e Paper Koran Madura 23 Mei 2013

1

KAMIS 23 MEI 2013 NO. 00123 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

23 MEI 2013

g PAMANGGHI

Luka Negeri Oleh : MA Zakitaro

Budayawan Muda Madura

A

ant/eric ireng

ANTISIPASI KENAIKAN BBM. Seorang pengunjukrasa melompat di atas perisai anggota Unit Pengendalian Massa (Dalmas) Satuan Sabhara Polrestabes Surabaya, saat Simulasi Penanganan Unjukrasa Terpadu di Kantor Pertamina Marketing Opt Regional V Surabaya, Rabu (22/5). Kegiatan hasil kerjasama PT Pertamina Persero) dan Polrestabes Surabaya tersebut, dalam rangka antisipasi pengamanan terkait rencana kenaikan harga BBM tahun 2013.

Juni Harga BBM Naik huda/koran madura

SOSIALISASI. Said Abdullah sedang menggelar silaturrahmi bersama ratusan isteri tukang becak di Probolinggo jawa timur.

JELANG PILGUB JATIM

Bambang-Said Janjikan Kartu Jempol PROBOLINGGO - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur MH Said Abdullah mengunjungi Kota Probolinggo dan bersilaturahmi dengan ratusan abang becak beserta isteri di Jalan Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok.

Kepada mereka Said menyampaikan hal-hal yang ingin ia perbuat bila nanti terpilih. “Nanti, kalau saya mendapat amanah dan terpilih menjadi wakil gubernur mendampingi Bambang Dwi Hartono akan saya lakukann perbaikan dengan program Kartu Jempol warga miskin,”tandas Said Abdullah.

Menurutnya, gagasan program Kartu Jempol untuk warga miskin itu sudah direncanakan semenjak menjadi anggota Komisi VIII DPR RI hingga duduk di Badan Anggaran (Banggar).

Program tersebut, lanjut Said Abdullah, akan jauh lebih baik dari program BOS. Sebab, segala kebutuhan anak sekolah akan terpenuhi, seperti baju seragam, buku, alat tulis, dan sebagainya.

“Satu anak akan membutuhkan anggaran lebih dari Rp. 1 juta pertahun. Insyaallah, kalau saya terpilih dan diberi amanah untuk memimpin Jawa Timur, program Kartu Jempol Warga Miskin akan segera direalisasikan,”pungkasnya. (hud/ara)

JAKARTA-Pemerintah secara resmi mengusulkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada Juni 2013 mendatang. Dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013, pemerintah akan menaikkan harga BBM Bersubsidi jenis premium sebesar 2000 menjadi Rp6.500, dan solar Rp1000 menjadi Rp5.500.

Demikian pernyataan resmi Menteri Keuangan, Chatib Basri seperti disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas RAPBN-P 2013 yang juga dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (22/5). “Pengendalian subsidi BBM melalui kenaikan harga premium Rp2.000/ liter dan harga solar Rp1.000/liter per Juni 2013,” kata Chatib.

Sebelumnya, Chatib menjelaskan, berbagai alasan diajukannya RAPBN-P 2013 ini terkait dengan perkembangan

ekonomi global yang telah menyebabkan berbagai asumsi ekonomi makro berubah.

Misalnya, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 6,2 persen atau lebih rendah dari perkiraan sebesar 6,8 persen. “Ini mengakibatkan penerimaan pajak tidak akan mencapai target, sedangkan pengeluaran pemerintah membengkak, terutama untuk subsidi BBM,” terangnya.

Hal ini menyebabkan APBN tertekan, diperkirakan bisa mencatat defisit 3,8 persen dari PDB, apabila Pemerintah tidak mengambil kebijakan apa-apa. Ini berarti Pemerintah terancam melanggar UU yang membatasi defisit sampai 3 persen saja.

“Defisit akan jauh lebih besar diatas 3 persen seandainya tidak dilakukan upayaupaya yang tepat berkaitan dengan kebijakan subsisi BBM,” jelas dia.

Selama ini kata dia kebijakan subsidi BBM memberi banyak manfaat kepada kelompok menengah keatas. Karena itu, alokasi BBM bersubsidi harus didesain ulang agar benar-benar berpihak ke rakyat. Sehingga kalau dialokasikan kepada kelompok menengah kebawah yang berhak mendapatkan subsidi akan lebih baik.

Tanpa penyesuaian atau kenaikan harga BBM maka ada ancaman terhadap stabilitas makro yang pada akhirnya menganggu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

I

1 April 2011

ID BS

Kementerian ESDM menyebar spanduk bertuliskan ‘Premium adalah BBM bersubsidi hanya untuk golongan tidak mampu’

SU

21 April 2010 Pemerintah berencana melarang pembelian BBM bersubsidi bagi mobil pribadi keluaran tahun 2000 ke atas

“ Siapa yang mengkonsumsi BBM terbesar selama ini? 90 persen adalah mobil pribadi dan sepeda motor. Sekitar 8 persen kendaraan umum. Karena itu, struktur subsidi ini harus dibenahi karena sudah tidak adil,” pungkas dia.

Dalam pemaparannya, Chatib mengatakan, pemerintah mengalokasikan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM/BLT) sebesar Rp11,6 triliun. Program perlindungan sosial sebesar Rp12,5 triliun yang terdiri dari beras untuk orang miskin Rp4,3 triliun, beasiswa untuk siswa miskin Rp7,5 triliun dan program keluarga harapan Rp700 miliar. “Tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar Rp6 triliun,” ucapnya.

Dia merincikan, perubahan asumsi makro ekonomi lainnya adalah inflasi diperkirakan akan mencapai 7,2 persen dari asumsi sebelumnya sebesar 4,9 persen. Indonesia Price Crude (ICP) menjadi USD108 per barel dari sebelumnya USD100/barel. Nilai tukar ruiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi 9.600 dari sebelumnya 9.300. Lifting minyak di 2013 diperkirakan sebesar 840 ribu barel/ hari, padahal asumsi sebelumnya 900 ribu barel/hari. Lifting gas diasumsikan menjadi 1.240 ribu barel/hari setara minyak, sebelumnya 1.360 ribu barel/hari setara minyak. (gam/bud/abe)

19 April 2011 Rencana pembataasan pemakaian BBM bersubsidi khusus bagi mobil dinas pemerintah, BUMN, serta BUMD di Jawa dan Bali

April 2013

26 Mei 2010 Pembatasan pembelian BBM bersubsidi dikaji bagi semua kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor

26 November 2010

23 April 2011 Pemerintah memutuskan membatasi pemakaian BBM bersubsidi untuk mobil pelat hitam berkapasitas mesin 1.500 cc ke atas

2 Desember 2010 Pemerintah akan melarang semua mobil pribadi menggunakan premium bersubsidi

Dua opsi pembatasan BBM bersubsidi disiapkan, yaitu melarang semua kendaraan berpelat hitam atau melarang kedaraan berpelat hitam keluaran tahun 2005 ke atas.

14 Desember 2010 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pembatasan BBM bersubsidi akan dilakukan di Jabodetabek terlebih dahulu.

Rencana pembatasan BBM bersubsidi dengan menerapakan dua harga kemudian diganti dengan rencana 22 Mei 2013 penaikan harga BBM di bawah Rp 6.500/liter Pemerintah secara resmi mengusulkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada 2013 dalam APBN-P 2013.

da banyak hal yang membuat negeri tercinta ini terpuruk. Diantaranya, lemahnya penegakan hukum, pemerataan ekonomi yang gagal, pengabaikan terhadap kepatutan, dan hilangnya gotong-royong. Lalu penduduknya merasa sunyi sebagaimana Kahlil Gibran kesepian. Ia merasa dilahirkan ketika setiap jiwa memuji kelemahan dan menyalahkan kebajikan yang tak terpandang. Karena itu, negeri ini seperti tempat sampah raksasa dimana setiap perokok membuang puntung sembarangan.

Gayus yang mengambil hak negara untuk kehidupan rakyatnya merasa semua yang dihadapi adalah miliknya.

Gayus lainnya berjibaku menjadi monster baru dan menggergaji negara. Achmad Fathanah, pemilik nama yang baik, menyeret hamba-hamba baru yang tidak tahu menahu, atau sebenarnya sudah tahu dan menikmati bersamasama. Di sini jungkir balik terjadi sampai pada suatu ketika seorang warga berjanji tidak memberi nama Achmad Fathanah terhadap bayi yang dikandungnya. Karena nama pada bangsa hari ini ; tak lagi sepenuhnya berharga.

Sebenarnya, hidup telah mengajari kita secara diam-diSebenarnya, am. Semakin kenegeri ini sal pada hidup, kaya karena sejatinya kian berdiri di atas jauh darinya. tanah berlian.

Tetapi apa yang d i s a m p a i k a n Namun mutiara ini diakusisi Rabindranath Tagore itu tidak menjadi milik sesuai dengan perorangan. negeri ini sebagaimana Mahfud MD yang berkeluh tentang sebagian ilmu yang direngkuhnya dari luar negeri menjadi tidak cocok diterapkan di negara ini. Kita lupa bahwa sabar saat ini sudah tidak cukup karena kesesatan sudah terlampau jauh dimana iman berdiri tanpa amal.

Inilah yang menjadi alasan bagi Thomas Hobbes yang menderita fobia terhadap gelap. Sehingga kapan dan di manapun, ia selalu minta lampu dinyalakan, bahkan pada saat tidur. Begitu pula Degas, pelukis Perancis, mengaku fobia terhadap bunga. Ia senantiasa pucat pasi bila mencium aroma bunga.

Lalu Erasmus, pemikir dan filsuf humanis Belanda, mengalami sindroma ikan; seekor binatang yang membuatnya demam walau untuk sekedar dilihat. Banyak yang berharap di sisi Thomas, Indonesia bukan sebagai bunga yang akan membuatnya demam.

Semrautnya negara sejatinya tidak hanya terjadi di negeri ini. Tetapi akutnya sebuah penyakit, Indonesia menjadi jawaban. Dibanding Hongkong 1977, korupsi di tanah ini belum ada apa-apa. Saat itu, sopir ambulan di Hongkong tidak mau menstarter mobil jika belum mendapat “uang rokok”.

Begitu akutnya korupsi di Hongkong, 99,9% anggota polisi, hakim, dan jaksa terlibat dengan mafia serta tindakan kriminal. Sampai akhirnya, negara itu melakukan langkah drastis; semua polisi, hakim, dan jaksa dipecat! Situasi ini dalam bahasa kita yang sederhana; amputasi nasional.

Sebenarnya, negeri ini kaya karena berdiri di atas tanah berlian. Namun mutiara ini diakusisi menjadi milik perorangan. Pertambangan emas terbesar dan terbaik di Freeport tersedot begitu saja. Pertambangan emas ini telah menghasilkan lebih 7,3 juta ons tembaga dan 724,7 juta ons emas. Dari total pendapatan itu, pemilik kedaulatan hanya mendapatkan 1 persen. Ini belum cadangan gas alam di Natuna yang mengalirkan gas 202 triliun kaki kubik. Ini juga belum hutan tropis terbesar di dunia seluas 39.549.447 hektar.

Negara ini punya lautan terluas di dunia yang samudra Pasific-Hindia. Selain itu, negeri ini juga kaya koruptor dimana negara lain tak punya sebegitu banyak. =

Janda Berdua masuk ke sebuah rumah makan, Matrawi, saat menunggu pelayan datang berbisik pada Burhan. “Di sini, ada janda.”

“Wah asyik nih. Yang mana?,” tanya Burhan berbisik.

“Itu yang pakai kebaya?” kata Matrawi dengan isyarat mata.

“Nenek itu?”

“Iya. Dia janda,” jawab Matrawi cekikikan.

“Asem.”

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 23 MEI 2013 NO. 0123 TAHUN II

MIGAS

Beredar Elpiji Palsu SUMENEP – Langkanya gas elpiji ukuran 3 kilogram menyebabkan maraknya tabung elpiji palsu beredar di sejumlah agen, disributor, dan pelanggan. Banyak konsumen elpiji mengeluh, karena merasa dirugikan oleh adanya tabung gas elpiji berukuran 3 kilogram yang palsu tersebut.

Salah seorang konsumen elpiji, Ibnu Sahar (50), mengatakan, sangat terkejut ketika ada elpiji 3 kilogram yang baru dibelinya hanya bertahan 7 hari pemakaian. Padahal, biasanya elpiji dengan ukuran yang sama sanggup bertahan antara 25 hingga 30 hari. “Saya sebelumnya tidak tahu kalau tabungnya itu palsu. Karena tidak merk SNI-nya dan terlalu ringan saat diangkat,” ceritanya, Rabu (22/5) kepada Koran Madura.

Ia mengaku baru tahu setelah ada ribut-ribut di salah satu agen distributor. Kejadian serupa juga dialami oleh banyak warga, dan tabungnya tidak diakui oleh distributor setempat karena diduga palsu.

Distributor elpiji H. Hefni (58), mengaku pernah menerima tabung yang sudah kosong dari sejumlah pelanggan. Ada 100 tabung yang ditolak oleh SPBE. Setelah dicek, ternyata tabung tersebut bukan milik SPBE dan tidak memenuhi standar SNI. “Ukuran tabung palsu yang 100 buah itu lebih dari 4,5 kilogram, tapi sudah dikembalikan oleh SPBE ke yang punya. Tapi bukan saya,” tuturnya.

Sementara itu, Kabag Setkab Perekonomian Moh. Hanafi saat dikonfirmasi mengaku belum tahu soal beredarnya tabung palsu tersebut. Untuk mengecek kebenarannya, pihaknya akan berkoordinasi dengan distributor dan agen yang ada di Sumenep. Selain itu, akan melakukan inspeksi mendadak dan minta penjelasan kepada SPBE. “Masyarakat yang menemukan beredarnya tabung palsu tolong diinformasikan,” tukasnya.

Tambah Kuota Untuk mengakhiri kelangkaan elpiji, pemerintah mengusulkan penambahan kuota. Menurut Hanafi, pertamina berpatokan pada jumlah hasil pen-

dataan konsumen saat pelaksanaan konversi minyak tanah (mitan) ke migas. Padahal, jumlah konsumen di Sumenep terus bertambah. ''Hasil pendataan konversi mitan ke migas beberapa waktu lalu sebanyak 299 ribu tabung per bulan. Dan pertamina masih mengacu pada itu, makanya tabung elpiji selalu kurang. Padahal, jumlah konsumen saat ini sudah bertambah banyak,'' kata Moh Hanafi, di kantornya, Rabu (22/5).

Menurutnya, meningkatnya penggunaan elpiji itu juga dipicu tingkat perekonomian masyarakat sudah mulai meningkat. Pada saat konversi dulu tidak menggunakan, tapi saat ini sudah menggunakan elpiji. ''Tingkat perekonomian masyarakat juga meningkat, jadi kebutuhan masyarakat terhadap elpiji lebih meningkat juga,'' ungkapnya.

Mantan Camat Lenteng itu menegaskan, pada tahun 2012 pertamina menyuplai elpiji sebanyak 345.320 tabung per bulan, sudah melebihi dari kuota elpiji pada tahun sebelumnya. Namun, jumlah itu belum bisa memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga tahun 2013 ini pemkab meminta penambahan kembali hingga 414.384 atau 30.332.905 kilogram per bulan. ''Permintaan penambahan itu naik sebesar 20 persen realita tahun 2012 sebanyak 345.320 tabung.

Permintaan itu kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen,'' ujarnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, bentuk permintaan penambahan kuota elpiji itu, pemkab telah mengirim surat ke Dirjen Migas beberapa waktu lalu. Surat permohonan penambahan kuota elpiji itu ditandatangani bupati Sumenep. ''Kami telah mengirim surat ke Dirjen Migas sebanyak dua kali. Dan yang kedua ini baru dikirim beberapa waktu lalu,'' tuturnya.

Dia berharap, surat permohonan penambahan kuota elpiji untuk Sumenep itu segera ditindaklanjuti oleh Dirjen Migas sehingga kebutuhan masyarakat cepat terpenuhi. ''Kami berharap permohonan itu segera dikabulkan,'' harapnya. (athink/rif/mk)

jafkhairi/ant

SITA GAS ELPIJI. Seorang petugas memasang garis polisi pada tabung gas elpiji ukuran 12 kg. Petugas menyita 300 tabung gas elpiji dari pelaku pengoplos gas elpiji dengan cara memasukan gas elpiji ukuran 3 kg bersubsidi ke tabung gas elpiji 12 kg non subsidi yang dapat merugikan konsumen.

PERTANIAN

Anggaran Pugar Menyusut SUMENEP – Anggaran untuk pemberdayaan usaha garam rakyat (pugar) yang dikeluarkan Dinas Perikanan dan Kelautan Sumenep pada tahun ini menyusut drastis dibanding tahun 2012. Pada tahun lalu mencapai 6,5 miliar, sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 4,5 miliar.

“Memang setiap tahunnya pasti akan mengalami kepenurunan.

Tidak hanya program pugar, setiap program dimungkinkan akan mengalami penurunan. Sebab, itu merupakan penentu dari keberhasilan program sebelumnya,” kata Bupati Sumenep A. Busyro Karim ketika memberikan sambutan dalam Sosialisasi Pugar di Pandapa Kraton, Rabu

(22/5).

Ia berharap, program tersebut dapat difungsikan sebagai pengembangan terhadap pemberdayaan kualitas garam dan pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan petani garam. “Dengan anggaran yang ada, diharapkan agar dapat membuat petani semakin maju dan berkembang,” tambahnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Muhammad Jakfar tetap optimis walaupun pada tahun ini telah mengalami penyusutan. “Kami tetap semangat dan yakin dapat membuat masyarakat petani garam akan menghasilkan lebih baik dan berkualitas tinggi,” tuturnya. (edy/ mk)

yudhi mahatma/ant

PENDIDIKAN LUAR RUANG. Anak-anak mengikuti kegiatan belajar luar ruang yang diadakan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STTBI). Metode belajar ruang yang diikuti sekitar 50 anak kelas TK-SD tersebut, bertujuan mengajak anak-anak belajar dari lingkungan sekitar.

SDN Ketupat II Kembali Disegel SUMENEP – Meski sudah ada kesepatan antara Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep dan ahli waris lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ketupat II Kecamatan Raas, namun tidak membuat sengketa lahan itu tuntas. Ahli waris lahan kembali menyegel sekolah itu. Sejak beberapa waktu lalu, ahli waris melakukan penyegelan dengan cara menumpuk batu karang di depan pintu masuk.

Sebelumnya, disdik sudah duduk satu meja dengan ahli waris dan sepakat untuk membayar ganti rugi lahan sebesar Rp 31 ribu per meter. Termasuk, akan mengangkat keluarga ahli waris sebagai komite dan menjadi tenaga guru sukwan. Kesepakatan dibuat 4 Mei lalu, dengan disaksikan muspika setempat. Hanya saja, tak lama dari kesepakatan itu ahli waris malah ngotot malakukan aksi penutupan kembali. Penyegelan itu sudah yang kedua kalinya, setelah bulan April lalu.

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Sumenep Fajar Santoso menyesalkan aksi penyegelan kembali yang dilakukan ahli waris. Menurutnya, hal itu menyalahi kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah dengan ahli waris. ”Kami tidak paham mengapa ini terjadi lagi. Padahal, sudah ada kesepakatan. Tapi, tampaknya tak begitu digubris,” ujarnya, Rabu (22/5).

Pihaknya yakin dibalik aksi penyegelan itu teradapat orang yang menggerakkan. Bahkan, pihaknya sudah mengantongi identitas aktor intelektualnya.

Ia sampai menyebutkan, aktornya adalah salah satu dosen di pergurun tinggi swasta di Sumenep dan politisi. ”Ini sangat mengganggu kami. Kami tidak paham orang yang berpendidikan ternyata menjadi aktor. Sangat memalukan,” ujarnya.

Kendati demikian, sambung dia, pihaknya tetap akan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Sebab, itu memang yang diharapkan oleh bupati Sumenep. ”Kalau ke jalur hukum sepertinya tidak mungkin. Kami tetap menggunakan jalur kekeluargaan saja.

Itu selama masih bisa,” tutur mantan kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gapura.

Namun, menurut Fajar, apabila ahli waris mengusir siswa untuk belajar, pihaknya tidak akan diam. Pihaknya akan melaporkan kasus itu ke

ranah hukum. Sebab, masuk ranah pidana. ”Kalau pengusiran itu melanggar undangundang, kami tidak bisa tinggal diam. Harus bergerak juga,” ucapnya.

Ditanya soal ganti rugi, Santoso mengaku tidak mudah memberikan ganti rugi. Sebab, ahli waris harus membuat sertifikat terlebih dahulu. Baru nanti ada peralihan aset kepada negara. ”Bukti yang dikantongi ahli waris kan hanya liter C. Jadi, harus disertifikat dulu, baru diproses kami,” ungkapnya.

SDN Ketupat II, Kecamatan Raas disegel oleh ahli warisnya sekitar awal akhir April lalu.

Menurut ahli waris, pemkab tidak memberikan ganti rugi.

Namun setelah ada kesepakatan, akhirnya segel dibuka.

Entah apa yang terjadi, setelah kesepakatan dibuat ternyata ahli waris memilih untuk menyegel kembali.

Tak Rasional Sementara pemerintah menilai permintaan ganti rugi lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Duko 3 Kecamatan Arjasa terlalu tinggi, akibatnya disdik mengabaikan permintaan warga yang mengaku pemilik lahan tersebut.

Pantauan Koran Madura, Rabu (22/5), kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN Duko 3 Kecamatan Arjasa tidak terlaksana seperti biasanya, siswa

IGTKI Gelar Workshop Pendidikan

ARAHAN. Kabid Dikdas Fajar Santoso saat memberikan sambutan pada acara workshop IGTKI, kemarin.

SUMENEP – Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Sumenep menggelar workshop pendidikan anak, kemarin (22/5). Workshop dengan tama Membentuk Karakter Unggul di Usia Emas ini diikuti sebanyak 300 peserta dari perwakilan masing-masing lembaga TK yang ada di kota Sumekar ini.

Acara itu dibuka oleh Kabid Dikdas Fajar Santoso. Kemudian

materi diisi oleh dosen Unipa Dr. Joko Adi Waluyo. ”Acara ini merupakan rangkaian dari harlah IGTKI ke 60. Dengan tujuan silaturrahmi, menambawah wawasan guru utamanya soal karakter. Intinya, bagaimana meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan kompeten. Nanti puncak acara ini akan digelar 25 Mei mendatang,” kata ketua panitia Misnatu, M.Pd. (yat/*).

belajar di rumah warga yang lokasinya berdekatan dengan lembaga pendidikan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A Shadik mengatakan, belum adanya penyelesaian ganti rugi lahan di SDN Duko 3, Arjasa, disebabkan pemerintah tidak mampu memenuhi tuntutan warga yang mengaku sebagai pemilik lahan sekolah tersebut. Tuntutannya sebesar Rp 300 ribu per meternya. ''Permintaannya terlalu tinggi, yaitu sebesar Rp300 ribu permeternya. Itu tidak masuk akal, lokasinya di kepulauan masak sampai minta ganti rugi sebesar itu,'' kata Shadik, Rabu (22/5).

Menurutnya, disdik sudah menurunkan tim ke Arjasa untuk melakukan negosiasi dengan warga yang mengklaim pemilik lahan SDN Duko 3.

Namun, hingga saat ini belum membuahkan titik kesepakatan sehingga KBM berlangsung tidak maksimal. ''Karena permintaan ganti rugi terlalu tinggi, akibatnya mengganggu proses negosiasi, tidak ada kesepakatan antara warga dengan disdik.

Jadi, kami tidak sanggup memenuhi permintaannya. Untuk sementara ini, kami terpaksa membiarkan KBM berlangsung menumpang di rumah warga setempat,'' terangnya.

Lebih lanjut Sadik menegaskan, sebenarnya pihak-

nya tidak akan membiarkan siswa SDN Duko 3 itu terlantar dalam waktu lama. Namun, pihak pemilik lahan belum bisa menurunkan nominal harga lahan per meternya. ''Kalau upaya kami tetap menemui jalan buntu, maka kemungkinan besar akan tempuh jalur lain, yaitu dengan cara membeli lahan baru,'' urainya.

Untuk tahun ini, tegasnya, penyelesaian ganti rugi lahan sekolah di bumi Sumekar ini hanya dilakukan di SDN Ketupat 2 Kecamatan/Kepulauan Raas. Hasil kesepakatan, per meternya lahan untuk SDN Ketupat 2 Rp 31 ribu, meski sebelumnya juga minta Rp 300 ribu per meternya. ''Sebenarnya kami alokasikan dana ganti rugi bagi dua sekolah, yakni SDN Duko 3, Arjasa, dan SDN Ketupat 2, Raas.

Tapi, yang mampu dibayar hanya SDN Ketupat 2, sebab pemilik lahan yang semula juga mengusulkan ganti rugi lahan senilai Rp300 ribu, akhirnya bersedia menurunkan harga hingga Rp 31 ribu per meter,'' ungkapnya.

Dengan kesepakatan itu, sambungnya, dipastikan ganti rugi lahan di SDN Ketupat 2, Raas, secepatnya terealiasi. ''Untuk ganti rugi lahan SDN Ketupat 2, Raas akan segera direalisasikan, sedangkan yang SDN Duko 3, masih belum bisa dilanjutkan,'' pungkasnya. (edy/rif/yat)

SUMENEP

3

KAMIS 23 MEI 2013 NO. 0123 TAHUN II

syamsuni/koran madura

UNJUK RASA. Terlihat seorang ibu menerobos pagar pembatas yang dijaga panitia pilkades di Desa Grujugan Kecamatan Gapura, Rabu (22/5). Aksi tersebut dipicu oleh kuatnya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pilkades yang dilaksanakan Senin (20/5).

Panitia Pilkades Diduga Menggelapkan Suara SUMENEP - Ratusan warga Desa Grujugan Kecamatan Gapura berunjuk rasa ke Sekretariat Panitia Pilkades setempat, Rabu (22/5). Massa meminta pertanggungjawaban panitia menyusul banyak dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilihan kepala desa, Senin 20 Mei 2013. Pemilihan kepala desa diminta diulang karena diduga ada banyak pelanggaran.

Massa yang mengepung sekretariat panitia tersebut adalah pendukung dua calon kades, pendukung Muhammad Alim dan Mawarki. Terlihat ratusan warga memaksa masuk ke sekretariat panitia sambil berteriak: panitia “maling suara”. “Kami ingin panitia mengulang pilkades, karena sudah tidak mencerminkan bebas, jujur dan adil. Dan kami sepakat, jika panitia tetap bersikukuh mempertahankan keputusannya menandatangani hasil pemilihan, maka sampai kapanpun kami akan tetap menunggu,” teriak Imam Arifin, salah satu warga.

Muhammad Alim alias

Aling, calon nomor urut 2 mengatakan, maksud kedatangannya ke Sekretariat Panitia bersama ratusan warga untuk meminta kejelasan terhadap beberapa kejanggalan dugaan kecurangan. “Karena bagi kami, pelaksanaan pilkades sudah tidak berjalan sesuai aturan dan prosedur yang ada,” katanya kepada wartawan.

Beberapa indikasi kecurangan tersebut, menurutnya, di antaranya 32 suara hilang.

