomber AC Milan

MILAN - Dua klub raksasa sepak bola dunia, AC Milan dan Barcelona akan saling berhadapan pada laga ketiga Grup H Liga Champions di Stadio Giuseppe Meazza, Selasa (22/10) malam waktu setempat atau Rabu (23/10) dini hari WIB nanti. Dalam dua musim terakhir, kedua raksasa Eropa ini selalu bertemu di Liga Champions. Barcelona selalu menghentikan langkah Milan untuk melaju ke tahap yang lebih jauh.

Berita di hal 8

Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara untuk TPPU, terdakwa terbukti melanggar Pasal 5 Undang-undang Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 65 ayat (1) KUHPidana.

Jaksa Siswanto memaparkan, terdakwa Ahmad Fathanah selaku orang kepercayaan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq telah memban-

“Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksan dan mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” kata Jaksa Rini Triningsih saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/10) petang.

Suami pedangdut Septy Sanustika itu tampak lesu, tidak bersemangat saat jaksa mulai membacakan tuntutannya di ruang persidangan. Fathanah yang mengenakan batik bercorak warna coklat dan kuning itu sesekali menoleh ke arah jaksa yang membacakan tuntutan. Kemudian tertunduk lagi dengan tangan digenggam.

Ahmad Fathanah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 12 huruf a Undang-undang

PASCA SKANDAL SUAP MK

Perppu Penyelamatan MK Langgar UUD JAKARTA-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai melanggar UUD 1945. Pasalnya, jika dilihat dari segi kegentingan, Perppu tersebut sudah tidak ada lagi.

“Misalnya kewenangan yang diberikan KY untuk menyeleksi, untuk bertentangan UUD juga dengan UU MK itu sendiri, maka kalau membuat mekanisme DPR sudah membuat mekanisme,” kata Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Trimedya Panjaitan, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/10).

Menurut dia, Presiden SBY tidak cermat dan teliti dalam membuat Perppu

tu penambahan kuota impor daging 8.000 ton untuk PT Indoguna Utama (IU) bersama empat anak perusahaannya. Terdakwa pada 28 Desember 2013, mempertemukan Luthfi Hasan Ishaaq dengan Direktur Utama PT IU Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat di Angus Steak, Senayan City.

Dalam pertemuan itu, Maria meminta Luthfi untuk membantu penambahan kuota impor daging untuk PT Indoguna Utama dan berkomitmen memberikan dukungan dana bila penambahan kuota impor daging bisa diupayakan. (gam/abd/aji)

penyelamatan MK. Sebab, kata dia, Presiden SBY menggeneralkan persoalan Akil Mochtar yang tersangkut korupsi dengan seluruh hakim konstitusi yang ada di MK. Kendati demikian, PDI Perjuangan belum memutuskan apakah menolak atau menerima Perppu tersebut. Dia menegaskan, partainya masih akan menelaah tentang baik tidaknya Perppu itu untuk didukung oleh DPR masa sidang yang akan datang. “Belum, kita menghormati mekanisme yang berlaku di DPR. Kalau kami mengkaji sementara ini, kalau ada keputusannya lebih ke pimpinan fraksi,” pungkasnya.

Secara terpisah, Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar menilai Perppu penyelamatan MK menyudutkan partai politik (parpol). Bahkan pasca penerbitan Perpu penyelamatan MK, proses deparpolisasi begitu nyata, massif, dan

sistematis.Hal itu bisa dilihat dalam dialog dan komentar berbagai pihak di media massa. “Sangat jelas anti parpolnya, dan sangat jelas menyudutkannya. Parpol tidak anti kritik, tapi kalau saluran demokrasi ini dihabisi, tentu ada maksud-maksud terselubung yang harus kita waspadai bersama,” kata Marwan, di Gedung DPR, Senin (21/10).

“Sebelum dan sesudah Perppu MK diterbitkan, parpol begitu disudutkan, dihina, dicaci, dimaki, didegradasi, bahwa parpol adalah satu-satunya sumber masalah di negeri ini. Hampir semua kalangan begitu menghujat parpol. Ini yang saya sebut sebagai sebuah tragedi partai politik,” lanjut dia.

Menurut Marwan, perekrutan hingga penempatan hakim MK yang dilakukan di DPR dan ada kader partai politik yang menjadi hakim MK, tampak sekali

dipermasalahkan. Kalau ada yang salah itu oknum, bukan parpolnya.

“Dalam Perpu tertera bahwa orangorang parpol boleh menjadi hakim MK setelah tujuh tahun keluar dari parpol, ini tentu juga sangat diskriminatif. Orangorang parpol dalam hal ini selalu dicurigai dan dipandang tidak bisa netral dan independen,” jelas Ketua DPP PKB ini.

Lebih jauh Marwan menjelaskan bahwa hal itu secara mudah dianggap tidak amanah. Dan menurutnya jelas-jelas ini bentuk kecurigaan yang tidak berdasar dan sangat subyektif.

“Siapa yang mempengaruhi Presiden dalam menyusun Perpu itu? Ini satu pertanyaan yang menggelitik untuk kita telusuri,” celetuknya.

“Bahwa siapapun manusianya, baik dari parpol maupun non parpol, seharusnya diberi hak yang sama jika memang berkualitas, kredibel, dan profesional. Ini adalah hak setiap orang untuk menduduki jabatan tertentu. Bukan seperti Perpu ini yang sangat diskriminatif,” tegasnya. (gam/abd)

Pada saat HM. Akil Mochtar, Ketua MK yang berlatar belakang politisi Partai Golkar tertangkap tangan KPK, berkembang pemikiran perlunya strerilisasi jabatan tertentu dari tokoh politik. Posisi seperti Hakim MK, MA, BPK misalnya tidak boleh dari kalangan partai politik. Dan Perppu terbaru langsung merespon antara lain mengharuskan tokoh partai yang ingin menjadi Hakim MK sekurangnya sudah mundur atau tak aktif di partai selama tujuh tahun.

Sebagian masyarakat agaknya menganggap politisi sebagai makhluk yang mudah terjerat tindak pidana korupsi.

Termasuk juga politisi dianggap mudah terseret konflik kepentingan dalam menangani berbagai masalah. Kasus Akil Mochtar digadang-gadang sebagai contoh kongkrit betapa rentannya politisi terjebak konflik kepentingan dan terutama korupsi.

Persepsi pemikiran ini sangat simplifik; menyederhanakan masalah.

Bahkan bisa jadi terjebak kesalahan logika. Sangat mudah mematahkanSiapapun, bila nya. Bisa saja, masih bernama pemikiran manusia berbeda dikembangberpotensi kan bahwa melakukan kesalahan, juga Hakim MK sangat mungkin berlatar belakang politik berbuat baik justru hebat.

Contohnya Mahfud MD, yang berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terbukti sukses dan dinilai banyak kalangan bersih.

Deretan kesalahan logika bisa makin terlihat ketika kasus korupsi yang melibatkan kalangan profesional dipaparkan. Yang paling aktual kasus Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas. Ia bahkan berlatar belakang akademisi dengan reputasi sangat baik. Lalu, masih ingat Prof Dr. Nazaruddin Syamsudin, Mulyana W Kusumah, Prof. Dr. Sujudi, Prof. Dr. Rukmin Dahuri. Mereka sejatinya jauh dari latar belakang politik.

Dan dari kalangan pejabat karir yang tersangkut pidana korupsi, bisa dideret panjang lagi baik yang menjadi Hakim, Hakim Agung, Jaksa dan jabatan tinggi lainnya.

Siapapun, bila masih bernama manusia berpotensi melakukan kesalahan, juga sangat mungkin berbuat baik, menjauh dari tindak korupsi; dari latar belakangan manapun termasuk yang berstatus tokoh agama atau moral sekalipun. Jika masih bernama manusia, yang memiliki keinginan dan nafsu serta juga kemampuan mengendalikan diri, potensi berbuat baik sama mungkinnya dengan potensi berbuat jahat.

Di sinilah perlunya apa yang disebut sistem, pengawasan dan sanksi hukum sebagai efek jera. Tiga hal ini, mutlak diperlukan terhadap jabatan sehebat apapun. Pengawasan dan sanksi hukum lebih prioritas tertuju pada perilaku personal, sedang sistem lebih menyangkut kebutuhan kelembagaan.

Sayangnya, bangsa ini masih saja melakukan kesalahan sama, mengabaikan tiga hal itu, terutama pengawasan.

Ego kelembagaan kadang mengemuka, lalu mengabaikan urgensi pengawasan, seperti pada MK, yang instrumen pengawasannya dibatalkan oleh – ironisnya- MK sendiri. Akibatnya, MK yang belum akil baliq, karena masih muda, Ketuanya, Akil Mochtar ditangkap KPK. =

Cita-Cita Di kelas, Matrawi duduk dengan sebangku dengan seorang gadis cantik.

Namanya Siti.

Pada saat pelajaran berlangsung, Siti dan Matrawi ditanya oleh gurunya : Guru

: Siti, kalo kamu besar nanti apa cita-cita kamu?

Siti : Saya mau jadi dokter trus punya RS sendiri, punya rumah dan mobil mewah, kapal pesiar dan apartemen mewah, untuk membahagiakan suami, anak2 dan orang tua saya pak.

Guru : Bagus... mulia sekali citacita kamu..., dan kalo kamu Matrawi apa cita-cita kamu?

Matrawi : Kawin sama Siti pak...

Cak Munali

2

NASIONAL

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO.0223 | TAHUN II

Politik Dinasti Cenderung Membentuk Kartel JAKARTA-Kendati tidak dilarang oleh Undang-Undang (UU), model politik dinasti berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi. Daya rusaknya kian tidak terelakkan karena dalam perjalanannya berpotensi membentuk sebuah kartel.

“Intinya, politik dinasti itu punya kecenderungan untuk menciptakan kartel,” kata Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Sonny B Harmadi dalam diskusi “Pemerintahan yang bersih Sesuai 4 Pilar di Jakarta, Senin,(21/10).

Menurut Sonny, etika poli-

tik memang sangat penting dalam membangun demokrasi yang baik. Karena sesuatu yang benar secara etika, maka tidak semuanya perlu dibuat aturan. “Jadi etika politik itu memang sangat penting,” tegasnya.

Lebih jauh Sonny mengatakan, dominasi politik dinasti

sulit dibendung. Kekuatan parpol dalam menciptakan politik dinasti itu sangat luar biasa. “Makanya, yang penting itu adalah pola rekrutmen.

Karena didasarkan pada trust (kepercayaan) yang dibangun pada internal,” terangnya.

Meski begitu, lanjut Sonny, secara perlahan pola rekrutmen ini akan makin berkualitas. Hal ini seiring dengan makin menyusutnya jumlah parpol. “Saya percaya jumlah parpol terseleksi dengan makin sedikit, sehingga bisa meningkatkan kualitas,” ucapnya.

Namun sambungnya, selama masih ada peluang atau celah dalam membentuk politik dinasti, tentu sangat sulit untuk mencegahnya. “Kalau masih ada market, ya susah mencegahnya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Mathla’ul Anwar, Ali Nurdin, Banten mengakui meski tidak dilarang, dinasti politik dianggap tidak memberikan sumbangan positif apapun terhadap kemajuan demokrasi. “Banten adalah contoh sempurna dinasti politik dan ekonomi

rente yang didukung premanisme,” ungkapnya.

Menurut Ali, dinasti Ratu Atut dibangun di atas struktur ekonomi-politik (premanisme) yang dibangun ayahnya, Tubagus Chasan Sochib. Berasal dari kedekatan Soeharto dengan Haji Mahmud (Ciomas). Belakangan, Chasan Shocib menjadi kepercayaan Soeharto untuk mengamankan Golkar di Banten.

Lebih jauh kata Ali, ada 4 pilar yang memperkuat dinasti, antara lain, pertama, konsolidasi birokrasi dengan

Megawati Kritik Politik Dinasti untuk Main Proyek

KPK Perpanjang Penahanan Tersangka

JAKARTA-Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta masyarakat tidak beranggapan negatif terhadap politik dinasti karena tidak semua politik dinasti itu bermasalah.

Namun, politik dinasti itu menjadi salah arah jika disalahgunakan seperti untuk mencari proyek. “Dinasti politik sebenarnya kita tidak bisa negative thinking. Sekarang pertanyaannya jangan dilihat dinastinya, tapi orang-orang di dalam keluarga itu memangnya betul mumpuni dalam bermain politik,” kata Mega usai melakukan kunjungan ke pabrik sepatu di Tangerang, Banten, Senin (21/10).

Sekarang pertanyaannya jangan dilihat dinastinya, tapi orang-orang di dalam keluarga itu memangnya betul mumpuni dalam bermain politik.

Megawati

Presiden RI ke-5

ant//ismar patrizki

MEGAWATI BERTEMU BURUH. Ratusan buruh berdesakan untuk melihat langsung Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (tengah), di pabrik sepatu PT KMK Global Sport di kawasan industri Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (21/10). Megawati bersama kader-kader PDI Perjuangan mengunjungi pabrik rujukan Korea Selatan itu untuk berkomunikasi dengan buruh dan mempelajari sistem manajemen ramah pekerja yang diterapkan di perusahaan tersebut.

SURVEI ELEKTABILITAS PARPOL

Diklaim Tak Lolos PT, PBB-Nasdem Meradang JAKARTA-Hasil suvei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menempatkan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Nasdem tidak lolos parliamentary threshold 3,5 persen membuat kader kedua parpol tersebut meradang.

Mereka menegaskan, hasil survey LSI tidak bisa dipercaya karena syarat dengan pesanan sponsor sehingga tidak bisa menjadi acuan partainya serta pegangan sebagai representasi kenyataan di masyarakat. Sebab, LSI sudah menjadi konsultan politik Partai Golkar dan Aburizal Bakrie (ARB).

Seperti diberitakan sebelumnya, LSI merilis hasil survei terbarunya tentang perolehan suara parpol jika pemilu diselenggarakan kemarin. Hasilnya, tiga partai teratas dalam perolehan suara berturut-turut yaitu, Golkar 20,4 persen, PDIP 18,7 persen, dan Partai Demokrat 9,8 persen. Di bawah ketiga partai ini, ada Gerindra dengan 6,6 persen, PAN meraih 5,2 persen, PPP 4,6 persen, PKB 4,6, PKS 4,4 persen dan Hanura 3,4 persen. Sementara untuk NasDem

preman, Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten (PPPSBBI), juga ada Relawan Banten Bersatu (RBB) yang sering menjadi tulang punggung dinasti ini pada setiap kampanye.

Sedangkan Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar, politik dinasti tidak menjadi persoalan jika dirancang dalam sistem dan tata kelola rejim pemerintah yang benar.

“Masalahnya, demokrasi kita masih merayap dan merangkak,” pungkasnya. (gam)

POLTIKA

KASUS SUAP MK

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang penahanan terhadap enam tersangka kasus suap Mahkamah Konstitusi untuk 40 hari ke depan.

“Hari ini ada perpanjangan penahanan enam tersangka kasus suap MK untuk 40 hari ke depan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP, di Gedung KPK, di Jakarta, Senin.

Keenam tersangka tersebut antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar, adik Gubernur Banten Ratu Atut Tubagus Chaeri Wardana, advokat Susi Tur Andayani, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, pengusaha Cornelis Nalau, dan Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah Hambit Bintih. Sebelumnya mereka telah ditahan selama 20 hari sejak ditetapkan sebagai tersangka, Kamis (3/10).

KPK terus mendalami penyidikan kasus pengurusan sengketa pilkada ini lewat saksi maupun tersangka.

“Hari ini STA (Susi Tur Andayani), TCW (Tubagus Chaeri Wardana), HB (Hambit Bintih), CNA (Cornelis Nhalau), CN (Chairun Nisa) diperiksa sebagai tersangka,” lanjut Johan. Akil Mochtar ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait kasus pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Ia diciduk KPK setelah tertangkap tangan penyidik KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (2/10) malam, di kediamannya di kompleks Widya Chandra III No 7 bersama dengan anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis Nhalau. (ant/ lis/beth)

menempatkan orang-orang yang dianggap loyal untuk posisi kepala dinas dan jabatanjabatan strategis di daerah.

Lalu, kedua, konsolidasi proyek menguasai proyekproyek yang dibiayai APBD dan APBN mulai dari perencanaan sampai implementasi. Ketiga, konsolidasi partai politik, menempatkan para kerabatnya, atau orang yang dianggap loyal, untuk mengisi jabatan di partai-partai politik.

Keempat, konsolidasi kelompok masyarakat didukung oleh jaringan kelompok jawara-

2,0 persen, PBB 0,6 persen dan PKPI hanya 0,3 persen.

“Hasil survei lembaga yang sudah menjadi konsultan politik parpol tertentu, kami (PBB) tidak bisa jadikan masukan maupun pembanding karena jelas sangat bias dan tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PBB Endang Rudiatin saat dihubungi, Senin (21/10).

Menurutnya, hasil survei yang kredibel sangat bertumpu pada isi kuesioner dengan topik kuesioner yang fokus. Dimana, sambung Endang, bila targetnya persentase pemilih partai politik (parpol), kuesionernya harus tentang parpol.

Demikian juga bila targetnya elektabilitas calon presiden (capres), kuesionernya harus terpisah.

Sehingga, lanjut dia, kuesioner yang dirancang untuk menggiring jawaban responden kepada jawaban tertentu, akan menghasilkan bias yang tinggi dan tentunya hasil survey itu menjadi sulit untuk dipertanggungjwbkan “Bagaimana langkah-langkah LSI merancang

surveinya, saya tidak tahu persis,” terangnya.

Karena itu PBB sendiri, kata dia, tidak berpegang pada satu hasil survei lembaga tertentu untuk menilai kinerja partai.

ELEKTABILITAS PARPOL VERSI LSI Survei Oktober 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15

P. Golkar PDI P P. Demokrat P. Gerindra PAN PPP PKB PKS Hanura NasDem PBB PKPI

(20,4%) (18,7%) (9,8%) (6,6%) (5,2%) (4,6%) (4,6%) (4,4%), (3,4%) (2,0%) (0,6%) (0,3%)

Sebab itu, PBB perlu membandingkannya dengan hasil survei lembaga lain dan tentunya PBB juga membuat riset-riset lokalitas di beberapa Daerah Pemilihan

(Dapil) untuk memperkuat penilaian kinerja partai.

Namun, PBB tetap mengapresiasi hasil survei LSI yang memposisikan di urutan ke 11 dari 12 parpol nasional peserta pemilu 2014 dengan perolehan suara 0,6 persen yang tentu semakin memacu semangat PBB untuk terus berusaha lolos ke parlemen pada 2014 mendatang.

Lucu-Lucuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Patrice Rio Capella menanggapi sinis hasil survei LSI yang menyatakan jika NasDem terancam tidak lolos Parliamentary Threshold 3,5 persen.

Patrice berpandangan jika LSI pimpinan Denny JA adalah sebuah lembaga survei yang hanya luculucuan. Sebab, menurut dia, hasil survei tak sesuai kenyataan. “LSI Denny JA ini dalam surveinya selalu memenangkan Golkar, berbeda dengan lembaga survei yang lain.

Jadi kita (NasDem) tahu apa agenda yang dibawanya. kata Patrice Rio Capella saat dihubungi, Senin (21/10). (gam/aji/abd)

Terkait politik dinasti yang dituduhkan pada keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Mega tidak setuju jika kekuasaan digunakan untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. “Kalau yang seperti ini (kasus Atut) saya memang tidak setuju. Bayangkan yang dipikirkan hanya proyek, lalu jumlah proyeknya itu sudah mencapai berapa, saya tidak setuju sekali,” tambah Megawati.

Terkait dinasti politik yang dianggapnya, Mega mencontohkan politik dinasti keluarga Kennedy. Karena masa kepemimpinan John

F. Kennedy, Amerika bisa menjauh dari isu rasial antara kulit hitam dan kulit putih.

“Obama bisa menjadi presiden juga berkat perjuangan John F Kennedy,” ujar Mega.

Pernyataan Mega ini mendapat dukungan Wakil Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristianto. “Dalam mekanisme penjaringan caleg, peraturan PDI Perjuangan sangat jelas kita tidak membedakan, katakanlah seorang suami atau istrinya dicalonkan, tapi yang kita lihat adalah kapasitas politik dan keaktifan di partai,” jelasnya.

Meski begitu, jelas Hasto, PDI Perjuangan tetap melakukan pembatasan jika ada kadernya yang merupakan pasangan suami istri. “Misalnya ada dua caleg dalam satu keluarga, kemudian suami istri dicalonkan tidak bisa di tingkatan yang sama,” ujar dia.

Secara terpisah, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai semua partai politik di Indonesia melakukan pola-pola dinasti politik. “Semua parpol itu melakukan dinasti politik.

Coba saja sebutkan partai mana yang tidak dipimpin oleh orang-orang yang erat dengan kekuasaan,” kata Agun dalam diskusi Empat Pilar di gedung MPR Jakarta, Senin (21/10).

Agun kemudian mengemukakan bahwa tidak ada partai politik yang yang betul-betul dipimpin oleh seorang aktivis, karena pada dasarnya sebagian besar pemimpin partai politik memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan. Dia kemudian berpendapat bahwa dinasti politik sesungguhnya tidak akan menjadi masalah apabila dibangun dan dirancang dalam satu sistem politik yang benar. “Ya selama dibangun dalam tata kelola yang benar, sistem keuangan yang benar, serta demokrasi yang benar, saya rasa ini tidak akan jadi masalah,” kata Agun.(gam)

JELANG PILPRES 2014

Jokowi Mulai Dijegal JAKARTA- Validitas hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dipertanyakan. Pasalnya, Survei yang dirilis LSI tersebut sama sekali tidak menggambarkan realitas sebenarnya. Pendukung Jokowi mensinyalir, LSI menjadi aktor intelektual dibalik skenario mengganjal Jokowi menjadi capres 2014.

Koordinator Nasional Relawan Jokowi (KNRJ) Ahmad Khoiron Mustafit mengatakan para capres sudah kebingungan untuk mencari cara melawan elektabilitas kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta ini, sehingga berbagai cara pun mereka lakukan. Salah satunya melalui lembaga survei.

“Kita masih ingat pidato Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem) yang menyatakan bahwa bangsa ini sudah melenceng dari jalurnya karena memilih pemimpin berdasarkan popularitasnya dan bukan kinerjanya. Ini kan sama saja dengan mengatakan bahwa rakyat salah memimpikan Jokowi menjadi Presiden. Tapi ka-

rena kinerjanya memang luar biasa elektabilitasnya tetap tinggi,” tandas Khoiron kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/10).

Seperti diberitakan, nama Jokowi dan Prabowo tidak dimasukkan dalam survei capres LSI yang dirilis kemarin. Adapun hasil survei menunjukkan, Megawati menjadi calon presiden riil potensial 2014 dengan rata-rata perolehan suara 31,4 persen. Kemudian diikuti oleh Aburizal Bakrie dengan capaian rata-rata 30,35 persen. Selanjutnya, nama-nama calon presiden dari Partai Demokrat yang masih tahap konvensi hanya bisa memperoleh 9,2 untuk Dahlan Iskan, Pramono Edhie 3,5 persen, Marzuki Alie 5,5 persen dan 1,9 persen saat semuanya ditarungkan dengan Megawati dan Aburizal Bakrie.

Menurut Khoiron, LSI sedang bermain-main di ranah logika murahan. Pasalnya, dari awalnya mereka menyatakan bahwa Jokowi hanya capres wacana karena posisinya bukan struktural di PDI Perjuangan. (gam/abd)

EKONOMI

3

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO.0223 | TAHUN II

PERBANKAN

BI Gagal Menjaga Rupiah JAKARTA-Bank Indonesia (BI) telah gagal menjalankan amanat UU tentang tugas dan tanggung jawabnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Itu terbukti, nilai tukar rupiah jauh di atas asumsi dalam APBN-P 2013 hingga kini.

ant/widodo s. jusuf

TUNTUT KENAIKAN UPAH. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (21/10). KSPI menuntut kenaikan upah 50 persen nasional, hapuskan sistem alih daya (outsourcing) dan jalankan Jaminan Kesehatan per 1 Januari 2014 secara langsung dan tidak bertahap.

“Jika dalam UU ditetapkan Rp9.300, tetapi hingga akhir tahun masih di atas Rp10.000, maka BI gagal mencapai IKU-nya (Indikator Kinerja Utama), atau secara konstitusionalnya gagal menjaga tugas stabilitas nilai tukar,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta saat Raker pembahasan Anggaran Tahunan BI dengan jajaran Dewan Gubernur BI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (21/10).

Padahal, kata Arif, dalam UU No.23 tahun 2009 tentang BI disebutkan bahwa fungsi dan tugas BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar, di mana sesuai APBN-P asumsi nilai tukar ditetapkan Rp9.300.

Berdasarkan kurs tengah BI, nilai tukar rupiah masih bertengger di posisi 11.150 per USD kendati kecendrungannya terus menguat.

“Nilai tukar rupiah masih fluktuatif dan jauh dari angka asumsi makro UU APBN,” jelas dia.

Selain itu, legislator Fraksi PDI-P ini juga mem-

persoalkan istilah new equilibrium (keseimbangan baru) nilai tukar rupiah. Menurut Arif, istilah tersebut tidak ditemukan dalam UU. “Saya buka UU APBN, UU Keuangan Negara, dan UU BI, saya tidak mendapatkan apa yang dimaksud dengan new equilibrium,” kata Arif.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengakui BI memang mendapat mandat untuk menjaga stabilitas rupiah. Namun, kata Agus, nilai tukar yang tercantum di APBN hanyalah asumsi untuk acuan pemerintah membuat postur anggaran. “Nah, kebetulan kita dalam sistem yang ada tidak menargetkan nilai tukar tertentu, tetapi yang kita jaga adalah volatilitasnya, yang besarnya ditentukan berkisar 12 persen dan realisasi di 2013 atau ada di kisaran 7,7 persen,” tuturnya.

Sementara istilah rupiah menuju keseimbangan baru, kata Agus, itu tidak lepas dari pengaruh ekonomi global, khususnya pemerintah AS yang secara bertahap mengurangi likuiditasnya. (gam)

Anggaran Gaji BI Tambah Rp 2,35 T JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menganggarkan pengeluaran untuk gaji pegawai dan penghasilan lainnya di 2014 meningkat menjadi Rp 2,35 triliun atau 1,15 persen dari Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2013.

