e Paper Koran Madura 24 September 2013

1

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO.0205 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

24 SEPTEMBER 2013

g PAMANGGHI

Si Dul Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Seperti Si Doel Anak Sekolahan yang populer, si Dul anak musisi Ahmad Dhani memang fenomenal. Ia tak hanya menghiasi pemberitaan setelah kecelakaan berkendara menewaskan tujuh orang.

Anak bernama lengkap Abdul Qodir Jaelani itu mampu menyentakkan kesadaran, menggugah kerja aparat kepolisian serta mengingatkan sebagian orang tua tentang bagaimana memperlakukan anak terkait mengendarai mobil maupun motor.

Usai kecelakaan aparat kepolisian bergegas melakukan razia pada anakanak sekolah yang membawa sepeda motor dan mobil. Sekolah-sekolah juga sepertibaru menyadari ada yang salah dalam kebijakannya membiarkan anakanak yang belum berusia 17 tahun mengendarai kendaraan bermotor. Semua seperti baru bangun tidur dan terperangah bahwa ada sesuatu yang salah dalam tatanan pendidikan keseharian pada anak-anak.

Secara formal aparat kepolisian lalu lintas memang merupakan pihak yang berseberapa jauh tanggungjawab aparat memiliki m e m b i a r k a n anak-anak kemampuan berkeliaran memonitor anak-anak yang di jalan-jalan mengendarai mengendarai kendaraan berkendaraan motor, termasbermotor? uk anak yang kakinya belum sepenuhnya kokoh menyentuh tanah saat mengendarai sepeda motor. Belum lagi perlengkapan keselamatan seperti helm yang cenderung diabaikan terutama di jalan-jalan yang tak terlalu besar.

Itu dari segi formal; kepolisian yang bertanggungjawab. Pertanyaannya, seberapa jauh aparat memiliki kemampuan memonitor anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor?

Alih-alih kendaraan bermotor, yang di Jakarta mendekati jumlah penduduk; dalam mengatasi tindak kriminal biasa saja, aparat kepolisian sangat terbatas baik rasio jumlah maupun ketersedian perlengkapannya. Jadi tidak adil jika soal ini, ditimpakan sepenuhnya pada aparat kepolisian. Sejatinya para orang tua yang seharusnya memiliki kepekaan dan kesadaran pemikiran kapan anakanak boleh mengendarai sepeda motor dan mobil.

Pada kasus Si Dul, apapun alasannya, membiarkan anak usia 13 tahun mengendarai mobil atau dibiarkan tanpa ada pengawasan, apalagi pada jam-jam orang dewasa -di atas jam 10 malam- merupakan keteledoran orang tua. Dan pekan-pekan ini, di wilayah Jabotabek yang dihiasi kecelakaan terutama pada malam Sabtu dan Minggu hingga dini hari, yang melibatkan anak-anak belia, sangat jelas menggambarkan betapa mekanisme kontrol internal keluarga sedang jebol.

Ada kecenderungan masyarakat lebih melihat persoalan dari perspektif dan pemberlakuan aturan formal lalu membebankan pada aparat hukum. Padahal, penerapan aturan formal tetap harus berangkat dari kesadaran informal alias internal masyarakat sendiri. Aparat hanya bisa bertindak dari yang terlihat; apalagi terkait berlalu lintas yang bersifat massal. Tak mungkin aparat bisa mengawasi cara berlalu lintas setiap saat, apalagi memeriksa pada setiap orang yang berlalu lintas Lagi-lagi di sini terlihat jelas, persoalan tertib berlalu lintas pada anakanak, jauh lebih besar berada pada tanggungjawab orang tua. Mereka yang bisa mengontrol, mengawasi dan mencegah mengendarai bila memang belum wakt u - nya, baik segi umur maupun kematangan psikisnya. =

Saat Matrawi Dilamar Pada suatu malam istri matrawi marah-marah, setelah selesai bicara dengan matrawi.

Istrinya : Bang, kamu bener sayang sama aku?

Matrawi : Iya dong, Istrinya : Abang juga cinta sama aku?

Matrawi : Buktinya sampai sekarang kita masih langgeng.

Istrinya : terus kenapa abang mau, aku kan jelek banget.

Matrawi : Dulu waktu melamarku, bapakmu bawa celurit.

Istrinya : Apaaaaa…

Cak Munali

ant/eric ireng

ISLAH SYIAH-SUNNI. Sejumlah warga Syiah dan Sunni asal Sampang Madura, saling bermaafan usai pembacaan surat kesepakatan damai, saat Islah Warga Sunni-Syiah Sampang Madura, di pengungsian warga Syiah di Rusunawa Kompleks Puspa Agro Jemundo Sidoarjo, Senin (23/9). Islah tersebut, menandai berakhirnya perselisihan dan konflik antara warga Syiah dan Sunni di Sampang Madura pada khususnya, serta di Indonesia pada umumnya.

LHI Terima Rp740 Juta

JAKARTA- Gaya hidup mewah dan glamor mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus suap pengurusan penambahan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian dan pencucian uang dengan terdakwa, Ahmad Fathanah.

Saksi Ahmad Maulana mengaku membayarkan pembelian mobil Mazda CX-9 untuk Luthfi Hasan Ishaaq seharga Rp 740 juta. Ahmad Maulana yang mengaku rekan bisnis Luthfi Hasan dan Fathanah sebelumnya mengaku sempat diminta mencarikan mobil SUV mewah Mazda CX-9. Fathanah pun lantas meneruskan permintaan itu kepada Ahmad Maulana. “Saya diminta Pak Luthfi untuk mencari CX9 yang paling murah,” kata Ahmad Maulana dalam sidang lanjutan perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang dengan terdak-

wa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/9).

Sidang kali ini, masih beragendakan mendengarkan keterangan saksi untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang.

Menurut Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Rini Triningsih, saksi yang bakal dihadirkan berjumlah sembilan.

Mereka adalah Ahmad Maulana, Ali Imran, Hery Naldi, Yomes, Andi Pakurimba, Amir Refi Sore, Evi Anggraeni, Yulia Puspitasari, Andi akbar.

“Yang tidak hadir hanya. Hendry Sutiyo,” terang Rini Pengusaha Ahmad Maulana ini, mengaku sebagai komisaris utama PT Semesta Alam Mandiri, bergerak di bidang konsultan pariwisata dan penerbangan. “Karena Pak Luthfi yang memerintahkan saya untuk menegosiasikan pembelian mobil, hubungan saya dengan terdakwa (Fathanah) dan Pak Luthfi memang sama-sama dekat,” tambahnya.

Tak berapa lama, mantan Presiden PKS, Luthfi ini mengatakan sudah menyediakan uang. Dan uang itu diberikan kepada Fathanah untuk pembelian mobil tersebut. “Uang yang diserahkan terdakwa (Fathanah) Rp 400 juta,” ungkapnya Padahal harga CX9 saat itu Rp 740 juta. Maulana pun menyumbang Rp 340 juta sisanya. “Sisanya Rp 340 juta saya yang bayar. Ya karena selama ini saya sudah sering hutang piutang dengan ustad Luthfi,” terangnya

SKANDAL SUAP ANGGOTA DPR

KPK Telurusi Gratifikasi Anas Selain Hambalang JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan gratifikasi lain, selain gratifikasi dari proyek Hambalang yang diduga melibatkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Saat ini, penyidik KPK masih mendalami perkara-perkara yang diduga juga melibatkan Anas.

“Itu kan sudah jelas. Surat perintah penyidikan (Sprindik) mengatakan begitu bahwa ada dugaan peneriman lain,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/9).

Seperti diketahui, Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2013. Pengumuman tersangka Anas setelah KPK menemukan dua alat bukti terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji saat masih

menjabat anggota DPR pada 2009 menyangkut proses pelaksanaan dan perencanaan pembangunan P3SON Hambalang dan proyek-proyek lain.

Anas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anas terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara.

Selain menerima gratifikasi mobil Toyota Harrier terkait proyek Hambalang, Anas juga diduga mendapat hadiah dari proyek PLTS dan di Kementerian Pendidikan Nasional. Saat dikonfirmasi, Johan menjawab diplomatis. “KPK menduga dalam kaitan penerimaan AU. Tapi apa itu? Itu ada di penyidik,” sambungnya.

Johan menegaskan penyidik KPK terus mendalami dan mengembangkan kasus dugaan gratifikasi proyek

Hambalang itu. Meski demikian, Johan juga tak memungkiri kasus gratifikasi Hambalang menjadi pijakan awal KPK mengembangkan dugaan korupsi Anas. “KPK mengusut dugaan penerimaan yang diduga diterima AU sebagai penyelenggara negara terkait dengan proyek pengadaan sarana dan prasarana Hambalang. Dari situ bisa berkembang,” tegasnya.

Sementara itu, Anas kembali menegaskan sama sekali tak memakan duit haram dari proyek Hambalang.

“Saya yakin betul tidak pernah korupsi atau gratifikasi proyek Hambalang dari Adhi Karya. Kita buktikan saja nanti,” tegas Anas.

Anas juga mengatakan siap memenuhi panggilan KPK. “Prinsipnya apa aja saya siap. Yang saya yakin saya tidak bersalah dari kasus korupsi Hambalang dari dulu sampe sekarang. Saya tidak pernah makan duit haram dari proyek Hambalang,” ujarnya. (gam/abd)

ant/wahyu putro a

DITAHAN KPK. Tersangka kasus pengurusan anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Haris Andi Surahman keluar dari Gedung KPK dengan menggunakan baju tahanan usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (23/9).

KPK resmi menahan Haris Andi Surahman di Rutan Salemba terkait kasus dugaan suap terkait alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011.

SKANDAL SUAP DPID

Satu Lagi Politisi Golkar Ditahan KPK JAKARTA-Politisi dari Partai Golkar Haris Andi Surahman ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (23/9), setelah diperiksa selama hampir tujuh jam sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyuapan terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Selanjutnya, pria ini ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat.

“Ditahan selama 20 hari pertama,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (23/9).

Haris yang diketahui sebagai kader Organisasi Kemasayarakatan (Ormas) Musyawarah Kerja Gotong Royong (MKGR) diduga terlibat berperan sebagai perantara yang mempertemukan Fahd El Fouz yang dikenal sebagai pengusaha dengan anggota Badan Anggaran (Banggar) Wa Ode Nurhayati.

Haris disebutsebut merupakan penghubung pemberian suap menyangkut pelolosan tiga daerah penerima DPID. Hal ini mengemuka dalam dakwaan terdakwa Wa Ode Nurhayati.

Menurut Johan, penahanan dilakukan terkait kepentingan penyidikan. Haris diketahui mangkir dari panggilan pemeriksaan pertama KPK pada 20 September 2013.

KPK menetapkan Haris sebagai tersangka akhir tahun lalu. Dia diduga bersama-sama Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Wa Ode Nurhayati. Penetapan Haris sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan perkara Wa Ode dan Fahd.

Wa Ode divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menerima suap DPID dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Fahd dituntut tiga tahun enam bulan penjara karena dianggap terbukti sebagai pihak penyuap.

