e Paper Koran Madura 22 November 2013

1

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO.0245 | TAHUN II Koran Madura

JUMAT

22 NOVEMBER 2013

g PAMANGGHI

Antiklimaks Oleh : Abrari Alzael

Wartawan senior di Madura

REPUBLIK yang kadangkala diganggu bangsa lain, negara ini harus melawan, bukan melunak.

Sebab semakin lemah syahwat, negara asing akan begitu mudah mempemainkan negeri ini. Ketagasan perlu bahkan kekerasan dibutuhkan untuk hal-hal tertentu. Diam saja pada kasus besar yang menyangkut kedaulatan, dapat menyebabkan Indonesia sariawan.

Saat berpidato pidato di depan Kongres Amerika, Bung Karno berterima kasih atas segala bantuan dari pihak asing kepada Indonesia saat itu untuk mempercepat jalannya perjuangan. Namun demikian, Soekarno tegas menambahkan, bahwa Indonesia tidak rela seujung jari pun kemerdekaannya ditukar dengan bantuan asing. Inilah perlunya taji bagi Indonesia, bagi presiden selaku pemangku negara saat di dalam negeri diobok-obok asing, termasuk dijungkirbalikkan sejumlah oknum di dalam negeri.

Dalam peristiwa penyadapan yang diduga dilakukan Australia terhadap Presiden RI dan tokoh penting lain di sekitarnya, SBY dari sisi psikologis seharusnya marah, bukan (hanya) kecewa. Marahnya SBY dalam kasus ini dapat mensejajarkan dirinya dengan Obama di Amerika dalam kasus yang hampir sama.

Ketika soal perang Afganistan dibocorkan Sebagai WikiLeaks, Obama marah. presiden, SBY Ia dan sekutunya (Inggris, Jerman, Australia) pasti tidak menuntut WikiLeaks atas harus berguru reportase ini. Amerika bagaimana bersikukuh dan mengajak caranya marah sekutunya bersekongkol kepada anakmenghadapi kasus yang anak TK dialaminya. Bagi Amerika, perang Afganistan merupakan rahasia tetapi dibocorkan dan karena itu Amerika termasuk Australia marah.

Seorang kawan saat menyaksikan pemberitaan penyadapan yang membuat SBY (hanya) kecewa, sebagai warga negara ia tidak puas. Aura SBY seakan-akan lebih marah pada perseteruannya dengan Anas dalam soal pecah kongsi Demokrat. Tetapi pada soal kedaulatan negara dan penyadapan itu, SBY hanya kecewa.

Dalam psikologi, kecewa itu merupakan sikap yang berada pada ruang dimana kenyataan yang dihadapi tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Sedangkan marah sebentuk perasaan yang muncul karena yang dialami tidak selaras dengan pandangan yang dimiliki.

Sementara di ruangan yang lain, dua anak TK berbisik-bisik kemudian mereka marah karena mendapati seorang temannya nguping dan mendengar pembicaraannya. Sebagai presiden, SBY pasti tidak harus berguru bagaimana caranya marah kepada anak-anak TK. SBY pasti punya rasa marah yang berbeda, bertaji, dan berwibawa. Tetapi SBY lebih mengerti bahwa kecewa dan marah itu tidak sama dengan efek yang tentu saja berbeda juga. =

Tiket Terakhir Milik

Uruguay Berita di hal 8

ant/fanny octavianus

DEMO KEDUBES AUSTRALIA. Massa gabungan sejumlah ormas berunjuk rasa di depan Kedubes Australia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/11). Aksi tersebut menuntut permintaan maaf terbuka dari Australia dalam kasus penyadapan.

Yang Bertanggungjawab KSSK dan BI

JK Malu-malu Sebut Budiono Terkait Skandal Century JAKARTA- Wakil Presiden Indonesia 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) menilai Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Bank Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century hingga mendapat dana talangan Rp6,7 triliun pada 2008.

Namun demikian JK malu-malu menunjuk Boediono sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

“Tentu dalam hal ini KSSK dan BI yang menjawabnya, mengapa bisa terjadi demikian,” kata Jusuf Kalla usai diperiksa KPK sebagai saksi, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Pada rapat KSSK tanggal 20-21 November 2008 yang dipimpin Sri Mulyani (menteri keuangan saat itu) ditetapkan bahwa Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Awalnya, Bank century mengajukan permohonan untuk mendapatkan repo aset yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian FPJP dari hasil rapat dewan gubernur.

Dari kebijakan tersebut, terjadilah Perubahan Bank Indonesia soal aturan batas CAR dari 8 persen menjadi 0,8 persen karena awalnya Bank Century tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang

hanya 2,02 persen.

Selanjutnya Bank Century ditengarai sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dari sini, dibawa ke dalam rapat KSSK yang akhirnya diputuskan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan mendapatkan dana talangan Rp6,7 triliun. “KPK harus mencari pengambil keputusan dan pembayarnya (dana talangan),” ujar Kalla.

Kalla saat itu sebagai Wakil

Tentu dalam hal ini KSSK dan BI yang menjawabnya, mengapa bisa terjadi demikian

Jusuf Kalla

Wakil Presiden RI ke-5 Presiden dan bertanggungjawab menjalankan pemerintahan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang dalam kunjungan ke luar negeri.

Namun, Kalla baru diberitahu bahwa sudah ada rapat penetapan bank gagal berdampak sistemik dan pengucuran uang pada 25 November 2008 malam oleh Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan

adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut karena diduga mengubah peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 10/26/ PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif.

Dalam perkara Century, KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada 7 Desember 2012 yang akhirnya ditahan sejak 15 November 2013. Sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah adalah orang yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Selain memeriksa Jusuf Kalla, KPK juga memeriksa mantan Direktur Bank Century Maryono sebagai saksi untuk menelusuri kasus Bank Century. “Iya, saya hadir untuk pendalaman kasus bank century,” ujar Maryono.

Dalam perkara Century, KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada 7 Desember 2012 yang akhirnya ditahan sejak 15 November 2013.

Sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah adalah orang yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. (ant/mon)

PASCA PENYADAPAN

Australia Bisa Kehilangan Pengaruh JAKARTA- Pakar ilmu hubungan internasional yang juga rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menyatakan Australia terancam kehilangan pengaruhnya di Asia jika negeri kanguru tersebut tidak meminta maaf kepada Indonesia terkait skandal penyadapan.

“Jika hubungan kedua negara semakin memburuk, Australia adalah pihak yang paling dirugikan karena Indonesia adalah kunci bagi masuknya pengaruh Canberra ke wilayah Asia,” kata Anies dalam pernyataan resminya, Kamis (21/11).

Menurut peserta Konvensi Partai Demokrat tersebut, Indonesia mempunyai daya tawar yang kuat untuk menuntut Australia meminta maaf agar hubungan kedua negara kembali normal.

“Mereka membutuhkan lebih banyak dibanding Indonesia membutuhkan Australia,” kata dia.

Sampai saat ini, beberapa hubungan kerja sama dengan Australia telah dihentikan sementara oleh pemerintah indonesia. Namun langkah tersebut nampak tidak mampu memaksa Perdana Menteri Tony Abbott meminta maaf.

Di depan para anggota parlemen, Abbott pada Kamis menolak meminta maaf dan menyatakan bahwa penyadapan adalah praktik normal yang dilakukan oleh semua negara.

Menurut Anies, Indonesia harus bersikap lebih tegas dan lebih keras untuk memaksa Australia memperbaiki sikapnya.

“Penyadapan yang dilakukan oleh Australia adalah tindakan yang tidak patut dan merendahkan bangsa Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus bersikap tegas dan keras,” kata Anies. (ant/beth)

JELANG PEMILU 2014

Nasdem-PDIP Bertekad Jadi Kekuatan Pemersatu Bangsa JAKARTA- Partai NasDem dan PDI Perjuangan bertekad menjadi kekuatan pemersatu bangsa, untuk mengawal transisi kepemimpinan nasional 2014 secara demokratis, aman, dan damai.

Kampanye Siang itu Matrawi ikut berkerumun di lapangan untuk mendengerkan kampanye seorang calon legislatif. Bahkan ia berdiri paling depan dekat panggung.

Dengan suara lantang sang caleg mempromosikan diri dan mengumbar janji-janjinya “Kalo saya nanti terpilih, akan saya bangun jembatan di desa ini” ucapnya lantang. Tapi Matrawi tiba-tiba protes “Pak di sini tidak ada sungai” “Kalau bagitu kita akan bikin sungai” jawab sang caleg dengan cepat dan lantang pula.

“Oh, buat masjidil haram saja pak, biar bisa bikin ka’bah” Matrawi pun ngeloyor pergi.

Cak Munali

“Dari pertemuan kami hari ini (21/11), saya selaku Ketua Umum NasDem dan Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan telah mencapai kesepahaman guna bersama-sama menjaga proses Pemilu 2014 agar berlangsung demokratis,” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh usai pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selama dua jam di kantor DPP PDIP, di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, katanya, NasDem dan PDIP bertekad menjadi kekuatan pemersatu bangsa, untuk mengawal transisi kepemimpinan 2014 secara lebih demokratis, aman, dan damai.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella sesaat setelah pertemuan antara PDIP dan NasDem itu mengatakan kedua partai menyepakati beberapa poin demi tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara.

“PDIP dan NasDem sepakat mendesak pemerintah dan KPU untuk memastikan agar DPT sungguh-sungguh menjamin terpenuhinya hak konstitusional WNI untuk memilih,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, katanya, PDIP dan NasDem juga sepakat untuk

meminta kepada Presiden RI agar segera menginstruksikan kepada Lemsaneg untuk lebih fokus pada tugas utamanya di dalam membela kepentingan

nasional.

Lemsaneg harus menarik diri dari segala upayanya untuk terlibat di dalam proses demokrasi melalui kerja sama

dengan KPU. PDIP dan NasDem juga meminta kepada MK agar secepatnya memulihkan kepercayaan publik dan mewujudkan MK sebagai benteng demokrasi.

“Negara harus memfasilitasi hak warga negara yang kesulitan untuk memilih, seperti orang cacat atau pemilih yang tinggal di daerah terpencil,” kata Rio. Pada kesepakatan itu, kedua partai tersebut juga meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP agar mampu melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu dengan lebih demokratis, berdasarkan asas luber dan jurdil, serta mengedepankan indepedensi dan netralitas penyelenggaraan pemilu. (ant/kim)

2

NASIONAL

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO.0245 | TAHUN II

Jokowi Akan Jadi “Tsunami” Bagi Parpol Lain JAKARTA - Joko Widodo atau Jokowi akan melibas perolehan suara partai-partai politik (parpol) lain pada pemilu legislatif (pileg)2014 mendatang bila Gubernur DKI Jakarta itu diajukan sebagai calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan.

Bahkan pengaruh ini bagaikan tsunami bagi parpol lain dalam hal perolehan suara.

Pada saat bersamaan, perolehan suara partai moncong putih itu akan terdongkrak sangat tajam pada pemilu nanti. Demikian hasil survei lembaga survei Indikator Politik sebagaimana dipaparkan Direktur Eksekutifnya

Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Kamis (21/11). “Semua partai kena pengaruh akibat dari pencapresan Jokowi oleh PDI Perjungan,” kata Burhanuddin.

Menurut survei ini, dampak paling besar jika Jokowi jadi diusung menjadi calon presiden tampak pada perolehan suara Partai Golkar. Ia men-

jelaskan, bila PDI Perjuangan mencapreskan Jokowi dan pemilih nasional mengetahui keputusan politik itu, maka Golkar hanya akan mendapat 14,6 persen suara nasional.

Tetapi sebaliknya, perolehan suara Golkar akan mencapai 21,8 persen jika Jokowi tak diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden tahun depan.

Jika Jokowi diusung menjadi calon presiden oleh PDI Perjuangan, maka perolehan suara partai moncong putih itu akan mencapai 37,8 persen.

Sedangkan partai-partai lain

seperti Partai Demokrat hanya meraih 5,4 persen suara, Gerindra 6,6 persen, PPP 3,6 persen, PKB 2,5 persen, Hanura 3,5 persen, Partai Nasdem 1,4 persen, PKS 0,6 persen, PAN, 2,5 persen, sedangkan perolehan suara PBB dan PKPI di bawah satu persen.

Tetapi bila Jokowi tidak dimajukan sebagai capres, maka perolehan suarap PDI Perjuangan hanya mencapai 14,4 persen, Golkar 21,8 persen, Partai Demokrat 8,2 persen, Gerindra 11,1 persen, PPP 3,5 persen, PKB 5,8 persen, Hanura 6 persen, Partai Nasdem

3,9 persen, PKS 2,7 persen, PAN 1,1 persen, PBB 0,3 persen, dan PKPI 0,7 persen.

“Jokowi dapat mengubah peta kekuatan partai, dan efek pada partai-partai lain juga terlihat meski perbedaannya di bawah lima persen,” papar Burhanuddin lebih lanjut.

Survei yang dilakukan Indikator Politik menggunakan desain eksperimental untuk mengetahui hubungan kausal antara independen dan dependen variabel dalam survei opini publik. Jika dalam survei biasanya, hubungan kausal itu hanya berdasarkan asumsi,

dalam survei eksperimental sebab bisa ditetapkan lewat sebuah desain.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 atau lebih, dan atau telah menikah. Jumlah sampel sebanyak 1.200 dan berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Responden dipilih secara random. Survei ini diklaim memiliki margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. (gam/aji)

DESENTRALISASI

Pemerintah Revisi PP No. 38/2007 JAKARTA-Pemerintah meluncurkan naskah akademik rancangan perubahan Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Naskah akademik yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP) ini merekomendasikan pola maupun model pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kapasitas masingmasing tingkat pemerintahan.

Selain itu, usulan ini menempatkan beberapa sub-urusan agar bisa ditarik ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Model pembagian urusan ini akan dimasukkan ke dalam batang tubuh RUU Pemerintah Daerah. “Dengan banyaknya ketimpangan selama pelaksanaan desen-

.... pemerintah pusat memberikan kewenangan yang terlalu luas bagi pemerintah daerah Djohermansyah Johan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

tralisasi di Indonesia selama 13 tahun terakhir, revisi PP 38/2007 ini juga perlu dilakukan karena terdapat perubahan pembagian urusan pemerintahan di dalam draft revisi UU 32/2004 yang membagi urusan pemerintahan menjadi tiga: urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selain itu, terdapat tumpang-tindih pembiayaan pembangunan melalui APBN (dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan) dan melalui APBD (dana transfer - DAK) antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi

Daerah, BAPPENAS, Max Hasudungan Pohan di Jakarta, Kamis (21/11).

Seperti diketahui, PP 38/2007 membagi Pemerintah Pusat untuk mengurusi urusan Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal, dan Agama. Sedangkan Pemerintah Daerah mengurusi urusan konkuren sebanyak 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Menurut Max, kriteria pembagian urusan terlalu berfokus hanya pada pelayanan publik, tanpa kejelasan format dan substansi pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan pemerintah pusat masih terkendala dengan banyaknya kementerian dan lembaga yang tidak patuh dengan peraturan pembagian urusan kewenangan terus berdalih bahwa mereka memiliki UU atau aturan masing-masing.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Johan menilai pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini terlanjur kebablasan, dimana daerah cenderung semenamena, tidak kooperatif dan kurang menghormati pemerintah pusat. “Melalui pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan pemekaran daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang terlalu luas bagi pemerintah daerah, padahal tidak semua aktor daerah terlatih dan kompeten mengembani urusan kewenangan tersebut,” jelas dia.

Hal ini kata dia makin mempersulit pemerintah pusat mengkoordinir 505 pemerintah kabupaten/kota sehingga banyak urusan yang kacau balau. Karena itu, urusan kewenangan yang bersifat krusial seperti sektor Ekologis (kehutanan, kelautan, pertambangan) dilimpahkan pada pemerintah provinsi. (gam/abd)

ant/r. rekotomo

JENAZAH KORBAN HELIKOPTER MI-17. Prajurit Korps Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) mengusung peti berisi jenazah dua rekannya yang menjadi korban kecelakaan helikopter Mi-17 di Kalimantan Utara, Lettu Cpn Rohmad dan Serka Aan Prayitno, di Lanumad A. Yani Semarang, Jateng, Kamis (21/11). Jenazah Letnan Satu Cpn Rohmad selanjutnya akan dimakamkan di Desa Sedayu, Kabupaten Grobogan, Jateng, dan jenazah Serka Aan Prayitno akan dimakamkan di Dusun Sambirejo, Kabupaten Ngawi, Jatim.

ant/widodo s. jussuf

PM BELANDA KUNJUNGI WADUK PLUIT. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte (ketiga kiri) bersama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kedua kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) berkunjung ke kawasan Waduk Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (21/11). Joko Widodo menjelaskan soal rencana normalisasi dan penataan kembali Waduk Pluit yang memiliki luas sekitar 60 hektare tersebut.

KERJA SAMA BILATERAL

Belanda Bantu Indonesia Atasi Banjir JAKARTA-Belanda dan Indonesia telah bekerjasama mewujudkan pengamanan banjir untuk wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) terkait dengan risiko bencana banjir yang sangat mendesak.

JAKARTA-Belanda dan Indonesia telah bekerjasama mewujudkan pengamanan banjir untuk wilayah JakartaBogor-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) terkait dengan risiko bencana banjir yang sangat mendesak. Pengetahuan dan pengalaman dari program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang sedang berjalan saat ini digunakan untuk mencapai tujuan antisipasi banjir.

“Di program NCICD ini, rencana perlindungan yang menyeluruh sedang dikembangkan dan diterapkan dimana pengamanan banjir dan kualitas hidup dikombinasikan dengan peluang dan kesempatan di bidang ekonomi untuk Jakarta.

Inovasi seperti Membangun dengan Alam, bisa membantu mempercepat perwujudan dari perlindungan banjir untuk wilayah ini,” ujar Sektor Air Belanda selama kunjungan di Jakarta yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mark Rutte, Menteri Lilianne Ploumen (Perdagangan dan Kerjasama Pembangunan Internasional) dan Menteri Sharon Dijksma (Pertanian) di Jakarta, Kamis (21/11).

Ketua dari Tim Inti Promosi dan Ekspor dari Sektor Air Utama Belanda Bertrand van Ee, mengatakan kedatangan tim Belanda ini untuk membawa kerjasama dengan Jakarta ke fase baru. Sebab Ja-

bodetabek tidak hanya sedang menghadapi satu tantangan rekayasa teknik terbesar di dunia, tetapi juga sedang mengalami perubahan besar di bidang ekonomi dan sosial. Ini adalah kepentingan strategis nasional untuk mengembangkan solusi yang cepat

Di program NCICD ini, rencana perlindungan yang menyeluruh sedang dikembangkan dan diterapkan dimana pengamanan banjir dan kualitas hidup dikombinasikan dengan peluang dan kesempatan di bidang ekonomi untuk Jakarta

Mark Rutte,

Perdana Menteri Belanda dan aman untuk daerah ini.

“Pendekatan terpadu terhadap permasalahan dalam memberikan perspektif baru untuk Jakarta dan seluruh Indonesia,” kata dia.

Sesuai permintaan oleh Pemerintah Belanda, jelas dia, Tenaga ahli dari Belanda dan Indonesia bekerja bersama dalam program NCICD mengembangkan rencana-

rencana yang akan menyediakan penguatan terhadap pengamanan di wilayah pesisir, menghentikan penurunan tanah dan meningkatkan kualitas air serta wilayah tempat tinggal yang nyaman. Untuk rencana tujuan pembangunan jangka panjang, NCICD juga menyediakan “Tanggul Laut Terluar” di Teluk Jakarta untuk melindungi kota dari ancaman banjir dan penurunan tanah.

Pembangunan tanggul ini jelas dia akan mengikuti struktur garis pantai yakni berbentuk garis cekung. Hal ini telah dituangkan didalam desain gambar pertama yang mengambil bentuk dari simbol nasional Indonesia yaitu: “Burung Garuda”,.

Rencana ambisius ini akan melindungi Jakarta dari air dan merevitalisasi kota.

Reklamasi lahan akan memberikan ruang lebih untuk pengembangan pusat kota baru yang akan dipenuhi dengan perumahan dan perkantoran.

Proyek ini termasuk menyediakan rencana jalan yang terhubung dengan kota, menyediakan akses mobilitas yang lebih lancar dan juga peluang untuk pengembangan Pantai Utara Jakarta di masa depan. Tetapi prioritas utama tetap pada rencana untuk menutup Teluk Jakarta, menghentikan pengambilan air tanah secara berlebihan dan meningkatkan kualitas dari air drainase kota.

Selama lebih dari 40 tahun, Sektor Air Belanda dan Indonesia telah bekerja bersama-sama untuk melindungi Jakarta dari ancaman bencana banjir. (gam/abd)

KONTROVERSI AHMADIYAH

LBHI Kecam Menag JAKARTA- Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (LBHI) menyesalkan pernyataan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali ingin membubarkan Ahmadiyah.

Ketua Badan Pengurus YLBI Alvon Kurnia Palma mengatakan, tidak sepantasnya Menag sebagai pejabat publik dan menjalankan konstitusi UUD 1945 melontarkan pernyataan seperti itu.

Karena itu, YLBHI mendesak Suryadharma Ali mencabut kembali penyataannya yang menyinggung persoalan pembubaran Ahmadiyah karena pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia.

“Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini seharusnya dipahami oleh Menteri Agama sehingga tidak kacau dalam menyikapi persoalan kebangsaan.

Hukum Indonesia tidak membenarkan adanya pembubaran terhadap Jama’ah Ahmadiyah, karena organisasi keagamaan tersebut sah secara hukum, sehingga berhak menjalankan kegiatannya yang salah satunya

adalah menjalankan ibadah menurut keyakinannya,” ujar Alvon, di kantor YLBHI, Jakarta, Kamis (21/11).

Sebelumnya, Menag di Semarang, Jawa Tengah, dalam dialog agama, melontarkan ucapan bahwa Ahmadiyah dinilai inkonstutisional, menghancurkan amanah dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi.

Menurut dia, pernyataan Menag ini berpeluang menyuburkan bibit-bibit intoleransi di masyarakat. Karena kelompok massa yang intoleran akan merasa mendapatkan dukungan dalam melakukan aksi intolerannya.

Padahal di dalam Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak ini juga dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Selain termuat di dalam konstitusi Indonesia, lanjutnya, di dalam Pasal 71 dan 72 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, dimana disebutkan bahwa Pasal 71 menegaskan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundangundangan lain, dan hukum internasional. (gam/abd)

LINTAS NUSANTARA

3

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO.0245 | TAHUN II

TKI MALAYSIA

PASCA PENYADAPAN

127 WNI Dideportasi NUNUKAN- Pemerintah Kerajaan Malaysia mendeportasi sebanyak 127 warga negara Indonesia (WNI) yang bermasalah melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Abdi Darwis, pegawai Konsulat RI Tawau Sabah Malaysia di Nunukan, Kamis mengatakan, pihaknya ditugaskan untuk melakukan pengawalan WNI yang deportasi tersebut kembali ke Indonesia dari Pusat Tahanan Sementara (PTS) Tawau.

Berdasarkan berita acara penyerahan kepada Kantor Imigrasi Nunukan nomor 798/Kons/XI/2013, WNI bermasalah yang dideportasi sebanyak 127 orang terdiri dari 97 laki-laki, 23 perempuan, lima anak laki-laki dan dua anak perempuan.

WNI bermasalah tersebut diberangkatkan dari Pelabuhan Tawau, Kamis (21/11) sekitar pukul 16.30 Wita dengan menggunakan KM Francis Ekspres dan tiba di Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan sekitar pukul 18.30 Wita.

Asmadin, salah seorang WNI yang dideportasi mengatakan, dirinya dideportasi karena terkena razia oleh aparat kepolisian Kota Kinabalu Negeri Bagian Sabah dan menjalani hukuman selama enam bulan di Penjara Kepayan.

“Saya ditangkap karena tidak punya surat (paspor) saat razia ditempat kerjanya enam bulan lalu,” ujarnya.

Ia mengatakan, sebelum menjalani hukuman dipenjara terbesar Kepayan Kota Kinabalu pertama kaliditahan sementara di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Kemanis Papar Kota Kinabalu selama satu bulan.

