Koran Madura

1

SELASA 23 APRIL 2013 NO. 00102 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

23 APRIL 2013

g PAMANGGHI

TRANSPORTASI

Dubes: Kemacetan di Jakarta Wajar JAKARTA - Kemacetan dan polusi di Jakarta merupakan masalah yang wajar dan biasa ditemui oleh kebanyakan kota-kota besar lain di dunia, demikian disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel.

“Anda tidak bisa mengharapkan sebuah kota dengan penduduk lebih dari 10 juta orang bebas dari masalah kemacetan,” kata Scot saat memberi kuliah umum di Universitas Katolik Atma Jaya di Jakarta, Senin.

Meski demikian, menurut Scot, permasalahan semacam itu bukannya tidak bisa diatasi walaupun mungkin membutuhkan waktu yang panjang.

Scot menyebutkan ia mengetahui beberapa organisasi dari luar negeri sudah memberikan bantuan mereka berupa pendampingan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalahmasalah tersebut.

“Beberapa organisasi dari luar negeri sudah memulai pendampingan untuk Jakarta demi mencari jalan keluar terbaik,” ujar dia.

“Tentu mungkin tidak pada tempatnya bagi saya yang hanya berkutat di dunia diplomatik untuk mengomentari persoalan Jakarta, namun saya yakin mereka akan berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi,” kata Scot menambahkan.

Sebelumnya, Scot juga menyebutkan bahwa kerja sama antarnegara merupakan salah satu kunci menuju kesuksesan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi sebuah negara.

“Kunci kesuksesan di dunia adalah kerja sama antara negara, lewat itu setiap negara dapat saling bahu membahu untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi,” ujar dia.

Scot yang ditunjuk menjadi Dubes AS untuk Indonesia sejak Agustus 2010 silam tersebut, mengaku masih memiliki banyak pekerjaan untuk dikerjakan di masa-masa akhir jabatannya, yang akan berakhir pada Agustus 2013 mendatang.

“Saya rasa Indonesia dan AS sudah mendapati beberapa peningkatan dalam rancang bangun hubungan antara kedua negara, termasuk juga saling pengertian satu sama lain, namun masih ada banyak hal yang perlu dilakukan. Bagi saya diplomasi dan hubungan antarnegara adalah sesuatu yang tidak akan pernah selesai,” ujar Scot.

“Banyak hal positif yang sudah dicapai, tapi saya ingin dapat meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara misalnya.

Saya juga ingin meningkatkan pertukaran pelajar, kerja sama dalam penelitian sains dan teknologi dan banyak hal lain yang masih bisa dieksplorasi,” kata dia menambahkan. (ant/lang/beth)

PEYERANGAN KANTOR PDIP

PDIP Kirim Surat Protes Pada Panglima TNI JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah mengirim surat kepada Panglima TNI sebagai protes atas tindakan oknum TNI yang diduga melakukan pemukulan terhadap seorang anggota satuan tugas partai tersebut.

“Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan sudah melayangkan surat protes kepada Panglima TNI dengan tembusan kepada KSAD, dan komandan batalion,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di sela pendaftaran bakal calon anggota legislatif dari partai tersebut ke KPU Pusat, Jakarta, Senin.

Menurut dia, PDI Perjuangan melakukan protes kepada pimpinan TNI kenapa sampai ada anggota TNI yang memasuki halaman Kantor DPP PDI Perjuangan dan melakukan pemukulan kepada seorang anggota satgas.

PDI Perjuangan, kata dia, sangat menyesalkan adanya tindakan dari oknum TNI tersebut. “Meskipun kedua oknum TNI tersebut sudah diserahkan ke Pomdam untuk diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, kami mengajukan surat protes secara resmi agar hal ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak ingin tergesa-gesa mengambil kesimpulan atau membuat praduga. Akan tetapi, pihaknya meminta pimpinan TNI untuk memproses hukum oknum tersebut sesuai dengan prosedur agar tidak terulang lagi. (ant/beth)

Pilihan Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, Tinggal di Jakarta

A

ant/dwi agus setiawan

AKSI HARI BUMI. Sejumlah aktivis lingkungan dan nelayan pesisir Surabaya membawa bola dunia berukuran raksasa saat aksi demonstrasi peringatan Hari Bumi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim, Senin (22/4). Dalam aksinya mereka menolak komersialisasi berlebihan pada alam karena dikhawatirkan membawa dampak pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada alam. (Berita di halaman 2 dan 10)

KPK akan Periksa Sri Mulyani di Washington JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memberangkatkan timnya ke Amerika Serikat (AS) untuk memeriksa Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pemeriksaa Sri Mulyani sangat penting karena sebagai alat pendukung untuk mengetahui bukti-bukti adanya tindak pidana dalam proses pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) yang menjadi dasar pemberian bailout sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. “Penting berkaitan dengan FPJP jadi bisa dikembangkan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Senin, (22/4).

Seperti diketahui, dalam kasus bank Century ini sudah ada seorang tersangka yakni Budi Mulya. Sementara penerbitan sprindik Siti Fadjrijah masih menunggu second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia, karena Siti Fadjrijah masih dinyatakan saki Menurut Johan, tim penyidik KPK berjumlah tiga orang yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas (Kasatgas).

“Dipastikan tim penyidik sebanyak tiga orang terkait kasus Century. Sudah berangkat hari ini ke AS untuk memeriksa Sri Mulyani sebagai saksi hari ini,” kata dia.

Lebih jauh Johan menambahkan setibanya di AS, tim akan langsung menggelar pemeriksaan terhadap Sri Mulyani. Seperti diketahui, Mantan Menkeu ini, kini duduk sebagai salah satu pejabat di Bank Dunia itu di Washington. Sri yang kini menjabat

Direktur Pelaksana Bank Dunia itu akan dimintai keterangan sebagai saksi.

Tim KPK ini, sambung Johan, akan berada di negeri Paman Sam selama dua hingga tiga hari kedepan. “Pemeriksaan di KBRI di Washington. Tim penyidik akan berada di AS sekitar dua hingga tiga hari,” ucapnya Menurut Johan, tim penyidik KPK memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus. Sehingga pergi ke AS. Ketika ditanya apakah penyidik juga akan meminta keterangan dari pihak-pihak lainnya selama berada di AS, Johan belum bisa memastikannya. “Untuk pihak lainnya nanti kami cek lagi,” ujarnya.

KPK sendiri sejauh ini telah menetapkan dua tersangka terkait kasus mega skandal Bail Out Bank Century. Kedua tersangka berinisial BM dan SCF yang diketahui sebagai Budi Mulya dan Siti Chalimah Fadjriah.

BM merupakan Deputi V Bidang Pengawasan Bank Indonesia. Sementara SCF adalah Deputi Bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa Bank Indonesia. BM dan SCF disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait kucuran dana Bail Out Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto terkejut saat ditanya wartawan mengapa KPK hingga kini belum memeriksa mantan menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati. “Saya malah baru tahu kalau sudah molor,” ujarnya Bambang mengatakan, pemeriksaan terkait kasus Bank Century ke beberapa negara yaitu Jepang dan AS memang sudah direncanakan. Namun, ia harus mengecek jadwal pemberangkan tim penyidik untuk ke dua negara tersebut.

Diakui Bambang, tim KPK belum berangkat ke dua negara tersebut. Alasannya mereka harus melihat kesibukan saksi yang akan diperiksa. Selain itu, tim penyidik juga harus mempertimbangkan kesiapan dari duta besar Indonesia di dua negara tersebut. “Kan kalau pergi ke luar (negeri), kita harus lihat juga kesibukan

orang yang akan diperiksa. Sudah ada agendanya,” pungkasnya.

Diskriminasi Sementara itu, anggota Komisi III DPR F-PPP, Ahmad Yani mengeritik langkah KPK mendatangi Sri Mulyani di AS. Langkah ini membuktikan KPK memperlakukannya sebagai seorang yang istimewa.

Padahal didepan hukum, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama.

“KPK telah melakukan diskriminasi hukum, tidak menempat semua orang sama di depan hukum (equalitiy before the law).

Sejumlah saksi-saksi dipanggil untuk diperiksa. Namun untuk Sri Mulyani, KPK malah datang ke AS,” ujarnya.

Semestinya kata dia, Sri Mulyani juga mesti dipanggil ke Indonesia. “Nggak perlu ke AS. Itu hanya membuang-buang anggaran saja. Apalagi dana yang dipakai itu menggunakan dana APBN. “Sebenarnya mubazir, buang-buang anggaran,” tegasnya.

Meski demikian, politisi PPP ini takkan mempermasalahkan langkah KPK. Karena itu menjadi kewenangan lembaga antirasuah. “Hanya saja KPK yang melakukan langkah maju. Setelah pemeriksaan Sri Mulyani ini, harus ada tersangka baru,” tambahnya.

Sangat tidak adil, sambung Yani lagi, kalau KPK hanya menetapkan pada dua orang saja, yakni Siti Fajriah dan Budi Mulya. “Karena keputusan pemberian FPJP itu melalui rapat Dewan Gubernur BI. Jadi ini keputusan kolektif. Jadi semua Dewan Gubernur harus menjadi tersangka,” jelasnya.

Selain itu, ujar Yani, penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistem ditetapkan melalui rapat Dewan Gubernur BI dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang diketahui Sri Mulyani. “Baik Dewan Gubernur dan KSSK, semuanya harus jadi tersangka,” pungkasnya. (gam/cea)

BENCANA ALAM

Longsor Kembali Terjadi di Lokasi Pencarian Korban

GARUT - Longsor kembali terjadi di lokasi pencarian tiga korban yang tertimbun tanah longsor di Puncak Lancang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin.

Longsor susulan yang terjadi sesaat setelah hujan mengguyur kawasan itu telah menggerus material tanah lereng dan merobohkan sejumlah pohon.

Tidak ada petugas gabungan dari

berbagai unsur yang sebelumnya sempat melakukan upaya pencarian korban disekitar lereng itu.

“Tidak ada korban akibat kejadian longsor susulan ini karena saat turun hujan kami semua menghentikan aktvitas pencarian korban,” kata Komandan Kodim 0611 Garut, Letkol Czi. Dian Hendriana disekitar lokasi longsor.

Menurut dia, proses pencarian tiga korban tertimbun longsor di kawasan lahan Perhutani, Desa Sukakarya tersebut mengalami banyak kendala.

Ia menjelaskan kendala yang dialami petugas saat melakukan pencarian adalah karena lokasi pencarian berada diantara perbukitan dan sering hujan serta kabut sehingga cukup mengancam keselamatan jiwa tim gabungan yang melakukan pencarian.

“Kondisi cuaca yang tidak mendukung seperti hujan deras menghambat kami dalam pencarian korban, bahkan membahayakan jiwa kami,” katanya. (ant/fer/beth)

pa yang paling menarik ketika bicara tentang perjuangan Kartini? Emansipasi? Kesetaraan?

Atau, perjuangan agar wanita memperoleh pendidikan? Semua memang menarik. Tapi sejujurnya, saya merasa ada satu nilai luar biasa yang menjadi subtansi dari seluruh perjuangan Kartini: perjuangan agar perempuan memiliki hak untuk memilih. Hak untuk menentukan pemikiran dan sikap.

Sering para pejuang kesetaraan gender terjebak penyederhanaan masalah.

Mereka hanya berjuang untuk mendapat kesempatan berkiprah di ruang publik dengan legitimasi perjuangan emansipasi Kartini. Lalu, kadang ketika ada seorang wanita berada di dalam rumah, memilih menjadi ibu rumah tangga, dipandang sinis. Dianggap wanita kelas dua.

Saya masih ingat ketika Istri Sultan Hamengku Buwono X sedikit menyesalkan wanita berpendidikan yang memilih menjadi ibu rumah tangga.

Beliau mengatakan sangat mubazir jika pendidikan yang diperoleh hanya dipergunakan untuk bekal menjadi seorang istri, seorang ibu rumah tangga, ibu anak-anak. Hem. Tertangkap aroma menganggap rendah pilihan sikap menjadi ibu rumah tangga. Tidak ada apresiasi pada “pilihannya.” Seakan menjadi ibu rumah tangga itu, tak perlu pendidikan, hanya tugas ecek-ecek. Seakan membimbing dan mendidik anak itu soal sederhana.

Beliau lupa, amat sangat Sejatinya Kartini tidak mudah memperjuangkan menjadi seruang ekspresi orang ibu. yang sejalan Dan tidak pilihan pikiran ada di dunia dan sikap wanita ini pekerjaan yang lebih mulia dari mempersiapkan generasi mendatang.

Ini jelas sebuah penyempitan makna dan sikap salah kaprah, sekaligus kebiasaan menekankan seremoni; bukan inti. Ruang yang didobrak Kartini, yang subtansinyamemperjuangkan keberanian memilih bagi kaum wanita terabaikan.

Sejatinya Kartini memperjuangkan ruang ekspresi yang sejalan pilihan pikiran dan sikap wanita. Tak ada belenggu yang menghalangi wanita untuk memilih.

Jelas di sini yang terpenting dari semangat Kartini perjuangan hak mengekspresikan sikap. Bukan angkaangka bernama 30 persen kuota perempuan. Bukan bernama dorongan agar perempuan lebih banyak berperan di luar rumah, di ruang-ruang publik. Juga bukan perempuan harus begini, harus begitu. Membiarkan memilih bertitik tolak kesadaran pemahaman dan resiko serta faedah. Itulah hak tertinggi manusia, yang diperjuangkan Kartini.

Dengan kesempatan memilih ini wanita tentu memiliki dasar-dasar rasional, apa yang terbaik bagi dirinya.

Siapa saja boleh memberi masukan pemikiran, saran dan sejenis. Namun keputusan tetap diberikan sepenuhnya pada wanita bersangkutan. Apakah ia memilih menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi politisi, pengusaha, birokrat dan lainnya, semua terbuka.

Sayang memang, semangat perjuangan Kartini dikerdilkan dan disempitkan sekedar perjuangan status sosial di ruang-ruang publik. Bukan pada pilihan kemerdekaan pikiran dan sikap. =

LISTRIK Tukang Listrik : “Bu, anda terlambat satu bulan” Istri : “Hah dari mana anda tau ?”

Tukang Listrik : “Ini ada di catatan kami…”

Istri : “Haaah… masa sampai ada di catatanmu?”

Besok paginya si Suami pergi ke kantor pembayaran listrik dengan marahnya.

Suami : “Bagaimana ini, kok anda bisa tau istri saya terlambat satu bulan?”

Tukang Listrik : “Sabar, sabar pak…

Kalau anda ingin catatan itu dihapus anda tinggal bayar saja kepada kami…”.

(Wah… pemerasan nih !) pikirnya.

Suami : “Lalu kalau saya nekat nggak mau bayar?”

Tukang Listrik : “Punya anda akan saya putus…!!!”

Suami’ : “Wah… kalau punya saya diputus, istri saya dirumah pakai apa?”

Tukang Listrik : “Yaaa… istri anda kan bisa pakai lilin !

Cak Munali

2

Sehari Tanpa Asap

GOTONG ROYONG

Warga Timbun Tanggul yang Jebol SUMENEP - Warga Desa Sendir Kecamatan Lenteng, Senin (22/4), bergotong royong menimbun tanggul yang jebol akibat hujan deras yang menyebabkan banjir. Intensitas hujan belakangan ini membuat tanggul dibeberapa daerah seperti Bogem, Sindir dan Muangan jebol dan lahan pertanian terendam banjir.

Penimbunan tanggul yang jebol dengan karung itu untuk mengantsipasi terjadinya banjir susulan dalam waktu dekat. PU Pengairan akan melakukan pengerukan ditiga titik tersebut karena semakin dangkal dan memerlukan pengerukan. ”Dalam secepatnya ditiga titik itu kami lakukan pengerukan,” papar Kepala PU Pengairan Eri Susanto.

Pengerukan ditiga sungai tersebut mendesak karena apabila di hulu dan hilir terjadi hujan akan terjadi banjir, seperti beberapa waktu lalu yang mengakibatkan 50 hektar sawah terendam banir. apabila hujan yang terjadi di daerah hulu berbarengan dengan pasangnya air laut di hilir, sudah bisa dipastikan akan terjadi genangan dan banjir. Untuk itu, walaupun curah hujan yang datar, tapi melebihi 38 mili meter perhari akan dipastikan terjadi banjir dan genangan di perkampungan penduduk di daerah Bogem maupun Muangan. “Tapi kami sudah antisipasi dengan penimbunan karung,” tuturnya.

Susanto memprediksi, intensitas hujan di Sumenep sampai beberapa hari lagi masih akan cukup tinggi. (athink/mk)

SUMENEP

SELASA 23 APRIL 2013 NO. 0102 TAHUN II

SUMENEP – Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Universitas Wiraraja Sumenep memperingati Hari Bumi, 22 April 2013, dengan aksi yang bertemakan "One day Unija tanpa asap", baik asap kendaraan maupun asap rokok.

Para mahasiswa membentangkan poster-poster sambil berorasi di pintu masuk kampus.

Salah seorang mahasiswa Unija, Ahmad Zainullah menjelaskan, pada peringatan hari bumi ini, pihaknya sengaja melarang kendaraan yang menggunakan BBM baik sepeda motor maupun mobil masuk ke dalam kampus.

"Pada momen peringatan Hari Bumi ini, kami ingin di Kampus Unija Sumenep bebas asap.

Makanya seluruh sepeda motor maupun mobil milik kampus, termasuk rektor dan pembantu rektor, serta mahasiswa sendiri dilarang masuk ke areal kampus,” kata Zainullah, Senin (22/4).

Menurut Zainullah, aksi ini guna mengurangi tingkat polusi udara yang semakin tinggi.

Sebab, ini sangatmembahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. "Faktor utama ting-

ginya polusi udara adalah manusia sendiri. Karena itu, kita perlu memberikan penyadaran atas bahaya polusi udara yang disebabkan oleh asap, baik asap kendaraan bermotor maupun asap rokok," ujarnya.

Zainullah menjelaskan, semakin banyak asap, maka makin berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. "Asap dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Selain itu juga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Asap kendaraan bermotor juga dapat merusak sistem pernapasan,”ungkapnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, Selain asap kendaraan bermotor bahaya asap rokok. Puntung rokok membutuhkan waktu 1,5 - 2,5 tahun untuk terurai.“Kalau tidak dimulai sekarang un-

tuk mengurangi polusi udara, bagaimana nasib anak cucu kita dihati mendatang. Dimana kita akan tinggal kalau bumi tidak ada. Adakah yang bisa menggaransi bumi semakin tua semakin indah,” jelasnya.

Dengan larangan masuk bagi kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat, akhirnya seluruh penghuni kampus Unjia Sumenep, mulai Rektor, Pembantu Rektor hingga mahasiswa terpaksa berjalan kaki sekitar 300 meter menuju kampus, setelah memarkir kendaraannya di gedung Zansibar yang berseberangan dengan kampus Unija. Para mahasiswa juga melarang seluruh civitas akademika merokok pada Hari Bumi.

Jika penghuni kampus ketahuan merokok, akan dikenakan denda sesuai harga rokok 1 pack.

Sedangkan mahasiswa yang nekat masuk kampus mengendarai sepeda motor, maka diharuskan membayar denda sesuai harga bahan bakar yang digunakan, yakni 1 liter. Untuk mobil dikenakan denda seharga bahan bakar 5 liter. (rif/mk)

PEMILU LEGISLATIF

12 Parpol Serahkan Berkas Caleg

dewi fajriani/ant

AKSI HARI BUMI. Sejumlah mahasiswa menggelar teatrikal "Aksi Selamatkan Bumi", Senin (22/4).

Aksi teatrikal untuk memperingati Hari Bumi tersebut merefleksikan keadaan bumi sekarang dan menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan demi kelangsungan hidup bersama.

SUMENEP – Pada hari terakhir penyerahan berkas calon anggota legisltif 2014, Senin (22/4), Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumenep menerima penyerahan berkas caleg dari tujuh partai politik. Tujuh parpol tersebut PDI-P, Partai Nasdem, PPP, Partai Golkar, PKB, PBB, PKPI. Pada hari pertama penyerahan berkas, Sabtu (20/4), KPU menerima berkas caleg dari PAN, dan pada hari Minggu (21/4) menerima berkas caleg dari PKS, Partai Hanura, Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Dari 12 parpol peserta pemilu

2014, Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi mengungkapkan, semua berkas yang diserahkan parpol sesuai dengan aturan, yaitu 50 caleg dari masing-masing daerah pemilihan. “Masing-masing parpol memang menyerahkan berkas caleg pas 50 kandidat. Jadi, jumlah caleg dari 12 parpol tidak ada yang kurang,” terangnya, Senin (22/4).

Mulai hari ini hingga 6 Mei nanti, KPU Sumenep akan melakukan melakukan verifikasi terhadap seluruh berkas caleg. akan melakukan verifikasi seluruh berkas caleg itu, mulai tanggal 23 April – 6 Mei mendatang. “Veri-

fikasi dilakukan untuk mengecek kekurangan berkas caleg yang diserahkan. Selama 13 hari sejak tanggal 23 April – 6 Mei, kami akan verifikasi seluruh berkas caleg dari 12 parpol tersebut,” tuturnya.

Toha menambahkan, setelah berkas caleg selesai diverifikasi, maka akan diumumkan daftar caleg sementara (DCS) yang dijadwalkan pada tanggal 7-8 Mei. “Bagi berkas caleg yang dianggap kurang, kami beri waktu untuk memenuhinya pada masa perbaikan, sejak tanggal 9-22 Mei 2013,” ungkapnya. (atink/rif)

BBM

LKPJ BUPATI

Solar Non Subsidi Kurang Diminati

Empat Rekomendasi Pansus Siap Dibenahi

SUMENEP – Beberapa pekan terakhir ini bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sering kosong, dan SPBU menyediakan solar non subsidi untuk memenuhi kebutuhan warga yang sering mengeluh.

Namun, solar non subsidi sebagai alternatif untuk mengantisipasi kelangkaan solar tak banyak diminati.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.694.01 di Desa Kolor Kecamatan Kota, yang menyediakan solar non subsidi sepi pembeli, Senin (22/4). Asisten Manajer SBPU Ari Siswantoro mengatakan, masyarakat lebih suka mengantre untuk mendapatkn solar bersubsidi daripada membeli solar alternatif. “Mereka lebih suka mengantre daripada membeli solar non subsidi,” ucapnya.

Padahal, Menteri ESDM

sudah mengeluarkan tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan setiap kendaraan milik pemerintah wajib menggunakan solar non subsidi kecuali ambulan, mobil pemadam kebakaran, truk pengangkut sampah serta mobil jenazah.

Ari menjelaskan, selama tiga bulan, solar non subsidi yang terjual hanya satu jerigen.

“Mungkin karena yang subsidi lebih murah dibanding non subsidi. Jadi untuk jenis solar non subsidi sangat jarang sekali disentuh oleh masyarakat, mereka lebih rela menunggu untuk mendapatkan yang bersubsidi,” terangnya kepada wartawan Dia tidak menampik bahwa kelangkaan BBM jenis solar di SPBU yang dia awasi selalu kekurangan stok. Menurut dia, solar tetap lancar, cuma stok

berkurang disebabkan karena SPBU yang lain kadang gulung tikar akibat stok sudah habis.

“Untuk pengiriman tetap, tetapi karena banyak pelanggan kalau di SPBU lain kosong larinya ke sini mas,” terang dia.

Sedangkan untuk pengiriman BBM non subsidi tergantung pada permintaan dari SPBU, akan tetapi tetap di jatah, yaitu satu kali pengiriman hanya mendapatkan 5 jerigen solar, dan satiap satu jerigen berisikan hanya 10 liter solar, dengan harga per-jerijen Rp 145 ribu.

“Jadi, sebenarnya, untuk pengurangan kuota kalau untuk SPBU disini tidak ada pengurangan, di sini tetap 8 KL setiap hari. Entahlah kalau di SPBU lainnya,” pungkasnya Di SBPU 54.694.01, sudah tidak melayani pembeli pelanggan yang menggunakan jerigen,

akan tetapi difokuskan kepada kendaraan saja seperti mobil. ”Tetapi tidak berlaku untuk kendaraan milik pemerintah,” jelasnya.

Meskipun setiap hari sudah dikirm 8 KL, akan tetapi di SPBU Kolor masih belum juga mencukupi kouta. “Sehingga masyarakat banyak yang harus kembali,” ujarnya.

Sementara, Fareadi, salah satu pengendara mobil mengaku kesulitan mendapatkan solar. Menurut dia, kadang sedikit sebal ketika mengantre, sedangkan di sisi lain dia harus terburu mengantar barang kepada pelanggan. “Untuk beli solar non subsidi, Mas, mahal, yaitu Rp 10.700 perliter, sehingga saya lebih memilih mengantre, bahkan kadang saya parkir mobil di rumah daripada harus beli yang non subsidi,” akunya. (sym/mk)

syamsuni/koran madura

SEPI. Terlihat sebuah poster terpampang di salah satu SPBU di sekitar kota Sumenep yang memberitahukan bahwa kuota solar subsidi selesai disalurkan, dan mereka hanya melayani pembelian solar non subsidi. Akan tetapi masyarakat sekitar kurang berminat akan solar non subsidi.

