1
JUMAT 23 AGUSTUS 2013 NO.0183 | TAHUN II Koran Madura
JUMAT
Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-
23 AGUSTUS 2013
Banyak ‘Tikus’ di SKK Migas
g PAMANGGHI
Petaka
JAKARTA-Hasil Operasi Tangan Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Rudi Rubiandini ternyata tidak terlalu mengagetkan. Pasalnya, banyak ‘tikus’ yang menggasak uang negara di SKK Migas. Namun demikian, SKK Migas tidak perlu dibubarkan, karena pemasukan negara akan berkurang. “Saya gak setuju (dibubarkan). Nanti bagaimana, satu hari saja SKK Migas vakum kita kehilangan Rp 25 triliun satu hari, pemasukan hilang,” ujar Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana di Jakarta, Kamis (22/8). Seperti diketahui, KPK beberapa waktu lalu menangkap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini karena menerima suap. KPK menyita sejumlah uang dolar AS dan barang milik rudi yang diduga terkait penyuapan. Menurut dia, praktek korupsi di Indonesia semakin meluas. Korupsi tidak hanya terjadi di SKK Migas, tetapi juga terjadi di lembaga negara lainnya. Bahkan dia menyebutkan, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan lembaga negara yang dipenuhi ‘tikus’. Namun demikian kata dia, upaya menangkap ‘tikus-tikus’ korupsi ini tidak mudah. “Banyak tikus-tikus di lembaga lain, bahkan nomor satu di Departemen Agama, terus Pendidikan, dan tidak hanya SKK Migas. KPK dibentuk untuk menangkap tikus-tikus ini,” jelas dia. Terus Didalami Sementara itu, KPK terus mendalami keterangan Komisaris Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya yang cenderung berubahubah terkait asal uang sebesar US$ 700 ribu . “Kalau menyimpulkan belum, tapi kalau dalam proses penyidikan sudah,” kata Wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto di Jakarta, Kamis (22/8) Menurut Bambang, penyidik KPK terus mendalami peran Kernel Oil dalam kasus yang telah menjadikan Rudi Rubiandini selaku Ketua SKK Migas sebagai tersangka. “KPK kan harus hati-hati dan pelan-pelan. Belum bisa dijustifikasi sekarang lah tentang keterlibatan Kernel Oil,” tambahnya Lebih lanjut kata Bambang, saat ini, KPK masih berkesimpulan uang suap yang diberikan kepada Rudi adalah milik Simon Gunawan Tanjaya. Tapi sumber dana itu apakah benarbenar berasal dari uang pribadi Simon masih terus didalami. “Kita masih fokus ke S dan RR dulu,” ujarnya. (gam/cea/abd)
antara foto/wahyu putro a
15 TAHUN REFORMASI. Pengunjung mengamati karya foto pada pameran yang diselenggarakan oleh Galeri Foto Jurnalistik Antara bertajuk “15 Tahun Reformasi untuk Kemerdekaan ?” di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Pasar Baru, Jakarta, Kamis (22/8). Pameran yang menampilkan karya dari 32 orang yang berasal dari pewarta foto, wartawan, fotografer lepas serta desain grafis tersebut dalam rangka memperingati hari kemerdekaan serta untuk menyampaikan pesan melalui kejadian pasca reformasi.
Oleh : Abrari Alzael
Pemimpin Redaksi Koran Madura
antara foto/wahyuputro a
KASUS HAMBALANG. Mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng (kiri) tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Kamis (22/8). Andi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mantan Gubernur Riau Rusli Zainal terkait dugaan suap dalam pembangunan tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012.
Andi Membela Diri di Ruang Periksa KPK JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pembangunan venue lapangan tembak Pekan Olahraga Nasional XVII, Kamis (22/8). Pemeriksaan yang berlangsung sekitar lima jam ini dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan skandal anggaran PON Riau dengan tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal. “Tadi saya baru selesai diminta keterangan terkait kasus PON Riau terkait penganggaran,” kata Andi di Jakarta, Kamis (22/8). Andi tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB dengan didampingi dua pengacaranya, Harry Pontoh dan Luhut Pangaribuan. Ia menduga akan diperiksa terkait posisinya sebagai Menpora. Seperti diketahui, Rusli Zaenal dijerat KPK dengan tiga kasus, pertama dia disangka menerima suap terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012. Kemudian, Rusli diduga menyuap Anggota DPRD Riau, M Faisal Aswan dan M Dunir, terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012. Selain itu dia ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap pengesahaan pemanfaatan hasil hutan pada tanaman industri tahun 2001-2006 di Kabupaten Palelawan, Riau. Andi menjelaskan pemeriksaan itu terkait soal mekanisme penganggaran PON. Di dalam kapasitasnya sebagai Menpora, Andi paham tentang proses penganggaran. “Tadi saya sudah menjelaskan kepada penyidik hal-hal yang menyangkut penganggaran dari Kemenpora. Jadi itu saja anggaran dari Kemenpora dan pembahasannya,” tambahnya.
