1
SELASA 23 APRIL 2013 NO. 00102 | TAHUN II Koran Madura
SELASA
Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-
23 APRIL 2013
g PAMANGGHI
TRANSPORTASI
Dubes: Kemacetan di Jakarta Wajar JAKARTA - Kemacetan dan polusi di Jakarta merupakan masalah yang wajar dan biasa ditemui oleh kebanyakan kota-kota besar lain di dunia, demikian disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel. “Anda tidak bisa mengharapkan sebuah kota dengan penduduk lebih dari 10 juta orang bebas dari masalah kemacetan,” kata Scot saat memberi kuliah umum di Universitas Katolik Atma Jaya di Jakarta, Senin. Meski demikian, menurut Scot, permasalahan semacam itu bukannya tidak bisa diatasi walaupun mungkin membutuhkan waktu yang panjang. Scot menyebutkan ia mengetahui beberapa organisasi dari luar negeri sudah memberikan bantuan mereka berupa pendampingan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalahmasalah tersebut. “Beberapa organisasi dari luar negeri sudah memulai pendampingan untuk Jakarta demi mencari jalan keluar terbaik,” ujar dia. “Tentu mungkin tidak pada tempatnya bagi saya yang hanya berkutat di dunia diplomatik untuk mengomentari persoalan Jakarta, namun saya yakin mereka akan berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi,” kata Scot menambahkan. Sebelumnya, Scot juga menyebutkan bahwa kerja sama antarnegara merupakan salah satu kunci menuju kesuksesan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi sebuah negara. “Kunci kesuksesan di dunia adalah kerja sama antara negara, lewat itu setiap negara dapat saling bahu membahu untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi,” ujar dia. Scot yang ditunjuk menjadi Dubes AS untuk Indonesia sejak Agustus 2010 silam tersebut, mengaku masih memiliki banyak pekerjaan untuk dikerjakan di masa-masa akhir jabatannya, yang akan berakhir pada Agustus 2013 mendatang. “Saya rasa Indonesia dan AS sudah mendapati beberapa peningkatan dalam rancang bangun hubungan antara kedua negara, termasuk juga saling pengertian satu sama lain, namun masih ada banyak hal yang perlu dilakukan. Bagi saya diplomasi dan hubungan antarnegara adalah sesuatu yang tidak akan pernah selesai,” ujar Scot. “Banyak hal positif yang sudah dicapai, tapi saya ingin dapat meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara misalnya. Saya juga ingin meningkatkan pertukaran pelajar, kerja sama dalam penelitian sains dan teknologi dan banyak hal lain yang masih bisa dieksplorasi,” kata dia menambahkan. (ant/lang/beth)
PEYERANGAN KANTOR PDIP
PDIP Kirim Surat Protes Pada Panglima TNI JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah mengirim surat kepada Panglima TNI sebagai protes atas tindakan oknum TNI yang diduga melakukan pemukulan terhadap seorang anggota satuan tugas partai tersebut. “Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan sudah melayangkan surat protes kepada Panglima TNI dengan tembusan kepada KSAD, dan komandan batalion,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di sela pendaftaran bakal calon anggota legislatif dari partai tersebut ke KPU Pusat, Jakarta, Senin. Menurut dia, PDI Perjuangan melakukan protes kepada pimpinan TNI kenapa sampai ada anggota TNI yang memasuki halaman Kantor DPP PDI Perjuangan dan melakukan pemukulan kepada seorang anggota satgas. PDI Perjuangan, kata dia, sangat menyesalkan adanya tindakan dari oknum TNI tersebut. “Meskipun kedua oknum TNI tersebut sudah diserahkan ke Pomdam untuk diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, kami mengajukan surat protes secara resmi agar hal ini tidak terjadi lagi,” katanya. Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak ingin tergesa-gesa mengambil kesimpulan atau membuat praduga. Akan tetapi, pihaknya meminta pimpinan TNI untuk memproses hukum oknum tersebut sesuai dengan prosedur agar tidak terulang lagi. (ant/beth)
Pilihan Oleh : Miqdad Husein
Kolumnis, Tinggal di Jakarta
A
ant/dwi agus setiawan
AKSI HARI BUMI. Sejumlah aktivis lingkungan dan nelayan pesisir Surabaya membawa bola dunia berukuran raksasa saat aksi demonstrasi peringatan Hari Bumi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim, Senin (22/4). Dalam aksinya mereka menolak komersialisasi berlebihan pada alam karena dikhawatirkan membawa dampak pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada alam. (Berita di halaman 2 dan 10)