TKI bermasalah yang mengaku kedua orangtuanya berasal dari Kabupaten Tator Sulawesi Selatan itu, sejak lahir tidak pernah mengurus paspor dan dirinya siap kembali bekerja di Sabah. “Saya tetap pulang ke KK (Kota Kinabalu) karena kedua orang tua saya masih ada disana,” ujarnya.

Asmadin yang sehariharinya bekerja di pompa bensin milik Petronas Malaysia itu mengatakan dari 127 WNI bermasalah yang dideportasi tersebut semuanya berasal dari Kota Kinabalu. (ant/rus/beth)

Indonesia Bisa Cari Negara Alternatif Impor Daging

ant/sigid kurniawan

TOLAK PEMBANGUNAN BANDARA BARU. Warga yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) menggelar aksi menolak rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo di Balai Desa Palihan, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta, Kamis (21/11). Dalam aksinya mereka menilai rencana pembangunan bandara baru sebagai pengganti Bandara Adisutjipto Yogyakarta tersebut bisa merugikan dan menggusur mata pencaharian masyarakat sekitar yang rata-rata berprofesi sebagai petani.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (20/11), telah menghentikan sejumlah kerja sama antara Indonesia dan Australia guna menyelesaikan isu terkait penyadapan yang dilakukan oleh negeri Kangguru tersebut.

Tiga kerja sama akan dihentikan yaitu, kerja sama pertukaran informasi dan data intelijen antara kedua negara, menghentikan seluruh kerja sama latihan bersama antara TNI dengan Australia dan kerja sama operasi militer terkait dengan penyelundupan manusia.

Kepala Negara mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan penyadapan, mengingat Indonesia dan Australia merupakan tetangga sekaligus mitra. Apalagi pada 2015, kedua negara telah meningkatkan hubungan kerja sama bilateral menjadi kemitraan strategis. (ant/sat)

Kasus Alkes Kian Terang KPK Cegah Oknum Swasta Bepergian ke Luar Negeri

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah pihak swasta bernama Agus Marwan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Kedokteran Umum di Puskesmas kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012 untuk tidak bepergian ke luar negeri .

“Benar bahwa terkait dengan penyidikan kasus Alkes Tangsel dengan tersangka DP (Dadang Priatna), KPK telah mengirimkan permintaan pencegahan kepada Imigrasi atas nama Agus Marwan dari swasta sejak tanggal 20 November 2013 hingga enam bulan kedepan. “ kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Terkait kasus yang sama, KPK juga telah mencegah Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan Mamak Jamaksari terhitung sejak tanggal 16 November 2013.

KPK menetapkan tiga tersangka

yaitu suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Komisari perusahaan PT Mikkindo Adiguna Pratama Dadang Priatna dan Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Mamak Jamaksari.

KPK menyangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP kepada ketiganya.

Penyidikan kasus Tangsel dilakukan setelah melakukan permintaan keterangan terhadap 16 orang dan berdasarkan hasil ekspose (gelar perkara) oleh tim penyidik, direktur penyelidikan, direktur penyidikan, direktur penuntutan dan pimpinan KPK, sehingga dianggap telah memenuhi unsur dua alat bukti yang cukup.

Sebelumnya Wawan sudah menjadi tersangka dalam dugaan suap dengan nilai Rp1 miliar kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait pengurusan perkara sengketa pilkada Kabupaten Lebak Banten melalui advokat Susi Tur Andayani yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu diciduk KPK di rumahnya di kawasan Mega Kuningan Jalan Denpasar, Jakarta Selatan sekitar pukul 23.00 WIB, Rabu (2/10). Ia baru saja menyerahkan uang senilai Rp1 miliar kepada Susi Tur Andayani yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. (ant/mon/beth)

TENAGA KERJA

Izin Operasional Pelanggar Aturan “Outsourcing” Akan Dicabut

JAKARTA- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menegaskan akan menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan outsourcing yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no 19 tahun 2012.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain atau yang dikenal dengan Permenakertrans “Outsourcing” mulai berlaku sejak tanggal 19 November 2013.

“Bagi perusahaan perusahaan jasa outsourcing nakal dan melakukan pelanggaran

JAKARTA- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Indonesia tidak bergantung dari satu negara untuk melakukan impor daging sapi dan bisa mencari alternatif negara lain, selain Australia.

“Ada atau tidak ada penyadapan, Indonesia tidak tergantung pada Australia untuk kebutuhan daging. Kita harus melihat negara lain untuk menjadi pemasok kebutuhan kita,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Hatta memastikan saat ini belum ada kerja sama ekonomi dengan Australia yang dibekukan terkait isu penyadapan dan rencana perdagangan, serta investasi kedua negara masih berjalan seperti biasa.

“Sejauh ini, kita belum ke sana (membekukan kerja sama) dan perdagangan kita dengan Australia masih berjalan seperti biasa,” katanya.

terhadap norma dan ketentuan yang berlaku, maka pemerintah takkan segansegan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis.

Selama setahun setelah aturan tersebut ditandatangani tanggal 19 November 2012, perusahaan diberi masa

transisi untuk melakukan penyesuaian yang dibutuhkan terhadap praktek kerja alih daya tersebut.

“Selama masa transisi pemerintah terus melakukan pembinaan, sosialisasi, pendampingan dan pemeriksaan kepada perusahaan outsourcing agar tidak melanggar peraturan yang berlaku,” kata Muhaimin.

Menakertrans kembali mengingatkan perusahaan jasa alih daya atau outsourcing dan perusahaan pengguna outsourcing di seluruh Indonesia untuk melaksanakan aturan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundan-

gan dan menghindarkan praktek yang menyimpang dari ketentuan.

Aturan mengenai bentuk pengawasan dan pemberian sanksi tegas itu tercantum Surat Edaran Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No.SE.04/MEN/2013 tentang pedoman pelaksanaan Permenakertrans No.19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain.

Apabila para perusahaan outsourcing tersebut tetap melakukan pelanggaran, Muhaimin menyatakan takkan segan melakukan penindakan dan pemberian sanksi mulai dari yang ringan berupa teguran hingga sanksi terberat berupa pencabutan ijin operasional perusahaan.

Salah satu aturan yang ditegaskan Menakertrans harus diperhatikan perusahaan jasa dan perusahaan pengguna outsourcing adalah menjamin kesejahteraan para pekerjanya.

Selain itu, dalam pelaksanaan hubungan kerja alih daya, perusahaan juga harus menjamin adanya jaminan kelangsungan bekerja dan jaminan terpenuhinya hakhak pekerja/buruh seperti hak cuti, THR, ganti rugi, hak istirahat, serta jaminan perhitungan masa kerja untuk penetapan upah.

Tahapan Pengawasan Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. SE.04/MEN/2013, tercantum aturan pengawasan yang ketat terhadap

pemberlakukan praktek outsourcing yang dimulai dari tahap awal yaitu pengawas ketanagakerjaan yang bertugas di pusat dan daerah melakukan pemeriksaan ke perusahaan.

Bila dalam pemeriksaan ditemui pelanggaran norma terhadap pelaksanaan alih daya, maka pengawas ketenagakerjaan menerbitkan nota pemeriksaan yang memerintahkan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundangundangan dalam batas waktu yang ditetapkan.

Selanjutnya, apabila dalam batas waktu yang ditetapkan perusahaan tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Sedangkan mengenai pemberlakuan sanksi terberat, dalam surat edaran tersebut dicantumkan bahwa pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi berdasarkan rekomendasi dari kabupaten/kota.

Pencabutan ijin oprasional tersebut bisa dilakukan dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota tempat pekerjaan dilaksanakan. (ant/beth)

ant/akbar nugroho gumay

TUNTUT MAAF AUSTRALIA. Sejumlah pegiat menggelar aksi kecam Australia, akibat tindakan penyadapan yang menciderai kedaulatan NKRI di Solo, Jateng, Kamis (21/11). Dalam aksinya mereka menuntut permintaan maaf dari Australia melalui Perdana Menterinya, Tony Abbott, dan apabila Australia menolak meminta maaf, mereka mendesak pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang dianggap tidak menghargai kedaulatan Bangsa.

BUMN

Pendapatan Perum Perhutani Rp 3,2 Triliun JAKARTA- Perum Perhutani mengungkapkan realisasi pendapatan selama Januari hingga November 2013 mencapai Rp3,2 triliun atau sekitar 86 persen dari target Rp3,9 triliun sepanjang tahun ini.

Dirut Perum Perhutani Bambang Sukmananto di Jakarta, Kamis, mengatakan mayoritas pendapatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk kayu atau sekitar 55 persen sedangkan 45 persen dari produk non-kayu.

“Hingga akhir tahun kami mengharapkan mampu meraup pendapatan sekitar 95 persen dari target meskipun harapannya hingga 100 persen,” katanya di sela-sela peluncuran “Perhutani Green Pen Award”, lomba menulis cerita pendek sastra hijau bagi generasi muda.

Dengan realisasi pendapatan sebesar itu, lanjutnya, laba yang diperoleh perusahaan pada tahun ini sekitar Rp220 miliar.

Menyinggung target pendapatan tahun depan, Bambang menyatakan, diperkirakan naik menjadi sebesar Rp4,4 triliun, namun demikian laba justru diproyeksikan menurun.

Alasannya, meskipun pendapatan perusahaan mengalami kenaikan namun dibarengi kenaikan permintaan gaji, bahan bakar minyak dan di sisi lain industri dalam kondisi baru sehingga merupakan awal beroperasi.

Sementara itu menyinggung produksi bibit, Bambang mengatakan, hingga saat ini

pihaknya masih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sehingga belum dilakukan penjualan. “Meskipun demikian masyarakat yang membutuhkan dapat memanfaatkan bibit Perhutani namun harus melalui pemerintah. Bibit itu tidak dijual tapi dibagi-bagikan,” katanya.

Menurut dia, jika nantinya produksi bibit memang berlebihan maka akan dijual, namun untuk saat ini masih sebatas mencukupi kebutuhan Perhutani.

Untuk meningkatkan produksi bibit pohon tersebut, tambahnya, pihaknya telah membuat kebun-kebun bibit yang baru, salah satunya di Solo seluas 4.000 ha dengan kapasitas 4 juta bibit.

Cinta hutan Bambang menjelaskan “Perhutani Green Pen Award” bertujuan menggerakkan budaya menulis cerita tentang hutan dan lingkungan pada generasi muda.

“Kami ingin anak-anak mengenal pohon, hutan dan lingkungan lebih baik, punya kepekaan akan fungsinya sejak dini dan mampu menuangkan kepekaan ini ke dalam bentuk tulis sastra,” katanya.

Menurut dia, gerakan tersebut sekaligus untuk mensukseskan program Satu Miliar Pohon. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran buku “Seni Menulis Sastra Hijau Bersama Perhutani” dan “Fun Writing for KidsMencerdaskan Anak Melalui Menulis”. (ant/bag)

4

LINTAS JATIM

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO.0245 | TAHUN II

KRIMINAL

Polda Tembak Pencuri Bersenjata Api Rakitan

ant/syaiful arif

TUNTUT PERBAIKAN LAYANAN KA. Sejumlah warga yang tergabung dalam Komunitas Pecinta Kereta Api menggelar aksi unjuk rasa damai di depan stasiun Jombang, Jawa Timur, Kamis (21/11). Dalam aksinya mereka menuntut PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 8 Madiun melakukan perbaikan pelayanan keamanan, kenyamanan penumpang dan sterilisasi stasiun.

SURABAYA - Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menembak pencuri bersenjata api rakitan saat proses penangkapan di Desa Purwosari, Pasuruan, hingga akhirnya meninggal dunia di rumah sakit setempat, Kamis (21/11) dini hari.

"Almarhum Dar (35) asal Purwosari, Pasuruan, semula berusaha kabur dengan motor saat diintai polisi melakukan aksi pencurian dengan kekerasan," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono.

Didampingi Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jatim Kompol Bambang Cahyo B, ia menjelaskan petugas akhirnya mengejar tersangka dan motornya pun ditendang hingga jatuh, namun tersangka tetap berusaha lari. "Saat itu, petugas langsung menembak kaki tersangka, tapi tersangka langsung mengeluarkan senjara api rakitan untuk melawan petugas dengan mengarahkan tembakan kepada petugas, namun tembakan tersangka meleset," ungkapnya.

Karena membahayakan keselamatan petugas, maka petugas pun terpaksa menembak tersangka ke arah dada hingga tersungkur dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit, namun tersangka meninggal dunia dalam perjalanan. "Sebenarnya pelaku pencurian dengan kekerasan itu ada lima orang yakni dua tersangka sudah tertangkap di Ngantang, Malang pada Mei 2013, yakni Tf dan Hr, lalu pemeriksaan keduanya mengarah kepada Dar," ucapnya.

Namun, Dar pun meninggal dunia saat proses penangkapan di Purwosari, Pasuruan pada Rabu (20/11) lalu. "Kelima pelaku sering mencuri mobil dengan menyekap korban dan membuangnya di tengah jalan," ujarnya.

Hingga kini, petugas masih memburu dua orang tersangka yang merupakan DPO (daftar pencarian orang). "Tapi, identitas keduanya sudah diketahui," katanya.

Dari tangan tersangka Dar itu, petugas menyita sebuah motor, sebuah senjata api rakita dengan tiga selongsong peluru, STNK dan SIM, sabuk ajimat, dan uang tunai Rp571 ribu. (ant/edy/dik)

Pengusaha Ring Satu Akan Pindah Usaha SURABAYA - Sejumlah pengusaha yang perusahaannya berada di kawasan ring satu atau basis industri di Jatim (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan) mengancam akan memindahkan usahanya ke daerah yang upah buruhnya di bawah Rp 2 juta.

"Pengusaha tidak kuat jika upah minimum kabupaten/ kota (UMK) harus di atas Rp 2 juta. Tidak menutup kemungkinan kami pindah ke daerah

lain," kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim, Ridwan Sugianto, ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Kamis (21/11).

Rencana itu diambil setelah Gubernur Jatim Soekarwo menetapkan nilai UMK di kawasan ring satu di atas Rp 2 juta. Rinciannya, Surabaya sebesar Rp 2,2 juta, Kabupaten Gresik sebesar Rp 2,195 juta, Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 2,190 juta, serta Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 2,050 juta.

Daerah yang saat ini menjadi incaran pengusaha yakni Kabupaten Lamongan, yang

nilai UMK-nya tahun depan sebesar Rp 1,220 juta. Menurut dia, posisi Lamongan serta akan selesainya pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong membuat para pengusaha berpikir serius untuk mendirikan usahanya di sana.

Selain itu, lanjut Ridwan, jika nantinya tetap di Surabaya, maka dikhawatirkan akan terjadi perampingan besar-besaran akibat perusahaan yang tidak kuat membayar

karyawannya.

"Mau bagaimana lagi?

Kalau upah Rp 2,2 juta, maka mau tidak mau harus dirampingkan agar bisa bertahan hidup. Bagaimanapun pengusaha membuat usaha itu ingin juga menikmati untung, bukan semakin merugi," kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jawa Timur, Johnson M. Simanjuntak, mengakui

bahwa nilai UMK 2014 sangat memberatkan pengusaha karena kenaikan yang mencapai 26 persen.

"Ini tidak beda jauh dengan kenaikan UMK tahun lalu yang mencapai sekitar 30 persen. Tentu saja ini memberatkan kami para pengusaha," katanya.

Kendati demikian, sampai sekarang belum ada sikap resmi dari Apindo karena masih akan melakukan pertemuan

internal yang menghadirkan seluruh pengusaha se-Jatim.

Menurut Apindo, lanjut Johson, idealnya UMK di ring satu ini maksimal 10 persen dari UMK 2013. Artinya, kenaikan UMK tidak boleh lebih dari Rp 1,914 juta.

"Angka itu sudah kami sampaikan ke gubernur beberapa kali, tapi ternyata tidak dipenuhi dan nilai upah buruh di ring satu cukup tinggi," katanya. (ant/fqh/dik)

SALURAN AIR

Sistem Drainase Perlu Dievaluasi SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai sistem drainase di sejumlah kawasan di Kota Pahlawan masih buruk sehingga perlu dievaluasi.

"Sebagian saluran air di sejumlah kawasan, arahnya belum jelas, sehingga air masih berputar-putar di kawasan tersebut sehingga rawan terjadi banjir, khususnya di perkampungan," kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim di Surabaya, Kamis (21/11).

Menurut dia, dampak dari kondisi drainase yang kurang baik tersebut mengakibatkan air hujan dan air limbah rumah tangga tidak segera mengalir ke laut dengan cepat. "Kami minta pembenahan saluran air terus dibenahi," katanya.

Selain itu, lanjut dia, kalau ada air laut sedang pasang tidak ada sistem penan-

ganan yang tepat, mengingat banyak penempatan pompa air yang tidak tepat. Selain itu, pintu air dengan sistem buka tutup di saluran air di kampung-kampung ke laut belum ada.

Akibatnya, lanjut dia, air laut saat rob pun dengan mudahnya masuk ke permukiman warga. Karena itu, pihaknya meminta agar persoalan ini bisa diatasi oleh pihak kelurahan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya sebelum musim hujan tiba.

Hal sama juga diungkapkan, Wakil Ketua komisi C DPRD Surabaya Simon Lekatompesy. Ia mengatakan sistem drainase di Surabaya belum tertata dengan bagus, sehingga setiap kali hujan lebat pasti terjadi banjir.

Kondisi itu, lanjutnya, sudah berulang kali dan terjadi

hampir setiap tahun.

Namun, lanjut dia, hingga kini belum ada penanganan yang serius dari pemkot Surabaya. Karena itu, pihaknya siap bergabung dengan warga serta Pemkot dalam mencari solusinya. "Saya siap gabung membantu untuk penyelesaiannya," katanya.

Selain itu, komisi C DPRD Surabaya juga akan mengawal masalah ini karena Pemkot Surabaya sebelumnya berjanji akan memprioritaskan sistem drainase yang lebih baik di semua kawasan Surabaya pascabanjir akibat curah hujan tinggi tahun lalu.

Ia mengatakan pihaknya sepakat Pemkot memprioritaskan pembenahan sistem drainase yang belum baik di semua wilayah Surabaya.

"Kami berharap bagi warga yang rumahnya menjadi langganan banjir untuk bersabar," katanya. (ant/dul/dik) ANGGOTA KPU. Komisioner KPU Jatim Bidang Devisi Teknis dan Data Agus Mahfudz Fauzi saat di salah satu acara beberapa hari yang lalu.

NARKOTIKA

JELANG PEMILU

Dua Sejoli Pesta Sabu-sabu SURABAYA - Erwin Tanu (34) warga Jl Grogol menganti dan Iswahyu (28), dua sejoli yang sedang dimabuk asmara harus meringkuk di tahanan Mapolrestabes Surabaya. Keduanya ditangkap unit I Reskoba polrestabes surabaya saat pesta sabu.

“Keduanya tertangkap tangan sedang pesta sabu” terang Kanit Idik I polrestabes Surabaya AKP M Yasin, Kamis, (21/11).

Penangkapan keduanya, hasil pengembangan dari Pranaryanto seorang bandar, yang ditangkap di parkiran bilyard Koko Jl Basuki Rachmat, kemudian mengarah kekeduanya.

Kami mengamankan tersangka Ismail, didepan parkiran Bilyard Koko Jl Basuki rachmat, dari keterangan tersangka kami berhasil melakukan pengembangan yang mengarah pada kedua tersangka Erwin dan Iswahyu. Kemudian

kami lakukan pengintaian dan saat dilakukan penggerebekan keduanya sedang berpesta," tambahnya.

Kedua tersangka diduga tidak hanya berpesta sabu, namun juga akan melakukan pesta sex. Hal ini diketahui dari adanya obat kuat saat penggerebekan. “Tidak hanya ditemukan shabu, tapi juga obat kuat,” ujar AKP M Yasin.

Sementara itu Erwin Tanu menyatakan baru sekali memakai barang haram tersebut. “Saya ingin men-

ant/fiqih arfani

coba bersama pacar saya, kata teman-teman bias lebih asik,” akunya.

Polisi tidak mempercayai keterangan tersangka dan akan terus mengembangkan kasus tersebut. “Mereka berdua mengaku baru pakai sekali, namun kami masih akan melakukan pengembangan," tandas AKP M Yasin.

Dari ketiga tersangka polisi berhasil mengamankan barang bukti shabu seberat 1,09 gram, ratusan obat kuat, 1 butir ekstasi serta timbangan elektrik.(ddy)

DIAMANKAN. Tersangka pengguna narkoba saat diamankan ke Mapolrestabes Surabaya.

KPU Berharap Pemantau Serius Jalankan Tugas SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur berharap lembaga pemantau Pemilu 2014 yang sudah ditunjuk untuk serius dan benar-benar melaksanakan tugas serta fungsinya demi pesta demokrasi yang jujur dan adil.

"Lembaga ini konsentrasi memantau jalannya Pemilu tahun depan dengan harapan terciptanya sistem demokrasi sesuai yang diinginkan," ujar Komisioner KPU Jatim Bidang Devisi Teknis dan Data Agus Mahfudz Fauzi ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis (21/11).

Pada pemilu tahun depan di Jatim, ada empat lembaga independen yang sudah ditunjuk oleh KPU RI, masingmasing Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perudem), Reclaseering Indoneisi (RI) dan Jaringan Pemantau Pemilu untuk

Rakyat (JPPR).

"Keempat lembaga itu berasal dari KPU RI dan sudah kami kumpulkan untuk berdiskusi serta bersama-sama saling tukar pikiran demi terciptanya Pemilu jujur dan adil," kata Agus Mahfudz.

Ia menjelaskan, pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014, menyatakan bahwa pemantauan berhak melaporkan ke panitia pengawas terkait ditemukannya adanya pelanggaran pelaksanaan pemilu.

"Secara teknis, pemantau akan melaporkan ke Panwaslu/Bawaslu jika diindikasikan dan ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada Pemilu tahun depan," kata mantan Anggota KPU Ponorogo itu.

Menurut dia, dalam ke-

Lembaga ini konsentrasi memantau jalannya Pemilu tahun depan dengan harapan terciptanya sistem demokrasi sesuai yang diinginkan,”

Agus Mahfudz Fauzi Komisioner KPU Jatim

tentuan persyaratan menjadi pemantau Pemilu, meliputi lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu dalam negeri, lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, pemantau Pemilu dari perwakilan negara lain.

"Pemantau yang memenuhi persyaratan diberi tanda

terdaftar sebagai pemantau serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota," kata dia.

Pihaknya juga menerangkan, untuk kegiatan pemantauan organisasi yang direferensikan sebagai pemantau juga menggunakan anggaran mereka sendiri. Dan dalam pertemuan yang digelar Rabu (20/11) di Kantor KPU Jatim, Agus menjelaskan hak dan kewajiban dan larangan terhadap pemantau.

"Pemantauan bisa bekerja mulai tahapan Pemilu, kampanye, daftar pemilih dan daftar sosialisasi partai politik maupun calon legislator," kata komisioner KPU yang pernah disanksi pemberhentian sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat Pilkada Jatim 2013 tersebut. (ant/ fqh/dik)

LINTAS JATIM

5

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO.0245 | TAHUN II

Indonesia Harus Tangguh Menghadapi Cyber War SURABAYA – Liberalisasi telekomunikasi yang telah diberlakukan sejak tahun 1995 telah menyebabkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) Indonesia terlalu terbuka, baik secara pengelolaan maupun pemilihan teknologi.

Pakar teknologi komunikasi Sarwoto Atmosutarno di Surabaya, Kamis (21/11) mengutarakan bahwa salah satu dampak paling buruk dari liberalisasi tersebut adalah komunikasi yang dilakukan oleh jajaran pejabat pemerintahan yang seyogyanya sarat pengamanan terabaikan dan mendapatkan perlakuan layaknya

komunikasi publik. Sementara, disain komunikasipublik adalah jaringan terbuka yang rawan penyadapan.

“Cyber War itu nyata dan tidak perlu deklarasi perang.

Geopolitik dan geostrategi mendesak kita untuk segera membangun cyber defense berbasis teknologi terestrial maupun ruang angkasa/

satelit berbasis digital,” ujar Sarwoto.

Sejak liberalisasi, terang Sarwoto, jaringan telekomunikasi militer dan keamanan Indonesia tertinggal dibanding jaringan telekomunikasi publik.