Ditempat terpisah, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menjelaskan KPK memang tak mau gegabah mengembangkan kasus dugaan suap PON Riau hingga ke elite DPR RI. Alasannya, hal itu baru bisa mengembang dari fakta persidangan yang muncul, kala Gubernur Riau Rusli Zainal diadili. Pada perkara, kata Bambang, sejauh ini, KPK baru menyentuh dugaan keterlibataan anggota DPRD Riau. Bahkan, untuk di lokal sendiri, dengan menjerat Rusli, Bambang menyatakan penyelesaian kasus PON Riau sudah di level tert-
ya KPK seperti itu,” ucapnya. Minggu lalu, Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto juga dipemeriksa KPK, sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka, Rusli Zainal, terkait kasus PON di Riau.
inggi. “Ini kan memang kasus RZ dalam kaitan semua kasus suap PON, salah satu ujungnya di sini,” paparnya Menurut Bambang, saksi-saksi yang dipanggil termasuk kalangan DPR RI, sebenarnya untuk mengkonfirmasi beberpa kegiatan dan informasi yang bisa memberikan dasar justifikasi yang lebih kuat bagi KPK. Karena itu, KPK kata dia, akan mengembangkannya lagi kasus PON Riau, melalui informasi yang mucul dari Rusli maupun dari fakta persidangannya. “Ini belum kemana-mana lagi, tapi mudah-mudahan dari Gubernur ini akan ada informasi lebih lanjut. Biasan-
Aliran dana tersebut tercatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil audit investigatif tahap II P3SON Hambalang yang menyebutkan pada April 2010 mantan Sesmenpora Wafid Muharam memberikan uang senilai Rp500 juta yang diminta Ketua Komisi X DPR RI saat itu Mahyuddin. Permintaan uang tersebut dalam laporan BPK diakui Mahyuddin atas perintah Andi. Namun, lagi-lagi Andi membantah telah menerima dan memerintahkan Mahyuddin yang juga merupakan politikus dari PD. “Tidak. Enggak ada. Enggak ada itu,” ujar Andi singkat. (gam/cea)
Bantah Lebih lanjut, Andi membantah menerima sejumlah uang dari hasil korupsi dari pembangunan P3SON Hambalang. Uang Rp500 juta disebutkan akan menjadi modal pemenangan Andi dalam Kongres Partai Demokrat 2010 lalu di Bandung.
KASUS SUAP IMPOR DAGING
Nama Ruhut Disebut Dalam Sidang Fathanah JAKARTA-Nama politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul disebut dalam persidangan perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementan dan pencucian uang dengan terdakwa Ahmad Fathanah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (22/8). Menteri Pertanian, Suswono, mengaku pernah mendengar nama Maria Elizabeth Liman dari Ruhut Sitompul. Namun, dia tidak tahu hubungan Ruhut dengan Direktur Utama PT Indoguna Utama. Menurut Suswono, nama tersebut didengarnya saat ber-
temu Ruhut. “Saya sendiri waktu itu dalam kesempatan hanya pernah bertemu beliau (Ruhut) dan dia pernah menyebut-nyebut (Elizabeth),” kata Suswono usai bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/8). “Dalam pertemuan apa saya sudah lupa. Tapi saya masih ingat itu (penyebutan nama). Tapi tidak sampai ada pesan apa dari Ruhut,” sambungnya. Menteri Suswono mengaku tak tahu hubungan antara Ruhut dan Maria Elizabeth. Dia menyebut Ruhut sebagai sahabat dan Maria sebagai importir. “Tetapi namanya juga hanya menyampaikan,” jelasnya. Ketika ditanya Ruhut juga ikut terlibat dalam pengaturan kuota impor, Suswono menampiknya. “Enggak, saya tidak pernah menuduh itu,” tegasnya.