SUMENEP – Sekretaris Bappeda Kabupaten Sumenep Rahman mengatakan empat rekomendasi legislatif atas laporan kerja pertanggungjawaban bupati Sumenep akan menjadi bahan referensi penting bagi pemkab. Pemerintah siap membenahi empat catatan yang telah tercamtum dalam laporan pansus LKPJ. “Seperti yang telah direkomendasikan oleh Pansus, kami akan benahi agar tahun depan Sumenep menjadi lebih baik dan meningkat,” katanya.

Dalam LKPJ Bupati A. Busyro Karim beberapa pekan lalu, secara umum dewan menilai tidak ada masalah dengan laporan tersebut, tapi ada empat rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, perlu adanya perda yang mengatur tentang PI dan CSR. Kedua, ada MoU tentang pendapatan dari sektor bagi hasil migas.

Ketiga, pemerintah perlu menyempurnakan setruktur organisasi masing-masing SKPD. Keempat, reklame yang ada di jalanjalan perlu penataan ulang agar tidak mengganggu keelokan kota.

Empat rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah.

“Termasuk juga perdanya sudah mulai dibahas di DPRD, sehingga nantinya perda tentang migas

menjadi satu acuan demi mencapai kata transparansi pendapatan daerah (PAD),” ucapnya, Senin (22/4).

Disatu sisi sahsah saja reklame itu terpampang dimana-mana, tetapi di sisi lain juga mengganggu keindahan kota.

Maka tahun ini pengaturan reklame coba akan diformulasikan seperti reklame seperti di Surabaya, misalnya akan dibuat video tron bagi mereka yang ingin meletakkan iklan-iklan dengan jatah waktu sekian hari, jam atau detik.

Rahman

Sekretaris Bappeda Sumenep Selain itu, pemerintah juga akan menyempurnakan struktur organisasi pada masing-masing SKPD, sehingga terbangun pemerintahan yang

baik (good government).

Dan menurut Rahman SO tersebut akan diterapkan pada tahun 2014.

“Karena perdanya sudah harus selelasi pada akhir tahun 2013. Jadi, empat rekomendasi tersebut sudah mulai direncanakan, dan menjadi komitmen pemkab pada tahun depan, termasuk masalah reklame yang menurut banyak kalangan telah mengganggu keelokan kota. Maka dari itu untuk reklame juga menjadi perhatian serius,” terangnya.

Pihaknya akan membuat formulasi ulang terhadap penempatan reklame yang terpampang di jalanjalan kota. “Disatu sisi sah-sah saja reklame itu terpampang dimana-mana, tetapi di sisi lain juga mengganggu keindahan kota. Maka tahun ini pengaturan reklame coba akan diformulasikan seperti reklame seperti di Surabaya, misalnya akan dibuat video tron bagi mereka yang ingin meletakkan iklaniklan dengan jatah waktu sekian hari, jam atau detik.

Sederhananya, kami akan membuat tempat khusus untuk reklame untuk mengakomodir semua iklan yang masuk. Sehingga, selain jelas pemasukan terhadap PAD, juga ingin menjaga agar kota menjadi elok dan lestari,” pungkasnya. (sym/mk)

PAMEKASAN

3

SELASA 23 APRIL 2013 NO. 00102 | TAHUN II

gozi mujtaba/koranmadura

berjanji akan mengontrol kakak kandungnya, Akhmad Syafi’i yang kini sudah menjadi Bupati Pamekasan dalam menjalankan pemerintahannya.

Bahkan ia menyatakan tidak akan segan-segan memberikan kritik, jika program yang akan dijalankan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Pamekasan, terutama program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat kecil.

“Kami berharap, program yang pernah dijanjikan keduanya pada masa kampanye lalu bisa dibuktikan, sehingga kepercayaan masyarakat sebagai modal utama dalam menjalankan pemerintahan bisa tumbuh,” kata Halili.

Pasangan Asri dilantik setelah berdasar hasil rekapitulasi perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, pasangan tersebut mengungguli dua calon lainnya, yakni Al Anwari-Holil (AHOK) dan pasangan Khalilurrahman-Masduki (KOMPAK).

bagian penting dalam proses pembangunan masyarakatnya.

Soekarwo yang kini juga menjadi Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menambahkan, pemerintah harus senantiasa intens dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat dan elemen-elemen penting dalam pemerintahan. Sebab, dengan komunikasi yang intens tersebut, segala permasalahan akan terasa ringan.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Halili, dalam kesempatan yang sama

Nyantai di Warung Wartawan Sementara itu, usai acara pelantikan, Bupati Pameksan Ahmad Syafii dan wakilnya, Kholil Asyari, melepaskan lelah dengan berbaur bersama wartawan di sebuah warung kecil yang biasa dijadikan tempat mangkal jurnalis.

Selain untuk berbincang dan minum kopi bersama, pasangan tersebut mencoba menyapa warga yang terdiri dari tukang becak dan pedagang asongan yang berada di sekitar warung.

“Saya sekedar mampir untuk melepaskan lelah, meski sebentar. Karena hari ini jadual kegiatan begitu padat,” kata Syafii yang masih mengenakan seragam lengkap itu.

Sayangnya, acara itu tidak bisa berlangsung lama karena bagian protokoler segera menjemputnya untuk melanjutkan kegiatan. (afa/auf/muj)

UJIAN NASIONAL

Beredar Kertas Diduga Berisi Kunci Jawaban UN PAMEKASAN- Berdedarnya kertas yang diduga berisi kunci jawaban Ujian Nasional (UN) tingkat SMP dan sederajat meresahkan para guru dan orangtua peserta UN. Kertas yang diduga berisi kunci jawaban itu beredar di sejumlah warung internet (warnet) di Pamekasan.

Fotocopi kunci jawaban ini sudah beredar di masyarakat diperoleh dari sejumlah warnet. Lembar kunci jawaban berisi jawaban pilihan dari setiap soal pada mata pelajaran bahasa indonesia. Belum diketahui secara pasti, keaslian kunci jawaban tersebut.

Abd. Syukur, salah satu warga setempat mengaku memperoleh kunci jawaban tersebut dari salah satu temannya di sebuah warung makanan yang mengaku mendapatkannya dari salah satu warnet yang di Pamekasan.

Kata Abd. Syukur, peredaran kunci jawaban itu harus segera disikapi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Sebab, kunci jawaban ini dikawatirkan dapat mempengaruhi mental peserta UN. “Ini harus segera disikapi oleh Disdik setempat. Kalau kunci jawaban ini dibiarkan, apalagi digunakan oleh siswa, bisa fatal,” katanya.

Sementara itu pelaksanaan UN di sejumlah SMP sederajat di Pamekasan di hari pertama berjalan lancar. Pihak sekolah memperketat aturan dengan menyuruh siswa meletakkan tas dan HP di depan kelasnya.

Abdullah, Kepala SMP Negeri 2 Pamekasan juga mengaku resah dengan beredarnya kunci jawaban itu. Sebab, hal ini dikawatirkan akan membuyarkan konsentrasi siswa yang sudah melakukan persiapan jauh hari sebelumnya. “Kami sudah memperketat aturan disekolah, dengan memeriksa setiap peserta serta mengumpulkan tas mereka. Kami menjamin hal itu tidak ada di sekolah kami, karena para peserta sudah melakukan persiapan sejak awal,” katanya.

Pihak sekolah dan wali siswa berharap, kunci jawaban serupa tidak lagi ditemukan atau beredar pada hari kedua.

Apalagi, kunci jawaban itu belum diketahui asli tidaknya. (uzi/muj)

ASRI DILANTIK.Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengambil sumpah jabatan pasangan Ahmad Syafii-Khalil Asyari sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Periode 2013-2018. Acara tersebut disaksikan enam ribu lebih undangan yang hadir.

ASRI Resmi Dilantik Ketua DPRD Janji Kontrol Kakak Kandungnya Pamekasan-Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, melantik pasangan Achmad Syafi’I dan Khalil Asy’ari (Asri) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan menggantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, Kholilurrahman – Kadarisman Sastrodiwirjo.

ahmad fauzi/koranmadura

UJIAN NASIONAL. Seorang warga menunjukkan kertas yang diduga berisi kunci jawaban UN. Kertas yang banyak beredar di warnet itu belum bisa dipastikan keasliannya.

Pelantikan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan di Pendopo Ronggosokowati Pamekasan, Senin (22/4).

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan pihaknya memberi penghargaan atas

keberhasilan pertumbungah ekonomi di Pamekasan selama dipimpin pasangan Kholilurrahman dan Kadarisman sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Keberhasilan itu ditandai dengan peningkatan indikator capaian di bidang ekonomi serta menurunnya angka kemiskinan dan kebutuhan

ADVERTORIAL

UNJUK RASA

Pendukung Anas Bentrok dengan Mahasiswa PAMEKASAN- Puluhan aktivis mahasiswa di Pamekasan terlibat bentrok dengan pendukung Anas Urbaningrum saat mereka menggelar aksi penolakan kedatangan mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, Senin (22/4).

Bentrok terjadi di sekitar salah satu rumah makan yang ada di Jalan Trunojoyo, Pamekasan itu menyebabkan satu orang mahasiswa mengalami luka lebam di bagian wajah.

Adu fisik antar kedua kelompok itu terjadi saat puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan mahasiswa dan pemuda menggugat (MPM) itu berunjukrasa menolak kedatangan Anas Urbaningrum ke Pamekasan.

Awalnya unjukrasa mereka gelar di Bundaran Monumen Arek Lancor.

Namun setelah mengetahui Anas dan rombongannya berada di salah satu

kerja di wilayah tersebut. Selain itu, keterbukaan informasi publik di Pamekasan dinilainya patut untuk dipertahankan dan ditingkatkan.

“Selama lima tahun terakhir banyak peningkatan yang berhasil dicapai oleh kabupaten ini, terutama di bidang ekonomi dan layanan informasi publik,” kata Soekarwo.

Gubernur mengharapkan pemerintahan yang baru meningkatkan keberhasilan yang sudah dicapai serta fokus dalam penembangan sektor pertanian. Sebab, sektor tersebut di Madura menjadi

rumah makan di Jalan Trunojoyo, para mahasiswa itu menyusul dan menggelar aksi di dekat rumah makan tersebut.

Mereka menggelar orasi, sambil menyebarkan selebaran untuk para pengemudi roda dua maupun roda empat yang melintas di kawasan tersebut.

Saat para mahasiswa itu mencoba masuk ke

halaman rumah makan, sejumlah pendukung Anas keluar. Awalnya mereka hanya terlibat adu mulut, namun akhirnya antar kedua kelompok terlibat baku hantam dan saling kejar hingga ke Jalan Trunojoyo. Satu mahasiswa mengalami luka memar di bagian wajah. Beruntung sejumlah petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian segera melerai.

Koordinator aksi, Zaini, mengatakan penolakan mereka terhadap kedatangan Anas, karena ingin Pamekasan bersih dari orang yang diduga tersangkut kasus korupsi.

Sebab, jargon Pamekasan sebagai Kota Gerbang Salam, harus dibersihkan dari cela akibat kasus yang merugikan keuangan negara tersebut. (afa/uzi/ muj)

9 Menit Sebelum Penutupan, PPP Serahkan DCS ke KPU PAMEKASAN- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan menyerahkan Daftar Caleg Sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan. Penyerahan DCS ini dilakukan serentak diseluruh Indonesia dengan waktu berbeda. DPC PPP Pamekasan, mendaftar pada pendaftaran terakhir,atau 9 menit sebelum penutupan pendaftaran, yaitu pukul 15. 51 WIB. Sekretaris DPC PPP Pamekasan R. Wazirul Jihad mengatakan, penyerahan DCS serentak ini sesuai instruksi Dewan Pengurus Pusat (DPP-PPP). Waktu penyerahan DCS ini dipilih sesuai nomor urut partai berasas islam ini, yaitu nomor urut 9.

Dijelaskan, jumlah DCS yang diserahkan ke KPU sebanyak 45 orang, sesuai ketentuan maksimal 45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pammekasan.

Menurutnya, nama-nama yang diserahkan ke KPU Pamekasan merupakan kader-kader terbaik dari PPP. Mereka sudah melalui tahapan seleksi dan fit and propertes yang dilakukan beberapa

waktu lalu. Seleksi dilakukan terhadap 80 pelamar lebih, hingga akhirnya ditetapkan 45 orang.

Dalam penentuan nama DCS ini didasarkan pada kemampuan masing-masing pelamar disesuaikan dengan asas partai berlambang ka’bah ini. Meliputi kemampuan keislaman, kemampuan sosial serta kemampuan finansial atau kos politik.

“Tentu kemampuan keislaman diutamakan sesuai asas partai kami. Termasuk kemampuan sosial dan finansial. Finansial disini bukan politik uang tapi kos politik,” katanya.

Lebih lanjut, Wazir menjelaskan, pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 nanti, PPP menargetkan peroleh kursi sebanyak 22 kursi seperti perolehan kursi beberapa tahun sebelumnya. Target ini merupakan target rasional karena PPP Pamekasan memiliki basis massa yang solid. Target ini, lebih banyak dari perolehan kursi DPRD saat ini sebanyak 8 kursi.

Wazir menambahkan, 45 nama yang didaftarkan ke KPU ini dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, apabila nantinya

terdapat calon yang tidak bisa melengkapi persyaratan administratif.

Sementara itu, sampai masa penutupan pendaftaran DCS, 12 Parpol peserta pemilu sudah mendaftar ke KPU setempat. Dari seluruh parpol peserta pemilu itu, tidak seluruhnya mendaftarkan seratus persen sebanyak 45 calon, melainkan terdapat beberapa parpol yang hanya memanfaatkan sebagian daerah pemilihan (Dapil).

Agus Kasiyanto, Divisi Hukum Sumber Daya Manusia dan Pengawasan KPU Pamekasan menyatakan, pemenuhan DCS sebanyak 45 orang itu merupakan batasan maksimal dan tidak harus dipenuhi seratus persen.

Selanjutnya, pihaknya akan memverifikasi berkas yang diusulkan parpol peserta pemilu untuk selanjutnya akan diberitahukan agar dilengkapi jika terdapat kekurangan berkas.

“Verifikasi ini kami target selesai besok (hari ini) (23/4), untuk selanjutnya kami sampaikan ke masing-masing parpol, agar dilengkapi,” katanya. (adv/uzi/ muj)

SERAHKAN DCS. Sekrataris DPC PPP Pamekasan, Wazirul Jihad, menyerahkan DCS ke KPU setempat, Senin (22/4).

Penyerahan daftar bakal caleg partai berlambang Ka’bah itu dilakukan pada menit-menit terakhir masa penutupan.

4

SAMPANG

SELASA 23 APRIL 2013 NO.0102 | TAHUN II

Ramai-ramai Mendaftar ke KPU SAMPANG - Memasuki hari terkahir pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang periode 2014-2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang sejak awal pendaftaran tanggal 9 April lalu hingga ditutup 22 April kemarin pukul 16.00 wib telah mendata 472 bacaleg yang mendaftar dari keseluruhan 12 Partai Politik (Parpol).

Seperti diungkapkan Anggota KPU Sampang Miftahur Rozaq, hingga hari terakhir bacaleg yang mendaftar hanya dari beberapa parpol saja. Namun menjelang waktu penutupan pendaftaran sore hari, pihaknya disibukkan dengan menerima bacaleg lainnya yang mendaftar dengan berbondong-bondong.

“Meskipun pendaftaran sudah dibuka sejak tanggal 9 April lalu, tetapi hingga sekarang ini masih tercatat ada tiga partai politik yang mendaftarkan calegnya. Namun, menjelang pendaftaran ditutup, kami kedatangan parpol lainnya yang mendaftarkan bacalegnya,” terang Miftahur Rozaq kepada Koran Madura, Senin (22/4).

Miftahur Rozaq memperkirakan minimnya bacaleg yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran tersebut diperkirakan para bacaleg tengah melengkapi sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi saat mendaftar, seperti halnya legalisir ijazah, surat kelakukan catatan kepolisian (SKCK) dan lainnya.

“Mungkin para bacaleg yang mau mendaftar masih melengkapi kekurangan persyaratan yang wajib dipenuhi, makanya hingga hari terakhir masih beberapa parpol saja yang sudah mendaftarkan bacalegnya,” ujarnya.

Masih kata Rozaq, selama rentang waktu pendaftaran yang sudah ditentukan oleh

KPU Sampang, banyak bacaleg dan perwakilan parpol yang ke kantor KPU Sampang, namun rata-rata semuanya masih menanyakan seputar persyaratan dan tata cara pendaftaran bacaleg saja.

“Mereka rata-rata hanya menanyakan tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran bacaleg di sini dan kami prediksi bacaleg yang mendaftar akan membludak hari ini, karena sekarang merupakan hari terakhir pendaftaran bacaleg,” imbuhnya.

Jika hingga batas akhir waktu pendaftaran yang telah ditentukan belum juga ada bacaleg yang mendaftar maupun ada keterlambatan berkas, akan dianggap tidak lolos, karena dalam ketentuan yang sudah ditetapkan tidak ada tambahan waktu.

“Kami tidak akan mentolerir dengan memberikan waktu tambahan jika ada yang kurang persyaratannya. Jika memang nantinya ditemukan bacaleg yang mendaftar ada yang tidak memenuhi persyaratan, maka dianggap tidak lolos,” ucap Rozaq. (iam/msa/rah)

ist/koran madura

BACALEG: Puluhan bacaleg saat mendaftar ke kantor KPU Sampang di hari terkahir pendaftaran, Senin (22/4) kemarin.

PESERTA UN

Seorang Pelajar MTsN 1 Tak Ikut UN SAMPANG – Hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/ MTS di Kabupaten Sampang berlangsung diikuti 15.341 peserta UN. Diantaranya terdapat seorang peserta UN dari Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas.

Kepala Sekolah MTsN 1 Sampang, Hartono mengaku masih belum mengetahui pasti penyebab siswanya yang berjenis kelamin laki-laki tersebut tidak mengikuti UN. “Kami belum mengetahui secara pasti penyebabnya, kenapa siswa yang satu ini mengundurkan diri dan tidak mengikuti UN, namun sesuai infromasi yang kami dapatkan, rumah siswa ini kemarin terendam banjir,” terangnya, Senin (22/4).

Menurut Hartono dirinya belum menerima surat keterangan sakit dari dokter apabila dia tidak masuk karena sedang sakit.

“Kami sampai saat ini masih belum menerima surat keterangan sakit dari dokter, bahkan pihak keluarganya pun juga belum memberitahu kenapa anak itu tidak mengikuti UN,” tukasnya kepada Koran Madura.

S eked ar dike t ahu i , pel aks an aa n UN di har i per tam a ini rat a-rat a ber jalan la nca r dan se l esa i s es u a i w akt u yan g t e lah d ite t a p ka n. (ia m / m sa /rah)

ryan hariyanto/koran madura

DIPINDAH: Sebanyak 255 siswa peserta UN di SMPN 2 Sampang dipindahkan ke sekolah SMAN 2 Sampang yang berada di Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan Kota Sampang akibat kotoran lumpur pasca banjir masih belum selesai dibersihkan, Senin (22/4) kemarin.

PENDIDIKAN

Sisa Lumpur Banjir Mengganggu Pelaksanaan UN SAMPANG – Pelaksanaan Ujian Nasional di sejumlah sekolah penyelenggara di Sampang terpaksa dipindah ke sekolah lain karena di sekolah tersebut masih dipenuhi lumpur banjir yang masih belum dibersihkan. Di lantai halaman SMPN 2 Sampang yang terletak di Jalan Bahagia Kelurahan Rongtengah Kecamatan Kota Sampang masih tampak dipenuhi sisa bekas lumpur.

Akibatnya, sebanyak 255 siswa peserta UN di SMPN 2 Sampang dipindahkan ke sekolah SMAN 2 Sampang yang berada di Jalan Mangkubumi Kelurahan Polagan Kecamatan Kota Sampang. Namun, 255 siswa tersebut di antaranya gabungan dari SMPN Darussalam sebanyak 12 siswa dan SMPN Al-Karomah sebanyak 21 siswa peserta UN. Salah satu siswi SMPN 2 Sampang, Amirul Nisaun Maufiroh (15) menjelaskan

dirinya terpaksa mengikuti UN pertama hingga terakhir di tempat lain dari yang seharusnya. "Ya karena enakan di sini Mas, meski jauh lokasinya.

Di sekolah kan masih kotor," terangnya usai menjalani ujian hari pertama, Senin (22/4).

Berdasarkan observasi di lapangan, saat koran ini menuju ke sekolah SMPNN 2 Sampang, memang terlihat beberapa kotoran lumpur kering masih menempel di halaman sekolah, di lapangan basket, dan di dalam ruangan kelas sekolah tersebut.

Bahkan, hingga kini kotoran lumpur pasca banjir masih dibersihkan dengan bantuan mesin pompa air untuk membersihkan sisa lumpur itu, sayangnya masih belum selesai pada waktu pelaksanaan UN hingga siswa yang menjadi peserta UN dipindah ke SMAN 2 Sampang.

Kepala Sekolah SMPN 2 Sampang, Djiwa Setiadi mengatakan dirinya terpaksa harus

memindahkan siswanya untuk melaksanakan Ujian Nasional di SMAN 2 Sampang karena lokasi SMPN 2 jadi langganan banjir dan masih kotor akibat lumpurnya belum selesai dibersihkan semua. Bahkan, ia akan berencana masih menempati SMAN 2 tersebut hingga hari terakhir UN untuk menjaga keamanan pelaksanaan UN tersebut.

"Karena disana kan masih ada sisa lumpur setelah banjir. Dan itu sudah saya sosialisasikan kepada siswa agar tidak mengganggu psikologi mental siswa sehingga tidak menggangu kemungkinan konsentrasi saat pelaksanaan ujian," terangnya saat ditemui di SMAN 2 Sampang.

Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Abi kusno membenarkan ada beberapa sekolah penyelenggara UN telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memindahkan pelaksanaan UN ke

sekolah yang lebih aman dari gangguan banjir.

"Memang untuk terjadinya banjir lagi kita putuskan pindah ke sekolah yang tidak rawan banjir, sehingga pelaksanaan UN tingkat SMP masih tetap lancar dan berjalan," jelasnya.

Abi menambahkan, lokasi banjir yang cukup parah menggenangi lembaga sekolah meliputi SMPN 2 dan SMPN 6 Sampang. Bahkan, rencananya pemindahan akan dilakukan dari SMPN 2 ke SMAN 2, SMPN 3 ke SMAN 3, SMPN 6 ke SMAN 1 Sampang, dan SMP Abu Rasyad di Jalan Delima akan dipindahkan ke SDN Pasean 2.

"Dari pada kerja dua kali untuk itu SMPN yang tergenang banjir seperti SMPN 2 pindah ke SMAN 2 hingga akhir ujian. Tapi SMPN 6 masih berada di tempat untuk pelaksanaan ujian, dan semoga tidak terjadi banjir lagi," tandasnya. (ryn/msa/rah)

UJIAN NASIONAL

Bupati Memantau Pelaksanaan UN SMP

SAMPANG - Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTS tahun 2013 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, Senin (22/4) kemarin. Di Kabupaten Sampang sebanyak 15.341 siswa tercatat sebagai peserta UN. Di hari pertama, mata pelajaran yang diujikan yakni Bahasa Indonesia cukup berjalan lancar.

Jumlah peserta UN yang berjumlah 15.341 orang di Kabupaten Sampang terdiri dari SMP sebanyak 8.066 siswa, MTS sebanyak 5.819, dan peserta paket B sebanyak 1.456. Sebanyak 57 sekolah menjadi penyelenggara UN yang tersebar di seluruh Kabupaten Sampang.

Hari pertama pelaksanaan UN tingkat SMP di Sampang tersebut, Bupati Sampang A. Fannan Hasib

langsung mengadakan inspeksi mendadak (sidak) sejak pukul 07.00 wib ke sejumlah sekolah penyelenggara UN. A. Fannan Hasib sidak ke SMP Negeri 1 Sampang di jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Gunung Sekar dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Sampang di Desa Tanggumong, Kecamatan Kota Sampang, agar mengetahui proses pelaksanaan UN hari pertama. Bupati berharap seluruh peserta mampu mengerjakan soalsoal ujian dengan baik.

“Dari hasil sidak tadi, ada satu siswa yang tidak bisa hadir di MTsN 1, tapi untuk SMPN 1 tidak ada satu pun peserta yang absen. Mudah-mudahan pelaksanaan UN tingkat SMP kali ini bisa berjalan baik dan lancar tanpa adanya

kendala sampai hari akhir ujian,” ucap orang nomor satu di Kabupaten Sampang usai menjalani sidak, Senin (22/4).

Pelaksanaan UN di SMPN 1 Sampang diikuti sebanyak 355 siswa dan di MTsN 1 Sampang semestinya diikuti 164 siswa, namun terdapat seorang siswa di madrasah tersebut yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas.