Ketertinggalan ini kemudian diperparah dengan belum adanya kesadaran akan pentingnya keberadaan cyber war dan cyber defense di kalangan pembangun dan pengelola jaringan tersebut yang seharusnya segera direalisasikan dan tidak hanya menjadi wacana.

“Selama pejabat publik

Sarwoto Atmosutarno

Pakar Teknologi Komunikasi menggunakan jaringan komunikasi publik jelas tidak aman.

Sudah saatnya komunikasi

pemerintahan dibuatkan sistem telekomunikasi khusus.

Padahal UU No. 36/1999 telah menyebutkan soal ini tetapi pelaksanaannya minim, bahkan prioritasnya terabaikan,” terang mantan Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) ini.

Sarwoto mengungkapkan bahwa idealnya pejabat dan instansi pemerintah serta pihak-pihak yang rawan mendapatkan serangan dalam cyber war difasilitasi dengan Jaringan Pengguna Khusus (Closed User Group, CUG) yang lebih aman. Dengan jaringan semacam ini, aktivitas teleko-

JAMINAN KESEHATAN

BUNTUT PENYADAPAN

Pemprov Siap Hentikan Impor Daging Australia

Saifullah Yusuf Wakil Gubernur Jawa Timur

SURABAYA - Jawa Timur akan mendukung sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menghentikan kerjasama dengan pemerintah Australia. Dukungan akan dilakukan dengan ikut menghentikan hubungan antara Jawa Timur dengan Australia.

"Kami mendukung, tapi kami akan konsultasi ke pusat, apa kira-kira yang harus dihentikan," kata Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Kamis (21/11).

Menurut dia, urusan politik luar negeri bukanlah domain pemerintah provinsi. Meski begitu, apapun perintah dari pusat akan diikuti oleh Jawa Timur.

Saat ini, kata Gus Ipul Jawa Timur memiliki beberapa kerjasama dengan

Australia, diantaranya dengan Australia barat di bidang olahraga, pendidikan, serta impor sapi.

Selain itu, Jawa Timur juga memiliki kerjasama di bidang pendidikan serta pertukaran kebudayaan. "Sejauh ini belum ada petunjuk dari pusat, tapi kalau diminta menghentikan kami siap saja," ujarnya.

Sekadar diketahui, hubungan antara Indonesia dengan Australia belakangan memburuk setelah aksi penyadapan telepon bocor ke publik. Bahkan pemerintah Indonesia juga telah meminta pulang duta besar Indonesia dari Australia.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan penyesalan "mendalam dan tulus" atas ketidaknyamanan akibat pemberitaan mengenai skandal mata-mata Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Tony menolak untuk meminta maaf.

Tak pelak, sikap arogan tersebut ,memicu kerenggangan hubungan diplomatik antara kedua Negara.

Menteri Agama Suryadharma Ali juga membatalkan rencana kunjungan ke Australia. Beberapa kerjasama di bidang militer juga telah dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. (han)

saat ini digunakan oleh banyak negara yang sudah sangat sadar peranan cyber war dalam perang modern,” ungkapnya.

Dengan sumber daya yang ada, Sarwoto optimistis Indonesia mampu membangun jaringan cyber defense yang tangguh. Menurutnya, kurang lebih dalam jangka lima tahun kita sudah bisa mengejar ketertinggalan di bidang ini.

“Yang penting ada konsistensi perencanaan dan tidak tergantung pada periode siapa yang berkuasa untuk melaksanakannya,” pungkas Sarwoto. (ara)

PERBAIKI TEMBOK RUMAH ELITE

Jutaan Warga Jatim Belum Dapat Jamkes SURABAYA - Pemerin- yar Pemerintah pusat dan tah Provinsi mencatat, dari Jamkesda pemerintah oleh 38.053.950 jiwa penduduk provinsi.

Jawa Timur (Jatim), ternya“Sedangkan penduduk ta yang mendapat jaminan yang belum mendapat askesehatan baru 49,90 persen. uransi adalah 18.465.067 Sedangkan penduduk yang jiwa. Kebanyakan bekerja di belum mendapat jaminan sektor informal dan upahnkesehatan masih 50,10 pers- ya dibawah upah minimum en atau sekikota atau tar 18.465.067 kabupaten jiwa.

(UMK),” ujarMenurut nya, Kamis Sekretaris Da(21/11) sore. erah Provinsi Padahal, Pemerintah Jatim Rasiyo, lanjut Rasiyo, pusat juga sudah bentuk pertahun 2013 di Jatim sudah lindungan mentargetkan m e m b e r i k a n bahwa pada tahun sosial untuk p e l a y a n a n 2014 nanti, seluruh m e n j a m i n kesehatan setiap rakyat masyarakat pada orang dapat memenIndonesia miskin meuhi kebutuhan harus tercakup lalui Jamkesdasar hidup dalam asuransi mas sebanyak yang layak. kesehatan” 14.001.871 "Pemeorang, Jamrintah pusat kesda 707 ribu juga sudah Rasiyo orang. mentargetkan Sekretaris Daerah K e m u bahwa pada Provinsi Jatim dian pelaytahun 2014 anan kesehananti, seluruh tan melalui masyarakat Askes sebaIndonesia nyak 2.176.000 pegawai harus tercakup dalam asnegeri sipil (PNS), Jaminan uransi kesehatan", ungkapSosial Tenaga Kerja (Jam- nya. sostek) sebanyak 822.121 Konsekuensinya, tamorang, Asuransi ABRI (Asa- bahnya, iuran untuk bri) yang melayani 62.333 masyarakat tidak mampu orang, dan asuransi komer- ditanggung oleh pemesial 2.083.939 orang. rintah. Ke depannya, piArtinya, peserta asuransi haknya berharap seluruh ini dijamin kesehatannya lapisan masyarakat punya dari asuransi yang dibayar. akses pelayanan kesehaKecuali Jamkesmas diba- tan. (ara)

munikasi pejabat dan instansi pemerintah atau bahkan figur publik dapat dilindungi keamanannya secara khusus dan tertutup, dengan hierarki yang jelas standar operasinya.

Menurut Sarwoto, hierarki jaringan akses, pengumpul, dan backbone bisa didesain dengan algoritma yang berlapis-lapis dan diacak.

Interkoneksi jaringan khusus dengan jaringan publik dibatasi dan terkendali baik untuk layanan suara, data, dan video termasuk internet protokol yang digunakan.

“CUG dengan disain topologi jaringan khusus

2 Kuli Terjatuh dan 1 Tewas SURABAYA - Dua kuli bangunan terjatuh dan satu tewas di tempat saat memperbaiki tembok bangunan rumah di kawasan Delta Golf Blok 18 Citraland milik Pinhendri, Kamis (21/11).

Hendrik (33) warga Demak kuli bangunan yang tewas saat terjatuh bersama rekan seprofesinya Sutimin (37) warga asal Bojonegoro. Hendrik tewas saat perjalanan menuju rumah sakit, sedangkan Sutimin selamat dan masih dalam perawatan di RSUD Bhakti Dharma Husada Jl. Raya Kedung, Sememi, Benowo.

Kanit Reskrim Polsek Lakarsantri, AKP Agung Widoyoko mengatakan, kejadian tersebut bermula ketika dua pekerja sedang melakukan perbaikan tembok rumah, dan hendak pindah ke posisi tembok lainnya.

"Keduanya naik Scaffolding, saat hendak pindah, Scaffolding roboh hingga

keduanya terjatuh ke lantai," kata AKP Agung Widoyoko kepada wartawan, Kamis (21/11).

Dia menambahkan, kejadian laka kerja tersebut, awalnya dilaporkan pihak keamanan kompleks perumahan elit, untuk ditangani pihak Kepolisian.

"Laporan dari pihak security langsung kami respon, dan kami langsung menuju lokasi. Kejadian ini murni laka kerja, dan bukan karena adanya unsur kesengajaan," ujarnya.

Meninggalnya Hendrik, kata Agung, diduga saat korban terjatuh, posisi kepala terbentur lantai, sehingga menyebabkan gagar otak. Sedangkan Sutimin, meskipun terjatuh, tidak mengalami luka yang parah, namun sempat pingsan.

"Guna proses penyelidikan lebih lanjut, jenasah Hendrik kami bawa ke kamar jenasah RSUD Dr Soetomo, guna dilakukan otopsi," pungkasnya.(han)

SEMBURAN MINYAK

Polisi Selidiki Semburan Liar Sumur Minyak ant /adhitya hendra

PANEN KACANG TANAH. Sejumlah petani mengumpulkan kacang tanah yang sudah dipanen di area sawah Desa Karangan, Kecamatan Kraton, Pasuruan, Jatim, Kamis (21/11). Harga kacang tanah saat ini menurun, dari harga Rp 10ribu menjadi Rp 8ribu disebabkan lahan pertanian kacang tanah tergenang air hujan.

AJANG ANUGERAH MEDIA HUMAS

Humas Pelindo III Nomor 3 se-Indonesia

SURABAYA - Eksistensi Humas PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) diakui oleh pemerintah pusat.

Lewat ajang Anugerah Media Humas (AMH) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemKemkominfo), humas Pelindo III meraih tiga penghargaan dari lima kategori yang dilombakan.

Ketiga penghargaan itu adalah Terbaik Ketiga kategori Laporan Kerja Humas, Terbaik Kelima kategori Pelayanan Informasi Melalui Website, dan Terbaik Kelima kategori Advertorial.

Penyerahan penghargaan dilakukan bersamaan dengan acara Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional yang diadakan di The Sunan Hotel, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (20/11) malam.

Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto mengatakan, keikutsertaan Pelindo III di ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2013 tersebut bertujuan untuk mengukur kinerja yang telah dilakukan oleh tim humas Pelindo III. Menurut Edi, pada penyelenggaraan AMH tahun 2013 ini humas Pelindo III berkompetisi dengan humas dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BUMN, dan Perguruan Tinggi Negeri dari seluruh Indonesia.

“Dengan apa yang kami dapatkan pada AMH kali ini,

kami bisa melihat kemampuan kehumasan tim humas Pelindo III. Walaupun memperoleh tiga penghargaan, tetap akan kami evaluasi agar tahun depan bisa lebih baik lagi,” ujar Edi. Anugerah Media Humas Tahun 2013 memperlombakan media humas dalam lima kategori utama. Kategori tersebut meliputi Penerbitan Internal, Pelayanan Informasi Melalui Website, Advertorial, Laporan Kerja Humas, dan Cinderamata Perusahaan.

Tahun ini, Anugerah Media Humas diikuti oleh 142 lembaga yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BUMN, dan Perguruan Tinggi.

Penentuan pemenang dilakukan oleh tim juri yang ditunjuk oleh Kemkominfo.

Tim juri tersebut terdiri dari Subagio (Tenaga Ahli Kemkominfo), Donny Budhi Utoyo

(Detik.com), Jamiluddin Ritonga (Akademisi), Usman Kansong (Media Indonesia), dan Ahmed Kurnia Soeriawidjaja (Profesional).

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Freddy H. Tulung selaku Ketua Umum Bakohumas menilai, peran humas semakin strategis seiring dengan perkembangan era reformasi dan era keterbukaan informasi publik.

Berdasar hal itulah, maka peran humas di lingkungan pemerintah daerah maupun lembaga negara lainnya harus ditingkatkan, khususnya dalam hal pelayanan informasi.

Freddy meminta kepada seluruh peserta dan penenang Anugerah Media Humas untuk terus berinovasi memberikan hal-hal baru pada pelaksanaan Anugerah Media Humas dimasa-masa mendatang. (ara)

ari armadianto/ koran madura

TERBAIK KE TIGA. Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto menerima Tiga Anugerah Media Humas (AMH) dari Bakohumas Kemkominfo.

BOJONEGORO - Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro, Jatim, menyelidiki semburan liar sumur minyak di Desa Wonocolo, yang mengakibatkan lingkungan kawasan hutan jati di daerah itu tercemar tumpahan minyak (16/11).

"Kami masih menyelidiki kasus semburan liar sumur minyak liar dengan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan," kata Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Joes Indra Lana Wira, Kamis (21/11).

Ia mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus semburan liar sumur minyak di penambangan minyak mentah peninggalan Belanda di daerah setempat.

"Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Bojonegoro sudah mengambil material yang keluar dari sumur minyak yang menyembur untuk diperiksa di Laboratorium Pertamina Cepu, Jateng," kata Kapolsek Kecamatan Kedewan AKP Lamiran itu.

Mengenai tindak lanjutnya, Lamiran mengaku masih menunggu penyelidikan yang dilakukan polres mengenai kasus semburan liar sumur minyak di wilayahnya.

"Kami masih menunggu tindak lanjut hasil penyelidikan polres untuk menangani kasus semburan liar sumur minyak itu," katanya, menegaskan.

Data yang diperoleh di lapangan, kata Lamiran, sumur minyak dengan Kode 67 D di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, merupakan sumur tua yang ditemukan sekitar 54 warga.

Sumur minyak itu, katanya, semula tertutup berbagai bahan material yang kemudian diusahakan dibuka

kembali untuk bisa ditambang minyak mentahnya dengan cara patungan oleh 54 warga.

"Warga patungan mengeluarkan biaya mengusahakan membuka kembali sumur minyak itu, tapi di tengah pekerjaan kehabisan biaya, sehingga meminta bantuan kepada PT. Spektra Abadi Mukti," ujarnya.

Menurut Ketua KUD Sumber Pangan Kecamatan Kedewan Sugeng Priyanto, semburan liar yang terjadi di sumur minyak 67 D ketika sumur itu mulai ditimba untuk diambil minyaknya, pada 16 November.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Bojonegoro sudah mengambil material yang keluar dari sumur minyak yang menyembur untuk diperiksa di Laboratorium Pertamina Cepu, Jateng,”

AKP Lamiran

Kapolsek Kecamatan Kedewan Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) II Pemkab Bojonegoro Yuli Setyono, sebelumnya, meminta polres memproses kasus semburan liar di lapangan sumur itu secara seksama karena mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

"Pemkab juga akan menertibkan penambangan minyak liar karena mengakibatkan rusaknya lingkungan," ujarnya. (ant/gus/dik)

6

PROBOLINGGO

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO.0245| TAHUN II

900 PERSONEL

Kepolisian Siap Amankan Pilkades

DEKLARASIKAN, Salah satu wakil dari calon kepala desa yang akan bertarung pada 28 November 2013 mendatang, membubuhkan tanda tangan menyepakati pilkades damai.

Deklarasi Pilkades Damai Digelar Bupati Sarankan Semua Calon Harus Bersikap Legowo PROBOLINGGO- Gong pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akan segara ditabuh pada 8 November mendatang. Namun Sebelum pelaksanaan pesta rakyat tersebut, semua Calon Kepala Desa (Cakades), Kamis (21/20) melakukan upaya deklarasi kesepakatan damai di Pendopo Kabupaten Probolinggo.

Jumlah cakades yang akan bertarung dalam pilkades tersebut sebanyak 177 orang, yang tersebar di 61 Desa dan 22 kecamatan. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari , Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Ahmad Badawi, Ketua Mustsyar NU cabang Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo, Hasan Aminuddin,Kapolres Probolinggo, AKBP Endar Priantoro, Kapolresta Kota Probolinggo AKBP,Iwan Setyawan dan Dandim 0820 Probolinggo, Letkol Inf, Alfi

Sahri Lubis.

Menurut Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, kegiatan pilkades merupakan proses pergantian kepemimpinan kepala desa yang diatur oleh perundang undangan yang mengatur tentang masa jabatan kepala desa .

Dalam pesta demokrasi tersebut. Lanjut dia, setiap cakades harus bisa menerima kekalahan dan kemenangannya dari salah satu calon. Jika yang kalah harus memiliki sikap legowo. Begitupula yang menang harus bisa merangkul cakades yang kalah.

“Kalau itu yang dikedepankan, insyaallah pembangunan desa akan berjalan dengan baik, tanpa ada persoalan yang mengganggu proses tersebut,” terangPuput Tantriana Sari.

Disamping itu, Puput Tantriana sari juga menegaskan, cakades harus bisa menciptakan kondisi yang aman dan kondusif, baik sebelum pelaksanaan maupun sesudahnya, Karena komitmen untuk siap kalah siap menang memang harus dipegang oleh para cakades.“Desa yang menggelar pilkades akan berjalan secara lancer tanpa menyisakan sebuah persoalan,” jelasnya.

Lebih Jauh Bupati Probolinggo juga menegaskan, proses pilkades ini sudah diatur dalam Peraturan Desa Nomor 03 tahun 2010 tentang, teknis pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.”Jadi Pilkades me-

mang wajib digelar, jika masa jabatan kepala desa sudah berakhir selama 6 tahun ,” kata Puput Tantriana Sari.

Puput Tantriana Sari juga menyebutkan, untuk desa yang masih belum melaksanakan pilkades dalam tahun 2013 maka akan mengikuti pilkades pada tahun 2015 mendatang. Karena dalam tahun 2014 mendatang tidak boleh melaksanakan pilkades.

Pasalnya dalam tahun 2014 mendatang ada pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tertanggal 8 Nopember 2013 Nomor 160/7653/PMD tidak boleh melaksanakan pilkades dan ditunda tahun 2015,” ucap perempuan kelahiran Ponorogo itu.

Dia juga menyararankan, agar pilkades bisa berjalan

lancar dan siapa pun calon yang terpilih agar dapat merangkul semua calon yang tidak terpilih untuk menyamakan visi serta mensinergikan hal tersebut guna membangun desanya.

“Cakdes terpilih agar bisa menyatukan dan merangkul kembali elemen masyarakat yang berbeda politiknya saat pilkades, dengan tujuan untuk menbangun desanya,” harap Puput Tantriana Sari.

Sementara itu, Ketua Mustayar NU Kabupaten Probolinggo, Hasan Aminuddin, mengatakan cakades yang akan mengikuti pilkades gunakan politik yang berahlakul karimah dengan memengang teguh ajaran Agama.

“Gunakan poltik pilkades yang beretika dengan kedewasaan para cakades. Nggak usah bermusuhan karena semuanya adala bersaudara,” pungkasnya.(fud)

DINAS KESEHATAN

Dinkes Inisiasi District Health Account

PROBOLINGGO - Dinas Kesahatan Kota Probolinggo menggelar lokakarya sekaligus melakukan sosialisasi mengenai “District Health Account (DHA)” terkait pengelolaan dana yang menyangkut kesehatan masyarakat di Kota Probolinggo, Kamis (21/11).

“Amanah Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesahatan, menyebutkan bahwa anggaran kesehatan harus dianggarakan sepuluh persen dari total APBD. Presentasi itu tidak terlalu tepat, yang penting peruntukan anggaran tersebut yang harus tepat sasaran. Sehingga District Health Account (DHA) sangat diperlukan bagi sebuah daerah ,”ujar dr. Dony Heriyanto, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. dr. Dony Heriyanto mengungkapkan sejauh mana ang-

garan kesehatan yang optimal, dan besar tetapi tidak tepat sasaran. Lebih baik anggaran kecil, namun programnya tepat sasaran.”District Health Account (DHA) hanya bisa memotret anggaran yang sudah dilakukan,”tandasnya.

Sebetulnya hasil DHA, lanjut dia, membuat hasil rencana program kedepan lebih baik. Paling tidak ini contoh lebih awal di Kota Probolinggo terkait perencanaan anggaran yang mengunakan DHA. “Percuma mendapat anggaran besar kalau tidak sesuai dengan kondisi yang ada diwilayah setempat. DHA bisa melihat potret anggaran kesehatan lebih bagus, dan yang paling menarik yang perlu kita ketahui. Hanya di kesehatan yang ada DHA untuk selangkah lebih maju,”ucap dr, Dony Heriayanto.

Sementara itu, Sekdakot Probolinggo, Drs. H. Johny Hariyanto, M.Si mengatakan Kota Probolinggo sebagai peraih Kota Sehat Tingkat Nasional, yang pastinya upaya menuju Kota Sehat sudah tertata dengan baik dengan adanya tatanan kawasan yang menjadi sasaran program.

Sektor kesehatan merupakan kebutuhan mendasar selain sektor pendidikan. Amanah undang-undang, anggaran sektor kesehatan harus menyediakan sepuluh persen dari total Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (APBD).

Sedangkan anggaran pendidikan, harus menyediakan 20 persen dari APBD. Namun belum tercapai, meskipun sudah dianggarkan 38 persen termasuk gaji pegawai.

“Bersyukur, Kota Probolinggo sudah menyediakan anggaran bidang kesehatan sebesar tujuh persen.

Insyaallah di PAK akan dapat tambahan anggaran, dan 10 persen sudah tercapai. Saya optimis, karena terobosan Dinas Kesehatan luar biasa, termasuk insiasi DHA ini,”terang pria yang pernah menjabat Kepala Bappeda ini.

Ia menambahkan, era globalisasi ini perlu diwaspadai teknologi bidang kesehatan yang berkembang cepat, termasuk penyakit kronis. Kondisi ini memerlukan teknologi yang canggih, sebab kita belum bisa terjangkau untuk

melayani karena keterbatasan anggaran.

“Bidang kesehatan merupakan pekerjaan prioritas yang paling utama. Semoga biaya kesehatan di Kota Probolinggo bisa terjangkau, dan bisa memberikan layananan kesehatan yang baik. Banyak image masyarakat biaya kesehatan masih mahal,”tutur Johny Hariyanto.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, drg.Ninik Ira Wibawati, M.QIH menjelaskan proses perencanaan dan penganggaran sangat menentukan keberhasilan pembangunan termasuk di bidang kesehatan. Untuk perbaikan proses perencanaan dan penganggaran kedepan, diperlukan data situasi pembiayaan kesehatan yang telah dilakukan.

“Intinya dinas terkait diharapkan menganggarkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan didukung dengan anggaran pelayanan publik sebesar 10 persen dari total APBD,” katanya.

Menurut dia, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo saat ini masih mengalokasikan dana pelayanan kesehatan masyarakat hanya berkisar tujuh persen karena di beberapa instansi terkait dengan kemasyarakatan juga mempunyai pos yang sama. “Untuk itu evaluasi pembiayaan kesehatan melalui instrumen DHA ini untuk perencanaan

pembangunan kesehatan ke depan, dilakukan secara berkesinambungan,” ujar dr.

Ninik Ira wibawati.

Dalam lokakarya itu juga merekomendasikan pembiayaan kesehatan masyarakat yang berperan besar dan perlu dipertimbangkan untuk mengarahkan pada pengeluaran rumah tangga dalam bentuk asuransi kesehatan.

“Di antara lima rekomendasi dalam lokakarya itu, salah satunya adalah pembentukan Pelembagaan tim DHA Kota Probolinggo,”ucapnya.

Sebelumnya, WHO dan lembaga dunia lainnya seperti UNDP dan Bank Dunia menyarankan agar semua negara melakukan pencatatan dan analisis terhadap situasi pembiayaan kesehatan.

“Tujuannya adalah untuk melihat kecukupan, ketepatan alokasi dan efektivitas pembiayaan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk,” kata dr. Ninik Ira Wibawati.

Indonesia National Health Account (NHA) pertama kali dilakukan pada akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990 dengan bantuan proyek dari USAID. Setelah itu dilakukan Health Account, meskipun dilakukan secara parsial dan terbatas dan kegiatan itu juga bersifat “project driven”, dan tidak berkelanjutan seperti yang didanai Bank Dunia,ADB, USAID dan GTZ.(hud).

ROBOLINGGO - Untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Probolinggo, pada 28 November mendatang, pihak Polres Probolinggo akan melakukan penjagaan ekstra ketat.

Kapolres Probolinggo, AKBP Endar Priantoro, mengatakan, dalam pelaksanaan pilkdes yang akan digelar di 22 Kecamatan di 61 desa tersebut. Pihaknya sudah menyiapkan pasukan 900 personel yang akan disebar di daerah yang akan melangsungkan pesta rakyat tersebut.

“Agar pilkades Kabupaten Probolinggo bisa berjalan aman, damai dan lancar. Sehingga desa tersebut bisa kondusif,” katanya.

Kamis,(21/11).

Menurutnya, jumlah pasukan yang relatif banyak tersebut, merupakan bentuk antisipasi demi mencipatakan kodusifitas desa yang menggelar pilkades. Karena dinilai, politik pilkades masih mudah terjadinya konflik. “Jadi sebelum hal itu terjadi kepolisian sudah siap siaga,” jelas AKBP.Endar Priantoro.