Selain itu, dari jumlah 2634 surat suara ketika dihitung ternyata lebih 3 suara. “Termasuk dari 307 pemilih yang tidak hadir, ternyata ketika dicek ulang di daftar pemilih tetap

(DPT, red.) bukan 307, tetapi berjumlah 339. Nah, ini sudah menandakan bahwa panitia telah melakukan tindakan yang kurang etis, dan telah mencederai substansi dari konsep demokrasi yang bebas, jujur dan adil,” tegasnya.

Salah satu kejanggalan lain yang juga terjadi adalah, ada salah satu warga bernama K. Adi ketika sampai TPS mengalami pusing dan terpaksa diantar pulang ke rumahnya sebelum menggunakan hak pilihnya. Tetapi undangan untuk mencoblos diserahkan ke panitia. “Dan ketika ditanya tentang undangan K. Adi, panitia kelimpungan, karena undangan tersebut tidak ada. Nah, kemana undangan itu, janganjangan dipergunakan oleh orang lain saat pencoblosan,” tegas Muhammad Alim Alim berharap kalau panita tidak bisa membuktikan itu semua, maka dengan tegas Alim dan mewakili cakades nomor urut 3, Mawarki, agar

uang pendaftaran sebanyak Rp 34.000.084 dikembalikan. “Dan sampai waktu yang ditentukan ternyata belum dipenuhi maka kami akan polisikan,” tegasnya.

Sementara Ketua Panitia Pilkades Grujukan Abd. Roqib menjelaskan, bahwa untuk saat ini pihaknya masih belum bisa memenuhi permintaan mereka sebelum ada bukti yang kuat dan akurat. “Karena panitia bukan berlandaskan kepada DPT, tetapi mengacu kepada undangan. Sedangkan mereka mengacu kepada DPT yang telah tertera,” jelas Roqib.

Ditanya lebih jauh tentang tuntutan mereka, Abd Roqib dengan tegas mengatakan masih belum mengiyakan pengembalian uang Rp 34.000.084. “Karena panitia sudah bekerja sesuai aturan yang ada,” imbuhnya.

Menanggapi banyaknya kekecewaan, anggota Komisi A DPRD Sumenep Hamid Ali Munir mengatakan, hal itu disebabkan sumber daya manusia yang masih lemah. “Itu masalah

teknis di bawah, karena kita masih belum siap berdemokrasi,” paparnya Selasa (21/5).

Sementara Kepala Pemdes Setkab Moh. Ramli menjelaskan, penyebab sengketa yang paling runyam terjadi pada saat penghitungan suara. Sebab pada peristiwa tersebut ada dua kegiatan, yaitu penghitungan pencocokan surat undangan dengan surat suara tertutup yang diberita acarakan. Kemudian dilanjutkan pembacaan surat suara yang ditulis pada papan plafon. “Kalau konflik yang paling keras, yang sudah terjadi biasanya saat melihat angka yang dicocokkan dengan suara suara tertutup dengan papan pengumuman,” paparnya.

Tetapi hal tersebut, menurutnya, sudah diatur dalam perbub dan wajar karena kewenangannya terletak pada panitia dan saksi-saksi.

Sementara ini konflik yang sudah dibawah kepada ranah hukum, secara formal baru BPD Desa Kropoh Kecamataan Raas. (sym/athink/mk)

Disperta Komitmen Maksimalkan Sistem SRI Hasil Kunjungan Disperta ke Sumatera Utara lebih tinggi dibanding musim kemarau, hal ini disebabkan kelembaban tinggi, intensitas sinar matahari berkurang.

Full organik menggunakan pestisida ramah lingkungan yang relatif lebih lama dalam meberantas Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Sedangkan semi organik menangani sesuai konsep pengendalian hama terpadu (PHT) yang artinya dengan pengamatan mingguan dan dalam keputusan akhirnya dapat mengaplikasikan pestisida kimia yang relatif lebih efketif dalam pengendalian OPT.

MANTAPKAN. Bupati Sumenep A. Busyro Karim (tengah) kadisperta Bambang Heriyanto (kanan) dan Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi (dua dari kanan) saat foto bareng bersama asisten dan kadisperta Pemprov Sumatera Utara.

SUMENEP – Dinas Pertanian (disperta) Sumenep bersama bupati A. Busyro Karim, Sekda Hadi Soetarto, dan Komisi B DPRD Sumenep bertandang ke Sumatera Utara 16 hingga 18 Mei lalu. Kedatangannya untuk mengetahui penerapan sistem SRI (System of Rice Intencification) yang diterapkan di Sumatera Utara.

Termasuk, juga promosi keris Sumenep.

Dengan begitu, Disperta Sumenep berkomitmen menerapkan lebih maksimal sistem SRI. Memang, sudah menerapkan, namun belum maksimal. Penggunaan

sistem SRI cukup menguntungkan mengurangi emisi CH4 karena sawah tidak digenangi. Juga, emisi metan dari sawah bisa berkurang. ”Kami akan maksimalkan pola penerapan metode SRI di Sumenep ini. Sebab, cukup menguntungkan, saat ini kami baru bisa memproduksi 6 ton saja,” kata Bambang Heriyanto kepala Disperta Sumenep.

Secara sederhana, studi banding di Sumetera Utara khususnya di Kabupaten Deli Serdang dan kabupaten Karo menghasilkan, penerapannya menggunakan pupuk full organik dan semi organik . Hasil

produksi untuk full organik sebesar 10 ton sampai 10,5/ ha untuk musim kemarau dan 9 ton/ha untuk musim penghujan (hasil di lapangan atau sawah, bukan hasil ubinan).

Sedangkan untuk penghujan yang menggunakan semi organik produksi relatif sama yaitu 10 ton sampai 10,5/ ha. Terjadinya perbedaan produksi disebabkan, saat Musim hujan (MH) masa istirahat tanah relatif singkat, limbah pertanian seperti jerami belum terdekomposisi secara sempurna.

Lalu, saat musim hujan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) relatif

Sistem Budidaya Pengolahan Tanah di Sumatera Utara, jenis tanahnya liat berpasir dengan kemiringan ≥ 20 %, kelembaban udara 60 – 87 %. Curah hujan 50-399 mm/bulan, suhu udara 2333 0C, PH air : 5-8 dan PH tanah 5 – 7, dengan pola tanam padi (Mei-Agustus),– padi (September-Desember) – palawija (Januari-April). Biasanya, sistem pengolahan tanahg setelah di handtraktor tidak langsung ditanam, melainkan dibiarikan selama kurang lebih 2 minggu.

Sementara dalam Persemaian menggunakan sistem sistem kering dengan menggunakan talam/ tampah/ nampan, jika perlu dilapisi daun pisang. Media yang digunakan adalah tanah dan kompos dengan perbandingan 1 : 1 dengan ketebalan ± 4 cm, diameter talam ± 80 cm (sesuai kebutuhan) didalam

talam diisi /ditabur benih ± 1-2 sendok makan. Adapun kebutuhan benih per ha untuk sistem System of Rice Intensification (SRI) : ± 5 – 7 kg benih. Umur bibit yang bisa pindah tanam adalah 7 – 12 HSS (hari setelah sebar) dengan jarak tanam 30 cm x 30 cm menggunakan caplak. Adapun jumlah bibit perlubang tanam sebanyak 1batang. Anakan produktif sebanyak 30-40- malai, sedangkan per rumpun 26-30 per rumpun.

Sedangkan sistem pengairannya, awal penanaman, pemberian air dilakukan sampai kondisi minimal macak-macak.

Hingga tanah terbelah. Itu menyebabkan oksigen lebih banyak masuk dalam pori-pori tanah.

Pengendalian Hama dan Penyakit Dalam metode SRI di Sumatera Utara, pengendalian hama dilakukan dengan sistem PHT. Dengan sistem ini, petani diajak untuk bisa mengelola unsur-unsur dalam agroekosistem (seperti matahari, tanaman, mikroorganisme, air, oksigen, dan musuh alami) sebagai alat pengendali hama dan penyakit tanaman. Untuk yang full organik menggunakan pestisida nabati dengan ramuan masing-masing petani sesuai selera dan uji coba petani, semisal : Urine sapi dicampur dengan ekstrak daun mimba dan daun sirsak. Sedangkan yang semi organik menggunakan konsep PHT (pe-

ngendalian hama terpadu) dan terakhir keputusan jika ada serangan serta melewati ambang batas/kendali/ ekonomi menggunakan pestisida kimia. Untuk pengendalian gulma, metode SRI mengandalkan tenaga manusia dan sama sekali tidak memakai herbisida. Untuk pengendalian gulma, metode SRI menggunakan metode manusia. Dan menggunakan alat bantu yang disebut susruk (semacam garu yang berfungsi mencabut gulma).

Untuk itu, Sumenep akan melakukan uji coba demplot dengan menggunkan full organik dan semi organik. Dan, polanya nanti akan direkomendasi kepada poktan. Itu dilakukan untuk peningkatan produktifitas dan peningkatan kesejahteraan. ”Ini yang akan kami lakukan tentu saja ini cukup bermanfaat,” ujar Bambang.

Kunjungan disperta, bupati dan komisi B DPRD Sumenep ini dimulai di kantor dinas pertanian pemprov Jatim. Lalu, dilanjutkan ke balai benih Induk Murni (BBI). Setelah itu, rombongan meninjau lapangan penanaman dengan pola sistem SRI Desa Sidodadi Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

Disamping masalah pertanian, bupati juga mempromosikan kebudayaan keris di Sumenep. Sebab, pengrajin keris di kabupaten ujung timur pulau Madura itu cukup banyak, bahkan nomor satu se dunia. Tidak hanya itu, kemungkinan keris ke depan akan menjadi maskot kota Sumekar. Dengan begitu, bupati terus melakukan promosi ke luar daerah, termasuk di Sumatera utara ini. (adv/yat)

KERJASAMA. Bupati SUmenep A. Busyro Karim menunjukkan cenderamata berupa keris kepada pemprov Sumatera Utara.

4

PAMEKASAN

KAMIS 23 MEI 2013 NO.0123| TAHUN II

PERTANIAN

Tanaman Tembakau Membusuk karena Terendam Air

Pekerja menjemur teri nasi, ditempat pengolahan teri nasi ekspor, Desa Tajung, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Jumat (17/5). Harga teri nasi ditingkat nelayan, turun dari RP 16.000 menjadi Rp 10.000 hingga Rp 12.000 per kg.

Pengumuman Kelulusan UN Secara Tertutup PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan menyatakan akan mengumumkan kelulusan Ujian Nasional (UN) secara tertutup. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi aksi perayaan kelulusan secara berlebihan oleh para siswa.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Mohammad Tarsun, Rabu (22/5), menjelaskan metode pengumuman kelulusan ini sudah disosialisasikan ke masing-masing sekolah penyelenggara. Pengumuman tertutup ini akan disampaikan melalui kurir.

Dia jelaskan, meski dilakukan secara tertutup, pengumuman kelulusan itu tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal pengumuman pada Jumat (24/5) dengan batas waktu sampai pukul 17.00 WIB. Jika sampai waktu itu siswa tidak menerima surat dari sekolah

dipastikan siswa itu lulus.

“Tiga hari lalu kami sudah koordinasi dengan kepala sekolah, kepolisian termasuk dengan Kantor Kemenag. Kami sudah menerbitkan ketentuan umum dalam pelaksanaan pengumuman UN nanti, salah satunya kelulusan diumumkan secara tertutup,” katanya.

Dinas Pendidikan juga sudah memerintahkan masingmasing sekolah untuk membentuk tim keamanan yang ditentukan oleh sekolah. Tim itu di antaranya terdiri dari dua orang dari unsur kepolisian.

Namun demikian, pihaknya masih akan melakukan

koordinasi dengan kepolisian, untuk menambah personil pengamanan di sejumlah titik yang dinilai rawan. Namun tingkat kerawanan ini belum bisa ditentukan, karena angka ketidakkelulusan siswa belum diketahui. Sebab pengambilan nilai kolektif hasil pelaksanaan UN, baru akan diambil Kamis (23/5) hari ini, ke Disdik Provinsi Jawa Timur.

Tarsun menjelaskan pihaknya sudah mengisntruksikan sekolah untuk melibatkan guru-guru dalam mengawasi dan menjaga siswa agar tidak terlibat konvoi, aksi corat coret, dan perayaan kelulusan UN secara berlebihan.

Lebih dari itu, pihaknya meminta sekolah untuk mengadakan kegiatan yang mendidik pada hari H pengumuman kelulusan seperti pentas seni dan kegiatan lainnya yang lebih mendidik.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengim-

bau kepada sekolah dan seluruh siswa agar menyikapi kelulusan secara bijaksana.

Yaitu dengan mensyukuri Kelulusan dengan hal-hal positif dan mengajak siswa yang tidak lulus agar mengulang tahun depan.

“Meski demikian, kami berharap agar para peserta UN bisa lulus seratus persen serta bisa mengukir prestasi,” kata Bupati Syafii.

Bupati mengajak para siswa agar menghindari aksi konvoi dan corat coret seperti yang biasa dilakukan di kotakota lain. Ia juga mengajak para siswa, agar mengumpulkan seragam, untuk diserahkan ke adik kelasnya yang tidak mampu.

Dapat diberitakan, peserta UN SMA sederajat di Kabupaten Pamekasan tahun ini mencapai 3.052 siswa. Mereka merupakan siswa 29 lembaga penyelenggara dan 16 sekolah penggabung. (uzi/muj/rah)

PEMILUKADA JATIM

Khofifah: Ada Upaya Sabotase Politik untuk Menggagalkan Pencalonannya PAMEKASAN - Bakal calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku telah mengantongi bukti berupa rekaman adanya upaya sabotase politik kepada partai politik yang mendukung dirinya untuk mencabut dukungan agar ia tidak bisa maju pilkada gubernur 2013.

“Mereka ditawari sejumlah uang untuk memindahkan dukungan. Jadi yang terjadi bukan dukung-mendukung lagi, tetapi menurut saya adalah aksi sabotase,” kata Khofifah Indar Parawansa seusai menghadiri acara peringatan Isra’ Mi’raj dan Harlah Muslimat NU di Pamekasan, Rabu.

Bacagub Khofifah mengemukakan hal ini menanggapi adanya dua partai politik, yakni Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK) yang memberikan dukungan ganda, yakni kepada bacagub Khofifah dan pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf.

Ia menjelaskan sebenarnya kedua partai itu, jauh hari telah mendukung dirinya.

Pada tanggal 6 Mei 2013, di-

rinya telah melakukan pertemuan dengan pengurus DPP dan DPW kedua partai pendukungnya itu di salah satu hotel di Jakarta.

Selanjutnya pada tanggal 11 kedua partai itu telah memberikan dukungan dengan SK yang telah dilegalisasi pengurus DPP dan tanggal 13 Mei pasangan itu mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur.

Dalam perkembangan berikutnya, kedua partai ini terus didesak oleh salah satu pasangan bakal calon gubernur agar mengalihkan dukungan, meskipun keduanya telah diketahui mendukung dirinya.

“Saya memiliki bukti mengenai upaya-upaya dari pasangan bakal calon tertentu itu berupa rekaman, makanya saya menyebut itu sebagai upaya ‘sabotase politik’ dan sudah tidak menghargai lagi keputusan partai,” kata Khofifah tanpa menyebutkan siapa pasangan bakal calon gubernur dimaksud.

Ketua Muslimat NU ini juga menyatakan upaya seperti itu sebenarnya merupa-

kan proses politik yang tidak sehat dan menyimpang dari demokrasi.

Khofifah Indar Parawansa mendaftarkan diri sebagai Bacagub Jatim berpasangan dengan mantan Kapolda Herman Sumawiredja.

Pasangan Khofifah-Herman diusung PKB dengan modal suara 12,26 persen. Di samping itu, ada lima partai politik non parlemen yang ikut mengusung sebagai tambahan modal suara untuk memenuhi batas minimal, yakni PKBP sebesar 1,48 persen, PKPI sebesar 0,87 persen, PPNUI 0,24 persen, Partai Kedaulatan 0,50 persen, dan PMB 0,20 persen.

Dengan total 15,55 persen suara yang dimiliki, pasangan ini bisa lolos syarat pendaftaran karena batas suara minimal 15 persen atau 15 kursi parlemen untuk dapat mengusung satu pasangan calon gubernur dan wakilnya.

Sedangkan, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf diusung oleh 10 partai parlemen dengan total 70 kursi, serta sejumlah partai nonpar-

lemen. Ke-10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Jatim masing-masing Partai Demokrat (22 kursi), Golkar (11 kursi), Gerindra (8 kursi), PKS (7 kursi), PAN (7 kursi), PKNU (5 kursi), Hanura (4 kursi), PPP (4 kursi), PBR (1 kursi) dan PDS (1 kursi).

Selain ke-10 partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen itu, pasangan Soekarwo-Syafullah Yusuf ini juga didukung oleh 22 partai politik non-parlemen. Belakangan dua di antaranya juga mendukung pasangan Khofifah-Herman Sumawiredja, yakni PPNUI dan Partai Kedaulatan (PK).

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini menjelaskan kedatangan dirinya ke Pamekasan merupakan kali keempat sejak ia memastikan diri maju sebagai bakal calon gubernur Jatim pada pilkada Agustus 2013 itu.

Selain menghadiri acara harlah Muslimat NU, Khofifah juga bersilaturrahim ke sejumlah pondok pesantren di Pamekasan. (ant/rah)

PAMEKASAN - Sedikitnya enam hektar tanaman tembakau di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan membusuk akibat terendam air setelah hujan deras mengguyur wilayah itu dalam beberapa hari terakhir.

Sebagian besar tanaman itu masih berusia tanam tiga minggu. Daun tanaman itu layu dan menguning dan bagian batangnya terlihat seperti mengkerut.

Para petani mengatakan, terpaksa melakukan tanam ulang untuk menghindari kerugian. Apalagi biaya yang dikeluarkan mereka belum terlalu tinggi karena baru memasuki awal proses perawatan.

“Kami sudah mengeluarkan biaya dan berharap bisa merasakan hasil dari musim tembakau tahun ini. Karenanya, kami akan lakukan tanam ulang,” kata Ismail, petani di Dusun Tengah, Desa Larangan Tokol, Rabu (22/5).

Ismail mengatakan membusuknya tanaman tembakau itu akibat terendam air dalam beberapa hari terakhir. Derasnya hujan yang mengguyur wilayahnya yang merupakan kawasan tadah hujan, menyebabkan genangan air menutupi seluruh bagian tanaman dan tidak segera menyerap ke tanah.

Menurut Ismail, para petani di desanya memang melakukan kegiatan tanam tembakau lebih awal dibanding daerah lainnya untuk mengejar ketersediaan air di sumur-sumur untuk menyiram tanaman mereka.

Sebab, pada setiap puncak kemarau, di daerah itu sumursumur mengering hingga petani akan kesulitan mencari air untuk menyiram tanaman tembakau. Karenanya, di wilayah itu tidak ada saluran irigasi teknis sehingga setiap hujan deras mengguyur, dipastikan akan tergenang.

“Kami mengira, saat ini sudah masuk kemarau. Ternyata masih sering turun hujan yang cukup deras,” katanya.

Seorang petani tembakau lainnya, Subahri, mengatakan, hujan deras yang dalam beberapa hari terakhir kerap mengguyur wilayahnya, tidak akan menyebabkan tanaman tembakau membusuk jika tidak menggenang sampai menutupi seluruh bagian tanaman hingga beberapa hari.

“Tanaman yang membusuk itu karena tergenang cukup lama. Mungkin itu kurang diantisipasi dengan membuat bedengan yang agak tinggi agar meskipun air menggenang, tidak menutupi seluruh bagian tanaman,” kata Subahri. (muj/rah)

TERTIB LALIN

Klub Motor Jadi Mitra Polisi

PAMEKASAN - Klub sepeda motor di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menjadi mitra polisi dalam membantu menyosialisasikan tertib lalu lintas dan berbagai jenis kegiatan positif lainnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Di Pamekasan ini sebenarnya banyak klub sepeda motor. Namun sejauh ini kegiatannya positif. Seperti menggelar bakti sosial dan berbagai jenis kegiatan lainnya yang bernilai positif,” kata salah seorang anggota klub sepeda motor dari Trail Adventure Pamekasan (Trapas) Fathurrosi, Rabu.

Klub Trapas merupakan satu dari sekitar 12 klub penggemar sepeda motor yang ada di Pamekasan.

Klub lainnya seperti klub motor matic, vespa, dan klub sepeda motor kuno.

Trapas sendiri, menurut Rosi, sebenarnya merupakan klub penggemar sepeda motor jenis trail dan kelompok ini baru berdiri tahun 2011. Klub yang beranggotakan sebanyak 30 orang ini terbentuk karena memiliki kegemaran yang sama.

Hampir setiap minggu klub ini melakukan “touring” keliling Madura dan mengagendakan berbagai jenis kegiatan. Semisal melakukan bantuan sosial kepada masyarakat korban

bencana alam, membantu mendistribusikan bantuan dari masyarakat dan pemerintah.

“Kami juga bekerja sama dengan Pemkab Pamekasan dalam bentuk penyebaran informasi. Jadi, kalau kami jalan-jalan ke pedesaan di Pamekasan dan menemukan jalan rusak, kami informasikan agar segera diperbaiki oleh dinas terkait,” tutur Rosi yang juga jurnalis salah satu televisi swasta nasional di wilayah Madura ini.

Klub ini juga memberikan contoh kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor lainnya tentang pola berkendaraan yang tertib dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, yakni undang-undang lalu lintas.

Berbeda dengan klub sepeda motor yang selama ini dikenal arogan dan sering berbuat onar, klub sepeda motor Trapas ini justru mengecam tindakan yang dilakukan kelompok bermotor yang lebih dikenal dengan sebutan “geng” itu.

Sementara itu, Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarus mengakui bahwa selama ini pihaknya banyak bermitra dengan kelompok penggemar sepeda motor.

Bahkan klub penggemar motor itu telah banyak membantu menyosialisasikan

program tertib lalu lintas di Pamekasan.

“Bagian lalu lintas Polres Pamekasan telah melakukan pembinaan khusus, bahkan setiap malam minggu, kami koordinir dan berkumpul di tempat tertentu,” kata Kapolres.

Ia menuturkan bahwa lokasi yang sering menjadi tempat berkumpul para kelompok penggemar kendaraan bermotor itu di area monumen Arek Lancor Pamekasan.

“Alhamdulullah dengan adanya kelompok penggemar sepeda motor ini, di Pamekasan berbagai jenis kegiatan yang relatif mengganggu ketenangan umum bisa kita antisipasi,” katanya.

Kendatipun, sambung Kapolres, masih ada sebagian di antara anak-anak muda yang melakukan kebut-kebutan saat malam minggu. Namun hal itu tidak terlalu mengkhawatirkan.

“Jadi yang kami inginkan sebenarnya kegiatan dari klub atau apapun namanya bisa terarah. Makanya melalui klub yang sudah ada dan kami bina ini nantinya bisa mengarahkan klub motor lainnya yang selama ini masih sering mengganggu ketertiban umum,” katanya menjelaskan. (ant/rah)

PAMEKASAN

5

KAMIS 23 MEI 2013 NO.0123| TAHUN II

LEMBAGA PENDIDIKAN

Madrasah Berutang karena Pencairan BOS Ditunda

Nelayan memperbaiki jaring, saat tidak melaut, di Pantai Jumiang, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat nelayan di daerah itu mengaku resah, karena akan semakin mengancam penghasilan mereka.

Khofifah Enggan Tanggapi Dukungan Partai yang Melorot PAMEKASAN - Salah satu Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan enggan menanggapi isu terbelahnya dukungan partai non parlemen terhadap dirinya. Dia mengaku memilih lebih mencurahkan perhatian pada upaya penggalangan dukungan.

Pernyataan itu disampaikan Khofifah usai menghadiri peringatan Ulang Tahun Muslimat NU Pamekasan di Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Rabu (22/5).

“Bagi saya menggalang dukungan massa yang riil lebih utama daripada menanggapi isu-isu seperti itu. Toh, itu hanya isu,” katanya.

Ia mengaku sama sekali tidak terpengaruh oleh isu tersebut dan tetap fokus untuk menyusun strategi pemenangan dan menggalang dukungan ke sejumlah daerah di Jawa Timur.

Yang jelas, kata mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu, timnya sudah melakukan verifikasi bersama ahli hukum untuk menggalang dukungan partai non parlemen dan memastikan tidak adanya dukungan ganda dari partai tersebut.

“Insya Allah tidak ada masalah dan berjalan sesuai dengan rencana awal,” kata Khofifah.

Dirinya juga sudah melakukan pertemuan dengan pengurus pusat dan pengurus

wilayah masing-masing partai pendukung untuk memastikan dukungan pemenangannya dalam Pemilihan Gubernur Jatim nanti.

Ia mengakui ada salah satu pasangan calon yang memberi penawaran kepada salah satu partai non parlemen untuk memindahkan dukungan dari dirinya. Sayangnya, Khofifah yang berpasangan dengan mantan Kapolda Jatim, Herman Suryadi Sumawiredja itu enggan menyebut pasangan calon tersebut.

Seperti yang diketahui, Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) pada 14 Mei 2013 lalu ikut mengantar Khofifah-Herman ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur saat mendaftar sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Akan tetapi, kedua partai tersebut kembali ikut mengantar Soekarwo dan Saifullah Yusuf saat mendaftar ke KPU Jawa Timur.

Pada Pemilu 2009 lalu, PPNUI mendapat 0,24 persen dan PK 0,50 persen. Artinya, di

atas kertas dukungan kepada Khofifah-Herman ataupun KarSa berpotensi berkurang 0,74 persen bila dukungan kedua partai itu dicabut.

Bagi pasangan KhofifahHerman, pengurangan 0,74 persen tentu berpengaruh sebab menjadikan dukungan untuk pasangan ini berkurang menjadi hanya 14,81 persen atau di bawah syarat minimal 15 persen suara/kursi DPRD.

Surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PPNUI tertanggal 14 Mei 2013 menetapkan dukungannya kepada pasangan Khofifah-Herman. Demikian pula Partai Kedaulatan yang memutuskan dukungan kepada pasangan tersebut berdasarkan surat keputusan DPD Partai Kedaulatan Jawa Timut tertanggal 14 Mei 2013.

Sementara dalam berkas

yang berbeda, DPP PPNUI menyatakan dukungannya kepada KarSa. Sedangkan Partai Kedaulatan melalui keputusan DPD Jawa Timur dalam surat bernomor 004/ DPD-PK/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013 menyatakan mencabut dukungannya pada Khofifah dan memberikan rekomendasi untuk mendukung KarSa jilid II. (awa/ muj/rah)

GAS

Harga Elpiji 3 Kilogram Capai Rp20.000

PAMEKASAN - Harga elpiji tabung ukuran 3 kilogram

pedesaan Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa

Timur, khususnya di Kecamatan Propo, Pegantenan, dan Tlanakan, kini mencapai Rp 20.000 per tabung.

“Itupun sulit untuk mendapatkan jatah beli, karena alasan pasokannya sering lambat,” kata warga Pegantenan, Pamekasan, Aminullah, Rabu.

Sebagian warga di wilayah itu terpaksa membeli ke Kabupaten Pamekasan untuk mengejar harga yang lebih murah. Sebab di kota, harga elpiji tabung ukuran 3 kilogram masih berkisar Rp 15.000 hingga Rp 17.000.

