e Paper Koran Madura 23 Desember 2014

SELASA

23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

SELASA 23 DESEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0512 | TAHUN III koranmadura@gmail.com

ant/sahrul manda tikupadang

STOP KEKERASAN RUMAH TANGGA. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar menggelar aksi memperingati Hari Ibu di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (22/12). Mereka menyerukan agar penghargaan terhadap kaum ibu dilakukan dengan membebaskan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, ekonomi maupun seksual. | berita terkait halaman M dan I

Golkar Tak Mau Terdampar Hari ini Juru Runding Ical dan Agung Bertemu JAKARTA-Dua kubu yang berseteru di Partai Golkar terus melakukan penjajakan untuk mencapai kesepakatan damai atau islah. Baik pengurus Partai Golkar dari kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie (Ical) telah menyiapkan masing-masing lima juru runding.

Rencananya, juru runding dari kedua kubu akan bertemu di hotel Ritz Carlton Jakarta, hari ini, Selasa (23/12).

Politikus Golkar, Theo L. Sambuaga menuturkan, juru runding dari kubu Ical yakni Sharif Cicip Sutardjo sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua MS Hidayat dan anggotanya

Theo L. Sambuaga, Fredi Latumahina dan Aziz Syamsuddin. “Surat penetapan namanama juru runding itu sudah ditandatangani pekan lalu. Kita siap melakukan pertemuan (dengan pihak Agung Laksono),” kata Theo, Senin (22/12).

Theo mengatakan agenda pertemuan hari ini untuk penyelesaian secara internal, melakukan upaya rujuk, dan bersama-sama membangun Golkar.

Sementara itu, kubu Agung Laksono sendiri telah lebih dulu menyiapkan lima juru runding, yaitu Andi Matalata, Priyo Budi Santoso, Ibnu Munzir, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Yorrys Raweyai.

Yorrys Raweyai mengamini pernyataan Theo bahwa pertemuan dengan juru runding kubu Ical akan dilakukan hari ini.

“Besok, jam 15.30 WIB di hotel Ritz Carlton,” kata juru runding kubu Agung, Yorrys Raweyai usai rapat pleno di DPP Golkar,

Slipi, Jakarta Barat, Senin (22/12). Yorrys meminta agar kubu Aburizal memberikan keterangan resmi mengenai lima orang yang ditunjuk sebagai juru runding.

Menurut dia, masing-masing juru runding harus memiliki legalitas yang sah, melalui putusan rapat harian DPP. “Pertemuan akan membahas langkah ke depan, seperti hal-hal apa saja yang akan disepakati.

Pertemuan ini juga untuk menyiapkan waktu perundingan, karena akhir tahun akan banyak pengurus partai yang libur,” cetusnya.

Politikus Golkar Agun Gunandjar mengharapkan perselisihan Golkar selesai dalam waktu sepekan ke depan, karena pilkada sudah di depan mata. “Pilkada sudah di depan mata, kasihan teman-teman

di daerah. Berorganisasi bukan untuk kekuasaan semata,” tegas Agun.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Golkar versi Munas Bali, M Misbakhun mengatakan, seluruh kader Partai Golkar menginginkan terjadinya islah di partai beringin.

Hal itu agar Golkar bisa menjadi parpol pemenang pemilu di 2019 nanti. “Saya yakin proses islah ini keinginan bersama.

Keinginan kader dan fungsionaris partai adalah menjadi Golkar satu, utuh dan kuat sehingga partai golkar menjadi pemenang pemilu 2019,” katanya.

Menurutnya, islah merupakan jalan yang terbaik meskipun adanya syaratsyarat dari kedua kubu. Persyaratan tersebut, lanjut dia, dapat dibicarakan, yang terpenting adanya semangat untuk bersatu.

“Islah adalah jalan yang baik. Persyaratan itu bisa dibicarakan kalau semangatnya islah,” ujarnya. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

Ruang

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Seorang teman di facebook pernah melontarkan pernyataan keras bahwa agama tak memberi ruang bagi pengembangan pemikiran. “Agama hanya merupakan sekumpulan keyakinan yang tak menyisakan ruang untuk berpikir,” katanya. Jika ingin mengembangkan pemikiran, bermainlah di wilayah filsafat.

Tuhan dan ajarannya di sini hanya untuk diyakini dan dilaksanakan. Tak boleh ada ruang pemikiran apalagi gugatan. Wilayah agama, tidak menyediakan ruang bagi mereka yang kritis. Keyakinan dianggap bertolak belakang dengan ekspresi kemampuan pemikiran.

Firman Tuhan tak boleh dipikirkan, dikaji, dianalisa.

Cukup diyakini atau diimani lalu dilaksanakan.

Konsepsi ini mungkin berangkat dari perjalanan sejarah agama yang pernah dihiasi konflik antara agama dan ilmu pengetahuan. Sebut saja misalnya pertentangan Galileo Galilei dengan gereja Katolik, yang sangat terkenal itu. Astronom dan filsuf itu sempat merasakan hukuman. Lalu sebelumnya, Nicolaus Copernicus, seorang astronom yang karena konsepsi pemikirannya bertentangan dengan gereja sempat menyembunyikan teorinya. Namun atas desakan teman-teman Nicolaus kemudian menerbitkan buku On The Revolutions of the Heavenly Spheres yang sempat menghebohkan.

Sebagaimana ilmu pengetahuan mengalami perkembangan, pemahaman keagamaanpun demikian.

Pada tahun 1992 Paus Yohanes Paulus II menyatakan secara resmi bahwa keputusan penghukuman itu adalah salah. Dalam pidato 21 Desember 2008 Paus Benediktus XVI menyatakan bahwa Gereja Katolik Roma merehabilitasi nama Galileo Galilei sebagai ilmuwan.

Perjalanan agama Islam sangat ironis jika agak berbeda. Sepanjang perjalanan agama Islam dalam perkempraktis belum pernah menbangan kehidupan beragama di galami konflik serius dengan lingkungan umat ilmu pengetahuan. Ini sebetak mengejutkan jika Islam tumbuh sikap narnya mencermati awal turunnya pemaksaan pema- Al Quran yang merupakan haman. kitab suci ummat Islam. Surat Al Alaq, awal turunnya al Quran jika dikaji lebih dalam memperlihatkan fenome menabjubkan terkait konsepsi pemikiran. Tuhan ketika memperkenalkan diri justru mendorong manusia belajar. Tuhan membuka lanskap pemikiran manusia.

Keterikatan keagamaan dalam Islam tidak melalui proses doktrin apalagi pembodohan. Akal pikiran tidak dibelenggu bahkan sebaliknya didorong agar dikembangkan. Surat Al Isra’ ayat 36 sangat tajam melarang manusia bersikap ikut-ikutan (taqlid). Beragama dalam Islam justru dituntut menggunakan akal pikiran. Tidak salah jika filsuf klasik Islam Ar Razi mengatakan bahwa rahmat Tuhan tertinggi adalah akal pikiran.

Intelektual Iran Mahdi Ghulyani yang menulis buku Falsifat Sains menurut Al Quran memberi pemaparan menarik. Al Quran katanya justru memberi ruang sangat luar biasa pada pengembangan ilmu pengetahuan. “Ada 750 ayat al-Qur’an yang mengungkapkan tentang fenomena alam dan hampir seluruhnya ayat itu memerintahkan manusia mempelajari dan memahaminya,” katanya.

Karena itu sangat ironis jika dalam perkembangan kehidupan beragama di lingkungan umat Islam tumbuh sikap pemaksaan pemahaman. Termasuk kecenderungan merasa paling benar sendiri, kurang menghargai pemikiran lain serta menganggap “musuh” orang yang berbeda pendapat.

Jika Tuhan saja memberi keleluasaan berpikir, apa hak manusia membelenggu pikiran orang lain. Apa dasar memaksa orang lain mengikuti pemikiran dan pemahaman tertentu. Ah.. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

2

KY: Tren Kasus Perselingkuhan Hakim Meningkat Menkumham Kunjungi Pimpinan KPK JAKARTA-Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman mencatat tren kasus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) meningkat. Kasus selingkuh menempati posisi pertama pelanggaran kode etik hakim.

Parahnya, meningkatnya angka perselingkuhan hakim itu berkorelasi lurus dengan naiknya tunjangan gaji para penegak hukum tersebut “Pada 2014 kasus perselingkuhan menempati posisi pertama sebesar 38,64 persen atau sebanyak lima kasus dari total 13 kasus,” kata Komisioner KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Eman Suparman saat sidang pleno terbuka penyampaian catatan akhir tahun

2014 di Ruang Auditorium Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (22/12).

Eman menambahkan, tren kasus pelanggaran KEPPH yang ditangani dalam sidang MKH pada 2009 hingga 2012 mayoritas merupakan kasus penyuapan. Namun, mulai 2013 dan 2014, tren kasus pelanggaran bergeser ke kasus perselingkuhan. “Kasus perselingkuhan ini lebih gampang pembuktiannya dibanding dengan kasus suap,” kata Eman.

Komisioner bidang pengawasan hakim ini juga mengatakan, kasus pelanggaran KEPPH yang juga mengalami peningkatan adalah kasus narkoba. “Memang pada awalnya banyak hakim yang membantah memakai narkoba, tetapi setelah urinenya diperiksa mereka baru mengaku,” katanya.

Berdasarkan data KY, sidang MKH pada 2014 sebanyak 13 kasus ini terdiri dari satu kasus perselingkuhan dan gratifikasi, lima kasus perselingkuhan, tiga kasus gratifikasi, satu kasus narkoba dan tiga kasus indisipliner.

Pada tahun ini KY mencatat telah menerima 1.693 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH, atau turun 29,53 persen dibandingkan 2013 yang mencapai 2.193 laporan.

Dari 1.693 laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditangani KY sebanyak 672 laporan, dimana 294 laporan dapat ditindak lanjuti dan 378 laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

Sebanyak 294 laporan yang dapat ditindaklanjuti tersebut, KY telah melakukan pemeriksaan terhadap 148 hakim, 156 pelapor dan 366 saksi. Hasil pemeriksaan KY menyatakan 122 hakim direkomendasikan ke MA untuk diberikan sanksi, dengan rinciannya sebanyak 90 hakim dijatuhi sanksi ringan atau sebesar 73,92 persen, 22 hakim dijatuhi sanksi sedang atau sebesar 18,03 persen dan 10 hakim dijatuhi sanksi berat atau 8,19 persen. =GAM/ABD

ant/fb anggoro

HERCULES PENJEMPUT TKI. Pesawat Hercules C-130 milik TNI AU penjemput Tenaga Kerja Indonesia (TKI) singgah di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, sebelum berangkat ke Malaysia, Senin (22/12). Pemerintah Indonesia mengerahkan lima pesawat Hercules TNI untuk menjemput pulang 1.000 TKI yang ditangkap Kepolisian Diraja Malaysia karena masuk secara ilegal.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III SELASA 23 DESEMBER 2014 No. 0512 | TAHUN III

BENCANA ALAM

PDIP DEKLARASI ANTI NARKOBA DAN HIV/AIDS

Korban Banjir Butuh Air Bersih

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak Wiryanti Sukamdani (ketiga kanan) membacakan surat pernyataan sikap memerangi Narkoba dan HIV/AIDS didampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri (tengah), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (keempat kanan), Kepala BNN Komjen (Pol) Anang Iskandar (kiri), dan para kepala daerah kader PDI Perjuangan saat peringatan Hari Ibu di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (22/12). Pada peringatan tersebut PDI Perjuangan juga memberikan penghargaan Sarinah Award kepada 10 perempuan Indonesia berprestasi di berbagai bidang.

BANDUNG - Korban banjir di Dayeuh Kolot dan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, membutuhkan pasokan air bersih selama bertahan di rumahnya yang terendam air.

“Kami di sini butuh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, sampai sekarang bantuan air bersih belum ada,” kata Yopi warga yang rumahnya dilanda banjir di Kampung Kaum, Dayeuh Kolot, Senin.

Ia menuturkan, warga di kampungnya itu bertahan di rumah tinggalnya yang berlantai dua untuk menjaga barang berharga.

Selama bertahan di rumahnya itu, kata Yopi, warga kesulitan mendapatkan air bersih bahkan makanan.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan air bersih, lanjut dia, harus membeli air galon ke pasar swalayan dengan menyusuri genangan air.

“Bagi yang mampu mungkin warga membeli air galon ke pasar swalayan, tetapi bagaimana dengan warga lainnya yang paspasan,” kata Yopi.

Sementara pasokan bantuan air bersih dan makanan dari pemerintah, kata dia, sejak dilanda banjir, Jumat (19/12), belum ada. “Suplainya tidak merata, bahkan ke rumah saya dan warga sekitar sini tidak ada sama sekali bantuan,” kata Yopi.

Warga korban banjir lainnya di Andir, Kecamatan Baleendah, menyampaikan keluhan sama masalah pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.

Warga berharap pemerintah memperhatikan nasib korban banjir secara merata, terutama yang bertahan di rumah tinggalnya. “Saya harap kebutuhan air bersih bagi warga korban banjir terpenuhi,” kata Cucu, korban banjir di Baleendah.

Sebelumnya, banjir yang terjadi setiap tahun pada musim hujan itu disebabkan luapan Sungai Citarum. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mencatat sebanyak 4.900-an orang warga Baleendah dan Dayeuhkolot korban banjir mengungsi di 18 titik lokasi. =ANT/FERI

33

ant/indrianto eko suwarso

Megawati Ingatkan Wanita Waspada AIDS 10 Perempuan Raih Sarinah Award JAKARTA-Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta para perempuan agar menyuarakan perbaikan nasib dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, putri proklamator ini juga mengingatkan perempuan Indonesia agar selalu waspada terhadap meningkatnya jumlah pengidap HIV/ AIDS. “Belum lagi Indonesia saat ini sudah memasuki status darurat narkoba di mana ada 4 juta lebih pecandu narkoba. Ini masalah gawat. Perang candu gaya baru ini adalah sebuah modus dan tata cara merusak bangsa Indonesia dengan biaya murah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa,” kata Megawati saat merayakan peringatan Hari Ibu di halaman parkir kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan Jakarta, Senin (22/12).

Dia menyerukan kepada seluruh pejuang perempuan di seluruh tanah air untuk menyatukan diri dalam perjuangan melanjutkan cita-cita perempuan pada masa perjuangan.

“Mendukung dan mengawal Trisakti dan Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla guna membebaskan bangsa In-

donesia dari berbagai belenggu penjajahan modern khususnya di bidang ekonomi dan kebudayaan,” jelasnya.

Selain itu, Megawati juga mencanangkan peringatan hari ibu sebagai hari pergerakan kaum perempuan Indonesia. “PDI Perjuangan menegaskan posisi politik untuk memperjuangkan kepemimpinan perempuan dalam politik, dan menerapkan seluasluasnya prinsip kesetaraan warga negara tanpa kecuali. Selain itu berperan aktif untuk meningkatkan kualitas perempuan Indonesia agar terhindar dari berbagai bentuk penghisapan,” terangnya.

Mega yang juga politisi senior ini mengajak seluruh elemen masyarakat dalam memerangi kejahatan narkoba demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa. “Untuk itu diperlukan kerja keras dan solidaritas di antara elemen-elemen masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap kesetaraan warga negara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan yang diperingati setiap tanggal 22 Desember, Megawati juga memberikan penghargaan Sarinah Award kepada 10 perempuan berprestasi.

Ada sepuluh kategori yang dimenangkan oleh tiap-tiap pemenang, yaitu bidang pembinaan ekonomi nelayan (Mas’nuah), penurunan angka kematian ibu dan anak (Idham Samawi), kategori tabungan dana kesehatan

desa (Rosmiyati), pemeliharaan pelestarian lingkungan (Aleta Baun), dan kategori pejuang kesetaraan jender (Nani Zulminarni).

Selain itu, ada kategori pembinaan politik dan pemerintahan kaum perempuan (Mientje DE Roembiak), kategori aktivis narkoba (Joyce Gordon), bidang pendidikan (Olga Alfianto Djojohikrat), kategori aktivis sosial budaya (Dian Sasmita), dan kategori aktivis hukum (Anis Hidayah).

Sementara itu, Ketua Bidang Perempuan dan Anak PDI Perjuangan Wiryanti Sukamdani mengatakan Hari Ibu di Indonesia merupakan tonggak sejarah perjuangan kaum perempuan untuk merebut posisi yang lebih adil di dalam masyarakat. Karena itu dia berharap momentum Hari Ibu bukan sekadar peringatan seakan-akan tugas perempun hanya ada di dapur, sumur, dan kasur. Hal itu mendistorsi makna hari ibu sendiri.

Dia mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan sosok srikandi Indonesia. “Ibu Megawati sosok perempuan yang berani melawan rezim Orde Baru berjuang lawan tirani Orba. Perempuan umumnya sangat takut tetapi Ibu Megawati jadi srikandi Indonesia tampil di barisan depan lantang menyuarakan keberaniaan.

Beliau juga presiden perempuan pertama menjadi kebangkitan politik perempuan Indonesia,” tegasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

Perludem Minta Pemilu Serentak Diundur JAKARTA-Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengundur pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung serentak yang direncanakan pada 2015 ke 2016.

Pengunduran itu demi menciptakan siklus pemilu yang ideal. Apalagi siklus pemilu yang ideal pada gilirannya dapat menyudahi kesemrawutan yang terjadi selama ini seperti pemborosan (high cost) dan konflik internal partai.

“Alasan pengunduran pemilu serentak karena paling berkorelasi dengan kualitas penyelenggaraan dan kesiapan penyelenggaraan. Maka dengan berbagai faktor memang paling ideal adalah 2016,” kata Ketua Perludem Didik Supriyanto dalam jumpa pers di

kantor KPU Jakarta Pusat, Senin (22/12).

Didik mengemukakan sejumlah alasan yang menurutnya substantif dan filosofis demi terciptanya penyelenggaraan pilkada yang baik. Apalagi, pilkada yang direncanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada November atau Desember 2015, memiliki persiapan yang pendek sehingga penuh risiko.

“Padahal praktek pemilu di manapun, idealnya direncanakan dan dipersiapkan setidaknya selama dua tahun. Apalagi pilkada serentak meliputi 188 daerah ini merupakan pengalaman pertama,” jelasnya.

Alasan substansial untuk mengundur pelaksanaan pilkada langsung serentak, kata Didik, adalah demi menciptakan siklus pemilu lima tahunan yang ideal. Jadwal pemilu legislatif, pemilu presiden dan pilkada, telah menimbulkan kesemrawutan politik sehingga mengacaukan tatanan politik, merusak rasionalitas pemilihan, menciptakan konflik internal partai politik berkelanjutan, meninggikan biaya politik yang harus ditanggung parpol.

“Ini yang menyebabkan harus diundur, KPU tidak punya cukup waktu untuk pelak-

sanaan pilkada yang lebih baik,” imbuhnya.

Mengapa jarak antara pileg dan pilpres serentak dengan pilkada serentak dua tahun, lanjut Didik, pertama, untuk mengurangi kejenuhan pemilih sehingga partisipasi bisa tinggi. Kedua, untuk memberi partai politik cukup waktu berkonsolidasi, sehingga mampu mengajukan calon dengan baik, dan ketiga, memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara pemilu dalam menata organisasi, merencanakan dan menyiapkan pemilu.

“Karena jarak ideal antara pileg dan pilpres serentak dengan pilkada serentak adalah dua tahun, maka untuk memulainya, pilkada serentak tahap pertama perlu diundur pada Juni 2016,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Didik, seperti diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2012, pilkada serentak tahap kedua tetap dilaksanakan pada Juni 2018, sehingga jadwal pilkada serentak nasional bisa tercapai pada Juni 2021, yang berarti dua tahun setelah pileg dan pilpres serentak 2019. “Dengan begini, maka agenda politik lima tahunan menjadi jelas, sehingga sistem politik semakin tertata,” kata Didik. =GAM/ABD

ant/muhammad adimaja

RIZAL RAMLI DIPERIKSA. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Rizal Ramli menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/12). Rizal Ramli diperiksa KPK sebagai saksi untuk lanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

PEMERINTAHAN

DPD Beri Nilai A Jokowi-JK JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberi apresiasi yang tinggi atas kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JokowiJK). Meski usia pemerintahannya baru berjalan 2 bulan, namun dalam waktu singkat ini, keduanya sudah berhasil meraih nilai terbaik.

