e Paper Koran Madura 23 September 2013

1

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO.0204 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

23 SEPTEMBER 2013

g PAMANGGHI

Jembatan Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

ant/m risyal hidayat

INDONESIA JUARA. Pesepakbola tim nasional Indonesia, Maldini (15) berebut bola dengan pesepakbola timnas Vietnam, Nguyen Phong Hong (7) dan Truong Van Thiet (4) dalam pertandingan babak final AFF U-19 Championship 2013 di Gelora Delta Sidoarjo, Jatim, Minggu (22/9) malam. Setelah melewati 120 menit waktu normal dan tambahan, Indonesia akhirnya mengalahkan Vietnam via babak tos-tosan dengan skor 7-6. Berita di halaman 16

Tunda Saja Pemilu Daftar Pemilih Tetap Masih Amburadul

ant/fanny octavianus

PEMBUKAAN ISG. Kontingen Indonesia menyapa penonton saat pembukaan Islamic Solidarity Games ke-3 di Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Minggu (22/9). Acara itu dibuka Presiden SBY dan akan berlangsung hingga 1 Oktober 2013

ISLAMIC SOLIDARITY GAMES

Presiden Buka ISG Palembang PALEMBANG- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Minggu malam membuka Islamic Solidarity Games (ISG) III 2013 di Stadion Sriwijaya Kompleks Olahraga Jakabaring Palembang.

Acara berlangsung mulai pukul 20.00 WIB tersebut dihadiri oleh Presiden Islamic Solidarity Sports Federation (ISSF) Pangeran Nawaf bin Faisal bin Fahd, Ketua Panitia ISG III Palembang Rita Subowo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Dalam acara pembukaan yang dihadiri 16.000 peserta dan penonton itu juga menampilkan defile 44 kontingen yang totalnya berjumlah 1.400 orang atlet dan ofisial.

Pengucapan janji atlet dan wasit masing-masing dilakukan oleh Sazli Rais (atlet wushu) dan wasit Eko Darwanto (wasit cabang bola voli).

Acara juga disemarakkan dengan tarian kolosal Spirit Islamic Solidarity oleh pelajar SMA Palembang dan Sanggar Tari Palembang.

Sejumlah menteri yang mendampingi Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono antara lain Menko Polhukam Djoko BERITA Suyanto, Mensesneg Sudi TERKAIT Silalahi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koperasi Halaman 14 dan UKM Syarif Hassan, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

Cendera mata “Islamic Solidarity Games” seperti gantungan kunci, baju kaos, dan boneka maskot laris menjelang pembukaan pesta olahraga negaranegara Islam itu di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu.

Pantauan di kios pedagang cendera mata “Islamic Solidarity Games/ISG” yang ada di beberapa titik jalan menuju lokasi pembukaan dan di area Stadion Glora Sriwijaya Jakabaring tempat berlangsungnya acara pembukaan pesta olahraga negara-negara Islam itu.

Salah seorang pedagang cendera mata ISG Fahmi mengatakan, kiosnya banyak dikunjungi masyarakat yang akan menghadiri acara pembukaan pesta olahraga tersebut.

Pengunjung banyak membeli cendera mata seperti gantungan kunci, topi, baju kaos yang bertuliskan logo serta maskot ISG, dan boneka maskot ISG. Cendera mata itu dijual dengan harga bervariasi seperti gantungan kunci Rp5.000 hingga Rp12.500 per buah, topi Rp25.000 - Rp50.000 per buah, baju kaos Rp45.000 - Rp125.000 per buah tergantung ukuran dan kualitas bahan, serta boneka maskot ISG Rp90.000 per buah, katanya. (ant/har/beth)

JAKARTA-PDI Perjuangan mulai mencium adanya ketidakberesan dalam rangka persiapan pemilu 2014 nanti. Salah satu indikasinya adalah kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai 65 juta pemilih. Jumlah itu cerminan suara potensial rakyat dalam pemilu.

“Ini jelas mengindikasikan adanya pelanggaran sistematis di birokrasi kependudukan Kemdagri,” kata Wasekjen PDI Perjuangan, Andreas H Pareira di Jakarta, Minggu (22/9) Menurut Andreas, bila terjadi ketidakcocokan antara DPT dan Data Kependudukan begitu besar pasti ada sesuatu yang tidak beres. Artinya ini potensi kecurangan sangat besar.

“Kalau 65 juta kesalahan ini dibiarkan sama saja dengan memberikan peluang pada Parpol yang sedang berkolaborasi dengan Kemdagri untuk menang Pemilu tanpa kerja keras,” ungkapnya Malah Andreas memprediksi pengalaman Pemilu 2009 dengan DPT yang amburadul akan terulang

lagi. “Suara rakyat dimanipulasi, demokrasi tercederai,” ujarnya.

Untuk itu, Andreas mendukung sepenuhnya KPU untuk membersihkan data-data yang kotor. Selain itu, komisi II DPR perlu memanggil Kemendagri dan KPU untuk menjelaskan ketidaksinkronan DPT dan Data kependudukan Kemdagri tersebut.

Menurut Andreas, harus diusut tuntas ketidakberesan dan menuntut ke pengadilan apabila ada indikasi manipulasi DPT yang sistematis.

“Ketidakberesan DPT mencerminkan kegagalan 9 tahun pemerntahan SBY dalam membenahi data kependudukan,” katanya.

Andreas juga menyarakan lebih baik Pemilu ditunda dan Pemerintah SBY mengundurkan diri apabila DPT ini tidak bisa diperbaiki. “Karena ini jelas-jelas tindakan kriminal Pemilu, mengorupsi suara rakyat dan merusak demokrasi yang sudah susah payah dibangun di negeri ini,” ujarnya.

Kemarin, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak menyebutkan penyandingan data daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dengan daftar penduduk potensial pemilih

pemilu (DP4). “Kalau ada penyandingan data itu sebagai bentuk apresiasi saja untuk melahirkan data yang ‘match’ (cocok) antara KPU dan Kementerian Dalam Negeri,” tuturnya Menurut Ferry, penyandingan data sebetulnya diatur dalam undang-undang ketika proses data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) diturunkan menjadi DP4.

Di sini, data Kemendagri disandingkan dengan daftar pemilih terakhir milik KPU. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 32 disebutkan bahwa data DAK2 tersebut digunakan KPU sebagai dasar untuk pembentukan daerah pemilihan, sementara data DP4 digunakan untuk menyusun daftar pemilih sementara (DPS).

Sementara itu, Dirjen Dukcapil, Irma, mengatakan Kemendagri pada Februari lalu menyerahkan DP4 kepada KPU sebanyak 190 juta.

Mereka mengklaim DP4 tersebut berdasarkan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

“Semua data yang kami serahkan itu sudah memiliki NIK (nomor induk kependudukan) sesuai dengan standar yang diamanatkan UU, dengan akurasi ketunggalan 99,30 persen,” imbuhnya. (gam/cea)

PEMBANGKIT LISTRIK

Kemarau Mengancam Pasokan Listrik Jawa-Bali TULUNGAGUNG. Pasokan listrik untuk Jawa dan Bali akhirakhir ini dipastikan akan menurun. Sebab kinerja beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di pulau Jawa kini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan menyusutnya debet air di daerah-daerah tempat PLTA tersebut berada.

Salah satunya di waduk Wonorejo. Pembangkit listrik di daerah ini yang semula mampu menghasilkan daya listrik hingga 6,2 Mega Watt dengan durasi operasi 24 jam, kini hanya mampu 10 jam durasi operasi dalam setiap harinya.

Selain di Tulungagung, hal serupa juga terjadi pada PLTA Mrica di Banjarnegera Jawa Tengah. Manajer Humas PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Mrica, Sambudi, mengatakan bahwa debit air yang masuk ke Waduk Panglima Besar Soedirman, Banjarnegara, Jawa Tengah, mengalami penyusutan akibat kemarau.

“Saat musim hujan, debit air yang masuk ke waduk mencapai 30 meter kubik per detik, namun sekarang hanya 20 meter kubik per detik,” katanya saat dihubungi wartawan, di Banjarnegara, Rabu.

Menurut dia, penyusutan tersebut berdampak pada pengoperasian turbin pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mrica. Akhirnya mengurangi tenga listrik yang dihasilkan. (ant/sah/sum/beth)

“Merdeka itu, ketika gambar Soekarno Hatta berbaris rapi di dompet. Kalau masih gambar Pattimura yang berjejer, berarti belum merdeka,” begitu joke yang beredar di kalangan pengguna ponsel, saat negeri ini merayakan kemerdekaan, beberapa waktu lalu.

Joke itu jelas bukan bicara soal kualitas dan nilai kepahlawanan. Nama-nama yang disebut memang para pahlawan namun konteks joke lebih terkait pada persoalan keuangan; terkait kesejahteraan. Gambar Soekarno Hatta menegaskan ratusan ribu, sedang pahlawan Pattimura, sebagaimana diketahui menghiasi uang seribuan. Keduanya secara tersirat mewakili kondisi kemakmuran; yang satu makmur, yang satu masih harus banting tulang mengumpulkan uang seribu demi seribu.

Perlu seratus lembar gambar Pattimura untuk menyamai satu lembar bergambar Soekarno Hatta.

Puluhan tahun lalu, Bung Karno, pernah melontarkan pernyataan yang bila salah kurang lebih kelola, negeri menggambarkan sama. loh jinawi ini rakyatnya bisa Bedanya, lonhanya menjadi taran Bung Karno lebih kuli di negeri merupakan sendiri pesan kebangsaan tentang hakekat dan makna kemerdekaan; yang joke lebih mewakili kondisi riil kekinian. “Merdeka hanya sebuah jembatan walaupun jembatan emas. Di seberang jembatan itu jalan pecah dua: satu ke dunia sama rata sama rasa, satu ke dunia sama ratap sama tangis!” begitu, pernyataan Bung Karno.

Ada pesan obyektif yang ditegaskan Bung Karno. Bahwa kemerdekaan itu walau merupakan jembatan emas tetap dihadapkan pada tantangan bagaimana mengisi hari-hari sesudah merdeka. Sangat tergantung kesungguhan kerja. Kemerdekaan bisa membawa masyarakat Indonesia dalam kehidupan yang adil dan sejahtera, jika diikuti kerja keras.

Sebaliknya bila pasca kemerdekaan anak negeri ini salah mengelola, yang terjadi dunia penuh ratap dan tangis.

Dalam satu kesempatan bahkan Bung Karno pernah mengatakan, bila salah kelola, negeri loh jinawi ini rakyatnya bisa hanya menjadi kuli di negeri sendiri. Yang jadi majikan segelintir orang, atau kekuatan-kekuatan dari luar. Yang menguasai sumber daya alam bukan anak negeri ini tapi para pemodal asing.

Lalu bagaimana kondisi negeri ini dalam kurun waktu belakangan ini? Apakah memang seperti disinyalir Bung Karno yang dalam bahasa joke lebih banyak rakyat yang dompetnya hanya berisi deretan gambar Pattimura; sementara hanya sebagian kecil saja, yang dompetnya berisi gambar Soekarno-Hatta; atau bahkan orang-orang luar sana yang bisa jadi dompetnya sesak berisi dollar. Masyarakat negeri ini sudah tentu bisa menilainya.

Yang jauh lebih penting, tentu saja -lepas dari berbagai ironi yang terjadi di negeri ini- bagaimana mewujudkan pernyataan Bung Karno itu. Bagaimana agar jembatan emas kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata tak tersia-sia. Mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat di negeri ini.

Secara akal sehat, kita ingin semua rakyat negeri ini di dompetnya berjejer dan berbaris rapi gambar Soekarno-Hatta. Kalau toh berbeda, lebih pada jumlah dengan kelipatan yang tak terlalu jauh.

Artinya, kemakmuran dirasakan dan dinikmati seluruh rakyat, tanpa kecuali. =

Sudah Ada Saat berbelanja di pasar, Matrawi bertemu seorang pengemis berusia masih muda. Berlagak arif Matrawi mencoba bertanya.

“Kenapa sampeyan mengemis dan bukannya berjualan?” tanya Matrawi.

“Lha, kan sudah ada pak,” jawab pengemis singkat.

“Maksudnya? “ tanya Matrawi lagi.

“Ya. Yang jualan sudah ada, yang membeli ada, yang bantu angkut-angkut barang juga ada. Nah saya yang bagian meminta-minta,” tutur mengemis sambil melengos pergi.

Matrawi terdiam, melongo.

Cak Munali

2

SUMENEP

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO. 0204 | TAHUN II

EKONOMI

BI Rate Tak Pengaruhi Bank Syariah

KESULITAN AIR BERSIH. Warga mengambil air bersih dari sebuah sumur. Memasuki musim kemarau, banyak warga mengalami kesulitan air bersih dan terpaksa mengambil air untuk kebutuhan minum dan memasak dari tempat yang jauh.

Kelangkaan Bahan Bakar Ganggu Aktivitas Sekolah Pemkab Mengharapkan Diskresi dari BPH Migas SUMENEP - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah kepulauan berimbas pada aktivitas belajar mengajar. Beberapa hari terakhir, banyak siswa yang tidak masuk sekolah karena terganggu dengan alat transportasi.

“Sekarang sejumlah sekolah terlihat sepi karena banyak siswa memilih tidak berangkat sekolah,” kata Pusawi, warga Kecamatan Nunggunung, Pulau Sapudi, Minggu (22/9). Menurutnya, hal ini semata-mata dampak dari kelangkaan bahan bakar kendaraan ke sekolah, karena tidak sedikit jarak tempuh ke sekolah yang sampai berkilometer.

“Terutama siswa yang rumahnya agak jauh dengan lokasi sekolah yang ada. Sehingga, guru pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Malah memang imbauan dari gurunya untuk sementara sekolah diliburkan dulu,” tambahnya.

Hingga Minggu, aktivitas masyarakat kepulauan yang mayoritas mengandalkan hasil laut masih lumpuh.

“Parahnya, banyak warga harus gigit jari karena aktivitas kesehariannya melaut dan memancing ikan terganggu.

Saat ini memilih untuk diam dan tidak melakukan aktivitas apapun. Sehingga mereka hanya menatap lesu karena mata pencaharian yang mendatangkan nafkah harus ter-

tutup gara bensin langka,” paparnya.

Pusawi yang sehari-hari tinggal di daratan Sumenep, menuturkan, dua hari yang lalu, pulang untuk mengantarkan BBM. “Mereka telepon agar saya bawa bensin walau hanya satu jeriken kecil, yang penting cukup untuk memancing ikan, sebab warga pulau nafkahnya di laut. Jika bensin tetap langka, maka warga pulau akan bernasib sial,” jelasnya.

Menurut Pusawi, harga eceran bensin di Pulau Sapudi mencapai Rp 22.000-25.000 per liter.

Berantai Sementara problem warga di Pulau Sapeken dan Masalembu semakin kompleks.

Masalah kekeringan yang sering dikeluhkan belum teratasi, kini ditambah masalah kelangkaan BBM. “Masalahnya berantai, Mas. Setelah problem kekeringan masih belum teratasi, saat ditambah pula dengan kelangkaan BBM,” kata Sukron, warga pulau Sapeken.

Dia menambahkan, untuk

memenuhi kebutuhan seharihari, warga harus menempuh waktu 5 jam.

Hal serupa juga terjadi di Kepulauan Masalembu.

Hingga saat ini kelangkaan BBM masih menjadi problem. Selain mengganggu aktivitas para nelayan, juga berdampak pada potensi ekonomi warga setempat.

Terutama siswa yang rumahnya agak jauh dengan lokasi sekolah yang ada. Sehingga, guru pun juga tidak bisa berbuat apa-apa.

Malah memang imbauan dari gurunya untuk sementara sekolah diliburkan dulu

PUSAWI

Warga Nunggunung

“Karena secara otomatis kelangkaan BBM menutup potensi ekonomi warga pulau yang kesehariannya melaut dan memancing,” kata Rijal, warga setempat.

Dia menyebutkan bahwa

di Masalembu bukan hanya langka, tetapi bisa dikatakan sudah tidak ada. “Sudah tidak ada, Mas, bensin di Masalembu. Jika pun ada yang mau beli harus ambil nomor antrean dulu,” jelasnya.

Diskresi Untuk menyelesaikan kelangkaan BBM di daerah kepulauan, Sekretaris Daerah (Sekda) Sutarto Hadi mengatakan, pemkab meminta diskresi dari BPH migas. Karena selama regulasi yang mengatur distribusi BBM ke kepulauan tidak berubah tetap akan merugikan warga setempat.

“Akar persoalan ini karena regulasi yang sepihak.

Seolah-olah negara ini hanya Jakarta, padahal di Sumenep ini ratusan pulau. Karena itu, pemkab sepenuhnya bergantung kepada diskresi yang dibuat oleh BPH migas,” ungkapnya, Sabtu (21/9).

Dia memaparkan, soal kewenangan distribusi BBM, pemkab maupun pertamina tidak memiliki kewenangan.

Yang memiliki wewenang mutlak BPH Migas. Karena itu, gubenur pada tanggal hari ini mengundang BPH migas.

Regulasi yang ada, lanjutnya, tidak bisa diimplimentasikan untuk Sumenep.

Sebab di kabupaten ujung timur Madura banyak pulau

dan berbeda dengan kabupaten lainnya yang ada di Indonesia. Pemkab, menganggapnya bermasalah karena adanya penangkapan distribusi BBM kepulauan yang selama ini lancar dengan adanya regulasi baru.

Dia menegaskan, pihaknya masih tidak bisa berbuat banyak terhadap status tersangka, dalam hal ini camat Gayam Syamsuri, maupun Kabag perekonomian Sumenep, Moh. Hanafi.

Sebab, dari adanya diskresi dari BPH Migas dapat mengekstraksi regulasi yang sebetulnya dianggap cacat karena tidak dapat diterapkan untuk distribusi BBM kepulauan di Sumenep.

“Kalau masalah projustisia, saya tidak bisa berkomentar. Karena hukum tidak bisa dibijaksanai. Hukum memiliki nalar hitam dan putih.

Siapa yang melanggar hukum tetap dihukum,”paparnya, sambil tertawa.

Namun dia menegaskan, dengan adanya diskresi regulasi dari BPH Migas dapat mengubah kebijakan hukum yang sudah berjalan. Untuk mewujudkan impian distribusi BBM kepulauan agar tidak tersandung regulasi yang tidak memihak. Pemkab Sumenep, menurutnya akan memperjuangkannya meskipun harus menghadap Presiden. (sym/athink/mk)

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang

Rp.

350 PERBULAN

.000

SUMENEP - Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 base poin menjadi 7,25 persen menjadi kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi permasalahan perekonomian nasional. Melemahnya rupiah atas dolar Amerika yang dimungkinkan memicu inflasi diangka 9,5 persen hingga akhir 2013. Ditambah lambatnya pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, padahal sebelumnya 6,3 persen tidak berpengaruh signifikan kepada Bank Syariah.

Direktur utama Bank Bakti Sumekar (BPRS) Sumenep, Novi Sujatmiko, mengatakan, BPRS yang diawal berdirinya memiliki konsep syariah, berbeda dari bank konvensional pada umumnya. Bank syariah tidak berkaitan langsung dengan bank BI, karena sistemnya bagi hasil.

“BPRS tidak berhubugan langsung dengan kenaikan suku bunga di BI, melainkan didasarkan kepada performance bank syariah itu sendiri. Artinya, jika banyak tunggakan pada nasabah, maka bagi hasil yang dibagikan kecil pada nasabah,” paparnya, Minggu (22/9).

Berbeda dari bank konvensional yang menentukan rate bunganya dari awal, sehingga acuan suku bunga BI Rate yang dinaikkan tersebut. Menjadi regulasi bagi bank konvensional yang menentukan suku bunganya diawal. Menurutnya, Bank konvensional menaruh dana idelnya kepada BI, tapi sebagian dana yang tidak terpakai di lempar lagi ke SBI. Hal tersebut berbeda dari beberapa bank syariah yang konsepnya berasaz kepada bagi hasil. Kecuali dalam akad jaul beli, yang angsuran atau cicilannya ditentukan sejak awal.

Ia mengakui, secara makro kenaikan suku bunga acuan BI Rate tetap pengaruhi nasabahnya, terutama para pedagang di pasar.

Sebab bila harga-harga semua naik, maka performance nasabah untuk melakukan pembayaran akan mengalami kemunduran.

“Jadi kalau nasabah di bank syariah melakukan tunggakan karena disebabkan melonjaknya harga-harga. Maka performanca bank itu juga turun, karena bagi hasil yang didapatnya sedikit,”tuturnya.

Ketika ditanya, kemungkinan revisi rencana bisnis bank (RBB), yang diakibatkan naiknya suku bunga dan berdampak pada penyaluran kredit, selain berefek kepada penurunan margin. Novi, menjelaskan, BPRS mendasarkan konsepnya kepada base landing rate. Dalam konsep tersebut, dia akui memang banyak variabel.

Ada variabel cost off fund, yang model maupun polanya berbeda dari cost off fund yang diterapkan pada bank konvensional.

Pada bank syariah, khususnya yang diterapkan di BPRS cost off fund yang dihitung dari sisi sayariahnya.”Artinya berapa saja base landing rate BPRS yang dihitung, untuk kemudian dilempar kemasyarakat,” tukasnya. (athink/mk)

BBM BERSUBSIDI

Warga Kepuluan Terancam Tak Bisa Menikmati SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak. Tapi sampai saat ini belum menemukan jalan keluar.

Jika probelum tersebut terus berkepanjangan, masyarakat kepulauan terancam tidak bisa menikmati BBM bersubsidi.

Sebelumnya, Pertamina menyatakan siap menyediakan alat transportasi, namun biya transportasinya dinilai terlalu mahal.

Pertamina meminta Rp. 1.200 per liter, sementara APMS hanya mampu membayar Rp. 135 hingga Rp. 136 per liternya.

Harirah, pemilik rekom asal Pulau Kangean, mengatakan, jika pihaknya mengikuti alur Pertamina, maka masyarakat kepulauan tidak akan pernah menikmati BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah. ”Kalau kapal angkut yang disediakan Pertamina harganya terlalu tinggi, maka harga BBM di kepulauan akan mencapai sepuluh ribu perliter. Kalau tidak seperti itu kami akan merugi,” katanya.

Jika pemilik rekom mengikuti tawaran harga pengangkutan yang di rekom pertamina, lanjutnya, masyarakat Pulau Kangean dan Masalaembu akan semakin tecekik.

Faris, pemilik rekom asal Kepulauan Masalembu berharap, Pemerintah Sumenep segera mencarikan solusi terkait persoalan itu, sehingga masyarakat bisa menikmati subsidi yang telah diberikan. ”Jangan salahkan masyarakat atau nelayan kepulauan jika membeli BBM dari luar daerah, karena di Sumenep sendiri sulit untuk mendapatkan BBM. Mereka sangat terpaksa melakukan pembelian BBM keluar daerah, karena ingin tetap bisa bekerja mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Sementara Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko, mengimbau masyarakat kepulauan agar secepatnya mengurus rekom untuk memasok BBM ke kepulauan. Bila sudah ada surat rekom dari instansi terkait untuk memasok BBM, pihaknya akan melakukan pengawalan agar BBM yang diangkut tidak diselewengkan. ”Kalau rekomnya benar dan peruntukan jelas, mengapa harus takut untuk mengangkut atau memasok BBM ke kepulauan,” kata Marjoko.

Marjoko menambahkan, petugas kepolisian akan terus melakukan penangkapan terhadap pemasok BBM ilegal ke kepulauan, karena pihaknya tidak ingin BBM yang diangkut dari SPBU Sumenep, dijual ke daerah lain atau di timbun. ”Hal itu tidak boleh terjadi. Kami meminta pemkab melakukan pendataan akan kebutuhan BBM bagi masyarakat kepulauan. Jika data kebutuhan BBM sudah jelas lebih gampang untuk melakukan pengawasan,” terangnya. (edy/mk)

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081235249119 (ARI)

SUMENEP

3

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO. 0204 | TAHUN II

Kepala Desa Diduga Endapkan Dana BLSM SUMENEP – Kepala Desa Paliat Kecamatan/Pulau Sapeken, diduga mengendapkan dana Bantun Langsung Sementara Masyrakat (BLSM). Hingga saat ini, bantuan kompensasi kenaikan BBM itu belum dicarikan dengan alasan validasi data.

Berdasarkan penelusuran Koran Madura, dana BLSM yang tidak didistribusikan bukan hanya tahap dua, tapi juga tahap pertama. Data awal penerima manfaat berjumlah lebih kurang 350 orang. Jika tidak ada perubahan jumlah penerima pada tahap dua, maka jumlah dana yang diendapkan mencapai Rp. 210.000.000.