Kepala Sekolah MTsN 1 Sampang, Hartono menjelaskan pihaknya masih belum mengetahui secara pasti alasan apa yang menyebabkan siswanya tersebut tidak mengikuti ujian tanpa ada pemberitahuan.

“Untuk siswa yang absen dan tidak mengikuti ujian hari pertama ini hanya ada satu anak, dan sampai sekarang kami belum menerima

pemberitahuan dari keluarga yang bersangkutan,” jelasnya kepada Koran Madura.

Hartono menambahkan, terkait dengan lokasi sekolahnya yang merupakan daerah rawan banjir, ia berencana akan melakukan pemindahan pelaksanaan tempat pelaksanaan UN ke sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sampang, agar siswanya tersebut bisa melaksanakan ujian dengan aman dan nyaman.

“Jika banjir kembali terjadi, kami sudah merencanakan ada pemindahan tempat ke MAN sesuai kesepakatan dari Kemenag dan pihak MAN sendiri. Akan tetapi selama tidak ada gangguan banjir, kami akan tetap melaksanaan ujian di sini (MTsN),” ujarnya. (ryn/ msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

SIDAK: Bupati Sampang A. Fannan Hasib langsung mengadakan inspeksi mendadak (sidak) sejak pukul 07.00 wib ke sejumlah sekolah penyelenggara UN, Senin (22/4) kemarin.

iyam z/koran madura

MATI: Akibat banjir lampu lalu lintas mati yang sampai hari ini masih belum diperbaiki.

TRAFIC LIGHT

Rambu Lalin Masih Belum Diperbaiki SAMPANG – Sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir beberapa hari lalu, di antaranya lampu lalu lintas yang mati sampai hari ini masih belum diperbaiki. Salah satunya traffic light yang butuh perbaikan itu ada di perempatan monomen Trunojoya Kota Sampang. Akibat rusaknya lampu tersebut, arus kendaraan yang melintasi jalan protokol dan penghubung antara kabupaten di Madura tersebut tak teratur dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Kadang saya melihat beberapa kendaraan nyaris tabrakan karena saling serobot," ujar Rohman (32), salah satu pedagang kaki lima yang sering mangkal di Monumen Trunojoyo, Senin (22/4).

Dihubungi terpisah, Kasat Lantas Polres Sampang AKP Hari Siswo membenarkan padamnya lampu pengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan tersebut.

Menurutnya kerusakan itu karena mesin trafic light terendam banjir. "Kemungkinan

kerusakan itu akibat banjir bebarapa hari lalu itu, Mas,” terangnya kepada Koran Madura, Senin (22/4).

Untuk memperlancar arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan di persimpangan tengah kota tersebut, Hari Siswo menempatkan sejumlah anggotanya di lokasi dimaksud. “Kami sudah menerjunkan petugas kami untuk membantu mengatur arus kendaraan, demi kenyamanan pengguna jalan dan juga menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Masih kata Hari, selama lampu pengatur lalu lintas di perempatan tersebut masih belum bisa menyala, dirinya akan tetap menugaskan anggotanya hingga lampu lalu lintas tersebut selesai diperbaiki. ”Kami akan tetap menempatkan anggota kami di sana, karena perempatan di monumen Trunojoyo itu merupakan pusat perkotaan, dan sangat ramai kendaraan yang melintas,” ucap mantan Kapolsek Kota Sampang. (iam/msa/rah)

BANGKALAN

5

SELASA 23 APRIL 2013 NO.0102 | TAHUN II

PARPOL

Hanura Optimis Peroleh Kursi BANGKALAN – Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Kabupaten Bangkalan, Senin (21/4) menyerahkan daftar calon legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan.

Menurut ketua DPC Hanura Bangkalan Faruq Alqomi, sebenarnya jumlah caleg yang hendak mendaftar dari Partai Hanura, pada mulanya berjumlah 60 orang, namun ketika dilakukan verifikasi berkas, oleh tim seleksi yang dibentuk partai Hanura, yang memenuhi syarat untuk didaftarkan ke KPUD Bangkalan hanya 46 orang, termasuk kuota perempuan sebanyak 18 orang.

Sedangkan 14 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena berkas tidak lengkap, hingga batas waktu yang ditentukan, umur tidak cukup, dan mengundurkan diri. Mengenai target sesuai dengan semboyan partai yakni nol satu, satu plus.

Faruq menjelaskan, Hanura Bangkalan optimis masuk tiga besar, karena sebagian besar caleg yang diusung Hanura adalah tokoh masyarakat dan orang berpengaruh di masing-masing Dapil. Di samping itu, kata Faruq, tiga caleg Hanura Bangkalan berasal dari partai lain, yang hingga saat ini masih aktif sebagai anggota

legislatif di DPRD Bangkalan. ”Partai Hanura Bangkalan, dalam pileg tahun 2009 mendapatkan 3 kursi, yakni dapil 2 saya sendiri, dapil 5 H. Sahrum, dan dapil 6 H. Sumambri. Nah, untuk pileg 2014 yang akan datang, saya optimis Hanura Bangkalan akan memenuhi semboyan Partai di atas, minimal dapat satu fraksi,” ujar faruq.

Partai yang lain juga optimis Selain itu, Partai Demokrat untuk kursi pileg mendatang menargetkan 8 kursi. Dari 44 caleg komposisinya 26 laki-laki dan 18 perempuan atau 40 persen.

Politisi Partai Demokrat sebanyak empat orang yang kini duduk di kursi DPRD Bangkalan, seluruhnya mencalonkan kembali dalam caleg mendatang dari partai yang sama.

“Semua caleg memperoleh kesempatan yang sama.

Dan target perolehan tiap dapil diharapkan mencapai dua kursi,” harap Ketua DPC Demokrat Bangkalan, Ismail Hasan saat mendaftarkan diri ke KPUD Bangkalan.

Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendaftarkan 48 caleg yang yang diusungnya, karena dari dapil 4 dan dapil 5 masingmasing kurang satu caleg.

Partai berlambang kakbah itu

juga merasa optimis dapat mencapai target perolehan suara sebanyak 20 kursi.

Untuk itu, partai tersebut sudah melakukan konsolidasi dengan para bacaleg untuk bisa memperoleh suara maksimal di tiap dapilnya masing-masing. Kebanyakan dari caleg berasal dari tokoh masyarakat, unsur ulama, dan kepemudaan. Selain itu, empat orang anggota DPRD yang berangkat dari partai PPP mencalonkan kembali pada pileg mendatang.

“Untuk keterwakilan caleg dari tiap dapil sudah pas. Misalnya, dapil satu terdiri 9 caleg, yakni 6 laki-laki dan 3 perempuan,” ungkap Ketua DPC PPP Bangkalan, Abdul Latief Amin.

Lain halnya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini tidak begitu merisaukan target yang akan diperoleh. Akan tetapi, PKB yakin tetap bisa memimpin di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebanyak 49 caleg dari partai tersebut juga sudah mendaftarkan diri ke KPUD Bangkalan.

“Dapil 2 kurang satu caleg, karena tidak memenuhi deadline dari partai.

Sehingga satu calon yang mendaftar tidak bisa melengkapi berkas. Kita konsisten dengan batas pendaftaran di partai. Yang ada ya jumlahnya itu,” ucapnya. (ori/rah)

ori/koranmadura

PAWAI TOPENG: Para Bacaleg dari Partai Nasdem Kabupaten Bangkalan menggelar pawai bertopeng dan naik andong, Senin (22/4) kemarin.

Calon Legislatif Mendaftar Pakai Topeng BANGKALAN – Senin (22/4), para Bacaleg Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Bangkalan menyerahkan Daftar Caleg ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat di jalan Pemuda Kaffa.

MENYERAHKAN: Ketua DPC Hanura Faruq Alqomi menyerahkan daftar calon legislatif (caleg) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan Fauzan Jakfar, Senin (21/4) kemarin.

Sebelum mereka tiba di KPUD Bangkalan, mereka melakukan pawai mengelilingi jalan protokol dengan menaiki andong. Selain itu, mereka memakai topeng binatang. Langkah unik tersebut dilakukan kiranya untuk mencari perhatian masyarakat sebagai parpol baru pada Pemilu 2014 mendatang. ”Naik dokar ini sebagai simbol rakyat kecil, sehingga apabila nanti setelah terpilih sebagai wakil rakyat tidak akan melupakan kepentingan dan memperjuangkan rakyat,” ujar Wakil Ketua I DPD Nasdem Bangkalan, Muzakki ketika tiba di kantor KPUD Bangkalan.

UJI PUBLIK

NARKOTIKA

ori/koranmadura

Masuk DCS Belum Aman BANGKALAN – Hari terakhir pendaftaran calon legislatif (caleg) Senin (22/4), sebanyak 12 partai yang telah lolos verifikasi faktual sudah mendaftarkan diri ke KPUD Bangkalan. Setelah seluruh caleg dari tiap partai mendaftarkan diri, KPUD Bangkalan mengaku akan langsung memverifikasi data untuk dijadikan sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS). Dari daftar tersebut akan dilakukan uji publik terhadap masyarakat. ”Hari terakhir pendaftaran seluruh partai sudah mendaftarkan calegnya ke KPUD. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi penetapan sementara,” kata Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan jakfar, kemarin (22/4) Dia menjelaskan, masa verifikasi kelengkapan persyaratan dari caleg akan dilakukan tanggal 23 April sampai 6 Mei mendatang.

Selanjutnya, 7 dan 8 Mei dilakukan pengumuman terhadap seluruh caleg yang sudah mendaftar. ”Setelah pengumuman baru caleg yang lolos verifikasi segera melengkapi kekurangan yang perlu dilengkapi,” jelas Fauzan.

Tak hanya berhenti di situ, setelah itu akan dilakukan verifikasi kembali mengenai perbaikan yang telah dilakukan dari 9 Mei sampai 23 Mei. Itu adalah waktu yang telah diberikan kepada partai politik. Perbaikan yang wajib dilakukan

Fauzan Jakfar Ketua KPUD Bangkalan

hanya satu kali itu saja.

Nantinya setelah ditetapkan DCS-nya, masyarakat diberikan kesempatan untuk menilai calonnya. Anggaplah semacam ada uji public, katanya.

Dia menambahkan, dari uji publik tersebut, pihaknya bisa mengetahui misalnya ada semacam pengaduan dari masyarakat mengenai caleg yang sudah terdaftar.

Pengaduannya bisa berupa apa saja, baik pelanggaran atau hal semacamnya. ”Kalau terbukti ada pelanggaran yang tidak baik juga bisa menggugurkan caleg. Asalkan yang menyampaikan mempunyai identitas jelas. Kemudian KPU akan menindaklanjuti,” imbuhnya.

Menurutnya, kriteria keguguran tersebut

berdasarkan tanggapan masyarakat tentang caleg yang diumumkan pada DCS. Jadi, jika memang menurut penilaian KPUD memang terbukti dari caleg memiliki catatan yang tidak baik menurut KPU, maka bisa diganti oleh caleg lain dari partai yang sama. ”Partai bisa mengganti calegnya kalau memang sudah terbukti,” kata Fauzan.

Selain itu, kriteria kedua yang bisa menggugurkan caleg apabila caleg yang terdaftar di DCS meninggal dunia. Termasuk juga, jika caleg partai memundurkan diri. Namun, pemunduran diri tersebut tidak serta merta disetujui oleh KPUD, tetapi harus juga melalui partai. ”Jadi harus ada keterangan dari partai caleg yang bersangkutan. Kalau partainya sendiri tidak memproses, kita akan abaikan pemunduran dirinya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Fauzan menerangkan, jika sifatnya pemunduran diri dari caleg, tidak bisa diganti oleh partai yang bersangkutan. Kecuali, itu berasal dari caleg perempuan. Upaya penggantian bisa dilakukan dengan catatan penggantinya harus berasal dari caleg perempuan juga. ”Caleg laki-laki yang jelas tidak bisa diganti, kalau sudah resmi memundurkan diri dan dapat rekom dari partai. Caleg tersebut tidak bisa digantikan,” ujarnya. (ori/rah)

Dengan adanya pawai dokar yang dilakukan oleh Bacaleg Nasdem Bangkalan, sepenjang jalan protokol sedikit terganggu. Sebab para Bacaleg yang menaiki dokar tanpa ada pengawalan dari pihak kepolisian maupun petugas Dishub.

Selain melakukan konvoi mengelilingi jalan protokol kota Bangkalan untuk menyerahkan Daftar Caleg pada 6 dapil yang ada. Para bacaleg partai tersebut juga menggunakan topeng binatang. Seperti topeng bergambar anjing, buaya, kera, dan tikus.

Topeng yang mereka pakai dibuka secara bersamaan di depan kantor KPUD Bang-

kalan. Selanjutnya, topeng tersebut diinjak-injak dan dibakar secara bersamaan. Hal itu sebagai simbol perjuangan bahwa kader Nasdem tak termasuk dari kader yang bersifat binatang. ”Topeng ini kami gunakan sebagai simbol bahwa anggota legislatif sekarang ini mayoritas banyak yang bertopeng.

Tidak pernah bicara kejujuran dan tidak pernah memperjuangkan hak-hak rakyat,” terangnya.

Mantan Sekretaris PKNU itu menegaskan, para Bacaleg Nasdem apabila nanti terpilih dan dipercayai oleh rakyat akan berkomitmen untuk memperjuangkan dan akan bicara kepentingan rakyat yang sesungguhnya. ”Bukan menjadi rahasia umum lagi para calon legislatif sekarang ini hanya berjanji, tapi setelah terpilih mereka hanya bicara kebo-

hongan,” ujarnya.

Menurutnya, Nasdem sebagai partai baru di Pemilu 2014 yang mengusung restorasi perubahan akan berkomitmen dan akan memperjuangkan rakyat serta akan meningalkan kepentingan kelempok. ”Kami akan bicara kejujuran dengan hati nurani dan kami tidak akan pernah didikte oleh siapa pun selain dari kepentingan rakyat,” ucapnya.

Partai Nasdem mendaftarkan 50 bacalegnya yang teridiri dari 17 bacaleg perempuan dan 33 bacaleg laki-laki di hari terkahir pendaftaran sebagai peserta Pileg 2014.

Partai milik Surya Paloh itu menjadi partai kelima yang mendaftar ke KPUD Bangkalan di hari terakhir. Disusul Partai Amanat Nasional (PAN). Sebelumnya PKS, Golkar, Gerindra, dan PDI Perjuangan. (ori/rah)

Penyabu Keok di Hadapan Polisi BANGKALAN – Polres Bangkalan kembali menggerebek rumah yang dijadikan sebagai tempat dan transaksi sabu, Senin (22/4). Dibantu tim Reserse Narkoba dan anggota Brimob Polda Jawa Timur, Polres Bangkalan melakukan penggeledahan ke sejumlah rumah warga yang diduga menjadi bandar narkoba di Dusun Tapel, Desa Parseh, dan Kecamatan Socah.

Penggeledahan tersebut dipimpin langsung oleh kapolres Bangkalan. Dari lokasi penggeledahan tersebut, petugas menemukan kamar-kamar khusus untuk para pengkonsumsi narkoba dan berhasil mengamankan

8 tersangka.

“Para tersangka yang berhasil kami amankan di antaranya Daus Prana (31), Robi (32), Margelap (40), Sarif Maulana (53), Mansur (25), Arik (32), Bunadi (52), dan Moh Romli (40),” terang Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro.

Endar menambahkan, selain menangkap para tersangka petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,32 gram, 1 alat hisap narkoba dan ganja, dan 11 hand-

phone milik tersangka.

“Operasi ini sebagai bentuk pembersihan terhadap kampung narkoba, kami menerjunkan pasukan dengan jumlah banyak, Sebab, kalau jumlahnya sedikit para bandar bisa melawan kepada anggota seperti kejadian dua hari yang lalu,” ucapnya.

Diketahui dari delapan tersangka, tiga di antaranya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Di antaranya Robi yang beralamat di Jalan Kapten Syafiri Kelurahan Pajagan.

Sehari-hari dirinya bertugas di Kecamatan Kota.

Selain itu, seorang PNS di Perpustakaan Bangkalan yakni Syarif Maulana, yang beralamatkan di jalan KH Moh Toha kelurahan Pangeranan. Terakhir, Arik, salah satu PNS di kantor Pemerintah Daerah (Pemda) yang beralamat di Jalan KH Zainal Alim Bangkalan. Sementara itu, satu tersangka lainnya bernama Daus Prana merupakan Tenaga Harian Lepas (THL) di Perpustakaan Bangkalan. (ori/rah)

Operasi ini sebagai bentuk pembersihan terhadap kampung narkoba, kami menerjunkan pasukan dengan jumlah banyak, Sebab, kalau jumlahnya sedikit para bandar bisa melawan kepada anggota seperti kejadian dua hari yang lalu,”

Endar Priantoro Kapolres Bangkalan

ori/koranmadura

MENGGEREBEK: Polres Bangkalan kembali menggerebek warga yang diduga menjadi bandar narkoba di Dusun Tapel Desa Parseh dan Kecamatan Socah.

6

LINTAS MADURA

SELASA 23 APRIL 2013 NO.0102 | TAHUN II

UJIAN NASIONAL ANTRE MEMBELI SOLAR: Sejumlah warga antre untuk membeli solar di SPBU Ngaren, Ngadirejo, Temanggung, Jateng. Sejumlah operator traktor bajak, penggergajian kayu, dan penggilingan padi mengaku sejak tiga pekan terkakhir kesulitan mendapatkan solar pasca pengurangan kuota solar oleh pemerintah.

ant/anis efizudin

Pemerintah Pusat Diminta Kaji Ulang Pengurangan Solar BANGKALAN - Pemkab Bangkalan, Jawa Timur, meminta pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan pengurangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke wilayah itu, karena meresahkan masyarakat.

“Akhir-akhir ini banyak keluhan dari masyarakat pengguna kendaraan bermotor berbahan bakar solar, tentang sulitnya membeli BBM jenis ini. Makanya kami meminta agar pemerintah pusat agar mengkaji ulang kebijakan tersebut,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab

Bangkalan Nawawi, Senin.

Menurut dia, kelangkaan solar yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Kabupaten Bangkalan akibat pengurangan jatah pendistribusian pada setiap SPBU yang ada di Bangkalan. Sementara kebutuhan solar masyarakat masih tetap tinggi.

Sehingga antara kebutu-

han dan stok yang ada tidak berimbang. Kondisi ini menyebabkan seringnya terjadi antrian kendaraan untuk mendapatkan solar. Bahkan hampir setiap hari di Kabupaten Bangkalan SPBU kehabisan stok solar.

“Kami meminta kebijakan itu dikaji ulang. Kasihan masyarakat di bawah, terutama mereka yang mempunyai mobil angkutan berbahan bakar solar,” tuturnya.

Sebelumnya, Humas Pertamina wilayah Jawa Timur Eviyanti Nofraida mengatakan mulai tahun 2013 dis-

tribusi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di Madura, termasuk di Kabupaten Bangkalan dikurangi sekitar 8,3 persen.

Pada tahun 2012 distribusi solar ke Bangkalan mencapai 24.083 kilo liter, akan tetapi pada tahun 2013 jatah distribusi solar hanya 22.084 kilo liter. Pengurangan jatah distribusi solar merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mengurangi pembengkakan dana subsidi pada APBN dan Pertamina sebatas pelaksana.

Menurut Nawawi, seharusnya pemerintah mem-

persiapkan cara alternatif sebelum menetapkan kebijakan untuk mengurangi jatah distribusi solar bersubsidi, seperti pada BBM jenis bensin.

Salah satunya dengan menyediakan jatah solar nonsubsidi.

“Yang terjadi sekarang kan tidak seperti itu. Jatah solar bersubsidi dikurangi, tetapi pemerintah belum menyediakan penjualan solar non subsidi, sehingga masyarakat pengguna kendaraan bermotor berbahan bakar solar bingung untuk mendapatkannya,” katanya menjelaskan. (ant/rah)

UN Digarap di Tiga Lokasi SUMENEP – Hari pertama ujian nasional tingkat SLTP, Senin (22/4), siswa SMPN 1 Sumenep Trisandi Amelia tidak bisa mengikuti ujian karena sakit dan sedang dirawat di rumah sakit di Surabaya. Ainur Rofiq, siswa MTs Negeri Tarate Pandian mengikuti ujian di ruang perpustakaan karena sakit, dan siswa lainnya, Moh Warid mengikuti UN di rumah sakit Moh Anwar Sumenep karena menderita DBD sejak minggu lalu.

Demikian temuan Wakil Bupati Soengkono Sidik saat memantau pelaksanaan ujian nasional di MTs Negeri Terate dan SMP Negeri 1 Sumenep.

"Kami sudah mendatangi dua sekolah. Alhamdulillah tidak ada temuan yang mengganggu jalannya Unas.

Unas hari pertama ini berjalan lancar. Tidak ada keterlambatan atau pun kekurangan soal yang harus difoto copy seperti di daerah-dae-

rah lain," katanya.

Soengkono menyatakan, hasil pantauannya, semangat dan tingkat kehadiran siswa cukup tinggi. Hanya ada 1 siswa yang tidak mengikuti UN karena dioperasi di Surabaya. "Siswa ini sakitnya cukup parah, maka dia tidak bisa ikut Unas hari ini dan akan mengikuti ujian susulan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Ahmad Sadik menerangkan, jumlah peserta Unas SMP sederajat di Sumenep sebanyak 14.856 siswa dan 156 penyelenggara.

"Dan ada 1 siswa lagi yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Moh. Anwar Sumenep, Moh. Warid, siswa SMPN 2 Sumenep.

Tapi siswa itu tetap mengikuti UN di rumah sakit, dengan prosedur yang sama seperti siswa lain, ditunggu oleh pengawas, dan penyerahan soal dikawal aparat Kepolisian," pungkasnya. (rif/mk)

rif/koran madura

MENJENGUK: Wakil Bupati Soengkono Sidik saat menjenguk salah satu peserta ujian nasional di Rumah Sakit Moh. Anwar Sumenep.

TABRAKAN

Pikap Seruduk Truk, Satu Orang Meninggal Dunia SAMPANG - Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Desa Blu’uran Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang.

Dalam insiden itu, Marsinten (50), warga Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang meninggal di tempat kejadian perkara ketika mobil pikap L300 Nopol M 8259 N yang ditumpangi korban menambrak sebuah truk kuning nopol M 8170 GA, Senin (22/4).

Kejadian bermula sekitar pukul 13.00 Wib mobil Pikap L300 Nopol M 8259 N yang dikemudikan oleh Mujib (35), warga Desa Omben Kecamatan Omben melaju dari arah selatan hendak mengantarkan rombongan pengajian. Tiba di TKP di tikungan tajam dan sempit tiba-tiba dari arah berlawanan melaju sebuah truk kuning yang dikemudikan oleh Junaedi (29), warga Desa Tlambeh Kecamatan Karangpenang.

Pikap L 300 itu diketahui membawa sebanyak 15 orang penumpang. Salah satu tangan penumpangnya yang bernama Marsinten (50) nongol ke samping jalan sehingga saat salipan tangan kanan milik Marsinten terseret body truk hingga nyaris putus.

Seketika tangan korban mengalami pendarahan yang sangat banyak.

Kanit Laka Lantas Polres Sampang, Iptu Yudy Prastyo

menjelaskan, penyebab dari kecelakaan tersebut karena lebar jalan hanya mencapai 4 meter ke samping. Sehingga mobil tak bisa salipan di jalan sempit dan tikungan itu. Apalagi saat kejadian tangan korban nongol keluar dari mobil.

“Karena kurang hatihatinya si korban Marsinten tangannya nongol ke samping sehingga terseret body truk.

Apalagi kondisi kecepatan kedua kendaraan di atas kecepatan normal,” jelasnya.

Lanjut Yudhi, seharusnya pikap tersebut bukan untuk mobil penumpang orang melainkan hanya untuk menumpang barang. Bahkan, dalam kejadian tersebut kurang hatihatinya penumpang. Sehingga pada saat berpapasan posisi truk dan juga pikap sangat mepet.

Di tempat terpisah, Kasat Lantas Polres Sampang AKP Hari Siswo mengungkapkan untuk para pengguna jalan yang lewat di jalan sempit dan menikung diharapkan berhati-hati. Karena jalan yang sempit merupakan kawasan yang rawan kecelakaan.

“Khususnya untuk kendaraan roda empat dan dua di tikungan tajam agar berhatihati dan mengurangi laju kendaraannya,” ucap Pama Polri dengan tiga balok di pundaknya tersebut. (ryn/msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

Sebuah truk berwarna kuning Nopol M8170GA diamankan di halaman Polsek Kota Sampang, Senin (22/4).

doni heriyanto/koran madura

KERICUHAN: Sempat terjadi kericuhan di Pengadilan Negeri Bangkalan dari pihak keluarga korban saat berusaha menyerang terdakwa, Senin (22/4) kemarin.