“Kalau sebelah saya ini menjual Rp 16.000. Tapi persediaannya sangat terbatas.

Jadi, kalau datang pagi, siang sudah habis,” kata warga Jalan Pintu Gerbang, Kelurahan Bugih, Pamekasan Hami Gamdani menjelaskan.

Perempuan penjual nasi

jagung ini menuturkan, komoditas elpiji selain harganya naik, persediaannya juga terbatas. Terkadang ia minta bantuan kepada tukang becak untuk mendapatkan jatah beli elpiji.

Komisi B DPRD Pamekasan minta agar kelangkaan elpiji itu segera diatasi. Salah satunya dengan cara melakukan penyelidikan bersama petugas Polres Pamekasan terkait kemungkinan adanya aksi penimbunan.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi menduga naiknya harga jual elpiji tabung 3 kilogram itu, karena permainan oknum pedagang.

“Sebab, sampai detik ini pemerintah kan belum mengumumkan bahwa harga elpiji tabung 3 kilogram akan naik,” katanya menjelaskan.

Para pengguna elpiji bersubsidi di Pamekasan sebenarnya tidak terlalu mempersoalkan rencana pemerintah menaikkan harga elpiji, apabila kenaikannya tidak terlalu tinggi.

“HET-nya sekarang ini kan Rp13.000. Kalaupun harus dinaikkan menjadi Rp14.000 sebenarnya tidak masalah, asalkan barangnya mudah didapat,” kata warga pengguna elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram di Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan, Moh Sholeh.

Pria penjual kopi di Jalan Brawijaya Pamekasan ini mengaku, untuk mendapatkan jatah beli elpiji ukuran 3 kilogram saat ini sangat sulit.

Ia harus antre, bahkan terkadang keliling dengan mendatangi kios-kios penjual di Kota Pamekasan. (ant/rah)

PAMEKASAN- Sejumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Pamekasan mulai terbelit hutang untuk menutupi biaya operasional sekolah (BOS) akibat belum cairnya dana BOS triwulan pertama tahun ini.

Sejumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) itu terpaksa berhutang karena mendesaknya pemenuhan kebutuhan sekolah, termasuk gaji guru swasta agar tidak mengganggu kegiatan masing-masing lembaga.

Pengelola salah satu MI dan MTs di Kecamatan Kadur, Abdul Hamid, mengatakan lembaganya harus menanggung hutang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah.

Hutang itu untuk menutupi kewajiban membayar gaji guru swasta selama tiga bulan dan kebutuhan operasional lain, seperti pengadaan alat tulis kantor dan kegiatan lain yang tidak bisa ditunda.

“Untuk sementara kebutuhan itu kami penuhi melalui hutang ke pihak ketiga.

Sebab, kebutuhan-kebutuhan itu tidak bisa ditunda dan harus segera dibayarkan,” katanya, Rabu (22/5).

Hamid mengatakan pihaknya sudah beberapakali berupaya meminta penjelasan ke Kantor Ke-

menag Pamekasan tentang pencairan dana BOS, namun belum ada kepastian, karena kebijakan pencairan dana itu merupakan kewenangan Kemenag RI. “Kami secara kelembagaan sudah berkali-kali menanyakan ke Kemenag, tapi tidak ada jawaban pasti. Katanya menyangkut kebijakan pusat,” kata Hamid.

Ia berharap, dana BOS triwulan pertama itu segera dicairkan, agar kebutuhan sekolan bisa terpenuhi dan bisa melunasi hutang sebelumnya. Saat ini lembaganya mulai kesulitan mencari hutang tambahan karena hutang sebelumnya yang belum lunas.

Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, Nurmaludin belum bisa dimintai konfirmasi. Ia berusaha menghindar dari wartawan yang berusaha mewawancarainya usai menghadiri acara wisuda siswa salah satu madrasah, di Gedung Serbaguna, Rabu (22/5).”Ndak usah, ndak usah, saya buru-buru,” katanya.

Berdasar data di Kemenag Pamekasan, alokasi perolehan dana BOS untuk masing-masing Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp. 48.

333 untuk masing-masing siswa setiap bulan. Sedangkan siswa MTs memperoleh dana sebesar Rp. 59 ribu persiswa perbulan. (uzi/ muj/rah)

PEMILIHAN KADES

Penghitungan Pilkades Nyabulu Belum Jelas PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum memberikan kepastian kelanjutan proses penghitungan suara hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Nyabulu, Kecamatan Proppo pasca penghentian sementara akibat ditemukannya pita yang diduga menjadi tanda dukungan kepada salah satu calon Kades.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Pamekasan Mohammad Zakir mengatakan saat ini Tim Pengarah Kabupaten tengah melakukan koordinasi dengan calon dan saksi masing-masing serta sejumlah tokoh yang ada di desa tersebut. Sehingga kelanjutan penghitungan suara, belum ditentukan jadwal dan lokasinya.

“Jadual itu menunggu hasil koordinasi dan belum ditentukan,” kata Zakir, Rabu (22/5).

Hasil koordinasi sementara, kata dia, hanya menyepakati melanjutkan penghitungan suara dan tidak mengesahkan surat suara yang terdapat tanda pita. Kesepakatan itu akan dijadikan pegangan untuk langkah selanjutnya, meski salah satu pihak meminta pilkades di desa itu diulang.

Sekretaris Komisi A DPRD Pamekasan, Haidir Rahman, mendukung langkah untuk melanjutkan proses penghitungan perolehan suara itu. Ia menyatakan tidak sependapat jika harus mengulang proses pemungutan suara karena akan menyebabkan suasana di desa itu semakin tidak kondusif.

Sebaiknya kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pihak-pihak yang belum puas terhadap pelaksanaan pilkades, melakukan upaya hukum agar jelas siapa yang harus dipersalahkan dalam kasus itu.

Dari 69 desa yang sudah melaksanakan pilkades serentak, hanya ada tiga desa yang bermasalah. Selain Desa Nyabulu, dua desa lainnya yakni Desa Kelompang Barat, Kecamatan Pakong dan Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan.

Hanya saja, untuk Desa Branta Pesisir dan Desa Kelompang Barat pakokng, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, memutuskan tetap melantik kades terpilih masing-masing setelah sebelumnya sempat meminta pertimbangan Tim Pengarah Kabupaten.

Sementara untuk jadual pilkades serentak tahap keempat belum ditetapkan. Berdasar data di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pamekasan, sisa desa yang harus melaksanakan pilkades serentak pada tahun ini masih ada 23 desa. (awa/muj/rah)

Buruh mengikat bibit rumput laut pada seutas tali, sebelum ditanam, di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jatim. Para buruh ikat ini mendapat upah Rp 1.250 untuk sekitar 12 meter ikat bibit. Dalam sehari mereka hanya dapat mengikat bibit rumput laut sepanjang sekitar 120 meter.

6

SAMPANG

KAMIS 23 MEI 2013 NO. 0123 TAHUN II

KURANGI ANGKA MISKIN

40 KK Bertransmigrasi

junaidi/koran madura

TERPARKIR. Terlihat beberapa angkutan umum yang diparkir di sekitar areal Terminal Sampang.

Sopir Mulai Kesulitan Penumpang SAMPANG- Sopir kendaraan angkutan umum di Terminal Sampang mengeluhkan sepinya penumpang, sehingga para sopir lebih sering markir kendaraannya dan berusaha mencari pekerjaan lain karena apabila dipaksakan jalan tidak bisa nututi uang setoran.

Sudah lama para sopir angkutan umum kesulitan mendapatkan penumpang dan lebih memilih memarkirkan kendaraannya.

Pantauan Koran Madura, apabila menemukan penumpang yang mau ikut hanya

berjumlah satu atau dua orang mereka masih berusaha mencarinya lagi.

Seorang sopir mengatakan, apabila dipaksakan mengangkut satu orang tidak seimbang dengan pengeluaran yang mereka tanggung

karena masih belum tentu nanti akan mendapatkan penumpang di pinggir jalan. “Kecuali kalau penumpang yang mau dibawa sudah banyak, baru kami akan berangkat syukur-syukur kalau ada penumpang yang menunggu di pinggir jalan dan bisa dijadikan tambahan penghasilan,” ujarnya. sopir angkutan umum dari Kecamatan Pangarengan Toha (37) mengatakan, dalam sehari mengangkut penumpang dari Kota Sam-

pang ke Pangarengan cuma bisa membawa penumpang 1 kali, itupun mulai dari pagi.

"Belum tau, Mas karena ini sudah pekerjaan saya setiap harinya. Harus keluar rumah mencari penumpang yang mau belanja ke Sampang dan akhir-akhir ini sepi penumpang dan penghasilan yang saya dapat tidak seimbang, antara pemasukan yang saya dapatkan dengan pengeluaran," keluhnya kepada Koran Madura, Rabu (22/5).

PEMBANGUNAN

Hal senada juga diungkapkan sopir dari Kecamatan Ketapang Fausen (42). Ia mengatakan, kendaraanya sering markir di terminal karena belum mendapatkan penumpang sejak dari pagi.

Menurutnya, biasanya dulu kalau sudah jam 11.00 sudah perjalanan pulang ke rumahnya dengan membawa penumpang dan hasilnya pun juga cukup untuk membelanjai keluarga. Tapi, saat ini kadang sering kekurangan dan tidak

sesuai dengan penghasilan, karena kalau dapat uang Rp 50 ribu itu masih belum cukup karena dengan uang segitu hanya cukup untuk membeli solar dan membayar uang setoran.

“Tidak tau dari faktor apa sekarang sulit mendapatkan penumpang karena dari tadi sampai sekarang saya masih menganggur dan belum mendapatkan penumpang, apalagi saya harus membayar uang setoran,” ujarnya. (jun/lum)

SAMPANG- Untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sampang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat, menyiapkan 40 kepala keluarga (KK) dalam program transmigrasi yang akan diberangkatkan ke beberapa wilayah di Sulawesi pada ahir tahun ini.

40 KK tersebut nantinya akan terbagi menjadi empat unit pemukiman transmigrasi (UPT), meliputi Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang terbagi menjadi 15 KK, Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 10 KK, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 5 KK dan di Luwu Timur sebanyak 10 KK. Kasi Transmigrasi Dinsosnakertrans Sampang Agus Sumarso menjelaskan, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengurangan angka kemiskinan serta angka pengangguran di daerah Sampang, mengingat saat ini minim lapangan pekerjaan.

"Ini merupakan program transmigrasi pilihan. Kita melihat karena masyarakat Sampang banyak yang miskin. Kita memang konsentrasi paling tidak terhadap kebutuhan pangan itu sendiri. Dan saat ini yang kita targetkan hanya 40 KK," ungkap Mudadi kepada Koran Madura, Rabu (22/5).

Muhadi menambahkan, jumlah KK yang akan diberangkatkan pada program transmigrasi tahun ini jumlahnya cenderung menurun. "Alhamdulillah, meski tahun ini jumlahnya menurun, namun masih tertinggi jika dibanding dengan tiga Kabupaten lain di Madura. Itu berarti daerah daerah lain suka terhadap kinerja orang Sampang," pungkasnya.

Disamping tu, dilakukannya progam tersebut juga beralasan karena masyarakat Sampang memang kebanyakan merantau ke beberapa luar kota. Akan tetapi, sebelum transmigrasi itu dijalanankan, dinsos sendiri masih mengkroscek ke lokasi untuk bisa menyakinkan di daerah yang di maksud. Apa lagi, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

“Jadi kita sebelum memberangkat kan itu, kita menyakinkan dulu bisa diterima atau tidak dengan masyarakat sana, seperti di daerah Kalimantan Timur, Barat dan Tengah yang tidak mau menerima masyarakat Madura,” ucapnya kepada Koran Madura.

Di ketahuinya, Adapun persyaratan utama untuk mengikuti program transmigrasi ini adalah warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga usia maksimal 50 tahun dan mempunyai keterampilan minimal bertani. (ryn/lum)

PUGAR

RPH Nunggu Surat Pernyataan DKPP Dapat Pugar Rp 3,7 Miliar Muspika-Tomas SAMPANG - Kepastian Proyek Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben, masih menunggu surat penyataan musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) Omben dan tokoh masyarakat (Tomas) setempat.

Proyek tersebut berhenti karena warga sekitar menolak dengan alasan limbahnya dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan lingkungan permukiman warga.

Sekertaris Dinas Kelautan, Perikalan, dan Peternakan (DKPP) Sampang Ach. Badwi mengatakan, beberapa pihak sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pihak muspika Omben dan warga setempat. DKPP Sampang dalam rapat koordinasi dengan muspika Omben bulan Pebruari 2013 lalu menegaskan, jika proyek RPH ingin dilanjutkan, harus ada surat pernyataan dari muspika Omben dan tomas setempat terkait lokasi pembangunan RPH yang dianggap bermasalah itu. Jika surat pernyataan tersebut belum ada maka proyek RPH tidak akan bisa dilanjutkan karena lokasi masih belum kondusif.

"Pembangunan RPH saat pembangunannya berjalan 2012, disebabkan ada surat pernyataan penolakan dari pihak muspika dan warga setempat, sehingga berakibat pada penghentian proyek tersebut, padahal proyek tersebut sudah berjalan 50 persen. Akibat kondisi ini maka masih belum ada kepastian. Hingga saat ini, DKPP Sampang masih belum menerima surat pernyataan tersebut dari muspika dan tomas setempat,” jelas-

hol/koran madura

Mangkrak. Kondisi proyek bangunan RPH di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Sampang. nya, Rabu (22/5) di kantornya.

Ditambahkan Ach Badwi, jika ada tudingan pembangunan RPH tidak ada sosialisasi itu sangat tidak benar. Kemudian terkait kekhawatiran warga limbah RPH akan menimbulkan pencemaran dan mengganggu permukiman warga itu-pun sangat tidak benar, sebab, jika RPH nanti sudah berjalan, maka nanti limbahnya akan terkelola dengan baik.

“Kami berharap warga menyadari dan mendukung proyek RPH tersebut, sebab bagaimana-pun masalahnya, anggarannya bantuan RPH murni berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang hanya menyediakan lokasi dengan dasar SK Bupati Sampang 2012.

Jika niat baik ini tidak didukung oleh masyarakat lokal maka yang rugi juga masyarakat,” ungkapnya.

Sementara Camat Omben Haji saat dikonfirmasi melalui telepon terkait butuh surat pernyataan dari muspika dan tomas setempat, menurutnya, hingga saat ini dari pihak DKPP Sampang tidak ada koordinasi lagi mengenai tindaklanjut proyek RPH yang berada di dekat kantor Kecamatan Omben Sampang.

“Kami berharap pihak DKPP Sampang juga proaktif untuk terus melakukan koordinasi secara intensif, agar pembangunan RPH di Kecamatan Omben bisa berlangsung dan juga diterima oleh semua masyarakat setempat,” harapnya. (hol/lum)

SAMPANG- Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sampang mendapat kucuran dana Rp 3,7 miliar untuk bantuan program pemberdayaan usaha garam rakyat (pugar) untuk petani garam. Bantuan tersebut akan diberikan kepada 327 kelompok tani garam yang tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Sampang dalam bentuk bantuan langsung Masyarakat (BLM).

Kabid Kelautan DKPP Sampang Mahfud menjelaskan, bantuan pugar tahun anggaran 2013 dari pemerintah pusat menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, DKPP mendapat kucuran dana hingga Rp 9,4 miliar.

“Anggaran dari pemerintah pusat ini bisa jadi karena petani garam di 6 kecamatan di Kabupaten Sampang sudah masuk semua untuk program pugar sejak 2011 hingga saat ini, diantaranya Kecamatan Pengarengan, Camplong, Sampang, Jregik, Sreseh, dan Kecamatan Banyuates dengan total 327 kelompok tani garam,” jelasnya kapada Koran Madura.

Saat ini program pugar masih memasuki tahap indentifikasi dan verifikasi data kelompok tani yang sudah menerima 2012 lalu.

Jika masih ada dan perlu dibantu maka akan dibantu program pugar lagi. Tapi, DKPP memastikan tidak akan terlalu jauh angka penerima kelompok di ta-

hun ini dibanding tahun 2012 lalu yang mencapai 327 kelompok tani yang menerima pugar. Sementara setiap kelompok tani garam harus beranggotakan minimal 7 orang dan maksimal 10 orang. Setiap kelompok menerima BLM sebesar Rp 12.500.000.

“Adanya bantuan program pugar ini membuat produksi petani garam terus meningkat dari tahun ketahun. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Sampang tahun 2011 berhasil memproduksi garam mencapai 270.000 ton garam, sedangkan tahun 2012 meningkat menjadi 380.000 ton. Diharapkan, tahun 2013 nanti juga terjadi peningkatan produksi, tapi alangkah lebih baiknya untuk tahun 2013 ini tidak hanya peningkatnya produksi semata, tapi juga diikuti oleh meningkatan kualitas garam,” harapnya.

Sementara Junaidi (48), salah satu warga pemilik pencucian garam di Kelurahan Polagan Kecamatan Kota Sampang saat ditemui berharap, kualitas produksi garam petani di Kabupaten Sampang mencapai kualitas KW-1. Sementara ini yang dihasilkan petani garam hanya pada level KW-2.

Hal ini sangat berpengaruh pada harga garam. Selain itu, para petani garam sering kali sulit menembus pasar karena banyaknya garam impor yang merusak harga garam lokal.

“Kami berharap, pe-

merintah juga membantu dari segi pembinaan sumber daya manusianya di Kabupaten Sampang, agar memiliki keahlian untuk memproduksi garam yang berkualitas KW-1. Untuk itu, butuh bimbingan teknis yang mencukupi, tidak hanya sekedar dibantu melalui sarana saja, tapi juga diimbangi dengan keahlian khusus dalam pengelolaan garam,” tandasnya.

APGI Kecewa Sementara Asosiasi Petani Garam Indonesia (APGI) Kabupaten Sampang Gada Rahmatullah, Rabu (22/5) mendatangi kantor DKPP untuk meminta salinan proposal tahun 2012 yang sudah sahkan Komisi Informasi Jawa Timur beberapa waktu lalu. Namun APGI tidak bisa bertemu kepala dinas karena sedang ada kegiatan di Surabaya.

Ketua APGI Gada Rahmatullah mengatakan, kedatangannya untuk membuktikan persiapan DKPP Sampang untuk memberikan salinan proposal pugar tahun 2012 berdasarkan hasil putusan dari komisi informasi. “Namun, karena ini bukan hanya tanggung jawab personal tapi tanggung jawab kelembagaan sehingga saya meminta melalui di bawah kepala dinas yang menangani pugar,” katanya.

Akan tetapi, setelah bertemu dengan bagian pugar masih belum ada salinan proposal yang seha-

rusnya sudah dipersiapkan oleh DKPP, sehingga ia menilai DKPP Sampang masih belum siap. Padahal, salinan itu harus sudah diberikan pada tanggal 6 Mei kemarin dan dia mengambilnya kemarin.

“Saya sudah mendatangi kantor DKPP Sampang untuk meminta salinan proposal pugar tahun 2012, namun karena kadisnya tidak ada, saya langsung menemui kabid bagian yang menangani pugar. Setelah saya minta, ternyata mereka tidak memberikannya sehingga ini merupakan salah satu bukti kalau DKPP Sampang masih belum menyiapkannya” ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (22/5).

Sementara Kepala Bagian Kelautan DKPP Sampang M. Mahfud ketika dikonfirmasi mengatakan tidak tau kalau persoalan salinan proposal harus diberikan karena yang mengikuti perkembangan proposal adalah kepala dinas sendiri, sehingga itu merupakan tanggung jawab kepala dinas dan sampai saat ini masih belum ada perintah untuk memberikan salinan proposal.

“Kalau berkasnya ada di kantor dan masih belum difotokopi, akan tetapi sampai sekarang masih belum ada perintah untuk memberikan proposal dan saya juga tidak berani karena masih belum ada perintah” tandasnya. (hol/ jun/lum)

BANGKALAN

7

KAMIS 23 MEI 2013 NO.0123 | TAHUN II

JADI PENADAH

JUDI

Oknum THL Divonis 2 Bulan Penjara

Kakek Dituntut 7 Bulan karena Togel

BANGKALAN – Agung Sugiharto (31), seorang oknum Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Kesehatan Bangkalan dijatuhi hukuman 2 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bangkalan. Oknum THL tersebut terbukti menjadi penadah barang curian di kantornya dari Eko Heri Wahyudi (30), rekan sekantornya yang berstatus PNS. Kasus itu terungkap setelah oknum PNS Dinkes, rekan terdakwa itu ditangkap pihak kepolisian setelah mencuri sebuah mobil beberapa waktu lalu.

Eko Heri Wahyudi (30), oknum PNS Dinkes yang berhasil diamankan pihak kepolisian setelah melakukan penggelapan mobil Honda Jazz beberapa waktu lalu.

Diketahui pula dia pernah mencuri komputer jinjing milik kantornya. Kemudian dia menjual barang hasil curiannya melalui Agung Sugiharto (31), oknum THL di dinas yang sama.

Dalam aksinya membobol kantor tempat dirinya kerja, Eko melompat jendela kantornya sesaat setelah pegawai di dinas tersebut pulang kerja. Setelah melakukan aksinya seorang diri tersebut, Eko langsung meminta bantuan kepada terdakwa Agung. Dalam kesaksiannya Eko mengatakan bahwa saat meminta bantuan tersebut Eko mengaku barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Eko pun mengatakan bahwa dirinya terlibat aksi pencurian karena butuh uang untuk membayar hutang.

Menurut pegawai negeri golongan 3A itu, gaji yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Komputer jinjing merk Axio itu dijualnya senilai Rp 800 ribu rupiah. Dari hasil penjualan tersebut, Agung mendapat bagian Rp 200 ribu rupiah. Sisanya menjadi hak penuh dari Eko. Agung yang mengaku kenal Eko sejak lama, tidak mencurigai sedikitpun perangai nakalnya itu, didakwa dengan pasal 480 KUHP yakni penadahan oleh Jaksa Penuntut Umum. Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Agung dengan hukuman penjara 4 bulan. Sedangkan dalam persidangan, majelis Hakim memutus vonis pria tersebut dengan hukuman penjara 2 bulan saja. (dn/rah)

ant/andika wahyu

KRITISI BLT: Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Maruarar Sirait (kiri), mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (kedua kiri), Ketua Umum PKPI Sutiyoso (kedua kanan), dan pengamat politik Bonnie Hargens (kanan) berbincang saat Diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Diskusi tersebut mengkritisi rencana pemberian kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) karena dinilai hanya menguntungkan partai berkuasa.

Peraturan KPU Jangan Dipahami Beragam BANGKALAN - Syarat pengunduran diri bagi anggota Komisioner Informasi Publik (KI) yang bakal mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2014 memantik respon praktisi hukum. Reaksi ini juga muncul karena ada upaya menolak mundur dari jabatannya saat mendaftar sebagai bakal caleg.

“Saya tidak dalam rangka membela siapa pun.

Hanya saja apa yang tertuang dalam PKPU No. 7 sebagaimana diubah menjadi PKPU No.13, dan UU No. 8 Tahun 2012, khusus pada kalimat yang menyatakan ‘atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara’,” kata M. Rofik SH, praktisi hukum yang juga aktivis salah satu partai politik.

Menurutnya, pemaknaan kalimat tersebut jangan dipenggal. Sebab, jika dipenggal akan menimbulkan multi tafsir seperti yang sekarang terjadi. ”Keywordnya adalah (badan) yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Nah, KI ini kan dibiayai dari

APBD yang notabene uang negara. Jadi, kalau anggota komisionernya ingin mencalonkan diri dalam pencalegan, ya harus memundurkan diri,” jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar komisioner KI tidak gegabah menyikapi klausul syarat yang sudah digariskan aturan perundang-undangan. Sebab, dia sebatas menyarankan agar anggota KI untuk tidak benar memahami hal itu.

Sebab, lanjutnya, bisa saja KPU mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang dipegang anggota KI. Dia menambahkan, dalam hal ini tidak ada adu argumentasi, tetapi yang ada berupa keputusan. Art-

LAPANGAN PEKERJAAN

Penyerapan TKI Perlu Ditingkatkan

BANGKALAN - Banyaknya jumlah pencari kerja di Bangkalan seharusnya dapat membuat pemerintah daerah lebih serius berbenah.

Apalagi kondisi pertumbuhan angka kerja yang ada selama ini belum sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru untuk menampung keterwakilan mereka dalam dunia usaha.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menye-

diakan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja dan berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada.

“Upaya penanganan ketenagakerjaan di Bangkalan akan ditingkatkan melalui kuantitas lapangan kerja,” kata Bupati Bangkalan, M Makmun Ibnu Fuad, kemarin (22/5).

Oleh karena itu, Bupati Bangkalan melalui melalui Dinsos Nakertrans juga melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Dengan de-

mikian, para pencari kerja mempunyai bekal keterampilan guna dipromosikan melalui bursa kerja secara online.

Menurutnya, ada tiga masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja yang ada di Bangkalan, yakni kesejahteraan pekerja, keselamatan kerja, dan pendidikan keluarga yang sangat perlu diperhatikan.

Lanjut Makmun, penanganan tenaga kerja oleh perusahaan masih menggambarkan kondisi yang pelik. Dia menilai, perlu bagi perusahaan untuk memperhatikan fasilitas dan regulasi berupa pengawasan. Hal itu penting agar ketetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar RP 983.800 wajib diterapkan.

“Bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban itu, kami berharap untuk menerapkannya,” pintanya.

Selain itu, perusahaan yang ada sekiranya memberikan perlindungan kesehatan terhadap pekerjanya melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Sosial Tenaga Kerja. Itu merupakan fasilitas agar menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dengan tenaga kerja yang ada. (ori/rah)

Saya tidak dalam rangka membela siapa pun. Hanya saja apa yang tertuang dala PKPU No. 7 sebagaimana diubah menjadi PKPU No.13, dan UU No. 8 Tahun 2012, khusus pada kalimat yang menyatakan ‘atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara’,”

M. Rofik, SH

Praktisi Hukum inya KPU bisa melaksanakan keputusan itu dengan mencoret mereka, tanpa menunggu hasil uji materil.

Aturan sudah jelas dan ada asas hukum yang harus dipatuhi KPU. “Sepanjang belum ada

aturan yang lain, (maka) aturan yang ada masih berlaku,” ungkapnya.

Ketika anggota KI ngotot tidak mau mundur dari kursi komisioner saat mereka mengajukan pencalegan.

KPU bisa saja langsung mencoret. Sebab, tidak salah jika KPU berpedoman pada peraturan yang ada dan berlaku, sedangkan uji materi itu sendiri sampai saat ini belum ada keputusan.

“Toh seandainya hasil uji meteri itu menganulir pasal yang dipertentangkan, keputusan itu tidak akan berlaku surut,” ujar Rofik.

Seperti yang pernah diberitakan, salah satu anggota Komisi Informasi (KI) Kabupaten Bangkalan Aliman Haris menyatakan dirinya yang saat ini mencalonkan anggota legislatif dari partai PKPI tidak akan mengundurkan diri dari komisioner KI. Dirinya menilai bukan dari bagian yang dimaksud dalam PKPU tersebut.

“Saya tidak akan mundur dari KI terkait pencalo-

nan saya sebagai anggota legislatif 2014. Sebab, saya bukan obyek atau pun subyek dari Peraturan KPU Itu. Oleh karena itu, saya tidak harus mundur dari komisioner KI,” jelas Aliman.