Sugianto, salah satu warga setempat, menuturkan, dirinya meyesalkan kebijakan kepala desanya. Kepela desanya disinyalir lepas tangan terkait persoalan yang meresahkan warga itu. ”Saya tidak tahu juga mengapa kepala desa masih belum mencairkannya. Padahal desa tetangga yang lain sudah menerima semua.

Yang kami sesalkan, mengapa kepala desa tidak mensosialisasikan jika memang ada masalah yang menghambat pencairan itu, sehingga masyarakat tidak selalu bertanya-tanya. Jika memang sudah tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, tinggalkan saja jabatan kepala desa itu,” katanya.

Tidak adanya ketegasan

kepala desa, katanya, patut dicurigai ada kongkalikong. ”Kami curiga tidak dicairkannya dana itu ada kemungkinan sudah ada kesepakatan yang dilakukan oleh kades dengan pihak kecamatan di sini,” tudingnya.

Sugianto meminta kepala desa setempat transparan dalam persoalan ini. Ia khawatir dalam waktu dekat, warga kehilangan kesabaran. ”Ada kemungkinan jika tidak segera teratasi, masyarakat akan berlaku anarkis. Bahkan, warga akan melakukan unjuk rasa ke balai desa maupun ke rumah kades nantinya,” ancamnya.

Kepala Desa Paliat Kecamatan/Kepulauan Sapeken Maharuddin, mengakui selama dua pencairan dana BLSM untuk daerahnya belum didistribusikan. Namun, pihaknya membantah jika dana itu diendapkan oleh dirinya . ”Bukannya tidak mau dicairkan, tapi kami masih melakukan perbaikan data, karena data yang lama itu sangat tidak sesuai dengan fakta di bawah. Alhamdulillah pengajuan data itu diterima oleh pihak kementerian,” klarifi-

ANGGARAN

Pemdes Ajukan Dana Tambahan Pilkades Tahap II

DANA BLSM.

Seorang nenek sedang memperlihatkan sejumlah uang setelah menerima dana BLSM di kantor pos setempat.

Foto: Asep Fathulrahman/ Antara

kasinya.

Menurutnya, data yang diajukan ke Kementerian Sosial disesuikan dengan data penerima zakat, dengan asumsi penerima zakat juga berhak mendapatkan dana kompensasi kenaikan BBM itu. “Tindakan ini kami kira akan lebih akurat nantinya,” tambahnya.

Pihaknya berjanji dana BLSM akan dicairkan sebelum tahap kedua berakhir.

Masyarakat sekali menerima akan menerima Rp. 600 ribu. ”Jika sudah ada surat balasan dari kementerian, pasti kami segera mencirkannya,” ungkapnya Disinggung adanya perjanjian antara dirinya dengan pihak kecamatan, pihaknya membantah. Bahkan isu itu

dianggap hanya ketidaktahuan prosesdur dari masyarkat setempat. ”Eman-eman itu, Mas, dana itu tidak dicairkan. Namun sekali lagi ini masih menunggu data dari kementerian,” tukasnya.

Diambil Orang Sementara di Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan, penerima manfaat tidak menerima dana BLSM tahap dua, karena pos sudah mendistribusikannya kepada orang lain.

Asmo, penerima BLSM asal Dusun Cecek RT 1 RW 4 Desa Aeng Panas, harus mengikhlaskan uang yang semestinya menjadi haknya diambil orang lain. Hal itu ditemukan saat Asmo akan mengambil dana itu ke kantor pos beberapa hari yang lalu.

”Kami setelah sampai di kantor pos, ternyata uang kami katanya sudah diambil orang. Padahal, kami tidak pernah memberikan kartu saya kapada siapapun,” katanya seperti yang dikatakan oleh keponakannya, Ja’far Padahal, menurut Ja’far, melihat kondisi Asmo yang tergolong kaum duafa, sangat berhak menerima dana kompensasi BBM itu. Namun tidak tahunya dalam perjalanan masih ada yang mencoba membobol kartunya itu. ”Kami tidak mengerti juga, mengapa bisa diambil orang lain. Padahal, kartunya tidak pernah dibagikan kepada siapapun. Apalagi pengambilannya itu tidak boleh diwakilkan,” ungkapnya. (edy/mk)

POLISI CILIK.

Sejumlah polisi cilik melakukan atraksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/9). Aksi polisi cilik tersebut dalam rangka HUT Ke58 Polantas.

AKTE KELAHIRAN

Dispendukcapil Dinilai Membiarkan Calo SUMENEP – Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sumekar (FKMS) Kabupaten Sumenep Eko Wahyudi mengatakan, hingga saat ini masih ada calo pembuatan akte kelahiran. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dinilai membiarkan praktik tersebut tetap terjadi.

“Sebab tak dapat dipungkiri bahwa calo itu masih dibiarkan berkeliaran, dan parahnya pihak dinas terkait sebenarnya sudah menyadari kalau ada praktik calo akte, tapi masih belum bertindak tegas,” katanya, Minggu (22/9).

Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Akh Zaini mengatakan, , pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada semua UPT yang ada di ke-

camatan, termasuk juga ke masyarakat, untuk menghindari praktik calo.

“Pada bulan 11 (November) mendatang, kami akan gencar melakukan sosialisai, dan akan datang langsung kepada UPT dan masyarakat, sehingga kami dapat memastikan tidak akan ada lagi pungutan-pungutan liar,” katanya.

Selain itu, kata Zaini, Dispendukcapil juga akan berusaha menekan. “Sehingga tidak lagi menerima dari pihak calo mana pun,” tegasnya.

Ketika disinggung biaya pembuatan akte, Zaini menjelaskan bahwa sesuai anak yang masih berumur 1 hingga 60 hari bebas dibebaskandari bayaran.

“Jadi, khusus biaya akte menurut perda, bagi anak yang berumur 1 sampai de-

ngan 60 hari, maka tak dipungut biaya apapun. Sementara jika sudah melebihi batas, dikenakan biaya Rp 50 ribu, dan masyarakat tidak mengeluarkan biaya lagi, hanya cukup Rp 50 ribu saja,” jelasnya.

Naik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18 /PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 32 Ayat (2) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mempunyai hukum mengikat dengan membuat pemohon akte lahir di kabupaten Sumenep naik tajam. “Kirakira kenaikannya hingga lebih dari 100 persen dari sebelum adanya putusan MK tersebut,” ungkap Zaini, Minggu (22/9) Pasalnya, sebelum adan-

ya putusan MK, masyarakat sebenarnya sangat membutuhkan akte lahir tersebut, akan tetapi harus ada penetapan pengadilan dan harus mengeluarkan biaya tinggi, sehingga masyarakat enggan untuk membuatnya tidak melakukan pengambilan akte.

Kabid Adsministerasi Pencatatan Sipil Dispendukcapil Sumenep, Mifathol Arifin, menjelaskan, sebelum adanya putusan MK, selama 16 bulan yang mendaftar untuk pencatatan kelahiran hanya terdapat sekitar 520 saja, sehigga angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap akte lahir tersebut.

“Namun jumlah tersebut bukan jumlah secara keseluruhan, sebab anak yang baru lahir yang belum sampai

satu tahun dicatat, namun jumlah itu tetap sedikit,” terangnya.

Rupanya, adanya putusan MK sangat berpengaruh terhadap jumlah pemohon akte, terbukti pasca putusan MK dari 3 bulan saja, sudah terdapat sekitar 1.475 orang.

Ditambah lagi masyarakat saat ini sudah menyadari bahwa akte sangat penting kebutuhannya.

“Kalau dibandingkan sebelum putusan MK, maka jumlah berbeda jauh. Dari jumlah pemohonnya saja sudah sangat jauh, belum lagi dihitung perbedaan bulannya, yaitu 3 bulan dan 16 bulan. Jadi kalau dipersentasekan, maka akan sampai pada angka 200 persen. Jadi pengaruh putusan MK tersebut sangat luar biasa,” tandasnya.(sym/athink/mk)

SUMENEP - Kepala Setkab Pemdes Sumenep Mohammad Ramli mengatakan akan mengajukan penambahan biaya pengamanan pilkades tahap dua. Karena untuk memaksimalkan pengamanan pilkades tahap kedua, sisa anggaran pilkades tahap pertama dianggap kurang mencukupi untuk optimalisasi pengamanan.

“Kami tetap mengajukan tambahan amunisi untuk biaya pilkades ditahap dua yang akan berlansung pada bulan 10 mendatang. Kami akan mengajukan tambahan pengaman sekitar Rp 150 juta,” paparnya, Minggu (22/09).

Untuk keamanan, Pemdes sudah berkoordinasi dengan petugas gabungan, meliputi pihak TNI, Satpol PP dan lain sebagainya. Dia pastikan, terdapat sekitar 516 personel yang akan disiagakan disetiap wilayah yang melangsungkan pilkades serentak tahap kedua.

Mantan camat Batang-batang ini mengharapkan, dalam setiap wilayah yang berpesta politik demokrasi ditingkat desa, diperkirakan akan mencapai 20 personel pengamanan dari berbagai instansi pengamanan yang ada di Sumenep dan dibantu dari luar Sumenep. “Nanti setiap titik pengamanan akan dibagi sekitar 20 personel pengamanan,” tukasnya.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak ditahap kedua di Kabupaten Sumenep akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober datang. Pilkades tahap kedua diharapkan mendulang kesuksesan sebagaimana pelaksanaan pilkades tahap pertama.

Kapolres Sumenep Ajun Komisaris Besar Polisi Marjoko menjelaskan, pihaknya sudah siap memberikan pengamanan pilkades tahap dua tersebut secara maksimal. Ada 25 desa yang akan melangsungkan pilkades, baik untuk daerah daratan atau pun kepulauan. Kepolisian akan memaksimalkan tugasnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. “Untuk persiapapersiapan, kita sudah melaksanakan rapat dengan instansi terkait, serta juga dengan intern Polri sendiri,” ungkapnya.

Sedangkan untuk jumlah pengamanan yang akan diterjunkan ke lapangan dalam pilkades tahap dua tersebut, Marjoko mengatakan terdapat 1.315 personel pengamanan dalam jumlah keseluruhan yang terdiri dari anggota kepolisian, Satpol PP dan pihak TNI. “Kalau dari Polri itu sendiri, yang jelas satu SSK saya minta, kemudian kami minta bantuan dari Polres Sumenep satu SSK juga. Jadi untuk personel kepolisian sekitar 800 anggota yang sudah disiapkan ditambah dengan personel kepolisan lainnya untuk Pilkades tahap kedua,” tuturnya. (athink/mk)

KILAS SUMENEP

KEPERGOK SAAT BERAKSI

Warga Hakimi Maling Sapi SUMENEP – Warga Dusun Jandir, Desa Batang-batang Laok, Kecamatan Batang-batang, digemparkan dengan penangkapan maling sapi yang tertagkap tangan sedang mengeluarkan seekor sapi dari kandang milik Hosmah (45) warga setempat, Sabtu (21/9) sekitar pukul 23.30.

Akibatnya, Faisol, orang yang diduga maling sapi yang sudah lama menjadi incaran warga tersebut, dihajar beramairamai hingga sekujur tubuhnya babak belur dan harus dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini, orang yang diduga pencuri itu mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum (RSU) dr H. Moh. Anwar Sumenep, karena kondisnya sudah kritis.

Warga asal warga Desa Batang-batang Laok itu diduga akan mencuri. Tertangkap sedang mengeluarkan seekor dari kandang milik Hosmah. warga yang melihat aksi pencurian sapi tersebut memberitahukan pada warga lain yang sedang piket.

Mendapat laporan ada pencuri sedang mengeluarkan sapi, warga setempat yang sudah lama mengincar pelaku pencuri sapi yang kerap beraksi di desa tersebut, sontak mengepung rumah Hosmah yang dijadikan sasaran pencurian. Pada saat pelaku hendak membawa sapi hasil curiannya keluar dari pekarangan, warga langsung menangkap maling tersebut dan menghakimi secara beramai-ramai.

“Kami memang selalu siaga setiap malam, karena di desa kami akhir-akhir ini marak pencurian sapi. Jadi kami secara bergiliran melakukan patroli untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Samsuri (30), warga Batang-Batang Laok.

Pelaku pencurian sapi yang dimassa, mengalami luka serius dibagian kepala, dan sekujur tubuhnya mengalami luka memar, karena dipukul dengan pentungan. Bahkan, jari telunjuk pelaku patah. Beruntung tidak sampai meninggal karena petugas kepolisian dari satuan reskrim Polres Sumenep segera mendatangi lokasi penangkapan dan mengamankan dari amukan massa.

Petugas kepolisian datang ke lokasi penangkapan maling sekitar pukul 01.00, dan langsung menghentikan. Meski polisi sudah berusaha meminta maling sapi kepada warga, namun warga tidak langsung menyerahkannya kepada polisi, karena warga menginginkan maling tersebut dibunuh. Baru pada pukul 3.00, warga menyerahkan maling tersebut pada petugas kepolisian untuk mendapatkan perawatan medis.

Kabag Ops Polres Sumenep, Kompol Edy Purwanto mengaku sempat kesulitan mengevakuasi maling yang dihakimi massa dari lokasi kejadian. Itu terjadi karena warga memaksa ingin membunuh maling sapi tersebut. Namun polisi tetap berusaha keras untuk meredam emosi warga dan meminta maling tersebut untuk dirawat. Akhirnya dua jam kemudian pelaku berhasil dievakuasi. ”Kami sangat kesulitan mengevakuasi maling dari amukan massa, namun setelah melalui negosiasi yang cukup alot dengan warga, akhirnya warga mengizinkan kami membawa pelaku pencurian untuk dirawat,” terang Kabag Ops. Menurutnya, pelaku akan diperiksa sebagai tersangka karena sudah tertangkap tangan melakukan usaha pencurian.

Hanya saja, saat ini kondisi pelaku masih dalam perawatan medis. Pelaku akan menjalani penyidikan Polres Sumenep. (edy/mk)

4

PAMEKASAN

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO.0204| TAHUN II

KASUS BLOCKGRAND

Mahasiswa Meminta Kejari Menangkap Nurmaludin

PAMEKASAN Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Pamekasan meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat segera menaikkan status pemeriksaan Nurmaludin, dari saksi menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dana Blockgrand 2012 senilai Rp 7,1 miliar.

Bekas kepala Kantor Kemenag Pamekasan itu diduga kuat berperan sebagai pengatur dalam pemotongan dana yang bersumber dari keuangan negara tersebut, sehingga dana yang diterima lembaga pendidikan tidak utuh.

Koordinator ARAK, Zainal Abidin mengatakan penetapan status tersangka terhadap Juhairiyah, bekas bawahan Nurmaludin sudah tepat. Hanya saja ia dipastikan tidak bekerja sendiri, tetapi ada pihak lain yang terlibat. Terutama Nurmaludin selaku kepala Kantor Kemenag saat itu.

“Juhairiyah tidak mungkin melangkah sendiri.

Dugaan Tipikor ini pasti dilakukan bersama-sama, terutama Nurmaludin selaku atasannya saat itu harus dimintai pertanggungjawaban,” katanya.

Zainal juga meminta Kejari Pamekasan agar segera menahan para tersangka.

Hal dimaksudkan agar para tersangka itu bisa membuka semua ketidakberesan yang terjadi dalam pengelolaan berbagai kegiatan di Kemenag Pamekasaan saat ia menjabat.

Ia meyakini para tersangka itu juga akan mengungkap pelaku lain yang juga turut menikmati uang dari hasil korupsi itu jika dilakukan penahanan. Selain itu, ia juga meminta agar semua dugaan tipikor yang sudah dilaporkan ke Kejari agar segera dituntaskan. Sebab ia menduga adanya indikasi ketidakseriusan dalam penanganan berbagai dugaan kasus korupsi di tubuh Kemenag, yang sudah dilaporkan ke Kejari Pamekasan.

Kasipidsus Kejari Pamekasan, Samiaji Zakaria menyatakan belum melakukan penahanan tersangka karena masih kooperatif dalam memberikan keterangan. Sedangkan terhadap Nurmaludin, pihaknya masih mengagendakan untuk melakukan pemanggilan kedua, karena ia mangkir pada panggilan pertama lalu.

Menurut Samiaji, jumlah tersangka dalam dugaan tipikor dana blockgrant belum final dan bisa jadi bertambah. Hanya saja ia tidak bersedia menyebut calon tersangka yang sedang dibidik.

Penetapan status ter-

sangka terhadap Juhairiyah, bekas Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama (Kasi Mapenda) dilakukan setelah Kejari setempat melakukan pemeriksaan terhadap 120 orang saksi.

Para saksi yang dimintai keterangan merupakan pihak-pihak yang diduga mengetahui alur penyaluran dan penggunaan dana rehabilitasi ruang kelas itu. Dari pemeriksaan itu keterangan saksi mengarah kepada tersangka.

Menurut Samiaji, pihaknya mengagendakan untuk melayangkan panggilan kedua kepada yang bersangkutan dalam beberapa hari ke depan. Pemanggilan terhadap yang bersangkutan dilakukan karena merupakan atasan tersangka Juhairiyah.

Sampai saat ini, Kejari Pamekasan belum menyebut berapa total kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersangka.

Hanya jumlahnya diperkirakan cukup banyak, karena dana untuk rehabilitasi ruang kelas untuk 98 lembaga pendidikan se-Pamekasan diduga tidak disalurkan secara utuh.

Besaran bantuan yang diterima bervariatif, sesuai tingkat kerusakan yang perlu direhab. Namun dari total penerima itu kebanyakan rusak berat. Rinciannya perolehan dananya yaitu rusak berat Rp 95 juta, rusak sedang Rp 80 juta, dan rusak ringan Rp 50 juta.

Selain menerima laporan dugaan kasus korupsi dana blockgrand senilai Rp 7,1 miliar, Kejari Pamekasan juga menerima laporan dugaan tipikor lain yang terjadi di Kemenag Pamekasan, yaitu tipikor tunjangan fungsional guru non PNS sebesar Rp 15,4 miliar serta pungutan penerbitan nomor registrasi guru (NRG) sebesar Rp 500 ribu perorang.

Dari semua dugaan tipikor ini, Kejari Pamekasan memprioritaskan penanganan dugaan tipikor dana blockgrant, karena jika ditangani sekaligus diperkirakan tidak tuntas dalam setahun.

Kejari Pamekasan memprioritaskan penanganan dugaan tipikor dana blockgrand, karena jika ditangani sekaligus diperkirakan tidak akan selesai dalam waktu setahun.

Berdasar laporan tersebut, semua dugaan tipikor itu terjadi pada masa kepemimpinan Nurmaludin saat menjabat sebagai Kepala Kemenag Pamekasan. Kini yang bersangkutan sudah dimutasi sebagai Kepala Kantor Kemenag Lumajang bertukar tempat dengan Muarif Tanthowi kepala Kantor Kemenag saat ini. (uzi/muj/rah)

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pandu Budaya UI membawa poster salah satu korban Tragedi Semanggi II Yap Yun Hap, saat aksi damai di pelataran Stasiun Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (21/9). Dalam aksi mengenang 14 tahun tragedi Semanggi II tersebut mahasiswa menuntut pemerintah menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang menimbulkan korban di kalangan mahasiswa.

TAMBANG BATU KUMBUNG. Buruh melakukan penambangan batu kumbung untuk pondasi bangunan di Desa Blumbungan, Larangan, Pamekasan, Jatim, Jumat (20/9). Para buruh mendapat upah Rp 1.700 per batu kumbung dengan ukuran 70 cm x 20 cmdan dalam sehari mereka mampu menambang sekitar 20 - 30 bongkah batu kumbung.

Transport Haji Belum Dapat Dicairkan Hibah Pemberangkatan JCH Mencapai Rp 553 Juta PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menghibahkan dana sebesar Rp 553 juta untuk biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji asal kabupaten tersebut.

Kepala Bagaian Kejahteraan Rakyat Pemakeasan, Amirussholeh menjelaskan dana hibah Rp 553 juta itu selain untuk biaya transportasi jamaah haji, dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) 2013 itu juga untuk

pengadaan seragam para jamaah.

Bantuan tersebut merupakan alokasi dana hibah tahun 2013 dan saat ini menunggu pencairan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) setempat.

“Bantuan dan hibah merupa-

kan alokasi 2013 dan berkas penggunaannya telah kami ajukan. Besaran batuan dana hibah tahun ini sebesar Rp 553 juta yang diperuntukkan biaya transportasi dan seragam jamaah,” jelasnya, Minggu (22/9).

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Pamekasan, Abdul Wafi menjelaskan dana bantuan itu belum diterimanya dan dalam proses pengajuan. Berdasar pengalaman tahun sebelumnya, dana tersebut baru

dapat dicairkan pada saat pemberangkatan pertama jamaah. Ia memperkirakan dana itu baru dapat dicairkan sehari sebelum pemberangkatan.

Jamaah haji Pamekasan yang dipastikan akan berangkat tahun ini sebanyak 1.305 orang, dengan rincian Kecamatan Kota Pamekasan berjumlah 193 orang, Tlanakan 88 Orang, Proppo 179 Orang, Pademawu 115 orang, Galis 43 orang, Larangan 113 orang, Pengentenan 51 orang, Palengaan 246 orang,

Pakong 36 orang, Kadur 36 orang, Waru 96 orang, Batu Mar-Mar 56 orang, dan Pasean 54 orang.

Para jamaah itu dibagi menjadi empat Kelompok Terbang (Kloter) yaitu Kloter 35 yang akan diberangkatkan pada Kamis (26/9) dengan dengan jumlah jamaah 311 orang, kloter 36 dan 37 akan berangkat pada Jumat (27/9) masing-masing 445 jamaah, serta kloter 63 direncanakan berangkat 7 Oktober dengan jumlah jamaah 104 orang.

(CR-1/muj/rah)

PENGGELAPAN MOBIL

Pegawai Rumah Sakit Dilaporkan ke Polisi PAMEKASAN - Salah satu oknum pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.

Slamet Martodirdjo Pamekasan berinisial NN, Minggu (22/9), dilaporkan ke Polres Pamekasan karena diduga menggelapkan mobil rental milik Junaidi (38), warga Kelurahan Bugih, Kecamatan kota Pamekasan.

Menurut keterangan Junaidi, pegawai rumah sakit itu menyewa mobilnya sejak tanggal 12 April 2013 melalui perantara rekannya yang bernama Sugik, dengan perjanjian sewa selama 6 hari. Setelah sampai waktu pengembalian, pelaku menambah waktu sewa selama 3 hari.

Akan tetapi pelaku tidak mengembalikan mobil yang disewanya. Bahkan sampai hari ini mobil merek Isuzu Panther dengan nomor polisi P 1442 CZ tersebut tak jelas keberadaannya.

Dia mengaku sudah mencari mobil warna biru tersebut, bahkan sudah melakukan pendekatan jalur kekeluargaan dengan NN, namun pria tersebut hanya memberikan janji dan tidak ada indikasi akan mengembalikan mobil yang disewanya.

“Saya sudah menempuh jalur kekeluargaan, tapi dia (pelaku) hanya janji-janji saja. Karena tidak kunjung dikembalikan sesuai perjanjian, saya lapor polisi atas dugaan penggelapan dan penipuan,” kata Junaidi.

Selama ini dia sudah berupaya untuk mendapatkan mobil miliknya itu, namun NN tidak mengatakan bahwa mobil itu sudah digadaikan ke orang lain. Beberapa waktu

lalu, lanjut Junaidi, ia mendapat informasi mobilnya ada di salah satu mantan kepala desa di Kecamatan Pegantenan dan itu digadaikan oleh pelaku se-

nilai Rp 28 juta.

Kapolres Pamekasan, Ajun Komisaris Besar Nanang Chadarusman melalui Kasubag Humas, Ajun Komisaaris

Siti Maryatun mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dan sudah meminta keterangan saksi pelapor, Junaidi.

“Kami sudah memeriksa pelapor dan akan mendalami kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Kapolres. (CR—1/muj/rah)

PAMEKASAN

5

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO.0204| TAHUN II

TATA NIAGA

Perda Penataan Pasar Tak Pengaruhi Pasar Modern PAMEKASAN - Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Pamekasan dinilai tidak akan berpengaruh banyak terhadap keberadaan pasar modern yang sudah berdiri di Kabupaten Pamekasan.