Lebih lanjut AKBP.Endar Priantoro, menegaskan kepada para personil keamanan Pilkades, jika dalam proses pilkades baik sebelum maupun sesudahnya pelaksanaan, menemukan provokator pilkades yang sekiranya dapat menggang-

gu keamanan, serta dapat memicu terjadinya konfilk di daerah tersebut, pihaknya jangan segan - segan menangkapnya, karena dinilai hal tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam pilkades.

“Kalau ketemu orang yang ingin merusak atau menghalang-halangi proses pilkades sedera tangkap dan diamankan,” tegasnya.

Tujuan tersebut, kata Endar, adalah hal yang harus dilakukan sedini mungkin, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bersama tidak bisa terwujud.

Sehingga pilkades Kabupaten Probolinggo, bisa aman dan terkendali.“Jika itu terlaksana, maka desa pelaksana pilkades bisa kondufis, baik sevlum pilkad maupun sesudahnya,” pungkasnya.(fud)

DANA KAMPANYE

Parpol Belum Melaporkan Rekening PROBOLINGGO - Sejumlah partai politik (parpol) di Kota Probolinggo yang mengikuti pemilu 2014 mendatang belum melaporkan rekening dana kampanye ke kantor KPU. Hal ini disampaikan Sekretaris KPU setempat, Moch Jalal kepada wartawan, Kamis (21/11).

“Sampai sekarang hanya sebagian yang melaporkannya ke KPU,” tandasnya.

Menurut dia, batas waktu agar parpol melaporkan dana kampanye masih belum ada ketentuan.

Padahal itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh parpol.

“Belum ada ketentuan batas waktunya sampai kapan,” katanya.

Itulah sebabnya, KPU Kota Probolinggo pada Jum’at (22/11) hari ini akan menghadiri undangan KPU Jatim. Undangan tersebut, kata dia, bertempat di Batu, Malang. “Besok rencananya kita diundang oleh KPU Jatim di Batu, Malang,” terang Moch Jalal.

Meski hanya sebagian parpol saja yang melaporkan rekening dana kampanye parpol, namun pihaknya belum bisa menjelaskan secar detail parpol apa saja yang

sudah menyetor data rekeningnya. “Sebagian memang sudah, namun tidak masuk ke sekretariat. Makanya saya belum bisa menjelaskan secara detail parpol mana saja,” tambahnya.

Di Kota Probolinggo ada sebanyak 12 parpol yang ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014 mendatang.

Diantaranya, Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindera, Partai Demikrat, PAN, PPP, Hanura, PBB dan PKPI. Sekedar diketahui, KPU Pusat telah menjadwalkan bagi parpol untuk melaporkan dana kampanye awal pada tanggal 27 Desember atau akhir tahun ini. Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Probolinggo, Achmad Saleh saat dikonfirmasi mengatakan, sampai sekarang partainya memang masih belum menyetorkan rekening parpol itu ke KPU. “PPP masih belum,” katanya. Meski masih belum melaporkan rekening dana kampnye, namun Achmad Saleh belum bisa memastikan kapan partainya akan menyetornya ke kantor KPU. “Belum-lah. Sekarang masih proses pembuatan rekening,” pungkas Achmad Saleh. (ugi).

Tingkatkan Potensi

Wanita Tani Ikuti Pelatihan PROBOLINGGO - Sebanyak tujuh kelompok wanita tani di Kota Probolinggo mengikuti pelatihan. Pelatihan itu dilakukan untuk meningkatkan potensi sumberdaya para petani wanita yang ada di Kota Probolinggo.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat, Budi Krisyanto kepada wartawan, Kamis (21/11) kemarin. “Untuk meningkatkan kualitas lingkungan perlu adanya keterlibatan para petani,” katanya.

Pelatihan itu diikuti oleh sebanyak tujuh kelompok tani wanita. Diantaranya, Kelompok Tanis Sumber Barokah dari kelurahan Pakistaji, kelompok tani Hidayah Tani Jrebeng Kidul, Tani Makmur dari Kareng Lor, Sumber Tani dari Sumber Wetan, Sambang Jaya dari Triwung Kidul, Jaya Abadi dari Poh Sangit Kidul, dan Kelompok Tani Sumber Lombok dari Kelurahan Sumber Wetan.

Saat mengikuti pelatihan tersebut, mereka dilatih daur ulang kain parca. Seperti sisa-sisa kertas, kardus, plastik dan lain sebagaianya. “Semua barang bekas bisa dimanfaatkan kalau kita mau berinovasi,” tandas mantan Kapala Bapeda Kota Probolinggo itu.

Menurut dia, kegiatan pelatihan di BLH itu tidak hanya dilakukan pada tahun ini saja. Namun, giat pelatihan dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM) sudah banyak dilakukan. Salah satunya, daur ulang plastik menjadi produk kerajinan tas, kipas dan sandal. (hud).

BUDAYA

7

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO. 0245 | TAHUN II

Karna atau Musa Cerpen : Musyfiq*

Puisi: Khairul Arifin Angwa RISALAH BATU

:v2n Ada beberapa hal yang mesti ku katakan padamu Tentang batu-batu yang mencokol di balik dada ini Yang menyimpan rindu dan sebuah nama indah Tantunya kau tidak akan paham pada risalah batu itu Batu yang ditanam beberapa abad yang lalu Disertai mantra-mantra suci percumbuan semalaman kemudian batu itu menjadi tumbuh dan terus tumbuh hingga sampai akhirnya menyimpan sebuah nama yang berhiaskan bunga teratai dan bianglala nama yang tercipta dari alunan musik dan bunga musim penghujan.

Banuaju, 08/11/2013.

BATU Berjejalan di segala sisi runcing pada setiap akhir sepetak tanah merah terbeban batu.

Longos-Banuaju 18/10/2013

LUMAT sekejab saja lumatlah bibir pantai agar sejarah terus melekat dan tak ada yang bisa dilupakan.

Romben Guna, 14/10/2013.

CATATAN HARI ITU Ada sesuatu yang telah kucatat tentangmu dan perjumpaan menjelang siang itu tentang tawa yang mulai lepas dari setumpuk sepi tentang pertukaran bola mata di beranda rumah sampai lorong-lorong tentang pantai seribu cemara dan seluet angin dan ombak tentang jalan-jalan yang digariskan sampai tatapan mata terakhir.

Wc.05.10.2013 MENJELANG TATAPAN TERAKHIR Dada ini masih berdegup kencang membunyikan ritme-ritme pertikaian rahasia di balik sikap sekadar tuk melepas aroma menjelang senja kecemasan, pengharapan berkumpul jadi satu kesatuan yang meriuhkan ada yang mesti ku tahan untuk hari esok dan lusa paling tidak selepas kokok ayam pada pagi itu.

Longos, 07-10-2013

YANG TAK TUNTAS :Vin Tiba-tiba saja aku melihatmu melambai bersama daun-daun selepas mata terpejam mungkin saja ada sesuatu yang tak sempat kita tuntaskan kemaren, prihal tentang rindu

dan percapan-percakapan risalah pemaduan rasa garis-garis pada pipi, dahi, hidung, dan bibirmu harus ku ulang kembali untuk menghirup udara pantai dan angin cemara.

Longos, 12/10/2013

Lahir di Longos Gapura, aktif menulis puisi dan cerpen, belajar di Sekolah Tinggi Islam Al-Karimiyyah (STIA) Baraji Gapura Sumenep. Dan aktif di FLP Cabang Sumenep, PU LPM Dialektika STIA.

A

emenjak kelahiran anak kembarnya, perempuan itu tak pernah dapat tidur dengan nyenyak. Laki-laki dan perempuan, dampit! kata orang.

Sebuah kelahiran yang langka.

Di desanya memang ada juga yang melahirkan bayi kembar.

Tapi semuanya laki-laki atau semua perempuan. Sedangkan bayinya, laki dan perempuan.

Yang lahir duluan laki-laki, selang tujuh menit kemudian baru yang perempuan. Kata orangorang tua, bayi kembar yang lahir duluan justru yang muda karena yang tua keluar belakangan mengiringi adiknya.

Ia tak begitu peduli siapa yang lebih tua dari keduanya. Yang jelas kelahiran itu membuat jiwanya berubah drastis. Tak lagi dirasakan sempit rumah gedeknya, juga air hujan yang menetes persis di samping dipan tempatnya tidur dan di pojok-pojok dinding kamar. Tubuhnya ringan, wajahnya sumringah, tak ada sisa sakit sedikit pun. Rasa nyeri dan pegalpegal saat mengejang mengeluarkan dua orok itu dari rahimnya hilang begitu saja.

"Wahyu ini akhirnya datang juga," bisiknya sambil mengelus dua bayi kembar itu. Ia ingat betul bagaimana melewati masa-masa ngidam dulu.

Semenjak kandungan perutnya berusia dua bulan tak pernah sekalipun perutnya mual dan muntah-muntah.

Tak juga diingininya buah mangga atau rujak yang asam seperti biasa dialami perempuan hamil. Tak juga merasa pusing-pusing atau lesu.

Hanya ia menjadi sangat gemar berjalan-jalan. Bukan berjalan-jalan di sawah atau di jalan-jalan desanya, tapi di sungai. Ia betah duduk berjamjam di pinggir sungai. Memandangi warna sungai yang kini kecoklatan tak lagi jernih sepeti masa kecilnya dulu.

Diperhatikan pula riak-riak sungai sambil berpikir tentang makhluk dan benda-benda di dalamnya.

Mengusap-usap pasir dan tanah pinggir sungai dengan lembut sambil membayangkan masa kecil bersama sahabat-sahabatnya membuat rumah-rumahan atau betengan ketika air sungai surut.

Hampir tiap malam ia bermimpi.

Bapaknya yang sudah lama mati menangkap wayang untuk menyambut kelahiran bayi yang dikandungnya dengan lakon Karna Lahir. Tokoh yang menjadi idolanya sejak kecil.

Satria tampan putra matahari dengan wajah bersinar, prajurit pilih tanding sakti luar biasa. Putra yang disusui air sungai, dibesarkan arus dan lumutlumut serta berkawan batu sungai hitam diam perkasa. Mimpi itu diselingi dengan mimpi yang lain. Bapaknya datang dan mendongengi dia tentang bayi Musa yang dihanyutkan dalam sungai kemudian menjadi nabi bersenjata tongkat, pahlawan pembelah laut yang menenggelamkan seorang raja yang dzalim.

Ia benar-benar merasa bahagia dengan mimpi itu. Itu pasti wangsit, demikian pikirnya. Ada kebanggaaan yang diam-diam menggunung dalam dadanya. Ia merasa menjadi perempuan pilihan yang rahimnya dititipi Tuhan bayi yang kelak menjadi orang yang terpilih, seperti Kunti yang dititipkan Karna, atau Maria yang dititipkan Isa. Satu dari sekian juta perempuan di seluruh jagat.

Kebanggaan itu membuatnya lupa pada pandangan sinis tetangga-tetangga yang mencibir dan menggunjing tentang bapak dari bayi itu. Juga membuatnya melupakan laki-laki dengan alis tebal dan mata sedikit

juling yang kali terakhir merayu lalu menidurinya.

Keinginannya untuk mencari laki-laki itu amblas begitu saja ketika memandang bayi dampitnya.

Tapi ia tak menyesalinya. Lelaki memang ditakdirkan untuk menjadi pengecut!

Pikirnya dalam hati.

Sebenarnya ia sedikit bingung.

Kenapa wahyu bayi itu tidak satu tapi dua dan satunya perempuan? Bukankah Karna Musa, atau Isa, semua tokoh-tokoh itu laki-laki? Tapi mengapa pasangan bayinya perempuan?

Kenapa dua-duanya tidak laki-laki?

Ia berpikir keras. Tiba-tiba ia teringat Srikandi, tokoh ksatria wanita titisan Amba yang mampu mengalahkan Bisma, panglima besar Kurawa yang sakti mandraguna. Akankah kelak bayi perempuannya itu menjadi tokoh besar juga? Tapi mengapa dalam mimpi bapaknya hanya bercerita tentang Karna dan Musa? Bukan Srikandi, Sembadra, atau Dewi Durga, misalnya?

Bayi perempuannya itu diperhatikannya memang lebih lincah dan agresif dibanding saudara lakilakinya. Lebih sering rewel, tidak bisa tenang, dan rakusnya bukan main. Kalau menyusu lidah kecilnya mengecap-ngecup dan menghisap amat kuat. Putingnya jadi sakit. Tidak cukup puting sebelah saja tapi berpindah-pindah puting kiri ke puting kanan berganti-ganti. Kalau melihat saudara laki-lakinya sedang menyusu ia menjerit keras-keras dan kakinya menyepak-nyepak saudara kembarnya itu. Ini membuat kesal karena ksatria mudanya jadi ikut menjerit dan menangis. Kesalnya makin ber-

tumpuk ketika menyadari alis, hidung dan bibir bayi perempuan itu mengingatkan pada alis, hidung dan bibir laki-laki yang sangat dikenalnya.

Pagi itu ia hanya mengangguk ketika seorang wanita menyambangi di pembaringan dan mengutarakan niatnya mengambil bayi perempuannya. Katanya ia punya tujuh anak yang semuanya laki-laki dan pingin punya anak perempuan satu saja. Ia jadi teringat kata orang-orang bahwa bayi dampit harus dipisah karena kelak mereka akan bertemu dan berjodoh sendiri. Cuma mengangguk pula ketika wanita itu pamit sambil menyelipkan sebuah amplop di balik bantalnya.

Ketika wanita itu sudah meninggalkan rumah, dielus-elusnya kepala bayi laki-lakinya dan tersenyum lebar, "Anakku, ternyata takdir telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kini tinggal kau satria mungilku. Karena memang harus hanya kau yang terpilih bukan yang lain.

Juga tidak saudara kembarmu. Biarlah dia berjalan atas takdirnya sendiri.

Siapa tahu kelak dia benar-benar jodohmu." Perempuan itu makin lebar senyumnya. Dibayangkannya betapa menakjubkan bila Karna menikah dengan Srikandi. Itu tentu tak pernah terbayangkan oleh dalang yang paling usil sekalipun.

Saat matahari tepat di puncak menerobos atap genting yang bolongbolong perempuan itu bangkit dan berkemas. Dibungkusnya bayinya dengan sobekan kain sarung, satusatunya peninggalan lelaki yang dulu pernah menidurinya. Ditimangtimang sebentar dan pada telinganya dibisikkannya sebuah kalimat pendek: "Anakku, tiba saatnya kau menjalani laku ini. Akulah Kunti yang menyerahkan nasibmu pada asuhan semesta‌" = *) Anggota LPM Retorika sekaligus mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumenep.

Napaktilas Kehidupan Soekarno Oleh: Muhammad Bagus Irawan* Bapak Proklamator, begitulah sebutan bagi Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Laki-laki yang lahir di Lawang Seketeng, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 ini juga mendapat julukan Bapak Bangsa (Founding Father) karena banyak berperan dalam membangkitkan semangat bangsa Indonesia, memberikan jati diri bangsa, dan meletakkan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila.

A

yah dan ibunya yaitu Raden Soekemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai memberi nama anak keduanya ini dengan nama Kusno Sosrodiharjo. Akan tetapi, Kusno kecil selalu sakit-sakitan, maka namanya diganti Soekarno.

Buku bertajuk Soekarno: Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Fajar ini mengelaborasi jejak kehidupan sang Presiden ditilik dari sisi-sisi yang menarik. Sejak kecil, Soekarno tinggal bersama kakekknya di Tulungagung. Pada usia 14 tahun, Soekarno diajak seorang kawan bapaknya bernama Haji Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam, tinggal di Surabaya dan disekolahkan di Hoogere Burger School (HBS). Secara otomatis beliau bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, bahkan beliau kemudian bergabung dengan organisasi Jong Java.

Setelah tamat dari HBS pada tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke Technische High School di Bandung, dan tamat pada tahun 1925. Ketika kuliah di Bandung, beliau berinter-

aksi dengan Tjipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pimpinan organisasi Indishe Partij. Beliau memang senang berorganisasi dan berpolitik.

Oleh karena itulah beliau mendirikan sebuah partai politik PNI yang memiliki program untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Namun sayang, karena intensitas kegiatan politiknya, pada tahun 1930 beliau ditahan pemerintah kolonial Belanda dan kemudian dijatuhi hukuman selama empat tahun di penjara Sukamiskin, Bandung.

Delapan bulan kemudian, kasusnya disidangkan. Dalam pembelannya di Landraad, Bandung yang berjudul Indonesia Menggugat, Soekarno menegaskan perlawanannya terhadap kolonialisme Belanda.

Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI dibubarkan. Ternyata, pidato pembelaan beliau juga menggegerkan dunia internasional. Akibatnya, pemerintah kolonial Belanda terpaksa membebaskan Soekarno sebelum masa hukumannya selesai.

Setelah bebas dari penjara Su-

kamiskin, beliau masuk ke Partai Indonesia dan memimpin majalah partai yang radikal yaitu, Fikiran Rakjat. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, pada tahun 1933.

Pada tahun 1938, Soekarno dipindah ke Bengkulu, dan kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada 1942.

Jepang menyadari besarnya pengaruh Soekarno di kalangan rakyat Indonesia, sehingga Soekarno tidak dihukum ataupun dibuang, tetapi justru dimasukkan dalam berbagai organisasi seperti Putera dan BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya “Pancasila�. Lalu pada 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno bersama Drs. Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada pukul 10.00 WIB. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahannya, beliau turut mengusahakan persatuan

Nusantara. Bahkan beliau berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Antara tahun 1964-1965, beliau kembali menggelorakan semangat revolusioner bangsanya ke dalam peperangan melawan Federasi Malaysia yang didukung Inggris. Situasi semakin kacau ketika terjadi peristiwa G 30 S PKI. Tragedi pembunuhan atas tujuh Angkatan Darat tersebut menimbulkan kesemrawutan di seluruh negeri.

Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Mayjen Soeharto. Dan pada tahun 1968, jabatan presiden berganti dari Soekarno menjadi Soeharto. Setelah lepas dari tugas mengatur negara, Ir. Soekarno beristirahat di rumah.

Beliau meninggalkan kita semua pada 21 Juni 1970.

Dari perjuangan beliau, banyak manfaat yang dapat diambil, seperti semangat revolusioner dan jiwa patriotismenya yang tidak pernah padam, selalu berjuang dan terus berjuang meskipun harus dihukum dan dibuang, menjadi orang yang peduli terhadap sesama, selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya, serta menjadi pemimpin bangsa yang bijaksana dalam memilih keputusan. Sebagai generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab, kita harus meneruskan perjuangan para pahlawan dengan berbagai cara meskipun sekarang ini bukan lagi zaman yang penuh peperangan.

Buku ini memberikan ruang menekuri ruang batin agar tergerak menuju kesadaran sebagai nasionalis sejati.= *) Pustakawan asal Jepara.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO. 0245 | TAHUN II

Erick Thohir Dorong Serie A Bangkit

Pemain Uruguay melakukan selebrasi usai memastikan lolos ke Piala Dunia 2014 di Brasil tahun depan. Uruguay mengalahkan Yordania dalam dua leg dengan skor agregat 5-0.

Tiket Terakhir Milik Uruguay Lolosnya Aljazair ke Brasil Memakan Korban MAN OF THE MATCH LUIS SUAREZ

JUMAT 22 NOVEMBER 2013

MONTEVIDEO - Uruguay menjadi tim terakhir yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2014 di Brasil, setelah unggul agregat lima gol tanpa balas atas Yordania. Pada pertandingan leg kedua play off kedua tim, Kamis (21/11) dini hari WBI di Centenario Stadium, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Uruguay diuntungkan karena sudah mencetak lima gol pada leg pertama di kandang Yordania pekan lalu.

Dengan lolosnya Uruguay maka lengkap sudah 32 tim yang akan bertarung pada pesta sepakbola paling akbar tahun depan di Brasil.

Pada laga dini hari kemarin, Uruguay turun dengan kekuatan penuh, termasuk penyerang terbaik mereka Luis Suarez dan Edinson Cavani. Dengan skuat lengkap seperti itu, tampil dominan atas sang tamu dengan 62 persen penguasaan bola serta total 11 tembakan tapi hanya tiga yang mengarah ke gawang. Sementara, Yordania cuma punya tiga tembakan dengan satu on goal.

URUGUAY

Uruguay membuka peluang di menit ke-19 lewat Nicolas Lodeiro, tetapi tembakan sang pemain masih melebar dari sasaran.

Dua menit setelahnya tandukan Diego Godin masih bisa diamankan kiper Yordania. Setengah jam laga berjalan dari assist Cristian Rodriguez menuju Edinson Cavani, tetapi bola hasil tembakannya menyasar sisi kiri gawang. Pada menit ke-42, Cavani kembali punya kesempatan bikin gol tetapi bola sundulannya menyamping.

Memasuki interval kedua, Uruguay masih mengendalikan jalannya pertandingan. Lugano kembali mendapat kans emas di periode kedua tapi lagi-lagi sundulannya jatuh melebar di sisi gawang dan skor imbang tanpa gol pun bertahan hingga akhir.

Uruguay, urutan keenam dalam peringkat FIFA, akan menempati Pot Satu dalam undian Piala Dunia yang digelar 6 Desember dan terhindar satu grup dengan tuan rumah Brasil, juara bertahan Spanyol, Jerman atau Argentina.

Di laga sehari sebelumnya, Meksiko juga memastikan satu tempat di Piala Dunia 2014, setelah mengalahkan Selandia Baru skor 4-2, di leg kedua playoff, Rabu (20/11). Meksiko pun lolos dengan agregat 9-3 menyusul kemenangan 5-1 di pertemuan pertama.

Korban Jiwa Sementara itu euforia lolosnya Aljazair ke Brasil menelan korban jiwa. Sedikitnya 12 orang tewas dan 240 orang lainnya luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas selama perayaan keberhasilan Aljazair tembus ke putaran final Piala Dunia tahun depan. Korban-korban itu, yang mayoritas pemuda dan anakanak itu, tersebar di sejumlah wilayah negara tersebut.

Meski rakyatnya bertumbangan, jajaran pemerintah setempat tetap menggelar jamuan makan siang dengan para pemain Aljazair yang baru mengantar negaranya ke Brasil. Mereka unggul gol tandang atas Bukina Faso, meski secara agregat kedua tim sama kuat. Pada leg pertama di kandang Burkina Faso pekan lalu, Aljazair kalah 2-3. Tetapi pada leg kedua di kandang sendiri Rabu (20/11) dini hari lalu, mereka menang tipis 1-0 dan berhak lolos ke Brasil. (espn/aji)

MILAN - Presiden Inter Milan asal Indonesia Erick Thohir mendesak Liga Serie A Italia untuk segera bangkit dan menatap masa depan seperti yang dia lakukan bersama Walter Mazzari. Dia mendorong mantan pelatih Napoli itu untuk mengembalikan kejayaan Inter Milan.

“Saya sangat mencintai sepakbola Italia sejak 1980an dan hingga saat ini saya masih mencintai sepakbola negara ini, tetapi yang terpenting dilakukan untuk Serie A adalah bahwa kita harus kembali ke jalan yang benar. Menurut saya, sekarang kita menjadi liga nomor empat di dunia dan bila kita tidak bangkit, Liga Serie A akan digantikan oleh Liga Prancis dan Liga Amerika Serikat di masa mendatang. Itulah yang sangat mengkhawatirkan saya. Mari kita sama-sama menatap masa depan. Jangan lihat ke belakang. Yang lalu biarlah berlalu, tetapi sekarang bagaimana kita membangun liga yang baik untuk masalah depan, sebuah liga yang siap bersaing dengan liga-liga lain di dunia,” papar Erick Thohir, pemilik Mahaka Group.

Lebih lanjut pemilih klub bola basket NBA 76ers itu menambahkan, “Saya sangat yakin bahwa Serie A akan kembali berjaya bila sebagai liga kita bekerja bersama, bukan hanya tim per tim.”