Menurut Aliman, dalam memaknai dan memahami sebuah peraturan atau aturan perundang-undangan jangan seperti kebanyakan orang dalam memahami sesuatu. “Contohnya, kalau air mineral ya Aqua, kalau pompa air ya sanyo, kalau motor ya Honda,” kata Aliman Terkait dengan sikap komisoner KI, saat dikonfirmasi Ketua Panwaskab Bangkalan, Fajar Haryanto mengatakan pihaknya belum bisa mengambil tindakan, selain karena PKPU itu multi tafsir juga sedang proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.

“Kami belum bisa mengambil sikap, kerena Peraturan KPU itu multi tafsir. Saat ini, PKPU itu juga sedang proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK),” kelitnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Praktek perjudian jenis togel tampaknya masih marak di Bangkalan.

Para pelaku yang diamankan masih berkutat pada pengecer dan penjual kecil. Di Pengadilan Negeri Bangkalan, kemarin (22/5), PN menyidangkan salah satu pelaku perjudian jenis togel. Tak tanggung-tanggung, terdakwanya ternyata kakek berusia 58 tahun.

Nawir (58), warga Desa Buluh Bawah Socah, harus menikmati usia senjanya di balik jeruji besi. Nawir yang diketahui bermata pencaharian sebagai petani, masih saja menjalankan praktek judi jenis togel di kampungnya. Dia ditangkap beberapa waktu lalu di rumahnya sendiri saat sedang merekap hasil penjualan kupon putihnya. Dari tangan Nawir, saat itu Polisi mengamankan sejumlah uang berikut alat praktek judi togel.

Septiawan, salah seorang anggota Polsek Socah yang dihadirkan dalam persidangan beberapa waktu lalu sebagai saksi mengungkan beberapa hal terkait tindak kriminal terdakwa. Menurut Septiawan, melalui praktek yang dijalaninya, Nawir bisa mendapatkan omset hingga Rp 400 ribu rupiah setiap harinya. Atas keterangan terdakwa yang disampaikan saksi pula diketahui bahwa setiap hari Nawir menyetorkan hasil kerjanya kepada seseorang bernama Nafik di kawasan Jalan Mohammad Holil Bangkalan Kota.

“Terdakwa dalam satu minggu membuka usaha ilegalnya tersebut 5 hari, libur hari selasa dan jumat. Sekali praktek Nawir mengaku bisa mendapatkan omset hingga Rp 400 ribu rupiah. Selain itu Nawir mengaku menyetorkan hasil penjualannya kepada seseorang bernama Nafik di Bangkalan Kota,” ujar Bintara Polri ini.

Atas perbuatannya, Nawir didakwa dengan pasal 303 KUHP tentang perjuadian.

Dirinya dituntut 7 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum. Atas tuntutan tersebut, Nawir meminta keringanan kepada Majelis Hakim karena masih memiliki tanggungan keluarga. (dn/rah)

AKSES TRANSPORTASI

Dishubkominfo Sikapi Trayek Bus Bumel BANGKALAN Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) mengaku kalau penggunaan trayek dua jalur akses merupakan wewenang dari Dishubkominfo Provinsi.

Jalur yang dimaksud adalah penggunaan akses Suramadu dan akses Pelabuhan Kamal. Dalam realisasinya ada dugaan tentang penyalahgunaan trayek yang dilakukan bus Bumel (kelas ekonomi) sehingga merugikan salah satu pihak.

“Kita sudah berulang kali memperingatkan, kalau kendaraan bus yang melintas agar menggunakan jalur yang sudah ditetapkan sesuai trayek,” kata Kepala Dishubkominfo, Abd. Hamed melalui Kasie Lalu Lintas, Arik Moein, kemarin (22/5).

Pihaknya tidak menampik kalau bus bumel jenis Akas pernah melewati jalur Suramadu. Bus tersebut menyebrang dari arah Surabaya menuju Madura. Padahal, hal itu menyalahi prosedur. ”Kalau yang dari Madura menuju Surabaya, itu hanya terjadi pada waktu malam hari. Hal itu disebabkan pelabuhan Kamal sudah tidak beroperasi,” ujarnya.

Oleh karena itu, petu-

gas berjanji akan berusaha menindak tegas para sopir bus yang tak sesuai prosedur tersebut. Bahkan, sebelumnya Dishubkominfo mengaku sudah menghalau bus bumel yang dari Madura melintas di jembatan Suramadu saat siang hari.

Bus-bus tersebut diarahkan lewat pelabuhan Kamal, Bangkalan. Karena trayek yang sudah ditetapkan mereka harus melewati Bangkalan, Kamal, Tanjung Perak, Surabaya. Sehingga bila melintas di jembatan Suramadu sudah melanggar trayek.

Akan tetapi, untuk Bus Patas (Kelas VIP) memang trayeknya sudah disepakati menggunakan jalur akses Suramadu, seperti Lorena, Pahala Kencana, PO Hariyanto, dan lainnya.

“Kami membangun pos di tangkel bukan untuk apa, tetapi jika ada bus bumel dari Madura yang hendak masuk ke Suramadu dilarang. Karena bukan trayeknya, melainkan harus menyeberang lewat pelabuhan Kamal,” terangnya.

Meskipun begitu, selaku pengawas, pihaknya tidak bisa menilang sopir bus yang tetap melanggar di jalan. Sebab, hal itu bukan

kewenangan Dishubkominfo. Pihaknya, hanya boleh menindak sopir bus yang melanggar di terminal dan jembatan timbang.

Kita sudah berulang kali memperingatkan, kalau kendaraan bus yang melintas agar menggunakan jalur yang sudah ditetapkan sesuai trayek,”

Abd. Hamed

Kepala Dishubkominfo Bangkalan

Sementara itu, permasalahan yang ada di jalan raya merupakan wewenang kepolisian. Petugas Dishubkominfo bisa menindak kendaraan di jalan, dengan catatan bersama petugas kepolisian minimal dua anggota yang mendampingi.

“Terkadang, ketika bus diarahkan menyeberang lewat pelabuhan Kamal,

sampai di sana ternyata kapal tidak ada karena sudah malam. Sehingga para sopir harus kembali ke Tangkel untuk melintas di jembatan Suramadu,” jelasnya.

Sebelumnya, hal itu pernah menjadi permasalahan para sopir, warga dan LSM, sehingga menggelar pertemuan dan membuat kesepakatan. Hasilnya, bus bumel boleh melintas di jembatan Suramadu minimal di atas pukul 18 : 00 wib. Jika waktu sudah malam tidak ada kapal. Sedangkan, permasalahan bus bumel tuntutan sopir bus harus tepat waktu di terminal.

“Bus yang harus lewat Kamal yakni bus bumel AKDP. Sedangkan yang patas boleh lewat Jembatan Suramadu.

Begitu juga dengan bus Damri, karena trayeknya Bangkalan-Surabaya,” paparnya.

Pihaknya tetap akan melarang bus bumel yang dari Madura lewat Suramadu pada siang hari. Sebab, hal semacam itu melanggar trayek yang sudah ditetapkan pemerintah provinsi (pemprov).

“Namun, kalau bus bumel yang dari Surabaya lewat Suramadu, kami tidak bisa bertindak banyak,” ucapnya. (ori/rah)

8

SURAMADU

KAMIS 23 MEI 2013 NO. 0123 TAHUN II

DIDUGA TAK BERIZIN

Hasky akan Klarifikasi SUMENEP – Perusahaan minyak dan gas bumi PT. Husky Oil mengaku siap memberikan klarifikasi terkait dengan keluhan masyarakat Raas yang menduga perusahaan tersebut tidak memiliki izin dan siap memberikan sosialisasi.

Head of Relation HuskyCNOOC Madura Limited (HCML) Hamim Tohari, mengaku siap mengakomodir tuntutan masyarakat Pulau Raas untuk memberikan sosialisasi terkait dengan dampak eksplorasi migas tersebut. "Kami sudah memulai dengan melakukan sosialisasi di tingkat provinsi,” ungkapnya, Rabu (22/5).

Pihaknya berjanji akan segera melakukan sosialisasi berdasakan permintaan

masyarakat setempat. “Untuk Sumenep, insya Allah dalam minggu-minggu depan kami akan lakukan sosialisasi," terang Hamim Tohari .

Dalam sosialisasi, pihaknya akan melibatkan pihak dari pemerintah setempat.

“Kami juga akan mendatangkan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah dan tokoh masyarakat nantinya,” tukasnya.

Ia menegaskan, pihaknya sampai saat ini belum melakukan aktivitas apapun di Raas.

Bererapa waktu lalu, Forum Komunikasi Peduli Raas mensurati Menteri ESDM Jero Wacik menolak eksplorasi migas yang dilakukan PT Husky di daerah tersebut. (edy/mk)

PERBAIKAN SUSUNAN BACALEG

Bacaleg Masih Bisa Dirombak Kembali BANGKALAN - Proses pendaftaran caleg ternyata tidak berakhir pada tanggal 22 Mei kemarin. Kendati per tanggal 22 mei kemarin merupakan proses perbaikan berkas bacaleg telah berakhir, ternyata masih ada celah bagi parpol untuk merombak nama-nama bacalegnya. Menurut pihak KPUD Bangkalan, setelah tahapan perbaikan ini, para parpol masih diberi kesempatan memperbaiki susunan bacalegnya.

“Masih bisa, jadi tahapan yang tengah berjalan saat ini itu belum final,” ujar Tajul Anwar, Komisioner KPUD Bangkalan divisi Tekhnis dan data itu.

Menurut Tajul, tahapan yang tengah berjalan saat ini barulah masuk pada bagian pembentukan Daftar Calon Sementara (DCS).

“Ini kan masih DCS, jadi masih bisa, kecuali nanti pas sudah DCT (daftar calon tetap)”, imbuh Tajul.

Dari jadwal yang diberikan KPU, pada tanggal 26

juli hingga 1 Agustus mendatang, parpol masih berhak mengajukan Bacaleg pengganti jika Bacaleg yang didaftarkan oleh parpol dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

“Jadi, parpol masih bisa kalau mau, contoh seorang bacaleg dinyatakan TMS, bacaleg yang bersangkutan tidak bisa memperbaiki berkasnya, karena batas waktu perbaikan sudah lewat, namun demikian Parpol berhak untuk mengajukan bacaleg lain yang dinilai lebih siap,” jelas Tajul.

Sementara itu sesuai Jadwal KPUD baru akan menyampaikan daftar calon tetap baru pada 23-25 agustus 2013 mendatang.

Hampir seluruh parpol secara bersamaan menyerahkan perbaikan berkas bacalegnya di kantor KPUD Bangkalan tengah hari kemarin. Sebagaimana diketahui, 22 Mei 2013 adalah hari terakhir penyerahan perbaikan berkas Bacaleg. (dn/rah)

rafiuddin abdul rahman/ant

PENDIDIKAN GRATIS WARGA INDONESIA. Beberapa warga Indonesia yang bekerja di Malaysia mempelajari ilmu komputer di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (19/5). Pendidikan gratis yang diselenggarakan setiap hari minggu itu untuk menambah pengetahuan dan pengembangan diri mereka sehingga diharapakan dapat bekerja sesuai dengan pengetahuannya.

DPKS Bisa Laporkan Disdik Sumenep - Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) akan melaporkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep kepada Bupati A Busyro Karim.

Laporan tersebut terkait dengan dana operasional untuk DPKS tak kunjung dicairkan dan menduga disdikyang mengendapkan anggaran tersebut.

Anggaran tersebut seharusnya sudah cair pada awal bulan Januari. Tetapi hingga saat ini dana operasional tersebut tak kunjung cair.

Anggota DPKS Jamaluddin menjelaskan, akibat belum turunnya anggaran tersebut,

selama ini program dan kegiatan yang telah dijalankan dananya diperoleh dari meminjam. “Iya, selama ini DPKS dalam melaksanakan kegiatan pinjam kesana-kemari. Bahkan tak jarang kami urunan dari semua pengurus DPKS

agar kegiatan tetap berjalan,” katanya, Rabu (22/5).

Mantan anggota DPRD periode 2004-2009 tersebut menambahakan tidak paham terhadap sistem dan pola penganggaran untuk DPKS. “Karena menurut PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang tugas dan tanggung jawabnya setara dengan DPRD dan disdik.

Tetapi kenapa soal anggaran masih melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep,” ucapnya.

Ditanya lebih lanjut anggaran yang mengendap di dis-

PARTAI POLITIK

Tiga Parpol Serahkan Perbaikan DCS S u rabaya - Tiga partai politik peserta Pemilu 2014 menyerahkan perbaikan daftar bakal calon legislator sementara (DCS) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya di hari terakhir jadwal perbaikan, Rabu (22/5).

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Surabaya, Edward Dewaruci mengatakan tiga parpol tersebut adalah Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

"Jika hari ini tidak ter-

penuhi, maka tidak bisa dijadikan dasar penyusunan dan penetapan DCS. Karena itu, KPU tidak akan memberi toleransi," katanya.

Menurut dia, KPU telah memberikan batas waktu perbaikan DCS mulai dari daftar calon, syarat calon dan pengajuan calon pengganti mulai 9-22 Mei 2013.

Edward mengatakan ada beberapa persyaratan yang sering menimbulkan persoalan adalah persyaratan kesehatan dan legalisir ijazah. Tapi yang cukup menyulitkan dari beberapa partai, yakni

adanya perubahan nomor urut calon dan daerah pemilihan (dapil).

"Itulah yang membuat mereka berusaha menyelesaikan proses perbaikan DCS pada hari terakhir," katanya.

Partai Hanura misalnya, lanjut dia, partai yang didirikan oleh Wiranto ini harus melakukan perbaikan berkas semua (50 bacaleg). Hal ini dikarenakan pada Minggu (19/5), Partai Hanura menggelar Muscablub untuk memilih ketua baru, setelah Tjahyo Nugroho mengundurkan diri.

"Jadi formulir lama kan harus diperbaharui

oleh ketua dan sekretaris baru. Ini yang jadi lama," katanya.

Begitu juga dengan PKPI yang sempat terjadi kepengurusan ganda sehingga mereka harus perbaiki formulir BA (pengajuan calon di tiap Dapil).

"Tapi berdasarkan verifikasi yang kita lakukan ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI, yang sah adalah DPK PKPI yang diketuai oleh Muhamad B Tribramantyo," ujarnya.

Sementara itu Tribramantyo ketika dikonfirmasi soal kepengurusan ganda menegaskan, jika PKPI yang sah dan sudah diverifikasi KPU adalah

yang ia pimpin. "Yang sah adalah kita. Kalau mereka mau demo, ya itu urusan dengan KPU," katanya.

Dikatakan, pada perbaikan DCS ini jumlah bakal caleg PKPI yang didaftarkan ke KPU adalah 49 bakal caleg. Berarti ada penambahan 11 karena sebelumnya yang didaftarkan hanya 38.

Penambahan ini karena ada beberapa bacaleg Theresia yang diakomodir.

"Kita serahkan pada hari terakhir, karena ada berkas yang kurang lengkap," katanya. (ant/ mk)

KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Dishub Kembangkan Transportasi Intelijen Surabaya - Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengembangkan sistem transportasi intelijen atau "Intelligent Transportation Systems" (ITS) yang mampu mengatur "traffic light" (TL) secara otomatis berdasarkan kepadatan lalu lintas dengan memasang 16 titik persimpangan pada 2013.

"Ada 16 titik yang dikembangkan tahun ini. Saat ini yang sudah dipasang sekitar 22 titik. Kami targetkan ada 38 titik terpasang hingga tahun ini," kata Kepala Dishub Surabaya Eddi di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, hingga saat ini ITS yang sudah dipasang baru di persimpangan jalan besar, sedangkan persimpangan jalan sedang atau kecil belum dipasang. "Targetnya ya semua akan dipasang secara bertahap," katanya.

Eddi menjelaskan jika pemasangan ITS tidak merata, maka efek dominonya cukup terasa. Hal ini dikarenakan jika sistem ini hanya diprioritaskan di kawasan tertentu, maka bisa jadi banyak para pengendara kendaraan bermotor lebih

Ada 16 titik yang dikembangkan tahun ini. Saat ini yang sudah dipasang sekitar 22 titik. Kami targetkan ada 38 titik terpasang hingga tahun ini

Eddi

Kepala Dishub Surabaya

menyukai jalan-jalan alternatif yang belum diapasang ITS sehingga terjadi kemacetan di mana-mana.

Untuk mendukung upaya tersebut, lanjut dia, pihaknya akan terus melengkapi perlengkapan yang kurang dan tentunya akan mengembangkan teknologi tersebut agar lebih baik lagi.

"Nanti kita buat program yang bisa di-link kan ke sejumlah instansi dan media. Mereka bisa melihat langsung laju kendaraan di daerah tertentu dengan cara online," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga melengkapi perangkat lunak agar sistem tersebut bisa membaca dan mengelola laju kecepatan kendaraan.

"Misalnya dari persimpangan ini, berapa kecepatan riil kendaraan nanti bisa dilihat," katanya.

Eddi mengatakan ITS diakui sangat membantu kinerja Dishub maupun polisi dalam mengurai kepadatan kendaraan.

Teknologi itu, perlahan tapi pasti, juga sudah mulai menggantikan sistem lama yang masih mengandalkan cara hitung mundur. (ant/mk)

dik, Jamal menyebutkan Rp 150 juta. “Sedangkan kami sudah menghabiskan anggaran 50 juta. Dan 30 juta tersebut kami pinjam, 20 jutanya dipinjamin sama dinas terkait, sehingga hal ini sangat menghambat terhadap kegiatan dan kinerja kami,” tegasnya.

Maka dari itu, DPKS akan melaporkan ke bupati, selain pola dan penganggaran yang tidak jelas, akan kami laporkan kepada bupati bahwa disdik sudah tidak transparan ke DPKS. “Apalagi ini soal hal yang agak sensitif, yaitu

uang,” ucapnya.

Lebih lanjut disinggung apakah sudah melakukan koordinasi dengan pihak disdik, DPKS mengaku sudah sering melakukan koordinasi. “Bahkan sering mengundang kami. Tetapi ketika ditanya tentang anggaran tersebut, dinas terkait hanya bilang masih dalam proses. Proses yang seperti apa hingga 5 bulan ini dana operasional untuk kegiatan 150 juta tersebut tak kunjung dicairkan,” terang Jamaluddin. (sym/mk)

LARANGAN KONVOI

Polrestabes Surabaya Larang Konvoi Kelulusan S u rabaya - Polrestabes Surabaya dan Polres Tanjung Perak menyepakati larangan siswa SMA/SMK yang berencana melakukan konvoi keliling kota setelah pengumuman hasil ujian nasional pada Jumat (24/5).

"Konvoi pelajar sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Sebaliknya, efeknya lebih banyak merugikan serta meresahkan masyarakat," kata Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Sabilul Alif saat menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait di Balai Kota Surabaya, Rabu.

Ia menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir gerombolan pelajar yang melakukan arak-arakan. Menurutnya, tradisi konvoi sering disertai aksi corat-coret, bahkan tak jarang pula berujung pada tindakan vandalisme seperti tawuran, pesta minuman keras, dan lain sebagainya.

"Tahun lalu, bahkan ada tiga pelajar meninggal akibat arak-arakan. Oleh karenanya, sudah saatnya tradisi tersebut dihentikan. Kita semua tentu ingin Surabaya yang lebih tertib, aman, dan nyaman dalam menyambut kelulusan pelajar," kata alumnus Akpol 1996 itu.

Sabilul mengatakan, sedikitnya 200 personel satlantas, dua pleton (60 personel) dalmas dan dua pleton (60 personel) tangkal beserta empat anjing pelacak K9 disiagakan di sejumlah titik. Mereka akan bersinergi dengan aparat Satpol PP, linmas, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya.

Sedangkan soal sanksi, Sabilul menegaskan pihaknya akan merazia pelajar yang tetap nekad melakukan konvoi. Apalagi jika tidak memakai helm atau melanggar lalu lintas, maka polisi tidak akan segan mengangkut

kendaraan yang dipakai konvoi.

"Kami telah menyiapkan 22 unit truk untuk mengangkut kendaraan tersebut," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Ikhsan mengatakan, saat pengumuman kelulusan seluruh sekolah akan diliburkan. Saat ditanya bagaimana cara siswa mengetahui dirinya lulus atau tidak? Ikhsan menjelaskan ada dua cara yang digunakan untuk mengumumkan hasil UN yakni melalui surat yang dikirim ke rumah siswa.

Sedangkan mereka yang tidak lulus akan didatangi pihak sekolah di rumahnya masing-masing. "Jadi kalau sampai malam tidak ada guru atau kepala sekolah yang berkunjung ke rumah berarti yang bersangkutan lulus," terangnya.

Sedangkan cara kedua, lanjut dia, hasil UN bisa dilihat secara "online" di website www.ppdbsurabaya.net pada Jumat (24/5) siang.

Mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya itu menambahkan, perihal meliburkan sekolah ini sudah dituangkan dalam surat edaran pemkot. Edaran tersebut juga mengimbau seluruh siswa agar tidak berkerumun di tempat-tempat tertentu yang berpotensi menimbulkan kerawanan.

"Jadi tidak ada alasan lagi siswa ke sekolah pada hari itu," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga membentuk tim pemantau di masing-masing sekolah yang terdiri dari para guru yang bertugas melakukan penyisiran di radius satu kilometer dari sekolahnya. Bila menemukan indikasi gerombolan pelajar, mereka akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. (ant/mk)

LINTAS JATIM

9

KAMIS 23 MEI 2013 NO.0123 | TAHUN II

KRIMINAL

Polisi Tangkap Empat Budak Ganja

ant/dwi agus setiawan

LUBERAN LUMPUR LAPINDO: Petugas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menggunakan alat berat ketika melakukan penguatan tanggul penahan semburan lumpur Lapindo di titik 22, Sidoarjo, Jatim beberapa hari yang lalu. Penguatan dilakukan untuk mencegah lumpur meluber ke Jalan Raya Porong, seiring tingginya curah hujan selama beberapa hari terakhir.

7 Desa Masuk Area Terdampak Luapan Lumpur Lapindo SIDOARJO – Upaya menghentikan penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur panas Lapindo Brantas, Sidoarjo, pemerintah memperluas peta area terdampak dengan melakukan pembelian tanah dan/ atau bangunan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Mei 2013 lalu.

Dalam Perpres tersebut disebutkan area perluasan baru yang dimasukkan sebagai wilayah luapan lumpur

diluar Peta Area Terdampak berdasarkan hasil kajian Tim Terpadu meliputi RT dan hamparan sawah di Desa Besuki, Kelurahan Mindi, Desa Panotan, Kelurahan Gedang, Desa Ketapang, Desa Gempolsari, Desa Wunut, Desa Kalitengah, Desa Glagaharum, dan Kelurahan Porong.

Dalam Perpres Nomor 33 tahun 2013 ini, pembayaran dilakukan secara bertahap dengan skema: Pertama, 20 persen pada tahun angga-

ran 2011, dan Kedua, sisanya dibayarkan lunas pada tahun Anggaran 2012. Sementara itu, pembayaran penanganan masalah sosial dilakukan dengan ketentuan: Pertama, pembayaran bantuan sosial dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012. Kedua, pembayaran, pembelian tanah dan bangunan dilakukan secara bertahap dengan skema: a.

Sebesar 20 persen pada Tahun Anggaran 2012, dan b. Sisanya dibayarkan lunas pada Tahun Anggaran 2013.

“Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan untuk penyelesaian/ penuntasan pembayaran bantuan sosial, pembelian tanah dan/atau bangunan milik warga, serta pembayaran atas penukaran tanah dan/atau ban-

gunan terkait fasilitas umum/ sosial/wakaf, yang tidak dapat diselesaikan pada waktu yang ditentukan, dapat dilakukan pada tahun berikutnya sampai dengan pembayaran penanganan sosial kemasyarakatan tersebut tuntas, “ demikian bunyi Pasal 15B Ayat (5c) Perpres tersebut.

Ditegaskan dalam perpres tersebut, setelah masa pengosongan paling lama2 (dua) tahun, selanjutnya dilakukan pembelian tanah dan bangunan, serta diberikan bantuan sosial berupa: a. Bantuan kontrak rumah untuk paling lama 2 (dua) tahun, b. Bantuan tunjungan hidup selama 6 (enam) bulan, dan c. Biaya evakuasi.

Sementara itu, warga korban lumpur panas Lapindo

Brantas kembali menghentikan aktivitas penguatan tanggul yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di titik 21 Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Rabu (22/5).

Mereka menghentikan eskavator yang tengah melakukan penguatan tanggul dengan duduk-duduk di gubuk yang didirikan di atas tanggul penahan lumpur.

Aksi menuntut pembayaran sisa ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) itu dibubarkan paksa oleh polisi.

Aksi tersebut berakhir ricuh, pasalnya mendapatkan perlawanan dari warga. Selain membubarkan warga, polisi juga membongkar gubukgubuk yang didirikan oleh warga. (ara)

PENGGANTI SEKKOTA

KREATIVITAS

Pengganti Sekkota Menemui Titik Terang

Mahasiswa UK Petra Ciptakan Buku Audio Tuna Netra

SURABAYA – Kosongnya kursi Sekretaris Kota (Sekkota) pasca ditahannya Sukamto Hadi karena kasus gratifikasi Jasa Pugut (Japung) mulai menemui titik terang. Hal ini beralasan, karena Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, terkesan condong ke salah satu nama dari tiga nama kandidat pengganti Sekkota Surabaya.

Hal ini terungkap setelah Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, jika dirinya menghendaki siapapun yang akan menjabat Sekkota hatus bisa bekerja sama dan memahami visi dan misi yang saat ini dijalankan oleh Pemkot Surabaya.

Diantara tiga nama kandidat, nama Hendro Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) disinyalir sebagai Sekkota nantinya.

“Saya membangun kota ini bukan untuk satu sampai dua tahun ke depan, tapi sampai 100 tahun. Jadi pendamping saya harus memahami visi dan misi yang saya jalankan,” ungkap dia.

Rabu (22/5).

Seperti diketahui, muncul tiga nama kandidat yang akan duduk sebagai Sekkota menggantikan Sukamto Hadi. Tiga nama tersebut antara lain Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Hendro Gunawan, Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan (DBMP) Erna Purnawati, dan Kepala

Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Surabaya, Chalid Bahari.

Bahkan, Walikota yang akrab di sapa Risma ini mengatakan, jika pihaknya sudah ‘melobi’ Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Rasiyo, supaya Hendro Gunawan terpilih sebagai Sekkota.

“Saya sudah jelaskan kepada pak Sekda, kenapa saya lebih memilih pak Hendro Gunawan. Saya ingin Pemkot Surabaya tetap kondusif sehingga bisa berhasil sampai tingkat internasional,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim Anwar mengatakan, jika pihaknya tidak mempermasalahkan siapapun yang akan menjabat sebagai Sekkota Surabaya. Karena menurutnya, Walikota Surabaya pasti akan memilih kandidat yang memahami visi dan misinya. ”Walikota tentu memilih orang yang bisa diajak bersinergi. Saya percaya yang dipilih oleh bu wali juga akan berdampak baik untuk DPRD Surabaya,” kata dia.

Dirinya menambahkan, jika siapapun kandidat yang terpilih sebagai Sekkota tetap harus mendapat persetujuan dari lembaga Parlemen Surabaya.