Menurut Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan Mohammad Amin Saleh, Perda tersebut tidak akan berjalan surut. Bagi pasar modern yang sudah berdiri dan dianggap menyalahi ketentuan seperti pemilihan lokasi yang salah, perda tersebut tidak berlaku.

Ketentuan dalam peraturan tersebut yang bisa diterapkan secara menyeluruh, termasuk terhadap supermarket yang sudah berdiri adalah ketentuan jam buka dan jam tutup serta jenis barang yang boleh dijual.

Selama ini, kata dia, KPPT dalam mengeluarkan izin terhadap supermarket dan swalayan itu masih mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53 tahun 2008 yang hanya mengatur secara umum proses pendiriannya.

Dalam permen tersebut, salah satu yang diatur diantaranya berkaitan dengan luas lantai yang tidak boleh lebih dari 200 meter. Sementara sebagian besar supermarket di Pamekasan luas

lahannya masih kurang dari batasan tersebut.

Keberadaan swalayan dan supermarket itu sempat diprotes para pedagang pasar tradisional di Pamekasan.

Beberapa waktu lalu, mereka berunjuk rasa ke Gendung DPRD setempat menuntut agar pemerintah setempat menghentikan pemberian izin pembangunan toko modern, seperti Indomaret dan Alfamart, yang terus berkembang di wilayah itu.

Untuk penerbitan izin, Amin berdalih bahwa supermaket dan swalayan tersebut sudah mengantongi izin-izin yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga, diantaranya Ijin Prinsip, HO, Izin Pemanfatan Ruang dan Izin Tata

Kelola Pasar Modern maupun izin lainnya.

“Tidak ada alasan bagi KPPT untuk tidak mengeluarkan izin, mengingat mereka sudah mengantongi izin dari beberapa instansi,” katanya.

Keberadaan swalayan dan supermarket itu sempat diprotes para pedagang pasar tradisional di Pamekasan. Beberapa waktu lalu, mereka berunjuk rasa ke Gendung DPRD setempat menuntut agar pemerintah setempat menghentikan pemberian izin pembangunan toko modern, seperti Indomaret dan Alfamart, yang terus berkembang di wilayah itu.

Mereka juga meminta DPRD Pamekasan segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan pasar tradisional dan pasar modern di Pamekasan yang dinilai membatasi ruang gerak pembangunan toko modern tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi menyatakan setuju Raperda penataan tersebut segera disahkan. Ia mengatakan pembahasan rancangan peraturan itu saat ini sudah tuntas dan menunggu sidang paripurna. (awa/ muj/rah)

TENAGA KESEHATAN

Bidan PTT Merasa Sia-sia Mengabdi PAMEKASAN - Puluhan bidan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Pamekasan merasa pengabdian mereka selama bertahun-tahun sia-sia pasca terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No.07/2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Permenkes itu dinilai menyebabkan puluhan bidan PTT yang telah lama bertugas di daerah terancam kehilangan pekerjaan lantaran adanya pembatasan perpanjangan kontrak kerja mereka sebagai bidan.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Nur Faisal mempertanyakan dasar pemikiran diterbitkannya peraturan tersebut, karena di Pamekasan masih banyak desa yang belum memiliki bidan desa. Di beberapa desa, jumlah bidan yang ada belum sebanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.

“Peraturan itu akan menyebabkan terjadinya kekosongan bidan desa di beberapa tempat, karena kontrak mereka dibatasi dan tidak mungkin diperpanjang,” katanya, Minggu (22/9).

Selain itu, para bidan yang selama ini berstatus bidan kontrak akan kehilangan pekerjaan mereka. Sebab, meskipun dalam peraturan itu mereka diberikan peluang membuka praktek mandiri, namun hal itu belum memungkinkan dilakukan di Pamekasan, karena akan terjadi penolakan di tingkat masyarakat.

“Meskipun para bidan itu bisa membuka praktek mandiri seperti halnya dokter praktek, pasti akan ditolak masyarakat.

Warga akan memilih meminta pelayanan bidan yang memiliki kontrak dengan pemerintah atau yang berstatus Pegawai Negeri, karena bisa dipastikan biayanya akan lebih murah,” ujar Nur Faisal.

Seharusnya, kata dia, pemerintah tidak terburuburu menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan yang isinya membatasi masa tugas bidan kontrak, sebelum ada segala sesuatunya dipersiapkan secara matang.

Peraturan itu lebih pantas diterapkan di kota-kota besar yang tingkat kesadaran masyarakatnya lebih tinggi dan para bidannya sudah siap untuk membuka layanan

praktek mandiri.

Permenkes yang mulai diberlakukan sejak Januari lalu itu beberapa pasal diantaranya mengundang kontroversi dan penolakan. Salah satunya adalah pembatasan perpanjangan masa tugas bidan PTT maksimal dua kali perpanjangan kontrak.

tersebut mendesak Menteri Kesehatan RI mencabut peraturan tersebut.

Dinas Kesehatan (Dinkas) Pamekasan menyatakan tidak bisa berbuat banyak dalam menyikapi terbitnya Permenkes No.07/2013 tersebut. Instansi itu juga tidak bisa memberi jaminan

PENJUALAN BATIK TURUN. Perajin menyelesaikan pembuatan batik dengan motif baru, di sentra industri rumahan batik, Desa Klampar, Pamekasan, Jatim, Sabtu (21/9). Sejak tiga bulan lalu, penjualan batik mengalami penurunan hingga 50 persen, akibat banyaknya perajin dan pengusaha baru batik. Sehingga menyebabkan over produksi.

Kasus Korupsi Terbengkalai Hingga Kini Audit BPKP Masih Belum Turun PAMEKASAN - Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan menyatakan penanganan kasus korupsi yang ditanganinya seringkali terkendala belum terbitnya Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sehingga penuntasan proses penyelidikan kasus yang merugikan negara itu cenderung lambat.

Wakil Kepala Polres Pamekasan, Komisaris Ihwanuddin mengatakan polisi sudah melakukan berusaha agar kasuskasus korupsi yang ditangani bisa selesai dengan cepat.

Bahkan Polres menargetkan setiap tahun ada tiga kasus korupsi yang dituntaskan dan memperoleh keputusan hukum.

Namun, karena belum terbitnya LHA dari BPKP yang menjadi patokan penentuan ada tidaknya kerugian negara, penanganan kasus itu menjadi lambat. Diantara kasus korupsi yang sampai saat ini belum tuntas adalah dugaan kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit dr. Slamet Martodirjo Pamekasan.

Penanganan kasus tersebut sudah berjalan selama hampir dua tahun dan masih

mengendap di Polres. Kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes yang total anggaran dananya sebesar Rp 4,25 miliar itu dilaporkan ke Polres pada tahun 2012.

Berdasarkan hasil temuan penyidik Polres ditemukan indikasi penyalahgunaan dalam proyek tersebut yakni terdapat pengurangan item barang. Pengadaan barang yang semestinya berjumlah 10 item berkurang menjadi 8 item.

Sampai saat ini belum ada seorangpun tersangka yang sudah ditetapkan.

Menurut Ihwanuddin, Polres sebenarnya bisa melakukan penghitungan sendiri nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Namun, ada lembaga resmi

yang lebih berwenang untuk melakukan audit tersebut, yakni BPKP. “BPKP adalah lembaga resmi milik pemerintah nonkementerian yang lebih berhak melaksanakan tugas di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Karenanya, penentuan nilai kerugian negara dalam satu kasus dugaan korupsi kami serahkan ke lembaga tersebut,” katanya.

Polres sudah beberapa kali berkoordinasi dengan BPKP, namun karena banyaknya pengaduan audit yang harus dilakukan BPKP sampai saat ini LHA untuk beberapa kasus korupsi yang ditangani Polres Pamekasan belum terbit. (awa/muj/rah)

PENDIDIKAN Padahal, menurut dia, semestinya pemerintah justru memanfaatkan mereka karena sudah pasti memiliki pengalaman dalam pelayanan kesehatan. Sebab, bidan baru yang diangkat, belum tentu memiliki pengalaman yang memadai dan memiliki kemampuan yang cukup dalam pelayanan kesehatan.

Menurutnya pemerintah seharusnya memasukkan mereka dalam data base daerah sebagai tenaga honorer untuk bisa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sejumlah bidan kontrak di Kabupaten Pamekasan, beberapa waktu lalu, memprotes terbitnya Permenkes yang membatasi masa kerja mereka dengan mendatangi Komisi D DPRD setempat. Mereka meminta komisi

bagi bidan PTT yang kontrak kerjanya tidak bisa diperpanjang kembali.

Sekretaris Dinkes, Agus Santoso mengatakan saat ini ada beberapa desa yang masih kekurangan dan belum memiliki bidan desa. Sehingga dengan terbitnya Permenkes tersebut, kekurangan bidan di Pamekasan akan makin banyak.

“Sebagian besar bidan kontrak itu akan berakhir masa kerjanya pada tahun depan. Sehingga setelah itu, Pamekasan akan banyak membutuhkan bidan baru,” katanya.

Ia menyatakan belum bisa menentukan langkah untuk mengisi kekosongan itu. Ia juga belum bisa menjamin apakah para bidan kontrak itu bisa dimasukkan dalam data base tenaga honorer. (awa/muj/rah)

Kemanag Ubah Rencana Pendirian MAN 3 PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan merubah rencana pendirian Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 yang rencananya akan menempati bekas gedung Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Jalan Brawijaya.

Menurut Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, Mu’arif Thantowi, rencana tersebut akan diganti dengan pembentukan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dengan menempati gedung yang sama.

Muarif mengatakan sebelumnya dirinya tidak menerima informasi soal rencana pendirian MAN 3 tersebut, ia hanya mengetahui ada lembaga Raudhatul Athfal (RA) di

bekas lokasi STAIN itu.

Beberapa bulan lalu ada permintaan dari wali murid dan guru RA tersebut agar di gedung yang tidak dipakai itu didirikan MIN, agar alumni RA tersebut bisa langsung melanjutkan sekolah di MIN tersebut.

Beberapa bulan lalu ada permintaan dari wali murid dan guru RA tersebut agar di gedung

yang tidak dipakai itu didirikan MIN, agar alumni RA tersebut bisa langsung melanjutkan sekolah di MIN tersebut.

Dia katakan rencana tersebut masih sebatas rencana namun sudah mendapat dukungan dari beberapa pihak. Saat ini rencana tersebut masih akan dikaji secara mendalam terutama dampak negatif dan positifnya, apalagi tidak jauh dari lokasi tersebut telah berdiri sekolah tingkat dasar swasta milik salah satu yayasan pendidikan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini meminta Kantor Kemenag melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menentukan sikap untuk membentuk MIN di bekas lokasi STAIN.

Sebab dikhawatirkan rencana tersebut tidak mendapatkan dukungan dari orangtua siswa atau meskipun jadi dibentuk, malah justru mematikan lembaga pendidikan yang sudah ada di sekitar lokasi tersebut.

“Jangan sampai keberadaan sekolah itu bukan justru meningkatkan kualitas pendidikan, namun malah mematikan lembaga yang sudah ada sebelumnya,” kata Juhaini.

Menurutnya, masukan dari masyarakat, sangatlah dibutuhkan untuk rencana tersebut.

Sebab mendirikan sebuah lembaga pendidikan tidak cukup hanya dengan mengandalkan kemegahan gedung tanpa adanya sokongan dari warga atau bahkan wali murid. (CR-1/muj/rah)

6

SAMPANG

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO. 0204 | TAHUN II

BISNIS

ini," ugkapnya.

Dari Usaha Keliling, Kini Pekerjakan Warga SAMPANG – Moh Hosnan, masyhur sebagai pengusaha ikan sukses dengan omzet puluhan juta dan banyak pekerjakan. Namun, tak banyak yang tahu dengan masa lalunya. Dulu, dia hanya pedagang ikan keliling.

Dengan berjualan ikan melestarikan usaha orangtuanya, ide bisnisnya semakin cemerlang sampai sukses seperti saat ini.

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang setiap harinya harus ada stok 3 ton ikan, kami harus mendatangkan ikan dari luar Pulau Madura, diantaranya ada yang dari Bali, Pasuruan, Probolinggo, Tuban, Surabaya, Telungagung, Jakarta dan daerah lain di Jawa Timur,”

Moh Hosnan

Pengusaha Ikan Ulet dan tekun aadalah kunci dibalik keberhasilannya. Berawal dari menjadi pedagang keliling, kini Hosnan sukses menjadi pengusaha ikan beromzet puluhan juta rupiah per bulan.

Lewat berdagang ikan yang ditekuni ayahnya sejak 1979 lalu, Hosnan melanjutkan usaha keluarga hingga saat ini. Modal awal usahanya hanya Rp.200.000. Dari modal yang sedikit tersebut saat ini sudah menjadi agen besar ikan dengan pelanggan dari seluruh Kabupaten Sampang, bahkan pelangganya ada yang dari Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Menurut bapak berkepala tiga tersebut, usaha penjualan ikannya maju pesat sejak 2005 lalu hingga saat

ini, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pelangga perharinya harus menyediakan 3 ton ikan dengan dua jenis ikan yakni ikan tongkoldan ikan laying.

Harganya, lanjut pria Kelurahan Banyuanyar, bervariasi tergantung musim ikan. Untuk ikan tongkol perkilo harganya Rp.15.000 hingga Rp.20.000, sedangkan untuk ikan layang harganya mulai Rp.10.000 hingga Rp.20.000.

“Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang setiap harinya harus ada stok 3 ton ikan, kami harus mendatangkan ikan dari luar Pulau Madura, diantaranya ada yang dari Bali, Pasuruan, Probolinggo, Tuban, Surabaya, Telungagung, Jakarta dan daerah lain di Jawa Timur,” jelasnya, Minggu (22/9).

Dari penjualan perhari 3 ton ikan, laba bersih setiap hari bisa mencapai Rp. 3-4 juta rupiah, Jika awalnya menjalani pekerjaan sendiri dengan berjualan ikan keliling, karena saat ini sudah banyak permintaan pelanggan dirinya membuka lahan pekerjaan bagi tetangga untuk dipekerjakan. Total pekerja saat ini 20 orang yang berasal dari tetangga sekitar.

Sementara Hobir (35), salah satu pekerja yang merupakan tetangga Moh Hosnan, mengaku sangat gembira dengan adanya usaha agen ikan tersebut. sebab, hal ini bisa menambah lahan pekerjaan bagi warga setempat yang dipekerjakan untuk melayani pelanggan yang datang.

“Untuk melayani pelanggan yang datang setiap harinya, bisa mencapai 100 pelanggan yang datang, belum lagi kalau harus membongkar kiriman ikan yang dari luar pulau Madura. Jadi kegiatan tersebut membutuhkan tenaga pekerja yang baik, jadi usaha agen ikan ini sangat membantu perekonomian warga setempat untuk dipekerjakan,” tuturnya. (hol)

KERING. Warga menggunakan gerobak untuk mencari air bersih sampai satu kilometer.

Air pun Harus Kami Beli SAMPANG - Bencana kekeringan yang melanda 11 kecamatan di Kabupaten Sampang, membuat warga kewalahan untuk mendapatkan air bersih. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga harus membeli air dari tangki besar. Warga harus mengeluarkan uang minimal Rp. 120 ribu.

Embung air di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan, yang biasa dimanfaatkan oleh tiga desa mengalami kekeringan.

Kekeringan tersebut salah satunya terjadi di Dusun Gubbu Desa Ragung Kecamatan Pangarengan.

Seluruh warga dari tiga desa

yang biasanya memanfaatkan embung air sepanjang sekitar 100 meter dengan kedalaman 6 meter di daerah tersebut harus beralih.

Asmad (60), warga Dusun Gubbu Desa Ragung Kecamatan Pengarengan, mengatakan, kering embung air itu sudah sejak dua bulan terkahir. Warga dari tiga desa hanya mengandalkan saluran air embung tersebut. Tetapi, kini warga hanya bisa membeli air tangki dengan nominal Rp. 100 ribu .

"Ya dulu warga sebelum bulan 8 ada tiga desa semuanya mengambil air diisi untuk mandi, mminum, ada yang buat kebutuhan di sawah.

Tapi, kalau sekarang sudah tidak bisa karena semua warga beli air dari 100 ribu lebih pak," tuturnya dengan logat Madura.

Dikatakan Asmad, meski bencana kekeringan terus melanda di desanya, tak ada satu pun bantuan dari pemerintah daerah terhadap warga. Sehingga, warga hanya mencukupi kebutuhan sawah masih mengandalkan air keruh sisa tampungan air yang berada di embung.

"Ya kalau kebutuhan

mandi minum warga beli, tapi kadang warga kalau butuh air untuk sawah masih ngambil sisa air keruh ini di embung. Kadang petani juga sudah pasrah dengan sawahnya kalau tidak ada air,"jelasnya.

Hal senada juga dijelaskan Sayyinah (50). Petani desa setempat mengatakan, dirinya juga sudah mulai pasrah dengan kondisi itu.

Bahkan, demi mendapatkan air mengaliri sawah, sepanjang 7 paralon selang dengan panjang 200 meter terpasang. Akan tetapi, kini sudah tak berfungsi lantaran sudah terjadi kekeringan. Ia berharap, secepatnya kepala daerah bisa memberikan kekeringan dan menanggulangi kekeringan di desanya termasuk desa lainnya.

"Ya mau digimanakan lagi kalau kekeringan. Terpaksa tanaman yang butuh air sudah mulai mengering dan mati, meski sebelumnya terpasang banyak selang ke embung air menuju sawah

Tiap Tiga Hari Sementara di Desa Teporro Barat Kecamatan Kedungdung, warga mencari air bersih sampai sejauh 1 kilometer dengan menggunakan alat pendorong (gerobak) sambil membawa sejumlah pakaian yang akan dicuci, karena sumur yang berada di dekat rumahnya sudah kering dan tidak mengeluarkan air.

Upaya warga Teporro Barat untuk mendapatkan air bersih terus dilakukan meskipun berjalan sampai sejauh satu kilometer. Bahkan, mereka juga membawa semua pakaian untuk dicuci di tempat yang mengeluarkan air, karena bagi mereka kalau hanya mendapatkan air saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Zainuddin mengatakan, sejak di desanya mengalami kekeringan, dia dengan keluarganya dalam seminggu tiga kali harus mencari air dengan menggunakan gerobak. Karena apabila tidak menggunakan alat air yang dia bawa tidak pernah bisa mencukupi dalam memenuhi kebutuhannya, apalagi digunakan untuk mencuci baju.

"Untuk mencari air kami lakukan seminggu tiga kali, karena kalau setiap harinya kami seperti ini kami tidak sanggup apalagi jaraknya yang lumayan jauh. Sehingga kami gunakan alat sekalian sambil membersihkan baju untuk meringankan beban yang membutuhkan air. Apalagi kalau cucian membutuhkan air yang banyak, sehingga air yang kami peroleh nantinya cukup sebagai kebutuhan dapur saja” ucapnya kepada Koran Madura.

Hal senada juga diungkapkan oleh Siaroh (37).

Ia mengatakan, sebelum sumurnya tidak mengeluarkan air, mereka masih tetap mencari air karena sumur tersebut cukup dijadikan untuk mencuci baju. Sedangkan hasil mengambil dari luar tersebut digunakan untuk mandi dan masak dan karena sekarang sudah tidak bisa mengeluarkan air maka kami terpaksa mencari air sambil membawa pakaian yang akan dicuci. (ryn/jun/lum)

MUTASI

Sertijab Kajari Baru Diwarnai Demonstrasi SAMPANG - Ratusan massa yang mengatasnamakan Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) melakukan aksi demonstrasi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Jumat (20/9) sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi tersebut dilakukan saat berlangsungnya serah terima jabatan (sertijab) Kepala Kejari Baru Abdullah.

Aksi demontrasi tersebut menyusul adanya masalah kasus korupsi yang selama ini dilaporkan oleh LSM Gerakan Anak Indonesia Bangkit (Gaib) yang hingga saat ini belum ada hasilnya serta tidak ada kejelasan. Beberapa di antara kasus tersebut seperti kasus korupsi dana pesangon 4 anggota DPRD Sampang periode 1999 hingga 2004 yang belum

ada eksekusi, meski kasus koropsi dana pesangon telah divonis oleh Mahkamah Agung.

4 anggota DPRD ini yaitu Moh Hasan Asy'Ari, Fahrur Razi Farouq, Mohammad Sayuti, dan Herman Hidayat.

Apalagi, salah satu tersangka kasus ini telah meninggal.

Bahkan, mahasiswa menilai kasus dana pesangon telah merugikan uang negara sebesar Rp. 1.912.500.000.

"Sampai kapan Kejari ini akan menyelesaikan kasus korupsi yang merugikan negara ini. Kalau tidak secepatnya dieksekusi, apa harus nunggu para tersangka korupsi meninggal dunia," teriak Moh Jalil, Korlap Aksi.

Dikatakan Jalil, kasus korupsi bukan hanya disitu. Juga

ada kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) senilai 1,7 Rp. miliar yang dilakukan oleh mantan Dirut RSUD Sampang, Tri Budi Waluyo. Selain itu, kasus korupsi di Disperta yang merugikan negara RP. 1.082.000.000 dengan tersangka Ahmadi.

"Maka itulah Kejari telah gagal memproses tersangka kasus-kasus korupsi di Sampang untuk dieksekusi. Karena kita masyarakat Sampang peduli korupsi sangat menyanyangkan kinerja kejari selama ini," katanya.

Berdasarkan hasil pantauan Koran Madura, aksi para mahasiswa itu sempat menorobos barisan aparat kepolisian yang berjaga di depan pintu kejari. Bahkan, sempat

Ratusan massa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) berunjuk rasa saat berlangsungnya serah terima jabatan (sertijab) kepala kejaksaan negeri yang baru, Jumat (20/9).

ada aksi saling dorong. Sebab, massa menginginkan ditemui oleh Kajari lama Danang Purwoko dan Kajari baru Abdullah. Akan tetapi, ratusan massa hanya ditemui oleh Kajari baru saja.

Kepala Kejari Sampang, Abdullah, dihadapan massa demonstrasi mengatakan memang sengaja Kajari lama dalam hal ini Danang Purwoko tidak diperinzinkan menemui massa. Pasalnya, dirinya beralasan sudah tidak mempunyai tugas dan kewenangan lagi. "Tugas dan kewenangan sudah berlalih ke saya," tuturnya.

Mengenai adanya tuntutan massa, Abdullah masih akan mempelajari dan mengevaluasi seperti keinginan dalam orasi mahasiswa Sampang tersebut dengan melakukan rapat besar dengan staf saat itu juga. Sehingga, jika tidak adanya kejelasan lagi. Abdullah mempersilahkan massa untuk kembali melakukan aksi demonstrasi dengan kembali melaporkan ke instansi lebih tinggi.

Dalam hal ini Komisi Pembarantas Korupsi (KPK).

"Saya akan mempelajari terlebih dahulu karena masih baru saya di sini. Apa yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan makanya akan diadakan rapat besar.

Dan kami mohon pada kalian (massa) bisa monitor dan mengawasi dalam hal ini kalau masih tidak tepat boleh kalian demo dan laporkan ke polda, mabes polri, kejati, akalu bisa ke KPK kalau perkara korupsi. Tapi kita yakin ketentuan dan mekanisme pasti tidak akan melenceng," jelasnya. (ryn/lum)

HARGA AYAM POTONG NAIK. Peternak memberi pakan ayam potong, di Desa Blu'uran, Karangpenang, Sampang, Jatim, Minggu (22/9). Harga ayam potong naik dari Rp 30.000 menjadi Rp 35.000 hingga Rp 40.000 per ekor, akibat naiknya harga pakan jenis butir dari semula Rp 236 ribu menjadi Rp 315 ribu. jenis halus Rp 350 ribu menjadi Rp370 ribu per 50 kg.

MACET

Tempat Parkir di Depan Pasar Omben Dikeluhkan SAMPANG – Tempat parkir di depan Pasar Omben Kecamatan Omben meresahkan pengguna jalan. Pada hari pasaran, parkir kendaraan yang diparkir di depan pasar sering membuat macet, sehingga kendaraan yang mau melintasi jalan tersebut harus menunggu antrean panjang.

Salah satu pengendara roda dua, Yusril (32), mengatakan, dirinya merasa terganggu dengan kendaraaan yang terparkir di depan pasar, apalagi ketika tiba hari pasaran. Untuk melintasi jalan tersebut harus menunggu sampai berjam-jam bahkan

sampai kepanasan akibat kendaraan yang terparkir tidak beraturan.