Pada Senin (18/11) lalu, Thohir mengungkapkan kerinduannya untuk menjuarai Liga Champions pada 2016 saat Milan menjadi tuan rumah final Liga Champions. Dia yakin, tim yang kini dilatih Walter Mazzari akan mengulangi kesuksesan Jose Mourinho yang meraih tiga gelar pada 2010 yaitu juara Serie A Italia, Piala Italia dan Liga Champions. (espn/aji)

YORDANIA

0 Gol 0 12(3) Tembakan (tepat) 3(1) 12 Pelanggaran 16 10 Sepak pojok 2 0 Offside 0 1 Kartu Kuning 3 1 Penyelamatan 3 63% Penguasaan Bola 37%

URUGUAY: Silva; M Pereira, Lugano, Godin (kuning 90’), Caceres; Stuani (Forlan 60’), Arevalo, Lodeiro (Ramirez 60’), Rodriguez; Suarez, Cavani (Hernandez 81’).

YORDANIA: Mohamad; Oday (kuning 56’), Mohammad (kuning 19’), Shadi, Ahmad (Bawab 89’); Sharif, Tareq, Aljamal (Bani Ateyah 59’), Adnan (kuning 22’); Saleh, Abdallah (Rawashdeh 86’).

MNC CUP 2013

Indonesia Gelontor Laos Tiga Gol Tanpa Balas JAKARTA-Timnas Indonesia U-23 menggelontor Timnas Laos tiga gol tanpa balas pada pertandingan pertama MNC Cup 2013 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Kamis (21/11).

Tiga gol ini diciptakan oleh Ramdani Lestaluhu menit 43, Andik Vermansyah menit 75 dan Alvina Tuasalamony menit 78. Dengan kemenangan ini timnas berada di puncak klasemen sementara dengan tiga poin.

Timnas Garuda Muda yang turun dengan formasi terbaik ternyata bukan jaminan langsung memberikan tekanan kepada lawan. Justru Laos langsung mengancam pertahanan anak asuh Rahmad Darmawan itu.

Gawang Kurnia Meiga langsung terancam pada menit tiga setelah Mahati Lestusen menjatuhkan pemain Laos di kotak penalti. Beruntung tendangan Soukaphone Waenvongsoth masih melebar di sisi kiri gawang timnas.

Dua menit berselang ancaman dari Laos kembali datang. Sopha Saysana mampu

menerobos pertahanan Indonesia yang dimotori Andri Ibo. Untung saja tendangannya masih melenceng di sisi kiri gawang Kurnia Meiga.

Peluang emas bagi Indonesia terjadi peda menit 31.

Berawal tendang bebas Ferinando Pahabol, Alvin Tuasalamony nyaris memecah kebuntuan. Hanya saja sundulannya masih sedikit melenceng di sisi gawang Laos.

Tekanan demi tekanan terus dilakukan Sunarto dkk.

Akhirnya Ramdani Lestaluhu mampu memecah kebuntuan setelah menciptakan gol pada menit 43 setelah mendapatkan umpan terukur dari Andik Vermansyah.

Mampu unggul membuat anak asuh Rahmad Darmawan bersemangat. Hanya saja hingga babak pertama usai tidak ada penambahan gol.

Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia bermain lebih gesit. Rizky Pellu yang menjadi jenderal lapangan tengah sering melakukan penetrasi dan sering merepotkan barisan pertahanan Laos.

Tingginya frekuensi

serangan membuat Indonesia nyaris menggandakan kedudukan pada menit 56 lewat Sunarto. Hanya saja sundulan pemain Arema Indonesia hanya tipis di atas mistar gawang Chintaba Souksavath.

Upaya untuk menambah jumlah gol baru bisa tercipta pada menit 75. Berawal gocekan Ferinando Pahabol, Andik Vermansyah mampu menciptakan gol yang indah dari luar kotak penalti. Gol ini membuat suporter tuan rumah bersorak.

Masuknya Fandi Eko Utomo menggantikan Sunarto dan Dedi Kusnandar menggantikan Egi Melgiansyah membuat pola serangan lebih variatif. Terbukti tiga menit berselang giliran Alvian Tuasalamony yang mencatatkan namanya di papan skor. Indonesia-pun unggul 3-0. (ant/dar) Andik Vermansyah (14), dan penjaga gawang Laos, Chintana Souksavath (1), berjibaku berebut bola saat laga MNC Cup 2013 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11) malam.

Isco Belajar Banyak dari Cristiano Ronaldo MADRID - Gelandang Real Madrid Isco yakin dirinya masih bisa lebih maju sebagai seorang pemain sepakbola dengan belajar banyak dari Cristiano Ronaldo. Apalagi Ronaldo yang kini menjadi pemain terbaik dunia ini berada di klub yang tepat untuk menjadi pemain hebat. Menurutnya, dia bisa menjadi lebih baik hanya dengan bermain bersama calon peraih Ballon d’Or Cristiano Ronaldo.

Isco sendiri yang didatangkan dari Malaga pada jendela transfer musim dingin lalu diakui sebagai salah satu gelandang muda terbaik, menyusul penampilan menawannya bersama Madrid dan timnas Spanyol U-21 yang menjuarai Piala Eropa di Israel beberapa bulan silam.

“Saya ingin menjaga agar terus maju dan berkembang menjadi salah satu orang pemain terbaik. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk bertumbuh menjadi pemain terbaik selain di Real Madrid,” kata Isco kepada Majalah FIFA. Isco mengaku sangat bangga bisa bermain bersama Ronaldo. “Dia membantu saya dalam setiap sesi latihan karena dia selalu ingin memetik kemenangan dan selalu ingin menjadi yang terbaik.”

Pemain 21 tahun itu juga mengungkapkan bahwa dia belajar banyak dari mantan bintang Madrid yang kini menjadi asisten pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane. “Seperti kita semua ketahui, Zidane adalah ikon Real Madrid. Dalam setiap sesi latihan, meski hanya bermain bersama kami, dia selalu mengajarkan banyak hal kepada kami,” tutupnya. (espn/aji)

Taneyan Lanjang JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO.0245 | TAHUN II

JUMAT

22 NOVEMBER 2013

1 9

SEKOLAH RUSAK

Siswa Belajar di Gubuk Bambu

syamsuni/koran madura

BELAJAR DI GUBUK BAMBU. Sejumlah siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Hasanat harus melaksanakan kegiatan belajar di gubuk bambu, tepatnya berada di bawah bukit Desa Prenduan Kecamatan Pragaan, Kamis (21/11), setelah sekolahnya disapu puting beliung.

Wirausaha Tila

G

enerasi muda mulai harus berpikir bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneurship, berpikir bagaimana menjadi seorang pengusaha. Sebab, menjadi pengusaha itu adalah sebuah impian.

Namun tak banyak orang hanya menuliskan impiannya, tetapi tidak berusaha untuk memperolehnya. Apalagi menjadi pengusaha muda, memang membutuhkan tekad yang kuat,dan kemandirian. Pengusaha muda memiliki banyak peluang.Namun tetap saja untuk menjadi pengusaha harus memiliki point-point lebih untuk menjalankan usahanya.

Rahmatila, perempuan kelahiran 29 September 1994, mulai sudah berpikir bagaiamana membangun jiwa entrepreneurship dalam dirinya. Di sela-sela aktivias kuliah, ia menekuni dunia merajut dan menyulam. Kini, di usianya yang masih belia, ia mampu menyulap apapun menjadi aneka macam souvenir, baik bros, gantunan kunci, dombet handpone, dan segala macam model sesuai dengan selera para pembeli.

Mahasiswa jurusan matematika itu, kini terus merajut impian dengan usahanya itu, memang terlihat agak biasa, tetapi dengan kreativitas tangannya itu, perempuan yang akrab disapa Tila itu benar-benar telah meneguhkan dirinya sebagai pengusaha muda. Kini, saat hendak ke kampusnya, selain melayani pemesanan, ia juga sambil menjajakan untuk para mahasiswa, dosen dan teman-teman seorganisasinya. Saat ini, siapapun hanya tinggal pesan, sebab harganya pun terjangkau, dari 2 ribu hingga 9 ribu rupiah.

Jiwa entrepreneur itu kian muncul saat dia menyalurkan idenya melalui lomba programa kreatifitas mahasiswa bidang kewirausahaan. Proposal dengan judul “Pembuatan Manisan Nata ala Pepaya” itu dipilih oleh juri sebagai juara 3 dari beberapa proposal ikut lomba. (sym)

Kos Prostitusi Diintai Tiga Perempuan Kembali Terjaring Razia PAMEKASAN - Kos-kosan di Jalan Veteran Kelurahan Baru Rambat Timur, selalu menjadi Target Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Pamekasan. Kosan tersebut diduga kerapkali dijadikan Tempat Transaksi PSK dan perselingkuhan. Kamis (21/11) kemarin, Pol PP Pamekasan kembali menciduk 3 perempuan dan seorang lelaki di salah satu kamar Kos di Jalan Veteran tersebut.

Ketiga perempuan tersebut, masing-masing Siska (19), berasal dari Kabupaten Lamongan, Yuyun (35) dari Kabupaten Probilinggo, dan Caca (17). Sementara seorang laki-laki bernama Sihol, 32, dari Desa Angsanah, Kec. Palenga'an.

Saat dirazia laki-laki tersebut tengah berduaan dengan Siska, yang diakui, sudah kawin siri. Padahal lelaki ini diduga sudah memiliki istri sah dan 2 anak.

Yuyun dan Caca mengaku tinggal di Pamekasan, sudah dua tahun lamanya. Keduanya mengaku tengah mencari pekerjaan di Kabupaten Pamekasan. Tetapi karena yang bersangkutan tidak menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang sah, akhirnya petugas langsung membawanya ke kantor Pol PP Pamekasan.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Pol PP Pemkab Pamekasan, Yusuf Wibisono mengatakan razia tersebut merupakan razia gabungan dengan TNI-Polri.

Menurut Yusuf, pihaknya sudah memberikan surat peringatan kepada pemilik kos agar tidak menyediakan tempat untuk kegiatan-

kegiatan yang tidak sejalan dengan Gerbang Salam. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka Pol PP akan melakukan tindakan tegas kepada pemilik kos dan menyegel tempat penginapan tersebut.

Sehari sebelumnya, dua orang siswi salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Pamekasan didapati tengah berada di rumah kos laki-laki pada saat jam sekolah berlangsung. Mereka tertangkap basah saat berada di salah satu kamar oleh tim operasi gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Kepolisian Polres setempat, Rabu (20/11).

Dua siswi yang masih duduk di kelas X SMA tersebut mengaku hanya numpang istirahat di kos teman prianya setelah pulang lebih awal, karena di sekolahnya sedang ada kegiatan.

Namun, petugas tidak langsung percaya karena rumah kos yang berada di Jalan Veteran tersebut kerap digunakan untuk tindakan asusila.

Sedikitnya sudah dua kali di rumah kos itu pasangan yang bukan suamiistri diamankan.

Petugas membawa kedua pelajar perempuan itu ke Kantor Satpol PP. Setelah dilakukan pendataan, mereka dipulangkan ke rumah masingmasing.

Kapala Satpol PP, Masrukin mengatakan kasus tersebut akan dikembangkan. Ada kemungkinan didalamnya terdapat kegiatan pelacuran yang melibatkan pelajar. Karena penghuni kamar kos tersebut ternyata bukan teman sekolah kedua pelajar, namun seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi.

Masrukin menyatakan pihaknya sudah melakukan konfirmasi ke sekolah keduanya dan diakui para siswa memang dipulangkan lebih awal, karena di sekolah tersebut ada kegiatan.

Seminggu sebelumnya, di tempat yang sama, Pol PP menciduk dua Anak Baru Gede (ABG), yang nyaris jadi korban perdangangan wanita.

Tetapi kedua wanita tersebut beruntung terselamatkan oleh Pol PP. (awa/rah).

BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pemkab Belum Dapat Keuntungan

Rahmatila Mahasiswi

SAMPANG – Madura Development Watch (MDW) menilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sampang terhadap BUMD sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 belum sesuai dengan hasil yang diperoleh.

Pemkab selaku pemegang saham 50 persen plus 1 hanya mendapatkan keuntungan Rp 1.000.180.000.000.

Ketua MDW Tamsul mengatakan, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sampang terhadap PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) dan PT Sampang Sarana Shorebase (SSS) tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh. Mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2012, pemkab menyertakan modal sebesar Rp 24.000.675.000.000, tetapi keuntungan yang diperoleh hanya Rp 1.000.180.000.000.

Mestinya, lanjut Tamsul, keuntungan yang didapatkan pemerintah daerah 75 persen lebih dari penyertaan modal tersebut. Oleh karena

junaedy/koran madura

SAAT DIWAWANCARAI. Ketua Madura Development Watch, Tamsul, saat diwawancarai wartawan di sebuah warung makan, Kamis (21/11). itu, MDW meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap manejemen perusahaan dan melaporkan nilai investasi setiap triwulan sekali.

Pemerintah juga dituntut segera membuat regulasi (perda) terkait dengan badan usaha milik daerah (BUMD), agar tidak terkesan hanya dirasakan oleh orang-orang yang

dekat dengan pemerintah.

“Kami meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang membentuk regulasi untuk mengevaluasi semua peraturan terkait dengan BUMD. Kalau kondisinya seperti ini juga kasihan dengan masyarakat Sampang yang masih belum merasakan kesejahteraan dengan adanya BUMD,” pintanya.

Ia mencontohkan gaji jajaran direksi PT SMP mulai dari komisaris dan direkturnya yang mencapai Rp 19 juta dalam setiap bulannya.

“Di Pulau Madura, hanya Sampang yang paling besar gajinya,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara Komisaris PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) Farmadi ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan, gaji yang diterima dalam setiab bulannya sebesar Rp 17 juta. Menurutnya, gaji tersebut sudah ada penurunan dari sebelumnya. (jun/lum)

SUMENEP - Sebanyak 65 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Hasanat, Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kamis (21/11) terpaksa harus belajar di gubuk bambu, tepatnya berada di bawah bukit, setelah sekolahnya disapu puting beliung.

Hendak belajar di sekolahnya, kondisi tak memungkinkan, selain sebagian sudah ambruk di terjang angin kencang beberapa waktu lalu, sebagiannya lagi sudah mulai rapuh, dan atap bocor.

Sehingga demi mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, mereka harus rela belajar di gubuk yang terbuat dari bambu.

Pantauan Koran Madura, gubuk itu dibuat di bawah bukit yang rawan longsor. Sehingga rasa khawatir pun masih menyelimuti pihak sekolah, khawatit ketika hujan dan angin kencang datang gubuk bambu itu kembali diratakan oleh longsor.

Puluhan siswa itu masih tetap serius mendengarkan guru mengajar di gubuk bambu berukuran lima kali empat meter persegi tersebut. Walaupun tidak nyaman, tetapi puluhan siswa tetap saja semangat mengikuti materi yang diberikan guru. Bagi mereka, sekolah rusak bukan jadi kendala untuk berhenti belajar, memang tidak enak, tetapi demi cita-cita apapun harus dilalui meskipun belajar di bawah atap yang disangga dengan bambu.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari pihak sekolah dan masyarakat, puluhan siswa tersebut memang sudah sejak beberapa bulan terakhir belajar di gubuk bambu, sebelum akhirnya puting beliung meratakan sekolahnya dengan tanah.

Rozi, salah satu siswa setempat, mengaku merasa tidak nyaman belajar di gubuk Mau gimana lagi, bambu tersebut. Sebab, Kak, walau tak kalau siang mereka nyaman, kami kepanasan, dan jika huharus tetap jan mereka kedinginan. sekolah,” "Iya, Kak, gak enak belajar seperti ini, kalau siang panas, sedang Rozi kalau hujan, kami kehuSiswa janan," katanya kepada wartawan.

Tetapi, menurut Rozi, dirinya dan teman-teman siswa yang lain tetap harus sekolah walaupun kondisinya tidak nyaman. "Mau gimana lagi, Kak, walau tak nyaman, kami harus tetap sekolah," ujarnya singkat.

Sementara Guru MI Al-Hasanat Mufti Ali Nur menjelaskan, sekolah yang kini ditempati berada di bawah bukit yang rawan longsor. Menurutnya, memang ada rasa khawatir dari pihak sekolah, namun pihak sekolah juga tak bisa berbuat apa-apa.

"Kami memang khawatir, Mas, tetapi apa boleh buat, beginilah kondisi kami. Hanya bisa berharap dan berdoa semoga tak ada musibah lagi," ucapnya.

Ketika ditanya lebih jauh apakah pihak sekolah sudah meminta bantuan kepada pemerintah, kata Mufti, pihak sekolah sudah meminta bantuan kepada pemerintah, bahkan sudah dua kali, namun tidak pernah ada tanggapan. Sehingga, mereka terpaksa tetap melakukan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi seadanya.

"Kami berharap pihak pemerintah mau membantu untuk membangun sekolah mereka sehingga para siswa bisa belajar lebih tenang, tanpa merasa khawatir," harapnya. (sym/mk)

DANA JASMAS

Dewan Mengaku Tidak Mengelola BANGKALAN - Sejumlah anggota legislatif kini mulai angkat bicara soal dana Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas), tidak seperti pimpinan DPRD Bangkalan yang bersikap bungkam dan pura-pura tidak tahu. Beberapa anggota dewan memilih berkomentar walaupun pada akhirnya mereka membantah jika dikatakan turut mengelola dana jasmas.

Salah satu anggota DPRD Bangkalan Ismail Hasan mengatakan dana Jasmas yang selama ini di mata publik dinilai masuk ke kantong anggota legislatif, itu tidak benar.

“Dana jasmas itu sebenarnya ada di leading sektornya, yaitu eksekutif, kita pihak legislatif sebatas rekomendasi saja,” terangnya.

Ismail menambahkan selama ini Jasmas dilakukan anggota dewan selama reses sesuai konstituennya masing masing. Dengan anggaran sebesar Rp 400 juta yang dananya dikelola eksekutif.

“Dana tidak dipegang dewan, kami hanya melakukan usulan, seperti perbaikan jalan di desa dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Imron Rosyadi, anggota dewan lainnya. Dia mengatakan Dewan hanya bersifat merekomendasi pada eksekutif sehubungan dengan program kegiatan dan lokasi kegiatan tersebut.

“Bahkan dari 400 juta itu, maksimal hanya 10 persen yang boleh diperuntukkan untuk hibah, selebihnya digunakan untuk pengadaan fisik ataupun non fisik,” ujarnya.

Sedangkan sebelumnya, pihak eksekutif melalui sekdakab mengatakan bahwa program Jasmas ini tidak memiliki payung hukum. Sementara beberapa LSM menilai dana Jasmas rentan atas penyelewengan, terlebih menjelang pileg April 2014 mendatang.(dn/rah)

10

SUMENEP

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO. 0245 | TAHUN II

500 Siswa Datangi APMS Menuntut Jatah BBM Khusus untuk Siswa dan Guru

DARI SUMENEP

TES SELEKSI

KPU Wawancara Calon Relawan Demokrasi Sumenep - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumeneps melakukan tes wawancara kepada 14 calon relawan demokrasi. Komisioner KPU Sumenep Moh Jazuli Muthar, Kamis (21/11), menjelaskan jumlah calon relawan demokrasi sebenarnya sebanyak 15 orang.

“Namun, hingga siang hari ternyata satu calon relawan demokrasi itu tidak hadir, dan selanjutnya hanya 14 orang saja yang menjalani tes wawancara,” ujarnya di Sumenep.

Tes wawancara, kata dia, untuk mengetahui kompetensi para calon relawan demokrasi yang nantinya akan ditugaskan untuk menyosialisasikan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. “Kami akan mengumumkan hasil tes wawancara itu pada Senin (25/11) pekan depan. Kami akan merekrut 15 relawan demokrasi,” ucapnya.

Ia mengatakan pembentukan relawan demokrasi merupakan instruksi dari KPU RI dan tugas pokoknya adalah menyosialisasikan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014.

“Ada tiga segmen yang menjadi sasaran sosialisasi oleh relawan demokrasi, yakni tokoh masyarakat, pemilih pemula (pelajar), dan perempuan. Dalam rekrutmen relawan demokrasi ini, kami bekerja sama dengan sejumlah organisasi massa keagamaan, pelajar, dan perempuan,” paparnya.

Ia juga mengemukakan relawan demokrasi dibentuk di masing-masing daerah untuk membantu KPU melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014.

Keberadaan relawan demokrasi itu diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta membangkitkan kesadaran dan kepercayaan publik atas proses demokrasi.

“Ada kekhawatiran angka partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 menurun. Oleh karena itu, KPU RI memandang perlu pembentukan relawan demokrasi guna membantu menyosialisasikan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014,” katanya.

Sesuai hasil evaluasi KPU RI, angka partisipasi pemilih secara nasional pada tiga pelaksanaan pemilu sebelumnya makin menurun, yakni pada Pemilu 1999 sebesar 92 persen, Pemilu 2004 sebesar 84 persen, dan Pemilu 2009 sebesar 71 persen. Pemilu Legislatif 2014 akan digelar pada 9 April 2014. (ant/mk)

SUMENEP – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah di kepulauan, khususnnya di Masalembu terus menuai protes. Kamis (21/11), sebanyak 500 siswa dari tujuh sekolah di Masalembu menggelar demo di kantor Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di Desa Masalima, kecamatan setempat.

Ratusan siswa yang melakukan aksi mengecam pihak APMS. Sebab, APMS dinilai tidak profesional dalam menyuplai BBM. Mereka juga menuntut transparansi pasokan BBM ke Kepulauan Masalembu.

Secara bergantian, siswa

melakukan orasi mengecam tidak jelasnya pelayanan APMS. Mereka juga membawa botol sebagai bentuk kecaman. Tidak hanya mengecam, mereka juga meminta APMS untuk memerhatikan nasib masyarakat.

Aksi ratusan siswa itu

berlangsung sejak pukul 8.00 hingga pukul 10.00. Massa mengepung kantor APMS selaku penyuplai BBM di Kepulauan Masalembu. Mereka tidak mau bubar sebelum pihak APMS memberikan penjelaskan kepada siswa terkait kelangkaan BBM. Setelah sekitar satu jam setengah berorasi, akhirnya petugas APMS menemui ratusan siswa dan melakukan klarifikasi. Klarifikasi itu dilakukan dalam bentuk dialog perwakilan lima siswa.

Saat klarifikasi terjadi, perdebatan cukup alot antara pihak siswa dan APMS. Forum

klarifikasi itu juga dilakukan bersama forum pimpinan kecamatan (Forpimka) Masalembu.

Hasil hearing, akhirnya disepakati bahwa APMS siap memberikan jatah BBM pada siswa dan guru. Masing-masing siswa dan guru mendapat jatah 1,5 liter. Itu langsung diantarkan ke pihak sekolah.

Saat demo berlangsung, terdapat siswi tiba-tiba menjerit serta meronta-ronta.

Setelah mengeluarkan teriakan histeris akhirnya siswa itu jatuh pingsan. Sehingga, aksi demo yang berlangsung itu berlangsung gaduh.

Peserta demo sibuk menggotong mengamankan siswa yang pingsan itu. Sedangkan yang lainnya tetap melakukan orasi.

Salah satu siswa peserta aksi, Hidayat, menjelaskan, kedatangannya menuntut APMS berlaku adil dalam memberikan pelayan terhadap masyarakat terutama kepada semua siswa. ”Saat ini APMS itu hanya melayani masyarakat dikala malam hari, itupun sampai jam 12 malam.

Itupun hanya diberi jatah Rp 10 ribu. Sedangkan aktivitas kami itu pada siang hari,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Dayat, siswa meminta agar pihak APMS memberikan jatah khusus bagi para siswa.

Hal itu untuk menunjang perjalanan pendidikan di Kecamatan Masalembu. ”Kami selalu terlambat, karena kami harus berjalan kaki dari rumah. Sehingga Kami terkadang tidak diperbolehkan masuk pada jam pertama.

Makanya, ini harus menjadi perhatian ,” ungkapnya.

Hal senada juga dikatakatakan oleh Firmansyah, salah satu guru SMK Ismali.

Kelangkaan BBM itu sangat menggangu terhadap aktivitas pendidikan, karaan siswa setiap harinya sering terlambat. “Kalau sudah terlamabat, itu kan ketinggalan terhadap mata pelajaran yang telah diberikan,” terangnya.

Tidak hanya itu, terang dia, sejak terjadi kelangkaan BBM sekitar 2 bulan, sudah menyebabkan perekonomian masyarakat kepulaun lumpuh.

Sehingga, siswa menganggap keberadaan APMS tidak bermanfaat. “Bayangkan saja mencari BBM sangat sulit, kalaupun ada, harga per liternya mencapai Rp 25 ribu. Ini mencekik,” ungkapnya.