BI menganggarkan pengeluaran untuk gaji pegawai dan penghasilan lainnya tahun ini sebesar Rp 2,32 triliun. “Gaji dan penghasilan lainnya sebesar Rp 2,35 triliun,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (21/10).

Alasan BI menaikkan anggaran gaji pegawai, menurut Agus, didasari oleh rencana BI untuk merubah status pegawai yang saat ini masih berstatus kontrak. Agus menyebut, sedikitnya ada 2600 pegawai BI yang saat ini masih berstatus kontrak. “Tenaga kontrak tadi kami ingin ada solusi agar

core fungtionnya nanti lebih baik. Dari 2600 tersebut rencananya kami ingin mereview 561 dari tenaga kontrak tersebut menjadi pegawai tetap,” kata Agus.

Agus mengatakan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi pegawai kontrak BI untuk menjadi pegawai tetap, yakni kinerja dan kualitas pegawai tersebut. “Sifatnya menjadi tetap, namun yang paling penting adalah kualitas yang cocok untuk melaksanakan fungsinya di Bank Indonesia,” tutur Agus.

Agus menambahkan, pada 2014 mendatang, BI akan

melakukan penerimaan pegawai sekitar 989 pegawai baru.

Penerimaan pegawai ini sangat dibutuhkan, mengingat setidaknya 1170 pegawai BI yang bertugas mengawasi perbankan, akan hijrah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK. Sementara itu, penerimaan BI hingga kuartal III-2013 tercatat mencapai Rp 19,9 triliun.

Itu sekitar 119 persen dari Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2013.

Agus menuturkan, penerimaan terbesar berasal dari pengelolaan devisa yang telah mencapai Rp 19,7 triliun. “Kami memperkirakan pada akhir 2013 Anggaran Penerimaan diprognosakan mencapai 130,44 persen,” katanya.

Dia melanjutkan bahwa kinerja anggaran tersebut telah selaras dengan kesepakatan antara DPR-RI dan BI pada 10

Desember 2012, bahwa batas minimum anggaran penerimaan operasional adalah sebesar Rp 16,745 triliun.

Adapun realisasi program sosial BI (PSBI), menurut Agus, hingga September 2013

baru mencapai Rp 52 miliar atau sebesar 41,4 persen. Diharapkan, realisasi itu bisa

ant/dedhez anggara

PERMINTAAN IKAN ASIN MENINGKAT. Seorang pekerja menjemur ikan asin di Desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Senin (21/10).

Permintaan ekspor ikan asin jenis tongkol seharga Rp. 14rb/kg, dari sejumlah daerah meningkat hingga 50 persen dari sebelumnya.

PINJAMAN SINDIKASI

PERTUMBUHAN EKONOMI

Bank Asing Kucurkan US$500 Juta untuk Charoen Pokphand

Pasar Saham Lebih Solid, Rupiah Bergerak ke Area Positif JAKARTA-Harapan diperpanjangnya penundaan tapering dan membaiknya angka PDB Cina membuat tren penguatan di pasar saham menjadi lebih solid.

Di pasar keuangan, optimisme tetap terjaga setelah default surat hutang Amerika Serikat (AS) dapat dihindari, walaupun hanya untuk sementara. Akan tetapi yang terpenting bagi Indonesia bukanlah tercapainya kesepakatan antara Republik dan Demokrat tapi respon The Fed atas penyumbatan proses pemulihan perekonomian AS. “Ditundanya tapering akan memberikan waktu bagi impor dan pertumbuhan ekonomi melakukan penyesuaian sehingga defisit neraca perdagangan bisa berkurang. Data ekonomi penting seperti inflasi dan neraca perdagangan baru akan muncul di awal bulan depan,” ujar analis valas PT Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih dalam riset harian di Jakarta, Senin (21/10).

Seperti yang diketahui, House of Representatives AS akhirnya meloloskan rancangan anggaran sehingga shutdown dan potensi default hutang pemerintah AS bisa dihindari, untuk sementara waktu. RUU anggaran tersebut akan ditandatangani oleh Presiden Barack Obama malam nanti. Hal ini berarti, pegawai negeri AS akan mulai bekerja kembali besok setelah “dirumahkan” selama 16 hari.

Nilai tukar rupiah yang di-

meningkat hingga 90 persen di akhir tahun. “Tentunya dengan tetap memperhatikan aspek governance,” ujar Agus.

Sementara itu, realisasi anggaran pengeluaran BI sepanjang periode yang sama mencapai Rp 3,3 triliun atau 60,9 persen dan diprognosakan hingga akhir tahun sebesar 88,83 persen. Pengeluaran terbesar adalah gaji dan pengeluaran penghasilan lainnya yang mencapai Rp 1,6 triliun atau 72,7 persen. “Dan pada akhir 2013 diprognosakan mencapai 92,26 persen,” kata Agus.

Pengeluaran BI terbesar lainnya adala pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia yang mencapai Rp 748 miliar atau 48,09 persen dengan prognosa hingga akhir tahun mencapai 90,7 persen. (gam/abd)

transaksikan antarbank di Jakarta pada Senin (21/10) pagi bergerak menguat 148 poin menjadi 10.960 dibanding posisi Jumat (18/10) pekan lalu 11.108 per dolar AS. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka naik 11,04 poin atau 0,24% menjadi 4.557,61. Sedangkan indeks 45 saham unggulan (LQ45) menguat 2,92 poin (0,38%) ke level 770,62.

“Di penutupan perdagangan minggu lalu S&P 500 kembali menguat 0.65%. Tingkat imbal hasil obligasi AS 10 th juga terus terpangkas seiring dengan sirnanya ekspektasi gagal bayar hutang pemerintah.

Dollar Index juga bertahan di bawah level 80,” jelas dia.

Walaupun perekonomian AS diperkirakan melambat, harga minyak (USD/barrel) terlihat cukup kuat untuk bertahan di atas 100. Pembunu-

han warga sipil di Irak dan Mesir akhir pekan lalu menjaga ketidakpastian keamanan di Timur Tengah – pemasok utama minyak dunia – tetap tinggi.

Sentimen penguatan sepertinya masih akan terasa di pasar Asia Senin (21/10). Di pasar global, investor masih akan fokus ke dua hal yakni hasil laporan keuangan dan data ekonomi AS. Data Nonfarm Payrol yang akan diumumkan besok malam patut ditunggu untuk memberikan sinyal tambahan mengenai keputusan The Fed terhadap kebijakan moneternya. The Fed dijadwalkan untuk mengadakan FOMC pada 29-30 Oktober.

“IHSG BEI kembali dibuka menguat meski relatif terbatas seiring minimnya sentimen positif baru dari domestik,” kata analis Samuel Sekuritas Benedictus Agung.

Menurut Benedictus, indeks BEI diperkirakan akan mengikuti pergerakan bursa Asia yang mayoritas menguat seiring ekspektasi Bank Sentral AS atau The Fed yang akan menunda pengurangan stimulus keuangan. “Pasar mengekspektasikan bahwa The Fed akan kembali menunda tapering-nya dalam pertemuannya di akhir Oktober ini bahkan hingga awal tahun depan,” kata dia

Positif Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto menambahkan adanya dukungan sentimen positif dari global memberikan peluang bagi IHSG kembali berada di area positif.

“Masalah krusial ketidakpastian pasar telah terlewati di pekan lalu, berikutnya pasar akan mengukurnya lewat data ekonomi. Salah satu data ekonomi pekan ini yang menjadi perhatian pasar berkenaan dengan data ketenagakerjaan AS, karena pelaku pasar akan melihat seberapa besar dampak shutdown AS,” ujar dia.

Menurutnya, keberhasilan Presiden AS Barack Obama menyelesaikan permasalahan ini akan sejalan dengan memberikan sentimen positif terhadap perekonomian dalam negeri, khususnya untuk memperbaiki nilai tukar rupiah. Namun, pemerintah diminta juga memperbaiki kinerja ekspor agar tidak terus mengalami defisit.

“Tentu ini memberikan sentimen yang positif bagi rupiah, apalagi kalau pemerintah bisa memperbaiki kinerja ekspor sehingga bisa surplus dan inflasi ditekan rendah, tentu akan lebih baik lagi,” pungkas dia. (gam/abd/ beth)

JAKARTA-PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) memperoleh pinjaman sindikasi dari 20 bank senilai US$500 juta. Dalam pinjaman tersebut tidak ada aset perusahaan yang dijaminkan.

Pinjaman tersebut juga terdiri dari,amortizing term loan facility senilai US$130 juta dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dan Rp800 milliar dengan jangka waktu pengembalian lima tahun.

Disamping itu, juga revolving credit facility senilai US$195 juta dalam bentuk dolar AS dan Rp2 triliun dengan jangka waktu pengembalian tiga tahun dan mempunyai 2 tahun opsi perpanjangan dengan diskresi dari kreditur. Dalam penyaluran pinjaman sindikasi ini, Citibank dan DBS ditunjuk sebagai coordinating banks.

“Respon dari bank-bank peserta cukup baik, sehingga CPIN memutuskan untuk memperbesar fasilitas pinjaman”, ujar Managing Director, Head of Citi Indonesia’s Corporate & Investment Banking, Kunardy Lie, saat penandatangan kerja sama di Jakarta, Senin, (21/10).

Ke-20 bank sindikasi tersebut adalah , Citi DBS Bank Ltd/PT Bank DBS

Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, PT Bank International Indonesia Tbk (BII)/Maybank, Rabobank International, Aozora Asia Pasific Finance Limited, Emirates NBD PJSC, Singapore Branch, Land Bank of Taiwan, Singapore Branch, PT Bank Mizuho Indonesia, Bank of China Limited,

Respon dari bankbank peserta cukup baik, sehingga CPIN memutuskan untuk memperbesar fasilitas pinjaman

Kunardy Lie

Managing Director, Head of Citi Indonesia’s Corporate & Investment Banking Bank of Taiwan, Singapore Branch, CTBC Bank Co., Ltd., Singapore Branch, Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch, The Bank of East Asia, Limited, Singapore Branch, Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch, Taipei Fubon

Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch.

Pinjaman sindikasi ini akan digunakan untuk mengamankan sebagian besar dari kebutuhan pendanaan perusahaan selama lima tahun ke depan. Pinjaman sindikasi ini akan membayar kembali semua outstanding pinjaman perbankan perusahaan.

Realisasi pinjaman tersebut sejalan dengan proyeksi industri poultry yang masih memiliki peluang pertumbuhan yang besar. Untuk menunjang pertumbuhan usahanya, CPIN akan meningkatkan produksi di semua lini usaha diantaranya pakan ternak, Day Old Chick (DOC) dan daging ayam olahan.

Dengan semua upaya tersebut, CPIN ingin meningkatkan pangsa pasar mereka di setiap segmen usaha, mempertajam dan diversifikasi ke bisnis hilir.

Selama enam bulan pertama 2013, perusahaan ini mengumpulkan pendapatan sebesar Rp11,9 triliun dengan laba Rp1,5 triliun.

Sementara itu, Corporate Secretary CPIN Hadijanto Kartika mengatakan pinjaman sindikasi merupakan ketiga terbesar pasca 1998 Asian Financial Crisis yang diterima CPIN. (gam/abd)

4

LINTAS JATIM

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO.0223 | TAHUN II

CALON PEGAWAI

Lebih 32 Ribu CPNS Mengikuti Tes

ddy/koran madura

EKSEKUSI. Sejumlah anggota Polrestabes Surabaya saat mengamankan jalannya eksekusi rumah di Jl. Kali Waron Surabaya, Senin (21/10).

Eksekusi 9 Rumah Mendapat Perlawanan SURABAYA - Sebanyak 517 anggota Polrestabes Surabaya mengamankan jalannya eksekusi rumah Jl Kaliwaron no 102-118, Senin (21/10). Eksekusi tanah seluas 3285,44 M2 tersebut berhasil dilaksanakan meski sempat mendapat perlawanan dari pihak tergugat.

Awalnya proses eksekusi 9 rumah tersebut berjalan lancar, namun penghuni rumah no 106 yang merangkap toko onderdil otomotif Go Ytoen Bing menolak untuk di eksekusi. Didampingi pengacaranya Rohman Hakim, dirinya

meminta eksekusi agar ditunda karena masih belum mempunyai tempat untuk menaruh barang-barangnya.

Setelah melalui negosiasi panjang dengan pengacara penggugat, Abu Salam, kedua pihak akhirnya sepakat dengan

jangka waktu 3 hari penundaan eksekusi. Kesepakatan tersebut dinyatakan di atas kertas bermaterai yang ditandatangi kedua belah pihak.

Sementara itu, proses eksekusi tersebut berdasarkan Surat perintah dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W14.

UI/6675/Pdt/x/2013. Perintah eksekusi keluar setelah penggugat dimenangkan dalam persidangan tingkat kasasi oleh Mahkah Agung (MA).

"Pengamanan Eksekusi tanah dan bangunan ini, atas permintaan dari ketua pen-

gadilan Surabaya," terang Kabag Ops Polrestabes Surabaya, AKBP Sudamiran.

Untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan, pihak eksekutor didampingi oleh ratusan aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim.

“Terkait pengamanan eksekusi, Polrestabes Surabaya menerjunkan 317 anggota dan 200 anggota on call dari Dalmas Polda Jatim," Ungkap mantan Kasat Narkoba polrestabes Surabaya tersebut.(ddy)

Polsek Tegal Sari Tangkap Dua Pengedar Ganja sari, Kompol Arief Mukti.

Petugas menindak lanjuti dengan memeriksa Black Barry Masanger (BBM)di HP tersangka. Dari BBM tersebut diketahui tersangka mendapat barang haram tersebut dari bandar bernama Purbo.

“Setelah dilakukan penggerebekan di rumag Purbo, didapat barang bukti 2 bungkus ganja masing masig 200 gram, 5 bungkus paket kecil dan 10 paket besar yang disimpan di lemari kamar tersangka," Tegas mantan Kasat Lantas Polres Ponoroga tersebut.

Robert mantan tekhnisi disebuah Mall di Surabaya ini mengaku, bahwa barang tersebut didapat dari Heru warga Jakarta yang saat ini ditetapkan sebagai DPO. (ddy)

transparan dan akuntabel.

Bahkan mampu menghapus pola-pola kecurangan, seperti PNS titipan yang selama ini sulit dihapus. “Dengan adanya sistem rekruitmen PNS yang baru ini, kita tidak ingin lagi ada titipan. Semua peserta mempunyai kans yang sama untuk lulus. Bisa saja yang lulus, anak tukang becak dan anak orang miskin sedangkan anak pejabat maupun anak orang kaya tidak lulus. Jadi benar-benar berdasarkan nasib, bukan titipan lagi,” papar anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur.

Berbeda dengan dewan, Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur justru merasa khawatir ujian dengan sistem CAT justru akan berpotensi kecurangan. Ketua KPP Jatim, Hardly Stefano mengatakan penetapan nilai ambang batas (passing grade) yang tak kunjung tuntas, mengundang kecurigaan dan dapat menimbulkan kekesalan peserta, “Peserta bisa saja marah.

Mestinya,Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi

segera menentukan nilai passing grade itu agar tidak menimbulkan kekesalan peserta, bahkan bisa memunculkan kecurigaan atas adanya permainan dalam tes tersebut,” tandas Hardly.

Selain itu, KPP juga mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur untuk menyediakan fasilitas bagi peserta disabalitas atau penyandang cacat karena pada test kali ini, sedikitnya ada 6 peserta CPNS Pemprov Jatim penyandang disabalitas seperti, tuna daksa, dan tuna rungu. Pada tahun 2012 lalu, mereka tidak mendapatkan perlakuan khusus karena BKD memang tidak siap formula naskah ujian bagi peserta disabilitas.

Ujian dengan sistem CAT baru pertama kali diujicobakan di Jawa Timur. Dari 15 kabupaten/kota yang melakukan tes CPNS sistem CAT digunakan untuk rekruitmen PNS di lingkungan pemprov Jawa Timur, Kota Surabaya dan Sidoarjo. Sementara lainnya, masih menggunakan metode lama. (han)

KASUS PEMERASAN

NARKOTIKA

SURABAYA - Dua pengedar ganja ditangkap anggota Polsek Tegalsari saat razia di Jl Imam Bonjol Surabaya. Keduanya yakni Robert Firdian (21) warga Simo Gunung Kramat I dan Purbo Kuncoro (19) warga Jl Simo Gunung baru IX. Robert ditangkap petugas setelah diketahui menyimpan dua linting ganja yang disimpan dibungkus rokok. Tersangka sempat mengelak saat dilakukan intrograsi dan menyatakan bahwa dia lintingan tersebut rokok biasa. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata mengandung daun ganja.

“Tesangka hendak membuang barang bukti, namun petugas melihat dan mengambilnya,” ujar Kapolsek Tegal-

SURABAYA - Lebih dari 32 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur hari ini, Selasa (22/10) mulai mengikuti ujian seleksi penerimaan PNS dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Mereka memperebutkan 585 kursi PNS yang dibuka tahun 2013 ini.

Untuk hari pertama, sebanyak 1.500 CPNS mengikuti ujian yang berlangsung di gedung Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya. Mereka akan dibagi dalam 5 sesi karena ujian dengan sistem yang baru ini hanya mampu menyerap 300 CPNS setiap sesinya, disesuaikan dengan jumlah komputer yang disediakan panitia. Diperkirakan test kali ini memakan waktu hingga 23 hari, mengingat banyaknya peserta yang mengikuti ujian.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Jalaluddin Alham kepada Koran Madura kemarin mengapresiasi sistem yang baru ini. Menurutnya, sistem yang baru ini lebih

ddy/koran madura

DIINTROGASI. Kedua tersangka saat sedang diinterogasi di Polsek Tegal Sari, Senin (21/10).

Polda Janji Mengungkap Pelaku SURABAYA – Polda Jatim berjanji menindak dan mencari oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap korban kecelakaan sebesar Rp 20 juta. Meski tidak disampaikan sendiri kepada pihak keluarga, melainkan melalui oknum Lurah, permintaan uang tersebut dinilai mengada-ada dan sudah masuk pelanggaran kode etik.

“Tidak dibenarkan kepada oknum polisi memintaminta uang dalam jumlah berapapun apalagi dalihnya uang yang diminta tersebut untuk kepentingan penyelidikan. Kami akan tindak tegas oknum tersebut. Hal itu dapat mencemarkan citra Kepolisian,“ ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Awi Setiyono, Senin (21/10).

Awi juga meminta kepada kepolisian sektor Balen untuk mengungkap kasus ini secepatnya. Polda Jatim juga menelepon Kapolres Bojonegoro untuk tetap mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

“Jangan hanya langsung menyatakan hal itu kecelakaan Lalu Lintas. Harus dibuktikan jika memang itu kecelakaan lalu lintas. Jika memang kasus ini pembunuhan, ungkap dengan jelas.

Siapa pelakunya, harus tertangkap, “ tegas Awi. Masih menurut Awi, jika memang pihak Polsek Balen merasa kesulitan untuk men-

Awi Setiyono

Kabid Humas Polda Jatim gungkap dugaan pembunuhan itu, seharusnya pihak polsek bisa berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, termasuk jika terkendala masalah biaya untuk penyelidikan.

Seperti diketahui, pemerasan kepada keluarga korban dengan dalih untuk penyelidikan tersebut terungkap setelah diungkapkan salah satu keluarga korban, Tamiran. Setelah Heru Setyawan (17), pelajar SMK Taruna Balen warga Desa Kedung Dowo, Kecamatan Balen, Bojonegoro ditemukan warga dalam keadaan sudah tidak bernyawa tergeletak disawah, Senin (14/10) sekitar pukul 16.00 Wib. Orang yang pertama kali menemukan korban tergeletak adalah Zakki, seorang

pelajar MAN Bojonegoro. Ketika ditemukan pertama kali korban dalam kondisi tengadah di pematang sawah.

Kondisi korban waktu itu sudah melepuh dengan luka dibagian kepala. Sesuai hasil otopsi, luka dibagian wajah korban diduga karena benturan benda tumpul.

Pihak kepolisian kemudian mendatangi keluarga korban yang tingga di Desa Kedung Dowo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Diwakili Kapolsek Balen, AKP. Soesilo Teguh Priyono, polisi menyatakan jika Heru meninggal karena kecelakaan tunggal, menabrak pohon Mahoni yang berada di pinggir sawah.

Pihak keluarga yang melihat langsung kondisi korban waktu itu tidak yakin jika korban meninggal karena menabrak pohon. Kemudian pihak keluarga mendatangi pihak kepolisian Sektor Balen untuk kembali mempertanyakan kasus tersebut.

Jawaban polisi tetap sama, korban meninggal karena kecelakaan.

Tak selang lama, pihak keluarga didatangi oknum Lurah. Kepada pihak keluarga, oknum Lurah Balen itu menyampaikan pesan polisi yang mengatakan jika ingin kasus ini diungkap, pihak keluarga harus menyediakan uang Rp. 20 juta sebagai biaya penyelidikan.(ddy)

PERATURAN DAERAH

Perda Penyertaan Modal Akhirnya Disahkan SURABAYA - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Daerah menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda) dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur pada Senin (21/10).

Keputusan tersebut sebagai upaya penataan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga ada payung hukum ataupun pijakan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengelolaan investasi daerah dan terjaminnya tertib administrasi

penyertaan modal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penandatanganan perda dilakukan oleh pimpinan rapat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sirmadji dan Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf yang mewakili Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, karena berhalangan hadir disebabkan menghadiri rapat penting di Jakarta.

Diketoknya perda penyertaan modal tersebut setelah 10 fraksi menerima dan menyetujui pada rapat paripurna

dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi yang digelar di Gedung DPRD Jatim, di jalan Indrapura No. 1, Surabaya.

Sebagian besar fraksi meminta gubernur Jatim untuk terus melakukan memantau langsung pelaksanaan perda tersebut, mengingat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Pasca krisis moneter, begitu ketatnya persaingan se-

hingga banyak yang terancam gulung tikar. Sebagai contoh, BUMD dan BUMN dinilai sumber korupsi atau sapi perahan oleh oknum pejabat”, ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra Wike Herawaty saat membaca pandangan akhir fraksi terhadap penyertaan modal.

Dikesempatan sama, Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf mengatakan kebijakan yang disepakati bersama ini menjadi dasar payung hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pe-

nyertaan modal kepada BUMD atau BUMN, yang perjalanan usahanya memerlukan penguatan modal untuk kepentinagn pengembangan usahanya ataupun kendala keuangan menurut ukuran likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. “Pesan yang penting dalam perda penyertaan modal ini adalah pemimpin BUMD atau BUMN bekerja lebih baik dalam memanfaatkan benar-benar yang sesungguhnya itu berasal dari APBD Jatim”, tegasnya saat memberikan sambutan dalam

rapat pengambilan keputusan raperda penyertaan modal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa mekanisme pernyetaan modal yang dilakukan oleh Pemprov Jatim selama ini adalah cukup melalui Peraturan Daerah tentang pembentukan BUMD. Sedangkan dalam pemberian tambahan pernyetaan modal juga dilakukan melalui Perda tentang APBD. Pada saat sekarang Pemprov Jatim telah melakukan penyertaan modal kepada 10 BUMD dengan status Perseroan

Terbatas (PT). Untuk mendorong BUMN lebih maju tentunya ada yang perlu dilakukan penambahan permodalannya.

Dengan demikian peranan pemerintah daerah tidak hanya berhenti sampai pada mendirikan saja, tetapi juga membina dan memberikan dukungan untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan untuk memberikan pelayanan publik dan pendorong perekonomian maupun kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat direalisasikan. (ara)

KDRT

Diduga karena Cemburu, Suami Membacok Istri SURABAYA - Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali terjadi. Kali ini dialami Uripah (40) harus menjalani perawatan di RSUD Dr Seotomo, setelah dibacok oleh suaminya, Amari Susanto (44). Perempuan yang selama ini kos di Jl. Juwingan, Gubeng, Surabaya tersebut mengalami luka bacok pada betis kaki kanan dan lengan

tangan kiri.

Amari yang kini ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), diduga tega melakukan hal tersebut karena terbakar api cemburu. “Keluarga ini memang sering cekcok mulut.

Biasanya terkait Pria Idaman Lain (PIL), warga juga curiga seperti itu. Korban memang sering pulang malam, " ungkap tetangga korban, Sodiq, Senin

(21/10).

Sodiq menambahkan, saat itu kondisi Uripah yang sehari-hari beraktifitas sebagai ibu rumah tangga, sudah terkapar tak berdaya dengan beberapa luka di lengan dan betis. Sedangkan suaminya yang selama ini berkerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, sudah melarikan diri.

Senada dengan Sodik tetangga korban. Dia mengatakan mendengar terikan dari rumah kos tersebut. Kemudian mencoba untuk melihat, dan saat di lokasi Uripah sudah terkapar.

"Saya tidak tau apa penyebabnya, tiba-tibaUripah teriak minta tolong dalam kondisi sudah terkapar dan berdarah-darah. Saya

langsung membawa ke rumah sakit," Ujar Nur kepada wartawan Sementara itu, Kapolsek Gubeng, Kompol Rachmat Sumengkar mengatakan , kasus ini masih dalam penyeledikan. “Saat ini kami sedang mengejar tersangka, saya harap sebentar lagi sudah dapat ditangkap," kata Kompol Rachmat.(ddy)

LINTAS JATIM

5

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO.0223 | TAHUN II

Mengurai Bau Busuk Penganggaran TPA Benowo

ageng rohman/beritafoto/ist/koran madura

PEMULUNG TPA BENOWO. Puluhan pemulung sedang mencari sampah yang laku dijual seperti kaleng minuman, botol plastik dan lain-lain di Tempat Pembuangan Akhir Benowo Surabaya. kebanyakan dari mereka mencari kaleng minuman yang dapat dijual di tumpukan sampah, kaleng minuman yang dapat dijual berupa kaleng almunium seharga Rp 8000 per kilo, aqua botol Rp 700 per kilo, aqua gelas Rp 300 per kilo. Barang-barang bekas ini kebanyakan merupakan sampah rumah tangga.

SURABAYA - Bau busuk dari sampah yang menggunung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo Kota Surabaya yang luasnya sekitar 37,5 hektare itu begitu menyengat. Tidak heran jika mereka yang melintas di sekitar lokasi TPA Benowo akan mencium baunya dari kejauhan.

Namun bagaimana dengan ribuan pemulung dan warga yang tinggal di lokasi TPA Benowo. Jika pemulung tidak merasa terganggu dengan bau sampah tersebut karena sudah menjadi bagian dari pekerjaannya, maka bukan berarti dengan warga yang tidak berprofesi pemulung tinggal di sekitar lokasi TPA. Volume sampah organik dan non organik yang masuk ke TPA Benowo diperkirakan sekitar 1.500 ton per hari di sisi lain menguntungkan pemulung, namun juga merugikan warga setempat.