“Kami tergangu dengan kendaraan yang terparkir di depan pasar, apalagi ketika hari pasaran. Jalan yang seharusnya kami tempuh dalam waktu satu jam bisa molor sampai dua jam, akibat parkiran yang tidak beraturan,” ucapnya kepada Koran Madura Hal senada juga diungkapkan Fausi (30). Hampir tiap pagi mengalami antrena panjang akibat ramainya kendaraan yang terparkir di depan pasar. Meskipun juga nampak aparat yang menert-

ibkan kendaraan akan tetapi juga tidak dapat mengubah lancarnya kendaraan yang mau melintasi jalan tersebut.

Tidak hanya roda dua yang terparkir di depan pasar, mobil angkutan barang dan juga mobil pengangkut umum juga ada yang terparkir. Seharusnya itu yang harus ditertibkan dan dicarikan tempat agar tidak diparkir di areal pasar.

"Meskipun juga ada aparat yang berjaga di sekitar pasar juga tidak mengubah keadaan. Masih saja menunggu lama untuk bisa melintasi jalan pada pagi hari,” ucapnya. (Jun/lum)

BANGKALAN

7

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO. 0204 | TAHUN II

KURBAN

Jelang Lebaran, Harga Hewan Merangkak Naik

MENINGKAT. Beberapa sapi di pasar hewan Tanah Merah, Bangkalan siap diperjualbelikan menjelang pelaksanaan hari raya Idul Adha. Saat ini harga hewan baik sapi dan sejenisnya mengalami peningkatan hingga 25 persen bahkan lebih.

Benahi Birokrasi Pemkab Masih Banyak Pejabat Eselon yang Merangkap Jabatan BANGKALAN - Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan hingga saat ini masih memberikan ruang bagi pejabat eselon dua untuk merangkap jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.

Padahal, rangkap jabatan dapat dimungkinkan berdampak pada tidak optimalnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kedinasan. Sebab tidak mungkin seseorang dapat bekerja optimal dalam dua satuan kerja sekaligus.

Fakta diberinya ruang rangkap jabatan bagi pejabat eselon dua di lingkungan Pemkab setempat sangat jelas. Salah satunya dengan dilantik¬nya Di-

rektur Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan dr. Yusro sebagai pelaksana tugas (Plt) Dinas Kesehatan yang sebelumnya dijabat oleh dr Teguh.

Kepala Dinas Badan Kepegawain Daerah (BKD) Bangkalan Moh. Rasyid berpendapat rangkap jabatan untuk mengisi kekosongan instansi terkait. Menurutnya, Dinas Kesehatan membutuhkan sosok yang bisa memenajemen dengan baik. ”Ibu Yusro itu kami anggap mampu untuk menggantikan dr. Teguh di Dinas Kesehatan,” ujar Rasyid.

Apalagi kata Rasyid, rangkap jabatan tidak melanggar peraturan manapun, dengan syarat pejabat yang merang-

kap jabatan memiliki pangkat sejajar atau satu tinggkat lebih tinggi dari pada yang digantikannya. Demikian itu berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Namun, Rasyid tidak menyebutkan secara terperinci terkait Surat Edaran BKN yang dijadikan legalitas formal bagi pejabat untuk merangkap jabatan. ”Rangkap jabatan itu sudah sesuai dengan Surat Edaran BKN, tapi saya lupa nomor berapa. Yang jelas harus memiliki pangkat sejajar atau

satu tingkat lebih tinggi,” paparnya.

Disinggung mengenai kemungkinan tidak optimalnya kinerja dr. Yusro yang merangkap jabatan, Rasyid dengan tegas menyatakan tidak akan berpengaruh. Sebab posisi di Dinkes hanya pada tataran kebijakan saja. Dalam tataran operasioanal dikerjakan oleh seluruh perangkat Dinkes. ”Semua akan bisa berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tanpa ada satupun yang terbengkalai,” ucapnya, optimis. (dn/rah)

BANGKALAN – Meski bulan Dzulhijah masih lama, kenaikan harga hewan untuk persiapan kurban kini merangkak naik. Harga Kambing di pasar hewan kecamatan Tanah Merah kenaikannya hampir 25 persen. Kenaikan harga tersebut dinilai masih dini mengingat hari raya kurban yakni Idul Adha masih berselang 3 pekan lagi. ”Harga kambing ukuran semua ukuran sudah merangkak naik, mulai dari yang kecil sampai besar,” ujar salah seorang penjual kambing, Munir di pasar hewan Tanah Merah.

Dia menjelaskan harga kambing paling kecil yang biasa dijual seharga Rp 200 ribu kini naik menjadi Rp250 ribu/ ekor. Sedangkan ukuran sedang dari Rp600 ribu naik menjadi Rp700 ribu/ ekor dan paling besar (domba) dari Rp 1,1 juta naik menjadi Rp 1,3 juta.

Sementara itu, untuk varian yang lebih besar lagi, harga kambing kecil yang normalnya berkisar Rp 700 ribu sampai Rp 800 ribu per ekor kini naik menjadi Rp 1 juta bahkan mencapai 1,1 juta, sedangkan kambing ukuran sedang yang biasanya Rp 1 juta sekarang berkisar 1,2 juta bahkan mencapai 1,3 juta. Untuk kambing besar yang sebelumnya seharga Rp 1,3 juta naik menjadi Rp 1,5 juta hingga 1,6 juta.

Hal senada juga disampaikan Kamaluddin. Menurutnya, belum lagi kambing hasil kawin silang yang lebih dikenal dengan sebutan kambing super. Harganya mencapai 2,5 juta. Sebab secara fisik memang bagus dan dagingnya banyak. ”Kenaikan harga kambing sudah berlangsung sejak sepekan lalu. Dan tidak menutup kemungkinan harga kambing akan terus melambung hingga H-1 Hari Raya Idul Adha 1434 H,” imbuhnya.

Menanggapi kondisi itu, Kepala Pasar dan Hewan Tanah Merah, Abd.Wasyik me-

ngatakan bahwa kenaikan harga kambing itu masih dalam batas kewajaran. Artinya, kondisi itu tidak lepas dari hukum pasar bahwa permintaan yang lebih besar dari pemasukan akan mengakibatkan naiknya nilai harga barang.

“Makanya bagi warga yang mengerti keadaan dan bisa membaca situasi dimana mendekati hari – hari besar Islam, suka atau tidak harga hewan korban pasti naik. Itu sebabnya banyak warga yang membeli lebih awal agar harganya tidak terlalu mahal,” katanya.

“Makanya bagi warga yang mengerti keadaan dan bisa membaca situasi dimana mendekati hari – hari besar Islam, suka atau tidak harga hewan korban pasti naik,”

Abd.Wasyik

Kepala Pasar dan Hewan Tanah Merah Tak hanya kenaikan pada kambing, untuk hewan sapi yang sebelumnya berkisar antara harga Rp 9 Juta, kini bisa mencapai harga Rp 13 juta rupiah.

Kenaikan tersebut memang bisa terjadi memasuki bulan haji. Belum lagi, sapi jenis Madrasin, persilangan sapi Madura Limosin yang harganya bisa mencapai Rp 25 juta. ”Kalau melihat setiap tahunnya, kenaikan harga hewan kurban memang terjadi jauh hari sebelumnya. Hal itu karena saat memasuki lebaran haji, biasanya hewan kurban sudah sulit di dapat,” kata Neman, penjual sapi di pasar tersebut. (ori/rah)

LAKALANTAS

90 Persen Laka Dimonopoli Kendaraan Roda Dua BANGKALAN – Selama tujuh bulan terakhir, tingginya angka lakalantas di Kabupaten Bangkalan dimonopoli kendaraan roda dua. Berdasarkan data dari satuan kepolisian lalu lintas (Satlantas) Polres Bangkalan tahun 2013 sebanyak 206 kendaraan terlibat kecelakaan.

Dari angka laka tersebut kendaraan roda dua atau sepeda motor paling banyak terlibat kecelakaan. Laka kendaraan roda dua mencapai 162 unit. Sementara, kendaraan roda empat seperi colt dan mini bus berjumlah 24 unit. Sedangkan untuk kendaraan roda enam, yakni truk, bus, dan container sebanyak 20 unit teribat laka lantas.

Kasatlantas "Pemilik kendaraan roda Polres Bangkalan AKP Yusis dua semakin bertambah, Budi melalui jalan menjadi Kanit Lakalantas IPDA Puji padat. Yang paling fatal para Purnomo mengatakan bahpengendara wa kasus kenkurang hatihati sehingga daraan yang banyak terlibat menyebabkan kecelakaan yaik e c e l a k a a n ," tu kendaraan ujar Puji. roda dua. Hal M e n u IPDA. Puji Purnomo rutnya, kasus itu disebabkan oleh seiring Kanit Laka Lantas Polres laka lantas diBangkalan bertambahnya dominasi kendpemilik kendaraan roda dua aran roda dua setiap tahun- yaitu mencapai mencapai 90 nya. Sehingga menjadikan ja- persen. Hal itu terjadi karena lan semakin padat. Di samping murni kelalaian pengendara. itu, pengendara kurang berha- Menurut Puji, seringkali penti-hati saat berkendara. gendara mengabaikan kes-

elamatan saat berkendara. Sehingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan dan berakibat fatal. Tidak jarang menimbulkan korban jiwa. "Biasanya saat berbelok pengendara tidak memberi isyarat, saat terjadi laka dijalan,"ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengimbau kepada para pengendara baik roda dua roda empat selalu mengutamakan keselamatan saat berlalu lintas, terlebih agar memperhatikan rambu lalu lintas serta berkonsentrasi saat mengemudi.

"Jadi bagi pengendara hati-hati sangat utama, sebab keselamatan tergantung pengemudi sendiri. Jadikanlah keselamatan sebagai budaya," tandasnya. (dn/rah)

PILEG

KPUD Belum Menerima Aduan Perubahan DPT BANGKALAN - Meski daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif 2014 di Bangkalan mendapat sorotan dari sejumlah parpol peserta Pemilu, namun hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan belum menerima laporan pengurangan maupun penambahan DPT tersebut.

KPUD) Bangkalan hingga saat ini mengaku belum menerima aduan ataupun laporan terkait DPT Pileg 2014 yang telah ditetapkan beberapa waktu yang lalu melalui rapat pleno terbuka yang diikuti oleh pimpinan parpol peserta pemilu 2014.

Pokja pemutakhiran data pemilih KPUD Bangkalan, Tajul Anwar menuturkan dalam masa waktu perbaikan pasca penetapan DPT Pileg hingga saat ini pihaknya belum me-

nerima lapoyang terseran dari Parbar di 18 kepol maupun camatan seBangkalan. masyarakat "Jika mebaik penambahan maumang Sampai saat ini kami p e r u b a hada pun penguan belum menerima rangan DPT. atas usul laporan pengurangan m a s y a r a k a t "Sampai maupun penambahan atau parpol saat ini kami DPT dari pihak belum menemengenai rima laporan PDT, silakan manapun,” penguranajukan pada gan maupun kami," imTajul Anwar buhnya. penambaPokja Pemutakhiran Data han DPT dari SemenPemilih KPUD Bangkalan pihak manatara itu, Wakil pun," katanya. ketua bidang Menurutnya, apabila ada pemenangan Pemilu partai perubahan DPT yang telah Nasdem Bangkalan, Muzakki ditetapkan pihaknya me- menilai DPT Pileg yang sununggu hingga tanggal 11 dah ditetapkan oleh KPUD Oktober yang akan datang. setempat masih banyak data Ditambhkan Tajul, jumlah yang ditemukan di lapangan DPT Pemilu anggota DPR/ tidak sesuai dengan data yang DPD/ DPRD Provinsi dan ditetapkan oleh KPUD. Misal kabupaten/Kota sebanyak adanya data ganda dan adanya 960.785 orang dari 2.557 TPS orang yang meninggal masih

terdata.

"Masih banyak data yang tidak valid yang kami temukan di lapangan. Seperti masih tercantumkannya orang yang sudah meninggal," ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya temuan tersebut NasDem mengintruksikan ke semua ranting se-Kabupaten Bangkalan untuk segera melakukan verifikasi DPT dengan valid dan benar. Mengenai hasil temuan resminya akan disampaikn ke KPUD dan Panwas setempat untuk ditindak lanjuti agar persoalan DPT tidak sampai mengganggu terciptanya pelaksanaan Pileg yang jujur dan adil.

"Jangan sampai pelaksanaan Pileg menjadi tidak jujur dan adil , k a r e n a h a n y a p e r m a s al ahan DPT yang tidak valid," tandasnya. (dn/rah)

AKSI POLISI CILIK. Sejumlah polisi cilik melakukan atraksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/9). Aksi polisi cilik tersebut dalam rangka HUT Ke-58 Polantas.

KASUS DCS

Keputusan Pencoretan Aliman Berada di PT TUN BANGKALAN – Calon legislatif yang dicoret dalam Daftar Calon Sementara (DCS), Aliman Haris, rupanya harus bersabar. Sebab putusan PT TUN mengenai dirinya akan disidangkan Selasa (24/9). Putusan tersebut akan menentukan nasibnya dalam keikutsertaan.

Aliman Haris dicoret lantaran tidak melampirkan surat pengunduran diri saat pendaftaran hingga perbaikan berkas.

Keputusan yang diambil Aliman tersebut dinilai KPUD Bangkalan tidak sesuai secara administrasi, sehinga secara otomatis yang bersangkutan gugur sebagai caleg.

Ketidaksesuaian tersebut berdasarkan saran KPU RI no 445/KPU/VI/2013 dan Undang-Undang no 8 tahun 2012 tentang Pemilu menyatakan bagi setiap orang yang men-

jadi anggota lembaga suatu Badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri.

Tak terima dengan pencoretan itu, Aliman membawa kasus tersebut ke PT TUN. Dirinya menggugat keputusan KPUD yang tidak meloloskan dirinya sebagai peserta dalam pileg 2014 mendatang dengan nomor perkara 05/PT TUN/ Surabaya.

“Saya yakin menang, walaupun tergugat dalam hal ini KPUD Bangkalan memakai dua pengacara,” terang Aliman.

Dia menambahkan mengenai keberatan yang diajukan tergugat masalah legal standing (harus parpol) sudah dibantah dalam replik penggugat. Bahwa dasar yang dipakai tergugat pasal 57. Sementara bantahannya adalah

pasal 268 dan perBawaslu RI Nomor 15 yang menyatakan para pihak dalam sengketa pemilu di bawaslu dan PT TUN pertama calon peserta pemilu. Kedua peserta Pemilu dan Ketiga calon anggota DPRD, DPD dan DPR RI. ”Jadi jelas apa yang dipersoalkan tergugat sudah selesai. Tinggal menunggu putusan majelis hakim saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Divisi Teknis dan Data KPUD Bangkalan, Tajul Anwar mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait jelang putusan tersebut. Sebab, pihaknya meminta menunggu hasil putusan yang akan dilakukan PT TUN, Selasa (24/9). Meskipun begitu pihaknya juga menyatakan optimis kalau alasannya pencoretan tersebut sudah benar. (ori/rah)

8

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO.0204| TAHUN II

LINTAS MADURA

PARPOL

Anas Urbaningrum Ingin Demokrat Menjadi Partai Modern PAMEKASAN - Anas Urbaningrum menginginkan Partai Demokrat menjadi partai modern bukan “partai dinasti” yang dikuasai oleh satu keluarga.

“Itulah sebabnya, ketika Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, ia berupaya mengakomudir semua faksi-faksi yang ada di partai itu,” kata penulis buku “Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas”, Ma’mun Murod Al Barbasy, di Pamekasan.

Saat menjadi pembicara dalam acara bedah buku “Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas”, Ma’mun mencerita secara panjang lebar mengenai fakta politik yang sebenarnya terjadi antara Anas Urbaningrum dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam pandangan Anas, penataan manajemen partai politik yang baik dan profesional sangat dibutuhkan, karena apabila partai hanya mengacu kepada figur tertentu, apalagi menjadi partai dinasti, akan kurang mendidik secara politik.

Perbedaan pandangaan politik saat suksesi kepemimpinan tidak seharusnya menjadi alat perpecahan.

“Tapi memang keinginan Anas untuk menjadi Partai Demokrat ini menjadi partai modern, tidak berjalan mulus, karena di satu sisi kelompok propolitik dinasti sangat kuat,” kata Ma’mun

Murod.

Saat menjadi pembicara dalam acara bedah buku “Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas”, Ma’mun mencerita secara panjang lebar mengenai fakta politik yang sebenarnya terjadi antara Anas Urbaningrum dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“SBY sebenarnya tidak menginginkan Anas maju mencalonkan diri sebagai ketua umum. Yang diinginkan dia ketika itu adalah Andi Malarangeng dan Anas ditawari menjadi Sekjen, namun ia tetap maju,” tutur Ma’mun Murod sebagaimana juga ditulis dalam bukunya itu.

Akan tetapi, dalam setiap siaran pers yang dilansir kepada berbagai media, SBY selaku Ketua Majelis Tingi Partai Demokrat selalu menyatakan merestui Anas Urbaningrum dan calon-calon ketua umum lainnya.

“Selaku politikus yang cerdas dan berpengalaman memimpin organisasi, Anas tentu tidak ingin hanya menjadi robot politik apalagi di bawah kepemimpinan Andi Malarangeng yang kepengurusannya di organisasi ektra kampus hanya di tingkat komisariat saja,” tutur Ma’mun Murod.

Menurut Ma’mun Murod, kesalahan Anas Urbaningrum masuk di Partai Demokrat dan kemudian mencalonkan diri sebagai ketua umum hingga terpilih itu sebenarnya karena Anas ingin menjadikan partai itu sebagai partai modern, sedangkan di satu sisi, kelompok lain tetap menginginkan partai itu sebagai “partai dinasti”.

Selain pola pengelolaan manajemen partai yang profesional dengan sistem yang kuat, partai modern yang juga dimaksud Anas Urbaningrum itu juga disukai anak-anak muda dan kaum intelektual. (ant/rah)

Harga Minyak Goreng Fluktuatif

TRUK TERGULING. Sebuah truk kontainer nomor polisi B 9781 JM terguling hingga menutupi jalur Bus Transjakarta di Jalan Pintu II, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (21/9).

Kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa atau luka-luka namun truk yang melintang di jalur bus way mengakibatkan kemacetan.

Kejari Kaji Ulang Dugaan Korupsi Alat Kesehatan Sampang - Kejaksaan Negeri Sampang, Madura, Jawa Timur, akan mengkaji ulang dugaan korupsi alat kesehatan senilai Rp1,7 miliar yang di rumah sakit daerah setempat.

“Ini kami lakukan menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang berunjuk rasa ke kantor Kejari Sampang untuk mempertanyakan kejelasan proses hukum dugaan korupsi alat kesehatan,” kata Kepala Kejari Sampang Abdullah, Jumat (20/9).

Ia menjelaskan, pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab mandeknya pengusutan kasus dugaan korupsi alat kesehatan di RSD Sampang dengan nilai total Rp1,7 miliar karena merupakan pejabat baru di institusi ini.

Abdullah sendiri baru tiba di Kabupaten Sampang, Jumat (20/9) pagi dan langsung

disambut unjuk rasa oleh sekelompok warga. Mereka meminta agar Kepala Kejari yang baru mengusut tuntas kasus dugaan korupsi alat-alat kesehatan di Kabupaten Sampang.

“Habis shalat Jumat ini kami akan menggelar rapat dengan staf dan kasi, sehingga saya sendiri belum mengetahui pasti apa yang telah dilakukan dan yang seharusnya akan dilakukan,” kata Abdullah.

Kendatipun demikian, sambung Abdullah, pihaknya sangat mengapresiasi adanya aspirasi dari sekelompok masyarakat agar institusi Kejari lebih proaktif lagi mengu-

sut masalah-masalah dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemkab Sampang.

Menurut dia, tuntutan masyarakat itu memang seirama dengan visi dan misi Kejari sebagai institusi penegak hukum.

“Makanya, kami akan mencoba melakukan evaluasi dulu dengan para staf dan kasi, terkait tuntutan massa yang tadi berunjuk rasa ke kantor Kejari Sampang ini,” kata Abdullah menambahkan.

Tim penyidik Kejari Sampang sebelumnya telah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi alat-alat pengadaan alat-alat kesehatan di RSD setempat senilai Rp1,7 miliar yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) Sampang 2010.

Sebanyak 18 orang yang diduga terlibat dalam kasus itu telah diperiksa tim peny-

idik Kejari Sampang, termasuk direktur RSD Sampang Tri Budi Waluyo ketika itu. Dari hasil penyidikan itu memang ditemukan adanya indikasi penyimpangan, namun Kejari masih membutuhkan buktibukti tambahan.

Hasil temuan penyidik ketika itu adanya pengumuman lelang fiktif. Sebab, sesuai dengan ketentuan, pengumuman lelang pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, harus diumumkan di media cetak, akan tetapi hal itu tidak dilakukan.

Meski tanpa adanya pengumuman lelang, akan tetapi pihak panitia pengadaan barang dan jasa untuk alat-alat kesehatan di RSD Sampang itu, akhirnya menetapkan PT Amadei Devina Farma dan proyek pengadaan jasa service yang dimenangkan CV Alfa Indo Teknologi sebagai peme-

nang tender pada proyek itu.

Dugaan penyimpangan pada pengadaan alat-alat kesehatan di RSD Sampang ini diketahui atas laporan masyarakat ke pihak Kejari Sampang dan institusi ini langsung melakukan penyelidikan.

Akan tetapi, Direktur RSD Sampang Tri Budi Waluyo kala itu membantah semua tudingan itu dan menurutnya pelaksanaan proyek dalam pengadaan alat-alat kesehatan itu sudah sesuai ketentuan dan tidak fiktif. Menurutnya, peralatan itu hingga kini masih ada di ruang Intensif Care Unit (ICU).

“Kondisinya bagus dan layak pakai,” katanya.

Selain alat-alat kesehatan, kasus dugaan korupsi lainnya yang juga akan dikaji ulang adalah dugaan korupsi uang pesangon anggota DPRD Sampang. (ant/mk)

KRIMINALITAS

Polisi Masih Menyelidiki Motif Pembunuhan

Pembeli minyak goreng di Pasar Srimangunan Sampang, Minggu (22/9).

SAMPANG - Harga minyak goreng di Pasar Srimangunan Sampang selama bulan September naik turun, sehingga pedagang terus menjual dengan harga terbaru sambil menunggu harga kembali stabil. Masih belum diketahui penyebab fluktuatifnya harga tersebut.

Salah satu pedagang minyak goreng Hasanah (42), mengatakan, sudah satu bulan harga minyak goreng tidak stabil dan naik turun, seperti minyak goreng yang berwarna kuning yang sebelumnya dengan harga Rp. 9000 sekarang menjadi 9 600. Sedangkan minyak goreng yang agak putih harga sebelumnya Rp. 13.025 sekarang menurun menjadi Rp. 11.200.

“Pembeli banyak yang memilih minyak yang berwarna agak putih meskipun harganya lebih mahal karena kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan minyak goreng yang berwarna kuning. Sedangkan harga minyak yang berwarna kuning jarang

diminati pembeli karena harganya sampai sekarang masih naik turun dan harga tersebut bisa berubah dalam satu minggu. Sehingga, kami sebagai pedagang lebih menggunakan harga terbaru meskipun harga juga mengalami penurunan,” ucapnya kepada Koran Madura.

Sedangkan pembeli yang nama panggilannya disebut Fat (28) mengatakan, tidak stabilnya harga seharusnya mengikuti harga karena yang namanya pedagang apabila harganya naik juga diikutkan naik. Akan tetapi apabila harganya turun maka sulit untuk menurunkan harga. Justru ini yang sering merugikan pembeli, karena sebagai pembeli melihat harga yang naik sudah agak berat untuk membelinya dan tidak merasakan harga ketika turun.

“Selama ini kami belum merasakan turunnya harga bahkan sebaliknya yang sering dirasakan ketika harga itu mulai naik dan langsung sampai ketinga pembeli,” ujarnya. (jun)

PAMEKASANPetugas kepolisian dari jajaran Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur, hingga kini masih menyelidiki motif pembunuhan sadis atas warga Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Pamekasan, Jumat sekitar pukul 17.15 WIB.

Sebelumnya sempat dikabarkan bahwa korban telah mengalami pembunuhan mutilasi, tetapi Kasat Reskrim Moh Nur Amin menyatakan kabar itu tidak benar.

“Kami menerjunkan tim penyidik ke lokasi kejadian untuk mengungkap motif pembunuhan ini,” kata Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Moh Nur Amin melalui saluran telepon.

Korban kasus pembunuhan sadis itu bernama Agus Pandi (32), warga Dusun Junjang, Desa Sana Tengah,

Kecamatan Pasean. Korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala dan diduga terkena sabetan senjata tajam.