KPK akan Periksa Sri Mulyani di Washington JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memberangkatkan timnya ke Amerika Serikat (AS) untuk memeriksa Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemeriksaa Sri Mulyani sangat penting karena sebagai alat pendukung untuk mengetahui bukti-bukti adanya tindak pidana dalam proses pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) yang menjadi dasar pemberian bailout sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. “Penting berkaitan dengan FPJP jadi bisa dikembangkan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Senin, (22/4). Seperti diketahui, dalam kasus bank Century ini sudah ada seorang tersangka yakni Budi Mulya. Sementara penerbitan sprindik Siti Fadjrijah masih menunggu second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia, karena Siti Fadjrijah masih dinyatakan saki Menurut Johan, tim penyidik KPK berjumlah tiga orang yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas (Kasatgas). “Dipastikan tim penyidik sebanyak tiga orang terkait kasus Century. Sudah berangkat hari ini ke AS untuk memeriksa Sri Mulyani sebagai saksi hari ini,” kata dia. Lebih jauh Johan menambahkan setibanya di AS, tim akan langsung menggelar pemeriksaan terhadap Sri Mulyani. Seperti diketahui, Mantan Menkeu ini, kini duduk sebagai salah satu pejabat di Bank Dunia itu di Washington. Sri yang kini menjabat
Direktur Pelaksana Bank Dunia itu akan dimintai keterangan sebagai saksi. Tim KPK ini, sambung Johan, akan berada di negeri Paman Sam selama dua hingga tiga hari kedepan. “Pemeriksaan di KBRI di Washington. Tim penyidik akan berada di AS sekitar dua hingga tiga hari,” ucapnya Menurut Johan, tim penyidik KPK memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus. Sehingga pergi ke AS. Ketika ditanya apakah penyidik juga akan meminta keterangan dari pihak-pihak lainnya selama berada di AS, Johan belum bisa memastikannya. “Untuk pihak lainnya nanti kami cek lagi,” ujarnya. KPK sendiri sejauh ini telah menetapkan dua tersangka terkait kasus mega skandal Bail Out Bank Century. Kedua tersangka berinisial BM dan SCF yang diketahui sebagai Budi Mulya dan Siti Chalimah Fadjriah. BM merupakan Deputi V Bidang Pengawasan Bank Indonesia. Sementara SCF adalah Deputi Bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa Bank Indonesia. BM dan SCF disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait kucuran dana Bail Out Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto terkejut saat ditanya wartawan mengapa KPK hingga kini belum memeriksa mantan menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati. “Saya malah baru tahu kalau sudah molor,” ujarnya Bambang mengatakan, pemeriksaan terkait kasus Bank Century ke beberapa negara yaitu Jepang dan AS memang sudah direncanakan. Namun, ia harus mengecek jadwal pemberangkan tim penyidik untuk ke dua negara tersebut. Diakui Bambang, tim KPK belum berangkat ke dua negara tersebut. Alasannya mereka harus melihat kesibukan saksi yang akan diperiksa. Selain itu, tim penyidik juga harus mempertimbangkan kesiapan dari duta besar Indonesia di dua negara tersebut. “Kan kalau pergi ke luar (negeri), kita harus lihat juga kesibukan
orang yang akan diperiksa. Sudah ada agendanya,” pungkasnya. Diskriminasi Sementara itu, anggota Komisi III DPR F-PPP, Ahmad Yani mengeritik langkah KPK mendatangi Sri Mulyani di AS. Langkah ini membuktikan KPK memperlakukannya sebagai seorang yang istimewa. Padahal didepan hukum, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. “KPK telah melakukan diskriminasi hukum, tidak menempat semua orang sama di depan hukum (equalitiy before the law). Sejumlah saksi-saksi dipanggil untuk diperiksa. Namun untuk Sri Mulyani, KPK malah datang ke AS,” ujarnya. Semestinya kata dia, Sri Mulyani juga mesti dipanggil ke Indonesia. “Nggak perlu ke AS. Itu hanya membuang-buang anggaran saja. Apalagi dana yang dipakai itu menggunakan dana APBN. “Sebenarnya mubazir, buang-buang anggaran,” tegasnya. Meski demikian, politisi PPP ini takkan mempermasalahkan langkah KPK. Karena itu menjadi kewenangan lembaga antirasuah. “Hanya saja KPK yang melakukan langkah maju. Setelah pemeriksaan Sri Mulyani ini, harus ada tersangka baru,” tambahnya. Sangat tidak adil, sambung Yani lagi, kalau KPK hanya menetapkan pada dua orang saja, yakni Siti Fajriah dan Budi Mulya. “Karena keputusan pemberian FPJP itu melalui rapat Dewan Gubernur BI. Jadi ini keputusan kolektif. Jadi semua Dewan Gubernur harus menjadi tersangka,” jelasnya. Selain itu, ujar Yani, penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistem ditetapkan melalui rapat Dewan Gubernur BI dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang diketahui Sri Mulyani. “Baik Dewan Gubernur dan KSSK, semuanya harus jadi tersangka,” pungkasnya. (gam/cea)
BENCANA ALAM
Longsor Kembali Terjadi di Lokasi Pencarian Korban
GARUT - Longsor kembali terjadi di lokasi pencarian tiga korban yang tertimbun tanah longsor di Puncak Lancang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin.