“Saya ini kan pernah jadi dosen juga, saya ini bukan dosen ‘killer’, jadi saya beri nilai A- atau kalau dikonversi ke angka menjadi 80,” kata Ketua DPR, Irman Gusman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2014 DPD RI di Jakarta, Senin (22/12).

Meski ada beberapa catatan yakni tingginya nilai tukar dolar di penghujung 2014, namun itu bukan murni kesalahan pemerintahan yang baru berjalan 2 bulan ini. “Ini kan akumulasi defisit anggaran dari pemerintahan yang lalu-lalu. Jadi kita berpikir positif saja Rupiah akan menguat.

Kebetulan latar belakang saya juga pebisnis jadi saya mengerti tentang ekonomi,” ujar dia.

Hal yang membuat Irman memberikan nilai tinggi bagi pemerintahan Jokowi-JK yakni empati yang diberikan pemerintah untuk rakyat. Khususnya dalam hal penghematan anggaran. “Pemerintah dalam hal ini ada sense of crisis yang kuat.

Mari kita beri dukungan untuk penghematan anggaran. Kesederhanaan dan sebagainya maka akan berpengaruh pula ke masyarakat,” tegas dia.

Lebih lanjut, Irman berharap pemerintahan lebih serius melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Ini mengingat angka kemiskinan meningkat dibanding akhir tahun 2013 silam. “Pemerintah diharapkan lebih serius melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang angkanya kian meningkat dibanding akhir tahun 2013 lalu,” ujarnya.

Irman menjelaskan, meskipun pendapatan per kapita Indonesia sudah mencapai 3.800 dolar AS, namun jumlah penduduk miskin yang berpendapatan kurang dari 2 dolar AS per hari masih sekitar 28 juta orang atau sekitar 11 persen dari jumlah seluruh penduduk. “Demikian juga tingkat pengangguran yang masih sekitar 7,5 juta orang,” ujar Irman. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 23 DESEMBER 2014 SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III No. 0512 | TAHUN III

55

ant/audy alwi

TUMBUH 400 PERSEN. Managing Director Tiket.Com Gaery Undarsa (kedua kiri) bersama Direktur IT Natali Ardianto memaparkan kinerja perusahaan tahun 2014, di Jakarta, Senin (22/12). Setelah pada 2014 Tiket.Com berhasil meningkatkan pertumbuhan hingga 4 kali lipat dan berhasil menggandeng sejumlah maskapai baik dalam maupun luar negeri, pada 2015, perusahaan online travel tersebut berkomitmen untuk menjaga kualitas pertumbuhan dengan strategi kemitraan strategis serta meningkatkan service kepada konsumennya.

Industri Non Migas Diprediksi Melambat Kisruh DPR Membuat Investor Takut Membuat Keputusan JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan pertumbuhan industri non-migas pada 2015 mencapai 6,1 persen. Angka ini lebih rendah dari target 2014 yang sebesar 6,2 persen.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengaku melambatnya pertumbuhan industri nasional di tahun 2014 karena kekisruhan dunia politik dalam negeri. Kisruh yang terjadi antar politikus di gedung wakil rakyat beberapa waktu lalu diakui membuat banyak investor memilih wait and see atau menahan diri.

“Kenapa 2014 agak sedikit menurun, karena banyak investor pada saat itu wait and see, karena memasuki tahun politik sehingga banyak yang akhirnya tidak terlalu

gencar melakukan investasi. Situasi politik saat itu masih menunggu apa yang akan terjadi,” ucap Saleh dalam acara paparan capaian kinerja sektor industri di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (22/12).

Perlambatan pertumbuhan industri jelas Saleh mengacu pada kinerja sektor industri non-migas dalam 3 tahun terakhir serta peningkatan investasi sejak beberapa tahun terakhir. Namun demikian, masih ada cabang industri yang diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi, seperti industri makanan dan minuman, tembakau, barang kayu dan hasil hutan, serta industri alat angkut, mesin dan peralatan. “Dengan pertumbuhan industri non-migas ini, maka pertumbuhan ekonomi atau PDB diperkirakan dapat mencapai 5,3 persen hingga 5,7 persen pada 2015,” ujarnya.

Menurut Saleh, untuk bisa mencapai pertumbuhan industri yang tinggi, Kemen-

perin akan melaksanakan beberapa program prioritas seperti pengembangan perwilayahan industri melalui pembangunan 13 kawasan industri dan pembangunan 22 sentra IKM di luar Pulau Jawa.

Kemudian, Kemenperin juga akan mendorong pertumbuhan populasi industri skala besar dan sedang sebanyak 9.000 unit usaha dan 20 ribu usaha industri kecil melalui beberapa program hilirisasi. “Ada program hilirisasi hasil tambang ke produk dan jasa industri, hilirisasi produk pertanian menjadi produk agroindustri, industri barang modal dan industri padat karya.

Juga pembinaan IKM agar dapat terintergrasi dengan industri pemegang merk,” jelas dia.

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas industri melalui peningkatan efisiensi teknis, peningkatan penguasaan iptek dan inovasi, peningkatan penguasaan

dan pelaksanaan pengembangan produk baru serta peningkatan kualitas SDM dan akses ke sumber pembiayaan.

Seperti diketahui, pertumbuhan industri nasional dalam periode Januari hingga September 2014 hanya sebesar 5,30 persen.

Angka pertumbuhan ini melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 6,33 persen.

Untuk pertumbuhan cabang industri periode Januari-September 2014 yang tertinggi dicapai oleh industri Barang lainnya mencapai 10,77 persen. Selanjutnya industri makanan, minuman dan Tembakau yang mencapai 8,80 persen. “Industri Barang kayu dan hasil hutan pada periode tersebut sebesar 7,27 persen, serta industri kertas dan Barang cetakan sebesar 5,12 persen,” ucap Saleh.

Meski mengalami perlambatan, pertumbuhan industri pada periode ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) yang hanya sebesar 5,11 persen.

Peran sektor industri terhadap PDB nasional mencapai 20,65 persen, di mana sumbangan terbesar diberikan oleh industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 36,85 persen. “Kemudian diikuti oleh cabang industri alat angkut, mesin dan peralatannya sebesar 27,80 persen, dan cabang industri pupuk, Kimia dan Barang dari karet sebesar 11,65 persen,” tutupnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

IZIN USAHA

Banyak Pengusaha Mengeluh JAKARTA-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendapat banyak keluhan dari pelaku industri padat karya. Keluhan pada umumnya terkait lamanya proses perizinan investasi yang kemudian berlanjut ke sektor lainnya.

ant/suryanto

ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI PALSU. Petugas Bea Cukai menunjukkan barang bukti berupa kemasan dan batangan rokok ilegal saat gelar kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I (KWBC Jatim I) di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (22/12). KWBC Jatim I bekerjasama dengan KPPBC TMP Juanda, KPPBC TMP Pasuruan, KPPBC Pratama Bojonegoro, dan KPPBC Pratama Kalianget dalam kurun waktu Januari hingga Nopember 2014 berhasil mengamankan 18.668.604 batang rokok illegal, 478.420 keping pita cukai palsu jenis peruntukan hasil tembakau dan MMEA Impor dari 67 kasus yang berbeda dan mengakibatkan kerugian negara mencapai hingga 6 miliar rupiah.

HIPPI Minta Pemerintah Proteksi Produk Lokal JAKARTA-Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) meminta jaminan pemerintah terhadap produk lokal agar tidak tersingkirkan keberadaan produk asing. Karena itu, pemerintah mewajibkan produk lokal sebagai tuan rumah di daerahnya sendiri.

Hal ini bisa diawali dengan mewajibkan seluruh aparat birokrasi menggunakan produk lokal, sebagai bentuk proteksi pemerintah. Permintaan ini merupakan salah satu poin yang disampaikan Ketua Umum HIPPI Suryani Sidik Motik ketika bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Senin (22/12).

“Kita juga minta sinkronisasi antara kebijakan pengadaan barang dan produk lokal, supaya produk lokal lebih diutamakan,” pintanya.

Suryani juga menyampaikan keluhan pengusaha terkait sulitnya akses pembiayaan bagi usaha baru dan industri kreatif.

Karena itu diharapkan industri yang bergerak di bidang industri kreatif, mendapatkan kemudahan fasilitas dari lembaga keuangan. Atas usulan Hippi ini, Wapres Kalla menyambut dengan tangan terbuka. Bahkan, kata Suryani, Wapres mencatat satu per satu keluhan yang disampaikan pengurus Hippi.

“Pak JK sangat merespons, bagus, yang menarik Pak JK mencatat satu per satu dan dia bilang akan koordinasi dengan menteri terkait. Kemudian, Pak JK bilang budget naik dua kali karena keuntungan dari harga BBM naik sehingga pemerintah bisa saving dan ada budget yang bisa di-spend untuk pembangunan melalui APBN atau APBD,” tutur dia.

Pengusaha mendesak Jokowi-JK untuk dapat meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) untuk mengeluarkan kebijakan mengakrabkan bank dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan tidak sebatas politis saja.

“Kemudian kita minta UU PT ditinjau kembali, tidak harus daftar lagi ke Kemkum-

ham. Kita juga minta pengadaan produk sapi yang masih lemah. Lalu, kita minta akses untuk UMKM, terutama industri kreatif yang saat ini belum difasilitasi oleh lembaga keuangan kita. Pemerintah harus bisa berinovasi di lembaga keuangan,” terang Suryani.

Lebih lanjut HIPPI meminta tenaga kerja Indonesia diperlakukan sama dengan tenaga kerja asing jika kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada akhir tahun depan.

“Tenaga kerja kita mesti di-treatment sama. Kalau tenaga kerja kita mau ke luar, itu butuh sertifikasi, maka mereka yang mau kerja di sini juga harus disertifikasi,” katanya.

Dari hasil pertemuan selama 1 jam, Suryani mengatakan JK mencatat keluhan pengusaha satu per satu dan berjanji segera menindaklanjuti dengan kementerian terkait.

“Kemudian, Pak JK bilang budget naik 2 kali karena keuntungan dari harga BBM naik sehingga pemerintah bisa saving dan ada budget yang bisa di spend untuk pembangunan melalui APBN atau APBD. Itu kabar baik untuk pengusaha dan ada mutliplier efek ke seluruh Indonesia,” pungkasnya. =GAM

Ketua BKPM Franky Sibarani mengatakan akan melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan pemerintah untuk mempermudah perizinan. Setidaknya, kata dia, penerapan perizinan satu pintu bulan depan bakal mengurangi beban pelaku usaha.

“Teman-teman di dunia usaha menyampaikan berbagai hambatan yang itu tidak hanya di pusat tetapi di daerah juga, terutama terkait perizinan,” ujar Franky di Kantor BKPM saat acara ‘Konferensi Pers Investasi Sektor Prioritas’ di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (22/12).

Dia menyebut, perizinan yang sering memakan waktu panjang di daerah biasanya berkaitan dengan perluasan usaha dan pengembangan pabrik. Lambannya proses tersebut berimbas pada kecepatan berkembang sebuah perusahaan. “Tentu ada kebijakan yang kita lakukan, nanti kita kan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja dalam jangka pendek,” jelasnya.

Franky melihat potensi pasar yang besar untuk pertumbuhan industri padat karya. Asalkan bisa dijaga dan terus didorong dengan pelbagai kemudahan, termasuk percepatan perizinan Lebih lanjut, dia meminta agar pengusaha dan pemerintah bisa saling bekerjasama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan dunia usaha.

Karena hal itu Franky tak ingin pengusaha dan pemerintah hanya saling mengeluh kepada BKPM saja. “Bukan hanya mengeluh kesah, tapi ada rekomendasi yang bisa dilakukan pelaku usaha dan pemerintah,” ujarnya.

Franky ingin pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan pengusaha bisa membuka lapangan bersama pengusaha. Dengan begitu para investor bisa membuka sektor padat karya dengan regulasi yang lebih mudah. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

Lintas Jatim

MADURA

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014

SELASA 23 DESEMBER 2014 ||TAHUN No. 0512 | III TAHUN III No. 0512

DPD Dukung Pemerintah Terkait Penyelesaian Pembayaran Lumpur Lapindo

ant/suryanto

ANGGOTA DPD RI KUNJUNGI TANGGUL LAPINDO. Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba (kanan) berjalan diatas tanggul saat melakukan sidak di tanggul penahan lumpur lapindo titik 73 kawasan Kalitengah Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (22/12). Selain mengunjungi tanggul yang jebol anggota DPD RI juga mengunjungi korban lumpur dalam peta area terdampak (PAT) asal Desa Gempolsari yang belum terlunasi ganti ruginya dari Lapindo Brantas, dan berencana mendesak Presiden Jokowi untuk segera merubah Perpres terkait pelunasan ganti rugi dengan dana talangan dari pemerintah.

77

SIDOARJO - Komite II Dewan Perwakilan Darerah (DPD) mendukung pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lumpur Lapindo yang saat ini masih belum terselesaikan.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Achmad Nawardi, Senin (22/12), mengatakan, dukungan tersebut dilakukan mengingat saat ini kondisi rumah korban lumpur sudah cukup mengkhawatirkan.

"Saat ini kondisi rumah milik korban lumpur sudah cukup menyedihkan dan mengkhawatirkan dan banyak luberan lumpur yang masuk ke dalam rumah," katanya usai mengunjungi rumah korban lumpur di Desa Gempolsari, Sidoarjo.

Ia mengemukakan, pihaknya sangat setuju dengan niat baik dari pemerintah untuk memberikan dana talangan kepada Lapindo untuk melunasi pembelian rumah warga yang masuk ke dalam peta areal terdampak.

"Semoga pembayaran tersebut cepat terealisasi dan segera cair dana talangan ganti rugi itu sehingga korban lumpur bisa tenang dan lega," katanya.

Ia juga optimistis jika pemberian dana talangan tersebut akan mendapatkan respon yang baik dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyusul kondisi warga yang sudah tidak layak.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sunarso mengatakan, jika saat ini pihaknya masih menunggu payung hukum yang jelas terkait dengan penyelesaian pembayaran tersebut.

"Kami masih menunggu payung hukum yang jelas terkait dengan pembayaran ini supaya tidak terjadi masalah dikemudian hari," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

ANTISIPASI BANJIR

UPT Bangawan Solo Waspadai Naiknya Air BOJONEGORO - Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur, mewaspadai naiknya air Bengawan Solo di Ndungus, Ngawi, karena akan mempengaruhi ketinggian air di hilir Jawa Timur.

"Naiknya air Bengawan Solo di Ndungus, Ngawi, akan mempengaruhi daerah hilir Jawa Timur sehingga air Bengawan Solo di Bojonegoro dan sekitarnya akan ikut naik," kata Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan

Solo di Bojonegoro Mucharom, Minggu (22/12).

Hanya saja, katanya, pengaruhnya tidak terlalu besar, sepanjang hari ini tidak ada tambahan air hujan di daerah Ngawi, juga daerah hilir Jawa Timur.

Apalagi, lanjut dia, Bengawan Solo di daerah hulu Jawa Tengah, tidak terjadi banjir.

"Ketinggian air di Jurug, Solo, Jawa Tengah, tidak masuk siaga banjir. Data yang kami terima siang tadi ketinggian airnya hanya 4,90 meter," kata seorang

petugas di UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Hidayat, menambahkan.

Ia menyebutkan ketinggian air Bengawan Solo di Ndungus, Ngawi, sempat masuk siaga II dengan ketinggian air 7,10, Minggu pukul 15.00 WIB. "Bisa jadi Bengawan Solo di Bojonegoro masuk siaga I (siaga I - 13,00 meter), Senin (22/12)," tuturnya.

Sementara ini, lanjut dia, ketinggian air Bengawan Solo di Bojonegoro, masih di bawah siaga

banjir dengan ketingian 12,82 meter, Minggu pukul 21.00 WIB. "Tapi air Bengawan Solo di Bojonegoro masih akan naik, disebabkan pengaruh air dari Ndungus, Ngawi," jelasnya.

Menurut dia, pengaruh air dari Ndungus, Ngawi, mengakibatkan air Bengawan Solo di Karangnongko, meningkat menjadi 26,80 meter, pukul 15.00 WIB. "Tapi ketinggian air di Karangnongko sudah mulai turun menjadi 26,60 meter pukul 21.00 WIB," ucapnya.

Kepala Badan Penanggulan-

gan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro Sukirno, menyatakan pihaknya sudah menginstruksikan kepada seluruh camat yang daerahnya dilewati Bengawan Solo untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman banjir luapan Bengawan Solo.

"Seluruh camat yang daerahnya dilalui Bengawan Solo sudah kami hubungi satu persatu agar meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi ancaman banjir," katanya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

TERJEBAK LAHAR DINGIN GUNUNG KELUD Sejumlah penambang berada diatas truk pengangkut pasir yang terseret dan terjebak lahar dingin di sungai Konto, Kediri, Jawa Timur, Senin (22/12). Sopir truk mengaku terlambat menaikkan kendaraanya saat banjir lahar dingin datang tiba-tiba dan sangat cepat dari lereng Gunung Kelud. Hujan lebat beberapa jam di kawasan Gunung Kelud membuat material vulkanik yang masih mengendap turun terbawah air hujan dan membuat aliran kali konto meluap.

ant/rudi mulya

Pemerintah Kucurkan Rp 150 Juta Dana Desa Jatim SURABAYA - Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 mengucurkan rata-rata Rp150 juta per desa sebagai dana desa yang terbagi di 30 daerah di Jawa Timur, yang terdiri dari 29 Kabupaten ditambah satu Kota Batu.

"Total anggaran dana desa dari pemerintah pusat Rp 1,16 triliun dan harus dibagi sebanyak 7.722 desa. Artinya, per desa rata-rata hanya Rp150 juta," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ketika ditemui usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (22/12).

Besaran dana tersebut berarti tidak sama dengan janji Pemerintah Pusat yang akan membagikan Rp1,5 miliar per tahun untuk setiap desa. Kendati demikian, kata dia, pemerintah akan perlahan akan memberi dana tambahan untuk merealisasikannya.

"Besarannya memang hanya seperti itu, dan pemerintah akan menyicil pembayaran dana desa ini," ucap gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu.

Sementara itu, terkait dana transfer ke daerah, dalam APBN 2015 anggaran transfer ke daerah dan dana desa ditetapkan sebesar Rp 64,05 triliun yang terdiri dari transfer ke daerah Rp 62,05 triliun dengan rincian dana perimbangan Rp 49,08 triliun dan dana transfer sebesar Rp 13,82 triliun.

Dana tersebut terdiri atas dana tambahan penghasilan guru, bantuan operasional sekolah dan dana insentif daerah.

Sedangkan untuk dana desa sebesar Rp 1,16 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jatim menyerahkan DIPA 2015 kepada instansi vertikal dan pemerintah daerah seJatim sebesar Rp 98,4 triliun atau mengalami kenaikan 9,8 persen dari APBN tahun 2014, yakni sebesar Rp 89,54 triliun.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah/lembaga, sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam RKP 2015.

"Ada tiga poin yang dikerjakan menggunakan dana DIPA , yakni proyek pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infrastruktur," katanya di hadapan 38 kepala daerah se-Jatim.

Di bagian lain, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jatim, Alfiah mengatakan DIPA yang diserahkan untuk Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Jatim berjumlah 1.636 DIPA dengan nilai Rp 34,97 triliun.

Rinciannya, terdiri atas DIPA kewenangan Satker Pusat berjumlah 1.438 DIPA dengan nilai Rp 32,97 triliun, DIPA kewenangan Satker pemerintah daerah berjumah 198 DIPA senilai Rp 1,42 triliun. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

ABU VULKANIK

BPBD Distribusikan Masker Antisipasi Abu Raung JEMBER - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendistribusikan ribuan masker kepada warga untuk mengantisipasi turunnya abu vulkanik susulan dari Gunung Raung.

"Hujan abu vulkanik mengguyur Desa Rowosari dan Gunung Malang di Kecamatan Sumberjambe pada Minggu (21/12), sehingga para sukarelawan dari tokoh masyarakat membagikan masker kepada warga," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Heru Widagdo di Jember, Senin (22/12).