PERSIDANGAN

Sidang Kesaksian Kasus Pembunuhan Diwarnai Kericuhan BANGKALAN – Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan kembali menggelar sidang dengan agenda kesaksian dari Basuni (29), warga Kecamatan Burneh, eksekutor pembunuhan atas diri korban bernama Mustofa (20), warga Dusun Jakan, Desa Parseh, Kecamatan Socah. Dalam sidang yang dilangsungkan Senin (22/4) itu sempat diwarnai kericuhan ketika salah satu keluarga korban tiba-tiba berusaha menyerang terdakwa karena tidak puas dengan keterangan yang diberikan terdakwa.

Kericuhan bermula saat terdakwa memberikan kesaksian terkait proses terjadinya pembunuhan. Dalam keterangannya terdakwa menyangkal kesaksian yang diberikan oleh Moh. Jakil (35), warga jalan Ki Lemah Duwur Pejagan sebagai perantara pembunuhan pada sidang se-

belumnya, bebepa waktu lalu.

Dalam persidangan terdakwa mengatakan semua rencana pembunuhan berasal dari saudara Jaki, bukan atas inisiatif dari diri terdakwa seperti ditudingkan Moh. Jakil pada sidang sebelumnya.

“Keterangan yang diberikan Jakil itu tidak benar.

Jadi, perlu saya sangkal yang tertulis di BAP yang Bapak Hakim bacakan,” ungkapnya.

Dalam kesaksiannya, terdakwa berbelit-belit dan sering mengatakan lupa terkait kronologis terjadinya pembunuhan. Karena terdakwa menilai perbuatan yang dilakukan sudah cukup lama dan sulit untuk mengingat secara detail. Beberapa kali hakim memberikan pertanyaan kepada terdakwa, namun jawaban yang diberikan tidak memuaskan bahkan bertentangan de-

ngan pernyataannya sendiri yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saat dalam penyidikan.

Tak pelak, kesaksian yang diberikan oleh terdakwa membuat kerabat korban yang ikut dalam persidangan tampak emosi. Keluarga korban menilai kesaksian yang diberikan penuh dengan rekaya dan dibuat-buat sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Akibatnya, saat persidangan berlangsung salah satu keluarga korban mengancam terdakwa.

“Yang benar kamu memberikan kesaksian, awas kamu jangan berbohong. Enak saja kamu menerima uang habis membunuh. Pak Hakim, Basuni tidak usah ditahan.

Biarkan saja berkeliaran.

Kasih aja pada kami, biar imbas nyawa dibayar nyawa,” teriak salah satu kerabat kor-

ban yang merasa tidak puas dengan kesaksian terdakwa di muka pengadilan.

Situasi persidangan pun mulai tidak kondusif. Akan tetapi, hakim bisa meredam emosi kerabat korban dengan memohon agar tidak berbicara saat persidangan berlangsung.

Beberapa saat kemudian, situasi mulai dapat dikendalikan dan sidang dilanjutkan kembali dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa. Namun lagilagi terdakwa berbelit-belit saat menjawab pertanyaan, sehinggga raut muka kesal tampak di wajah hakim yang memberikan pertanyaan.

Tidak hanya hakim saja, Jaksa Penuntut Umum pun dibuat demikian oleh terdakwa.

Oleh sebab itu, Hakim terpaksa memberhentikan sidang kesaksian dan meminta JPU untuk mendatangkan Moh.

Jakil untuk dikonfrontir dengan terdakwa untuk menemukan kesaksian yang sebenarnya pada sidang yang akan digelar hari Kamis mendatang.

Pada saat terdakwa mau digiring keluar menuju sel tahanan PN Bangkalan, tampak beberapa keluarga korban menghampiri terdakwa kemudian memukul bahkan menendang terdakwa. Kericuhan pun tak dapat dihindarkan.

Melihat keluarga korban menyerang terdakwa, aparat kepolisan dan beberapa petugas dari pengadilan dan kejaksaan yang turut serta mengawal proses persidangan dengan sigap berusaha melerai dan melindungi terdakwa dari amukan kerabat terdakwa. Petugas akhirnya berhasil melindungi terdakwa dengan membawa ke sel tahanan milik PN Bangkalan. (dn/rah)

LINTAS MADURA E-KTP

Salah Cetak Akan Diganti SUMENEP – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Akh. Zaini mengaku siap akan mengganti kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang tidak sesuai dengan identitas pemiliknya. “Sekarang sudah diproses oleh pusat, dan pusat sudah siap mengganti kesalahan pada kesalahan cetak,” katanya, Senin (22/4).

Data yang dilansir Dispendukcapil Sumenep menyebutkan, dari sekitar 250 ribu hasil perekaman e-KTP, hanya terdapat sekitar 105 e-KTP yang salah cetak. Kesalahn tersebut disebabkan kurangnya koordinasi antara Dirjen Kependudukan dan Dirjen Adminduk dalam soal kode wilayah, sehingga data ratusan E-KTP yang sudah tercetak tidak sesuai dengan identitas pemiliknya, misalnya adanya kesalahan pada nama, alamat dan jabatan pemiliknya.

Ia mencontohkan seperti Batuan dan Lenteng. “Seperti di Batuan yang masuk ke Desa Lenteng. Tetapi sesuai rakornas di Jakarta kemarin, Dirjen Adminduk akan mencetak ulang terhadap kesalahan cetak pada ratusan E-KTP yang salah,” terang Zaini.

Hingga akhir Maret, proses perekaman E-KTP di Sumenep masih terus berjalan. Terdapat sekitar 664 ribu orang atau sekitar 77,36 persen yang belum melakukan perekaman data dari total target 860 ribu wajib KTP. Sedangkan yang sudah tercatat baru mencapai 250 ribu orang atau sekitar 35 persen dari wajib KTP. Zaini berharap masyarakat proaktif mendukung program e-KTP agar cepat selesai dan sesuai target. “Kami berharap semua masyarakat proaktif atas perekaman e-KTP. Silakan bagi masyarakat yang masih belum selesai merekam, segera datang ke UPT setempat untuk melakukan perekaman,” harap dia.

Secara terpisah, Zarnuji, warga Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek mengaku kecewa terhadap kelambatan distribusi e-KTP. Menurut dia, dirinya sudah lama melakukan perekaman di UPT setempat. “Sampai sekarang KTP saya belum selesai. Entahlah, saya kurang tahu kenapa terlambat, se-

hingga banyak warga kurang proaktif terhadap perekaman e-KTP. Selain terkesan lamban, juga terjadi banyak kesalahan, maka masyarakat sudah enggan ketika ingin merekam lagi,” tegas Zarnuji Sukron, warga Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken berharap daerah kepulauan juga dapat perhatian soal program e-KTP. “Saya harap dinas terkait tidak tebang pilih soal progam e-KTP, karena sepertinya, kepulauan selalu dalam urutan paling buncit dalam hal apapun, termasuk eKTP,” harapnya.

Mahendra, warga Desa Ketupat Kecamatan Raas, mengatakan tebang pilih antara daratan dan kepulauan masih sangat kental dan kepulauan selalu dianaktirikan.

“Semestinya, tak ada tebang pilih antara kepulauan dan daratan, semuanya sama, tak ada perbedaan. Program E-KTP bukan hanya untuk daratan, tetapi untuk semua masyarakat Sumenep,” ucapnya.

Rebutan Di Kecamatan Ganding, Senin (22/4) warga mendatangi UPT Disduk Capil setempat hingga harus antre sampai satu jam untuk menunggu giliran pengaktifan e-KTP. Kepala UPT Disduk Capil Ganding Su’udi mengatakan, pada hari itu pihaknya menyiapkan 100 eKTP yang sudah siap untuk didistribusikan. “Pada hari ini, kami akan menyalurkan 100 e-KTP kepada tiga desa yang telah mendapatkan undangan pengambilan eKTP,” katanya.

Tiga desa tersebut adalah Desa Ketawang Kartay, Desa Gadu Timur dan Desa Ganding. Namun, pihaknya tidak yakin warga yang telah mendapat undangan akan hadir semua. “Biasaya dari 100 yang ditargetkan, paling banyak yang datang hanya 500 orang saja,” katanya.

Sitiyah, warga Dusun Tana Bentar Barat Desa Gadu Timur mengatakan, dirinya harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan e-KTP. “Ketimbang kami harus membayar ketika dikemudian hari, maka kami rela untuk menunggu wealaupun sampai satu jam lamanya,” katanya di UPT Disduk Capil Ganding. (sym/ edy/mk)

Lima Kecamatan Nunggak Raskin BANGKALAN - Sebanyak lima kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan menunggak pembayaran beras untuk rumah tangga miskin (raskin) pada pendistribusian bulan Januari 2013.

Tunggakan dari lima kecamatan itu mencapai Rp 399.768 juta.

Kelima kecamatan yang nunggak bayar raskin di antaranya Kecamatan Geger, Galis Blega, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Arosbaya. Dengan demikian untuk pendistribusian selanjutnya harus melunasi tunggakan terlebih dahulu. Karena harga tebus raskin (HTR) merupakan salah satu syarat untuk dapat didistribusikan raskin pada tahapan berikutnya.

“Berdasarkan laporan yang tertanggal 18 April sementara masih ada lima kecamatan yang nunggak untuk pembayarkan raskin pada bulan Januari, kebetulan memang pendistribusian raskin pada bulan Januari dilakukan pada bulan April karena ada beberapa persayaratan yang harus dilengkapi,” papar Kabag Perekonomian Rudiyanto melalui Kasubag Produksi Daerah Saat Wijaya, kemarin (22/4).

Saat menjelaskan, sejatinya pelunasan untuk penebusan raskin yaitu H+7. Sehingga untuk pendistribusian selanjutnya bagi kecamatan yang belum melunasi pembayaran harus melunasi terlebih dahulu. Sebab pelunasan raskin sebelumnya itu merupakan

salah satu persyaratan dalam distribusi raskin berikutnya.

Besar kemungkinan ada beberapa kendala yang membuat lima kecamatan tersebut belum melunasi tunggakan.

Kendati pun begitu, bila masih ingin raskin berikutnya dapat dicairkan, maka kelima kecamatan tersebut hendaknya melunasi tunggakan raskin yang ada.

“Selain berita acara serah terima (BAST) dan daftar penerima manfaat (DPM) 1 dan 2 yang menjadi persyaratan, salah satunya adalah harga tebus raskin (HTR) yang harus dipenuhi oleh setiap kecamatan,” imbuhnya.

Ditanya mengenai proses pendistribusian sejauh ini, Saat mengatakan bahwa semua tahapan berjalan lancar karena pihaknya telah membentuk tim monitoring yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kejaksaan serta Kepolisian. Dalam satu tahun terdapat 12 kali alokasi.

Hanya saja untuk Bangkalan sampai saat ini pendistribusian masih untuk bulan Januari karena beberpa kendala. Sedangkan bulan Februari masih terdapat empat kecamatan yang telah mel-

akukan penebusan. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Modung, Klampis, Tanah Merah, dan Kecamatan Kokop.

“Dalam satu tahun itu ada 12 kali alokasi. Memang setiap bulannya beras itu harus dikeluarkan. Karena ada beberapa kendala hingga saat ini baru jatah Bulan Januari yang telah selesai terdistribusikan. Akan tetapi ada program percepatan untuk pengalokasian. Sehingga dengan percepatan itu bisa seimbang dalam penditri-

busian pada bulan-bulan berikutnya,” terangnya.

Sementara itu, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) bahwa rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSM) pada tahun ini berjumlah 85.068 KK (Kepala Keluarga). Dari data itu menunjukan tren menurun sebanyak 15,02 persen dibanding pada tahun sebelumnya yang mencapai 100.102 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-

PM.).

Berdasarakan Surat Gubernur Nomor 518 / 24531/021 2012, ditetapkan untuk tahun 2013 ini kuota raskin untuk Bangkalan sebanyak 85.068 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).

Jumlah tersebut paling rendah dibandingkan dengan Pamekasan yang mencapai 86.397 RTS-PM, Kabupaten Sampang 108.647 RTS-PM, dan Sumenep sebagai angka penerima raskin tertinggi dengan 116.378 RTS-PM.(dn/rah)

BBM

Warga Mengeluhkan Langkanya Solar SAMPANG – Imbas dari kebijakan pemerintah membatasi kouta BBM jenis solar, kelangkaan solar terus berlanjut di Sampang. Di sejumlah SPBU yang ada di wilayah Sampang masih belum menerima kiriman solar. Akibatnya beberapa pengemudi kendaraan bermotor mengeluhkan langkanya bahan bakar minyak jenis solar tersebut.

Tidak hanya kendaraan mobil penumpang umum (MPU), melainkan juga para

nelayan dan pemilik kapal penumpang yang biasa bersandar di Pelabuhan Tanlok Sampang tidak mendapatkan solar. Padahal kapal itu merupakan satu-satunya sarana transportasi laut bagi warga Pulau Mandangin yang ingin bepergian ke Kota Sampang.

Namun sejak solar mengalami kelangkaan dalam beberapa minggu terakhir telah membuat sebagian besar kapal itu tidak beroperasi sehingga para penumpangnya meng-

gerutu karena tak bisa menjalankan aktifitasnya.

“Kami harus antri berjamjam untuk membeli solar di SPBU Banyuanyar, namun karena persediannya terbatas kadang kami tidak kebagian jatah. Sehingga kami tidak bisa membawa penumpang yang ingin pulang ke Pulau Mandangin,” tutur H Hidir, salah seorang pemilik kapal asal Pulau Mandangin.

Dia menuturkan dalam kondisi normal, kapal miliknya

DUA BERSAUDARA

Kakak Pimpin Eksekutif, Adik Pimpin Legislatif PAMEKASAN - Dua bersaudara yakni Achmad Syafii Yasin dan Halili Yasin memimpin pemerintah di lingkungan Pemkab Pamekasan, Jawa Timur, periode 2013-2018.

Achmad Syafii memimpin eksekutif dengan menjadi Bupati Pamekasan, sedangkan adik kandungnya Halili menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan.

“Saya ini menjadi Ketua DPRD Pamekasan atas keinginan partai, bukan atas kemauan kakak saya yang terpilih menjadi Bupati Pamekasan,” kata Ketua DPRD Pamekasan Halili, Senin.

Meski bersaudara, Halili dan Syafii ini berasal dari partai berbeda. Halili merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan Achmad Syafii merupakan kader Partai Demokrat (PD).

Kedua bersaudara kakak-adik ini, baru memimpin pemerintahan di Kabupaten Pamekasan setelah pelaksanaan Pilkada Pamekasan 9 Januari 2013.

Halili menjabat sebagai Ketua DPRD Pamekasan sejak Ketua DPRD sebelumnya Kholil Asy’ari mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Pamekasan mendampingi Achmad Syafii.

Sedangkan Syafii sendiri ditetapkan sebagai Bupati Pamekasan, Senin (22/4), setelah dinyatakan sebagai calon bupati terpilih dan dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

“Meski saya dan bupati bersaudara, akan tetapi saya akan tetap bekerja secara profesional, menjadi kontrol atas kinerja ekesekutif yang dipimpin kakak saya,” ucap Halili.

Ia mengatakan, sebagai ketua di lembaga legislatif, dirinya harus tetap bersikap kritis, atas berbagai bentuk kebijakan pemerintahan. Termasuk apabila ada kebijakan yang merugikan rakyat dan masyarakat Pamekasan.

“Sebab jika hal itu dibiarkan, maka hal itu sama dengan membiarkan kakak saya berbuat tidak baik,” tuturnya.

Halili juga membantah, sebagian pemikiran yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa keberadaan dirinya dalam struktur kepemimpinan legislatif justru akan membuka ruang untuk berbuat kolusi dan nepotisme, karena keduanya bersaudara.

Sebagaimana Halili, Syafii juga memastikan, dirinya akan tetap mampu menjalankan sistem pemerintahan secara sehat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7

SELASA 23 APRIL 2013 NO.0102| TAHUN II

biasanya membawa pulang penumpang sekitar pukul 12.00 siang, tapi sejak solar sulit didapat ia tidak bisa mengangkut penumpang tepat waktu. Terkadang tidak dapat beroperasi karena kehabisan BBM sehingga berpengaruh terhadap penghasilan. “Jika kelangkaan solar terus berlangsung lama, bisabisa keluarga kami tidak makan karena tidak punya pemasukan sama sekali,” keluhnya.

Tidak hanya pemilik kapal yang mengeluh, para penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Mandangin juga merasa kecewa, karena harus sabar menunggu berjam-jam bahkan terpaksa menginap di Pelabuhan Tanklok apabila kapal tidak kebagian jatah solar.

“Setiap hari saya kulakan barang-barang kebutuhan pokok untuk dijual, tapi akibat kapal batal berangkat membuat kami merugi karena tidak bisa menjual dagangan,” tutur Mariyam, pedagang asal Pulau Mandangin dengan nada sedih.

Kelangkaan solar juga memukul para nelayan, karena pembatasan jatah pembelian hanya 1 jerigen dalam sehari.

Membuat mereka kelimpungan tidak dapat mencari ikan di tengah laut.

Kebutuhan BBM minimal 2 jerigen per harinya, tapi pihak SPBU membatasi pembelian hanya 1 jerigen saja sehingga nelayan tidak dapat melaut.

“Kami tidak mungkin bisa mencari ikan jika kapal hanya

diisi dengan 1 jerigen saja, karena mencari ikan di dekat pantai sudah susah, sehingga harus mencari hingga perairan Probolinggo hingga mencapai selat Bali,” kata Karim, nelayan asal Darma Camplong, Kec. Camplong.

Dia mengatakan untuk mensiasati pembatasan pembelian solar tersebut, maka dia mengakali dengan cara membawa anggota keluarganya juga ikut antri membawa jerigen. Sebab apabila harus bolak balik membawa 1 jerigen bisa butuh waktu berjamjama karena antriannya cukup panjang. “Kalau tidak diakali dengan cara seperti itu, keluarga kami tidak akan bisa makan,” ucapnya.

Pemilik SPBU Banyuanyar, Harun mengatakan kelangkaan solar tersebut dipicu akibat distribusi BBM dari Pertamina dibatasi jatahnya.

SPBU miliknya hanya mendapat jatah 8 ton per harinya, sehingga untuk menyiasati agar semua konsumen kebagian maka pihaknya terpaksa mengurangi jumlah pembelian dari nelayan yang biasa menggunakan jerigen.

“Kita batasi pembelian 6 jerigen hanya diperbolehkan menjadi 2 jerigen saja. Ketentuan itu sudah saya sampaikan melalui surat resmi kepada Pemkab Sampang untuk menghindari aksi penimbunan dan pembagian biar merata terhadap semua konsumen,” tukas Harun. (msa/rah)

PENDIDIKAN

Kadisdik Jatim: Jangan Termakan Isu Kebocoran Soal BANGKALAN - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur Harun menegaskan para siswa atau pun penyelenggara jangan sampai termakan isu kebocoran soal UN SMP/Sederajat. Sebab, menurut Harun, isu kebocoran soal UN itu hanya memecah konsentrasi belajar siswa.

Apalagi selama ini belum ditemukan bukti kebocoran soal yang dilakukan oknum tertentu. ”Semua itu hanya isu un-

tuk memecah konsentrasi siswa dan penyelenggara Ujian Nasional (UN),” tegas Harun saat sidak UN di SMPN 1 Bangkalan, kemarin (22/4).

Kedatangan dirinya bersama anggota polda dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim guna memastikan pelaksanaan UN di Kabupaten Bangkalan berjalan lancar. Dirinya mengaku ingin memantau langsung pelaksanaan ujian nasional yang ada di Bangkalan. ”Upaya yang kita lakukan

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Bangkalan Anwari Anwar mengatakan jumlah siswa SMPN 1 yang ikut UN kali ini sebanyak 236 siswa, menempati 12 ruangan yang ada.

agar bisa memantau, apakah pendistribusian dan kelengkapan soal sudah sesuai jadual?

Selain itu, ingin mengatahui pengamanan dari pihak kepolisian, apa sudah sesuai prosedural?” ungkapnya.

Tak lebih dari 30 menit, rombongan Harun langsung kembali ke Surabaya dengan agenda sidak ke Kabupaten Gresik dan Sidorjao pada hari Selasa (23/4).

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Bangkalan Anwari

Anwar mengatakan jumlah siswa SMPN 1 yang ikut UN kali ini sebanyak 236 siswa, menempati 12 ruangan yang ada. Seluruh siswa mengikuti pelaksanaan ujian tanpa ada satu pun siswa yang mangkir. ”Semua siswa lengkap, tidak ada yang sakit atau pun yang Drop out (DO). Sejauh ini, pelaksanaan hari pertama UN tidak ada kendala. Semoga lancar dan siswa lulus semua,” ucapnya. (ori/rah)

8

SELASA 23 APRIL 2013 NO. 0102 TAHUN II

Pekan KIM Jatim Dimulai Hari ini Bakal Dibuka Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo

BAKAL SEMARAK. Salah satu poster Gubernur Jatim, Soekarwo dan Syaifullah Yusuf serta bupati Sumenep dan wakilnya, A. Busyro Karim dan Soengkono Sidik, di lokasi pekan KIM 2013.

SUMENEP – Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jatim, ke VII 2013 itu bakal dimulai hari ini di Graha Adipoday.

Acara yang akan digelar selama 5 hari, sejak 23 hingga 27 April mendatang itu akan dibuka secara simbolis oleh Gubernur Jatim, Dr.H. Soekarwo.

Pada acara pembukaan nanti akan dihadiri sedikitnya 1000 undangan dari sejumlah kabupaten dan kota di Jatim. Undangan itu meliputi pejabat terkait, tokoh masyarakat KIM yang ada di Jatim. Pada acara pembukaan KIM itu akan dihibur dengan beberapa tari tradisional Sumenep, seperti Tari Codik. Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan wabup Soengkono Sidik akan me-

nyambut sebagai tuan rumah.

Pelaksanaan KIM VII ini juga akan diberikan trhopy kepada empat grand final Grand Final Lomba Cerdik Cermat Komunikatif. Empat peserta itu adalah KIM Wara Desa Bakorwil Madiun, KIM KOM Bakorwil Bojonegoro, KIM Bijak Bakorwil Malang, KIM Semanggi Bakorwil Semanggi.

Pelaksanaan pekan KIM itu akan diikuti 72 peserta.

Mereka akan membuka stand untuk memamerkan produk unggulan di daerah masing-masing. Termasuk, Sumenep juga akan membuka stand pameran produk unggulan dari ukir (diskop dan UKM), batik (Disperindag), keris Disbudparpora dan makanan olahan (Dis-

perta, Disnak, Dishutbun, DKP).

Kabid Komunikasi Diskominfo Sumenep, Abd. Kadir menjelaskan, acara pelaksanaan KIM ke VII ini dipastikan akan semarak.

Hampir setiap waktu tidak akan ada waktu yang lenggang untuk acara. ”Bahkan pada sore dan malam sudah kami siapkan acara yang akan menghibur masyarakat,” katanya.

Dijelaskan, pada sore hari selama pelaksanaan KIM akan dipentaskan kreasi siswa kota Sumekar. Lalu, untuk malam hari akan ada festival pertunjukan tradisional. ”Dengan begitu, masyarakat akan terhibur dengan apa yang dilakukan. Tentu, saja agenda KIM itu akan lebih semarak,” ungkapnya.

Sekdakab Sumenep Hadi Soetarto menjelaskan, pelaksanaan KIM memperoleh keseragaman antara KIM, menjunjung kelancaran komunikasi antara anggota dan pengurus KIM. ”Tentunya, dengan harapan mampu melakukan dokumentasi data dan informasi agar nantinya arsip organisasi dapat disajikan cepat, tepat, lengkap dan aman,” katanya.

Selain itu, sambung mantan kepala Bappeda ini, dengan KIM diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. ”Masyarakat Sumenep mendukung pelaksanaan KIM. Kami menganggap manfaatnya memang begitu besar. Semoga sukses dan barokah,” ucapnya. (yat/ adv).

IKLAN

IKLAN

SELASA 23 APRIL 2013 NO. 00102 | TAHUN II

9

10

LINTAS JATIM

SELASA 23 APRIL 2013 NO.0102 | TAHUN II

PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

Polisi Menangkap Residivis Curanmor SURABAYA- Subdit III Jatanras Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur berhasil meringkus seorang residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) antar kota.

Dalam penyelidikannya, rupanya, residivis yang diamankan kali ini merupakan jaringan curanmor Pasuruan, Pandaan dan Malang. Tersangka ialah Holili alias Lili (27) warga desa Sapulante Kecamatan Pasrapen Kabupaten Pasuruan.

Tidak hanya itu, petugas juga berhasil membekuk seorang penadah hasil kejahatan, yakni Wawan Sugianto (26) yang tak lain merupakan kakak ipar tersangka. Sedangkan sebelumnya, salah satu tersangka dalam jaringan ini dibakar massa saat melakukan pencurian motor di Pasuruan, yakni Makdul (30) warga asal Karangrong.

“Satu pelaku tewas sebulan lalu karena dibakar massa saat tertangkap sedang melakukan pencurian,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Jatim Komisaris Besar (Pol) Drs. Hilman Thayib, Senin (22/04).