Warga seolah-olah dibuat tak berdaya dengan bau busuk sampah yang secara tidak langsung menimbulkan banyak penyakit.

Tanpa mereka sadari, senyawa-senyawa organik yang telah terurai dari sampahsampah tersebut serta dapat mengakibatkan gangguan genetika dan reproduksi.

Selain itu, tumpukan sampah merupakan tempat perkembangbiakan vectorvector pembawa penyakit.

Lalat dapat menjadi pembawa utama dari kuman bakteri yang menyebabkan diare karena mudah hinggap di makanan atau peralatan makan.

Tikus diketahui dapat membawa penyakit seperti tipus, leptosprirosis, salmonellosis, pes dan lainlain. Sedangkan serangga seperti lalat, kecoa, lipas, kutu, dan lainnya dapat membawa berbagai bakteri yang menyebabkan penyakit disentri dan diare. Nyamuk akan beranak-pinak di air yang tidak bergerak di sekitar sampah yang tercecer dan dapat menyebabkan malaria bahkan demam berdarah.

"Bau sampah itu yang ada setiap saat mengganggu kami," kata salah seorang warga Benowo, Masduki.

Masduki mengatakan sejak bertahun-tahun bau itu tidak pernah hilang. Warga setempat selama ini tidak bisa berbuat banyak, meski sering protes, namun itu tidak ada hasilnya. Semua yang dilakukan seperti bau sampah yang menguap begitu saja dan selanjutnya datang lagi.

"Kami berharap pemerintah bisa cepat menanganani persoalan ini," katanya.

Untuk mengurai sampah di TPA Benowo, beberapa cara telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya salah satunya lelang investasi pengelolaan sampah dengan sistem kontrak kerja sama "Built Operate Transfer" (BOT) dengan anggaran yang harus dikeluarkan pemkot selama 20 tahun mencapai Rp362 miliar.

Pada saat lelang pertama digelar pada 2009, tidak ada peminat sama sekali kemudian lelang diulang lagi pada 2011 dan diperoleh empat investor yakni PT Phoenix (Singapura), PT Medco (Ma-

laysia), PT Sumber Organik (Indonesia), dan PT Imantata (Prancis).

Lelang investasi pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo Kota Surabaya sempat molor akibat terjadi tarik ulur di antara panitia khusus (pansus) DPRD Surabaya dalam menentukan investor. Sejumlah anggota DPRD Surabaya menduga ada

skenario untuk memenangkan salah satu investor yakni PT Sumber Organik.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Akhmad Suyanto saat itu menyatakan indikasi untuk memenangkan salah satu investor sudah ada. Namun dia tidak mau mengungkapkan secara detail. "Indikasi sih

ada," katanya singkat.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Erick Reginal Tahale menyatakan Pemkot Surabaya telah menyalahi prosedur karena memenangkan PT Sumber Organik (PT SO) yang tidak sesuai dengan putusan Pansus DPRD Surabaya. Padahal, dalam putusan itu jelas-jelas dinyatakan pihak ketiga yang diajak kerja sama itu adalah investor yang dapat memberikan "sharing profit" terbesar serta biaya "tipping fee" terkecil.

"Tipping fee" ini sendiri adalah perhitungan biaya yang dikeluarkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dalam mengelola sampah di TPA Benowo.

"Kewajiban pemkot hanya menyediakan lahan dan bangunan di TPA Benowo, mempermudah izin serta menyediakan bahan baku berupa sampah. Sekarang malah muncul angka senilai Rp56,6 miliar untuk 'tipping fee' itu dari mana," katanya.

Kenyataannya, perusahaan yang menawarkan "tipping fee" terendah malah kalah.

Sumber di Pemkot Surabaya

menyebutkan, PT Medco mengajukan nilai investasi Rp640 miliar dengan "tipping fee" Rp110 per kg sampah.

Kemudian, PT Imantata memiliki kemampuan investasi Rp284 miliar dengan "tipping fee" Rp100 per kg sampah. PT Phoenyx akan investasi Rp360 miliar dengan tipping fee Rp112 per kg sampah. Sedang PT SO mengajukan investasi senilai Rp314 miliar dengan tipping fee Rp119 per kg sampah.

Jadi, paling mahal "tipping fee" yang diajukan PT SO tapi tetap menang.

Anehnya lagi, lanjutnya, jika "tipping fee" Rp119 per kg sampah, seharusnya setahun hanya membutuhkan Rp44 miliar, namun dalam APBD Surabaya 2013, "tipping fee" diloloskan menjadi Rp56,6 miliar.

"Saya melihat prosedurnya salah semua, tidak melalui aturan main yang ada. Persoalan ini tidak lagi menjadi polemik, namun sudah harus menjadi sikap. Terutama Pemkot yang harus meninjau ulang," katanya.

Erick menegaskan jika Pemkot tetap menggunakan anggaran "tipping fee" Rp56,6 untuk PT SO, maka Ketua Panitia Lelang serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini harus bertanggung jawab karena ini sudah masuk dalam ranah pidana.

Ketua Pansus Pengelolaan Sampah TPA Benowo yang juga Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana saat itu mengatakan prosesnya telah sesuai prosedural dan berbalik menuding bahwa anggota dewan yang masih mempersoalkan karena misinya tidak tertampung.

Wisnu mengatakan pansus sendiri sudah sesuai aturan dan terbentuknya pansus mencari format kerja sama apa yang paling bagus. "Pansus sudah sesuai mekanisme dan kita sudah studi banding ke Bandung dan Bali. Bila ada anggota dewan yang melintir, itu karena kepentingan mereka yang tidak terakomodir," katanya.

Ditanya bahwa proyek pengolahan sampah di TPA Benowo diatur oleh Wisnu bersama kakak kandungnya (Seno), ia membantahnya dan menganggap itu hanya sebuah isu belaka. "Itu hanya isu. Kalau itu, saya difitnah malah mengurangi dosa saya," kata Wisnu yang juga Ketua

DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Tidak Transparan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) menilai alokasi anggaran "tipping fee" pengelolaan sampah di TPA Benowo dalam APBD Surabaya 2013 tidak transparan. Pada 2013 ini adalah tahun kedua bagi pemkot untuk kembali mengucurkan dana yang bersumber dari APBD Kota Surabaya sebesar Rp56 miliar, dan diusulkan ditambah Rp9 miliar dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

"Saat ini persoalan persampahan di Kota Surabaya sangat menyita perhatian publik, dikarenakan tidak adanya transparansi dari PT Sumber Organik selaku pemenang tender yang bernomor 510/13799/436.6.5/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 senilai kurang lebih Rp362 miliar," kata Penasehat Umum AMAK, I Wayan Titib Sulaksana.

Menurut dia, pengolahan sampah menjadi gas dan listrik dengan sistem BOT merupakan cara yang terbaik untuk pembangunan infrastruktur baru dengan keterbatasan dana. Pelibatan pihak swasta terkait pembangunan konstruksi infrastruktur baru diperlukan. Prinsipnya, pendanaan swasta akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas atau sistem infrastruktur berdasarkan standar-standar yang disusun pemerintah.

Tentunya proses BOT harus melalui persetujuan DPRD Kota Surabaya sebagaimana Perarturan Pemerintah Nomor 50/2007 dan Peraturan Presiden Nomor 70/2012, serta Permendagri No 7/2007 tentang kerja sama pemerintah daerah dengan pihak lain.

Kendati demikian, AMAK menyorot terus membengkaknya anggaran "tipping fee" yang tertuang di dalam draf Kebijakan Umum AnggaranPenghitungan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2013 sekitar Rp44 miliar per tahun.

Selanjutnya, saat pembahasan KUA-PPAS anggaran tiba- tiba membengkak menjadi Rp56,4 miliar per tahun.

Bahkan, di dalam pembahasan buku draf Rancangan APBD 2013 anggaran "tipping fee" itu menjadi Rp57,223 miliar per tahun. (ant/dul/dik)

PERANGI NARKOBA

HAJI

BNNP Gandeng Perguruan Tinggi

Kloter Pertama Jemaah Haji Debarkasi Surabaya Tiba

SURABAYA Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur terus melakukan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan pemuda, khususnya mahasiswa, guna menekan jumlah pengguna narkoba. Salah satunya, membentuk 600 kader penyuluh bahaya narkoba yang diambil dari 10 perguruan tinggi di Jawa Timur.

Kepala Seksi Diseminasi Informasi BNNP Jawa Timur, Destina Kawanti kepada wartawan usai melakukan Advokasi tentang implementasi Inpres No 12 tahun 2011 di lingkungan karyawan di salah satu swalayan di Surabaya, kemarin mengungkapkan, para mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Jember.

"Korban dan pelaku narkotika masih didominasi kelompok usia 15-40 yang mayoritas juga masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa. Ini sangat memprihatinkan dan perlu kita selamatkan generasi muda ini dari jeratan narkoba,” tegas Destina.

Sebenarnya, pada tahun 2012 lalu, BNNP Jawa Timur juga telah merekrut 900 kader penyuluh mahasiswa.

Harapannya dengan semakin banyak kader penyuluh, maka peredaran narkoba khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa dapat diminimal-

SURABAYA - Ratusan haji dari Kabupaten Lamongan yang merupakan kelompok terbang pertama jamaah haji asal Debarkasi Surabaya tiba di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Senin (21/10).

"Insya-Allah, setiba di bandara pada pukul 13.35 WIB, mereka langsung diterima Wagub Jatim H Saifullah Yusuf di Asrama Haji Debarkasi Surabaya," kata Humas Kanwil Kemenag Jatim H Fatchul Arif.

Ia menjelaskan sembilan kloter pertama dari jamaah haji Indonesia dilepas Menag Suryadharma Ali di Tanah Suci pada Minggu (20/10) malam, termasuk kloter pertama SUB (Surabaya).

"Kloter SUB berjumlah 64 kloter dengan proses pemberangkatan kloter pertama ke Tanah Suci pada 10 September dan kloter pertama itu tiba di Surabaya pada 21 Oktober. Jadi, mereka berada di Tanah Suci selama 51 hari, termasuk penerbangan," katanya.

Secara terpisah, Sekretaris Bidang Pemberangkatan dan Penerimaan PPIH Debarkasi Surabaya H Erfan Rosuli menjelaskan jamaah haji dari Debarkasi Surabaya berjumlah 28.213 orang dari Jatim, NTT, dan Bali.

"Selama ini PPIH Embarkasi/Debarkasi Surabaya memberangkatkan 90-an kloter ke Tanah Suci, namun tahun ini berkurang 20 persen

isasi. Namun, harapan tinggal harapan. Laju pertumbuhan pengguna narkoba di Jawa Timur tidak terbendung.

Provinsi dengan jumlah 38 kabupaten dan kota ini masih bertengger di posisi ke tiga sebagai daerah dengan jumlah pengguna narkoba terbanyak di Indonesia, setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN),

Adanya kader dari dalam kampus diharapkan lebih memudahkan menyampaikan informasi kepada teman-teman lainnya,”

Destina Kawanti

Kepala Seksi Diseminasi Informasi BNNP Jatim pengguna narkoba di Jatim mencapai 534 ribu.

Meski demikian, tekat BNNP Jawa Timur untuk meminimalisir jumlah pengguna narkoba di Jawa Timur tetap besar. Upaya menggandeng para pemuda dan mahasiswa terus digencarkan. Mereka akan dilatih sehingga menjadi garda terdepan dalam upaya memerangi narkoba. Target dari pembentukan kader penyuluh ini hingga Nopember.

“Monggo yang berminat jadi kader mahasiswa untuk penyuluh bisa mendaftarkan diri pada masing-masing kampus atau BNNP,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini peredaran narkoba sudah merambah ke semua lini termasuk lingkungan kampus. Oleh karena itu keterlibatan warga kampus untuk membentengi dirinya sendiri menjadi penting untuk terus didorong.

"Adanya kader dari dalam kampus diharapkan lebih memudahkan menyampaikan informasi kepada temanteman lainnya," tuturnya.

Ia juga mengharapkan kepada orang tua untuk menjaga dan senantiasa memelihara kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga dengan jalan menjaga perilaku dan gerak gerik putra putrinya dari hal-hal yang menjurus kepada penggunaan narkotika.

“Ancaman narkoba harus dihadapi secara bersamasama. Partisipasi masyarakat utamanya pemerintah dan swasta menjadi kata kuncinya, dan adanya kader dari dalam pemerintah dan swasta diharapkan lebih memudahkan menyampaikan informasi kepada teman-teman lainnya, serta apabila ada pecandu narkoba dari pemerintah dan pihak swasta BNNP akan memberikan fasilitas rehabilitasi secara gratis dan yang lebih penting, identitas pelapor akan dirahasiakan," ungkapnya. (han)

ant/m risyal hidayat

KEDATANGAN JEMAAH HAJI. Jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama asal Debarkasi Surabaya tiba di Bandara Internasional Juanda Surabaya, di Sidoarjo, Jatim, Senin (21/10). Sebanyak 445 haji asal Kab. Lamongan tiba dengan menumpangi Saudi Arabian Airlines nomor penerbangan SV 5706. akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk kepentingan perbaikan kawasan Masjidil Haram," katanya.

Hingga pemberangkatan kloter teralhir (64) pada 8 Oktober lalu, jamaah haji yang gagal dan tunda berangkat dari Asrama Haji Surabaya mencapai 147 orang.

Namun, tercatat 46 orang akhirnya berangkat dengan kloter berikutnya, sehingga

hanya 101 orang yang benarbenar gagal/tunda berangkat.

Ke-101 calon haji yang gagal dan tunda berangkat itu meliputi 26 calon haji wafat di daerah, dua calon haji wafat di Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES), 13 calon haji sakit di daerah, dan 28 calon haji sakit di AHES. Selain itu, dua calon haji hamil di daerah, empat calon haji (ketahuan) hamil di AHES,

dan 116 calon haji tunda karena menjadi pendamping dari calon haji yang gagal/tunda berangkat.

"Kejadian khusus selama pemberangkatan 64 kloter juga hanya haji dari Sumenep dan Sampang yang merupakan kloter khusus karena membawa minyak goreng, jamu, cobek, dan benda cair lainnya yang dilarang," katanya. (ant/ edy/dik)

6

PROBOLINGGO

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO.0223| TAHUN II

EKONOMI

Harga Cabe Mahal, Tomat Anjlok PROBOLINGGO - Harga sayur mayur di pasar tradisional mengalami kenaikan harga yakni mencapai Rp 37-40 ribu perkilonya.Sedangkan untuk harga tomat anjlok yakni hanya berkisar Rp 1000-1500 ribu perkilonya. “Sebelumnya harga cabe hanya sebesar Rp 18 ribu hingga Rp 20 ribu per kilogramnya,” kata Fauzi salah seorang pedagang sayuran, Senin (21/10).

Kenaikan harga cabe tidak hanya cabe rawit, akan tetapi harga cabe besar juga ikut melambung. “Saat ini harga cabe besar sebesar Rp 40 ribu, sebelumnya harga sebesar Rp 12.500 ribu perkilogramnya,” ujarnya.

Meski harga cabe naik, justru harga ranti atau tomat mengalami penurunan harga. Akibatnya turunnya harga tersebut, membuat para pedagang resah, karena banyak pedagang takut rugi “Tidak khawatir gimana, kalau tidak laku ranti dan tomat ini tidak bisa tahan lama dan cepat membusuk,” terang Fauzi.

Fauzi mengungkapkan, kenaikan harga cabe rawit dan cabe besar dipengaruhi karena musim panas yang masih berlangsung. Akibat panas tersebut, membuat sejumlah petani gagal penen

karena tanaman cabe mereka mengering.

“Musim panas, Mas, jadi tanaman cabe petani banyak yang kering. Sedangkan anjloknya tomat sekarang karena banyaknya petani yang panen tomat , sehingga harganya anjlok,”tandasnya.

Semeatara itu, Ahmadi (47) salah satu petani asal Desa Sumberagung Kacamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, mengaku senang dengan adanya kenaikan harga cabe di pasaran, Dengan adanya kenaikan harga tersebut, dia mengaku mengalami keuntugan.

“Dalam seminggu saya bisa memanen cabe rawit sebanyak 1,5 kwintal, dan saya jual cabe tersebut kepada tengkulak dengan harga Rp 27 ribu rupiah. Sedangkan cabe besar saya jual 34 ribu perkilonya,” jelasnya.

Disisi lain, ada petani yang mengalami kekecewaan, yakni Karsan (45) salah satu petani tomat di Desa setempat . Karena harga tomat sekarang sangat murah. berkisar Rp. 300 - 500 rupiah perkilonya ketika dijual ketengkulak.

“Saya justru mengalami kerugian dalam panen tomat sekarang. Dengan harga itu saya malas memanenya,” pungkasnya.(fud).

Samsat

Krisis Plat Nomor Kendaraan

PROBOLINGGO - Selama tiga bulan terakhir ini, Samsat Polres Probolinggo mengalami krisis plat nomer kendaraan.

Krisis plat nomer kendaraan itu, tidak hanya dialami kendaraan roda dua, namun juga kendaraan roda empat.

“Sudah tiga bulan ini kita kehabisan plat nomer bagi kendaraan yang ganti nopol,” ujar Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Wareh Utomo melalui Kaur Reg Ident, Iptu Mala Darlius kepada wartawan, Senin (21/10).

Kendati Samsat kini mengalami krisis plat nomer kendaraan, namun pemilik kendaraan tetap mendapatkan surat keterangan. Sehingga jika ada gelar razia, surat keterangan tersebut bisa ditunjukkan kepada petugas.

Iptu Mala menjelaskan, krisisnya plat nomer kendaraan bagi kendaraan yang ganti nopol tidak hanya terjadi di Probolinggo. Namun seluruh Samsat di Indonesia mengalami serupa. “Karena yang melakukan droping plat itu dari Mabes Polri,” tandasnya.

Saat ditanya berapa jumlah droping plat nomer kendaraan untuk Samsat Probolinggo, Iptu Mala tidak bisa menjelaskannya. Karena setiap Samsat mendapatkan jatah sendirisendiri. “Dua tiga bulan ke depan, plat nomer itu pasti dikirim dari Mabes Polri. Jadi kami berharap agar masyarakat sedikit bersabar untuk menunggu,” timpalnya.

Dia menjelaskan, krisisnya plat nomer kendaraan membuat masyarakat beralih dengan memesan sendiri ke tempat kios pembuatan stempel. Secara aturan, kendaraan yang menggunakan plat nomer selain dari Samsat tidak dibenarkan. “Tapi karena memang kondisinya seperti ini, kami tolelir,” pungkasnya. (ugi).

Panen Raya

Kraksaan Banjir Semangka PROBOLINGGO- Dalam bulan ini sepanjang jalan Semampir, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo penuh dengan penjual buah semangka. Pasalnya masyarakat yang bertani buah tersebut sudah mulai panen raya.

Menurut, salah satu petani semangka di daerah Semampir, Mukhlas (47) mengatakan, buah semangka saat ini sudah mulai banyak di temui diwilayah Kota Kraksaan. Karena saat ini buah tersebut sudah mulai musim.”Banyak yang menjualnya di pinggir jalan raya,” katanya Selasa (21/10) kemarin.

Mukhlas juga mengatakan, bulan ini memang merupakan bulan semangka karena petani semangka sudah mulai memanen tanamannya. Untuk saat ini buah harga buah semangka pasarnya cukup baik.

Sebab menurutnya harga semangka per kilogaramnya mencapai Rp 3 - 3,5 ribu rupiah. Namun berat semangka dalam satu buahnya, yang ukurannya besar bisa mencapai 5 kg.

“Alhamdullilah pembeli buah semangak pada tahun ini cukup ramai, karena cuacanya panas se-

hingga penjual semangka cukup diminati pembeli,” ujarnya.

Menurutnya, jenis semangka yang ditanam oleh petani sangat variatif, mulai dari semangka tanpa biji, semangka kuning bahkan semangka biasa.Sedangkan semangka yang paling diminati pembeli yakni jenis semangka tanpa biji dan semangka warna kuning. “Jenis tersebut, semangkanya lebih enak dan lebih manis dibanding dengan semangka biasa,” terang Mukhlas.

Sementara itu, menurut petani semangka lainnya, Yusuf (35) mengatakan, pembeli yang datang ketempatnya bukan hanya dari oarang Kraksaan saja.

Namun pembeli yang memburu semangka juga dari daerah lain di Jawa Timur yakni Surabaya dan Malang.

“Pembeli dari kota itu biasanya membelinya dengan sekala besar. Yakni 2 ton sampai dengan 3 ton. Semua buah semangka Kraksaan diborong.

Dengan alasan semangka tersebut lebih manis dibanding kota lainnya,” ucapnya.(fud)

PEMBEBASAN SANDERA, Pasukan Yonif 514 berhasil melumpuhkan seperatis bersenjata.

Separatis Bersenjata Mengepung Kota Probolinggo PROBOLINGGO - Kota Probolinggo sebagai salah satu kota terkondusif di Jawa Timur, dalam kondisi menegangkan. Kelompok separatis bersenjata menguasai semua alat-alat vital, diantaranya PT.Eratex Djaja, LTd dan Stasiun Kereta Api (KA).

Dari sini, pasukan dari Bataliyon Infantri (Yonif) 514 mengambil alih lebih awal dan melakukan serentetan tembakan. Gunanya, untuk mengacaukan musuh. Setelah merasa kondusif, puluhan personil Yonif 514 dengan identitas penyamaran menyerbu masuk ke pabrik PT.Eratex Djaja,LTd dan Stasiun Kerata Api Kota Probolinggo dan melumpuhkan separatis.

Satu orang gerombolan pengacau keamanan separatis bersenjata yang menguasai pabrik PT. Eratex Djaja, LTd dan Stasiun Kereta Api,

berhasil dilumpuhkan oleh puluhan prajurit Yonif 514 Rider. Untuk melumpuhkan gerombolan pengacau ini hanya dibutuhkan waktu selama 3 menit. Dua orang gerombolan pengacau tewas di tempat.

Alhasil, dua dari sembilan sarana publik itu segera dapat diambil alih. Tentu saja kejadian itu bukan benar-benar serangan dari kelompok separatis asli. Serangkaian serangan di atas adalah praktek penanggulangan seperatis bersenjata yang dilakukan oleh prajurit Yonif 514, di Kota Probolinggo, Minggu (20/10)

malam.

Dibawah komandan latihan Letkol Infantri, Suparlan, tepat pukul 01.00 WIB beraksi.

Ia mengatakan sasaran kegiatan untuk latihan pemantapan prajurit Yonif 514 Rider. Kegiatan ini dilakukan untuk kemampuan yang telah mereka miliki menjadi meningkat dan mahir dalam mengatasi aksiaksi bersenjata yang berada di seluruh wilayah indonesia, khususnya diwilayah Jawa Timur.

Bahkan, kemampuan prajurit Kostrad ini cukup besar, sehingga sebagai satuan dibawah komandonya mereka harus bisa melakukan berbagai macam travel sport. ”Latihan ini sengaja di laksanakan di Kota Probolinggo.

Apalagi belum pernah dilakukan kegiatan semacam ini di Kota Bayuangga. Kota

Probolinggo salah satu bagian yang vital karena kita lihat banyak obyek vital seperti pabrik, sehingga memberikan pengalaman bagi semua prajurit Yonif 514 Rider,”ujarnya.

Menurutnya, kegiatan latihan penanggulangan seperatis bersenjata terdiri dari 460 orang dari Yonif 514 Rider dan 175 orang penyelenggara. Tidak hanya di Kota Probolinggo, dan masih ada skenario pelarian musuh kewilayah Banyuwangi.

“Skenario kita umpamakan Jawa Timur secara umum, dan Kota Probolinggo secara khusus,”terang Letkol Inf. Suparlan.

Terlebih lagi, lanjut Letkol Inf. Suparlan menegaskan sasaran kegiatan ini adalah aksi-aksi seperatisme bersenjata. Dimana Kodam V Brawijaya membutuhkan bantuan

dari prajurit Kostrad Yonif 514 Rider untuk menumpas separatis bersenjata. ”Ada dua bentuk latihan, yakni rite pengahancuran dan pembebasan tahanan yang dilakukan di sembilan tempat berbeda-beda. Ceritanya pada simulasi pertama kelompok separatis terdesak sehingga mereka bersembunyi di kota,” katanya.

Namun ketika ditanya, apakah kegiatan tersebut ada hubungannya dengan adanya ancaman terorisme, ia dengan tegas mengatakan tidak ada hubungannya sama sekali.

“Latihan dilakukan sematamata untuk menanggulangi gangguan keamanan. Semua masalah harus kita atasi untuk menanggulangi bahaya separatis bersenjata, mulai dari peng”pungkas, Letkol Inf.Suparlan.(hud).

TOGEL

Gerandong Togel di Makam Mantan Bupati Kraksaan Pertama PROBOLINGGO - Kendati aparat kepolisian kerapkali memberantas perjudian, namun tidak membuat para maniak judi totoan gelap (togel-red) jera. Terbukti, para maniak judi masih saja mencari terobosan untuk mendapatkan hasil undian gelap tersebut. Caranya, dengan meditasi “gerandong” dengan meminta petunjuk mahluk halus di tempat-tempat keramat dan angker.

Ironisnya, para maniak togel itu, tak hanya melakukan ritual grandong di tempattempat kuburan keramat dan angker saja. Makam salah seorang mantan Bupati Kraksaan pertama, Kanjeng Raden Temenggung (KRT) Adipati Ario Djojodiprodjo yang terletak di sebelah selatan perempatan Kelurahan Pilang,

Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo kerap dijadikan ritual tersebut.

“Memang banyak orangorang yang melakukan ritual grandong di pekuburan makam mantan Bupati Kraksaan pertama itu,” ujar salah seorang warga setempat, Singgih kepada wartawan, Senin (21/10).

Ritual grandong itu, menurut dia, meditasi untuk meminta petunjuk dari mahluk halus penjaga makam agar diberi angka undian togel.

“Biasanya mereka melakukannya pada malam hari sebelum undian togel itu keluar,” terang dia.

Meski Singgih mengaku tidak tahu banyak bagaimana cara ritual yang mereka lakukan, namun salah seorang tetangganya sendiri bernama

Heru pernah mendapatkan angka togel itu. “Tetangga saya pernah dapat. Ya, angkanya dari hasil meditasi grandong di pekuburan itu,” tambah dia.