antara foto/wahyu putro a
SIDANG FATHANAH. Menteri Pertanian Suswono (tengah), Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Baran Wirawan (kiri) dan Soewarso memberikan kesaksian dalam sidang suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/8). Penyebutan nama Ruhut memantik amarah dari politisi yang menyebut diri si poltak dari Medan ini,. Mantan kader Partai
Golkar itu membantah keras jika dirinya dikait-kaitkan dengan kasus kuota impor daging sapi. Dia mengakui Presiden Di-
rektur PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman adalah kliennya sebelum dia menjadi anggota DPR. “Nggak ada kaitan-kaitan soal sapi urusan sapi lah. Saya ini pernah jadi lawyer dia saja (Maria Elizabeth). Nggak ada masalah. Elizabeth itu sebelum saya di DPR dia klien aku,” tegas Ruhut,” ujar Ruhut saat dihubungi, Kamis (22/8). “Klien aku. Namanya aku lawyer. Dia katanya bisnis daging dan ketemu Pak Menteri (Suswono) saya titip salam dia,” tandasnya. Ruhut tak menampik jika pernah ketemu dengan Meteri Pertanian Suswono. “Ketemu di acara-acara tidak tahu, lupa saya di acara kenegaraan atau acara kawinan. Salah satu acara saja, bukan di banyak acara. Apa itu salah?,” tandasnya (gam/abd)
Seorang guru besar, As’ad Djalali, menelpon saya. Sebagai orang Madura, Sumenep, dia murka terutama ketika membaca berita soal guru yang memalsukan ijazah untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Oknum guru PNS golongan IV di dinas pendidikan Kabupaten Sumenep itu dari sisi hukum jelas melanggar. Ia melanggar karena melakukan tindak pidana. Ia juga melanggar lantaran ia guru. Jika sebagian dari guru seperti itu yang hidupnya dibiayai negara, maka betapa banyak kerugian negara karena membayar gurun PNS yang seperti itu, dan berapa banyak pula peserta didik yang dilacurkan ranah edukatifnya. Ini petaka, sangat malapetaka. Lebih dari itu, kegamangan kedua karena kepala dinas pendidikan di kabupaten itu abai data dengan mengatakan tidak tahu-menahu ada guru seperti itu di lingkungannya. Tidak ada kopral yang salah bila jenderal memberikan contoh yang baik dan tertib data dan administrasi, setidaknya di lingkungannya. Bila kepala dinas abai terhadap data di jajarannya, dapat dipastikan ia juga abai pada data di luar lingkungannya. Padahal, seMemang, guru mua bergerak juga manusia. dari data. Tetapi guru Penemuan adalah manusia ijazah palsu terpilih. dari guru PNS di di Sumenep, ini juga sebagai bukti bahwa abai pada mulanya, akhirnya melahirkan guru yang jauh lebih abai dan inilah guru abal-abal itu. Memang, guru juga manusia. Tetapi guru adalah manusia terpilih. Contoh ini hanya satu dari kemungkinan ada oknum guru lain yang memperjuangkan nasibnya dengan cara yang salah. Ini juga menjadi salah satu dari banyak fungsi bahwa sertifikasi itu simbolik. Program ini tidak sebanding dengan kompetensi yang diharapkan. Guru sertifikasi tanpa kompetensi ini hanya berlari mengejar mimpinya sendiri dengan cara yang merugikan dirinya sendiri juga, orang lain, dan negara. Pada banyak guru sertifikasi tanpa kompetensi dan tidak hanya terjadi di Sumenep, seharusnya mengilhami negara untuk mempertimbangkan kembali bagi guru PNS yang bersertifikasi. Satu sisi, guru PNS menerima gaji secara periodik dan ditopang dengan tunjangan sertifikasi pula. Sementara guru swasta yang jauh lebih banyak mengabdi ini memiliki jalan yang rumit untuk mendapatkan sertifikasi karena bukan PNS (yang memalsukan ijazah itu), mungkin! Kasus pemalsuan ijazah oleh guru dengan alasan apapun, tidak saja menipu pihak lain untuk mewujudkan impian pribadi. Ia juga mencoreng wajah pendidikan yang sudah tidak sepenuhnya baik karena mengabaikan kompetensi yang berguna untuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, aparat yang berwajib, berwenang untuk memberikan pendidikan yang bajik kepada oknum guru yang tidak bijak. Pelanggaran ini memalukan dan memilukan karena dilakukan pihak yang mengetahui bahwa sesuatu yang dilakukannya telah dikenali sebagai pelanggaran. Jika pihak yang berwenang tidak bertindak, maka dapat dipastikan aparat yang berwenang pantas diragukan kewenangannya. Sebab diam dalam soal yang nagras ini, sudah pasti tidak jauh lebih berarti dan bahkan menjadi tanda; jangan-jangan yang berwenang mendapatkan kewenangannya dengan cara yang abal-abal pula, dulu! =
Poligami Di sebuah pengajian. Ustadzah: Saya tidak pernah menolak hukum poligami Jemaah: Wah, hebat Ustadzah Ustadzah: Saya tidak pernah melarang para suami nikah lagi Jemaah: Wah, benar-benar Ustadzah Ustadzah: Yang penting… Jemaah: Yang penting adil ya Ustadzah? Ustadzah: Buka. Yang penting bukan suami saya. Jemaah: #%%*&^%*&)
Cak Munali