Menurut dia, turunnya abu vulkanik yang cukup tipis tersebut karena arah angin condong dari puncak gunung mengarah ke barat daya (Kabupaten Jember), namun aktivitas gunung yang memiliki ketinggian 3.222 meter dari permukaan laut (mdpl) itu masih dalam status waspada (Level II).

"Kami sudah berkoordinasi dengan petugas pos pengamatan gunung api (PPGA) Raung di Banyuwangi bahwa aktivitas berupa suara gemuruh, hujan

abu vulkanik, dan getaran merupakan aktivitas yang wajar bagi gunung api yang berstatus waspada, sehingga masyarakat tidak perlu panik," ungkapnya.

Untuk itu, kata dia, BPBD Jember hari ini akan mendistribusikan sebanyak dua dus masker kepada sukarelawan, agar masker tersebut disimpan dan bisa dibagikan secara gratis kepada warga pada saat hujan abu susulan kembali terjadi.

"BPBD Jember tetap memantau kebutuhan masker yang dibutuhkan oleh warga terdampak abu vulkanik Gunung Raung, sehingga diharapkan semua warga bisa mendapatkan masker untuk antisipasi hujan abu vulkanik," katanya.

Ia menjelaskan hujan abu yang sangat tipis tersebut tidak mengganggu aktivitas warga yang berada di Desa Gunung Malang dan Rowosari karena mereka sudah terbiasa.

"Saya imbau warga menggunakan masker, apabila hujan abu vulkanik turun karena dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ispa)," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

9

SEMINAR INTERNASIONAL

NU Undang Mufti Malaysia Bahas Liberalisme-Radikalisme SURABAYA - "Aswaja Center" Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur mengundang sejumlah mufti Malaysia untuk membahas perkembangan gerakan liberalisme dan radikalisme dalam Islam melalui seminar internasional di Surabaya, 23 Desember 2014.

"Bagaimanapun, menyikapi berbagai ideologi transnasional itu perlu sinergi antarnegara agar umat Islam dapat mengawal Islam tengah yang ramah," kata ketua panitia seminar Fathul Qodir MHI di Surabaya, Senin (22/12).

Selain berseminar, para mufti dari Malaysia itu juga mengunjungi sejumlah pesantren dan makam para wali di Jatim, di antaranya Pesantren Sidogiri di Pasuruan, Pesantren Tebuireng di Jombang, makam Sunan Ampel di Surabaya, dan sebagainya.

Dalam seminar itu, beberapa narasumber yang bersedia adalah KH. Miftakhul Akhyar (Rais Syuriah PWNU Jatim), dan Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya).

Untuk delegasi Malaysia, antara lain Prof. Dato Sheikh Haji Noh Gadot (Penasihat Utama Majelis Agama Islam Negeri Johor), Prof. Dato Dr. Haji Abdul Razak Omar (University Tun Husein onn Malaysia), Prof. Dr. Md Som Sujimon (Kolej Pengajian Tinggi Islam Johor), serta Prof. Dr. Sayyed Muhammad Dawelah al-Aidrus.

Menurut Fathul Qodir, setelah gerakan reformasi usai, berbagai macam aliran dan ideologi, baik

yang tumbuh dari spirit Barat maupun Islam muncul ke permukaan, dengan menumpangi kebebasan dan keterbukaan yang ada.

"Baik aliran yang embrionya telah lama ada dalam tubuh masyarakat Islam Indonesia, maupun ideologi baru yang diimpor dari luar dengan pola gerakan transnasional dan radikal," kata alumnus pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya itu.

Pengajar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Husna Surabaya itu menandaskan Indonesia menjadi ajang pertarungan berbagai macam ideologi yang kebanyakan bertentangan dengan spirit Islam maupun ke-Indonesiaan itu.

"Ideologi fundamentalis bercorak radikal dengan bersuara lantang seringkali mengklaim bahwa kelompoknya berada di garis yang paling benar dan paling sesuai dengan ajaran Rasulullah. Parahnya, kelompok di luar mereka dianggap sesat, ahli bid'ah, musyrik, dan antimemperjuangkan syariat," katanya.

Hal yang sama juga berlaku pada kalangan yang masuk kategori Islam kiri yang terkesan membuat ringan dan menyederhanakan aturan agama.

"Nah, NU sebagai ormas keagamaan yang selalu memperjuangkan Islam toleran ala Aswaja menyadari akan rongrongan itu, karena itu ideologi Aswaja harus diperkokoh dalam jiwa masyarakat Islam agar Islam kembali menjadi rahmatan lil alamin," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

ant/andreas fitri atmoko

HARGA CABAI. Pedagang menjajakan cabai di Pasar Kaliputu, Kudus, Jateng, beberapa waktu lalu.

Harga Cabai Rawit Capai Rp 80.000 MADIUN - Harga cabai rawit di Kota Madiun, Jawa Timur, Senin, terpantau naik hingga mencapai Rp 80.000 per kilogram jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya berkisar Rp 70.000-Rp 75.000/kg.

Pantauan di sejumlah pasar tradisional setempat, seperti Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, dan Pasar Srijaya, harga cabai rawit mengalami kenaikan bertahap dari sebelumnya sekitar Rp 70.000 hingga Rp 75.000 per kilogram menjadi Rp 80.000/kg.

Pedagang sayuran di Pasar Besar Madiun, Lestari, mengatakan, kenaikan harga tersebut

terjadi sejak sepekan terakhir. Pekan sebelumnya harganya masih sekitar Rp 70.000/kg.

"Sepekan lalu harganya masih sekitar Rp 70.000/kg, tapi beberapa hari kemudian langsung melonjak menjadi Rp 79.000/ kg dan sekarang mencapai Rp 80.000/kg," ujar Lestari kepada wartawan.

Menurut dia, kenaikan harga komoditas cabai rawit tersebut

disebabkan karena stok di pasaran mulai menipis. Sedangkan permintaan cenderung meningkat menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru 2015.

Selain itu, hasil panen di sentra produksi tidak terlalu bagus karena dipengaruhi oleh musim hujan. Buah cabai banyak yang rusak akibat sering terkena air hujan.

"Stok yang menipis tersebut sudah terjadi di tingkat petani.

Menurut pedagang pengepulnya, hasil panenan cabai banyak yang busuk karena terkena hujan," kata dia.

Sisi lain, pedagang pengepul

terpaksa kulakan dari tengkulak karena stok yang menipis.

Sehingga, harga langsung naik drastis dari sebelumnya di kisaran Rp 70.000 menjadi Rp 79.000/ kg.

Sementara, harga cabai keriting masih stabil tinggi di kisaran Rp55.000 hingga Rp56.000 per kilogram. Dan cabai merah besar di kisaran harga Rp 65.000 hingga Rp 68.000/kg.

Kenaikan juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya.

Harga beras kualitas premium IR 64 naik dari Rp 8.000 per Kilogram menjadi Rp 9.000 per Kilogram. Beras kualitas super

Mentik naik dari Rp 9.000 per Kilogram menjadi Rp 10.500 per Kilogram.

Harga daging sapi naik dari Rp 90.000 per Kilogram menjadi Rp 94.000 per Kilogram dan harga telur ayam buras naik dari Rp 17.500 per Kilogram menjadi Rp 20.000 per Kilogram.

Para pedagang menilai sejumlah harga bahan pokok tersebut masih akan terus naik menjelang hari Natal dan Tahun Baru 2015.

Hal tersebut seiring dengan meningkatnya permintaan komoditas di pasaran. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

BENGAWAN SOLO

Kerusakan Akibat Banjir Bandang Diperbaiki

ant/adhitya hendra

BELAJAR MEMBUAT TEROMPET. Sejumlah anak belajar membuat terompet di industri rumahan trompet, Kebon Sari, Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jatim, Senin (22/12). Masuknya musim liburan sekolah kali ini yang bertepatan dengan libur akhir tahun, dimanfaatkan untuk belajar membuat terompet sehingga anak-anak dapat pengalaman baru dan edukasi.

Empat Narapidana Mantan Anggota DPRD Bebas MADIUN - Sebanyak empat mantan anggota DPRD Kota Madiun, Jawa Timur, yang menjadi narapidana kasus korupsi penyalahgunaan dana pada 14 pos APBD DPRD Kota Madiun Tahun Anggaran 2002-2004, bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 setempat, Senin (22/12).

Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I Madiun, Mashudi, mengatakan keempat mantan anggota DPRD Kota Madiun periode 1999-2004 tersebut keluar setelah menjalani hukuman penjara sejak 24 September 2013 lalu.

"Keempat narapidana bebas tersebut adalah, Soewarsono (57) warga Kecamatan Kartoharjo, R Moch. Kun Anshori (48) warga Kelurahan Oro-Oro Ombo, Isnanto(41) warga Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, dan Gatot Triyanto (44) warga Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo," ujar Mashudi, kepada wartawan.

Menurut dia, pada perkara

yang sama, masih ada dua narapidana mantan DPRD lainnya yang menjalani hukuman, yakni Supranowo dan Suhadi. Keduanya belum bisa keluar dari lapas karena disesuaikan dengan masa eksekusi dan kesanggupan membayar pidana denda Rp50 juta.

"Selain itu juga kesanggupan menjalani subsider dua bulan penjara, maupun uang pengganti Rp87,7 juta subsider enam bulan pejara. Untuk narapidana Supranowo baru akan bebas pada tanggal 28 Desember 2014, sedangkan Suhadi bebas pada 19 Mei 2015," kata dia.

Sesuai berita acara pemerik-

saan, seharusnya ada 11 anggota dewan yang terjerat kasus sama.

Namun saat menjalani hukuman, dua orang meninggal dunia. Para mantan anggota DPRD Kota Madiun tersebut mendapatkan vonis hukuman selama satu tahun penjara dan denda dengan besaran bervariasi antara Rp 85 juta-Rp 111 juta.

Mereka dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu tentang penyalahguaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri.

Mashudi menambahkan, sebelumnya, narapidana mantan anggota DPRD Yohanes Sinulingga yang ditahan mulai 24 September 2013, sudah lebih dulu bebas pada 26 April 2014 karena sanggup membayar uang denda mau-

pun uang pengganti.

Sedangkan, Adam Suparno sampai saat ini belum menjalani eksekusi karena mengalami stroke. Sedangkan Wimbo Hartoyo sudah meninggal dunia beberapa waktu lalu sebelum menjalani eksekusi. Dengan demikian, kewajibannya untuk menjalani proses hukum (eksekusi), telah gugur.

Para mantan anggota DPRD Kota Madiun tersebut tersangkut kasus korupsi saat mereka menjadi Panitia Anggaran dalam pembahasan APBD tahun 2002-2004.

Mereka didakwa melakukan korupsi dana operasional DPRD yang bersumber dari APBD tahun 2002-2004 bersama lima mantan anggota DPRD lainnya dan tiga mantan pimpinan DPRD yang telah menjalani hukuman terlebih dahulu. Total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 5,34 miliar. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

BOJONEGORO - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan kerusakan akibat banjir bandang di daerah hilir, Jawa Timur, langsung diperbaiki, meskipun perbaikannya masih belum permanen.

"Kerusakan bangunan air akibat banjir di sejumlah lokasi di wilayah kerja kami langsung diperbaiki bersama masyarakat," kata Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom, Senin (22/12).

Ia menyebutkan bangunan air berupa jaringan irigasi yang rusak di terjang banjir bandang di Kecamatan Merak Urak, Tuban, juga langsung diperbaiki, juga di Gresik dan lokasi lainnya.

"Perbaikan dilakukan darurat, untuk menghindari kalau sewaktu-waktu terjadi banjir lagi, sehingga banjir lebih bisa dikendalikan," tandasnya.

Ia membenarkan banjir bandang telah terjadi beberapa kali di wilayah kerjanya di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik, dalam sepekan terakhir.

Di Tuban, lanjut dia, banjir bandang di Kecamatan Merak Urak, mengakibatkan jaringan irigasi di Desa Tuwiri Wetan, jebol beberapa meter, karena tidak mampu menampung air, hingga airnya meluber ke jalan.

Selain itu, lanjut dia, saluran irigasi Maibit, di Kecamatan Rengel, tanggulnya juga putus sepanjang 12 meter, akibat diterjang banjir bandang.

Sementara itu, lanjut dia,di Bojonegoro, juga terjadi banjir bandang di sejumlah lokasi, antara lain, di sejumlah desa di Kecamatan Kanor, dan Gondang. Selain merendam pemukiman warga, air banjir bandang di dua kecamatan itu, juga meredam areal tanaman padi dan merusak jalan desa. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim 11

KORAN MADURA

Probolinggo

232014 DESEMBER 2014 SELASASELASA 23 DESEMBER | No. 0512| TAHUN III No. 0512 | TAHUN III

11

JELANG TAHUN BARU

Kereta Kelinci Laris Manis

MENGELUH. Penjual bensin eceran dituntut untuk memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan dari pemerintah.

Pengecer Bensin Dituntut Miliki SIUP Antisipasi Kelangkaan dan Penimbunan PROBOLINGGO - Selain harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa bensin dinaikan oleh pemerintah pusat.

Penjual bensin eceran yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo sedikit mengeluh. Sebab mereka juga dituntut untuk memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan dari pemerintah.

Salah satu pedagang bensin di wilayah Kabupaten Probolinggo, Suparman, mengatakan dirinya mengetahui tentang peraturan bagi pedagang bensin eceran untuk memiliki SIUP dari petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) saat hendak mau membeli bensin. “Kami kaget kalau

pengecer bulan depan harus memiliki SIUP untuk bensin,” katanya kepada wartawan, Senin (22/12).

Dia juga mengaku, sebelumnya tidak ada peraturan seperti itu, yang terpenting bawa jerigen pasti petugas SPBU melayaninya.

Tetapi mulai kemarin peraturan

baru untuk pengecer bensin akan diberlakukan. “Saya harus sibuk mengurus SIUP ini kepemerintah,” tandas Suparman.

Pengecer bensin lainnya, Agung, mengatakan dirinya masih harus mengurusi SIUP harus melalui rekomendasi dari desa dan kelurahan, yang dilanjutkan ke kantor perjinan. “Aturannya, pengecer bensin juga harus punya SIUP,” terangnya.

Dengan adanya aturan tentang pengecer bensin untuk mengantongi SIUP. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko, mengatakan,

upaya tersebut memang untuk mengantipasi kelangkaan bensin serta menghindari penimbunan bensin dikalangan pengecer. “Jadi mereka dituntut untuk memiliki SIUP, jika mau menjual bensin eceran,” ucapnya.

Menurutnya, ketentuan tersebut berasal dari keputusan Pertamina tentang pedagang eceran bensin untuk memiliki SIUP. Sehingga dengan langkah tersebut, peredaran bensin di masyarakat bisa terpantau secara maksimal.

“Sebelumnya memang pengecer bensin kebanyakan tidak memiliki SIUP,” tegas Sidik Wijanarko. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO - Meski malam tahun baru masih tinggal beberapa hari lagi.

Namun antusias masyarakat untuk menyambutnya tergolong banyak. Terbukti pemilik usaha kereta kelinci yang ada di Probolinggo banyak pesanan untuk bisa ditumpanginya.

Salah satu pemilik kereta kelinci, Alek, mengatakan untuk tahun baru ini kereta kelinci yang di milikinya sudah banyak dipesan oleh masyarakat. Untuk bisa mengangkutnya keliling kota dan tempat wisata.

“Pesanan ini sudah banyak diterimanya sejak kemarin,” katanya kepada wartawan, Senin (22/12).

Menurutnya, banyaknya pesanan datang lantaran banyak warga yang mengajak keluarganya untuk naik ketera kelinci di malam pergantian tahun. Mereka tidak hanya datang dari keluarga, bahkan banyak lembaga juga memesannya.

“Kalau tidak mendaftar untuk menyewanya, maka sulit akan mendapatkan kereta kelinci di malam pergantian tahun,” terang Alek.

Alek menambahkan, untuk menyewa satu unit kereta kelinci dipatok tarif Rp.120 ribu. Namun jika menyewanya dalam waktu dan jarak yang jauh, maka tarifnya lebih mahal lagi. ”Karena hitungan bensinnya lebih banyak, maka ongkosnya lebih mahal,” ujarnya.

Pemilik kereta kelinci lainnya, Rawi mengatakan, untuk omset pendapatan dari kereta kelinci bagi dirinya lumayan banyak. Apalagi, ketika menjelang malam natal dan tahun baru yang sudah mendekati. “Untuk setiap hari, pendapatannya mencapai Rp 300- Rp500 ribu.

Tergantung dari ramainya penumpang yang menaikinya,” tandasnya.

Dia mengaku,untuk momen tahun baru memang pendapatannya lebih besar. Sebab semua orang akan keluar rumah bersama keluarganya. ”Dipastikan akan ramai jika sudah ada momen tersebut,” ucap Rawi. =MAHFUD HIDAYATULLAH

12

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

TAK PUAS. Blokade jalan yang dilakukan warga yang membuat kemacetan panjang sekitar tiga kilometer selama tiga puluh menit.

Demo PLTU Berujung Ricuh Menuding Lelang Besi Tak Transparan dan Pencemaran Limbah Batubara PROBOLINGGO – Ribuan warga dari tujuh desa di wilayah Kecamatan Kotaanyar dan Paiton Kabupaten Probolinggo, kembali mendemo PLTU Paiton, Senin (22/12). Mereka menuntut lapangan kerja terhadap unit PJB Paiton. Selain itu pencemaran limbah yang berasal dari asap cerobong, yang selama menyerang berbagai desa sekitar. Warga juga menagih haknya tentang pelelangan besi tua.

Bahkan massa sempat membubarkan barikade polisi yang menjaga pintu masuk PLTU. Akhirnya kedua belah pihak terpancing emosi, dan kericuhan tak bisa terhindari. Melihat massa yang semakin beringas membuat aparat kepolisiann dari Polres Probolinggo bertindak tegas dengan memukul mundur pendemo.

Bentrok pun terjadi antara warga dan aparat kepolisian tak terelakan. Aksi saling dorong dan melempar benda keras terjadi. Saat demo mulai memanas, ribuan warga yang juga sebagian besar ibu rumah tangga yang mengikuti demo akhirnya tersulut emosi.

Sejumlah aparat berusaha menghalau dengan pagar besi.

Warga terus ngotot menerobos pagar besi yang di jaga anggota Sabhara dan Brimob yang di terjunkan oleh Polres Probolinggo.

“Kami hanya ingin menagih janji dari pihak PLTU. Karena selama ini petinggi PLTU tidak menepati janjinya terhadap warga.

Dan hanya meminta kepastian demi perekonomian masyarakat,” teriak Suhaeriyanto, Koordinator aksi.

Suhaeriyanto mengaku, warga tetap terus menagih janji itu, dan akan terus mengawal kondisi ini.

Terutama adanya pencemaran limbah yang menyebar ke wilayah dua kecamatan,” tegasnya.

Aksi demo tersebut, langsung di kawal tujuh kepala desa dan dua Camat. Mereka ingin memastikan keputusan dari pihak PLTU Pai-

ton, terkait pembenahan limbah cerobong yang telah mengganggu kesehatan warga, dan lapangan kerja yang selama ini pihak PLTU dinilai kurang konsekuen.

Warga Memblokade Jalan Tak puas dengan aksi yang dilakukan warga dari tujuh desa, yakni Desa Kotaanyar, Triwungan, Sumberanyar, Talkandang, Binor, Sumberejo, dan Paiton, akhirnya mereka memblokade jalan raya Situbondo-Surabaya.

Blokade jalan yang dilakukan warga tersebut, menyebabkan kemacetan panjang sekitar tiga kilometer selama tiga puluh menit, dan sempat membuat kuwalahan petugas Satlantas Polres Probolinggo.

Pantauan di lapangan, warga

mengulur waktu memblokade jalan, sambil menunggu respon dari petinggi dari pihak PJB. ”Kami akan tetap bertahan di tengah jalan raya ini, sampai petinggi PLTU keluar menemui disini. Pihak PLTU harus konsisten dengan janjinya yang sela ini telah mengelabuhi kami,” kata Sodik.