“Namun, siapapun kandidatnya harus mendapat persetujuan DPRD Surabaya,” pungkas dia. (wan)

i made ardhiangga/koran madura

MEMBACA SAMBIL MEREKAM: Salah seorang Vouenter dri mahasiwa UK Petra, yang membaca buku dan merekamnya. hal ini merupakan proses awal sebelum dijadikan dalam sebuah CD buku.

SURABAYA- Lima mahasiswa Universitas Kristen Petra, Surabaya, berhasil menciptakan “ Buku Audio” untuk para penyandang tuna netra. Buku yang dikemas dalam Audio Book (membaca dan merekam buku) berbahasa Indonesia itu, diciptakan sebagai pengganti buku Braille yang harganya sangat mahal untuk dikonsumsi orang-orang yang tidak memiliki penglihatan baik tersebut. Kelima mahasiswa itu, ialah Handy, William Mauren, Dian dan Ineke.

Mahasiswa DKV semester VI, Handy, sekaligus pencetus buku audio, menuturkan, berawal dari tgas mata kuliah DKV IV ia dengan keempat orang temannya akhirnya berniat merilis buku tersebut, dengan tema “ Suarakan Bukumu”. Suarakan bukumu sendiri merupakan sebuah kelanjutan dari menaifestasi atau perujudan untuk

memberikan suatu kontribusi kepada warga Surabaya. Khsusunya, sebagai kegiatan sosial diera saat ini.

“Sebetulnya ini kan tugas kuliah, saya disuruh dosen saya untuk memberikan Kampanye sosial, untuk memberikan kontribusi kepada Surabaya,” katanya, Rabu (22/5) kemarin.

Menurut dia, buku memang sangat dibutuhkan masyarakat terutama para penyandang tuna netra. Sesuatu yang lebih nyata ditunjukan dengan adanya kampanye sosial tentang buku.

Pasalnya, konsumsi buku para penyandang tuna netra cukup tinggi. Sedangkan, biaya untuk membaca dengan buku Braille cukuplah mahal. Disamping itu buku itu, tidak praktis dan tebal. “saya juga berharap buku ini tidak hanya bertahan ketika saya masih berstatus mahasiswa saja. Apabila lulus, kerjasama dengan pihak per-

pustakaan UK Petra masih bisa diwujudkan untuk kampanye ini tetap berjalan,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, dari awal maret pembuatan Audio Book telah lebih dari 50 orang volentir (sukarelawan) rela untuk membacakan buku dan membantu kampanye ini. Hingga saat ini, kata dia, telah 20 buku tercipta untuk diperuntuhkan pada para tuna netra.

“Ini menjadi sebuah kegiatan sosial, membaca secara gratis untuk teman-teman dan saudara kita yang membutukhkan dan kategori bacaan hingga saat ini kami memberikan bacaan seperti Motivasi, Inspirasi, Fiksi, Biografi dan Novel,” terangnya.

Handy merinci, ada empat tahapan yang dilakukan sebelum audio book ini jadi dan dibagikan ke para penyandang Tuna Netra. Pertama ambil bukumu, bisa berupa motivasi novel, cerita fiksi, bisnis, ketrampilan dan lain – lain.

Kedua, baca buku yang telah diambil dengan intonasi nada yang baik serta benar dengan volume suara yang pas. Selanjutnya rekam suaramu saat membaca buku dengan menggunakan fasilitas rekaman suara pada handphone. Dan yang keempat, kirim file suara yang sudah direkam dengan format file .wma, .3ga, .amr dan .mp3 kemudian email ke suarakan. bukumu@gmail.com.

“File – file yang sudah diterima dari para sukarelawan ini nantinya akan di cek terlebih dahulu oleh saya dan keempat teman saya, sebelum dijadikan satu dalam 1 CD tiap bukunya,” tukas dia. (mag)

SURABAYAEmpat budak atau pecandu ganja, berhasil dimankan satuan reserse Narkotika dan Obatobatan Polrestabes Surabaya. Setidaknya, mereka kini haru menjadi penghuni tetap hotel prodeo kepolisian hingga kurang lebih empat hingga lima tahun mendatang.

Ke-empat penggemar lintingan daun surga asal Nangroe Aceh Darussalam itu adalah Heliriawan (36), warga Jl. M. Yamin no.251 Sidoarjo dengan barang bukti satu bungkus ganja dengan berat kurang lebih 12,22 gram; Adi Kristanto (29), warga Ds. Mijen, Krian, Sidoarjo dan Solikan (24), warga Ds. Gresikan, Krian, Sidoarjo dengan barang bukti 1 Pocket/klip plastik ganja dengan berat kurang lebih 1,30 gram.

“Mereka kami amankan berdasarkan Informasi warga tentang keberadaan adanya peredaran narkoba diilayah atau daerahnya tinggal,” terang Kanit Idik III AKP Gatot Setyo Budi, Rabu (22/5) Ia menejelaskan, kemudian anggota mengembangkan dan berhasil menga-

mankan Nanang Kosim (24) , warga Dusun Krajan Tengah Krian Sidoarjo dengan BB dua bungkus koran ganja dengan berat kurang lebih 37,8 gram.

“Dari pengembangan setelah salah satu tersangka menyanyi kami membekuk satu tersangka lain,” ungkapnya.

Dijelaskan Gatot saat mendampingi Wakasat Narkoba Kompol Leonard Sinambela, karena lokasi penangkapan di wilayah Sidoarjo, berkas akan kami limpahkan.

“Setelah pemeriksaan awal, kasusnya akan kami limpahkan,” terang Leonard.

Kepada petugas, mereka mengaku membeli ganja seharga Rp 100 ribu per poket.

Mereka juga mengaku selama ini hanya menjadi pengguna daun surga tersebut.

Tapi pengakuan ini masih dalam pengembangan karena melihat barang bukti yang diamankan, pengakuan mereka meragukan. “karena pengakuan meragukan kami akan mencoba mengembangkan lagi untuk kasus ini,” tukasnya. (mag)

i made ardhiangga/koran madura

MENUNJUKKAN BARANG BUKTI: Kanit Idik III AKP Gatot Setyo Budin saat menunjukan barang buti kejahatan berupa satu bungkus ganja dengan berat kurang lebih 12,22 gram dan 1 Pocket/klip plastik ganja dengan berat kurang lebih 1,30 gram. Kali ini tersangka diamankan di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (22/5) kemarin.

PARLEMEN

Anggota DPRD Mendamba Ketua Baru SURABAYA – Terpilihnya Moch. Machmud sebagai calon tunggal Ketua DPRD Surabaya yang baru menggantikan Wisnu Wardhana (WW), diharapkan bisa membawa dampak positif dan perubahan di tubuh internal lembaga parlemen kota Surabaya. Bahkan, para anggota dewan berharap jika nantinya Machmud bisa lebih tegas dan visioner dibanding ketua dewan sebelumnya.

Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sudirjo.

Dirinya mengatakan, jika ketua dewan yang baru harus berbeda dengan ketua dewan yang terdahulu.

“Kalau tidak ada perubahan yang lebih baik, ya, sama saja dengan Ketua Dewan sebelumnya, WW,” kata dia.

Rabu (22/5).

Dirinya menambahkan, ke depannya ketua dewan yang baru harus bisa bersinergi dengan unsur- unsur pimpinan dewan yang lain. Hal ini berjuan supaya fungsi kinerja kolektif kolegial bisa perlaksana dengan baik.

“Selama ini, hal itu tidak pernah dijalankan ketua dewan lama, sehingga semua keputusan hanya di tangan ketua DPRD-nya, sedangkan Wakil Ketua DPRD lainnya tidak dilibatkan,” tambah dia.

Hal sama juga dikatakan anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Surabaya, Agus Saudarsono. Bahkan, dirinya mengungkapkan jika pada saat dipimpin WW, DPRD Surabaya mampu menghasilkan sekitar 20

Peraturan Daerah (Perda) pada 2012.

“Menjelang pertengahan 2013 ini, baru sekitar tiga Perda yang disahkan.

Artinya, ketua dewan yang baru harus kerja keras dan tancap gas,” ungkap dia.

Melihat kondisi saat ini, pihaknya berharap agar DPRD Surabaya pada saat dipimpin Moch. Machmud harus berjalan dengan lebih baik. Dirinya juga menghimbau supaya kejadian yang dulu-dulu jangan sampai terulang.

“Kalau sama seperti dulu, ya sama aja dengan bohong,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Masduki Toha mengingatkan, agar Moch. Machmud bisa memberikan perubahan signifikan di lembaga parlemen yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Surabaya tersebut.

“Jangan lupa, rapat antara ketua DPRD dengan antarfraksi juga sangat penting. Hal itu untuk menyamakan visi serta misi dalam membangun gedung legislatif yang jauh lebih baik,” saran dia.

Kalangan legislator DPRD Surabaya berharap, jika nantinya ketua dewan yang baru bisa membangun hubungan yang harmonis antara pimpinan dan anggota dewan. Hal ini berdasar, karena calon tunggal ketua dewan yang baru kabarnya kurang berkomunikasi dengan para unsur pimpinan dewan maupun dengan para anggota dewan yang lain. (wan)

10

LINTAS JATIM

KAMIS 23 MEI 2013 NO.0123 | TAHUN II

Warga Mengadu ke DPRD karena PDAM Kirim Angin SURABAYA - Puluhan orang perwakilan warga dari kelurahan Gunungsari, kecamatan Dukuh Pakis, mendatangi kantor DPRD Surabaya, tujuan mereka untuk mengadukan persoalan yang saat ini mereka alami, yakni terkait dengan pelayanan PDAM Surabaya yang dinilai warga buruk. hal ini berdasar, karena sudah satu bulan warga di kelurahan tersebut tidak bisa menikmati aliran air dari PDAM. Perwakilan warga meminta supaya pihak management PDAM Surabaya menormalisasikan pasokan air ke pelanggannya.

Hal ini disampaikan koordinator perwakilan warga, Asep Ana dalam hearing atau rapat dengar pendapat di ruang Komisi B DPRD Surabaya.

Dirinya mengatakan, akibat pasokan PDAM terhenti sejak sebulan terakhir membuat warga kesulitan. Bahkan, warga terpaksa harus membeli air dari penjual air keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari seperti masak, minum, mencuci dan kebutuhan rumah tangga lainnya. "Warga resah atas kondisi seperti itu, sampai kapan itu terjadi? kami semua tidak tahu," keluh dia.

Rabu (22/5) kemarin.

Dirinya menambahkan, sebelum kondisi air PDAM macet total, pasokan air masih mengalir, walaupun hanya malam hari, karena pada siang hari pasokan air sudah tidak mengalir. Kondisi tersebut masih bisa dimaklumi warga karena sudah biasa.

"Namun karena air sebulan tidak keluar membuat semua warga bingung dan resah sehingga mengadu ke DPRD seperti saat ini," tambah dia.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan warga lainya, Rossi. Dirinya mengatakan, Akibat air PDAM macet sebulan terakhir telah mengganggu jadwal aktifitas seharihari. Setiap hari mulai pukul 03.00 WIB pihaknya sudah berusaha membeli air untuk keperluan mandi dan memasak. "Lagian kalau anak-anak mau berangkat sekolah butuh mandi, makanya kami sibuk menyiapkan air untuk mereka semua," kata dia.

Sementara itu, pihak management PDAM Surabaya, beralasan jika macetnya pasokan air ke pelanggan PDAM di Dukuh Pulosari, Kelurahan Gunungsari akibat pemadaman listrik oleh PLN. Hal ini diungkapkan, Direktur Pelay-

ana PDAM Surabaya, Sunarno.

Dirinya mengatakan, akibat pemadaman listrik tersebut tiga instalatir Pengolah Air Minum (IPAM) PDAM di Karangpilang Surabaya berhenti operasi selama tiga jam, dan butuh waktu satu minggu untuk normalisasi pasokan air.

"Tentu itu membuat pasokan air macet dan kami butuh waktu seminggu untuk memulihkan suplai air," ungkap dia.

Dirinya memaparkan, khusus untuk wilayah Pedukuhan Pulosari, Kelurahan Gunungsari yang wilayahnya berbukit menjadikan pemulihan suplai air membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini karena, pipa air sudah terisi udara cukup banyak sehingga harus dilakukan pengosongan terlebih dahulu untuk melancarkan pasokan air.

Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya siap mengirim bantuan air bersih dengan mobil tangki secara gratis kepada warga yang kesulitan air bersih selama ada perbaikan teknis pipa dan IPAM. “Kami sendiri belum bisa memprediksi kapan selesainya proses perbaikan IPAM kami," elak dia.

Sementara itu, kalangan DPRD Surabaya menyesalkan terjadinya kemacetan suplai air PDAM kepada pelanggan.

Bahkan, Alasan listrik padam sehingga tiga unit IPAM (In-

stalasi Pengolah Air Minum) tidak bisa menjadi dasar dari terhentinya suplai air PDAM ke konsumen. Hal ini diungkapkan, anggota komisi B DPRD Surabaya, Rusli Yusuf. Dirinya mengatakan, jika seharusnya pihak management PDAM bisa mengantisipasinya ketika masalah itu datang. "Seharusnya PDAM sudah bisa antisipasi terjadinya listrik padam seperti menyiapkan genset. Tapi kok itu tidak dilakukan," tegas dia.

Dirinya menambahkan, jika PDAM bisa meniru teknis pengaliran air bersih ala jaman Belanda, yakni dengan membangun tandon air di lokasi yang lebih tinggi sehingga air bisa mengalir dengan baik mengikuti grafitasi bumi. Namun, konsep tersebut tidak di pakai oleh PDAM. "Tapi apa yang terjadi di PDAM sebaliknya, air dari bawah dialirkan ke lokasi lebih tinggi dengan teknik pemompaan. Jika pompa macet ya dampaknya seperti yang terjadi sebulan terakhir," ucap Rusli.

Menyikapi persoalan tersebut, Komisi B DPRD siap mendukung langkah PDAM jika berencana menganggarkan dana pembangunan pembuatan tandon-tandon air. Tandon yang dibangun tersebut bisa mengantisipasi jika ada kendala seperti listrik padam di IPAM sehingga suplai air tetap jalan. (wan)

JELANG MUSCAB

Muscab Terancam Tak Penuhi Kuorum MENOLAK: Sejumlah advokat dari IPHI menolak keras adanya praktek money politik dalam bursa pemilihan ketua Peradi Kota Surabaya yang rencananya digelar sabtu, 25/5 mendatang. kas/koran madura

SURABAYA - Sejumlah advokat mensinyalir adanya praktik politik transaksional pada bursa calon Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surabaya. Ketentuan tiket Rp. 250 ribu sebagai syarat menjadi peserta Musyawarah Cabang (Muscab) Peradi, 24-25 Mei nanti, disebut sebagai indikator. Banyak menentang, Muscab terancam tidak memenuhi kuorum.

Henry Rusdjianto, Sekretaris Peradi Surabaya, kemarin mengatakan dugaan money politik itu di hadapan wartawan. Dia mengaku miris karena Peradi menurutnya bukanlah partai politik. Dia juga

mendeklarasikan diri maju sebagai bakal calon Ketua Peradi untuk menentang praktik kotor tersebut di Muscab Peradi.

Menurut Henry, ketentuan panitia mewajibkan peserta Muscab membayar duit Rp. 250 ribu merupakan penggiringan untuk meloloskan calon tertentu. Ini akan dijadikan jalan lempang calong yang mampu secara finansial untuk meraup dukungan suara dengan jalan membayarkan tiket peserta plus-plus."Bagi advokat yang tidak mampu ini sangat membertakan."Kata dia.

Mantan Ketua Ikatan Pendampingan Hukum Indonesia (IPHI) Jatim itu menjelas-

kan, seharusnya panitia bisa menggunakan dana kas Peradi untuk dijadikan biaya Muscab, yang dihimpun dari iuran anggotanya. Jika masih kurang bisa dilaksanakan di tempat yang tidak begitu mewah.

M. Saleh, pendukung Henry, menambahkan, praktik money politik di arena Muscab akan melahirkan Ketua Peradi berkarakter mafia di periode mendatang. "Ini baru terjadi di Muscab kali ini," ucapnya.

Sebelumnya, kubu calon lain, Makruf Syah dkk, juga menyampaikan endusannya terkait dugaan praktik money politik di Muscab Peradi Surabaya. Pihak Makruf men-

yayangkan itu karena Peradi menurutnya organisasi advokat yang mulia.

Henry mengatakan, pihaknya dan sejumlah advokat lain akan menolak ketentuan pembayaran tiket menjadi peserta Muscab.

"Bahkan banyak temen akan datang dengan membawa nasi sendiri," tandasnya.

Kata Henry, jumlah advokat yang akan menentang ketentuan tersebut lumayan banyak, bisa jadi separuh dari total peserta Muscab, 1.130 anggota Peradi Surabaya. Padahal, lanjut dia, di AD/ART Peradi, Muscab baru bisa memenuhi kuorum apabila yang hadir separuh dari total anggota. "Ini terancam tidak memenuhi kuorum," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Peradi Surabaya Setijo Boesono belum bisa dikonfirmasi terkait polemik 'money politik' menjelang Muscab Peradi itu. Dia mengaku sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. "Besok (hari ini, red) saya sudah pulang," jawabnya.

Diketahui, setidaknya ada empat calon Ketua Peradi Surabaya yang berhembus kuat di telinga anggota Peradi. Mereka adalah Syaiful Maarif, Makruf Syah, Henry Rusdjianto, dan Setijo Boesono. Pemilihan akan berlangsung pada Sabtu 25 Mei nanti dan disinyalir akan berlangsung panas. (kas)

PILGUB JATIM

KarSa Terima Uang Pengusaha Melalui PKS? SURABAYA – Jika pernyataan tersangka kasus suap daging impor, Fathanah, dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal percakapannya melalui telepon seluler dengan mantan presiden Partai Keadilan Sosial (PKS) Luthfie Hasan Ishaq benar, pasangan incumbent (petahana, Red) KarSa jelas harus diperiksa karena telah melakukan money politics.

Dikutip dari tempo.co, percakapan mengenai dana kampanye pilgub Jatim tersebut dikabarkan dilakukan Fathanah dengan mantan presiden PKS ini pada 16 Januari 2013.

Jika tidak tertangkap, maka Fathanah akan menerima uang dari seorang pengusaha asal Jatim bernama Hendrik.

Uang tersebut akan dialir-

kan kepada PKS untuk kebutuhan Pilgub Jatim. “Hendrik akan membantu Rp 4 miliar,” kata Fathanah, menerangkan percakapannya dengan Luthfi.

Luthfi sendiri diketahui menanyakan realisasi pemberian uang karena akan ada kebutuhan besar untuk pilkada Jawa Timur. PKS kemudian diketahui menyatakan dukungannya terhadap pasangan incumbent, KarSa. Menanggapi kabar tersebut, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf membantah. Dia menegaskan bahwa informasi tersebut tidaklah benar. “informasi ini ngga benar. Sama sekali ngga masuk logika. Kita ngga pernah terima uang milyaran rupiah dari pengusaha maupun PKS,” bantahnya Rabu (22/5).

Sampai saat ini, lanjut pria

yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima sepeserpun bantuan dari partai pimpinan Anis Matta tersebut. “kalaupun kami menerima bantuan dana untuk kampanye dari pengusaha, tidak ada yang mengatasnamakan PKS,” papar dia seraya menambahkan bahwa pihaknya berusaha menaati aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Uang senilai Rp 4 miliar, tambahnya lagi, bukanlah nominal uang yang sedikit. “tidak ada aturannya boleh menerima uang sebesar itu. Penyumbang perseorangan maksimal Rp 50 juta sementara perusahaan maksimal Rp 350 juta. Lebih dari itu dianggap tidak wajar dan kami siap untuk diperiksa jika memang dibutuhkan,” urai

orang nomer dua di Jatim ini.

Sementara itu, salah seorang pakar politik Universitas Airlangga Hariyadi ketika diminta tanggapannya mengatakan, kalaupun percakapan antara Fathanah dan Lutfhie itu benar, maka persoalan bukan ada di pasangan incumbent melainkan PKS. “sebuah petaka besar bagi PKS jika percakapan antar kedua orang tersebut benar. Bagaimana tidak? PKS jelas-jelas mencoba bermain proyek dengan memfasilitasi salah seorang pengusaha dengan calon gubernur,” ucapnya.

Meski praktek money politics melalui partai biasa saja terjadi, lanjut Hariyadi, pada umumnya pengusaha akan menghindari bermain dengan salah satu pasangan calon. (neu)

komangaries/koran madura

TES URINE: Sejumlah Pegawai dan Petugas Keamanan Rutan Medaeng jalani tes urine, Rabu (22/5) kemarin.

CUCI TANGAN

Sipir Medaeng Jalani Tes Urine SURABAYA- Tidak Ingin dikatakan sebagai gudang narkoba pasca ditemukannya ratusan gram narkoba jenis sabu-sabu didalam Rumah Tahanan klas I di Medaeng pada Selasa (21/5) lalu. Kemenkumham Jatim, Rabu (22/5) kemarin melakukan tes urine terhadap pegawai dan petugas keamanan Rutan Medaeng.

Suasana tidak biasa terjadi di dalam komplek Rutan Kelas I Surabaya. Seluruh pegawai dan petugas keamanan yang akan pulang diwajibkan mengikuti tes urine yang dilakukan Kanwil Depkumham Jatim. Mulai dari pimpinan hingga pegawai kelas bawah tak luput dari tes urine.

Pemeriksaan urine ini sengaja dilakukan, sebagai tindak lanjut dari temuan 294,99 gram sabu di dalam rutan Selasa malam yang diduga milik penghuni rutan.

Pihak Rutan sendiri hingga kini belum bisa memastikan apakah sabu yang ditemukan di depan Blok F Rutan Medaeng ini milik warga binaan atau pegawai rutan.

Menurut Kepala Rutan Klas I Medaeng, Agus Irianto mengatakan, tes urine tersebut merupakan upaya pendalaman dari penemuan sabu tersebut.”hanya sebagai pendalaman internal dan tindak lanjut dari penemuan sabu semalam.”jelas Agus, Rabu (22/5) Kemarin.

Saat disinggung terkait kepemilikan sabu tersebut diduga melibatkan oknum

pegawai Rutan, Karena salah satu pegawai Rutan menghilang sejak dua hari terakhir ini. Diakui Agus, oknum pegawai Rutan bernama Made Yoga ini dikhabarkan telah ditangkap petugas BNN diluar Rutan, namun hal itu masih disangksikannya.

"Kabar tersebut masih simpang siur, apakah oknum dari bagian kepegawaian itu benar-benar ditangkap atau tidak karena tidak ada kejelasan terkait keberadaannya," terang Agus di Rutan Surabaya, Rabu (22/5/2013).

Berdasarkan dari sumber dalam Rutan Medaeng mengungkapkan bahwa sehari sebelum penangkapan, Made Yoga berada di Balikpapan untuk suatu acara kantor.

Made kemudian meninggalkan acara pada pukul 11.

"Karena pesawat berangkat dari Balikpapan ke Surabaya pukul 14," katanya sambil mewanti-wanti namanya tidak ditulis.

Diceritakannya, Made Yoga tugas pokok fungsinya (tupoksi) adalah menggelar apel pagi untuk para pegawai Rutan Medaeng. Namun pada hari Selasa (22/3) kemarin Made tidak ada di lingkungan kerjanya. "Kata staffnya Made tidak masuk. Hingga jam 10 ada telepon dari Kumham yang menanyakan ke kita apa benar ada penangkapan dari BNN," jelasnya.

Agus kemudian menyuruh staffnya untuk mencari keberadaan Made di rumahnya di kawasan Kenjeran Sura-

baya. Staff tersebut hanya bertemu dengan istrinya Made Yoga. "Namun anehnya, kata staff saya istrinya MY tidak menampakkan ketakutan sama sekali. Terlihat tenang dan sepertinya tahu bila suaminya ada masalah," sahutnya.

Karena tidak mendapatkan kepastian, Agus kemudian menelepon temannya yang bekerja di BNN. Oleh temannya dibenarkan penangkapan tersebut. "Kami masih menunggu kabar resmi dari BNN. Mereka kan berhak menahan 3X24 jam tersangka," ujar pria kelahiran Jawa Barat tersebut.

Sementara, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat, Komisaris Jendral (Komjen) Pol. Anang Iskandar membenarkan jika telah melakukan penangkapan terhadap Kasubsie Kepegawaian Rutan Medaeng, Made Yoga yang membawa sabu-sabu seberat 700 gram. ”Iya benar kita telah menangkap senin (20/5) lalu.”Kata Anang saat dikonfirmasi,Rabu (22/5) kemarin.

Anang Mengaku akan segera melakukan eksepose terkait penangkapan tersebut ke media yang sedianya akan digelar di Pakuwon Trade Center (PTC) Supermall dalam acara deklarasi gerakan anti narkona bersama siswa sekolah.”

Malam Ini (tadi malam,red) saya akan terbang ke Surabaya. Besok pagi akan saya ekspose.”ungkap Mantan Kapolwiltabes Surabaya. (kas)

DUKUNG INCUMBENT

Netralitas PNS Jatim Diragukan SURABAYA – Jika jauhjauh hari sebelum tahapan Pilgub dimulai, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Rasiyo menegaskan bahwa pihaknya melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpolitik praktis atau menyatakan dukungan secara terbuka terhadap pasangan cagub – cawagub, kini Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD) Provinsi Jatim, Akmal Budianto malah melanggar aturan tersebut.

Oleh sebab itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan segera memanggil Akmal terkait pernyataannya yang terang-terangan akan mendukung pasangan

TERSANGKA PEMILIK KAYU ILEGAL: Wito (kedua kiri) tersangka kepemilikan kayu jati illegal menunjukkan kayu jati di Mapolres Madiun, Jatim, Rabu (22/5).

Polisi menangkap Wito dan menyita 58 batang kayu jati berbagai ukuran, karena tanpa dilengkapi dokumen sah kepemilikan kayu yang menurut pengakuan tersangka dibeli dari orang tak dikenal.

Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dalam Pilgub 29 Agustus nanti. Diungkapkan salah seorang anggota Bawaslu, Sri Sugeng Pudjiatmoko, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap Akmal. “sebagai kepala PNS seharusnya dia dapat bersikap netral. Bukannya malah secara terang-terangan menyatakan dukungan.

Makanya kami akan mengkonfirmasi pernyataannya itu,” kata Sri Rabu (22/5).

Meski dukungan yang diberikan Akmal mengatasnamakan ketua IKA Unair, namun Akmal tidak bisa dilepaskan dari statusnya sebagai PNS aktif. “ini jelas

melanggar kode etik dan etika pegawai negeri. Seharusnya tidak boleh terang-terangan.

Apalagi sampai memberikan himbauan kepada orang lain untuk mendukung. Seperti tidak ada pengurus IKA Unair lainnya saja,” tegas Sri. Diketahui, dalam beragam kesempatan Akmal yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) ini secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Karsa. Beberapa waktu lalu, Akmal juga mengatakan dukungan tersebut diberikan karena Soekarwo kebetulan adalah alumni dari Fakultas Hukum Unair. (neu)

ant/siswowidodo

MATARAMAN

11

KAMIS 23 MEI 2013 NO.0123 | TAHUN II

Ribuan Penduduk Menganggur MADIUN - Ribuan warga Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tercatat masih menganggur atau tidak memiliki pekerjaan, ujar Kepala Bidang Penempatan, Latihan, dan Produktivitas Tenaga Kerja (Pentalattas) Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun Edi Sudarko, Rabu.