Bebasnya para maniak judi togel mencari petunjuk secara ghoib di pekuburan mantan

Bupati Kraksaan pertama itu, karena tidak adanya petugas juru kunci. “Selama ini memang tidak ada juru kuncinya.

Jadi orang-orang sedikit bebas masuk. Meskipun pintu gerbangnya digembok,” kata Singgih.

Sesuai dengan tulisan yang tertera pada dinding tembok pagar makam itu, Kanjeng Raden Temenggung (KRT) Adipati Ario Djojodiprodjo itu menjadi Bupati Kraksaan pertama pada tahun 1927-1933 dan wafat pada tahun 1933.

Makam mantan Bupati Kraksaan pertama itupun berada di tengah-tengah makam milik warga setempat lainnya. “Selama ini makam itu memang tidak terawat,” kata Singgih lagi.

Melihat tidak terawatnya makam tersebut, warga se-

tempat sebenarnya berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo melakukan perhatian. Apalagi Kanjeng Raden Temenggung (KRT) Adipati Ario Djojodiprodjo, seorang pemimpin pertama kali di Kraksaan.

Salah seorang paranormal, ustad Yusuf yang pernah melakukan meditasi di pekuburan mantan Bupati Kraksaan pertama ini mengatakan, jika daya mistik di pekuburan itu memang sangat besar. “Saya memang pernah melakukan meditasi di pekuburan itu,” kata mantan santri ponpes Sidogiri, Pasuruan itu.

Namun sayangnya, banyak orang yang menyalah gunakan melakukan meditasi di makam itu untuk meminta petunjuk angka undian togel. (ugi)

“Nah, ketika mereka kurang paham dengan arti rambu-rambu lalulintas itu, kita jelaskan kepada mereka,” terang Slamet Jazuli.

Dengan adanya gelar bimbingan itu, Slamet Jazuli berharap agar pemohon Sim yang gagal tes sebanyak dua kali, bisa lulus pada tes berikutnya.

Dia menjelaskan, gelar bimbingan itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelay-

anan petugas Satlantas kepada masyarakat Kota Probolinggo.

“Itu target kita,” timpalnya.

Selama beberapa bulan terakhir ini, tingkat pemohon Sim di Satlantas Polres Kota Probolinggo masih standar.

Hal itu dikarenakan kesadaran masyarakat semakin tinggi tentang arti pentingnya mempunyai Sim dalam mengendarai kendaraan bermotor. (ugi).

Satlantas

Bimbing Pemohon Sim yang Gagal PROBOLINGGO - Satlantas Polres Kota Probolinggo melakukan bimbingan terhadap para pemohon Sim yang gagal.

Bimbingan itu dilakukan agar masyarakat yang gagal mengikuti tes tulis atau praktek bisa lulus. Gelar bimbingan itu dilakukan selama satu bulan.

“Kita memberikan bimbingan itu kepada pemohon Sim yang sudah dua kali gagal atau tidak lulus saat mengi-

kuti ujian praktek ataupun tes tulis,” ujar Kasat Lantas Kota Probolinggo, AKP Muhlason melalui Baur Sim, Aiptu Slamet Jazuli kepada wartawan, Senin (21/10).

Saat melakukan bimbingan tersebut, petugas banyak menemukan pemohon Sim yang memang tidak tahu saat mengerjakan soal ujian tertulis. Bahkan, rata-rata mereka kurang memahami tentang

rambu-rambu lalulintas.

Petugas banyak menemukan pemohon Sim yang memang tidak tahu saat mengerjakan soal ujian tertulis.

OPINI salam songkem

Berharap Kesejahteraan di “Negeri Koruptor”

Politik Transaksional

S

ejak tahun 1999, pasca reformasi, politik transaksional menggenjot sukma publik. Sebagian besar masyarakat mulai tidak ikhlas untuk menjadi warga yang baik pada konteks pemilu, dan pemilihan lainnya. Fenomena ini terus berlanjut pada pemilu 2004 dan 2009. Dimungkinkan, pada pemilu 2014, transaksionalisme politik ini semakin menggurita dan menyesatkan.

Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menganggap politik transaksional saat ini sudah sangat nagras dan vulgar. Ini berakibat pada kontestan yang ikut berkompetisi dalam pemilu. Sebagian besar, mereka mengabaikan gagasan bagaimana memperbaiki kondisi bangsa. Mereka justru lebih fokus menyiapkan amunisi (baca uang) yang dianggap sebagai faktor utama penentu kemenangan karena segala sesuatunya bersifat transaksional dan dinilai bisa selesai dengan uang. Di sini, potensi kecurangan menganga, sangat lebar. Cara ini menyesatkan dan malapetaka bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

Bahkan tidak hanya itu saja, politik transaksional itu telah menyebabkan pihak lain menjadi tersandera.

Sejumlah pihak yang benar-benar ingin memperbaiki bangsa tetapi tidak punya banyak uang, takut tampil ke permukaan karena transaksionalisme menggergaji kehidupan khususnya politik. Dalam Bahasa Tjipta Lesmana, masyarakat mengalami kesesatan yang nyata karena semua berpikir tentang uang dan seolah-olah akan mati besok.

Transaksi politik, pelepasan suara dari penjual ke pembeli akan diikuti proses berikutnya. Yang berhasil mendapatkan suara terbanyak dan menduduki jabatan, berusaha mencari pengembalian uang yang dibayarkan sebelumnya dengan berbagai cara. Modal yang dilepas sebelumnya diharuskan kembali, bagaimanapun caranya.

Berawal dari proses seperti inilah lalu lahir, atau lebih tepat bermunculanlah korupsi, di mana-mana.

Terjadinya korupsi hanya lewat pendekatan hukum, tidak akan cukup. Masalah korupsi akan selalu terjadi, sepanjang politik transaksional tidak dihentikan. Memberantas korupsi dengan pendekatan hukum, sama halnya dengan mengepel lantai rumah yang gentengnya bocor. Mengepel memang perlu, tetapi memperbaiki genteng bocor lebih utama. Negara wajib menghilangkan politik transaksional dari sekedar mencari pelaku korupsi. (*)

Falsafah Haji

K

ebahagian milik para jamaah haji dan keluarganya.

Tidak semua orang mampu menunaikan rukun islam yang kelima, naik haji ke tanah suci. Meskipun secara material barangkali bukan masalah, namun bila tidak mendapat panggilan ilahi, maka kekayaan materi itu tidak menjadi jaminan seseorang bisa menunaikan ibadah haji. Hanya orang-orang pilihan yang dikehendaki Allah, mereka yang mampu mengikuti sunnah nabi paling tinggi itu.

Namun ibadah haji yang diselenggarakan itu menjadi tidak bermakna ketika falsafah haji yang terdapat dalam semua rentetan pelaksanaan haji itu tidak tertanam dan termanefistasikan dalam kehidupan mereka setelah pulang ke tanah kelahiran masing-masing.

Falsafah haji itu memang tidaklah mudah. Butuh pengerahan pemikiran dan renungan yang mendalam untuk bisa mengetahuinya. Apalagi mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu akan lebih berat lagi. Sungguh pun begitu, bukan lantas membiarkan tanpa upaya apabila memang mengharapkan menjadi jamaah haji yang mabrur. Tak mudah menjadi jamaah haji yang mambrur, sebagaimana tak mudah pula mengetahui falsafah haji. Jadi, jamaah haji yang mabrur tak bisa dipisahkan dengan falsafah haji.

Memang, banyak orang berkata, haji yang mabrur apabila orang yang setelah menunaikan ibadah haji ke tanah suci kehidupannya menjadi lebih baik. Bila sebelum berhaji ibadah solatnya bolong-bolong dan tidak berpuasa ramadhan, begitu menunaikan ibadah haji pulang ke tanah air, maka solat dan puasanya menjadi sempurna, tak bolong-bolong lagi. Itu sesungguhnya bukanlah falsafah haji, namun itu baru indikator dari ibadah haji yang mabrur.

Itu juga sejatinya sudah sangat baik, namun akan lebih baik lagi apabila jamaah haji tersebut dapat memahami falsafah haji dan mengejawantahkannya dalam kehidupan, yang tak lagi terikat skat waktu dan ruang. Di mana pun dan berada di tempat manapun, falsafah haji itu akan selalu mewarnai kehidupannya.

Falsafah haji yang dimaksud tersebut adalah merupakan segenap pelaksanaan ibadah haji yang terintegrasi, misalnya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah sebenarnya esensi ibadah haji, sehingga pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah tersebut tidak boleh diabaikan.

Padahal dalam realisasinya wukuf itu hanya berdiam di Arafah, namun begitu ternyata menyimpan falsafah yang sangat mendalam. Falsafah berdiam di Arafah sejatinya hendak menanankan ajaran konsistensi di semua sektor kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, yang berdaulat.

Konsistensi memang sangat dibutuhkan, sebab tanpa konsistensi maka kehancuran yang akan menimpa.

Contoh kecilnya dalam menjalankan roda perusahaan, apabila tidak dilakukan secara konsisten, maka tidak akan mencapai kesuksesan. Demikian juga dalam upaya mengintas kemiskinan di negara ini, mengawal kepercayaan publik terhadap penerapan hukum di negara ini, dan sejenisnya memang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Itulah falsafah haji yang mesti diterapkan dalam semua line kehidupan di negara ini. (*)

A

7

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO. 0223 | TAHUN II

Membincang kasus Akil Mochtar, merupakan hal yang sangat menarik dan tidak akan pernah lekang dari ingatan rakyat. Hal ini dikarenakan, pertama, Akil Mochtar adalah seorang Hakim yang sangat faham terhadap hukum tapi ia melakukan pelanggaran hukum.

K

edua, Akil Mochtar adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan lembaga peradilan yang sangat disegani dan putusan-putusannya bersifat final dan binding. Ketiga, Akil Mochtar adalah hakim yang sering melontarkan gagasan hukuman mati dan potong tangan bagi koruptor, tapi kini ia melakukannya.

Membaca kasus ini terkadang terasa dan terkesan lucu. Sebab, bagaimana mungkin seorang Hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi melakukan kejahatan Hukum. Dan bagaimana mungkin orang selama ini menggagas hukuman mati bagi koruptor melakukan korupsi. Meski demikian, Akil Mochtar tetap seorang manusia yang juga punya hawa nafsu, sering khilaf dan melakukan kesalahan. Sehingga walaupun seorang Hakim juga bisa melakukan korupsi.

Dengan begitu, kasus yang menimpa dirinya ibarat senjata makan tuan. Kenapa tidak, saat ini dirinya yang harus dihukum mati karena telah menerima suap (korupsi). Kasus yang dilakukan Akil Mochtar ini seakan menampar mukanya sendiri. Sebab sebelumnya, ia gencar melakukan kritik terhadap pejabat-pejabat yang

melakukan korupsi, tapi ia kini terjerat kasus korupsi. Sehingga kasus yang dilakukan Akil Mochtar ini membuat rakyat kecewa dan sakit hati. Lembaga peradilan yang selama ini menjadi harapan rakyat, saat ini telah ia nodai oleh prilaku busuknya. Jika lembaga peradilan sekelas MK sudah tidak lagi menjadi harapan rakyat, lalu kemana kita akan mengadu dikala mempunyai kasus hukum?

Dalam konteks kasup korupsi, Akil Mochtar bukan satu-satunya Hakim yang terjerat kasus korupsi. Masih banyak sederet pejabat tinggi Negara yang terjerat kasus korupsi yang diantaranya; Hakim Arsyad Sanusi yang juga Hakim MK dan banyak hakimhakim yang terjerat korupsi. Selain itu, juga banyak pejabat-pejabat lain yang terlibat skandal korupsi yang diantaranya; Gayus Tambunan, Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Malaranging, Anas Urbaningrum dan sederet paejabat tinggi Negara lainnya.

Maraknya kasus Korupsi yang dilakukan pejabat tinggi Negara itu, membuat kita prihatin akan masa depan bangsa ini. Kenapa tidak, wabah korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh para politisi tapi juga sudah meluas ke ranah penegakan hukum. Lembaga hokum yang seharusnya menjadi benteng bangsa ini dalam menegak hukum, kini sudah terserang oleh virus korupsi. Dengan begitu, Indonesia seakan sudah menjadi “Negeri Koruptor”. Negara yang kita kenal negeri yang kaya telah berubah menjadi sarang koruptor. Hal ini bisa dilihat dari banyak pejabat tinggi Negara yang terlibat korupsi.

Parahnya, politisasi terhadap suatu saat ini sedang gencar dilakukan oleh para politisi. Misalnya, beberapa tahun terakhir ini, banyak putusanputusan hakim yang kontroversi. Putusan-putusan yang tidak seimbang terhadap suatu kasus menimbulkan kritik dan tanda tanya objektifitas seorang hakim dalam memberikan putusan perkara. Seperti putusan orang yang mencuri Semangka dengan orang yang melakukan korupsi terkadang tidak seimbang. Ibaratnya, jika kepada orang yang punya kuasa, hukum berubah menjadi tumpul, tapi jika kepada orang tidak punya kuasa (rakyat kecil) hukum berubah berubah

menjadi beringas dan menakutkan.

Inilah beberapa fakta hokum yang terjadi beberapa tahun terakhir ini di negeri yang dikenal kaya raya ini.

Jika benar putusan Hakim diberbagai lembaga peradilan di Indonesia sudah tidak proporsional, tentu para hakim itu telah mencederai UndangUndang dan mengesampingkan falsafah hukum. Secara filosofis, hukum dibuat untuk memberikan keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat. Secara umum, hukum dipandang sebagai norma yaitu norma yang mengandung nilai-nilai kehidupan (Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2004).

Namun faktanya, hukum saat ini sudah menjadi barang dagangan. Fungsi hukum sebagai panglima dalam menyelesaikan problematika sosial, kini sudah mengalami pergeseran. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hakim yang terlibat dalam kasus suap. Hakim sebagai penegak hukum seakan tidak berdaya dengan kekuatan uang. Kuatnya hegemoni politik juga menjadi momok dalam penegakan hokum di negeri ini. Sehingga putusan-putusan hakim dalam menyelesaikan perkara hukum cenderung berat sebelah.

Kalau seorang lembaga peradilan dan hakim sudah suka melakukan korupsi, lantas rakyat mau mengadu dan berlindung kepada siapa?

Sementara pemerintah, wakil rakyat dan lembaga Negara lainnya sudah tidak bisa member harapan akan masa depan hidup bangsa. Komitmen merekapun diragukan dalam memperjuangkan nasib rakyat terutama rakyat kecil. Integritasnya dan loyalitasnya hanya ada ketika ia punya kepentingan. Sementara ketika kepentingannya sudah dicapai, ia pun lupa kepada rakyat.

Berharap Keajaiban Tuhan Praktek korupsi, merupakan fakta yang tidak terbantahkan di negeri ini.

Ia seakan sudah membudaya di Negeri ini. Sehingga Indonesia layak disebut negeri “Koruptor”. Praktek korupsi ini terjadi hampir di setiap lini lembaga pemerintahan. Mulai dari dari tingkat Desa hingga tingkat pusat juga lihai dan gencar melakukan korupsi. Jika praktek korupsi masih terjadi secara

massif di negeri ini, maka bukan tidak mungkin 10-20 tahun kedepan, Indonesia akan hancur. Sebab, para koruptor itu bukan hanya merugikan dan merongrong uang Negara, tapi ia juga telah merusak mintal bangsa Indonesia secara umum. Karena, yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyat dan generasi bangsa.

Di tengah maraknya praktek korupsi di ini, tidak ada yang bisa kita lakukan sebagai rakyat kecil, terutama dalam meberantas korupsi. Hanya doa yang bisa kita lakukan. Semoga Tuhan bisa menyadarkan mereka dari prilaku yang merugikan rakyat itu. Sebab, jika pemerintahnya korupsi, maka kesejahteraan tidak akan sampai pada rakyat.

Selain doa yang harus kita lakukan, optimisme juga harus dibangun dalam membangun bangsa dan kehidupan yang layak. Saat ini kita bisa lagi berharap banyak kepada pemerintah, tapi kita harus banyak berdoa dan memohon keajaiban Tuhan dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini. Sebab, tanpa keajaiban Tuhan, seakan kita (rakyat kecil) sulit untuk mendapatkan kesejahteraan.

Fungsi pemerintah mengayomi dan mensejahterakan rakyat. Tapi nyatanya mereka justru merongrong uang rakyat. Kesejahteraan yang seharusnya diberikan kepada rakyat justru mereka nikmati sendiri. Sehingga saya menilai bahwa hanya keajaiban Tuhanlah yang bisa menyelesaikan masalah kesejahteraan rakyat.

Karena itu, jalan satu-satunya untuk keluar dari problematika bangsa ini, kita sebagai rakyat kecil harus tetap membangun optimisme bahwa kita masih punya peluang untuk hidup layak walaupun tanpa perhatian dari pemerintah. Walaupun pemerintah tidak peduli kepada kita, tapi kita masih punya Tuhan yang selalu siap membantu kita keluar dari berbagai masalah. Sehingga cita-cita untuk hidup layak di negeri “Koruptor” ini bisa kita capai dan kita raih.

Wallahu a’lam= *) Peneliti Hukum dan Kebijakan Publik di BEDUG Institute Jawa Timur dan saat ini sedang menyelesaikan program magisternya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Eksistensi Wirausaha dan Kemajuan Bangsa

Persepsi beberapa ahli tentang gambaran masa depan dunia yang menuntut munculnya jiwa wirausaha pada setiap individu tak dapat disangkal lagi. Persaingan global antar bangsa yang tak mengenal batas antar Negara menuntut setiap orang untuk kreatif memunculkan ide-ide baru.

M

aka mempersiapkan diri agar mempunyai jiwa wirausaha, agaknya jadi satu hal yang penting dilakukan oleh pemuda khususnya, ketika kita tidak memiliki jiwa kewirausahaan (interpreneur), maka sesuai dengan keadaan zaman yang semakin maju dan berkembang, maka kita akan tertinggal ketika hanya menggantungkan kehidupan pada orang lain apalagi kepada orang tua, tanpa memiliki usaha sendiri mengembangkan potensi yang ada pada diri kita, bukankah semua manusia itu memiliki kelebihan masing-masing.

Saat ini jumlah wirausaha di Indonesia hanya 570.339 orang atau 0,24% dari jumlah penduduk yang sebanyak 237,64 juta orang. Padahal untuk jadi bangsa maju, dibutuhkan wirausaha minimal 2% dari jumlah penduduk.

Wirausaha secara historis sudah dike-

nal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755 Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan ondernemer, di Jerman dikenal dengan unternehmer.

Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada Bahkan sejak 1970-an banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha keci Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat, kewirausahaan menjadi berkembang.

Jumlah wirausaha di Indonesia saat ini masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Banyak analisis para ahli yang mengungkapkan penyebab rendahnya jumlah wirausaha, antara lain karena perilaku orang Indonesia itu sendiri. Masalah mental dan budaya menjadi faktor utama karena umumnya orang Indonesia tidak mau mengambil resiko, hal tersebut berjalan hingga kini.

Bangsa Indonesia terkenal akan kekayaan alam yang melimpah mendorong imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat, yang pada awalnya hanya berdagang saja. Upaya penjajahan tersebut meliputi eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Bentuk eksploitasi tersebut dilakukan dengan tanam paksa, kerja paksa, monopoli perdagangan, maupun bentuk yang lainnya.

Rakyat Indonesia pada saat itu umumnya merupakan kelas bawah dalam status sosial. Rakyat dijadikan sebagai tenaga kerja paksa dengan gaji murah dan terbiasa dengan penindasan. Kebiasaan yang seperti ini secara tidak langsung memberi efek psikologis rakyat Indonesia yang bermental kuli, maksudnya akan bekerja apabila ada perintah, dan semestinya hal seperti ini tidak terjadi di Indonesia saati ini dan selanjutnya, bagaimana kita tidak selalu bangga dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, akan tetapi kita harus bangga menjadi orang Indonesia yang kreatif.

Melihat kekayaan alam Indonesia yang memiliki banyak potensi alamnya, hanya tergantung bagaimana cara kita dalam mengelola kekayaan alam tersebut, banyak sekali hikmah yang nantinya akan kita peroleh ketika belajar berwirausaha, Berwirausaha tidak hanya memberikan efek pengangguran semakin berkurang, tetapi berwirausaha juga memberikan manfaat kepada negara yaitu berwirausaha dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Karena dengan adanya wirausaha maka akan ada lapangan pekerjaan yang baru yang menampung beberapa pekerja yang dulunya pengangguran, sehingga kepala rumah tangga yang dulunya tidak berpenghasilan sekarang menjadi perpenghasilan.

Sektor pendidikan yang diharapkan akan membawa perubahan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pendidikan pada masa kolonialisme Belanda difokuskan untuk menyiapkan orang yang akan dipekerjakan sebagai kaki tangan pemerintah kolonial dan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Setelah menempuh pendidikan mereka akan menempati posisi strategis untuk melanggengkan pemerintah kolonial, ijazah menjadi sesuatu yang diagungkan untuk mendapat posisi penting dalam masyarakat. Dengan

demikian menerapkan mental priyayi dengan tidak ingin bersusah payah.

Setidaknya itulah implikasi pendidikan masa kolonial yang tetap berlangsung hingga saat ini.

Realita yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa sejarah perjalanan bangsa Indonesia membawa pengaruh terhadap kewirausahaan di Indonesia. Pendidikan menjadi aspek penting dalam pengaruh kewirausahaan. Untuk mendorong perkembangan kewirausahaan pendidikan patut dijadikan sebagai sarana pengembangan dengan menanamkan pendidikan kewirausahaan semenjak dini, artinya sudah biasa hidup dalam kemnadirian.

Mitos yang menghambat perkembangan kewirausahan juga sedemikian rupa masyarakat mempercayainya, masyarakat tidak berani memulainya, masyarakat menjadi apatis terhadap kewirausahaan. Sehingga kita selalu tertinggal dengan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu mengembangkan kewirausahaan, seperti Amerika Serikat, Jepang, Taiwan dan lain-lain.

Bangsa yang memiliki sumber daya yang melimpah akan tetapi tidak dapat mengelolanya. Masalahnya bukan pada kemampuan SDM dan Teknologi saja melainkan sesungguhnya karena lemahnya jiwa kewirausahaan. Seseorang wirausaha bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya. Ia bebas merancang, menentukan mengelola, mengendalikan semua usahanya. Pada hakekatnya semua orang adalah wirausaha dalam arti mampu berdiri sendiri dalam menjalankan usahanya dan pekerjaannya guna mencapai tujuan pribadinya, keluarganya, msayarakat, bangsa dan negaranya.= *) Aktivis GISAM, dan Mahasiswa Politik Islam(PI) Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHR A GA

88

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO. 0223 | TAHUN II

Scolari Melarang Diego Costa Bela Spanyol SAO PAULO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Brasil Luiz Felipe Scolari menegaskan, Diego Costa tidak boleh membela Timnas Spanyol, meskipun tidak ada jaminan bahwa striker Atletico Madrid itu mendapat satu tempat di skuat Seleccao untuk Piala Dunia tahun depan. Demikian ditegaskan Scolari dalam wawancara dengan Globo TV, Minggu (20/10) waktu setempat. Mantan pelatih Timnas Portugal itu menegaskan, dia adalah satu-satunya orang yang memiliki hak untuk memanggil Diego Costa, bukan Spanyol.

Diego Costa diperebutkan oleh Brasil dan Spanyol, setelah pemain ini juga mendapat paspor Spanyol. Costa yang bintangnya sedang bersinar terang bersama Atletico Madrid sangat ingin membela Spanyol dibandingkan Brasil, negara kelahirannya. Pilihan itu dilakukan karena masuk skuat Spanyol jauh lebih memiliki peluang dibandingkan Brasil. Apalagi dia belum pernah mengenakan seragam Brasil pada pertandingan resmi.

Tetapi Scolari yang juga pernah melatih Chelsea menegaskan bahwa Diego Costa seharusnya tidak bisa membela negara lain karena sudah dua kali membela Brasil dalam laga persahabatan pada tahun ini yaitu saat melawan Italia dan Rusia Maret 2013 lalu. “Setelah bermain dua kali bersama Brasil pada laga persahabatan, maka dia tidak bisa bermain untuk tim nasional negara mana pun,” kata Scolari.

Costa sendiri sudah menegaskan bahwa bila pelatih Spanyol Vicente Del Bosque memanggilnya ke La Furia Roja, maka dia akan siap mempertahankan gelar juara dunia bersama tim matador.

Hanya saja, dia akan mengalami kesulitan bila Scolari akan memasukan namanya dalam skuat Brasil hanya dua minggu sebelum Scolari meng umumkan secara resmi daftar pemain untuk laga persahabatan melawan Honduras dan Cile bulan depan.

“Anda tidak boleh mengambil hak saya untuk memilih. Saya akan memilih Diego Costa ketika memang menurut saya hal itu harus saya lakukan,” tegas Scolari.

Sementara pelatih Spanyol Vicente Del Bosque menyerahkan keputusan kepada Diego Costa sendiri apakah akan membela Spanyol atau Brasil. “Kami sudah melakukan apa yang kami butuhkan. Sekarang tinggal keputusan personal sang pemain,” kata Del Bosque. (sky sports/ aji)

SELASA 22 OKTOBER 2013

FASE GRUP H LIGA CHAMPIONS:

AC MILAN vs BARCELONA

Valdes

Amelia

Silvestre

Constant

Abate

Poli

Pique

Zapata

Montolivo

Muntari

Puyol Adriano

D. Alves

Xavi

Busquest

Iniesta

Robinho Birsa

Matri

Fabregas

Messi

Neymar

Adu Kuat Dua Klub Raksasa MILAN - Dua klub raksasa sepak bola dunia, AC Milan dan Barcelona akan saling berhadapan pada laga ketiga Grup H Liga Champions di Stadio Giuseppe Meazza, Selasa (22/10) malam waktu setempat atau Rabu (23/10) dini hari WIB nanti. Dalam dua musim terakhir, kedua raksasa Eropa ini selalu bertemu di Liga Champions.

Barcelona selalu menghentikan langkah Milan untuk melaju ke tahap yang lebih jauh.

Meski demikian, Milan bukanlah sebuah tim yang mudah ditaklukkan. Bahkan, Milan selalu menyulitkan Barcelona, terutama saat tampil di San Siro.