Sementara itu, petugas Satlantas Polres Probolinggo terus memaksa warga untuk kembali ke pinggir jalan guna kelancaran arus lalu lintas. ”Sulit untuk mengendalikan warga, karena jumlahnya cukup banyak. Tapi kami terus berupaya untuk mengurai kemacetan yang terlalu lama,” kata Ipda Rudi Santosa, Kanit Patroli Satlantas Polres Probolinggo. =M.HISBULLAH HUDA

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512| TAHUN III

Pastikan Tak Ada Perayaan Malam Tahun Baru Dinilai Kurang Efektif PROBOLINGGO – Momentum malam pergantian tahun banyak yang merayakannya. Namun Pemkab Probolinggo dipastikan untuk menyambut tahun baru 2015 tidak akan menggelarnya.

Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Probolinggo, Yulius Cristian mengatakan pemkab tidak ada agenda untuk merayakan tahun baru. ”Tidak akan ada keramaian yang akan digelar pemkab pada malam itu,” terangnya kepada wartawan, Senin (22/12).

Menurutnya, malam penyambutan tahun baru memang sengaja tidak digelar pemkab.

Bahkan kegiatan tersebut, sudah tidak pernah dilakukan oleh pemkab sejak beberapa tahun lalu.

“Kalau malam tahun baru, dipas-

tikan tidak ada serangkaian kegiatan, baik pembakaran kembang api atau jenis kegiatan lainnya,” ujar Yukius Cristian.

Tidak adanya agenda untuk penyambutan malam tahun baru, lanjut Yulius Cristian, dikarenakan sudah tidak tertera tentang kegiatan dalam program pemerintah. “Secara otomatis dipastikan tidak akan ada keramaian yang diselenggarakan. Kegiatan itu dinilai tidak efektif,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo,

Kiai Sihabuddin menegaskan untuk menyambut tahun baru bukan dirayakan secara seremonial semata. Bahkan dinilai kegiatan hura-hura itu dinilai kurang mendidik dan minim manfaatnya.

“Lebih baik ada upaya pengalihan budaya hura-hura untuk kegiatan yang postif saja,” tegasnya.

Pihaknya menilai banyak kalangan yang merayakan malam pergantian tahun dengan meniupkan terompet atau menyalakan kembang api. Kegiatan semacam itu hanya merupakan bentuk kegelisahan serta tidak ada nilai pendidikan yang tertanam. “Saya sepakat, kalau tidak ada agenda tentang penyambutan malam tahun baru itu,” ucap Kiai Sihabuddin. =MAHFUD HIDAYATULLAH

13

APBD 2014

Satker Sibuk Selesaikan SPJ 2014 PROBOLINGGO - Mendekati tutup tahun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014. Unit Satuan Kerja (Satker ) Kabupaten Probolinggo mulai disibukkan untuk menyelasaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran tahun ini.

Salah satu pegawai pemkab Kabupaten Probolinggo, Iqbal, mengatakan kalau dirinya saat ini memang super sibuk untuk menyelasaikan SPJ tahun anggaran 2014. Sebab saat ini sudah memasuki akhir tahun.

“Kami dituntut untuk cepat menyelasaikannya,” katanya kepada wartawan, Senin (22/12).

Menurutnya, SPJ yang harus dibuat oleh masing-masing satker tidak hanya melaporkan kegiatannya. Namun juga masalah laporan pengunaan anggaran yang telah dilakukan. Sehingga SPJ itu harus benar-benar jelas pelaporannya.

“Kalau tidak jelas maka SPJnya akan ditolak,” ujar Iqbal.

SPJ yang selasai dibuatnya, lanjut Iqbal, akan dikirimkan

ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo. Sebab semua satker ditagih untuk segera menyelesaikannya.

“Karena itu pihaknya banyak yang lembur sampai malam hari,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo, Tanto Walono, mengatakan, SPJ memang merupakan kewajiban Dinas atau satker untuk melaporkannya. Karena setiap kegiatan akan dilakukan pengecekan untuk realisasi keuangannya. “Jadi wajib untuk melaporkan SPJ setiap penggunaan anggaran,” tegasnya.

Pihaknya menambahkan, dalam bulan ini memang satker dituntut melaporkan SPJ nya.

Sebab tahun anggaran 2014 akan segea berakhir. Jadi semua SPJ harus tuntas seratus persen.

“Jika itu tidak ditaati, maka satker tersebut akan dikenakan sanksi,” jelas Tanto Walono. =MAHFUD HIDAYATULLAH

TDL

Tarif Listrik Akan Naik PROBOLINGGO - Rencana penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) yang akan berlaku per 1 Januari 2015. Nampaknya banyak pengusaha makanan dan produk tekstil mengeluhkannya. Kenaikan tersebut sesuai dengan keputusan Dirjen Ketenagalistrikan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk golongan listrik 1200 Volt/ Amper ke atas.

Salah pengusaha tekstil Asal Desa Sumber Kerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Muhlas (35) mengatakan, pemerintah sudah menaikkan tarif dasar listrik pada 1 September 2014 kemarin. Kini belum sampai enam bulan, pemerintah kembali akan menaikkan tarif dengan modus penyesuaian tarif. “Pelanggan kan tidak tahu persis bagaimana melihat tarif jika sudah naik,” katanya kepada wartawan,Senin (22/12) Menurutnya, berdasarkan kenaikan tarif untuk golongan 1200 volt/amper mencapai 964/ KWH. Dengan adanya rencana penyesuaian, maka nantinya pengusaha tidak akan tahu, berapa biaya yang dikeluakan setiap

bulan. “Kami harapkan harganya tetap. Sekarang saja masih menyesuaikan biaya produksi akibat

kenaikan tarif bulan September kemarin,” tandas Muhlas.

Hal senada juga diungkapkan

pengusaha bawang goreng Dringu Kabupaten Probolinggo, Nurul (37). Dengan naiknya listrik secara

otomatis harga jual produknya juga akan dinaikkan. “Kalau Listriknya naik, maka kita juga harus menyesuaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Petugas Pencatatan meteran Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Probolinggo, Soegeng Gayeng Hariyadi menjelaskan, kebijakan itu merupakan ranah kementerian. UPJ sendiri hanya menjalankan program.

Bahkan, penyesuaian tarif itu nantinya bisa menguntungkan para pengusaha. Sebab, jika dolar atau harga minyak dunia turun, maka tarif otomatis akan turun.

“Demikian sebaliknya, jika harga pasaran dunia naik. Maka sistem secara otomatis akan menaikkan tarif,” ucapnya.

Dengan adanya sistem yang demikian, kata dia, para pengusaha bisa mengontrol laju penggunaan listrik. “Pengusaha tidak bisa jor-joran menghidupkan listrik. Prinsip efisiensi dan menggunakan listrik seperlunya akan diterapkan dengan adanya kebijakan ini,” papar Soegeng Gayeng Hariyadi. =M.HISBULLAH HUDA

KORAN MADURA 14KORAN

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

MADURA

Taretan Mania

SELASA 23 DESEMBER 2014 No. 0512 | TAHUN III

14

PERSEPAM MADURA UNITED

LATIHAN. Dua pemain seleksi beradu skill di hadapan tim pelatih Persepam MU.

PAMEKASAN - Pelatih kepala Persepam MU, Widodo C Putro mengaku sudah menemukan kerangka tim sekalipun baru melakukan seleksi perdana yang melibatkan pemain luar Madura.

Widodo mengaku kepincut dengan gaya permainan beberapa pemain yang mengikuti seleksi Persepam MU. Bahkan tim pelatih sudah merekomendasikan 7 pemain, agar manajemen segera mengikat kontrak terhadap mereka, karena memiliki kemampuan di atas rata-rata.

Tujuh pemain tersebut hingga saat ini masih dirahasiakan oleh manajemen maupun tim pelatih.

Dalam keterangan persnya di lapangan Kowel Pamekasan,

7 Pemain Memikat Hati Pelatih Senin (22/12), Widodo mengaku akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan pemain yang mengikuti seleksi, maupun yang masih dalam perjalanan menuju Pamekasan untuk mengikuti seleksi di Persepam MU. Hingga pada akhirnya ia bisa menyimpulkan tim terbaik dalam skuat Persepam.

Perkembangan pemain dalam setiap latihan pasti ada perubahan. Tim teknis sudah mencatat satu persatu para pemain tersebut, untuk selanjutnya direkomendasikan kepada manajemen. Sebab tim pelatih hanya berhak menyeleksi dan merekomendasikan, sementara untuk kontrak menjadi

kewenangan penuh manajemen.

Widodo mengakui masih ada beberapa pemain berpengalaman yang masih dalam perjalanan ke Pamekasan, guna mengisi beberapa lini yang masih belum sempurna dalam skuat Persepam.

Widodo menyebutkan skuat Persepam MU membutuhkan 27 pemain. 23 pemain merupakan pemain luar Madura, sementara sisanya yakni 4 orang merupakan pemain asli Madura yang dinilai bisa bersaing dengan pemain luar Madura.

Ia bersyukur beberapa pemain berpengalaman yang pernah berseragam Persepam, bisa kembali tertarik memperkuat tim ini. Seperti Busari, Deny Rumba, Aditya Putra Dewa, dan Khoirul Mashuda. Kedatangan para pemain tersebut membuktikan kecintaan terhadap Madu-

ra, hingga akhirnya rela menolak kontrak klub lain, demi memperkuat Persepam MU, sekalipun harus turun kasta ke divisi utama.

Ada beberapa pemain nasional yang sudah terlihat mengikuti seleksi di lapangan Kowel Pamekasan. Di antaranya, FX Yanuar mantan pemain Persita Tanggerang, Jajang Pariaman mantan pemain Semen Padang yang sering menjadi pemain inti, Sirvi Arfani mantan penyerang Persita Tanggerang.

Tamzil mantap pemain Persik Kediri. Sementara Faris Aditama mantan pemain Gresik United dan Qischil Mini Gandrum dipertahankan oleh klubnya, sehingga dipastikan gagal bergabung dengan Persepam MU. Sementara Erol Iba masih perjalanan menuju Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER | No. 0512 |2014 TAHUN III SELASA 2014 23 DESEMBER

No. 0512 | TAHUN III

15 15

INTER MILAN

Mancini Tepis Rumor Lennon

Messi Tutup Tahun dengan Riang BARCELONA - Meski tidak meraih satu pun gelar sepanjang 2014 baik bersama Barcelona maupun Timnas Argentina, Lionel Messi tetap boleh menutup tahun ini dengan riang.

Pasalnya, pada tahun ini dia mencatat rekor demi rekor pribadi bersama Barcelona. Hal ini pula yang menjadikannya tetap sebagai calon terkuat peraih penghargaan Ballon d’Or bulan depan bersaing dengan Cristiano Ronaldo dan Manuel Neuer.

Messi mengawali 2014 dengan kenyataan pahit dirinya harus kalah dari Cristiano Ronaldo dalam pemilihan pemain terbaik 2013. Hasil di Ballon d’Or itu menjadi pertanda awal akan tahun yang kurang memuaskan bersama Barcelona maupun Timnas Argentina.

Meski berhasil menjaga peluang Barcelona juara hingga pekan terakhir, Messi tidak mampu merebut trofi La Liga.

Gelar tersebut jatuh ke tangan Atletico Madrid. Atletico jugalah yang menjadi penghalang langkah Barcelona di Liga Champions. Berhadapan di perempatfinal, Barca tunduk dengan agregat 1-2.

Sedangkan di Copa del Rey The Catalans juga tanpa gelar. Mereka menyerah kalah dari Real Madrid di partai puncak.

Messi sepertinya akan memberi capaian tertinggi buat Argentina saat dia mengantar negaranya lolos ke final Piala Dunia. Tapi akhirnya harus menerima kenyataan dan kembali dengan tangan kosong ke Buones Aires setelah kalah 0-1 dari Jerman di final. Untung, Messi masih terpilih sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2014. Walaupun, banyak mengkritik gelar ini karena masih ada pemain lain yang dinilai lebih layak mendapat penghargaan tersebut.

Prestasi lainnya, Messi menggondol status top skor Copa del Rey dengan lima gol. Selain itu, dari 66 pertandingan di semua kompetisi (52 bersama Barca dan 14 di timnas Argentina) dia membuat 58 gol dan 22 asis. Tahun 2014 juga jadi tahun besar untuk Messi karena dia berhasil merebut gelar top skorer sepanjang masa La Liga setelah melewati rekor milik Telmo Zarra.

Empat hari setelah memecahkan rekor tersebut, Messi mematahkan rekor Raul Gonzalez sebagai top skorer sepanjang masa di Liga Champions. Belum selesai sampai di situ, Messi kemudian juga menyamai rekor legenda Real Madrid, Raul Gonzalez, sebagai top skorer di semua kompetisi Eropa dengan 76 gol.

Hasil Pertandingan Sementara itu, pada lanjutan La Liga, Senin (22/12) dini hari WIB di San Memes, Atletico Madrid membantai tuan rumah Athletic Bilbao dengan skor telak 4-1. Tiga dari empat gol Atletico itu dibuat pemain internasional Prancis Antoine Griezmann.

Pada laga itu, Bilbao unggul duluan di menit ke-17 lewat Mikel Rico yang bertahan hingga turun minum. Tak sampai semenit selepas jeda, Atletico menyamakan skor 1-1 lewat sepakan terukur Griezmann ke gawang Gorka Iraizoz.

Atletico berbalik memimpin 2-1 dari penalti Raul Garcia di menit ke-53. Keunggulan Atletico bertambah di menit ke-73 sekaligus mencatatkan gol keduanya di laga ini. Los Colchoneros akhirnya menang 4-1 usai Griezmann membuat hat-trick di menit ke-81.

Berkat tambahan tiga poin ini Atletico Madrid kini punya 35 poin dari 16 pertandingan, selisih tiga angka dari Barcelona serta empat angka dari Madrid, yang masih satu pertandingan tersisa. Sementara itu Bilbao di posisi ke-11 dengan 19 poin. =ESPN/CAROL AJI

AARON LENNON

Gelandang Athletic Bilbao Mikel Rico (kiri) berduel dengan penyerang sayap Atletico Madrid Antoine Griezmann dalam lanjutan La Liga yang berlangsung di Stadion San Memes, Bilbao, Senin (22/12) dini hari WIB. Atletico mengalahkan tuan rumah Atheltic Bilbao dengan skor telak 4-1.

MILAN - Pelatih Inter Milan Roberto Mancini membantah kabar bahwa ia mencoba merekrut pemain sayap Tottenham Spurs Aaron Lennon untuk memperkuat klub Seri A Italia itu menghadapi paruh kedua musim kompetisi dan mengejar tempat di Liga Champions.

Media di Inggris menyebutkan bahwa Lennon akan menjadi salah satu target Mancini yang ingin mengembalikan tim “Nerazzuri” itu ke lingkaran elit sepak bola Eropa setelah dua tahun absen.

Namun setelah Inter bermain imbang 2-2 melawan tim tamu Lazio hari Minggu lalu, Mancini mengatakan: “ Ia (Lennon) tidak pernah menjadi target kami.” Mantan manajer Manchester City itu mengatakan, klub mungkin akan merekrut Alessio Cerci, pemain Atletico Madrid yang lebih sering di bangku cadangan.

“Ia mungkin menjadi salah satu target kami. Namun saat ini ia masih sebagai pemain Atletico Madrid, jadi kami harus menunggu,” katanya.

“Yang pasti, kami perlu memperkuat tim lagi di posisi ini,” tambahnya.

Inter saat ini berada di urutan 11 klasemen Seri A, 18 poin di bawah pimpinan dan juara bertahan Liga Italia Juventus, empat di bawah rival sekotanya AC Milan dan enam poin di belakang Lazio yang bercokol di urutan tiga.

Hanya tidak tim teratas yang akan mendapat jatah tampil di Liga Champions musim mendatang. =ANT/DAR

16

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

16

SELASA 23 DESEMBER 2014 No. 0512 | TAHUN III

MARTIN SKRTEL

mencetak gol kedua Liverpool yang menghindarkan timnya dari kekalahan di depan publik sendiri.

Liverpool Imbang

Rodgers Kecewa LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers sangat kecewa dengan hasil imbang 2-2 yang diraih timnya saat menjamu Arsenal di Anfield pada lanjutan Liga Utama Inggris Minggu (21/12) tengah malam hingga Senin (22/12) dini hari WIB. Pasalnya, “The Reds” menguasai jalannya pertandingan dan memiliki peluang lebih banyak mencetak gol.

Menurut mantan pelatih Swansea City ini, Steven Gerrard dan kawan-kawan bermain sangat bagus dan lebih pantas menang atas Arsenal. Sebab, secara statistik Liverpool memiliki lebih banyak peluang dan berjuang dengan gigih serta berhasil mencetak gol meski bermain dengan 10 orang. Catatan ESPNFC menunjukkan, Liverpool tampil dominan dengan 64% penguasaan bola. Selain itu, mereka 27 melepas tembakan ke gawang, 10 di antaranya mengarah ke gawang. Sedangkan, “The Gunners” hanya melepaskan 10 tembakan saja selama 90 menit dan cuma tiga yang tepat sasaran.

Namun saat pemain-pemain Liverpool banyak membuang peluang yang dipunyai, dua tembakan “on target” pertama Arsenal langsung berbuah gol. Liverpool yang sempat unggul lebih dulu melalui Philippe Coutinho akhirnya malah nyaris kalah karena Arsenal membalikkan keadaan lewat gol Mathieu

14

Debuchy dan Olivier Giroud. ‘Si Merah’ terhindar dari nasib nahas setelah Martin Skrtel bikin gol di menit ketujuh injury time.

“Tak diragukan lagi kami pantas memenangi pertandingan, level penampilan kami luar biasa.

Penampilan kami hari ini lebih baik dari tahun lalu saat unggul 5-1. Kami total mendominasi pertandingan di babak pertamam dan 1-0 mungkin kondisi yang tepat. Tapi kami memberikan gol yang sangat mengecewakan tepat sebelum jeda babak pertama, dan itu bisa membuat Anda terpukul,” kata Brendan Rodgers.

Dia melanjutkan, “Di babak kedua kami terus menekan, lalu kami kemasukan gol yang buruk. Tak ada masalah dengan organisasi kami.

Adalah soal membuat keputusan yang bisa jadi masalah, dan Anda tidak bisa membuat keputusan yang buruk jika Anda ingin mencatatkan clean sheet. Tapi bahkan saat kami bermain dengan 10 orang kami tetap menekan dan mendapatkan gol yang layak kami dapatkan di periode pal-

ing akhir, itu untuk karakter yang kami tunjukkan di laga ini.”

Sementara itu pelatih Arsenal Arsene Wenger menilai anak-anak asuhnya terlalu cepat kehilangan bola di babak pertama. “Kami kehilangan bola terlalu cepat di babak pertama --saat Anda tak terbiasa dengan sebuah hal, itu membuat frustrasi,” kata Wenger.

Dia meneruskan, “Untuk gol mereka, kami mempunyai banyak pemain belakang di lapangan,. Mengecewakan bahwa kami tidak melompat. Anda pasti menginginkan semua orang fokus saat tendangan sudut.”

Dia pun menilai, hasil imbang ini adalah capaian yang adil untuk kedua tim. “Pekerjaan pertama saya adalah untuk memenangi pertandingan.

Saat Anda unggul 2-1 dalam laga yang tinggal beberapa menit lagi, maka Anda pasti ingin menang. Tapi, secara objektif hasil 2-2 merupakan hasil akhir yang adil,” tutup Wenger. =BBC/CAROL AJI

7 PEMAIN MEMIKAT HATI COACH WIDODO

SELASA 23 DESEMBER 2014 No. 0512 | TAHUN III Eceran Rp. 3.500 Langganan Rp 70.000

PERDA PENATAAN PASAR

KADES TORJUN

PAMEKASAN | H

SAMPANG | N

DILAPORKAN KE KAJARI

TAK LINDUNGI IMK

KIBTIYAH

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

GURU ITU PAHLAWAN

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

moh. ridwan/koran madura

TERSENYUM. Mantan Direktur PD Sumber Daya saat dibawa tim penyidik KPK ke dalam mobil kijang Innova.

BANGKALAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan mantan Direktur PD Sumber Daya Abd Hakim ke dalam mobil Innova nopol L 1951 GH kemudian meluncur pergi sekitar pukul 13.05 WIB. Selain Abd Hakim, KPK juga memeriksa Eling Sujatmiko (Bagian Pemasaran BUMD) dan Sutikno (Direktur Sumber Daya). Pemeriksaan tiga direksi itu berlangsung di Mapolres Bangkalan, Senin (22/12).