Menurut Nur Amin, kasus pembunuhan ini terjadi di Dusun Tareta, Desa Sana Tengah dan pelaku belum diketahui.

“Tapi kami telah memerintahkan anggota untuk mencari pelakunya bersama Polsek Pasean,” kata Nur Amin menjelaskan.

Lokasi pembunuhan sadis yang menimpa warga bernama Agus Pandi ini berjarak sekitar 32 kilometer dari Kota Pamekasan.

Sebelumnya sempat dikabarkan bahwa korban telah mengalami pembunuhan mutilasi, tetapi Kasat Reskrim Moh Nur Amin menyatakan kabar itu tidak benar.

Ia menduga kabar mutilasi yang kini menyebar di handphone masyarakat Pamekasan itu hanya untuk memperkeruh suasana untuk menciptakan suasana yang tidak kondusif.

Akibat adanya kasus pembunuhan sadis itu, suasana di Desa Sana Tengah menjadi tegang. Petugas dari jajaran Polsek Pasean masih berjagajaga di sekitar lokasi kejadian dan rumah korban pembunuhan itu. (ant/rah)

Anggota polisi berjaga di depan Kantor Ormas JP3B (Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten) yang temboknya hitam dilempar bom molotov karena diserang lemparan batu sekelompok orang berpakaian hitam yang menamakan diri Jawara Banten. Polisi menduga serangan dilakukan terkait aksi JP3B sehari sebelumnya yang mendemo kantor Kontraktor PT Buana Wardana karena kerap menelantarkan proyek sedang dana APBD tetap diserap.

LINTAS JATIM

9

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO.0204 | TAHUN II

Identifikasi 25 Daerah Krisis Air Bersih PACITAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mengidentifikasi 25 daerah (kabupaten/kota) di wilayahnya yang mengalami krisis air bersih (kekeringan) selama beberapa pekan terakhir.

"Jumlah tersebut sesuai dengan usulan permintaan bantuan. Hanya kota-kota seperti Surabaya atau Malang yang selama ini terhindar dari masalah ketersediaan air bersih selama musim kemarau," terang Kasi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Alwi Djunaedi usai berkunjung di Kabupaten Pacitan, Minggu (22/9).

Untuk bantuan droping air bersih sendiri didasarkan pada usulan yang masuk, baik ke pemerintah provinsi maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Djunaedi mengonfirmasikan bahwa pihaknya telah mengucurkan bantuan dana dan prasarana senilai Rp20 miliar untuk mengatasi krisis air bersih di sejumlah wilayah tersebut.

Namun, dia mengatakan bahwa bantuan itu bersifat sementara. Pemberian bantuan air bersih pada wilayahwilayah rawan kekeringan di Jawa Timur sifatnya untuk jangka pendek tanpa dibarengi upaya penyediaan sarana sumber air baku, misalnya, pembangunan embung.

"Belum (rencana pembangunan embung), kalau kami bangun pun belum tentu memecahkan masalah kekeringan," ujarnya.

Menurut dia, untuk mengatasi masalah kekeringan pada daerah-daerah rawan dalam jangka panjang, perlu koordinasi lebih intensif dengan instansi lain, salah satunya dengan Dinas Pekerjaan Umum atau Cipta Karya.

Selain itu, keterlibatan pemerintah pusat melalui program penyediaan air bersih juga ikut membantu, khususnya pembangunan jaringan infrastruktur besar.

Selain menghadapi kekeringan, pihak BPBD Jatim juga tengah berkonsentrasi pada pembenahan sejumlah tanggul sungai yang kondisinya rusak. Apalagi, tak lama lagi musim hujan akan tiba dan potensi banjir mengintai.

Tidak hanya tanggul sungai, kata dia, juga saluran dan jalan. Namun, untuk saluran akan dikoordinasikan dengan pihak berwenang.

Kondisi itu memaksa BPBD untuk bersiap melakukan perbaikan, terutama bila instansi terkait belum melakukannya.

Dari inventarisasi, sejauh ini Kabupaten Lumajang menjadi wilayah dengan jumlah rehabilitasi tanggul terbanyak, yaitu 11 titik. (ant/dik)

ant/ho

LOKET DI BAKAR MASSA: Sejumlah masyarakat mendokumentasikan loket penjualan tiket yang dibakar di Gelora Delta Sidoarjo, Jatim, Minggu (22/9). Pembakaran loket tersebut akibat calon penonton yang kecewa tidak mendapatkan tiket pertandingan final AFF U-19 Championship 2013 antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam.

PROSES DEMOKRASI

KPU Harus Mengatasi Memburuknya Kualitas Demokrasi SURABAYA - Politisi dari DPP PAN Fathorrahman Fadli menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengatasi memburuknya kualitas demokrasi akibat praktik politik uang dari Pemilu ke Pemilu.

"Saya yakin apabila KPU bekerja sesuai hakikat dan filosofi yang terkandung dalam UU pendirian KPU, maka kualitas demokrasi kita akan membaik," kata Ketua Departemen Kajian DPP PAN itu ke-

pada wartawan per telepon dari Surabaya, Minggu (22/9).

Menurut calon legislator DPR RI dari Malang itu, kualitas demokrasi sangat tergantung pada moralitas dan semangat para penyelenggara negara.

"Kalau KPU, misalnya, membuka 'pintu' untuk melayani praktik politik uang yang bekerja di luar koridor hukum atau Undang Undang, maka demokrasi kita akan jauh dari harapan," katanya.

Implikasinya, kata pria yang akrab disapa Fathur itu, akan muncul sosok-sosok pemimpin yang transaksional karena mereka sejak awal sudah berpikir untung dan rugi, modal dan hasil.

"Padahal, pemimpin itu bukanlah persoalan untung rugi, berapa modal yang keluar dan berapa yang ia dapat, pemimpin itu harus bicara soal bagaimana mereka mampu memecahkan masalahmasalah kehidupan rakyat

agar mereka hidup berkeadilan dan bisa meraih kesejahteraan," katanya.

Oleh sebab itu, ia sebagai fungsionaris DPP PAN berharap agar KPU mampu membuat peraturan yang memungkinkan munculnya sosok pemimpin yang diharapkan masyarakat.

"Hal itu sangat penting agar kehidupan masyarakat bisa menjadi lebih baik. Indonesia ini problem utamanya adalah soal kepemimpinan, kalau yang satu ini beres, insya Allah soal

yang lain gampang dibenahi, karena negeri ini sangat kaya raya, hanya minus pemimpin yang baik," tegasnya.

Ia menilai KPU memiliki potensi untuk membenahi diri menjadi pelaksana pemilu yang mandiri, jujur dan adil.

"Di KPU itu ada banyak aktivis yang seharusnya memiliki concern untuk aktif memperbaiki kualitas bangsa ini melalui perbaikan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang baik dan benar," ujarnya. (ant/dik)

MUSEUM SENI

HoS Mengajak KKS Bersejarah Surabaya

ant/reno esnir

AURA TERAPI KESEHATAN: Pengunjung menikmati terapi kesehatan menggunakan teknologi sunset pada pembukaan Gayatri Aura Therapy di Jakarta.

Therapi ramah lingkungan dengan teknologi Sunset dilakukan dengan memanfaatkan radiasi sinar matahari.

TUGAS PERAWAT

Prof Paul Arbon: Perawat Harus Bantu Pasca Bencana SURABAYA - Dekan “Faculty of Nursing and Midwifery Flinders University” Australia Prof Paul Arbon menegaskan bahwa perawat dalam masa bencana tidak hanya memberi perawatan, tetapi juga membantu pemulihan dan pembangunan kembali masyarakat pasca-bencana.

“Sebagai tempat pertemuan antara lempeng Sirkum Pasifik dan lempeng Eurasia, Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan rawan gempa, sehingga potensi bencana cukup besar,” katanya dalam acara ‘The 4th International Nursing Conference’ di Surabaya.

Dalam konferensi yang diadakan oleh Fakultas Keperawatan (FKP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu, ia menjelaskan perawat sebagai salah satu pilar tenaga kesehatan di Indonesia harus memberi sumbangan dalam operasi penanggulan-

gan pasca-bencana.

“Saat ini, dunia tidak hanya menghadapi ancaman bencana alam saja. Di masa modern ini ada berbagai bencana yang bisa menimpa kita, seperti ketergantungan ekonomi, terorisme dan konflik, ledakan jumlah penduduk, perubahan iklim, hingga interaksi antara manusia dengan alam,” katanya.

Presiden “World Association for Disaster and Emergency Medicine” (WADEM) itu mengatakan besar-kecilnya dampak bencana ditentukan dari beberapa hal, seperti bahaya dan risiko bencana, dan tingkat kerapuhan individu dan masyarakat.

Selain itu, kapasitas dan kapabilitas merespons bencana, sifat dari dampak itu, serta ketabahan masyarakat dalam menghadapi bencana.

“Kesiapan Australia dalam tanggap bencana sendiri sebenarnya juga kurang. Kemam-

puan pemerintah Australia dalam memberikan pertolongan pertama pada bencana hanya tiga persen. Belum lagi kurangnya ambulans dan kapasitas rumah sakit.

Selain itu, 83 persen perawat Australia belum memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam penanganan bencana,” ujarnya.

Menurut dia, kunci pemulihan pasca-bencana terletak pada ketabahan masyarakat dalam menghadapi bencana. Masyarakat yang tabah ketika menghadapi bencana akan menjadi terhubung satu sama lain, saling bekerja sama dan tolong menolong, sehingga aturan-aturan dalam masyarakat tetap berfungsi.

“Tugas perawat adalah membantu membangun ketabahan masyarakat dalam menghadapi bencana tersebut. Selama perawat tetap berani bersuara, mengerti peran mereka, inovatif, aktif,

dan selalu siap, mereka bisa menjadi pendorong perubahan,” ungkapnya.

Konferensi internasional ini merupakan kerja sama antara FKP Unair, Flinders University Australia, Avans Hogeschool Belanda, National Cheng Kung University Taiwan, dan University of Queensland Australia.

Selain Prof Paul Arbon, seminar tersebut juga diisi pembicara Dr Sri Herni Setyawati dari Kementerian Kesehatan RI, Prof Satomi Ogawa RN Ph, dari The Japanese Red Cross dan Kyushu International College of Nursing, Steve Parker PhD dari Flinders University, serta Dr Nursalam M.Nurs Hons dari FKP Unair.

Dalam waktu yang sama (21/9), Wali Kota Surabaya Ir Tri Rimaharini MT menerima peserta International Conference dan Mahasiswa Asing Unair di Rumah Dinas Wali Kota. (ant/dik)

SURABAYA - Pengelola Museum Seni "House of Sampoerna" (HoS) Surabaya mengajak masyarakat untuk melakukan "Klinong-Klinong Nang Suroboyo" (KKS) atau "HoS Heritage Walk" (mengelilingi bangunan bersejarah dengan berjalan kaki) di kawasan Surabaya Utara pada 22 dan 29 September.

"Program KKS yang bertema 'Wijkenstelsel Statsblaad' itu untuk memperkenalkan sejarah berbagai area di Surabaya sebagai bagian dari edukasi masyarakat dan juga untuk menjadi tujuan destinasi wisata sejarah," kata General Manager 'HoS' Ina Silas di Surabaya, Minggu (22/9).

Menurut dia, program KKS itu bertujuan untuk mengenal, mencintai dan melestarikan sejarah dan peninggalannya, serta mengajak "trackers" untuk mengenal sejarah pembagian wilayah di Surabaya Utara yang diterapkan pemerintah Belanda sejak 1843 hingga kemerdekaan.

"Pada masa itu, Belanda membagi wilayah berdasarkan etnis penduduk dengan Kalimas digunakan sebagai pembatasnya," katanya, didampingi Manager Museum HoS, Rani Anggraini.

Dalam pembagian wilayah itu, pemerintah Belanda mencanangkan sisi barat Kalimas untuk kegiatan perdagangan dan pemukiman warga Eropa, kemudian sisi timur sebagai perdagangan dan pemukiman etnis lainnya.

"Kebijakan ini berdampak pada segregasi kawasan bagi bangsa Eropa, Tionghoa dan Arab yang tercermin pada desain arsitektur bangunan yang masih berdiri, budaya serta tradisi masyarakat yang berkembang hingga kini," ungkapnya.

Ia menjelaskan program KKS yang terbuka untuk umum dengan dipandu oleh pemandu wisata berpengalaman itu dengan titik berangkat dari Pos Pemberangkatan

dan Pos Kembali di HoS di Jalan Rajawali, lalu ke Jembatan Merah, Jalan KH Mas Mansur, dan akhirnya Jalan Kalimas Barat.

"Di kawasan Rajawali, peserta menelusuri pengaruh masuknya VOC ke Surabaya, terutama pada sistem tata kota. Di sepanjang jalan ini, peserta akan menemui berbagai gedung cagar budaya yang dahulunya berfungsi sebagai perusahaan dan perkantoran orang Eropa," tuturnya.

Ia mencontohkan Hotel Ibis yang dahulunya berfungsi sebagai kantor "Geo Wehry & Co" yang merupakan salah

Pada masa itu, Belanda membagi wilayah berdasarkan etnis penduduk dengan Kalimas digunakan sebagai pembatasnya,”

Ina Silas

General Manager ‘HoS’ Surabaya satu perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia. Ada pula, Gedung Cerutu yang pada awal pembangunannya digunakan oleh Sugar Company.

Di kawasan Jembatan Merah, peserta menelusuri peran muara Kali Mas sebagai pembatas wilayah Barat dan Timur Surabaya. Pada masa itu, pemerintahan Belanda menerapkan undang-undang wijkenstelsel pada tahun 1843 yang mengatur pemisahan pemukiman penduduk Surabaya.

"Kalimas sendiri digunakan sebagai pembatasnya, yakni sisi Barat diperuntukkan bagi pemukiman orang Eropa, sedangkan sisi Timur dari Kalimas dikhususkan bagi masyarakat Timur Asing (Vremde Oosterlingen) yang terdiri dari pemukiman

masyarakat etnis Tionghoa dan Arab," ucapnya.

Di kawasan Jalan KH Mas Mansur, peserta menelusuri sejarah penyebaran agama Islam dan aktivitas perdagangan di kawasan Ampel, bahkan Jalan KH Mas Mansur dikenal sebagai Kampung Arab dan merupakan salah satu ikon kota Surabaya.

"Di kawasan itu, peserta masih dapat melihat keunikan arsitektur pemukiman warga Arab yang didasarkan kepada syariat Islam. Ada pula kudapan khas Arab seperti Samosa, Mageli, Kamer (kue apem Arab) yang beberapa di antaranya digunakan oleh penduduk asli setempat untuk merayakan upacara "megengan" (perayaan menyambut Ramadhan)," ujarnya.

Selain itu, terdapat kearifan budaya warga etnis Arab yang tercermin melalui keberadaan Toko Ali Jujur. Toko ini didirikan pada tahun 1937 oleh Ali, seorang warga keturunan Arab, yang menarik dari toko ini adalah penerapan konsep "kantin kejujuran" yakni jika pemilik toko sedang tidak ada di tempat, maka pembeli dapat melayani dirinya sendiri, lalu meletakkan uang pembayaran di kotak kejujuran.

Di kawasan Jalan Kalimas Barat, peserta mengakhiri "klinong-klinong" dengan menelusuri sejarah dan fungsi pelabuhan Kalimas pada masa lampau.

"Kalimas merupakan sebuah pelabuhan tradisional di Kota Surabaya yang sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat bongkar/muat barang-barang, terutama dari kapal-kapal kayu, tongkangtongkang dan perahu-perahu," paparnya.

Ia menambahkan Pelabuhan Kalimas ini cukup menarik untuk dikunjungi karena masih adanya kapal-kapal tradisional (kapal kayu) yang menjadi sarana transportasi perdagangan. (ant/dik)

10

LINTAS JATIM

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO.0204 | TAHUN II

FESTIVAL

Layang-layang Tarik Perhatian Warga SURABAYA - Festival layang-layang 2013 yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya di lapangan Ken Park, Kenjeran, Minggu, menarik perhatian warga setempat.

Salah seorang warga Tandes Surabaya, Selfi, mengaku sengaja datang jauhjauh dari Kecamatan Tandes ke Kenjeran hanya untuk melihat festival layang-layang. Sebab, anak pertamanya suka layangan dan ingin sekali melihat layangan dua dimensi atau tiga dimensi.

"Meskipun berpanas-panasan yang penting anak saya senang. Sekarang mengisi liburan di Surabaya tidak sulit, sebab banyak acara menarik yang dihelat di Kota Surabaya.

Jadi, tak perlu harus ke luar kota untuk mengisi liburan," katanya.

Hal sama juga diungkapkan warga Rungkut, Ardi. Ia mengatakan, salah satu layangan yang disukainnya dan juga kebanyakan warga Surabaya yang menonton yakni layangan ukuran empat meter berbentuk pesawat setan berlogo tokoh hero film Hollywood batman.

Layangan ini merupakan layangan tim Petung dari Tulungagung. Setiap tahun tim petung selalu mengikuti Festival Layang-layang di Surabaya. Tak salah, apabila tahun lalu tim petung berhasil men-

jadi juara di kategori layanglayang dua dimensi. Torehan prestasi tim petung tidak hanya diraih di Surabaya saja.

Ketika mengikuti festival layang-layang di Ancol, Jakarta, tim petung berhasil menyabet juara umum.

Tim petung sudah sering kali mengikuti festival di berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, mereka juga pernah menikuti festival layang-layang di Malaysia.

Menurut salah satu anggota tim petung, Gunawan mengatakan bahwa mengikuti festival layang-layang di Surabaya sangat berbeda dengan di daerah lain.

"Di sini anginnya sangat kencang, jadi sangat memudahkan kita untuk menerbangkan layang-layang sebesar apapun," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya sangat senang kalau lagi main di Surabaya, penonotonnya sangat antusias. Ini membuktikan kalau warga Surabaya sangat menyukai layangan. Ada beberapa layangan yang menghiasi langit biru di Ken Park Kenjeran di antaranya, layangan berbentuk spiderman, ondel-ondel, reog ponorogo, angry bird, burung garuda, rajawali, dan lainnya.

Kepala Bidang Rekreasi Hiburan Disbudpar Kota Surabaya, Fauzie M Yos sebelumnya mengatakan, pi-

ant/m risyal hidayat

FESTIVAL LAYANG-LAYANG: Seorang peserta berusaha menerbangkan layang-layang hias berbentuk Nyamuk dalam festival layang-layang 2013 di Pantai Ria Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/9). Sebanyak 68 peserta dari berbagai daerah di Indonesia tersebut mengikuti festival layang-layang yang bertujuan untuk memberikan hiburan yang berkualitas pada masyarakat dan menunjang potensi budaya yang ada di masyarakat. haknya konsisten menggelar festival layang-layang dari tahun ke tahun sebagai upaya untuk melestarikan budaya yang ada di masyarakat. Lebih dari itu, festival layanglayang ini juga berfungsi

PERATURAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Surabaya Belum Tindaklanjuti PKPU 15/2013 SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Kota Surabaya belum menindaklanjuti aturan penertiban alat peraga kampanye berupa Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye.

Komisioner KPU Surabaya, Edward Dewaruci, Minggu (22/9), mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya untuk menindaklanjuti PKPU 15/2013.

Hanya saja Pemkot Surabaya belum meresponsnya.

“Kami berharap segera ada koordinasi dengan pemkot dan panwas,” katanya.

Menurut dia, dalam PKPU

15/2013 yang akan diberlakukan pada 28 September mendatang disebutkan ada kewajiban bagi kabupaten/ kota mematuhi peraturan itu dengan tujuan untuk pendidikan politik kepada masyarakat.

Ia menjelaskan caleg tidak harus banyak-banyakan memasang alat peraga kampanye seperti baliho maupun spanduk, melainkan partai politik bisa mengontrol dan mengkondisikan calegnya untuk bisa memasang di satu titik zona tertentu.

Selain itu, lanjut dia, dengan adanya pembatasan itu, diharapkan semua calon terjun langsung ke lapangan untuk menyapa dan sekaligus memaparkan rencana kerja

kepada warga Surabaya.

“Pembagian zona ini yang akan kita rumuskan dengan pemkot,” katanya.

Adapun hal-hal yang perlu dirumuskan bersama, Edward memberikan contoh seperti halnya dalam satu kelurahan ada berapa titik yang boleh dipasang alat peraga kampanye.

“Atau bisa juga gabungan kelurahan atau kecamatan dalam satu daerah pemilihan (dapil) dengan menentukan berapa titik yang disediakan.

Dengan itu, pengaturan tidak semrawut,” ujarnya.

Soal teknisnya, pihaknya mendesak pemkot untuk bersama merumuskannya. “Kalau pemkot lepas tangan ya tidak bisa menegakkan peraturan itu,” katanya. (ant/dik)

sebagai sarana untuk mengenalkan potensi pariwisata Kota Pahlawan kepada orang luar Surabaya.

"Ujung-ujungnya, kalau festival layang-layang ini laku dijual, tentunya akan men-

datangkan income. Kita bisa mendapatkan tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari pajak hotel maupun restoran yang akan menjadi destinasi para pemain laying-layang selama berada di Surabaya," ka-

tanya.

Untuk tahun 2013 ini, sedikitnya ada 30 grup layanglayang hadir di Kenpark sebagai peserta festival di antaranya grup layang-layang Petung Tulungagung, Palma Malang,

Andri Kite Sidoarjo, Jatayu dan Vanaphrasta Surabaya, Kadek Kite Bali, kemudian Pangeran Petruk Kite Magelang, Pelangi Bengawan Kite Klub Solo dan Bumi Bagus Kite Club Yogyakarta. (ant/dik)

Karsa Menyiapkan Bukti Kejanggalan ke MK SURABAYA - Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) menyiapkan bukti kejanggalan ketika hari "H" Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur pada 29 Agustus 2013, dan akan dibeberkan ketika sidang di Mahkamah Konstitusi.

"Kejanggalan yang diterima adalah suara di 19 TPS di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih, Situbondo. Saat penghitungan, suara Karsa tidak ada sama sekali atau nol," kata Saifullah Yusuf di Surabaya, Minggu (22/9).

Menurut dia, kejanggan tersebut karena tidak adanya sama sekali suaranya atau dinolkan. Sesuai jadwal dari MK, perkara gugatan yang diajukan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) bakal disidangkan pada Selasa (24/9).

Sedangkan pasangan lain, seperti halnya pasangan "Berkah" memperoleh suara lebih besar. Ia mengaku, bukti bukti kejanggalan ini

dikumpulkan untuk dibawa ke MK, karena rasanya tidak mungkin ia mendapat nol suara.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyatakan, pada Pemilukada 2008, salah satu objek gugatan adalah ketika Karsa dipersoalkan karena ada suara milik Khofifah Indarparawansa di nol kan, sehingga mereka yang dituduh curang dan akhirnya digugat ke MK. Namun, Pemilukada kali ini peristiwa itu juga terjadi dan justru Karsa yang merasa dirugikan, karena di Situbondo Karsa tidak mendapatkan suara sama sekali di 19 TPS. "Padahal berdasarkan data yang kami miliki di 19

TPS ada saksi Karsa, sehingga dengan saksi mencoblos Karsa, maka minimal tidak nol suaranya," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Kejanggalan seperti ini sudah dikumpulkan dan akan dibeberkan dalam persidangan di MK nanti sebagai pihak terkait. Jadi, lanjut dia, jika kalau ada tuduhan melakukan Karsa curang tidak masuk, karena justru yang dicurangi.

Bahkan, dari jumlah 19 tersebut ada keanehan 14 TPS di antaranya, Khofifah menang 100 persen sesuai jumlah DPT. Tidak ada suara tidak sah, tidak ada satu pun dari tiga pasangan calon lain (KarSa, Beres dan Bdh-Said) yang memperoleh suara, dan tidak ada suara golput. Semuanya nol.

Semisal, di TPS 4, Jumlah DPT di TPS itu sebanyak 233 jiwa. Berkah meraih suara 233 atau 100 persen. Sedangkan, tiga pasangan lain

nol, tidak ada suara tidak sah dan jumlah golputnya juga nol.

Selain di TPS 4, 13 TPS juga dengan kondisi serupa, yakni TPS 13, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25 26, 27, 28, 29. Di samping itu, di dua TPS lain (TPS 14 dan 22), Karsa hanya ada satu suara. Selebihnya, sapu bersih oleh Khofifah.