Pada musim 2011-2012, Milan dan Barcelona bertemu di babak perempat final. Pada leg pertama di San Siro, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Tetapi pada leg kedua di Camp Nou, Barcelona menyikat Setan Merah dari Italia itu dengan skor telak 3-1. Cita-cita Milan meraih gelar pun terhenti.

Musim 2012-2013 lalu, kedua tim ini lagi-lagi bertemu.

Tetapi kali ini lebih cepat yaitu di babak 16 besar. Pada leg pertama di San Siro, Barcelona dilumat dengan dua gol tanpa balas. Sayangnya, pada leg kedua di Camp Nou, Milan dibantai dengan empat gol tanpa balas dan meloloskan “El Barca” ke perempat final.

Dari dua fakta itu saja ditunjukkan bahwa Milan masih menjadi sebuah tim yang jago

ULASAN STRATEGI

PERFORMA TERAKHIR

• Adu strategi antara Allegri dengan Tata Martino layak ditunggu.

Allegri harus menerapkan strategi yang berbeda saat berhadapan dengan Barcelona saat masih ditangani Tito Vilanova.

• Performa Milan di enam laga kandang terakhir cukup baik.

Robinho cs menang lima kali, tak pernah imbang, dan hanya kalah satu kali. Total membuat 11 gol dan kemasukan 3 gol.

• Martino menyuguhkan tiki-taka yang berbeda. Tusukan atau umpan-umpan terobosan Blaugrana harus bisa diredam oleh pasukan Allegri, yang kemungkinan masih mengandalkan serangan balik, terutama terhadap kecepatan pemain depan.

• Barcelona meraih 5 kemenangan di enam laga terakhir mereka. Blaugrana tak pernah kalah, namun sempat ditahan imbang satu kali. Total El Barca mencetak 11 gol dan hanya kebobolan dua kali

• Kendala yang ditemui Allegri adalah lini depan Milan. Tanpa kehadiran Balotelli, mau tidak mau mengandalkan Alessandro Matri, yang dinilai belum menunjukkan performa terbaiknya.

• Kemenangan Barcelona atas Milan di babak 16 musim lalu menandai rekor buruk Rossoneri, yang terus menerus kalah dari Messi cs di ajang yang sama. Dua kekalahan sebelumnya terjadi di perempat final 2011/12 dan semi final 2005/06

• Sementara itu, Martino akan tetap mengandalkan kecepatan dan pergerakan dari Neymar dan Messi. Pilar pertahanan I Rossoneri harus mewaspadai dan menempel ketat Neymar. Namun, penjagaan yang diberikan kepada Neymar harus hati-hati karena bisa saja pemain tim nasional Brasil itu menunjukkan beberapa trik yang bisa berbuntut kartu merah.

kandang melawan Barcelona.

Milan pun boleh yakin bahwa mereka akan kembali membungkam tim Catalan tersebut sambil berharap bisa tampil lebih baik saat bermain di Camp Nou 6 November mendatang.

Pada laga dini hari nanti, Milan memang patut diunggulkan. Selain bermain dengan dukungan penuh penonton, faktor lapangan selalu menguntungkan Milan. Para pemain Milan yang sudah terbiasa bermain di atas rumput yang tidak terlalu bagus akan mendapat keuntungan. Faktor lapangan yang jelek ini selalu menjadi alasan Barcelona menelan kekalahan dari Milan di San Siro. Dalam dua kali pertemuan mereka sebelumnya, para pelatih Barca selalu menyalah-

• Di laga terakhir di kompetisi domestik, kedua tim mengalami hasil berbeda. Milan melanjutkan tren positif dengan menang 1-0 atas Udinese. Sedangkan rekor kemenangan beruntun Barca justru terhenti akibat bermain imbang 0-0 lawan Osasuna

kan lapangan San Siro. Masalah ini juga pernah dikomplain pelatih Arsenal, Arsene Wenger, saat Arsenal keok dari Milan di tempat yang sama.

Hanya saja, pada laga nanti, Milan tidak tampil dengan kekuatan penuh. Striker andalan mereka Mario Balotelli masih diragukan bisa tampil karena mengalami cedera. Begitu juga dengan tandemnya di lini depan, Stephan El Shaarawy yang masih diragukan kebugarannya dan sudah sangat jarang mencetak gol.

Sementara kiper Christian Abbiati juga masih dililit cedera. Untunglah, Milan sudah memiliki Ricardo Kaka yang diturunkan sebagai pemain pengganti pada akhir pekan lalu. Sebaliknya, Barcelona akan tampil dengan kekuatan penuh, setelah pulihn-

ya Lionel Messi dan Carles Puyol dari cedera. Hanya satu kekurangan Barcelona yaitu absennya Jordi Alba di bek kiri.

Fakta lain yang membuat Milan harus sedikit waswas adalah performa mereka. Milan sedang terseok-seok di kompetisi domestik. Mereka kini duduk di peringkat ke-8 klasemen sementara dengan 11 poin. Satu-satunya modal yang menaikkan moral mereka yaitu kemenangan atas Udinese akhir pekan lalu. Sementara Barcelona tampil perkasa dengan belum pernah terkalahkan di La Liga. Rekor kemenangan beruntun pada delapan laga mereka terhenti akhir pekan lalu saat ditahan imbang tanpa gol oleh Osasuna.

Barcelona akan tetap mengandalkan filosofi permainan

tiki takanya pada laga nanti dengan menguasai bola sebanyak mungkin. Sementara Milan akan berjuang merusak dan memutus dominasi penguasaan bola Barcelona. Massimiliano Allegri akan memerintahkan anak-anak asuhnya langsung menyerang ke jantung pertahanan guna mematikan langkah Barcelona.

Untunglah kedua tim ini bertemu lebih cepat di fase grup musim ini. Mereka paling dijagokan untuk mewakili Grup H maju ke babak 16 besar. Dengan lolos ke babak 16 besar, Milan memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh dari dua tahun lalu saat dihentikan di perempat final oleh Barcelona.

Meskipun, keduanya berpotensi akan bersua lagi di babak itu.

Terlepas dari siapa yang akan keluar sebagai pemenang nanti, laga ini paling dinantinatikan oleh para pencinta sepakbola. Apalagi kedua tim memiliki pendukung-pendukung fanatik di Indonesia.

Mereka berharap tim kesayangannya memetik kemenangan.

Sedangkan pencinta sepakbola sejati mengharapkan suguhan permainan yang indah dari kedua tim. (carol aji)

SIARAN LANGSUNG PUKUL 01.30 WIB

Tottenham Jaga Persaingan Papan Atas

LIVEONTV RABU 23 OKTOBER 2013 Fase Grup Liga Champions Milan vs Barcelona 01:30 WIB di SCTV Laga Eksibisi Indonesia Red vs Manchester United Legends 18:00 WIB di MNCTV KAMIS 24 OKTOBER 2013 Fase Grup Liga Champions Real Madrid vs Juventus 01:30 WIB di SCTV Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

BIRMINGHAM - Tottenham Hotspurs menjaga persaingan di papan atas Liga Utama Inggris setelah membekuk tuan rumah Aston Villa dengan skor 2-0 dalam lanjutan pertandingan Liga Utama Inggris di Villa Park, Minggu (20/10) malam WIB. Andros Townsend (22) kembali menjadi pusat perhatian lewat gol pembukanya sebelum digandakan Roberto Soldado. Nama Townsend semakin melambung menyusul gol perdananya di kompetisi kasta teratas di Inggris itu setelah ia juga mencetak gol debutnya bersama Timnas Inggris saat mengalahkan Montenegro 4-1 di babak kualifikasi Piala Dunia.

Tiga poin tersebut membawa Tottenham naik ke peringkat lima dengan raihan 16 angka, menggeser Everton dan Southampton. Sementara, kekalahan ini tidak mengubah posisi Aston Villa di tabel klasemen. Skuat asuhan Paul Lambert yang harus puas menempati urutan ke-13 setelah hanya mampu mengoleksi 10 poin.

“Andros Townsend menjalani laga yang bagus. Ia tidak memulai pertandingan dengan baik sampai akhirnya menetak gol.

Ia merupakan ancaman serius bagi pemain-pemain lawan. Dengan kemampuannya mengalahkan lawan, ia bisa membuat tim memimpin,” puji arsitek Tottenham Andre Villas-Boas.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Villa mencoba mengambil inisatif serangan lebih dulu. Di awal laga, Gabby sempat mengancam lini pertahanan lawan setelah berhasil mengontrol umpan silang pendek dari rekan satu timnya. Ia sempat melancarkan sepakan keras, tetapi bola masih melambung dari gawang kawalan Hugo Lloris.

Villa terus menekan. Di menit ke-27, sebuah kesalahan pemain belakang Tottenham berhasil membuat Weimann mencuri bola. Dengan kaki kirinya, striker asal Austria itu mencocor bola yang sayang masih melambung jauh dari sasaran.

Namun, Tottenham tidak tinggal diam. Setelah mampu mengimbangi serangan lawan, tim tamu akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-31. Townsend mencatatkan dirinya di papan skor setelah tendangannya yang lebih merupakan sebuah umpan silang dari sisi kanan, justru masuk ke gawang. Kiper Villa Guzan terkecoh setelah Soldado melakukan tandukan yang tetapi tidak mengenai bola.

Memasuki 45 menit kedua, Spurs langsung menekan lini pertahanan “The Villans” melalui striker Roberto Soldado. Pada menit ke-48, striker Spanyol sejatinya punya kesempatan bagus

untuk segera menendang bola, tetapi ia gagal. Bola liar menuju Townsend yang langsung melepaskan tendangan, tetapi melambung tinggi dari sasaran.

Semenit berselang, giliran gelandang Paulinho yang menebar ancaman. Menerima bola hasil lemparan kedalam, gelandang asal asal Brasil menyepak si kulit bundar dengan keras, tetapi kali ini masih bisa diantisipasi oleh Guzan.

Melihat timnya lebih banyak ditekan, Lambert meresponnya dengan memasukan

Christian Benteke dan emnarik keluar Libor Kozak. Baru beberapa menit menjejakkan kakinya di lapangan, Benteke langsung menebar ancaman serius pada menit ke-66 dan 68. Meski berdiri cukup bebas, tetapi dua peluang yang sama-sama lahir melalui sundulan, masih gagal dimanfaatkan penyerang Belgia itu setelah usahanya menyamping dari gawang Lloris.

Ketika tuan rumah bernafsu untuk mengejar gol penyama kedudukan, Tottenham justru berhasil menambah pundi-pundi

golnya. Memasuki menit ke-69, Soldado menggandakan keunggulan timnya. Kerjasamanya dengan Pulinho, diakhiri mantan penggawa Valencia dengan tendangan terukur yang gagal dihentikan Guzan.

“Gol pembuka memberikan kami kepercayaan diri dan bermain baik di babak kedua.

Kami pantas menang dengan 2-0. Ini merupakan respon yang bagus setelah dikalahkan West Ham dan senang melihat kami semakin mendekati klasemen atas,” kata Villas-Boas. (aji)

Taneyan Lanjang SELASA 22 OKTOBER 2013 NO.0223 | TAHUN II

SELASA

22 OKTOBER 2013

1 9

TERPIDANA NARKOBA

Napi Berkeliaran di Luar Rutan SAMPANG – Terkait adanya seorang narapidana kasus narkoba, R (30), narapidana asal Jalan Kenari Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota, yang kedapatan berkeliaran di luar tembok tahanan, menjadi sorotan masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab menjaga rumah tahanan dinilai telah lalai menjalankan tugas. Berdasarkan informasi di lapangan, narapidana R (30) sekaligus putra salah satu pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang ini menjadi sorotan publik.

Warga yang enggan disebutkan identitasnya, mengatakan, narapidana yang terjerat kasus narkoba itu sempat pulang ke rumahnya di Jalan Kenari.

“Saya dengar kabar R pernah pulang ke rumahnya dan berkeliaran di luar rutan. Kok kayak Gayus saja,” ucapnya, Senin (21/10).

Secara terpisah, Kepala Keamanan Rutan Sampang Zaenal Abidin saat ditemui di ruang kerjanya mengaku tidak tahu masalah itu. “Mohon maaf, saya tidak tahu karena pada hari Sabtu kemarin saya pulang kantor terlebih dahulu,” terangnya.

Tak hanya Kepala Keamanan Rutan Sampang yang berkelit dan berdalih tidak mengetahui keberadaan tahananya yang ada di luar tahanan pada hari Sabtu kemarin. Staf Keamanan Siti Rahimah juga mengatakan hal yang sama. “Saya juga tidak tahu, Mas,” tuturnya.

Sementara Kepala Regisitrasi Narapidana Harta Wiyono menjelaskan, “R itu bukan tahanan dan statusnya narapidana. Memang dikerjakan di luar dan sekarang sudah ada di dalam,” tegasnya di hadapan wartawan.

Lebih lanjud Harta mengatakan, narapidana inisial R ini sengaja dipekerjakan di luar karena yang bersangkutan telah menjalani masa setengah kurungan dari vonis penjara selama 12 bulan.

“Memang pihak rutan memperkerjakan R di luar untuk bersih-bersih dan di belakang rutan ini ada pencucian mobil. Jadi, kami pekerjakan di sana. Namun itupun dengan pengawalan petugas dan kalau sudah selesai kami masukan lagi ke Rutan,” pungkasnya.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, narapidana R (30) yang merupakan anak pejabat ini terjerat Pasal 127 KUHP tentang Rehabilitasi Narkoba dan telah divonis oleh Pengadilan Negeri Sampang dengan hukuman kurungan 12 bulan. (ryn/lum)

ant/muhammad adimaja

RILIS NARKOBA JENIS GANJA. Petugas Kepolisian menunjukan kepada wartawan dua tersangka pengguna narkoba RD (kiri), RS (tengah) dan satu penggedar HEN (kanan) di Polres Jakarta Pusat. Polres Jakarta Pusat menangkap tiga tersangka pengguna ganja dan satu penggedar yang salah satunya diduga musisi "gitaris" band ternama yang berinisial RS.

Neter Kolenang

Puisi Ayis

B

uah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah itu juga berlaku bagi Ade Ayis Lidinillah.

Cucu penyair dan sastrawan nasional asal Sumenep D. Zawawi Imron itu memiliki kegemaran yang tak jauh beda dengan kakeknya, sastra.

Sejak berumur 5 tahun, Ayis, sapaan akrabnya, sudah meramaikan lomba baca puisi.

“Yang saya lakukan dalam ikut lomba, berfikir betapa enaknya memiliki teman-teman berbeda sekolah, menanyakan bagaimana budaya di sekolahnya, dan yang terpenting saya selalu belajar membaca puisi dari mereka para peserta,” ujar perempuan kelahiran 20 Desember 1994 sambil tersenyum memperlihatkan lesung pipinya.

Keberhasilan mahasiswa semester III salah satu perguruan tinggi di Sumenep itu menyabet juara 2 lomba membaca puisi tingkat Jawa Timur, bukan tanpa perjuangan.

Walaupun banyak orang mengenal sebagai cucu D. Zawawi Imron, dewan juri tidak melihat hal itu.

Keturunan orang hebat bukan jaminan menjadi orang hebat jika hanya bermalasmalasan. (mk)

Ade Ayis Lidinillah Penulis Fiksi

fauzi/koran madura

UNJUK RASA. Puluhan warga saat berunjukrasa di Polsek Kadur, Pamekasan, Senin (21/10). Mereka memprotes maraknya aksi pencurian hewan di wilayah itu dan menilai polisi gagal melindungi mereka dari aksi kejahatan tersebut. Berita Halaman 13

Kejari Periksa Kepala Disdik Diduga Mengetahui Alur Pengadaan Lahan SMAN 1 Batuan SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Senin (21/10) sekitar pukul 9.00 memeriksa Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) setempat, A. Shadik, terkait mark up pengadaan lahan SMAN 1 Batuan. Sebelumnya, Korp Adhyaksa telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap petinggi disdik, dan juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kadisdik A. Masuni.

Shadik diperiksa sebagai saksi. Ia diduga banyak mengetahui alur pengadaan lahan tersebut saat menjabat sebagai kabid TK/SD disdik. Pemeriksaan terhadap orang nomor satu dilingkungan disdik itu dilakukan oleh Kasi Pidsus Sugianto.

Pada saat yang bersamaan kejari juga memeriksa mantan Kabid Dikmen, Ata’urrahman. Ata’urrahman diperiksa oleh Kasi Pidum Herman Hidayat.

Kedua orang ini dicecar dengan pertanyaan sekitar pengadaan lahan SMAN 1 Batuan. Termasuk, soal aturan pengadaan lahan seluas lebih kurang 1 hektare melalui APBD Sumenep itu. Keduanya diperiksa sekitar 4 jam setengah.

Pemeriksaan berakhir sekitar pukul 13.30.

Kasi Pidsus Kejari Sumenep Sugianto mengakui adanya pemeriksaan kepada kadisdik dan mantan kabid dikmen.

Ada banyak pertanyaan yang diajukan kepada dua terperiksa itu. ”Cukup banyak pertanyaannya. Ya, sekitar peng-

mantan Kadisdik Ach. Masuni, Sugianto masih belum bisa memastikan.

Sebab, pihaknya masih membidik saksi-saksi lain. ”Pasti kami lakukan pemeriksaan mantan kepala disdik.

adaan lahan SMAN 1 Batuan itu. Kami yakin kedua orang ini tahu,” katanya tanpa mau menyebutkan hasil pemeriksaan.

Sugianto mengungkapkan, pemeriksaan tersebut untuk melengkapi berkas pemeriksaan yang ada. Sebab, kasus ini sudah masuk penyidikan dalam kurun waktu yang agak lama. ”Kami masih akan melakukan pemeriksaan kepada saksi lain.

Pengumpulan alat bukti terus kami lakukan,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, apabila kadisdik masih dibutuhkan keterangannya maka pihaknya memastikan akan melakukan pemanggilan kembali. Semuanya tergantung pada hasil penyidikan selanjutnya. ”Tidak menutup kemungkinan ada pemeriksaan lagi. Utamanya, kadisdik itu,” ujarnya datar.

Ditanya soal pemeriksaan

Hanya saja, kami belum bisa memastikan. Keterangan dari PA (pengguna anggaran) itu sangat penting,” ujarnya.

Disinggung soal adanya tersangka, pihaknya belum bisa memastikan soal hal tersebut. Semuanya tergantung kepada perkembangan penyidikan. ”Semuanya tergantung kepada perkembangan penyidikan. Kalau memang cukup bukti untuk menetapkan tersangka mengapa tidak.

Yang penting mengikuti prosedur yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Disdik A. Shadik enggan memberikan komentar terkait pemeriksaan oleh Kejari Sumenep. ”Aduh, gak usah lah, bicara lain aja ya,” katanya singkat kepada Koran Madura. Hal yang sama juga diungkapkan Ata’urrahman.

Ata’urrahman juga enggan memberikan komentar.

Kejari melakukan penyidikan dugaan mark up dana pembebasan lahan SMAN 1 Batuan. Itu karena harga lahan tersebut tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Di NJOP harga lahan seharusnya Rp 50 ribu permeter (sesuai NJOP), sementara dalam laporannya lahan SMA tersebut, dilaporkan Rp 175 ribu permeter. Sehingga anggaran pengedaan lahan SMA Batuan, mencapai Rp 1,7 miliar. (yat)

KESEHATAN

Ada Tiga Nama Calon Direktur Rumah Sakit

PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan sudah mengirimkan tiga nama calon Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet Martodirdjo Pamekasan ke Gubernur Jawa Timur untuk dipilih.

Bupati tidak bersedia menyebutkan secara jelas nama ketiga calon tersebut, namun dikatakan, ketiganya berasal dari pejabat eselon II dan diantara ketiganya ada yang berasal dari pejabat di lingkungan rumah sakit tersbut. “Sesuai aturan yang ada, Direktur RSUD harus diusulkan ke Pemerintah Provinsi, se-

mentara kami hanya menentukan calon yang kami pandang layak,” katanya.

Setelah Direktur RSUD Pamekasan, Iri Agus Subaidi memasuki masa pensiun, pimpinan di rumah sakit terbesar di Madura itu dijabat oleh Saleh Lahadi sebagai Pelaksana Tugas Direktur.

Bupati Syafii menyatakan jabatan tersebut akan segera diisi untuk memaksimalkan pelayanan di salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pamekasan tersebut.

Selain itu, pengisian posisi pucuk pimpinan rumah sakit tersebut dinilai

cukup mendesak untuk segera dilakukan penataan dan perbaikan layanan. Sebab, salah satu yang dinilai sangat mendesak untuk dilakukan penataan adalah tata kelola di lembaga tersebut, yang sementara ini sering dikeluhkan masyarakat.

Selain berjanji akan segera mengisi kekosongan jabatan Direktur, Bupati juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelola di rumah sakit tersebut. Ia juga menyatakan sedang mengkaji kemungkinan akan melakukan pergantian pimpinan rumah sakit itu. (awa/muj/rah).

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si. Bupati Pamekasan

PEMBOBOLAN BRANKAS

Saksi di Muka Pengadilan Cenderung Tertutup BANGKALAN - Kasus pembobolan brankas SMAN 3 Bangkalan bulan Juni 2013 lalu, hingga saat ini masih belum terungkap. Padahal, dalam penyelidikan kepolisian menemukan banyak kejanggalan. Polisi belum bisa mengungkap kasus pencurian yang menghilangkan uang sekolah sebesar Rp 375 juta. Sebab di muka pengadilan, saksi yang dihadirkan cenderung bersikap tertutup.

Kepolisian Resor Bangkalan sendiri mengaku menemukan kendala dalam penyelidikan kasus tersebut, yakni lemahnya bukti dan keterangan sejumlah saksi yang diperiksa. Hasilnya tidak

sedikitpun dari dua unsur alat bukti tersebut mengarah kepada tersangka, walaupun ada indikasi keterlibatan orang dalam. Kecurigaan tersebut berdasarkan asumsi kejanggalan yang ditemukan saat olah Tempat Kejadian Perkara.

Melalui Kasatreskrim Polres Bangkalan, Iptu Andy Purnomo, pihaknya mengaku akan memperdalam penyelidikan, dengan melakukan kembali proses pemanggilan terhadap saksisaksi. Pasalnya, saksi yang pernah dipanggil tidak bersifat kooperatif.

Mereka cenderung bersikap tertutup, saat ditanya dalam proses penyelidi-

kan. Mereka kebanyakan mengaku tidak tahu.

Dari alat bukti yang ditemukan belum bisa menguak kasus tersebut.

Menurutnya, sudah enam saksi yang dipanggil, yakni kepala sekolah baru dan kepala sekolah yang lama. Sebab, kunci duplikat menurut kesaksian berada di kepala sekolah yang lama.

Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan pada penjaga malam, tukang kebun, bendahara, dan pegawai Tata Usaha (TU). Dalam penyelidikan semua mengaku tidak tahu. Oleh karena itu, pihaknya akan memanggil saksi ulang.

Sebab, tidak mungkin dalam kasus

seperti itu, begitu mudahnya menghilangkan jejak.

Dia menjelaskan dari alat bukti berupa sidik jari yang ditemukan, belum bisa berpengaruh terhadap penyelidikan. Pasalnya, sidik jari yang dimaksud mengalami kerusakan.

Untuk itu, dalam pengungkapan kasus tersebut akan dilakukan dengan metode lain. Karena alat bukti yang ditemukan sudah rusak.

Menurutnya, selama ini kecurigaan kepolisian hanya bersifat dugaan yang tidak mendasar. Jadi, sangat susah untuk dilakukan penangkapan, karena tidak cukup bukti. (ori/rah)

10

SUMENEP

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO. 0223 | TAHUN II

Prakiraan Cuaca

Pulau Madura Selasa 22 Oktober 2013

SUMENEP

PAMEKASAN

Berawan Suhu Kelembaban

Berawan

Suhu Kelembaban

: 26°c - 33°c : 63% - 89%

BANGKALAN

SAMPANG

Hujan Ringan

Berawan Suhu Kelembaban

: 25°c - 33°c : 44% - 91%

: 25°c - 33°c : 44% - 91%

Suhu Kelembaban

: 25°c - 33°c : 44% - 91%

PEMBELIAN GARAM

PT Garam Tak Patuhi Surat Edaran Mendag SUMENEP – PT Garam tak mengindahkan Surat Ederan (SE) Menteri Perdagangan dalam membeli garam rakyat. Sampai melewati musim panen garam, PT Garam tak kunjung membeli garam para petani.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep Abrori Mannan menyatakan agar SE itu dihapus.

Pasalnya, terkesan formalitas belaka. Karena SE Menteri tentang pembelian garam itu tidak digubris oleh PT Garam.

“Kalau SE itu hanya menjadi macan ompong mengapa harus dipertahankan, lebih baik dihapus saja. Karena menjadi lucu jika tidak indahkan oleh pihak-pihak yang dituju oleh SE, termasuk dalam ini adalah PT Garam. Berarti ini menandakan bahwa menteri buat aturan memang untuk dilanggar,” kata, Senin (21/10).

Politisi PKB itu menjelaskan bahwa SE setara dengan pergub, peraturan pemeritah dan perundang-undangan yang lain. “Misalnya, SE itu untuk menjelaskan peraturan menteri, peraturan menteri untuk menjelaskan peraturan pemerintah. Jadi, semuanya punya hirarki perundang-undangan, walaupun secara operasional kita mengacu kepada undang-undang secara umum. Namun, SE itu merupakan aturan yang inklud di dalam undang-undang,” paparnya.

Ia menegaskan, jika SE dilanggar maka idealnya kementerian yang mengeluarkan SE itu harus menindaklanjuti itu semua. “Termasuk harus tegas, wajib memberikan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang tidak mengindahkan SE tersebut,” tegas Abrori.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep, Bambang Prayogi mengaku kecewa karena PT Garam masih belum membeli garak petani. “Saya kecewa karena PT Garam tidak mengindahkan SE menteri dan Peraturan Gubernur. Karena sudah jelas dalam aturan itu, PT Garam harus membeli garam petani 50 persen dari hasil produksi.

Tetapi kenyataannya, PT Garam belum buka, dan turun ke bawah untuk beli garam petani,” jelasnya Dia berjanji akan mendatangi Kementerian dan DPR RI untuk mengadukan sikap PT Garam yang tak kooperatif.

“Kalau bisa kami akan mengusulkan agar SE dan Pergub dihapus saja, karena tidak diindahkan oleh PT Garam. Sebab mau jadi apa negara ini, lebih baik SE itu dicabut. Karena tidak bermanfaat bagi masyarakat Sumenep atau petani garam pada khususnya. Sekelas BUMN yang dianggarkan oleh Negara sudah berani melanggar aturan, apalagi kalau pribadi,” tegas Bambang sembari dengan nada yang agak keras.