Longsor susulan yang terjadi sesaat setelah hujan mengguyur kawasan itu telah menggerus material tanah lereng dan merobohkan sejumlah pohon. Tidak ada petugas gabungan dari
berbagai unsur yang sebelumnya sempat melakukan upaya pencarian korban disekitar lereng itu. “Tidak ada korban akibat kejadian longsor susulan ini karena saat turun hujan kami semua menghentikan aktvitas pencarian korban,” kata Komandan Kodim 0611 Garut, Letkol Czi. Dian Hendriana disekitar lokasi longsor. Menurut dia, proses pencarian tiga korban tertimbun longsor di kawasan lahan Perhutani, Desa Sukakarya tersebut mengalami banyak kendala. Ia menjelaskan kendala yang dialami petugas saat melakukan pencarian adalah karena lokasi pencarian berada diantara perbukitan dan sering hujan serta kabut sehingga cukup mengancam keselamatan jiwa tim gabungan yang melakukan pencarian. “Kondisi cuaca yang tidak mendukung seperti hujan deras menghambat kami dalam pencarian korban, bahkan membahayakan jiwa kami,” katanya. (ant/fer/beth)
pa yang paling menarik ketika bicara tentang perjuangan Kartini? Emansipasi? Kesetaraan? Atau, perjuangan agar wanita memperoleh pendidikan? Semua memang menarik. Tapi sejujurnya, saya merasa ada satu nilai luar biasa yang menjadi subtansi dari seluruh perjuangan Kartini: perjuangan agar perempuan memiliki hak untuk memilih. Hak untuk menentukan pemikiran dan sikap. Sering para pejuang kesetaraan gender terjebak penyederhanaan masalah. Mereka hanya berjuang untuk mendapat kesempatan berkiprah di ruang publik dengan legitimasi perjuangan emansipasi Kartini. Lalu, kadang ketika ada seorang wanita berada di dalam rumah, memilih menjadi ibu rumah tangga, dipandang sinis. Dianggap wanita kelas dua. Saya masih ingat ketika Istri Sultan Hamengku Buwono X sedikit menyesalkan wanita berpendidikan yang memilih menjadi ibu rumah tangga. Beliau mengatakan sangat mubazir jika pendidikan yang diperoleh hanya dipergunakan untuk bekal menjadi seorang istri, seorang ibu rumah tangga, ibu anak-anak. Hem. Tertangkap aroma menganggap rendah pilihan sikap menjadi ibu rumah tangga. Tidak ada apresiasi pada “pilihannya.” Seakan menjadi ibu rumah tangga itu, tak perlu pendidikan, hanya tugas ecek-ecek. Seakan membimbing dan mendidik anak itu soal sederhana. Beliau lupa, amat sangat Sejatinya Kartini tidak mudah memperjuangkan menjadi seruang ekspresi orang ibu. yang sejalan Dan tidak pilihan pikiran ada di dunia dan sikap wanita ini pekerjaan yang lebih mulia dari mempersiapkan generasi mendatang. Ini jelas sebuah penyempitan makna dan sikap salah kaprah, sekaligus kebiasaan menekankan seremoni; bukan inti. Ruang yang didobrak Kartini, yang subtansinyamemperjuangkan keberanian memilih bagi kaum wanita terabaikan. Sejatinya Kartini memperjuangkan ruang ekspresi yang sejalan pilihan pikiran dan sikap wanita. Tak ada belenggu yang menghalangi wanita untuk memilih. Jelas di sini yang terpenting dari semangat Kartini perjuangan hak mengekspresikan sikap. Bukan angkaangka bernama 30 persen kuota perempuan. Bukan bernama dorongan agar perempuan lebih banyak berperan di luar rumah, di ruang-ruang publik. Juga bukan perempuan harus begini, harus begitu. Membiarkan memilih bertitik tolak kesadaran pemahaman dan resiko serta faedah. Itulah hak tertinggi manusia, yang diperjuangkan Kartini. Dengan kesempatan memilih ini wanita tentu memiliki dasar-dasar rasional, apa yang terbaik bagi dirinya. Siapa saja boleh memberi masukan pemikiran, saran dan sejenis. Namun keputusan tetap diberikan sepenuhnya pada wanita bersangkutan. Apakah ia memilih menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi politisi, pengusaha, birokrat dan lainnya, semua terbuka. Sayang memang, semangat perjuangan Kartini dikerdilkan dan disempitkan sekedar perjuangan status sosial di ruang-ruang publik. Bukan pada pilihan kemerdekaan pikiran dan sikap. =
LISTRIK Tukang Listrik : “Bu, anda terlambat satu bulan” Istri : “Hah dari mana anda tau ?” Tukang Listrik : “Ini ada di catatan kami…” Istri : “Haaah… masa sampai ada di catatanmu?” Besok paginya si Suami pergi ke kantor pembayaran listrik dengan marahnya. Suami : “Bagaimana ini, kok anda bisa tau istri saya terlambat satu bulan?” Tukang Listrik : “Sabar, sabar pak… Kalau anda ingin catatan itu dihapus anda tinggal bayar saja kepada kami…”. (Wah… pemerasan nih !) pikirnya. Suami : “Lalu kalau saya nekat nggak mau bayar?” Tukang Listrik : “Punya anda akan saya putus…!!!” Suami’ : “Wah… kalau punya saya diputus, istri saya dirumah pakai apa?” Tukang Listrik : “Yaaa… istri anda kan bisa pakai lilin !
Cak Munali