Pemilik APMS, Mailiyanto, menjelaskan, pihaknya akan melayani kebutuhan BBM masyarakat secara profesional dan proporsional.

Pihaknya sudah melakukan pelayanan secara maksimal. ”Kami sudah memberikan pelayanan yang terbaik.

Kalau siang memang tidak buka, kami hanya malam.

Kalau siang hari untuk tengkulak,” ujarnya. (edy/yat)

MELANGGAR KONTRAK KERJASAMA

Rekanan Puskesmas Pragaan Disanksi

Relawan Demokrasi Nani Suryani (kanan), menyampaikan sosialisasi kepada ibu-ibu anggota Koperasi Serba Usaha Makmur di Kampung Jembatan, Jakarta Timur, Rabu (6/11). Sosialisasi pemilu kepada ibuibu anggota koperasi tersebut dalam rangka membangun kesadaran tentang pentingnya pemilu yang bermutu.

SUMENEP - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep sudah memberikan sanksi kepada rekanan (kontraktor) pembangunan Puskesmas Kecamatan Pragaan. Dinkes juga sudah memberikan denda kepada rekanan. Pihak rekanan dianggap melanggar kontrak kerjasama.

Dalam kontrak kerjasama harusnya pembangunan Puskesmas Pragaan itu tuntas 14 November yang lalu. Pada kenyataan tidak bisa disele-

saikan. Sehingga, pihak dinkes langsung mengambil langkah tegas untuk menjatuhkan denda kepada rekanan. ”Karena melewati batas kerja di dalam kontrak, kami langsung denda,” kata Kepala Dinkes Anugerah Rizka Rahadi, Kamis (21/11).

Dia menjelaskan, denda itu akan berlaku setiap hari bagi pihak rekanan. Sementara denda yang diberlakun adalah 1 promil perhari. Artinya, kata Rizka, 1 perseribu kalikan dengan nilai kontrak

Karena melewati batas kerja di dalam kontrak, kami langsung denda.

Anugerah Rizka R. Kepala Dinkes

yang disepakati. “Dan semakin lama pembangunan itu belum diselesaikan, maka akan semakin besar dendanya yang harus dibayar,” tegasnya.

Denda itu sudah diberlakukan sejak tanggal 14 November sampai pembangunan itu selesai. “Karena kontrak dalam kontrak kerja tersebut, pihak rekanan seharusnya menyelesaikannya pada tangga 14 November kemarin. Itu sudah konsekuensi yang harus diterima,” jelasnya.

ANGGARAN

Dana Alokasi Umum 2014 Dipastikan Naik SUMENEP- Dana alokasi umum (DAU) untuk kabupaten 2014 dari pemerintah pusat dipastikan mengalami kenaikan. Informasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep, tahun 2014 Kota Sumekar akan mendapatkan DAU sebesar Rp 984.839.000.000, sedangkan tahun ini Rp 917.

539.000.000.

Kepala (DPPKA) Carto menjelaskan, besaran DAU tahun mendatang memang sudah pasti naik. Pihaknya sudah mendapatkan laporan resmi dari pemerintah pusat. ”Tahun depan DAU Sumenep naik sekitar 7,33 persen atau sekitar Rp 67.300.000,” katanya, Kamis (21/11) usai pembahasan RAPBD 2014 di Gedung DPRD, Ketika ditanya perihal jatah DAU untuk seluruh kota/ kabupaten di di Indonesia apakah besarannya ada ketentuan sendiri, kata Carto hal tersebut mutlak keputuskan pemerintah pusat.

Sedangkan pemerintah daerah tinggal menerima saja.

“Dan pada tahun ini kami bersyukur, DAU meningkat dari tahun 2013,” ujarnya.

Carto mengungkapkan, dengan tambahan DAU itu, kekuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 diperkirakan bisa mencapai Rp1.550.000.000.000 lebih.

“Ini baru awal pembahasan dalam RAPBD. Sebab masih banyak item yang belum masuk, seperti cukai adalah salah satunya,” ujarnya.

DAU itu merupakan salah satu komponen pendapatan yang paling dominan pada APBD Sumenep.

“Sebab, dari total DAU yang diterima, lebih dari 50 persen digunakan untuk biaya rutin atau membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Jadi, keberadaan DAU itu cukup membantu anggaran kita,” pungkas mantan kepala badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Sumenep ini. (sym/yat)

ePaper

Terbit Siang!

Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Klik dan/atau unduh di sini:

http://www.koranmadura.com/category/epaper-koranmadura/

Sementara ketika ditanya lebih jauh berapa persen pembangunan itu sudah diselesaikan, kata Riska, sudah hampir selesai. Khusus depan, sudah 95 persen, sementara di belakang sudah masuk 99 persen.

“Sedangkan target penyelesaian yang kita berikan adalah tanggal 15 Desember.

Jika masih belum diselesaikan secara tuntas, maka akan ada denda lagi yang lebih besar,” jelasnya. (sym/yat)

SUMENEP

11

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO. 0245 | TAHUN II

Proyek Pengeboran Diduga Janggal Pemuda Giligenting Menggugat Mendatangi Kantor PDAM SUMENEP- Puluhan pemuda yang tergabung dalam Pemuda Giligenting Menggugat (PGM) mendatangi kantor PDAM, Kamis (21/11). Mereka mempertanyakan pelaksanaan proyek pengeboran air di Desa Gili Raja, Kecamatan Giligenting.

Sebab, sejumlah pemuda itu menduga dalam pelaksanaanya ada kejanggalan.

Salah satunya, kedalaman dalam pengeboran harus mencapai 120 meter. Namun, pada kenyataan proses pengeboran itu hanya sampai kedalaman 40 meter. Dengan begitu, pelaksanaan proyek itu diduga tidak sesuai dengan standar yang ada. ”Ini yang menjadi pertanyaan kami ke pihak PDAM,” kata Eko, salah satu pemuda yang ikut rombongan audensi itu.

Tidak hanya itu, sambung dia, pelaksanaan proyek ini terkesan ditutup-tutupi. Buktinya, sejak proyek itu diker-

jakan tidak pernah dicantumkan papan pelaksana proyek pengeboran itu, termasuk sumber dananya. ”Jadi, kami pemuda di Giliraja jelas mempertanyakan masalah ini,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Saiful. Katanya, dihentikannya proyek pengeboran air di kedalaman 40 meter indikasi kuat terjadinya penyimpanga. Pasalnya, dengan kedalaman 40 meter itu belum mencapai serapan air untuk memperoleh air yang steril atau tidak asin. ”Hasilnya,

mungkin tetap air asin. Sebab, kedalamannya tidak mencapai 120 meter,” katanya.

Kepala Desa Lombang Moh Syahril, Kepulauan Giliraja mengakui tidak jelasnya pelaksana proyek. Bahkan besaran anggaran dana yang dikucurkan untuk proyek pengeboran air itu pihaknya juga tidak mengetahui. ”Kami hanya tahu soal survei lokasi pengeboran,” sanggahnya.

Perwakilan PDAM Rihwanto yang menemui warga menjelaskan, soal kedalaman pengeboran itu tidak melanggar aturan. Sebab, jika dengan kedalaman 40 meter sudah mencapai serapan air (steril), maka tidak perlu sampai 120 meter. Hanya kalau menyangkut perencanaan proyek, penganggaran dan pengawasan itu sudah urusannya Kementerian PU. PDAM hanya sebagai pengelola saja. (edo/yat)

MENUNTUT

: Puluhan pemuda yang tergabung dalam Pemuda Giligenting Menggugat (PGM) melakukan audiensi dengan perwakilan PDAM di Kantor PDAM Sumenep, Kamis (21/11).

Mereka menuntut penjelasan tentang proyek pengeboran air di Desa Gili Raja, Kecamatan Giligenting.

Foto: Ali Ridho/ Koran Madura

DATA PEMILIH

KPU Sulit Validasi NIK EDUKASI NARKOBA

Pengunjung memperhatikan berbagai narkotika dan obat berbahaya yang dipajang sebagai sarana eduksi narkoba di Wale anti narkoba di Institus Seni Budaya Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (5/11). Sarana edukasi yang sering dikunjungi pelajar dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi itu sebagai tempat menambah pengetahuan tentang narkoba dan efek berbahayanya.

Foto: Fiqman Sunandar/Antara

PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN

Terlibat Pesta Sabu, Polisi Bisa Dipurnatugaskan SUMENEP – Anggota Polres Sumenep G (inisial, lakilaki) terancam dipecat. Sebab, oknum yang bertugas di Polsek Nonggunong, Kepulauan Sepudi ini diduga terlibat pesta sabu-sabu (SS) dalam penggerebekan beberapa waktu lalu.

Kasus ini masih dalam tahap penyidikan.

G, diduga terlibat pesta SS bersama AS, 34, warga Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan; NK, 24, warga Kecamatan Dasuk; Zn, 22, asal Kecamatan Ambunten; dan TR, 22, dari Kecamatan Arjasa.

Dia ditangkap saat melakukan pesta barang haram

itu di salah satu gubuk di Kecamatan Ambunten. Saat penggerebekan tim reskoba berhasil mengambakan barang bukti (BB) berupa SS sebanyak 3,4 gram dan seperangkat alat hisap.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengatakan, pihaknya masih terus mengembangkan penyidikan. Fokusnya kepada oknum polisi G. ”Kami sudah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk warga yang ditangkap bersama G. Itu dilakukan untuk memastikan keterlibatkan oknum Polres Sumenep ini,” katanya.

Tidak hanya itu, sambung

dia, pihaknya juga melakukan hasil tes darah dan urine melalui laboratorium forensic (Labfor) Polda Jatim. Sedangkan hasilnya sampai detik ini belum turun. ”Sampel darah dan urine G masih di Polda, kami masih menunggu pemeriksaan itu. Itu nanti bisa memastikan keterlibatannya,” lanjutnya.

Perwira dengan dua melati di pundak ini mengungkapkan, apabila G terbukti terlibat dalam kasus SS itu maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Selain sidang disiplin, yang bersangkutan juga bakal masuk peradilan umum. ”Apabila

terbukti terlibat SS pasti akan melakukan pemecatan, baik secara hormat atuapun tidak hormat,” lanjutnya.

Untuk sementara waktu, G dibebastugaskan dari tugasnya di Polsek Nonggunong, dan diharuskan untuk apel di Polres setiap hari. Hal itu dilakukan untuk memudahkan penyidikan. ”Kalau untuk tugasnya di Polsek Nonggunong, tapi untuk sementara kami amankan di sini dulu,” lanjutnya di Mapolres.

Senin (4/11) Polres Sumenep memberhentikan Brigadir Achiyat Prawiroreno dan Briptu Dwi Ariyanto karena

terlibat kasus narkoba. Saat ini masih ada empat polisi lainnya yang tengah menjalani pemeriksaan disiplin.

Namun belum sampai di meja KKE. Namun Marjoko belum memastikan apakah akan diberhentikan seperti rekanrekan sebelumnya.

Sebelumnya, satu anggota Polres Sumenep juga diberhentikan tidak dengan hormat pada 12 Oktober lalu.

Dia terlibat kasus yang sama.

Dia positif mengkonsumsi narkoba saat tim dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, melakukan tes urine kepada 100 lebih anggota Polres Sumenep. (edy/yat)

PU Cipta Karya Gelar Sosialisasi PAMSIMAS II SUMENEP – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Citarung) menggelar Sosialisasi Kabupaten Program PAMSIMAS II (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat), Kamis (21/11). Acara sosialisasi itu diikuti sebanyak 80 kepala desa (kades) di Aula Koperasi Wanita Potre Koneng.

Acara yang berlangsung selama 4 jam itu cukup semarak. Semua peserta diberikan kesempatan beridiskusi seputar PAMSIMAS II. Diskusi itu meliputi kegunaannya maupun pengajuan

dan pembimbingan masalah perjalan KAMSIMAS II di tingkat desa.

Informasinya, dari 80 desa yang ikut sosialisasi itu hanya 8 desa yang akan menerima program melalui dana APBN dan APBD 2014 itu. Dananya sebesar Rp 1.650.000.000. Rinciannya, dari APBN sebesar Rp 1.320.000.000 untuk 6 desa, sedangkan dua desa lainnya dari APBD dengan anggaran sebesar Rp 330 juta.

Kepala Seksi (Kasi) Perumahan dan Perbaikan Lingkungan Moh. Saiful Rizal menjelaskan, Program PAM-

SIMAS merupakan program andalan pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota.

Dengan harapan, bisa membantu masyarakat pedesaan mendapatkan suplai air bersih yang cukup. ”Program ini baru akan diterapkan tahun 2014, maka perlu dilakukan sosialisasi lebih dulu, supaya tepat sasaran,” ujarnya. (adv/ edy/yat)

SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep belum selesai melakukan validasi Nomor Induk Keluarga (NIK).

KPU Kesulitan dalam memverifikasi data NIK warga, terutama untuk daerah kepulauan, lantaran mengalami sejumlah kendala teknis seperti arus informasi.

Pihak KPU cukup kerepotan dalam mendeteksi pergerakan data seperti Masalembu dan pondok pesantren. Sehingga dari verifikasi data hingga saat ini baru mencapai 50 persen.

Padahal, verfikasi data terakhir tanggal 23 November. Hal itu diakui komisioner KPU Sumenep Ali Fikri. Kesulitan dalam memverikasi data NIK akibat dari susahnya mendeteksi pergerakan data seperti perpindahan penduduk dan warga yang meninggal.

Dari data yang belum diverifikasi KPU sebanyak 40 persen, yang sudah terverivikasi baru 20 persen saja. Kendala teknis itu juga akibat pemilih yang sedang Kalau cuma sedikit mondok di pesantren. Kesulitan itu lantaran terdapat sejumlah santrinya, itu gampang dideteksi pondok dengan jumlah santri yang mencapai ribuan. untuk dilakukan “Kalau cuma sedikit santrinya, verifikasi data. itu gampang dideteksi untuk diNah, yang susah lakukan verifikasi data. Nah, yang itu kalau santrinya susah itu kalau santrinya sudah sudah mencapai mencapai ribuan. Itu kendalanya ribuan. yang cukup merepotkan validasi data NIK tuntas,” terang dia.

Sementara itu, Ketua PanAli Fikri wascab Zamrud Khan terus bekKomisioner KPU erja memonitor validasi data NIK yang belum tuntas diverifikasi.

Sebab, banyak data NIK yang invalid lantaran ada sejumlah kendala teknis. Jika ditemukan data NIK invalid, pihaknya langsung mencoret NIK tersebut.

“Hasilnya kita koordinasikan dengan KPU Sumenep. Sebab, tiap hari PPL melaporkan adanya data invalid itu ke PPK (panitia pemilihan kecamatan). Dan panwascam ikut memantau kerja PPK,” ujar Zamrud.

Seperti diberitakan sebelumnya, NIK pemilih yang invalid itu sebanyak 38.555, namun KPU sudah menemukan NIK sebanyak 16.232. Dengan begitu, NIK yang masih invalid sampai detik ini sebanyak 22.323. Itu tersebar di 27 kecamatan yang ada di kabupaten ujung timur Pulau Madura.

Sesuai data di KPU Sumenep, jumlah DPT Pileg 2014 yang telah diplenokan pada 1 November 2013 lalu sebanyak 904.192 pemilih. Terdiri dari 426.931 pemilih laki-laki dan 477.261 pemilih perempuan. (edo/mk)

Komisioner KPU Ali Fikri memberikan keterangan kepada wartawan terkait validasi NIK pada data pemilih tetap.

LOWONGAN KERJA Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)

• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

12

PAMEKASAN

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO.0245| TAHUN II

SENI

DPRD-Seniman Bahas Perda Hiburan PAMEKASAN - DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, melibatkan kalangan pegiat seni (seniman) membahas rancangan peraturan daerah (perda) tentang Penataan Pentas Hiburan di wilayah itu.

Ketua Pansus Pembahasan Raperda Penataan Pentas Hiburan DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi mengatakan pelibatan kalangan seniman dalam pembahasan itu, karena pelaku seni itu merupakan kelompok yang sangat berkepentingan dalam aturan itu.

“Selain kalangan seniman, kami juga berencana mengundang perwakilan ulama, karena penataan perda hiburan itu nantinya akan memadukan konsep yang bersumbar dari nilai-nilai Islam,” kata Hosnan Achmadi.

Pembentukan Perda tentang Penataan Pentas

Hiburan itu dimaksudkan agar semua jenis pementasan hiburan di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan konsep Islam.

Hal itu karena Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten yang menerapkan syariat Islam melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).

Hosnan yang juga Ketua Komisi B DPRD Pamekasan itu menjelaskan selain karena pertimbangan kebijakan politik pemkab, juga karena kelompok seniman ini merasa terpinggirkan terkait dengan kebijakan pemkab yang membatasi pementasan hiburan di wilayah itu.

Menurut dia, gagasan membuat Perda tetang Penataan Pentas Hiburan di Kabupaten Pamekasan ini sebenarnya merupakan gagasan DPRD Pamekasan dengan

berbagai pertimbangan.

Pertama, karena sejauh ini belum ada landasan hukum yang menjadi pijakan Pemkab Pamekasan dalam menolak berbagai jenis hiburan di Kabupaten Pamekasan.

“Kedua, di Pamekasan sendiri sering ada kasus penggagalan pementasan hiburan, padahal di satu sisi, masyarakat membutuhkan hiburan,” katanya menjelaskan.

Hal lainnya yang menjadi pertimbangan DPRD Pamekasan menggagas Perda tentang Penataan Pentas Hiburan di Kabupaten Pamekasan adalah adanya pentas hiburan, maka geliat ekonomi rakyat Pamekasan akan lebih baik.

“Kalau ada hiburan, peredaran ekonomi itu ‘kan lebih mengalir, khususnya para PKL,” kata Hosnan. (ant/rah)

PELAKU CURWAN

Jaringan Mat Selor Terus Diburu

PAMEKASAN - Polisi Sektor (Polsek) Kadur kembali menangkap tersangka pelaku pencurian sapi milik Umam, warga Desa Kertagena Dajah, Kecamatan, Kadur, Pamekasan. Tersangka Madi, 35, warga Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Sumenep, yang masuk dalam jaringan Mat Selor, dihadiahi timah panas d kakinya.

Tersangka berhasil ditangkap di rumahnya pada Rabu (20/11) kemarin. Penangkapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Muhammad, tersangka yang pertama kali ditangkap pada 19/11 lalu, sehari sebelumnya.

Kapolsek Kadur, AKP. Syarani menjelaskan proses penangkapan tersangka cukup rumit, karena yang bersangkutan berupaya melarikan diri dari kejaran petugas.

Setelah berhasil dikejar, tersangka berupaya melakukan perlawanan kepada aparat hingga dilumpuhkan dengan

timah panas, yang mengenai betis kiri dan kaki kanannya.

Dengan tertangkapnya Madi, jumlah tersangka yang berhasil ditangkap dalam kasus pencurian hewan (curwan) di Desa Kertagena Dajah menjadi 2 orang. Sedangkan 3 tersangka yang identitasnya sudah dikantongi petugas masih dalam pengejaran. Yaitu, berinisial FT, MJ, dan satu tersangka lainnya berinsial YD. Kapolsek menjelaskan tiga dari lima tersangka dalam kasus curwan di Desa Kertagena Dajah, merupakan jaringan Mat Selor, yang memiliki keterkaitan dengan kasus curwan di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, dengan tersangka Mat Selor. Keterkaitan pelaku ini diketahui dari keterangan tersangka dalam kasus curwan di Desa Kertagena Dajah.

Sedangkan Mat Selor tetap bungkam dan mengaku melakukan curwan di Desa Kertagena Tengah, seorang

diri dan baru sekali.

“Kami akan terus dalami kasus ini, karena sangat meresahkan masyarakat. Apalagi sudah mendapat atensi dari Polda Jawa Timur. Terhadap tersangka yang belum ditangkap akan terus dilakukan pengejaran,” katanya.

Muhammad diamankan di Mapolsek Kadur, sedangkan Madi dititipkan di sel tahanan Polres Pamekasan bersama Mat Selor.

Muhammad dan Madi diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.

Sedangkan Mat Selor diancam pasal berlapis, yaitu pasal 363 dan pasal 365 KUHP, karena melakukan tindak kekerasan saat menjalankan aksinya.

Kasus curwan di Desa Kertagena Dajah, terjadi sebulan lalu, sebelum terjadi curwan di Desa Kertagena Tengah. Namun kasus ini baru dilaporkan ke Polisi pada Sabtu lalu. Dari laporan itu, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengungkap dan menangkap prelakunya. Kasus Curwan di Desa Kertagena Tengah terjadi pada Minggu (20/10) lalu.

Kasus Curwan di Desa Kertagena Tengah, sempat menggegerkan masyarakat sekitar. Sebab Mat Selor tersangka pelaku berhasil melukai pemilik sapi dengan bom rakitan atau bondet. Beruntung, ledakan bondet itu hanya mengenai bagian tangan dan beberapa bagian tubuh lainnya terkena serpihan.

Sedangkan kondisi Mat Selor tidak lebih baik dari korban. Sebab ia diduga terkena ledakan bondet miliknya hingga mengakibatkan luka bakar di sekitar perut, lengan, tangan, dan beberapa bagian tubuhnya. Sejak kejadian, Mat Selor menjadi incaran polisi hingga berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Dusun Nong Pote, Desa Pragaan Dajah, Kecamatan Pragaan Sumenep. (uzi/rah)

TAWURAN MAHASISWA. Mahasiswa pecinta alam (Mapala) Universitas Muslim Indonesia (UMI), menyerang sekelompok mahasiswa UMI lainnya dengan menggunakan senjata tajam saat terjadi tawuran di Kampus UMI Makassar, Sulsel, Kamis (20/11). Bentrokan tersebut mengakibatkan dua mahasiswa Mapala mengalami luka terkena senjata tajam dan kritis.

UMK Naik Tipis

Upah Minimum Kabupaten Sumenep Terendah di Madura PAMEKASAN - Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2014 di Kabupaten Pamekasan dipastikan naik sebesar Rp 30.400 dari tahun sebelumnya. Pada 2013 ini, UMK Pamekasan sebesar Rp 1.059 600, sedangkan UMK 2014 menjadi sebesar Rp 1.090 000.

Penaikan UMK Pamekasan tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur 2014 tertanggal 20 November 2013.

Kasi Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Pamekasan, Ali Kusni mengatakan secara resmi pihaknya belum menerima Pergub yang baru, namun UMK Pamekasan yang diusulkan beberapa waktu lalu sudah dinyatakan tidak ada masalah.

Dia menjelaskan besaran UMK Pamekasan tahun 2014 sama dengan UMK di Kabupaten Sumenep. Sedangkan UMK tertinggi se-Madura yaitu Kabupaten Sampang sebesar Rp 1.120 000, disusul Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 1.102 000.

Ali Kusni menjelaskan penetapan UMK Kabupaten Pamekasan 2014, berdasar usulan dari pemerintah kabupaten, yang sudah disepakati bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Hal sesuai dengan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di lapangan.

Penetapan UMK Pamekasan ini diharapkan bisa diterima semua pihak, baik dari

No.

unsur buruh maupun dari para pengusaha, untuk membayar upah sesuai ketetapan Gubernur Jawa Timur.

“Alhamdulillah, Pamekasan gak ada masalah dan sudah disetuji Gubernur. Kemarin waktu saya rapat di Surabaya, ada beberapa ka-

Kabupaten

bupaten/kota yang masih dipersoalkan, karena usulan UMK-nya di bawah Rp 1 juta.

Mudah-mudahan UMK ini bisa diterima semua pihak,” katanya.

Setelah menerima salinan Pergub tentang UMK nanti, pihaknya akan segera mensosialisasikan ke perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten itu. Sehingga pada Januari 2014 mendatang, perusahaan wajib membayar upah sesuai UMK yang baru.

Sementara itu, UMK tert-

UMK 2013

inggi se-Jawa Timur diduduki Kota Surabaya sebesar Rp 2.200.000, disusul Kabupaten Gresik Rp 2.195.000, Kabupeten Sidoarjo Rp 2.190.000, Kabupaten Pasuruan Rp 2.190.000, dan Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 2.050.000.