Dalam penangkapannya, tersangka yang telah lama menjadi incaran dikarenakan sepak terjangnya dalam dunia kriminal cukup meresahkan, berhasil ditangkap

petugas pada Kamis (4/4) lalu di depan Rumah Sakit DKT Sidoarjo saat keduanya hendak melakukan transaksi jual beli.

“Tersangka diamankan saat petugas mengetahui keberadaan tersangka yang hendak melakukan proses transaksi jual beli,” kata Kombes (Pol) Hilman Thayib, Senin (22/4) di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur.

Dalam proses jual beli kendaraan curian roda dua tersebut, sambung polisi dengan Tiga melati dikepangkatannya itu, tersangka Lili menjual dengan harga Rp. 1, 5 hingga Rp 2 juta kepada Wawan. Sebagian motor yang diamankan petugas juga didapat dari tersangka Makdul.

“Tersangka menjual barang curian terutama roda dua ini dengan harga 1, 5 juta dan dijual kembali oleh wawan seharga 2 juta rupiah,” ujar Hilman Thayib menerangkan.

Dijelaskannya, Lili dalam menjalankan aksinya menggunakan cara dengan spesialis pembobolan rumahrumah kosong dan kendaraan yang diparkir ditempat sepi.

Tak hanya itu, lanjutnya, tersangka juga nekat menggarong rumah-rumah yang ada penghuninya dengan cara mencongkel jendela rumah

dan setiap motor yang berada diruang tamu raib digondolnya. “ Dari hasil yang dicuri ada sekitar 20-an motor. Sebagian dari tersangka Lili yang mencuri dan sebagian dari tangan Makdul. Namun, polisi hanya berhasil menyita tujuah buah sepeda motor dari kejahatan tersangka,” ungkapnya.

Sementara itu, di hadapan petugas tersangka Lili mengaku sudah dua bulan ini beraksi dan berhasil menggondol setidaknya 20-an motor. Dalam seharinya, dia menjelaskan berhasil melakukan pencurian di tiga hingga empat tempat kejadian perkara (TKP).

“Ada sekitar tiga hingga empat TKP dalam seharinya.

Tapi, juga dibantu oleh Makdul yang meninggal terlebih dahulu karena ketangkap massa,” aku tersangka. Wawan menambahkan, jika setiap motor yang dijual kepadanya, ia dapat meraup keuntungan mulai dari Rp. 500 ribu hingga 1 juta rupiah.

Akibat aksi yang dilakukan keduanya, tersangka Holi dijerat dengan pasal363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan Wawan dijerat dalam pasal 480 tentang penadahan diancam dengan hukuman minimal 4 tahun penjara. (mag/dar)

TANGKAP RESIDIVIS. Komisaris Besar (Pol) Hilman Thayib (kiri) memberikan keterangan tentang dua tersangka Holili alias Lili dan Wawan Sugianto di Mapolda Jatim

PERINGATAN HARI BUMI. Para aktivis dan seniaman berangkat dari TBJT menuju Gedung Negara Grahadi dengan membawa miniatur bola dunia raksasa.Aksi peringatan Hari Bumi di depan gedung negara Grahadi, sempat membuat kemacetan.

Teatrikal Hari Bumi

Seniman dan Aktivis Bawa Miniatur Globe Menuju Grahadi SURABAYA – Puluhan Seniman dan Aktivis, Senin (22/4) kemarin turun ke jalan memperingati Hari Bumi. Mereka melakukan longmarch dari Taman Budaya Jawa Timur (TBJT) sampai depan Gedung Negara Grahadi, di jalan Gubernur Suryo, Surabaya.

Dalam aksi itu, mereka membawa miniatur globe atau bola dunia raksasa dengan garis tengah 4 meter.

Sambil berjalan, mereka juga menggelar performance art atau aksi teaterikal, sebagai bentuk perlawanan dan media ‘agitasi’ mereka kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Tidak hanya melakukan teaterikal, sesampai di depan Gedung Negara Grahadi, mereka juga menggelar orasi dengan mengkritik pemerintah yang giat membangun, tapi tidak memperdulikan kelestarian lingkungan.

Tidak hanya itu, para aktivis lingkungan ini juga menuding, jika rusaknya alam di Indonesia akibat dari

ulah investor asing yang melakukan eksplorasi secara berlebihan.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur (Jatim), Oni Mahardika. Dalam orasinya, pihaknya menolak sikap pemerintah yang terkesan mengkomersilkan kekayaan alam secara berlebihan. Karena menurutnya, sikap pemerintah tidak sesuai dengan filosofi para leluhur bangsa, yakni ‘gemah ripah loh jinawi’ atau tenteram dan makmur serta sangat subur tanahnya.

“Kita menolak komersialisasi berlebihan terhadap alam. Kaeran kerusakan alam akan berdampak pada masyarakat yang hidupnya

Korupsi Jembatan Brawijaya

Dua Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka SURABAYAKepolisian mun, sambung Hilman, saat Daerah (Polda) Jawa Timur ini keduanya masih belum menetapkan dua tersangka menjaddi tahanan kepoliyang terlibat kasus dugaan sian dikarenakan menunggu korupsi jembatan Brawijaya, dengan adanya Audit oleh Kediri Jawa timur.

Badan pemeriksa keuangan Dalam kasus tersebut, (BPK).

Kepala Bidang Hubungan “Tersangka tidak ditahan, Masyarakat (Kabid Humas) kami masih menunggu diPolda Jatim Kombespol Hil- karenakan menunggu audit man Thayib menyatakan masih dilakukan oleh BPK,” pihaknya kini jelas telah men- terangnya. tapkan kepada dua orang yang Dijelaskannya, penetamenjadi terpan terhadap sangka. Keduankeduanya dikaya, yakni Kepala renakan Ketua dinas PU dan lelang sebagai Ketua Panitia sebagai orang lelang jembatan yang mengTersangka tidak Brawijaya. etahui tenditahan, kami “Kasus kotang pelelanmasih menunggu gan danpaling rupsi Jembatan dikarenakan Brawijaya, unbertanggung menunggu audit tuk tersangka jawab.

Menkini statusnya genai penyumasih dilakukan jelas yakni 2 apan, kata dia, oleh BPK orang, Kepala sudah jelas dinas PU dan bisa dibuktikan Ketua Panitia dengan buklelang jembatan ti-bukti yang Brawijaya,” kaada.

Kendati tanya, kepada demikian, ia awak media menegasakan, di Markas Keperosalan pempolisian Daebuktian dengan rah (Mapolda) Jatim, Kemarin besarnya kerugian yang diSenin (22/4). alami Negara menunggu anaPembuktian kasus terse- lisis BPK. but, pihak kepolisian telah “Keduanya telah terbukti melakukan pemeriksaan dari 42 saksi yang diperiksa. terhadap 42 saksi diantara- Status tahanan kota itu hannya, 14 pejabat, 11 Pelaksana ya sementara, pokoknya kita PT. SGS, 11 anggota DPRD menunggu Analisis BPK dan dan Dua orang pemilik re- dari dua orang tersebut kami kening menampung semua akan mengembangkan lagi,” dana pembanguanan. Na- tukasnya. (mag/dar).

bertumpu pada alam,” kata dia. Senin (22/4).

Dirinya menambahkan, jika pihaknya juga menolak pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang baru saja di gelar di Surabaya. Karena, dirinya menganggap negara-negara yang tergabung dalam APEC dan World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia, hanya mengeruk kekayaan alam yang ada di Indonesia, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungannya.

“Lihat seperti Freeport, Oxxon, Petronas, dan lainlain. Mereka mengekplorasi habis-habisan negeri ini, tanpa memperdulikan dampak atau kelestarian lingkungannya,” papar dia.

Dirinya juga memberikan contoh kerusakan di pesisir Pantai Kenjeran, Surabaya, akibat pengerukan pasir laut oleh kalangan swasta. Hal ini mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem pantai. Akibatnya, nelayan Kenjeran pun kehilan-

gan mata pencaharian karena ikan semakin sedikit.

Sementara itu, Sugeng Grondrong, selaku koordinator aksi dari kalangan seniman mengatakan, dengan miniatur globe raksasa dan lewat aksi aksi teaerikal, dirinya menggambarkan keadaan alam dan lingkungan saat ini. Tidak hanya itu, dirinya juga membawa papan yang bertulis ‘ndunya isine mbujuk’.

“Semuanya ini menggambarkan keadaan lingkungan kita saat ini, yang semakin hari semakin rusak. Kalau papan nama itu, untuk menyindir pemerintah yang selalu berbohong kepada rakyatnya,” papar dia.

Aksi peringatan Hari Bumi ini juga membuat ruas jalan protokol mulai dari TBJT di jalan Genteng Kali 85, Jalan Tunjungan sampai Gedung Negara Grahadi di jalan Gubernur Suryo, Surabaya macet. Karena puluhan Seniman dan Aktivis Lingkungan dari Walhi mengarak miniatur bola dunia raksasa yang berdiameter 4 meter. (wan/dar)

DISANGKA TERTIDUR BEBAS NARKOBA

Pegawai Kejari Jalani Tes Urine SURABAYA - 80 Pegawai dilingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menjalani tes urine secara maraton yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, Sunarto mengatakan, pemeriksaan urine tersebut sebagai peran serta BNN agar Kejari Surabaya bebas dari narkoba. “Sebanyak 40 pegawai TU dan 40 jaksa fungsional di tes urine,” ujar dia saat ditemui di kantor Kejari Surabaya, Senin (22/4) kemarin.

Tes urine di kantor Kejari Surabaya ini, lanjut Sunarto, sebagai bentuk pemberdayaan pegawai di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Surabaya. “Sebagai pemberdayaan terhadap pegawai kejari Surabaya. Juga sebagai pencegahan bahaya narkoba,”ujar dia.

Selain melakukan tes urine, BNN Kota Surabaya juga memberikan penyuluhan

terhadap pegawai dan jaksa Kejari Surabaya. “Kami juga memberikan penyuluhan terhadap pegawai dan jaksa, karena tidak semua mereka tahu bagaimana bahaya narkoba,” tandas dia.

Saat ditanya apa yang dilakukan BNN bila ada pegawai atau jaksa yang positif mengkonsumsi narkoba, Sunarto mengaku akan menyerahkannya ke pimpinan yaitu kepala kejari Surabaya. “Jika ada yang terbukti, hasilnya akan kami berikan ke kepala kejari Surabaya,” tegas dia.

Sebanyak 9 pegawai BNN dengan dipimpin Sunarto tiba di kantor Kejari Surabaya sekitar pukul 09:00 pagi. Tak mau berlama-lama, mereka langsung menggelar tes urine yang diikuti pegawai dan jaksa fungsional Kejari Surabaya.

Secara maraton satu persatu pegawai dan jaksa di lakukan tes urine. “Hasilnya nanti bisa dikathui 24 jam setelah pemeriksaan tes urine dilakukan,” pungkasnya. (kas/dar)

DAFTAR. Sejumlah staf dan jaksa fungsional Kejari Surabaya melakukan pendaftaran sebelum dilakukan tes urine oleh BNN Kota Surabaya, senin (22/4) kemarin.

Meninggal di Parkiran

DIGOTONG. Jenazah Firman saat akan dibawa ke ambulance SURABAYA- Warga Kedung Doro, Surabaya Senin (22/4) siang geger lantaran ditemukan sesosok mayat di kawasan parkiran eks. karaoke Deboss, kompleks Ruko Kedungdoro.

Jenasah tersebut tergeletak di dalam sebuah mobil Toyota Innova warna Hitam nopol W 1093 PK di tempat duduk sopir.

Setelah diselidiki, sosok tersebut bernama Firman Hasiolan Siregar (48), anggota TNI-AL berpangkat Kolonel Laut.

Seorang saksi mata yang berada di lokasi, yang tidak ingin diketahui namanya menjelaskan, pertama kali korban ditemukan sekitar pukul 07.00 Senin (22/4) pagi dan warga yang berjaga di lokasi parkir merasa curiga mengingat sudah cukup lama parkir.

Karena penasaran, warga pun mencoba mendekati dan mendapati korban sudah tidak bernyawa. “Ya, pagi tadi.

Diketahui korban dalam posisi seperti tidur begitu, warga akhirnya melapor ke Polsek terdekat,” katanya.

Sementara itu, Kapolsek

Sawahan Komisaris (Pol) Manang Soebekti saat dikonfirmasi menyatakan, dari keterangan saksi di lokasi kejadian, awalnya dikira seperti orang yang sedang tertidur. Namun, karena lama tak bergerak, salah satu saksi lantas mencoba membangunkan yang bersangkutan. Dari situlah diketahui bahwa korban sudah meninggal. “Korban dipastikan sudah meninggal saat ditemukan,” ujarnya.

Dari hasil penyelidikan sementara di lokasi kejadian tidak ditemukan tanda-tanda mencurigakan seperti tanda kekerasan maupun penganiayaan di tubuh jenasah. Namun, untuk mengetahui pasti penyebab kematian, pihaknya mengirimkan jenasah ke RSUD dr Soetomo untuk dilakukan pemeriksaan secara forensik. “Dugaan sementara, korban meninggal karena sakit.

Sebab, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang ditemukan di fisiknya. Jenasah sudah kita kirimkan ke rumah sakit,” katanya. (mag/ara)

LINTAS JATIM PENDAFTARAN CALEG

Jalinkesra Sarat Penyelewengan

HARGA TELUR NAIK

PKB Jadi Penutup

SURABAYA – Di hari terakhir pendaftaran Calon Legislatif (Caleg) Jawa Timur, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai penutup yang menyerahkan Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim di Jalan Tenggilis, Senin (22/4).

Di hari yang sama, enam partai lainnya yang belum menyerahkan DCS yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sudah lebih dulu menyelesaikan pendaftaran.

Hal tersebut diungkapkan sekretaris KPU Provinsi Jatim, Jonathan Judianto.

Dikatakannya, hingga ditutup pada pukul 16.00 WIB, pihaknya telah lengkap menerima pendaftaran caleg partai. “Hari ini total ada 7 partai yang menyelesaikan pendaftaran. Dengan demikian, lengkap sudah 12 partai mendaftarkan DCS,” papar dia.

Sementara untuk pendaftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Jatim, hari ini tercatat ada sebanyak 33 orang. “Pada hari terakhir, pendaftar baik caleg dari partai maupun personal untuk DPD cenderung banyak jika dibanding hari-hari pertama,” katanya seraya menambahkan bahwa DPD dapil Jatim hanya tersedia 4 kursi.

Jonathan juga menjelaskan, pada pemilu 2009 lalu jumlah calon DPD RI dari Jatim 31 orang. “Untuk tahun ini lumayan bertambah 2. Semakin banyak pendaftar berarti semakin ketat persaingan dan semakin demokratis,” urainya. (neu)

Gus Ipul Lepas Tangan SURABAYA – Dinilai sarat pelanggaran dan penyelewengan dalam penyaluran Jalin Kesra, Kantor Dinas Peternakan Jawa Timur didatangi massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Solidaritas Pendamping Jalin Kesra seJawa Timur (FKSPJ) Jatim, Senin (22/4).

KEDIRI. Pekerja mengumpulkan telur ayam di peternakan ayam petelur di Desa Kranggan, Kras, Kediri, Jatim, Minggu (21/4). Harga telur ayam naik dari Rp. 13.000 per kilogram menjadi Rp. 15.500 per kilogram, kenaikan itu disebabkan biaya mobil pengiriman naik akibat kelangkaan BBM bersubsidi khususnya Solar.

KASUS PEMBUNUHAN

Limanto Hartono Divonis 20 Tahun Penjara SURABAYA- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Suhartoyo menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara terhadap Limanto Hartono alias Erik (32) karena dinilai bersalah telah merencanakan pembunuhan terhadap Ellen Carolina, karyawan PT Asco Prima Mobilindo, Senin (22/4/) kemarin.

Dalam pertimbangan yang memberatkan bagi majelis hakim yakni perbuatan yang dilakukan Limanto sangat kejam dengan menghabisi nyawa seorang perempuan yang sudah tidak berdaya.

“Terlebih lagi korban adalah seorang yang baik hati dan gigih yakni bekerja sambil kuliah. Korban juga menjadi tulang punggung keluarga,”kata hakim Suhartoyo saat membacakan putusannya.

Limanto oleh hakim Suhartoyo dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana tertuang dalam pasal 340 juncto 55 KUHP. Yakni merencanakan pembunuhan terhadap Ellen Carolina.

Hal tersebut berdasar fakta di persidangan yakni dimana keterangan korban yang menyebutkan bahwa sebelum membunuh korban, terdakwa mengajak untuk berputarputar mengelilingi Surabaya. “ Jadi terdakwa mempunyai cukup waktu untuk berfikir apakah membunuh korban atau tidak membunuh korban,” ujar Suhartoyo.

Selain itu, terdakwa juga menyuruh temannya membeli tali rafia sebelum melakukan pembunuhan. “ Jadi, memang pembunuhan tersebut sudah direncanakan oleh terdakwa,” imbuhnya.

Pertimbangan lain dalam putusan hakim disebutkan, berdasar visum at repartum yang menyimpulkan bahwa korban mati lemas. Maka telah bisa dibuktikan bahwa terdakwa membunuh korban dengan cara mencekik.

Selain itu juga disebutkan hakim bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya tidak bisa sendiri, namun mengajak orang lain yakni seorang buruh angkat yang bernama Joko Slamet. “ Saat di mobil, terdakwa menyatakan pada rekannya bahwa akan diajak untuk mengambil barang milik korban dengan memberikan imbalan 2,5 juta,” ujarnya.

11

SELASA 23 APRIL 2013 NO.0102 | TAHUN II

Karena semua unsur telah terpenuhi, maka majelis hakim tidak sependapat dengan kuasa hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan 365 bukan 340.

Atas vonis 20 tahun tersebut, ibu korban Winarsih Wijaya menyatakan secara pribadi dia tidak puas apabila terdakwa dihukum 20 tahun.

Namun, Winarsih mengaku pasrah dan menerima apabila dalam aturan hukum yang ada di Indonesia hanya memungkinkan demikian. “Saya ucapkan terimakasih pada Jaksa dan hakim karena telah memberikan hukuman yang setimpal pada terdakwa,” ucapnya.

Sementara kuasa hukum terdakwa dari tim Yuliana Heriatiningsih menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut.

Perlu diketahui, dinilai terbukti melakukan pembunuhan terhadap Ellen Carolina, karyawan PT Asco Prima Mobilindo, Limanto Hartono alias Erik (32) dituntut pidana penjara selama 20 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ririn Indrawati, Rabu (3/4/2013) lalu.

Dalam pertimbangan tuntutan Jaksa Ririn disebutkan bahwa Erik terbukti bersalah sesuai dengan fakta persidangan yang menjelaskan jika terdakwa melanggar Pasal 340 juncto 55 KUHP tentang pembunuhan berencana. Erik dinilai melakukan perencanaannya sebelum menghabisi nyawa mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma, itu pada Oktober 2012 lalu.

“Menuntut terdakwa selama 20 tahun pidana sebagaimana telah disebutkan dalam pasal,” ujar Ririn saat itu.

Menurut Ririn, dalam persidangan juga terungkap bahwa terdakwa melakukan pembunuhan yang telah direncanakan sehari sebelum menemui korban di rumah makan cepat saji di kawasan Mulyosari. Itu terbukti dengan dipekatkannya kaca mobil Avanza yang disewa oleh terdakwa. “ Terdakwa juga mencekik korban dan memukulnya berkali-kali hingga meninggal dunia,” ujarnya.

Ellen Carolina sendiri diketahui tewas dengan mengenaskan saat jasadnya ditemukan pencari rumput di Desa Ketapanrame, Trawas Mojokerto. (kas)

Puluhan orang tersebut mendesak Kepala Dinas Peternakan (kadisnak Jatim), Maskur agar lebih selektif dalam memilih rekanan penyedia barang untuk mematuhi ketentuan spesifikasi barang dan ternak.

Dalam orasinya, koordinator aksi Mahmudi Ibnu Khotib mengungkapkan program yang selalu dibangga-banggakan Pemerintah Provinsi Jatim dan didukung oleh 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Kelautan, Peternakan, Pertanian, Industri dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta Perkebunan dan Biro Kesra ini sarat penyimpangan. “berbagai macam bentuk bantuan yang disiapkan oleh SKPD, yang paling diminati adalah paket bantuan berupa ternak.

Sayangnya, pada implementasinya dikotori dengan banyaknya penyelewengan dan penyimpangan yang dilaku-

kan secara sistematis. Indikasi monopoli dan pungli sudah tampak jelas sejak proses pendaftaran dan pemenangan lelang atau tender,” teriaknya.

Rekanan, lanjutnya, penyedia barang terindikasi banyak yang tidak mematuhi ketentuan spesifikasi barang dan ternak sebagaimana diatur dalam ketentuan. “tim selektor atau penerima barang dari SKPD juga lebih terkesan memberikan toleransi dengan menerima bantuan yang tidak memenuhi spesifikasi,” papar Mahmudi.

Diterangkan dia, kejadian di Kabupaten Trenggalek merupakan kasus yang sangat nyata dimana Dinas Peternakan melalui Tim Seleksi Ternak (TST) diketahui telah sengaja membela rekanan dan meloloskan ternak yang tidak memenuhi spesifikasi yang seharusnya untuk kambing minimal 59 cm dan domba minimal 58 cm. “namun banyak Rumah Tangga Sangat

Miskin (RTSM) menerima bantuan yang jauh dari spesifikasi tersebut. Bahkan, pendamping yang sudah berusaha mengingatkan tidak digubris oleh baik oleh rekanan maupun tim selektor,” urai dia lagi seraya menambahkan bahwa pendamping dan pemantau dari Universitas Brawijaya (Unibraw) yang melakukan pengukuran di lapangan malah mendapatkan perlakuan intimidasi dan premanisme.

Selain orasi, para pendemo juga membawa poster dan spanduk berisikan hujatan terhadap Disnak. Setelah hampir selama satu jam mereka menggelar aksi unjuk rasa tersebut, beberapa orang perwakilan pendemo diterima dan diijinkan masuk untuk melakukan audiensi.

Terpisah, menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengaku tidak tahu menahu. Dikatakan pria yang akrab disapa Gus Ipul ini pihaknya tidak pernah menerima laporan dari pejabat daerah setempat. “kami belum pernah menerima laporan dari kepala Desa atau lurah soal ini. Selama ini kami melihat program tersebut tepat sasaran dan masih efektif,” ujar Saifullah. (neu)

KORUPSI RUISLAG

Mantan Panglima Kodam V Brawijaya Diadili SURABAYAMantan Pangdam Brawijaya, Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman harus menjalani sidang militer di Pengadilan Militer Tinggi III Juanda Sidoarjo. Dia didakwa melakukan proses ruislag kepada PT Citra Marga Nusapala Persada (CMNP) dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 13,644 miliar.

Dalam sidang perdana sekitar pukul 09.00 WIB itu, majelis hakim Letjen TNI Hidayat Manao SH, Laksdya TNI Sinoeng Harjantian SH, MH, dan Marsdya Bambang Aribowo, SH memberi kesempatan Oditur Militer Letjen TNI Sumartono membacakan berkas dakwaan terhadap Djaja Suparman.

Proses pembacaan berkas dakwaan itu dilakukan selama dua jam.

Adapun terdakwa, yang pensiun sebagai TNI AD pada 2006 itu duduk di kursi terdakwa. Meski sudah pensiun,

namun dia mengenakan pakaian dinas ketentaraan beserta lambang penghargaan di dadanya. Pria yang lahir di Sukabumi pada 1949 ini terlihat serius menyimak dakwaan yang dibacakan oditur.

Sedangkan oditur membacakan secara runtut kronologis kejadian yang membuat mantan Pangdam Brawijaya era 1997-1998 ini harus di mejahijaukan. Oditur menyebut bahwa kasus ini bermula dari audit BPK RI yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan, setelah mendapat perintah dari KSAD. Kasus itu terjadi pada 1998 lalu, saat dia menjabat Pangdam V Brawijaya.

Adanya ruislag itu dilakukan Kodam berupa tanah yg sekarang dipake jalan tol Perak-Waru. Itu diduga tanpa izin KSAD dan pembeli tanah sekaligus yang membangun jalan tol, yakni

PT CMNP. “Adanya kasus ini membuat terdakwa dijerat dakwaan primer yakni pasal 1 ayat 1 huruf a jo pasal 28 tentang UU No 13/1971 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi serta dakwaan subsidair yakni pasal 1 ayat 1 huruf b jo pasal 28 tentang UU No 13/1971,” paparnya dalam persidangan, Senin (22/4) kemarin.

Atas dakwaan itu, Letjen TNI Purn Djaja Suparman langsung mengajukan Eksepsi yang dibacakan sendiri.

Selain itu tim kuasa hukumya yakni Heru B Samiaji dari LBH Pancasila juga membacakan eksepsi.

Dalam eksepsinya, terdakwa maupun pengacaranya menolak dakwaan yang dijeratkan oditur tinggi militer terhadapnya,”kami keberatan atas dakwaan oditur, karena klien kami sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur.”Ungkap Heru usai persidangan.