"Jumlah pengangguran di sini selama tahun 2012 mencapai 4.432 orang lebih.

Jumlah itu didominasi oleh pengangguran yang berpendidikan SMA dan juga SMP. Tak hanya itu, pengangguran yang berpendidikan sarjana juga banyak," katanya.

Pihaknya merinci, dari jumlah pengangguran 4.000an orang tersebut, sebanyak 2.281 orang di antaranya berpendidikan SMA, lalu sarjana sebanyak 537 orang, SMP sebanyak 1.082 orang, Diploma III sebanyak 293 orang, Diploma II sebanyak 25 orang,

Diploma I sebanyak 42 orang, dan SD sebanyak 172 orang.

Sementara dari bulan Januari hingga April 2013, jumlah pengangguran di Kabupaten Madiun tercatat telah mencapai lebih dari 1.535 orang dengan mayoritas pendidikan SMA yang mencapai 685 orang.

Untuk pengangguran berpendidikan sarjana sebanyak 114 orang, Diploma III sebanyak 61 orang, Diploma II dua orang, Diploma I enam orang, SMP 615 orang, dan SD sebanyak 52 orang.

Ia menilai tingginya pengangguran tersebut disebab-

kan minimnya lapangan pekerjaan di wilayah Madiun dan sekitarnya, banyaknya jenis dan jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, sehingga banyak pencari kerja yang enggan mencoba.

Untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Madiun itu, Dinsosnakertrans setempat telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan yang berasal baik dari dalam kota, luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri untuk melakukan penempatan tenaga kerja.

Adapun jumlah penempa-

tan kerja selama Januari hingga April 2013 telah mencapai sebanyak 400 orang, baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri.

"Kami juga sering melakukan sosialisasi tentang lowongan pekerjaan yang dibutuhkan di berbagai sekolah dan kantor desa yang ada di Kabupaten Madiun," katanya.

Dinas Tenaga Kerja juga melakukan pelatihan ketrampilan, sehingga diharapkan angkatan kerja tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, dan tidak bergantung pada perusahaan.(ant/rah)

ant/rudi mulya

AKSI GTT-PTT: Ribuan guru dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) di wilayah Kabupaten Nganjuk mengelar aksi unjuk rasa di Pendopo Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mereka menuntut agar pemerintah segera mengesahkan peraturan pemerintah tentang pengangkatan guru honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menginggat di wilayah kabupaten nganjuk.

HUKUM

Kejari Eksekusi Lima Terpidana Korupsi TRENGGALEK - Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, Jawa Timur, mengeksekusi lima PNS di lingkup pemerintah daerah setempat, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan mereka bersalah dan terlibat konspirasi kasus korupsi teknologi informasi (IT) tahun 2007 senilai Rp 1,308 miliar.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek, Indi Premadasa, Rabu, mengatakan kelima terpidana kasus korupsi IT itu masing-masing Aleg Hendry Sudiro, Suyanto, Danduk Yanu Setiyawan, Imam Maksum dan Sutrisno.

Seluruhnya adalah bekas panitia pemeriksa barang proyek IT tahun 2007.

“Eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 738 K/PID.SUS/2011 yang mengabulkan kasasi jak-

sa dan menolak kasasi terdakwa, dengan putusan masingmasing satu tahun penjara.

Ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap,” katanya.

Menurutnya, Keputusan Mahkamah Agung telah dijatuhkan sejak 24 September 2011, namun salinan putusan baru diterima Kejaksaan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 Maret 2013, sehingga eksekusi baru bisa dilaksanakan hari ini.

Indi menjelaskan kelima PNS tersebut datang ke Kejaksaan secara bersamasama. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB digiring menuju Rumah Tahanan (Rutan) Trenggalek guna menjalani pemidanaan.

“Mereka sangat koorperatif, karena setelah kami panggil, mereka langsung datang ke Kejaksaan sesuai jadwal yang kami tetapkan,” ujarnya.

Selain divonis satu tahun

penjara, mantan pemeriksa barang itu juga diwajibkan membayar denda masingmasing Rp100 juta, subsidair dua bulan penjara. Sesuai data Kejari Trenggalek, tiga dari lima terdakwa tersebut masih berstatus PNS aktif, sedangkan dua sisanya telah masuk masa pensiun.

“Putusan majelis hakim Mahkamah Agung terhadap empat terdakwa, sama dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Trenggalek, hanya saja tidak diwajibkan membayar uang pengganti,” jelasnya.

Sedangkan untuk terdakwa Danduk Yanu Setyawan, putusan MA lebih berat dibanding pengadilan sebelumnya yang memvonis bebas.

Kasus korupsi teknologi informasi ini bermula dari pengadaan perangkat IT di bagian Pengolahan Data dan

Elektronik (PDE) Setda Trenggalek tahun 2007 senilai RP1,308 miliar.

CV Master Dimensi Teknologi yang ditunjuk sebagai pemenang tender diberikan waktu selama 100 hari untuk mengerjakan.

Kemudian pada 17 Desember 2007 muncul berita acara serah terima barang nomor 394/246/B/406.031/2007, sudah ditandatangani oleh pihak rekanan sebagai pemenang lelang dan pihak panitia pemeriksa barang.

Kelima pemeriksa barang dinilai ikut terlibat dalam kasus korupsi itu karena hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan kenyataan.

Karena meskipun pengerjaan proyek belum selesai, namun berita acara pemeriksaan barang atau serah terima barang tersebut menyatakan telah selesai 100 persen.(ant/ rah)

DATA PERTANIAN

Sensus Pertanian Dipercepat PACITAN - Badan Pusat Statistik Pacitan, Jawa Timur, mempercepat pelaksanaan Sensus Pertanian 2013 di daerah tersebut, dari semula dijadwalkan selesai pada 31 Mei menjadi 25 Mei. "Target ini diharapkan tercapai supaya masih ada waktu untuk melakukan perbaikan data jika ada keliru atau perlu diverifikasi ulang," kata Kepala BPS Pacitan Djujuk Widhilaksana, Rabu.

Sejak sensus resmi dimulai awal Mei (1/5/2013), saat ini BPS telah mengumpulkan data pertanian sebanyak 80 persen lebih.

Seluruh data pertanian yang telah ditabulasi dan dilakukan serangkaian proses "editing coding" (ECO), seluruh data dalam bentuk "hard copy" maupun "soft copy/soft file" kemudian segera dikirim ke BPS Jatim.

"Kami sudah sempat mengirim satu boks berisi 13 koli data pegumpulan di lapangan. Selanjutnya akan discan di Surabaya," terangnya.

Dijelaskannya, sensus pertanian dilakukan menggunakan dua metode, yakni pendekatan langsung dari pintu ke pintu (door to door) rumah/sawah petani serta metode "snow ball sampling". Metode snow ball sampling dipergunakan khusus untuk petani di wilayah perkotaan.

Pihak BPS berharap agar hasil sensus pertanian tahun ini lebih valid agar bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah maupun masyarakat.

Tenggat waktu bagi pengumpulan data yang lebih cepat dari akhir program bukan tanpa alasan. Kata

Djujuk, percepatan target pendataan diberlakukan agar mereka memiliki jeda enam hari sebelum program sensus pertanian dinyatakan berakhir.

"Waktu yang masih tersisa dapat digunakan untuk melakukan perbaikan maupun pembenahan, misalnya, perbaikan kordinasi di internal petugas maupun kekura nga n-kekura nga n lain saat pengumpulan data," ujarnya.

Diakui Djujuk, pada pekan-pekan pertama pelaksanaan sensus masih ditemukan kesalahan-kesalahan.

Karenanya agar tepat waktu, prosentase capaian pelaksanaan sensus harus ditetapkan supaya target bisa tercapai 100 persen.

Sensus pertanian 2013 diselenggarakan BPS Pacitan dengan melibatkan warga setempat sehingga sasaran pendataan lebih mudah dikenali.

Berbeda dengan petugas dari luar daerah yang belum mengenal medan maupun kondisi masyarakat sasaran.

Djujuk mengakui, kesalahan-kesalahan yang terjadi itu di antaranya ada ketidaksesuaian instrumen penelitian karena salah pengertian tentang suatu objek sensus.

Ia mencontohkan kerancuan pemaknaan kegiatan warga apakah masuk kategori usaha rumah tangga atau tidak.

Tetapi hal itu kemudian dapat diperbaiki seiring perjalanan proses sensus.

"Memang ada beberapa kesalahan kecil, tapi bisa langsung diperbaiki oleh petugas MK (monitoring kualitas) dari Surabaya maupun Pusat," kata Djujuk.(ant/rah)

TARIF PDAM

PDAM Bersiap Naikkan Tarif Air BOJONEGORO - PDAM Bojonegoro, Jatim, siap menaikkan tarif air menjadi Rp 1.700/meter kubik dari semula Rp1.450/meter kubik, karena tingginya biaya produksi pengolahan air akan dapat membuat perusahaan itu merugi.

Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pemkab Bojonegoro, Dahlia Erly Yanti, Rabu, mengatakan usulan kenaikan tarif PDAM itu sudah disampaikan kepada Komisi B DPRD pada beberapa waktu yang lalu.

"Alasan yang kami sampaikan kepada DPRD bahwa kenaikan tarif air itu sangat kami butuhkan untuk menutup biaya produksi pengolahan air. Triwulan pertama tahun ini PDAM sudah untung Rp 200 juta," katanya.

Tapi, biaya produksi pengolahan air menjadi

meningkat karena adanya kenaikan tarif listrik sebesar 27 persen sejak April lalu.

Di lain pihak, menurut dia, tingkat kebocoran air PDAM yang disalurkan kepada para pelanggan, baik pelanggan domestik maupun pelanggan industri mencapai 313,5 liter/detik atau sekitar 21 persen.

Dengan demikian, katanya, kalau tarif air tidak dinaikkan justru akan berbalik menjadi rugi karena bertambahnya biaya operasional pengolahan produksi air yang sebesar Rp 400 meter kubik/detik sejak adanya kenaikan tarif listrik.

Menurut dia, kenaikan tarif air PDAM harus memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata

Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum "Kenaikan tarif PDAM yang kami usulkan menjadi Rp1.700/meter kubik persentasenya tidak menyalahi Permenkeu yang berkaitan dengan besarnya upah minimum kabupaten (UMK)," jelas dia.

Data di PDAM setempat, saat ini jumlah pelanggan sebanyak 20.856 sambungan rumah (SR), di antaranya 1.412 SR merupakan pelanggan industri.

Ia menambahkan usulan kenaikan tarif PDAM itu sudah disampaikan kepada Bupati Bojonegoro Suyoto untuk mendapatkan persetujuan.

"Secepatnya kenaikan tarif air kami berlakukan setelah memperoleh persetujuan Bupati Bojonegoro," ucapnya. (ant/rah)

PERBAIKAN BACALEG

PEMILUKADA

KPU Baru Terima Berkas Empat Parpol

Warga Kota Terbelenggu Gender

BOJONEGORO - Komisi Pemilihan Umum Bojonegoro, Jawa Timur, sampai Rabu pukul 10.00 WIB baru menerima berkas perbaikan persyaratan bakal calon anggota legislatif Pemilu 2014 dari empat parpol yaitu PKS, Partai Hanura, PPP, dan Partai Golkar.

“Parpol lainnya pasti akan menyerahkan berkas perbaikan hari ini, sebab batas terakhir penyerahan berkas perbaikan bacaleg pukul 16.00 WIB,” kata Kasubag Hukum KPU Bojonegoro Suprapto.

Ia menjelaskan empat parpol yang sudah menyerahkan berkas perbaikan itu, di antaranya ada yang mencoret nama bacaleg yang tidak memenuhi syarat dengan mengganti bacaleg baru, namun ada

juga bacaleg yang mengundurkan diri. “Jumlah bacaleg yang diserahkan dalam masa perbaikan tidak jauh berbeda,” jelasnya.

Ia menyebutkan Partai Golkar masih tetap menyerahkan 50 bacaleg, namun susunan daftar bacaleg ada yang berubah yaitu di daerah pemilihan (dapil) IV untuk bacaleg nomor urut enam menjadi tujuh, begitu sebaliknya nomor tujuh menjadi enam.

“Perubahan nomor urut di Partai Golkar itu menyangkut komposisi penempatan bacaleg perempuan,” ujarnya.

Sementara itu, katanya, PPP yang pada awalnya menyerahkan 41 bacaleg, dalam penyerahan berkas perbaikan hanya menyerahkan 40 bacaleg. Satu bacalegnya di

dapil III nomor urut enam atas nama Fachrul Daldiri tidak masuk lagi dalam daftar bacaleg, karena tidak melengkapi persyaratan yang masih kurang.

Sedangkan di dapil II yaitu Jumarianto mengundurkan diri, namun digantikan Aries Setyobudi dan di dapil I bacaleg nomor urut delapan karena usianya tidak memenuhi persyaratan diganti dengan bacaleg baru.

Ia juga menjelaskan PKS tetap menyerahkan 50 bacaleg hanya melakukan perbaikan di dapil IV yaitu bacaleg nomor urut delapan atas nama Sugiono diganti Pudjiono.

Partai Hanura yang pada awalnya menyerahkan 50 bacaleg hanya menyerahkan 49 bacaleg, karena satu bacalegnya di dapil III atas

nama Supaat mengundurkan diri tidak diganti dengan bacaleg baru.

Namun di dapil I bacaleg nomor urut lima yang tidak memenuhi persyaratan usia diganti dengan baleg baru atas nama Hari Sudarwati.

“Kami akan melakukan verifikasi berkas persyaratan bacaleg selama sepakan,” jelasnya.

Sesuai jadwal, katanya, KPU akan mengumumkan bacaleg yang memenuhi persyaratan masuk dalam daftar calon sementara (DCS) mulai 13 Juni dan menetapkan menjadi daftar calon tetap (DCT) 22 Agustus.

“Kita akan melakukan klarifikasi kalau dalam pengumuman DCS ada protes dari masyarakat,” ujarnya. (ant/ rah)

MALANG - Lingkaran Survei Indonesia mengemukakan warga Kota Malang, Jawa Timur, masih terbelenggu dengan masalah gender ketika akan memilih pemimpin dalam perhelatan pemilihan kepala daerah, Kamis (23/5).

Manajer Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Setia Darma di Malang, Rabu, mengemukakan dari hasil survei yang dilakukannya terhadap 450 responden, sebagian besar atau 67,3 persen masih menghendaki seorang pemimpin laki-laki, bukan perempuan.

“Warga masih menginginkan seorang laki-laki yang menjadi kepala daerah, tapi mereka juga tidak masalah jika ternyata seorang perempuan yang akhirnya menjadi

wali kotanya. Persentasenya yang tetap menerima pemimpin perempuan itu mencapai 72,3 persen,” tandasnya.

Selain melakukan survei terhadap keinginan warga terkait jenis kelamin seorang pemimpin, LSI juga menyurvei pasangan calon yang pantas untuk memimpin Kota Malang lima tahun ke depan.

Berdasakan hasil survei tersebut, pasangan Moch Anton-Sutiaji (Aji) yang diusung PKB dan Partai Gerindra masih tetap menempati posisi teratas dengan tingkat keterpilihan mencapai 31,1 persen, diususl padangan Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo (SR-MK) sebanyak 12,7 persen dan pasangan Heri Puji Utami-Sofyan Edi Jarwoko (Dadi) 11,6 persen.

Sementara tiga pasangan calon lainnya, yakni Dwi Cahyono-Muhammad Nur Uddin (Dwi-Uddin) 2,5 persen, Achmad Mujais-Yunar Mulya (Raja) serta Agus Dono-Arif HS (Doa) masingmasing 1,1 persen.

Hanya saja, dari 450 responden tersebut, 39,8 persen memilih tetap merahasiakan pasangan calon yang bakal dipilih dalam Pilkada nanti.

“Jika 39,8 persen responden yang masih merahasiakan pilihannya itu pada saat pencoblosan memberikan suaranya dengan persentase yang hampir sama, maka kemungkinan besar pasangan Aji akan memenangkan pilkada hanya satu putaran,” katanya, menegaskan. (ant/rah)

12

NASIONAL

KAMIS 23 MEI 2013 NO. 00123 | TAHUN II

Koalisi Persilakan PKS Keluar JAKARTA-Hantaman kasus suap yang melanda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat sejumlahnya galau. Bukan hanya menebar ancaman pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), elit PKS juga mengancam akan keluar dari koalisi dan kabinet.

“PKS dipersilahkan keluar kalau sudah tidak nyaman.

Itu hak dia ya nggak apa-apa, silakan,” kata Wakil Ketua Fraksi PPP, Ahmad Yani, di Jakarta, Rabu (22/5) Menurut Ahmad Yani, keputusan untuk masuk atau keluar dari koalisi adalah hak politik PKS. Namun demikian PPP sebagai mitra akan mengapresiasi apapun keputusan PKS. “Tapi kita berempati dengan apa yang terjadi pada

PKS,” ujarnya Berbeda dengan Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin, yang menilai wacana PKS akan keluar dari setgab koalisi sebagai langkah emosional dalam mengambil keputusan sepenting itu.

“Sebaiknya jangan terlalu terburu-buru dan bertindak emosional. Alangkah baiknya jika konsisten sebagai mitra koalisi sampai berakhir masa pemerintahan,” ungkapnya

Nurul tidak membantah dalam berkoalisi tentu ada duka dan marah. Namun juga jangan melupakan saat suka dan gembira. PKS juga mendapatkan 3 menteri di KIB II. “Jadi harapan kami, hadapi suka dan dukanya sama-sama. Ini adalah masa yang sulit, namun bukan berarti akhir dari segalanya,” jelasnya Bahkan Nurul memberikan nasehat kepada elit PKS agar tetap menjaga komunikasi. “Dalam politik, musuh satu terlalu banyak, namun seribu teman tidak pernah cukup,” imbuhnya.

Pun begitu, Ketua Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan minta PKS bertahan di koalisi. Apalagi,

tak ada masalah mendasar antara PKS dengan koalisi saat ini. “Jangan berwacana.

Harus tetap solid sampai 2014,” ujarnya Tampaknya di internal PKS sendiri memang mengalami perpecahan. Lihat saja, Fahri Hamzah yang merupakan kubu pemuda mendorong partainya keluar dari koalisi. Sementara kalangan tua yang diwakili Tifatul tak mau mengikuti ajakan itu. “Belum ada keputusan, itu di Majelis Syuro,” kata anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring.

Menurut Tifatul, berada di koalisi atau tidak adalah keputusan Majelis Syuro.

Tifatul menegaskan Fahri

tidak masuk anggota Majelis Syuro. “Koalisi diputuskan Majelis Syuro bukan perorangan. Kebetulan Pak Fahri bukan Majelis Syuro, di Majelis Syuro terakhir juga tidak ada pembicaraan soal koalisi,” kata Menkominfo lagi.

Kalangan tua di Majelis Syuro PKS yang dimotori oleh Salim Segaf Aljufri dan Tifatul Sembiring memang sedang giatnya mengingatkan kader PKS agar tak terjebak permainan koruptif.

Mereka juga meminta setiap kader bermasalah hukum diproses dan pengurus yang menjadi tersangka mundur.

Hal ini disebut-sebut menjadi pemantik ketegangan di internal PKS. (gam/cea)

PEMILIHAN UMUM

DPD Minta MK Antisipasi Pilkada Serentak JAKARTA-Pilkada serentak bukan hanya memangkas anggaran dan efisiensi, tetapi juga menghemat waktu pelaksanaan. Namun demikian, pilkada serentak ini harus dilakukan secara cemat agar tak timbul masalah.

“Sebelum dilakukan pilkada serentak, semua pihak harus mencermati secara serius terhadap segala kemungkinan yang ditimbulkannya,” kata anggota Komite I DPD RI, Emanuel Babu Eba dalam diskusi ‘Pilkada Serentak Untuk Kesejahteraan Daerah’ bersama Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar di Jakarta, Rabu (22/5).

Menurut Emanuel, selama ini sengketa pilkada selalu berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Masalahnya, bagaimana menyelesaikan sengketa pilkada secara berbarengan.

Selain itu, menurut Emanual, pemilih juga harus dicerdaskan, agar pilkada itu menghasilkan pemimpin yang representatif, dan mampu memimpin daerah.

“Jangan karena bermodal besar, partai kemudian mengusungnya sebagai calon kepala daerah. Apalagi 70 persen pejabat daerah tersangkut korupsi, dan selebihnya tak mengalami kemajuan,” paparnya.

Ditambah lagi, kata Emanuel, para tim sukses sering menambah dan memperpanjang konflik dan lain-lain.

“Untuk itu DPD berharap, pilkada serentak ini dikaji dengan matang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengata-

kan ada tiga opsi pemilu serentak, Pertama, digelar secara per regional, yaitu setiap provinsi melakukan Pilkada serentak bersamaan dengan Pilkada Kabupaten dan Kota. Kedua, tidak per hirarki pemerintahan, yaitu provinsi, kabupatan dan kota serentak melakukan Pilkada, dan ketiga, per hirarki pemerintahan di mana pilkada gubernur dan bupati/ walikota dilakukan serentak.

Untuk opsi pertama berarti ada 33 kali Pilkada, kata Agun lagi, dan dalam setahun berarti 12 bulan dibagi 33, sehingga dalam sebulan akan ada dua sampai tiga kali Pilkada. “Tidak per hirarki pemerintahan, yaitu setiap provinsi melakukan pilkada serentak bersamaan dengan pilkada kabupaten/ kota. Sehingga dalam sebulan akan ada 3 kali pilkada.

Kalau begitu, maka bagaimana pengertian serentaknya?” tanyanya.

Sedangkan untuk per hirarki pemerintahan lanjut Agun, yaitu pilkada gubernur serentak, dan bupati dan walikota dilakukan serentak.

Dengan demikian, maka akan ada dua kali pemilu serentak, yaitu pilkada provinsi dan pilkada kabupaten/kota.

Hanya saja di 2019 nanti jika RUU ini diundangkan, maka pada tahun 2019 akan ada dua pemilu serentak, yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal.

“Kalau pilpres dan pemilu legislatif serentak, maka setiap pemilih harus mencoblos 5 pilihannya di TPS; yaitu Presiden, DPR, DPD, DPRD I, dan DPRD II,” imbuh nya. (gam/ cea).

ant/andika wahyu

PELANTIKAN KSAD .KSAD yang baru Letjen TNI Moeldoko (kiri) melakukan salam komando dengan pejabat yang digantikan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo (kanan) seusai acara pelantikan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5). Letjen TNI Moeldoko menggantikan pejabat lama Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang telah memasuki masa pensiun.

PEMILU 2014

PKS Sulit Bisa Capai Lima Besar JAKARTA-Ambisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencapai lima besar dalam Pemilu 2014 diperkirakan kandas karena simpatisannya meninggalkan partai berlambang padi dan bulan itu. Kepercayaan masyarakat semakin berkurang menyusul terkuaknya kasus korupsi daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS, Lutfhi Hasan Ishaaq (LHI). Sehingga membuat simpatisan meninggalkannya. “Sejak kasus ini meletup, sepertinya untuk masuk 5 besar sangat berat,” ujar Pengamat politik Gun Gun Heryanto di Jakarta, Rabu (22/5) Munculnya sejumlah fakta-fakat di persidangan tipikor yang cukup mengejutkan membuat para simpatisan hengkang dari PKS. “Saya kira saat ini sudah mulai terjadi (ditinggal). Meski di internal PKS tidak goyah tetapi PKS perlu melakukan konsolidasi internal,” tambahnya.

Menurut Dosen FISIP UIN ini, terutama kelompok swing voters dan para simpatisan wanita mulai kurang respek.

Apalagi elit PKS terbukti dekat dengan sejumlah wanita yang dikaitkan dengan kasus impor daging. “Seperti munculnya nama Mumtazah dan beberapa orang lainnya. Lalu pemeriksaan yang merembet ke Hilmi dan Anis. Saya kira grass root akan kecewa,” ungkapnya Yang lebih tidak menguntungkan itu, sambung Gun Gun lagi, elit PKS terlalu reaksioner menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya kira attacking secara berlebihan ke KPK tidak menguntungkan secara elektoral,” tegasnya.

PKS diminta untuk belajar dari kasus Cicak vs Buaya di mana KPK mendapatkan dukungan besar dari masyarakat.

“Jadi kalau ada perlawanan berlebihan kepada KPK saya kira tidak menguntungkan PKS,” ucapnya.

Gun Gun juga melihat proses recovery bagi PKS akan membutuhkan waktu yang sangat lama, padahal tinggal setahun lagi pemilu 2014 akan berlangsung. “Yang harus dilakukan oleh Anis Matta adalah mencari isu baru untuk menutupi isu LHI dan melakukan terobosan,” terangnya.

Ditempat terpisah, anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring mengaku resah dengan kondisi partai saat ini.

Bahkan mendorong dilakukan survei internal untuk menguji sejauh mana efek kasus impor daging sapi merusak sendi-sendi loyalis PKS. “Kita akan lakukan survei bagaimana efeknya di masyarakat. Kasus Pak Luthfi ini dan apa saja masalahnya. Nanti kita akan lihat skala kerusakannya seperti apa,” ungkapnya Setidaknya, kata Menkominfo ini, bisa diketahui mana saja yang memerlukan perbaikan. “Oh iya, paling tidak survei internal yang kita lakukan. Yang sakit itu mana saja, jangan korengan di kaki, dan dikasih obat yang berat,” katanya.

Namun sejauh ini Tifatul masih yakin PKS solid. Meskipun ada pertanyaan di internal tentang kemungkinan larinya swing voters. “Kita partai kader, secara umum ke internal komunikasi kita lancar. Tapi kan ada pertanyaan ada yang lainlain seperti swing voter, masyarakat umum dll yang terima info sekilas-sekilas. Insya Allah dari internal, kader dan pendiri tetap solid,” tegasnya. (gam/cea)

KEMELUT PKS

Fahri: Pemanggilan Darin Mumtazah Bagian dari Festival KPK JAKARTA - Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) makin marah ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil siswi sebuah Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) di Jakarta Timur, Darin Mumtazah, untuk bersaksi terkait dugaan korupsi dan pencucian uang hasil korupsi impor daging sapi mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Fahri Hamzah menilai, pemunculan dan pemanggilan Darin Mumtazah adalah bagian dari festival KPK. “Itu bagian dari festival KPK, dia menangkan opini publik. Dia menangkan dulu opini publik disinggung moral hancur, lalu masuk ke hukum.

Ini karena mau menghukum orang dihancurin dulu moralnya,” kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/5).

Fahri kemudian mempersoalkan penyadapan yang dilakukan KPK. Dia menilai tak ada sama sekali aturan yang penyadapan, mulai dari PP hingga KUHAP. “Akhirnya nggak ada aturan penyadapan,

itu yang disadap karena maunya KPK,” jelasnya.

Fahri mengungkap hasil sadapan KPK yang merusak nama baik orang. “Dia nyadap Luthfi soal pustun, hancur Luthfi, hancur Fathonah. Karena penyadapan merampas hak orang,” tutupnya.