Sedangkan UMK terendah ditetapkan untuk Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Magetan, masingmasing Rp 1.000.000. (uzi/ muj/rah)

UMK 2014

1.

Bangkalan Rp. 983.800 Rp. 1.102.000 2. Sampang Rp. 1. 104.600 Rp. 1.120.000 3. Pamekasan Rp. 1. 059.600 Rp. 1.090.000 4.

Sumenep Rp. 965.000 Rp. 1.090.000

DAPATKAN INFORMASI SEBELUM BERINVESTASI KAMI SIAP MELAYANI ANDA! HUBUNGI KAMI DI KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU JALAN JOKOTOLE NO. 143 KABUPATEN PAMEKASAN

DIPERSEMBAHKAN OLEH : KPPT KABUPATEN PAMEKASAN

PAMEKASAN

13

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO.0245| TAHUN II

PERBAIKI PARALON

Tewas karena Terjatuh ke Dalam Sumur

PAMEKASAN - Niat hati mau membantu pamannya untuk memperbaiki pompa air, namun justeru naas yang datang menimpanya.

Supriyadi, 46, warga Dusun Pokapo, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengan, Kabupaten Pamekasan, meninggal dunia di dalam sumur, Kamis (21/11) karena terjatuh ketika memperbaiki paralon.

Kejadian itu terjadi sekitar jam 11.30 WIB, ketika itu Supriyadi berusaha membantu Muhammad Jazid, pamannya, memperbaiki pipa paralon yang bocor di dalam sumur. Namun, tidak begitu lama dia turun, seperti ada suara jatuh di dalam sumur dan setelah dilihat, ternyata Supriyadi yang jatuh.

Karena kondisi sumur yang dalam, tubuh laki-laki yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak itu tidak terlihat.

Sejumlah warga mencoba memanggilnya, namun tidak ada jawaban.

Paman korban, Muhammad Jazid mengatakan saat kejadian dirinya sedang berada di dalam rumah yang jaraknya sekitar 8 meter dari sumur tersebut untuk mengambil isolasi, sehingga dia tidak tahu pasti penyebab terjatuhnya keponakannya itu.

“Saya sedang mengambil isolasi, tiba-tiba terdengar suara seperti ada yang jatuh, begitu saya lihat ke dalam sumur ternyata tubuh Adi (Supriyadi) sudah tidak terlihat,” katanya.

Liyas, 58, seorang warga yang sehari-hari bekerja sebagai penggali sumur mencoba turun menggunakan tali dan mengabarkan tubuh lakilaki yang pernah menderita penyakit stroke itu berada di dasar sumur yang jarak dari bibir sumur ke permukaan airnya mencapai 12 meter tersebut. “Dinding sumurnya memang basah, mungkin saja ia terpeleset dan jatuh,” kata Liyas.

Kapolsek Palengan, Ajun Komisaris Sudarisman mengatakan pihaknya memperkirakan korban jatuh karena terpeleset, sebab kondisi diding licin setelah beberapa hari terakhir di wilayah itu diguyur hujan.

Menurut Kapolsek, saat korban turun ke dalam sumur tersebut tanpa menggunakan pengaman, karena kebiasaan warga di daerah itu untuk turun ke sumur hanya berpijak pada dinding sumur yang diberi lubang. Sekitar jam 13.00, Tim SAR tiba di lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi jazad korban. (oni/muj/rah)

Warga berupaya mengevakuasi tubuh Supriyadi dari dalam sumur. Pria itu diketahui meninggal dunia setelah terjatuh saat memperbaiki paralon.

MPU

Perbub/15/2010 Perlu Dievaluasi

PAMEKASAN Untuk yang kesekian kalinya, Dinas Perhubungan Komonikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pamekasan melakukan sosialisasi Perbub/15/2010 tentang Trayek Angkutan Umum di wilayah Kota Pamekasan. Sosialisasi itu dilakukan kepada mobil penumpang umum (MPU) jurusan Pamekasan-Sumenep dan jurusan PamekasanKamal Bangkalan. Kali ini, Dishubkominfo melakukan sosialisasi tersebut di Terminal Lawangan Daya. Namun, sosialisasi tersebut selalu mendapat pertentangan dari para sopir MPU. Salah satu sopir MPU jurusan Pamekasan-Sumenep, Maskur menyatakan Perbub tersebut sama halnya tidak memberikan ruang kepada sopir MPU untuk mencari nafkah, karena MPU dilarang masuk Kota. Padahal para sopir tidak hanya ingin mencari keuntungan, melainkan ingin mempermudah para penumpang, agar tidak jauh dari tempat yang dituju, termasuk mengefisiensi biaya transportasi.

Dia katakan seharusnya pemerintah mempertimbangkan kembali keberadaan Perbub tentang Trayek Angkutan. Karena perbub tersebut dinilai merugikan sopir MPU. “Kami dapat dari mana nafkah, kalau kami tidak diperbolehkan masuk kota.

Itupun kadang kala kami jarang mendapatkan penumpang di Kota,” ujarnya.

Maskur menambahkan para sopir MPU lebih sepakat ditilang jika masuk kota dibandingkan dengan harus dilarang melalui Perbub. Karena hal itu menyangkut kehidupan dan pendapatan seharihari para sopir. “Saya harapkan Pemerintah bisa mengevaluasi kembali perbub yang mengatur Trayek,” pintanya.

Sebaliknya, para sopir MPU menyesalkan pihakpihak terkait yang belum mampu menertibkan MPU yang bernomor polisi hitam, tetapi dijadikan MPU. Padahal itu sangat merugikan juga. “MPU plat hitam itu tidak membayar pajak, tetapi belum ada tindakan tegas kepada mereka, sekalipun jelas-jelas melanggar,” ucapnya.

Sementara itu, Kadishubkominfo Pemkab Pamekasan, Bahrun mengaku Perbub Nomor 15 Tahun 2010 tentang Trayek Angkutan Umum di wilayah Kota Pamekasan

merupakan harga mati, yang harus dipatuhi oleh MPU. Menurutnya, adda be-

Sebelumnya, sekelompok aktivis mahasiswa yang mengatasnamakan diri Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) Pamekasan berunjuk rasa ke kantor pemkab setempat.

Mereka mendesak pemerintah melarang mobil penumpang umum (MPU) masuk kota. berapa alasan Perbub tersebut harus dipertahankan dan ditegakkan, salah satunya agar tata Traposrtasi di Pamekasan tidak semraut dan menjadi baik. Sehingga tidak terjadi kemacetan, Perbub tersebut juga mengembalikan fungsi terminal yang sesungguhnya, agar tidak seperti yang terjadi saat ini, banyak terminal-terminal yang tidak resmi, seperti di perempatan Pegadaian. Termasuk pula agar MPU yang memang beropersasi di kota, abang becak dan abang ojek sama-sama mendapat bagian penumpang. “Perbub ini mengatur tata trasportasi di Pamekasan dan diharapkan semua elemen Masyarakat terutama sopir MPU diharapkan bisa memahami dan mentaati aturan tersebut,” ujarnya.

Jika tidak ada perubahan, Perbub Nomor 15 Tahun 2010 di wilayah Kota Pamekasan akan diterapkan pada bulan Desember mendatang.

Dan dirinya akan mengerahkan semua anggotanya untuk menegakkan aturan tersebut.

“Bulan depan insya Allah akan direalisasikan perbub itu dan saya perintahkan anggota untuk memberikan sanksi kepada MPU yang melanggar,” ucapnya.

Sebelumnya, sekelompok aktivis mahasiswa yang mengatasnamakan diri Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) Pamekasan berunjuk rasa ke kantor pemkab setempat.

Mereka mendesak pemerintah melarang mobil penumpang umum (MPU) masuk kota.

Korlap aksi Zaini Wewer

dalam oranya menyatakan banyaknya MPU yang masuk kota telah merugikan para abang becak yang ada di Pamekasan. Sedangkan pihak Dishub terkesan membiarkan hal itu terjadi. “Padahal sesuai dengan ketentuan, MPU memang dilarang masuk kota,” kata Zaini.

Sebelumnya juga, sopir mobil penumpang umum (MPU) jurusan BangkalanPamekasan terlibat cekcok mulut bahkan saling dorong dengan petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), serta aparat kepolisian setempat.

Ketegangan ini terjadi saat petugas menghalangi MPU yang hendak masuk jalur kota di Jalan Raya Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Kamis (4/4) lalu.

Para sopir itu protes karena menilai kebijakan itu tidak adil dan merugikan mereka.

Ketegangan semakin terjadi, saat sopir MPU merazia dan mengejar sopir MPU lain yang menaikkan penumpang dari arah kota. Mereka mengajak semua sopir MPU yang melintas di jalur itu untuk bergabung melakukan protes.

Ketegangan tidak berlangsung lama setelah petugas berhasil mengendalikan situasi dan meninggalkan lokasi kejadian.

Sedangkan para sopir MPU yang tidak puas masih berkumpul di lokasi kejadian.

Sebelum membubarkan diri, mereka membongkar rambu larangan MPU masuk kota yang terpasang di pertigaan pintu masuk terminal Ceguk, Kecamatan Tlanakan.

Junaidi, salah satu sopir mengeluhkan pelarangan MPU masuk Kota Pamekasan, karena dapat mengurangi pendapatan mereka. Selama ini, para sopir itu diperbolehkan masuk kota untuk mencari penumpang. Sehingga larangan ini dianggap telah mematikan lahan penghidupan mereka.

“Kami ini mencari makan dan nafkah keluarga, kalau dilarang masuk kota, itu sama saja mematikan rejeki kami.

Bisa-bisa untuk setoran saja gak nutut,” katanya.

Selain alasan itu, para sopir ini menolak larangan masuk kota, karena ingin membantu untuk meringankan ongkos penumpang.

Sebab para penumpang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk ongkos angkutan lain.(awa/rah).

Kejari Siap Memanggil Saksi Untuk Kasus Dugaan Korupsi Tempat Pembuangan Akhir PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan mengagendakan pemanggilan sejumlah saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) senilai Rp 3 miliar di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan. Pemanggilan itu dilakukan untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan penyidik.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pamekasan, Samiaji Zakariya mengatakan pemanggilan saksi-saksi ini diagendakan dalam waktu dekat. Pemanggilannya akan dilakukan secara bertahap terhadap beberap saksi, dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka.

“Sementara kita awali dari saksi-saksi dulu, baru tersangkanya kami panggil. Memang kami akui lambat, karena per-

masalahannya cukup rumit, sedang tenaga kami terbatas,” katanya.

Samiaji belum menyebutkan siapa saja saksi-saksi yang akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan.

Yang jelas kesaksian mereka sangat dibutuhkan penyidik untuk membuat perkara lebih terang.

Sebelumnya, Kejari Pamekasan sudah meminta keterangan beberapa saksi terdiri

dari mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) A. Minol Muldjadi, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Desa (Kades) Bindang, mantan camat setempat, dan Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bindang yang menjabat saat itu, Alm. Djamaluddin Karim.

Dalam dugaan tipikor ini, Kejari Pamekasan sudah menetapkan dua tersangka, salah satunya berinisial R, pemilik tanah. Sedangkan satu tersangka lainnya belum diungkap pihak Kejari.

Dugaan korupsi dalam proyek itu terjadi pada pembebasan lahan, bukan pada pekerjaan proyeknya. Sebab dalam penjualannya, luas dan harga lahan diduga dimark-up (digelembungkan).

Sebagai pembanding, Kejari

Pamekasan sudah mengantongi data harga lahan di sekitar lokasi pada tahun terjadinya transaksi penjualan antara pemilik lahan dengan pemkab setempat. Data ini dijadikan salah satu referensi untuk mengetahui adanya permainan dalam pengadaan lahan itu.

Proyek pembangunan TPA senilai Rp 3 miliar ini menjadi perhatian Kejari Pamekasan, setelah sebelumnya sekelompok mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di lokasi pembangunan TPA itu berunjuk rasa ke Kejari.

Selain memprotes karena pembangunan TPA itu tanpa persetujuan warga setempat, para pengunjuk rasa ini juga memrotes terbengkalainya pembangunan proyek itu, karena menduga terjadi penyimpangan. (uzi/muj/rah)

CALEG

Alat Peraga Akan Dirurunkan Paksa

PAMEKASAN - Sesudah mendapatkan protes dari sejumlah kalangan karena dinilai lamban bertindak atas pelanggaran PKPU/15/2013, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan akhirnya berjanji akan menertibkan paksa semua alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan tersebut.

Ketua Panwaslu Pamekasan, Moh. Zaini mengaku saat ini dirinya sudah memberikan waktu selama tiga hari, kepada semua partai politik, untuk menurunkan sendiri baliho parpol yang melanggar ketentuan PKPU.

Jika batas waktu yang sudah ditentukan oleh panwaslu tidak dihiraukan oleh parpol, maka pihaknya sudah merekomindasikan Pol PP Pamekasan agar melakukan penertiban. ”Kami hanya mengeluarkan rekomendasi, sementara yang berhak melakukan penertiban tetap Pol PP,” ucapnya.

Disinggung soal keterlambatan penertiban, Zaini berdalih tidak ada keterlambatan dalam melakukan penertiban terhadap alat peraga caleg.

Melainkan panwaslu berhatihati dan mengikuti tahapan dan selanjutnya melakukan tindakan. ”Semua tugas terse-

but harus terencana dengan baik, sehingga hasilnya akan baik pula,” jelasnya.

Disamping itu, panwaslu juga masih menunggu penetapan zona yang dikeluarkan oleh KPU Pamekasan dan Pemerintah yang dikuatkan dalam Perbub. ”Penetapan zona ini juga terlambat, sehingga penertiban harus diundur,” dalihnya.

Sebelumnya, penertiban alat peraga kampanye calon anggota legislatif (caleg) yang diduga melanggar di Kabupaten Pamekasan, sampai kini masih belum memperoleh kepastian. Penertiban itu tampaknya sengaja diulur-ulur.

Hasil rapat koordinasi (rakor) Panwaslu, staf KPU, Satpol PP, dan Polres Pamekasan di ruang Sekdakab Pamekasan, Selasa (12/11), hanya memutuskan untuk melakukan penertiban setelah KPU menyurati partai politik (parpol) peserta pemilu untuk melakukan penertiban atau pemindahan sendiri dengan tenggat waktu selama 3 x 24 jam setelah menerima surat dari KPU. Padahal hal tersebut sudah dilakukan pada awal September lalu.

Anggota Divisi Tindak Lanjut dan Penindakan Hukum Panwaslu Pamekasan, Sapto Wahyono mengatakan belum bisa menerbitkan rekomendasi penertiban kepada

Satpol PP untuk menertibkan alat peraga yang melanggar.

Pihaknya masih akan menunggu langkah KPU untuk menyampaikan surat seperti yang disepakati dalam rakor.

“Keputusan rakor, penertiban alat peraga kampanye akan dilakukan setelah KPU menyurati parpol untuk menertibkan sendiri dengan tenggat waktu 3 x 24 terhitung sejak surat itu diterima parpol.

Penyampaian suratnya harus dilakukan secepatnya oleh KPU sesuai keputusan rakor,” katanya.

Dengan demikian, terdapat dua hal yang menunda penertiban rekomendasi penertiban versi Panwaslu. Yaitu tidak adanya SK zona kampanye yang spesifik dan keputusan rakor kemarin yang memutuskan agar KPU menyurati parpol untuk menertibkan sendiri.

Semula Sapto menyatakan akan segera menyampaikan rekomendasi ke Satpol PP untuk menertibkan alat peraga kampanye sesuai ketentuan umum yang diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2013.

Seperti alat peraga yang melebihi ukuran, baliho perorangan, dan alat peraga yang dipasang di kantor pemerintah dan pusat layanan kesehatan.

Namun rencana ini kembali gagal menyusul kesepakatan baru dalam rakor.(awa/rah)

14 INSTRUKSI NONTON BOLA

Pelayanan Publik Lumpuh SAMPANG - Madura Development Wacht (MDW) menyayangkan surat edaran Pemerintah Kabupaten Sampang terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menonton pertandingan sepak bola antara Persesa dengan Perssu yang berlangsung di Kota Surabaya. Akibatnya, pelayanan publik lumpuh, Kamis (21/11).

Surat edaran pemkab terhadap semua SKPD yang isinya untuk memberikan dukungan dalam pertandingan devisi II antara Persesa dan Perssu berlangsung di Surabaya, kemarin. Hal itu mengganggu pelayanan publik.

Ketua LSM MDW Tamsul sangat menyayangkan sikap pemerintah yang melegalformalkan bolos kerja dengan memberikan surat edaran kepada semua tingkatan camat dan kepala dinas untuk ikut menonton bola di Surabaya.

Karena setelah pihaknya mengecek ke salah satu kecamatan dan SKPD pada jam kerja sudah berangkat untuk menonton bola.

Menurut Tamsul, pemerintah daerah tidak cerdas untuk mengerahkan dukungan terhadap pemain Persesa tidak. Untuk menarik dukungan tidak harus SKPD. Masih ba-

SAMPANG

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO. 0245 | TAHUN II

nyak elemen-elemen lain yang perlu dimanfaatkan, sehingga sama-sama jalan antara pemberian dukungan terhadap Persesa dan pelayanan publik.

Tersangka Pesangon Didesak Dieksekusi Kejari: Semoga Tahun Depan Bisa Tuntas

...Dan ini sangat amburadul sehingga dengan seperti ini Bupati Sampang membangun image yang tidak baik karena mengajarkan masyarakatnya untuk tidak patuh kepada aturan,”

Tamsul

Ketua LSM MDW “Hal seperti ini cukup disampaikan kepada masyarakat luas Sampang agar berbondong-bondong untuk memberikan dukungan terhadap pemain Persesa.

Dan ini sangat amburadul sehingga dengan seperti ini Bupati Sampang membangun image yang tidak baik karena mengajarkan masyarakatnya untuk tidak patuh kepada aturan,” tandasnya. (jun/lum)

EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN

Hanya Dihadiri Kabid SAMPANG – Komisi C DPRD Sampang menggelar rapat evaluasi pembahasan proyek pembangunan tahun 2013 dengan Dinas PU Bina Marga setempat, Kamis (21/11) pukul 10.30 WIB. Rapat tersebut untuk mengklarifikasi dugaan banyak penyimpangan proyek yang tidak sesuai dengan standar.

Namun dari Dinas PU Bina Marga hanya dihadiri kepala bidang, yaitu Kabid Jalan Kabupaten dan Kabid Jalan Pedesaan. Atas tidak hadirnya pimpinan dinas tersebut, komisi yang membidangi pembangunan tersebut kesal. Kepala Dinas PU Bina Marga dikatakan tidak bisa hadir karena menghadiri acara di Jakarta.

"Kecewa sekali kalau seperti ini. Saya inginya Kepala Dinas PU Bina Marga hadir dalam rapat evaluasi Komisi C. Kenapa malah diwakili Kabid-nya," tegas Sekertaris Komisi C Aulia Rahman.

Rencana dalam pembahasan rapat tersebut, Aulia menuturkan, akan membahas seluruh proyek pembangunan di Kabupaten Sampang yang

dinilai tidak sesuai Rancangan Anggaran Belanja (RAB).

Ia mencontohkan proyek di Kecamatan Torjun, Kecamatan Ketapang, Sokobanah, dan Kecamatan Robatal.

"Ini kita bahas masalah permaslahan proyek pembangunan yang sudah kita sidak dan turun di lapangan. Setelah kami pantau, kami yakin proyek pembangunan ini tidak akan selesai tahun ini. Padahal sudah tinggal 1 bulan," jelasnya.

Komisi C juga sangat prihatin terhadap segala proyek pembangunan tahun ini. Sebab, seperti proyek pembangunan jalan kabupaten di Desa Kodak Kecamatan Torjun yang tidak menggunakan batu besar di pinggiran jalan. Sehingga, akan lebih mudah longsor dan rusak jika lalu lalang kendaraan cukup padat.

"Paling parah itu di Desa Kodak Kecamatan Torjun, karena pembangunannya sudah jelas menyalahi aturan, apalagi tak sesuai RAB. Ini sudah menyalahi aturan otomatis harus dibongkar," ungkapnya. (ryn/lum)

USUT TUNTAS. Ormas Gaib saat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Sampang, Kamis (21/11) menanyakan tindak lanjut dan perkembangan kasus dana pesangon anggota DPRD periode 1999-2004.

SAMPANG - Ketua Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Anak Indonesia Bangkit (Gaib) Habib Yusuf, Kamis (21/11) pukul 12.00 WIB, mendatangi Kejaksaan Negeri Sampang. Kedatangannya untuk menanyakan perkembangan kasus dana pesangon 1999-2004.

Ormas Gaib mendesak kejaksaan untuk segera mengeksekusi para tersangka, baik dari eksekutif maupun legisltaif. “Saya ke sini menanyakan sampai dimana perkembangan dana pesangon.

Sisa dari tersangka lain segera dieksekusi baik dari eksekutif maupun legislatif,” ucapnya kepada Koran Madura.

Pantauan Koran Madura, kedatangan Habib Yusuf sangat singkat. Ia ditemui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Ach Fauzan dan Kasi Intel Kejari Sucipto. Kasi Pidsus Kejari

Sampang Ach Fauzan mengatakan, dari jumlah 45 anggota dewan yang menerima dana pesangon tersebut, hingga kini masih terdapat 31 anggota dewan yang telah lunas membayar.

Tetapi, sembilan di antaranya masih belum lunas, dan lima orang anggota meninggal dunia. “Ada 31 anggota sudah bayar sejak dulu dan kita akan telaah terlebih dulu apakah ini masih dikatakan salah hukum apa tidak. Serta ada sembilan belum lunas dan 5 orang anggota meninggal dunia, jadi to-

talnya 45 dewan,” jelasnya.

Sembilan anggota dewan yang belum melunasi masih mempunyai kesempatan untuk mengembalikan dengan cara menyicil kepada kas negara. Sedangkan lima anggota dewan yang meninggal dunia masih diwajibkan mengembalikan oleh ahli waris masing-masing. “Jadi 9 anggota dewan ini masih belum lunas tapi bayar secara dicicil, tapi 5 anggota masih di wajibkkan bayar kepada ahli warisnya,” katanya.

Nama-nama sembilan anggota DPRD yang sedang menyicil adalah Drs Kurdi Said, KM Faidol Mubarok, KH Abdul Qowi S, Moh Bakir, Asadullah, Umar Faruk, Sudarmadji, Agus Sudihardjo, dan Jumal M Dawi.

Semuanya masih melakukan pengembalian dengan sampai

batas 30 Desember.

Banggar Diperiksa Kejaksaan Negeri Sampang akan memeriksa tim anggaran pemkab setempat terkait kasus korupsi uang pesangon anggota DPRD setempat periode 1999-2004.

“Langkah ini kami lakukan sebagai upaya mengusut secara tuntas para pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu,” kata Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto.

Ia menjelaskan, pemeriksaan tim anggaran Pemkab Sampang akan dilakukan mulai pekan depan dan kini pihak Kejari telah mempersiapkan surat panggilan kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu.

Menurut Sucipto, rencana pemeriksaan tim anggaran

pemkab Sampang itu dilakukan, karena kasus korupsi uang pesangon mantan anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 itu juga atas persetujuan tim anggaran.

“Kalau tim anggaran tidak menyetujui, kan tidak mungkin, uang pesangon mantan anggota DPRD Sampang itu dicairkan,” kata Sucipto.

Berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Surabaya, kerugian negara dalam kasus itu mencapai R2,1 miliar. Para anggota DPRD itu menerima dana purnatugas masing-masing sekitar Rp42,5 juta, tunjangan yanarti dan tunjangan kesehatan.

Masing-masing anggota DPRD menerima uang sekitar Rp110 ribu selama 12 bulan, untuk tunjangan yanarti, sedangkan tunjangan kesehatan sekitar Rp350.000 dan pada tahun 2004 naik menjadi Rp500.000 per bulan. Sehingga, total dana yang diterima anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 mencapai Rp2,1 miliar.

Sebanyak empat orang mantan pimpinan DPRD Sampang sebelumnya telah divonis bersalah oleh pihak pengadilan karena menerima uang pesangon saat hendak mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil rakyat pada 2004. Mereka itu KH Hasan As’ari (almarhum), Ach Sayuti, KH Fathorrozi Faruq dan Herman Hidayat.