Pemeriksaan berlangsung cukup lama. Sekitar 2 jam penyidik memeriksa 3 direksi perusahaan tersebut. Pemeriksaan dipimpin oleh AKBP Novel Baswedan. Setelah melakukan pemeriksaan ter-

Abd Hakim Dibawa KPK Pengambilan Berkas di Rumah Mantan Direktur PD Sumber Daya Dikawal Ketat

tutup selama satu jam, insiden itu terjadi. Tiba-tiba salah satu penyidik membawa mantan Direktur PD Sumber Daya Abd Hakim dan meninggalkan ruangan.

Diduga kuat dia dibawa KPK karena PD Sumber Daya terlibat dalam kasus jual beli dan suplai gas ke PLTG Gili Timur yang melibatkan mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin.

Saat dimintai konfirmasi kepada Ketua Tim Penyidik, AKBP Novel Baswedan tidak berkomentar. Dirinya hanya menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa memberikan komentar karena merupakan kewenangan dari pimpinan KPK.

“Sudah saya bilang, komentarnya langsung ke Pak Johan Budi,” ucapnya singkat.

Selang satu setengah jam kemudian, sekitar pukul 14.30 WIB, Abd Hakim beserta penyidik KPK tampak datang kembali ke ruangan Mapolres Bangkalan.

Proses penyidikan kemudian dilanjutkan. Saat keluar dari dalam ruangan, dirinya sedikit memberikan keterangan kepada wartawan perihal dibawa kemana dirinya oleh tim penyidik KPK. “Dibawa ke rumah. Hanya ambil berkas,” ungkap Abd Hakim saat dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 23 DESEMBER 2014 No. 0511 | TAHUN III

PEMBERANTASAN KORUPSI

DPRD Setuju KPK Bentuk Cabang SUMENEP - Katua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Darul Hasyim, menyambut baik rencana Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad untuk membuka cabang lembaga anti rasuah di sejumlah daerah tahun depan.

TETAP MENJAMUR. Pengemis meminta-minta usai pelantikan kepala desa, Senin (22/12) di Pendopo Agung Sumenep. Pemerintah sering melakukan razia, namun keberdaan mereka tetap menjamur.

PLTA Terancam Gagal LAPAN: Kami Berencana Hapus Aset Tersebut SUMENEP – Sejumlah perwakilan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berkunjung ke kantor Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Senin (22/12). Kedatangan mereka guna membicarakan aset Lapan berupa pembangkit listrik tenaga angin (PLTA) yang ada di Kepulauan Gili Iyang.

Kepala Bagian Biro Umum LAPAN, Arywarti Marganingsi mengatakan, tujuan kedatangannya untuk memperjelas status PLTA yang dibangun di Kepulauan Gili Iyang sejak tahun 2007. Pasalnya, pihaknya berencana menghibahkan aset tersebut kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Sumenep.

Akan tetapi, imbuhnya, berdasarkan hasil perbincangannya dengan Komisi B DPRD Sumenep, rencana tersebut

besar kemungkinan tidak akan terealisasi. Pasalnya, pemerintah dan Komisi B DPRD Sumenep menolak jika aset tersebut diserahkan kepada Pemda dalam keadaan rusak.

“Namun berdasarkan hasil dari pertemuan tadi (kemarin, red.) dengan Komisi B, sepertinya kondisinya sudah tidak memungkinkan. Sehingga kami berencana menghapuskan asetaset tersebut. Namun, kami masih menunggu keputusan

dari atasan kami. Untuk sementara kami masih akan melihat kondisinya di sana (Gili Iyang, red.) dulu. Nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Sumenep, Masdawi menceritakan, pada tahun 2001, LAPAN membangun aset berupa PLTA. Namun, belum sempat dioperasikan secara maksimal. Pada tahun 2008 akibat terjangan angin aset tersebut mengalami kerusakan yang parah. “Kipas anginnya banyak yang rusak,” tukasnya.

Setelah rusak, lanjutnya, PLTA di Gili Iyang itu dibiarkan mangkrak dan tak diperbaiki sampai sekarang. Hingga akhirnya, kata politisi Demokrat itu, ada wacana dari pihak LAPAN untuk menghibahkan

aset tersebut kepada Pemerintah Sumenep. “Tapi kami dengan ESDM Kabupaten Sumenep tadi tegaskan, jika aset itu akan dihibahkan dalam keadaan rusak fatal, kami secara tegas menolaknya,” tegasnya.

Karena, berdasarkan yang diketahui oleh Masdawi, kondisi PLTA yang ada di Gili Iyang itu saat ini memang sudah rusak parah. Untuk memperbaikinya saja, imbuhnya, dibutuhkan dana sekitar Rp. 1 miliar.

“Kalau memang fatal (rusaknya, red.), maka itu dihapus saja, biar tidak jadi beban kepada pemerintah. Apalagi sekarang LAPAN sudah berubah status. Kini LAPAN hanya fokus pada penerbangan saja,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, dukungan pembentukan cabang KPK di daerah-daerah mestinya tidak hanya datang dari sebagian kalangan politisi, namun juga oleh semua kalangan, termasuk aktivis politik maupun aktivis lainnya di Madura yang pro terhadap demokrasi.

Pasalnya, menurutnya, tak mungkin negara sebesar Indonesia dengan segundah kompleksitas persoalannya mampu diselesaikan oleh KPK yang terpusat di Jakarta. "Sejuta persen!

Kita mendukung sejuta persen," katanya, Senin (22/12).

Mengenai problem teknisnya, menurut Darul biarkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berkoordinasi dengan DPR RI terkait dengan beberapa proses yang mesti ditempuh jika wacana pembentukan cabang KPK itu terwujud. Misalnya, lanjutnya yang terkait dengan proses pendelegasiannya, kewenangannya dan hal-hal lainnya.

“Karena memang tidak semudah yang kita bayangkan. Misalnya proses membuka kantor, proses rekrutmen kepegawaiannya dan legitimasi-legitimasi yang lain. Karena kita tahu, KPK itu adalah lembaga penegak hukum yang bersifat ad hok,” jelasnya.

Meski begitu, Darul menegaskan bahwa dasar dari kesetujuannya penempatan KPK di daerah-daerah bukan berarti tidak percaya terhadap para penegak hukum yang ada, seperti kejaksaan dan kepolisian. Hanya saja, menurutnya, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK lebih cepat.

"Jadi kita hanya ingin mengatakan dengan jujur, bahwa fakta historis kehadiran KPK telam memberi bukti bahwa penegakan hukum yang ditangani KPK jauh lebih cepat," tutupnya kepada awak media.

Untuk diketahui, KPK merencanakan target baru di tahun 2015 mendatang. Lembaga antikorupsi itu berencana mendirikan cabang di daerah. Beberapa daerah sudah dicanangkan bakal menjadi perpanjangan tangan KPK pusat. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Kronika

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

C

Kelurga Besar Abu Yazid (Kades Moncek Barat, Lenteng)

Mengucapkan Segenap Pimpinan SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

Terima Kasih Kepada H. Hamid (Tokoh Masyarakat Moncek Tengah) Maltuf (Tim Sukses)

Mengucapkan

Selamat & Sukses Prestasi Kabupaten Sumenep dalam Ajang Madura Award 2014

Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya

Pelantikan Kepala Desa Periode 2014-2020 Peringatan Hari Ibu 22 Desember 2014 AKHMAD KIFLI, S.Ag

“Terima kasih atas partisipasi dan kepercayaan rakyat kepada kami. Amanat ini akan saya jaga untuk kepentingan rakyat”

Kades Sendir, Lenteng

Drs. CARTO, MM Kepala DPPKA

AMIR Kades Ketawang Parebaan, Ganding

ABPAISOL

ZAINI

Kades Lebeng Timur, Pasongsongan

Kades Larangan, Ganding

HAIRUDDIN Kades Ketawang Karay, Ganding

DIREKSI DAN KARYAWAN BPRS Bhakti Sumekar Ir. BAMBANG HERIYANTO

TITIK SURYATI, SH.,MH

Kepala Disperta

Kepala BKPP

Mengucapkan

Ir. H. HERY KOENTJORO P

M. IDRIS

Kepala Dinsos

Kepala Bappeda

Drs. SYAIFUL BAHRI, M.Si

dr. FITRIL AKBAR, M.Kes

Kepala Disperindag

Direktur RSUD

Selamat & Sukses

Prestasi Kabupaten Sumenep dalam Ajang Madura Award 2014 Pelantikan Kepala Desa Periode 2014-2020 Peringatan Hari Ibu 22 Desember 2014

HAIRIL FAJAR

SUJATMIKO

CAHYA WIRATAMA

Direktur Bisnis

Direktur Utama

Direktur Operasional

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

SEREMONIAL

Ikbal Siap Kawal Desa Lebih Maju

TERIMA. Kepala Desa/Kecamatan GulukGuluk, Ikbal, saat menerima SK Pelantikan Kepala Desa dari Bupati Sumenep A. Busyro Karim di Pandapa Agung, Senin (22/12).

S

PERTANYAKAN. Tujuh petugas Register Desa (Redes) Kecamatan Gapura saat mempertanyakan status dirinya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumenep, Senin (22/12). Mereka ditemui Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil, Subiakto.

Tujuh Petugas Redes Datangi Disdukcapil

UMENEP – Kepala Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, Ikbal, usai dilantik Bupati Sumenep A. Busro Karim, Senin (22/12), mengatakan siap mengawal desanya lebih maju. Ia akan kembali memimpin Desa Guluk-Guluk untuk periode 2014-2020. ”Kami juga akan senantiasa menjalin komunikasi dengan para sesepuh dan tokoh masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan aparat keamanan. Karena kami yakin jika situasi desa sudah aman dan kondusif, pasti kemajuan desa mudah tercapai,” ungkapnya.

Pantaun Koran Madura, sebanyak 126 mobil dan sekitar 500 unit motor melakukan aksi konvoi untuk menyambut kedatangan Ikbal dari Pandapa Agung usai dilantik, kemarin. =ADV/JUNAEDI

PASANG IKLAN

Kasubag Umum dan Kepegawaian Pastikan Tak Pecat SUMENEP - Tujuh petugas Register Desa (Redes) Kecamatan Gapura mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumenep, Senin (22/12) sekitar pukul 12.30. Mereka ditemui Kusubag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil, Subiakto.

Tujuh redes tersebut yaitu, Redes Banjar Timur, Paloloan, Gapura Timur, Batu Dinding, Beraji, Banjar Barat, dan Gersik Putuh. Mereka didampingi satu petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Gapura.

Kedatangannya untuk mengadukan nasib mereka, sebab dikabarkan dipecat sepihak yang diduga dilakukan oleh kepala desa. "Kami baru tahu jika kami diajukan pengganti ke Bupati dari Kepala

UPT. Makanya, kami datang ke sini untuk menanyakan kebenarannya," kata Sri Sukartini, Redes Banjar Timur.

Dikatakan, setelah dirinya melakukan konsultasi, keberadaan surat tersebut benar adanya. ”Ini kami yang tidak mengerti, padahal kami selama 8 tahun bekerja tidak merasa bersalah dan kami sudah menjalankan tugas saya sebagaimana mestinya. Hanya saja sesudah adanya pemili-

han kepala desa, kami diajukan pengganti,” ungkapnya.

Katanya, jika memang dirinya sudah dinilai tidak layak menjalankan amanat, kepala desa setempat mestinya memberikan teguran atau penjelasan. Sehingga, ke depannya pelayanan semakin membaik. ”Bukan lantas kami diajukan pengganti, ini kan namanya penjegalan atas profesi saya,” ungkapnya kesal.

Sementara, Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil Sumenep, Subiakto menegaskan, walaupun sudah ada permohonan penggantian redes secara tertulis, dirinya berjanji tidak akan merekomendasikan penggantian petugas redes.

Hal itu disebabkan, petugas redes tidak melakukan kejanggalan apa pun. ”Selama kurang lebih lima tahun mengabdikan diri, petugas redes tidak pernah melakukan kesalahan yang sampai mengganggu terhadap tugasnya,” ujarnya.

Dikatakan, pemberhentian petugas redes tersebut hanya bisa dilakukan apabila sudah melanggar hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. ”Itu pun kalau putusannya hanya kurungan di bawah empat tahun, kami tidak bisa merekomendasikan untuk diganti. Baru kalau putusannya di atas lima tahun, maka kami pasti akan menggantinya,” terangnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA Advertorial

Berita Kehilangan Iklan Baris Bergambar Display

Abd. Rahman 081 934 942 499

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

E

PERTANIAN

Disperta: Kuota Pupuk Tak Sesuai Kebutuhan SUMENEP – Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep, Bambang Herianto mengungkapkan, kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat untuk kabupaten ujung timur Pulau Madura tidak sesuai kebutuhan.

Sesuai Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK) Petani yang diajukan ke Disperta Sumenep, kebutuhan pupuk bersubsidi sebanyak 41.500 ton.

Namun, kuota yang diberikan hanya sekitar 24.125 ton. ”Jadi, setelah kami telusuri, bukan terjadi kelangkaan (pu-

SUMENEP - Sebanyak enam orang yang sedang asyik bermain judi diringkus Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, Sabtu (20/12). Satu dari enam pejudi yang dibekuk itu adalah salah seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Kasatreskrim Polres Sumenep, Iptu I Gede Pranata Wiguna menuturkan, penangkapan enam pejudi tersebut berawal dari laporan warga bahwa belakangan marak permainan judi di wilayah Sumenep. Menindak lanjuti laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan.

Pada Sabtu lalu sekitar pukul 15.00 WIB, pihak kepolisian menggerebek empat orang yang sedang asyik main judi di salah satu rumah di Dusun Karang, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Keempatnya berinisial IY (46), AH (39), HF (47) dan IS (50). Satu di antaranya, yakni IY, diketahui adalah seorang guru SD yang berstatus sebagai PNS. Selain menciduk keempat orang tersebut, di TKP polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa: bedak baby bermerek Cussons; uang tunai sebanyak Rp. 1. 701.000; 2 buah korek api; 2 buah uang logam masing-masing Rp. 500; 12 batang biji korek api yang sudah tersulut; dan 1 buah kaleng roti. “Permainan judi koin. Kalau orang Madura bilang ocolan,” katanya.

Selain itu, di hari yang sama namun di tempat berbeda, sekitar

puk), tapi memang kuota pupuk yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai kebutuhan yang ada,” katanya, Senin (22/12).

Untuk memenuhi kekurangannya, pihaknya menganjurkan agar petani tidak mengadalkan pupuk bersubsidi. Katanya, petani juga bisa menggunakan pupuk non subsidi, seperti pupuk organik. ”Kami telah melakukan sosialisasi di bawah, agar petani tidak lagi menggangtungkan kepada pupuk Urea, melainkan juga memakai pupuk lain yang

kandungannya sama. Seperti ZA, dan SP 36,” tukasnya.

Bambang Herianto meminta kios tidak memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Jika hal itu terjadi, pihaknya mengancam akan merekomendasikan pencabutan izin operasional kios yang menjual pupuk bersubsidi di luar pemerintah. ”Kami tidak akan bermainmain soal itu. Jika ditemukan, saya pastikan untuk melakukan pencabutan izin operasionalnya.

Dan itu kami sudah bicarakan dengan pihak perusahaan,” ka-

tanya.

Tidak hanya itu, jika nantinya ditemukan adanya penyimpangan yang melawan hukum, pihaknya juga akan memproses secara hukum. ”Itu sudah pasti kami lakukan. Karena kami tidak ingin ada penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Apalagi, barang itu termasuk barang dalam pengawasan negara,” terangnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, pihaknya getol melakukan sosialisasi terhadap tim pengawas maupun pihak keamanan dan muspika

kecamatan. ”Kami sudah melakukan sosialisasi. Jika memang ditemukan, silakan laporkan pada kami, sehingga kami bisa bergegas untuk menanganinya,” tegasnya.

Untuk diketahui, saat ini jumlah kelompok tani (poktan) yang telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah sebanyak 3.387 dengan jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebanyak 332 dan Kelompok Gabungan Kelompok Tani Kecamatan (Gapoktancam) sebanyak 27. =JUNAEDI/MK

KRIMINALITAS

Enam Pejudi Diringkus

pukul 16.00 WIB., pihak kepolisian juga berhasil menangkap 2 pemain judi lain. Penangkapan dilakukan di gardu pinggir sungai di Dusun Kolah, Desa Kebundadap, Kecamatan Saronggi. Keduanya berinisial AW (34) dan AY

(28). ,asing-masing pekerjaannya adalah swasta.

Di TKP, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 set kartu reme dan uang sebesar Rp. 485.000. Akibat perbuatan keenam pelaku tersebut, menu-

rut I Gede saat ini semuanya telah diamankan di Mapolres Sumenep beserta barang buktinya. Semuanya dijerat dengan pasa 303 KUHP. “Ancaman hukumannya 7 tahun,” tutupnya. =FATHOL ALIF

BARANG BUKTI. Kasatreskrim Polres Sumenep Iptu I Gede Pranata Wiguna memperlihatkan barang bukti perjudian di Mapolres, Senin (22/12).

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 23 DESEMBER 2014 No. 0512 | TAHUN III

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

MADURA

F

Polres Tetapkan 4 Tersangka 1 Tersangka Carok Bandungan Masih Menjalani Perawatan Intensif PAMEKASAN - Kepolisian Resor (Polres) Pameksan sudah menetapkan empat orang tersangka yang terlibat dalam perkelahian menggunakan senjata tajam (sajam) di Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Rabu (10/12) lalu. Mereka adalah Samhaji berikut kedua anaknya Rosi dan Munif. Dari kubu lawannya, yaitu Sahlan Arif, yang merupakan menantu dari korban luka Juma’i.

RAZIA. Polantas Polres Pamekasan merazia kendaraan di kawasan Arek Lancor mengantisipasi handak dan sajam masuk ke wilayah hukum Polres setempat.

JELANG NATAL-TAHUN BARU

Kendaraan Bermotor Kembali Dirazia PAMEKASAN - Menjelang natal dan tahu baru, Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pamekasan merazia kendaraan roda dua dan roda empat dari arah Surabaya yang melintas di Kawasan Taman Arek Lancor, Pamekasan, dan di Jl Trunjoyo, Pamekasan.

Sasaran razia di antaranya bahan pelendak (handak), senjata tajam (sajam), minuman keras (miras), obat-obatan terlarang, dan kendaraan roda dua yang ditengarai hasil curian kendaraan bermotor (curanmor).

Satu persatu kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang melintas di kawasan tersebut dihentikan. Selanjutnya, polisi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pengendara.

Kepala Unit Patroli Polantas Polres Pamekasan, Iptu Moh. Nigrah yang memimpin razia tersebut menjelaskan target razia tersebut adalah kendaraan yang masuk ke Pamekasan, dari arah

Surabaya. Dikhawatirkan ada bahan peledak, sajam maupun miras masuk ke Pamekasan dan mengganggu kenyamanan masyarakat saat natal maupun tahun baru.

Sehingga perlu dilakukan razia yang dipusatkan di dua titik itu.

Menurut Nigrah, bagi kendaraan yang diketahui membawa barang-barang tesebut, maka pihaknya langsung menyerahkan ke Satreskrim, dan Satreskoba Polres Pamekasan, untuk diproses lebih lanjut.

Selain itu, razia tersebut juga sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat tentang banyaknya curanmor yang terjadi di Pamekasan. Sehingga apabila diketahui ada pengendara yang mencurigakan dan kendaraannya sama dengan yang diadukan masyarakat, maka pihaknya langsung mengamankan.

Razia tersebut akan terus dilakukan hingga Natal dan tahun baru 2015. Tujuannya untuk men-

ciptakan rasa aman dan tenang terhadap masyarakat yang akan menikmati hari libur akhir tahun.

Setidaknya ada 15 anggota Satlantas Polres Pamekasan yang melakukan razia. Para anggota disebar di dua titik, yakni di depan Rumah Dinas Sekda Pamekasan dan satu titik standbye di tikungan Kantor Koni Pamekasan. Belum diketahui jumlah kendaraan yang terjaring razia dan dikenakan tindakan tilang.