"Semua data yang kami miliki dilengkapi dengan C1 KWK, sehingga sangat tidak mungkin dipalsukan ada data kongkrit. Ini yang kami beberkan nanti di hadapan hakim MK," kata dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto mengakui telah menerima informasi tersebut dan pihaknya sudah melakukan penyelidikan ke Panwaslu Situbondo.

"Data ini juga nantinya sebagai pelengkap di MK nanti bila memang dibutuhkan. Kami sudah berkoordinasi dengan Panwaslu daerah untuk menindaklanjutinya," katanya. (ant/dik)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Korem 081/DJ Susun SOP Mitigasi Bencana

AKSI SOLIDARITAS WILFRIDA: Seorang aktivis TKI memegang poster yang bertuliskan 'biarkan Wilfrida hidup' saat aksi solidaritas jelang vonis Wilfrida di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/9). Dalam aksi tersebut mereka berhjarap pemerintah agar membela dan mendampingi Wilfrida yang akan menjalani persidangan 30 September 2013 di Malaysia dan terancam hukuman mati atas tuduhan pembunuhan terhadap majikannya yang sering menganiayanya.

ant/zabur karuru

PACITAN - Komandan Korem 081/Dhirotsaha Jaya (DJ) Kolonel (Inf ) Widodo Irwansyah menyatakan pihaknya akan menyusun standar operasional prosedur (SOP) mitigasi bencana untuk dibagikan kepada kepala desa atau lurah di wilayah rawan bencana.

“SOP mitigasi bencana yang segera kami bagikan itu untuk mengingatkan kepada semua perangkat desa, khususnya kades/lurah, untuk memahami SOP mitigasi bencana di wilayah masingmasing,” ujar Danrem saat melakukan kunjungan kerja ke Pacitan, Minggu (22/9).

Prosedur mitigasi yang akan dibagikan ke semua perangkat (kepala) desa di daerah rawan bencana itu disusun oleh tim kecil yang terdiri dari perwakilan TNI, Polri, BPBD, serta instansi terkait.

Menurut Danrem, produk SOP tersebut kemudian akan diberikan kepada masingmasih kepala desa, sehingga

jika kemudian bencana terjadi, pihak desa telah siap menghadapinya.

“Harapannya tentu untuk meminimalkan korban dan kerugian, termasuk langkahlangkah segera yang harus diambil sang kepala desa untuk melakukan evakuasi warganya ke lokasi-lokasi aman maupun pengungsian,” jelasnya.

Di Kabupaten Pacitan saja, sedikitnya ada 27 desa dan kelurahan yang berada di kawasan pesisir.

BNPB telah mengirim telegram berisi peringatan bahaya bencana gempa tektonik berpotensi tsunami di sepanjang kawasan pesisir selatan Jawa, termasuk Pacitan.

Sejumlah langkah antisipasi pun telah dilakukan.

Tidak sekadar melakukan sosialisasi potensi dan kerawanan bencana tsunami, tetapi juga memasang sejumlah alat pendeteksi dini serta pelatihan mitigasi bencana.

Sejak Jumat (20/9), TNI AD di lingkup Korem 081/

Dhirotsaha Jaya menggelar gladi lapang penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Pacitan.

Tak kurang dari 300 personel TNUI dikerahkan dalam latihan yang dijadwalkan berlangsung selama delapan hari tersebut.

Salah satu bentuk latihan adalah upaya penyaluran bantuan sebanyak 10 truk dari wilayah Kabupaten Ponorogo dan Madiun.

Gladi lapang mitigasi bencana dilakukan dengan memperlakukan seolah Kabupaten Pacitan menjadi kawasan yang tengah diterjang tsunami sehingga terisolir.

Pemilihan dua wilayah tetangga sebagai titik awal pemberangkatan distribusi bantuan karena dianggap secara geografis terdekat, sedangkan dari wilayah Jawa Tengah maupun Yogyakarta sementara dikesampingkan karena beda wilayah secara administratif.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Pacitan Indartato mengatakan ada empat titik di tiga wilayah kecamatan setempat yang diidentifikasi sebagai kawasan paling rawan terdampak tsunami, yakni Kecamatan Pacitan, dua titik di Kecamatan Ngadirojo, dan satu kawasan lagi di Kecamatan Sudimoro.

“Ini intinya memadukan semuanya. Geraknya tidak sendiri-sendiri, semua elemen bekerjasama dan SOPnya jadi satu,” kata Indartato.

Disinggung tentang kesiapan daerah, Bupati tidak mempermasalahkannya, kKarena di Kabupaten Pacitan telah terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Dengan bantuan penuh dari pemerintah pusat melalui BNPB maupun pemerintah provinsi (Jatim) kami yakin upaya meminimalisir dampak bencana alam akan sesuai rencana (harapan),” ujarnya. (ant/dik)

TAPAL KUDA

11

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO.0204| TAHUN II

OTOMOTIF

Pebalap Jatim Dominasi Podium Kejurnas Dragbike

KECELAKAAN LALU LINTAS. Petugas Kepolisian memeriksa mobil sedan yang hancur akibat kecelakaan lalu lintas di Korlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (22/9).

Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat mobil sedan menewaskan dua orang pejalan kaki.

TERSANGKA KERUSUHAN PUGER

Pengacara Ajukan Penangguhan Penahanan Jember - Pengacara Eko Imam Wahyudi berencana mengajukan penangguhan penahanan terhadap 10 kliennya yang menjadi tersangka kasus kerusuhan di wilayah Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

“Saya akan mengajukan penangguhan penahanan ke Mapolres Jember, apabila proses penyidikan dan rekonstruksi kesepuluh tersangka perusakan pesantren tersebut sudah selesai,” kata Eko di Jember, Sabtu.

Menurut dia, kliennya sudah kooperatif selama menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Jember dan tidak akan melarikan diri.

“Mereka juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan untuk mengajukan penangguhan penahanan,” tuturnya.

Sebelumnya Polda Jatim menetapkan 17 tersangka kasus kerusuhan yang terjadi di wilayah Puger dengan rincian tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan hingga menyebabkan korban Eko Mardi Santoso meninggal dan 10 orang ditetapkan sebagai tersangka perusakan Pondok Pesantren Darus Sholihin.

Tujuh tersangka untuk kasus penganiayaan itu berinisial RM, TF, LM, AH, SH,

OP, dan SG dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 170 ayat 3 KUHP tentang tindak kekerasan yang menyebabkan orang meninggal dunia, pasal 160 KUHP karena mengajak dan menghasut orang lain untuk melakukan tindak kekerasan, dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal.

Sedangkan 10 tersangka untuk kasus perusakan Ponpes Darus Sholihin berinisial HJ, ST, SP, MK, AH, MS, HT, JL, MS, dan HM dijerat dengan pasal 170 ayat (1) KUHP tentang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.

Selain menetapkan tersangka di dua kasus itu, polisi juga menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata tajam karena mereka diketahui membawa senjata tajam usai mengiringi pemakaman Eko Mardi Santoso pada Kamis (12/9) dan ketiganya menyimpan celurit di balik baju mereka.

Sebanyak 17 tersangka kasus kerusuhan di wilayah Puger dipindahkan ke Polda Jatim pada Kamis (19/9) dengan alasan keamanan dan rencananya juga akan digelar rekonstruksi atau reka ulang kasus kejadian Puger di Mapolda Jatim. (ant/mk)

Sejumlah anggota polisi bersiaga di Masjid Darus Sholihin di Puger, Jember, Jawa Timur. Sebanyak 1.800 personel pengamanan dari Polri dan TNI disiagakan di tempat itu paska pengrusakan masjid dan Ponpes Darus Sholihin.

SURABAYA - Pebalap Jawa Timur mendominasi podium juara pada kejuaraan nasional balap motor lintasan lurus “Pertamina Enduro Comet K Factory KYT Dragbike Bike 2013” seri IV di Pantai Ria Kenjeran, Surabaya, Minggu (22/9).

Dari 15 kelas yang dilombakan pada kejuranas kali ini, termasuk dua kelas “One Make Race” (OMR) Satria FU, pebalap tuan rumah Jatim sukses menyabet gelar juara pada tujuh kelas, sementara delapan kelas lainnya diambil pebalap luar daerah.

Gelar juara itu, antara lain di kelas Bebek 4 Tak 150 cc yang direbut pebalap asal Madiun, Putra Bocil, kemudian kelas Sport 2 Tak Tune Up 140 cc dikuasai F Tumi (Surabaya), kelas Sport 2 Tak 155 cc menjadi milik Yogi Keycot (Nganjuk), sedangkan Ricko Bocel (Surabaya) berjaya di kelas campuran 2 Tak 250 cc.

Ricko Bocel yang pada kejurnas 2012 tampil sebagai jawara dan merebut hadiah utama satu unit mobil, mencatat waktu tercepat pada balapan di lintasan sepanjang 201 meter dengan 7,061 detik. Catatan waktu Bocel hanya unggul sangat tipis 0,1 detik dari pesaingnya Adi S

Tuyul (Pasuruan).

Namun, Adi Tuyul berhasil menjadi yang terbaik saat turun di kelas bergengsi Free For All (FFA) dengan catatan waktu terbIk 7,142 detik. Selain itu, Adi juga sukses merebut gelar juara di kelas OMR Satria FU Standar 150 cc lokal Jatim.

Sementara itu, pebalap daerah lain yang berhasil naik podium juara, antara lain Dwi Batank asal Semarang, yang menguasai tiga kelas berbeda, masing-masing Bebek 4 Tak Tune Up 200 cc, Bebek 2 Tak Tune Up 130 cc dan OMR Suzuki Satria FU 4 Tak 155 cc.

Promotor penyelenggara dari Trendypromo Mandira, Helmy Sungkar, mengaku puas dengan pelaksanaan kejurnas putaran keempat yang diikuti sekitar 500 “starter”, karena mampu menampilkan persaingan sengit di hampir semua kelas yang dilombakan.

Setelah putaran keempat di Surabaya, kejurnas dragbike seri V dijadwalkan berlangsung di Cianjur, Jawa Barat, pada 5-6 Oktober mendatang, sementara seri pamungkas akan dihelat di Jakarta pada November mendatang. (ant/dik)

TKI Asal Jember Meninggal Di Malaysia JEMBER - Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bernama Surahman asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia karena kecelakaan di Malaysia.

Kepala Seksi Penempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jember Sugeng Heri Mulyono, Sabtu mengatakan korban Surahman meninggal bersama lima TKI asal Banyuwangi karena minibus yang ditumpangi mereka mengalami kecelakaan pada 11 September

2013.

“Rencananya jenazah buruh migran asal Kecamatan Kalisat bersama lima jenazah TKI asal Kabupaten Banyuwangi yang bernama Rofik, Munawar, Jaenal, Imron, dan Sofyan diterbangkan dari Kuala Lumpur menuju ke Bandara Juanda sore ini,” tuturnya.

Menurut dia, pihaknya sudah menghubungi pihak keluarga terkait dengan kedatangan jenazah buruh migran tersebut dan diperkirakan tiba di Jember pada Sabtu malam dengan menggunakan ambulans.

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jatim, M. Cholily mendesak Disnakertrans memantau proses pemberian asuransi kematian kepada keluarga Surahman dan seluruh biaya pemulangan jenazah menjadi tanggung jawab perusahaan.

“Sesuai dengan prosedur, pemulangan jenazah TKI ditanggung oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bersangkutan,” tuturnya.

Menurut dia, Disnakertrans juga harus mendesak PPTKIS yang bersangkutan untuk memenuhi kewjiban untuk membayar asuransi kecelakaan kerja apabila yang bersangkutan meninggal saat menjalankan kerja, uang santunan dan seluruh biaya pemulangan jenazah hingga pemakaman di rumah

duka.

“Pihak keluarga buruh migran tidak boleh dibebani biaya pemakaman atau pemulangan jenazah karena hal itu menjadi tanggung jawab PPTKIS yang menempatkan Surahman bekerja,” katanya.

Sementara itu, data di Disnakertrans Jember tercatat sebanyak 300 TKI Jember dideportasi dari sejumlah negara tujuan sejak Januari hingga September 2013 karena tidak memiliki dokumen dan berangkat secara ilegal. (ant/mk)

Kejari Kembalikan Berkas Korupsi Sekolah Rusak JEMBER - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Jawa Timur, mengembalikan berkas dugaan korupsi program nasional perbaikan gedung sekolah rusak yang ditangani Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat kepada penyidik Polres Jember.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember M. Hambaliyanto, Minggu (22/9), mengatakan jaksa sudah mempelajari dan meneliti berkas yang diserahkan penyidik pada awal September 2013 dan ada sejumlah petun-

juk yang diberikan oleh jaksa.

“Ada sedikit petunjuk dari kami untuk dilengkapi oleh penyidik, namun tidak banyak.

Hal itu sudah kami sampaikan kembali kepada penyidik Polres Jember,” tuturnya.

Ia enggan menyebut kekurangan dalam berkas perkara yang harus dilengkapi dan diperbaiki oleh penyidik.

Pihaknya masih menunggu berkas perbaikan itu karena hingga kini penyidik belum menyerahkan kembali berkas itu ke Kejari.

“Jika berkas sudah dinilai

lengkap atau P-21 maka tim jaksa segera melimpahkan kasus itu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya untuk disidangkan,” katanya.

Polres Jember sebelumnya menetapkan tiga pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program nasional perbaikan gedung sekolah rusak tahun 2011 itu.

Ketiga pejabat itu berinisial AY (Kepala Bidang Pendidikan TK/SD), HR (Kepala Seksi Subsidi dan Prasarana Bidang

Pendidikan TK/SD), dan SG (Koordinator Kepala Sekolah SD se-Jember).

Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Makung Ismoyo Jati, mengatakan anggaran dari pemerintah pusat tahun 2011 itu dikucurkan untuk 136 SD setempat. Dana setiap sekolah tidak sama karena disesuaikan dengan kondisi kerusakan gedung dan proposal yang diajukan oleh pihak lembaga pendidikan.

Anggaran perbaikan gedung SD itu khusus untuk sekolah yang gedungnya rusak

berat. Anggaran diberikan kepada masing-masing sekolah, apabila proposal yang diajukan disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jember.

Dalam penyidikan terungkap, setiap sekolah mendapatkan dana bantuan berkisar Rp200 juta hingga Rp400 juta.

“Penyidik menemukan dugaan adanya pemotongan anggaran dari 136 SD itu antara 5-10 persen dari total anggaran yang diterima masing-masing sekolah yang totalnya mencapai Rp1,1 miliar,” ujarnya. (ant/dik)

Semen Indonesia Expo Jadi Pesta Rakyat Gresik - Pameran produk unggulan “Semen Indonesia Expo 2013” di Lapangan Segunting, Gresik, Jawa Timur, 20-24 September, menjadi pesta rakyat khususnya bagi masyarakat Kabupaten Gresik, kata Direktur Utama PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto.

“Kami berharap kegiatan Semen Indonesia Expo yang menampilkan produk-produk unggulan kali ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Gresik,” kata Dwi Soetjipto saat membuka pameran SME di Gresik, Jumat.

Pameran dalam rangkaian HUT ke-56 Pabrik Semen Indonesia itu, diikuti puluhan peserta dari anak usaha Semen Indonesia, mitra binaan, perajin handycraft, industri perumahan, perguruan tinggi dan sekolah unggulan.

Dwi Soetjipto berharap melalui pameran ini, produkproduk unggulan yang dihasilkan anak usaha dan mitra

binaan Semen Indonesia, serta industri lainnya dapat lebih dikenal masyarakat.

“Banyak produk unggulan dari anak perusahaan dan mitra binaan kami yang memiliki potensi bagus untuk dipasarkan secara lebih luas,” tambahnya.

Pembukaan pesta rakyat SME 2013 diawali dengan tarian kolosal berjudul “Jayalah Semen indonesia” dan penampilan Reog Pudak Arum Semen Gresik serta tarian daerah yang menggambarkan kebersamaan. Setelah itu, dilanjutkan pelepasan seribu ekor burung berbagai jenis.

Selain pameran dan bazaar, selama pelaksanaan SME pengunjung juga dihibur dengan penampilan berbagai pentas musik, seperti campursari, dangdut, band, dan jazz.

“Kami juga menggelar lomba mewarnai dan melukis yang diikuti lebih kurang 1.000 orang siswa TK dan SD se-Kabupaten Gresik pada Minggu

(22/9),” tambah Kepala Bagian

Humas PT Semen Indonesia,

Harry Soebagio. (ant/mk)

12

NASIONAL

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO.0204 | TAHUN II

PKB Akan Koalisi untuk Mengajukan Capres JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak yakin partainya bakal meraih suara 30 persen pada pemilu legislatif April mendatang. Karena itu, mereka akan berkoalisi dengan partai lain dalam mengajukan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nanti.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaiman Iskandar di Jakarta, Minggu (22/9).

“Tak mungkin ada partai yang bisa mendapat suara lebih dari 30 persen dalam Pileg 2014 nanti. Bahkan 25 persen saja tak ada. Berdasarkan hasil survei, perolehan paling tinggi itu 17 persen,” kata Muhaimin.

Koalisi, kata Muhaimin, tidak hanya untuk memenangi pelaksanaan Pemilu Presiden, tetapi juga untuk membangun pemerintahan yang baik.

Ia menambahkan, idealnya, partai koalisi pemerintah yang baik harus memperoleh suara lebih dari 50 persen. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kebuntuan saat pembahasan di legislatif akan di-

minimalisasi.

“Seorang capres dan cawapres harus didukung 50 plus satu persen suara. Sistem politik kita tidak mungkin tanpa koalisi,” katanya.

Meski begitu, ia mengatakan, PKB masih belum tahu akan berkoalisi dengan partai mana pada saat Pemilu 2014 mendatang. Namun, ia mempertimbangkan, partainya akan berkoalisi dengan partai poros tengah.

Bebaskan Wilfrida Pada bagian, lain pria yang kerap disapa Cak Imin itu mengaku sudah melakukan berbagai cara untuk me-

nyelamatkan TKI di Malaysia yang terancam hukuman pancung, Wilfrida Soik. Gadis belia yang menjadi pahlawan devisa ini berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ini tak lama alagi akan menghadapi putusan sela.

“Kita dampingi melalui pengacara yang sudah kita hire dari pemerintah kita yang sudah koordinasi dengan Kemenlu. Pada dasarnya 3 jalur yang kita tempuh, proses hukum yang memang panjang di sana,” ucapnya.

Dia pun berjanji akan segera terbang ke Negeri Jiran untuk memastikan Pemerintah Malaysia memberikan

kelonggaran dan kebebasan vonis yang diterima Wilfrida.

“Kemudian diplomasi antar 2 negara, dalam waktu dekat saya ke Malaysia untuk agar terjadi obyektivitas dalam penetapan hukuman Wilfrida ini,” janji Cak Imin.

Dia meneruskan, “Ketiga, tentu perjuangan hukum oleh para pengacara yang sudah berjalan 10 tahun ini. Kita optimis Wilfrida akan selamat dan bebas.”

Seperti diketahui, menurut data Migrant Care, Wilfrida berangkat ke Malaysia sejak tahun 2010 lalu. Wilfrida sudah dihadapkan dengan praktik percaloan sebagai tenaga kerja

wanita dan menjadi pahlawan devisa Bangsa Indonesia.

“Pada saat berangkat umur Wilfrida baru 17 tahun, namun pihak yang memberangkatkan memalsukan umurnya menjadi 21 tahun dan menjadi TKI,” ujar Direktur Migrant Care Anis Hidayah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9) lalu.

Di Malaysia, gadis belia ini dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap majikannya, Yeap Seok Pen (60). Wilfrida berangkat pada 23 Oktober 2010 melalui jalur Jakarta-Batam-Johor Baru. Selanjutnya dibawa ke Kota Baru Kelantan dan ditempatkan di rumah Yeoh Meng Tatt.

LETUSAN SINABUNG

SELEKSI HAKIM AGUNG

4.349 Pengungsi Masih Bertahan

Takut Dijerat, KY Enggan Laporkan Soal Suap JAKARTA-Komisi Yudisial (KY) tidak berani melaporkan anggota DPR yang diduga mencoba menyuap Rp1,4 miliar untuk meloloskan calon hakim agung karena buktinya sangat lemah. “Kalau orangnya mengelak, nanti malah jadi pencemaran nama baik,” kata anggota KY, Imam Anshori Saleh di Jakarta, Minggu, (22/9).

Imam mengaku tidak memiliki bukti kuat untuk melaporkan anggota Komisi Hukum DPR yang menawarinya duit Rp 1,4 miliar itu. “Waktu itu pertemuan hanya dilakukan berdua, dan saya langsung menolak penyuapan itu,” tegasnya.

Kalau orangnya mengelak, nanti malah jadi pencemaran nama baik,”

Imam Anshori Saleh Anggota KY

Menurut Imam, lantaran penyuapan itu belum terjadi, maka hal itu tak bisa dimasukkan sebagai tindak pidana.

Malah dirinya khawatir, jika tetap melaporkannya, kasus percobaan penyuapan itu justru berbalik menjeratnya.

Saat ditanya apakah anggota DPR tersebut berasal dari Fraksi Demokrat, Imam enggan menjawabnya. Ia malah mengatakan bahwa dirinya tak pernah menyebutkan nama ataupun partai asal orang tersebut. “Saya tidak akan ngomong ke mana pun, termasuk ke Badan Kehormatan DPR,” ujarnya.

Menurut dia, dari berbagai fraksi yang mendekatinya, hanya anggota DPR itu yang menawarkan uang kepadanya.

Sementara itu, mantan Ketua KY, Eman Suparman

juga tak membantah ada anggota Komisi III DPR yang menelponnya untuk minta meloloskan seorang calon hakim agung. “Jadi ada anggota Komisi III DPR yang menelpon saya. ‘Pak Eman tolonglah loloskan si Anu. Kalau lolos dari KY, di DPR urusan kami’. Bahasanya begitu,” ungkapnya Namun dalam percakapan via telepon itu, tidak dijanjikan apapun jika meloloskan si Anu. Nah saat rapat pleno, komisioner Imam tiba-tiba menyatakan ada yang menawarkan uang.

Hanya saja, kata Guru Besar FH Unpad ini, orang yang menelepon dirinya dengan yang menghubungi Imam tidak sama. “Orang itu ngomong ke Pak Imam. ‘Imam, ada uang tuh Rp 1,4 miliar. Bagi saja 7, yang penting orang ini lolos’. Pak Imam ngomongnya pada pleno dan minta orang ini diloloskan,” jelasnya Dalam rapat pleno itu, Eman mengaku tegas menolak tawaran tersebut. “Saya nggak mau, sebagai Ketua KY, saya punya kewenangan menolak ini. Saya yang memimpin wawancara, saya yang investigasi, nggak. No way,” tegasnya Imam sebelumnya ditawari duit Rp 1,4 miliar oleh anggota DPR dalam seleksi calon hakim agung. Pengakuan Imam, anggota DPR itu menyatakan duit tersebut akan dibagikan untuk tujuh komisioner Komisi Yudisial, termasuk Imam. Namun dia menolak pemberian tersebut.

Calon yang diajukan oleh anggota DPR itu pun ditolak oleh Komisi Yudisial untuk duduk di Mahkamah Agung.

Sejumlah pegiat antikorupsi meminta Imam untuk melaporkan kasus itu kepada KPK dan Badan Kehormatan DPR. Anggota Komisi Hukum DPR, Martin Hutabarat, pun berharap Imam dan pimpinan Komisi Yudisial segera membuktikan adanya dugaan suap tersebut. (gam/cea)

ant/satya bati

JALAN TOL BALI. Pemandangan jalan tol Benoa-Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua difoto dari udara di Perairan Teluk Benoa, Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9). Jalan bebas hambatan sepanjang 12,1 Km di atas laut itu akan diresmikan Senin (23/9) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang pelaksanaan KTT APEC.

BURUH MIGRAN

30 TKI Asal Sukabumi Hilang Kontak SUKABUMI- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Jawa Barat mencatat sejak tahun 2007 hingga September 2013 sedikitnya 30 tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang hilang kontak dengan keluarganya di Sukabumi.

“Jumlah tersebut diperkirakan hanya sebagian, karena masih banyak TKI yang hilang kontak, tetapi masih belum terdata maupun akibat keluarganya enggan melapor ke intansi terkait,” kata Ketua SBMI Jabar, Jejen Nurjanah kepada Antara, Minggu.