Tiga Tersangka Tak hanya itu, Fauzan, menambahkan, pihaknya telah menetapkan tiga anggota dewan sebagai tersangka dari sembilan anggota yang belum melunasi meski tahap penyicilan. Mereka yakni H Faidol Mubarok, Asadullah, dan Agus Sudihardjo. “Tiga orang itu kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dan sisanya enam orang ini masih belum melakukan pemeriksaan apalagi sprint-nya belum keluar jadi belum dikatakan tersangka,” tuturnya.

Disamping itu, dirinya juga menyakini tahun mendatang kasus tersebut bisa segera terselesaikan. Meski, prediksi penuntasan dan target masih belum diketahui secara pasti.

Pasalnya, proses ini terkadang terberkalai dengan pemanggilan anggota yang masih belum hadir.

“Target dalam penuntasan ini kita belum tahu, semoga saja tahun depan bisa tuntas.

Karena kalau ada pemanggilan sebagai saksi kadang tidak datang. Ini yang membuat kinerja tambah lama,” paparnya. (ryn/ant/lum)

DEKLARASI JURNALIS HARIAN

AJS Berkomitmen Ikut Membangun Bangsa SAMPANG- Gabungan jurnalis harian yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Sampang (AJS) menggelar deklarasi pengurus dan anngotanya secara terbuka di Gedung Karta, Kamis (21/11). Itu untuk mempertegas kembali komitmen profesionalisme jurnalis dalam rangka ikut membangun bangsa dan negara yang lebih maju.

Turut hadir dalam acara tersebut, jajaran Forpimda Sampang yang meliputi Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar, Kajari Sampang Abdullah dan Ketua PN Sampang Syarifuddin, perwakilan SKPD (satuan perangkat kerja daerah), perwakilan Camat, para aktivis LSM (lembaga swadaya masyarakat), perwakilan kontraktor dan sejumlah pihak terkait. Hanya saja, Bupati Sampang A Fannan Hasib dan Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono berhalangan hadir dalam acara deklarasi jurnalis harian tersebut dan diwakili oleh Kepala Dishubkominfo Ali Wafa.

Mewakili jajaran Forpimda, Kajari Sampang Abdullah menyampaikan sambutan dan harapannya terhadap AJS dalam mengawal proses berbangsa dan bernegara. Menurutnya, AJS sebagai wadah jurnalis harian harus teguh pendirian menjaga independensi dan menjungjung tinggi kode etik jurnalistik. Sehingga para jurnalis bisa mempercepat proses pembangunan

DEKLARASI. Pengurus dan Anggota Aliansi Jurnalis Sampang (AJS) membaca komitmen deklarasi jurnalis di Gedung Karta, Kamis (21/11). bangsa dan negara yang cerdas dalam semua lini. ”Jurnalis harus netral dan gigih memperjuangkan kepentingan bangsa. Jurnalis juga harus ikut membangun masyarakat yang cerdas lewat tulisan-tulisannya,” ujarnya saat member sambutan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum AJS Ahmad Hairuddin. Jurnalis Surabaya Post itu meminta agar para pengurus dan anggota AJS tetap solid dan tidak mudah terprofokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, saat ini banyak pihak yang tidak suka melihat AJS solid.

Pasalnya, ketika media harian bersatu maka akan melahirkan kekuatan dahsyat bagi pembangunan bangsa dan negara. ”Deklarasi ini harus kita jadikan momentum untuk lebih merekatkan kembali suasana kekeluargaan dalam organisasi kita, AJS ini! Kita tidak boleh mudah dipecah belah oleh pihak luar. Kita harus fokus berkarya,” pintanya di hadapan undangan dan semua anggota AJS. Tak jauh beda apa yang juga disampaikan oleh Ketua Pelaksana Deklasi AJS Miftahul Ulum. Setelah menyampaikan terima kasih atas kehadiran para undang-

an, Jurnalis yang telah malang melintang di sejumlah media lokal itu juga mengingatkan agar setiap jurnalis mempunyai komitmen yang jelas terhadap pembangunan bangsa dan negara. Itu bisa dilihat dari sejauh mana para jurnlais menggali data dan mengawal isu yang erat kaitannya dengan kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. ”Sebagai jurnalis, kita tidak boleh latah dengan isu tandingan yang sengaja dibuat oleh pihak yang berkepentingan.

Sebaliknya, kita harus mampu menguasai isu agar tidak terjebak,” katanya dari atas podium.

Selebihnya, Ulum me-

nyampaikan terima kasih kepada semua panitia dan anggota AJS yang telah bahu membahu menyukseskan acara Deklarasi. Jurnalis kelahiran Sumenep yang saat ini didaulat sebagai Kepala Public Relation AJS Periode 2013-2015 itu mengaku sangat bangga terhadap semua kru AJS. Sebab, mereka masih rela berdedikasi untuk AJS di tengah kesibukan perusahaannya yang menuntut berita setiap hari. ”Yang jelas, AJS ini menjadi rumah kita bersama. Menjadi tempat kita berbagi dan mengembangkan diri. Terima kasih semuanya,” tukas Jurnalis Koran Madura itu. (ryn/lum)

BANGKALAN

15

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO. 0245 | TAHUN II

PERTANIAN

Dewan Berupaya Mendirikan Bank Tani BANGKALAN – Sungguh ironis, nasib para petani yang seharusnya bisa menjadi aset untuk menopang pertumbuhan perekonomian, justru disia-siakan keberadaannya.

Selama ini, banyak kebijakan yang kurang bisa mengakomodir kepentingan petani.

Hasil panen kurang memadai, juga harga jual barang pertanian yang tidak sebanding dengan biaya pertanian yang dihabiskan. Kalaupun ada keuntungan yang didapat tidak signifikan.

Sudah saatnya petani itu mendapatkan kemudahan dalam mengelola lahan pertaniannya, tanpa harus merasa kesulitan dalam segala hal. Bank tani kami kira menjadi solusi konkrit untuk menjawab semua permasalahan,”

Moh. Ikhsan

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Untuk itu, demi meningkatkan kemudahan dan kesejahteraan petani, DPRD Bangkalan memiliki inisiatif di daerah setempat untuk mendirikan bank tani. Gagasan itu timbul, karena seringkali petani tidak mendapatkan akses permodalan yang tepat dan mudah. Sehingga terpaksa untuk mengolah lahan mereka harus berhutang pada rentenir. Oleh sebab itu, mendirikan bank tani diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan tersebut.

"Sudah saatnya petani itu mendapatkan kemudahan

dalam mengelola lahan pertaniannya, tanpa harus merasa kesulitan dalam segala hal. Bank tani kami kira menjadi solusi konkrit untuk menjawab semua permasalahan," ungkap anggota Komisi B DPRD Bangkalan, Moh. Ikhsan.

"Seringkali para petani tidak bisa merasakan hasil jerih payahnya. Sebab mareka menjual dengan harga murah karena permainan para tengkulak. Dengan bank tani ini petani tidak perlu bingung, karena petani bisa menjual pada bank tani sesuai dengan harga pasar," paparnya.

Menurutnya, keberadaan bank tani sangat membantu dan memberikan kontribusi positif bagi para petani.

Apalagi konsep dari bank tersebut menyediakan segala kebutuhan petani, mulai dari bibit dan pupuk. Selain itu, juga bisa memberikan pinjaman modal. Dengan demikian, para petani bisa menggarap lahannya sesuai dengan kebutuhan musim tanam. Dengan demikian, ini menjadi langkah progresif untuk membangun infrastruktur pertanian.

"Banyak keuntungan yang akan dirasakan petani dengan adanya bank tani itu.

Terlebih penyediaan pupuk dan bibit murah serta adanya pinjaman modal sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.

Gagasan ini, lanjutnya, akan dikomunikasikan dengan Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Bangkalan, karena Dinas tersebut yang memiliki tanggung jawab pada bidang pertanian. Harapan kedepan, para petani bisa diberdayakan melalui bank tani. Terutama pada daerah-daerah terpencil yang cukup jauh untuk menjangkau segala kebutuhan pertanian. Saat inilah waktunya menata kembali sistem manajerial sektor pertanian di Bangkalan.(dn/rah)

Para petani sedang membawa pulang pakan ternak. Mereka melewati jalanan setapak di pinggir persawahan

Produksi PHE WMO Menurun Akan Dibangun Enam Anjungan Minimalis BANGKALAN - Produksi Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) saat ini pada kisaran 24.000 barel per hari (bph). Produksi tertinggi sempat tercapai pada awal Agustus yakni 26.600 bph. Penurunan produksi alamiah di Blok WMO bisa mencapai 50 persen per tahun. Oleh karena itu, kegiatan pengeboran mendapatkan cadangan baru dan menambah produksi terus dilakukan.

"Itulah yang membuat PHE WMO meningkatkan produksi pada kisaran 11.550 BOPD pada 7 Mei 2011 menjadi pada kisaran 24.000 BOPD pada saat ini ," kata Direktur Operasi dan Produksi Pertamina Hulu Energi (PHE) Kunto Wibisono saat mengisi kuliah umum di Universitas Trunojoyo Bang-

kalan, Kamis (21/11).

Selain itu, untuk meningkatkan produksinya, Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas akhirnya menyetujui pembangunan PoD (Plan of Development) 6 anjungan PHE WMO, setelah diajukan sejak September lalu.

"SKK Migas telah mendukung peningkatan produksi

KESEHATAN

Pengobatan Gratis Tak Sesuai Mekanisme BANGKALAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan menilai program kesehatan gratis yang diterapkan oleh pemerintah masih tak sesuai mekanisme.

Sebab pembayaran klaim yang seharusnya terbayarkan pada tahun yang sama, justru dihutang oleh pemerintah pusat. ”Yang menjadi alasan pemerintah mengenai tidak adanya dana anggaran tersebut. Pemerintah Pusat tak punya anggaran mengenai klaim Jamkesmas dan Jampersal,” kata Imron Rosyadi, anggota komisi D DPRD Bangkalan, kemarin (21/11).

Kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah

merupakan program yang sangat bagus. Namun, program tersebut harus dibarengi dengan mekanisme pelaksanaan yang bagus pula. Terlebih bagi pemerintah pusat agar memang jelas memprogramkan anggaran tersebut. ”Klaim pada bulan Oktober, November, dan Desember yang dilakukan pemerintah daerah, pencairan dananya dilakukan pada tahun yang akan datang,” terangnya.

Keadaan yang demikian, otomatis menghambat pelaksanaan dan pelaporan pemerintah daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah dari sektor kesehatan.

Di sisi lain pemerintah daerah diberikan program ke-

sehatan gratis. Namun di sisi yang berbeda klaim anggaran tersebut tidak sesuai dengan harapan.

Tentunya hal itu menjadi program yang timpang. Sebab pemerintah daerah sendiri tidak bisa menerima dana tersebut, sehingga berpengaruh terhadap pembahasan RAPBD. ”Pemerintah pusat mengaku tidak ada anggaran untuk tahun ini. Berjanji akan membayar klaim tersebut pada tahun depan,” cetusnya.

Harapan ke depan, pemerintah pusat lebih serius dalam menyiapkan anggaran itu. Jangan membuat program diluar batas kemampuan.”Pemerintah pusat harus lebih serius dalam menangani program kese-

hatan tersebut. Programnya sudah bagus, namun realisasi anggarannya yang mesti dibenahi,” jelas kader Partai Gerindra ini.

Saat ditanya mengenai pengaruh langsung terhadap masyarakat mengenai belum cairnya dana yang dimaksud, Imron menyatakan tak ada pengaruh terhadap pelayanan publik, meski anggarannya terlambat. Sebab mengenai anggaran merupakan permasalahan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. ”Masyarakat ekonomi lemah tetap berobat secara gratis. Bisa melalui Jamkesmas, Jamkesda, ataupun penggunaan Kartu Sehati,” ucapnya. (ori/rah)

Menurutnya, setelah tender tuntas, baru akan dilakukan pembangunan fasilitas produksi yang memakan waktu sekitar 9 bulan. Jadi proyek tersebut diharapkan bisa menambah produksi minyak dan gas PHE WMO pada awal tahun 2015.

Untuk itu, lanjutnya, sambil menunggu proses pembangunan lapangan terintegrasi itu, PHE WMO akan menyelesaikan sisa pengeboran pengembangan kurang lebih 15 sumur sampai dengan 2014.

Setelah diambil alih Pertamina sejak 11 Mei 2011, PHE WMO berkomitmen akan terus meningkatkan investasi untuk mengemba-

likan tingkat produksi minyak dan gas yang menurun sejak tahun 2010.

Kegiatan investasi yang dilakukan terutama adalah pengeboran sumur pengembangan lebih dari 30 sumur, mengembangkan lapangan baru PHE-38B, membangun, memasang, dan mengoperasikan tiga anjungan produksi baru dan satu anjungan perbaikan.

Selain itu, PHE WMO juga membangun pipa bawah laut baru sepanjang 21 km berdiameter 16 inchi serta mengebor 8 sumur eksplorasi. "Semua itu didedikasikan Pertamina untuk peningkatan energi nasional," ujarnya. (ori/rah)

PASIEN DIARE

56 Balita Dirawat Inap di RSUD Syamrabu

DIRAWAT. Salah satu pasien yang dirawat di Irna E RSUD Syamrabu Bangkalan.

POTENSI WISATA

Sampah Mengurangi Keindahan Pantai Basmalah BANGKALAN - Pantai Basmalah merupakan pantai yang menyajikan berbagai macam keindahan panorama. Sehingga sangat menarik dijadikan tempat untuk sekedar menikmati indahnya matahari terbenam.

Dengan hamparan pasir putih yang menjorok keluar semakin menjadikan pantai tersebut indah nan elok di mata. Apalagi bentangan jembatan Suramadu melengkapi pemandangan pantai yang berlokasi di Kecamatan Labang ini. Namun belakangan ini, keindahan pantai tersebut sudah mulai tercemari oleh tumpukan sampah.

Tumpukan sampah itu terbawa ombak atau memang barang-barang bekas yang sengaja dibuang para pengunjung pantai, yang jelas dengan tumpukan sampah yang begitu mencolok, pantai ini boleh dibilang tidak layak lagi disebut tempat wisata.

Salah satu warga setempat,

di Blok West Madura Offshore (WMO) yang dikelola Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) dengan memberi persetujuan pada POD (Plan of Development) lapangan terintegrasi PHE6/12, 7, 24, 29, 44, 48," terang Kunto Wibisono.

Dia menjelaskan enam anjungan yang akan dibangun itu akan dibuat dengan model minimalis dan akan terintegrasi dengan fasilitas processing platform. Sehingga konsep pembangunan anjungan itu lebih ekonomis.

"Setelah mendapat persetujuan SKK Migas, proses pembangunan lapangan terintegrasi ini akan memasuki proses tender," ungkapnya.

PANTAI BASMALAH. Tumpukan sampah yang mencemari pantai Basmalah membuat keindahan yang disajikan menjadi sirna.

Ahmad Zainul menuturkan selain sampah, masalah lain di pantai Basmalah adalah sering ditemukannya tindakan asusila dan konsumsi minuman keras oleh remaja. Bagi Zainul, hal itu sangat meresahkan. Akan tetapi, masyarakat sangat cuek dengan masalah tersebut.

"Ya, memang tumpukan sampah menjadikan keindahan pantai menjadi pudar.

Tidak itu saja, tindakan asusila kerap mewarnai sekitar lokasi pantai," sesal Zainul.

Sebenarnya, kata Zainul, keindahan pantai bisa dijadikan tempat berwisata. Apalagi posisinya sangat strategis.

Namun kondisi yang tidak terawat semakin merusak keindahan pantai Basmalah.

Ia sangat prihatin dengan rusaknya pemandangan akibat tumpukan sampah. Terlebih tidak ada peran pemerintah dalam menanggulangi tumpukan sampah yang cukup mengganggu.

“Sebenarnya pantai itu

bisa dimanfaatkan jadi taman wisata, sebab posisinya sangat strategis dan elok,” ujar pria paruh baya ini.

Zainul berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan daerah pantai Basmalah ini, sehingga areal pantai bisa terawat dengan baik, dan menertibkan prilaku asusila para pengunjung, serta bisa dikembangkan. Dengan pengembangan wilayah pantai akan memberikan kontribusi positif bagi warga setempat.

“Saya harap Dinas Pariwisata mampu terjun langsung ke lokasi ini. Lokasi pantai Basmalah ini bukan tempat yang buruk, namun karena minimnya perawatan jadinya kayak gini,” terang Zainul.(dn/rah)

BANGKALAN - Memasuki musim penghujan, sedikitnya 56 orang terserang penyakit diare. Mereka menjalani rawat inap di RSUD Syamrabu Bangkalan. Rata-rata pasien yang terserang penyakit ini merupakan balita dibawah usia lima tahun.

Penyakit ini mulai mengancam warga Bangkalan, sejak awal musim penghujan, tepatnya awal bulan November. Akan tetapi, para penderita diare biasanya sudah sembuh dan diperbolehkan pulang setelah opname selama 3 hingga 5 hari.

“Sejak awal bulan sudah 56 balita pasien diare yang sudah menjalani rawat inap disini,” terang Kepala ruangan Irna E RSUD Syamrabu Bangkalan, Halimatus Sakdiyah.

Dia menjelaskan saat ini pasien diare yang dirawat di ruang Irna E masih tersisa 8 orang pasien balita. Sebab satu orang pasien sudah dinyatakan sembuh dan sudah diperbolehkan pulang ke rumah.

Sementara itu saat dikon-

Sejak awal bulan sudah 56 balita pasien diare yang sudah menjalani rawat inap disini,”

Halimatus Sakdiyah

Kepala Ruangan Irna E RSUD Syamrabu Bangkalan firmasi melalui Sekretaris Dinas Kesehatan, Moh Zaini menjelaskan munculnya penyakit diare ini karena saat ini musim buah-buahan.

Sehingga pengaruh dari perilaku masyarakat yang seringkali mengkonsumsi

buah-buahan turut berpengaruh terhadap anak.

“Selain memang musim penghujan, yang berpengaruh terhadap lingkungan, juga disebabkan faktor mengkonsumsi buah-buahan berlebih,” kata Zaini.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi agar penyakit diare ini tidak menjadi kasus luar biasa (KLB), dirinya berharap agar masyarakat tetap berperilaku hidup sehat dan menjaga kondisi lingkungan.

Salah satu orang tua pasien Jamilah (30), warga Desa Galis Kecamatan Galis mengatakan anaknya yang menderita diare sudah berangsur-angsur sembuh setelah mendapatkan perawatan selama dua hari.

“Alhamdulillah kondisi anak saya sudah membaik.

Awalnya, suhu badan anak saya panas dan mencret, tapi sekarang sudah mendingan. Mudah-mudahan secepatnya bisa pulang,” harapnya. (ori/rah)

Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16 16

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

JUMAT 22 NOVEMBER 2013 NO.0245| TAHUN II

RITUAL

Ki Sabdo : Harus Ada Langkah Radikal Selamatkan Bangsa

Sejumlah anggota Pramuka menanam bibit pohon, pada “Menabung 20 Juta Pohon” di Serdang Bedagai, Sumut, Kamis (21/11). Kegiatan menanam pohon oleh Pertamina dan TNI AD serentak dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bus Polda Jatim Terbalik Angkut Puluhan Sabhara Usai amankan Unjuk Rasa SURABAYA - Sebuah bus mini Polda Jatim nopol 14228X yang ditumpangi puluhan anggota Sabhara terbalik di Wonokromo, tadi malam. Lalu lintas di kawasan Ahmad Yani pun sempat macet total. Tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut.

Akibat kecelakaan itu, jalur menuju Ahmad Yani melalui jembatan layang (flyover) ditutup total untuk proses evakuasi. Arus lalu lintas dialihkan melalui jalur bawah.

Dua unit mobil pemadam kebakaran terpantau di lokasi untuk mengantisipasi bila terjadi kebakaran.

“Saya tidak tahu persis kejadiannya. Tapi saat itu, ada iring iringan kendaraan polisi dan tiba tiba bus saat akan naik terguling,” kata Ridwan, salah satu pengendara mobil yang saat kejadian berada dibelakang bus terguling.

Bus tersebut mengangkut pasukan usai pengamanan unjuk rasa buruh di Gedung Negara Grahadi. Diuga bus tersebut sebelum terguling menabrak median jalan dan kondisi jalan yang licin akibat

guyuran hujan.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Awi Setiyono menyatakan kepada wartawan, mengatakan, selain memeriksa sopir bus, kelayakan kendaraan juga akan diperiksa, Kamis (21/11).

“Penyebabnya ini masih kita usut, kalau bukan karena sopirnya ngantuk ya karena faktor kendaraannya,” ujarnya.

Dari keterangan sopir, lanjut Awi, bis ngerem mendadak karena ada mobil lain yang masuk ke iring-ringan bus pengangkut rombongan polisi tersebut. Kemudian, roda kiri bis menabrak median jalan hingga mengakibatkan bus terguling ke kanan saat akan naik ke jembatan tersebut.

Saat itu, bis mengangkut polisi usai melakukan pengamanan aksi unjuk rasa buruh

di Grahadi.

“Hanya

beberapa

saja

yang menjalani perawatan di rumah sakit dan sekarang

sudah pulang semua,” tandasnya.(han)

SURABAYA-Dukun politik kelahiran Madura, Ki Sabdo Jogot Royo meminta pemerintah mengambil sikap tegas guna menyelamatkan bangsa ini dari ancaman krisis multidimensi. Keberanian pemerintah sangat dibutuhkan, meskipun pada akhirnya langkah yang ditempuh pemerintah itu beresiko tinggi.

“Jadi harus ada langkah radikal jika tidak ingin bangsa ini hancur. Pemerintah tidak boleh lengah,” Ujar Ki Sabdo kepada Koran Madura, Kamis (21/11).

Menurut Pria yang kini menetap di Surabaya ini, tanda-tanda kehancuran bangsa ini semakin terlihat jelas didepan mata. Salah satu yang mencolok adalah kasus korupsi yang hampir terjadi disemua lini. Bahkan biang kerusakan bangsa ini adalah korupsi yang semakin menggila.

“Sebenarnya, saya sudah mengunggah di youtube soal stament saya tentang korupsi ini. Jauh sebelum KPK menangkap Angglina Sondakh, M Nazarudin dan Andi Mallarangen, saya sudah perkirakan bahwa mereka akan ditangkap. Cuman kan banyak yang tidak percaya seolah-olah saya melampaui kuasa Allah. Padahal, semua itu berdasarkan petunjuk Allah,” kata dia.

Dia menegaskan, perilaku korupsi merusak generasi bangsa dan ini harus segera dipangkas,” kata dia.

Dia melihat, posisi bangsa Indonesia dalam kancah pergaulan antar bangsa semakin dikucilkan. Bahkan, negara asing tidak lagi menganggap Indonesia sebagai

negara yang ditakuti. “Lihat saja, dalam bulan ini, intelijen kita jebol. Agen mata-mata AS dan Australia mengacak-ngacak harga diri bangsa. Bahkan, Australia berani menyadap handphone SBY. Ini sudah keterlaluan,” imbuh dia.

Infiltrasi (penyusupan) kekuatan maupun agenda asing di Indonesia, menurut Ki sabdo tidak terbantah.

Pihak asing punya kepentingan mengadu domba anak bangsa ini. Dengan demikian, jika anak bangsa terpecah belah maka mereka dengan leluasa menguasai aset berharga bangsa ini.

“Anak negeri pada dibenturkan dengan sesama. Dan ini yang luput dari perhatian kita semua. Makanya, hatihati,” imbuh dia.

Ki Sabdo menegaskan, kekacaran yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) karena ulah pihak ketiga yang mengadu domba anak bangsa. Pihak ketiga ini kata dia bisa berasal dari dalam Indonesia maupun asing.

“Atau bisa juga kombinasi keduanya,” imbuh dia.

“MK sebagai lembaga hukum terhormat dan benteng terakhir pencari keadilan diacak-acak.Ada pihak ketiga dibalik kasus MK. Mereka ingin menghancurkan negara Indonesia,” tegas dia.

Saat ini, imbuhnya, pihak ketiga yang berada dibalik kekacauan MK bergembira.

Paling tidak, agenda penyusupan mereka berhasil.

“Anak negeri berantem.

Yang senang siapa? Orang luar. Mereka yang mengeruk sesua sumber daya alam kita,” pungkasnya.(ddy)