Uniknya meski telah purnawirawan dari TNI AD, Namun Mantan Pangdam Brawijaya, Letjen TNI Purn Djaja Suparman itu terlihat masih mengenakan seragam dinas saat persidangan. Hal itu sempat diingatkan oleh ketua majelis hakim Letjen TNI Hidayat Manao SH setelah diakhir persidangan. (kas)

UJIAN NASIONAL SMP

Harun: Tahun ini UN Lancar

SURABAYA - Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP) sederajat yang digelar Senin (22/4) di Jawa Timur diliputi berbagai persoalan. Jika sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Dr. Harun, MSi, MM dengan yakin mengklaim siswa Jawa Timur (Jatim) seratus persen mengikuti UN, ternyata diketahui bahwa dua orang siswa SMPN 1 Magetan tidak bisa mengikuti UN karena ketahuan sedang mengandung.

Tidak hanya itu, puluhan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sabilil Khoir di Porong Sidoarjo pun terpaksa mengikuti ujian dengan keterbatasan kondisi. Hal ini karena bau

menyengat yang tercium akibat luapan lumpur Lapindo mengganggu konsentrasi mereka.

Usai menggelar sidak UN di beberapa SMP di Sidoarjo dan Bangkalan, menanggapi hal tersebut, Harun hanya bisa mengelak. Dia menyatakan bahwa solusi terbaik bagi kedua siswa yang terpaksa tidak bisa ikut UN ini adalah dengan mengikuti ujian kejar paket C. “Yang bisa dilakukan oleh kedua siswa tersebut adalah mengikuti ujian kejar paket C. Bukan berarti mereka tidak bisa ikut ujian ‘kan,” katanya berkelit.

Harun menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan

kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se-Jawa Timur untuk tidak mempersulit kondisi siswa untuk ikut ujian.

“Kami sudah instruksikan bahwa siswa jangan dipersulit.

Tapi terkait aturan soal siswa hamil kami juga sudah menyatakan bahwa kami menyerahkan keputusan kepada masingmasing sekolah. Itu otoritas sekolah,” ujarnya tegas.

Sementara terkait persoalan kurang memadainya fasilitas di sejumlah sekolah, Harun mengatakan bahwa masalah ini akan segera diselesaikan. “Kami akan melakukan koordinasi dengan panitia UN di beberapa sekolah yang dilaporkan memiliki kondisi yang kurang nyaman bagi siswa untuk melaksanakan ujian. Nanti biar dicarikan solusinya,” papar dia.

Menurut orang nomer satu di lingkungan pendidikan Jawa Timur ini, ujian nasional tahun ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

“Saya belum menerima laporan ada masalah dalam pendistribusian soal maupun laporan terjadinya kebocoran soal. Tahun ini soal ujian tidak akan bocor. Kita doakan saja ujian tahun ini baik tingkat SMA maupun SMP berjalan lancar,” tukasnya seraya menambahkan bahwa jumlah siswa SMP sederajat yang ikut UN di Jatim tercatat sebanyak 500 ribu lebih. (neu)

Anda membutuhkan souvenir hasil kerajinan asli Indonesia? CV Jatim Media Partner melalui Original Premium Indonesia (OPI) menyediakan tas, dompet, dll dari kulit, kain Tenun, Songket, Batik, Ulos, etc dan Seni Pahat.

OPI juga ingin memposisikan diri sebagai induk sentra kerajinan yang langsung membawahi dan memberdayakan (Empowering People) UKM dari seluruh penjuru Indonesia dan menjadi wadah bagi mereka dalam berkreasi, serta merepresentasikan Indonesia melalui hasil karya mereka.

BERMINAT?

Bagi yang berminat bisa datang langsung di Jalan Raya Darmo 155- 159, Bumiputera Building lantai 8 807, Surabaya, phone 031-561 5173

email: jatimmediapartner@yahoo.co.id

12

NASIONAL

SELASA 23 APRIL 2013 NO.0102| TAHUN II

Industri Otomotif

Kapolri Baru

Tumbuh Pesat

Harus Berani Transparan

KARAWANG- Pertumbuhan industri otomotif di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Cina. Bahkan diperkirakan pertumbuhannya dapat mencapai hingga 25% di 2013 ini. “Dan kita bersaing dengan Thailand, bahkan kalau melihat kinerja ekonomi kita, kita bisa lebih unggul,” ujar Wakil Presiden (Wapres), Boediono ketika meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Bermotor dan Pusat Riset dan Pengembangan PT Astra Daihatsu Motor (ADM) di Industri Suryacipta Karawang Timur, Senin (22/4).

Menurut dia, pemilihan Indonesia sebagai sentra produksi sangat tepat karena Indonesia memiliki pasar dalam negeri yang besar dan tumbuh dengan cepat.. “Tidak ada alasan untuk tidak memilih Indonesia sebagai product center yang penting atau utama, karena Indonesia mempunyai pasar dalam negeri yang besar dan tumbuh dengan cepat,” ucap Wapres.

Keunggulan lain yang dimiliki Indonesia kata dia, tenaga kerja yang terampil dan tenaga kerja yang siap dididik menjadi tenaga kerja terampil dengan cepat. Adanya tenaga kerja yang terampil merupakan faktor penting bagi sebuah industri untuk menentukan letak dimana industrinya akan berada.

Dan juga keberadaan industri di Indonesia memberikan kesempatan bagi anak-anak muda Indonesia untuk mempelajari pengetahuan baru dan mendapatkan posisi yang baik dalam manajemen. Indonesia juga memiliki keunggulan sebagai negara dengan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN, sehingga dapat dijadikan jalur industri untuk menjangkau pasar ASEAN secara keseluruhan.

Wapres Boediono, memuji upaya dimulainya produksi Low Cost Green Car (LCGC) secara prototipe oleh Daihatsu dan Toyota. Ia berharap agar pemerintah dan dunia usaha serius menangani kendaraan ramah lingkungan untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Menurutnya, di banyak negara terutama negara berkembang seperti ASEAN, segmen LCGC adalah segmen yang belum terpenuhi dengan baik, yaitu segmen yang berada di antara segmen roda dua dan empat. “Saya berharap LCGC diciptakan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dalam skala ekonomis. Kita bisa lebih dahulu dibanding negara lain,” ujar Wapres.

Keberadaan pusat riset dan pengembangan merupakan hal yang sangat penting, karena sejalan dengan upaya kita untuk memperdalam sektor manufaktur agar makin banyak komponen yang diproduksi dalam negeri. Hadirnya pusat riset dan pengembangan juga dapat meningkatkan nilai tambah, nilai prosesing, dan pemanfaatan teknologi. “Sehingga kita bisa mempunya industri teknologi yang dalam dan mengakar, dan memperoleh nilai tambah yang besar,” ujar Wapres.

Dia juga berharap agar pemerintah dan dunia usaha aktif dalam melakukan transfer teknologi giat mendidik dan melatih tenaga-tenaga kerja Indonesia, sehingga pada suatu hari nanti dapat mengembangkan teknologi baru bagi indsutri otomotif di tanah air.

Wapres memahami bahwa peran teknologi di masa depan sangat penting di bidang manufaktur, khususnya di bidang otomotif. “Saya mengerti bahwa ke depan, masa depan nasib dari otomoitf sangat tergantung pada teknologi mana yang akan unggul,” ujar Wapres.

Sebelumnya, Presiden Daihatsu Motor Koichi Ina menyampaikan ADM merupakan pabrik yang penting dan terbesar bagi Daihatsu Motor di luar Jepang. “Saya berharap agar Astra Daihatsu Ayla, dan Astra Toyota Agya memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia,” ujar Ina. (gam/abd)

SERAHKAN BAKAL CALEG. Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo (kiri) menyerahkan daftar bakal calon legislatif sementara kepada petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta.

PDI Perjuangan Pasang Target 20 Persen JAKARTA- PDI Perjuangan menyerahkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif, Senin (22/4). Tak tanggung-tanggung, partai moncong putih ini menargetkan perolehan suara sedikitnya 20 persen supaya bisa mengajukan calon dalam pilpres. “Hari ini PDI Perjuangan menyerahkan 560 daftar calon legislatif sementara yang meliputi 77 dapil. Jumlah itu didapat setelah menyeleksi sekitar 22.000 bakal calon yang mendaftar, baik untuk DPR RI, DPRD I dan DPRD II di seluruh Indonesia,” ucap Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo saat menyerahkan berkas DCS di gedung KPU, Senin (22/4).

Menurut dia, mereka yang masuk DCS itu telah melewati proses bertahap mulai dari psikotes, wawancara, dan juga tes urine.

Untuk kuota 30 persen keterwakilan perempuan, PDI Perjuangan telah memenuhi syarat itu. “PDIPerjuangan telah memenuhi kuota perempuan termasuk di kota dan kabupaten. Sementara ini ada 32 persen dengan 7 orang perempuan yang ditempatkan di nomor urut satu,” sambungnya.

Mengenai nomor urut, PDI-Perjuangan menegaskan tidak ada dikotomi antara caleg laki-laki dengan perempuan, karena memegang prinsip kesamaan hak.

PDI-Perjuangan pun memasukkan berbagai elemen masyarakat sebagai caleg. “Caleg kami ada yang purnawirawan bintang dua dan bintang tiga polisi, termasuk polisi dengan pangkat Iptu. Selain itu ada pengacara seperti Henry Yosodiningrat, Juniver Girsang. Dari kalangan artis ada Yessy Gusman,

Nico Siahaan, Sony Tulung, Rieke Diah Pitaloka, dan Edo Kondologit,” ujar Tjahjo.

Dari total 94 anggota DPR RI yang masih aktif, sekitar 80 persen kembali dicalonkan menjadi legislator periode 2014-2018. “Keputusan itu diambil setelah diadakan penilaian dari laporan pimpinan fraksi dan semua mengikuti psikotes. Tetapi bagi yang sudah lebih dari tiga periode, harus mendapatkan izin khusus dari ketua umum,” tuturnya.

Menghadapi Pemilu 2014, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini menyatakan diri siap mengikuti tahapan Pemilu yang demokratis dan siap meraih kemenangan. “Kami yakin Pemilu 2014 akan berjalan demokratis dengan KPU dan Bawaslu yang netral, intelijen, TNI dan Polri juga harus netral, serta tidak ada uang dari APBN dan APBD untuk kepentingan memenangi pesta demokrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Partai Per-

satuan Pembangunan (PPP) menargetkan 12 persen suara dalam Pileg 2014. “Mudahmudahan angka 12 persen tercapai dengan caleg yang tersedia saat ini,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Jakarta, Senin (22/4).

Namun, kata dia, untuk memenuhi angka 12 persen ini, PPP harus bekerja ekstra keras di beberapa dapil. “Dengan optimisme dan kerja keras kami berharap dapat meraih 12-15 persen,” jelasnya.

Dijelaskannya, saat ini ada sekira 560 orang caleg PPP dengan komposisi 354 caleg laki-laki atau 63 persen dan 206 caleg perempuan atau 37 persen.

Dari jumlah 206 caleg perempuan, sambung dia, sekira 22 orang caleg menempati nomor urut 1 dari 22 dapil. “Dari sisi pendidikan, ada 14 orang doktor atau 2,5 persen, S2 111 orang atau 19,8 persen,” katanya.

Sedangkan, Partai Bulan Bintang (PBB) hanya menyerahkan 552 DCS dari kuota kursi di DPR sebanyak 560.

PBB bersama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah dua partai yang menyerahkan DCS kurang dari 560.

Menurut Ketua Umum PBB MS Kaban, dari daftar calon yang diserahkan, ada tujuh persen guru besar, kemudian ada pensiunan TNI, ulama, dan perempuan sebanyak 37,9 persen. “Untuk pertama kalinya juga, kami punya wakil dari disabilitas, yaitu Saharudin Daming untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1,” kata Ka-

ban, bangga.

PBB, kata Kaban, hanya menargetkan lolos ke ambang batas parlemen (parliamentary threshold). “Baru setelah lolos, kita bicara soal calon presiden,” katanya.

Artis Sementara itu, presenter Arzeti Bilbina dan pedangdut Viki Rhoma Irama hadir di KPU untuk menyerahkan DCS Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keduanya ikut mendampingi Sekjen PKB Imam Nahrawi, bersama sejumlah petinggi partai seperti Hanif Dhakiri, Ida Fauziyah, Jazilul Fawaid, Helmy Faisal, Abdul Kadir Karding, dan Malik Haramain.

Menurut Imam, komposisi caleg PKB beragam mulai dari ulama, wartawan, aktivis, sampai artis. Termasuk dua menteri yakni Menteri Daerah Tertinggal Helmi Faizal dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Dari 1.200 yang daftar, kata Imam, disortir menjadi 560 anggota. “Keterwakilan perempuan sampai 37,5 persen,” ujarnya.

Dari sebanyak itu, 19 orang di antaranya bergelar doktor. Sedangkan dari 28 anggota legislatif, semua mencalonkan diri lagi.

PKB juga merekrut Dedi Irama, adik pedangdut Rhoma Irama dan aktivis 98 Feisol Reza. Arzeti yang tampil berkerudung akan memperebutkan kursi dari dapil Jawa Timur 1. Dia berani tampil untuk mengisi kursi perempuan di DPR. “Suami saya sih tidak ikut nyaleg,” katanya. (gam/abd/cea)

JAKARTA-Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berencana memanggil satu per satu para calon kepala Kepolisian RI pada bulan Mei 2013. Pemanggilan itu dilakukan untuk mengumpulkan dan mengonfirmasi rekam jejak calon kapolri yang saat ini tengah ditelusuri Kompolnas. “Nanti bulan Mei semua calon-calon itu akan kita panggil satu-satu. Kita akan izin kepada Kapolri,” kata anggota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Senin (22/4).

Seperti diketahui, Presiden berencana mengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada Agustus atau September 2013. Rencana pergantian Kapolri itu lebih cepat dari masa pensiun Timur, yakni Januari 2014 mendatang. Namun, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, hal itu tidak terkait kinerja Timur, melainkan untuk persiapan matang pada Pemilu 2014.

Kompolnas saat ini tengah menyusun namanama calon kapolri pengganti Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Selain itu, mereka juga menelusuri rekam jejak calon kapolri dan meminta bantuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Edi menerangkan, ada delapan sampai sembilan nama calon kapolri yang akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Edi berharap Kapolri memberikan izin rencana pemanggilan tersebut. “Pemanggilan itu dilakukan sebelum nama-nama dan rekam jejaknya kita kasih Presiden,” terangnya.

Mereka yang berpotensi menjadi calon kapolri ialah masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai kepala kepolisian daerah. Saat ini, ada sejumlah jenderal bintang tiga atau pangkat komjen yang jauh dari masa pensiun atau memasuki usia 58 tahun. Mereka, antara lain, Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar.

Sementara itu, jenderal bintang dua yang namanya sempat disebut menjadi calon kapolri ialah Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno, yang saat ini menjabat Kepala Polda Metro Jaya.

Sementara itu, Waka Polri, Komjen Nanan mengharapkan Kapolri baru harus berani independen dan terbuka. “Independent tapi bukan arogan. In-

dependen itu transparan, terbuka, siap diaudit, dan bertanggung jawab,” kata Waka Polri, Komjen Nanan di Jakarta, Senin (22/4).

Namun demikian, kata Nanan lagi, semua itu tergantung dari dukungan masyarakat agar kepolisian bebas dari intervensi siapapun. Sehingga pimpinan polri yang terpilih menjadi lebih baik. “Sangat tergantung pada kepolisiannya, apakah polisinya independen, ya harus independen,” tambahnya.

Oleh karena itu, Nanan berharap siapapun pengganti pucuk pimpinan di Korps Trunojoyo lebih baik dari pimpinan saat ini.

“Kita berharap peneruspenerus kami itu yang lebih baik daripada era yang sekarang,” tegasnya Jenjang Karier Secara terpisah, anggota Komisi III Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, pergantian Kapolri harus memperhatikan jenjang karier dan kaderisasi di Polri. “Formasi yang terbentuk di Polri tentunya adalah hasil sebuah jenjang kaderisasi dan reward and punishment selama menjalankan tugas. Karenanya Kapolri sebagai jabatan tertinggi di Polri, haruslah ditempati oleh profil yang telah syarat akan prestasi dan memiliki integritas terhadap Tribrata Polri,” ungkapnya.

Secara teknis, lanjut Aboe, Kapolri yang baru harus menguasai peta konflik di lapangan, serta memiliki desain untuk menuntaskan persoalan konflik sosial yang marak terjadi. “Perlu ada desain kebijakan yang jelas untuk mengatasi persoalan ini, karena instrumen hukumnya sudah lengkap, baik melalui Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, maupun Inpres Nomor 2 Tahun 2013.

Dia mengusulkan, akan lebih baik jika Kapolri terpilih memiliki background atau pengalaman yang cukup dibidang intelejen dan keamanan.

Hal ini akan sangat mendukung pekerjaan rumah (PR) untuk kapolri yang baru adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses hukum yang dilaksanakan oleh Polri. “Beberapa insiden, seperti kasus Cebongan, penyerangan Mapolres OKU, pengeroyokan Kapolsek Dolok Pardamean, serta penyerangan puluhan polsek adalah indikator rendahnya kepercayaan publik pada proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Polri,”pungkasnya. (gam/ abd/cea)

KERUSUHAN

Perusakan Kantor Parpol Ganggu Demokrasi JAKARTA-Buntut kerusuhan antara pelajar dan oknum TNI yang kemudian masuk ke kantor DPP PDI Perjuangan membuat sejumlah kader banteng merasa tersinggung. Karena itu, mereka meminta agar peristiwa perusakaan kantor ini jangan sampai terulang lagi, mengingat dampaknya politiknya bisa mengganggu demokrasi.

“Beritahukan jajarannya, saling kasih tahu, kantorkantor partai tidak boleh diganggu. Alat demokrasi kan parpol, membuat keadaan jadi tidak baik,” kata Ketua MPR, HM Taufiq Kiemas di Jakarta, Senin (22/4).

Seperti diberitakan, sekelompok anggota TNI Angkatan Darat dikabarkan menyerang Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan,

Sabtu (20/4). Penyerangan berawal dari kecelakaan di depan SPBU yang letaknya di samping Kantor DPP PDI Perjuangan yang melibatkan pelajar SMA dengan oknum TNI. Pelajar tersebut kemudian dipukuli oleh orang yang diduga anggota TNI. Saat itu, petugas keamanan DPP PDI Perjuangan memisahkan. Sekitar 30 menit kemudian, datang sekitar 12 anggota TNI AD dan langsung menyerang pos Satgas DPP yang letaknya di depan Kantor DPP. Ajudan resmi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berhasil menangkap dua anggota TNI yang merangsek masuk ke Kantor DPP PDI Perjuangan.

Meski tidak ada motif politik, namun Politisi senior PDI Perjuangan ini

mempertanyakan mengapa pertengkaran oknum pelajar dan TNI itu sampai masuk ke kantor parpol. “Aneh kenapa lari ke kantor? Kan jauh itu, sekitar 200 meter jaraknya,” tambahnya Suami Megawati Soekarnoputri ini meminta agar kasus ini jangan sampai terulang lagi. Meski begitu, PDI Perjuangan tidak akan membesar-besarkan. “Tidak boleh terjadi sekali lagi. PDI Perjuangan kan tidak ribut, yang lain pasti ribut,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya sudah mengirim surat resmi terkait insiden tersebut.

“Kemarin partai sudah mengirim surat resmi kepada panglima TNI, dan surat itu sudah ditandangani oleh

ketua umum,” ujarnya Mantan Ketua umum KNPI ini mengaku kecewa dengan insiden tersebut.

Karena telah menyinggung harga diri partai. “Kami menyesalkan, karena ini menyangkut lambang partai, kenapa bisa tiba-tiba ada orang datang tanpa permisi dan mengacak-acak kantor kami. Bahkan mengaku dari institusi lain. Kami menyerahkan prosesnya kepada panglima TNI,” terangnya Ditempat terpisah, Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Erwin Hudawi Lubis menegaskan 10 oknum anggota TNI sebelumnya diperiksa di Detasemen Polisi Militer (Denpom), Cijantung, Jakarta Timur. “Kira-kira sudah tersangka dan sudah diperiksa 10-nya. Mereka mengaku bergerak ke situ,”

katanya.

Diakui Pangdam Jaya, ada keributan antara anggota TNI dengan pengendara di dekat Kantor PDIP. Keributan berujung pada pemukulan tiga orang yang bertugas di Pos Jaga Kantor PDIP. Awalnya, ketiga orang itu berupaya mendamaikan. “Jadi, selesai di lokasi itu. Tapi, saya yang punya wilayah Kodam Jaya. Saya perintahkan dan Pomdam saya. Tapi, tetap anggota TNI AD itu harus diperiksa POM,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, mengaku polisi menyerahkan sepenuhnya kasus insiden itu kepada Polisi Militer. “Sudah diselesaikan, dari pihak komandan batalyon sudah bertemu dengan senior di

PDIP kemudian kasusnya diserahkan ke POM TNI,” ujarnya Dia mengatakan, hasil penyelidikan pihak POM TNI menyebutkan pelaku berjumlah sekitar 10-15 orang.

Penyebab keributan, akibat adanya senggolan antara pihak TNI dengan pemuda di sekitaran kantor PDIP.”Yang kita ketahui hanya masalah penyenggolan antara pelaku dengan pemuda di sana, karena pertama kejadian sudah selesai sudah bubar,” ucapnya.

Rikwanto mengatakan, pemuda yang senggolan dengan oknum TNI itu bukanlah kader PDI Perjuangan.

Polisi juga belum menemukan identitas pemuda tersebut. “Yang pemuda itu belum kita ketahui,” pungkasnya. (gam/cea)

EKONOMI

13

SELASA 23 APRIL 2013 NO.0102| TAHUN II

Kesepakatan APEC Perparah Krisis Iklim JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mengecam rendahnya komitmen negara-negara yang tergabung di Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dalam upaya mencegah dan mengurangi dampak buruk perubahan iklim. Padahal, kerjasama ekonomi regional memiliki tanggung jawab besar guna mengurangi beban pelepasan emisi karbon di atmosfer.

Sebelumnya, 7 hingga 21 April 2013, di Surabaya, berlangsung pertemuan tingkat menteri APEC atau disebut Minister Responsible for Trade (MRT) APEC. Pertemuan para Menteri Perdagangan APEC ini menyepakati empat hal utama di antara negara-negara anggota ekonomi APEC. Keempat kesepakatan tersebut, yaitu komitmen mendukung sistem perdagangan multilateral melalui Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference/MC) ke-9, pencapaian Bogor Goals, pencapaian pertumbuhan berkesinambungan dengan prinsip keadilan, dan promosi konektivitas. “Kesepakatan untuk mendukung sistem perdagangan multilateral diwujudkan dengan upaya melawan proteksionisme dan tindakan yang mendistorsi perdagangan,” jelas Menteri Perdagangan (Mendag), Gita Wirjawan yang sekaligus adalah Ketua Pertemuan APEC MRT 2013, Senin (22/4).

Komitmen ini telah dibuat para Pemimpin Ekonomi APEC di Honolulu pada tahun 2011 dan Vladivostok pada 2012, yang kemudian diperpanjang hingga akhir 2016.

Menteri-menteri APEC juga mendorong penyelesaian isu perundingan fasilitasi perdagangan, pertanian, dan pembangunan, termasuk kepentingan Kelompok Negara Kurang Berkembang (Less Developed Countries).

Kemudian, dia meyakinkan perdagangan terbuka multilateral yang didukung dan dipromosikan semua negara anggota APEC ini juga telah dibuktikan dengan empat dari lima calon Direktur Jenderal WTO yang berasal dari ekonomi APEC. Sementara itu, terkait pencapaian Bogor Goals, Mendag Gita Wirjawan menyatakan negara-negara anggota APEC sepakat melanjutkan upaya pencapaian Bogor Goals dan berkomitmen untuk membantu negara berkembang dalam mencapai Bogor Goals di tahun 2020

dengan menjembatani dan mengidentifikasi kesenjangan pembangunan.

Beberapa poin penting lainnya terkait pencapaian Bogor Goals antara lain adalah memperluas daftar barang-barang ramah lingkungan berbasis agro, memperbaiki kualitas Corporate Social Responsibility (CSR), melanjutkan gagasan Good Regulatory Practice.

Salah satu kesepakatan negara-negara APEC adalah untuk mendorong dilanjutkannya Putaran Doha dalam perundingan di WTO Desember mendatang.

Melalui Putaran Doha, APEC bersepakat untuk memperluas liberalisasi perdagangan dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan.

Direktur Eksekutif IGJ M.Riza Damanik menilai kesepakatan di Surabaya adalah kado buruk Peringatan Hari Bumi tahun ini. Sebab, perluasan kerjasama perdagangan yang didorong oleh APEC justru akan memperparah krisis iklim.Terdapat hubungan erat antara perdagangan dan tingkat polusi.Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, emisi yang dikeluarkan mengalami kenaikan semenjak resesi ekonomi terjadi dit ahun 2008,” jelas dia.