Menurut Jejen, rata-rata TKI yang hilang kontak tersebut bekerja di Arab Saudi, Malaysia dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa laporan keluarga, SBMI Jabar telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri,

Pada pertengahan November 2010, ia kemudian bertugas menjaga majikan perempuan Yeap Seok Pen. Tanggal 7 Desember 2010, Wilfrida ditangkap polisi Daerah Pasir Mas Kelantan atas tuduhan pembunuhan terhadap Yeap Seok Pen. Wilfrida terancam hukuman mati karena melanggar Pasal 302 Penal Code Malaysia.

“Wilfrida merasa tidak tahan dimarahi dan dipukul oleh majikannya. Wilfrida melakukan pembelaan dengan melawan dan mendorong majikannya hingga jatuh dan berujung pada kematian majikannya,” jelas Anis. (gam/aji)

Kemenakertrans dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di Jakarta.

Dari sekian kasus hilang kontak, hanya beberapa yang berhasil ditemukan berkat kerja sama banyak pihak.

Ada juga yang hilang kontak di negara penempatan disebabkan oleh faktor lain seperti menikah dengan majikan atau keluarga majikan, dan lebih memilih menetap di negara tersebut.

Lebih lanjut, kasus hilang kontak yang sampai saat ini masih terjadi juga disebabkan banyaknya TKI asal Sukabumi yang berangkat melalui jalur ilegal atau menjadi korban perdagangan manusia. Setelah keluarganya melapor pihaknya juga kesulitan menelusuri keberadaan TKI itu, karena baik di dinas terkait juga tidak ada identitasnya.

“Namun kami tetap berusaha mencari keberadaan TKI yang hilang kontak melalui berbagai upaya yang salah satunya dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah setempat maupun pusat untuk mencari keberadaan para TKI tersebut,” tambahnya.

Pihaknya pada Rabu (23/9) juga akan mengantar tiga keluarga TKI ke Kemlu RI di Jakarta yang keluarganya hilang kontak, “overstayed” dan yang kesulitan kembali ke Tanah Air akibat konflik di negara tempat bekerjanya yakni di Suriah.

“Upaya ini kami lakukan dengan harapan bisa membuahkan hasil karena banyak TKI khususnya TKW di luar negeri yang mengalami berbagai kasus mulai dari penyiksaan sampai ada yang terancam hukuman mati,” kata Jejen. (ant/dit/beth)

JAKARTA- Sebanyak 4.349 pengungsi akibat letusan Gunung Sinabung masih bertahan di 12 titik pengungsian yang terhitung pada Minggu (22/9) pukul 14.00 WIB. “Dari kemarin (Sabtu-red) hingga saat ini, pengungsi Gunung Sinabung banyak yang kembali ke rumahnya yang berada luar radius tiga kilometer dari puncak kawah.

Namun, masih ada 4.349 pengungsi yang masih bertahan di 12 titik pengungsian,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Sutopo menyebutkan 12 titik pengungsian tersebut, di antaranya Jambur Tuah Loh Pati yang masih didiami sekitar 70 jiwa, Masjid Agung 50 jiwa, GBKP Zentrum 81 jiwa, Masjid Istikar Berastagi 112 jiwa, KWK Berastagi 214 jiwa, Kantor Klasis GBKP Kota 650 jiwa, Jambur Sempakata 1.500 jiwa, KNPI 42 jiwa, GPDI Ota et Labora 45 jiwa, Batukarang 1.111 jiwa, Jambur Payung 404 jiwa dan Kutatayat 70 jiwa.

“Pada siang tadi sudah dimulai proses pemulangan pengungsi yang tinggal di luar zona kilometer. Tercatat sekitar 2.452 jiwa pengungsi, yakni dari sembilan lokasi pengungsian yang dilaporkan akan pulang,” katanya.

Dia mengatakan Proses pemulangan pengungsi dibantu sebanyak 15 truk dari TNI, BPBD, Brimob, polres, satpol pp maupun dari dinas PU. Sutopo menyebutkan Sebelumnya pengungsi mencapai 15.281 jiwa pada Rabu (18/9) lalu, 14.927 jiwa (19/9), 12.322 jiwa (20/9) dan 10.572 jiwa (21/9).(ant/tris/beth)

PEMBANGUNAN

Pengelolaan Daerah Perbatasan Belum Optimal KUPANG - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menilai pengelolaan daerah perbatasan selama ini belum optimal, terutama dalam hal pembangunan dasar untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

Ketua Tim Kerja (Timja) DPD RI Jacob Jack Ospara di Kupang, Minggu, memandang perlu delapan hal pokok mendapatkan prioritas dalam pengelolaan daerah perbatasan tersebut, di antaranya peningkatan aksesibilitas masyarakat perbatasan; pengembangan sarana prasarana; dan pengembangan sumber daya manusia(SDM).

Jacob Jack Ospara bersama tim Komite I DPD RI berada di Kupang, sejak 21 September dalam rangka uji sahih terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan guna menjaring mas-

ukan dari komponen terkait dengan substansi yang perlu diatur dalam RUU itu.

Hal pokok lainnya, lanjut dia, pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat; pengembangan ekonomi lokal; percepatan penetapan batas negara; pemeliharaan data fisik atau nonfisik; serta demarkasi daerah perbatasan dan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan.

“Kedelapan hal itu harus menjadi landasan sosiologis sehingga mendorong Komite I DPD RI untuk terus melakukan pengkajian terhadap RUU Pengelolaan Daerah Perbatasan mulai dari internal hingga Kupang, Pontianak dan Medan, sebagai sampling daerah perbatasan antarnegara,” katanya.

Sebelum sejumlah anggota DPD RI dari Provinsi Maluku keluar untuk menghimpun

pendapat dari masyarakat di daerah perbatasan, mereka terlebih dahulu menggelar rapat untuk mendengarkan paparan tim ahli terkait dengan uji sahih RUU Pengelolaan Daerah Perbatasan.

“Ini penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, keamanan, serta kepastian hukum bagi masyarakat perbatasan,” katanya.

Ia menyebut kondisi daerah perbatasan saat ini secara ekonomi sangat tertinggal. Jumlah desa miskin sekitar 43 persen dan penduduk miskin sekitar 37 persen, padahal memiliki sumber daya alam melimpah.

“Kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan bila dibandingkan dengan negara tetangga sangat memprihatinkan. Di Perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak dan Kalimantan Timur dengan Sabah serta

Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste sangat terasa ketimpangan pembangunan yang sangat besar,” katanya.

Ketimpangan itu sesungguhnya tidak perlu ada, terutama pada daerah-daerah di perbatasan Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langssung dengan Timor Leste, karena sebelumnya negara mantan koloni Portugis itu merupakan bekas provinsi ke-27 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama ini, kata dia, solusinya adalah menghadirkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada daerah-daerah tersebut dan memang cukup membantu, tetapi belum mampu menyelesaikan masalah koordinasi serta belum dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. (ant)

13

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO.0204 | TAHUN II SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO.0204 | TAHUN II

13

Liputan Khusus

ant/yudhi mahatma

HASIL KERAJINAN. Pengunjung mengamati hasil kerajinan perangkat rumah tangga serta alat penyajian makanan dari berbagai daerah dalam pameran Kerajinan Kreasi Nasional di Jakarta, Kamis (19/9). Pemerintah optimistis Indonesia bakal memiliki wirausaha sebesar dua persen dari jumlah populasi penduduk pada akhir 2014, merupakan angka minimum indikasi pertumbuhan kewirausahaan ekonomi suatu negara.

Indonesia Masih Miskin Wirausahawan JAKARTA- Pemerintah optimistis Indonesia bakal memiliki wirausaha sebesar dua persen dari jumlah populasi penduduk pada akhir 2014, merupakan angka minimum indikasi pertumbuhan kewirausahaan ekonomi suatu negara.

Demi mendukung target pencapaian jumlah wirausaha itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha yang telah diundangkan pada April 2013.

Tujuannya untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi. Selain itu juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan-tujuan itu menjadi agenda yang mendesak bagi Indonesia mengingat besarnya tantangan dan persaingan dalam berusaha baik pada tingkat dunia maupun regional, khususnya berkaitan dengan bakal diimplementasikannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015, yang berarti sekitar setahun 7 bulan lagi.

Sejumlah program guna memudahkan gerakan kewirausahaan

nasional juga dikeluarkan. Selain gerakan berskala nasional yakni Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), program juga dilaksanakan sejumlah kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat hingga saat ini jumlah wirausaha di Tanah Air telah mencapai 1,56 persen dari total jumlah penduduk. Sementara Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) menyebutkan bahwa jumlah wirausaha Indonesia baru 0,18 persen atau 400.000 orang, padahal jumlah idealnya mesti di atas 4,4 juta orang.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat memiliki wirausaha mencapai 11,5 persen dari jumlah penduduk, China 10 persen, Jepang 8 persen, Singapura 7,2 persen dan Malaysia 4 persen.

Target Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Perniagaan dan

Kewirausahaan Edy Putra Irawady, menjelaskan sejak Februari 2011 ada gerakan wirausaha nasional. Pemerintah juga telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mendukung kemajuan kewirausahaan tersebut.

Pada acara APEC 2013, akan dicanangkan target lima juta wirausaha muda baru hingga 2025,” kata Edy. Edy mengungkapkan, sejauh ini ada empat masalah pokok dalam pengembangan kewirausahaan nasional, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keempat masalah itu terkait dengan akses pembiayaan, akses pemasaran, regulasi birokrasi, dan kapasitas UMKM. Untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan akses pembiayaan pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan program untuk membantu dunia wirausaha, misalnya, program yang melalui bank seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Selain itu, ada juga dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan pegadaian.

Sementara itu untuk meningkatkan wirausaha, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyelenggarakan Technopreneurship Camp

untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan berbasis teknologi.

“Ini merupakan salah satu upaya kita untuk menumbuhkembangkan budaya inovasi di kalangan pemuda dan mahasiswa sehingga menghasilkan berbagai inovasi produk berdaya saing,” kata Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar.

Ia menambahkan bahwa program itu merupakan hasil kerja sama BPPT dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Ristek dan Teknologi, serta beberapa instansi pendidikan dan pemerintah terkait.

Sedangkan Kementerian Perindustrian memutuskan, untuk mencetak ribuan wirausaha baru setiap tahunnya, pihaknya menggandeng sejumlah universitas guna menjaring mahasiswa atau lulusan yang memiliki minat tinggi untuk menjadi wirausaha.

“Untuk penumbuhan wirausaha baru, melalui inkubator, pendampingan dan pemberian peralatan,” kata Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Euis Saedah.

Menurut dia, saat ini telah ada sekitar 5.000 wirausaha wanita yang telah dididik oleh Ditjen IKM Kemenperin. Selain metode inkubator melalui perekrutan di beberapa universitas,

pihaknya juga mengadakan rekrutmen putera-puteri daerah untuk menjadi tenaga penyuluh lapangan yang sejak 2007 telah menghasilkan 800 orang tenaga penyuluh perindustrian yang tersebar di 200 kabupaten dan kota.

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menyatakan pemerintah sudah menyiapkan program untuk memudahkan gerakan kewirausahaan nasional. Jika hal tersebut direspons, saya optimistis pada 2014 rasio kewirausahaan nasional akan mencapai angka dua persen,” katanya.

Karena itu, ia mendorong munculnya wirausaha-wirausaha baru di Tanah Air melalui berbagai program, di antaranya GKN yang terdiri dari paket penumbuhan wirausaha baru termasuk pelatihan dan pemberian modal awal sebagai start up.

Usia Dini Berkaitan dengan pelaksanaan program untuk meningkatkan jumlah wirausaha, barangkali patut diperhatikan pendapat psikolog Tika Bisono yang mengatakan, dunia kewirausahaan perlu diperkenalkan sejak usia dini, misalnya sejak anak duduk di sekolah dasar.

Mengajarkan anak jiwa kewirausahaan bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, berbagai prakarya yang nantinya dijual kembali hingga kerja sama dengan koperasi sekolah.

“Saya kira perlu ada kurikulum mengenai kewirausahaan,” kata Tika yang juga berpendapat bahwa jiwa wirausaha masyarakat di Tanah Air masih kurang dibandingkan dengan masyarakat di negara lain.

Jika sudah ditanamkan sejak dini, katanya, maka anak dengan mudah melanjutkan semangat berwirausahanya ketika duduk di tingkat pendidikan selanjutnya.

Menurut Tika, akibat tidak pernah adanya pendidikan kewirausahaan di sekolah, membuat generasi muda lebih cenderung memilih menjadi karyawan dibandingkan berwirausaha.

Tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi kelanjutan bisnisnya. Misalnya pengusaha yang lulusan SD akan kesulitan ketika menjadi eksportir. Sedangkan, pengusaha yang lulusan perguruan tinggi lebih mudah beradaptasi dan “naik kelas” ke tingkat yang lebih tinggi.

Dengan jumlah wirausaha yang besar, diharapkan Indonesia mampu mengambil peluang di era globalisasi saat ini, khususnya ketika kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN diimplementasikan pada 2015. Namun, bagaimana jika jumlah yang besar itu tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni?

Program inkubator bisnis wirausaha yang digadang-gadang mampu menjadi kawah candradimuka tempat lahirnya pengusaha andal Tanah Air, perkembangannya disebut-sebut dilakukan terlambat dibandingkan negara-negara lain. Thailand, misalnya, belum lama ini menargetkan jumlah wirausahawannya menjadi satu juta orang dalam dua tahun ke depan. (ant/ori/beth)

ISU DEBT CEILING

Berbondong-bondong Manfaatkan Program Mobil Murah Jakarta- Berbagai insentif yang diberikan pemerintah bagi pengembangan mobil hemat energi dengan harga terjangkau atau “low cost and green car” (LCGC), rupanya menarik banyak pelaku industri otomotif masuk ke segmen tersebut.

Salah satu insentif diberikan ialah penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

Dua merek yang sudah resmi menjadi peserta LCGC jauh hari yaitu Astra Toyota Agya dan Astra Daihatsu Ayla.

Keduanya, sudah diperkenalkan pada “Indonesia Internasional Motor Show” (IIMS) tahun lalu.

Namun, karena hingga akhir tahun 2012 pemerintah belum juga mengeluarkan perangkat peraturan LCGC, maka model tersebut urung dipasarkan.

Padahal, produk kembar hasil kolaborasi ketiga Toyota Daihatsu -- setelah Avanza-Xenia dan Rush-Terios itu -- sudah disiapkan untuk merespon program pemerintah untuk menyediakan mobil hemat energi dengan harga terjangkau.

Hampir setahun kemudian, tepatnya 9 September lalu

akhirnya Agya dan Ayla resmi dipasarkan, setelah diverifikasi surveyor kendaraaan itu bisa masuk program LCGC. Daihatsu menjual Ayla mulai dari Rp76 juta sampai Rp106 juta/unit. Sedangkan Agya lebih berani. Dengan tambahan fitur “dual airbags” dan “power steering” Toyota membandrol Agya dengan harga mulai dari Rp99,9 juta sampai Rp120,75 juta/unit.

Respon “Kami mengembangkan Agya untuk merespon ajakan pemerintah guna membangun industri otomotif melalui LCGC,” kata GM Perencanaan Perusahaan dan Hubungan Masyarakat PT Toyota Astra Motor (TAM) Widyawati Soedigdo saat ditemui di sela-sela IIMS 2013 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Menurut dia, dengan ajakan pemerintah itu, pihaknya kemudian melakukan survei pasar

untuk membuat LCGC sesuai dengan karakter dan selera pasar di Indonesia.

“Kami secara khusus membuat Agya untuk pasar Indonesia. Bukan sekadar memilih produk yang sudah ada untuk mendapatkan insentif,” ucap Widyawati.

Setelah Agya dan Ayla akhirnya meluncur di pasar nasional, sejumlah merek lain berbondong-bondong memperkenalkan mobil yang siap masuk segmen LCGC. Honda, misalnya, melalui Brio Satya yang diperkenalkan 11 September lalu, diusung untuk masuk segmen LCGC dan mulai bisa dipesan, meskipun belum mengantongi sertifikat lulus verifikasi sebagai LCGC. “Kami masih menunggu dokumen Brio Satya (sebagai LCGC) dari Kemenperin,” ujar Direktur Pemasaran dan Purnajual PT Honda Prospect Motor (HPM) Jonfis Fandy pada peluncuran Brio, baru-baru itu.

Ia memperkirakan pada November mobil murah yang dirakit di Indonesia dengan komponen lokal 85 persen itu sudah bisa “mengaspal” di negeri ini.

Harus diakui Honda Brio Satya merupakan pengembangan dari model yang sudah ada yaitu Honda Brio yang mengusung mesin 1.300 cc. Namun, untuk mendapat fasilitas insentif pajak Honda membuat Brio Satya dengan mesin 1.200 cc.

Sesuai dengan perangkat peraturan mobil hemat energi dengan harga terjangkau, hanya mobil dengan kapasitas mesin (bensin) 980 sampai 1.200 cc yang mendapat insentif pajak.

Selain itu, peraturan LCGC yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 dan Peraturan Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Nomor 25 Tahun 2013 menyebutkan antara lain konsumsi bahan bakar mobil itu minimal 20km/liter dan menggunakan spesifikasi bahan bakar (bensin) RON (reseach octane number) 92.

Pada bagian lain juga disebutkan harga tertinggi LCGC adalah Rp95 juta/unit. Namun, pemerintah juga membuka ruang harga bisa diatas ketentuan itu, bila ada tambahan penggunaan teknologi transmisi

otomatis dan fitur keamanan.

Ketentuan lain yang juga mutlak ada adalah penggunaan tambahan merek Indonesia, serta model dan logo yang mencerminkan Indonesia.

Oleh karena itulah, Toyota, Daihatsu, dan Honda, menyematkan nama Indonesia pada LCGC mereka.

Dua menyusul Sementara Nissan melalui Datsun Go -yang pertama kali diluncurkan di India pada Juli lalu -- mengusung mobil tersebut masuk LCGC. “Datsun akan menjadi partisipan untuk program LCGC di Indonesia, dan kami sangat menantikan untuk memulai penjualan Datsun tahun depan,” tutur Presiden and CEO Nissan Motor Co Ltd Carlon Ghosn, ketika peluncuran Datsun Go pada 17 September lalu.

Tidak mau ketinggalan Suzuki yang juga jago di mesin mobil kompak, memasang Suzuki “Karimun” Wagon R sebagai calon LCGC-nya.

Pada arena IIMS 2013, meskipun belum dipasarkan secara resmi, karena dokumen pengurusan LCGC masih diproses, Suzuki pun mulai

mengambil order.

“Kalau inden, sudah bisa hari ini,” kata Direktur Penjualan dan Pengembangan Jaringan PT Suzuki Indonesia Sale (SIS) Davy Tuilan di sela-sela pembukaan IIMS 2013.

Menurut Dirjen IUBTT Kemenperin Budi Darmadi, tidak hanya produsen otomotif dari Jepang yang berminat masuk ke segmen LCGC. Pemain otomotif dari Eropa dan Korea Selatan juga tengah menjajaki segmen yang potensi pasarnya besar karena menyasar konsumen yang merupakan “first buyer” (pembeli pertama) mobil baru.

“Potensi pasar yang besar dan insentif yang pemerintah berikan, sangat menarik para pemain otomotif dunia, masuk ke segmen LCGC,” ujarnya.

Program LCGC, menurut dia, mampu menarik investasi baru hingga 3,5 miliar dolar AS serta membuka lapangan kerja baru untuk lebih dari 100 ribu orang.

“Kita perlu mengembangkan industri mobil yang potensi pasarnya besar ini. Kalau tidak, mobil impor sejenis akan masuk ke sini,” kata Budi. (ant/ ris/beth)

14

LINTAS NUSANTARA

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO.0204 | TAHUN II

MASKOT ISG: Maskot Islamic Solidarity Games (ISG) berupa harimau Sumatera yang dinamai Tiggy bersiap menghibur penonton acara pembukaan ISG ke-3 di Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Minggu (22/9) kemarin.

ISLAMIC SOLIDARITY GAMES

Pengamanan Pembukaan ISG Ketat PALEMBANG - Pengamanan area GOR Jakabaring Palembang, Sumsel, cukup ketat yang ditandai dengan keberadaan "check point" di pintu gerbang gedung olah raga itu serta penjagaan aparat keamanan di luar Stadion Sriwijaya.

Tampak petugas kepolisian dari Shabara Polda Sumsel menghentikan shuttle bus yang membawa rombongan calon pengunjung acara pembukaan Islamic Solidarity Games (ISG) 2013 di gerbang pintu masuk area GOR, Minggu, menjelang acara pembukaan ISG. "Tolong tunjukkan kartu ID atau karcis tanda masuk... bagi yang tidak memiliki tolong turun dari bus ini," kata dua polisi dan dua polwan yang menyetop bus dan naik

Kalau kami bertugas mengawasi makanan untuk para delegasi asing yang menjadi tamu negara,”

Dr. Mansuri

Tim Kesehatan Biddokkes ke kabin shuttle bus itu dengan tegas.

Tampak seorang anak muda penumpang shuttle bus terbirit-birit turun dari bus, setelah dia tidak bisa menunjukkan identitasnya.

Sementara itu di luar sta-

dion Sriwijaya tampak parkir tiga mobil Panzer milik Angkatan Darat serta beberapa personalnya.

Begitu juga provos Satuan Brimob Polda Sumsel, serta Bid dokkes Polda Sumsel juga ikut berjagajaga.

"Kalau kami bertugas mengawasi makanan untuk para delegasi asing yang menjadi tamu negara," kata Dr Mansuri dari tim kesehatan Biddokkes itu.

"Sejak para tamu tiba di bandara hingga akhir ISG ini kami harus pastikan bahwa yang mereka konsumsi sehat dan bersih," tambah Dr Mansuri.

ISG 2013 pada Minggu malam, akan dibuka Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bertempat di Stadion Sriwijaya. (ant/dik)

ant/fanny octavianus

Waemum Kwamki Lama Bayar Denda Rp 5,1 M TIMIKA - Kepala perang (waemum) Kwamki Lama, Atimus Komagal telah membayar lunas denda adat kepada seluruh korban meninggal saat konflik dua kelompok warga di wilayah itu tahun 2011.

Kapolsek Sub Sektor Kwamki Narama, Aiptu Gustaf Puy di Timika, Minggu, mengatakan total denda adat yang dibayarkan Atimus Komagal kepada keluarga korban meninggal sebanyak Rp 5,1 miliar.

Pembayaran denda adat tersebut dilakukan di Kwamki Lama pada Jumat (20/9) dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polres Mimika

dan Brimob Detasemen B Polda Papua.

Para keluarga korban yang menerima pembayaran denda adat itu antara lain keluarga almarhum Perael Dang mendapat bayaran Rp 1,5 milar, keluarga almarhum Ike Bagau mendapat pembayaran Rp 1,2 miliar, dan keluarga almarhum Januaraius Kobogau mendapat pembayaran Rp 850 juta.

Satu korban lainnya yaitu

Johni Beanal tidak menuntut pembayaran denda adat. Hal itu sudah menjadi kesepakatan antara keluarga Johni dengan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA).

"Kita menyambut baik pengertian keluarga korban dan terima kasih kepada LEMASA yang sudah berperan aktif menangani persoalan ini," kata Puy. Puy berharap peran aktif lembaga adat seperti LEMASA sangat diharapkan untuk membantu pemerintah dan aparat keamanan menangani berbagai permasalahan sosial

di tengah masyarakat.

Konflik dua kelompok warga di Kwamki Lama pada 2011 terjadi antara kelompok Atimus Komagal (kelompok bawah) dengan kelompok Hosea Ongomang (kelompok atas).

Kasus tersebut bermula dari persoalan sepela yaitu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan putra Hosea Ongomang yang dibonceng oleh putra Atimus Komagal. Namun kasus tersebut memicu pecah konflik antara dua kelompok hingga mengakibatkan sejumlah orang meninggal dunia. (ant/dik)

LEGENDA INDONESIA

Budayawan: Pewarisan Legenda Harus Dihidupkan SOLO - Budayawan yang juga pemimpin Padepokan Lemah Putih Kabupaten Karanganyar Suprapto Suryodarmo mengemukakan pentingnya masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan menghidupkan pewarisan legenda kepada generasi muda, sebagai bagian pembentukan karakter bangsa.

"Legenda itu menyimpan kekuatan 'local genius', sarat dengan pesan hal-hal yang baik dan buruk, sebagai pendidikan nilai kepada masyarakat, termasuk gener-

asi muda bangsa," katanya di sela menyaksikan hari kedua Solo International Performing Arts 2013 di Solo.