Sementara itu secara terpisah politikus PKS Tamsil Linrung asal Sulawesi Selatan mengungkapkan kenakalan Ahmad Fathanah pada masa kecilnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Tamsil mengenal Fathanah sebagai anak ulama di wilayah itu. “Saya kenal, kan satu kampung, Sulawesi Selatan. Saya kenal kakaknya, orang tuanya juga,” kata Tamsil yang pernah bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ayah Fathanah, menurutnya, diketahui sebagai pendiri Pesantren. Ayah Fathanah cukup dikenal di kampungnya.

Sedangkan Fathanah dikenal nakal. Suatu ketika, ayahnya yang pemilik pesantren pernah memberi ganjaran atas kenakalan Fathanah.

“Fathanah pernah diberhentikan sama bapaknya di

sekolah. Jadi bapaknya itu pernah mengumumkan di sekolah, ‘bahwa Ahmad Fathanah putra saya, saya umumkan dikeluarkan dari sekolah hari ini’. Gara-gara nakal,” kisah Tamsil yang tidak tahu persis kenakalan yang diperbuat Fathanah.

Ternyata, kakak Fathanah

juga pernah menjadi orang dekat RI II sebelumnya. “Kalau kakaknya saya kenal, stafnya Pak Jusuf Kalla, staf di Wapres.

Bukan orang partai,” tutur Tamsil.

Meski tahu kisah masa kecil Fathanah, Tamsil mengatakan tak mengenal Fathanah secara personal meskipun be-

berapa kali bertemu. Dirinya menyatakan terakhir bertemu Cassanova dari Makassar itu setahun lalu. “Dulu pernah satu kali ketemu di Makassar, lagi makan duren. Ketemu terakhir setahun lalu di Jakarta, dia memperkenalkan selaku anggota IMMIM itu,” ungkapnya. (gam/aji)

KONFLIK TANAH

Nenek Kader Partai Demokrat Terlantar di DPR JAKARTA-Upaya Warsiah Binti Manan, berusia sekitar 75 tahun mendapat keadilan atas tanah miliknya tidak pernah surut. Wanita tua ini mengadukan persoalan ke DPR karena tanahnya yang diserobot oleh aparat di tempat tinggalnya, di Dusun Gebanganom, Desa Kebondalem RT 01/RW05, Kecamatan Gringsing, Kabuopaten Batang, Jawa Tengah (Jateng).

ant/eric ireng

PENUTUPAN LOKALISASI. Seorang petugas (kiri) mendata para mucikari dan pekerja seks komersial (PSK) saat verifikasi dan sosialisasi penutupan lokalisasi di kawasan Tambakasri (Kremil) Surabaya, Jatim, Selasa (21/5). Untuk mendukung Program Surabaya Bebas Prostitusi, Kementerian Sosial (Kemensos) akan memberikan rekening tabungan dengan uang Rp. 4.200.000 kepada 960 PSK yang akan dipulangkan dari lokalisasi Tambakasri pada Rabu (29/5).

Namun tidak seorangpun anggota DPR yang menemui wanita tua ini. Diapun menumpahkan permasalahannya kepada wartawan. Dalam penuturannya yang kurang jelas, karena bahasa Indonesianya bercampur bahasa daerah ini mengaku sebagai kader Partai Demokrat. “Saya ke

sini, sendirian, kadang tidur di mesjid dan sembarangan,” katanya sambil menunjukkan surat yang menujukkan dirinya kader Partai Demokrat, hanya saja surat berfoto copi itu tidak ada tanda tangannya di Jakarta, Rabu (22/5).

Dalam penuturannya, kader Partai Demokrat ini yang

berjalan sempoyongan ini mengatakan, “Sudah 17 tahun saya berusaha agar tanah saya kembali. Tanah saya diserobot dari tahun 1997, tanah yang diserobot seluas 7.260 meter persegi oleh kepala desa waktu itu Suprayitno,” ujarnya.

Cara penyerobotannya dilakukan dengan memalsukan girik dan diperjualbelikan ke sejumlah orang. Atas masalah inilah, janda rentah ini mengadukakan hal itu kebeberapa instansi. Misalnya ke DPR yang diterima anggota Komisi II DPR Budiman Sujatmiko (Fraksi Partai Demokrat) Selain itu juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kompolnas, Komnas

Ham, Mabes Polri, juga ke Kementerian Dalam Negeri.

Namun semua itu kandas tidak berarti apa-apa.

Saat mengisahkan permasalahannya, Warsiah menunjukkan sejumlah surat bukti pengaduan kebeberapa instansi tadi. Selain itu juga diperlihatkan surat-surat silsilah keluarga. “Saya sedih pak, waktu mau memperjuangkan tanah saya, saya justru diikat tangan dan kaki oleh oknum tertentu,” katanya.

Warsiah mengaku datang ke Jakarta ini sendiri dan tinggal dengan orang yang berkenan menampungnya.

“Kata Pak Yopi (orang yang

menampung) daripada tidur di jalanan, lebih tinggal bersama Pak Yopi,” kata Warsiah sambil meneteskan air matanya.

Warsiah berharap sekali pimpinan DPR, MPR, Presiden mau membantu menyelesaikan masalahnya. “Terutama Pak Taufik Kiemas itu panggil Pak SBY biar masalah saya dibantu. Saya ini kader Partai Demokrat, ini saya ada suratnya kalau saya kader Demokrat,” sebutnya.

Warsiah juga optimistis masalahnya bisa selesai kalau Bapak SBY dan Bapak Taufik Kiemas mau membantu menyelesaikan. (gam/cea)

EKONOMI

13

KAMIS 23 MEI 2013 NO.0123| TAHUN II

Akuisisi Danomon Oleh DBS Disetujui

Tak Akan Mengubah Posisi Tawar Bank Nasional

Menkeu Muhammad Chatib Basri (kiri) beramah tamah dengan para pimpinan Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit (kedua kanan), Tamsil Linrung (kanan), Djoko Udjianto (ketiga kanan) dan Olly Dondokambey (kedua kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5). Rapat kerja tersebut mendengarkan keterangan pemerintah tentang pokok-pokok perubahan APBN tahun anggaran 2013.

Defisit Anggaran Akan Ditambal Utang JAKARTA-Pemerintah akan mengajukan tambahan utang baru untuk menambal defisit APBN yang semakin melebar menyusul penerimaan negara dari sektor perpajakan di tahun ini tidak akan mencapai target. Pada RAPBN-P 2013, pemerintah mencatat penerimaan pajak senilai Rp1.139,3 triliun atau lebih rendah sebesar Rp53,6 triliun dibandingkan dengan penerimaan pajak yang ditetapkan pada APBN 2013. “Penerimaan pajak menurun, karena perkembangan ekonomi global. Harga-harga komoditas menurun menyebabkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan sumber daya alam dan perkebunan tidak seperti yang diharapkan,” kata Menteri Keuangan, Chatib Basri di Gedung DPR Jakarta, Rabu (22/5).

Pada RAPBN-P 2013 tercatat, penerimaan pemerintah secara keseluruhan sebe-

sar Rp1.488 triliun atau lebih rendah dari penerimaan yang ditargetkan di APBN 2013

sebesar Rp1.529 triliun. Sementara itu, kata Chatib, belanja pemerintah justru meningkat menjadi Rp1.722 triliun di RAPBN-P 2013, padahal sebelumnya ditetapkan Rp1.683 triliun pada APBN 2013.

Kenaikan belanja tersebut, karena adanya penambahan anggaran Bawaslu Rp1 triliun, tambahan anggaran pembangunan infrastruktur Rp6 triliun, tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp7,5 triliun, tambahan subsidi energi sebesar Rp16,1 triliun, tambahan subsidi pangan Rp4,3 triliun, beasiswa untuk siswa miskin (BSM) Rp7,5 triliun, bantuan langsung sementara masyarkat

(BLSM/BLT) sebesar Rp11,6 triliun dan beberapa tambahan pada pos lainnya.

Dengan demikian, jelas Chatib, pada RAPBN-P 2013 defisit anggaran akan mencapai Rp233,7 triliun atau 2,48 persen dari PDB. Hal ini menandakan bahwa adanya pelebaran defisit yang semula ditetapkan sebesar 1,65 persen.

Menurut dia, defisit ini akan dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang naik sebesar Rp20 triliun menjadi Rp30 triliun. Selain itu, defisit tersebut juga akan dibiayai oleh penjualan Surat Berharga Negara (SBN) yang mengalami kenaikan sebesar Rp60,9 triliun dari Rp180,4 triliun pada APBN 2013 men-

jadi Rp241,3 triliun pada RAPBN 2013.

Selain itu, lanjut Chatib, pemerintah juga akan membiayai defisit anggaran dari penarikan pinjaman luar negeri. Pemerintah akan menarik pinjaman luar negeri sebesar Rp3,1 triliun, sehingga penarikan pinjaman luar negeri pemerintah di 2013 akan meningkat dari Rp45,9 triliun pada APBN 2013 menjadi Rp49 triliun pada RAPBN-P 2013.

“Kenaikan pembiayaan utang, antara lain Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp60,9 triliun, pinjaman program sebesar Rp4,6 triliun dan cicilan pokok utang sebesar Rp800 miliar,” kata Chatib. (gam/bud)

BANK INDONESIA

NPI Membaik di Semester II-2013 JAKARTA-Bank Indonesia (BI) memperkirakan, tekanan terhadap neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II-2013 berkurang, kendati pada triwulan I-2013 overall balance NPI mencatat defisit 6,6 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Prospek perbaikan NPI ini dipengaruhi membaiknya kinerja ekspor dan ekonomi global yang pada gilirannya mendukung penuruan rasio defisit neraca transaksi berjalan terhadap PDB. “Perbaikan NPI juga didorong oleh peningkatkan aliran modal masuk, teru-

tama dalam bentuk PMA,” ujar Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo rapat pembahasan RAPBNP 2013 di Jakarta, Rabu (22/5).

Menurut dia, prospek perbaikan NPI sudah terlihat pada data terakhir. Pada triwulan II-2013, arus modal masuk meningkat cukup tinggi. Hal ini ditopang oleh meningkatnya persepsi positif terhadap ekonomi Indonesia seiring membaiknya prospek kesinambungan fiskal dan neraca pembayaran.

Hingga April 2013, kata dia nilai modal asing yang masuk

ke Indonesia sebesar 33,8 triliun rupiah. Selain itu, penguatan NPI juga ditopang oleh penerbitan global bond pemerintah.

“Cadangan devisa pada akhir April sebesar 107,3 miliar meningkat dibanding Maret 2013 sebesar 104,8 miliar dollar AS,” jelas dia.

Dengan prospek NPI yang membaik, Perry mengatakan stabilitas rupiah di 2013 akan terjaga 9.600-9.800 per dollar AS. “Namun dengan membaiknya kinerja NPI di triwulan II-2013, nilai tukar rupiah lebih kuat dibandingkan proyeksi

sebelumnya di kisaran 9.5009.700 per dollar AS,” jelas dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kondisi ekonomi Indonesia masih dibayang-bayangi meningkatnya inflasi. Apabila kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan maka target inflasi sebesar 4,5 plus 1 persen di 2013 bakalan terlewati. Asesmen BI menunjukan, kenaikan BBM sebesar 2.000 rupiah per liter untuk premium dan 1.000 rupiah per liter untuk solar akan memberikan tambahan inflasi sebesar 2,46 persen.

Peningkatan inflasi ini

Bank CIMB Niaga

Kartu Berlagu” CIMB Niaga Raih Penghargaan JAKARTA-Bank CIMB Niaga berhasil meraih penghargaan dari Majalah MIX atas inovasinya dalam hal penyampaian ucapan selamat (season greetings) Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar Nasional dalam bentuk digital media (video), yang disampaikan melalui jaringan sosial (facebook CIMB Indonesia).

Penghargaan “Top 10 Indonesia Most Outstanding Brand Campaign in Social Media 2013” diberikan untuk program “Kartu Berlagu”, yang kehadirannya di jaringan sosial dinilai mampu menggugah masyarakat untuk berinteraksi lebih lanjut di facebook CIMB Indonesia.

Corporate Secretary CIMB Niaga Harsya Denny Suryo, mengungkapkan, penyampaian ucapan selamat melalui jaringan sosial dalam bentuk digital media ini, sebagai alternatif atas komunikasi sejenis yang telah ada sebelumnya, yang ditayangkan di media-media konvensional seperti media cetak, billboard, atau media komunika-

si lainnya. “Di era teknologi seperti sekarang ini, CIMB Niaga melihat komunikasi melalui jaringan sosial merupakan komunikasi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, mengingat semakin banyak saja masyarakat, khususnya kalangan muda, yang menggunakan jaringan sosial dalam berkomunikasi,” kata Denny di Jakarta, Rabu (22/5).

Inovasi brand campaign melalui “Kartu Berlagu”, yang dituangkan dalam konsep, strategi, dan eksekusinya yang kreatif, efektif, dan inovatif, menjadi sejumlah faktor keberhasilan hingga terpilihnya “Kartu Berlagu” sebagai salah satu pemenang “Top 10 Indonesia Most Outstanding Brand Campaign in Social Media 2013”.

Selain penyampaian ucapan selamat, lanjut Denny, “Kartu Berlagu” juga menjadi bagian dari kegiatan Sosial Responsibility (SR) CIMB Niaga, yaitu melalui pemberian donasi sebesar Rp1.000 untuk setiap kartu yang terkirim kepada yayasan so-

sial yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Selain penyampaian ucapan selamat, lanjut Denny, “Kartu Berlagu” juga menjadi bagian dari kegiatan Sosial Responsibility (SR) CIMB Niaga, yaitu melalui pemberian donasi sebesar Rp1.000 untuk setiap kartu yang terkirim kepada yayasan sosial yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Salah satu keunikan dari Kartu Berlagu ini adalah proses pengirimannya. Setiap fan page CIMB Indonesia cukup mengklik fitur “Kartu Berlagu”, untuk kemudian menuliskan pesan yang akan dikirim, serta lagu yang diinginkan, dan nama

teman yang akan menerima ucapan selamat. Selanjutnya, penerima pesan akan menerima pesan berikut lagu yang dibawakan oleh paduan suara.

Satu kali pengiriman pesan dapat disampaikan ke 20 teman di facebook, dan pengiriman pesan dapat dilakukan berkali-kali. Selanjutnya, penerima “Kartu Berlagu” juga bisa mengirimkan ke teman-teman yang masuk ke dalam jaringannya, dan begitu seterusnya sehingga terjadi efek viral (berkelanjutan).

Komunikasi seperti ini dinilai sangat efektif, dan cenderung mudah diingat. “Selain itu, melalui “Kartu Berlagu”, penerima pesan menjadi lebih tergugah perasaannya, karena merasa lebih dilibatkan secara personal,” ungkap Denny.

Sejak diluncurkan Agustus 2012 lalu, total donasi keseluruhan yang diserahkan dari pengiriman “Kartu Berlagu” ini mencapai total Rp166.707.000, hasil pengiriman 166.707 kartu untuk event Hari Raya Idul Fitri, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Hari Raya Natal. (gam)

berasal dari dampak langsung kenaikan harga BBM dan dampak lanjtannya ke barang seperti biaya transportasu dan naiknya harga pangan.

“Resiko inflasi 2013 akibat penyesuaian harga memang sulit dihindari,” kata dia.

Namun demikian, Perry memperkirakan dampak kebijakan pengurangan subsidi BBM ini bersifat sementara.

“Memang dampaknya pada 2-3 bulan ke depan. Tetapi pada triwulan I-2014, inflasi secara tahunan akan kembali normal,” ujar dia. (gam)

JAKARTA-Rencana akuisisi saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) oleh DBS Groups Holding Ltd tidak akan merubah posisi tawar Indonesia di mata dunia internasional.

Persetujuan akuisisi tersebut tidak akan membuat Otoritas Moneter Singapura (MAS) memberikan kelonggaran bagi bank BUMN membuka kantor cabangnya di Singapura. “Menurut saya itu ini tidak mengubah dan tidak memperbaiki, karena Danamon itukan sudah dimiliki Temasek, dan sekarang dimiliki DBS, sama-sama Singapura, jadi sama saja. Hanya berpindah perusahaan saja kok,” ujar Ketua Persatuan Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono usai di sela acara Pameran Indonesia Banking Expo (IBEX) 2013 di JCC, Jakarta, Rabu (22/5).

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution akhirnya menyetujui DBS Groups Holding Ltd hanya bisa mengakuisisi Bank Danamon sebesar 40 persen. BI pun memiliki syarat jika DBS ingin mengakuisisi lebih dari 40 persen yakni 67 persen saham di Bank Danamon. Maka BI memberikan syarat. Pihak MAS harus memberikan kelonggaran bagi Bank BUMN yakni Mandiri, BNI, BRI dan BTN untuk bisa membuka cabang di Singapura.

Darmin mengatakan, sampai saat ini BI belum bisa menetapkan secara pasti soal keputusan akuisisi DBS-Danamon, karena kedua otoritas perbankan dari masing-masing negara sedang memproses rencana tersebut.

Sigit menilai, otoritas moneter Singapura tidak akan memberi kelonggaran terhadap bank Indonesia sekalipun proses akusisi disetujui. “Sebetulnya ini perbedaan persepsi, saya menghormati keputusan BI. BI tidak bisa memaksakan kebijakan yang ada di sana (MAS). Kalau memang keputusan seperti itu, ya itu terserah kebijakan sana. Selama ini tidak ada hambatan untuk buka cabang, hanya ada syarat yang harus dipenuhi sebelum membuka cabang di sana,” tukasnya.

Namun, saat di tanya soal masuknya perbankan asing ke Indonesia, Sigit menilai potensi market saat ini terutama di bidang perbankan masih sangat baik. “Potensi pasar di Singapura saat ini sudah sangat jenuh, ada baiknya bank kita menggarap potensi masyarakat di sini

yang masih sangat besar,” ungkap Sigit.

Sigit menegaskan, ada baiknya industri perbankan nasional lebih di dorong ke negara-negara lain seperti Thailand, Filiphina dan negara Asia lainnya. Karena menurutnya kondisi perbankan di Singapura sendiri sudah jenuh, terlebih lagi bank-bank Singapura pun merasakan hal yang serupa dan membuka cabangnya di negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia.

“Seperti Singapura juga banknya sudah mulai ekpansi ke negara tetangga karena mereka merasa di negerinya sendiri sudah jenuh. Tapi kok kita malah sibuk malah ingin ekspansi ke Singapura,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Dewan Komisioner OJK Firdaus Djaelani, menyambut positif langkah yang diambil BI dengan mengajukan syarat kelonggaran aturan di Singapura, untuk pemberian izin Grup DBS mengakuisisi 67,37% saham Bank Danamon di atas batas maksimal 40%. “Saya rasa pantaslah.

Kita kan negara besar, jadi perlu berlaku begitu supaya kita punya posisi tawar,” ujar dia.

Untungkan Bank Secara terpisah, pengamat ekonomi Tony Prasetyantono mengatakan, BI bisa memberikan kemudahan asal Otoritas Moneter Singapura (MAS) mempermudah bank BUMN untuk bisa membuka cabang di Singapura. Dengan demikian, maka hal ini dapat menguntungkan bank BUMN. “Jumlah penduduk kita yang ada di sana kan lumayan banyak, di sana warga kita kan juga sering melakukan bisnis, terlebih lagi eksportir kita pasti ada di sana. Ya, jika memang bank BUMN bisa buka cabang di sana itu bagus,” kata dia.

Tony mengungkapkan, jika otoritas moneter Singapura sudah memberikan komitmen tertulisnya dan menyetujui persyaratan yang diberikan oleh BI, maka bank BUMN seperti PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) bisa sesegera mungkin membuka cabangnya di Singapura.

“Bank BUMN bisa lebih dulu membuka cabang bank yang kecil saja dulu, nanti kalau sudah berkembang barulah buka besar,” pungkas dia. (gam)

14 KAMIS 14

23 MEI 2013

OLAHRAGA

FINAL LIGA CHAMPIONS

25 MEI 2013

KAMIS 23 MEI 2013 NO.0123 | TAHUN II

STADION WEMBLEY

Cahill Sambut Baik Mourinho

SIAP. Pelatih ganda campuran tim Piala Sudirman Indonesia Ricard Mainaky (tiga kanan) memberikan arahan pada latihan di Sentosa Sport Arena, Kuala Lumpur, Rabu (22/5). Tim Piala Sudirman Indonesia akan berhadapan dengan tim China pada babak perempat final pada Kamis (23/5).

Indonesia Siapkan Strategi Khusus Hadapi China KUALA LUMPUR - Tim Indonesia menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi favorit juara China pada perempat-final kejuaraan bulu tangkis beregu campuran Piala Sudirman di Stadion Putra Komplek Olahraga Bukit Jalil Kuala Lumpur Malaysia, Kamis (23/5).

Pelatih ganda putra Herry Iman Pierngadi saat latihan di Sport Arena Kuala Lumpur, Rabu, menolak untuk mengungkapkan secara rinci strategi tersebut, karena susunan pemain baru akan diputuskan melalui rapat sehari menjelang pertandingan.

Indonesia yang dikalahkan 0-5 oleh China pada pertandingan penyisihan Grup A, Selasa (21/5), kembali harus bertemu unggulan teratas itu pada babak perempat-final, Kamis (23/5).

Meski China sampai saat ini merupakan kekuatan yang sulit dibendung, Herry menegaskan

bahwa tim Indonesia tetap punya peluang, meski kecil.

“Tetap ada peluang. Walau bagaimana pun kita akan tetap harus mencoba,” kata Herry usai sesi latihan yang diikuti oleh seluruh pemain.

Melihat kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia, Herry mengakui bahwa harapan untuk mencuri angka ada di nomor ganda campuran, ganda putra dan tunggal putra.

“Peluang terbesar memang di ganda campuran.

Tanpa mengecilkan kemampuan ganda putri, kita harus realistis bahwa di sektor putri kekuatan China masih sulit di-

imbangi,” ucapnya.

Mengenai ganda putra yang akan diturunkan, Herry mengatakan bahwa Muhammad Aksan kemungkinan belum dipasangkan dengan Hendra Setiawan, karena kondisi Aksan yang belum pulih dari cedera.

“Ada banyak kemungkinan dan semua akan dikaji lebih dalam lagi dalam rapat. Sebelum mengambil keputusan, pelatih juga akan mendapat masukan dari pelatih lain mengenai kekuatan dan kelemahan lawan,” tuturnya.

Hal paling penting yang harus diatasi oleh para pemain menurut Herry bukan lagi soal keterampilan teknis, tapi lebih banyak oleh faktor non-teknis, di antaranya kondisi mental, terutama mengatasi tekanan saat berada dalam kondisi kritis.

Dibagian tunggal putra, Tommy Sugiarto dan Dionysius Hayom Rumbaka yang menggantikan posisi pemain senior seperti Taufik Hidayat,

Simon Santoso dan Sony Dwi Kuncoro, belum pernah mengalahkan Chen Long, pemain nomor dua dunia.

Dari lima pertemuan sebelumnya dengan Chen Long, Tommy kalah 0-5, sementara Hayom Rumbaka mempunyai rekor 0-3.

Sementara di tunggal putri, Lindaweni pernah membuat kejutan dengan menyingkirkan Wang Yihan di babak pertama All England pada Maret lalu, rekor pertemuan mereka imbang 1-1.

Rekor pertemuan paling sengit terjadi di sektor ganda campuran, yaitu antara Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dengan Zhang Nan/Zhao Yunlei yang saat 3-4 untuk keunggulan pasangan China itu.

Pertemuan terakhir antara final All England 2013 yang secara gemilang dimenangi Tontowi/Liliyana dengan dua game langsung 21-13, 21-17. (ant/atm/dar)

Jadwal Pertandingan Perempatfinal Piala Sudirman

Kamis 23 Mei | Pukul 11.00 WIB Stadion Putra Bukit Jalil Kuala Lumpur

China vs Indonesia

Korea Selatan vs Jerman

Taiwan vs Denmark

Jepang vs Thailand

LONDON - Bek Chelsea Gary Cahill menyambut baik bila Jose Mourinho akhirnya kembali ke London Barat. Bek Tim Nasional Inggris ini tidak tahan lagi bermain di bawah asuhan mantan pelatih FC Porto dan Inter Milan ini. Sebelumnya, Frank Lampard juga menyambut baik kehadiran Mourinho untuk melatih mereka mulai musim mendatang.

“Saya tahu dia menjadi calon paling kuat untuk menjadi pelatih di sini.

Semua orang di sini (Chelsea) berbicara tentangnya. Semua pemain siap dilatih olehnya dan menatap musim depan dengan lebih bagus. Tetapi apakah dia sudah pasti ke sini, saya belum tahu. Yang pasti, semua pemain sangat suka bekerja di bawah pelatih seperti dia,” papar Cahill.

Mourinho melatih Chelsea selama tiga musim yaitu pada 2004 hingga 2007, setelah sukses bersama FC Porto. Selama tiga musim di London Barat, dia sudah dua kali mengantar Chelsea meraih gelar juara Liga Utama Inggris, Piala FA, dan Community Shield.

Wapres Barca: Mou “Bencana” Sementara itu, Wakil Presiden Barcelona Carles Vilarrubi senang Jose Mourinho meninggalkan Real Madrid musim depan. Vilarrubi melukiskan, Mourinho sebagai “bencana” untuk sepakbola Spanyol. Presiden Madrid Florentino Perez Senin (20/5) malam mengumumkan bahwa Mourinho akan meninggalkan Santiago Bernabeu pada akhir musim ini, setelah bekerja selama tiga musim di klub bertabur bintang tersebut.

Selama tiga tahun ini, Mourinho melakukan sejumlah tindakan kontroversial, terutama saat berhadapan dengan rival abadinya Barcelona, termasuk saat menjewer Tito Vilanova, ketika masih menjadi asisten pelatih Pep Guardiola pada semifinal Liga Champions dua tahun lalu. Selain itu, pada musim ini, Mourinho menunjuk Vilanova di matanya pada Piala Super Spanyol.

Menyusul pengumuman manajemen Madrid, Vilarrubi mengaku senang akhirnya Mourinho pergi. “Sekarang saya bisa bilang Mourinho sudah menjadi seorang “bencana”.

Melihat dia meinggalkan Spanyol menjadi sesuatu yang positif bagi sepakbola Spanyol karena dia menciptakan atmosfer negatif,” kata Vilarrubi.

Pada Selasa (21/5), Mourinho tetap melatih para pemain Real Madrid untuk mempersiapkan laga melawan Real Sociedad pada Minggu (26/5) mendatang. Suasana di tempat latihan juga berlangsung normal seperti hari-hari sebelumnya. (sky ports/aji)

Beckham Latihan di Queens Park Rangers LONDON - Queens Park Rangers (QPR) mengakui bahwa Brooklyn Beckham, putra sulung mantan bintang sepakbola Inggris David Beckham, berlatih bersama klub yang baru saja terdegradasi ke Divisi Championship itu. Tetapi mereka membantah bahwa Brooklyn Beckham bergabung dengan akademi klub tersebut.

Brooklyn yang baru berumur 14 tahun pernah masuk

Moratti Pertimbangkan Nasib Andrea Stramaccioni MILAN - Presiden Inter Milan Massimo Moratti mengaku sedang mempertimbangkan posisi pelatih Andrea Stramaccioni musim depan, menyusul capaian buruk klub itu musim ini. Pada musim penuh pertamanya melatih Inter, Stramaccioni membawa Inter berada di peringkat kesembilan klasemen akhir. Akibatnya, untuk pertama kalinya dalam 15 musim terakhir, mereka tidak bisa berlaga di kompetisi Eropa musim depan.