Dalam Operasi Zebra 2014, Polantas Polres Pamekasan menindak 1.021 kendaraan dari berbagai jenis selama 7 hari.

Rinciannya, 953 pelanggaran lalin yang dilakukan oleh pengendara roda dua, sedangkan 68 lainnya dilakukan oleh kendaraan roda empat atau lebih. Kendaraan yang sudah ditilang harus mengikuti sidang di PN Pamekasan dan membayar denda sesuai dengan jenis pelangarannya. =FAKIH AMYAL/UZI/rah

Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman mengatakan dari empat orang tersangka baru tiga orang yang ditahan.

Sebab satu tersangka, yaitu Samhaji masih menjalani perawatan yang juga mengalami luka saat kejadian berdarah itu.

Menurut kapolres, perlakuan terhadap Samhaji merupakan tindakan yang bersifat kemanusiaan, karena tidak mungkin ditahan dalam kondisi kesehatan yang belum baik. Namun yang bersangkutan tetap terus dalam pantauan petugas kepolisian. ”Meski dalam kondisi sakit, kami tetapkan dia (Samhaji) sebagai tersangka. Tapi dengan pertimbangan kemanusiaan, kami belum bisa melakukan penahanan pada yang bersangkutan. Saat ini dia dirawat di Poli Klinik Bhayangkara Pamekasan,” kata Kapolres Nanang.

Akibat perbuatannya yang melukai orang lain, para tersangka dijerat dengan pasal 351 dalam perbuatan yang mengakibatkan luka berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Sahlan Arif merupakan orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Setelah sebelumnya menetapkan tiga tersangka dari kubu Samhaji beserta kedua anaknya Rosi dan

Munif. Berdasar hasil pengembangan perkara yang terjadi di Desa Bandungan, Pakong, tersangka Sahlan Arif terlibat dari pembacokan itu dengan melukai dari tiga tersangka kubu Samhaji.

Atas pengakuan keterlibatan dalam insiden itu kemudian Sahlan Arif ditetapkan sebagai tersangka.

“Pasal yang kami kenakan itu 351 tetang penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Sama seperti yang telah ditetapkan pada kasus yang sama sebelumnya,” ungkapnya.

Seperti yang telah diberitakan, peristiwa ini dilatarbelakangi sengketa tanah antar kedua belah pihak. Tanah yang digarap Juma’i diklaim oleh keponakannya, yaitu Samhaji, sehingga saat yang bersangkutan mengetahui ada aktivitas di atas lahan yang dilakukan Juma’i, Samheji langsung berupaya merebut tanah itu dengan mengusir Juma’i secara paksa.

Sehingga terjadi perkelahian yang masih satu keluarga itu.

Meski dalam kondisi sakit, kami tetapkan dia (Samhaji) sebagai tersangka.

Tapi dengan pertimbangan kemanusiaan, kami belum bisa melakukan penahanan pada yang bersangkutan. Saat ini dia dirawat di Poli Klinik Bhayangkara Pamekasan,” Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kepolisian dari Polsek Pakong dan Polres Pamekasan tetap bersiaga di tempat kejadian perkara (TKP) di Dusun Masjid, Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Pamekasan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512| TAHUN III

G

AUDIENSI. Aktivis FKMSB menyoal keberadaan hiburan karaoke kepada Komisi I dan pihak terkait di ruang paripurna lantai II Gedung DPR, Jl Kabupaten, Pamekasan

FKMSB Minta Perbup Hiburan Direvisi Dewan: Jika Melanggar Perbup, Tempat Karaoke Ditutup Saja!

PAMEKASAN - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB) melakukan audiensi dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Senin, (22/12) kemarin. Mereka mendesak Peraturan Bupati (Perbup) nomor 28 tahun 2014 tentang Tempat Hiburan atau Karaoke diperbaiki. Salah satunya mengenai kejelasan tentang karaoke keluarga dan terbuka yang diperbolehkan di Pamekasan.

Juru bicara FKMSB, Zainuddin mengatakan perbup yang dijadikan landasan hukum usaha hiburan karaoke masih multi tafsir. Akibatnya, dalam tataran pelaksanaannya dapat sesuai dengan kebutuhan oknum pelaku usaha karaoke. Untuk itu, mereka

mendesak agar perbup tersebut kembali dilakukan kajian dan revisi.

“Di perbup yang sekarang tidak jelas batasan dan aturan tentang pemandu karaoke. Sehingga di lapangan berdasarkan informasi yang kami terima ka-

raoke keluarga itu tidak ada.Tempatnya tetap dan berpotensi melakukan perbuatan maksiat,” kata Zainuddin.

Anggota Komisi I DPRD Pamekasan, Andi Suparto mengatakan dengan tegas agar tempat karaoke ditutup saja jika telah melanggar perbup. Menurutnya, hiburan karaoke keluarga yang dimaksud di perbup itu tidak ada.

Sebab yang terjadi hanyalah tempat karaoke yang berpotensi mengundang maksiat.

“Jadi, jika telah diketahui ada tempat karaoke yang melanggar perbup, Satpol PP selaku penegak peraturan daerah jangan takut untuk melakukan penyegelan. Karena aturannya memang seperti

demikian,” ungkap Andi, Politisi PPP ini.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pemkab Pamekasan, Moh Sahrul mengatakan bahwa di Pamekasan terdapat empat tempat hiburan karaoke yang telah mengantongi izin dari pemerintah setempat.

Usaha hiburan karaoke yang berizin, yaitu di Putri, Jl Trunojoyo, Kampung Qta, Puja Sera, Jl Niaga, Jl Wahid Hasyim, dan Dapur Desa, Jl Raya Trasak, telah mengikuti tahap persyaratan dan aturan yang tertuang dalam Perbup Nomor 28 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan hiburan dan karaoke.

“Dari lima tempat karaoke

hanya satu yang belum berizin, dan itu sudah ditutup oleh Satpol PP. Jadi kami harapkan penyelenggaraan karaoke yang berizin, harus sesuai dengan norma-norma dan kearifan lokal di Pamekasan,” kata Sahrul.

Sayang, usai audiensi digelar, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Didik Hariadi memilih tidak berkomentar ketika ditanya soal desakan dewan agar Satpol PP langsung menutup tempat karaoke bagi yang melanggar. Sementara dari unsur bagian hukum meminta agar mahasiswa mengirim secara tertulis usulan revisi mengenai perbup tersebut. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

KOMISI II. Hadapi audiensi mahasiswa minta revisi perda agar dapat mengakomodir produk lokal Pamekasan

PAMEKASAN - Sejumlah aktivis mahasiswa di Pamekasan melakukan audiensi ke Komisj II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (22/12) kemarin. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melindungi produk lokal Pamekasan.

Menurut para aktivis ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan tidak mampu melindungi produk industri kecil menengah (IKM) di tengah gencarnya peredaran produk industri massal. Sehingga rasa kemandirian masyarakat untuk membuka usaha semakin rendah.

Koordinator Gerakan Mahasiswa Pamekasan (Gempa), Moh Mansur mengatakan ada 3 kelemahan yang membuat produk industri rumahan (home industri) di Pamekasan kalah saing, yaitu kualitas kemasan barang, kualitas

Perda Penataan Pasar Tak Lindungi IMK Ada Tiga Kelemahan Produk Home Industri produksi, dan konsistensi produksi.

Dari permasalahan itu, Pemkab dinilai harus turut andil dalam melindungi pelaku IMK. Salah satunya dengan menyiapkan aturan yang berpihak kepada pelaku usaha rumahan. Dia akui sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur, namun belum sepenuhnya melindungi pelaku IMK. Mereka mengusulkan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Pamekasan nomor 22 tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Modern untuk menyelematkan keberadaan pelaku IMK di Pamekasan.

Revisi perda itu dengan me-

masukkan aturan tentang fasilitasi pemasaran hasil produk lokal ke toko modern, dengan menyediakan space khusus untuk produk lokal di etalase toko modern. Sehingga persaingan dagang antara produk lokal dengan produk massal bisa terkendali melalui peraturan daerah.

“Mereka tidak mengerti tentang sistem yang harus dijalankan untuk bisa bersaing dengan pasar modern, sehingga perlu ada sentuhan kebijakan dari pemerintah.

Di sisi lain, perkembangan toko modern yang terlalu cepat tidak terbendung oleh pelaku pasar tradisional, makanya harus diatur dalam perda,” kata Mansur.

Kepala Dinas Perindustrian

dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Bambang Edy Suprapto mengatakan pihaknya belum mampu memasukkan produk lokal ke toko modern berjaringan, karena supliernya sudah ditentukan dan ada standarisasi produk.

Sementara produk lokal Pamekasan masih lemah dalam pengemasan, kendati demikian, ada sejumlah produk lokal Pamekasan, yang sudah menjangkau non toko modern.

“Dalam sosialisasi perda lalu, sudah dinyatakan tidak bisa.

Sebab untuk bisa masuk harus melalui supliernya dan itu sangat ketat, karena ada standarisasinya,” kata Bambang.

Sementara itu, Ketua Komisi

II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan langkah yang dimaksud mahasiswa tidak layak dilakukan, apalagi harus dikuatkan dengan Perda. Namun, saat ini yang terpenting adalah perbaikan kualitas produk lokal, baik kemasan maupun kualitasnya, agar bersaing secara bebas dengan produk massal di toko modern.

“Kalau kualitas produknya cocok pada suplier bisa saja dimasukkan ke toko modern, tapi produk lokal apa yang bisa dijual disana. Kalau memang lebih laku di pasar tradisional, kenapa harus dijual ke toko modern,” kata Hosnan, politisi PAN ini. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512| TAHUN III

KENANG IBU

Aktivis Perempuan Bagi-bagi Ratusan Bros PAMEKASAN - Sejumlah aktivis perempuan di Kabupaten Pamekasan memanfaatkan peringatan hari ibu (22 Desember 2014) kemarin. Setidaknya ada tiga kelompok organisasi mahasiswa yang memperingatinya. Masingmasing Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB), Korp PMII Putri (Kopri) Kabupaten Pamekasan, dan Korp HMI-wati (Kohati) Kabupaten Pamekasan.

Mereka melakukan aksi damai di kawasan bundaran Arek Lancor Pamekasan. Ada yang membagibagi bros dan bunga.

Lengkapnya, FKMSB membagikan selebaran tentang catatan seorang ibu dan bros ke pengendara roda dua maupun roda empat. Sementara Korp PMII Putri (Kopri) dan Kohati HMI Kabupaten Pamekasan membagi-bagikan bunga kepada masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.

Masruroh aktivis perempuan dari FKMSB Pamekasan dalam orasinya mengajak kepada seluruh masyarakat Pamekasan untuk menghormati ibu dengan setulus hati. Mengajak kaum muda untuk tidak melakukan tindakan yang tak sewajarnya kepada ibu. Sebab mereka menilai ibu adalah pahlawan kehidupan yang menerangi kehidupan.

Ia mengaku kecewa terhadap tindakan yang sering dilakukan oleh para pemuda maupun pemudi Pamekasan yang memperlakukan ibu tidak sewajarnya. Misalnya bertindak kasar, memarahi ibu sambil memukul-mukul, membentak, dan sering berbahasa kotor yang membuat ibu tersinggung.

Padahal menurutnya, perjuangan ibu sangat besar, khususnya ketika masih kecil.

Sekalipun ibu diperlakukan kasar, tetapi seorang ibu tidak pernah melawan dengan cara yang kasar. Bahkan cenderung ibu memendamnya dengan cara terus tersenyum dan mendoakan putra-putrinya.

Pemberian bros dan selebaran kepada pengguna jalan tersebut sebagai simbol ajakan kepada pengguna jalan untuk menghormati ibu dan ajakan untuk tidak bertindak kasar kepada ibu.

Pada kesepatan yang sama, Aidatul Faizah, dari Korp PMII Putri (Kopri) Kabupaten Pamekasan, menyatakan dalam agama juga telah dijelaskan bahwa seorang ibu adalah sosok yang harus dihormati dan dilarang meninggikan pembicaraan ketika bercakap dengan ibu.

“Betapa tingginya sosok ibu di mata agama sehingga Rasulullah SAW juga pernah bersabda: Andai sepanjang usia kau gunakan untuk berbakti kepada ibumu, itu belumlah setimpal dengan sekali jeritan saat dia melahirkanmu,” jelasnya, sambil mengutip sebuah hadist nabi tentang ibu.

Ia berharap Hari Ibu mampu dijadikan momentum untuk terus berbakti dan menghormati lebih baik lagi karena surga anak berada di telapak kaki ibu.

Dalam kesempatan itu, organisasi ini memberikan 250 tangkai bunga kepada pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut sebagai simbol kasih sayang kepada ibu. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

BAGI BROS. Aktivis FKMSB memberikan bros kepada pengguna jalan yang melintas di kawasan Bundaran Arek Lancor.

I

Atasi Kebandelan Abdi Negara Bupati Perintahkan Inspektorat Bentuk Timsus PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Achmad Syafii menerima sejumlah pengaduan tentang tindakan indisiplinir sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Pamekasan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Seperti terlambat masuk kantor, pulang lebih awal, mengujungi sejumlah pasar saat jam efektif kerja, sering tidak masuk kantor,dan beberapa jenis tindakan indisipliner lainnya.

Syafii menginstruksikan Inspektorat Pemkab Pamekasan untuk membentuk tim pengawas PNS yang nakal. Tim pengawas tersebut melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masingmasing.

Tim pengawas tersebut bertujuan untuk mengetahui siapa saja PNS yang nakal dan mangkir dari tugasnya di kantor. Setelah pemantauan dilakukan, maka tindakan tegas akan diberikan kepada PNS yang sudah masuk dalam daftar pengawasan Inspektorat.

Menurut Syafii, pengawasan PNS tidak harus dilakukan oleh Inspektorat. Sebab masing-masing pimpinan SKPD memiliki tugas yang melekat pada dirinya untuk melakukan pengawasan terhadap staf dan karyawan-

nya. Namun untuk memaksimalkan pengawasan, maka tim yang dibentuk Inspektorat sangat penting.

Sanksi kepada PNS sudah disiapkan. Pemberian sanksi akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh setiap PNS. Hanya saja Bupati enggan menyebutkan satu persatu jenis sanksinya. “Sansi tentu ada. Nanti kami sesuaikan dengan jenis pelanggarannya,” katanya.

Langkah Bupati ini didukung oleh Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Nur Faisal untuk memberikan sanksi kepada PNS nakal, alias yang bolos kerja pada saat jam efektif.

Mantan Ketua GMNI Pamekasan ini menyatakan PNS harus

menjadi pionir dan teladan yang baik bagi warga Pamekasan, khususnya dalam hal kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan yang ada. “Saya setuju ada sanksi kepada PNS nakal, karena mereka digaji dari uang rakyat melalui pajak,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkab Pamekasan memastikan tidak akan memberikan perlindungan dan tidak akan mentolerir PNS yang tersandung kasus narkotika, baik sebagai pemakai apalagi sebagai pengedar narkotika.

Sekkab Pamekasan Alwi Bieq mengaku sudah mewanti-wanti seluruh PNS di lingkungan Pemkab Pamekasan agar tidak mengkonsumsi obat ataupun minuman terlarang.

Sebab, PNS adalah abdi Negara, yang semua tindakannya akan dilihat oleh masyarakat. Namun demikian, pihaknya tetap akan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Ia mengaku hingga saat ini belum ada PNS di lingkungan Pemkab Pamekasan, yang terlibat dalam kasus narkotika. Sebab, pihaknya secara terus menerus memberikan penyadaran kepada PNS, agar menghindari tindakan tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Bapemas-Pemdes Gelar Pelatihan KPM Demi Kemajuan Masyarakat

PAMEKASAN Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan di desa/kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas-

Pemdes) Pamekasan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Aula Hotel Madinah, Jl Dirgahayu, Pamekasan.

Diikuti 52 KPM dari perwakilan 13 kecamatan dengan nara-

sumber dari Bapemas-Pemdes Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur, Asisten Bidang Pemerintahan serta konsultan PNPM Mandiri.

Kepala Bapemas-Pemdes Pamekasan, Masrukin mengatakan keberadaan KPM bertujuan sebagai kaderisasi pemimpin dan pioner pemberdayaan potensi lokal untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan, agar mampu bekerja dan mengabdi di desa/kelurahan dalam rangka menekan jumlah penganguran.

“Selama dua hari itu, mereka (KPM) akan dibekali pengetahuan agar mereka mampu menjadi penggerak dan motivator di tengah-tengah masyarakat, serta dapat mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam pembangunan di desanya,” kata Masrukin. =ALI SYAHRONI/UZI

KORAN MADURA KORAN Bangkalan J MADURA Bangkalan

Bangkalan J

SELASA 23 DESEMBER 2014 No. 0512 | TAHUN III

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

KPK Periksa Pejabat Pemkab Penyidik Tak Beri Penjelasan Berarti ke Media BANGKALAN - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh AKBP Novel Baswedan mendatangi Mapolres Bangkalan, Senin (22/12). Kedatangan komisi antirasuah ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut atas penangkapan Ketua DPRD setempat, RKH. Fuad Amin Imron.

Empat orang tim penyidik KPK tiba di Mapolres sejak pukul 08.00 WIB menggunakan Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi (nopol) L1951 GH. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat yang diperiksa itu dua mantan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bangkalan, Syaiful Djamal dan Edy Moeljono.

Kemudian Dirut PD Sumber Daya Abdul Hakim, Sekretaris Dewan Tomy Feryanto, dan Pjs Sekdakab Bangkalan Moh Mohni.

Mereka diperiksa di Ruang K3I Polres setempat kurang lebih selama 3,5 jam. Pemeriksaan berlangsung tertutup sekalipun tidak tampak pengawalan ketat seperti saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan beberapa aset milik Fuad Amin yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap jual beli pasokan gas untuk Pembangkit Listrik

doni heriyanto/koran madura

BERLANJUT. Ketua tim penyidik KPK AKBP Novel Baswedan sebelum memasuki ruangan K3I Polres Bangkalan, untuk memeriksa pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemkab setempat. (Insert) mantan Sekdakab Bangkalan, Syaiful Djamal saat memberikan keterangan usai diperiksa KPK.

Tenaga Gas (PLTG) di Bangkalan dan Gresik.

Tepat pukul 11.00 WIB sejumlah pejabat mulai keluar dari ruangan tempat mereka diperksa. Tidak ada satu pun pejabat yang memberikan keterangan secara gamblang terkait apa saja pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik.

Rata-rata jawaban yang diberikan kepada awak media sangat singkat dan seragam. Tak ada satu pun yang memberikan jawaban tegas dan memuaskan. Padahal mereka diperiksa cukup lama.

"Tim penyidik cuma menyuruh untuk mengisi biodata riway-

at hidup. Termasuk pengalaman organisasi, nama istri, riwayat pekerjaan. Sejak kapan saya menjabat. Ada sekitar 4 lembar yang diisi. Pertanyaannya tidak menyinggung masalah mantan Bupati," kata PLH Sekda kab Bangkalan, Mohni.

Jawaban yang sama juga dilontarkan oleh pejabat lainnya.

Saat disinggung apakah ada pertanyaan terkait perkembangan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Bupati tersebut, mereka memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan terkait

hal itu. Sehingga keterangan yang didapat awak media hanya sebatas jawaban mengisi formulir dan riwayat hidup saja.

"Kalau saya sekitar 10 halaman yang diisi. Tidak ada pertanyaan lain, hanya seputar riwayat hidup saja," ujar Syaiful Djamal yang menjadi Sekdakab saat Fuad Amin menjabat Bupati Bangkalan hingga awal kepemimpinan RK Moh Makmun Ibnu Fuad.

Ketua Tim penyidik KPK AKBP Novel Baswedan ketika dikonfirmasi enggan menjelaskan secara detail kedatangannya bersama

KORUPSI

KPK Sita Dua Mobil Fuad Amin

Tommy Firyanto

Sekretaris DPRD Bangkalan

BANGKALAN – Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat dan mantan pejabat, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di rumah mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin di jalan Letnan Mestu Kampung Sak-Sak Kelurahan Kraton Kecamatan Kota Bangkalan. Dari rumah tersebut KPK mengamankan dua unit mobil yaitu mobil Alphard warnah putih nopol L 1956 M dan Kijang Innova Nopol M 1299 GC. Kedua mobil tersebut diamankan

di mapolres Bangkalan.

Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mapolres Bangkalan mengejutkan sejumlah pejabat. Para pejabat dimintai keterangan terkait dugaan korupsi yang menjerat Ketua DPRD, Fuad Amin. Salah satu pejabat yang dimintai keterangan adalah Sekretaris DPRD Bangkalan, Tommy Firyanto. Dirinya diperiksa KPK kurang lebih selama dua jam untuk dimintai keterangan.

Tommy mengaku dirinya hanya ditanyakan mengenai Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Ketua DPRD Bangkalan, RKH Fuad Amin. KPK tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada dirinya seputar kasus yang melibatkan Fuad Amin. Selain itu, dirinya juga diminta mengisi lembaran formulir daftar riwayat hidup oleh penyidik KPK. "Saya hanya ditanya soal SK pengangkatan Pak Fuad sebagai ketua dewan, dan sudah saya jawab

tiga anggota KPK lainnya. Ia beralasan tidak memiliki kapasitas menjawab pertanyaan, karena tugas yang diemban hanya sebatas memeriksa saja.

"Segala pernyataan yang menyangkut kasus ini, biar Jubir KPK Johan Budi saja yang menjelaskan," kelitnya sambil meninggalkan kerumunan wartawan yang telah menunggu lama di ruang lobi Mapolres.

Pemeriksaan oleh penyidik KPK berlangsung maraton ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap dari salah satu Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) pada Fuad Amin Imron ketika menjabat sebagai Bupati.

PT MKS menjalin kerjasama dengan PD Sumber Daya untuk mendapat gas untuk dipasok ke PLTG yang ada di Bangkalan. Dalam perkembangan, kontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) ditandatangani antara PT MKS dengan Pertamina EP sebagai pemilik lapangan Poleng yang memasok gas bagi PT MKS. Namun PT MKS ternyata tidak membangun pipa gas yang disyaratkan. Tak ayal, PLTG di Bangkalan itu tidak pernah menerima pasokan gas dari lapangan Poleng. Di luar itu PT MKS tetap menerima pasokan gas untuk diolah menjadi LPG di Gresik.

Dalam kasus ini, KPK telah menahan empat tersangka. KPK juga telah memeriksa dua mantan pejabat Pertamina EP. KPK juga telah melakukan pemanggilan pada Mantan Kepala BP Migas, Kardaya yang kini menjadi Ketua Komisi VII DPR RI. Namun politisi dari Partai Gerindra belum bisa memenuhi pemeriksaan KPK dengan alasan masih umrah. = DONI HERIYANTO/RAH

semuanya," kata Tommy saat diwawancarai sejumlah wartawan, kemarin, Senin (22/12).

Fuad Amin menjadi Ketua DPRD Bangkalan berdasarkan SK pengangkatan tertanggal 24 September 2014. Dirinya diperiksa hanya menyangkut SK pengangkatan dari provinsi. Tidak ada hal yang lain yang menjadi pertanyaan KPK seputar kasus dugaan korupsi mantan Bupati Bangkalan tersebut.

"Hanya itu yang ditanyakan dan diminta mengisi biodata. KPK memintai keterangan kepada saya hanya sebagai kapasitas di dewan, tidak ada yang lain," ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

K

SALAH CANTUMKAN NOMOR

Ratusan Guru CPNS Datangi Disdik BANGKALAN - Kesalahan dalam mencantumkan nomor administrasi agenda kepala BKN tentang persetujuan teknis, para guru CPNS di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) mendatangi lembaga setempat.

Mereka menyerahkan sejumlah SK pengangkatan karena terdapat kesalahan pada nomor digitnya. Seharusnya, dalam SK Pengangkatan ada 11 digit nomor agendanya, tetapi BKD Bangkalan hanya menulis 10 digit.

Mereka yang terdiri dari guru tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK menyerahkan SK asli dan berupa fotocopi agar bisa secepatnya diperbaiki. Sebab para guru khawatir kesalahan yang terjadi akan menyulitkan dalam proses administrasi selanjutnya.

Oleh karena itu, mereka meminta agar menyamakan nomor digit yang salah tulis tersebut.

"Akibat salah menyalin No.AG CPNS. Kami para guru CPNS sengaja mendatang Disdik Bangkalan untuk menyerahkan SK pengangkatan. Disdik secepatnya bisa mengakomodir kesalahan tulis nomor itu," ujar Ruslan, seorang guru CPNS asal Tanah Merah, kemarin(22/12).

Sementara itu, staf bagian administrasi Disdik Bangkalan, Suryadi membenarkan maksud kedatangan para guru CPNS. Ratusan No AG memang telah terjadi kesalahan tulis pada SK pengangkatan CPNS. SK tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Bangkalan, Muh. Makmun Ibnu Fuad per tanggal 10 Nopember 2014 tersebut.

"Memang salah nulis. Oeleh karena itu, Disdik langsung mengumpulkan fotokopi dan

mencatat jumlah No.AG para CPNS yang salah. Kemudian akan diserahkan kepada BKD Bangkalan untuk diperbaiki," jelasnya.

Kepala BKD Bangkalan, Roosli Soeliharjono melalui Kabid Pengembangan Karier dan Kesejahteran Pegawai BKD Bangkalan, Yudi R, turut membenarkan telah terjadi kesalahan tulis. No AG SK pengangkatan CPNS yang ditanda tangani Bupati Bangkalan, Muh. Makmun Ibnu Fuad Nomor 813.3/544/ 433.206/2014 tanggal 10 Nopember 2014. Memang telah terjadi human error atau salah mencantumkan dan menyalin No AG pada ratusan guru di Disdik Bangkalan.

Salah satu contoh, SK CPNS milik guru SD di Kecamatan Tanah Merah, Ahmad Ruslan No AG nya dicantumkan 2352600243. (10 digit) seharusnya berdasarkan keputusan BKN tertulis 23520600243 (11 digit) sehingga ada kekurangan pada angka nol. Oleh karena itu, BKD Bangkalan masih terus menunggu laporan dari Disdik Bangkalan dan SKPD lainnya.

Selanjutnya akan di perbaiki dan dikirim ke BKN sebagai laporan.

"Kesalahan No.AG pada SK CPNS tidak terlalu bermasalah karena bisa diperbaiki dan tidak memakan waktu lama No AG 11 digit segera keluar.

Kecuali kalau NIP CPNS yang salah nulis, itu baru repot.

Sebab, butuh waktu lama karena memerlukan waktu lama dan sangat berpengaruh terhadap karier seorang CPNS maupun PNS," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

MENUNGGU. Sejumlah guru saat mendatangi Disdik Bangkalan terkait kesalahan penulisan nomor administrasi.

doni heriyanto/koran madura

DIAMANKAN. Wakapolres Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang saat menunjukkan barang bukti yang disita dari tangan tersangka.

Bapak-Anak Kompak Bisnis Sabu-sabu Terancam Hukuman Pidana Seumur Hidup BANGKALAN - Bapak dan anak ini sungguh kompak berbisnis narkoba jenis sabu-sabu. Jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Bangkalan menangkap keduanya di Desa Gligis, Kecamatan Modung, pada saat sedang melayani pembeli barang haram tersebut. Dari tangan tersangka petugas mengamankan sejumlah barang bukti (BB) dari tempat kejadian perkara (TKP).

Diketahui identitas kedua tersangka itu bernama Muriwan (51) dan Ari (21). Keduanya memiliki peran yang berbeda. Muriwan sebagai bandar dan Ari berperan melayani setiap pemakai yang ingin membeli dan mengkonsumsi narkoba. Tidak hanya menjual saja, melainkan juga menyediakan tempat berupa bilik di rumahnya bagi pemakai untuk menikmati barang tersebut.

"Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat. Ada satu

rumah yang digunakan untuk pesta narkoba. Menindaklanjuti kabar itu, sejumlah petugas langsung kami kerahkan," ujar Waka Polres Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang.

Menurutnya, ketika penggerebekan berlangsung, petugas mengamankan salah satu pemakai yang sedang mengkonsumsi narkoba di sebuah bilik yang telah disediakan oleh kedua tersangka tersebut. Pemakai yang diamankan bernama Mursidi (32),

warga Desa Duwak Buter, Kecamatan Kwanyar. Dari lokasi, petugas menyita beberapa kantong plastik kecil berisi sisa sabu-sabu dan peralatan yang digunakan untuk menikmati barang tersebut.

"Bapaknya yang jualan atau sebagai bandar, anaknya yang melayani setiap transaksi narkoba dengan pembeli," terangnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia (RI) nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah, paling banyak sepuluh miliar rupiah. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Laporan Khusus SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

Bangkalan L

SELASA 23 DESEMBER 2014 No. 0512 | TAHUN III

Menggeser Makna Upah Minimum JAKARTA - Perdebatan mengenai besaran upah minimum masih menjadi pokok bahasan utama antara pekerja/buruh dan pengusaha yang kerap dihiasi dengan aksi unjuk rasa tiap tahunnya.

Secara alamiah, pekerja/buruh menginginkan upah sebesarbesarnya sementara pengusaha berusaha menekan besaran upah untuk menekan biaya produksi.

Biaya hidup yang makin tinggi tiap tahunnya membuat pekerja/ buruh yang kebanyakan hanya hidup dari satu sumber penghasilan itu tidak memiliki pilihan lain selain menuntut kenaikan upahnya melalui penentuan upah minimum (UM), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Perdebatan dan perselisihan terus terjadi di Dewan Pengupahan Provinsi maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk menyepakati besaran kebutuhan hidup layak (KHL) yang akan menjadi dasar dari rekomendasi besaran UM yang akan diserahkan Dewan Pengupahan kepada kepala daerah.

Namun, apakah ada jalan lain untuk menghentikan perdebatan mengenai UM yang terjadi tiap tahun itu? Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri yang baru dilantik pada tanggal 27 Oktober 2014 berpikir ada.

Hanif mengatakan bahwa permasalahan upah sebenarnya adalah merupakan permasalahan pengeluaran untuk kebutuhan hidup yang dilakukan buruh.

Dengan kata lain, buruh membutuhkan penghasilan besar karena pengeluarannya juga besar.

Dengan demikian, jika pengeluaran itu dapat ditekan, penghasilan yang dibutuhkan oleh buruh juga dapat diperkecil.

"Kita ingin menggeser dari wacana upah ke sistem pengupahan.

Kalau bicara sistem pengupahan orientasinya dasarnya adalah peningkatan kesejahteraan. Jadi, upah hanya merupakan salah satu komponen saja dari kesejahteraan para pekerja," kata Hanif.

Sistem pengupahan itu dijanjikan Menaker akan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan buruh yang diharap akan mengurangi aksi unjuk rasa buruh sehingga meningkatkan produktivitas secara nasional.

Selain upah, juga akan diperhitungkan sistem insentif, tunjangan, kompensasi, dan hal-hal lain yang bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Ini akan coba dikaji dan diformulasikan lebih dalam lagi

ant/asep fathulrahman

TUNTUT REVISI UMK. Ratusan buruh yang tergabung dalam SPN (Serikat Pekerja Nasional) Tangerang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, di Serang, Senin (22/12). Mereka mendesak Gubernur untuk merevisi penetapan UMK Tangerang dari Rp2,7 juta menjadi Rp 3,1 juta.

dalam sistem pengupahan. Kami akan diskusikan dengan pekerja maupun pengusaha," kata Hanif.

Secara umum, hal-hal yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan buruh selain upah, antara lain penyediaan fasilitas transportasi murah bagi buruh, biaya rumah buruh yang murah, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan yang terjangkau.

Biaya rumah dan transportasi disebut Hanif merupakan dua hal terbesar yang menyedot penghasilan buruh sehingga tindakan segera perlu dilakukan untuk kedua hal tersebut.

Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan berupaya mengembangkan kerja sama ekstensif lintas sektor untuk penyediaan rumah buruh dan diutamakan yang berlokasi dekat dengan kawasan industri sehingga dapat menghemat biaya transportasi.

Hanif mengaku telah mulai mengidentifikasi sejumlah rusunawa di DKI Jakarta yang kemungkinan bisa digunakan para buruh yang bekerja di sekitar kawasan industri sehingga bisa menekan biaya perumahan dan ongkos transportasi.

"Dalam waktu dekat saya berencana bertemu Pak Gubernur DKI untuk membicarakan masalah itu," kata Hanif pada tanggal 12 November 2014.

Menurut dia, perumahan bisa menyedot 30 persen dari penghasilan yang diambil dari upah itu, Jika bisa memanfaatkan

rusunawa, akan bisa menekan pengeluaran buruh untuk perumahan, minimal tinggal 10 persen.

Menaker juga telah memanggil kembali Tim Percepatan Penyediaan Perumahan bagi Pekerja/Buruh (P3UP) sebagai langkah evaluasi penyediaan rumah murah untuk pekerja.

Tim P3UP yang terdiri atas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sekarang Kementerian Ketenagakerjaan), Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dan PT Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) dibentuk pemerintah melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Perumahan Umum bagi Pekerja/ Buruh di Lingkungan Perumahan Baru dengan Teknologi Tepat Guna pada tanggal 23 April 2012.

Pemanggilan dilakukan Menaker untuk mempercepat koordinasi antarinstansi terkait sehingga perumahan rakyat murah itu dapat segera terwujud.

Namun, selain penyediaan rumah milik pekerja/buruh tersebut, program lain yang diminta segera dilanjutkan kembali adalah penyediaan tumah susun sewa (rusunawa) bagi pekerja/buruh, terutama di kawasan-kawasan industri.

Selain pemerintah, Hanif juga berharap adanya keterlibatan dan bantuan dari pihak-pihak swasta untuk secara mandiri menyedia-

kan perumahan bagi para pekerjanya.

"Kita mengimbau perusahaan-perusahaan besar di Indonesia agar bersedia menyisihkan keuntungan bisnis perusahaannya untuk menyediakan fasilitas perumahan pekerja di sekitar kawasan industrinya," kata Hanif.

Dengan menyediakan rumah murah yang berjarak dekat dengan tempat kerja, diharapkan dapat menghemat biaya transportasi sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Dengan pengeluaran bagi perumahan dan transportasi dapat ditekan, buruh tidak membutuhkan kenaikan upah terlalu besar karena pengeluarannya berkurang," ujar Hanif.

Aksi Buruh Sementara itu, aksi unjuk rasa buruh di berbagai daerah marak kembali selama masa penetapan UM 2015, yaitu 1 November 2014 atau dua bulan sebelum mulai diberlakukan.

Aksi buruh terus berlangsung hingga Desember 2014. Presiden Konfederesi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang kerap menjadi juru bicara aksi demo tersebut mengatakan bahwa rencana unjuk rasa besar-besaran akan dilakukan pada awal 2015.

Pada tanggal 10 Desember, sebanyak 50.000 buruh dari 42 federasi serikat pekerja melakukan aksi mogok nasional di Jabodetabek. Aksi itu juga berlangsung di 12 provinsi, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Banten, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Gorontalo.

Tuntutan mereka antara lain kenaikan UMP dan untuk tahun 2014 khusus ditambah dengan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan menolak kenaikan tarif listrik pada tahun 2015 yang dinilai akan memberatkan pekerja/buruh.

Pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000,00 per liter, yaitu bensin premium dari harga Rp 6.500,00 menjadi Rp 8.500,00/ liter. Adapun BBM jenis solar, dari harga Rp 5.500,00 menjadi Rp 7.500,00/liter yang berlaku mulai 18 November 2014 pukul 00.00 WIB serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Aksi demo buruh merebak kembali mengikuti keputusan pemerintah tersebut meskipun Menaker telah mengeluarkan imbauan bagi pengusaha untuk memberikan insentif khusus sebagai jaring pengaman sosial kepada pekerja pascapenaikan harga BBM bersubsidi.

"Insentif itu misalnya dengan memberikan tambahan tunjangan makan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan," kata Hanif.

Untuk besaran insentif dan permasalahan ketenagakerjaan lainnya, Hanif mendorong pengusaha dan buruh untuk dapat memanfaatkan lembaga kerja sama (LKS) bipartit yang dibentuk di perusahaan.

"Kenaikan harga BBM tidak saja dirasakan dampaknya oleh pekerja, pengusaha pun pasti turut merasakan dampaknya. Oleh karena itu, kita utamakan dialog pengusaha dan pekerja dalam mencari solusi bersama," demikian Menaker.

Lebih lanjut, untuk menggenjot produktivitas secara nasional, Hanif juga mengusulkan sistem upah dengan pembagian hasil produktivitas perusahaan sebagai alternatif dari sistem upah konvensional yang diterapkan selama ini.

"Konsep pendekatan dalam penentuan besaran upah di perusahaan adalah sistem bagi hasil produktivitas atau yang dikenal dengan prinsip 'productivity gain sharing' yang dapat menguntungkan semua pihak," kata Menaker.

Pembagian hasil peningkatan produktivitas tersebut dilakukan dengan model distribusi yang berkeadilan kepada semua pihak yang berperan menciptakan tambahan pendapatan, yaitu pengusaha, pekerja, dan para pihak pendukung lainnya. = ANT/ARIE NOVARINA/DIK

KORAN MADURA

KORAN MADURA

Sampang

SELASA 23 DESEMBER23 2014DESEMBER | No. 0512 | TAHUN III SELASA 2014

No. 0512 | TAHUN III

M M

PERINGATAN HARI IBU

HMI Bagi-bagi Bunga SAMPANG – Puluhan aktivis yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sampang memperingati hari ibu dengan turun jalan dan membagibagikan bunga kepada masyarakat, terutama pada kaum perempuan di simpang empat Monumen Tronojoyo, Senin (22/12).

Pantauan Koran Madura, massa yang mayoritas aktivis perempuan menghentikan pengguna jalan untuk memberikan setangkai bunga.

Bunga yang diberikan oleh para aktivis untuk mengungkapkan rasa sayang kepada kaum perempuan.

Ketua HMI Sampang, Zaiful Akil mengatakan, peringatan hari ibu yang dimulai pada tanggal 22 Desember 1938, diputuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia III oleh Presiden Soekarno, merupakan bentuk kasih sayang kepada kaum perempuan yang juga terlibat memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia.

Selain itu, kata Akil, perempuan adalah sosok yang istimawa, khusunya adalah orangtua yang sudah memperjuangkan anaknya. Di balik kesuksesan seseorang, selalu ada perempuan hebat di belakangnya.

“Memperingati hari ibu, adalah hari yang istimewa, sehingga kami turun jalan dengan membagikan bunga sebagai bentuk

kasih sayang kepada kaum perempuan khusunya pada orangtua,” kata Akil pada awak media.

Akil menilai perempuan di era saat ini sudah mulai tangguh memperjuangkan hak-haknya sebagai kaum perempuan dan sudah banyak kaum perempuan mengabdi kepada negara. Perempuan saat ini tidak lagi diam dalam menjalankan perannya.

Perempuan yang dinilai lemah oleh sebagian masyarakat sudah tidak lagi tampak, sebab perempuan saat ini sudah berperan selayaknya laki-laki dalam mengabdi kepada negara. “Perempan saat ini sudah bagus menjalankan peranya dalam berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Menurutnya, refleksi hari ibu diawali dari berkumpulnya para

pejuang perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera sekaligus mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I pada 22 Desember tahun 1928 yang diletakkan di Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut membentuk kongres perempuan yang saat ini dikenal dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowini).

Akan tetapi penetapan tanggal 22 Desember sebagai hari

ibu diputuskan dalam Kowini III pada tahun 1938 yang langsung ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanaggal 22 Desember.

“Dengan semangat perempuan pada massa itu, selayaknya kami warga Indonesia mengapresiasi perjuangan mereka dan memperingati hari ibu yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember,” tutupnya. =CR3

N

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

Kades Torjun Dilaporkan ke Kejari Diduga Memotong Dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera SAMPANG – Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Torjun, Kecamatan Robatal, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Senin (22/12). Kedatangan mereka bersama masyarakat untuk melaporkan Kepala Desa (Kades) Torjunan, Hadi Pranoto, lantaran diduga melakukan pemotongan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Anggota BPD Turjun, Ali Rizal mengatakan, pendisribusian dana PSKS di desanya ada kejanggalan, karena sampai tidak utuh.

Seharunya masyarakat menerima dana sebanyak Rp 400 ribu, akan tetapi penerima hanya mendaptkan Rp 200 ribu.

Dari data penerima bantuan PSKS yang diserahkan warga itu terungkap bahwa jumlah pemegang kartu sejahtera di Desa Torjun, Kecamatan Robatal sebanyak 844, namun dari jumlah itu sebanyak 837 di antaranya dipotong sebesar Rp 200 ribu.

Kepala Kejari Sampang, Abdullah melalui Kasi Pidsus Kejari Sampang Wahyu Triantono mengatakan, pihaknya meminta ke-

pada pelapor untuk melengkapi data dan alat bukti pemotongan dana PSKS di Desa Torjun itu.

Menurutnya, pelapor tidak membawa barang bukti yang konkret sebagai bahan untuk ditindaklunjuti oleh Kejari Sampang. “Lengkapi dulu datanya, baru akan ditindaklanjuti,” ucapnya.

Data yang harus dilengkapi oleh pelapor, kata Wahyu, di antaranya pernyataan warga yang dipotong dan bukti penerimaan yang tidak sesuai. Sebab, kalau tidak ada barang bukti, Kejari Sampang tidak bisa menindaklanjuti kasus tersebut.

“Data lengkapi dulu, dari pernyataan warga dan bukti pen-

LAPORKAN KADES: BPD Torjunan, Kecamatan Robatal, saat melaporkan Kepala Desa setempat Hadi Pranoto ke Kejaksaan Negeri di ruang Kasi Pidsus Kejari Sampang, Senin (22/12). erimaan yang dipotong agar bisa ditindaklanjuti, selama data yang dilaporkan kepada kejaksaan dan memenuhi syarat, pasti akan

HARI JADI KE-391

Pemkab Gelar Dzikir Akbar SAMPANGPemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Sampang menggelar dzikir akbar di Lapangan Wijaya Kusuma, Sabtu (20/12) malam. Itu merupakan rangakain dari acara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sampang yang ke-391.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Sampang A Fannan Hasib, Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono, jajaran Forpimda, dan para pimpinan beserta sejumlah staf SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Sementara itu, sejumlah kyai dan habaib juga turut hadir dalam acara dzikir akbar itu, di antaranya Habib Abdurrahman bin Hasyim Baraqbah.

Acara itu juga dimeriahkan oleh kelompok Shalawatan Riyadlul Jannah se-Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Sampang A Fannan Hasib mengajak masyarakat untuk menanamkan budaya religius mulai dari kehidu-

ditindak lanjuti,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Di Kabupaten Sampang, jumlah penerima bantuan program PSKS itu se-

PPSP

Pokja Sanitasi Kampanye CTPS

pan keluarga. Itu dalam rangka menumbuhkan perilaku sosial yang bersesuaian dengan ajaran Islam. Sehingga, Kabupaten Sampang bisa tetap eksis sebagai kota santri. ”Mari kita tumbuh-suburkan prinsip ajaran Islam di Kabupaten Sampang supaya indentitias kita tidak luntur di zaman modern ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sampang Djuwardi melalui Kabid Kebudayaan AG Wadud mengatakan, hari jadi Kabuten Sampang yang ke-391 sengaja dirayakan dengan acara religius, seperti dzikir akbar sebagai upaya untuk menanamkan semangat kebersahajaan dalam masyarakat Sampang. ”Kami ingin membangun semangat riligiusitas yang bersahaja di Sampang agar budaya hedonism tidak berkembang pesat di sini (Kabupaten Sampang),” ujarnya. =ADV/MIFTAHUL ULUM

LAUTAN MANUSIA: Suasana Dzikir Akbar yang digelar Pemkab Sampang, dihadiri ribuan jama’ah dari Madura dan luar Madura di Lapangan Wijaya Kusuma, Sabtu (20/12) malam.

muanya berjumlah 108.637 orang.

Data penerima bantuan ini sama dengan data penerima bantuan tahun 2011, karena data yang digunakan memang data lama, yakni data penerima program kompensasi BBM tahun 2011.

Dari 14 kecamatan yang ada, tercatat penerima PSKS terbanyak adalah Kecamatan Kedundung dengan jumlah 13.030, kemudian Kecamatan Omben 11.336, dan yang terbanyak ketiga ialah di Kecamatan Camplong, yakni mencapai 9.923 orang.

Kasus penyimpangan bantuan PSKS ini tidak hanya terjadi di Sampang. Di Bangkalan, kasus serupa juga terjadi, hanya saja jumlah potongan dana bantuan lebih sedikit, yakni hanya Rp100 ribu per orang.

Ada juga oknum aparat desa yang menjual kartu sejahtera penerima bantuan PSKS itu, seperti yang terjadi di Desa Mandung, Kecamatan Kokop, Bangkalan yang kini kasusnya telah dilaporkan ke Polres Bangkalan. =CR3/ANT

PRAKTIK CUCI TANGAN: Tim Pokja Sanitasi dan AMPL Kabupaten Sampang saat melakukan kampanye cuci tangan pakai sabun di SDN Bire Tengah 3, Jum’at (19/12).

SAMPANG- Tim Pokja Sanitasi dan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Kabupaten Sampang melakukan kampanye cuci tangan pakai sabun (CTPS) di SDN Bire Tengah 3, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Jum’at (19/12). Itu dalam rangka realisasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) di Kabupaten Sampang.

Tim Pokja Sanitasi dan AMPL terdiri dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sampang yang diwakili Akhmad Jamluddin, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sampang yang diwakili R Ervien Budijatmiko, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang yang diwakili Nugroho bersama Faskab STBM Sampang Normi Huzaimah.

Dalam kegiatan menuju hidup sehat itu, Tim Pokja Sanitasi dan AMPL melibatkan Puskesmas Batulenger Sampang saat melakukan kampanye CTPS sejak dini pada murid SDN Bire Tengah 3. Mereka memberi penjela-

san yang menyenangkan terkait pentingnya hidup bersih dengan CTPS. Penyampaian pesan pentingnya budaya CTPS itu dikemas dalam bentuk nyanyian dan permainan yang dipandu oleh tim.

Kepala SDN Bire Tengah 3 Dewi Ramlah mengatakan, kampanye CTPS itu bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, para murid sudah pernah diajari cara cuci tangan yang benar pakai sabun. Dia berharap kegiatan yang dilaksanakan Tim Pokja Sanitasi dan AMPL bisa memperkuat ingatan para siswa tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun. ”Kami berterima kasih kepada tim (Pokja Sanitasi dan AMPL). Kami berharap kegiatan ini (kampanye CTPS) bisa menumbuhkan kebiasaan hidup bersih dan sehat di kalangan anak didik kami,” katanya. Sementara itu, para murid SDN Bire Tengah 3 tampak senang melakukan praktik CTPS. Mereka tampak tertib antri menunggu giliran CTPS yang dipandu tim. =ADV/MIFTAHUL ULUM

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 |SELASA TAHUN III 23 DESEMBER 2014

MADURA

Salam Songkem

Cabang KPK

K

etua KPK, Abraham Samad berencana membuka cabang KPK di zona barat di Sumatera, zona tengah di Kalimantan, dan zona timur di Sulawesi. Tiga zona itu akan dibangun cabang KPK apabila DPR RI menyiapkan anggaran yang dibutuhkan.

Rencana ini sudah mendapat dukungan dari Ketua DPD RI, Irman Gusman.

Berarti selangkah lagi, rencana Abraham Samad itu akan terwujud, setelah DPR RI juga mendukungnya dengan menyiapkan anggarannya.

Rencana yang sebenarnya cukup baik untuk memberantas korupsi di sejumlah daerah. Apalagi personel KPK selama ini sangat terbatas, sehingga hanya menyentuh koruptor-koruptor kelas kakap di kota-kota besar dan sebagian saja koruptor di daerah. Memang sudah waktunya KPK melakukan ekspansi di sejumlah daerah. Itu juga jika ada jaminan KPK di sejumlah daerah yang direncanakan dibentuk itu bisa bertaji tak ubahnya KPK yang sudah ada.

Selama jaminan itu belum ada, maka sebaiknya rencana buka cabang KPK di sejumlah zona itu perlu dipikirkan lagi. Bukan mustahil cabangcabang KPK di beberapadaerah itu kelak hanya bernasib sama dengan sejumlah lembaga penegak hukum yang sudah ada di daerah-daerah selama ini, tajam ke bawah namun tumpul ke atas, karena tidak lagi ditopang dengan SDM yang memadai dan motivasi yang kuat untuk memberantas korupsi. Bahkan bukan tidak mungkin, akan ada pejabat KPK di daerah-daerah yang terperangkap amplop, karena lemahnya motivasi dan SDM tersebut.

Kekhawatiran semacam ini memang tampak terlalu berlebihan, namun bisa menjadi kenyataan yang sanggup membuat kebakaran jenggot dan kecewa serta membuang-buang dana APBN semata.

KPK semestinya tak perlu memikirkan membuka cabang, karena yang dibutuhkan saat ini adalah mengoptimalkan kerja KPK untuk terus membidik kasus-kasus korupsi besar mulai Jakarta hingga ke daerah-daerah. KPK tinggal bekerja sama dengan LSM dan lembaga penegakan hukum di daerahdaerah, untuk mengorek informasi dan kepentingan lain yang dibutuhkan KPK.Jangan sampai setelah melakukan ekspansi ke beberapa daerah, KPK makin membuat kecewa. (*)

No. 0512 | TAHUN III

I

OC

Kekerasan dalam Pendidikan, Salah Siapa?

Aksi kekerasan terhadap anak, akhirakhir ini marak sekali.

Anak yang seharusnya dilindungi, malah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi.

Seperti baru-baru ini beredarnya video pemukulan terhadap santri di sebuah pondok pesantren di Jombang, juga sebelumnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di JIS (Jakarta Indonesia School), dan aksi pemukulan guru terhadap siswanya di Sumatera Utara.

S

elain di atas, kita juga masih ingat dengan kasus kekerasan di STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) dan STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) yang akhirnya berujung pada kematian. Lebih tragis lagi masih ingatkah kita dengan Arie Hanggara, yang meninggal sekitar 30 tahun lalu yang tewas karena dianiaya oleh orangtuanya sendiri.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PAI) tahun 2013 ini tercatat , terjadi 1.620 kasus kekerasan pada anak. Dari jumlah itu terbagi menjadi 490 kasus kekerasan fisik (30%), 313 kasus kekerasan psikis (19%), dan yang terbanyak adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 817 kasus (51%) ditayangkan di Liputan 6 SCTV, Rabu 16 April 2014. Untuk tahun 2014 kasus kekerasan fisik terhadap anak,

sejak Januari hingga April 2014 sebanyak 94 kasus, kekerasan psikis sebanyak 12 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 459 kasus.

Tingginya angka kekerasan dan eksploitasi terhadap anak akhir-akhir ini menimbulkan keprihatinan. Pelaku kekerasan ternyata sebanyak 24% justru berasal dari keluarga. 56% dari lingkungan sosial, 17% terjadi di sekolah. Pada tahun 2013 tercatat 181 kasus yang berujung kematian, 141 menderita luka berat, dan 97 luka ringan.

Ada banyak penyebab, mengapa para bocah itu menjadi objek penderita. Jika pelakunya adalah orangtua, anak mungkin adalah korban pelampiasan kekecewaan orangtua karena berbagai masalah hidup yang dialami orangtua. Masalah ekonomi kadang juga menjadi dasar penganiayaan terhadap anak, atau dengan dalih menegakkan disiplin, sehingga jalan kekerasan menjadi satu-satunya cara mendisiplinkan anak.

Selama ini, kekerasan kerap dijadikan alasan sebagai upaya mendisiplinkan anak dan usaha menjaga kewibawaan sebuah lembaga. Nah, di sinilah letak kekeliruannya, yakni dengan mencampuradukkan antara penerapan pola disiplin dengan kekerasan, bahkan terkadang mengidentikkan keduanya.

Era reformasi seperti saat ini, perlu adanya solusi untuk mengatasi bahkan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkungan sosial, keluarga maupun pendidikan. Jalan keluar alternatif dalam menegakkkan disiplin seperti melalui ketegasan yang berpangkal dari nilai budaya komunitas masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, disiplin yang baik bukan dirancang dari kekerasan, akan tetapi dirancang dari nilainilai kultur masyarakat dimana lembaga pendidikan itu berada dan dengan pendekatan manusiawi.

Kita mungkin bisa belajar dari negara-negara lain yang sudah maju dalam menerapkan

disiplin di negaranya. Mereka membangun disiplin masyarakat dengan menggunakan nilai budaya yang ada di negara mereka.

Misalnya, Jepang yang menggunakan nilai-nilai ajaran agama Shinto, Amerika Serikat yang membangun disiplin masyarakat dengan komitmen, keunggulan dan kebersamaan. Masih banyak contoh negara-negara lain yang menggunakan budaya mereka sebagai pendekatan pembentuk kedisiplinan.

Lalu, bagaimana dengan negara kita? Agar pendidikan berjalan tanpa adanya kekerasan, maka semua institusi pendidikan dan juga keluarga perlu menerapkan nilai yang efektif, penerapan metode pembelajaran yang humanis, internalisasi nilai-nilai Islam, nilai kultur sopan santun, ramah tamah, dan budaya nasional dalam keseluruhan proses pendidikan. Dalam lingkungan keluarga perlu diterapkan pendekatan yang lebih intens kepada anak, sehingga ketika ada permasalahan, orangtua juga bisa memberi solusi.

Adanya dialog yang akrab dan hangat tanpa adanya laranganlarangan dan perintah yang sangat ekstrem, akan membentuk kesadaran anak untuk bisa tampil lebih percaya diri. Sehingga kekerasan fisik maupun psikis tidak lagi harus menjadi jalan satu-satunya dalam menghukum anak ketika melakukan kesalahan. Dengan membiarkan anak berekspresi dan melakukan kegiatan-kegiatan unik sesuai bakat minat mereka akan membentuk mental yang bagus dan tidak apatis. Kreativitas anak di sini tidak harus dipahami sebagai kesalahan, melainkan sebagai perkembangan anak itu sendiri.

Sedangkan institusi pendidikan yang kita ingat sebagai lembaga yang mengajarkan

ilmu normatif berfungsi sebagai tempat untuk menumbuhkan etika dan moral peserta didik ke tingkat yang lebih baik dengan metode yang baik pula dalam konteks positif. Adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pendidikan seperti guru, merupakan bukti bahwa pendidikan masih belum menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nah, di sinilah urgensi dari humanisasi pendidikan, yang berupaya menyiapkan dan membentuk generasi bangsa yang IQ (Intelegence Quotient), EQ (Emotional Quotient), dan SQ (Spiritual Quotient) bergerak secara seimbang. Kita berusaha anak didik tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan semata, tetapi juga cerdas dalam mengatur emosi, terbiasa dengan budaya malu, dan sopan santun kepada setiap orang sehingga akan tertanam sikap akhlakul karimah di setiap tindakan.

Peran guru di sini juga sangat penting dan strategis untuk pembentukan disiplin anak tanpa adanya kekerasan. Setiap ada kesalahan siswa/anak didik tidak lagi menggunakan cara amarah atau pun pukulan. Guru diharapkan selalu memberi motivasi pada siswanya dalam belajar dan bersikap baik. Dan yang paling penting adalah upaya lembaga pendidikan dalam menanggulangi kekerasan atau bullying adalah ketegasan dari lembaga pendidikan/sekolah dalam menerapkan peraturan dan sanksi kepada semua pelaku pendidikan di lembaga tersebut. Diharapkan dengan penegakan disiplin di semua stakeholder tidak lagi terdengar tindak kekerasan yang dilakukan, baik oleh guru kepada siswanya maupun sebaliknya.

Sehingga akan tercipta suasana yang lebih kondusif, tenang dan damai di semua lingkungan sosial. Semoga=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

R

KORAN MADURA

SELASA 23 DESEMBER 2014 No. 0512 | TAHUN III

SELASA 23 DESEMBER 2014 | No. 0512 | TAHUN III

P

Kibtiyah KORAN MADURA

Guru itu Pahlawan Menjadi guru adalah sebuah pengabdian mulia. Ia seperti pelita dalam kegelapan, menghijrahkan dari ketidaktahuan menuju alam pengetahuan.

Menjadi guru adalah sebuah pilihan. Pilihan yang menuntut pengorbanan. Memberi tanpa mengharap untuk kembali.

S

eorang guru adalah pribadi penuh inspirasi dan motivasi.

Menyematkan harapan di dada para siswa untuk meraih cita-cita tertinggi mereka. Menjadi orang tua kedua di sekolah, sekaligus menjadi sahabat dan teman bercerita. Betapa menyenangkannya dapat memberi banyak manfaat pada sesama.

Bahkan dengan izin Tuhan, merubah hidup banyak manusia menjadi lebih baik lewat tangan mereka.

Tidak heran jika Kibtiyah memiliki cita-cita ingin menjadi guru.

Qurrotun Nafisah

Aktivis Perempuan Bagi-bagi Ratusan Bros Sejumlah aktivis perempuan di Kabupaten Pamekasan memanfaatkan peringatan hari ibu (22 Desember 2014) kemarin. Setidaknya ada tiga kelompok organisasi mahasiswa yang memperingatinya.

Selengkapnya PAMEKASAN | Hal. I

M

omen peringatan hari ibu memiliki arti tersendiri. Begitu yang dirasakan oleh Qurrotun Nafisah. Santri Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Malangan Barat Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu Pamekasan ini memaknai Hari Ibu sebagai wujud perjuangan kaum perempuan.

Menurut Fifi, sapaak akrabnya, tekad dan perjuangan kaum perempuan Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan haruslah dilandasi oleh cita-cita dan semangat persatuan dan kesatuan menuju kemerdekaan Indonesia yang aman, tentram,

Memaknai Hari Ibu damai, adil, dan makmur. Terlebih hal itu juga telah dinyatakan semenjak kongres perempuan Indonesia yang pertama kali pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta.

Peristiwa tersebut merupakan tonggak sejarah bagi perjuangan kaum perempuan Indonesia. Dengan adanya momen tersebut, diharapkan bisa memberikan motivasi bagi kaum perempuan untuk lebih maju lagi dalam segala bidang pembangunan.

Hari ibu hendaknya bukan sekadar formalitas saja. Namun, harus memiliki makna tersendiri bagi seluruh wanita Indonesia.

Ia mengajak perempuan dapat menempatkan dirinya agar dapat bermitra dengan laki-laki dalam mengisi kemerdekaan demi mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Peringatan Hari Ibu di Indonesia saat ini lebih kepada ungkapan rasa sayang dan terima kasih kepada para ibu, memuji keibuan para ibu. Berbagai kegiatan pada peringatan itu merupakan kado istimewa, penyuntingan bunga, pesta kejutan bagi para ibu, aneka lomba masak dan berkebaya, atau membebaskan para ibu dari beban kegiatan domestik sehari-hari. =fakih amyal/rah

Dengan menjadi guru bisa mengabdikan diri kepada masyarakat.

Guru seringkali dinobatkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa mengenal lelah, sekalipun gaji yang diterima jauh dari kata cukup.

Namun dengan ikhlas senantiasa selalu memberikan segala ilmu yang dimiliki kepada murid yang menjadi anak didiknya.

"Saya masih sekolah dan juga membantu mengajar di sebuah madrasah. Saya sangat ingin mengabdikan hidup ini sebagai guru di kemudian hari, karena guru itu sangat mulia," kata gadis yang akrab disap Tya ini.

Menurutnya menjadi seorang guru akan selalu dikenang oleh setiap orang yang pernah diajarinya. Ilmu yang diajarkan pun merupakan investasi akhirat yang kelak akan dicatat sebagai amal perbuatan baik di dunia. Dengan penuh keikhlasan dan ketulusan seorang guru memberikan apa yang diketahui tanpa sedikit pun mengeluh walaupun anak didiknya selalu nakal dan bertanya tentang apa yang tidak dimengerti.

"Bagi saya guru adalah pahlawan.

Gurulah yang memberikan warna dalam setiap sendi kehidupan, selalu memberikan harapan," ucapnya. =Doni Heriyanto/rah