Lebih lanjut dia menjelaskna bahwa sikap PT Garam yang menawar garam rakyat dengan harga yang amat murah mununjukkan bahwa SE dan Peraturan Gubernur yang dibuat oleh pemerintah tidak memiliki taring. ”Jelas, jika sudah terjadi seperti ini, Menteri harus bertanggung jawab,” tegasnya. (sym/mk)

BUTUH AIR. Dua orang anak kecil sedang menunggu giliran mendapatkan jatah air bersih. Sejumlah desa di Pulau Sapeken mulai mengalami krisis air bersih, sehingga warga kesulitan memenuhi kebutuhan minum, mandi dan cuci. Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, mereka harus membeli dengan harga yang cukup mahal.

Pulau Sapeken Krisis Air Bersih Anggaran Sudah Habis Sejak Awal Oktober SUMENEP – Sejumlah desa di Pulau Sapeken mulai mengalami krisis air bersih. Warga mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan minum, mandi dan cuci. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus membeli air dengan harga yang cukup mahal.

Berdasaarkan informasi yang dihimpun Koran Madura, di Desa Sadulang Besar, Sadulang Kecil, Sitabok, Saular Sarengan, Tanjung Keok, dan sejumlah desa lainnya telah mengalami krisis air bersih sejak satu bulan terakhir.

Salah satu warga Desa Sadulang Kecil Pulau Sapeken, Badaruddin, (45) mengakui jika di desanya telah mengalmai krisis air bersih. ”Sudah lama, Mas di sini yang tidak ada air,” katanya, Senin (21/10).

Menurutnya, untuk mendapatkan pasokan air bersih, warga sekitar harus membeli air bersih dengan harga Rp

5 ribu per jeriken. ”Terpaksa walaupun mahal, kami harus membeli air bersih ketetangga,” terangnya.

Lebih lanjut Badaruddin mengungkapkan, kebutuhan warga terhadap pasokan air bersih setiap harinya minimal 10 jeriken. ”untuk memenuhi kebutuhan air bersih, kami harus menyediakan uang sebesar Rp 50 ribu setiap harinya.

Maka, pengeluaran keuangan cukup tinggi,” ungkapnya.

Dengan kondisi yang sangat menyakitkan bagi warga kepulaun, maka berharap agar ada perhatian khusus sehingga kebutuhan masyarakat bias

terpenuhi. ”Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan agar pemerintah membantu kami,” harapnya.

Anggaran Habis Anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp 60 juta yang diprediksi hanya mencukupi sampai akhir bulan Oktober sudah habis pada awal bulan Oktober.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabuapten Sumenep Moh. Fadilah mengakui dana yang telah dianggarakan sebelumnya itu tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan suplai air bersih. ”Idealnya anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah itu Rp 100 sampai 150 juta,” katanya.

Oleh sebab itu, menurutnya, untuk menanggulangi kekurangan itu, pihaknya telah mengadu ke DPRD se-

KEBUTUHAN AIR BERSIH WARGA PULAU SAPEKEN (DALAM ANGKA)

warga 10 Kebutuhan minimal 10 jeriken/hari air setiap 5.000 Harga 1 jeriken 50.000 Anggaran minimal setiap bulan untuk pengadaan air bersih

tempat untuk mencari solusi. ”Alhamdulillah, kami direspon baik, namun masih belum menemukan solusi lebih lanjut,” katanya.

Sebagai langkah alternatif selanjutnya, pihaknya sengaja menghentikan suplai air bersih disejumlah desa yang masih ada sumber airnya. ”Sebelum ada keluar anggaran yang baru, kami masih

memprioritaskan lokasi yang kondisinya sangat kritis, sementara lokasi yang masih memiliki ketersediaan air dengan jarak 300 hingga 500 meter dihentikan pengirimannya,” jelasnya.

Selain itu juga, pihaknya akan bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk menyuplai air bersih. ”Untuk itu, kami akan mengajak PDAM untuk mengirim bantuan suplai air ke beberapa daerah yang kondisinya kritis,” jelasnya.

Selain mengajak PDAM, pihaknya mengajukan usulan anggaran kepada pemerintah provinsi mengenai bantuan tersebut. Namun saat ini pihaknya masih menunggu Bupati A. Busyro Karim yang sedang berada di luar pulau.

Di Kabupeten Sumenep terdapat 34 desa di 11 kecamatan terdapat yang membutuhkan distribusi air bersih. (edy/yat)

TRANSPORTASI LAUT

Pengadaan Kapal Menunggu Tender Fisik Seorang petani sedang membawa hasil panen garamnya, beberapa waktu lalu. PT Garam dinilai tak mengindahkan Surat Ederan (SE) Menteri Perdagangan dalam membeli garam rakyat. Sampai melewati musim panen garam, PT Garam tak kunjung membeli garam para petani.

IKLAN BARIS Warung Makan

PUTRA RONGGOLAWE

SUMENEP - Adanya salah satu pengusaha yang sudah menyiapkan kapal untuk masyarakat kepulauan, tidak berbanding lurus dengan rencana pengadaan kapal oleh pemkab. Sampai detik ini, pengadaan fisik kapal pelat merah itu belum dilakukan. Bahkan, tender untuk fisiknya baru akan dilakukan November atau Desember mendatang.

Informasinya, untuk proses pengadaan kapal itu masih dalam tahap perencanaan.

Yakni, dalam proses pembuatan gambar kapal. Untuk perencanaan ini diperkirakan sudah menghabiskan dana Rp 11 miliar dari APBD Jatim 2013. Sedangkan untuk fisiknya, pemkab juga mendapatkan kucuran dana APBD Jatim sebesar Rp 11 miliar. APBD Sumenep juga menggarkan Rp 6 miliar. Jadi, anggaran untuk kepala ini bakal menelan dana Rp 28 miliar.

Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik menjelaskan, proses pengadaan kapal itu masih dalam proses tender pengadaan fisik. Sedangkan, tender itu baru akan dilakuan November atau Desember mendatang. ”Pelaksanaanya

tuntas pada 2014 mendatang.

Jadi, masyarakat kepulauan sudah bisa menikmati kapal miliaran itu di 2014. ”Kami ingin cepat selesai. Supaya transportasi laut ke kepulauan bisa berjalan maksimal. Tidak dikeluhkan lagi,” ungkapnya.

Disinggu soal adanya pengusaha yang membeli kapal untuk kepulauan, Soengkono cukup mendukung. Yang terpenting kapal baru itu memenuhi standar untuk melakukan pelayaran. ”Kapal baru itu dapat rekom dari Kementerian Kelautan, sesuai dengan standar penumpang, dan syarat-syarat lainnya. Kami mendukung,” ucapnya.

sudah siap. Apalagi, dana yang akan digunakan dipastikan juga sudah siap. Kucuran dari Pemrov lumayan besar,” katanya, Senin (21/10).

Dia mengungkapkan, un-

tuk desain kapal memang sudah tuntas. Sehingga pihaknya tinggal memikirkan pekerjaan fisiknya. ”Karena ini dana pemerintah, tentunya harus melakukan tender terlebih da-

hulu. Rekanan yang menang akan menggarap. Tentunya, dengan spesifikasi perahu,” ujarnya.

Soengkono menargetkan pekerjaan pembuatan kapal itu

Setengah Hati Warga pulau Kangean, Syaiful Rijal, menilai pemerintah masih setengah hati dalam menyelesaikan kapal khusus kepulauan itu. Menurut Rijal, isu kapal tersebut sudah lama beredar di kepulauan. Namun, sampai mau tutup tahun kapal itu masih belum dibuat. ”Jangan-jangan ini hanya proyek pihak tertentu saja. Jadi, kami berharap untuk segera dituntaskan,” ucapnya. (sym/yat)

SUMENEP

11

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO. 0223 | TAHUN II

SKK Migas Terkesan Sembunyikan DBH

INAUGURASI

Pelantikan 23 Kades Direncanakan 31 Oktober

SUMENEP - Sorotan demi sorotan atas tidak transparasnya dana bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) di Sumenep tampaknya tidak digubris oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. Sampai detik ini SKK Migas belum bisa memberikan data dana bagi hasil migas yang diperoleh Kota Sumekar.

Alasannya, soal bagi hasil migas itu bukan wewenang dari SKK Migas, melainkan wewenang Kementerian Keuangan. Sebab, semua hasil migas yang ada laporannya langsung masuk ke Kemenkeu. ”Sangat kurang tepat kalau kami yang ditanyakan.

Datanya ada di Kemenkeu. Jadi, kami tidak bisa memberikan penjelasan,” kata perwakilan Humas SKK Migas Jaba Manusa, Ami Hermawati.

Dia menjelaskan, pihaknya hanya pengelola migas di lapangan saja.

Masalah hitungan DBH bukan tanggung jawab SKK Migas melainkan Kemenkeu. “Nah, di Kemenkeu akan diketahui berapa hasil migas perbulan atau pertahunnya. Termasuk berapa porsi yang diterima oleh Kabupaten Sumenep,” jelasnya.

Menurut Ami, pihaknya sudah menyiapkan website bagi siapapun untuk bisa mengetahui tentang perihal perminyakan, salah

Seorang pekerja sedang memutar tuas untuk mengoperasikan pengeboran minyak dan gas (migas).

Sementara itu, sorotan atas tidak transparannya dana bagi hasil (DBH) migas di Sumenep semakin menguat.

SKK Migas sampai detik ini tidak bisa memberikan data DBH di Sumenep.

satu di dalamnya juga ada tentang dana bagi hasil migas. “Ada kok, dan masyarakat bisa juga melihatnya di website kami. Kami pastikan semuanya lengkap,” ujarnya tanpa menyebutkan alamat websitenya.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep Bambang Prayogi menyesalkan sikap SKK Migas yang terkesan cuci tangan soal dana bagi hasil migas itu. Apalagi, selama ini pihaknya memang tidak mengetahui jumlah DBH migas di Sumenep ini. ”Saya belum tahu berapa DBH yang kita dapatkan dari hasil kerjasama dengan beberapa perusahaan migas tersebut,” katanya.

Dia mengungkapkan, pihaknya

masih akan melakukan penelusuran kepada SKK Migas. Itu supaya DBH migas lebih transparan. Sehingga, masyarakat mengetahui soal DBH itu. ”Masyarakat harus tahu, supaya tidak ada anggapan perusahaan hanya mengeruk keuntungan, sedangkan dampaknya tidak begitu dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Harusnya, sambung politisi PDIP ini, SKK Migas tentu tahu soal DBH migas ini. Untuk mendapatkan data itu tidak harus ke Kemenkeu. ”Kalau semuanya langsung ke Kemenkeu, lalu apa fungsi dari SKK Migas itu.

Jadi, kami sangat menyesal tidak adanya data dari SKK Migas soal DBH itu,” ucapnya.

Sementara itu, pihak Kantor ESDM Kabupaten Sumenep juga mengaku tidak pernah mengetahui berapa produksi migas yang diperoleh. Itu karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk tahu produksi migas yang dikeruk perusahaan. Itu merupakan kewenangan pusat. ”Kalau sesuai dengan prosedur, yang memiliki kewenangan pemerintah pusat dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau investor, daerah tidak mempunyai kewenangan untuk tahu hasil produksi Migas disini,” kata Abd. Kahir, Kepala Kantor ESDM Sumenep. (sym/ athink/yat)

SUMENEP - Pelantikan 23 kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, direncanakan pada 31 Oktober 2013.

“Jadwal pelantikan pada 31 Oktober itu merupakan usul kami kepada Bupati Sumenep. Namun, untuk kepastian waktunya akan ditentukan oleh Bupati,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Moh Ramli di Sumenep, Senin (21/10).

Ia menjelaskan, 23 kades terpilih itu merupakan hasil pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak pada 3 Oktober. “Sesuai laporan yang kami terima hingga sekarang, tidak ada keberatan atau pihak yang mempersoalkan hasil 23 pilkades itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya,” ucapnya.

Ia mengatakan, pihaknya telah menerima laporan Jadwal pelantikan secara resmi dari panitia pada 31 Oktober 23 pilkades tentang hasil itu merupakan masing-masing pilkades usul kami kepada tersebut melalui camat beberapa waktu lalu.

Bupati Sumenep.

“Oleh karena itu, kami Namun, untuk langsung menindaklankepastian jutinya dengan membuat waktunya akan nota dinas kepada Bupati ditentukan oleh Sumenep tentang usulan Bupati waktu pelantikan 23 kades terpilih tersebut, yakni pada 31 Oktober 2013,” paparnya.

Ramli juga mengemukakan, saat ini nota dinas tentang usulan waktu pelantikan 23 kades terpilih itu telah berada di meja Bupati Sumenep. “Kami dalam posisi menunggu jawaban bupati tentang waktu pelantikan 23 kades terpilih tersebut. Namun, hingga sekarang belum ada jawaban, karena bupati sedang kunjungan kerja bersama pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Prancis,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian Resor Sumenep guna membahas pengamanan pada hari “H” pelantikan 23 kades terpilih. (ant/mk)

kesehatan

Yuk! Kenali Penyakit Paling Berbahaya Tak lama lagi kayaknya, kita akan memasuki musim penghujan. Pada musim penghujan, penyakit biasanya lebih mudah menular kepada orang lain, terutama orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Yuk kenali 10 penyakit menular paling berbahaya: 1. POLIO Penyakit menular yang satu ini cukup berbahaya karena bisa menyebabkan kelumpuhan dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Beberapa kali tercatat bahwa penyakit ini mampu menimbulkan kelumpuhan pada otot pernafasan, yang menyebabkan penderitanya menjadi sangat tergantung dengan alat bantu pernafasan.

Beruntung sekali saat ini vaksin-nya sudah ditemukan dan bisa dikatakan bukan lagi menjadi penyakit yang ditakuti, akan tetapi penyakit menular ini masih endemis misalnya di beberapa kawasan di India, Pakistan dan Nigeria.

2. TBC Tuberculosis (TBC, MTB atau TB) adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis. Dikenal karena serangannya pada paru-paru, walaupun sebenarnya bisa menyerang hampir seluruh organ tubuh. Bakteri lain dalam keluarga mycobacterium juga bisa menginfeksi dan memunculkan gejala yang mirip.

Penyakit ini bisa fatal akibatnya bila diikuti dengan penyakit diabetes. Gejala pada penderita TB adalah batuk kronis dan pada stadium berat bisa menjadi batuk darah, demam, keringat di malam hari, penderita menjadi kurus dan sulit bernafas. Penyakit ini bisa diobati dengan pemberian antibiotik, walaupun proses penyembuhannya cukup memakan waktu melalui beberapa kali pemberian antiiotik.

3. BOTULISM Kalau ada pembaca wanita yang senang dengan botox, ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri yang sama yaitu Clostridium botulinum. Bedanya zat yang disuntikkan untuk botox adalah hasil pemurnian protein yang diekstrak dari bakteri tadi atau dikenal dengan nama kerennya Botullinum Toxin A (BT), sedangkan pada penyakit botulism ini bakteri yang sama masuk ke tubuh dan merusak sistem saraf. Biasanya sumber penularan adalah dari makanan yang terkontaminasi bakteri atau sporanya atau bisa juga melalui luka di tubuh.

Bakteri ini akan mengganggu sistem saraf seperti pandangan yang kabur, susah bernafas dan kala bicara susah dimengerti.

Gejala lain seperti otot menjadi lemah, kehilangan reflex dan kelumpuhan.

4. FLU BURUNG Penyakit virus influenza tipe A ini ditularkan melalui burung atau mamalia dan memiliki sejumlah varian, dan beberapa tahun ini varian yang banyak menyerang adalah varian H5N1. Virus ditularkan melalui udara atau kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi. Tetapi virus ini akan mati dalam suhu yang tinggi, oleh karenanya sangat disarankan memasak makanan terutama yang berasal dari unggas dalam suhu yang aman sehingga virus tersebut mati, dan sebaliknya dapat bertahan hidup dalam suhu rendah.

Gejala pada penderita adalah demam panas tinggi dan sulit bernafas, yang akhirnya bisa menyebabkan kematian.

5. PENYAKIT SAPI GILA Penyakit ini ditularkan melalui daging sapi yang mengidap bovine spongiform encephalopathy, yang kiira-kira istilah ini berarti ‘otak sapi yang berlubang-lubang seperti spons’. Penderita akan mengalami lupa ingatan (dementia), kehilangan kendali saraf dan otot, dan bila tidak cepat ditangani bisa menyebabkan kematian.

6. NAEGLERIA Amoeba dengan nama naegleria fowleri ini sangat berbahaya.

Untungnya saat ini baru ditemukan di kawasan Barat Daya Amerika.

Amoeba ini berada di air dan apabila anda berenang di lokasi yang juga dihuni amoeba ini, maka ia akan masuk melalui hidung dan hinggap di otak anda, dan anda bisa koma karenanya.

Amoeba ini terus mengkonsumsi otak dan karenanya bisa menyebabkan kematian.

7. BAKTERI YANG RESISTEN TERHADAP ANTIBIOTIK Bakteri ‘jagoan’ ini biasanya lahir di rumah sakit atau fasilitas medis sejenis, yang akibat kondisi sekitar mengalami resistensi terhadap antibiotik. Jenis bakteri ini adalah MRSA (methicillin-resistant staphylococcus aureus) yang mampu memakan daging, atau

acinetobacter baumannii yang menyerang tentara Amerika saat perang Irak. Satu lagi yang tenar adalah pseudomonas aeruginosa, yang menyerang ratu kecantikan Brazil dan menyebabkan beliau kehilangan tangan dan kaki dan akhirnya nyawanya.

8. RABIES Pengidap penyakit ini akan mengalami gejala seperti susah menelan, takut air, mudah marah dan mulut berbusa, ditularkan melalui air liur saat digigit anjing. Virus rabies akan menyerang system saraf dan bila virus mencapai otak, maka fatal akibatnya.

Kewajiban memvaksinasi binatang piaraan anda bisa menekan penyebaran penyakit ini, walaupun di beberapa Negara masih ditemukan penyakit ini. Terima kasih kepada Louis Pasteur yang sudah menemukan vaksin untuk penyakit berbahaya ini.

dalam tubuh anda seperti usus, paru-paru, ginjal dan otak akan mengeluarkan darah.

10. HIV/AIDS Penyakit ini sangat terkenal dan ditakuti, apalagi telah banyak merenggut nyawa artis tenar Hollywood.

Virus ini dikatakan

berasal dari simpanse. Virus ini merusak system imunitas, sehingga virus ini tidak menimbulkan kematian, tetapi bila kontak dengan penyebab penyakit mematikan lainnya, bisa lain ceritanya. Bahkan penyakit flu biasa bisa menjadi berbahaya bila terkena pada penderita HIV. Virus ini cukup lama dalam merusak, jadi gejala baru akan muncul belakangan setelah virus diidap selama beberapa tahun.

Pengobatan ini masih cukup mahal dan masih dalam tahap memperpanjang daya hidup penderitanya saja.

Diolah dari berbagai sumber

9. EBOLA, HANTA DAN DEMAM HEMORRHAGIK Demam ini adalah akibat serangan virus ganas seperti ebola dan hanta yang ditularkan dari kotoran hewan melalui udara atau kontak langsung. Dikatakan virus ini pertama kali ditemukan menyerang primata seperti simpanse dan monyet.

Di dalam tubuh manusia, virus menyerang sel-sel pembuluh darah, dan akibatnya semua organ

SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar

350 HANYA

.000

/PERBULAN

HUBUNGI SUMENEP (Hosnan) 081939363544 | PAMEKASAN (Muslim) 087850600243 | SAMPANG (Ulum) 087775094464 BANGKALAN (Ridwan) 087750670878 | SURABAYA (Lita) 081330903119 | PROBOLINGGO (Huda) 081336379769

12

PAMEKASAN

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO.0223| TAHUN II

ATURAN KAMPANYE

Panwaslu Undang Pengurus Parpol PAMEKASAN - Panitia Pengawas Pemilu Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berencana mengundang pengurus partai politik di wilayah itu untuk menyosialisasikan aturan dan pemasangan alat peraga kampanye.

“Minggu depan kami akan mengundang para pengurus partai politik untuk menyosialisasikan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye itu agar tercipta pemahaman yang sama antara Panwaslu dengan pengurus partai politik,” kata anggota Panwaslu Pamekasan Sapto Wahyono, Senin.

Ia menjelaskan ketentuan yang akan menjadi acuan Panwaslu ialah Peraturan Komisi Pemilih Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Dalam ketentuan itu dijelaskan tentang teknik pemasangan alat peraga, ukuran spanduk dan baliho yang harus dipasangan para caleg, dan lokasi terlarang untuk ditempati alat peraga kampanye.

Menurut dia, sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan kampanye yang ditetapkan KPU pusat, sebenarnya tahapan kampanye

pemilu legislatif sudah mulai sejak 22 Agustus 2013, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan KPU.

Dalam ketentuan itu dijelaskan tentang teknik pemasangan alat peraga.

Dalam aturan itu dijelaskan, bahwa pelaksanaan kampanye sesuai dengan ketentuan mulai 22 September 2013, namun realisasinya hingga kini masih molor dan belum bisa dilaksanakan secara efektif.

“Kami di Panwaslu belum bisa melaksanakan dan belum bisa melakukan penertiban meski banyak alat peraga yang mulai terpasang, karena belum mengetahui zona-zona yang ditetapkan,” kata Sapto Wahyono.

Di samping itu, sambung dia, pihak-pihak yang berkewajiban melakukan penertiban adalah KPU dan Satpol PP, sedangkan Panwaslu hanya menyampaikan rekomendasi dan pengawasan. (ant/rah)

AKSI GENG MOTOR. Polisi menunjukkan tiga tersangka anggota geng motor yang melakukan aksi pencurian sepeda motor di markas Polres Garut, Jawa Barat, Senin (21/10).

Polisi menangkap tersangka berikut mengamankan barang bukti tiga unit sepeda motor hasil curian dan alat yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya.

Dewan Tak Mau Menemui Warga?

KESEHATAN

Ada Tiga Nama Calon Direktur Rumah Sakit

Penyelesaian Sengketa Lahan Harus Difasilitasi Wakil Rakyat PAMEKASAN - Puluhan warga dari Dusun Trokem, Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Senin (21/10), mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Namun kedatangan mereka tak mendapat sambutan anggota dewan. Tak ada satu pun wakil rakyat yang menemui mereka. Padahal kedatangan warga itu untuk minta bantuan wakil mereka di legislatif untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan antara warga dengan pihak Perhutani.

Sebab mereka merasa perlu mendapat perlindungan hak mereka dari kemungkinan akan terjadinya pengambilalihan hak atas tanah yang selama ini mereka garap.

Warga juga meminta agar

DPRD Pamekasan memfasilitasi penyelesaian kasus sengketa tanah antara Perhutani dengan salah seorang warga Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu.

Di gedung dewan, puluhan warga yang bermaksud bertemu anggota Komisi A harus pulang dengan tanpa hasil, karena setelah menunggu sekian lama, tidak seorang pun anggota komisi tersebut yang menemui mereka.

Juru bicara warga, Abdul Ghafur mengatakan mereka akan kembali berusaha menemui Komisi A untuk meny-

ampaikan aspirasinya dan meminta agar tanah seluas 6 hektar yang selama ini menjadi obyek sengketa dengan Perhutani dilakukan pengukuran ulang.

Kedatangan warga ke gedung dewan, setelah Syafii, warga Dusun Laok Tambak, Desa Padelegen, Kecamatan Pademawu, yang mengaku sebagai pemilik tanah yang selama ini digarap warga mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan.

Tujuannya, untuk menggugat Raji, alias Pak Sipah, warga Dusun Trokem, Desa Majungan, Kecamatan Pademawu yang selama ini dipercaya Perhutani Madura menggarap lahan tersbut.

Sengketa lahan seluas 6 hektar itu terjadi sejak sekitar 2001 lalu. Lahan seluas

190,2 hektare yang ada di Dusun Trokem, Desa Majungan, awalnya merupakan lahak milik Perhutani dan telah bersertifikat atas nama beberapa orang warga yang semuanya merupakan warga dari luar dusun tersebut. Tidak jelas, dari mana asal mula sertifikat tersebut.

Yang pasti, lahan tersebut menjadi lahan sengketa antara Perhutani dengan warga dari luar desa yang kini memegang sertifikat hak milik, salah satunya atas nama Syafii, warga Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi baik dari pihak yang bersengketa maupun dari anggota Komisi A DPRD Pamekasan soal kasus tersebut. (awa/muj/rah).

PILEG

KPU Tergetkan Partisipasi Pemilih 75 Persen

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menargetkan partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2014 sebesar 75 persen dari total jumlah pemilih yang ada di wilayah itu.

“Target 75 ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Jatim,” kata

anggota KPU Pamekasan Didin Sudarman, Senin.

Didin menjelaskan untuk mencapai target yang telah ditetapkan itu, KPU nantinya akan mengintensifkan sosialisasi melalui institusi pelaksana pemilu, seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa.

Selain itu, pihaknya juga akan menggelar sosialisasi khusus, bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan organisasi keagamaan yang ada di Pamekasan.

“Tentunya sosialisasi kepada organisasi ini sifatnya perwakilan dan mereka nantinya akan menyampai-

kan kepada para anggotanya,” kata Didin Sudarman menjelaskan.

Sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan pemilu yang telah ditetapkan KPU pusat, sosialisasi pemilu legislatif 2014 ini sedianya mulai bulan ini. Akan tetapi, pihak KPU Pamekasan kini belum melakukannya, karena beberapa hal.

Selain karena ketersediaan dana, Didin menjelaskan yang juga menjadi kendala, karena belum ada petunjuk teknis dari KPU Jatim.

Sosialisasi nantinya juga akan dilakukan kepada para penyandang buta huruf di Kabupaten Pamekasan yang jumlah mencapai 60 ribu orang lebih.

“Para penyandang buta huruf ini perlu mendapatkan sosialisasi khusus, karena kan dalam pelaksanaan pemilu legislatif nanti menggunakan nama, bukan gambar. Jadi yang tidak bisa baca tulis tentunya akan repot untuk menentukan pilihan,” katanya menjelaskan.

Oleh karena itu, sambung Didin, KPU memandang perlu untuk melakukan sosialisasi dan dalam pelaksanaannya nanti akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. (ant/rah)

PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan sudah mengirimkan tiga nama calon Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet Martodirdjo Pamekasan ke Gubernur Jawa Timur untuk dipilih.

