1
JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO.0245 | TAHUN II Koran Madura
JUMAT
22 NOVEMBER 2013
g PAMANGGHI
Antiklimaks Oleh : Abrari Alzael
Wartawan senior di Madura
REPUBLIK yang kadangkala diganggu bangsa lain, negara ini harus melawan, bukan melunak. Sebab semakin lemah syahwat, negara asing akan begitu mudah mempemainkan negeri ini. Ketagasan perlu bahkan kekerasan dibutuhkan untuk hal-hal tertentu. Diam saja pada kasus besar yang menyangkut kedaulatan, dapat menyebabkan Indonesia sariawan. Saat berpidato pidato di depan Kongres Amerika, Bung Karno berterima kasih atas segala bantuan dari pihak asing kepada Indonesia saat itu untuk mempercepat jalannya perjuangan. Namun demikian, Soekarno tegas menambahkan, bahwa Indonesia tidak rela seujung jari pun kemerdekaannya ditukar dengan bantuan asing. Inilah perlunya taji bagi Indonesia, bagi presiden selaku pemangku negara saat di dalam negeri diobok-obok asing, termasuk dijungkirbalikkan sejumlah oknum di dalam negeri. Dalam peristiwa penyadapan yang diduga dilakukan Australia terhadap Presiden RI dan tokoh penting lain di sekitarnya, SBY dari sisi psikologis seharusnya marah, bukan (hanya) kecewa. Marahnya SBY dalam kasus ini dapat mensejajarkan dirinya dengan Obama di Amerika dalam kasus yang hampir sama. Ketika soal perang Afganistan dibocorkan Sebagai WikiLeaks, Obama marah. presiden, SBY Ia dan sekutunya (Inggris, Jerman, Australia) pasti tidak menuntut WikiLeaks atas harus berguru reportase ini. Amerika bagaimana bersikukuh dan mengajak caranya marah sekutunya bersekongkol kepada anakmenghadapi kasus yang anak TK dialaminya. Bagi Amerika, perang Afganistan merupakan rahasia tetapi dibocorkan dan karena itu Amerika termasuk Australia marah. Seorang kawan saat menyaksikan pemberitaan penyadapan yang membuat SBY (hanya) kecewa, sebagai warga negara ia tidak puas. Aura SBY seakan-akan lebih marah pada perseteruannya dengan Anas dalam soal pecah kongsi Demokrat. Tetapi pada soal kedaulatan negara dan penyadapan itu, SBY hanya kecewa. Dalam psikologi, kecewa itu merupakan sikap yang berada pada ruang dimana kenyataan yang dihadapi tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Sedangkan marah sebentuk perasaan yang muncul karena yang dialami tidak selaras dengan pandangan yang dimiliki. Sementara di ruangan yang lain, dua anak TK berbisik-bisik kemudian mereka marah karena mendapati seorang temannya nguping dan mendengar pembicaraannya. Sebagai presiden, SBY pasti tidak harus berguru bagaimana caranya marah kepada anak-anak TK. SBY pasti punya rasa marah yang berbeda, bertaji, dan berwibawa. Tetapi SBY lebih mengerti bahwa kecewa dan marah itu tidak sama dengan efek yang tentu saja berbeda juga. =
Tiket Terakhir Milik
Uruguay Berita di hal 8
ant/fanny octavianus
DEMO KEDUBES AUSTRALIA. Massa gabungan sejumlah ormas berunjuk rasa di depan Kedubes Australia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/11). Aksi tersebut menuntut permintaan maaf terbuka dari Australia dalam kasus penyadapan.
Yang Bertanggungjawab KSSK dan BI
JK Malu-malu Sebut Budiono Terkait Skandal Century JAKARTA- Wakil Presiden Indonesia 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) menilai Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Bank Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century hingga mendapat dana talangan Rp6,7 triliun pada 2008. Namun demikian JK malu-malu menunjuk Boediono sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. “Tentu dalam hal ini KSSK dan BI yang menjawabnya, mengapa bisa terjadi demikian,” kata Jusuf Kalla usai diperiksa KPK sebagai saksi, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis. Pada rapat KSSK tanggal 20-21 November 2008 yang dipimpin Sri Mulyani (menteri keuangan saat itu) ditetapkan bahwa Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Awalnya, Bank century mengajukan permohonan untuk mendapatkan repo aset yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian FPJP dari hasil rapat dewan gubernur. Dari kebijakan tersebut, terjadilah Perubahan Bank Indonesia soal aturan batas CAR dari 8 persen menjadi 0,8 persen karena awalnya Bank Century tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang
hanya 2,02 persen. Selanjutnya Bank Century ditengarai sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dari sini, dibawa ke dalam rapat KSSK yang akhirnya diputuskan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan mendapatkan dana talangan Rp6,7 triliun. “KPK harus mencari pengambil keputusan dan pembayarnya (dana talangan),” ujar Kalla. Kalla saat itu sebagai Wakil
Tentu dalam hal ini KSSK dan BI yang menjawabnya, mengapa bisa terjadi demikian
Jusuf Kalla
Wakil Presiden RI ke-5 Presiden dan bertanggungjawab menjalankan pemerintahan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang dalam kunjungan ke luar negeri. Namun, Kalla baru diberitahu bahwa sudah ada rapat penetapan bank gagal berdampak sistemik dan pengucuran uang pada 25 November 2008 malam oleh Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono. Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan
adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut karena diduga mengubah peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 10/26/ PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif. Dalam perkara Century, KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada 7 Desember 2012 yang akhirnya ditahan sejak 15 November 2013. Sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah adalah orang yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain memeriksa Jusuf Kalla, KPK juga memeriksa mantan Direktur Bank Century Maryono sebagai saksi untuk menelusuri kasus Bank Century. “Iya, saya hadir untuk pendalaman kasus bank century,” ujar Maryono. Dalam perkara Century, KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada 7 Desember 2012 yang akhirnya ditahan sejak 15 November 2013. Sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah adalah orang yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. (ant/mon)
PASCA PENYADAPAN
Australia Bisa Kehilangan Pengaruh JAKARTA- Pakar ilmu hubungan internasional yang juga rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menyatakan Australia terancam kehilangan pengaruhnya di Asia jika negeri kanguru tersebut tidak meminta maaf kepada Indonesia terkait skandal penyadapan. “Jika hubungan kedua negara semakin memburuk, Australia adalah pihak yang paling dirugikan karena Indonesia adalah kunci bagi masuknya pengaruh Canberra ke wilayah Asia,” kata Anies dalam pernyataan resminya, Kamis (21/11). Menurut peserta Konvensi Partai Demokrat tersebut, Indonesia mempunyai daya tawar yang kuat untuk menuntut Australia meminta maaf agar hubungan kedua negara kembali normal. “Mereka membutuhkan lebih banyak dibanding Indonesia membutuhkan Australia,” kata dia. Sampai saat ini, beberapa hubungan kerja sama dengan Australia telah dihentikan sementara oleh pemerintah indonesia. Namun langkah tersebut nampak tidak mampu memaksa Perdana Menteri Tony Abbott meminta maaf. Di depan para anggota parlemen, Abbott pada Kamis menolak meminta maaf dan menyatakan bahwa penyadapan adalah praktik normal yang dilakukan oleh semua negara. Menurut Anies, Indonesia harus bersikap lebih tegas dan lebih keras untuk memaksa Australia memperbaiki sikapnya. “Penyadapan yang dilakukan oleh Australia adalah tindakan yang tidak patut dan merendahkan bangsa Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus bersikap tegas dan keras,” kata Anies. (ant/beth)
JELANG PEMILU 2014
Nasdem-PDIP Bertekad Jadi Kekuatan Pemersatu Bangsa JAKARTA- Partai NasDem dan PDI Perjuangan bertekad menjadi kekuatan pemersatu bangsa, untuk mengawal transisi kepemimpinan nasional 2014 secara demokratis, aman, dan damai. Kampanye Siang itu Matrawi ikut berkerumun di lapangan untuk mendengerkan kampanye seorang calon legislatif. Bahkan ia berdiri paling depan dekat panggung. Dengan suara lantang sang caleg mempromosikan diri dan mengumbar janji-janjinya “Kalo saya nanti terpilih, akan saya bangun jembatan di desa ini” ucapnya lantang. Tapi Matrawi tiba-tiba protes “Pak di sini tidak ada sungai” “Kalau bagitu kita akan bikin sungai” jawab sang caleg dengan cepat dan lantang pula. “Oh, buat masjidil haram saja pak, biar bisa bikin ka’bah” Matrawi pun ngeloyor pergi. Cak Munali
“Dari pertemuan kami hari ini (21/11), saya selaku Ketua Umum NasDem dan Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan telah mencapai kesepahaman guna bersama-sama menjaga proses Pemilu 2014 agar berlangsung demokratis,” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh usai pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selama dua jam di kantor DPP PDIP, di Jakarta, Kamis.
Oleh karena itu, katanya, NasDem dan PDIP bertekad menjadi kekuatan pemersatu bangsa, untuk mengawal transisi kepemimpinan 2014 secara lebih demokratis, aman, dan damai. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella sesaat setelah pertemuan antara PDIP dan NasDem itu mengatakan kedua partai menyepakati beberapa poin demi tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara. “PDIP dan NasDem sepakat mendesak pemerintah dan KPU untuk memastikan agar DPT sungguh-sungguh menjamin terpenuhinya hak konstitusional WNI untuk memilih,” katanya. Dalam pertemuan tersebut, katanya, PDIP dan NasDem juga sepakat untuk
meminta kepada Presiden RI agar segera menginstruksikan kepada Lemsaneg untuk lebih fokus pada tugas utamanya di dalam membela kepentingan
nasional. Lemsaneg harus menarik diri dari segala upayanya untuk terlibat di dalam proses demokrasi melalui kerja sama
dengan KPU. PDIP dan NasDem juga meminta kepada MK agar secepatnya memulihkan kepercayaan publik dan mewujudkan MK sebagai benteng demokrasi. “Negara harus memfasilitasi hak warga negara yang kesulitan untuk memilih, seperti orang cacat atau pemilih yang tinggal di daerah terpencil,” kata Rio. Pada kesepakatan itu, kedua partai tersebut juga meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP agar mampu melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu dengan lebih demokratis, berdasarkan asas luber dan jurdil, serta mengedepankan indepedensi dan netralitas penyelenggaraan pemilu. (ant/kim)