Taipan minyak Italia ini sebelumnya di website klub mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak ragu dengan Stramaccioni. Tetapi sekarang dia mulai berpikir untuk tidak bersama pelatih berusia 37 tahun itu musim depan. “Saya tidak ingin mengatakan bahwa era ini sudah berakhir. Tetapi kami harus melihat peristiwa-peri-

stiwa lain akhir-akhir ini. Apakah saya sudah berubah pikiran terhadap pelatih? Tidak. Saya belum berubah pendirian, tetapi kami sedang berefleksi sehingga kami bisa mengetahui apa yang terbaik untuk Inter,” kata Stramaccioni.

Dia melanjutkan, “Saya belum berbicara dengan Stramaccioni atau orang lain. Sekarang waktunya untuk refleksi dan refleksi ini akan panjang. Di satu pihak Stramaccioni memperlihatkan talentanya yang sangat bagus, seorang pemuda yang bakal sukses dalam pekerjaannya, tetapi di pihak lain, kami memperhatikan situasi yang sedang dihadapi saat ini. Saya berpikir tentang pilihan terbaik yang harus diambil.”

Sejumlah spekulasi yang beredar menyebutkan bahwa Moratti akan merekrut Walter Mazzari yang memilih mun-

dur dari Napoli untuk menggantikan Stramaccioni musim depan. Tetapi Moratti belum memberikan sinyal positif pada Mazzari yang sukses membawa Napoli berakhir di tempat kedua klasemen akhir Liga Seri A Italia. “Mazzari? Semua pelatih bagus, tetapi apakah dengan begitu mereka lalu harus melatih di Inter,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Napoli Aurlei De Laurentiis membantah khabar yang menyebutkan bahwa dia ke London untuk berbicara dengan Rafael Benitez tentang kemungkinan pelatih asal Spanyol itu menggantikan Walter Mazzari musim depan.

Napoli ditinggal Mazzari setelah melatih klub itu selama empat tahun. Tetapi dia mempersiapkan peluncuran film tentang pendiri Apple, Steve Jobs. (sky sports/espn/aji)

akademi sepakbola Los Angeles Galaxy, ketika ayahnya membela klub Major Leagues Soccer (MLS) itu. Ketika Beckham memilih kembali ke Eropa untuk membela PSG, Brooklyn mengikuti latihan di Chelsea.

Beckham sendiri belum lama ini membeli sebuah rumah di London Brat tidak jauh dari pusat latihan QPR. Laporan media-media Inggris menyebutkan bahwa Brooklyn

sudah bergabung dengan klub besutan Harry Rekdnapp itu.

Meskipun, klub ini kemudian membantah bahwa Brooklyn bergabung dengan tim muda mereka.

“Untuk membantah berbagai laporan, Brooklyn Beckham mengikuti latihan di QPR, tetapi tidak bergabung dengan akademi kami,” tulis pihak klub di akun twitter remisnya. (espn/aji)

Nasri dan Ribery Bertahan di Klub MANCHESTER - Dua pemain Prancis yang bermain di dua klub berbeda, Samir Nasri dan Franck Ribery, bertahan di klubnya masing-masing. Samir Nasri memilih bertahan di Manchester City meski, santer dikabarkan ingin dipinang klub kaya raya Prancis, Paris Saint-Germain (PSG). Sedangkan Ribery memilih bertahan di Bayern Muenchen dan bahkan ingin pensiun di klub tersebut.

Terkait Nasri, sejak pindah ke City pada 2011, penampilan gelandang asal Prancis memang masih belum konsisten. Baru belakangan ini, Nasri mampu tampil bagus dan selalu menjadi pilihan utama Roberto Mancini sebelum dipecat pada akhir musim lalu.

Sejumlah media Prancis melaporkan PSG ingin memperkuat skuatnya pada musim panas ini dan Nasri adalah salah satu pemain yang mereka bidik. Namun, Nasri belum berniat pulang ke kampung halamannya itu. “Itu tidak benar. Mereka hanya bicara saja. Direktur PSG (Leonardo) berkata mungkin ia ingin membeli beberapa pemain Prancis dan menyebut nama saya. Ia adalah orang yang sudah lama saya kenal sejak saat masih di Inter Milan. Saya ingin bertahan di Manchester. Saya tidak ingin pergi,” ujar mantan pemai Marseille dan Arsenal itu.

Franck Ribery mengungkapkan keinginannya untuk bertahan di klub berjulukkan “The Hollywood” itu hingga pensiun.

Pemain yang sudah enam tahun berada di Allinaz Arena itu ingin dikenang sebagai seorang pemain besar klub itu. “Bayern

adalah sebuah mesin. Ini sungguh sesuatu yang dahsyat. Saya sangat bangga menjadi bagian dari klub ini. Saya sangat senang di sini. Begitu juga keluarga saya,” kata Ribery kepada media Prancis, L’Equipe.

Ribery membantu Bayern Muenchen meraih gelar juara Bundesliga musim ini dan membawa klub itu tembus ke final Liga Champions dalam dua musim terakhir.

Musim lalu mereka kalah dari Chelsea di final di kandang sendiri. Musim ini, Ribery dan kawan-kawan akan melawan rivalnya di Bundesliga, Borussia Dortmund di Stadion Wembley pada 25 Mei nanti.

“Bayern adalah sebuah klub yang mengagumkan dengan orang-orangnya yang luar biasa, yang menghormati Anda tidak peduli siapa Anda. Sayang sangat ingin mengakhiri karier saya di sini dan akan mundur sebagai seorang pemain hebat,” tutupnya.

Sementara itu, striker Liverpool Luis Suarez juga akan bertahan bersama “The Reds” musim depan, meskipun klub Merseyside itu gagal bermain di Eropa, setelah hanya duduk di peringkat ketujuh klasemen akhir musim ini. Sebelumnya, santer diberitakan Suarez akan hengkang dari Anfield menyusul sanksi yang diterima pemain 26 tahun tersebut setelah insiden gigitannya terhadap bek Chelsea Branislav Ivanovic.

“Saya telah sepakat dengan Liverpool.

Saat ini dan masa depan saya. Sejak saya datang ke sini, saya melihat betapa spesialnya laga derby. Sebuah kerugian untuk melewatkannya. Tetapi, kami punya skuad besar yang mana dapat berfungsi tanpa kehadiran saya,” ucap Suarez.

Akan tetapi, Liverpool harus menerima konsekuensi dengan tetap mempertahankan Suarez. Pasalnya, penyerang Timnas Uruguay kini tengah menjalani hukuman 10 larangan pertandingan akibat insiden dengan Ivanovic. Suarez pun akan absen di enam pertandingan pertama “The Kop” di musim depan. (sky sports/aji)

OPINI

15

KAMIS 23 MEI 2013 NO.0123 | TAHUN II

salam songkem

Benang Basah di Republik Koruptor

K

Keamanan Rekening

N

asabah bank atau lembaga jasa keuangan lainnya menghendaki identitas pribadi, termasuk rahasia rekeningnya terjaga ketat dan aman. Memang seharusnya, pihak lembaga jasa keuangan, termasuk bank apa pun, melindungi kerahasiaan identitas dan rekening semua nasabahnya.

Perlindungan terhadap nasabah semestinya menjadi kewajiban pihak bank, sebab pada dasarnya semua nasabah menyimpan tabungan dananya di bank untuk mengamankan keuangan yang dimilikinya. Apabila nasabah mendapati dana yang disimpan di bank tidak aman, masih bisa diacak-acak oleh pihak lain, maka tidak ada lagi keamanan bagi para nasabah.

Adanya sejumlah rekening pejabat pemerintah yang terbongkar, seperti rekening milik Ahmad Fathanah yang sejak lama dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasikan isi rekeningnya telah terbongkar ke pihak yang tak berwenang.

Tentu saja, pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk melindungi rekening para koruptor, melainkan hanya dijadikan sebagai bukti bahwa rekening nasabah sudah tidak lagi mendapat pengamanan.

Setidak-tidaknya ketika KPK memerintah PPATK untuk menelusuri dugaan kuat adanya ketidakberesan di rekening milik Ahmad Fathanah, ternyata PPATK bisa dengan mudah memperoleh informasi tentang aliran dana dari rekening Ahmad Fathanah ke sejumlah orang-orang beken di tanah air ini, di antaranya ke 40 wanita cantik, termasuk juga ke elit PKS. Selain masalah kasus terungkapnya rekening Ahmad Fathanah ke PPATK, juga di sejumlah perbankan yang ada di Indonesia ini seringkali terjadi pembobolan rekening oleh orang yang tak bertanggung jawab. Seperti yang bisa diketahui dari sejumlah pemberitaan di berbagai media elektronik dan cetak. Terlepas dari benar tidaknya pemberitaan tersebut, ada indikasi pihak perbankan ternyata tidak bisa mengimbangi modus kejahatan yang terus berkembang, sehingga perbankan tidak bisa memberikan keamanan atas rekening nasabahnya.

Memang, pihak bank diharuskan menjaga dan melindungi keamanan rekening para nasabah. Akan tetapi, apabila untuk kepentingan hukum, misalnya dalam upaya menelusuri adanya indikasi rekening gendut yang layak dicurigai bermasalah, kiranya pihak bank tidak bisa dipersalahkan. Justeru apabila pihak bank mengamankan rekening yang diduga bermasalah itu ketika hendak dilacak oleh pihak PPATK atau KPK, bisa-bisa pihak bank dipersalahkan telah berupaya melindungi koruptor.

Selain untuk kepentingan mengungkap koruptor, menjadi kewajiban pihak bank melindungi keamanan rekening para nasabahnya. Jangan terjadi lagi pembobolan bank, ATM, dan sejenisnya yang dapat merugikan nasabah. Karena bila itu terus terjadi, nasabah pada akhirnya tidak akan percaya lagi menabung uangnya di bank. (*)

Bongkar Kecurangan

P

emilukada Jawa Timur tampaknya semakin seru. Sejumlah pasangan cagub-cawagub sudah mulai melancarkan strategi politisnya. Berbagai intrik dilakukan untuk menjatuhkan rivalnya di hadapan warga Jawa Timur.

Pasangan cagub-cawagub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumwawiredja (Khoir), misalnya, terus berupaya membongkar kecurangan lawan politiknya, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa). Perlawanan Khoir terhadap Karsa kali ini membuat Soekarwo emosi, karena merasa ditelanjangi di depan publik. Padahal menurut Gubernur Jatim itu, Karsa tak pernah membuat kecurangan seperti yang dituduhkan lawan politiknya.

Memang, Khoir tidak langsung menuduh Karsa main curang. Tetapi, melalui pernyataan Mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, yang notabene pendukung Khoir, menyatakan tidak ingin pasangan Khofifah dicurangi lagi.

Pernyataan tersebut kentara ditujukan kepada pasangan Karsa, karena pada putaran kedua pemilukada Jatim sebelumnya, hanya ada pasangan Karsa dan Khofifah-Herman.

Tidak hanya Khoir melalui Hasyim Muzadi, Mahkamah Konstitusi (MK) pun sebetulnya pernah menyatakan kecurangan pasangan tersebut sudah terbukti. Namun, karena tidak ada pelapor, maka kasusnya tidak bisa dilanjutkan.

Terlepas benar-tidaknya pernyataan itu, kiranya informasi itu dapat menjadi penilaian warga Jawa Timur, bahwa pasangan Karsa memang patut diwaspadai.

Apalagi pada pemilukada Jatim kali ini, sebagai pasangan incumbent, Karsa dipastikan memiliki kekuatan minimal sepertiga dari warga Jatim, sehingga lebih mudah baginya untuk bermain cantik dalam memuluskan kemenangannya dalam pemilukada 29 Agustus mendatang.

Mencurigai boleh, tapi menuduh memang tidak dibolehkan. Karena itu, tak ada salahnya masing-masing cagub-cawagub saling mencuriga, asalkan tidak menuduh kecurangan telah dilakukan oleh salah satu pasangan cagub-cawagub. Itu juga merupakan pernik-pernik dari pelaksanaan demokrasi di negara ini, terutama dalam pemilukada Jawa Timur.

Hanya saja, pemprov Jatim selama ini, memang wajar bila dikritisi oleh berbagai elemen warga Jatim, karena terbukti tidak ada kemajuan yang signifikan. Bila disebutkan contohnya, pimpinan Jatim itu ditegur KPK karena banyak pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) Jatim cenderung tidak melaporkan harta kekayaannya. Dari 296 pejabat BUMN Jatim, hanya 118 pejabat yang melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sedangkan dari 40 pegawai BUMD, hanya 4 orang yang menyerahkan LHKPN. Belum lagi pejabat eksekutif dan legislatif Jatim, juga banyak yang tidak melaporkan kekayaannya. Itu artinya, ada indikasi yang tidak baik dalam pemprov Jatim.

Rendahnya pejabat di lingkungan pemprov Jatim melaporkan kekayaannya mendatangkan penafsiran bahwa mereka merasa khawatir akan berurusan dengan KPK. Namun sesungguhnya kekhawatiran itu tidak perlu ada apabila kekayaan mereka diperoleh secara halal. (*)

A

Rina Rosia

Aktivis HMI dan Mahasiswi Hukum Ekonomi IAIN Semarang

Pada prinsipnya, korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan satu cara, karena korupsi ibarat “air”, ia akan mengalir keberbagai tempat dimana ia mengalir.

artini Kartono (pakar ilmu tata negara), telah menyebutkan bahwa korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Problematika korupsi lah yang sekarang ini dijadikan salah satu bagian yang sangat urgen dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari.

Seakan-akan korupsi mendarah daging di Indonesia dan amat sulit untuk di hilangkan.

Jika kita meninjau perjalanan korupsi di Indonesia, diawali dari kisah Presiden Soekarno yang jatuh karena desakan anti korupsi di tahun 1965-1966. Penggantinya Presiden Soeharto pun mengalami hal yang sama, turun dari kekuasaan oleh desakan gerakan reformasi 1998. Berikutnya, Preisden Habibie, dengan citra publiknya sebagai “bayang-bayang soeharto”, juga tidak mampu melawan gerakan korupsi, sehingga pidato pertanggungjawabannya pun ditolak MPR di tahun 1999, pemilu pun menghasilkan kekuasaan baru yang di harapkan lebih bersih dan bebas dari korupsi.

Namun, kejadiannya tidak banyak berubah. Seperti kata cendekiawan Nur Cholis Majid, bahwa ditangan partai-partai, reformasi hanya jadi retorika dan hanya tak-tik efektif untuk membariskan orang. Sementara maknanya bukan terbariskan malah tercecerkan. Nasib bangsa Indonesia senada dengan teriakan “merdeka” yang mampu membariskan orang untuk bersedia mati demi perjuangan, tetapi proses pemaknaannya hingga kini belum mapan, bahkan bangsa Indonesia mengalami deretan kemerdekaan yang paling bawah.

Bahkan, Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada semester II tahun 2012 mengatakan bahwa negara Indonesia kini bukan menjadi negara yang berdaulat malah menjadi ‘Kandang Koruptor’, karena sekarang ini kurva tindak pidana korupsi semakin bertambah.

Ada beberapa faktor yang menjadi akar masalah terjadinya aksi korupsi yang di lakukan oleh mafia korup Indonesia.

Pertama, kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi sebuah mekanisme yang mem-

buat korupsi menjadi suatu kegiatan yang lumrah dan wenang untuk dijalankan. Korupsi dengan latar belakang kemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, sehingga apabila kebutuhan pokok tersebut tak dapat terwujud, dikhawatirkan akan mengganggu kelangsungan hidupnya.

Kedua, kekuasaan. Hal ini bisa menjadi alasan karena kekuasaan sering membuat orang untuk berlaku semena-mena, mengindahkan peraturan dan mengambil keuntungan dengan posisi kekuasaan yang diraihnya. Seakan-akan orang yang mempunyai kekuasaan lazim untuk melakukan apa yang di kehendaki hatinya, bahkan dituntut untuk menjalankan dan memelihara korupsi. Sebagaimana ungkapan dari Lord Action dengan ungkapannya yang sangat terkenal “power tends to corrupt”.

Ketiga, budaya. Alasan ini adalah alasan yang paling menyakitkan dan sangat kronis.

Mengutip dari hasil penelitian Prof. Toshiko Kinoshita, guru besar Universitas Waseda Jepang mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan sistem ‘KB’ Keluarga Besar atau extended family. Yaitu masyarakat yang mempunyai nilai bahwa kesuksesan seorang anggota keluarga harus pula dinikmati oleh seluruh anggota keluarga besar itu. Dengan demikian seorang pejabat belum dianggap sukses kalau belum menularkan sukses kepada anggota keluarga yang lain. Efek hilirnya sangat luar biasa. Katanya “masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir jangka panjang”. Karakteristik ini, bukan hanya terlihat dikalangan masyarakat indonesia paling bawah, namun kalangan politisi dan pejabat pemerintahan Indonesia pun terbiasa dengan budaya korupsi.

Alasan keempat, alasan yang paling mengakar. Yaitu rendahnya kualitas moral suatu masyarakat, sehingga menjadikan korupsi sebagai penyakit bersama yang sulit bahkan tidak mampu untuk di hilangkan. Sebagai sebuah “stigma”, maka korupsi dalam dunia yang terinterkoneksi ini, dapat dengan cepat menular dari satu kawasan ke kawasan yang lain.

Korupsi merupakan suatu permasalahan besar, yang merusak keberhasilan pembangunan nasional suatu negara.

Korupsi menjadikan ekonomi negara menjadi ekonomi yang berbiaya tinggi, menciptakan politik yang tidak sehat, juga moralitas bangsa yang terus menerus merosot dan bobrok. Dalam memberantas korupsi, pemerintah harus selalu menegakkan hukum, mentaati nilai hukum secara efektif, dan menakuti akuntabilitas hukum yang berlaku di Indonesia.

Hampir setiap hari ada demo menolak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro kejujuran, malah pro dengan kebohongan mafia korup yang semakin menjadi.

Seakan telinga ini merasa bosan bahkan “manoh” mendengar alunan problematika korupsi yang makin menjadi, tanpa adanya aksi penanganan yang signifikan.

Sebenarnya, mengatasi korupsi di Indonesia ini tidaklah sulit. Jika Presiden dan pemberantas korupsi bersedia menjadi lokomotif penegak hukum, maka tidak ada alasan kata “sulit” untuk membubarkan korupsi. Kesediaan untuk menjadi lokomotif berarti bersedia untuk objektif, tidak diskriminasi hukum, berani menghujat siapapun yang melakukan kesalahan, walaupun yang bersalah itu keluarga, saudara, teman, atasan, menantu, ataupun besan.

Ada beberapa strategi untuk memberantas korupsi diantaranya, yaitu dengan menutup adanya peluang dan keinginan untuk korupsi. Korupsi terjadi jika peluang dan keinginan ada dalam waktu dan situasi yang bersamaan. Karena kedua hal itulah yang perlu dikontrol. Peluang untuk berkorupsi dapat terkurangi dengan cara mengadakan perubahan secara sistematis, yaitu dengan selalu mengontrol atau memonitoring pemerintahan Indonesia.

Sehingga tidak ada celah untuk berkorupsi.

Namun pada prinsipnya, korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan satu cara, karena korupsi ibarat “air”, ia akan mengalir keberbagai tempat dimana ia mengalir.

Cara yang paling mendasar yaitu dengan membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritualitas anti-korupsi, sehingga terbangun spiritual atmosphere dan budaya kerja yang anti-korupsi dalam lingkungan instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Jika prosedur-prosedur tersebut terlaksana dengan maksimal, maka akan tercipta negara clean governance , negara yang mempunyai tata kelola kepemerintahan yang bersih. =

Buku dan Minat Baca Manusia Kontemporer

D

Susi Wulandari Pengelola Rumah Baca Cendikian Semarang

Saya dan kita semua sungguh beruntung dan patut berterima kasih kepada para penulis buku.

Mereka adalah para dermawan ilmu pengetahuan, pembuka jendela wawasan dunia, dan informasi bagi manusia, pembaca dan pembelajar

alam sejarahnya, momentum peresmian Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980, di Jakarta, dicanangkan pula sebagai Hari Buku Nasional. Prosesi pencanangan yang kala itu dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) RI, Abdul Malik Fajar, sampai sekarang masih terus diperingati.

Tak terkecuali 17 Mei 2013 ini, kemarin, Hari Buku Nasional juga diperingati dengan berbagai agenda dan kegiatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Tapi yang dimaksud tentunya buku yang berisi tulisan atau bahasan tertentu di dalamnya.

Ada berbagai sumber yang menguak sejarah tentang buku. Sebagian referensi menyebutkan, buku pertama lahir di Mesir pada 2400-an SM setelah orang Mesir menciptakan kertas papirus. Kertas papirus yang berisi tulisan ini digulung. Gulungan tersebut merupakan bentuk buku yang pertama. Sedangkan buku yang terbuat dari kertas, baru ada setelah Cina berhasil menciptakan kertas pada 200-an SM dari bahan dasar bambu yang di ditemukan oleh Tsai Lun. Penemuan kertas tersebut berhasil membawa banyak perubahan terhadap sejarah dunia. Toggak sejarah bermula dari kertas. Karena, rangkaian kata demi kata yang ada di setiap lembaran kertas tersebut menyimpan banyak mukjizat.

Betapa lembaran tersebut merupakan buah dari pemikiran, perenungan, penelitian, maupun penelaahan yang mendalam dari sang penulisnya. Sebelum menuangkan pengetahuannya ke dalam tulisan, terkadang seorang penulis buku harus rela menghabiskan waktu sekian lama untuk mendapatkan sebuah hasil yang valid dan maksimal untuk disajikan kepada pembaca.

Semua buku yang pernah ditulis dapat diambil manfaatnya. Hanya saja besar dan kecilnya manfaat itu berbeda-beda kadarnya. Ada kalanya mungkin manfaat itu khusus hanya untuk dinikmati orang tertentu, di kalangan umur tertentu, di wilayah geografis tertentu, maupun di bidang profesi tertentu. Namun secara keseluruhan, setiap orang bisa membaca buku apa saja.

Ini tidak akan membuatnya menyesal, karena setiap buku selalu memberikan sesuatu yang baru kepada pembacanya.

Andrie Wongso pernah mengatakan: “Saya dan kita semua sungguh beruntung dan patut berterima kasih kepada para pe-

nulis buku. Mereka adalah para dermawan ilmu pengetahuan, pembuka jendela wawasan dunia, dan informasi bagi manusia, pembaca dan pembelajar”. Memang benar, kita sadari atau tidak, ternyata semua aspek kehidupan kita membutuhkan buku sebagai suatu yang primer.

Buku adalah investasi yang tiada habisnya dan tak ternilai harganya. Kita sering mendengar orang mengatakan jika buku itu merupakan pintu ilmu pengetahuan, atau buku itu jendela dunia. Pendapat itu banyak benarnya karena membaca buku sama dengan membuka tirai dunia, membawa dunia lebih dekat dengan seorang pembaca.

Bagaimana tidak, lewat buku kita menjadi semakin tahu segala hal. Orang yang belum pernah ke wilayah Kutub Utara, menjadi tahu kondisi di sana lewat buku.

Buku juga yang akan menceritakan tentang kedigjayaan bangsa Mesopotamia di Irak zaman dulu. Melalui buku, bagi orang yang belum pernah mendaki puncak tertinggi Himalaya di India, menjadi tahu kisah tentang makhluk Yeti yang misterius.

Demikian pula jagat raya atau makrokosmos seperti planet, bintang-gemintang, asteroid, komet, matahari hingga galaksi, alam renik semisal bakteri-kuman, juga bisa didapat informasinya dengan memaca buku. Terhadap sejarah asal muasal kertas atau papirus dan riwayat mesin cetak Gutenberg juga dapat ditelusuri di bukubuku. Bahkan asal mula adanya buku itu sendiri hanya bisa diketahui melalui buku.

Singkatnya, semua yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk ajaran agama, sekte kepercayaan, teknologi lama dan baru, sejarah dan situs purbakala hingga yang paling tua bisa dilacak keberadaannya lewat buku. Tak berlebihan jika buku disebut penyambung “lidah sejarah”. Ia meniti dan melintasi zaman sambil mengumpulkan data-data penting. Buku akan mendata pernakpernik adat dan budaya di setiap wilayah.

Sebagai penyambung kebudayaan, buku begitu penting bagi masyarakat beradab yang selalu berpikir untuk maju.

Catatan penemuan, ilmu, dan teknologi terbaru dari sejumlah buku dipelajari oleh ilmuwan, lalu diuji coba di laboratorium kemudian hasilnya dituangkan dalam buku juga. Dari rekaman buku ini, ilmuwan generasi selanjutnya bisa menyempurnakan atau mengoreksi penemuan-penemuan sebelumnya. Bagaimanapun, buku adalah

satu alat komunikasi antarilmuwan lintas agama, lintas budaya, lintas negara, juga lintas masa, waktu, dan peradaban.

Manfaat lainnya dari buku yang konkret dan tidak bisa disangsikan lagi adalah bahwa buku itu mampu mengubah arah hidup seseorang. Buku menuntun dan membentuk dasar sikap kepribadian seseorang.

Betapa banyak orang-orang yang mulanya “biasa” saja, kemudian berubah menjadi manusia unggulan disebabkan oleh buku yang ia baca. Betapa banyak orang “kecil” yang berubah menjadi manusia besar, juga bermula karena buku yang ia baca. Bahkan jika kita mau lebih jeli, ternyata kebanyakan tokoh-tokoh sukses di dunia, menemukan pondasi dan arah hidupnya setelah terinspirasi dari buku-buku yang pernah ia baca.

Derasnya perkembangan teknologi di era ini, telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek di masyarakat.

Kemunculan internet telah mampu memberikan banyak kemudahan. Melalui internet, berbagai pengetahuan, berita, dan informasi lainnya yang kita butuhkan begitu mudah didapat dalam waktu cepat.

Tentunya ini telah menggeser kedudukan buku sedikit demi sedikit.

Hal itu terbukti di banyak tempat, jumlah pengunjung perpustakaan dan minat pembelian buku menjadi berkurang. Namun, terlepas dari menurunnya peran buku, banyak yang masih percaya pada kemampuan buku untuk menyebarkan informasi, berita, dan pengetahuan di tengah perkembangan internet, radio, televisi, komputer, atau apa saja pada era modern.

Belakangan ini, menjadi trend baru terutama di kalangan mahasiswa yang suka berburu buku-buku berbentuk digital.

Buku-buku referensi kuliah yang berjilidjilid tebalnya, bisa diubah dalam bentuk file data menjadi hanya beberapa megabyte saja. Hal ini seharusnya bisa dimaknai secara positif oleh berbagai kalangan.

Adanya internet dapat dijadikan alternatif. Salah satunya adalah sebagai tugas tambahan para pelaku dunia perbukuan, dengan mencetak buku-buku dalam bentuk digital (e-book). Demikian pula halnya pelaku perpustakaan, supaya dapat terus mempertahankan pengunjung setiap harinya, maka beralih untuk mulai menyediakan koleksi buku-buku digital dan memanfaatkan prinsip pelayanan terbaik berbasis teknologi dan internet yang mudah di akses, mutlak dibutuhkan. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16

KAMIS 23 MEI 2013 NO.0123| TAHUN II