Bupati tidak bersedia menyebutkan secara jelas nama ketiga calon tersebut, namun dikatakan, ketiganya berasal dari pejabat eselon II dan diantara ketiganya ada yang berasal dari pejabat di lingkungan rumah sakit tersbut.

“Sesuai aturan yang ada, Direktur RSUD harus diusulkan ke Pemerintah Provinsi,

sementara kami hanya menentukan calon yang kami pandang layak,” katanya.

Setelah Direktur RSUD Pamekasan, Iri Agus Subaidi memasuki masa pensiun, pimpinan di rumah sakit terbesar di Madura itu dijabat oleh Saleh Lahadi sebagai Pelaksana Tugas Direktur.

Bupati Syafii menyatakan jabatan tersebut akan segera diisi untuk memaksimalkan pelayanan di salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pamekasan tersebut.

Selain itu, pengisian posisi pucuk pimpinan rumah sakit tersebut dinilai cukup

mendesak untuk segera dilakukan penataan dan perbaikan layanan. Sebab, salah satu yang dinilai sangat mendesak untuk dilakukan penataan adalah tata kelola di lembaga tersebut, yang sementara ini sering dikeluhkan masyarakat.

Selain berjanji akan segera mengisi kekosongan jabatan Direktur, Bupati juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelola di rumah sakit tersebut. Ia juga menyatakan sedang mengkaji kemungkinan akan melakukan pergantian pimpinan rumah sakit itu. (awa/muj/rah).

CEGAH PENCURIAN

Strategi Polisi Dikandaskan Pencuri PAMEKASAN - Jajaran Polres Pamekasan, Jawa Timur, kini meningkatkan patroli guna mencegah maraknya kasus tindak pidana pencurian di wilayah itu pada akhir-akhir ini. Namun begitu, upaya pihak kepolisian meminimalisir angka pencurian ternyata gagal, karena pencuri lebih canggih daripada polisi. Pencurian masih marak terjadi dan tak berhasil ditekan oleh pihak kepolisian. padahal, kata Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman, patroli yang dilakukan polisi kini hingga pagi hari, dari sebelumnya hingga pukul 02.00 WIB (dinihari).

“Sejak Adul Adha lalu, kasus pencurian di Pamekasan cenderung meningkat dengan sasaran toko dan rumah-rumah warga,” kata Nanang Chadarusman menjelaskan.

Oleh karena itu, sambung dia, pihaknya perlu terus

meningkatkan pengamanan lagi dengan cara melakukan patroli semalam suntuk.

Polisi, kata dia, sebenarnya telah melakukan patroli pengamanan, tetapi upaya yang dilakukan polisi bisa terbaca oleh pelaku. Buktinya, kasus-kasus pencurian di Pamekasan terjadi setelah jadwal pelaksanaan patroli selesai, yakni di atas pukul 02.00 WIB. Menurut Kapolres, pihaknya akan memaksimalkan patroli oleh satuan sabhara dan polsek jajaran, sehingga langkah gerak pelaku bisa dipersempit.

Fokus patroli yang akan dilakukan polisi, kata dia, di daerah-daerah rawan terjadinya aksi pencurian, pertokoan, dan perkampungan warga serta perumahan di dalam kota.

“Kita tentunya juga mengoptimalkan kring serse dan penyidikan terhadap kasuskasus yang telah terjadi,” katanya menjelaskan.

Sejak Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah, kasus pencurian di Kabupaten Pamekasan marak terjadi.

Pada malam Hari Raya Idul Adha, sebanyak enam toko elektronik di Kelurahan Parteker di Jalan Cokroatmojo Pamekasan disatroni maling.

Sebelumnya sebuah toko sepatu di Jalan Jokotole Pamekasan juga disatroni maling dan uang puluhan juta rupiah yang tersimpan di toko itu juga ludes dibawa kabur pencuri.

Sehari setelah lebaran, kasus pencurian juga terjadi di sebuah toko di Kecamatan Palengaan dan sejumlah rumah milik warga di Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Kota Pamekasan.

Di perdesaan, seperti di Kecamatan Kadur dan Kecamatan Larangan, kasus pencurian hewan ternak hampir terjadi setiap malam, sehingga membuat para petani di dua kecamatan itu resah. (ant/rah)

Dua orang tersangka (berpenutup wajah) menunjukkan barang bukti gula hasil curian saat diperiksa di Mapolresta Madiun, Jatim. Kedua tersangka yang merupakan karyawan bagian kontrol stok di sebuah pusat perbelanjaan tersebut sudah 4 kali melakukan pencurian.

PAMEKASAN

13

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO.0223| TAHUN II

KEAGAMAAN

Dewan Minta Kesra Mendata Ulang Guru Ngaji PAMEKASAN- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menilai data guru ngaji penerima bantuan tunjangan insentif masih kurang valid, karenanya DPRD meminta Bagaian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) setempat malakukan pendataan ulang.

Dalam data tersebut, masih ditemukan nama yang sudah meninggal dan terdapat nama ganda.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam mengatakan data guru ngaji yang diterbitkan Bagian Kesra tidak bisa digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan dan harus diperbaiki.

“Kami menemukan nama yang sebetulnya tidak ada orangnya, dan adanya penerima ganda. Ini membuktikan perencanaan program ini kurang matang dari segi data.

Karenanya, kami meminta agar ini diperbaiki agar tidak menimbulkan masalah,” katanya.

Menurutnya, dalam memperbaharui data itu, Kesra sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program bantuan itu harus memastikan nama-nama yang tercantum benar-benar ada dan berperan sebagai guru ngaji di masyarakatnya.

Ia kawatir diantara namanama tersebut terdapat nama

yang hanya sekedar memiliki musholla di rumahnya, namun tidak memiliki aktivitas mengajarkan alquran. Di sisi lain ada warga yang tidak memiliki tempat ibadah, namun memiliki peran sebagai guru ngaji.

Instansinya juga menemukan lima nama ganda dan sepuluh nama fiktif (tidak ada orangnya).

Hal itu ditemukan saat akan dilakukan penyaluran bantuan beberapa waktu lalu. Ia berjanji akan melakukan verifikasi terhadap data penerima, sehingga kesalahan itu tidak terjadi lagi.

“Di Pamekasan, terutama di wilayah perdesaan, hampir tiap pekarangan terdapat musholla. Tapi sebagian hanya berfungsi sebagai musholla keluarga dan tidak digunakan untuk aktivitas mengaji bagi masyarakat sekitar,” katanya.

Kepala Bagaian Kesra, Amirusshaleh mengakui terjadi kesalahan dalam pendataan ulang (up date) dari

data penerima tahun 2012 lalu, sehingga data guru ngaji penerima bantuan itu tahun ini masih perlu perbaikan.

Instansinya juga menemukan lima nama ganda dan sepuluh nama fiktif (tidak ada orangnya). Hal itu ditemukan saat akan dilakukan penyaluran bantuan beberapa waktu lalu. Ia berjanji akan melakukan verifikasi terhadap data penerima, sehingga kesalahan itu tidak terjadi lagi.

Tahun 2013 ini, Pemkab Pamekasan mengalokasi anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk bantuan insentif kepada para guru ngaji yang ada di wilayah itu. Masingmasing guru ngaji mendapatkan Rp. 200 ribu selama setahun.

Anggaran tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1 miliar dengan masing-masing guru ngaji mendapatkan Rp 150 ribu selama setahun.

Amir menjelaskan guru ngaji yang berhak mendapatkan bantuan itu, antara lain, guru ngaji itu bukan pegawai negeri sipil (PNS), dan memiliki santri binaan minimal 10 orang.

“Itu kriteria yang sudah ditentukan. Kami akan melakukan verifikasi dan pendataan ulang, sehingga nama-nama yang tidak masuk dalam kriteria itu akan dihapus dari daftar,” ungkapnya. (oni/muj/rah)

UNJUKRASA

Polisi Dinilai Gagal Melindungi Masyarakat PAMEKASAN -Ratusan warga Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan Senin (21/10) kemarin, berunjukrasa ke Mapolsek Kadur. Mereka meminta Polsek setempat segera menangkap pelaku pencurian hewan di desanya.

Terakhir kali, maling sudah membawa kabur dua ekor sapi milik Armuji warga setempat pada Minggu (20/1) malam. Beruntung sapi yang ditaksir seharga Rp 19 juta itu, berhasil digagalkan oleh pemiliknya. Meski demikian, pemilik sapi harus dirawat di RS dr Slamet Martodiredjo Pamekasan, karena mengalami luka serius akibat lembaran bondet oleh pelaku.

Para demonstran yang terdiri dari kaum pria dan wanita, tua, muda, dan anak-anak ini mendatangi Mapolsek Kadur dengan mengendarai 8 mobil pickup bak terbuka. Dalam aksi itu, mereka juga membawa satu dari dua ekor yang hendak dicuri ke Mapolsek Kadur. Setibanya di Mapolsek, ratusan warga ini tak dapat dikendalikan dan berebut untuk menyampaikan aspirasi di hadapan Kapolsek Kadur AKP Syakrani.

Demonstran menilai polisi gagal dalam melindungi masyarakat karena membiarkan pelaku pencurian hewan merajalela. Menurut mereka, masyarakat selama ini harus berjuang sendiri untuk mengamankan hewan ternak mereka dari maling.

Bahkan beberapa warga setempat nyaris kehilangan nyawanya saat mengejar pencurian hewan yang belakangan kerap terjadi.

“Buka baju sampean, Pak, kalau tidak bisa melindungi masyarakat. Saya hampir mati melawan maling yang pakai bondet. Hampir tiap malam mereka bebas masuk ke desa kami. Kemana polisi, kok selama ini tidak ada tindakan. Setiap kali ada pencurian, polisi datang hanya mencatat, tapi tidak pernah melakukan tindak lanjut.

Lindungi kami, Pak,” teriak salah satu demonsran.

Wildan, salah satu demonstran mengatakan maksud kedatangan warga ke Mapolsek Kadur, untuk meminta perlindungan sekaligus mendesak kepolisian setempat segera menangkap pelakunya. Sebab, dalam

kasus curwan kali ini, polisi diduga sudah mengantongi identitas pelaku berdasar barang bukti berupa HP yang diduga milik pelaku.

Sebab, setelah dilakukan pengecekan nomor oleh warga setempat, HP itu sudah dikenal sebagian warga.

Nomor hp itu milik seseorang yang diduga pelaku asal Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Sumenep.

“Pelakunya sudah jelas, Pak, kenapa tidak segera ditangkap. Apa masih kurang jumlah warga yang menjadi korban pencurian dan pelemparan bondet,” katanya.

Warga mengancam akan terus menggelar unjukrasa jika aparat tidak segera menangkap pelakunya. Sebab,

pelaku,” katanya.

Kapolsek juga meminta masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dalam menjaga dan mengamankan lingkungan masing-masing dari aksi pencurian. Sebab, jika hanya mengandalkan petugas kepolisian, jumlahnya terbatas dan harus menangani semua masyarakat di wilayah itu.

Salah satu caranya, dengan mengaktifkan kembali pos kamling di masing-masing dusun, untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Jika ada yang mencurigakan, hendaknya segera dilaporkan ke aparat agar segera ditangani.

Usai mendengar penjelasan itu, warga nampak belum

TUNTUT KENAIKAN UPAH. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berjalan menuju kawasan Gedung Parlemen untuk berunjuk rasa di Jakarta, Senin (21/10). KSPI menuntut kenaikan upah 50 persen nasional, hapuskan sistem alih daya (outsourcing) dan jalankan Jaminan Kesehatan per 1 Januari 2014 secara langsung dan tidak bertahap.

Baleg DPRD Tak Maksimal Dari 30 Raperda, baru 9 Raperda yang Disahkan PAMEKASAN - Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, dinilai perlu meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Hingga menjelang akhir tahun, dari 30 Rancangan Perda yang masuk dalam Prolegda, baru 9 Rancangan Perda yang sudah disahkan menjadi Perda dan dua rancangan yang saat ini masih menunggu pengesahan, yakni Rancangan Perda tentang retribusi izin praktek kesehatan dan Rancangan Perda tentang penataan pasar modern dan pasar tradisional.

Jika dua rancangan peraturan itu disahkan, maka hingga menjelang akhir tahun, Baleg baru bisa menuntaskan 11 Perda dan masih memiliki tanggungan 19 Rancangan Perda.

Forum Riset dan Advokasi

Masyarakat Marginal (Forsamm) Pamekasan, Ribut Baidi menyatakan menumpuknya tanggungan pembahasan peraturan daerah itu akibat lemahnya kinerja Baleg DPRD. Dalam pandangan dia, jika kinerja salah satu kelengkapan DPRD itu maksimal, maka menjelang akhir tahun setidaknya mampu menyelesaikan pembahasan dan pengesahan 15 sampai 20 Perda.

Ia meminta agar lembaga itu meningkatkan kinerjanya dan segera menuntaskan pembahasan Rancangan Perda yang mendesak untuk segera disahkan. Salah satunya, Rancangan Perda

tentang pengaturan rumah sakit Tipe D. Peraturan tersebut dinilai sangat mendesak untuk disahkan, agar tidak menghambat beroperasinya Rumah Sakit Waru.

Sejauh ini, dirinya belum mengetahui penyebab keterlambatan itu, apakah karena faktor internal, teknis ataukah karena faktor lain seperti tahapan uji publik, yang harus melibatkan perguruan tinggi.

“Tapi kami menilai, ini disebabkan karena faktor teknis. Baleg kurang memiliki target, sehingga ketika terjadi kendala tidak segera diselesaikan agar target waktunya tercapai,” katanya.

Ketua Badan Legislasi DPRD Pamekasan, Taufiqurrahman menyatakan akan mempercepat proses penyelesaian pengesahan Rancangan Perda yang saat ini masih mengendap tersebut.

Ia menjelaskan sisa Rancangan Perda yang belum tuntas itu akan dipilah un-

tuk menentukan rancangan peraturan yang mendesak untuk dibahas dan segera disahkan.

Taufik tidak menjelaskan kendala yang menghambat penyelesaian Raperda itu, namun ia menyatakan sudah menargetkan rancangan itu tuntas di akhir tahun ini, sehingga tahun depan tidak memiliki tanggungan lagi.

“Untuk menyelesaikan satu Peraturan Daerah dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Sebab, prosesnya cukup rumit dan membutuhkan telaah yang sangat mendalam,” katanya.

Tahun 2012 lalu, Baleg DPRD Pamekasan, memiliki tanggungan 10 Rancangan Perda dari target pembahasan 19 Rancangan Perda. Diantaranya tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB), Perda penyelenggaraan pendidikan serta Perda CSR (Corporate Sosial Responsibility). (awa/muj/rah).

DEMONSTRASI AMPAS aksi pencurian kali ini bukan yang pertama, tetapi sudah sering terjadi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tidak segan-segan melukai siapapun yang memergoki aksi pelaku dengan melempari bondet.

Menanggapi tuntutan warga itu, Kapolsek Kadur AKP. Syakrasi meminta masyarakat bersabar dan menyerahkan kasus itu kepada aparat. Pihaknya berjanji akan mengusut tuntas kasus itu hanya saja butuh proses.

Kapolsek menargetkan akan menangkap pelakunya maksimal dalam jangka waktu sebulan.

“Tolong dukung kami untuk menuntaskan perkara ini.

Kami masih butuh proses, karena dari barang bukti HP ini, kami masih perlu cek ke provider kaitannya dengan

puas dan terus menyampaikan unek-uneknya di hadapan Kapolsek. Bahkan, diantara demontrasn nampak ada yang meneteskan air mata saat meminta perlindungan kepada aparat kepolisian.

Mereka mengaku dijadikan bulan-bulanan oleh maling yang hampir setiap malam mengancam keselamatan dan harta mereka.

Kapolsek setempat nampak harus meminta waktu kepada demonstran untuk menanggapi tuntutan yang disampaikan masyarakat itu, satu persatu. Namun belum tuntas memberi penjelasan, warga lain sudah berteriak meminta perlindungan aparat. Sampai pukul 15. 00 kemarin, warga masih bertahan di Mapolsek dan Kadur dan terus meminta perlindungan. (uzi/muj/rah)

Kualitas Layanan RSUD Harus Ditingkatkan PAMEKASAN - Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pamekasan Peduli Sehat (Ampas) Pamekasan menggelar unjuk rasa di depan halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) setempat, Senin (21/10). Mereka mempersoalkan kurang bagusnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan terhadap pasien dan keluarganya.

Para aktivis AMPAS menilai pengelola RSUD telah membuat aturan yang kurang manusiawi dan membatasi hak pasien untuk dikunjungi keluarganya, termasuk pasien dalam kondisi kritis. Kasus terakhir rumah sakit tersebut melarang salah seorang pasien kritis dijenguk ibu kandungn-

ya hingga meninggal dunia.

Dalam orasinya, koordinator aksi, Ribud Baidi mengatakan kebijakan yang diterapkan pengelola rumah sakit mengabaikan hak pasien yang kondisinya parah untuk ditemani keluarganya.

Seharusnya, mereka mendapatkan perlakuan khusus dan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertemu.

Selain itu, menurut Ribut Baidi, pelayan di rumah sakit itu memberikan layanan berbeda terhadap pasien kurang mampu yang menggunakan kartu Jamkesmas dengan pasien umum. Pemberian layanan berbeda itu menunjukkan pengelola rumah sakit terbesar di Madura itu tidak memiliki kepedulian terhadap warga kurang mampu yang

membutuhkan layanan medis.

“Seharusnya, layanan itu tidak dibeda-bedakan. Karena pada dasarnya, mereka samasama membayar,” kata Ribut.

Buruknya layanan RSUD itu, kata dia, juga ditunjukkan dengan tidak adanya tempat bagi keluarga pasien yang menunggu di luar ruangan. Akibatnya, mereka harus menempati lorong-lorong rumah sakit hingga menyebabkan tempat tersebut terlihat kumuh dan tidak tertata.

“Kami meminta agar DPRD Pamekasan membentuk Panitia Khusus untuk menyikapi hal ini. Dan mengundang pimpinan RSUD untuk memberi penjelasan dan minta maaf,” katanya.

“Dalam kasus yang dianggap menjadi perhatian

publik ini, yang terjadi saat pasien menghadapi detik-detik akhir hidupnya, ibunya sedang keluar dari kamar pasien untuk menghubungi keluarganya yang lain dan ditunggu oleh satu orang keluarga lainnya. Justru kami mencari ibu pasien tersebut tapi tidak ditemukan, karena aturan yang kami berlakukan, pasien ditunggui oleh dua orang keluarga dan bukan hanya satu,” jelasnya.

Shaleh Salahadi menyatakan permintaan maafnya jika selama ini layanan di lembaga yang dipimpinnya dinilai kurang memuaskan.

Ia berjanji akan terus melakukan penataan untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut. (oni/muj/rah)

14

SAMPANG

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO. 0223 | TAHUN II

CUACA MENDUNG

Petani Garam Mulai Gelisah

DAMPAK CUACA MENDUNG. Petani garam di Kabupaten Sampang cepat-cepat memanen garam karena khawatir dengan kondisi cuaca yang mulai mendung. Pada tahun ini hasil panen tanam garam menurun dan harganya pun relatif murah.

STATISTIK

Data BPS Tidak Akurat SAMPANG – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sampang, Agung Raharjo, tidak membantah kalau data BPS yang dikeluarkan pada tahun 2011 tidak akurat. Namun, dana tersebut hingga saat ini masih digunakan. Dana tersebut baru akan diubah pada tahun 2014.

Kalau dilihat dari konsep kesalahan memang terjadi di petugas lapangan, karena tak jarang mereka ketika melakukan pendataan mendapatkan tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan bantuan,”

Agung Raharjo

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang Pada tahun 2014, BPS akan kembali melakukan survei Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS).

Dengan data yang baru nanti, beberapa program

pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masalah sosial seperti BLSM, Jamkesmas, Raskin dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diharapkan lebih akurat.

Menurut Agung, penyebab ketidaktepatan sasaran bantuan pemerintah karena petugas di lapangan banyak mengalami intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Kalau dilihat dari konsep kesalahan memang terjadi di petugas lapangan, karena tak jarang mereka ketika melakukan pendataan mendapatkan tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan bantuan,” ujarnya, Senin (21/10).

Ia mencontohkan data kemiskinan di salah satu desa yang masih ada hubungan keluarga antara petugas lapangan dengan perangkat desa. “Padahal kondisinya tidak miskin,” ucapnya.

Terkait dengan perubahan data, hanya nama-namanya saja yang memungkinkan untuk berubah. Sementara jumlah keluarga miskin tetap tidak akan mengalami perubahan karena kuota rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten Sampang sebanyak 108.647. (jun/lum)

SAMPANG - Petani garam di Kelurahan Polagan mulai resah dengan cuaca yang mulai mendung, karena mempengaruhi kualitas dan hasil penan. Petani mengaku masih panen dengan jumlah sedikit dan hasilnya pun jauh menurun dari tahun sebelumnya.

Ummul (35), petani garam, merasa khawatir dengan cuaca yang sudah memberikan tanda-tanda akan hujan. Padahal dari awal menggarap lahan sampai sekarang masih belum mendapatkan keuntungan yang cukup, karena untuk mendapatkan keuntungan lebih biasanya petani panen sampai 16 kali, dan untuk kali ini belum separuh dari tahun sebelumnnya.

“Sampai saat ini kami masih bisa panen 6 kali dan cuacanya sudah memberikan tanda-tanda akan turun hujan dan ini jauh dari tahun sebelumnya karena tahun kemarin kami bisa panen sampai 18 kali dan ada yang lebih dari itu kalau

dilihat dari waktu mimang sekarang sudah saatnya akan turun hujan,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (21/10).

Hal senada juga diungkapkan oleh Deni (30). Ia menyatakan, selain jumlah produksi yang menurun harganya pun juga turun, sehingga merugikan petani garam, dan apabila waktunya memungkinkan itu masih mendingan karena semakin lama memproduksi garam maka akan semakin banyak jumlahnya. Akan tetapi untuk sekarang jumlah garam yang sedikit harganyapun juga tidak sesuai.

“Bukan hanya waktunya saja yang mulai tidak stabil harganya pun juga turun.

Tahun sebelumnya masih mendingan harga garam dibeli dengan harga yang murah karena produksi garam yang banyak akan tetapi kalau sekarang dengan jumlah yang sedikit harganya juga turun,” ujarnya. (jun/ lum)

Diduga Ada Kongkalikong dalam Tender Proyek Direktur CV Bintang Melaporkan Dinas Pekerjaan Umum ke Kejari SAMPANG - Kejaksaan Negeri Sampang, Senin (21/10) sekitar pukul 10.00 WIB, kembali menerima laporan dari salah satu kontraktor, Syafi'i Arman.

Ia melaporkan dugaan persekongkolan dan penyimpangan tender proyek yang dilakukan oleh pihak panitia pengadaaan barang dan jasa, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Sampang.

Sebelumnya, Syafi'i Arman melaporkan Dispendaloka Sampang kepada Kejari, selasa (1/10). Dispendaloka dilaporkan terkait dugaan persekongkolan dan penyimpangan tender proyek dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pasar di Kecamatan Banyuates, pada tahun anggaran 2013 dengan pagu sebesar Rp. 150.000.000 dan HPS Rp. 149.570.000.

Panitia pengadaaan barang dan jasa serta CV pemenang tender pembangunan embung di Desa Planggaran Barat, Kecamatan Banyuates, dan proyek perbaikan Jalan Taman Sareh hingga Jalan Rahayu, Kecamatan Kedungdung, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sampang.

Beberapa pemenang tender pembangunan embung yang juga dilaporkan diantaranya, CV Aloha Jaya, CV Nafis Jaya, serta CV Insyaf Jaya, dan CV

Tunggu Sari II. Direktur CV Bintang Jaya Syafii Arman mengatakan, beberapa dugaan persekongkolan itu dikarenakan harga penawaran mendekati nilai harga perkiraan sendiri (HPS), baik dari adanya kesamaan dan kesalahan isi dokumen penawaran, serta keganjalan dari dokumen penawaran yang di upload dari satu alamat internet yang sama.

"Ini sudah ada dugaan persekonglolan dan permainan kalau seperti ini, makanya kita laporkan kepada Kejaksaan Negeri Sampang," ucapnya kepada Koran Madura.

Lanjut Syai'i, dari ketiga faktor inilah pihaknya menduga ada tindak pidana persekongkolan dan penyimpangan tender proyek yang dilakukan oleh pihak panitia dan rekanan. Bagaimana tidak, menurutnya, pada besaran pagu

Direktur CV Bintang Jaya melaporkan Dinas PU Pengairan serta sejumlah CV ke kejari terkait dugaan persekongkolan dan penyimpangan pada tender proyek di Kabupaten Sampang. pada proyek pembangunan embung itu sebesar Rp 280.000.000 dengan nilai HPS yang sama. Sedangkan pagu pada jalan Taman Sareh hingga Rahayu sebesar Rp 770.000.000 dengan HPS Rp 769.930.000.

"Antara nilai nominal be-

saran pagu sama dengan HPS, apalagi pagu perbaikan Jalan Taman Sareh hingga Rahayu ini juga nilai HPS sama dan diupload dari satu alamat yang sama," katanya.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sampang A. Fauzan berjanji

LALU LINTAS

KORUPSI

SAMPANG – Sekalipun sudah ada lampu pengatur arus lalu lintas (traffic light), namun arus lalu lintas di Jalan Jamaludin, Kelurahan Gunung Sekar, dan di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Kota Sampang, masih terlihat semrawut dan kelancaran arus lalu lintas tersendat.

Alan Kaisan (26), warga Jalan Permata Selong, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota Sampang, meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) kembali mengevaluasi dan mengkaji pengoperasian traffic light tersebut. Pasalnya, selain untuk mengetahui intensitas kendaraan, masyarakat tidak menilai dishub terkesan hanya menghamburhamburkan uang milik negara.

"Dishub harus bisa mengetahui dulu kapasitas pengguna jalan agar tidak macet dan semrawut, dengan dilakukannnya survei ulang supaya tahu fungsi dioperasikan traffic light untuk apa. Karena tanpa ada kajian secara empirik dengan secepatnya memasang traffic light," tuturnya.

Ketua salah satu NGO di Ka-

Sampang - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Jawa Timur, Abdullah berjanji segera mengeksekusi terpidana kasus dugaan korupsi uang pesangon anggota DPRD setempat.

"Kami masih akan melakukan pemanggilan kepada para terpidana itu dalam waktu dekat," kata Abdullah di Sampang, Senin (21/10).

Kajari mengemukakan bahwa pihaknya belum melakukan eksekusi dalam kasus itu, karena sebelumnya para terpidana ini mengajukan banding hingga di tingkat kasasi.

Pada April 2010, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampang menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap mantan Ketua DPRD Sampang Hasan Asy'ari, terdakwa kasus korupsi uang pesangon dewan periode 1999-2004.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Lindi Kusumaningtias, menyata-

Traffic Light Tak Mampu Tekan Kesemrawutan Jalan

Lampu arus lalu lintas yang baru dipasang di Jalan Jamaludin dan Jalan Panglima Sudirman masih belum difungsikan, Senin (21/10). Arus kendaraan semrawut akibat tidak ada pengaturan lalu lintas. bupaten Sampang itu menilai dishub hanya mengejar target untuk menghabiskan anggaran tanpa adaa kajian terlebih dahulu. "Kalau dibandingkan dengan membangun trafffic light mending pelebaran jalan saja supaya anggaran tidak sia-sia. Sehingga kelihatan mana yang lebih urgen

dan yang tidak," katanya.

Menanggapi itu, Kepala Dishubkominfo Kabupaten Sampang Ali Wafa melalui Kabid Hubungan Darat Fadheli menjelaskan, memang traffic light yang berada di perempatan Jalan Jamaluddin dan Jalan Panglima Sudirman masih tahap uji coba

kajian.

Dirinya masih akan melakukkan riset kembali dan masih menunggu teknisi dari Kementerian Perhubungan dan dari Kota Surabaya. "Itu memang masih uji coba kajian saja dan akan riset lagi kita juga nunggu teknisinya," paparnya. (ryn/lum)

akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil beberapa pihak yang terlibat. "Kita akan menindalanjuti terkait laporan itu dengan memanggil secepatnya semua CV-nya juga yang dilaporkan," singkatnya. (ryn/ lum)

Terpidana Segera Dieksekusi kan, Hasan bersama tiga terdakwa lainnya secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Selain menghukum dua tahun penjara, Hasan As'ari yang juga anggota DPRD Jatim dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sampang ini, juga dituntut mengembalikan uang pengganti senilai Rp42.500.000, serta membayar ganti rugi Rp50 juta.

Hasan As'ari (almarhum) bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD Sampang lainnya, masing-masing K.H. Fahrurrozi Faruk, Moh Sayuti dan Herman Hidayat dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang karena jabatan dan kedudukan yang dimiliki, sesuai dengan tuntutan subsider Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Vonis hukuman pen-

jara dua tahun dan denda senilai Rp50 juta ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang sebelumnya, yakni empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta, subsider enam bulan penjara.

Penasihat hukum terdakwa kala itu Arman Maulana menyatakan banding atas putusan itu, namun hingga di tingkat kasasi, putusannya tetap sama, sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Mahkamah Agung (MA) nomor: 110K/PID. Sus/2011. Institusi ini menolak pengajuan kasasi keempat terpidana kasus korupsi itu dan menetapkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Dalam putusan itu, pihak pengadilan memvonis keempat orang tersebut bersalah dan menjatuhkan hukuman 1 tahun 3 bulan denda Rp50 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara.(ant/mk)

BANGKALAN

15

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO. 0223 | TAHUN II

Peredaran Narkoba Tidak Lagi Terpusat Perlawanan Terhadap Narkoba Makin Digencarkan BANGKALAN - Kapolres Bangkalan mengaku peredaran narkoba saat ini di wilayah Bangkalan mulai menyebar, tidak lagi terpusat di suatu tempat tertentu. Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran peredaran barang haram tersebut, diantaranya kawasan utara. Peredaran narkoba tak lagi terpusat pasca dilakukan tindakan represif dan preventif di kampung narkoba Desa Parseh, Kecamatan Socah beberapa waktu lalu.

KESEPAKATAN. Rapat koordinasi KPUD dengan partai politik, kemarin (21/10). Hasil kesepakatan yakni zona kawasan pemasangan alat peraga dalam kampanye ditetapkan berbasis kelurahan dan desa.

ALAT PERAGA POLITIK

Zona Kampanye Bacaleg Berbasis Kelurahan BANGKALAN - Berdasarkan kesepakatan antara KPUD dengan pihak terkait, zona kawasan pemasangan alat peraga dalam kampanye ditetapkan berbasis kelurahan dan desa.

Hal itu disampaikan Ketua Pokja Kampanye KPUD Bangkalan, Abdus Somad.

Menurutnya, spanduk dan baliho wajib dipasang di kelurahan. Untuk pemasangan papan reklame dikhususkan hanya kepada partai politik dan calon anggota DPD dengan aturan satu desa satu unit.

Peraturan tersebut berdasarkan PKPU no 13 tahun 2013 tentang Perubahan atas PKPU nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. "Basis pemasangan alat peraga me-

desa satu unit," mang dipasang ungkapnya. di kelurahan dan Menurutnya, desa," katanya.

Dia menjelasdalam baliho boleh diisi dekan dalam baliho yang dibuat tidak Untuk pemasangan ngan visi-misi, spanduk caleg, program, jargon boleh dipasang memang dibatasi atau pun pengufoto caleg yang berkompetisi. pemasangannya, rus partai yang Akan tetapi, hayakni satu desa bukan caleg. Alat peraga tersebut nya boleh dipasatu unit,” memang hanya sang gambar pardibatasi pada tai politik atau Abdus Somad lima bentuk yakpun pengurus partai. Sedang- Ketua Pokja Kampanye ni baliho, bildboard, umbulkan untuk benKPUD Bangkalan umbul, bendera, dera partai dan dan spanduk. umbul-umbul Dia menerangkan untuk diperbolehkan pemasangannya sebanyak apa pun asal bukan di bahan kampanye tidak ada tempat yang dilarang. aturan yang berlaku seperti "Untuk pemasangan span- pengadaan kaos atau pun pamduk caleg, memang dibatasi flet. Bacaleg dibebaskan mempemasangannya, yakni satu buat sebanyak-banyaknya.

"Berlaku satu bulan setelah ditetapkan sejak 28 September 2013 sudah dilaksanakan, sampai masa tenang tanggal 6 April 2014," terangnya.

Dirinya mengaku sebelum melakukan penertiban terlebih dahulu akan dilakukan pemberitahuan terhadap instansi terkait dan partai politik mengenai alat peraga yang tak sesuai aturan peletakan. Tentunya, dalam hal ini panwas akan membuat rekomendasi kepada Satpol PP agar menertibkan segala bentuk atribut diluar peraturan.

"Kita imbau untuk mencabut segala bentuk atribut di luar peraturan KPUD, selanjutnya akan dilakukan penertiban oleh lembaga yang berwenang," ujarnya. (ori/rah)

“Mengenai perpindahan peredaran narkoba, kami akui memang terjadi. Kami tidak akan menutup hal itu," kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono.

Menurutnya, kawasan utara yang dimaksud adalah wilayah Galis, Tanjung Bumi, dan Sepuluh, serta Klampis. Demikian itu dibuktikan dengan mulai sering terjadinya penangkapan di wilayah tersebut. Diduga bergesernya wilayah peredaran lantaran kampung narkoba yang selama ini menjadi pusat peredaran sudah dinilai tak

aman lagi.

Namun demikian, Sulistyono mengakui bahwa kendati beberapa waktu lalu telah dilakukan pemusnahan bilik-bilik narkoba di kawasan Parseh, dirinya masih meyakini bahwa kampung tersebut masih belum sepenuhnya steril dari peredaran barang haram itu.

“Saya rasa dan kami yakini masih ada. Kendati demikian, dengan intensitas tinggi operasi gabungan kami dengan militer, setidaknya beberapa kali menghasilkan tangkapan

AKBP Sulistyono Kapolres Bangkalan

dan itu sudah membuat pengedar merasa tak nyaman,” imbuhnya.

Berdasarkan catatan kepolisian, dari bulan Januari hingga September 2013, sedikitnya pihak kepolisian telah melakukan 50 penangkapan dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak kurang lebih 80 orang yang semuanya adalah pengguna dewasa.(dn/rah)

SABU DALAM LAMPU SOROT. Petugas Bea dan Cukai menunjukkan barang bukti kejahatan narkotika jenis sabu-sabu saat gelar perkara di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Sabu senilai Rp 10 miliar itu diselundupkan TKI dari malaysia ke Indonesia dengan modus dimasukkan kedalam sebuah lampu sorot.

PEMERINTAH DESA PERTANIAN

Petani Harus Cermat dalam Bercocok Tanam BANGKALAN - Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan meminta kepada para petani untuk lebih cermat menyikapi datangnya hujan. Sebab hujan yang terjadi beberapa waktu terakhir belum menandakan tibanya musim penghujan.

Bercocok tanam disaat curah hujan belum normal, dapat mengakibatkan kerusakan pada tanaman.

"Disaat-saat seperti ini petani harus berpikir ulang untuk langsung bercocok tanam.

Mengingat kebiasaan petani langsung bercocok tanam saat hujan tiba," ungkap Kepala Dispertanak Bangkalan Ir. Puguh

Santoso, MMA melalui Kabid Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Geger Heri Susianto, SP, MMA. Menurutnya, berdasarkan BMKG Stasiun Klimatologi Karang Ploso Malang, pada kondisi curah hujan yang tidak normal, para petani perlu melakukan perhitungan cermat dalam bercocok tanam dan menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan air. Terlebih bagi petani yang memiliki lahan kering (tanah tegal) maupun lahan tadah hujan, karena lahan tersebut membutuhkan ketersediaan air yang cukup banyak.

"Petani jangan sampai ber-

spekulasi dalam bercocok tanam, karena resikonya sangat tinggi. Jika kekurangan air sangat merugikan tanaman dan akan mati," tegasnya.

Kendati demikian, kata Heri, minimnya curah hujan bagi lahan irigasi (tanah teknis) tidak memiliki dampak yang signifikan. Sebab, lahan irigasi selalu dialiri oleh air yang bersumber dari hasil pengeboran. Sehingga para petani yang memiliki lahan irigasi bisa bercocok tanam kapan saja. Lahan tadah hujan yang tersedia saat ini mencapai 19.000 hektare. Sedangkan lahan teknis seluas 8350 hektare.

"Bagi lahan irigasi tidak ada masalah, karena sumber airnya sudah ada. Namun, bagi lahan kering dan tadah hujan itu mengandalkan hujan saja," tuturnya.

Untuk menjaga ketersediaan air pada lahan irigasi, lanjutnya, perkumpulan petani pemakai air (P3R) harus melakukan perawatan saluransaluran untuk mengatisipasi keborosan air. Bagi petani pemilik lahan kering agar bersabar sampai curah hujan normal demi keberlangsungan tanaman. Ia memprediksi hujan akan normal pada bulan Desember mendatang. (dn/rah)

Warga Durjan Butuh Kepastian Pilkades BANGKALAN - Belum terlaksananya pemilihan kepala desa (pilkades) di sejumlah daerah Kabupaten Bangkalan masih menjadi polemik yang akan terus bergulir. Terbukti Desa Durjan Kecamatan Kokop hingga saat ini masih belum memiliki kepala desa definitif.

Bahkan sudah berlangsung selama 25 tahun. Ironisnya, setiap akan dilaksanakan pilkades di desa tersebut selalu digagalkan. Diduga ada salah satu pihak yang sengaja tidak menginginkan terjadinya pilkades.

"Di Desa Durjan sudah 25 tahun tidak pernah ada Pilkades. Kami semua sudah merasa jenuh dengan kondisi yang tidak karuan di Durjan," ungkap Wakil Ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD) Durjan, Mustaji.

Selama ini, kata Mustaji, keinginan masyarakat untuk menyelenggarakan Pilkades sangat tinggi.

Namun, keinginan tersebut tidak berjalan mulus akibat mantan kepala desa yang saat ini menjadi Pjs terkesan tidak menginginkan adanya pemilihan. Hal itu terlihat dari beberapa kali usaha masyarakat selalu dimentahkan. Bahkan ancaman kerap muncul apabila tetap nekat melaksanakan pembentukan panitia pemilihan.

"Berapa kali kami berusaha melakukan tahapantahapan, tapi selalu dimentahkan. Bahkan juga diikuti dengan ancaman," paparnya.

Keinginan kuat masyarakat terhadap terselenggaranya pilkades berdasarkan kondisi yang semakin krusial. Apalagi selama dijabat oleh man-

tan kepala desa tersebut, keadaan desa tidak semakin membaik. Namun, justru semakin parah.

Terlebih pada infrastruktur desa. Sebab jalan akses desa mengalami kerusakan yang cukup parah dan dibiarkan saja selama 25 tahun. Parahnya, sebagai Pjs tidak pernah terjun langsung melihat keadaan masyarakatnya.

Di Desa Durjan sudah 25 tahun tidak pernah ada Pilkades. Kami semua sudah merasa jenuh dengan kondisi yang tidak karuan di Durjan,”

Mustaji

Wakil Ketua BPD Durjan, "Kami bertekad untuk mendapatkan kepastian terlaksanya pilkades. Apalagi BPD sudah terbentuk. Kami butuh perubahan," katanya.

Puncak dari keinginan masyarakat, lanjutnya, terjadi pada hari Minggu (20/11). Masyarakat berbondong-bondong mendesak agar panitia pelaksanaan Pilkades dibentuk. Namun, pada saat musyawarah dilaksanakan, pihak mantan kepala desa yang saat ini menjabat sebagai Pjs mencoba untuk menggagalkan pembentukan panitia, dengan tidak menghadirkan anggota BPD yang merupakan pendukungnya. Akan tetapi,

bagitu kuatnya dukungan masyarakat, musyawarah tersebut dilanjutkan meski diwarnai berbagai insiden yang menegangkan.

"Anggota BPD dari orang-orangnya PJs tidak dihadirkan, sehingga musyawarah tidak memenuhi kuota forum (korum).

Tapi karena desakan masyarakat begitu kuat, kesepakatan pembentukan panitia dapat dijalankan.

Semua berkas hasil kesepakatan kami serahkan ke camat setempat," tandasnya.

Camat Kokop, Irijono S.sos tidak menampik jika musyawarah yang dilakukan oleh BPD setempat tidak memenuhi korum.

Namun, musyawarah tersebut tetap dilanjutkan atas dasar desakan msyarakat yang begitu kuat. Padahal berdasarkan Peraturan Daerah (Perda ) no 3 tahun 2010 perubahan atas Perda no no 7 Tahun 2006 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pasal 2 menyatakan musyawarah pembentukan panitia Pilkades dinyatakan korum apabila memenuhi 2/3 kehadiran BPD. "Ya, memang tidak korum, tapi atas desakan masyarakat musyawarah itu tetap dijalankan. Hasilnya tetap akan saya sampaikan kepada Bupati. Diterima atau tidak itu bukan kewenangan saya," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bapemas Pemdes Bangkalan Roosli Hariyono saat dihubungi melalu selulernya untuk dimintai keterangan terkait polemik yang terjadi di Desa Durjan Kecamatan Kokop tidak ada jawaban hingga berita ini diterbitkan. (dn/rah)

16 Badrul Aini Apresiasi Anggaran Transportasi Raskin Kepulauan SUMENEP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Badrul Aini, mengapresiasi penyediaan anggaran transportasi pendistribusian beras untuk keluarga miskin (raskin) ke kepulauan sampai ke balai desa. Menurut anggota dewan asal Kepulaan Kangean itu, langkah pemkab merupakan terobosan baru yang cukup positif untuk perbaikan distribusi beras bersubsidi itu.

Badrul mengungkapkan, adanya dana transportasi bisa menghindari penyelewengan distribusi raskin. Sebab, pantauan ke titik distribusi itu dilakukan secara maksimal. ”Tidak ada lagi kasus repacking (penjualan lalu bungkus ulang) di tengah jalan. Sehingga, raskin bisa sampai kepada penerima manfaat secara menyeluruh,” katanya.

Tidak hanya itu, terang politisi PBB ini, harga raskin itu juga tidak akan dipermainkan oleh oknum. Jadi, tetap dengan harga Rp 1.600 per kilogram. ”Jadi, tidak ada alasan

lagi, kepala desa atau koordinator lapangan (korlap) raskin untuk meminta dana lebih besar dari ketentuan. Sebab, transportasinya sudah ditanggung pemkab,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat bisa menikmati raskin secara utuh. Sebab, selama ini banyak raskin yang tidak sampai. Meski sampai harganya cukup mahal. ”Distribusi raskin kepulauan tidak hanya sampai di Kalianget, melainkan langsung ke titik distribusi di balai desa,” tuturnya.

Tidak hanya itu, dari balai desa kepada penerima manfaat juga disediakakn dananya. Yakni, Rp 250 per kilogram. ”Sehingga, ini sudah menjadi hal yang sangat baik untuk distribusi raskin kepulauan. Semoga pendistribusian raskin akan lebih maksimal dan masyarakat merasa nyaman,” tuturnya.

Kasubag Sarana Perekonomian Bagian Perekonomian Wedi Sunarto membenarkan adannya anggaran itu.

Pihaknya mengklaim sudah menganggarkan lebih dari Rp 1 miliyar untuk transportasi raskin itu. ”Itu bentuk perhatian kami kepada masyarakat kepulauan,” ungkapnya. (*/yat)

UPT Pengairan Wilayah Selatan Wakili Jatim ke Nasional

Ruang Kelas SMK 1 Sampang Diredesain Tahan Banjir

PERBAIKAN KELAS Tiga belas ruang kelas di SMK 1 Sampang sedang direhabilitasi menggunakan dana DAK 2013

SAMPANG - SMK 1 Sampang mendapat bantuan rehabilitasi ruang kelas dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2013. Bantuan itu langsung digunakan untuk memperbaiki 13 ruang kelas agar bisa tahan banjir saat musim penghujan dengan cara meninggikan lantainya sampai 30 sentimeter.

Kepala SMK 1 Sampang Irijanto mengaku sangat bersyukur bisa mendapatkan bantuan dana DAK untuk rehab ruang kelas. Itu bisa meminimalisir dampak banjir yang biasa melanda sekolahnya setiap musim penghujan. ”Alhamdulilah sekolah kami (SMK 1 Sampang) tahun ini bisa mendapatkan bantuan dana rehabilitasi kelas dari DAK. Ini sangat membantu kami setidaknya

Tim Penilai Mendatangi Kantor UPT Pengairan Wilayah Selatan Senin (21/10). ian muang sangkal. Penilaian itu diawali dengan acara seremonial.

Acara seremonial itu berlangsung semarak, namun tetap penuh keakraban. Bahkan, canda tawa antara tim penilai dan sejumlah pihak juga ikut mewarnai.

Usai seremonial tim penilai dari Jakarta langsung melakukan pemeriksaan kepada kelengkapan UPT Pengairan wilayah selatan.

Mulai dari administrasi, irigasi, termasuk melakukan cek lapangan. Bahkan, antara tim penilai dengan pihak UPT sempat terjadi diskusi terkait pengairan wilayah selatan. Tim penilai hanya dibuat kagum saja oleh pihak pengairan.

Tim penilai diketuai oleh Dr. Samsudin Mansur.

Informasinya, hasil penilaian dari tim itu nanti akan dilakukan kotak untuk dibawa ke Jakarta.

Dari penilaian itu nanti akan ditentukan pemenang pada akhir November mendatang. Sedangkan untuk pengambilan hadiah baru akan dilakukan pada 3 Desember

mendatang.

Kepala PU Pengarian Sumenep Eri Susanto mengaku sangat bangga dengan dijadikannya UPT Pengairan wilayah selatan mewakili Jatim. Sebab, bisa berlaga dipentas nasional. ”Ini prestasi yang luar biasa bagi kami. Kami cukup bangga. Ini berkat kerja keras semua pihak, khususnya UPT Pengairan wilayah selatan,” katanya.

Eri Susanto berharap dengan dipercayainya UPT Pengarian wilayah selatan dapat memberikan sumbangsih terhadap masyarakat luas. Sehingga, masyrakat bisa dengan nyaman menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah. ”Kami ingin masyarakat bisa mandiri, dan dapat memelihara atas semua fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.

Kami juga berharap UPT Pengairan wilayah Selatan bisa menang tingkat Nasional,” katanya (adv/edy/yat)

bisa mempunyai sejumlah kelas yang bisa digunakan meski banjir melanda sekolah kami sehingga kegiatan belajar mengajar tidak banyak terganggu,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (21/10).

Untuk itu, Irijanto berharap bantuan DAK itu bisa berkelanjutan setiap tahunnya sehingga semua ruang kelas SMK 1 Sampang bisa direhabilitasi tahan banjir. Sebab, tiga belas kelas yang telah direhabilitasi itu masih belum cukup untuk menampung semua murid SMK 1 Sampang. ”Harapannya, bantuan (DAK untuk rehabilitasi kelas) ini bisa berkelanjutan di tahun-tahun mendatang supaya kami bisa lebih tenang menghadapi musim penghujan. Masalahnya, sekolah kami ini

memang sudah biasa jadi langganan banjir saat musim penghujan.

Makanya kami butuh lebih banyak kelas lagi yang tahan banjir,” lanjutnya.

Menurutnya, saat ini pengerjaan proyek rehabilitasi kelas tersebut sudah memasuki lima puluh persen penyelesaian. Sehingga, pihaknya bisa segera birsiap-siap untuk mengajukan pencairan dana termin selanjutnya. ”Sekarang ini kami sudah berada di termin kedua. Karena sudah mencapai lima puluh persen lebih (penyelesaian), kami sudah berancang-anacang akan segera mencairkan termin ketiga agar pengerjaannya bisa berkelanjutan,” pungkasnya. (adv/ lum)

Alumni PGA Gelar Temu Reuni

SUMENEP – Alumni Pendidikan Guru Agama (PGA) angkatan tahun 1989, 1990 dan 1991 menggelar Reuni Alumni, Minggu (20/10). Reuni alumni set-

SUMENEP – Kinerja UPT Pengairan wilayah selatan, yang meliputi, Lenteng, Batuan, Saronggi dan Bluto cukup membanggakan.

UPT Pengairan wilayah selatan Dinas PU Pengairan Sumenep ini berhasil mewakili Jatim di tingkat Nasional dalam lomba Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan 2013.

Sebanyak lima orang tim penilai mendatangi kantor UPT Pengairan wilayah Selatan, Senin (21/10). Mereka akan melakukan penilaian selama dua hari ke depan. Kedatangan tim penilai itu disambut hangat oleh kepala Dinas PU Pengairan Eri Susanto dan sejumlah pegawai UPT Pengairan wilayah selatan. Sejumlah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) juga ikut menyambut.

Kedatangan tim penilai itu juga disambut dengan budaya dan tarian tradisional. Misalnnya, saronen, ul daul, tak ketinggalan tar-

SEREMONIAL

SELASA 22 OKTOBER 2013 NO.0223| TAHUN II

ingkat Madrasah Aliyah Negeri (MAN) itu digelar di Graha Adipoday. Acara reuni itu berlangsung semarak dan penuh haru.

Sebab, sebagian mereka sudah

bertahun-tahun tidak bertemu dalam satu forum.

Ketua Ikatan Alumni PGA SeKabupaten Sumenenp, Moh. Sahlan, SH, berharap agar acara halal bihalal dan temu alumni seperti ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi dan memperkokoh persaudaraan.

“Sebab dengan silaturrahim, walaupun terasa jauh, tetap dekat di hati. Pertemuan ini hendaknya dimaknai sebagai bentuk memperkuat persaudaran,” katanya.

Dia menambahkan, acara ini sengaja digelar dalam rangka temu kangen antar sahabat lama waktu masih menempa ilmu di PGA. “Dan pada temu kangen ini, kami hanya mengundang angkatan tahun 89, 90, hingga 91. Semuanya berjumlah 500 orang. Alhamdulillah acaranya cukup meriah, apalagi acara itu dihibur oleh orkestra,” ucapnya dengan nada penuh semangat. (*/sym)

SMK Siti Khadijah Mendapat Bantuan Gedung Perpustakaan SAMPANG- Komitmen Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang untuk memperlakukan adil terhadap semua sekolah rupanya bukan hanya isapan jempol belaka. Buktinya, semua sekolah mulai dari yang ada di kota sampai ke desa, baik negeri maupun swasta diberi akses yang sama untuk mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2013. Salah satu sekolah swasta yang mendapatkan bantuan DAK adalah SMK Siti Khadijah, Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan.

Untuk DAK TA 2013, SMK Siti Khadijah mendapatkan bantuan pembangunan satu unit gedung perpustakaan lengkap dengan mebelernya. Saat ini, pembangunan gedung perpustakaan seluas 12 x 10 meter persegi itu sudah mencapai lima puluh persen penyelesaian. ”Pembangunannya (gedung perpustakaan) sudah mencapai lima puluh persen. Secepatnya kami akan segera meningkatkan ke termin dua agar bisa cepet selesai,” kata Kepala Sekolah SMK Siti Khadijah Abd Azis Nawawi kepada Koran Madura, Senin (21/10).

Menurutnya, bantuan gedung perpustakaan itu mempunyai nilai yang cukup penting bagi pengembangan pendidikan anak didiknya.

Sebab, sebagaimana kita ketahui, perpustakaan bisa menjadi jendela ilmu pengetahuan jika mampu dimanfaatkan secara optimal. ”Jadi, kami sangat bangga dengan bantuan gedung perpustakaan ini.

Kami akan mengoptimalkan fung-

si perpustakaan ini untuk kemajuan sekolah kami. Kami juga ingin bersaing dengan sekolah-sekolah di kota,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mengaku akan melibatkan secara aktif para murid-muridnya jika perpustakaan itu sudah aktif. Sehingga, bantuan gedung perpustakaan itu bisa bermanfaat untuk percepatan pengembangan ilmu pengetahuan siswa SMK Siti Khadijah. ”Tentu semua murid kami akan dilibatkan dalam pengembangan fungsi perpustakaan ini. Kami sudah mem-

punyai beberapa buku ilmiah hasil bantuan dana BOS (bantuan operasional sekolah),” tuturnya.

Selebihnya, Azis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses turunnya bantuan DAK untuk SMK Siti Khadijah. ”Kami berterima kasih kepada semua pihak yang turut memperlancar turunnya bantuan gedung perpus ini. Terutama kepada keluarga besar Disdik Sampang. Kami berharap bantuan semacam ini bisa berkelanjutan,” pungkasnya. (adv/lum)