Sebagai informasi, APEC terdiri dari 21 negara yang diantaranya tercatat sebagai pembuang emisi terbesar bagi bumi, diantaranya adalah China dan Amerika (data tercantum).

BANK EKONOMI

Fokus Tingkatkan Performa Bisnis

No

Negara

Emisi Co2

1

Australia

405.34

2

Brunei Darussalam

3

Kanada

548.75

4

Indonesia

389.43

5

Jepang

6

Korea Selatan

578.97

7

Malaysia

181.93

8

SelandiaBaru

39.58

9

Filipina

85.63

10

Singapura

172.19

11

Thailand

278.49

12

AmerikaSerikat

5,610.11

13

RepublikCina

8,320.96

8.27

1,164.47

14

Hong Kong

83.78

15

Taiwan

305.38

16

Meksiko

445.28

17

Papua New Guinea

5.31

18

Chili

68.76

19

Peru

41.88

20

Russia

1,633.80

21

Vietnam

112.8

“Dengan kenyataan bahwa dua Negara anggota APEC, yakni Cina dan Amerika Serikat adalah emitor terbesar didunia. Sudah semestinya Forum APEC mengambil tanggung jawab besar untuk melakukan koreksi terhadap

kebijakan perdagangan dan investasi. Bukan sebaliknya memfasilitasi mobilisasi bahan mentah dan sumber daya alam dari Negara berkembang kenegara-negara industry dengan mendukung kebijakan WTO,” pungkas dia. (gam)

BANK OCBC NISP

Salurkan Bantuan Pendidikan Rp 150 Juta JAKARTA- Bank OCBC NISP memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp 150.000.000, kepada Yayasan Paguyuban Keluarga Sejahtera (PKS) Manunggal, Slawi. Bantuan ini merupakan bentuk komitmen Bank OCBC NISP dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Pendidikan merupakan salah satu kunci membangun negara, karena bekal pendidikan yang baik akan menciptakan generasi penerus yang berkualitas dan menjadi fondasi kokohnya suatu bangsa,” ujar Direktur Bank OCBC NISP, Rama P Kusumaputra dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (22/4).

Menurut Rama, pemberian bantuan pendidikan ini merupakan aksi nyata Bank OCBC NISP untuk mendukung anak-anak berkebutuhan khusus memperoleh hak yang sama dalam mengenyam pendidikan yang berkualitas.

“Bantuan pendidikan tersebut akan dikelola oleh pihak Yayasan PKS Manunggal Slawi untuk memenuhi kebutuhan operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Panti Asuhan Manunggal Slawi dalam men-

unjang alat-alat pembelajaran, serta sarana dan prasarana sekolah, terutama yang berkaitan dengan anak-anak

berkebutuhan khusus,” jelas dia.

Dia menjelaskan, kegiatan sosial ini merupakan rangka-

ian perayaan HUT ke-72 Bank OCBC NISP pada tanggal 4 April 2013 yang lalu. Bank OCBC NISP juga menggelar

sejumlah kegiatan sosial di berbagai daerah di Indonesia seperti Berbagi Kasih dengan masyarakat di lingkungan sekitar kantor, Donor Darah yang dilakukan di 72 kantor Bank OCBC NISP serta Donasi 10.000 Buku di 34 kota dengan tajuk “Membuka Jendela Dunia Anak Indonesia” yang bekerjasama dengan Kompas Gramedia Group dalam penyediaan dan distribusi bukubuku tersebut.

Kegiatan Corporate Social Responbility (CSR) terus dikembangkan oleh Bank OCBC NISP melalui berbagai program pendidikan antara lain pengembangan program I Love Science untuk anak-anak sekolah dasar, pembekalan pengetahuan dunia perbankan yang diikuti hampir 2000 mahasiswa yang berasal lebih dari 50 perguruan tinggi di berbagai kota di Indonesia sejak tahun 2007, serta program pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi sejak tahun 2008. Seluruh program CSR ini sekaligus memantapkan komitmen Bank OCBC NISP sebagai ”Your Partner For Life” bagi seluruh stakeholder. (gam)

KPK

Potensi Kerugian Negara Dilakukan Perusahaan Pembiayaan JAKARTA-Hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya potensi kerugian negara yang dilakukan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Potensi kerugian ini bersumber dari banyak pendaftaran fidusia belum dibayar oleh perusahaan pembiayaan ke negara. “Hasil pemeriksaan BPKP maupun KPK menunjukkan, kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor ada potensi kerugian Negara. Dan kerugian negara mencapai 30 miliar rupiah dari belum didaftarkannya fidusia tersebut,” kata Kepala Eksekutif Bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Firdaus Djaelani di JW Marriott Jakarta, Senin (22/4).

Meski saat ini OJK menetapkan pendaftaran jaminan

fidusia tidak wajib, namun kata Firdaus, perlu kesadaran dari perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

“Kalau mempunyai itikad baik, maka sejak hari pertama melakukan pembebanan fidusia, perusahaan sebaiknya langsung daftar,” kata Firdaus.

Menurut Firdaus, biaya pendaftaran fidusia tersebut akan masuk ke dalam kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Saat ini hanya satu persen perusahaan yang tidak melakukan pembebanan fidusia kepada nasabah. Artinya, sebanyak 99 persen perusahaan pembiayaan di Indonesia melakukan pembebanan jaminan fidusia terhadap konsumen. Dan ini wajib didaftarkan,” tegas dia.

Berdasarkan temuan BPKP dan KPK yang menyebutkan adanya potensi kerugian negara

tersebut, jelas Firdaus, membuat Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK No. 130/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Aturan ini memberikan batas waktu satu bulan harus mendaftarkan,” kata Firdaus sembari menambahkan bahwa pada UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia tidak ada batasan waktu untuk pendaftaran.

“Jangan mentang-mentang berdasarkan UU tidak ada batas waktu, terus perusahaan pembiayaan tidak mau mendaftar dan tidak mempunyai itikad baik kepada pemerintah untuk meningkatkan PNBP,” ujar Firdaus.

Tak Wajib Meski berpotensi merugikan negara, OJK tidak mewa-

jibkan industri pembiayaan mendaftarkan jaminan fidusia. Sebab pendaftaran fidusia bersifat sukarela. Hal tersebut merujuk kepada UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa penjaminan fidusia dipisahkan dari perjanjian kredit. “Kontrak fidusia bukan hal yang wajib, sehingga perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftar fidusia bukan tindak pidana korupsi,” ujar dia.

OJK kata dia tengah menyiapkan aturan pengawasan bagi industri pembiayaan. Aturan pengawasan ini nantinya berlaku bagi semua perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia, baik yang telah mendaftar jaminan fidusia maupun yang belum.

Aturan pembiayaan yang dibahas akan mengacu kepada persoalan prudensial laporan keuangan industri pembiayaan.

Selain itu, pengawasan difokuskan pada perhitungan risiko yang muncul dari perusahaan pembiayaan tersebut. Fidusia wajib dilakukan jika dalam perjanjian pembiayaan terdapat pembebanan fidusia. Pembebanan fidusia dalah kesepakatan para pihak untuk mengikat diri pada fidusia yang dilakukan dalam bentuk akta noratis,” jelas dia.

Menurut dia , tim pengawas industri pembiayaan OJK akan memberikan proteksi serta melakukan pengecekan terhadap tiap-tiap perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Indonesia.

Namun, dia enggan berkomentar terkait detail-detail aturan pengawasan yang akan dilakukan oleh tim pengawas OJK. “Kalau soal itu saya perlu tanya ke tim pengawasnya dulu karena saya bukan bagian dari tim tersebut,” pungkas dia. (gam/bud)

JAKARTA-Bank Ekonomi meresmikan Kantor Cabang Pembantu Jelambar di Jl. Jelambar Baru Raya No. 53BB, Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang merupakan relokasi dari Kantor Cabang Toko Tiga yang sebelumnya berlokasi di Hotel Capitol Jl. Toko Tiga Seberang No.27, Jakarta.

Peresmiannya dilakukan oleh Direktur Direktur Network and Distribution Bank Ekonomi, Gimin Sumalim disaksikan Lie Phing, Regional Head A dan pejabat perwakilan Bank Indonesia.

Turut hadir dalam peresmian tersebut, para nasabah setia Bank Ekonomi.

Bank Ekonomi terus menggenjot bisnisnya dengan melakukan peningkatan aksesibilitas jaringan kantor cabang. Sampai menjelang akhir kuartal pertama 2013 ini, Bank Ekonomi sedikitnya telah membuka dua kantor cabang baru, masing-masing di Pati dan Purwokerto, dan telah merelokasi tiga kantor cabangnya, di Hang Lekir, Kemang dan Jelambar.

Menurut Gimin Sumalim, salah satu strategi Bank dalam meningkatkan performa bisnis tahun ini adalah dengan meningkatkan kemudahan bertranksi nasabah melalui pemilihan lokasi kantor cabang yang strategis dan memiliki potensi yang baik untuk berkembang.

“2013 merupakan tahun transformasi dimana kami telah melakukan banyak hal untuk memperkuat landasan Perseroan,” ujar Gimin.

Sementara itu, Head

of Business Services Bank Ekonomi, mengatakan Stuart E. Rogers, kondisi stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik, pihaknya yakin hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi peningkatan Bank di masa mendatang.

Lebih jauh Stuart menambahkan, relokasi Kantor Cabang Pembantu Jelambar ini tidak lepas dari potensi ekonomi yang ada dikawasan ini, terutama di usaha kecil dan menengah (UKM).

“Kantor Cabang ini akan difokuskan untuk membiayai sektor UKM”.

Terkait dengan rencana bisnis pada tahun ini, manajemen terus menggenjot kinerjanya melalui melalui efektivitas bisnis yang disalurkan melalui 99 kantor cabang di 31 kota di seluruh Indonesia, manajemen yakin target bisnis ditetapkan akan tercapai.

Pada tahun 2012, total asset Bank Ekonomi meningkat 5% menjadi Rp. 25,3 triliun. Peningkatan sebesar 23% pada kredit yang disalurkan (total loan – gross) menjadi Rp. 17,2 triliun.

Simpanan nasabah (DPK) juga mengalami peningkatan sebanyak 4% dari posisi akhir tahun 2011 sebesar menjadi Rp. 20,9 triliun pada tutup buku periode 2012.

Meski penyaluran kredit meningkat, namun angka NPL gross masih terjaga dengan baik pada kisaran 0.28%. Angka ini masih tentu sesuai dengan target NPL dari BI pada level 5%. (gam)

Triwulan I-2013

Penanaman Modal PMDN - PMA Naik 30,6% JAKARTA-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) selama periode Triwulan I-2013 sebesar Rp 93,0 triliun atau meningkat sebesar 30,6 % bila dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2012 sebesar Rp 71,2 triliun. Peningkatan nilai investasi ini merupakan hasil dari upaya perbaikan iklim investasi, terutama penyederhanaan perizinan penanaman modal melalui Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. “Dengan diimplementasikannya aturan baru tersebut, diharapkan minat investasi dapat meningkat, demikian jugarealisasi investasi PMA/PMDN dapat tumbuh pada sektor/bidang-bidang usaha yang memberi nilai tambah” ujar Kepala BKPM, Muhamad Chatib Basri di Jakarta, Senin (22/4).

Dia menjelaskan, dari sebaran investasi berdasarkan wilayah pada periode Januari – Maret 2013, porsi Luar Jawa semakin besar. Realisasi investasi di luar Pulau Jawa adalah sebesar Rp 44,4 triliun atau 47,7% dari total realisasi investasi, apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 terdapat peningkatan sebesar 32,1%.

Menurut dia, terjadi peningkatan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan I-2013 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 sebesar 39,6%, dari nilai realisasi investasi Rp 19,7 triliun menjadi Rp 27,5 triliun.

Berdasarkan data kata dia. realisasi PMDN disumbangkan oleh 5 sektor usaha besar. Sektor tersebut adalah Pertambangan Rp 6,0 triliun, Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi Rp 6,0 triliun, Industri Makanan Rp 4,0 triliun, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik Rp 1,8 triliun dan Listrik, Gas dan Air Rp 1,7 triliun. “Realisasi PMDN berdasarkan lokasi

proyek 5 besar adalah Jawa Timur Rp 9,0 triliun, Kalimantan Timur Rp 4,8 triliun, Kalimantan Selatan Rp 3,4 triliun, Sumatera Utara Rp 2,0 triliun dan DKI Jakarta Rp 1,9 triliun.

Sementara itu kata dia realisasi investasi PMA pada periode Triwulan I Tahun 2013 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 juga meningkat sebesar 27,2%, dari nilai realisasi investasi Rp 51,5 triliun menjadi Rp 65,5 triliun.

Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha 5 besar adalah Pertambangan US$ 1,4 miliar, Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi US$ 1,2 miliar, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik US$ 1,0 miliar, Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya US$ 0,9 miliar dan Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan US$ 0,6 miliar. “Sedangkan realisasi PMA berdasarkan lokasi proyek 5 besar adalah Jawa Barat US$ 1,3 miliar, Banten US$ 1,1 miliar, Papua US$ 0,8 miliar, Jawa Timur US$ 0,6 miliar dan Riau US$ 0,6 miliar.

Sedangkan realisasi PMA berdasarkan asal negara 5 besar adalah Jepang US$ 1,2 miliar, Amerika Serikat US$ 0,9 miliar, Korea Selatan US$ 0,8 miliar, Singapura US$ 0,6 miliar dan Inggris US$ 0,5 miliar.

Dia menjelaskan, sebaran lokasi proyek pada Triwulan I-2013 di luar Jawa sebesar Rp 44,4 triliun (47,7%). Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 sebesar Rp 33,6 triliun (47,2%), terjadi peningkatan sebesar 32,1%. “Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesiapada Triwulan I-2013 mencapai 361.924 orang yang terdiri dari, oleh proyek PMDN sebanyak 148.521 orang dan oleh proyek PMA sebanyak 213.403 orang.

Keberadaan investasi PMDN dan PMA diperkirakan akan dapat mengakibatkan efek ganda terhadap penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung yaitu sebesar 4 kali,” jelas dia. (gam)

14

TAPAL KUDA

SELASA 23 APRIL 2013 NO.0102 | TAHUN II

Ada Caleg Pakai Mobil Plat Merah

SUMPAH POCONG

Diparkir Puluhan Meter dari Tempat Pendaftaran PROBOLINGGO – Hari terakhir, caleg yang akan melakukan pendaftaran ke KPUD Kabupaten Probolinggo dihiasi kendaraan plat merah, yang terparkir di depan Gedung Hasan Center Senin (22/4).

Menariknya, kendaraan plat merah tersebut, oleh pemiliknya sudah diganti plat hitam, dan digunakan untuk mencalonkan diri dalam Pilcaleg 2014 nantinya.

Salah satu kendaraan yang berhasil terekam adalan mobil LGX, bernopol N 560 PP, yang ditengarai milik Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. Mobil itu terpakir sekitar puluhan meter dari pintu masuk Gedung Hasan Center, Dringu, Kabupaten Probolinggo.

Hal tersebut, membuat sejumlah caleg banyak bertanya.” Lho, ini kok di ganti plat warna hitam, ini namanya

pelanggaran,” seru seorang caleg ketika didekati sejumlah wartawan.

Menangapi hal itu, Dir Eksekutif Komnas PKPU Cabang Probolinggo, Achmad Mukhoffi, SPd, SH mengatakan jika benar yang bersangkutan memakai mobil dinas dan mengganti plat hitam guna mendaftarkan diri sebagai bacaleg, maka perbuatan tersebut sangat tidak mencerminkan perilaku seorang kepala dinas.

“Setahu kami plat merah atau kendaraan dinas tidak diperkenankan untuk kepentingan Parpol, apalagi hari ini adalah pendaftaran Caleg oleh

KPUD yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan tugas kedinasan,” ucapnya.

Achmad Mukhofi sendiri menyayangkan oknum yang menggunakan kendaraan plat merah tersebut tidak paham dengan aturan. Padahal kendaraan tersebut dipergunakan untuk menunjuang kerja dinas untuk melayani masyarakat, bukan kegiatan Parpol.

Menurutnya ada 2 motif, yakni ingin membeli BBM bersubsidi atau ingin bergaya seolah-olah mobil dinas tersebut adalah mobil pribadi.

“Untuk kepentingan pribadi terlarang memakai fasilitas negara. Kepala dinas selalu merealisasikan perilaku besar dan elegan, bukan perilaku yang menunjukkan ketidak pantasannya sebagai kepala dinas,” pungkas Achmad Mukhofi.(hud)

DENGAR PENDAPAT

Hearing Tentang Kelangkaan Solar

DENGAR PENDAPAT. Sejumlah pengusaha SPBU menyampaikan keluh kesahnya kepada Komisi A DPRD Kota Probolinggo PROBOLINGGO– Sudah beberapa hari ini di beberapa SPBU di wilayah Kota Probolinggo tak tampak lagi puluhan kendaraan yang antre solar hingga menumpuk di jalan raya, alias lancar. Namun demikian kondisi itu bukan jaminan bahwa tak akan ada lagi penumpukan antrean kendaraan.

Untuk memastikan solusi jangka panjang, Komisi A DPRD Kota Probolinggo menggelar hearing dengan seluruh pihak terkait untuk mencari solusi jangka panjang tentang solar, Senin (22/4).

Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo, As’ad Anshari mengatakan beberapa pertimbangan melihat SPBU agak mencengangkan, misalnya SPBU Mayangan, 408 ton dikirim, dan 300 ton ada yang tidak dikirim. Begitu juga, di SPBU Triwung Kidul ada beberapa hari tak terkirim.

Sedangkan SPBU Pilang, dari tanggal 14 sampai hari ini tak dikirim. Keadaan seperti ini juga terjadi di Pelabuhan.

“Ada apa yang terjadi sebenarnya, ini merupakan kebijakan pemerintah. Langkah awal kita akan melakukan antisipasi melalui koordinasi. Impian saya semua daerah melakukan hal seperti ini,”ujarnya.

Menyikapi hal itu, Kabid Perdagangan dan Sumberdaya Mineral, Diskoperindag Kota Probolinggo, Adi Purnomom negatakan bahwa langkah Diskoperindag, sebenarnya sudah dua kali melakukan koordinasi dengan SPBU, terkait penjadwalan pengiriman, dan koordinasi dengan Pertamina Region V Malang.

Kenapa pengiriman tak sesuai, ada yang sedikit dan banyak. Menurutnya, hal itu di sesuaikan kondisi kebutuhan, misalnya 8 ton. Pertamina sendiri tahun 2013 memprediksi pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, banyak industri yang muncul hingga ada kenaikan 70 persen, pemerintah sendiri mengantasipasi suplai dalam setahun dibagi 2 kali.

Begitu juga, pengiriman BBM ke SPBU disesuaikan dengan DO. Jalan keluarnya selain antisispasi adanya kemacetan, seperti dulu pemerintah mengeluarkan kebijakan LPG. Kuota Kota Probolinggo kekuarangan 1600 LPG, data BPS yang diminta pertamina tidak pas. Antsisipanya meminta tambahan kepada Dirjen Migas, direlaisasi tapi agak lama.

“Bagaimana kalau minta tambahan kuota BBM untuk SPBU ke Dirjen Migas,”ucapnya.

Sementara itu, Bambang, perwakilan pengusaha SPBU di Kota Probolinggo mengkhawatirkan masalah antrian panjang yang kerap terjadi. Ia meminta Satpol PP dan Kepolisian untuk menjaga antrian panjang, takut terjadi hal yang tak diinginkan.

“Kami sudah sampaikan kepihak Disperindag Kota Probolinggo. Bahkan, pihak pertamina ada penjadwalan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk kuota kurang lebih 4 persen, sehingga perlu ada pembatasan. Ini berkembang, SPBU kami biasanya 1 minggu 6 kali hanya dapat 4 kali, dan ada jadwal 3 kali,”terang Bambang, pemilik SPBU Mastrip.

Bambang, mengaku kebanyakan dari masyarakat sebelum tangki masuk ke SPBU sampai jam 03.00 pagi, menumpuk hingga membuat antrian semakin berdesakan,.

“Ini masalahnya, sebenarnya pengguna yang ada di SPBU Mastrip dari Petani, Pengecer, dan Kendaraan. Susahnya komplain dari petani jika stok solar tak ada di SPBU Mastrip,”ucapnya mengeluh.

Tak hanya itu, masalah angkutan seperti truk pasir, kata dia, setiap hari angkut pasir butuh Rp. 100 ribu perhari.

Belum lagi mengangkutnya sampai dua kali. Jika perhari itu yang terjadi, minimal ada dana Rp. 7 milyar tidak berputar. Belum angkutan Bus, ratarata perhari 2 milyar.

“Kalau di total se Kota

Probolinggo, padahal macetnya dari Surabaya sampai Banyuwangi. Berapa triliun perputaran ekonomi terkendala. SPBU jual solar Rp.4.500 dan Rp 6.500. Kalau seperti itu akan kacau. Sebab 70 persen dikonsumsi mobil, 30 persen untuk motor. Apalagi kejadiannya seperti ini, terjadi trobel besar, yang antri pakai drigen sampai banyak seperti ddi SPBU Mastrip,”tandas Bambang.

Secara terpisah, Kasat Reskrim Probolinggo Kota, AKP. Agus I Supriyanto mengatakan yang paling diuntungkan pegawai, dan yaang banyak dirugikan pengusaha. Menurutnya, dari awal kepolisian sudah mengambil langkah awal menurunkan personilnya di setiap SPBU, agar tidak terjadi antrian panjang. Hingga membuat kemacetan lalu lintas.

“Saya pastikan tidak ada penimbunan solar oleh pengusaha SPBU. Kepolisian mengikuti dari awal pengurangan solar. Kami paham apa yang menjadi beban masyarakat, tanpa ada pemberitahuan ada pengurangan pengiriman solar.

Kami sudah monitor soal penyimpangan solar, terutama pembelian dengan dirgen. Tapi tidak gebah uyah, Cuma hanya memonitor dari pembelian sampai penggunaan,”ujar Kasatreskrim Polres Probolinggo Kota.

Masalah aturan, harus ada surat rekomendasi. Agus I Supriyanto mengaku ada indikasi penyimpangan, terutama yang terjadi di wilayah Sumberasih dan Tongas, seperti nelayan membeli pakai diregen, bukan untuk berlayar tapi dijual di jalan karena ada yang membeli.

“Saat ini kepolisian melangkah untuk Pemasangan spanduk terkait himbauan penyalahgunaan BBM di setiap SPBU. Sampai saat ini belum, tapi wacana ini sudah senter di masyarakat.

Floating SPBU adalah penjualan solar dan premium, tapi setelah itu ada indikasi penjualan pertamak, biosolar. Kalau ini terjadi, akan merugikan pengusaha SPBU,”pungkasnya.(hud).

JEMBER.Calon legeslatif (caleg) dari Partai Nasdem David HS melakukan sumpah pocong di Alun-alun Jember, Jawa Timur, Senin (22/4). Sumpah pocong itu dilakukan sebelum menyerahkan pendaftaran ke KPUD Jember, dan dalam sumpahnya siap untuk jujur serta tidak korupsi jika jadi anggota dewan.

POLITIK

Optimisme Parpol Jelang Pemilu Legislatif PROBOINGGO – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Probolinggo optimis dapat memperoleh mayoritas kursi dari 30 kursi yang diperebutkan di DPRD Kota Probolinggo periode 20142019. Terlebih lagi, mayoritas caleg yang diusung PKB sebanyak 100 persen dikuasai oleh kader yang profesional.

Ungkapan itu disampaikan, Ketua DPC PKB Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin seusai proses penyerahan DCS ke KPUD Kota Probolinggo, di hari terakhir. Dalam DCS yang diserahkan, DPC PKB Kota Probolinggo menyertakan 30 nama caleg, sisanya 60 orang caleg menjadi waiting list.

“Kelima anggota Dewan di DPRD Kota Probolinggo juga masuk dalam daftar caleg, dan satu orang mendaftar caleg Propinsi. Target 2014, kita pasti menang,” jelas anggota DPRD Jawa Timur, Dapil II dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Senin, (22/4).

Habib Hadi Zainal Abidin mengaku, partainya memang berupaya tetap dapat meraih kemenangan di pemilu 2014 mendatang. “PKB senantiasa melakukan konsolidasi internal dan pendekatan dengan konstituen demi peningkatan dukungan suara hingga bisa melewati ambang batas parlemen,”ujarnya.

Mengenai penyerahan DCS yang baru dilakukan di hari-hari terakhir batas penyerahan, Habib Zainal Abidin menjelaskan, hal itu karena Partai Kebangkitan Bangsa melakukan proses verifikasi faktual dan proses seleksi yang cukup lama, yaitu mulai dari 28 Februari hingga 17 April. Hal itu dimaksudkan agar caleg yang nantinya maju dalam pemilihan adalah caleg yang benarbenar berkualitas dan dikenal masyarakat.

Adapun dari 90 orang yang mengambil formulir, lanjut dia, hanya 30 orang yang mengembalikan formulir. Kemudian dari 30 orang tersebut, dilakukan verifikasi faktual, proses seleksi mulai

dari wawancara, tingkat elektabilitas, hingga legalisasi ijazah.