Solo International Performing Arts berlangsung 2022 September 2013 di Benteng Vasternburg Kota Surakarta dengan mengangkat tema besar "The Legend, History of World Culture" diikuti 16 delegasi berasal dari dalam dan luar negeri.

Selama ini, kata dia, justru orang luar negeri yang sering mengungkap legenda bangsa Indonesia. Karya mereka itu

membuat masyarakat terperanjat.

"Mengapa tidak kita sendiri, tidak bisa mengangkat nilai tradisi dan budaya," katanya.

Selain itu, menurut dia, masyarakat Indonesia seringkali justru terpikat oleh legenda bangsa lain yang dikemas menarik dan secara terkini menggunakan kemajuan teknologi.

Ia mengatakan semakin lama legenda telah digantikan peranannya oleh produkkemajuan teknologi sehingga menjadi legenda baru.

"Kita terjebak, berusaha untuk melakukan perubahan, sementara secara tradisi, banyak legenda di masyarakat, akan tetapi kita tidak mampu lagi mengetahui dan mengangkat," katanya.

Menurut dia, pentingnya usaha membangun kepercayaan diri masyarakat agar mampu mengungkap legenda dan mengupayakan pewarisan kepada generasi muda.

Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi panitia SIPA yang mengangkat tema tersebut melalui pergelaran kelima

pada 2013.

"Yang penting itu pengembangannya, mengungkap latar belakang suatu legenda, karena di situ terkandung nilai dan karakter bangsa," katanya.

Animo kuat Ketua SIPA 2013 Irawati Kusumorasri mengatakan anima masyarakat cukup kuat terhadap pergelaran tersebut.

"Bisa kami klaim, tidak kurang dari 10.000 sampai 12.000 penonton ingin menyaksikan SIPA dan angka tersebut cukup bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Untuk memberi kesempatan masyarakat sebanyakbanyaknya menyaksikan pergelaran itu dan menghindari jual beli tiket gratis oleh calo, pihaknya memutuskan meniadakan sistem tiket gratis mulai Sabtu (21/9) hingga hari terakhir SIPA, Minggu.

Ia menjelaskan sistem tiket gratis sesungguhnya sebagai bagian riset skala kecil pihaknya, guna mengukur animo masyarakat terhadap SIPA. Akan tetapi, saat hari pertama pergelaran itu, terjadi praktif jual beli tiket oleh calo de-

ngan harga bervariasi antara Rp10.000-Rp20.000 per lembar.

Hari kedua pergelaran SIPA, berupa pementasan antara lain Tarian "Cantonese Girlish Charm" (Zhuhai Hansheng Art China), "Ulak Kusedenge" (Sanggar Lungun Yogyakarta), "The Rite of Spring" (Dance Theater Ludens Jepang), "K-Wind" (Noreum Machi Korea Selatan), "Ronggeng Manis" (Pring Serentet Banyumas), dan wayang ajen dengan lakon "Jaya Perbangsa" (Ki Dalang Wawan Ajen, Jawa Barat). (ant/dik)

{ MAKANAN }

Pelopor Abon yang Tak Doyan Abon SULAWESI TENGAH - Abon daging sapi kini mudah ditemui di berbagai tempat di Kota Palu atau daerah lainnya di Sulawesi Tengah sebagai salah satu oleh-oleh. ____________________________________________Oleh: Riski Maruto Namun sekitar 38 tahun silam, masyarakat Kota Palu tidak mengenal apa yang disebut abon.

Abon adalah makanan berbahan daging rebus yang diserat-seratkan, dibumbui, kemudian digoreng.

Mbok Sri adalah perempuan asal Yogyakarta yang mengklaim dirinya sebagai pelopor pembuat abon daging sapi di Kota Palu.

Dia mengaku membuat abon daging sapi pertama kali pada 1975. Saat itu dia menjadi pembantu rumah tangga di rumah dua orang Inggris yang sedang bekerja di proyek irigasi Gumbasa di

Kabupaten Sigi.

Perempuan bernama lengkap Hardjo Sriyono itu sebenarnya datang ke Sulawesi Tengah pada 1969.

Saat itu dia mengabdi kepada majikannya yang merupakan Raja Kaili bernama Daeng Maraja Lamakarate.

Setelah beberapa tahun mengabdi di Raja Kaili, ada dua pria berkebangsaan Inggris mencari pembantu rumah tangga.

Dua bule bernama Dunlop dan Branley itu tidak mendapatkan pembantu setelah mencari ke berbagai tempat, hingga akhirnya mereka menemukan Mbok

Sri.

Setelah mendapatkan izin dari Raja Kaili, Mbok Sri mengabdi kepada orang bule tersebut dengan gaji Rp20 ribu per bulan atau 10 kali lipat dari gaji sebelumnya.

Setiap hari dua bule itu bekerja sejak pagi hingga sore di lokasi proyek Gumbasa, sehingga Mbok Sri merasa rugi jika tidak memanfaatkan waktu luangnya setelah ia menyelesaikan pekerjaan rumah.

“Saya mulai membuat bawang goreng dan abon daging sapi di waktu luang,” kata Mbok Sri yang pernah mendapatkan juara I Adibakti Minabahari oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Desember 2012.

Penghargaan itu adalah

untuk pelaku usaha industri kecil yang dikelola profesional, skala produksi lumayan, rantai produksi rapi dan bersih, serta hasilnya pun enak.

Mbok Sri juga pernah

dikunjungi mantan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paku Alam IX, karena dinilai sukses di perantauan dan bisa meningkatkan pereknomian masyarakat sekitar.

Menabung emas Dengan upah Rp20 ribu per bulan, Mbok Sri membeli perhiasan emas seberat 10 gram.

“Tiap bulan saya belikan emas dan saya simpan. Kalau makan saya bisa seadanya, ngikut dengan majikan,” katanya.

Dengan modal itulah, Mbok Sri mulai belanja bawang goreng dan daging sapi di Pasar Bambaru atau yang biasa dikenal Pasar Tua. Dia berjalan kaki dari rumah ke pasar yang jaraknya sekitar lima kilometer.

“Uang untuk naik dokar saya belanjakan sayur dan lauk,” katanya.

Suatu ketika pada 1980, dua insinyur asal Inggris itu akan pulang ke negaranya karena pekerjaannya telah selesai. Mereka meminta

Mbok Sri untuk turut ke Inggris karena dinilai pekerjaan rumahnya memuaskan majikan.

Tanpa pikir panjang, dia menolak ajakan itu karena selain Inggris adalah negeri yang jauh, negara tersebut juga memiki cuaca berbeda dibandingkan Indonesia.

“Saya takut dingin,” katanya polos.

Namun, sebagai ucapan terima kasih, kedua orang Eropa itu memberikan Rp200 ribu kepada Mbok Sri. Uang sebesar itu sangat berharga bagi Mbok Sri. Setelah pembangunan saluran irigasi Gumbasa selesai pada 1980, Mbok Sri juga turut kehilangan pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga.

Dengan keterampilan dan sisa upah yang dimilikinya, Mbok Sri mengembangkan usaha pembuatan

bawang goreng dan abon daging sapi.

Selanjutnya dia hidup dengan numpang di samping rumah H Masmudin di Jalan S Parman, Palu.

Pada awalnya, istri seorang polisi ini hanya mampu membeli 10 kilogram daging sapi dan seikat bawang merah.

Daging seberat 10 kg diolahnya menjadi empat toples yang masing-masing seharga Rp5.000,00. Sedangkan seikat bawang merah bisa diolah menjadi lima toples bawang goreng. Satu toples bawang goreng dijual Rp2.000,00.

Setiap hari dia berkeliling menjajakan abon daging dan bawang goreng. Dari instansi ke instansi dia masuki sambil membawa dua toples abon di lengan kiri dan dua toples bawang goreng di tangan kanan. (ant/dik)

OPINI

Refleksi Reformasi Pendidikan AS

salam songkem

Pemanfaatan Lahan

Oleh: Budy Sugandi Mahasiswa S2 di Marmara University, Istanbul-Turkey

B

erkurangnya stok kedelai yang memicu harga kedelai nasional melejit seharusnya menjadi bahan renungan pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Sebab persediaan kedelai yang tidak mencukupi kebutuhan nasional hakikatnya suatu kegagalan Kementerian Pertanian.

Selama ini, total produk nasional pertanian kedelai hanya mampu menyadiakan sekitar 700-800 ribu ton pertahun, sedangkan kebutuhan konsumsi nasional kedelai mencapi 2,5 juta ton pertahun. Sehingga hal tersebut memicu terjadinya lejitan harga kedelai di luar batas normal. Itu terjadi karena Kementerian Pertanian lalai dalam mengembangkan produk kedelai nasional.

Tidak hanya itu, Kementerian Pertanian juga telah gagal mengembangkan lahan pertanian. Jangankan mengembangkan lahan, menjaga lahan yang ada tak bisa, sehingga yang terjadi justeru penyusutan lahan pertanian dari 1 juta hektare berkurang tajam jadi 571 ribu hektare. Jika ini terus dibiarkan, maka lahan pertanian akan terus menipis yang pada akhirnya berdampak pada persediaan produk kedelai nasional kian berkurang jauh dari kebutuhan nasional.

Untuk mencukupinya tentu kemudian langkah impor kedelai tak bisa dihindari. Apalagi kini, meskipun untuk jangka pendek, pemerintah mencabut bea impor, yang berarti tidak hanya petani yang merugi namun negara pun kehilangan sebagian pendapatannya.

Buruknya tata kelola pertanian terutama kedelai di Indonesia memang butuh secepatnya ditangani. Meskipun agak terlambat, upaya Kementerian Pertanian untuk memanfaatkan lahan tidur dan melakukan tanam kedelai secara tumpang sari, seperti menanam kedelai di bawah areal tanam jati yang masih muda memang layak diapresiasi.

Setidak-tidaknya upaya tersebut menjadi harapan baru akan pertumbuhan pertanian kedelai nasional di masa yang akan datang. Apalagi sistem tanam kedelai tumpang sari sudah pernah dicoba di Banten dan Yogyakarta. Konon di Banten dengan lahan 900 hektare dapat menghasilkan kedelai hingga 1,5 juta ton, sedangkan di Yogyakarta lahan 600 hektare bisa memproduksi kedelai 1,6 juta ton, sehingga pengalaman di dua daerah tersebut perlu dikembangkan pula di daerah-daerah lain.

Tentu saja, untuk bisa mengembangkan pertanian kedelai, terutama dengan sistem tanam tumpang sari tersebut, tak bisa dikerjakan sendiri oleh Kementerian Pertanian apalagi hanya mengandalkan lahan perhutani. Sebaiknya tidak diabaikan potensi petani di berbagai daerah, terutama di daerah Madura dan sekitarnya.

Sesungguhnya tinggal pihak Kementerian Pertanian melibatkan segenap instansi yang ditanganinya di berbagai daerah memotivasi para petani agar lebih tertarik menanam kedelai daripada tembakau. Apalagi tembakau beberapa tahun terakhir nyaris terus menerus mendatangkan kerugian pada pihak petani, sehingga dengan sedikit motivasi dan pemahaman pertanian kedelai akan cepat mengalihkan para petani dari tembakau ke pertanian kedelai.

Itu sebagian dari upaya menanggulangi krisis dan impor kedelai di masa yang akan datang. Tentu saja, motivasi dan pemahaman saja tidak cukup tangguh mengalihkan keyakinan para petani dari tembakau ke kedelai. Karenanya pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga harus dapat meyakinkan pasar kedelai nasional dapat mendatangkan keuntungan, bukan kerugian sebagaimana tembakau. (*)

Benahi Kekurangan Siapa pun pasti punya kekurangan. Tidak juga KPU dan birokrasi kependudukan Kemendagri, keduanya pun tidak sempurna. Karennya wajar ketika ada kesalahan. Namun bila kesalahan terjadi terus menerus itu indikasi memang dilakukan secara sengaja. Sehingga kesengajaan tersebut memang layak dipertanggungjawabkan.

Menjelang pelaksanaan pemilu yang rencananya digelar April 2014 mendatang, KPU mengeluarkan data pemilih tetap (DPT) yang berbeda dengan Data Kependudukan, yang mencapai jutaan pemilih. Kasus serupa meskipun dengan jumlah yang berbeda juga terjadi dalam pemilu 2009. Sehingga makin kuat keyakinan kekacauan persiapan pemilu ditengara dilakukan terencana, untuk kepentingan yang terselubung. Sebab ketidakakuratan DPT memicu adanya korupsi suara rakyat.

Data daftar penduduk potensial pemilih pemilu yang diserahkan oleh Kemendagri, menurut Dirjen Dukcapil, sudah didasarkan pada hasil perekaman disesuaikan dengan data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 32.

Dalam DP4 yang diserahkan Kemendagri ke KPU tersebut tertulis angka 190 juta. Data tersebut ternyata mengalami perbedaan dengan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang ditetapkan KPU. Sebab dalam DPSHP tersebut hanya tertera angka 181 juta lebih pemilih.

Sehingga perselisihan angka pemilih tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas pemilu, karenanya perbaikan memang harus dilakukan.

Upaya yang tepat adalah mengundur jadwal penetapan DPT. Sedianya penetapan DPT akan dilakukan pada 13 September lalu, namun karena perselisihan tersebut, jadwal penetapan DPT diundur hingga 30 hari kemudian. Upaya itu telah disepakati oleh Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Komisi II DPR. Keterlambatan penetapan jadwal DPT masih lebih baik daripada memaksakan penetapan DPT yang tidak sesuai antara DPSHP dan DP4. Untuk menghasilkan pemilu 2014 yang berkwalitas dan terpercaya. (*)

A

15

SENIN 23 SEPTEMBER 2013 NO. 0204 | TAHUN II

Sangat menarik sekali menyelami perbandingan sistem pendidikan yang ada di setiap negara. Beberapa hari ini saya tertarik membaca dinamika pendidikan di Amerika Serikat. Tidak bisa kita pungkiri sistem pendidikan di AS saat ini bisa dikatakan sangat baik oleh sebab itu banyak negara yang menjadikannya sebagai kiblat dan referensi utama dalam menjalankan kebijakan pendidikan di negara mereka masing-masing.

D

alam hal ini saya tertarik dengan reformasi pendidikan yang pernah terjadi di AS. Sebelum menjadi kiblat pendidikan, AS juga pernah mengalami keterbelakangan dalam hal pendidikan, banyak kritik terhadap lemahnya pendidikan di AS, pernah diadakan monitoring dan evaluasi pendidikan yang dilakukan

oleh berbagai badan resmi AS sendiri, ternyata kualitas pendidikan dan lulusan sekolah di AS masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain dalam standar internasional.

Karena adanya berbagai permasalahan tersebut, pemerintah AS sejak tahun 1990 mencanangkan reformasi pendidikan. Pada tahun tersebut Presiden AS George HB Bush beserta seluruh Gubernur Negara Bagian (saat itu Bill Clinton termasuk menjadi salah satu Gubernur Negara Bagian) menyetujui reformasi pendidikan dengan mencanangkan 6 tujuan nasional pendidikan AS yang baru.

Enam tujuan pendidikan tersebut meliputi, tahun 2000, seluruh anak di AS di waktu mulai masuk sekolah dasar sudah siap untuk belajar. Pada tahun 2000 pula, tamatan sekolah menengah naik sekurang-kurangnya 90%.

Pada tahun itu juga, murid-murid di AS yang menyelesaikan pendidikannya pada “grade 4,8 dan 12� mampu menunjukkan kemampuannya dalam mata pelajaran yang menantang, yaitu bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, dan geografi.

Setiap sekolah di AS harus mampu menunjukkan bahwa anak-anak dapat menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga mereka siap menjadi warga negara yang baik, siap untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi, serta siap pula untuk pekerjaan yang produktif dalam perekonomian modern. Pada tahun 2000, siswa-siswa AS adalah yang terbaik di dunia dalam bidang sains dan matematika.

Selain itu, setiap orang dewasa AS dapat membaca dan menulis, me-

Setiap sekolah di AS harus mampu menunjukkan bahwa anak-anak dapat menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga mereka siap menjadi warga negara yang baik, siap untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi, serta siap pula untuk pekerjaan yang produktif dalam perekonomian modern.

miliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing dalam ekonomi global, serta dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Pada tahun 2000, setiap sekolah di AS harus bebas dari obat-obat terlarang dan kekerasan, serta dapat menciptakan suasana lingkungan yang mantap dan aman sehingga kondusif untuk belajar.

Pokok-pokok reformasi tersebut dimaksudkan sebagai pegangan dalam membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang sudah harus segera diimplementasikan dan hasilnya sudah harus kelihatan pada tahun 2000.

Dan memang itulah yang terjadi di AS. Pokok-pokok reformasi pendidikan itu akhirnya ditindak lanjuti dengan ber-

bagai kreasi kebijakan pendidikan di tingkat negara bagian dan pemerintah derah.

Gerakan reformasi pendidikan di kalangan gubernur itu dipelopori Gubernur Bill Clinton dan Lamar Alexander di masing-masing negara bagiannya. Gebrakan yang dilakukan antara lain, meningkatkan persyaratan untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, melaksanakan tes standar untuk mengukur keberhasilan siswa, dan menjalankan sistem penilaian yang ketat terhadap guru sejalan dengan pembenahan jenjang karir bagi guru-guru.

Gerakan ini juga memperbesar tambahan dana dari negara bagian bagi sekolah-sekolah. Tambahan dana baru ini pada umumnya dipakai untuk meningkatkan gaji guru yang kala itu masih berada pada taraf sangat rendah. Akhirnya AS benar-benar memperoleh kemajuan di bidang pendidikan, sehingga ketika Bill Clinton menjadi Presiden AS, keberhasilan AS dalam mengembangkan kebijakan pendidikan mendapat perhatian khusus.

Dari pemaparan di atas, gebrakangebrakan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, negara bagian dan pemerintah daerah sangatlah jelas, konkret dan terarah. Ini sangat penting bagi para pemegang kebijakan di negara kita agar setiap perubahan atau setiap sistem yang ingin diberlakukan tidak hambar, menghamburhamburkan biaya melainkan memiliki target yang jelas dan hasilnya bisa dinikmati secara nyata oleh bangsa Indonesia. =

Penjarahan Ruang Publik Oleh: Hidayat Raharja Pendidik dan Pelaku Kebudayaan, Tinggal di Sumenep

Ruang publik merupakan hak masyarakat untuk bisa mendapatkan kenyamanan, ruang terbuka yang sehat, dan pandangan yang mengenakkan. Ruang publik sebagai bagian dari tata ruang hunian atau perkotaan harus mempertimbangkan kenyamanan warganya. Ruang publik menjadi salah satu penyeimbang kesesakan ruang oleh laju pembangunan kota, keribetan, dan hilangnya pekarangan rumah.

K

arenanya, di beberapa daerah dikeluarkan Peraturan Daerah (perda) mengenai penempatan (peletakan) iklan dan berbagai alat peraga visual dalam bentuk banner, baliho atau pun spanduk di ruang terbuka. Perda bukan hanya mengatur peletakan tetapi juga perijinan serta biaya perijian yang harus dibayar.

Perkembangan kota dengan berbagai aktivitas warganya telah menjadikan ruang publik sebagai ruang untuk publikasi ekonomi dan ruang pencitraan bagi komunitas politik.

Pada kepentingan yang pertama, sebagai ruang publikasi ekonomi telah mengubah ruang publik sebagai lahan promosi berbagai produk barang konsumtif. Penjarahan ruang yang menyebabkan para penghuni tertekan oleh gambar yang sedemikianbe-

sar menonjok mata para pejalan yang berlalu-lalang. Rambahan ruang bukan hanya merampas open space (ruang terbuka) dalam perkembangannya serbuan iklan berbagai produk konsumtif memenuhi dinding bangunan pemukiman dan perkantoran yang ada di pertigaan atau perempatan jalan.

Iklan semacam ini jarang yang mempertimbangkan kenyamanan publik sebab yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana penempatan baliho menyita perhatian publik, sehingga terkesan memaksa dan mengeram dalam memori.

Tak banyak publikasi tentang hubungan publikasi di ruang terbuka dengan berbagai baliho ukuran raksasa. Tetapi dari produsen selalu mengganti gambar dan topik yang ada dalam layar untuk mempengaruhi konsumen (publik). Setiap waktu persaingan antar produsen sejenis semakin sengit dan kian menyesakkan ruang publik. Indikasi yang kian menguatkan pengaruh pemasangan baliho di ruang publik terhadap penjualan barang atau produk.

Hadirnya berbagai gambar iklan di ruang publik jarang dipersoalkan, atau kalau pun dijadikan sebagai persoalan adalah ketika produsen yang meletakkan baliho tersebut belum membayar dana perijinan bagi pemerintah daerah.

Namun persoalan ruang publik tidak hanya disesaki oleh berbagai iklan produk konsumtif yang menikam penglihatan publik, tetapi akhir-akhir ini baik menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) atau pun pemilu legislatif (Pileg) berbagai ruang publik diserbu dengan berbagai baliho, banner, yang memajang foto orang tertentu dengan memasang senyum yang diatur sedemikian rupa untuk memikat publik. Gambar atau foto-foto sebagai alat peraga kampanye para calon legislatif untuk memperkanlakan wajahnya yang nantinya akan dipajang di surat suara.

Seberapa efektifkah pemasangan gambar-gambar yang menyesaki ruang publik dengan perolehan suara?

Barangkali yang penting bagi mereka telah menyodorkan muka untuk dikenal dan dipilih. Persoalan gambar-gambar tersebut benar-benar telah meresahkan ruang publik, sebab banyak dari mereka yang tidak mempertimbangkan unsur estetika, sehingga kadang terkesan lucu bahkan kadang menjengkelkan. Persoalannya, adalah: pertama, hampir semua gambar atau foto yang diperagakan monoton; sedikit tersenyum dengan berpakaian jas dan dasi, beberapadi antaranya bersisian dengan fototokoh masyarakat. Tak ada visi dan misi yang ditawarkan yang ada hanya nama lengkap dengan gelarnya dan daerah pemilihan (Dapil) dalam Pileg yang akan datang. Kerja visual yang tanpa mempertimbangkan aspek tujuan yang ingin dicapai dan pertimbangan keunikan gambar sehingga dikenang oleh yang melihatnya. Jika demikian tidak berlebihan jika kemudian foto dan gambar-gambar mereka disebut sebagai sampah visual yang mengotori ruang publik.

Kedua, tidak ada tawaran atau bukti yang ditawarkan kepada ruang publik apa yang bisa mereka berikan atau abdikan kepada masyarakat.

Realitas yang menandaskan tak ada apa-apa yang akan mereka lakukan kepada masyarakat ketika kelak mendapatkan kedudukan yang mewakili rakyat yang telah memilihnya. Sebuah pencitraan, dan hanya mencitrakan diri dengan mematut wajah yang diolah dalam photoshop sehingga terkesan ramah dan bersahabat. Konon, biaya untuk membuat gambar-gambar semacam itu dan dipasang di berbagai tempat strategis salah satu parpol mengharuskan calegnya menyediakan dana tiga ratus juta rupiah untuk tingkat kabupaten dan lima milyar untuk tingkat nasional (Surabaya Post, 27/2/2013).

Sayang, memang kalau mereka hanya mengotori ruang publik dengan dana yang cukup besar, dan memang perlu diatur mengenai pemasangan

alat peraga kampanye ini. Namun tulisan ini tidak akan membahas mengenai aturan tersebut, tetapi lebih menekankan kepada pilihan cerdas dan kreatif dalam memanfaatkan ruang publik sehingga mencerdaskan pula bagi yang melihatnya. Pertama, mengapa mereka tidak menyodorkan visualisasi apa yang bisa mereka lakukan untuk memberikan perubahan bagi masyarakatnya sebagai wujud dari visi dan misi mereka. Kedua, mengapa mereka tidak mempertimbangkan aspek ekologis dan visual dimana gambar dan baliho dipajang sehingga bisa mempercantik lingkungan, membuat nyaman bagi yang memandang.

Pertimbangan semacam ini telah dilakukan oleh berbagai produk konsumtif, dengan mempertimbangkan budaya lokal tempat iklan akan dipajang juga mengubah tema secara berkala. Serta terlibat langsung dengan berbagai kegiatan masyarakat sehingga memang berdekat-dekat dan semakin dekat sehingga masyarakat terpikat. JIka tidak mereka hanya akan menjadi penjarah ruang publik dan menjarahi hak masyarakat untukmendapatkan ruang nyaman dan bersahabat.=

Redaksi Menerima tulisan dalam bentuk opini, puisi, cerpen, dan resensi buku. Panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku).

Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@ gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber