1
SENIN 24 JUNI 2013 NO.0144 | TAHUN II Koran Madura
SENIN
Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-
24 JUNI 2013
g PAMANGGHI
Kuli Oleh : MH. Said Abdullah
Anggota DPR RI Asal Madura
antara foto/ampelsa
NISFU SYA’BAN SAMBUT RAMADHAN. Ribuan umat muslim menunaikan shalat sunat, doa dan zikir bersama pada peringatan Misfu Sya’ban menyambut bulan suci Ramadhan 1434 H di Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (22/6) malam. Nisfu Sya’ban yang sebelumnya juga disi dengan kegiatan ba’da magrib itu bertujuan mendekatkan diri serta memohon ampunan kepada Allah SWT dalam menyambut bulan suci Ramadhan.
Kenaikan Harga BBM Menguntungkan Asing Subisdi BBM Dicabut, SPBU Asing Kembali “Bernafas” SIDANG FATHANAH. Septi Sanustika (kiri) Istri tersangka kasus suap impor daging sapi Ahmad Fathanah, membesuk suaminya di rumah tahanan KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/5). Septi menolak berkomentar seputar aliran dana yang diberikan Ahmad Fathanah kepada sejumlah orang.
KASUS IMPOR DAGING
Sidang Fathanah Mulai Digelar Hari ini JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan sidang perdana tersangka kasus dugaan suap dan pencucian uang terkait impor daging sapi di Kementerian Pertanian, Ahmad Fathanah. Rencananya, sidang kolega dari mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) ini akan digelar Senin pagi ini (24/6) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Istri Fathanah, Sefti Sanustika mengatakan, menjelang persidangan telah melakukan berbagai persiapan untuk kelancaran perjalanan sidang. Salah satunya dengan menggelar zikir bersama keluarga. “Kami sudah menpersiapkannya secara mental maupun dengan doa. Insya Allah siap. Karena di pengadilan tidak boleh membawa anak, maka saya akan didampingi orang tua,” kata ibu satu anak ini di Depok, Jawa Barat, Minggu (23/6). Kendati akan bertemu dengan Fathanah di persidangan, Sefti mengaku tidak ada pesan khusus yang akan disampaikan kepada suaminya. Menurut Sefti, sejauh ini Fathanah sudah tampak lebih tenang menjalani proses hukum, tampak dari aktivitasnya yang kerap membaca ayat-ayat Al Quran. “Terakhir, beberapa hari yang lalu saat saya menjenguk, Bapak terlihat lebih tenang. Dia lebih sering mengaji. Nanti, tidak ada pesan khusus, bahkan dia minta kepada saya untuk tenang,” papar Sefti. Di tempat terpisah, Ahmad Rozi selaku Kuasa Hukum Fathanah memastikan kliennya sudah siap untuk mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. “Kami sudah mendapatkan panggilan sidang besok (Senin, 24 Juni 2013), sekitar Pukul 09.00 WIB,” kata Rozi di Jakarta, Minggu (23/6). Sebagaimana diketahui, berkas perkara kasus dugaan pencucian uang dan suap impor daging sapi atas nama Ahmad Fathanah sudah dinyatakan lengkap atau P21. Kejaksaan sudah melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menyidangkan tersangka Fathanah. Fathanah akan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan, untuk pencucian uang dijerat dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 UU tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (gam/cea/bud)
SURABAYA- Peneliti dan Direktur Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) Jakarta M. Aminudin berpendapat kenaikan harga BBM 2013 akan menguntungkan perusahaan minyak asing. Menurut alumnus FISIP Unair Surabaya itu, dengan kenaikan harga BBM yang dioperatori Pertamina hingga mendekati harga milik SPBU asing pasti SPBU milik asing Shell dan Total akan ramai pembeli. “Itu belum lagi banyaknya perusahaaan minyak asing yang menguasai hulu perminyakan di Indonesia, seperti Chevron, Exxon Mobile, Caltex, Shell, dan British Petroleum. Sekitar 85 persen industri minyak kita dikuasai sektor asing,” katanya. Oleh karena itu, kata dia, agenda terselubung dari siapa yang diuntungkan di balik makin mahalnya BBM adalah perusahaan minyak asing yang bercokol di Republik ini.
“Jadi, tidak benar apa yang menjadi alasan kenaikan harga BBM seperti disebutkan dalam iklan yang ditayangkan di berbagai TV nasional, yakni pembengkakan APBN dan subsidi 85 persen salah sasaran,” katanya. Ia menyebut alasan pembengkakan APBN itu ganjil karena kenaikan harga BBM kali ini justru terjadi di tengah harga minyak pasaran internasional (NYMEX) sedang merosot akibat melimpahnya lumbung minyak di Amerika. “Saat ini (2013), harga minyak di pasaran intenasional telah merosot ke kisaran rata-rata 92 dolar per barel. Banyak negara justru sedang menurunkan harga BBM, termasuk Jordania. Pemerintah Jordania baru saja bulan Juni ini mengumumkan penurunan harga BBM sebesar 3--5 persen karena penurunan harga global,” katanya. Terkait dengan alasan subsidi 85 persen salah sasaran juga ganjil karena subsidi itu diberikan dengan dana utang selama dua tahun dengan tanggal penutupan pada 30
Juni 2014, menurut dia, bukan dari dana hasil pemangkasan subsidi BBM. “Jadi, program keluarga harapan, raskin, atau bea siswa untuk gakin dan juga kompensasi kenaikan harga BBM itu bersumber dari utang luar negeri, bukan dari pemangkasan subsidi BBM,” kata Staf Ahli Pusat Pengkajian MPR RI (2005) dan Tenaga Ahli DPR RI periode 2008-2009 itu. Ia mengatakan bahwa Pemerintah juga berusaha menutupi kenyataan peningkatan pemasukan dari sektor migas bersamaan dengan meningkatnya subsidi. Ketika subsidi BBM terus meningkat, lanjut dia, penerimaan negara dari sektor migas justru meningkat. “Pada tahun 2005, penerimaan migas baru mencapai Rp138,9 triliun, kemudian pada tahun 2010 penerimaan menjadi Rp220 triliun, lalu pada ahun 2012 penerimaan migas mencapai Rp265,94 Triliun. Jadi, kenaikan BBM kali ini banyak mengidap ‘cacat akuntabilitas’ pengelolaan uang negara,” katanya. (ant/edy/beth)
“Jika dikelola secara salah, negeri loh jinawi ini, bisa menjadikan rakyat sekedar sebagai kuli.” (Bung Karno). Kalimat tegas itu, menggambarkan salah satu visi pemikiran besar Bung Karno. Dari sejak awal beliau memahami dan menyadari kemakmuran, kesuburan negeri ini akan menjadi incaran kekuatan asing. Bung Karno belajar betul dari pengalaman penjajahan di negeri ini. Semua menegaskan betapa negeri ini menjadi rebutan kekuatan-kekuatan asing untuk mengeruk kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kosakata Bung Karno tentang pengelolaan menggambarkan pertama, Bung Karno menekankan tentang nilai penting kekuatan jati diri bangsa ini. Bukan kalimat hati-hati terhadap kekuatan asing yang ditegaskan tapi bagaimana anak negeri ini, mampu membangun ketahanan mental dan fisik internal sehingga siap menghadapi kekuatan apapun. “Bangsa yang tidak percaya kemampuan dan kekuatannya sendiri, tidak berhak menjadi bangsa yang merdeka,” tegas Bung Karno. B u k a n lawan yang ditekankan Untuk Bung Karno. menikmati Kekuatan lasedikit wan merupakekayaan kan urusan alam saja lawan. Yang perlu dibenarakyat harus hi dari pesan membayar Bung Karno mahal itu, bagaimana bangsa ini membangun kekuatan sendiri. Mewujudkan kemandirian sehinga tidak tergantung kekuatan luar. Kedua, pernyataan tegas itu mengingatkan bahwa ketika para pemimpin salah, terpeleset mengelola akibat ego kepentingan pribadi, bangsa ini akan kehilangan tidak hanya jadi diri, juga terbelenggu hak menikmati kekayaan alam yang luar biasa. Kekayaan alam yang melimpah sangat mungin tidak dinikmati oleh rakyat negeri ini. Rakyat hanya sekedar mendapatkan tetesantetesan sisa. Yang menikmati lezatnya kekayaan negeri hanya orang-orang asing, yang mendapat fasilitas dari para pemimpin negeri ini, yang telah menjual harga dirinya demi kepentingan pribadinya. Kata menjadi kuli di negeri sendiri menegaskan satu hal bahwa rakyat, tidak memiliki peran apapun. Hanya pelengkap penderita, bukan pemeran utama yang menentukan perjalanan bangsa ini. Sangat mungkin pembangun fisik megah melimpah tapi bukan rakyat negeri ini yang memiliki dan mengelola serta menikmati, melainkan orang-orang asing. Rakyat negeri ini hanya berada di pojok-pojok sempit, hanya menjadi pekerja kasar. Apakah kondisi seperti dikhawatirkan Bung Karno sudah terjadi saat ini? Sulit mengingkarinya. Sebuah harian nasional pernah menegaskan bahwa 85 persen kekayaan alam negeri ini dikuasai dan dikelola asing. Lalu, bank-bank swasta dikuasai asing lebih dari 50 persen. Termasuk pula asuransi. BUMN negeri ini pun, pelan berubah kepemilikan. Garuda, maskapai kebanggaan Indonesia, sebentar lagi akan diprivatisasi. Entah apalagi. Masalah BBM yang belakangan masih menjadi perdebatan publik, barangkali menggambarkan kenyataan riil betapa anak negeri ini, mulai tak berdaya mengelola kekayaan alam. Untuk memberikan sebagian dari kekayaan alam negeri ini pada rakyat, harus tergantung pada persepsi dan perspektif pengelolaan atas dasar standar asing. Untuk menikmati sedikit kekayaan alam saja rakyat harus membayar mahal. Sebuah ironi pahit, seperti dikhawatirkan Bung Karno. =
Sisa “Mas, masih ada ngak sisa bensin yang kemarin, yang harganya masih belum naik?” tanya seseorang di depan kios bensi Matrawi Mendengar pertanyaan ini, Matrawi agak kesal, namun kemudian ia segera menemukan jawabannya. “Ada mas. Cuma sudah basi, sudah tercampur air hujan,” katanya kesal. Pembeli: ???
Cak Munali
2
SUMENEP
SENIN 24 JUNI 2013 NO. 0144 TAHUN II
PERBAIKAN JALAN
Laporkan Saja Kontraktor Nakal SUMENEP – Kepala Dinas PU Bina Marga Edy Rasiadi berharap, masyarakat turut mengontrol anggaran perbaikan jalan karena bisa saja terjadi penyimpangan, khusus kontrol terhadap proses lelang dengan kontraktor yang saat ini sedang berlangsung. “Lelang kontraktor ini begitu menentukan terhadap perbaikan dan pembangunan jalan, karena tidak jarang jalan yang baru saja diperbaiki mudah rusak kembali sebelum satu tahun. Sebab itu, kami diinformasikan jika ada kontraktor yang nakal," tuturnyah. Pihaknya tidak hanya memberikan pantauan berkaitan dengan perbaikan jalan, melainkan masyarakat diminta untuk berperan aktif. “Kami juga membetuhkan pengawasan dari masyarakat. Kami siap untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai perbaikan dan pembangunan jalan ini,” tegasnya. Mengenai lelang perbaikan jalan, pihaknya masih menyediakan 60 persen yang belum selesai Dari anggaran
yang Rp 87,8 tersebut sekitar Rp 60 miliar untuk lelang. “Jadi anggaran Rp 87,8 itu, Rp 60 miliarnya lelang, jadi tidak pakai manual seperti dulu lagi sekarang,” imbuhnya. Untuk jalan yang sudah selesai, karena pihak PU Bina Marga lebih memprioritaskan jalan poros desa dalam pekerjaannya, maka mayoritas jalan yang sudah dinyatakan selesai adalah jalan di pedesaan. Sedangkan untuk poros kecamatan masih menunggu hasil proses lelang untuk dikerjakan dari sisanya. “Yang 40 persen yang dinyatakan selesai itu adalah jalan porors desa, sedangkan yang sisanya adalah jalan poros kecamatan dan yang lainnya masih dalam tahap lelang,” ujar Kepala PU Bina Marga Sumenep, Edy Rasiadi. Pihanya menargetkan perbaikan jalan selesai bulan November. “Saya yakin bisa menyelesaikan jalan keseluruhan yang sudah kami rencanakan, baik di pedesaan atau pun jalan poros kecamatan,” terang pria berkumis tipis ini. (athink/ mk)
PEMBANGUNAN PASAR MANGKRAK
Sengketa Pasar Selesai Juli SUMENEP – Sengketa Pasar Anom Sumenep antara pemkab setempat dengan rekanan PT. Surya Bayu Sejahtera (SBS) akan segera berakhir. Pemkab menargetkan, penyelesaian sengketa tersebut selesai pada bulan Juli 2013, sehingga pembangunan pasar yang selama ini mangkrak bisa dilanjutkan. Kepla Dinas Pengelolaan, pendapatan dan Aset (DPPKA) Sumenep Carto menjelaskan, berdasarkan keterangan dari kejari, kuasa hukum pemkab, PT SBS telah siap untuk mengembalikan sisa pembangunan pasar. "Berdasarkan info dari kejari, insya Allah bulan Juli, PT. SBS sudah siap membayar 20 persen dari dana yang telah dikeluarkan oleh Pemkab Sumenep, sebagaimana yang telah disyaratkan oleh pemkab," terangnya, Minggu (23/6). Pihaknya selama ini mengaku masih belum bisa melanjutkan pembangunan pasar walaupun telah disediakan anggaran Rp. 6 miliar. "Sebelum ada penyelesaian dari pihak PT. SBS terhadap lahan Pasar Anom, kami masih belum berani untuk menlanjutkan pembangunana-
nnya," kata Carto. Jika iktikab baik dari PT SBS tersebut betul-betul dilaksanakan, maka pada bulan Agustus akan dilanjutkan dengan perancangan desain pasar. "Jadi, jika selesai masalah sengketa itu, baru akan didesain mengenai bentuk, jumlah toko yang akan dibangun nantinya," ungkapnya. Yang akan mendesain bentuk pasar, menurut Carto, akan dilakukan oleh pihak ketiga. Dan penunjukan pihak ketiga yang akan mendesain pasar saat ini sedang dalam proses. "Kalau yang mendesain itu adalah pihak ketiga. Walaupun sampai saat ini pihak ketiga masih dalam proses," katanya Pihaknya berharap agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam mengontrol perjalanan, sehingga perencanaan yang telah ditentukan oleh pemkab setempat berjalan sesuai dengan juknis yang telah direncanakan sebelumnya. "Doakan saja agar persoalan Pasar Anom secepatnya bisa terselesaikan. Agar pedagang cepat bisa mendapatkan tempat yang layak," tukasnya. (edy/mk)
widodo s jusuf/ant
HASIL SURVEI LSI. Layar komputer menunjukkan salah satu hasil temuan terbaru survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) saat keterangan pers tentang "'Politik Kebijakan BBM, BLSM, dan Efek Elektoralnya" di Jakarta, Minggu (23/6). Survei yang dilakukan secara acak pada tanggal 18 -20 Juni 2013 terhadap 1200 responden itu menunjukan 79,21 persen publik tidak setuju kenaikan harga BBM bersubsidi namun 58,92 persen menyatakan setuju dengan program BLSM.
Pencurian Marak Pasca Pilkades SUMENEP – Polisi masih lemah dalam melindungi warga dari aksi kejahatan. Maraknya aksi pencurian sapi pasca-pilkades dibeberapa daerah belakangan ini meresahkan warga, seperti yang terjadi di Dusun Sema Desa Romben Barat Kecamatan Dungkek, Sabtu (22/6) malam. Sulaena (48), pemilik sapi yang dicuri maling bercerita, sapinya hilang sekitar pukul 22.00. sekitar pukul tersebut suaminya biasanya menjenguk kandang sapi, tapi malam itu tidak karena terlalu kecapaian. “Biasanya tiap malam kami jenguk, tapi malam itu tidak. Seharian kami ke undangan mantenan,”paparnya, Minggu (23/6), saat ditemui di rumahnya. Sepasang sapi yang hilang kalau dijual saat ini harganya belasan juta rupiah. Saat membeli, harga masing-masing sapi itu di atas Rp. 8 juta. Sapi yang hilang sudah dipelihara lebih 5 tahun. Sekalipun sulit untuk kembali, keluarga dan tentangga tetap berupaya
melakukan pencarian. Dia berharap, polisi bisa menemukan sapi tersebut. Sulaena mengatakan, hilangnya sapi tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan pilkades. “Saya tidak tahu banyak, Pak, kenapa setiap sebelum dan sesudah pelaksanaan pilkades banyak sapi yang hilang. Saya yakin itu bukan takdir mereka yang kehilangan sapi, termasuk keluarga saya. Sebab, petugas keamanan dan pemerintah ini ada,” ungkapnya. Di tempat lain, pemilik sapi yang juga hilang, Sadawi, mengatakan, sepasang sapinya juga hilang pada Jumat malam. Untungnya dia langsung mencari sepasang sapinya malam itu juga
dibantu oleh warga setempat dan bisa diselamatkan. “Kami langsung cari malam itu juga. Warga di sini akan bahu-membahu jika ada seseorang yang sapinya hilang,” tutur warga Dusun Ares Timur Desa Lanjuk Kecamatan Manding. Ia menjelaskan, pascapemilihan kepala desa di daerahnya memperketat penjagaan karena biasanya marak aksi pencurian. “Malam itu, saat sapi hilang kebetulan belum berangkat ke kandang. Tapi setelah saya tahu kalau sepasang sapi sudah raib, saya langsung memberi tahu warga untuk mencarinya,” ujarnya. Bersama ratusan warga yang lain, dia langsung mendatangi rumah Fauzan di Desa Gadding. Sebab Fauzan, menurutnya, selama ini memang menjadi incaran warga di desanya setiap ada kasus pencurian sapi.
Rumah Dibakar Rumah dan kandang sapi milik Fauzan (30), warga Desa Gadding, Manding, Sabtu (22/6) dibakar massa. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Pembakaran rumah dan kandang milik warga yang diduga pencuri tersebut berawal dari ratusan warga Desa Lanjuk, Manding, tengah mencari dua ekor sapi yang hilang pada Jumat malam. Dua sapi yang hilang tersebut ditemukan di kandang sapi Fauzan. Ratusan wargapun mencari Fauzan dan memintanya untuk keluar. Namun, Fauzan sedang tidak ada di rumah. Ibu Fauzan, Kulsum, juga tidak ada. Warga mendapati rumah tersebut kosong. Karena tidak ada pemilik rumah keluar yang keluar, warga mulai emosi dan melempari rumah Fauzan dengan batu.
Warga kemudian mengambil sapi yang berada di kandang Fauzan. Setelah itu, warga beramairamai membakar rumah dan kandang sapi Fauzan. Kapolsek Manding, AKP Bambang Adi Wicaksono mengungkapakan, saat ini pihaknya tengak melakukan proses penyelidikan, dan mengamankan dua ekor sapi yang diduga hasil curian itu sebagai barang bukti. "Kami belum bisa berkomentar banyak. Yang jelas kasus ini dalam penyelidikan. Dua ekor sapi yang diduga hasil curian itu sudah diamankan," terangnya. Bambang menambahkan, selain dua ekor sapi, pihaknya juga mengamankan sebuah alat musik jenis keyboard, yang diduga dicuri dari SDN Manding Timur beberapa waktu lalu. "Kami saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap Fauzan," pungkasnya. (athink/edy/mk)
TANAH AMBLES
ALAT KELENGKAPAN DEWAN
Bumi yang Terbelah Menambah Kerusakan Rumah
Dewan Belum Memiliki Tim Ahli
Sumenep - Rumah ambruk di Desa Matanair, Rubaru, akibat tanah ambles bertambah. Dari sebelumnya yang hanya satu rumah, kini menjadi enam rumah. Amblesnya tanah terus bergerak, ada sejumlah jalan setapak yang terputus hingga tidak bisa dilalui pejalan kaki. Untuk memastikan kondisi tanah, sejumlah Tagana dan petugas BPBD masih disiangakan dilokasi. Petugas terus memantau perkembangan dilokasi. Sejumlah pihak mendatangi lokasi bencana itu, termasuk Bupati A Busro Karim serta anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Moh Iskandar. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur asal Madura Moh Iskandar saat berkunjung ke lokasi bencana tanah ambles itu, Minggu (23/6), mengatakan, pihaknya merasa terpanggil untuk menjengok saudaranya yang sedang tertimpa musibah bencana tanah ambles itu. Setelah melihat kondisi dilokasi. Pihaknya mengaku prihatin. ''Sebagai warga Sumenep, saya merasa prihatin terhadap korban bencana ini. Tapi, alhamdulillah, Pemkab setempat sangat
tanggap terhadap bencana ini. Bahkan pemkab sudah memberikan bantuan kepada korban bencana serta merencanakan bantuan rumah layak huni sebanyak 6 unit,'' kata Moh Iskandar, Minggu (23/6). Menurut politisi Partai Demokrat ini, sebagai anggota legislatif, pihaknya telah menghubungi BPBD Propinsi Jawa Timur untuk ikut serta memperhatikan kondisi masyarakat yang terhimpit bencana ini. Dalam waktu dekat, BPBD Jatim berjanji akan turun ke lekasi guna meninjau sekaligus memberikan bantuan. ''Kami sudah menghubungi BPBD Jatim, ternyata ada respon baik, BPBD akan turun ke sini (lokasi bencana, red). Insya Allah dalam waktu dekat. Jika selama ini hanya ada bantuan dari pemkab setempat, dari Propinsi juga akan ada,'' paparnya. Selain itu, pihaknya meminta agar pemprov mengkaji struktur kondisi tanah di lokasi bencana tanah ambles itu. Sebab, secara kasat mata, kondisi tanah sangat mengkhawatirkan keselamatan masyarakat sekitar. ''Kalau kami lihat kondisi tanah, memang wajar kalau
masyarakat sangat khawatir. Makanya kami minta pemprov untuk mengkaji struktur tanah,'' ujarnya. Sementara itu, Kepala Desa Matanair Ghazali mengatakan, saat ini masyarakat yang berada di sekitar kejadian bencana sangat khawatir, karena setiap hari kondisi tanah ambles itu terus terjadi hingga memakan korban sebanyak enam rumah, padahal beberapa hari lalu hanya saru rumah yang ambruk total. ''Saat ini empat rumah sudah ambruk total, dua rumang nyaris ambruk tapi yang dua rumah itu sudah tidak bisa ditempati karena gentingnya sudah turun semua,'' kata Ghazali saat mendampingi Iskandar. Ghazali menegaskan, untuk enam KK yang rumahnya roboh itu, kini diungsikan ke tempat yang lebih aman, seperti ke saudara dan tetangga terdekat yang sekiranya aman dari bencana tanah ambles itu. ''Keenam pemilik rumah itu semuanya mengungsi disaudaranya,'' kata kades. Dia memaparkan, dalam waktu dekat, pemerintah akan membangun enam rumah bagi pemilik rumah yang ambruk itu. Hanya saja,
rif/koran madura
TANAH AMBLES. Warga sekitar sedang menunjukkan lokasi tanah ambles di Desa Matanair, Rubaru Minggu (23/6). hingga saat ini masih belum ditentukan tempatnya dimana. ''Tinggal lahan yang akan dibangun rumah layak huni itu,'' jelasnya. Lebih lanjut Ghazali menuturkan, sekitar 400 meter dari pusat kejadian bencana itu, rumah-rumah sudah dikosongkan karena khawatir terjadi bencana susulan. ''Dan masyarakat pun juga khawatir,'' tukasnya. Meski warga sekitar tidak kesulitan makan, tapi mereka tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Mereka
khawatir adanya bencana lanjutan. Akibatnya, warga kadang kerja kadang tidak. ''Masyarakat kebanyakan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya,'' tambahnya. Hingga saat ini sekitar 140 jiwa yang diungsikan ketempat yang lebih aman. Dan ada juga warga yang tidak mau diungsikan, tapi mereka jauh dari lokasi bencana. Sebelumnya, di Dusun Karongkong, Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, terjadi bencana tanah ambles hing-
ga menelan korban rumah ambruk. Untung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Berselang beberapa hari, disela-sela tanah ambruk itu keluar asap dengan bau belerang. Hal itu yang membuat masyarakat tambah panek. Hingga sekarang, bau belerang itu muncul di saat malam hari. Namun, warga sekitar sudah mulai tidak panek. Tapi masyarakat berharap tidak akan terjadi bencana yang lebih besar lagi. (rif/mk)
SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep sampai saat ini belum juga memeliki tim ahli sebagai tenaga pembanding dalam menetukan sebuah anggaran. Tidak adanya tim ahli membuat dewan merasa kebingungan dalam menetapkan anggaan. Anggota Komisi A DPRD Sumenep Moh. Riadi mengatakan, dewan belum memiliki tim ahli, padahal keberadaan tim itu di DPRD sangat diperlukan. Dan hal itu sudah diatur dalam konstitusi dewan. "Namun, saya tidak mengerti mangapa di DPRD Sumenep sampai saat ini masih belum juga memiliki tenaga ahli," kata Riadi dalam jumpa pers di Cafe Tontong, Jum'at (21/6). Menurut Politisi PKS tersebut, tidak adanya tim ahli di masing-masing komisi, anggota dewan sering kewalahan dalam menentukan anggaran. Dengan tidak adanya tim ahli diberbagai komisi ini, kiranya juga menjadi hambatan dan sering menjadikan dewan kewalahan," tegasnya. Ia menengarai, anggota dewan kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena tidak adanya tim ahli yang bisa memberi masukan sebelum memutuskan anggaran. "Mungkin ini yang menjadikan masyarakat mencari jalan lain dalam menyampaikan aspirasinya," tukasnya. Sekretaris Dewan (Sekwan) Sumenep Sunarto menjelaskan, belum adanya tim ahli di masing-masing komisi karena anggaran dewan belum mencukupi untuk membayar tim ahli. “Jika kami harus mendatangkan tim ahli dari Surabaya, mungkin anggarannya masih terlalu minim. Dan jika menggunakan tim ahli dari daerah sendiri (Sumenep Red.), kualitasnya masih perlu dipertanyakan, sehingga takut tidak maksimal juga," ungkapnya. (edy/mk/ay)
BERANDA PERJUANGAN
SENIN 24 JUNI 2013 NO. 0144 TAHUN II
Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol
3 3
Anggota DPR RI Bantu Tiga Lembaga Pendidikan Sumenep- Anggota DPR RI yang sekaligus diplot sebagai cawagub Jatim periode 2014-2019 membantu tiga lembaga pendidikan di Kabupaten Sumenep. Tiga lembaga yang dibantu oleh Said Abdullah adalah lembaga pendidikan Lughatul Islamiyah, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang; Lembaga Pendidikan As-Salam Kecamatan Dungkek; dan Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Nurul Yaqin, Dungkek, Kecamatan Dungkek. Di lembaga pendidikan Lughatul Islamiyah, Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Said Abdullah tidak lagi membantu pembangunan gedung sekolah, tetapi Said Abdullah memberikan bantuan uang pembinaan terhadap semua siswa berprestasi. Ada 54 siswa berprestasi dari tingkat TK hingga SMA yang dapat uang pembinaan, masing-masing siswa mendapat Rp 500.000. Sementara di AsSalam Said Abdullah kembali membantu pembangunan gedung sekolah hingga selesai tuntas. Pada kedatangan pertama Said Abdullah ke Yayasan As-Salam, sekolah tersebut dapat bantuan dari Said Abdullah sebesar Rp.50.000.000. Namun, tiga lokal yang dibangun berdasarkan bantuan yang pertama rupanya masih belum bisa menyelesaikan hingga tuntas. Sekolah tersebut memang sudah kokoh berdiri, tetapi masih belum dicat, tidak ada kramik, pintu dan jendela sekolahnya. “Kalau soal pendidikan, ada kepentingan atau tidak bagi saya tetap menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama saya. Karena saya tidak ingin karena tidak ada gedung sekolah banyak anakanak negeri putus sekolah,” katanya dalam sambutannya Minggu (23/6) di Yayasan As-Salam, Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek. Pada waktu bersamaan, di Kecamatan yanga sama Said Abdullah juga memberikan bantuan terhadap pembangunan Madrasah Diniyah Nurul Yaqin, Desa Dungkek Kecamatan Dungkek. Anggota DPR RI tersebut mengucurkan dana Rp 50.000.000 untuk pengembangan pemberdayaan Madrasah Diniyah Nurul Yakin. “Pengasuh atau guru di sini bisa langsung parane ke Madura Channel pada tanggal 12 Juli atau nanti langsung menghubungi H. Ummah,
jadi saya bantu Madrasah Diniyah Nurul Yaqin Rp 50 juta. Bagi Said Abdullah, jika menyangkut soal pendidikan, ada kepentingan atau tidak adalah tanggung jawabnya sebagai anggota DPR RI yang memang sudah seharusnya berbagi. “Setiap kali ada reses, dari 8 angg o t a DPR R I
dari M a d u r a , hanya Said Abdullah lah satusatunya setiap reses pasti dana Rp 150 juta itu diberikan kepada yang membutuhkan, terutama ke pendok pesentren dan sekolah yang membutuhkan,” ungkap dalam sambutannya. Minta Doa Restu Pada waktu mendatangi tiga lembaga pendidikan , Said Abdullah secara khusus juga memohon doa restu dan dukungannya mencalonkan diri sebagai cawagub Jatim, mendampingi Bambang DH menuju Jatim baru. “Jangan kira orang Madura tidak bisa memimpin Jatim, maka dari itu saya ingin mengemis doa, izinkan saya berjuang untuk madura, karena saya yakin saya pasti bisa meneruskan perjuangan Pak Moh Noer, salah satu mantan Gubernur yang sukses mimpin Jatim di masanya. Saya juga ingin seperti beliau, berjuang untuk Madura agar lebih maju, jaya dan perkembanga. Dan salah satu program saya jika diamanahi mimpin jatim ke depan, maka mimpi saya untuk Madura adalah tak ada lain untuk mempercepat pembangunan Madura,” ucapnya. Pantauan Koran Madura, Minggu (23/6) pada tiga tempat yang didatangi, Said Abdullah disambut oleh antusiasme warga yang luar biasa. Selain juga memohon doa restu, Said Abdullah juga dikasih kehormatan untuk melepas pawai dalam rangka memeriahkan haflatul imtihan. Sebab, kedatangan Said Abdullah ke tiga tempat tersebut memang secara khusus pada waktu perayaan haflatul imtihan. (sym)
SAMBUTAN. MH Said Abdullah saat memberikan sambutan di lembaga pendidikan Lughatul Islamiyah, Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang.
Bambang-Said Jempol Yakin Elektabilitas Naik 25 Persen Sumenep- Pasangan Bambang-Said yakin pada akhir bulan Juni elektabilitas dukungan akan naik minimal 25 persen. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Said Abdullah, Cawagub Jawa Timur yang diplot oleh partai berlambang moncong putih berpasangan dengan Bambang DH, Wakil Wali Kota Surabaya, Sabtu (22/6) usai bersilaturrahim ke kampung halamannya dulu, Dusun Demala. Said yakin bahwa pada akhir bulan Juni ini, elekatabilitas dukung-
an terhadap pasangan yang mengusung jargon jempol untuk Jatim baru itu akan naik 25 persen. “Saya merasa bersyukur hasil dari rilis proximity beberapa waktu lalu yang menunjukkan bahwa elektibilitinya Bambang-Said Jempol masih berada pada angka kurang memuaskan, yaitu 5 persen. Apa yang bias saya
tangkap? Yang saya tangkap dari itu adalah intropeksi dan merubah strategi, bahwa ternyata apa yang selama ini kita dilakukan di internal partai, termasuk konsolidasi baru selesai 5 persen,” katanya kepada wartawan. Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh proximity satu minggu yang lalu bahwa elektabilitas dukugan pasangan Bambang-Said Jempol berada pada angkat 5 persen. “Tetapi bagi saya itu sudah luar biasa, karena ini kan masih di kandang
sendiri, belum turun kemanamana dan juga belum teriak di masyarakat. Namun, kami sudah berada angka 5 persen. Saya optimis, pada akhir bulan ini jika kembali dilakukan survei, maka saya yakin elektabilitas pasangan bambangSaid minimal sudah berada pada angka 25 persen,” terangnya yakin. Karena, lanjut dia, kawan dari Proximity itu adalah satu minggun kemarin, tetapi baru-baru ini dari kawan saya dari Indometer telah menempatkan pasangan Bambang-
Said berada pada angka 17 persen. ”Dan jika hari ini kawan saya dari Proximity kembali melakukan survei, saya yakin elektabilitas dukungan terhadap BambangSaid akan naik tajam,” pungkasnya. Ketika ditanya lebih lanjut mungkinkah seperti Jawa Tengah, Said menyatakan bukan hanya kata mungkinkah, tetapi menurutnya memang harus seperti di Jawa Tengah. “Saya yakin, Karsa ikhlas jika saya yang jadi pemenang,” ujarnya sumringah. (sym)
PDI P: APBN-P Hanya Akal-akalan Pemerintah Sumenep - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBN-P) yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan fiskal negara menurut PDI Perjuangan hanya akal-akalan saja. Sebab langkah pemerintah melakukan perubahan terhadap APBN sebagai bentuk menyelamatkan fiskal jauh dari argument awal, kini justru berbanding terbalik jika melihat fakta di lapangan. Hal tersebut dapat dilihat dari lemahnya perencanaan pemerintah, sehingga selama kurun waktu lima bulan penerimaan pajak berkurang hingga 38 Triliun. “Makanya, sejak awal PDI Perjuangan yakin betul bahwa APBN-P itu hanya akal-akalan pemerintah saja. Padahal jika pajak tidak berkurang Rp 38 triliun, BBM kita tak ada urusan. Tetapi masalahnya, pemerintah kita masih maju dengan APBN-P dengan mengurangi pajak Rp 38 triliun. Kemudian desifit kita adalah 2 poin 38. Itulah yang membuat pemerintah kita terkesan lucu, oleh karena itu langkah APBN-P itu me-
RAMAH TAMAH. MH Said Abdullah bersama Bupati Sumenep A Busyro Karim saat acara ramah tamah yang bertempat di Pendopo Sumenep. nurut kami hanya asal-asalan saja,” kata Said Abdullah kepada wartawan usai menyambangi tetangga semasa kecil dahulu di Dusun Desa Daleman RT 6, Sabtu (22/6) Anehnya lagi, menurut anggota DPR RI Komisi VIII itu, kian lucu ketika APBN-P direvisi, pajak kita dikurangi, tetapi mem-
buat program Balsem dan membuat program raskin tambahan, dari 1.600 menjadi 1.726 t. “Loh, kalau begitu sebenarnya dimana masalahnya APBN?,” ujarnya sembari bertanya. Cawagub yang dipasangkan dengan Bambang DH tersebut hanya khawatir bahwa menaikkan BBM itu bukanlah solousi yang
solutif, hanya untuk APBN-P, bukan untuk kesejahteraan rakyat. “Jangan sampai APBN-P itu untuk APBN-P, tetapi APBN-P untuk kesejahteraan rakyat. Jangan salah itu, karena saya mencermati, pemerintah kan sebenarnya untuk menyelamatkan APBN-P, bukan untuk menyelamatkan rakyat. Jadi,bagi PDI Perjuang-
an bukanlah APBN-P yang mesti diselamatkan, tetapi masyarakat yang harus diselamatkan,” tegasnya. Makanya bagi kita, lanjut tokoh lintas batas tersebut, pemerintah itu lucu-lucuan dengan perencanaan yang kurang matang. “Katanya fiskal kita bermasalah, ternyata pemerintah akan menaikkan BBM, kemudian berteriak bahwa seakan-akan pemerintah car terhadap rakyat, lalu keluar bantuan langsung sebelum mati, bukan bantuan langsung sementara masyarakat atau Balsem yang disebut oleh pemerintah,” sebutnya Dia menilai bahwa langkah yang di ambil oleh pemerintah benar-benar membingungkan dan tanpa konsep dan perencanaan yang matang. “Kan lucu, BBM dinaikkan dulu, baru Balsem turun, kalau car ke rakyat pemerintah tidak akan menaikkan BBM, tetapi langsung dengan Balsem. Kenapa masyarakat dengan Balsem dulu, baru BBM naik,” katanya dengan ekspresi kurang paham juga terhadap langkah pemerintah tersebut. (sym)
Anggota DPR RI Minta Kemenag Meminta Maaf Kepada Masyarakat Sumenep- Anggota DPR Republik Indonesia Komisi VIII, Said Abdullah secara khusus minta Kementerian Agama RI meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat terkait rencana pengurangan kouta haji. Pasalnya, menurut Calon Gubernur Jatim tersebut sikap pemerintah untuk mengurasi kouta haji terkesan terburu-buru ketika ada kebijikan baru dari pemerintah Arab Saudi. Said Abdullah mengatakan bahwa seharusnya pemerintah dalam hal ini adalah kementerian agama tanpa pikir panjang dan belum melakukan langkahlangkah taktis tiba-tiba langsung akan mengambil tindakan untuk mengurangi kouta haji. “Dan atas keteledoran itu maka saya minta menteri agama (Kemenag) sebagai wakil dari masyarakat harus minta maaf kepada masyarakat,” katanya,
Minggu (23/6) kepada Koran Madura. Menurut Said, hal seperti masih bisa diprediksi, karena bagaimanapun dalam pandangan Said, pemugaran besarbesaran yang dilakukan di Arab Saudi, sepeti di Masjidil Haram hingga berdampak terhadap kouta jemah haji masih bisa dicarikan solusi. “Tetapi pemerintah justru telah mendahului kouta dari Arab Saudi, seakanakan ini dianggap sebagai bisnis usual, jadinya ketika ada ketentuan 25 persen, pemerintah kalang kabut. Padahal kalau pemerintah ada koordinasi dan diplomasi maka ketentuan ada pengurangan kouta haji dengan kouta 25 persen itu bisa diantisipasi, tanpa mengurangi masyarakat yang sudah bayar. Jadi, atas kecelakaan dan keteledoran ini, sekali lagi menteri agama harus minta maaf secara
terbuka kepada masyarakat. Apa salahnya pemerintah minta maaf kepada masyarakat,” ujarnya. Ketika ditanya lebih lanjut apakah masalah ini akan di desak akan di bawa ke meja DPR berhubung bahwa kini, harapan sudah kadung tinggi dari masyarakat agar kouta pengurangan haji itu kembali dipertimbangan, Said Abdullah mengatakan bahwa bukan akan dibawa ke ranah DPR, tetapi memang DPR harus ikut serta membantu masyarakat. “Karena sekarang ini 3 anggota DPR RI menuju ke Arab Saudi dan akan bertemu dengan Menteri dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Kerajaan Arab Saudi untuk ikut melobi dan membantu pemerintah. Karena ini kepentingan Nasional, maka DPR langsung terbang kesana, supaya pemberlakuan kouta ini tidak ber-
BERKUNJUNG. MH Said Abdullah di yayasan As-Salam Desa Lapangan, Dungkek laku untuk Indonesia, karean dikurangi. Jadi, ini murni keharus menunggu antrean sam- celakaan dan keteledoran pemerintah, tidak bisa tidak. pai 2024,” terangnya. Disinggug apakah sebelum Sehingga pertanyaan saya sekahal mencuat ke permukaan apa- rang, jika ini bisness, kan harus kah masalah ini pernah dibahas ada penaltinya, masyarakat badi DPR, Said menegaskan tidak yar sudah, melunasi juga sudah, pernah dibahas sama sekali, akad berangkat pun juga sudah, justru pemerintah awalnya tiba-tiba di batalin, ya harus bakokoh dengan penetapan itu, yar penalti dong,” tandasnya. tetapi kita 2.16.000 yang akan (sym)
4
PAMEKASAN
SENIN 24 JUNI 2013 NO.0144| TAHUN II
BIROKRASI
Kepala Kemenag Akui Kasi Mapenda akan Diganti
TANAH AMBLAS. Warga mengamati rumah yang rusak berat akibat tanah amblas, di Desa Grujugan, Larangan, Pamekasan, Jatim. Tanah amblas sedalam hingga tiga meter dan seluas sekitar satu hektar lebih itu diduga akibat bekas tambang batu Kumbung yang mulai longsor dan menyebabkan satu unit rumah rusak, namun tidak ada korban dalam kejadian tersebut.
KPU Seharusnya Berani Mencoret Bakal Caleg yang Bermasalah PAMEKASAN - Gerakan Rakyat Merdeka (Geram) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan mencoret Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang diketahui sakit dan diperkirakan akan mengganggu pelaksanaan tugasnya jika nanti benar-benar terpilih dalam pemilu. Sebab, dalam Peraturan KPU disyaratkan seorang bakal Caleg harus sehat jasmani dan rohani. Juru bicara Geram, Akhmad Sujai mengatakan KPU Pamekasan seharusnya konsisten terhadap peraturannya sendiri dalam melakukan verifikasi berkas calon anggota legislatif. Salah satu persyaratannya, bakal caleg melampirkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani. “Surat Itu harus dibuktikan dan bukan hanya sekedar
dijadikan pelengkap. Karena ada sebagian caleg, yang memilik latar belakang penyakit,” katanya. Terhadap bakal Caleg yang diketahui memiliki latar belakang penyakit, berkasnya dikembalikan kepada parpol pengusung dan dilakukan konfirmasi terhadap dokter yang mengeluarkan keterangan.
Selain soal kesehatan, kelompok Geram juga mempertanyakan masuknya mantan narapidana (napi) dalam Daftar Caleg Sementara (DCS). Menurut kelompok aktivis itu, sebagai calon wakil rakyat, seorang bakal caleg harus bersih dari tindak pidana apalagi kasus korupsi. Karenanya dia harus melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dan pernyataan tidak pernah dihukum. Lolosnya mantan napi dalam DCS itu, kata para aktivis, membuktikan dalam melakukan verifikasi faktual, KPU hanya bekerja di balik meja dan tidak pernah membuktikan kebenaran berkas secara faktual di lapangan. Sekretaris KPU Pame-
kasan, Bambang Khairul Huda mengatakan saat ini KPU masih menunggu masukan dan penilaian masyarakat terhadap bakal Caleg yang terdaftar dan dinyatakan lolos verifikasi. Karenanya, lembaga penyelenggara pemilu itu mengumumkan DCS secara luas agar masyarakat memberikan penilaiannya. Masukan dan penilaian masyarakat terhadap bakal caleg itu, akan dijadikan bahan pertimbangan oleh KPU untuk menetapkan bakal caleg yang akan lolos untuk ditetapkan dalam Daftar Caleg Tetap (DCT). “Tanpa ada masukan dan informasi itu, kami tidak punya dasar untuk melakukan langkah apapun,” kata Bam-
bang. Sementara berkaitan dengan bakal caleg yang sakit, kata dia, KPU tidak memiliki hak untuk mencoret bakal caleg dengan alasan tersebut. Sebab, yang berhak mengusulkan dan mencoret tersebut adalah parpor pengusung. “Kami hanya bertugas menerima berkas dan mengevaluasi. Dan jika ada kekurangan, kami akan mengembalikan berkas itu ke parpol pengusung,’’ jelasnya. Ia meminta masyarakat tidak hanya menilai, tapi juga memberikan laporan ke KPU secara jelas nama bakal caleg dan parpol pengusungnya agar bisa dijadikan dasar mengambil keputusan. (awa/muj/rah)
DAMPAK PENAIKAN BBM
Tarif Angkutan Umum Mulai Merambat Naik
PAMEKASAN - Tarif angkutan Mobil Penumpang Umum (MPU) di Pamekasan mulai naik paska penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pekan lalu. Kenaikan tarif angkutan umum ini ratarata sebesar 30 persen dengan kenaikan rata-rata Rp 1000 sampai Rp 1500 pertrayek. Samsulla, salah satu sopir MPU jurusan Sumenep-Pamekasan mengatakan penaikan
tarif angkutan ini sebagai penyesuaian atas kenaikan harga premium menjadi Rp 6500 per liter dan harga solar Rp 5500 per liter. Sebab, jika tidak dilakukan penyesuaian, para pemilik usaha angkutan dipastikan akan merugi, karena jumlah setoran yang tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan. “Ini terpaksa kami lakukan, karena memang harus di-
naikkan. Sebab jika tidak, kami rugi. Kami mau setor apa ke juragan, kalau tidak dinaikan,” katanya. Dia jelaskan penaikan tarif angkutan ini tanpa merupakan inisiatif para sopir. Para sopir, kata dia, juga tidak menerima sosialisasi dari pemerintah tentang ketentuan penaikan tarif angkutan ini sehingga para sopir menaikan tarif sesuai dengan perkiraan
sendiri. Penaikan tarif angkutan ini memang sempat dikeluhkan penumpang, terutama yang sudah menjadi penumpang tetap atau langganan. Namun dirinya menaikkan tarif itu tidak bisa dihindari untuk menyelamatkan dari kerugian. Apalagi, belakangan penumpang semakin sepi karena semakin banyak warga yang memiliki kendaraan sendiri.
Menurut Irsyad, salah satu sopir MPU di Terminal Lawangan Daya Pamekasan, pasca penaikan harga BBM, jumlah penumpang setiap harinya semakin sedikit, sehingga dikhawatirkan mengancam pada usaha mereka. “Penumpang yang pasti, mereka yang sudah langganan, seperti pedagang atau guru-guru yang tidak sedang membawa kendaraan sendiri,” katanya. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pamekasan, Mohammad Bahrun mengatakan belum melakukan pembahasan di tingkat kabupaten tentang ketentuan tarif angkutan umum menyusul penaikan harga BBM. Pihaknya masih menunggu petunjuk dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur soal penyesuaian tarif angkutan darat. Meski demikian, Dishub tidak mempersoalkan penaikan tarif angkutan ini meski belum diatur secara khusus di daerah. Penyesuaian tarif ini dinilai merupakan hal yang wajar, selama tidak terlalu memberatkan masyarakat. “Masalah transportasi ini tidak hanya di daerah, tetapi berlaku nasional sebagai dampak dari penaikan harga BBM. Saya pikir gak masalah selama penaikannya tidak melebihi ketentuan yang dianjurkan pemerintah,” katanya. (uzi/muj/rah)
PAMEKASAN - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Muarif Tantowi membenarkan isu yang beredar bahwa Kepala Seksi Mapenda, Juhairiyah akan diganti. Muarif mengatakan berdasar informasi yang diterimanya Juhairiyah mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur agar dirinya segera dipindah. Bahkan beberapa waktu lalu, Juhairiyah juga menghadap dirinya dan menyampaikan keinginannya untuk pindah ke Sampang. “Jika mutasi ini benarbenar terjadi bukan karena inisiatif saya sebagai kepala Kantor Kemenag, akan tetapi merupakan usulan pribadi dari yang bersangkutan,” kata Muarif. Muarif mengaku tidak tahu alasan kepindahan itu, karena saat menghadapnya, Juhairiyah hanya menyampaikan keinginannya untuk pindah tanpa menyampaikan alasannya secara jelas. Juhairiyah diisukan akan dipindah, karena pejabat itu dianggap sebagai bagian dari mantan Kepala Kemenag Pamekasan, Nurmaluddin, dalam mengambil kebijakan yang cenderung dikeluhkan karena dinilai sepihak dan merugikan. Dia juga dituding menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyaluran dan fungsional guru di lingkungan Kemenag Pamekasan dan diduga merupakan otak penarikan dana sebesar Rp 500 ribu untuk pengurusan Nomor Registrasi Guru (NRG) untuk guru yang mengajukan sertifikasi. Menurut Mua’rif, dalam waktu dekat, dirinya akan
melakukan penataan jabatan (restrukturisasi) di lingkungan Kantor Kemenag Pamekasan. Restrukturisasi itu direncanakan akan dilakukan secara keseluruhan sebagai upaya penyegaran fungsi dan kinerja di masingmasing bagian. Menurutnya, saat ini kondisi lembaga yang dipimpinnya masih belum maksimal, dan belum terjalin kerja yang baik antar sesama staf, sebagai dampak dari mutasi yang dilakukan oleh Kepala Kemenag sebelumnya.
Jika mutasi ini benar-benar terjadi bukan karena inisiatif saya sebagai kepala Kantor Kemenag, akan tetapi merupakan usulan pribadi dari yang bersangkutan,
Dalam restrukturisasi itu, ia akan melakukan penggabungan beberapa seksi, diantaranya Seksi Mapenda yang akan digabung dengan Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, serta beberapa seksi lainnya. Penggabungan itu, kata dia, sebagai upaya perampingan untuk memudahkan kontrol serta penghematan anggaran. (awa/rah)
MUSIM
Kondisi Cuaca Dinilai Tidak Menguntungkan Pertanian Tembakau PAMEKASAN - Perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan kemarau basah akan berlangsung hingga September mendatang, menyebabkan tertundanya musim tembakau tahun ini. Selain itu diperkirakan harga tembakau Madura tidak akan tinggi karena tingginya kandungan air akibat intensitas hujan yang juga cukup tinggi.
Kami juga selalu berkoordinasi dengan pabrikan tentang kondisi cuaca ini dan meminta mereka memahami masalah tersebut,
Bupati Pamekasan Akhmad Syafii mengatakan masalah ini akibat faktor alam yang sulit diperkirakan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan awalnya memperkirakan musim kemarau akan mulai pada bulan April lalu sehingga petani di wilayah itu sebagian sudah mulai menanam tembakau. “Prediksi itu juga didasarkan atas perkiraan cuaca dari BMKG sebelumnya, yang menyatakan musim kemarau akan mulai pada April lalu,” katanya. Pemkab Pamekasan sudah berupaya maksimal, agar petani tidak dirugikan akibat kondisi cuaca. Salah satunya,
dengan menyediakan bibit tembakau melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR) untuk petani yang akan melakukan penanaman ulang tembakau mereka yang rusak akibat hujan. Ia berharap informasi itu disampaikan ke masingmasing petani secara berantai agar bisa merata, agar tahun ini petani masih bisa memanen tembakau. “Kami juga selalu berkoordinasi dengan pabrikan tentang kondisi cuaca ini dan meminta mereka memahami masalah tersebut,” kata Syafii. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pamekasan, Fathorraman meminta agar petani tembakau tetap menggunakan bibit dengan varietas yang diminta pabrikan, terutama karena kondisi cuaca yang tidak menguntungkan bagi pertanian tembakau. Varietas yang diminta pabrikan itu antara lain varietas Cangkreng NI dan N2 serta jenis Prancak 95. Jika petani menanam selain bibit tersebut dikhawatirkan pabrikan tidak akan membeli. Jenis bibit tersebut merupakan permintaan dari pabrikan saat dilakukan kunjungan beberapa waktu lalu. Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pembelian tembakau nanti agar harga pembelian sesuai dengan Break Event Point (BEP/ batas perkiraan biaya produksi) yang sudah ditentukan yakni Rp 26,800 perkilogram. BEP itu sudah diperhitungkan berdasar perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi tembakau, mulai dari proses tanam, perawatan hingga proses perajangan. (awa/muj/rah)
PAMEKASAN
Warga Grujugan Minta Pemerintah Hentikan Penambangan Batu Bata PAMEKASAN - Sejumlah warga Desa Grujugan, Kecamatan Larangan Pamekasan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan segera bertindak tegas untuk menghentikan aksi penambangan batu bata ilegal di desa tersebut. Permintaan itu disampaikan, setelah salah satu gua yang menjadi lokasi penambangan batu bata tanpa izin di desa itu runtuh dan menyebabkan beberapa kawasan di daerah itu ambles dan mengakibatkan sedikitnya enam rumah warga rusak, salah satunya ambruk. Kepala Dusun Pancor, Desa Grujugan, Buhari mengatakan aktifitas penambangan di Desa itu sangat meresahkan warga sekitar, karena khawatir kejadian serupa kembali terjadi di lokasi penambangan yang lain. Sebab, retakan tanah sudah mencapai 1 km dengan kedalaman sekitar 5 meter pada permukaan pusat galian batu bata. Dia jelaskan aktifitas penambangan batu bata di daerah itu sudah berlangsung selama puluhan tahun secara terus menerus, sejak 1930. Menurut Buhari, kejadian kali ini bukan yang pertama kali, karena kejadian serupa pernah terjadi pada 1978. Saat itu, warga terpaksa mengungsi dan aktifitas penambangan sempat terhenti. Namun beberapa tahun kemudian para
5
SENIN 24 JUNI 2013 NO.0144| TAHUN II
penambang itu kembali menggali batu bata untuk dijual sebagai bahan bangunan. Oleh karenanya, ia meminta agar pemerintah setempat segera bertindak tegas untuk mengentikan aksi penambangan ini. “Bagaimanapun caranya, aktivitas penambangan ini harus dihentikan, karena selama ini belum ada yang bisa menghentikan mereka, bahkan jumlahnya semakin bertambah,” katanya. Sampai saat ini, jumlah penambang batu bata di daerah itu, mencapai 17 orang dan sebagian merupakan warga dari luar Desa Grujugan. Mereka mencari nafkah dari pekerjaan itu tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Kekhawatiran serupa juga dialami oleh sebagian warga Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan. Sebab, kubangan galian batu bawah tanah itu diperkirakan sudah mencapai desa tersebut. Sunairi, salah satu staf Kecamatan Larangan, Pamekasan membenarkan kekhawatiran warga itu.
Menurutnya, keresahan warga itu sangat beralasan, sebab galian batu bata di bawah tanah itu merembet ke desa lain di luar Desa Grujugan. Ia bersama beberapa warga setempat mengaku pernah menelusuri rongga galian bawah tanah itu, hingga radius sekitar 1 km ke arah timur. Di rongga tanah itu, penambang tidak menggali keseluruhan batu bata, tetapi menyisakan beberapa titik sebagai tiang penyangga. Sehingga ia memperkirakan kawasan yang ambles itu, karena tiang penyangga itu tidak mampu menahan beban di atasnya. “Beberapa tahun sebelumnya, saya bersama warga dan wartawan, pernah masuk ke dalam galian itu. Saat itu, saya hanya menempuh satu jalur ke arah timur yang mungkin sekarang ini sudah sampai perbatasan desa,” katanya. Kepala Satpol PPb Pamekasan, Masrukin mengatakan pihaknya belum bisa menghentikan aktifitas penambangan batu bata itu, karena masih menunggu hasil invetigasi instansi terkait, untuk memastikan penyebab amblesnya daerah itu. Tim investigasi itu juga masih menelusuri kelengkapan perizinan para penambang yang beraksi di daerah itu untuk mengetahui legali-
tas pekerjaannya. Setelah ada kepastian penyebab kejadian itu, pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap pihak pihak yang terbukti melanggar. “Kami masih menunggu kajian instansi terkait, apakah memang karena dampak penambangan galian C, atau ada faktor lain yang mengakibatkan kejadian itu. Sebab bisa saja ada goa atau karena faktor lain. Tapi kalau memang karena dampak penambangan, tentu akan kami tutup nanti,” katanya. Masrukin mengatakan penambangan batu bata tidak hanya ada di kawasan itu, tetapi ada beberapa lokasi lain di wilayah utara. Namun, Satpol PP seringkali dihadapkan pada posisi dilematis, karena penambangan itu berada di lahan pribadi warga yang menjadi sumber pencaharian untuk menafkahi keluarganya. Meski demikian, pihaknya menekankan, agar para penambang itu mematuhi ketentuan peraturan daerah (Perda) yang berlaku, sehingga tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang merugikan pihak lain. Sebuah gua.yang menjadi lokasi penambangan batu di Desa Grujugan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (21/6) runtuh. Runtuhnya lokasi penambangan itu disertai dengan
amblesnya tanah disekitar lokasi yang runtuh. Akibat peristiwa itu, sebuah rumah yang lokasinya tidak jauh dari gua yang runtuh itu rusak parah dan lantainya serta dindingnya retak. Di beberapa titik, tanah areal pertanian menjadi miring dan mengancam permukiman penduduk di sekitarnya. Selain itu terdapat rekahan tanah selebar setengah meter dengan kedalaman sekitar tiga meter. Panjang rekahan tanah diperkirakan mencapai 50 meter. Menurut warga sekitar, peristiwa itu terjadi pada Jumat pagi. Mereka mendengar suara gemuruh disertai bunyi mirip dentuman dari arah gua yang digunakan sebagai tempat penambangan. Bersamaan dengan itu, sebuah rumah milik Fathorrozi, warga setempat rusak parah. Bagian belakang rumah itu ambruk dan hampir seluruh kacanya pecah. Lantai dan dinding bangian dalam rumah itu merekah mengikuti rekahan tanah di bawahnya. “Suara gemuruh itu disertai dengan angin dan lemparan batu. Lalu rumah kami seperti bergetar dan kaca-kacanya pecah berantakan,” kata Fathorrozi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, karena pada saat kejadian, semua penghuni rumah sedang ada di halaman luar untuk sholat subuh. (uzi/muj/rah)
KETENAGAKERJAAN
255 Perusahaan Belum Penuhi Ketentuan UMK PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) belum menuntaskan pemeriksaan terhadap pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2013 terhadap perusahaan di Pamekasan. Dari 300 perusahaan yang terdata, baru sebanyak 45 perusahaan yang sudah dilakukan pemeriksaan, sementara sisanya sebanyak 255 perusahaan belum di lakukan. Dari hasil pemeriksaan itu, hingga pertengahan tahun ini, sebanyak 17 perusahaan diketahui belum mematuhi ketentuan UMK yang telah ditetapkan. Pengawas Ketenagaan pada Dinsosnakertrans Pamekasan, Ali Kusni mengatakan belum tuntasnya pemeriksaan itu akibat minimnya Tenaga Pengawas Ketenegakerjaan yang ada instansi tersebut. Sebab tenaga pengawas yang dimiliki hanya sebanyak dua orang. “Dengan tenaga pengawas yang hanya dua orang itu, perbulannya kami hanya mampu menyelesaikan pemeriksaan untuk lima perusahaan saja,” katanya, Minggu (23/6). Idealnya, untuk mengefektifkan pengawasan itu setidaknya dibutuhkan 15 orang, sehingga satu pengawas bisa mengawasi 15 sam-
pai 20 perusahaan. Sayangnnya, Ali Kusni menolak menyebutkan nama-nama perusahaan yang belum memenuhi ketentuan batas minimum upah tingkat kabupaten tersebut. Dia beralasan perusahaan itu masih memilki niatan baik untuk mematuhi peraturan ketentuan UMK. Pemiliknya sudah membuat surat pernyataan keediaan. Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris menyatakan penerapan UMK itu merupakan sebuah ketentuan yang mengikat untuk diikuti oleh perusahaan. Karenanya pemerintah wajib melakukan pengawasan secara ketat agar aturan itu dipenuhi. Jika ditemukan perusahaan yang melanggar aturan tersebut, menurut Suli, pemerintah wajib menerapkan sanksi sehingga peraturan tersebut tidak dinilai hanya sekedar formalitas. Ia juga meminta agar pemerintah segera memenuhi kebutuhan tenaga pengawas di Dinsosnakertrans agar instansi tersebut bisa menjalankan fungsinya di bidang sosial dan ketenagakerjaan. “Jika kekurangan tenaga itu berdampak pada kinerja, maka sudah waktunya pemerintah memikirkannya dan segera mengambil langkah, agar masalah ini tidak berlarut-larut,” kata Suli. (CR-1/muj/rah)
PENDIDIKAN
Pembukaan MAN 3 Belum Bisa Dilakukan Tahun ini
BENTROK SATU KELURAHAN. Puluhan senjata tradisional diamankan aparat gabungan TNI/Polri saat bentrok warga di perbatasan antara desa Tavanjuka dengan Tatanga yang masih satu kelurahan tersebut, Palu, Sulawesi Tengah. Jalanan lumpuh karena kedua kelompok warga saling serang dengan menggunakan senjata tradisional seperti senapan angin, dumdum, panah dan parang serta tombak.
PAMEKASAN - Rencana Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan membuka Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Pamekasan, dipastikan tidak akan terlaksana tahun ini. Bahkan, Kepala Kemenag, Muarif Tantowi mengaku tidak mengetahui rencana itu dan belum mendapatkan laporan. Tahun lalu, sekolah baru yang gedungnya direncanakan menggunakan bekas gedung Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Jalan Brawijaya, sudah membuka pendaftaran siswa baru, namun kelanjutannya tidak ada kejelasan. Mu’arif mengatakan semestinya jika Kemenag berencana membuka madrasah baru yang belum terlaksana, dia hasrusnya mendapatkan informasi itu baik dari mantan Kepala Kemenag maupun dari pejabat di kantor itu yang menjadi penanggungjawab rencana tersebut. Untuk itu, dia menanyakan soal rencana pembukaan sekolah baru itu kepada pejabat di kantor yang dipimpinnya, tepatnya kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap rencana itu. Kepala Seksi Tata Usaha Kemenag Pamekasan, Sayadus yang juga merupakan ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) MAN
3 Pamekasan 2012 lalu mengatakan belum ada rencana lanjutan pasca pergantian kepala Kemenag Pamekasan dari Normaluddin kepada Mu’arif. Sayadus juga tidak dapat memastikan apakah tahun ini akan kembali membuka penerimaan siswa baru seperti tahun lalu atau tidak. Sebab, rencana pembukaan MAN 3 itu belum dilaporkan ke Kepala Kemenag saat ini, sehingga belum ada kebijakan apapun tentang hal tersebut. MAN 3 Pamekasan direncanakan menjadi madrasah siswa dari keluarga kurang mampu. Madrasah itu juga telah direncanakan menjadi satusatu lembaga pendidikan negeri di bawah naungan Kemenag yang diprioritaskan menjadi madrasah unggulan, dengan memfokuskan pada pengembangan bahasa asing, yakni Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar bidang studi. Kesiapan pembukaan madrasah baru itu ditandai dengan tuntasnya pembangunan gedung yang akan digunakan, yakni di kompleks bekas gedung STAIN di Jalan Brawijaya. Sayangnya, saat dibuka pendaftaran siswa baru, tahun lalu, jumlah pendaftar hanya tujuh orang. (CR-1/muj/rah)
MUSIBAH ALAM
BPBD Mengusulkan Bantuan Tanah Ambles
PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar memberikan bantuan kepada korban bencana di wilayah itu, terutama puluhan kepala keluarga warga Desa Grujugan yang tanahnya ambles. Kepala BPBD Pemkab Pamekasan Iskandar, Sabtu malam menjelaskan, pihaknya telah melakukan survei lapangan atas musibah yang terjadi di Dusun Pancor, Desa Grujugan, Kecamatan Larangan. “Hasil survei yang dilakukan oleh staf saya itu diketahui bahwa tanah ambles tersebut karena adanya ga-
lian batu bata yang dilakukan penduduk setempat,” kata dia. Kendatipun demikian, pemkab tetap berkewajiban untuk membantu warga. Sebab amblesnya tanah itu telah menyebabkan banyak kerugian material, dan meresahkan warga yang tinggal di dusun Pancor. Iskandar menjelaskan, pihaknya sengaja mengusulkan bantuan untuk warga terdampak tanam ambles itu, karena persediaan dana di BPBD Pamekasan sangat terbatas, yakni hanya cukup untuk dana operasional. Diperkirakan sekitar 30 unit rumah warga Dusun Pancor yang rumahnya terancam ambles, karena di bawah rumah-rumah terse-
but merupakan terowongan galian batu bata. Laporan terakhir yang disampaikan aparat Desa Grujugan, ke Camat Larangan, Pamekasan, menyebutkan dari sekitar 30 unit rumah itu, sebanyak enam di antaranya sudah mengkhawatirkan, karena di sekitar pekarangan rumah mereka tanahnya sudah retak. Jumlah itu, kata staf Humas Kecamatan Larangan Sunairi, belum termasuk dua unit rumah yang retak saat kejadian pada Jumat (20/6) sekitar pukul 04.30 WIB. Sebab saat kejadian, ada dua unit rumah milik warga yang rusak, yakni rumah Haji Fathorrosi dan rumah Mat Soleh, akibat
tanah yang ditempati bangunan rumah itu retak dan ambles. “Saat ini penghuni kedua rumah itu telah diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Sedangkan pemilik enam unit rumah lainnya masih bertahan,” kata Sunairi menjelaskan. Anggota DPRD Pamekasan dari Partai Bulan Bintang (PBB) Suli Faris minta pemkab bertindak cepat mengatasi kejadian tanah ambles di Dusun Pancor, Desa Grujugan itu. Dalam rilis yang diterima Antara Sabtu (21/6) malam, Ketua Komisi A DPRD Pamekasan menjelaskan, secara kelembagaan pihaknya perlu mendesak pemkab untuk mengambil langkah taktis,
karena sejak kedian hingga kini belum ada langkah konkrit dari pemkab. Sementara, warga di sekitar lokasi kejadian panik, apalagi sering turun hujan. “Berdasarkan laporan yang disampaikan warga kepada kami, tanah retak dan ambles ini kan terjadi setelah selama satu bulan hujan deras mengguyur wilayah itu,” kata Suli Faris menjelaskan. Kepala BPBD Pemkab Pamekasan Iskandar sebelumnya memperkirakan, tanah ambles itu salah satunya karena memang faktor alam, selain karena ulah warga sendiri, menggali tanah untuk batu bata di sekitar lokasi perkampungan padat penduduk. (ant/rah)
Bangunan yang direncanakan menjadi gedung MAN 3 Pamekasan. Pembukaan madrasah baru itu belum bisa dilakukan tahun ini.
6
BANGKALAN
SENIN 24 JUNI 2013 NO.0144 | TAHUN II
PENDIDIKAN
Sekolah Gratis Harus Tepat Sasaran
ant/andika betha
MUSIM PISANG SELAMATAN: Maryanto (60) memuat pisang raja yang baru tiba dari Boyolali, di Pasar Legi, Solo, Jateng. Tingginya permintaan pisang raja untuk keperluan selamatan dan syukuran pada bulan Sya’ban menyebabkan kenaikan harga pisang dari Rp25 ribu menjadi Rp30 ribu per sisir.
Dana Rehabilitas Enam Pasar Mencapai Rp 2,5 Miliar BANGKALAN – Dari 29 pasar yang ada di Bangkalan, enam pasar di antaranya akan direhap dengan anggaran dana dari APBD sekitar 2,5 miliar. Anggaran tersebut digunakan pada perbaikan pasar Langkap, pasar Tragah, pasar Tanah Merah, pasar Galis, pasar Blega, dan pasar Wisata Ki Lemah Duwur (KLD). Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan, Sarman Adi Joko Sutrisno mengatakan keenam pasar yang akan direnovasi itu lebih difokuskan pada pemasangan paving, normalisasi drainase dan lokasi bongkar muat barang kendaraan roda 4 dan angkutan lainnya.
Dalam pelaksanaan nanti, kriteria perbaikan berdasarkan kerusakan yang terjadi pada masing-masing pasar. Namun, yang paling banyak, perbaikan paving pada halaman pasar. “Pemasangan paving itu sifatnya sangat mendesak, agar saat memasuki musim
hujan lokasi pasar tidak becek dan pada musim kemarau debu-debu tidak berterbangan. Sehingga bisa memberi rasa nyaman kepada para pengunjung pasar,” ungkapnya. Khusus untuk pasar tradisional Tanah Merah. Berdasarkan data dari LPSE Bangkalan anggaran yang disediakan Rp 989,1 juta untuk revitalisasi. Menurut Sutrisno, selain pavingisasi, pasar Tanah Merah juga akan dibangun areal bongkar muat barang. Supaya kemacetan yang sering terjadi pada waktu hari pasaran tiba, bisa diminimalisir.
”Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kemacetan di pasar Tanah Merah selama ini, karena aktivitas bongkar muat dan parkir di depan pasar tersebut. Makanya, di samping pavingisasi juga perlu dibuatkan areal bongkar muat barang,” ucapnya. Selain itu, perbaikan meliputi pemagaran pasar, dan rehabilitasi saluran air (selokan) agar aliran air yang masuk bisa lancar, sehingga tidak mengalami banjir pada musim penghujan. Pasalnya, selama ini saluran air yang ada di pasar yang dimaksud, kebanyakan mengalami kerusakan.
Sementara itu, khusus untuk perbaikan pasar wisata KLD, pihaknya akan melakukan perbaikan pada 36 kios berukuran 2,5 x 2,5 meter per segi telah disediakan. Pasalnya, keberadaan kios yang ada saat ini, dinilai tidak layak karena kondisi kios yang dibuat terbuka. “Setelah kami evaluasi selama dua bulan terakhir, memang ada keluhan dari pemilik kios. Sebab, keberadaan kios yang terbuka tanpa penghalang. Nantinya, rehabilitasi pada tiap kios itu, akan dibuat tertutup dengan memakai folding door,” ungkapnya. (ori/rah)
KESEHATAN
Pemerintah Anggarkan Rp50 Miliar untuk Penanganan Difteri
BANGKALAN - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk memberantas penyebaran penyakit difteri di Jawa Timur, termasuk di Pulau Madura, kata Bupati Bangkalan, Makumun Ibnu Fuad. “Besaran dana yang dialokasikan pemerintah untuk memberantas penyakit difteri ini, seperti yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, beberapa waktu lalu,” kata Makmun Ibnu Fuad di Bangkalan, Minggu. Makmun menjelaskan, anggaran dana sebesar ini dilakukan melalui program pelaksanaan sub PIN difteri, dengan melakukan imunisasi kepada balita dan anak-anak. Sedangkan bagi penderita yang telah terjangkit jenis penyakit itu akan mendapat penanganan khusus yaitu dirawat di rumah sakit secara khusus dan
tidak akan dipungut biaya. Bupati lebih lanjut menjelaskan, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang warganya banyak terserang penyakit difteri, termasuk di empat kabupaten yang ada di Pulau Madura. Melalui penyediaan anggaran yang cukup memadai itu, kata dia, Pemprov Jatim sudah menargetkan pada 2014 bebas dari penyakit difteri terutama di sejumlah kabupaten yang masuk kategori rawan jenis penyakit menular itu. Jatim sendiri ada 19 kabupaten dari total 38 kabupaten/ kota yang masih dalam kategori merah atau rawan difteri termasuk di Bangkalan ini. Jumlah kasus jenis penyakit itu pada tahun 2012 sebanyak 954 penderita, dengan angka kematian sebanyak 37 orang. Sedangkan di tahun 2013 per 14 Juni 2013, menu-
run menjadi 310 kasus dengan jumlah kematian 15 orang. Di Bangkalan sendiri, menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, tergolong
Faktor pertama, ada sebagian anak tidak mengikuti program sub PIN difteri pada putaran pertama, yakni sekitar 2,4 persen,”
Ahmad Aziz
Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan kabupaten yang warganya banyak menderita difteri, bahkan setiap tahun temuan penderita jenis mematikan itu
cenderung meningkat. Hingga Mei 2013 ini, penderita difteri di Bangkalan mencapai 57 orang. Jumlah tersebut dinyatakan positif difteri dalam pemeriksaan laboratorium dan mengakibatkan dua anak meninggal dunia. Jumlah itu naik dibanding sebelumnya. Sebab pada tahun 2012, penderita difteri sebanyak 69 orang dengan rincian sebanyak 39 orang penderita dewasa dan 4 orang diantaranya anak-anak dan mereka semuanya meninggal dunia. Sedangkan pada tahun 2011 penderita sebanyak difteri di Bangkalan ditemukan sebanyak 35 orang dan empat diantaranya meninggal dunia. Tahun 2010 penderita difteri di Bangkalan sebanyak 27 orang, dua penderita diantaranya meninggal dunia. Sementara pada tahun
2009, ditemukan sebanyak 4 orang warga menderita difteri. Dari jumlah itu satu orang diantaranya meninggal dunia. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Bangkalan Ahmad Aziz, meningkatkan angka penderita difteri di Bangkalan itu, karena beberapa faktor. “Faktor pertama, ada sebagian anak tidak mengikuti program sub PIN difteri pada putaran pertama, yakni sekitar 2,4 persen,” katanya menjelaskan. Umumnya, mereka beralasan sakit, orangtua menolak, berpergian dan belum tahu informasi tentang sub PIN difteri. Faktor kedua, karena imunisasi difteri, memang belum merata ke semua desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dari 281 desa yang ada di Bangkalan, ada 144 desa yang cakupan sub PIN belum maksimal. (ant/rah)
BANGKALAN - Program Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggratiskan biaya pendidikan mulai tingkat SD, SMP, SMA dan SMK yang berstatus negeri diharapkan benar-benar tepat sasaran. Apalagi, sebelum adanya program yang merupakan janji politik Bupati setempat ini sudah ada program bantuan siswa miskin (BSM) dan Bantuan operasiaonal sekolah (BOS). “Program ini harus tepat sasaran, karena sebelumnya sudah ada program pemerintah pusat,” kata M. Fahrillah, SH, Ketua LSM Kompak Bangkalan. Jangan sampai program tersebut, kata Fahri, hanya sebatas janji politik yang sifatnya sementara. Yang perlu dikritisi adalah bagaimana sistem pendataannya. Karena tidak menutup kemungkinan terjadi double counting yang disebabkan adanya program BSM dan BOS. Harapannya tidak terjadi benturan program yang berdampak pada tidak maksimalnya realisasi program tersebut. “Apakah yang menerima BSM dan BOS juga menerima program bupati ini,?” Tanya Fahri. Untuk itu, lanjut Fahri, perlu pengawasan serta pengawalan yang ketat. Apabila tidak dikawal, maka masyarakat menjadi kor-
ban, mengingat biaya yang dikucurkan tidak sedikit. Terutama bagi para anggota legislatif yang menyetujui anggran itu. Jadi tugas kontroling terus dioptimalkan bukan hanya mengesahkan anggaran. “Jangan jadikan program ini hanya sebatas pencitraan politik, dengan demikian DPRD setempat wajib mengawasi,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan setempat Moh. Mohni mengatakan Pendidikan gratis ini meliputi pembebasan biaya uang gedung, biaya pendaftaran, SPP, hingga uang buku. Siswa hanya dibebankan biaya seragam sekolah. Bahkan, juga memastikan tidak ada program yang bertabrakan. “Pendidikan gratis ini hanya untuk sekolah negeri, sekalipun banyak program itu sudah terkonsep secara matang,” kata Mohni. Dia berharap program ini berjalan dengan baik sehingga tidak ada pungutan liar di sekolah. Untuk saat ini, kata Mohni ada program tambahan beasiswa sebagai konsekuensi kenaikan BBM. Namun, juknis belum diterima oleh pihaknya. “Sekarang ada tambahan, tapi juknisnya belum diterima karena belum ada bahasan lebih lanjut,” tuturnya.(dn/rah)
NARKOTIKA
Kapolres Berjanji Tuntaskan Kasus Narkoba BANGKALAN - Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono berjanji akan menuntaskan kasus narkoba di wilayah setempat. Kasus narkoba ini merupakan PR yang diwariskan AKBP Endar Priantoro, kapolres sebelumnya. Selain itu juga merupakan kasus atensi Polri. “Saya harus melanjutkan agenda pak Endar untuk menuntaskan kasus narkoba di Bangkalan," katanya. Menurut Mantan Kasubid Gakkum Ditpolairud Polda Jatim ini kasus narkoba yang ada di Bangkalan sampai saat ini belum tuntas. Untuk itu, sebagai kapolres yang baru harus konsisten dan berkomitmen untuk meneruskan tugas yang belum terselesaikan. Baginya, PR yang diamanahkan merupakan tanggung jawab bagi institusinya untuk segera ditindak lanjuti. "Ya, kita tetap konsisten dan komitmen terhadap tugas ini," tegas Sulistyono. Sulistyonopun juga berjanji, Polres Bangkalan dalam waktu dekat, pihaknya berencana akan memberangus bilik-bilik yang dijadikan tempat untuk mengkonsumsi barang haram tersebut, di
AKBP Sulistyono Kapolres Bangkalan kawasan dusun Tapel dan dusun Rabasan, desa Parseh, kecamatan Socah. Tujuannya, pada daerah ini tidak lagi dijadikan tempat sarang narkoba. “Kita sudah koordinasi dengan pak Bupati. Beliau mendukung sepenuhnya tinggal nunggu waktu yang tepat,” tegasnya. Kedepannya, lanjut Sulistyono wilayah Bangkalan benar-benar bebas dari kasus narkoba. Karena selama ini menjadi peristiwa yang sangat fenomenal bahkan sering kali menjadi pembahasan di media massa.(dn/rah)
PKL
Sebagian Pedagang Bertahan di Pumara Lama
doni heriyanto/koran madura
BERTAHAN: Tampak pedagang yang masih tetap bertahan melakukan usahanya di Pumara yang lama.
BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah merelokasi puluhan pedagang kaki lima (PKL) ke lokasi pusat makanan rakuat (Pumara) yang baru pada Jumat (21/6) lalu. Para pedagang pusat jajanan yang ada di Bangkalan tersebut, kini telah melakukan kegiatan usahanya di lokasi halaman Stadion Gelora Bangkalan. Karena pemkab setempat berencana menjadikan lokasi Pumara lama sebagai hutan kota untuk menambah lahan hijau terbuka. Akan tetapi, tidak semua pedagang Pumara lama berpindah lokasi, sejumlah pedagang tampak memilih bertahan di lokasi lama kendati pemkab telah mewajibkan para pedagang untuk menempati lokasi baru.
Salah seorang pedagang pumara yang tidak mau disebut namanya, menjelaskan bahwa pihak pemkab memberi toleransi untuk dapat menem-
Ya, katanya gak papa mas, ada toleransi sampe habis lebaran nanti,”
____________ Pedagang
pati lokasi lama kepada para pedagang hingga pasca hari raya mendatang. “Ya, katanya gak papa mas, ada toleransi sampe habis lebaran nanti,”
ujarnya. Berdasarkan pantauan Koran Madura, beberapa pedagang masih aktif menjalankan usahanya walaupan sebagian pedagang lain telah meramaikan lokasi pumara baru. Sementara itu, kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan Nawawi, saat dikonfirmasi membantah bahwa pihaknya memberi toleransi kepada para pedagang pumara lama. “Gak mas, gak ada itu, tidak ada toleransi, semua pedagang wajib pindah per Jumat lalu,” tuturnya. Pihaknya menghimbau kepada para pedagang yang masih belum pindah agar segera menempati lokasi baru sebelum proses pembangunan hutan kota dilakukan. (dn/rah)
LINTAS MADURA
7
SENIN 24 JUNI 2013 NO. 0144 TAHUN II
ILMU AGAMA
TIGA DESA RASKIN TAK SAMPAI
80 Persen Siswa Belum Bisa Praktik Wudu
Pemantau Akan Lapor Polisi
SAMPANG - Sekitar 80 persen siswa tingkat sekolah menengah atas/sederajat di Kabupaten Sampang belum bisa melakukan praktik wudu secara benar nenurut syariat agama. Tentu hal ini sangat mencemaskan karena terjadi di Pulau Seribu Pesantren. Guru agama yang enggan disebutkan namanya disebuah sekolah di Kota Bahari mengatakan, sekitar 80 persen siswa di tempat ia mengajar tidak bisa mempraktikkan wudu secara benar. Ia mengaku kesulitan saat mengajar karena siswa sudah memasuki usia remaja namun belum bisa praktik wudu. “Seharusnya sudah dapat dipahami ketika mengeyam pendidikan di sekolah dasar, sehingga ketika sudah masuk di sekolah tingkat atas waktunya untuk pengembangan bukan dan bukan untuk memulai,” ujarnya. Dia juga menambahkan, pelajaran agama merupakan dasar dalam membentuk karakter siswa yang lebih bermoral dan berakhlaqul karimah, dan patut disayangkan apabila siswa tidak bisa mempraktikkan wudu, sehingga tidak salah apabila moralitas pelajar terbelakang. “Ketika saya mengajar agama di sekolah sangat aneh melihat murid-murid saya banyak yang tidak bisa mempraktikkan wudu dengan baik, dan itu bukan jumlah yang sedikit bahkan lebih dari separuh siswa sehingga tidak salah apabila siswa sekarang tidak bermoral,” ujarnya, Minggu (22/6) kepada Koran Madura. Menurutnya, jika berwudu saja tidak bisa apalagi dengan ibadah yang lain. “Padahal wuhu sangat penting untuk diterapkan karena merupakan syarat utama ketika mau sholat. Kalau wudunya tidak benar otomatis shalatnya juga salah,” jelasnya. (jun)
REHAB RUMAH GANDA. Kondisi pelaksanaan rehab Rumah di Desa Pengarengan Kecamatan Pengarengan Sampang
Satu RTSM Terima Rehab Rumah Ganda SAMPANG - Salah satu rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Desa Pengarengan Kecamatan Pengarengan menerima bantuan rehab rumah ganda. Warga yang menerima rehab ganda atas nama Sahawi (70), warga Dusun Lembenah, Pengarengan. Sahawi saat ditemui di rumahnya menjelaskan, menerima bantuan rehab rumah dari Pemkab Sampang pada akhir bulan Mei 2013 berupa bahan material bangunan. Bahan material yang diterima berupa 1000 bata putih, semen tujuh sak, pasir putih satu pik-up, arbot satu lembar, dan bberapa alat bangunan lainnya. “Memang sebelum bantuan rehab rumah 2013 ini,
kami juga mendapatkan bantuan rehab juga dari satuan TNI pada tahun 2011 lalu, tapi bantuan tahun 2012 ini membuat rumah saya lebih layak lagi dan sudah bertembok bata satu meter keliling rumah, padahal awalnya hanya bertembok gedek saja,” tuturnya dengan nada gembira. Sementara Kepala Desa Pengarengan Kecamatan Pengarengan Muhammad
Aksan membenarkan jika akhir bulan Mei 2013 warganya mendapatkan bantuan rehab rumah dari PU Cikatarung Sampang sebanyak 10 unit rumah. Adapun teknis pelaksanaanya pihak kepala desa tidak ikutikut, semuanya dipasrahkan pada pendamping dan pihak pelaksana di Desa Pengarengan. “Terkait bantuan rehab rumah yang turun di Desa Pengarengan hal itu tidak berbentuk uang tunai, malainkan berbentuk bahan material bangunan, sehingga kami pastikan pelaksanaanya sudah sesuai prosedur yang ada. Kami berharap program rehab rumah untuk
warga yang kurang mampu ini bisa bermanfaat,” harapnya. Berdasarkan data yang berada di Bepedda Sampang, penerima bantuan rehab rumah dari Kemenpera RI anggaran tahun 2012 yang dilaksanakan 2013 tersebut, jumlah total di 1.624 rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan masing-masing RTSM menerima total dana material senilai Rp.6.000.000. Sedangkan pelaksananya adalah tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD ) di Kabupaten Sampang diantaranya Bapedda, PU Cikatrung dan Dinas Sosial Sampang. (Hol)
PENDIDIKAN
Anggota DPR RI Dorong Anak Bangsa Agar Tidak Putus Sekolah SUMENEP- Said Abdullah, anggota DPR Republik Indonesia dorong semua anak didik agar terus berkibar maju, punya cita-cita dan menjadi generasi penerus bagi bangsa dan negara. Menurut Said, di negeri seharusnya tak ada anak yang putus sekolah. Sebab saban hari kita melihat imtihan digelar dimana-mana, tetapi problem kita tetap sama, seakanakan sekolah kita hanya menghasilkan produk pengangguran. Setiap tahun perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, 23.200 mahasiswa di wisuda dan memperoleh titel sarjana, namun ribuan mahasiswa produk perguruan tinggi tersebut rata-rata lahir untuk jadi pengangguran. “Kenapa? Karena pendidikan kita terkesan monoton dan kurang inovatif, termasuk pemerintah kurang aperesiatif terhadap siswa yang berprestasi. Sehingga mereka yang lulus kuliah hanya menjadi pengangguran,” katanya. Said Abdullah mengajak kita semua untuk menoleh dan belajar ke negeri kecil seperti singapura. Menurut Said, ketika anak-anak lulus sekolah, mereka dapat support dan apresiasi untuk melanjutkan sekolah. “Anak di sana diharuskan untuk melanjutkan sekolah setinggi mungkin. Mereka yang ingin melanjutkan sekolah, mereka dikasih modal berupa kredit tanpa bunga, karena buanganya di tanggung oleh pemerintah. Nah, seharusnya di negeri ini juga sama, mereka juga bisa dikasih modal untuk melanjutkan sekolah, sedangkan bunganya ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya. Selain itu, Said juga berharap ke depan, dirinya tidak mau mendengar ada anak-anak putus sekolah. Termasuk mereka juga dirinya tak mau dengar ada banyak lulusan perguruan tinggi menjadi pengangguran. “Maka jalan keluar agar perguruan tinggi tidak
hol/koran madura
syamsuni/koran madura
Ta'aruf. MH Said Abdullah saat berkunjung ke Ponpes Nurul Yaqin di Kecamatan Dungek Kabupaten Sumenep. lagi penyumbang terbesar pengangguran, pemerintah setempat, termasuk DPRD Kabupaten Sumenep mulai kasih perhatian penuh, misalnya buat program yang sekiranya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Artinya, bagaimana ke depan harus dipikirkan bersama, agar anak didik kita bisa dilatih agar dapat kerja untuk dirinya sendiri dan keluarga,” terangnya. Dia juga berharap anak didik kita tidak selalu berorientasi menjadi guru, apalagi PNS. “Sumenep sudah kelebihan guru, ada 8.200 GTT yang nasibnya bainal hayat, sehingga perlu ke depan pemerintah kita memikirkan desan ulang kosep pendidikan agar bisa lepas dari problem pengangguran kaum terdidik,” katanya. Minta Restu Dalam sambutannya di depan para kiai, dewan guru, para siswa dan wali murid, termasuk penceramah, KH Mujahid Anshori, Said Abdullah juga memohon doa restu untuk mencalonkan diri pada pilgub Agustus mendatang. “Kepada siapa lagi saya harus mengemis kalau bukan kepada taretan tibi di Madura. Saya sebenarnya tidak punya mimpi yang terlalu melambung, tetapi
saya punya niat dan ikhtiar untuk membangun Madura lebih maju, berkembang dan jaya, maka sekali lagi saya mohon dukungan dan restu dari masyarakat Madura,” pintanya. Said menjelaskan, bahwa dalam pencalonannya sebagai Cawagub Jatim, Said memang sengaja tidak terlalu mengumbar janji, tetapi dirinya punya citacita dan mimpi untuk mempercepat pembangunan Madura. “760 miliar dana yang dikucurkan untuk percepatan pembangunan Madura. Dan saya tidak mau sok, tetapi dari 8 orang DPR RI yang dari Madura, hanya Said Abdullah lah yang di banggar DPR memperjuangkan agar Madura pembangunannnya segera dipercepat. Dan alhamdulillah, 16 miliar untuk awal pembangunan Madura sudah ditanda tangani, termasuk juda sudah disetujui oleh pimpinan banggar. Jadi, itulah citacita dan mimpi saya jika dikasih kesempatan memipin Jatim ke depan,” terangnya. Peduli Pendidikan dan Siswa Berprestasi Selain Said Abdullah mendorong agar anak didik tidak putus sekolah, dirinya juga peduli dan apresiatif terhadap siswa yang berprestasi. Menurutnya,
siswa yang berprestasi merupakan asset bangsa dan menandakan bahwa bangsa ini tidak kekeringan generasi. “Saya senang ternyata masih banyak anak-anak yang serius belajar, membanggakan sekolah dan orang tuanya. Dan ini menandakan bahwa setiap tahun lahir anak bangsa yang cerdas-berkualitas, sehingga bisa meneruskan perjuangan bangsa ke depan,” ucapnya dalam sambutannya di Ponpes Nurul Huda saat perayaan Haflatul Imtihan Kepedulian dan rasa apresiasi anggota DPR RI yang sekaligus Cawagub Jatim Periode 20132019 terhadap siswa-siswa yang berprestasi itu ditunjukkkan dengan cara memberikan uang pembinaan terhadap 30 siswa berprestasi dari MTs, SMA hingga Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Huda, Desa Pangelin Kecamatan Dasuk. Sebanyak Rp 20.000.000 Said Abdullah berikan kepada 30 siswa, dan masing-masing siswa berprestasi mendapatkan Rp 500.000. “Jangan lihat berapa besaran uang itu, tetapi lihat bahwa ini rasa kepedulian dan apresiasi dari saya sebagai orang yang tidak ingin anak-anak bangsa ada yang putus sekolah. Karena sekolah dan mencari ilmu itu penting, jangan silau pada hasil, tetapi kagumlah pada proses, karena itulah salah satu kunci menuju kesuksesan. Dan kepada siswa-siswi jangan repot soal pekerjaan, jika kau berilmu maka kerjaan itu akan dengan sendirinya,” katanya di depan para siswa, wali siswa, asatidz, dan para kiai. Bagi yang tidak beprestasi, lanjut Said, jangan berkecil hati. “Mulailah menata diri hingga bisa juga seperti siswa-siswi yang berpresatasi. Belajar yang tekun biar sama dengan 30 anak yang tadi,” ujarnya. (sym)
SAMPANG – Laporan buruknnya pendistribusian bantuan beras miskin (raskin) membuat tim pemantau raskin kerja ekstra untuk turun langsung ke warga penerima untuk memastikan distribusi raskin tepat sasaran. Setelah turun ke lapangan, tim pemantau menemukan tiga desa di Kabupaten Sampang, tidak menerima raskin selama tahun 2013. Data yang dirilis tim pemantau raskin sebagaima disampaikan Karrom, Minggu (23/6), warga penerima manfaat yang tidak menerima raskin berasal dari Desa Beruh dan Desa Banyumas Kecamatan Kota Sampang, dan Desa Petapan Kecamatan Torjun. Dengan temuan iru, ia langsung laporkan kepada Dinas Sosial Sampang, pekan lalu. Namun, hingga saat ini belum ada respon apapun dari dinas tersebut. “Sikap dinas sosial yang tidak merespon laporan dari pementau tersebut, membuat pemantau raskin geram dan mengancam akan melaporkan temuan tersebut pada polisi agar ditindak secara hukum,” tuturnya. Penyimpangan tersebut, menurutnya, sangat jelas karena berasal dari pernyataan beberapa RTSM di desa tersebut. Lebih lanjut Karrom menjelaskan, temuan raskin yang tidak sampai pada rumah tangga sangat miskin (RTSM) di tiga desa tersebut bermacam-macam, berdasarkan data pantauan tim raskin Desa Beruh dan Desa Banyumas, sejak tahun 2013 sampai memasuki bulan ke enam ini, warga belum menerima bantuan beras miskin. “Sedangkan untuk Desa Patapan Kecamatan Torjun Sampang, malah kami temukan sejak tahun 2012 hingga tahun 2013 ini warga mengaku belum pernah menerima bantuan beras miskin (Raskin),” terang-
nya sambil menunjukkan data hasil pemantauan raskin. Tidak sampainya raskin pada warga yang berhak dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya lemahnya kontrol dan pemberian sanksi pada orang yang sengaja tidak mendistribusikan raskin meski sudah ada laporan, baik dari warga dan tim pemantau. Penurunan pagu raskin tahun 2013 ini juga menjadi salah satu faktor buruknya pendistribusian raskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Sosial Sampang, secara umum penurunan pagu RTSM di Kabupaten Sampang ratarata turun kurang lebih 20 persen. Pada tahun 2012 jumlah RTSM se-Kabupaten Sampang 127.848, dan saat ini turun menjadi 108.647. Sedangkan untuk Desa Beruh menurunannya dari 878 RTSM menjadi 746 RTSM, Desa Banyumas dari 518 RTSM menjadi 440 RTSM dan Desa Patapan Kecamatan Torjun Sampang dari 577 RTSM menjadi 490 RTSM. “Kami berharap temuan dari tim pemantau raskin yang dibentuk Pemkab Sampang dalam hal ini Dinas Sosial Sampang, harus pro aktif untuk menindaklanjuti sejumlah laporan temuan tim pemantau tersebut, agar pendistribusian Raskin di Kabupaten Sampang akan lebih baik dan benar-benar tepat sasaran,” harapnya. Sementara ditempat lain, salah satu warga penerima raskin di Desa Beruh Kecamatan Sampang yang enggan dibeberkan namanya membenarkan bahwa selama 2013 tidak ada pendistribusian raskin yang sampai pada warga. “Padalah pada tahun 2012 lalu, pendistribusian raskin setiap bulannya lancar ditemima oleh RTSM,” ujarnya. (Hol)
JELANG PILGUB JATIM
Said Dapat Ratusan Jempol Dari Pecinta Sape Sono’ PAMEKASAN- Said Abdullah, cawagub dari partai berlambang moncong putih mendapat sambutan meriah dari ratusan pencinta sapi sono, saat bertandang ke pagelaran kontes sapi sono’ di Desa Bicorong, Kecamatan Pakong, Pamekasan, Sabtu (22/6) kemarin.. Ratusan jempol yang dipersembahkan untuk Said tak ada lain selain bentuk dukungan penuh dari ratusan pencinta sapi sono’. “Kami siap mendukung Bang Said, karena selain dia adalah sosok yang peduli rakyat kecil, ia juga peduli kebudayan dan kesenian Madura,” kata Sahna, salah satu pencinta sapi sono’ asal Desa Bicorong, Kecamatan Pakong. Pantauan Koran Madura Sabtu (22/6) kemarin, Said Abdullah benar menjadi sosok istime-
wa, sebab tidak hanya disambut oleh ratusan jempol, tetap Said juga mendapat sambutan meriah dari para pesinden karawitan. Selain itu, antusiasme warga menyambut kedatangan sosok lintas batas tersebut juga dengan cara menciumi tangan dan menggandeng layaknya raja bagi mereka. Bahkan ada banyak warga berebutan ingin berpota bareng sembari memberikan jempol untuknya. “Kami bangga ada orang Madura yang kembali berani seperti Moh Noer. Karena kami sudah rindu orang Madura pimpin Jatim, sebab sepeninggal Pak Noer, tak ada lagi orang Madura yang berani maju. Dan saya secara pribadi dan komunitas sapi, siap mendukung Pak Said hingga titik penghabisan,” tambah salah satu pencinta Sapi
Sono’, Ahmad. Sementar Said Abdullah mengatakan bahwa dirinya memang salah satu dari sekian tokoh yang tidak pernah secuilpun melupakan budaya dan kesenian Madura. “Termasuk sapi sono’, kemarin sudah saya sampaikan ke Bupati Sumenep dan Pamekasan bahwa suatu saat nanti harus ada pagelaran kontes sapi sono’ yang secara khusus digelar oleh pemerintah. Sebab, pemerintah itu wajib memperhatikan budaya, apalagi sapi sono’ yang memang sudah merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskand Madura. Maka dari itu, saya secara khusus juga mengemis doa dan memohon doa restu terhadap masayarakat bicorong untuk memberikan izin saya pimpin jatim ke depan,” ucapnya. (sym)
syamsuni/koran madura
Ta'aruf. MH Said Abdullah saat bertandang ke pagelaran kontes sapi sono’ di Desa Bicorong, Kecamatan Pakong, Pamekasan, Sabtu (22/6).
8
SURAMADU
SENIN 24 JUNI 2013 NO. 0144 TAHUN II
PPDB
Sekolah Dilarang Memungut Biaya BANGKALAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, melarang para kepala sekolah setempat melakukan praktik memungut biaya pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) kali ini. Kepala Disdik Bangkalan Moh Mohni, Minggu, mengatakan Pemkab Bangkalan telah mengumumkan bahwa semua jenis biaya pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) adalah gratis. "Kami berharap para kepala sekolah benar-benar memperhatikan ketentuan ini dan jika ada yang ketahuan masih memungut biaya, jelas nanti akan kami sanksi," kata Mohni. Sejak awal bulan Juni ini, pihaknya sebenarnya sudah menyampaikan sosialisasi kepada semua para kepala sekolah dan masing-masing cabang dinas di tingkat kecamatan. Akan tetapi, kata dia, peringatan melalui media juga penting, agar kebijakan pemkab membebaskan biaya pendidikan juga bisa diketahui masyarakat luas, sehingga masyarakat juga bisa menjadi kontrol atas pelaksanaan peserta didik
baru. "Kami minta para orang tua dan wali murid juga bisa proaktif, memantau dan melaporkan kepada Disdik apabila nantinya masih ditemukan adanya sekolah yang memungut biaya," kata dia. Menurut Moh Muhni, program biaya pendidikan gratis itu dimaksudkan untuk mendorong partisipasi anak usia sekolah di bidang pendidikan formal. "Berdasarkan data di Disdik Bangkalan ini angka partisipasi kasar usia 16 hingga 18 tahun, anak yang sekolah masih 36 persen dari jumlah penduduk seusia itu," katanya. Menurut dia, angka anak yang sekolah masih sedikit, karena pimpinan daerah mempunyai program untuk menggratiskan biaya sekolah hingga tingkat SMA dan yang sederajat. Hal itu dimaksudkan agar partisipasi anak belajar di lembaga pendidikan formal terus meningkat dan tidak ada anak usia sekolah yang putus sekolah dengan alasan tidak punya biaya. (ant/rah)
syamsuni/koran madura
SILATURRAHMI. MH Said Abdullah bersama rombongan saat berkunjung ke kampung halamannya di Jalan Kemala RT 6. Beliau disambut dengan meriah oleh warga sekitar.
KESEHATAN
Pemerintah Anggarkan Rp 50 Miliar untuk Penanganan Difteri BANGKALAN - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk memberantas penyebaran penyakit difteri di Jawa Timur, termasuk di Pulau Madura, kata Bupati Bangkalan, Makumun Ibnu Fuad. "Besaran dana yang dialokasikan pemerintah untuk memberantas penyakit difteri ini, seperti yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, beberapa waktu lalu," kata Makmun Ibnu Fuad di Bangkalan, Minggu. Makmun menjelaskan, anggaran dana sebesar ini dilakukan melalui program pelaksanaan sub PIN difteri, dengan melakukan imunisasi kepada balita dan anak-anak. Sedangkan bagi penderita yang telah terjangkit jenis penyakit itu akan mendapat penanganan khusus yaitu dirawat di rumah sakit secara khusus dan tidak akan dipungut biaya. Bupati lebih lanjut menjelaskan, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang warganya banyak terserang penyakit difteri, termasuk di empat kabupaten yang ada di Pulau Madura. Melalui penyediaan anggaran yang cukup memadai itu, kata dia, Pemprov Jatim sudah menargetkan pada 2014 bebas dari penyakit difteri terutama di sejumlah kabupaten yang masuk kategori rawan jenis penyakit menular itu. Jatim sendiri ada 19 kabupaten dari total 38 kabupaten/kota yang masih dalam kategori merah atau rawan difteri termasuk di Bangkalan ini. Jumlah kasus jenis penyakit itu pada tahun 2012 sebanyak 954 penderita, dengan angka kematian sebanyak 37 orang. Sedangkan di tahun 2013 per 14 Juni 2013, menurun menjadi 310 kasus dengan jumlah kematian 15 orang. Di Bangkalan sendiri, menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, tergolong kabupaten yang warganya banyak menderita difteri, bahkan setiap tahun temuan penderita jenis me-
matikan itu cenderung meningkat. Hingga Mei 2013 ini, penderita difteri di Bangkalan mencapai 57 orang. Jumlah tersebut dinyatakan positif difteri dalam pemeriksaan laboratorium dan mengakibatkan dua anak meninggal dunia. Jumlah itu naik dibanding sebelumnya. Sebab pada tahun 2012, penderita difteri sebanyak 69 orang dengan rincian sebanyak 39 orang penderita dewasa dan 4 orang diantaranya anakanak dan mereka semuanya meninggal dunia. Sedangkan pada tahun 2011 penderita sebanyak difteri di Bangkalan ditemukan sebanyak 35 orang dan empat diantaranya meninggal dunia. Tahun 2010 penderita difteri di Bangkalan sebanyak 27 orang, dua penderita diantaranya meninggal dunia. Sementara pada tahun 2009, ditemukan sebanyak 4 orang warga menderita difteri. Dari jumlah itu satu orang diantaranya meninggal dunia. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Bangkalan Ahmad Aziz, meningkatkan angka penderita difteri di Bangkalan itu, karena beberapa faktor. "Faktor pertama, ada sebagian anak tidak mengikuti program sub PIN difteri pada putaran pertama, yakni sekitar 2,4 persen," katanya menjelaskan. Umumnya, mereka beralasan sakit, orangtua menolak, berpergian dan belum tahu informasi tentang sub PIN difteri. Faktor kedua, karena imunisasi difteri, memang belum merata ke semua desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dari 281 desa yang ada di Bangkalan, ada 144 desa yang cakupan sub PIN belum maksimal. "Tapi kami optimistis ke depan tidak akan meningkat lagi, karena dalam program ini, kami melibatkan peran aktif semua pihak untuk mensukseskannya. Baik tokoh masyarakat, ataupun tokoh ulama," katanya menjelaskan. (ant/rah)
Said Abdullah Silaturrahim Ke Rumah Lama Sumenep- Said Abdullah, anggota DPR RI yang sekaligus Cawagub Jatim bertandang ke dusun Demala RT 6. Kedatangannya ke Demala itu tak ada tujuan lain selain ingin melepas rindu bersama para tetangga dan kawan lamanya yang sejak kecil menjadi teman seperjuangan. Konon, sejak kecil Said Abdullah bersama keluarga tinggal di Jalan Kemala, RT 6. Namun, tepat pada 1979 Said Abdullah pindah ke Pajagelen. Said meninggalkan kampung lamanya itu sejak kelas 1 SMA hingga dia lulus. Namun, berselang beberapa tahun lagi, kemudian Said Abdullah kembali pindak ke Jalan Kartini Kapanjen Kabupaten SUmenep. “Nah, saya dating kesini sekarang tak ada lain karena saya ingin melepas rindu, me-
lepas rindu bersama para sahabat saya waktu sekolah, dan juga ingin melepas rindu dengan para tetangga. Dan tak terasa, ternyata sudah lama saya meninggalkan tempat ini,” ungkapnya di depan puluhan tetangga yang memang berkumpul demi menunggu kedatangan Said. Said menambahkan bahwa dirinya bukanlah sepeti kacang yang lupa kulitnya. “Saya tidak pernah lupa dimana sejak kecil saya tinggal dan
berkeluarga bersama tetangga di jalan Demala. Sungguh sangat luar biasa, ternyata masih ada teman-teman saya seperti Jamal, Suki, Sur dan yang lainnya,” ucapnya Selain itu, Said Abdullah juga meminta doa restu kepada teman lamanya itu. “Berilah kesempatan kepada saya untuk memberikan pengabdian terakhir untuk berjuang untuk rakyat, bangsa dan negara. Ingin saya mengakhiri perjalanan politik saya, karena bagi saya sudah waktunya untuk berkumpul bersama keluarga. Tetapi partai meminta saya untuk mendampingi Bambang DH mencalonkan diri sebagai cawagub Jatim periode 2014-2019,” ucapnya Maka dari itu, lanjut Said,
dirinya meminta doa restu kepada warga Jalan Demala untuk mencalonkan diri pada pilgub Agustus mendatang. “Siapa lagi kalau bukan ke orang Sumenep sendiri saya mengemis, termasuk kepada kalian yang dulu sekolah bersama dengan saya. Karena saya pada pilgub ini tidak sedikitpun berpikir akan mengejar jabatan. Jika itu terjadi maka lebih baik saya berhenti saja,” imbuhnya. Sementara dari sejumlah ketua RT yang hadir pada kesempatan itu, semunya menyatakan siap mendukung dan mendoakan. A. Ghafar, Ketua RT 6 mengatakan bahwa seharusnya teman kita Said Abdullah bukan di cawagub,
tetapi di cagubnya. “Tetapi mungkin ini adalah kebijakan partai, maka kapanpun dan sampai kapan kita sebagai teman lama siap mendukung dan memperjuangkannya, yang penting pesan kami, jangan pernah lupa untuk berjuang untuk rakyat miskin,” katanya. Agus Iriyanto, Ketua RT 5 juga berharap yang sama. “Kami memang menunggu kedatangan teman kita Said, karena ternayata pribahasa kacang lupa kulitnya kini sudah tidak berlaku, karena dia benar-benar tidak lupa dimana ia tinggal. Nah, pesan hanya itu, bahwa sebesar apapun nantinya, jangan lupakan kami, terutama rakyat kecil,” pesannya. (sym)
PERDAGANGAN ANAK
SCCC : Waspadai Perdagangan Anak Surabaya - Surabaya Children Crisis Center (SCCC) meminta semua pihak khususnya orang tua untuk mewaspadai terjadinya "trafficking" (perdagangan anak) yang masih marak terjadi di Kota Pahlawan. Direktur SCCC Edward Dewaruci, di Surabaya, Minggu, mengatakan, kasus perdagangan anak di Surabaya kebanyakan para pelakunya masih berusia anak atau temannya sendiri. "Selama ini yang terungkap di Surabaya jumlah kasusnya belum begitu ba-
nyak, tapi ini ibarat gunung es," kata Staf Divisi Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur ini. Menurut dia, kasus ini terjadi akibat pengaruh informasi dari media massa, teman pergaulan, maupun banyaknya tempat hiburan yang selama ini digunakan sebagai tempat nongkrong atau berkumpulnya anak-anak muda. Edward berharap untuk mengantipasi anak-anak terjerat dalam kasus "trafficking", selain sosilisasi ke para pelajar, peran orang tua dalam
mengawasi anak-anak mereka dinilai sangat besar. "Orang tua harus bisa mendeteksi secara dini perilaku anak mereka. Jika anak memiliki barang-barang mewah, orang tua harus curiga," ujar Edward yang juga anggota komisioner KPU Surabaya. Mengenai penanganan hukum terhadap pelaku perdagangan anak yang masih berusia anak-anak ini, Edward mengatakan berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak, mereka yang terli-
bat dalam kasus hukum perlu mendapatkan perlindungan khusus. "Mereka yang terlibat dalam sebuah kasus perlu mendapatkan pemulihan yang baik," katanya. Ia menambahkan, anakanak yang terlibat kasus "trafficking" sudah semestinya mendapatkan rehabilitasi karena selain sistem peradilan anak tidak bisa dilkukan secara maksimal, tindakan rehabilitasi juga untuk menyelematkan masa depan mereka. "Sedapat mungkin misi aparat hukum dalam kasus
anak tidak memasukkan mereka ke penjara dengan pertimbangan masa depan mereka akan hilang," katanya. Edward mengungkapkan setelah pihaknya melakukan pendalaman atas berbagai kasus perdagangan anak dengan pelakunya anak-anak, penyebabnya mereka tidak mengetahui jika yang mereka lakukan melanggar hukum. "Menjajakan diri, seks bebas hingga mendapatkan uang, mereka tidak tahu jika itu melanggar hukum," katanya. (ant/mk)
nyisiran dilanjutkan ke Jalan Kembang Kuning. Meski tidak satupun PSK dan Waria yang biasa mangkal di lokasi itu terjaring, namun tidak jauh dari tempat tersebut petugas menemukan tiga pasang muda-mudi sedang berbuat mesum di sebuah rumah salah satu penduduk yang disinyalir menjadi tempat persewaan murah. Terakhir, tim bergerak ke Darmo Park dan berha-
sil memmbuat berita acara pemeriksaan (BAP) tiga lokasi RHU yang kedapatan tidak memiliki izin penjualan minuman keras. Selain itu juga menjaring sejumlah muda-mudi tidak beridentitas. "Secara keseluruhan, kami dalam operasi itu mendapat 96 kasus, termasuk didalamnya tiga pasangan mesum dan 13 anak di bawah umur," ujar Dari. (ant/mk/ay)
JELANG RAMADHAN
Satpol PP Optimalkan Razia Surabaya - Menjelang bulan suci Ramadhan yang akan tiba pada awal Juli mendatang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya mengoptimalkan razia tempat rekreasi hiburan umum (RHU) di ibu kota Provinsi Jawa Timur itu. Kabid Pengendalian dan Operasi Satpol PP Surabaya, Dari, Minggu, mengatakan, pihaknya telah melakukan razia ke sejumlah tempat hiburan pada Sabtu (22/6)
malam hingga Minggu (23/6) dini hari dengan melibatkan tim, sekaligus melakukan verifikasi perizinannya. "Setelah melakukan razia, beberapa tempat hiburan terbutki tidak mengantongi izin sebagaimana diatur dalam Perda," katanya. Menurut Dari, operasi pertama dilakukan di Jalan Embong Malang yakni di cafe Emma, Milenium cafe, dan Family Caf. Hasilnya,
sesuai berita acara pemerinsaan (BAP) sejumlah cafe itu tidak bisa menunjukkan izin penjualan minuman keras. Petugas juga berhasil menjaring sejumlah anak baru gede (ABG) muda dan mudi karena tak bisa menunjukkan kartu identitas, sehingga mereka dibawa ke kantor Satpol PP Surabaya untuk diberikan pembinaan. Seain itu, lanjut dia, pe-
MATARAMAN
9
SENIN 24 JUNI 2013 NO.0144 | TAHUN II
Kabulog: Stok Beras Aman Hingga Lebaran MALANG - Kepala Badan Urusan Logistik Sub-Divre VII Malang Nina Afrisanti mengatakan stok beras di wilayah kerjanya aman hingga Lebaran mendatang, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi kelangkaan. "Setiap bulan warga di wilayah kerja Bulog Malang membutuhkan beras sekitar 20 ribu ton dan stok yang ada di Gudang Gadang dan Keboangung Malang saat ini
mencapai 40 ribu ton, sehingga sampai dua bulan ke depan masih aman," katanya di Malang, Minggu. Stok beras di gudang Bulog tersebut, katanya, berasal dari
Malang sendiri. Sedangkan, khusus untuk distribusi beras miskin (raskin), Bulog mengambil dari sejumlah daerah, seperti Jombang, Blitar dan Lamongan, sebab beras dari Malang harganya terlalu tinggi. Beras yang diambil dari Malang, terutama dari Kecamatan Kepanjen, katanya, hanya jenis IR-64. Mahalnya harga beras dari Malang ini disebabkan Malang bukan termasuk daerah produsen.
Untuk pengadaan beras, lanjutnya, Bulog memang memberlakukan aturan ketat. Beras yang masuk ke gudang harus memenuhi sejumlah kriteria, yakni beras harus bebas dari kutu dan hama, benar-benar kering dan memiliki kadar air tidak lebih dari 14 persen. Menyinggung adanya kemungkinan kenaikan harga sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Nina mengatakan
pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi, yakni melakukan operasi pasar di sejumlah titik bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Untuk wilayah Malang, katanya, ada empat titik yang menjadi lokasi operasi pasar, yakni di Kecamatan Singosari, Karangploso, Pasar Sumedang, dan Pasar Tawangmangu. Setiap titik dipasok beras sebanyak 500 kilogram.
Operasi pasar akan dilakukan selama satu bulan penuh mulai 15 Juni lalu hingga 15 Juli dengan tujuan untuk mengendalikan harga beras di pasaran, meski sejauh ini belum ada gejolak harga. Mengenai distribusi raskin, Nina mengatakan, tidak ada masalah dan tahun ini jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang mendapat jatah juga menurun jumlahnya, seperti di Kota Malang, tahun
sebelumnya jumlah RTS yang berhak mendapatkan raskin sebanyak 20.539 kepala keluarga (KK) dan tahun ini turun menjadi 16.990 KK. "Jumlah RTS penerima raskin di wilayah kerja SubDivre VII Malang, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan, jumlahnya rata-rata memang turun," ujarnya, menambahkan. (ant/rah)
CATUR
Surabaya Rebut Dua Emas Catur Kilat Beregu PACITAN - Kontingen Kota Surabaya merebut dua medali emas dari nomor beregu putra dan putri catur kilat pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IV setelah menyelesaikan lomba di Gedung DPPKA, Kabupaten Pacitan. Data pertandingan Panitia Besar Porprov Jatim, Minggu, mencatat tim putra Surabaya tampil sebagai juara dengan mengungguli Kabupaten Tulungagung (perak), Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Malang (keduanya meraih perunggu). Sementara di beregu putri, tim “Kota Pahlawan” mengalahkan sejumlah pesaingnya, yakni tuan rumah Kabupaten Pacitan (perak), Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Malang (perunggu). “Kami cukup puas dengan hasil yang diraih anak-anak. Nomor catur kilat memang menjadi salah satu andalan untuk mendulang medali emas,” kata Ketua Persatu-
an Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Surabaya, Didik Edi Susilo. Hasil mengejutkan dari perlombaan hari pertama cabang olahraga catur Porprov Jatim terjadi pada nomor perorangan putri catur kilat, ketika pecatur unggulan asal Kabupaten Ngawi, Women Fide Master (WFM) Aay Aisyah Anisa, gagal merebut medali emas. Satu-satunya pecatur yang menyandang status WFM di Porprov Jatim tersebut hanya mampu meraih medali perunggu, padahal sebelumnya dia sempat memimpin perolehan poin hingga lima babak. Medali emas nomor ini disabet Meriatul Qibtiyah asal Kabupaten Malang, sementara perak direbut Resti Aprilia (Kabupaten Jember). “Hasil perorangan putri memang sangat mengejutkan. Aisyah sangat diunggulkan, apalagi dari tujuh
babak, dia sempat memimpin hingga babak kelima,” kata utusan teknik catur Porprov Jatim, Yusuf Satriyono. Menurut Yusuf, Aisyah Anisa merupakan pecatur bagus dan pernah merebut medali perunggu pada kejuaraan dunia junior di Yunani pada Mei 2013. Selain itu, Aisyah juga menjuarai JAPFA Chees Festival di Jakarta beberapa waktu lalu. “Hasil ini membuktikan pembinaan catur di daerah sudah semakin bagus, meskipun faktor mental dan nonteknis juga ikut menentukan hasil lomba,” tambah pengurus Percasi Jatim itu. Pada nomor perorangan putra catur kilat, atlet asal Kabupaten Probolinggo Mohammad Ervan tampil sebagai pemenang, diikuti Alfaro Gebrin (Surabaya), serta perunggu direbut M Agus (Kabupaten Lumajang) dan Erly Candra (Kabupaten Pamekasan). (ant/rah)
JUDO
Atlet Surabaya Sapu Bersih Empat Medali Emas MADIUN - Kontingen Kota Surabaya tampil perkasa pada hari pertama pertandingan cabang olahraga judo Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim IV/2013 di Hall Asrama Haji Kota Madiun, Minggu, dengan menyapu bersih empat medali emas yang diperebutkan. Keempat medali emas itu, masing-masing disumbangkan Amanda Arthameyvia dari kelas di bawah 41 kg (-41) putri, setelah mengalahkan pejudo tuan rumah Kota Madiun, Savira Diah Fitri, di partai final. Sedangkan medali perunggu direbut bersama Excelleniora Alfia Sonia (Sidoarjo) dan Winda Nuraisyah (Sumenep) yang sebelumnya kandas di babak empat besar. Medali emas Kota Surabaya berikutnya direbut Layinatul Fitriyah yang turun di kelas -43 kg putri dengan mengungguli rekan
sekotanya Findy Febriyanti. Sementara Lilik Anis (Bojonegoro) dan Denata Astrid (Kota Mojokerto) harus puas membawa pulang perunggu. Keperkasaan “Kota Pahl-
Saya hanya memberi motivasi kepada mereka agar tampil terbaik dalam semua nomor,”
Fenny Pantauw Manajer Tim Judo Kota Surabaya
awan” berlanjut di sektor putra, ketika M Wahyudi merebut emas di kelas -48 kg usai menjegal rekannya Andre Satya Pamungkas. Selanjutnya medali perunggu disabet Nur Mustofa (Kota Mojokerto) dan Saka Yahya
(Kabupaten Banyuwangi). Pejudo M Fauzi yang berlaga di kelas -51 kg melengkapi dominasi Surabaya di hari pertama tersebut. Fauzi juga menundukkan pejudo Surabaya lainnya M Faizal Yasin di partai puncak. Adapun medali perunggu menjadi milik Afrianto (Kota Madiun) dan Soni Tri Wahyudi (Kota Mojokerto). “Hasil yang sudah diperoleh hari ini merupakan kerja keras dari anak-anak. Saya hanya memberi motivasi kepada mereka agar tampil terbaik dalam semua nomor,” sebut Manajer tim judo Kota Surabaya, Fenny Pantauw. Pada Porprov 2013, cabor judo mempertandingkan sebanyak 16 kelas di kategori putra dan putri. Untuk hari kedua, Senin (24/6), dijadwalkan ada empat nomor final yang ditandingkan, kelas -45 kg putri, -48 kg putri, -55 kg putra, dan -60kg putra. (ant/rah)
ant/rosa panggabean
ETAPE TERAKHIR TDS: Pebalap Sepeda menyusuri etape ke-7 dengan rute Padang Pariaman Padang dalam Tour de Singkarak 2013, Sumatera Barat. Pebalap Sepeda Iran dari tim Tabriz Petrochemica Cycling Mehdi Sohrabi menang etape ke-7 dengan catatan waktu 3 jam 26 menit 55 detik.
BALAP SEPEDA
Kota Malang Batal Sandingkan Medali Emas ITT MADIUN - Kontingen Kota Malang batal menyandingkan medali emas cabang balap sepeda nomor Individual Time Trial (ITT) Pekan Olahraga Provinsi Jatim IV pada 2013, Minggu, setelah kemenangan pembalap putra Chasanudin dianulir panitia lomba. Sebelumnya di kategori putri, Kota Malang memastikan medali emas nomor ITT melalui Cris Merita Dwiputri yang membukukan waktu tercepat 20 menit 13,304 detik, mengalahkan Findra Almira (Kabupaten Malang) dengan waktu 21 menit 3,576 detik dan Mahgrifarika (Surabaya) dengan waktu 21 menit 8,868 detik. Pembatalan juara pebalap Kota Malang di kategori putra itu terjadi setelah ada kesalahan pencatatan waktu finish yang dilakukan panitia. Padahal, upacara pengalungan medali sudah dilakukan dan kubu Kota Malang terlanjur meluapkan kegembiraan. "Ada protes dari ofisial tim
Kota Mojokerto soal catatan waktu pebalap Kota Malang. Selanjutnya panitia lomba melakukan ralat dan diperoleh hasil baru dengan perubahan posisi juara," kata Chief Commissaire balap sepeda Porprov Jatim, Mahmud Yunus, usai perlombaan. Lomba balap sepeda nomor ITT digelar di Jalan Raya Dungus, Madiun, berlangsung kurang mulus karena terganggu padatnya arus lalu lintas. Akibatnya, ada beberapa pebalap yang sudah melakukan start dan ada pebalap lain yang tertunda diberangkatkan karena menunggu jalan disterilkan. Penundaan start itu membuat jarak antara pebalap rombongan pertama dengan di belakangnya terpaut sekitar 10 menit. Perbedaan selisih waktu tersebut kurang diperhitungkan panitia lomba saat pebalap masuk finish. "Seharusnya pebalap yang berangkat kedua, catatan wak-
tunya dihitung mulai nol lagi. Tapi, tadi di lapangan waktunya ikut yang start pertama," kata Yunus. Sebelum ada protes dari ofisial Kota Mojokerto, Chasanudin berasal dari Kota Malang membukukan finish tercepat dengan catatan waktu 25 menit 9,098 detik, diikuti Putro Prasetyo Kayat (Kota Batu) dengan waktu 25 menit 16.533 detik dan posisi ketiga M. Farid Ashari (Kota Blitar) dengan waktu 25 menit 20,571 detik. Setelah dilakukan revisi catatan waktu, terjadi perubahan posisi juara. Pebalap Kota Mojokerto, Willian Dwi Iswahyudi, yang start dari urutan kedua, dinyatakan sebagai pemenang dengan catatan waktu 24 menit 58,914 detik. Ia menggeser pemenang sebelumnya Chasanudin yang tergusur di peringkat kedua dan Putro Prasetyo juga ikut melorot ke urutan ketiga. "Kesalahan yang paling fatal dan kami langsung
mengumumkan revisi setelah perlombaan selesai. Padahal, aturannya harus menunggu 10 menit untuk memberikan kesempatan kepada yang ingin protes," kata Direktur Lomba balap sepeda Porprov Jatim, Sugeng Trihartono. Perubahan hasil lomba yang dilakukan panitia langsung mengundang protes dari kubu Kota Malang, karena medali emas yang direbutnya harus lepas. "Kami minta penjelasan disampaikan tertulis, nanti kami akan pelajari," kata perwakilan kontingen Kota Malang, Suwono. Ofisial Kota Blitar yang pebalapnya batal meraih medali perunggu akibat keputusan tersebut, juga ikut melakukan protes serupa. "Kami sangat keberatan dengan keputusan itu, karena prosedur revisinya belum tahu," kata Manajer tim balap sepeda Kota Blitar, Heri Prabowo. (ant/rah)
PORPROV JATIM
Pemkot Tanggung Biaya Korban Panggung Ambruk
ant/fikri yusuf
PANGGUNG PEMBUKAAN PORPROV AMBRUK: Sejumlah pekerja membenahi panggung pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim 2013 yang ambruk di Stadion Wilis Kota Madiun, Jatim, Sabtu (22/6). Panggung tersebut ambruk saat dilewati ratusan anak usai mengikuti gladi bersih upacara pembukaan Porprov Jatim 2013 yang akan digelar Sabtu (22/6) malam sehingga mengakibatkan sekitar 50 pelajar terluka dan harus mendapat perawatan di RS Dr. Soedono dan RS Sogaten Madiun.
MADIUN - Pemerintah Kota Madiun akan menanggung semua biaya perawatan rumah sakit dari para korban yang mengalami luka-luka saat peristiwa ambruknya panggung tempat acara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IV tahun 2013 di Stadion Wilis Kota Madiun. “Semua biaya rumah sakit, baik korban luka ringan maupun berat akan ditanggung oleh Pemkot Madiun. Kami sudah koordinasi dengan pihak rumah sakit,” ujar Ketua Panitia Lokal Porprov Jatim, Maidi, kepada wartawan. Menurut dia, berdasarkan data dari RSUD dr Soedono dan RSUD Kota Madiun jumlah total korban luka yang dirawat mencapai 46 orang. Dari jumlah tersebut, enam orang di antaranya mengalami luka berat dan sisanya hanya luka ringan berupa lecet dan
memar. “Hingga Sabtu sore, mayoritas dari korban luka telah diperbolehkan pulang. Hanya beberapa yang bertahan karena harus difoto dulu dan masih mengeluhkan pusing,” kata dia. Maidi menilai, peristiwa ambruknya panggung hiburan tersebut merupakan kecelakaan dan tidak ada unsur kesengajaan dari pihak manapun. “Panggung itu rencananya untuk pertunjukan hiburan dan konser grup musik The Rock Indonesia Ahmad Dhani (TRIAD) saat upacara pembukaan porprov Sabtu malam. Ambruknya murni karena panggung tidak kuat menahan beban ratusan pelajar yang ada di atasnya,” ungkap Maidi yang juga Sekretaris Daerah Kota Madiun. Saat ini, PB Porprov dan panitia lokal mengerahkan puluhan pekerja untuk menge-
but perbaikan panggung agar bisa digunakan untuk acara pembukaan yang dijadwalkan pada pukul 19.00 WIB.
Semua biaya rumah sakit, baik korban luka ringan maupun berat akan ditanggung oleh Pemkot Madiun. Kami sudah koordinasi dengan pihak rumah sakit,”
Maidi
Ketua Panitia Lokal Porprov Jatim “Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar acara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IV
tahun 2013 di Stadion Wilis Kota Madiun tetap berjalan. Sore ini juga langsung dilakukan ujicoba agar nanti malam bisa digunakan,” kata Maidi. Panitia lokal Porprov menargetkan empat jam panggung yang disiapkan untuk paduan suara dan Ahmad Dhani bersama Grup Triad sudah selesai. “Kita kerja keras dan langsung memperbaiki panggung tersebut. Insya Allah empat jam sudah selesai dan saat ini semua tamu undangan kita sudah datang,” kata dia. Maidi menambahkan pihaknya belum dapat mengambil tindakan terhadap “event organizer” (EO) yang bertanggung jawab atas pembuatan panggung yang ambruk tersebut, karena masih fokus pada pelaksanaan Porprov. (ant/rah)
10
LINTAS JATIM
SENIN 24 JUNI 2013 NO.0144 | TAHUN II
BIRO HUKUM
Pemkot Diminta Usut Dana Kunker Disnaker ke Cina
ant/seno
MENDAG KUNJUNGI PASAR: Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kanan), didampingi Bupati Probolinggo Tantri Hasan Aminuddin (dua kanan) berdialog dengan penjual bahan pokok di Pasar Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (23/6). Kunjungan itu untuk mengetahui harga-harga paska kenaikan BBM dan pedagang pasar setempat mengaku sejumlah harga kebutuhan pokok seperti beras, bawang putih, cabe, minyak goreng dan daging sapi relatif stabil.
Investor Pasar Turi Menghapus Black List Pembelian Stan SURABAYA - Pedagang Pasar Turi mengaku bernafas lega dan menyambut baik atas keputusan investor yang memutihkan pedagang terkena blacklist pembelian stan. Hal ini berarti seluruh pedagang pasar turi bisa melanjutkan proses pembelian stan tanpa ada halangan atau hambatan. Wakil Ketua Tim Pemulihan Pasca Kebakaran (TPPK) Pasar Turi, Kho Ping mengatakan, pihaknya telah mendapatkan kepastian pemutihan pedagang terkena blacklist pembelian dari investor langsung. "Kami dan investor sudah saling memahami kondisi masing-masing, makanya dihapusnya blacklist merupakan sesuatu yang positip," kata Kho Ping kepada wartawan, Minggu (23/6),kemarin. Selain itu dengan sudah adanya persetujuan dari investor terhadap Bank BNI sebagai pemberi kredit kepada pedagang Pasar Turi juga sebagai kemajuan cukup be-
rarti. Pasalnya, dengan adanya pemberian kredit dari Bank BNI maka setiap pedagang bisa terbantu untuk membayar uang muka 20 persen untuk beli stan dan pelunasan 80 persen harga stan Pasar Turi. "Kemudahan ini sangat kami apresiasi. Silahkan pedagang yang belum memenuhi kewajibanya untuk secepatnya berkoordinasi dengan TPPK Pasar Turi selagi batas akhir pembayaran masih ada," ujar Kho Ping. Diakui Kho Ping, ada sejumlah pedagang pasar Turi yang belum mampu membayar pembelian stand Pasar Turi kepada investor. Mereka
telah mengajukan surat pernyataan kepada investor. Akan tetapi, surat pernyataan tersebut belum mendapat jaminan hitam diatas putih akan dikabulkan oleh investor. "Maka dari itu, pedagang pasar Turi yang merasa belum mampu bayar selain membuat surat pernyataan bisa memikirkan lagi mengambil kredit di bank BNI," tutur Kho Ping yang optimis jika pedagang Pasar Turi melakukan pembayaran beli stan maka pembangunan bisa selesai lebih cepat dari target Februari 2014. Dewan Sambut Kesepakatan Investor dan Pedagang DPRD Surabaya menilai positip berbagai kesepakatan yang ambil antara investor dan pedagang Pasar Turi. Kesepakatan itu diharapkan proses pembangunan Pasar Turi bisa secepatnya diselesaikan. “Kami memahami penderitaan pedagang setelah pasar
Turi terbakar lima tahun lalu. Makanya kami sambut positip lancarnya pembayaran pembelian stand pasar Turi,” kata Tri Setijo Puruwito, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Minggu (23/6). Dijelaskan Tri Setijo, persoalan pembelian pasar Turi menjadi persoalan antara investor dan pedagang. Ini setelah pembangunan Pasar Turi murni dibiayai oleh investor dan tanpa menggunakan dana APBD sedikitpun. Meski demikian, Pemkot Surabaya tetap memiliki kewajiban melakukan pembangunan Pasar Turi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Karena bagaimanapun, setelah jangka waktu 25 tahun usai dikelola investor maka pengelolaan akan diambil alih Pemkot Surabaya. “Untuk itu, dalam hal pembangunan Pasar Turi kami berharap Pemkot tetap melakukan pengawasan ketat agar tidak menyalahi perjan-
jian yang dibuat,” ucap Tri Setijo Puruwito. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Pemkot Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, Pemkot tetap melakukan pengawasan pembangunan pasar Turi dengan ketat. Setiap bulannya investor harus memberikan laporan progres terakhir dari pembangunan. “Hanya saja, untuk bulan Juni ini kami belum mendapat laporan dari investor,” kata Agus Imam Sonhaji. Oleh karena itu, ungkap Agus, jika sampai akhir bulan tidak ada laporan dari investor maka tim Pemkot akan kembali mendatangi lokasi pembangunan Pasar Turi untuk melakukan pengecekan secara langsung. “Dari pemantauan langsung di lokasi itu nantinya bisa diketahui perkembangan pembangunan pasar Turi,” tutur Agus Imam Sonhaji.(wan/kas)
PENYALAHGUNAAN BBM
Pemilik Perusahaan Terancam Jadi Tersangka SURABAYA – Proses penyidikan penyalahgunaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diungkap Satreskrim Polsek Lakarsantri masih terus berjalan. Kemungkinan besar untuk jumlah tersangka akan bertambah. Usai menangkap Siswanto (34) warga Desa Jarlati Tengah kelurahan Banjar Melati Kecamatan Lakarsantri yang bekerja sebagai sopir trailer dan David Susanto (23) asal Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kediri yang bekerja sebagai kernet trailer, dan menetapkan keduanya sebagai tersangka, kini proses penyidikan bergeser ke siapa yang menyuruh kedua tersangka ini untuk membeli BBM bersubsidi dari SPBU di Jalan Driyorejo. Rencananya, penyidik Polsek Lakarsantri akan memanggil pemilik CV Berkah Mulia untuk dimintai keterangan.Pasalnya, dari pengakuan tiga orang karyawan CV Berkah Mulia yang sudah diperiksa, aktivitas pembelian solar bersubsidi di SPBU itu atas perintah Haji Win, pemilik CV. Berkah Mulia. “Hingga saat ini ada tiga orang karyawan CV Berkah Mulia yang sudah kami periksa. Mereka adalah kedua tersangka dan Dik yang bertugas sebagai pemeriksa keuangan perusahaan atau accounting. Dari pengakuan ketiganya ini, Haji Win lah yang menyuruh untuk melalukan pembelian solar bersubdi di SPBU dengan meng-
i made ardhiangga/koran madura
TERSANGKA: Siswanto dan David Susanto (tersangka), sopir dan kernet truk trailer yang membeli solar bersubsidi di SPBU Driyorejo dan memindahkannya ke jirigen-jirigen saat didampingi polisi dari Polsek Lakarsantri. gunakan trailer atau truk-truk besar miliknya, “ ujar Kompol Kuncoro, Minggu (23/6). Nantinya, lanjut Kuncoro, solar-solar yang notabene bbm bersubsidi tersebut, usai dibeli dari SPBU-SPBU kemudian dibawa gudang penimbunan milik perusahaan kemudian dilakukan pemindahan ke jirigen-jirigen yang sudah disiapkan dengan menggunakan slang. “Tidak tanggung-tang-
gung. Sekali mengisi solar di SPBU, karyawan CV Berkah Mulia yang diberi tugas untuk itu selalu menggunakan truk-truk ukuran besar hingga trailer. Setiap kali melakukan pengisian antara 200 liter hingga 300 liter, “ ungkap Kuncoro. Lalu, apakah ada kemungkinan Haji Win nantinya akan juga berstatus tersangka, sama seperti dua orang pengawainya yang saat ini sudah ditahan
di Mapolsek Lakarsantri? Dengan tegas Kuncoro menyatakan bisa. Namun, menurut Kuncoro, penyidik akan terus mempelajari kasus ini Kepastian tersangka atau tidaknya Haji Win tersebut menunggu pemeriksaan polisi terhadap yang bersangkutan. Tersangka Siswanto dan David Susanto, sopir dan kernet yang bekerja di CV Berkah Mulia, ditangkap Satreskrim Polsek Lakarsantri ketika me-
mindahkan solar dari truk trailer Izusu FRR 90 Q 190 PS nopol L 9579 UZ ke jirigenjirigen yang sudah dipersiapkan. Kanit Reskrim Polsek Lakarsantri, AKP. Agung Widoyoko menjelaskan, kedua tersangka yang saat itu baru saja melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU Jalan Driyorejo, langsung bergegas ke gudang penimbunan milik perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka tidak menyadari jika selama mengisi solar di SPBU itu sudah dipantau polisi dan tetap dikuntit hingga ke gudang penimbunan. “Penyergapan langsung kami lakukan ketika keduanya sedang mindahkan solar dari tangki trailer ke jirigenjirigen. Kedua tersangka akhirnya mengaku jika solar bersubsidi yang baru mereka beli itu akan dijadikan bahan bakar alat-alat berat milik CV Berkah Mulia seperti buldoser yang dipakai untuk menggarap proyek-proyek pengurukan, “ ungkap Agung. Saat dilakukan penangkapan, sambung Agung polisi mendapati 10 jirigen yang berisi solar dengan volume masing-masing 30 liter. Polisi akhirnya menyita 10 jirigen itu untuk dijadikan barang bukti. Atas tindakannya itu, kedua tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp. 60 miliar. (mag)
SURABAYA - Pengusutan dana kunjungan kerja ke China Disnaker Surabaya terus berlanjut, bahkan kini Kejari Surabaya meminta bantuan biro hukum Pemkot Surabaya guna mengusut kejelasan dana itu. Kasipidsus Kejari Surabaya Nur Cahyo Jangkung Madya mengatakan, hingga kini memang belum jelas dari mana anggaran kunker itu. “Entah dari pemkot atau Jamsostek belum jelas,” kata Nur Cahyo,kemarin Untuk itu, lanjutnya, Kejari meminta bantuan biro hukum Pemkot Surabaya untuk menyelidiki dari mana aliran dana itu. “Biro hukum Pemkot Surabaya dulu yang akan mencari tahu,” tandasnya. Untuk diketahui, Dana anggaran kunjungan kerja (Kunker) yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya bersama 28 organisasi serikat pekerja se-Surabaya ke China jelang May day lalu diduga bermasalah. Hal itu diungkapkan, Ketua KSBSI Jatim Warsono, dikatakanya, kunker ke China yang melibatkan 28 serikat pekerja ini bermula dari undangan dari Disnaker Surabaya. Namun
dalam perjalananya, dalam kunker itu tak hanya diikuti organisasi buruh tapi juga menyertakan empat cabang Jamsostek di Surabaya.”Itu aneh, kenapa ada sinergi antara Jamsostek dan disnaker,” kata Warsono. Tak hanya itu, terkait anggaran kunker ini pun dipertanyakan Warsono, pasalnya ada ketidak jelasan sumber anggaran untuk kunker milyaran rupiah itu. “Saya tanya ke Disnaker terkait anggaran pakai APBD pemkot atau Dana pribadi Walikota tidak bisa menjelaskan, saya juga tanya Jamsostek juga tidak tahu, kan aneh,” jelasnya. Selain itu, meski KSBSI selaku organisasi yang dipimpinya tak ikut kunker tersebut, namun tetap dicantumkan dalam daftar. “Legalitas orang yang pakai nama organisasi ini kan perlu dipertanyakan karena kita tidak memberi mandat untuk ikut, ini sudah memenuhi unsur pidana korupsi, sebab ada dugaan penggandaan anggaran” tegasnya. Untuk itu, guna mengusut dugaan korupsi anggaran kunker ini pihaknya telah laporkan kasus ini ke Kejari Surabaya.(kas)
i made ardhiangga/koran madura
BONEK REMPON: Jadi Pelopor Bonek Peduli - Handoyo, ketua Bonek Rempon (3 dari kiri), Handoko, penasehat utama Bonek Rempon (tengah) serta Antok.
IKRAR DAMAI
Bonek Rempon Tak Mau Dibawa ke Politik SURABAYA - Tak mau dibawa-bawa ke urusan politik Komunitas Bonek Rempon Surabaya melakukan deklarasi damai, anti kekerasan, langgar aturan dan melibatkan diri ke urusan politik. Ikrar itu dilakukan dengan menggelar syukuran sebagai bukti kekompakan dan kebersamaan menjaga nama baik sebagai suporter Persebaya Surabaya. Acara syukuran dilakukan dengan lesehan di Jalan Petemon 5 Surabaya dengan dimotori Hartono yang gandrung dengan Persebaya. “Ini untuk menyatukan kesamaan pandang, bahwa suporter Persebaya itu tidak menakutkan karena suka bikin ulah. Sebaliknya, kita sepakat menjadi suporter damai. Saat menyaksikan pertandingan atau di luar pertandingan,” ujar Hartono. Ditambahkan, suporter Persebaya, khususnya Komunitas Bonek Rempon Surabaya tidak akan melibatkan diri atau terseret untuk kepentingan politik, baik untuk pemilukada atau untuk kepentingan partai lainnya. “Kami sepakat, untuk tidak masuk ke ranah politik. Itu sebagai komitmet kami sejak awal, termasuk untuk urusan Pilgub Jatim, 29 Agustus 2013, mendatang,” lanjutnya. Termasuk tidak mudah terpancing berbuat onar dan bertikai dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan suporter klub sepak bola lainnya. “Itu kita buktikan dengan kita undang elemen suporter dari klub lain. Intinya kita tidak menjadi suporter anaskis,” tambah Antok korlap Bonek dari Lebij jauh tujuan kumpul bersama Bonek tiga wilayah itu. Selain sambutan dari berbagai korwil juga diramaikan dengan orasi damai dan teriakan yel-yel dukungan kepa-
da Persebaya. Serta tak lupa, alunan lagu-lagu khas Bonek yang menyanjung Persebaya, sebagai tim andalan. Selain itu, Bonek Rempon juga mengapresiasi atas peristiwa batalnya pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang membawa duka tersendiri bagi para supporter Persebaya yang notabennya sahabat sejati Bobotoh, julukan supporter Persib. Bukan tanpa alasan, hal itu dikarenakan pelemparan yang dilakukan oleh oknum supporter Jack Mania, supporter fanatik Persija, Malam (22/6) lalu. Melihat hal itu, Bonek Republik Pecinta Olahraga Nasional (Rempon) memilih untuk berdoa bersama agar peristiwa itu tidak terlung kembali sekaligus merayakan HUT ke 1 Bonek Rempon. Koordinator Bonek Rempon Wilayah Surabaya Barat, Antok Bonek, menuturkan, atas kejadian tersebut, dia dan 700 anggota bonek rempon mendoakan agar peristiwa tersebut tidak berdampak dan merugikan persepakbolaan Indonesia yang kian terpuruk. Maka dari itu, kata dia, sesuai dengan visi dan misi Bonek Rempon. Mempersatukan anak-anak bonek agar mendapat nilai yang baik ialah hal yang utama. “Kami akan berdoa bersama dan mencoba mengembalikan citra bonek yang buruk sehingga nantinya bertambah baik,” ujarnya, Minggu (23/6/2013) dini hari. (mag/kas)
LINTAS JATIM
11
SENIN 24 JUNI 2013 NO.0144 | TAHUN II
Kejati Kaji Kasus Jimmy Mekabox SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menseriusi kasus Jimmy Soetarso atau dulu disebut Jimmy Mekabox yang kelayapan tidak menjalani hukuman sesuai dengan penetapan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Setelah mendapatkan salinan putusan pada 17 Juni kemarin, korps adhyaksa yang beralamat di Jalan A Yani Surabaya berjanji akan mempelajari putusan hakim.
ant/m risyal hidayat
SAPI MENGAMUK: Seekor Sapi milik warga yang lepas mengamuk di kawasan wisata Benteng Kedung Cowek, Surabaya, Jatim, Minggu (23/6). Dari kejadian tersebut puluhan sepeda motor yang terparkir ambruk beruntung tidak ada korban jiwa.
KORUPSI ASURANSI PEMKOT KEDIRI
Pekan Depan, Maschut Diperiksa SURABAYA – Penyidikan dugaan kasus korupsi asuransi peagawai Pemkot Kediri terus berlanjut. Terakhir, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akan memanggil mantan wali kota, Maschut, untuk menjalani pemeriksaan pada pekan depan. Ini menyusul dengan segera selesainya pemeriksaan sejumlah saksi atas kasus dugaan korupsi di tubuh Pemkot Kediri, itu. Sebagaimana dijelaskan Kepala Seksi Penyidikkan (Kasidik) Pidana Khusus, Rohmadi, pihaknya masih akan memeriksa tiga saksi terakhir dalam kasus tersebut, sebelum memeriksa tersangka Maschut yang juga mantan wali kota itu. Tiga saksi itu, yakni seorang dari pihak asuransi, dan dua orang dari pemkot Kediri. “Ya, minggu ini terakhir
pemeriksaan saksi. Insya Allah minggu berikutnya sudah pemeriksaan tersangka,” ujar Rohmadi, Minggu (23/6). Rohmadi menuturkan, dari hasil pemeriksaan saksi selama ini belum ada indikasi tersangka lain. Namun, ketiga tersangka yang sejauh ini dibiarkan berkeliaran, ada kemungkinan akan dimasukkan ke penjara. “Tunggu hasil pemeriksaan Maschut dulu ya, tapi ada kemungkinan dia akan kita tahan langsung,” lanjutnya. Terkait apakah dua orang dari pemkot tersebut, salah satunya merupakan Wakil Wali Kota Abdullah Abubakar, Rohmadi enggan menjelaskan. Ia hanya menegaskan jika dua orang terakhir adalah pejabat pemkot Kediri. “Yang pasti, tiga orang yang akan kita periksa ini ber-
dasarkan dari perkembangan keterangan para saksi sebelumnya,” jelasnya. HM Maschut, mantan Walikota Kediri dua periode itu sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang tersangka lainnya pada Mei bulan lalu. Selain menetapkan Maschut sebagai tersangka, dua orang juga turut diseret dalam kasus tersebut, yakni Hatta Mami, Kepala Cabang perusahaan asuransi PT. Bumi Putera Kediri, dan Braja, agen perusahaan tersebut. Menurut Rohmadi, kasus ini berawal dari diprogramkannya asuransi untuk pegawai Pemkot Kediri senilai Rp 4 miliar, 2008 lalu. Uang asuransi dianggarkan dari kas pemerintah daerah (pemda). Untuk melancarkan pembagian asuransi, pemerintah setempat menggandeng PT
Bumi Putera. Ternyata, oleh BPK (badan pemeriksa keuangan) asuransi tersebut tidak diperbolehkan. Karena itu, uang asuransi ditarik kembali dari PT. Bumi Putera. Celakanya, kendati menurut aturan tidak boleh, Pemkot tetap menjalankan asuransi tersebut dengan program baru dan pengajuan baru. Pengajuan baru itu untuk mendapatkan mendapatkan fee. Uang fee didapat oleh Braja, agen Bumi Putera. Oleh dia, uang tersebut dibagi-bagi kepada dua orang, yakni Hatta Mami selaku Kepala Cabang PT. Bumi Putera mendapat Rp 150 juta dan Wali Kota Kediri saat itu, Maschut sebanyak Rp 300 juta."Mestinya uang feenya masuk ke kas Pemkot," pungkas Rohmadi.(kas)
Kepala Kejati Jatim, Arminsyah mengatakan sudah memerintahkan Kepala Kejari dan Kasipidum Kejari Tanjung Perak untuk mengevaluasi kasus tersebut. Sayang, Arminsyah tidak menjelaskan secara detail perintah apa yang dimaksud. “Perintahnya ke Kajari dan Kasipidum Perak, kamu laksanakan cepat, segera sesuai dengan prosedur. Saya tunggu, hari Senin harus laporan,” kata Arminsyah,kemarin. Bahkan, Arminsyah terkesan melindungi jaksa Kejari Perak yang disinyalir lalai melakukan penetapan tahanan kepada Jimmy Mekabox. Arminsyah berdalih, ada dua macam rehabilitasi sesuai dengan keternagan dr. Tjiptor, yakni rehabilitasi medis yang dilaksanakan di Rumah Sakit dan rehabilitasi sosial. Diketahui, salah satu pertimbangan hakim PT menghapus hukuman rehabilitasi terhadap Jimmy dan menggantinya dengan tiga tahun penjara karena jaksa tidak melaksanakan penetapan hukuman selama 30 hari ditambah dengan 60 hari. Karena itu, Jimmy masih bebas berkeliaran saat kasusnya disidang di PT Surabaya.“Biasanya dibagi, kalau hukuman rehab medis dan sosialnya dibagi-bagi, misalkan setahun, dua bulan medis, dua bulan lagi sosial,”
ungkapnya. Sesuai dengan keterangan jaksa Eko Nugroho yang menangani perkara tersebut, Jimmy bebas kelayapan tidak menjalani penetapan hakim lantaran masih menjalani rehabilitasi sosial. Karena itu, Arminsyah menilai jaksa tidak melakukan pengabaian terhadap penetapan hakim PT.“Kalau melihat dari acuan dokter, jaksanya tidak salah. Untuk sementara ini, sesuai dari keterangan jaksa, dia masih rehab sosial. Apalagi Jimmy hukumannya belum setahun,” jelasnya. Disinggung perihal keternagan dalam memory banding yang diajukan Jaksa Eko yang menyatakan terdakwa merupakan tahanan rumah tahanan (rutan) Medaeng Klas I Surabaya? Arminsyah tak bisa mengomentari. Ia berdalih belum mempelajari salinan putusan. “Terkait dengan penetapan hakim itu, kami belum menerima salinan putusannya. Baru tanggal 17 kemarin kita terima,” ungkapnya. Polemik ini muncul setelah jaksa menyatakan Jimmy berstatus tahanan rutan medaeng, kemudian hakim PT memperpanjang masa tahanan selama 30 hari dan ditambah 60 hari. Sayangnya, penetapan hukuman itu tidak dilakukan oleh jaksa Eko. Pengabaian itu kemudian diketahui oleh hakim PT se-
hingga menjatuhi hukuman badan kepada Jimmy. Hakim PT menemukan bukti berdasarkan informasi PN Surabaya, jika residivis kasus narkoba itu tidak ditahan sebagaimana pengakuan jaksa yang menangani perkara itu. Ini tertuang dalam penetapan No 62/Pen. Pid/2013/PT.Sby tanggal 19 Maret, yang memerintahkan terdakwa ditahan selama 30 hari terhitung tanggal 6 Maret hingga 4 April 2013. Dan penetapan kedua No 62/Pen. Pid/2013/PT.Sby tanggal 25 Maret yang menambah penahanan selama 60 hari sejak 5 April-3 Juni 2013. Pada 3 Juni, majelis hakim PT yang diketuai Ida Bagus Djagra membatalkan vonis rehabilitasi yang diterima residivis kasus narkotika sebanyak tiga kali itu. Ida dan hakim anggota Celine Rumansi serta Rosmina Agus sependapat untuk menjatuhkan pidana tiga tahun penjara dengan denda Rp 5 juta. Vonis itu membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pada 27 Februari 2013 lalu hakim pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis selama 1,5 tahun dengan masa 1 tahun rehabilitasi lantaran terbukti menjadi pengguna narkoba. Dalam pertimbangannya, hakim menilai jika residivis seperti Jimmy tak lagi layak mendapat vonis rehabilitasi, terlebih sebanyak tiga kali. Ini merujuk dari kasus sama yang pernah menimpa pria paruh baya itu sejak 2006 hingga 2011 lalu. Pertimbangan lainnya karena Jimmy tidak menjalani tahana sesuai penetapan hakim PT. (kas)
DUKUNG CAGUB-CAWAGUB
Relawan Y’SIM Siap Menangkan Bambang-Said SURABAYA - Ribuan relawan Yayasan Saleh Ismail Mukadar (Y’SIM) mengaku siap untuk memenangkan Pasangan Bambang Dwi Hartono - Said Abdulah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2014-2019 . Hal itu diungkapkan para relawan saat melakukan silahturahmi dan pelantikan pengurus di gedung Empire Palace Surabaya, Minggu (23/6) kemarin Menurut ketua relawan Rudi Rosadi, ribuan relawan mengaku siap mensosialisasikan pasangan Bambang-Said yang diusung dari PDI Perjuangan, untuk menang dalam Pilgub Jatim yang pada 29 Agustus 2013 mendatang.”Kami, para Relawan SIM siap mendukung dan memenangkan pasangan Bambang-Said,” Seru Rudi, kemarin Selain memenangkan Bambang-Said di Pilgub Jatim, relawan Y’SIM juga bertekad untuk memenangkan kader PDI-Perjuangan yang maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 Juli 2014 mendatang serta memenangkan Pemilihan Presiden (Pil-
pres) 9 Juli 2014 yang diusung dari Partai berlambang banteng moncong putih. Relawan SIM yang berkantor di Gubuk Aspirasi di Jalan Pogot VII Surabaya ini, juga membentuk struktur koordinator wilayah Surabaya dan Sidoarjo serta ketua dapil se-Surabaya.”Kami berada di bawah komando Pak Saleh (Saleh Ismail Mukadar), jelas mensukseskan Pak Saleh sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan,” ujarnya. Sementara itu, Saleh Ismail Mukadar anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim yang akan maju sebagai caleg DPR RI dari dapil 1 Jatim (Surabaya-Sidoarjo) ini mengatakan, relawan tersebut berasal dari berbagai kalangan masyarakat.”Selama bertahun-tahun saya melakukan kegiatan reses, bertemu warga dan memberikan bantuan jasmas (penjaringan aspirasi masyarakat), tidak pernah sekalipun saya minta bantuan atau imbalan kepada mereka. Ya baru kali ini mereka seluruhnya saya kumpulkan,” kata Saleh.ggu (23/6).
Politisi senior PDI-Perjuangan ini juga mengungkapkan, relawan SIM yang diundang, rela dan ikhlas berjuang bersama-sama memenangkan pasangan Bambang-Said sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode mendatang.”Sebagai orang PDI Perjuangan wajar kalau jaringan yang selama ini sudah terkoneksi, saya arahkan untuk memenangkan Pak Bambang DH (Bambang-Said),” jelas mantan Ketua DPC PDIP Kota Surabaya. Hal senada juga diungkapkan tim pemenangan Bambang-Said, Ali Muji, dihadapan para relawan, Dewan pembina DPD PDIP Jatim itu mengatakan, Bambang-Said merupakan kader terbaik partai PDIPerjuangan . “Bambang-Said adalah kader senior dan tidak pernah berkhianat kepada Partai, Bambang berhasil menjadikan Surabaya menjadi kota metropolitan terbaik di Indonesia, sedangkan Said Abdulah berhasil memperjuangkan aspirasi masyarakat Madura. Said adalah keturunan Sumenep
kas/koran madura
SIAP MEMENANGKAN: Ribuan Relawan dari Yayasan Saleh Ismail Mukadar siap memenangkan Bambang-Said sebagai Cagub-Cawagub Jatim, di gedung Empire Palace Surabaya, Minggu (23/6) kemarin.
Madura yang akan melanjutkan perjuangan M Nuh, Mantan Gubernur Jatim, untuk itu Ayo kita bersepakat untuk memenangkan pasangan Bambang-Said.”Kata Ali didepan ribuan relawan Y’SIM. Selain itu, Ali Muji mengungkapkan mengapa Bambang-Said di rekom maju sebagai Cagub dan Cawagub Jatim? salah satunya adalah ingin menurunkan pasangan incumbent yang gagal dalam mensejahterakan rakyat jatim. “PDIPerjuangan ingin menurunkan Incumbent karena tidak bisa mensejahterakan masyarakat Jatim. dari data yang ada , masyarakat Jatim masuk peringkat tertinggi masyarakat termiskin di Indonesia. salah satunya Puspa Agro, yang didanai Pemprov Jatim sebesar Rp 1 triliun tapi apa hasilnya, Pasar Puspo Argo gagal total, pedagangnya banyak yang rugi.”ungkap Ali Muji. Ali Muji mengungkapkan, pasangan Bambang-Said memiliki visi dan misi yang jelas dan pro rakyat, diantaranya Program Pendidikkan dan Kesehatan gratis, pemberantasan kemiskinan, pembangunan Infrastruktur serta pembangunan Ahklak yang mulia.”Kami juga akan memberikan bantuan setengah miliar setiap tahunnya untuk desa atau kelurahan dan kita sudah siapkan Kartu Jempol, Kartu Nelayan Jempol dan Kartu Rumah Jempol.”jelas dia Sementara, Calon Gubernur (Cagub) Bambang DH mengaku terkejut dengan meningkatnya angka kemiskinan di Jatim, untuk itu, pihaknya bersama relawan akan mensosialisasikan program program Jempol.” Kita yakin bisa membebaskan masyarakat jatim dari kebodohan dan kemiskinan dengan program-program jempol.”ujar Bambang dihadapan para relawan Y’SIM.(kas)
kas/koran madura
SERAHKAN KTP: Eggi-Sihat saat menyerahkan 2 juta KTP Ke KPU Jatim, Minggu (23/6) kemarin.
HARI TERAKHIR
Eggi-Sihat Serahkan 2 Juta KTP SURABAYA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Eggi Sudjana-M Sihat (Beres) Minggu (23/6) kemarin, akhirnya menyerahkan berkas dukungan berupa fotokopi KTP di kantor KPU Jatim. Pasangan yang berangkat dari jalur Independent (Perseorangan) menyerahkan sebanyak 2 juta berkas dukungan fotokopi KTP yang diangkut memakai empat truk. Menariknya, pasangan itu juga datang menggunakan belasan becak dan berpakaian adat Madura. Batas terakhir penyerahan perbaikan berkas dukungan bagi pasangan jalur independen ialah pada hari Minggu kemarin. Maka dari itu, pasangan Beres pun menyerahkan sejumlah berkas tersebut, dengan penalti sebelumnya yang dikenakan oleh KPU Jatim. Eggy dihadapan pihak KPU, menuturkan, pada waktu verifikasi dukungan pertama. Ia dan Sihat hanya mendapat pengesahan sebanyak 239.910 KTP yang memenuhi syarat dan ada 878.187
berkas yang dinilai tidak memenuhi syarat (TMS). " Kami dipenalti dengan dikalikan dua dan wajib kumpulkan 1.756.374 KTP. Sekarang kami bawa 2 juta KTP dengan empat truk," kata Eggi Sudjana di hadapan komisioner KPU Jatim Agus Mahfudz Fauzi. Menurut dia, dukungan 2 juta KTP itu membuktikan Eggi-Sihat serius. Aspirasi rakyat dan kualitas demokrasi di Jatim jangan sampai diabaikan. Sekiranya KPU Jatim memahami, jangan ada sampai ada lagi pernyataan tidak memenuhi syarat (TMS). "Semoga kali ini memenuhi syarat dan atas izin Allah bisa diloloskan," jelasnya. Pihaknya kali ini membawa para tukang becak dan buruh yang tergabung dalam Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jatim. "Jangan sampai langkah kami dipotong lagi, kalau ada halhal yang tidak diinginkan, saya tidak mau tanggung jawab. Saya tidak pakai APBD yang potensi korupsi, saya ini pakai uang pribadi. Ini berat
dan tidak murah. Saya percaya KPU Jatim profesional," imbuhnya. Ia pun menegaskan, pakaian Madura dianggap adalah bagian dari Jatim, selama ini banyak pulau terpencil di Madura yang belum disentuh pembangunan. "Dukungan KTP terbanyak untuk Eggi-Sihat justru banyak dari Madura. Ada 150 ribu orang pendukung kami dianggap sah waktu verifikasi pertama," tuturnya. Sementara itu,Komisoner KPU Jatim Agus Mahfudz Fauzi mengharapkan ada tim Eggi-Sihat yang mengawal proses verifikasi administrasi dukungan di KPU Jatim dan KPU kabupaten/kota. "KPU akan merekap satu per satu dukungan. Kami profesional dan tidak ada dusta diantara kita. Ada waktu 14 hari ke depan akan verifikasi. Dari 2 juta KTP yang diserahkan tidak harus semuanya memenuhi syarat, cukup memenuhi 878.187 KTP saja pada kekurangan pertama, Eggi-Sihat sudah bisa lolos," tandasnya. (mag/kas)
12
NASIONAL
SENIN 24 JUNI 2013 NO.0144 | TAHUN II
JELANG PEMILU 2014
PKS Tetap Optimis Berumur Panjang AKARTA-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin mereka akan menjadi partai yang kuat dan bermasa depan cerah meski sebagai pendukung pemerintah, mereka menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Karena sikap ini, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, riwat PKS akan tamat pada pemilu 2014 mendatang. Tetapi PKS membantahnya. “Prediksi prematur, insya Allah PKS semakin kokoh dan kuat. Kita akan umur panjang,” kata Sekretaris FPKS DPR Abdul Hakim di Jakarta Minggu (23/6). Dia justru yakin PKS akan bangkit dan memenangkan Pemilu 2014. “Dengan izin-Nya kami akan menjadi pemenang Pemilu 2014,” tegasnya. Terkait sikap politik tersebut, PKS mengklaim telah berkomunikasi dengan Presiden SBY secara langsung. PKS menerjemahkan, SBY menghendaki koalisi dengan PKS dilanjutkan sampai 2014. “PKS dan Pak SBY memiliki kesepakatan menjaga pemerintahan hingga 2014,” kata Ketua Humas DPP PKS, Mardani Alisera pada kesempatan lain. Sebelumnya Ruhut Sitompul menilai sinis kebijakan PKS yang tidak mendukung kenaikan harga BBM, padahal mereka anggota koalisi pendukung pemerintah. Menurutnya, hal ini tak akan membuat PKS meraih simpati rakyat. Malah Ruhut memprediksi PKS hilang di Pemilu 2014. “Aku takut PKS tidak lolos Parliamentary Threshold. 2014 tamat lah. Karena rakyat sudah tahu siapa PKS itu,” kata mantan politisi Partai Golkar itu. PKS boleh saja mengklaim dimaafkan SBY dan bisa tetap di koalisi sampai 2014. Menurut Ruhut, SBY memang membiarkan PKS di koalisi sembari menunggu sanksi yang sebenarnya dari masyarakat. “Sebenarnya yang jelas Pak SBY mengatakan biarlah rakyat yang menilai. Karena penilaian rakyat itu lebih ngeri dari sekedar maaf-memaafkan kesalahan PKS,” katanya. (gam/aji)
HARGA BBM NAIK
44,52 % Publik Salahkan SBY J A K A RTA - P r e s i d e n Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap pihak yang paling bertanggungjawab atas kenaikkan harga BBM bersubsidi. Hasil survey Lembaga Survey Indonesia menyebutkan sebesar 44,52 % publik menyalahkan SBY, sementara 26,03 % menyalahkan DPR. “Meski pengumuman kenaikkan dilakukan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Jero Wacik bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, tetapi SBY pihak yang disalahkan, “ ujar Peneliti Lembaga Survey Indonesia, Adjie Alfaraby di Jakarta, Minggu (23/6). Menurut Adjie, berdasarkan riset tentang respon masyarakat terhadap penaikan harga BBM, ternyata masyarakat menilai presiden melakukan pengalihkan isu atau wacana ke DPR. Pengalihan isu ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan terhadapnya. “Karena persoalan pencitraan,” tegasnya. Selain SBY, lanjut Adjie, masyarakat juga menyalahkan Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat merupakan partai yang mendukung naiknya harga BBM. “Dua tokoh yang disalahkan yakni Presiden dan Partai Demokrat,” ujarnya. Lebih jauh kata Adjie, iklan layanan masyarakat pemerintah yang gencar menyosialisasikan alasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tak sepenuhnya sampai ke public. Sehingga masyarakat menjadi tidak percaya. “Tapi 40,60 % mayoritas publik menyatakan ragu-ragu dengan materi iklan tersebut untuk pengurangan subsidi demi kepentingan rakyat kecil,” terangnya Diakui Adjie lagi, sosialisasi kenaikan harga BBM
memang gencar dikampanyekan lewat berbagai media seperti spanduk, pesan pendek, iklan media massa. Bahkan sebanyak 65,70 % publik juga melihatnya. Sementara mereka yang menyatakan tidak percaya dengan sosialisasi alasan pemerintah tersebut sampai 25,30 %, dan 22,20 % menyatakan percaya, dan sebanyak 11,9 % tidak menjawab. Adjie menambahkan persepsi publik di atas adalah hasil survei dengan quick poll yaitu menggunakan handset LSI yang dipegang 1200 responden dari seluruh provinsi Indonesia pada 18-20 Juni 2013. Metodenya multistage random sampling. Kendati begitu, kompensasi Pemerintah atas naiknya harga BBM, salah satunya lewat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berupa Rp 150 ribu per bulan untuk warga miskin, disetujui sekitar 58,92 % publik. Hanya 29,12 % tidak setuju. Seperti diketahui, Pemerintah memastikan kenaikan harga BBM subsidi akan dilakukan mulai besok pukul 00.00 WIB, Sabtu tanggal 22 Juni 2013. Harga bensin premium menjadi Rp 6.500/ liter dan solar menjadi Rp 5.500/liter. “Menteri ESDM, pengumuman No.07.PM/12/ MPM/2013 tentang penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi. Sesuai ketentuan pasal 4, pasal, 5, dan pasal 6, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2013 tentang harga jual eceran dan konsumen jenis bahan minyak tertentu, penyesuaian harga BBM bersubsidi telah ditetapkan, satu bensin premium Ron 88 Rp 6.500/liter, minyak solar Rp 5.500/liter,” kata Menteri ESDM, Jero Wacik. (gam/abd/cea)
ant/reno esnir
DEMO BLSM. Warga berunjuk rasa menuntut pengawasan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (23/6). Pengunjuk rasa menilai BLSM yang disalurkan selama empat bulan tersebut rawan diselewengkan dan dikorupsi.
KPK Awasi Dana BLSM JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Langkah pengawasan itu perlu dilakukan, mengingat dalam pengucuran BLSM, rentan dengan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. “Diawasi agar program BLSM tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan,” kata Wakil Ketua
KPK, Bambang Widjojanto di Jakarta, Minggu (23/6) Diakui Bambang, besarnya alokasi anggaran yang
disalurkan melalui BLSM, itu menjadi pertimbangan utama KPK turut mengawasi. Pihaknya sebagai lembaga penegak hukum, merasa perlu untuk mengawal program tersebut agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “BLSM adalah salah satu program strategis pemerintah yang menyangkut langsung ke rakyat dan jumlah uang yang cukup besar,” tambahnya.
Dana BLSM mulai dikucurkan kemarin sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak jenis premium menjadi Rp 6500 per liter dan solar Rp 5500 per liter. Pemerintah mengalokasikan Rp12,009 triliun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera Perubahan 2013. Program BLSM merupakan anggaran lima bulan,
yang terdiri dari bantuan tunai Rp11,64 triliun untuk 15.530.897 orang, safeguarding sebesar Rp361 miliar, untuk kebutuhan imbal jasa PT Pos dua tahap sebesar Rp279,55 miliar, percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos sebesar Rp70,46 miliar, dan untuk Operasional koordinasi sebesar Rp10,98 miliar. Berbau Politis Ditempat terpisah, Koordinator Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Ucok Sky Khadafi, menilai kebijakan BLSM yang dikeluarkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM sangat berbau politis. Terlebih kebijakan BLSM ini keluar menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. “BLSM bagi kita terlalu sedikit untuk masyarakat, BLSM terlihat betul-betul terlihat menjelang pemilu 2014, jadi mendekati rakyat untuk pemilu,” katanya Menurut Ucok, pernyataannya tersebut didasari fakta bahwa BLSM memang memiliki ciri-ciri yang lebih sesuai untuk dianggap sebagai sebuah dana kampanye ketimbang sebuah program pemerintah. “Dana kampanye itu cirinya waktunya sebentar. Kalau benar-benar programnya pemerintah itu biasanya panjang durasinya, BLSM itu hanya 4 bulan saja, berarti ini untuk dana kampanye,” tukasnya. Lebih jauh Uchok menyebut pemberian BLSM lebih kepada pertimbangan Politis dan pencitraan daripada untuk membantu masyarakat miskin pasca kenaikan harga BBM seperti yang didengungkan pemerintah. “Tapi kalo mereka menolak anggapan ini, ya perpanjang dong BLSM-nya,” pungkasnya. (gam/cea)
KASUS DUGAAN KORUPSI
FITRA: Kemenhub Paling Korup di Belanja Negara JAKARTA-Modus penggunaan anggaran belanja negara oleh kementerian dan lembaga (K/L) secara fiktif ternyata masih terus terjadi. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menemukan, praktek paling banyak dilakukan Kementerian Perhubungan yang mencapai Rp212 miliar. “Rangking pertama, kerugian negara atas modus belanja fiktif dan kemahalan harga terdapat di Kementerian Perhubungan dengan kerugian negara sebesar Rp.212 miliar,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Minggu (23/6). Menurut Uchok, Kementerian Perhubungan menempati peringkat pertama K/L atas Kerugian Negara dengan modus kelebihan bayar. Modus yang dilakukan Kemenhub ada pada ketidaksesuaian spesifikasi belanja proyek, modus kekurangan bayar, biaya konsultan dan kelebihan pembayaran lainnya. Dia menambahkan, beberapa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan, yaitu piutang PNBP pada Kejaksaan sebesar Rp12,55 triliun yang merupakan piutang dari uang pengganti, denda tilang dan sewa rumah dinas. Selain itu, Piutang PNBP pada Kementerian ESDM sebesar Rp9,40 triliun yang merupakan piutang dari iuran royalti dan iuran tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). “Piutang PNBP pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp2,07 triliun berasal dari tunggakan provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi serta tunggakan ganti rugi,” ujarnya. Uchok mengatakan, piutang PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2,78 triliun berasal dari biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan pengenaan denda. Pemerintah baru saja menaikkan harga BBM subsidi
di Indonesia. Kenaikan harga BBM subsidi mengerek harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar menjadi Rp 5.500 per liter dari sebelumnya yang hanya Rp 4.500 per liter. FITRA menyebut kebijakan yang diimplementasikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya untuk menutupi kerugian negara akibat pemborosan yang dilakukan kementerian di bawah pimpinannya. Penyesuaian harga BBM subsidi dianggap tidak perlu jika kementerian bisa menghemat anggaran mereka. “Belanja fiktif tidak sesuai, Kementerian Perhubungan paling banyak merugikan negara yang nilainya mencapai Rp 565 miliar, dan ini terlalu besar,” ujar Ucok. Menurut Ucok, seharusnya SBY terlebih dahulu membenahi sistem keuangan di kementerian dan lembaga. Setelah itu baru menaikkan harga BBM kalau memang jika diperlukan untuk menyehatkan anggaran. “Ada ketimpangan di rumah tangga dan kementerian. Kementerian budget nya mencapai Rp 1,2 miliar per tahun, Rp 100 juta perbulan. Sementara rakyat miskin hanya Rp 100.000-an perbulan dan hanya 4 bulan,” katanya. Dia sangat menyayangkan kebijakan yang diambil oleh SBY yang dirasa cukup memberatkan rakyat miskin. SBY sebagai presiden seharusnya lebih memikirkan rakyat miskin daripada kementeriannya. “Seharusnya yang digenjot adalah dana untuk orang miskin,dan menggencet biaya operasional (kementerian),” tutupnya. Menyinggung soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Uchok menyebutkan, seharusnya
pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena, lanjut dia, pemerintah masih mempunyai banyak piutang untuk ditagih dari periode 2011 dan 2012. “Seharusnya harga BBM tidak perlu naik, karena bsa ditutupi dari piutang,” imbuhnya. Uchok mengatakan, pada laporan keuangan yang diterbitkan pemerintah, terdapat piutang yang bisa dipungut berupa pajak dan cukai. Hingga 2012, ada piutang sebesar Rp93,47 triliun, sedangkan pada 2011 sebesar Rp108 triliun. “Piutang Pajak berasal dari pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp70,72 triliun dan Rp86,80
dilunasi sampai dengan 31 Desember 2012. “Sedangkan piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp22,75 triliun dan Rp21,26 triliun merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas,” ujar Uchok. Daerah Terkorup Di tempat yang sama, Koordinator Advokasi FITRA lainnya, Maulana mengatakan, pihaknya merilis lima daerah di Indonesia yang paling korup dalam menggunakan dana peningkatan fasilitas umum. “BPK telah menemukan indikasi keru-
ngan sepuluh kasus. “Disusul Kalimantan Timur dengan nilai korupsi mencapai Rp29,6 miliar dengan dua kasus,” katanya. Provinsi selanjutnya adalah Kalimantan Selatan dengan nilai korupsi mencapai Rp10,8 miliar dengan 8 kasus. Aceh mempunyai 18 kasus dengan nilai korupsi mencapai Rp7,8 miliar, sedangkan yang terakhir di Maluku Utara dengan jumlah kasus 28 buah yang nilainya mencapai Rp 5,8 miliar. Sementara itu, lanjut dia, pemerintah daerah kota juga melakukan korupsi fasilitas umum, yakni Kota Tebing Tinggi, Ambon, Denpasar, Bukit Tinggi dan Prabumulih. Untuk tingkat kabupaten,
triliun,” paparnya. Pajak ini, merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum
gian keuangan di daerah yang besarnya mencapai sekitar Rp726,4 miliar dalam laporan pemeriksaan semester II tahun 2012,” ujarnya. Berdasarkan data Fitra, provinsi pertama yang menempati daerah terkorup adalah Papua Barat yang mencapai Rp 86,8 miliar de-
yakni Kabupaten Nduga, Kepulauan Sula, Wajo, Beraj dan Kapuas. “Kami merekomendasikan Kementerian Keuangan membatasi dana transfer ke daerah yang berbentuk belanja modal fasilitas umum bagi daerah-daerah tersebut,” tuturnya. (gam/abd/ bud)
EKONOMI
13
SENIN 24 JUNI 2013 NO.0144| TAHUN II
Perkuat Bisnis e-money
Mandiri Rambah e-Ticketing Kereta
Indonesia Property & Bank Award 2013. Ketua Dewan Perwakilan Daerah-RI Irman Gusman (kiri) menyerahkan penghargaan Golden Developer Award kepada Head of Corporate Communication Sinar Mas Land Panji Himawan (kanan) Sinar Mas Land di acara Indonesia Property & Bank Award 2013 di Jakarta. Sinar Mas Land sebagai salah satu pengembang terkemuka di Indonesia membangun sejumlah proyek properti prestisius diantaranya BSD City dan pusat perbelanjaan International Trade Center (ITC) yang tersebar di beberapa wilayah di dalam negeri.
BI Sempurnakan Aturan MMQ JAKARTA-Bank Indonesia (BI) tengah melakukan kajian terkait penyempurnaan kodifikasi Produk Perbankan Syariah sebagi pedoman pelaksanaan kredit kepemilikan rumah berbasis syariah Islam atau Musyarakan Mutanaqisah (MMQ). Langkah ini dilakukan untuk menghindari adanya spekulasi dalam penerapan MMQ dengan skema indent oleh perbankan Syariah di sektor properti. “Indent itu masih dalam perdebatan untuk mencari solusi. Kami khawatirkan justru indent bisa menyebabkan terjadinya spekulasi. Jangan sampai terlanjur pasar banyak masuk ke sana, seperti gadai emas misalnya,” kata Direktur Perbankan Syariah BI, Edy Setiadi di Jakarta, Jumat (21/6). MMQ adalah perjanjian pengambilalihan porsi kepemilikan rumah, yaitu suatu perjanjian atau akad yang menggunakan konsep kepemilikan bersama oleh bank dan nasabah atas tanah dan bangunan. Nasabah melakukan pembayaran secara bertahap atas aset yang dimiliki oleh bank sehingga porsi bank menjadi berkurang. Selama perpindahan tangan tersebut, bank
berhak mengambil sewa aset yang dipakai oleh nasabah dengan margin yang ditentukan bank. Sedangkan indent/pre-order adalah barang yang masih belum tersedia, bisa barang yang belum tiba atau belum ada. Menurut Edy, skema indent pada akad MMQ sangat dimungkinkan terjadinya penyimpangan penggunaan dana transaksi. Misal, kata dia, dalam suatu akad diperjanjikan bangunan dalam 2 atau 3 tahun lagi akan mulai dibangun tapi belum ada perjanjian kapan bangunan tersebut akan selesai. Namun, uang sudah sudah diberikan oleh nasabah. Akibatnya, dimungkinkan uang tersebut tidak jelas dilarikan ke mana. “Bahkan, dikhawatirkan uang ini bukan untuk melakukan pembangunan tapi sengaja diendapkan supaya harga naik,” kata dia. Sejauh ini, jelas Edy, tran-
saksi pada produk ready stock (barang sudah ada) dan indent tidak secara jelas di definisikan di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Tetapi, sekarang sedang dibahas pengertian barang sudah ada dan indent itu,” tutur Edy. Lebih jauh Edy menuturkan, bahwa penyempurnaan kodifikasi produk syariah tersebut nantinya akan membedakan mana barang indent dan ready stock. Sehingga, kata dia, pihak perbankan tidak perlu lagi meminta izin ke BI dalam pelaksanaan akad transaksi untuk produk yang sudah masuk ke dalam buku kodifikasi. “Jadi, untuk produkproduk yang sudah dianggap generik dan tidak membawa penafsairan yang berbeda tehadap fatwa, maka produk ini yang masuk buku kodifikasi,” tandas Edy. Sejauh ini, jelas Edy, transaksi pada produk ready stock dan indent tidak secara jelas di definisikan di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). “Yang saya dengar itu, yang namanya jual beli memang barangnya sudah ada. Tetapi, sekarang sedang dibahas pengertian barang sudah ada
dan indent itu,” tutur dia. Sampai saat ini kata dia, BI baru mengeluarkan aturannya untuk pembiayaan perumahan dengan skema pembiayaan MMQ. Sedangkan untuk kendaraan bermotor, BI masih terus melakukan simulasi. Namun, dia tidak dapat memastikan kapan kajian MMQ kendaraan bermotor akan dilaksanakan. Secara umum kata dia, kontribusi MMQ terhadap pembiayaan di industri perbankan syariah tidak terlalu besar. Hingga April 2013 total pembiayaan mencapai Rp 163,4 triliun atau tumbuh 50,3 % bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Porsi musyarakah sendiri per April 2013 hanya 19,7 % dari total portofolio pembiayaan perbankan syariah atau setara dengan Rp 32,28 triliun. Porsi pembiayaan terbesar masih berasal dari murabahah, yaitu sebesar Rp 98,3 triliun atau setara dengan 60,1 % dari total pembiayaan. “Sedangkan per April total dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah mencapai Rp 158,51 triliun atau tumbuh 39 %,” pungkas dia. (gam/ bud)
PEMBATASAN SOLAR
Sektor Pengangkutan Menurun
PADANG- Bank Indonesia mengungkapkan kebijakan pembatasan pemakaian bahan bakar solar bersubsidi bagi truk memicu perlambatan pertumbuhan sektor pengangkutan di Sumatera Barat menjadi 7,7 persen pada triwulan I 2013.
“Terhambatnya jalur distribusi darat terkait pembatasan bahan bakar solar bersubsidi menjadi salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan sektor transportasi,” kata Peneliti Ekonomi Senior Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah VIII M
Setyawan Santoso di Padang, Minggu. Menurut dia, pemberlakukan Peraturan Menteri ESDM no 1 tahun 2013 tentang pengendalian bahan bakar minyak yang membatasi pennggunaan solar bersubsidi bagi kendaraan pengangkut hasil
perkebunan, kehutanan dan pertambangan pada Maret menyebabkan antrean panjang truk pengangkut di SPBU. “Panjangnya antrean telah menyebabkan waktu tempuh distribusi menjadi lebih lama dibandingkan sebelumnya serta mengurangi jam beroperasi,” kata dia. Di sisi lain, lanjutnya, akibat mekanisme teknis di lapangan kurang baik, pelaku usaha pengangkutan yang seharusnya menggunakan bahan bakar solar nonsubisidi tetap berupaya untuk mendapatkan solar subisidi. Sementara itu kuota solar subisidi untuk 2013 di Sumbar lebih rendah dari tahun sebelumnya hanya 373,1 ribu kiloliter dimana pada 2012 mencapai 408,4 ribu kiloliter Akibatnya, menurut dia, subsektor pengangkutan untuk angkutan jalan raya pada triwulan I 2013 tumbuh melambat menjadi 7,8 persen dari 8,5 persen pada triwulan IV 2013. Kebijakan tersebut juga akhirnya mendorong pergerakan inflasi dari kelompok komoditi yang harganya ditentukan pemerintah naik menjadi 7,6 persen dari sebelumnya 7,5 persen. (ant/wan/beth)
MEDAN-Bank Mandiri menggandeng anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero), yaitu PT Railink dan PT Kereta Commuter Jakarta (KCJ), untuk memperkuat bisnis e-money. Hingga Mei 2013, kartu mandiri e-money yang telah beredar mencapai lebih dari 3 juta kartu dengan frekuensi transaksi mencapai 45,3 juta atau tumbuh 76% dibanding periode yang sama tahun lalu. Bank Mandiri pun menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Railink, pengelola kereta api bandara dan KCJ, pengelola kereta komuter Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, agar bisnis e-money dapat terus tumbuh. Pada kerjasama dengan Railink, Bank Mandiri, bersama BCA, BRI, BNI, dan Bank Mega akan mengimplementasikan sistem pembayaran elektronik kereta api bandara. Untuk tahap awal, implementasi akan dilakukan untuk sistem pembayaran kereta bandara Kuala Namu Medan, Sumatera Utara pada Juli 2013, selanjutnya akan dilakukan di Bandara Soekarno Hatta Jakarta pada 2014. Sementara itu, penerapan sistem pembayaran elektronik kereta komuter Jabodetabek, akan dilakukan Bank Mandiri bersama BCA, BRI, BNI dan Bank DKI.
Direktur Bank Mandiri Sunarso mengatakan, kerjasama ini dapat mendukung kelancaran transaksi pembayaran kereta bandara maupun kereta komuter, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kereta sebagai alat transportasi. “Langkah ini juga merupakan salah satu upaya kami mendukung program less cash society dan meningkatkan efisiensi pembayaran dalam menggunakan berbagai moda transportasi serta memperkuat penetrasi e-money. Sebelumnya pada Januari 2013 Bank Mandiri juga mengimplementasikan e-ticketing bus Transjakarta,” kata Sunarso. Bank Mandiri, terus mengembangkan layanan pembayaran elektronik menggunakan kartu prabayar yang saat ini menggunakan brand “e-money”. Hasilnya, nilai transaksi e-money sejak Januari hingga Mei 2013 tumbuh 104% menjadi Rp558 miliar dari Rp274 miliar pada periode yang sama tahun 2012. Adapun pangsa pasar e-money untuk frekuensi transaksi telah mencapai 84,17%. Selain menggandeng perusahaan penyedia jasa transportasi, untuk memperkuat bisnis ini Bank Mandiri juga telah menggandeng lebih dari 870 merchant dengan jumlah outlet sebanyak
22.365 unit. Kartu mandiri e-money juga dapat dilakukan untuk melakukan pembayaran tol di 13 ruas tol dengan jumlah gardu pembayaran mencapai 651 gardu tol, yaitu Ruas tol Cawang – Tomang – Cengkareng, Cawang – Tanjung Priok – Pluit, Cikupa – Anyer, Jakarta Outer Ring Road (JORR), Jakarta Lingkar Barat Satu (JLB), Bogor Outer Ring Road (BORR), Jakarta – Cikampek, khususnya gerbang Pondok Gede – Cikarang, Jagorawi, khususnya gerbang Taman Mini – Cibubur, Jakarta – Tangerang, Palikanci, Semarang, Surabaya - Gempol dan ruas Belawan – Medan - Tanjung Morawa (Belmera). Untuk memudahkan transaksi, pengguna mandiri e-money dapat melakukan isi ulang kartu di jaringan mandiri atm dengan menggunakan kartu mandiri debit dan kartu debit bank lain yang tergabung dalam ATM Bersama. Disamping itu, masyarakat juga dapat membeli dan mengisi ulang di gerai Indomaret, Ceriamart, Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, Lawson, Hypermart, 7-Eleven, Superindo, Circle-K, kantor cabang Bank Mandiri serta lebih dari 27 ribu lokasi yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Lampung dan Bali. (gam).
Senior Vice President Consumer Loans Bank Mandiri Djoko Yoewono (kanan) menerima penghargaan Bank dengan Layanan KPR Terbaik dari Wapemred Majalah Property dan Bank Adrian Putra (kiri) pada penghargaan Indonesia Properti dan Bank Award ke-8 di Jakarta. Bank Mandiri telah menyalurkan KPR sebesar Rp. 27,5 triliun pada Maret 2013 naik 22 persen dari periode yang sama tahun lalu dan mendapatkan penghargaan sebagai bank berkinerja sangat bagus untuk kelompok aset di atas Rp. 200 triliun.
Utang Swasta
Bisa Transmisikan Terjadinya Krisis JAKARTA-Besarnya utang luar negeri swasta di Indonesia bisa menjadi media mentransmisikan terciptanya krisis di dalam negeri. Terlebih lagi, jika pertumbuhan ekonomi di China mengalami bubble akibat menumpuknya utang di sektor infrastruktur. “Bubble di China bisa jadi akan menular ke Indonesia dalam bentuk krisis ekonomi yang ditransmisikan oleh besarnya utang luar negeri Indonesia. China bisa menjadi indikator potensi terjadinya krisis yang akan menimpa Indonesia. Tetapi, perlambatan ekonomi China lebih mengarah pada equilibrium baru,” kata Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati di Jakarta, Minggu (23/6). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hingga Februari 2013 total utang luar negeri swasta bank maupun bukan bank telah mencapai 127,092 miliar dollar AS. Jumlah ini lebih besar dibandingkan pada Januari 2013 yang hanya 125,05 miliar dollar AS. Apalagi jika dibandingkan dengan bulan Februari 2012 yang jumlahnya sebesar 109,423 miliar dollar AS. Menurut Enny, meski pemerintah menyebutkan bahwa rasio utang luar negeri swasta sebesar 30 persen masih terbilang wajar, namun penilaian ini bukan sebagai alasan bagi pemerintah untuk menganggap enteng persoalan tersebut. “Kalau terjadi mismatch, tentu risikonya akan sangat besar. Peminjaman dalam bentuk valuta asing,tetapi kita tahu
belakangan ini rupiah terdepresiasi,” tutur dia. Enny menjelaskan, utang luar negeri swasta akan berisiko besar apabila perusahaan yang meminjam dalam bentuk valas, namun hasil produksinya tidak berorientasi ekspor atau proyeknya hanya menghasilkan rupiah. “Kalau perusahaan yang bukan berorientasi ekspor utangnya valas, tentu ini risikonya tinggi,” imbuh Enny. Terlebih lagi lanjut Enny, semakin lebarnya defisit neraca perdaganga Indonesia juga akan terus mendorong pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Apalagi, utang luar negeri swasta sudah mencapai 87,1 persen dalam berbentuk dollar AS. Selain itu, terang Enny, pihak swasta juga tengah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dolar AS dalam memenuhi kewajibannya di tengah buruknya perekonomian Eropa, meskipun tren ekonomi di AS sedang membaik. “Defisit neraca perdagangan kita lebar, jadi sulit bagi mata uang kita untuk tidak terdepresiasi,” kata Enny. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, besarnya jumlah utang luar negeri swasta yang terus meninggi, telah memaksa pemerintah untuk menetapkan batas rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) dalam perhitungan pajak. Bambang menyatakan,
kebijakan ini sekaligus untuk menjaga kestabilan makroekonomi Indonesia yang bukan hanya sebatas untuk menaikkan penerimaan pajak. “Kalau utang luar negeri swasta berlebihan, dikhawatirkan akan terjadi ketidakcocokan mata uang dan ketidakmampuan membayar saat jatuh tempo,” kata Bambang. Dia mengatakan, kondisi serupa juga pernah terjadi pada 1998, ketika banyak perusahaan swasta yang menutup bisnisnya akibat besarnya utang luar negeri mereka. Saat ini, jelas dia, pengusaha terbuai dengan banyaknya likuiditas yang ditawarkan di luar negeri dengan tingkat suku bunga yang rendah. Namun, jelas Bambang, hal tersebut bisa saja berbalik menjadi dampak buruk bagi mereka dan perekonomian Indonesia secara umum. “Kita tidak bisa memberikan toleransi, kalau ada beberapa indikator yang berbahaya nantinya,” ucap Bambang sembari menegaskan, aturan DER juga umum dilakukan oleh banyak negara berkembang. Di tempat terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih mengaku sangat mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan batas DER dalam perhitungan pajak yang bertujuan menekan utang luar negeri swasta. “Saya mendukung rencana pemerintah itu, agar kita bisa terhindar dari krisis yang pernah kita alami,” katanya. (gam/bud)
14
TAPAL KUDA
SENIN 24 JUNI 2013 NO.0144| TAHUN II
Jelang Sya’ban
Tradisi Berendam di Pesisir Pantai PROBOLINGGO – Bulan Sya’ ban bagi warga Kota Probolinggo, adalah bulan spesial dalam kehidupan mereka. Warga menanggap sebagai bulan penebusan dosa dan tolak bala. Mereka menggelar acara ritual adat berendam di laut, yakni mandi bersama di pesisir pantai Mayangan, Minggu (23/6). Satu persatu mereka datang dari penjuru Kota Probolinggo ke pantai pesisir Mayangan dengan tujuan membuang sangkal lahir dan bathin memasuki bulan Romadhon. Tua muda berikut anak-anak berbaur mandi di pantai yang saat itu ombaknya cukup landai. Menurut Ali (37) warga Jalan Kapiten Patimura, Gang Tajungan Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, mengatakan dengan mandi dilaut pesisir pantai Mayangan setidaknya dirinya menjadi bersih saat menunaikan ibadah puasa nanti. Ali tidak sendirian, bapak
satu putra ini juga membawa anaknya untuk berendam di laut. Tak hanya Ali.
Dengan mandi di laut harapannya semua hal yang berbau syak wasangka, iri, dengki, sombong tak ada lagi saat menunaikan ibadah puasa,
Restiana bocah kelas empat SD inipun juga ikut mandi. Ia mengaku dengan mandi di pesisir pantai Mayangan puasanya lebih afdol karena sebelum puasa mendahului dengan mandi di laut.
“Dengan mandi di laut harapannya semua hal yang berbau syak wasangka, iri, dengki, sombong tak ada lagi saat menunaikan ibadah puasa, sehingga puasa mereka dapat berjalan ikhlas dan memperoleh pahala dari yang maha kuasa”ucap Ali. Hal senada, diungkapkan Sutrisno (45) warga Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Dia mengaku tidak tahu persis kapan beberapa tradisi menyambut datangnya Ramadan itu dimulai. Namun Sutrisno meyakini, semua tradisi itu memiliki makna dan pesan moral yang mendalam jika dilaksanakan dengan ikhlas. ”Saya tidak tahu sejak kapan tradisi ini dimulai, namun semua itu baik untuk dilaksanakan. Semua masyarakat melaksanakan tradisi ini dengan penuh keriangan, saya berharap tradisi ini bertahan,”pungkasnya. (hud).
Tarif Perahu Penumpang ke Gili Ketapang Naik PROBOLINGGO - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya solar yang biasanya dijadikan bahan bakar untuk angkutan perahu berkapasitas 20 gross ton ke bawah ternyata berimbas terhadap tarif angkutan perahu nelayan. Buktinya, tarif angkutan perahu penyeberangan dari Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo ke Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo mulai disesuaikan dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Tarif sebelumnya Rp 4.000 dinaikan menjadi Rp 5.000 per penumpang. “Tarif yang biasaya Rp. 4.000 rupiah per orang saat ini naik menjadi Rp.5.000 rupiah. Hal ini terjadi setelah pemerintah menarik susbsidi bahan bakar minyak khususnya solar yang biasanya dijadikan bahan bakar untuk angkutan perahu,”aku Suryono, koordinator penyeberangan perahu Gili Ketapang, Minggu (23/6). Menurut Suryono, kenaikan tarif hingga lima ribu rupiah sudah dibicarakan dan merupakan kesepakatan
antara pengusaha angkutan perahu dengan para penumpang. Sedangkan tarif angkut sepeda motor tergantung penumpang, biasanya Rp.15.000, dan untuk sewa perahu biasanya Rp.350.000 naik menjadi Rp.350.000. Alasannya, setelah susbsidi BBM khususnya solar dinaikan oleh pemerintah. “Tarif ini masih bisa dijangkau oleh masyarakat, artinya masayarakat tidak keberatan dan bisa menjangkau harga tersebut,” sebutnya. Sementara itu, kenaikan ongkos perahu sudah masuk pada bagian pengelola jasa penyeberangan kepulauan. ”Tidak ada cara lain kecuali menaikkan ongkos perahu, karena memang kondisi yang menuntut kami seperti itu,” terang Artuna, salah satu pemilik perahu penyeberangan
ke Gili Ketapang. Artuna menjelaskan dengan adanya kenaikan harga BBM solar ini membuat harga di tingkat pengecer melambung tinggi di atas harga Pertamina. Selain itu, kelangkaan ini membuat jadwal keberangkatan perahu menjadi molor, sehingga menaikan biaya operasional. Lebih lanjut, dia mengungkapkan sebelum kenaikan BBM, solar semakin sulit didapat. Satu satunya cara untuk memperoleh solar adalah dengan menitipkan jerigen di SPBU selama tiga hari. Meski sudah titip jerigen di SPBU, itupun tidak mudah karena biasanya hanya mendapat jatah satu jerigen saja. “Agar kebutuhan solar mencukupi, dia dan pemilik perahu yang lain menyiasati dengan menunggu perahu penuh penumpang baru berangkat,”ucap Artuna, pemilik perahu ukuran 20 GT. Dengan cara ini, lanjut Artuna, hanya sekali antar ke pulau Gili Ketapang, sehingga solar bisa di hemat untuk kebutuhan selama tiga hari. ”Jika solar semakin mahal, para pe-
milik perahu yang biasa melayani penyeberangan ke pulau Gili Ketapang menghabiskan 3-5 liter, secara otomatis akan menaikan ongkos,” tegasnya. Dia menambahkan, rencana kenaikan ongkos penyeberangan Gili Ketapang tersebut, dalam waktu dekat akan segera dimusyawarahkan oleh pemilik perahu. Itu penting, agar adanya kenaikan bisa didukung oleh seluruh jajaran terkait, sehingga sosialisasi ke penumpang jadi gampang. ”Kalau memang itu sudah keharusan, jadi saya kira tidak akan ada persoalan. Apalagi dengan kenaikan harga BBM, ini semakin menjadi dasar untuk menaikkan ongkos,” urai Artuna. Salah satu penumpang asal Pulau Gili Ketapang, Buati, menyatakan, kenaikan ongkos kapal tradisional ini memang pantas dinaikan. Menurutnya, hal itu sudah sangat wajar dan tidak membebani masyarakat selaku satu-satu pengguna jasa. ”Saya kira kenaikan itu wajar, naiknya hanya Rp.1.000 karena harga solar sudah naik,”pungkasnya.(hud).
SISTEM RESI GUDANG
Mendag Apresiasi SRG di Kabupaten Probolinggo
PROBOLINGGO – Kementrian Perdagangan sangat mengapresiasi pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten Probolinggo yang telah berjalan dengan baik, mengingat SRG merupakan salah satu alternatif pembiayaan dan sarana tunda jual yang efektif bagi petani dalam menghadapi panen raya , yang biasanya harga cenderung
rendah. Ungkapan tersebut, disampaikan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Gita Wirjawan, saat berdialog dengan Perwakilan Petani Se Kabupaten Probolinggo, di Desa Alas Sumur, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Minggu (23/6). Gita Wirjawan menjelaskan, melalui skema SRG komoditi
yang di miliki pelaku usaha terutama kelompok tani dan UKM yang di simpan di gudang oleh pengelola gudang akan di terbitkan Resi Gudangnya. “Resi gudang ini bisa dijadikan agunan sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lain. Selain itu, para pelaku dapat menjaminkan resi gudangnya untuk memperolaeh modal kerja dan ke-
butuhan pembiayaan,” terang Mendag. Agar implementasi SRG di Kabupaten Probolinggo dapat lebih di tingkatkan, ia berharap agar seluruh pihak baik dari pemerintah daerah, perbankan, asuransi, pengelola gudang, dan kelompok tani dapat besinergi serta berperan aktif dalam upaya peningkatan implementasi SRG di Kabupaten Probolinggo. ”Sinergi dan peran aktif itu dapat dilakukan melalui pemanfaatan gudang SRG yang telah di bangun maupun milik swasta yang berpotensi untuk menjadi gudang SRG,” tandas Gita Wirjawan. Dikesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Nus Nuzulia Ishak menyatakan bahwa khusus untuk Provinsi Jawa Timur, sampai tahun 2013 SRG telah diimplementasikan di Kabupaten Jombang , Mojokerto , Banyuwangi , Probolinggo , Nganjuk , Madiun , Pasuruan , Ngawi , Sampang , Tuban , Tulungagung dan Blitar. “Jumlah penerbitan Resi Gudang di daerah tersebut mencapai 261 resi, dengan total volume 12.729,29 ton, atau senilai Rp.55,35 miliar. Sebanyak 211 Resi Gudang telah di gunakan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.34,71 miliar,”pungkasnya.(hud).
BERENDAM, Jelang Sya’ban, kalangan tua muda berikut anak-anak berbaur mandi di Pesisir Pantai Mayangan yang saat itu ombaknya cukup landai.
PENDIDIKAN
Jumhur Kagum TKI Bangun Yayasan Rp600 Juta BANYUWANGI - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat kagum atas solidaritas dan jiwa sosial para TKI sehingga bisa membangun yayasan dan sekolah senilai Rp 600 juta. Kekaguman itu disampaikan Jumhur saat meresmikan Yayasan Baitussalam yang didirikan oleh TKI di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jatim, Minggu. Peresmian itu sekaligus membuka pengoperasian Sekolah Menengah Pertama Nahdlatul Ulama (SMP NU) Baitussalam yang berada di sebelah yayasan yang terletak di Desa Tampo. Puluhan anak sudah mendaftar untuk menjadi siswa di sekolah yang menjalankan program unggulan
ilmu Al Quran, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. “Hebat, saya kagum dan ini salah satu bukti bahwa TKI sangat bermanfaat bagi kemajuan daerah,” katanya. Jumhur berharap yayasan tersebut tak hanya bergerak dalam kegiatan pendidikan dan sosial tetapi juga pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “BNP2TKI ada program pemberdayaan TKI purna, sudah ada jaringan untuk memasarkan berbagai produksi TKI purna,” kata Jumhur. Pembangunan yayasan dan sekolah yang menelan dana sekitar Rp600 juta itu dibiayai oleh para TKI asal Banyuwangi yang pernah bekerja di Taiwan. Biayanya terkumpul dari iuran dan zakat para TKI
sekaligus untuk mendapatkan kenang-kenangan dari hasil kerja mereka selama di luar negeri dengan memiliki gedung sekolah dan yayasan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kepala BNP2TKI atas nama pribadi juga menyerahkan bantuan dana untuk membantu kegiatan yayasan dan sekolah. Sebelum meresmikan yayasan itu, Kepala BNP2TKI menghadiri pengajian akbar dan istighatsah Ihsaniyyah di pondok pesantren Baitussalam pimpinan KH Shoheh Mansyur. Dalam pengajian yang diadakan dalam peringatan Nisfu Syaban dan menjelang Ramadhan tersebut, Jumhur juga memberikan bantuan untuk sejumlah santri yang telah hafiz (hafal) Al Quran. (ant/rah)
PILGUB JATIM
Semangati Caleg PKB Jatim Menangkan Pemilu SIDOARJO - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyemangati para calon anggota legislator (caleg) dari PKB Surabaya, Sidoarjo dan Jatim untuk bekerja dengan maksimal guna pemenangan Pemilu 2014. “Caleg adalah garda terdepan partai, meski di masing-masing tingkatan terdapat kepengurusan. Untuk itu caleg merupakan alat kita untuk bisa memenangkan Pemilu nanti,” kata Muhaimin saat memberikan pembekalan kepada caleg PKB di Juanda, Sidoarjo, Minggu. Menurut dia, kekuatan partai saat ini dalam kondisi meningkat siginifikan di semua tingkatan. Seperti halnya di Jawa Timur yang diproyeksikan suara PKB akan mewarnai di semua kota
dan kabupaten. Muhaimin yang kerap dipanggil Cak Imin ini mengatakan PKB merupakan partai yang secara jelas dibesarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) cukup potensial memenangkan Pemilu 2014, sehingga langkah strategis menuju hal tersebut, seluruh mesin partai berjalan di semua tingkatan mulai dari pusat hingga kelurahan. Pembekalan caleg ini merupakan agenda untuk menyamakan persepsi dan langkah bagi caleg sebelum terjun sosialisasi ke masyarakat. Cak Imin mengatakan PKB mempunyai caleg tidak hanya dari unsur kader saja melainkan mulai dari unsur Nahdlatul Ulama hingga kalangan Profesional bahkan artis yang mempunyai komitmen membesarkan
nama partai. Politisi yang sekaligus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini mengungkapkan, perjuangan partai yang cukup ironis di 2009 silam sehingga diharapkan dengan kondisi partai yang kondusif ini bisa menjadi modal kemenangan partai. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur, Halim Iskandar atau Gus Halim, mengatakan PKB di Jawa Timur harus menang, dikarenakan basis suara ahlusunnah wal jamaah dan PKB ada di provinsi ini cukup besar. Rencananya, Cak Imin juga membuka Perkemahan Wirakarya Maarif NU Nasional atau Perwimanas 2013 yang pertama di Bumi Perkemahan Pesantren Babussalam, Kalibening, Mojoagung, Jombang pada 24 Juni. (ant/rah)
OPINI
SENIN 24 JUNI 2013 NO. 0144 | TAHUN II
salam songkem Dampak Kenaikan BBM
B
BM masih belum naik. Tetapi harga beberapa bahan makanan pokok sudah naik. Tidak tanggung-tanggung, kenaikannya mencapai tiga kali lipat dari harga biasanya. Kenaikan itu dipicu oleh isu pemerintah yang bermaksud menaikkan harga BBM jenis bensin dan solar dan telah mendapat persetujuan mayoritas legislatif di Senayan. Lonjakan harga bahan-bahan pokok secara tidak wajar itu sangat merugikan masyarakat bawah. Sebab mereka harus mengeluarkan rupiah lebih banyak lagi daripada biasanya. Padahal tidak semua rakyat menerima bantuan dari pemerintah. Apalagi BLSM yang dijanjikan pemerintah juga masih belum dikucurkan oleh pemerintah. Namun rakyat sudah menderita. Sekali pun BLSM dicairkan, bantuan itu juga tidak berkelanjutan. Program bantuan itu hanya dalam hitungan bulan dan tidak dapat dinikmati oleh mayoritas rakyat. Padahal dampak penaikan BBM itu menimpa sebagian besar rakyat negeri ini. Penaikan harga BBM bukanlah solusi yang tepat. Bahkan rencana penaikan BBM itu justeru menimbulkan masalah baru bagi kehidupan rakyat Indonesia. Sebab itulah upaya pemerintah menaikkan BBM memang harus terus mendapat perlawanan dari rakyat. Meski mayoritas DPR RI sudah menyetujui rencana pemerintah tersebut. Namun mayoritas DPR RI itu kiranya sudah tidak lagi mewakili rakyat negeri. Memang sangat ironi, legislatif Senayan yang notabene wakil rakyat, telah berani menyetujui penaikan BBM itu. Padahal mayoritas rakyat negeri ini menolak penaikan harga BBM. Cukup menjadi indikator para wakil rakyat telah bekerja demi kepentingan pribadi yang diatasnamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya pemerintah dan para legislatif memberikan suatu keputusan yang berpihak kepada penduduk pribumi. Bukan malah membuat suatu keputusan yang tidak solutif. Menaikkan harga BBM sudah pasti menimbulkan masalah baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan pemerintah yang dilegitimasi oleh mayoritas penghuni Senayan memang sangat disayangkan. Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharan menegaskan masalah penaikan harga BBM telah direspon pasar dengan harga bahan-bahan makanan yang melonjak signifikan. Kiranya itu cukup menjadi bukti pemerintah dan sebagian besar DPR RI sudah melakukan suatu perbuatan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Sebab penaikan BBM itu terbukti tidak bersifat solutif, bahkan hanya menimbulkan masalah baru. Memang, kenaikan harga bahan makanan pokok merupakan masalah temporal yang biasa terjadi hampir setiap tahun. Seharusnya masalah ini bisa diantisipasi dan diatasi oleh pemerintah. Akan tetapi, realitanya pemerintah tidak bisa mengantisipasinya, apalagi mengatasinya. Bahkan justeru pemerintah menambah beban derita rakyat Indonesia dengan menaikkan harga BBM. SBY sebagai pemangku pemerintahan tertinggi memiliki kekuasaan sebagai penentu, kenaikan BBM jadi dinaikkan atau justeru ditetapkan dengan harga semula. Hanya saja, setelah usulan menaikkan harga BBM itu mendapat persetujuan mayoritas DPR RI, kiranya sulit bagi SBY untuk tidak meneruskan upaya menaikkan harga BBM. Kiranya pemerintah akan memilih opsi lebih mengorbankan rakyatnya sendiri daripada mengorbankan kepentingan pemerintahan. (*)
15
Menuntaskan Masalah BBM dan Energi Pemerintah Indonesia sudah kehabisan akal dan mengalami kebuntuan untuk menyelesaikan masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga memutuskan untuk menaikkan harga dan mengurangi subidi.
W
alaupun kenaikkan harga BBM mendapatkan penolakkan dari berbagai pihak, sayangnya keputusan ini disetujui oleh wakil rakyat melalui mekanime voting. Kenaikan harga ini pasti secara langsung akan meningkatkan beban rakyat Indonesia semakin berat. Saatnya rakyat perlu bertanya peran wakil rakyat yang terhormat terhadap kepentingan rakyatnya. Perlu diketahui permasalahan BBM ini sebenarnya sudah dari bertahun-tahun diangkat, sayangnya langkah kongkrit penyelesaian masalahnya selalu menggunakan alternative terakhir, yaitu mengurangi subsidi dan menaikkan harga. Alasan klasik juga selalu disampaikan bahwa harga BBM di pasar internasional meningkat, beban negara (APBN) begitu besar dan harga BBM di Indonesia terlalu murah. Untuk mengatasi harga BBM di pasar Internasional, Indonesia bisa meninjau ulang semua kerjasama pertambangan energy dengan pihak ke III (negara asing) yang ada di Indonesia. Untuk beban
negara (APBN), Pe n g h e Oleh: Zulham Effendi matan bukan pemerintah selangkah yang harus bisa menKordinator Presidium strategis dalam gatasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia mengatasi BBM mengembangkan (PPI) se-Dunia sektor pertanian dan energi di dan perkebudalam negeri nan sehingga pendapatan negara karena dengan penghematan yang semakin besar. Untuk harga BBM , dilakukan Pemerintah Indonesia seharusnya pemerintah Indonesia tidak akan pernah menyelesaikan ketika membuat perbandingan harus permasalahan apalagi penghemajelas pembandingnya (apel dengan tannya tidak terlalu signifikan. Apabila mau melihat lebih kritis apel, jangan apel dengan duku). Kenaikkan BBM akan berimbas ke antara untung rugi dengan adanya semua sektor perekonomian Indo- penghematan ini maka bisa dilihat, nesia. Bantuan Langsung Sementara dana yang dihemat sekitar 7 triliMasyarakat (BLSM) yang diberikan un tapi dampat dari penghematan seperti obat penenang yang diberi- tersebut dengan kenaikkan BBM kan supaya masyarakat tidak geli- melebihi dari 7 triliun. Ada 7 (tujuh) langkah kongsah dan marah. Yang fatalnya lagi pemerintah tidak dapat mengontrol krit dalam penyelesaian masalah harga sembako dan lain-lain. Harga BBM dan dampaknya kedepan bawang dan jengkol saja tidak dapat yang bisa dijadikan pertimbangan diatasi apalagi yang lain. Apalagi ini oleh Pemerintah Indonesia. Permenjelang puasa dan lebaran, pasti tana, melakukan perbaikan tata harga sembako semakin mahal. Se- kelola energi yang ada di Indonesia lain itu, kuatnya kepentingan politik yang semakin hari semakin buruk. menjelang 2014 bermain dibalik nai- Kedua, meluruskan kembali paraknya harga BBM. digm bahwa seluruh sumber daya Pemerintah Indonesia harus alam yang berkaitan dengan hajat melihat akar permasalahan sebe- hidup orang banyak harus dikuasai narnya dengan harga BBM tersebut. negara, tidak boleh asing maupun BBM ini jadi masalah karena per- swasta. Salah satunya adalah BBM. mintaan yang tinggi. Kalau regu- Ketiga, mengubah semua Undanglasinya hanya menaikkan harga Undang yang tidak sejalan dengan pasti tidak akan menyelesaikan per- point 2. Keempat, menurunkan masalahan. Hal ini akan terus terjadi ongkos produksi BBM dengan medan terus membebani rakyat. Sampai maksimalkan fungsi Pertamina kapan, bisa jadi sampai harga BBM untuk memproduksi BBM serta memutus mata rantai pembelian BBM sama dengan harga pasar.
melalui pasar sekunder. Kelima, perlu menyediakan transportasi umum, berdasarkan data statistik yang banyak menggunakan BBM adalah kenderaan bermotor. Ini dilakukan karena minimnya publik transport di Indonesia. Keenam, meninjau ulang konsep subsidi BLSM. Di Jepang subsidi diberikan dalam bentuk yang lebih mendidik seperti bantuan orang tua per bulan (Jido teate), bantuan melahirkan, bantuan sekolah, bantuan berobat. Untuk masyarakat miskin dibebaskan dari pajak sehingga bantuan tersebut benar-benar membantu kehidupan masyarakat miskin. dan Ketujuh, memiskinkan para koruptor tanpa pandang bulu sehingga dana negara yang telah dikorupsi para koruptor dikembalikan ke negara dan dijadikan pendapatan negara yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Dengan langkah-langkah di atas akan menjadikan kenaikan BBM bukanlah solusi yang terbaik dan satu-satunya solusi. Harapan seluruh rakyat Indonesia kepada Pemerintah Indonesia adalah keterbukaan terhadap permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia sehingga dengan keterbukaan tersebut rakyat Indonesia akan sama-sama berusaha serta bersinergi membangun Indonesia Bagus. Salam PPI untuk Indonesia. Pelajar Indonesia siap untuk Indonesia. =
Birokrasi Kemenag
B
irokrasi tak salah disebut sebagai gudang sejumlah permasalahan. Sebab masalah birokrasi di negara ini nyaris tak pernah habis. Nyaris setiap tahun, masalah birokrasi terungkap ke publik dengan jenis kasus yang beragam. Masih segar di ingatan tentang kasus birokrasi di internal Kantor Kementerian Agama Pamekasan, yang menyeret mantan Kakan Kemenag tersebut, Nurmaluddin ke meja hijau. Berawal dari peristiwa terungkapnya kasus Normaluddin yang mengancam akan membunuh seorang jurnalis setempat karena memberitakan pungli yang dilakukan mantan orang nomer satu di Kemenag Pamekasan itu. peristiwa di birokrasi Kemenag itu telah menyebabkan adanya pergantian kepemimpinan. Posisi Nurmaluddin akhirnya digantikan oleh Muarif Tantowi. Massa yang tidak puas dengan kebijakan otoriter Nurmaluddin juga mengakibatkan Kepala Seksi Mapendi, Juhairiyah yang setia membela Nurmaluddin, menjadi tidak betah tinggal di lingkungan Kantor Kemenag Pamekasan. Sehingga Juhairiyah mengajukan diri agar dipindah dari kantor tersebut ke daerah Sampang. Tampaknya bersih-bersih orang peningggalan Nurmaluddin di lingkungan Kemenag terus berlanjut. Memang sejatinya upaya tersebut bukan atas inisiatif pihak Kantor Kemenag, tetapi lebih disebabkan oleh suatu desakan suasana yang membuat orang-orang pro Nurmaluddin tidak betah bertahan. Bahkan, adik kandung Nurmaluddin, Moh. Taufiki, juga mendapat penuntutan agar dikembalikan kepada guru biasa karena dianggap hasil nepotisme. Tidak hanya itu, 6 guru dan 2 karyawan MAN tersebut yang sebelumnya dimutasi oleh Nurmaluddin agar digagalkan, karena pengangkatannya dianggap tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Memang, sistem yang tidak sehat kadang-kadang membutuhkan penyegaran, meski tidak harus melalui proses sebagaimana yang dialami Nurmaluddin. Pergerakan massa sejatinya sebuah kekuatan yang tak perlu dilakukan kecuali dalam situasi yang memaksa. Akan tetapi, kadang-kadang pergerakan kekuatan massa itu menjadi suatu keniscayaan untuk menggulingkan suatu sistem yang otoriter dan tidak menciptakan kedamaian bagi warga yang dipimpinnya. Restrukturisasi di lingkungan Kantor Kemenag Pamekasan memang harus dilakukan. Setidak-tidaknya untuk menciptakan penyegaran fungsi dan kinerja. Jalinan kerja yang baik antar sesama staf yang sempat semraut akibat adanya mutasi yang dilakukan oleh mantan Kepala Kemenag Pamekasan Nurmaluddin harus dibangun kembali untuk menciptakan kinerja yang kondusif. Carut marut permasalahan di internal Kemenag Pamekasan memang seharusnya segera dibenahi. (*)
A
BBM : Soe Hok Gie yang Terlupakan Suatu kesalahan yang fatal sudah sepantasnya setiap direvisi ulang keberadaanya ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakya.
N
egara kita ini sudah terkenal akan kekayaanya semenjak era ekspansi portugis ke Indonesia pada abad ke-16 sebagai penjelajah lautan. Negara kita juga Negara zambrut khatulistiwa dimana segala bahan pangan dan sumber alam meruah tajam didalamnya dengan semboyan tongkat dilempar menjadi tanaman. Pertengahan 2013 Bahan Bakar Minyak (BBM) akan segera naik, bukankah hal ini dapat menjadi gejolak perekonomian masyarakat kita sendiri; yang umumnya hidup diangka taraf kemiskinan dengan jumlah 29 juta penduduk miskin pada tahun 2012. Maka kita perlu kasihan dan mawas diri ketika mereka berprofesi sebagai kuli bangunan, kuli batu, pencari belut, pencari kerang atau belut tidak diiringi naiknya gaji sehingga harus memenuhi sandang, pangan, papan mereka yang kian melambung akibat arus naiknya BBM. Kalau ditelisik kedalam konsep teori keterkaitan maka naiknya BBM mampu mempermahal bahan Sembako, nilai administrasi anggaran pendidikan, Transportasi bahkan sampai biaya kesehatan. Anggka putus sekolah pun, juga akan meningkat karena setiap anak yang baru lulus sekolah SMA atau SMP dituntut untuk lebih baik bekerja demi memen-
uhi kebutuhan pemerintah. Oleh: keluarganya Dimana hiasan yang semakin Mohammad Imam Junaidi bahasa yang mahal penuh dipaparkan Mahasiswa Universitas Trunojoyo kemirisan naadalah Tusip. runkan harga, Ekonomi Syari’ah Padahal turunkan BBM di Negara tetangga yaitu Brunai wahai menteri tukang obyek. BerDarusalam BBM itu harganya tidak hari-hari GIE memperjuangkan hal terlalu mahal 1 liter solar “hanya� 31 yang demikian dengan penuh ancasen Ringgit Brunei atau sekitar 2.100 man dari tokoh revolusioner saat itu Rupiah, Sementara itu harga BBM namun dengan tangkas, kegagahan sejenis pertamax hanya 51 sen atau dalam berdialektika dan tulisan ia 3.500 rupiah. sehingga rakyat dapat berjuang hingga sampai detik darah membeli BBM untuk persediaan ken- penghabisan hingga GIE meninggal daraan pribadinya dalam sehari de- di dataran gunung Semeru. ngan santai tanpa bingung memiirGIE merasa bensin salah satu kan harga BBM yang tinggi seperti di kebutuhan primer perekonomian Indonesia. Walaupun kebijakn naikn- masyarakat Indonesia. Sebab ketika ya BBM pro terhadap rakyat dan an- itu lokasi lembaga pendidikan masih gkutan umum namun apakah semua saling berjauhan sehingga memerpelosok desa dengan keadaan geo- lukan kocek yang cukup besar untuk grafisnya dapat dilalui transportasi naik anggkutan umum. Selain itu kenumum. Karena banyak dari daerah dala jarak tempuh juga mengurangi desa tertinggal di Indonesia ini yang kenyamanan belajar-mengajar ketika belum mempunya akses jalan yang kita harus berangkat kesekolah atau layak pakai selain itu masalah om- kekampus harus naik sepeda pancal. set pasar, marketing permintaan dan Johar teman GIE juga pernah penawaran barang-harga dari pemi- berkata saat itu bahwa bensin adalik kendaraan umum itu sendiri juga lah bensin penyulut aksi. Sudah menjadi perimbangan tersendiri. seharusnya pemerintah mendengarkan sejarah penderitaan rakyat Era Soe Hok Gie bukan malah semena-mena menguDulu sekitar awal tahun 1966, rusi kesejahteraan keuangan Negara politik haraga dan BBM pernah me- dan kekuasaan pribadi yang ujunglilit Negara ini, tidak bisa di pung- ujungnya anti pati pada penderitaan kiri (alm) GIE mahasiswa Jurusan warga negaranya. Sejarah FSUI dan sederetan anggota Aksi demonstrasi penolakan BBM demostranya pernah menggetrkan tahun 2013 memang tergolong lebih pemerintah pada masa kejayaan luas cakupan jumlahnya dibandpresiden pertama Indonesia; saat ingkan dengan penolakan kenaikan mereka menggelar aksi corat-coret BBM pada masa GIE memang tak kendaraan umum dan milik pejabat seramai sekarang. Hal ini disebabkan
minimnya jumlah mahasiswa yang peduli nasip rakyat serta jumlah universitas juga belum banyak ketika itu. Aksi demonstran ketika itu boleh dibilang langka dan jarang. Meski begitu demonstran tetap mampu meramaikan pembahasan dunia politik BBM pemerintah kala itu. Sepantasnya semua issue realita sosial ini dapat menajadi wacana publik dan instansi pemerintah untuk lebih cermat dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu agar mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) kita sendiri setelah 68 tahun dalam kemerdekaan. Maka jangan salahkan rakyat dan mahasiswa jika aksi penolakan BBM terus meningkat. Harapan kami sebagai wakil rakyat yang membutuhkan BBM murah adalah : pertama, dalam jangka panjang pemerintah harus mampu mengelola SDA minyak dan gas (Migas) sendiri dengan mengandalkan konsultan tenaga ahli luar negeri. Kedua BBM tidak perlu dinaikan karena dapat menimbulkan masalah sandang, papan, pangan yang cukup kompleks bagi masyarakat. Jadi pembatasan dan pengawasan pemakaian BBM bersubsidi oleh pihak yang merasa diuntungkan lebih dapat ditekan jumlahnya. Ketiga untuk menyelamatkan defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) perlu dialihkan kesektor lain seperti pajak Impor dalam negeri (cukai), pajak non migas, pajak pertambahan lain, atau denda membuang sampah sembarangan. Denagan begitu kompleksifitas problem masyarakat tidak terjadi.=
Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber
OLAHRAGA
16
SENIN 24 JUNI 2013 NO. 0144 | TAHUN II
ITALIA Emanuele GIACCHERINI (51’) Giorgio CHIELLINI (71’)
STATISTIK PERTANDINGAN
14
4
Tembakan ke Gawang
11
18
Pelanggaran
27
1
Offside
3
6
Sepak Pojok
5
1
Kartu Kuning
3
ITALIA Buffon; Abate (Maggio 30’), Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Aquilani, Montolivo (Giaccherini 26’); Marchisio, Diamanti (El Shaarawy 72’), Candreva; Balotelli
81%
SALVADOR - Brasil meraih hasil sempurna dengan menyapu semua kemenangan di Grup A Piala Konfederasi 2013, setelah mengalahkan Italia dengan skor meyakinkan 4-2 di Salvador, Minggu (23/6) dini hari WIB. Pada laga tersebut, Brasil mengambil inisiatif serangan sejak pluit tanda pertandingan dimulai dibunyikan. Para pemain muda Brasil membombardir pertahanan Italia. Tetapi hingga waktu normal babak pertama usai, kedua tim bermain imang tanpa gol. Brasil baru bisa memecah kebuntuan pada menit pertama waktu tambahan babak pertama melalui bek tengah Dante. Gol ini berawal dari umpan mendatar dari sisi kanan pertahanan Italia, melewati beberapa pemain Brasil dan Italia, sebelum disentuh dengan kaki kiri oleh Dante yang adalah bek Bayern Muenchen untuk menaklukkan penjaga gawang Italia, Gianluigi Buffon. Tak lama berselang, wasit meniupkan pluit tanda pertandingan jeda. 1-0 untuk Brasil. Memasuki babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan 10 menit, Italia berhasil menyamakan
BRASIL: Julio Cesar; Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz (Dante 34’), Marcelo; Hernanes, Luiz Gustavo; Hulk (Fernando 76’), Oscar, Neymar (Bernard 69’); Fred
KERAS. Duel antara penyerang Italia Mario Balotelli (9) melawan bek Brasil David Luiz (4)
kedudukan menjadi 1-1 melalui Emanuele Giaccherini. Berawal dari tendangan Buffon yang disambut dengan sundulan kepala pemain Italia di tengah lapangan. Bola itu kemudian melambung ke garis 16 Brasil. Mario Balotelli menyambut bola itu dengan tumit dan mengirimnya ke Giaccherini yang menusuk ke kotak penalti sebelah kiri Brasil. Sempat menggiring dua sampai tiga langkah, pemain ini kemudian melepas tendangan kaki kanan ke pojok bawah sebelah kanan gawang Julio Cesar yang tidak bisa dijangkau mantan kiper Inter Milan tersebut. Tetapi tak lama berselang, Brasil kembali unggul melalui tendangan bebas indah Neymar. Brasil mendapat hadiah tendangan bebas sedikit di luar garis 16 Italia setelah Neymar dijatuhkan pemain Italia. Neymar sendiri yang menambil tendangan bebas, sukses mengelabui Buffon dengan menempatkan bola di pojok kiri atas gawang Buffon tanpa bisa dijangkau kiper Juventus itu. Brasil semakin menjauh pada menit ke-66 berkat gol Fred. Pemain ini melesakkan tendangan dan menaklukkan Buffon setelah mendapat bola umpan lambung dari bek kiri Marcelo. Tak lama berselang, Italia berhasil memperkecil ketertinggalannya menjadi 2-3 berkat gol
bek tengah Giorgio Chellini, setelah terjadi kemelut di mulut gawang menyusul tendangan pojok Italia. Gol itu sempat diprotes baik oleh Chellini sendiri maupun oleh para pemain Brasil. Chellini mengira bahwa pluit wasit yang ditiupkan membatalkan gol tersebut. Ternyata tidak. Chellini pun berlari ke tengah lapangan marayakan gol itu. Setelah itu Julio Cesar memprotes wasit karena pluit yang ditiupkan wasit dikira membatalkan gol, tetapi ternyata mengesahkan gol. Wasit bergeming. Sesaat sebelum pertadingan usai, Brasil menggandakan keunggulan menjadi 4-2 berkat gol Fred. Gol ini sedikit berbau off side. Karena sebelum menendang bola ke gawang Fred berada sendiri di depan Buffon yang berhasil memblok tendangan pemain Brasil. Bola muntah itu kemudian disambar Fred. Hingga pluit panjang dibunyikan kedudukan 4-2 tidak berubah. Pelatih Brasil Luiz Felipe Scolari tampak puas dengan hasil ini. Sebab dengan begitu dia memetik tiga kemenangan beruntun pada turnamen ini. Hasil ini berbeda tajam dengan berbagai laga uji coba sebelumnya yang hanya imbang, termasuk saat melawan Italia di Swiss dua bulan silam. Dengan kemenangan ini, Brasil menjadi juara Grup A dengan nilai 9, sedangkan Italia menjadi runner up dengan nilai 6. Italia kemungkinan melawan Spanyol sebagai juara Grup B di semifinal, sedangkan Brasil kemungkinan melawan sesama tim Amerika Latin Uruguay, bila Luis Suarez dan kawan-kawan bisa mengalahkan Tahiti di pertandingan terakhir. (aji)
NEYMAR | Pemain Depan Brasil Terpilih sebagai Man of The Match Menit bermain 69 Total umpan 18 Gol 1 Tendangan 3 Tendangan ke gawang 2 Kartu kuning 1 Pelanggaran 5 Dilanggar 8
BIODATA
Tembakan
Umpan Sempurna
DANTE (45’+1) NEYMAR (55’) FRED (66’ 89’)
STATISTIK
55%
10
66%
BRASIL
BRASIL SEMPURNA
Stadion Venue: Arena Fonte Nova Salvador, Bahia Penonton: 48,874 Wasit: Ravshan Irmatov (Uzbekistan) Man of the Match: Neymar (Brasil)
45%
2:4
Tanggal lahir: 5 February 1992 Tinggi: 174 cm Nomor kaos: 10 Posisi bermain: Pemain Depan Klub: FC Barcelona Jumlah Caps Internasional: 36 Jumlah Gol Internasional: 22 Debut di timnas: Amerika - Brazil (10 August 2010)
Giggs: Spanyol Akan Tetap Dominan MADRID - Gelandang veteran Manchester United (MU) Ryan Giggs menilai, dominasi Spanyol dalam dunia olahraga, terutama sepakbola akan terus berlanjut dalam beberapa tahun kedepan. Terutama prestasi timnas U-21 mereka yang sukses menjuarai Piala Eropa U-21 di Israel, setelah mengalahkan Italia di final. Dalam cabang olahraga lain, seperti dalam dunia balab di Formula One, Moto GP, dan tenis, atlet-atlet Spanyol sangat dominan. Tetapi, belakangan dominasi di lapangan hijau kian kentara. Setelah timnas senior mereka menjuarai Piala Eropa dalam dua edisi berurutan --dan di antara dua edisi itu menjuarai Piala Dunia--, timnas U-21 mereka baru saja menjuarai Piala Eropa U-21 di Israel. Kesuksesan Spanyol U-21 juga merupakan kesuksesan kedua mereka dalam dua edisi terakhir Piala Eropa U-21.
SENGIT. Pesepakbola Arema Indonesia-IPL, Galih Rajasa (kanan) melewati pesepakbola Persebaya Surabaya IPL, Goran Ganchev (kiri) dalam pertandingan kompetisi Indonesia Premier League (IPL) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Minggu (23/6). Tuan rumah Arema Indonesia IPL mengalahkan Persebaya IPL dengan skor akhir 2-1.
“Spanyol penuh dengan pemain hebat seperti (Cesc) Fabregas, (Andres) Iniesta, dan Xavi (Hernandez). Mereka sangat bagus dengan bola di kaki mereka. Mereka telah bermain di level top dalam enam atau tujuh tahun terakhir,” ujar Giggs kepada Marca. Dia melanjutkan, “Lalu, tim U-21 mereka akan mengikuti selanjutnya. Mereka punya kualitas di tiap level dan saya pikir sukses ini akan bertahan untuk waktu yang lama.” Saat ini, timnas senior Spanyol sedang berlaga di Piala Konfederasi. Mereka baru saja memastikan diri lolos ke babak semifinal seusai menang 10-0 atas Tahiti. Kemungkinan mereka akan kemabil bertemu Italia di babak semifinal. Ini akan menjadi laga ulangan saat final Piala Eropa 2012 lalu. Ketika itu Italia disikat emapt gol tanpa balas. (aji)
Owi-Butet Juarai Singapura Terbuka
2-1 AREMA PERSEBAYA
Arema Taklukkan Persebaya MALANG - Arema Indonesia akhirnya mampu meraih poin sempurna di kandang setelah menaklukkan tamunya Persebaya dalam lanjutan Liga Primer Indonesia (LPI) dengan skor 2-1 di Stadion Gajayana, Minggu petang. Dua gol Arema dipersembahkan oleh Putut Waringin Jati pada menit ke-68 dan Herman Romansyah pada menit ke-83 dari titik penalti. Sementara gol Persebaya dilesakkan Mario Karlovic pafa menit ke-39. Pada babak pertama kedua tim sama-sama memperagakan permainan keras dan cepat, bahkan pada menit-menit awal Persebaya memiliki peluang mencetak gol melalui tendangan Mario Karlovic umpan dari Andik Vermansyah, namun tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang Arema yang dikawal Ade Mochtar. Sementara peluang Arema Indonesia baru tercipta di menit ke-22 melalui tendangan keras Herman Romansyah dari luar kotak penalti, namun sayang bola masih melambung jauh di atas mistar gawang Persebaya yang dikawal Dimas Galih.
Dan, Persebaya akhirnya mampu memecah kebuntuan di menit ke-39 melalui gol Mario Karlovic yang berdiri bebas di depan gawang Arema. Skor berubah menjadi 0-1. Pada menit-menit akhir tambahan waktu (injury time) Arema hampir mengejar ketertinggalannya, namun tendangan Herman Romansyah masih membentur tiang gawang Persebaya. Hingga babak pertama berakhir, tuan rumah Arema masih tertinggal 0-1 dari tamunya Persebaya. Memasuki 45 menit babak kedua, Arema langsung memperagakan permainan agresif untuk mengejar ketertinggalan 0-1 di babak pertama, namun tak ada satupun peluang yang berbuah gol. Bahkan, karena asyik menyerang, gawang Arema justru hampir kebobolan untuk kedua kalinya lewat tendangan keras Andik Vermasyah, namun sayang bola masih melambung tipis di atas mistar gawang. Usaha anak asuh Abdurrahman Gurning untuk mengejar
ketertinggalan itu akhirnya membuahkan hasil di menit ke68. Gol Singo Edan dicetak oleh Putut Waringin Jati yang mendapatkan umpan manis dari Rigan Agachi, sehingga skor berubah menjadi 1-1. Menit-menit akhir menjelang berakhirnya babak kedua, tepatnya pada menit ke-83 para pemain Persebaya justru meninggalkan lapangan pertandingan akibat keputusan wasit Saripudin yang memberikan hadiah penailti bagi Arema, karena pemain Persebaya Yusuf Hamzah melakukan pelanggaran terhadap Duani Pasatria di kotak terlarang. Keputusan wasit tersebut menuai protes dari para pemain Persebaya, bahkan para pemain Bajul itu meninggalkan lapangan pertandingan. Setelah berunding, akhirnya Andik Vermansyah dkk melanjutkan pertandingan. Ketika pertandingan dilanjutkan, Herman Romansyah sukses mengeksekusi tendang penalti dengan sempurna, sehingga skor berubah menjadi 2-1 hingga kedua berakhir. (ant/end/dar)
SINGAPURA - Ganda campuran terbaik Indonesia, Tontowi Ahmad/ Lilyana Natsir sukses menebus kegagalannya pada kejuaraan bulu tangkis Indonesian Open dua pekan lalu dengan menjuarai Singapura Open Superseries. Owi/Butet, sapaan akrab keduanya, menang mudah dalam dua set langsung atas pasangan Korea Selatan, Yoo Yeon Seong/Eom Hye Won. Pada pertandingan final ganda campuran di Singapore Indoor Stadium, Minggu (23/6), Owi/Butet tampil sebagai juara setelah bertanding selama 36 menit. Keduanya menang 21-12
dan 21-12. Dominasi Owi/Butet sudah tampak sejak set pertama, di mana mereka tidak pernah tertinggal sama sekali dalam perolehan angka. Owi/Butet unggul 11-6 di pertengahan set, namun Yoo/Eom mengejar hingga 12-10. Tapi, setelahnya Owi/Butet tidak terkejar lagi dan menutup set pertama dengan kemenangan. Set kedua juga tidak jauh berbeda. Owi/Butet unggul 11-3 di awal-awal set. Lalu, kemudian
unggul 17-9. Owi/Butet akhirnya keluar sebagai juara setelah menang 21-12 di set tersebut. Indonesia masih mungkin mendapatkan gelar lainnya di nomor tunggal putra dan ganda putra. Di tunggal putra, Tommy Sugiarto bakal berhadapan dengan Boonsak Ponsana. Sementara di ganda putra, Mohammad Ahsan/ Hendra Setiawan, bakal berhadapan dengan Ko Sung Hyun/Lee Yong Dae dari Korea Selatan. Kedua pasangan ini bertemu di final Indonesian Open yang dimenangi Ahsan/Hendara dengan dua set langsung. (aji)