“Kita lakukan proses seleksi, bahkan kami minta bantuan sama Nahdlatul Ulama (NU), kalangan professional dan tokoh masyarakat untuk melihat tingkat elektabiltas di caleg dari PKB. Kita mau lihat kedekatan bakal caleg ini di tengah-tengah masyarakat,”tandas Habib Zainal Abidin.

Selanjutnya, Habib Hadi Zainal Abidin, minta seluruh caleg untuk mulai menyosialisasikan dirinya kepada masyarakat. Nomor urut tidak menentukan terpilih atau tidak terpilihnya caleg.

pkan masih berkiprah dengan masa depan yang lebih panjang.

“Untuk itu partai ini harus menjadi harapan publik. Konstituen PKB ini captive market, semacam tidak pindah ke lain hati begitu lah. Dalam kondisi apapun, bahkan konflik, konstituen kami ternyata tetap setia,” ucap Habib Hadi Zainal Abidin.

Ia bersyukur upaya konsolidasi internal partainya menampakkan hasil positif berupa kenaikan elektabilitas. Bahkan, partainya optimis bisa meningkatkan perolehan suara hingga suara mayoritas di pemilu mendatang.

“Justru yang menentukan upaya keras caleg dalam menyosialisasikan diri dan memperkenalkan PKB di masyarakat,”katanya.

“Konsolidasi kami dari hari ke hari makin bagus.

Memang kadang tidak terpublikasi di media massa, tapi kenyataannya konsolidasi itu jalan terus. Saya ingin mengembalikan kejayaan PKB di Kota Probolinggo seperti kemenangan tahun 1999 dan 2004,”pungkasnya.

Hari terakhir, selain PKB yang menyerahkan DCS Ke KPUD Kota Probolinggo, yakni, Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Target Menang Pemilu Habib Hadi Zainal Abidin mengaku, partainya memang berupaya tetap dapat meraih kemenangan di pemilu 2014 mendatang. Oleh karena itu, PKB senantiasa melakukan konsolidasi internal dan pendekatan dengan konstituen demi peningkatan dukungan suara hingga bisa melewati ambang batas parlemen.

“Masyarakat Kota Probolinggo masih mempercayai PKB sebagai saluran aspirasinya. Artinya PKB ini menjadi partai solusi bangsa,” ujarnya.

Sebagai partai yang struktur kepengurusannya diisi oleh mayoritas anak muda, menurut angota DPRD Jawa Timur ini, PKB tentu dihara-

Nasdem Siap Kalahkan Partai Lain Sementara itu, Partai Nasdem Kota Probolinggo sebagai peserta baru dalam pemilu 2014 menyerahkan daftar calon legislatif sementara (DCS), senin 22/4 kepada KPU setempat, partai dengan nomor urut satu ini optimis akan mengalahkan partai lain dengan perolehan kursi 10 dari 30 kursi yang diperebutkan.

Hal itu disampaikan Nurul Munjiat sekretaris partai Nasdem kota Probolinggo kepada Koran Madura, senin22/4. Nurul yakin akan peroleh kursi tersebut (10 kursi) karena partainya didukung oleh politisi muda dan unsur perempuan. “Target itu bukan muluk-muluk, karena kalangan muda dan unsur perempuan banyak

yang mendukung Nasdem” kata Nurul penuh semangat.

Kouta 30 persen dari unsur perempuan di masing masing dapil sudah dapat terpenuhi bahkan lebih, “Kouta 30 Persen dari unsur perempuan sudah dipenuhi bahkan lebih seperti di dapil kecamatan kedopok dan kecamatan Kademangan yang seharusnya 3 dari unsur perempuan di isi 5 caleg” kata Nurul Munjiat.

PDI-P dan Golkar Target 10 Kursi Tidak hanya Nasdem yang mentargetkan sepuluh kursi di DPRD Kota Probolinggo, PDIP dan Partai Golkar juga menarget sepuluh kursi Sebagaimana diberitakan Koran Madura senin 22/4, PDI-P sebagai partai pemenang pada pemilu 2009 juga menargetkan 10 wakil rakyat dalam pemilu 2014. “Target 10 kursi dalam pileg 2014 berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) yang berjumlah 3 dapil, artinya dari setiap dapilnya minimal 3 atau 4 kursi perwakilan” kata Indi Yanuarto ketua DPC PDIP Kota Probolinggo. Saat ini lanjut Indi Yunuarto, pada pileg 2009, PDI-P telah meraih delapan kursi di DPRD Kota Probolinggo karenanya ia yakin di 2014 perolehan kursi PDIP meningkat menjadi dua kali lipat.

Sebab menurut dia elektabilitas PDIP Meningkat, selain itu kader PDIP di Kota Problinggo juga meningkat.”Dengan alas an itulah kami optimistis partai akan memaksimalkan kekuatan untuk mendapat tiga atau empat kursi di tiap dapil yang ada.ya tidak muluk muluk, itu target sepuluh kursi, syukur saja kalau bias dapat lebih” jelas Indi Yuniarto.

Bukan hanya itu, Golkar juga pasang target 3 kursi di masing masing dapil. Ketua DPD partai Golkar, H. Zulkifli Khalik, optimis sebagai partai besar dan termasuk paling siap akan mampu merebut 10 kursi di DPRD Kota Probolinggo. “Kami pernah memperoleh 3 kursi di DPRD, untuk tager 10 kursi saya kira itu target yang sangat Realistis” tegas Zulkifli Khalik.

Sekedar diketahui, DPRD Kota Probolinggo dengan jumlah kursi 30, sejak pemilu 2004 belum pernah ada satu partaipun yang memperoleh sepuluh kursi. PKB pemenang pemilu 2004 memperoleh 9 kursi,PDIP pemenang pemilu 2009 memperoleh 8 kursi .

Sedangkan dari 30 kursi yang ada saat ini diduduki oleh PDIP 8 kursi, PKB 5 kursi, PKNU 3 kursi Demokrat3 kursi, Golkar 3 kursi, PPP 2 kursi, PAN 2 kursi, PKPI 1 kursi, Pelopor 1 kursi, PKS 1 kursi, Gerindra 1 kursi. (hud/ nto/dar)

OPINI

15

SELASA 23 APRIL 2013 NO.0102 | TAHUN II

salam songkem Prioritas Pendidikan

S

etelah dilantik Senin (22/4) kemarin, pasangan Bupati-Wakil Bupati Pamekasan Ahmad Syafi’i-Khalil Asy’ari (ASRI) mengaku tidak menyiapkan program 100 hari sebagaimana menjadi program pimpinan daerah lain di negeri ini. Sungguh begitu, Bupati Pamekasan telah menyiapkan sektor pendidikan menjadi prioritas program kepemimpinannya di Pamekasan periode 2013-2018.

Bupati mengawali pernyataan tersebut hari ini dengan meninjau pelaksanaan UN SMP/Sederajat di sejumlah sekolah yang sudah disiapkan. Dalam UN SMP/Sederajat di Pamekasan kali ini diikuti oleh peserta UN sebanyak 15.778 pelajar. Bila dirinci peserta UN tersebut berasal dari SMP sebanyak 6639 orang, sebanyak 8097 peserta UN dari Mts, SMP Luar Biasa ada 4 orang, peserta peket B sebanyak 1038 orang. UN tersebut diselenggarakan di 369 sekolah penyelenggara.

Pernyataan itu tampaknya bukan sekedar retorika politik.

Tentu saja program prioritas Bupati tersebut menjadi angin segar bagi pelaku pendidikan di Pamekasan. Bahkan hal itu juga menjadi indikasi kemajuan Kebupaten Pamekasan. Sebab bangsa yang maju identik dengan majunya pendidikan. Bahkan dengan pendidikan yang baik dan pesat juga berimplikasi kepada tatanan kehidupan yang semakin baik. Tatanan pemerintahan yang lebih bersih dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Memang, pemerintahan yang bebas dari KKN menjadi harapan bersama. Hanya saja selama ini pembebasan suatu daerah dari KKN tampaknya hanya sebatas publikasi di media, belum terintegrasikan dalam tindakan nyata. Sehingga perjuangan memerangi KKN belum mencapai hasil yang signifikan. Bahkan praktek memperkaya diri dengan KKN itu masih banyak dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat pemerintah dan kalangan lain yang kecipratan uang panas.

KKN masih marak terjadi meski sulit ditemukan buktinya.

Hal itu terjadi karena pimpinan pemerintahan di daerah tersebut kurang memiliki keberanian menggusur oknum-oknum pejabat yang terlibat korupsi di instansinya. Sebab pemimpin daerah yang terlalu antipati pada KKN, apalagi sampai mendongkel sejumlah oknum pejabat yang terindikasi terlibat KKN dari jabatan basahnya, cenderung membuka permusuhan terselubung sehingga mengancam posisinya sebagai pimpinan daerah.

Bupati Pamekasan yang baru juga dipastikan menghadapi dilema pemerintahan semacam tersebut. Tentu tidak mudah bagi kepala daerah menentukan sikap ketika dihadapkan pada persoalan semacam itu. Dapat dipastikan siapa pun bupatinya, tak juga pasangan Ahmad Syafi’i-Khalil Asy’ari, kiranya akan bersikap hati-hati dan cenderung mendiamkan para pejabat koruptor itu sambil terus berharap terbongkar sendiri atau ada pihak lain yang lebih berani mengungkapnya. Cara tersebut paling aman bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik itu, meski tetap beresiko kepemimpinannya dinilai kurang tegas menindak korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pamekasan.

Bila semacam ini yang terjadi, maka kepemimpinan Ahmad Syafi’i-Khalil Asy’ari tak ubahnya kepemimpinan sebelumnya, tak berani menciptakan pemerintahan yang betul-betul bersih dan asri. Dengan demikian kumpulan orang-orang berpendidikan di instansi pemerintahan bisa kurang efektif mengawal pemerintahan Kabupaten Pamekasan menuju pemerintahan yang benarbenar bebas KKN. Maka agenda pendidikan yang dijadikan prioritas dalam kepemimpinan pasangan ASRI akan sangat teruji. =

UN SMP

Mempertanyakan Kembali Nasib Demokrasi Oleh: Fariz Alniezar | Alumni Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta

J

alan terjal demokrasi nampaknya masih menyelimuti negeri ini, labirin panjang berkelok seakan juga tak ada ujung yang segera kita temui. Endemik intrik politik rasanya kian hari juga kian mengubur cita-cita kemakmuran negeri ini.

Gejala apa gerangan yang terjadi?

Bung Karno dalam salah satu kesempatan pidatonya mengatakan secara retoris-provokatif: “Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yaitu politiek-economische yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial” Kutipan pidato sang proklamator itu betapapun masih sangat kontekstual dan relevan jika kita bumikan ke dalam demokrasi Indonesia saat ini. Mengapa? Meminjam istilahnya William Liddle (2010) demokrasi Indonesia saat ini adalah demokrasi in waiting, demokrasi yang sedang proses loading, demokrasi yang sedang mulet-mulet kanginan mencari bentuk, menentukan posisi mana yang pas, format bagaimana yang cocok serta gaya apa yang klik untuk bangsa ini.

Dalam pada itu, wakil presiden Muhammad Hatta juga pernah mengatakan dengan berapi-api bahwa kelak harusnya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang sesuai dengan kultur dan juga nilainilai luhur yang dimiliki bangsa, bukan demokrasi yang asal “copypaste” mentah-mentah dari barat.

Demokrasi seperti itu dinamakan oleh Hatta sebagi demokrasi kekeluargaan yang menjunjung tinggi permusyawaratan.

Konsep demokrasi yang digagas oleh Soekarno dan Hatta itulah yang kemudian hari diterjemahkan oleh Yudi Latif (2011) sebagai demokrasi deliberatif, demokrasi yang meletakkan keutamaan diskusi dan juga musyawarah yang bertendensi pada argumentasi-argumentasi serta daya konsensus serta hikmah kebijaksanaan yang mumpuni.

Namun, lain konsep lain pula implementasi. Melihat realitas yang ada serta berkembang hari-hari ini terutama terkait demokrasi serta perpolitikan negeri ini nampaknya kita harus rela berpeluh keringat

lebih guna memikirkan secara serius, bertindak secara jeli tidak grusa-grusu dan juga berlaku adil serta konstruktif dalam membaca demokrasi.

Realitas demokrasi kita masih sangat ramai diwarnai dengan gontok-gontokan, menang-menangan serta kagiatan-kegiatan yang bersifat politis-transaksional.

Sengkarut demokrasi kita tidak hanya datang dari sulitnya menerapakan konsep saja, lebih dari itu ketidak seragaman kita dalam memahami demokrasi itu sendiri juga menjadi masalah yang teramat serius yang harus kita kaji lebih jauh.

Betapa banyak produk demokrasi kita hari ini yang dianggap inkonstusional? Hampir di setiap pascahajatan pemilu, pemilukada dan juga pemilihan-pemilihan yang lainnya selalu diikuti oleh protes, kecaman dan juga tak jarang “amuck” dari pihak yang kalah karena merasa dicurangi.

Sudah tak terhitung jumlahnya sengketa pilkada yang terjadi di negeri ini, dan itu semua sebagaimana kita pahami adalah salah satu produk demokrasi negeri ini.

Mahfud MD (2012) pernah mengutip Samuel Hintington dalam menganalisis perjalanan demokrasi negeri ini, ia mengatakan bahwa jika melihat realitas demokrasi kita hari ini sesungguhnya sampai manakah tahapan demokrasi negeri ini? Ilmuwan politik asal Amerika Huntington –sebagaimana dikutip Mahfud MD—itu mengatakan bahwa

setidaknya ada dua tahapan dalam demokrasi yakni tahapan transisi dan juga tahap konsolidasi. Tahapan transisi ini adalah tahapan di mana sebuah negara beranjak dari cengkeraman rezim lama menuju “dunia baru”, sementara tahapan konsolidasi demokrasi terjadi tatkala demokrasi sudah menjadi satu-satunya acuan serta aturan yang diterapkan dalam negera tersebut, tak ada yang lain.

Jika kita berpegang teguh serta menganut pola pembacaan demokrasi berdasarkan katagori yang ditawarkan oleh Huntington tersebut tentu dengan sangat tidak sulit kita akan segera menyimpulkan bahwa demokrasi kita hari ini masih berada pada tahap transisi.

Masa transisi demokrasi itu setidaknya terlihat dari masih belum berhasilnya pemerintahan kita “melepaskan” diri dari cengkeraman orde-orde penguasa sebelumnya.

Bahkan jika kita mau terus terang sebetulnya reformaasi yang kita banggakan yang terjadi pada tahun 1998 itu tidaklah berhasil—jika tidak mau dikatakan gagal--.

Reformasi dalam arti menggulingkan kekuasaan Soeharto secara formal mungkin iya, namun yang tak berhasil kita gulingkan adalah “Soeharto-Soeharto” lain dan baru yang pascareformasi kelahirannya semakin lama semakin mengecambah. Dalam bahasa lain, perampok tunggal negeri ini pada era orde baru adalah Soeharto secara individu, namun pasca reformasi per-

ampok negeri ini adalah SoehartoSoeharto lain yang lebih abstrak sifatnya.

Lebih jauh lagi kondisi demokrasi kita hari ini juga sangat mungkin bisa dikatakan sebagi demokrasi nirdemos, demokrasi yang tak menempatkan rakyatknya sebagai instrumen utama dalam pelaksanaannya. Demokrasi yang semacam ini sungguh sangat berbahaya dampaknya jika kita kita biarkan terlalu berlarut-larut.

Bahkan WS. Rendra (1987) dalam pidato kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki (TIM) 25 tahun silam mengatakan bahwa, tidakkah kita pernah berpikir ulang dan mengaca pada sejarah bahwa sistem perintahan kita sudah bongkar pasang, gonta-ganti sistem, dari monarki, republik sampai demokrasi namun sampai hari ini kita masih tertatih-tatih, rakyat hidup tanpa jaminan konstitusi, para konglongmerat bebas mengeruk kekayaan negeri sementara rakyat semakin hari semakin kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

Kita bandingkan dengan Inggris atau misalnya Belanda yang sejak dahulu istiqomah memilih monarki sebagi sistem negara, mengapa mereka berhasil? Jawabannya karena yang mereka utamakan adalah keadaulatan rakyat di atas segalagalanya, kedaulatan rakyat dijamin oleh negara. Jadi jelas, menggunakan sistem model bagaimanapun, berganti pola pemerintahan seperti apapun jika tanpa dibarengi dengan penghargaan serta jaminan atas kedaulatan rakyat maka runyamlah negara tersebut.

Terakhir, semoga demokrasi kita tak sampai berlarut-larut masuk kategori demokrasi yang disebutkan oleh Bung Karno dalam sebuah pidatonya : “Marilah kita ingat akan pelajaran revolusi perancis itu. Marilah kita ingat akan bagimana kadang-kadang palsunya semboyan demokrasi, yang menolong rakyat jelata bahkan sebaliknya mengorbankan rakyat jelata, membinasakan rakyat jelata sebagaimana telah terjadi di revolusi perancis itu”.

Wallahu a’lam bis showab.

P

elaksanaan UN SMP / Sederajat yang digelar mulai Senin (22/4) juga terindikasi bermasalah. Di sejumlah tempat terjadi keterlambatan pengiriman naskah ujian nasional, seperti yang terjadi pada pelaksanaan UN SMP hari pertama di wilayah Indonesia bagian timur.

Dari 12 SMP yang mendapat soal UN, baru 11 lembaga pendidikan penyelenggara yang mendapat naskah lengkap, sedangkan 1 SMP yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunggu paket naskah dari Maumere.

Akibat belum menerima naskah UN, sekolah tersebut tidak bisa melangsungkan UN secara serentak.

Tidak hanya masalah keterlambatan pengiriman logistik naskah soal ujian nasional, melainkan juga UN SMP/MTs/Paket B terindikasi terjadi kebocoran soal. Tak jauh berbeda dengan pelaksanaan UN SMA/MA/SMK/Paket C yang digelar seminggu sebelumnya, pelaksanaan UN SMP kali ini pun cenderung menyisakan beban ketakutan pada diri peserta dan lembaga bersangkutan.

Pelaku pendidikan, peserta UN, dan sekolah terkait merasa terbebani dengan target kelulusan 5.5 yang ditetapkan secara nasional. Ada rasa khawatir anak didik yang sedang mengiktui UN tersebut tidak bisa melalui ujian nasional dengan baik.

Sebab apabila terdapat seorang saja peserta UN yang tidak lulus, maka hal itu menjadi tanggung jawab moral guru dan lembaga tempatnya belajar pun akan memperoleh penilaian negatif dari para wali murid. Ujung-ujungnya berdampak pada citra dan penerimaan siswa baru. Anak-anak akan semakin takut meneruskan pendidikan di sekolah yang terdapat pelajarnya tidak lulus UN. Dengan pemikiran semacam itu, pihak lembaga dan pelaku pendidikan, bahkan instansi terkait termotifasi melakukan berbagai cara untuk meminimalisir angka ketidaklulusan. Bukan tidak mungkin, mereka justeru berinisiatif melakukan kecurangan untuk meluluskan semua anak didiknya yang sedang mengikuti UN. Baru-baru ini dalam sebuah artikelnya, Dainori menyatakan semakin kuat pemerintah berupaya menekan besarnya kelulusan dengan merubah paket dengan 20 bercode, maka akan semakin gencar pula pihak lembaga dan instansi terkait melakukan kecurangan. Walau pun tudingan itu akan sulit menemukan pembuktian.

Karena itulah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur Harun meminta semua pihak jangan terpancing dengan isu murahan terkait pelaksanaan UN, baik UN SMA maupun UN SMP, terutama mengenai kebocoran soal. Karena isu tersebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu yang ingin memecah konsentrasi peserta UN. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M. Nuh juga merasa terpanggil untuk memberikan penegasan tentang pelaksanaan UN selama ini tidak terjadi kebocoran soal sebagaimana yang sering diungkap berbagai media.

Terlepas dari pihak mana yang benar, tampaknya pelaksanaan UN untuk tahun yang akan datang tak perlu lagi diadakan, karena hanya menimbulkan tekanan mental dan psikologis pada peserta UN dan semua pihak yang berkepentingan dengan kelulusan UN. Bahkan cenderung berpotensi menjadi lahan korupsi. =

A

Urgensi Mengkartinikan Perempuan Oleh: Mohammad Sholihul Wafi | Pegiat Kajian di Al-Qadiriyyah Yogyakarta

P

erempuan selalu identik dengan cantik, anggun, dan lemah lembut. Stigma ini telah merasuk dalam diri perempuanperempuan zaman sekarang. Banyak perempuan yang terjebak dalam stigma ini. Mereka berlomba-lomba mempercantik diri, berupaya agar menjadi sosok yang berpenampilan seksi, bertubuh langsing, berbibir eksotis, beralis lengkung, dan berambut indah. Pendifinisian cantik yang seperti ini, menjadikan perempuan tak lagi peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini sangat berkebalikan dengan sosok RA Kartini (1879-1904), sang pahlawan perempuan dari Jepara.

Berbeda dengan perempuan zaman modern, Kartini dikenal sebagai tokoh memperjuangkan emansipasi hak-hak perempuan. Sebuah perjuangan yang patut mendapat apresiasi yang luar biasa. Ia memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan pada laki-laki. Ia berusaha mengubah stigma yang telah tertanam kuat di mayarakat, bahwa perempuan hanya identik dengan 3-ur, yaitu dapur, sumur, dan kasur.

Atas perjuagannya itu, nama ‘Kartini’ sampai sekarang terus dikenang.

Bahkan kelahirannya tanggal 21 April, dijadikan sebagai salah satu hari besar nasional.

Tak hanya Kartini, banyak perempuan yang telah terbukti hebat di dunia ini. Mereka sangat berpengaruh dalam membangun kemajuan dunia, berkat keberanian mereka. Sebut saja, Hillary Clin-

ton Hillary (Menteri Luar Negeri Amerika Serikat), Dilma Rouseff Dilma (Presiden Brazil), Angela Merkel (Kanselir Jerman), Sheryl Sandberg Sherly, dan Aung San Suu Kyi, tokoh demokrasi Myanmar yang berhasil memenangkan Pemilu 1 April tahun lalu. Melihat hal yang demikian, peran perempuan memang tak dapat dianggap enteng dan remeh.

Perempuan mempunyai kekuatan besar yang bisa saja mengubah dunia menjadi lebih baik. Kekuatan yang besar semacam ini, jangan sampai disia-siakan. Perempuan sangat layak untuk diberi kedudukan dan kesempatan yang sama, untuk ikut andil memperbaiki dunia ini. Perempuan tidak boleh dibiarkan hidup dalam budaya patriarkhi (dominasi laki-laki atas

perempuan). Sebab, dalam budaya itu perempuan cenderung bersifat inferior dan tidak berani melakukan hal-hal baru. Padahal, ide-ide perempuan sangat dibutuhkan untuk mengubah dunia ini. Mereka dibutuhkan untuk memperjuangkan keadilan gender bagi perempuan-perempuan yang tak pernah mendapat perlakuan yang layak.

Jika kita melihat sejarah, betapa perempuan punya andil besar dalam memajukan dunia ini. Lihat saja Sayidah Khadijah dan Arjumand. Meski mereka hanya berdiri di belakang suaminya, yaitu Nabi Muhammad dan Syah Jahan dari India(Pendiri Taj Mahal). Jasajasanya tak usah diragukan lagi, serta tak mungkin dapat dilupakan begitu saja.

Sayidah Khadijah dengan setia

mencurahkan segala pengorbanan, menyumbangkan pemikiran-pemikiran cemerlang, menyemangati, memotivasi serta mendampingi Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama islam. Dan berkat cinta Arjumand, Syah Jahan sukses dalam membangun salah satu keajaiban dunia (Taj Mahal). Mereka mampu membuktikan, bahwa wanita tidak hanya identik dengan 3-ur.

Melihat urgensi peran perempuan yang sedemikian penting, bukan hal yang keliru jika perempuan mendapatkan porsi hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan telah terbukti mampu membuat dunia lebih baik. Dan untuk memajukan dunia, butuh peran perempuan di segala lini kehidupan.

Menyikapi hal ini, perempuan zaman sekarang seharusnya tak hanya sibuk dengan upaya mempercantik diri sendiri. Perempuan zaman sekarang juga dituntut untuk peduli dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Terutama lingkup bangsa Indonesia, bangsa ini sangat butuh dengan ulur tangan kaum perempuan. Terlebih pada perempuan-perempuan seperti Kartini.

Bangsa ini sangat membutuhkan Kartini-Kartini kontemporer, yang dapat menyumbangkan gagasan-gagasan cemerlangnya. Dengan begitu, bangsa ini akan segera bangkit dari keterpurukan-keterpurukan yang sampai saat ini belum diketahui kapan berakhirnya.

Selamat Hari Kartini!

Wallahu a’lam bi al-shawaab.

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Ahmed David (non aktif), Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16

SELASA 23 APRIL 2013 NO. 0102 TAHUN II

IKLAN