Haris disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. Peran Haris terungkap dalam persidangan kasus Fahd dan Wa Ode. Berdasarkan surat dakwaan Fahd, Haris seolah berperan sebagai perantara antara anak pedangdut A Rafiq itu dan Wa Ode. (gam/abd)

2

SUMENEP

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO. 0205 | TAHUN II

IBADAH

Demi Panggilan Baitullah, Gunakan Perahu Kayu SUMENEP - Puluhan jemaah calon haji asal Pulau Raas rela mengarungi laut berjam-jam bersama ratusan kerabat mereka menggunakan perahu kayu. Sayangnya sampai di Pelabuhan Kalianget, perahu yang mereka tumpangi tidak bisa menepi di dermaga satu Pelabuhan Kalianget. Sementara ratusan pengantar dan para jemaah haji itu terpaksa diangsur dengan perahu kecil.

Salah satu pengantar jemaah haji, Alwi, menjelaskan, keluarganya terpaksa menyewa perahu dari Pulau Raas dan melakukan perjalanan berjam-jam karena tidak adanya jadwal kapal dari Raas ke daratan. “Kami berangkat, karena hari ini ada pelepasan simbolis di gedung Korpri, Mas,”ungkapnya, Senin (23/9) Walaupun kondisi cuaca cukup ekstrem, angin dan ombak besar, keadaan itu tidak membuatnya patah semangat. Sebab perjalanan ke tanah Mekkah, menurut, Alwi merupakan panggilan suci yang harus dilakukan bagi seorang muslim yang sudah mampu.

Demi niat suci yang mulia itu, lanjut Alwi, para jemaah calon haji dari Pulau Raas bersama ratusan sanak kerabat yang mengantar menggunakan empat buah perahu calteran. Dengan perahu itu, anggota keluarganya mengarungi lautan antara 5 sampai 6 jam.

Hal senada dikatakan Ali Wafa, calon jemaah haji asli Pulau Raas. Menurutnya, ongkos perahu lebih murah ketimbang menggunakan kapal Feri. Apalagi saat ini, jadwal kapal Feri tidak tentu sehingga calon jamaah haji asal kepulauan Raas lebih memilih perahu.

Dia mengakui, bahwa perahu yang ditumpanginya tidak bisa langsung menepi di dermaga satu Pelabuhan Kalianget, apalagi harus menambah biaya untuk menyewa perahu kecil untuk mengangsur dari perahu agar segera sampai di dermaga.

Tapi dia menegaskan, hal tersebut tidak menjadi kendala, bahkan mengurangi niatnya untuk meneruskan perjalanannya ke Tanah Suci. Dia berharap, pada tanggal 25 nanti, tidak terjadi apapun yang dapat mengahalangi jadwal pemberangkatan rombongan Jamaah haji dari Sumenep. (athink/mk)

UNJUK AKSI. Sekitar 500 orang yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Raas (GPMR) dan Forum Pemantau Kebijakan Masyarakat Kepulauan (FPKMK) menggelar demonstrasi di depan kantor Pemkab Sumenep, Senin (23/9).

BAHAN BAKAR MINYAK

Warga Kepulauan Datangi Pemkab Bupati A. Busyro Karim Memberikan Tanggapan via Telepon ant/m. agung rajasa

Wisatawan mendayuh perahu ketika menikmati pesona pantai. Di tengah cuaca nan panas, wisata ke pantai bisa jadi solusi yang mengasyikkan.

KECELAKAAN DI LAUT

Nelayan Hilang Diterjang Ombak SUMENEP – Nelayan yang tetap melaut menggunakan perahu dayung di Pulau Sapeken hilang diterjang ombak. Nelayan tersebut berangkat melaut Rabu (18/9), dan hingga Senin (23/9) belum ditemukan.

Nelayan yang hilang adalah Taibah (50), warga Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan/Pulau Sapeken. Sebelumnya, korban biasa melaut menggunakan perahu klotok, namun karena tidak ada BBM terpaksa melaut memakai perahu tradisional.

Syaiful Bahri (35), warga Desa Pagerungan Kecil, kepada Koran Madura, mengatakan, korban melaut menggunakan perahu dayung untuk memancing ikan di perairan yang terkenal cukup ganas ombaknya. “Sejak berangkat enam hari lalu, korban tidak kembali. Bahkan upaya pencarian oleh beberapa nelayan tidak membuahkan hasil, sehingga pihak keluarga menganggapnya hilang dan sudah mengadakan acara tahlilan,” terangnya.

Keluarga korban dibantu nelayan setempat, lanjut Syaiful, telah berusaha mencarinya dengan menelusuri pinggir pantai, namun belum membuahkan hasil. Hingga hari ke enam pasca hilang, pihak keluarga melaksanakan shalat ghaib serta mengadakan tahlilan setiap malam.

“Kami hanya bisa mencari sekitar bibir pantai, karena tidak ada warga yang berani menerobos ombak ke tengah lautan, apalagi memakai perahu dayung. Kita tidak bisa memaksakan mencari ke tengah laut, apalagi tidak menemukan bahan bakar untuk menjalankan kapal motor ke tengah,” imbuhnya.

Lima Nelayan Selain Taibah yang hilang ditelan ombak, juga ada lima nelayan lainnya yang sudah tiga hari tidak pulang, namun keluarganya tidak terlalu mencemaskannya, karena yang bersangkutan biasanya cari ikan cuma di sekitar pantai. Jika terjadi angin besar biasanya mencari perlindungan di balik pulau-pulau kecil di Pulau Raas. (edy/mk)

SUMENEP - Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Raas (GPMR) dan Forum Pemantau Kebijakan Masyarakat Kepulauan (FPKMK) menggelar demonstrasi di Pemkab Sumenep, Senin (23/9). Mereka menuntut distribusi BBM ke kepulauan yang disebagian daerah sudah mengalami kelangkaan.

Pantauan Koran Madura, sekitar 500 massa pengunjuk rasa menggoyang pintu masuk sebelah kiri dan kanan Pemkab Sumenep. Mereka ingin bertemu Bupati A. Busyro Karim untuk memberikan kejelasan sedetil-detilnya atas macetnya pasokan BBM le kepulauan.

“Saat ini kondisi di sana lumpuh total karena kelangkaan BBM yang terjadi selama ini. Kenapa warga kepulauan dimarjinalkan.

Sedangkan warga daratan semua fasilitas terpenuhi. Orang daratan ini tak pernah berpikir, kalau BBM dikepulauan sangat sulit,”papar Suryadi Syah, koorlap aksi GPMR. Sudah satu bulan lebih BBM di Pulau Raas dan Sepudi mengalami kelangkaan.

Pulau setempat, menurutnya, bagaikan pulau yang mati karena tidak bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Selain banyak nelayan yang tidak melaut, kelaparan dalam sekejap menjadi momok yang menghantui setiap keluarga nelayan.

Hal senada juga diungkapkan Makhtum. Menurutnya, warga kepulauan mengharapkan agar Pemkab, Pertamina dan aparat kepolisian dapat bersatu memikirkan penderitaan rakyat khususnya kepulauan. Sebab langkanya BBM kepulauan, menurutnya,

terkendala oleh tidak adanya distribusi BBM. Warga kepulauan meyakini bahwa persoalan rekom BBM menjadi masalah karena ada segi tiga hitam yang memainkannya. Suryadi menegaskan, setelah satu segi mencoba keluar dari poros, rakyat yang jadi korban dengan alibi penyalahgunaan rekom. Persoalan izin rekom karena tata kelola sistem hukum negara yang amburadul.

Sebab, siapapun yang mendapat mandat kekuasaan untuk melayani rakyat, konspirasi dimainkan demi melanggengkan posisinya.

Blokade Jalan Setelah sekitar 3 jam peserta unjuk rasa tidak dihiraukan dan tidak mendapat kejelasan dari pemkab, pada pukul 10.13 Wib, mahasiswa membubarkan diri kemudian memblokir jalan utama jantung kota, tepatnya di jalan Trunojoyo Sumenep.

Peserta unjuk rasa meletakkan batu-batu dan duduk di tengah jalan utama sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Mereka mengancam tidak akan membubarkan diri sebelum bupati memberikan kejelasan kebijakan mengenai distribusi BBM kepulauan.

“Pilihan ini harga mati

bagi kami. Warga kepulauan selama ini termarjinalkan,” tegas Muhammad Noer, salah satu peserta aksi.

Saat ini aktivitas di kepulauan, menurutnya, macet total. Semua layanan publik, seperti puskesmas dan sekolah macet karena terkendala transportasi dan tidak ada suplai BBM. Hal tersebut diakibatkan kongkalikong pemangku kebijakan yang sepihak, dan merampok hak-hak masyarakat kepulauan.

Dia tegaskan, seandainya pemerintah memfasilitasi kepentingan warga kepulauan dalam hal distribusi BBM sekaligus melakukan kontrol kepada APMS, sehingga harga BBM tidak dipermainkan, tentunya warga kepulauan akan sangat berterimakasih kepada pemerintah. Namun kenyataan itu sebaliknya. Padahal, pemasukan APBD Sumenep, 70 persen dari kepulauan.

“Makanya kami tidak tanggung-tanggung berada di jalan ini agar bupati tahu. Lalu keluar dan menemui kami, sehingga dia tahu kondisi dan melihat penderitaan warga kepulauan,” teriaknya di tengah jalan.

Borong Pom Setelah bosan blokade jalan, pengunjuk rasa lalu meneruskan aksinya ke SPBU milik pemkab. Mereka memaksa petugas agar melayani pembelian warga kepulauan meskipun tidak mengantongi izin.

Puluhan jeriken yang dibawa warga saat melakukan aksi terpaksa diisi olek petugas SPBU karena khawatir massa

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang

Rp.

350 PERBULAN

.000

berbuat anarkistis. Sementara petugas polisi yang bertugas mengawasi jalannya aksi tidak bisa berbuat banyak.

Kamal, orator aksi, mengatakan, semestinya warga yang memborong BBM digratiskan, karena selama ini mereka kesulitan mendapatkan BBM di kepulauan. “Jika pembelian ini tidak dilayani kami akan membakar SPBU milik rakyat ini,” tantangnya.

Selama ini, pemerintah dinilai tidak pernah menunjukkan keseriusan dalam penanganan kelangkaan BBM di kepulauan. Terbukti, kurangnya proteksi bagi masyarakat kepulauan dalam pengiriman BBM dari Pelabuhan Kalianget, Kalettek dan Dungkek. Sebab, para mafia yang mencari keuntungan besar, seperti Armada angkut BBM yang ditunjuk pertamina merupakan pengusaha APMS di Kepulauan Masalembu. Menurutnya, hal tersebut merugikan warga kepulauan.

Jawaban Bupati Menanggapi permintaan demonstran yang ingin bertemu bupati, A. Busyro Karim hanya bisa menanggapi permintaan warga via telepon karena sedang di luar kota.

“Perlu diketahui, sekarang di Jakarta sedang rapat. Yang hadir dari Sumenep dari Bagian Hukum, Perekonomian, dan Perhubungan. Rapat di BPH migas, Pemprov juga hadir. Tapi, sampai saat ini belum ada keputusan final.

Rapat masih berlangsung,” ungkap bupati melalui saluran telepon.

Bupati berharap ada atu-

ran baru, semisal untuk keperluan rumah tangga dan mobil di kepulauan siapa yang harus memberi rekom. Saat ini, justru yg menjadi masalah yakni yang berhubungan dengan rumah tangga. Jika ada aturan dari BPH migas, bupati yakin tidak akan ada masalah.

Lanjut bupati, Di provinsi juga sedang melakukan komunikasi dengan pihak polda agar tidak terjadi lagi penangkapan terhadap warga kepulauan yang sedang mengangkut BBM. Tetapi sampai detik ini, gubernur menyampaikan belum ada jawaban dari p olda.

“Saya tahu, jika tidak ada bensin di kepulauan, maka semuanya akan lumpuh.

Ini tidak hanya terjadi pada aktivitas perekonomian masyarakat secara umum.

Pemerintahanpun tidak bisa apa-apa. Pelayanan masyarakat juga tidak akan maksimal,” terangnya.

Dulu, dengan kebijakan lokal berupa rekom tidak ada masalah dengan kebutuhan BBM kepulauan. Tetapi, sekarang ini tidak cukup dengan aturan yang ada itu. Kepolisian juga tidak mau member rekom atas kebutuhan BBM saat ini.

Dulu, kebijakan lokal dalam bentuk rekom itu tidak ada masalah. Sekarang justru dipermasalahkan. Kalau ada tawaran dari BPH migas, untuk pengangkutan harus disubsidi sampai Rp.1.220 per liter dan kebutuhan BBM kepulauan itu beribu-ribu liter, saya piker bukan solusi terbaik. “Ini yang menjadi kesulitan pemerintah daerah,”. pungkasnya. (athink/mk)

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081235249119 (ARI)

SUMENEP

Pemerintah dan Pabrik Sepakati Harga Tembakau SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah membuat kesepakatan dengan beberapa pabrik mengenai patokan harga tembakau. Kesepakatan harga tersebut berdasarkan hasil koordinasi antara pemerintah dengan beberapa pabrik dan gudang tembakau.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumenep Saiful mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan beberapa pabrikan tembakau, akhirnya sudah disepakati bahwa harga tembakau berada pada kisaran 25 hingga 36 ribu perkilogramnya. “Jadi, harga tembakau pada saat ini berada pada kisaran harga 25 hingga 36 ribu perkilonya,”

3

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO. 0205 | TAHUN II

katanya, Senin (23/9) di Gedung DPRD usai menghadiri sidang Paripurna.

Dia menjelaskan bahwa harga itu tetap mengacu kepada tembakau yang berkualitas. “Sepanjang kualitas tembakau baik, maka harga itu akan semakin naik, tetapi jika kualitas tembakau itu jelek, maka harga pun semakin menurun. Tetapi yang jelas, kisaran harga tembakau ada-

lah Rp 25-36 ribu perkilonya,” jelasnya.

Jadi, lanjut dia, petani jangan khawatir soal harga.

Yang penting menurut Saiful, kualitas tembakau petani adalah standar. “Karena tidak mungkin barang yang bagus itu akan dihargai jelek. Dan sebaliknya, barang jelek akan dihargai mahal,” ujarnya.

Ketika ditanya lebih lanjut soal para petani yang tanam tembaku, Saiful menyebutkan bahwa dari 19.72 hektare area yang ditanami, hanya 50 persen para petani yang menanam tembakau.

Sementara, dari 50 persen itu yang terserap digudang baru sekitar 15 persen. “Dan PT Gudang Garam sebagai

salah satu pabrik terbesar di Kabupaten Sumenep saat ini memang sudah melakukan pembelian-pembelian terhadap tembakau yang sudah dipanen oleh para petani.

Pada tahap pertama melakukan pembelian, PT Gudang Garam sudah menyerap sekitar 18 ton. Sementara pada pembelian kedua, yaitu pada tanggal 17 September kemarin, PT Gudang Garam sudah menyerapa sekitar 23 ton,” paparnya kepada Koran Madura.

Dia menambahkan bahwa Gudang Garam akan menyerap sekitar 1.600 ton tembakau. “Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan, jika kualitas tembaku semakin ba-

gus, kouta 1.600 ton itu bisa bertambah,” ujarnya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan PT Gudang Garam, mereka hanya akan menyerap 1.600 ton tembakau. Tetapi, kata Saiful pihaknya masih akan terus melakukan koordinasi dengan pihak gudang agar kouta itu bisa bertambah.

“Tetapi ke depan pada habis musim tanam nanti, kualitas tanaman tembakau semakin berkualitas, karena hujan sudah reda. Sehingga tidak menutup kemungkinan, hasil koordinasi kami dengan pabrikan agar menambah kouta dari 1.600 ton itu bisa dipenuhi,” ucapnya sembari berharap. (sym/mk)

PANEN TEMBAKAU. Warga sedang menyusun daun tembakau yang dipanen di sawahnya.

Untuk menjamin harga tembakau, Pemkab Sumenep sudah membuat kesepakatan dengan beberapa pabrik mengenai patokan harga tembakau.

Kesepakatan harga tembakau berapa pada kisaran 25.000 hingga 36.000 perkilogram.

PENUNDAAN PENCAIRAN BLSM

Argumentasi Kades Dinilai Tak Rasional SUMENEP – Menanggapi argumentasi Kepada Desa Paliat Kecamatan Sapeken, yang mengatakan dana BLSM belum didistribusikan karena menunggu turunnya penggantian nama dari Kementerian Sosial, warga setempat menilai alasannya terlalu mengada-ada. Tidak rasional.

Menurut Sigianto, warga setempat, dirinya tidak terima dengan alasan kepala desa belum bisa mendistribusikan dana kompensasi BBM dengan alasan itu. ”Alasan itu sangat tidak rasional. Jika memang benar kenapa tidak pernah disosialisasikan pada warga. Sehingga di antara warga tidak menimbulkan tanda tanya besar,” katanya, Senin (23/9).

Warga juga keberatan atas validasi data hanya disesuaikan dengan penerima zakat. ”Bagaimana bisa valid datanya, jika penerima BLSM itu disesuakan dengan penerima zakat. Masih ada kemungkinan para penerima zakat itu banyak sapinya, kan, itu percuma juga. Lebih baik dicairkan,” tambahnya.

Maharuddin, kades setempat, katanya, tidak hanya mengendapkan dana BLSM, tapi juga bantuan yang lain. Namun, bisa diselesaikan dengan musyawarah. Berbeda dengan pencairan BLSM. ”Dulu juga pernah terjadi hal semacam ini. Namun bisa dirembuk melalui musyawarah desa,” tuturnya.

Sugianto mengatakan, penerima manfaat sudah merelakan haknya dibagi rata sesuai kesepakatan dalam musyawarah. ”Kami lebih memilih menerima walaupun hanya perorang mendapatkan Rp. 50 ribu dari pada tidak dicairkan sama sekali.

Masak dua kali waktu pencairan dana BLSM, masyarakat Desa Paliat masih belum juga mendapatkan sepeserpun,” tukasnya.

Secara terpisah, anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur menilai kebijakan kepala desa tersebut tidak melanggar aturan.

Dirinya mendukung tindakan yang telah dilakukan oleh kades Paliat. Sebab akurasi data yang ada itu merupakan keharusan yang dilakukan untuk masa depan. ”Kami kira itu tidak masalah, bahkan demi kemaslahatan masyarakat banyak itu merupakan keharusan. Bahkan, kami ketika melihat prosedurnya itu tidak masalah. Artinya tidak keluar dari prosedur yang telah diberikan oleh pemerintah,” katanya saat diminta komentarnya.

Ketika disinggung masalah penyesuaian penerima BLSM dengan penerima zakat, pihaknya enggan memberikan komentar. ”Kami tidak mengaca ke sana, namun demi kemaslahatan umat itu kiranya masih bisa,” singkatnya.

Politisi PKS tersebut meminta agar validasi data yang dilakukan aparat desa bisa dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi acuan untuk bantuan selanjutnya. ”Jadi kami mengimbau agar aparatur desa itu bisa bekerja secara professional. Artinya, aparatur desa dalam melakukan validasi data itu harus rela bekerja walaupun tampa dibayar oleh siapapun,” tukasnya.

Sebelumnya, masyarakat menduga dana BLSM lebih kurang Rp. 210.000.000 diendapakan Kepala Desa Paliat Maharuddin.

Namun, kades setempat membantah jika dirinya mengandapkan danan BLSM itu. (edy/mk)

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PGRI Telusuri Mangkraknya Tunjangan Kesejahteraan Guru SUMENEPPersatuan Guru Republik Indonesia (PGR) Kabupaten Sumenep menelusuri makraknya bantuan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) kesejahteraan guru. Tunjangan tambahan untuk kesejahteraan guru tersebut mangkrak selama kurang lebih delapan bulan, terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Agustus.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sumenep Nurul Hamzah mengatakan, pasca adanya unjuk rasa dari ratusan guru yang terjadi beberapa waktu lalu, pihaknya langsung bergerak cepat beraudiensi dengan dinas pendidikan. “Namun, audiensi itu masih belum menemukan titik terang, karena

dinas pendidikan tidak bisa memberikan keputusan pasti. Hasil keterangan dari dinas pendidikan bahwa tidak diberikannya dana TTP itu karena BKPP belum mengusulkan rekomendasi kepada DPPKA,” katanya kepada Koran Madura.

Selanjutnya, PGRI akan melakukan audiensi dengan Bupati. “Sebab, dalam hal ini tidak hanya melalui satu pintu, tetapi tiga pintu, yaitu disdik, BKPP dan DPPKA. Oleh karena itu, agar semuanya jelas, maka kami langsung menuju Pendopo saja, melakukan audiensi sekaligus melapor ke Bupati tentang perihal ini,” jelasnya, Senin (23/9).

Dia menjelaskan bahwa hal demikian bukanlah

soal kepentingan perut belaka, tetapi ini adalah hak merekasebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati. “Sudah jelas dalam Peraturan Bupati Tahun 2013 tentang tambahan penghasilan CPNS di lingkungan Kabupaten Sumenep. Termasuk mekanisme pun juga sudah dijelaskan dalam pasal 1-6, dan diperjelas pada ayat 8 bahwa tunjangan itu diberikan setiap bulan,” paparnya.

Ketika ditanya perihal besaran bantuan tersebut, Nurul menyebutkan, untuk guru adalah Rp 150.000/bulan. Sementara khusus kepala sekolah dan pengawas adalah Rp 300.000/bulan. “Jadi, bukan hanya soal uang yang mereka pikirkan, tetapi mereka juga ingin memastikan

kemana larinya uang yang menjadi haknya itu. Sehingga sangat pantas mereka harus turun jalan, karena dapat dibayangkan, selama kurang lebih 8 bulananan mereka dibiarkan menunggu, tanpa kabar dan informasi yang jelas,” terangnya.

Nurul menjelaskan tunjangan untuk guru itu adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Itu dituangkan dalam Perbub Nomor 3 Tahun 2013.

Jadi, anggaran khusus tunjangan kesejahteraan guru itu dilindungi oleh undangundang. Sehingga jika tetap dibiarkan, maka jelas telah menabrak aturan yang ada,” tegasnya.

Menjurut rencana, PGRI menyurati Bupati Sumenep A

Busyro Karim pada Senin kemarin. Selebihnya, pihaknya menunggu konfirmasi dari Bupati kapan audiensi itu bisa dilaksanakan. Hamzah juga akan beraharap pada audiensi nanti, juga ada perwakilan dari tiga Dinas, yaitu Disdik, BKPP dan DPPKA. Beberapa waktu lalu, ratusan guru mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Kedatangan mereka menurut tunjangan yang seharusnya mereka terima setiap bulan, ternyata selama kurang lebih 8 bulan, dana TTP itu belum kunjung mereka terima, sehingga dengan sangat terpaksa mereka menggelar aksi demo untuk bertanya perihal makraknya dana tersebut. (sym/mk)

PENYALAHGUNAAN REKOM

Ditpolair Tak Hadiri Persidangan SUMENEP – Kejaksaan Negeri Sumenep, Senin (23/9) siang menggelar sidang lanjutan kasus penangkapan BBM ilegal oleh Ditpolair Polda Jawa Timur dengan terdakwa Samsudin (55). Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi, namun anggota ditpolair tidak ada yang hadir.

Ketua Majelis Hakim Eny Sri Rahayu mengatakan, saksi penangkapan Samsudin pada Rabu 19 Juni 2013 di perairan Kalianget tidak bisa memberikan kesaksian. “Pemanggilan saksi dari PN melalui Kejaksaan Sumenep. Dan baru tadi pagi kami konfirmasi jika saksi dari Ditpolair tidak bisa hadir,” ungkapnya.

Sidang ditunda pada Selasa

1 Oktober 2013, dengan agenda yang sama yakni meminta keterangan saksi. Ketua Pengadilan Negeri tersebut berharap Jaksa Penuntut Umum (JPU) jauh-jauh hari sudah menghubungi saksi yang lain agar proses sidang tidak tertunda lagi. “Kita tunda hari Selasa depan. Tadi saya minta JPU juga menghadirkan saksi lain seperti Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep dan Camat Gayam,” terangnya.

Dalam sidang pertama, Samsudin didakwa telah melakukan pelanggaran niaga dengan menyalahgunakan rekomendasi pembelian BBM yang dikeluarkan Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep melalui Camat Gayam. BBM yang

digunakan, menurut temuan kejaksaan, seharusnya digunakan untuk kebutuhan nelayan di Kecamatan Gayam. Namun, dijual kepada pengguna kendaraan roda dua, kendaraan roda empat serta penggiling padi.

Selain bertentangan dengan Rekomendasi pembelian BBM yang dikeluarkan oleh Camat Gayam, menurut JPU, tindakan terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan BPH Migas No. 5 Tahun 2012.

Terdakwa terancam dijerat Pasal 53 huruf (d) UU Migas Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp. 60 miliar. (edy/mk)

PERSIDANGAN. Terdakwa kasus BBM Ilegal Samsuddin (tengah, berkopiyah) sedang mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut terhadap dirinya, beberapa waktu lalu. Samsuddin didakwa telah melakukan pelanggaran niaga dengan menyalahgunakan rekomendasi pembelian BBM yang dikeluarkan Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep melalui Camat Gayam.

ant/lucky r.

HARGA KAMBING MERANGKAK NAIK. Pedagang kambing sedang mengurus hewan kambingnya, Senin (23/9). Jelang Idul Adha, para pedagang kambing kurban mulai menaikan harga pada kisaran Rp 50.00 - Rp 100.000 dan akan terus naik hingga hari raya

BANTUAN

SLPTT Belum Bisa Dicairkan SUMENEP – Program Bantuan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) tahun 2013 dari Kementerian Pertanian hingga saat ini belum bisa dicairkan. Belum bisa dicairkannya bantuan tersebut karena mekanismenya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. ”Memang saat ini mekanisme pencairan SLPTT berbeda dengan tahun sebelumnya. Itu ada perubahan dari kementerian,” kata Kepala Disperta Sumenep Bambang Heriyanto melalui Kabid Produksi Tanaman Pangan Disperta A Salaf Junaidi.

Senin (23/9).

Pencairan bantuan pada tahun ini, katanya, semakin ketat.

Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan bantuan. ”Jadi dalam pencairan ini nantinya akan dijadikan dua tahap, dan masing-masing tahapan itu kelompok tani harus membuat SPJ, baru tahap kedua akan dicairkan kembali,” jelasnya.

Salaf mengatakan, bantuan tersebut akan dicairkan pada bulan Oktober mendatang. Pada tahun-tahun sebelumnya, SLPTT bisa sudah cair pada pertengahan tahun. ”Kalau pencairannya masih bulan mendatang. Hal ini karena kami masih baru menerima juknis baru dari Kementan, sehingga saat ini kami masih menyusun perlengkapan administrasinya,” tambahnya.

Program SLPTT akan dibagikan kepada 600 kelompok tani.

Harus Ditebus Bantuan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) yang diberikan melalui kelompok tani, pada tahun 2013 harus ditebus walaupun tidak secara keseluruhan. Hal itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang tanpa penebusan.

Pembibitan yang diberikan pemerintah melalui program SLPTT itu berupa, padi sebanyak 620 kg dengan uang tebusan 25 persen dari harga yang telah ditetapkan pemeritah. Jagung jenis hibrida sebanyak 75 kg dengan subsidi 50 persen. Sedangkan jagung jenis komposit 620 kg dengan subsidi 77 persen.

Sementara untuk pembibitan kedelai pemerintah memberikan sebanyak 400 kg dengan subsidi 76 persen. (edy/mk)

4

PAMEKASAN

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO.0205| TAHUN II

BUDAYA

Karapan Sapi Piala Presiden Dibekukan

KEJAHATAN JUDI TOGEL. Polisi memperlihatkan tersangka beserta barang bukti berupa rekapan di Mapolda Sumut, Medan, Senin (23/9).

Polisi berhasil meringkus empat tersangka bandar dan pelaku perjudian jenis Toto Gelap (Togel) dengan barang bukti uang, handphone dan rekapan pembelian togel yang beromset Rp 20 juta perhari di Kabupaten Humbahas, Sumut.

PDAM Akan Menaikkan Tarif Mulai Oktober Rencana Tersebut Tak Butuh Persetujuan DPRD PAMEKASAN- Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pamekasan bersikukuh akan menaikkan tarif rekening air mulai bulan depan, sekalipun rencana tersebut tidak mendapat persetujuan DPRD setempat.

Direktur PDAM, Agus Bachtiar mengatakan penaikan tarif tersebut mendesak dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan tersebut. Sebab jika tidak menaikkan tarif rekening air, maka kebangkrutan yang lebih besar akan dialami PDAM. “Kami terpaksa menaikkan tarif ini, mengingat keuangan di perusahaan kami mulai kritis,” katanya.

Ia mengatakan selama lima bulan sejak terjadinya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), kata Agus, perusahaan yang dia pimpin selalu menanggung kerugian karena bertambahnya beban operasional yang harus ditanggung.

Sebab sebagian peralatan yang dipergunakan menggunakan tenaga listrik.

Ia mengaku sudah berkoor-

dinasi dengan pimpinan DPRD setempat, agar rencana penerapan tarif baru mulai Oktober mendatang itu disetujui. Sayangnya, Agus tidak menjelaskan sikap pimpinan dewan terhadap rencananya itu. “Penaikan tarif ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan perusahaan. Jika tidak, PDAM Pamekasan akan bangkrut,” kata Agus.

Agus juga tidak menjelaskan apakah penaikan tarif itu akan diberlakukan kepada semua pelanggan, atau menggunakan sistem zona seperti usulan pimpinan DPRD beberapa waktu lalu. Pimpinan Komisi B mengusulkan jika perusahaan tersebut terpaksa harus menaikkan tarif, sebaiknya hanya diberlakukan untuk kawasan yang pasokan airnya normal. Sementara untuk kawasan yang seringkali

mengalami kemacetan pasokan diusulkan tetap menggunakan tarif lama.

Agus Bachtiar menjamin, setelah kenaikan tarif itu, perusahaannya akan melakukan perbaikan layanan dan memperlancar distribusi air ke pelanggannya. “96 titik pipa PDAM sudah kami perbaiki.

Perbaikan itu sudah kami lakukan satu tahun sebelum ada rencana penaikan tarif,” jelasnya.

PDAM Pamekasan mengusulkan penaikan tarif antara 40 hingga 50 persen dari tarif semula atau diperkirakan antara Rp 2.200 ribu hingga Rp 2.400 ribu permeter kubik dari harga semua sebesar Rp 1.600 permeter kubik. Pihak PDAM menyatakan tarif baru itu sudah disesuaikan dengan TDL baru.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan belum bisa menentukan jadwal kenaikan tarif PDAM, karena pertimbangan rendahnya kualitas layanan di perusahaan tersebut.

Bahkan beberapa waktu

lalu, hasil sidak komisi tersebut di Kecamatan Tlanakan masih ditemukan keluhan tentang minimnya pasokan air ke pelanggan di wilayah Perumahan Graha Kencana.

Di perumahan tersebut, warga harus mencukupi kebutuhan air bersihnya dengan membeli.

Meskipun demikian, DPRD menyatakan setuju dengan rencana penaikan tarif. Itu dilakukan karena selama bertahun-tahun belum ada kenaikan tarif. Selain itu, langkah tersebut bertujuan menyelamatkan perusahaan milik pemerintah daerah.

DPRD juga sudah meminta PDAM, penaikan tarif tetap tidak diberlakukan ke semua pelanggan. Sejak kenaikan Tarif Dasar Listrik pada bulan April lalu. Kenaikan itu menyebabkan biaya operasional perusahaan meningkat.

Tanggungan biaya listrik dari sebelumnya, hanya Rp 190 juta setiap bulan, kini menjadi Rp 220 juta perbulan.

Solusinya, PDAM memaksimalkan kas perusahaan. (awa/ muj/rah).

PAMEKASAN - Kejuaraan karapan sapi piala presiden RI se-Madura yang rencananya akan digelar pada Oktober mendatang dibekukan.

Pembekuan kejuaraan yang diprakarsai oleh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan itu dilakukan menyusul adanya penolakan dari kebanyakan pengerap terhadap aturan baru dalam kejuaraan itu.

Penghapusan aturan kekerasan pada sapi karapan (rekeng) yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun dan menggantinya dengan aturan baru, yakni karapan sapi tanpa kekerasan (pak-kopak), dianggap sebagai pemicu penolakan para pengerap. Akibat penolakan para pengerap itu, maka pelaksanaan budaya karapan sapi Piala Presiden ditunda.

Sekretaris Bakorwil IV Pamekasan Budiono mengatakan kejuaraan karapan sapi piala presiden ini dibekukan sampai batas waktu tidak ditentukan.

Selanjutnya, pihaknya menyerahkan kepada masing-masing daerah di Madura, apakah akan menggelar karapan sapi dengan sistem rekeng atau tidak.

Namun, kalaupun karapan sapi tetap digelar dengan kekerasan, kejuaraan itu tidak boleh menggunakan label piala presiden. Sebab, kejuaraan yang memperebutkan piala presiden disetujui tanpa kekerasan. Kejuaraan yang memperebutkan piala presiden itu kini sudah dibekukan dan trophinya diamankan di Kantor Gubernur Jawa Timur.

“Kejuaraan ini sudah dibekukan, karena adanya pro dan kontra terhadap aturan main karapan sapi piala presiden. Saya tidak tahu batas waktu sampai kapan, mungkin sampai tidak ada lagi pro dan kontra. Yang jelas kalau masih ada karapan sapi dengan kekerasan itu bukan piala presiden. Karena yang disetujui presiden, karapan sapi tanpa kekerasan,” katanya.

Ia menegaskan pembekuan kejuaraan karapan sapi piala presiden ini dibekukan untuk menghindari adanya percekcokan.

Kalau nantinya para penger-

ap sudah sepakat untuk menyelenggarakan karapan tanpa kekerasan, pembekuan ini bisa dicabut dan dapat dilangsungkan karapan sapi tanpa kekerasan.

Sementara itu, sejumlah pengerap di Kabupaten Pamekasan tetap menyelenggarakan karapan sapi dengan aturan lama. Mereka terus menyeleksi sapi karapan di masing-masing kecamatan dengan kekerasan. Seperti yang dilakukan para pengerap dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kota Pamekasan, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan Proppo, di Stadion R. Soenarto Hadiwodjojo, Pamekasan pada Minggu (22/9) lalu.

Sebanyak 60 peserta terlibat dalam seleksi saat itu, dengan rincian masing-masing kecamatan 20 pasang sapi.

Mereka diseleksi untuk memperebutkan posisi tiga terbaik dan akan bersaing pada seleksi tingkat kabupaten, pada tanggal 6 Oktober mendatang. Sapi yang seleksi campuran, ada sapi besar dan ada sapi kecil.

Muhammad Sahri, panitia seleksi karapan sapi mengatakan sistem rekeng yang dilaksanakan di tiga kecamatan dan sepuluh kecamatan lainnya merupakan kesepakatan para pemilik sapi karapan (pangerap). Usulan pelaksanaan karapan sapi non kekerasan (pak-kopak) yang diajukan oleh Bakorwil IV Pamekasan sangat tidak memungkinkan dilaksanakan tahun ini.

“Jangan paksa kami untuk melaksanakan karapan sapi sesuai dengan keinginan pemerintah, sebab untuk merubahnya butuh waktu,” kata Sahri.

Dijelaskan oleh Sahri, walaupun Bakorwil Pamekasan bersikukuh menggelar karapan sistem pak-kopak, para pangerap tidak akan menghalanginya. Sebab 98 persen pangerap di Madura sudah sepakat untuk tetap menggunakan sistem rekeng. Karapan sapi sistem pak-kopak ada komunitasnya tersendiri dan tidak bisa dicampuraduk dengan sistem rekeng.

“Walapun belum ada titik temu antara pangerap dengan Bakorwil Pamekasan,

karapan sapi sistem rekeng akan tetap digelar setelah seleksi di masing-masing Kabupaten di Madura,” katanya.

Sebelumnya, salah satu pemilik sapi karapan asal Kecamatan Pasean Zaiful Bahri mengatakan sudah berkoordinasi dengan para pemilik sapi di tiga kabupaten menyikapi penghapusan penggunaan rekeng dalam lomba karapan sapi piala presiden. Menurutnya, para pemilik sapi keberatan, jika harus merubah pakem yang berlangsung selama puluhan tahun. Mereka mengancam tidak ikut serta dalam lomba karapan sapi itu dan akan menggelar lomba tersendiri.

“Saya yakin pelaksanaan piala presiden nanti sepi peserta, kalau jadi menerapkan pak-kopak. Karena pola ini tidak diterima oleh para tokoh karapan sapi. Kalaupun ada peserta, mungkin hanya kelas ringan. Karena para pengerap dari Sampang, Sumenep, dan Pamekasan tidak sepakat dengan penghapusan penggunaan rekeng ini,” katanya.

Zaiful Bahri yang juga ketua DPC-PDIP Pamekasan ini meminta agar perubahan pola karapan sapi ini ditinjau ulang. Paling tidak, penyelenggara karapan sapi menunda penerapannya sampai para pemilik sapi karapan bisa menerima perubahan pola karapan itu.

Dia jelaskan para pemilik sapi karapan di Madura akan terus menolak perubahan pola karapan sapi piala presiden ini.

Pola karapan sapi dengan pak-kopak yang diprakarsai oleh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan itu merusak budaya warisan yang sudah menjadi ikon Madura sampai ke manca negara.

Ia menegaskan selain akan berdampak pada sepinya peserta, karapan sapi dengan pak-kopak ini juga akan mengurangi minat penonton termasuk turis asing untuk menonton karapan sapi.

Meski demikian, hal tersebut bukan alasan mendasar terhadap penolakan itu, tetapi semata-mata untuk mempertahankan Kebudayaan Madura. (uzi/rah)

Kejuaraan karapan sapi piala presiden RI se-Madura yang rencananya akan digelar pada Oktober mendatang dibekukan.

ALAT PERAGA CALEG

Panwaslu Minta KPU Mewarning Parpol

Memprotes proses Pilkada Makassar yang tidak menyediakan kertas suara template bagi penyandang cacat tunanetra saat memberikan hak suara di TPS.

PAMEKASAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat segera mensosialisasikan kepada Partai Politik tentang keputusan KPU no 15 tahun 2013, sebagai perubahan dari keputusan KPU no 1 tahun 2013 tentang pemasangan alat peraga kampaye Calon Anggota Legislatif (Caleg).

Penyampaian keputusan itu sejatinya merupakan suatu wujud peringatan terhadap semua parpol agar mematuhi aturan alat peraga caleg.

Anggota Panwas Divisi Tindak Lanjut dan Peninda-

kan Hukum, Sapto Wahyonomeminta KPU segera menindaklanjuti Keputusan KPU tersebut, sehingga para caleg tidak memasang alat peraga kampayenya di sembarang tempat.

Sapto Wahyono mengatakan sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU diharapkan bisa melakukan langkah-langkah koordinatif baik dengan Pemkab Pamekasan maupun parpol peserta pemilu. Sebab ada beberapa alat peraga yang dipasang di kawasan terlarang.

“KPU kabupaten Pamekasan, untuk segera melakukan langkah-langkah koor-

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

dinatif dengan Pemerintah Kabupaten dan partai politik peserta pemilu, karena di kabupaten lain sudah melakukaan langkah-langkah pemetaan zona kampanye,” jelasnya, Senin (23/9).

Persoalan itu, tambah Sapto Wahyono, merupakan wewenang KPU yang seharusnya telah melakukan upaya koordinatif. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Salah satu yang harus di kedepankan, kata Sapto, diantaranya mensosialisasikan ke partai politik dan pemerintah daerah adalah soal zonasi yang akan menjad tempat pemasangan alat peraga partai politik dan caleg.

Sementara itu anggota KPU Pamekasan Divisi Sosialisasi, Didin Sudarman mengaku sudah menyampaikan masalah tersebut kepada masing-masing partai politik.

Saat ini pemerintah daerah masih membahas zona-zona yang diperbolehkan dan dilarang untuk dijadikan tempat pemasangan alat peraga kampaye. (awa/muj/rah).

PAMEKASAN

5

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO.0205| TAHUN II

BALAPAN LIAR

Polres Gencarkan Operasi Hingga Pelosok Desa

IMPOR SAPI POTONG. Pedagang menggiring sapi yang akan dijual ke Probolinggo dengan menggunakan perahu di Pantai Pegagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Senin (23/9).

Pemerintah berencana mengimpor 72.500 sapi potong guna menstabilkan harga daging sapi yang masih tinggi .

Pemkab Mengantisipasi Pengiriman Tembakau Jawa ke Madura Tiga Titik Rawan Jadi Perhatian Utama PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mulai mengantisipasi masuknya tembakau Jawa ke wilayah tersebut. Langkah yang dilakukan, salah satunya dengan melakukan razia di pintu masuk Pamekasan yang dinilai sering dijadikan lokasi memasok tembakau dari luar kabupaten.

Kepala Sat pol PP Pamekasan, Masrukin, melalui Kapala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, M ohammad Sjamsuridjal Arifin mengatakan pihaknya sudah menyusun jadwal operasi tim gabungan untuk mengantisipati masuknya tembakau Jawa ke Pamekasan.

Tim itu terdiri dari unsur

Sat Pol PP, Kepolisian, TNI, Dinas Perbuhungan Komunikasi dan Informasa serta Dinas Perhutanan dan Perkebunan setempat. Sedikitnya sudah ada tiga titik lokasi yang akan di jadikan tempat operasi tersebut, yaitu di Jalan Raya Ambat, Kecamatan Tlanakan, Jalan Raya Panangguan, Kecamatan Proppo, dan

Jalan Raya Pamaroh, Kecamatan Kadur.

Masrukin menjelaskan berdasar Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang Pengendalian Mutu dan Keaslian Tembakau Madura, salah satunya dijelaskan larangan masuknya tembakau Jawa Pamekasan.

Menurutnya, pada musim tembakau tahun ini produksi tembakau di Pamekasan sangat minim sehingga sangat memungkinkan masuknya tembakau Jawa. Ia mengaku telah mendapatkan informasi adanya tembakau Jawa yang masuk ke Pamekasan, bahkan petugasnya pernah men-

emukan kendaraan yang mengangkut tembakau tersebut melintas di salah satu jalan raya untuk dibawa ke Kabupaten Sumenep.

Saat itu, kendaraan tersebut dibiarkan melintas karena petugasnya belum mendapat perintah melakukan penyitaan atau menahan kendaraan yang mengangkut tembakau dari luar Kabupaten Pamekasan.

Masrukin juga menjelaskan operasi juga akan digelar di wilayah utara. Hanya saja waktu dan lokasinya belum ditentukan dan menunggu koordinasi dengan tim gabungan.

Kepala Dinas Perindus-

trian dan Perdagangan, Budi Irianto mengatakan masuknya tembakau Jawa ke wilayah Madura akan mengancam pada kualitas dan harga tembakau milik petani lokal. Sebab, kandungan air pada tembakau Jawa lebih besar daripada tembakau Madura yang sebagian lokasi tanamnya merupakan sawah tadah hujan.

“Jika ini tidak segera diantisipasi, sangat memungkinkan tingginya kebutuhan yang tidak imbang dengan tingkat produksi akan dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan,” katanya. (CR-1/ muj/rah)

TERTIB LALU LINTAS

Pelajar Diminta Jadi Pelopor Kedisiplinan Lalin PAMEKASAN - Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukanpelajar, menjadi perhatian Satuan Lalulintas Polres Pamekasan. Untuk mengurangi jumlah pelajar yang melakukan pelanggaran lalin, kepolisian memberikan pembinaan kepada pelajar melalui kerjasama dengan sekolah. Kepolisian mengajak mereka menjadi pelopor patuh berlalu lintas.

Langkah itu dilakukan untuk menekan angka kecalakaan lalulintas yang melibatkan anak di bawah umur dan sebagai upaya pembinaan sejak dini.

Kepala Satuan Lalulintas Polres Pamekasan, AKP Bambang Soegiharto, usai bertindak sebagai pembina upacara di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pamekasan. Senin (23/9), dia mengatakan angka kecelakaan yang terjadi pada anak di bawah umum semakin meningkat. Hal itu, kata dia, salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan orangtua terhadap anaknya dan sikap memanjakan yang berlebihan.

“Seharusnya, orangtua tidak membiarkan anak mereka yang belum layak mengendarai kendaraan bermotor membawa kendaraan bermotor ke sekolah,” kata Bambang.

Mantan Kepala Polsek Tlanakan itu juga mengingatkan para pelajar untukmemperhatikan kelengkapan suratsurat dan peralatan keamanan saat berkendara. Karenanya ia meminta agar mereka yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak membawa kendaraan bermotor saat

ke sekolah.

“Kami tidak akan pilih kasih. Karenanya siapa pun yang melanggar Undang Undang Lalu Lintas pasti akan kami sanksi,” katanya.

Ia mengatakan tindakan tegas itu semata-mata untuk menjaga keselamatan

para siswa dari kecelakaaan.

Sebab, dalam pengamatannya, sebagian besar pelajar, saat mengendarai kendaraan bermotor cenderung tidak memperhatikan keselamatannya dan keselamatan orang lain.

Polisi juga merencanakan mendata pelajar yang mem-

bawa kendaraan bermotor ke sekolah. Itu dilakukan untuk mengetahui siswa yang sudah dan belum memiliki SIM. Menurut Bambang, pihaknya akan mengundang orangtua siswa yang anaknya kedapatan membawa kendaraan bermotor ke sekolah dan belum memiliki izin mengemudi untuk diberikan penyadaran tentang resiko keselamatan di jalan.

Kepala SMAN 1 Pamekasan, Basoir mengatakan ia sangat setuju dengan rencana pembinaan berkendara tersebut. Sebab penyadaran itu dilakukan untuk keselamatan para pelajar dari kecelakaan di jalan.

Kegiatan serupa dilakukan di seluruh sekolah secara bergiliran. Targetnya, akhir tahun ini upaya pembinaan dan penyadaran telah dilakukan di semua sekolah lanjutan di Pamekasan. Selain itu, polisi akan melakukan operasi yang salah satunya menjaring pelajar di bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor.

“Kami tidak melarang para pelajar itu membawa kendaraan bermotor. Tapi tolong, untuk yang belum memiliki SIM, sebaiknya diantar orangtuanya,” kata Bambang. (CR1/muj/rah)

PAMEKASAN - Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berupaya menekan pelanggaran lalu lintas dan pencurian kendaraan bermotor dengan cara menggelar operasi hingga ke pelosok desa.

“Kalau operasi kendaraan bermotor di perkotaan kami tangani secara langsung, sedangkan di perdesaan oleh masing-masing polsek jajaran,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Pamekasan AKP Bambang Soegiharto, Senin.

Bambang mengatakan gelar operasi tertib lalu lintas yang dicanangkan institusi itu sebagai upaya untuk menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh para pengendara kendaraan bermotor. Sebab, menurut dia, penyebab maraknya kecelakaan lalu lintas selama ini salah satunya karena pelanggaran. “Sebagian besar kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini diawali dengan pelanggaran,” kata dia.

Ia mencontohkan menyeberang secara sembarangan tanpa memperhatikan kendaraan lainnya, atau sepada motor yang digunakan tidak memakai spion. “Dengan operasi yang gencar dilakukan ini, kami berharap angka kecelakaan lalu lintas akan menurun,” kata Bambang.

Oleh karenanya, HUT ke-58 Satuan Lalu Lintas ini akan dijadikan sebagai ajang refleksi petugas Satlantas dalam meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Sementara untuk menekan aksi balapan liar yang sering dilakukan sekelompok pemuda di dalam kota Pamekasan, Bambang menjelas-

kan sudah berkoordinasi dengan Samapta dan Intelkam Polres Pamekasan untuk melakukan pengamanan khusus.

Sementara untuk menekan aksi balapan liar yang sering dilakukan sekelompok pemuda di dalam kota Pamekasan, Bambang menjelaskan sudah berkoordinasi dengan Samapta dan Intelkam Polres Pamekasan untuk melakukan pengamanan khusus.

Menurut dia, sasaran operasi kendaraan bermotor yang kini digencarkan Satlantas Polres Pamekasan ini adalah pada kalangan pelajar. Sebab, menurut Bambang, pelanggaran lalu lintas yang paling banyak terjadi di jalan selama ini, termasuk yang sering mengalami kecelakaan adalah kalangan pelajar. “Kalau dipersentase, pelanggaran lalu lintas oleh kalangan pelajar ini sekitar 35 persen,” kata dia.

Terbanyak kedua, menurut Bambang, adalah kalangan swasta, yakni sekitar 30 persen setiap bulannya, sedangkan 35 persen sisanya adalah PNS dan petani. (ant/ rah)

PENCURIAN

Polisi Kesulitan Mengungkap Maling Kabel Telkom PAMEKASAN - Jajaran kepolisian di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengaku kesulitan mengungkap pelaku pencurian kabel milik PT Telkom di wilayah itu karena terkendala saksi.

Menurut Kapolsek Pademawu, Pamekasan, AKP Edy Sunyata, Senin, pihaknya kesulitan mengungkap pelaku pencurian kabel tersebut karena saat kejadian tak satupun warga yang mengetahuinya.

Warga sendiri malah mengetahui adanya pencurian kabel Telkom itu pada pagi hari, padahal kasus pencurian itu diperkirakan terjadi pada malam hari,

AKP Edy Sunyata Kapolsek Pademawu

“Warga sendiri malah mengetahui adanya pencurian kabel Telkom itu pada pagi hari, padahal kasus pencurian itu diperkirakan terjadi pada malam hari,” kata Edy Sunyata.

Kendati demikian, sambung dia, pihaknya terus berupaya mengungkap kasus itu dengan menyebar anggota intelijen kepada semua pelosok desa di Kecamatan Pademawu, serta meminta bantuan Polsek Kota Pamekasan.

Langkah itu dilakukan, karena kabel telkom yang dicuri maling di perbatasan

antara Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Kota, Pamekasan, yakni di Jalan Raya Kangenan, Pamekasan.

“Kami juga sudah melakukan penelitian ke sejumlah pembeli barang rongsokan yang ada di Pamekasan ini, tapi tidak menemukan.

Kami melakukan penelitian disana untuk mengetahui kemungkinan kabel yang dicuri dijual,” kata Edy Sunyata menjelaskan.

Kabel Telkom yang dicuri maling di wilayah Kecamatan Pademawu ini sepanjang 150 meter.

Akibat aksi itu, jaringan internet speedy di Kecamatan Pademawu mati hingga sekitar 10 hari lebih.

Di Pamekasan, kasus pencurian kabel Telkom seperti di wilayah Kecamatan Pademawu ini, bukan yang pertama kali. Sebelumnya jaringan kabel di Kecamatan Galis juga sempat dicuri malang hingga mencapai 1.000 meter lebih.

Pihak Telkom Pamekasan menyebutkan, perusahaan kini rugi miliaran rupiah, akibat seringnya terjadi pencurian jaringan kabel telkom tersebut.

Perusahaan ini bahkan sempat memasang alat yang bisa mendeteksi terjadinya aksi pencurian, akan tetapi tidak optimal, karena sering rusak.

“Dulu Telkom memasang alarm. Jika ada yang memotong kabel, maka alarm itu berbunyi. Tapi karena alarmnya rusak, maka untuk kasus di Pademawu itu, tidak terdeteksi, meski ada yang memotong kabel telkom,” kata Kapolsek Pademawu AKP Edy Sunyata menjelaskan. (ant/rah)

6

SAMPANG

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO. 0205 | TAHUN II

KRIMINAL

Dosen Diduga Tilep Uang Pembayaran SAMPANG - Dosen Universitas Terbuka (UT) di Kabupaten Sampang cabang Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Kota Jember, dilaporkan oleh beberapa mahasiswanya ke Polsek Kota Sampang, Senin (23/9) sekitar pukul 12.00 WIB. Dosen tersebut diduga menyelewengkan uang pembayaran sejumlah mahasiswa.

Ketua pengelola sendiri sudah beriktikad baik agar proses permalahan tersebut segera terselesaikan. Namun, pihak terlapor Ketua Program Studi (Prodi), Mahrus (45), warga Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, tidak pernah menggubris keluhan mahasiswa dan pengelola.

Ketua Pengelola KH Sayyidi membenarkan jika salah satu dosen yang tak lain adalah ketua prodi tersebut dilaporkan oleh mahasiswanya. "Ada salah satu pengurus bernama Mahrus itu yang dilaporkan oleh mahasiswa.

Sebenarnya masalah internal cuma mungkin mahasiswa sudah mulai kesal akhirnya melaporkan ke pihak polisi," ucapnya saat ditemui.

Pria yang juga mempunyai Yayasan Al Karomi itu menuturkan, dari golongan angkatan pertama sebanyak 86 mahasiswa serta angkatan kedua sejumlah 75 mahasiswa itu biasanya saat kegiatan perkuliahan berlangsung hanya selama 1 minggu yang bertempat di SMA Negeri 4 Sampang. Ia juga menyangnyangkan jika pihak bersangkutan tidak bertanggung jawab.

"Ya kita kan inginnya pertanggung jawaban seperti itu, Mas, karena ini masalah internal saja, dimana semacam uang pembayaran tidak disampaikan kepada kami selaku pengelola. Padahal mahasiswa sudah bayar semua," jelasnya.

Sementara itu, Basmal (35) salah satu pihak pengelola yang saat itu diperiksa menjelaskan kedatangan dirinya ke polsek kota hanya sebagai saksi saja atas laporan sejumlah mahasiswa yang melaporkan dalamm perkuliahan program Sarjana Khusus Guru (SKG) dalam jabatan.

"Laporan ini saya hanya sebagai saksi saja," singkatnya.

Kapolsek Kota Sampang AKP Shadik melalui saluran telepon membenarkan atas laporan mahasiswa itu. Tetapi, hingga kini pihaknya masih akan mempelajari dan memintai keterangan bukti - bukti atas laporan tersebut.

"Nanti kita akan pelajari dulu lah dengan bukti - bukti, karena kan ada beberapa pihak seperti pengelola, kepala prodi, dan juga mahasiswa," katanya. (ryn/lum)

KESEHATAN

157 Bayi Menderita Gizi Buruk SAMPANG - Sedikitnya 157 bayi di Kabupaten Sampang menderita gizi buruk. Tiga di antaranya meninggal dunia setelah terdiagnosa menderita gizi buruk. Namun dibandingkan tahun lalu, jumlah penderita gizi buruk saat ini menurun.

Kabid Kesehatan Keluarga dan Gizi Asrul Sani mengungkapkan, dari hasil survei di Kabupaten Sampang penderita gizi buruk memang sudah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2012 penderita gizi buruk masih sekitar 4,2 persen dan menjadi 3,1 persen pada 2013, dengan jumlah kasus sebanyak 157. Tiga orang di antaranya meninggal.

Kesehatan anak di Kabupaten Sampang, katanya, masih belum dijadikan prioritas utama atau menjadi pilihan kedua setelah kebutuhan bapaknya bekerja. Kata Asrul, dari beberapa kasus yang ditemukan seorang bapak mampu merokok satu hari sebanyak satu bungkus dengan minimal biaya Rp. 8 ribu, kebutuhan lain yang selalu terpenuhi adalah pulsa sedangkan kebutuhan gizi anaknya selalu kurang.

“Menurut survey, Kabupaten Sampang mengalami penurunan jumlah penderita gizi buruk dari tahun ke tahun. Tapi masih cukup memprihatinkan karena

ada anggapan di kalangan masyarakat yang menganggap kebutuhan bapaknya lebih penting dari pada asupan gizi anaknya,” ucapnya.

Lanjut Asrul, faktor mendasar yang menjadi penyebab masalah tersebut adalah alasan kemiskinan.

Kabupaten Sampang menduduki peringkat kedua angka kemiskinan di Jawa Timur.

Selain itu juga karena pola asuh yang salah. Ratarata bayi yang mengalami gizi buruk adalah yang di rawat kakek-neneknya karena orangtua si bayi sedang bekerja di luar kota, bahkan luar negeri.

“Sering kami jumpai bayi yang sudah ditinggal orangtuanya kerja di luar kota atau luar negeri. Saat ditanyai soal pola makannya di jawab ya makan seadanya untuk dapat makan saja susah, Pak, apalagi cari makanan bergizi,” ungkapnya Ditambahkannya, masalah kesehatan tidak bisa hanya diselesaikan oleh dinas kesehatan saja namun perlu semua elemen masyaraat ikut terlibat karena setiap orang pasti punya kebutuhan untuk kesehatan. "Semua elemen dari institusi kesehatan, pendidikan atau catatan sipil KB dan juga pertanian harus bersatu padu dalam program bersama," katanya. (ryn/lum)

Sepasang suami istri di Dusun Kamere Laok Desa Pandingan Kecamatan Robatal tewas terkena sayatan senjata tajam, Senin (23/9).

Pasutri Tewas di Kandang Polisi Belum Bisa Mengungkap Pelaku dan Motif Pembunuhan SAMPANG - Pasangan suami istri ditemukan meninggal dunia mengenaskan di kandang sapi miliknya dengan luka serius akibat sayatan senjata tajam, Senin (23/9). Kedua korban yakni Bunadi (60) dan Bukiyah (55) warga Dusun Kemere Laok Desa Pandingan Kecamatan Robatal. Koban ditemukan pertama kali oleh anaknya Moh Hadi, sekitar pukul 05.30 WIB. Berdasarkan informasi berhasil dihimpun Koran Madura, korban yang tinggal bersama Moh Hudi (24), Moh Hadi (23), serta cucunya yakni Faris(5), diduga memiliki ilmu santet.

Di tubuhnya ada bekas delapan sabetan senjata tajam.. Bahkan, jari tangan korban Bunadi putus, hanya tersisa jari kelingking, dan pundak kanan luka

sobek. Sementara luka Bukiyeh terdapat di bagian lengan kiri, serta perut bagian dalam terurai akibat sayatan sajam.

Moh Hadi, putra korban, menjelaskan, dirinya belum mengetahui motif di balik pembunuhan orangtuanya tersebut. Orangtuanya dinilai tidak pernah ada masalah dengan siap pun. Dirinya saat

menemukan kedua korban juga tidak ada orang yang mengetahuinya.

"Tidak ada teriakan apa pun saat awal kejadian. Tiba-tiba saat saya pulang pagi-pagi ketemunya sudah seperti itu. Kebetulan saya sedang berada di luar tidak di rumah," ucap anak korban nomor tiga itu, Senin (23/9).

Kepala Desa Pandingan Kecamatan Robatal Supandi menuturkan, korban tidak memiliki masalah serta konflik apa pun dengan warga setempat.

Dirinya baru mengetahui insiden tersebut setelah menerima laporan dari warga. “Saya ada laporan ditelfon sama apel pukul 6 pagi. Kemudian kita

lapor ke aparat Polsek Robatal," tuturnya.

Aparat Kepolisian Polres Sampang langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan mengumpulkan beberapa barang bukti dari kejadian pembunuhan. Tak hanya itu, beredar informasi dari warga juga menyebutkan beberapa versi keterangan yakni dimana diduga korban mempunyai ilmu santet, serta korban diduga hendak dirampok oleh pelaku tak dikenal lebih dari satu orang.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Wakapolres Sampang Kompol Alfian Nurrizal mengatakan, dari laporan masyarakat sejak

pagi tersebut pihaknya langsung melakukan olah TKP. Sehingga, ditemukan posisi terakhir korban pasutri itu di sebuah kandang sapi akibat dari delapan sayatan sajam dengan masing - masing kedua tubuh korban.

"Kondisi posisi kedua korban itu di kandang sapi. Kalau korban istri berada di dekatnya pakan rumput kering dalam kandang sapi dengan posisi meringkuk, sedangkan korban suaminya di posisi depan kandang sapi. Dimungkinkan suaminya ini sempat melakukan perlawanan. Karena semua jari tangan putus tinggal jari kelingking," katanya saat di TKP. Lanjut Alfian, pelaku diduga lebih dari satu orang. Jika dilihat dari sayatan luka dialami korban dengan hasil olah TKP dipastikan awal kejadian sekitar pukul 02.00 Wib dini hari, dan kejadian itu murni adanya pembunuhan serta dimungkinkan motif dibalik pembunuhan yakni motif dendam. Itu pun, dari hasil keterangan saksi dan alat bukti yang berhasil ditemukan.

Pihaknya mengamankan berupa baju, sarung hijau kotak, celana pendek biru, sandal, BH, celurit pakan sapi, dari barang bukti milik korban. Serta, polisi juga mengamankan celurit senjata milik pelaku yang berhasil diamankan.

"Dimungkinkan dari hasil olah TKP dan beberapa keterangan saksi dimungkinkan motifnya dendam dan ini murni pembunuhan. Kalau pencurian dipastikan ada harta benda yang hilang. Dan kita sudah mengantongi namanama terduga semoga dalam waktu dekat bisa terungkap," paparnya.

Disisi lain, polisi juga menemukan sejumlah uang milik korban senilai Rp 4.774.000 yang berada di dalam dompet saat tersimpan di kantong baju istri sebelah kiri. Hal itu memang diakui oleh anak korban yang sering menyimpan uang di temapat tersebut. (ryn/lum)

ROTASI

2 Anggota DPRD Di-PAW

PERMINTAAN GENTENG NAIK. Pekerja menjemur genteng, di sentra industri rumahan genteng, Desa Tlambah, karangpenang, Sampang, Jatim. Sejak memasuki musim kemarau, permintaan genteng dari sejumlah daerah di Jatim terus naik menyebabkan kenaikan 20 hingga 30 persen untuk masing-masing jenis.

SAMPANG - DPRD Kabupaten Sampang melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap dua anggotanya, Senin (23/9). Anggota dewan yang di PAW adalah Hasan Ahmad dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Sairofi dariPartai Bulan Bintang (PBB).

Berdasarkan informasi yang diterima Koran Madura, Hasan Ahmad dari Fraksi PPP di-recall karena kasus pidana yang menjeratnya. Sedangkan Sairofi di-recall karena pindah partai dari PBB ke PDI-P. Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebenarnya berjumlah tujuh anggota DPRD. Namun hanya dua yang sudah mendapat keputusan dari Gubernur Jatim yakni Hasan Ahmad dan Sairofi. Sedangan lima anggota dewan lainnya masih proses PAW karena terbelit masalah administrasi.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Sudarmanto menjelaskan, proses PAW dua anggota dewan dari partai berbasis Islam tersebut sudah berjalan lama. Mulai dari pengusulan

parta terkait pada ketua dewan dilengkapi rekomendasi KPU, Bawaslu dan data-data yang lain. Kemudian diajukan pada Gubernur, setelah itu baru kemudian terbitlah surat pemberhentian dan pengangkatan dari Gubernur Jatim tertanggal 5 September 2013.

“Tetapi dari dua anggota dewan yang sudah di PAW, masih ada 5 anggota dewan lagi yang masih proses PAW di DPRD Sampang. Terdiri dari 2 anggota dewan dari partai Gerindra dan 3 anggota dewan dari partai kebangkitan nasional ulama (PKNU), tetapi hingga saat ini prosesnya masih alot,” jelasnya.

Sementara Subakir salah satu anggota dewan yang mengantikan Hasan Ahmad dari PPP saat ditemui usai prosesi PAW di DPRD Sampang kemaren, ia tidak ingin berkomentar banyak pada media. “Intinya saya duduk di anggota dewan Sampang ini, ditugaskan partai untuk melanjutkan tugas sebagai anggota dewan Sampang,” terangnya. (hol/lum)

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

PPIP Disinyalir Tumpang Tindih SAMPANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Auliya Rahman mensinyalir Program Pengembangan Infrastuktur Pedesaan (PPIP) tahun 2013 tumpang tindih dengan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang (Cikatarung) Sampang belum memberikan data tersebut.

Auliya bertanya-tanya belum mendapatkannya data tersebut. Sebagai anggota dewan yang mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan, mengaku tidak bisa melakukan survei ke bawah disebabkan karena belum mengantongi data.

Anggaran PPIP sebesar Rp 250 juta yang terdapat di 36 desa sampai sekarang masih tiga desa yang sudah melaksanakannya.

Adanya peralatan yang besar sangat terbatas di Kabupaten Sampang, katanya, sehingga dikhawatir-

kan proyek tersebut tidak selesai sampai akhir tahun.

Sedangkan data tersebut ketika diminta kepada Cipta Karya Sampang masih belum diberikan. Padahal pihaknya sudah melakukan pemanggilan selama dua kali itu pun juga masih belum diberikan.

Sehingga banyak pertanyaan terhadap proyek tersebut, karena apabila data tersebut diberikan maka pihaknya akan melakukan turba (turun ke bawah) dan juga disinyalir akan terjadi proyek tumpang tindih.

“Setelah kami minta data PPIP sampai sekarang

masih belum diberikan oleh Cipta Karya, sehingga ada apa mereka tidak bisa memberikan itu. Kami khawatir proyek tersebut tidak selesai melihat alat besar yang ada di Kabupaten Sampang terbatas, dan apabila itu sudah diberikan maka kami akan turun kebawah takutnya itu banyak yang tidak sesuai,” ucapnya, Senin (23/9).

Sementara Kepala Dinas PU Cikatarung Kabupaten Saampang melalui Staf yang menangani PPIP Basit ketika dikonfirmasi mengatakan, program PPIP merupakan program pusat yang penga-

juannya dari bawah sehingga pihaknya sebagai leading sector hanya menerima laporan dari pendamping karena dimasing-masing kecamatan yang mendapatkan program tersebut tiga desa yang sudah mendapatkan dana tersebut sedangkan yang lainnya masih belum.

“Untuk sementara yang dananya sudah turun yaitu tiga desa dengan mendapatkan dana 100 juta sedangkan yang lain masih belum dan pelaksananya dari pokmas karena pengajuannya dari bawah langsung ke pusat,” ucapnya. (Jun/lum)

PENUMPANG KAPAL BELUM DIASURANSIKAN. Sudah puluhan tahun, Pelabuhan Tanglok melayani penyebrangan dari Pulau Mandagin ke Kota Sampang dan sebaliknya. Namun, Pemerintah Kabupaten Sampang belum memikirkan keselamatan penumpang yang menggunakan alat transportasi laut. Hingga saat ini belum ada asuransi.

BANGKALAN

7

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO. 0205 | TAHUN II

KRIMINAL

KURANG PENGAWASAN

Balita Tewas Saat Bermain

Kurir Sabu-sabu Dibekuk BANGKALAN - Satuan Reserse Narkoba Polres Bangkalan menangkap Syaifullah (30), seorang kurir narkoba, warga Jalan KH. Achmad Faqih, Kelurahan Pangeranan Kecamatan Kota Bangkalan. Dari tangan tersangka disita barang bukti sabu seberat 0,85 gram yang tersimpan dalam bungkus rokok GL. ”Penangkapan ini kasus ini dengan mengorek tidak lain atas informasi keterangan dari tersangka masyarakat yang menyeyang mengaku sebagai kurir. butkan tersangka baru Tersangka inisial (M) masih melakukan transaksi sabudalam pengejaran petugas,” sabu. Selanimbuhnya. jutnya petugas Untuk melakukan mempertangpengejaran, gungjawabtersangka berkan perPenangkapan hasil dibekuk buatannya, di pinggir Jalan tersangka ini tidak lain KH. Achmad akan dijerat atas informasi Faqih bemasyarakat yang dengan pasal serta BB-nya,” 112 ayat (1) menyebutkan ujar Kasubag Undangtersangka baru Humas Polres Undang RI melakukan Bangkalan, Nomor 35 transaksi sabuIptu Imron Tahun 2009 sabu.”

Rosyadi.

Tentang MenuNarkorutnya, dengan Iptu Imron Rosyadi tika berdasarkan kurungan Kasubag Humas Polres maksimal 12 pengakuan terBangkalan sangka barang tahun penjaharam tersebut ra dan pidana dibeli dari seseorang berdenda paling sedikit Rp inisial (M), warga Kampung 800.000.000 dan paling Mor Lorong Kecamatan banyak Rp 8.000.000.000.

Burneh seharga Rp 400.000 ”Ya, kami mengimyang saat ini masih dalam bau kepada masyarakat pengejaran petugas. Untuk agar melaporkan kepada pemeriksaan lebih lanjut, kepolisian jika menemukan kata Imron, tersangka dan adanya transaksi narkoba. barang buktinya dibawa ke Dengan harapan ke depan Mapolres.

Bangkalan benar-benar ”Kami masih melakukan bebas dari bahaya narkoba,” pengembangan terhadap tandasnya. (dn/rah)

Syaifullah (30), seorang kurir narkoba, warga Jalan KH. Achmad Faqih, Kelurahan Pangeranan Kecamatan Kota Bangkalan saat dibekuk Polres setempat.

LEGISLATIF

Ada Caleg Tidak Siap Alat Peraga BANGKALAN – Pemilihan legislatif 2014 semakin dekat, namun hingga saat masih ada beberapa caleg yang belum menyiapkan anggaran dana khusus pembuatan alat peraga. Padahal alat peraga tersebut sangat dibutuhkan mereka untuk memperkenal identitas kecalegan masing-masing pada warga di dapilnya.

Saya tidak bisa pasang baleho dengan jumlah yang banyak, karena biayanya mahal.

Dapat darimana dana sebanyak itu untuk membuat baleho,”

Munawwar Cholil Caleg

Dalam pembuatan baliho atau alat peraga tersebut tentu sangat memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Sehingga karenanya, ada beberapa nama yang tidak menyiapkan dana khusus alat peraga tersebut, meskipun ada juga di antara caleg yang sudah menyiapkan dana khusus pembuatan peraga untuk kepentingan politis pribadinya tersebut.

“Saya tidak menyiapkan anggaran khusus untuk pembuatan baliho,” kata

salah satu caleg dari Dapil 1, Munawwar Cholil.

Kader PPP yang kembali mencalonkan diri sebagai caleg dalam pileg 2014 mendatang ini mengaku pemasangan baleho untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat memang perlu dilakukan. Namun, tidak boleh secara berlebihan.

Sebab hal itu justru hanya akan menghamburkan uang untuk kegiatan yang tidak menyentuh langsung pada kepentingan rakyat.

Menurutnya, cara seperti itu dinilai kurang efektif untuk menggaet pemilih supaya mendukung dalam pileg. Justru dirinya lebih condong memilih cara lain untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Saya tidak bisa pasang baleho dengan jumlah yang banyak, karena biayanya mahal. Dapat darimana dana sebanyak itu untuk membuat baleho,” ucapnya.

Dia berpendapat, dengan langsung terjun kepada masyarakat justru akan lebih menarik simpati dan dukungan. Cara itu lebih efektif dibandingkan dengan memasang baliho dengan jumlah besar.

Masyarakat bisa merespon langsung pesan yang bakal disampaikan para caleg terhadap mereka. Sekaligus bisa kenal dengan warga. ”Dengan konsep door to dorr itu akan lebih membuat kita dekat dengan masyarakat secara langsung,” ungkapnya. (ori/rah)

Mobil Pemadam Kebakaran saat berusaha memadamkan api yang membakar alang-alang dekat pemukiman warga perumahan Queen Residence Bangkalan.

Alang-Alang Terbakar Asap Tebal Menyerang Pemukiman Warga BANGKALAN - Warga Perumahan Queen Residence Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Kemayoran Bangkalan panik karena pemukiman tersebut tiba-tiba diserang oleh asap tebal yang membumbung tinggi. Setelah diselidiki ternyata asap tebal tersebut bersumber dari alang-alang beberapa pohon kering di sekitarnya yang terbakar.

Lokasi areal tanaman alang-lang yang terbakar tak begitu jauh, hanya berjarak beberapa meter dari pemukiman warga. Beruntung, dua unit mobil pemadam kebakaran langsung datang guna memadamkan api yang menjilat-jilat alang-alang kering tersebut.

Berdasarkan keterangan salah satu warga, peristiwa tersebut terjadi saat petugas kebersihan perumahan membakar sampah di lokasi kejadian. Akibat cuaca panas disertai angin kencang, api dengan cepat melalap lokasi sekitar yang

dipenuhi oleh alang-alang dan pohon-pohon yang sudah kering. Tak ayal kejadian tersebut membuat warga sekitar menjadi panik akibat merasa terganggu dengan serangan asap tebal yang mengganggu pernapasan. ”Awalnya ada petugas kebersihan sampah yang membakar sampah, karena angin dan panas, lahan yang dipenuhi alang-alang ini langsung terbakar secara cepat,” ujar Prayitno, salah satu warga Perumahan Queen Residence.

Kekhawatiran warga perumahan ini, lanjutnya,

terlihat saat mereka berusaha untuk memadamkan api yang juga sudah mulai mendekati dua mobil warga yang diparkir tidak jauh dari lokasi kejadian. ”Kami khawatir karena ada dua mobil yang diparkir dekat lokasi kebakaran, api sudah mulai mendekat,” imbuhnya.

Dia menjelaskan kejadian tersebut berlangsung sekitar 20 menit. Warga sekitar berusaha memadamkan dengan alat seadanya agar tidak merembet ke pemukiman warga. Namun, usaha warga setempat tidak mampu memadamkan api yang semakin membesar.

Tidak lama kemudian petugas pemadam kebakaran dengan dua unit mobil PMK Bangkalan datang ke lokasi dan memadamkan api. ”Kobaran api berlangsung kurang lebih 20 menit, warga awalnya berusaha memadamkan dengan alat

seadanya, tapi tidak mampu, api tambah membesar akibat angin kencang. Kami sangat bersuyukur petugas pemadam berhasil memadamkan api,” tandasnya.

Senada dengan Pryitno, salah satu warga perumahan Queen Residence lainnya Fathurrahman Furi mengatakan api yang menjalar di lokasi kejadian berlangsung begitu cepat. Ia pun panik berusaha memadamkan api dengan air bersama warga sekitar. Sebab, api yang membubung tinggi tepat di hadapan rumahnya yang hanya berjarak 5 meter. Apalagi, api sudah mulai menjilat kabel listrik yang membentang di atas lokasi kejadian. ”Panik mas, rumah saya paling dekat dengan api.

Kalau pemadam kebakaran tidak cepat memadamkan api, saya tidak tahu apa jadinya,” tuturnya di tempat kejadian. (dn/rah)

BANGKALAN – Orangtua harus mengawasi anak-anaknya. Akibat kurang pengawasan dari kedua orangtuanya, seorang balita yang masih berumur 2 tahun tewas terjatuh ketika bermain di tong plastik yang berisi air di halaman rumahnya.

Kejadian tersebut membuat kedua orang tuanya sok dan stres menyesali kelalaiannya yang membuat putrinya tewas seketika.

Korban merupakan anak pertama dari pasangan suami-istri Sahma dan Maudin, diketahui bernama Putri (2), warga Kampung Dabang, Desa Bulung, Kecamatan Klampis. Korban langsung dibawa ke Puskesmas setempat untuk keperluan visum. Diduga tewasnya korban karena tidak bisa bernafas akibat penuhnya air di dalam tong plastik. Sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa saat terjungkal ke dalam tong. ”Kejadian itu tadi sekitar pukul 10.00 wib, korban langsung dibawa ke puskesmas dan petugas mengamankan Barang Bukti (BB) berupa tong plastik tempat air,” ujar Kasubag Humas Polres Bangkalan, Iptu Imron Rosyadi.

Menurutnya, petugas selain mengamanan Barang Bukti (BB) dari tempat kejadian perkara (TKP), juga melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Berdasarkan keterangan saksi, korban sedang bermain tanpa pengawasan orang tua. Dengan demikian saat korban terjungkal tak ada satu pun yang menolong korban hingga meregang nyawa. ”Hasil pemeriksaan sementara korban bermain sendirian tidak ada temannya dan terjungkal ke dalam tong plastik, akibat kejadian itu kedua orang tuanya hingga sekarang masih sok dan stres,” paparnya.

Oleh sebab itu, kata Imron, peristiwa yang memilukan ini sebagai pelajaran bagi setiap orang tua yang memiliki anak kecil untuk selalu diawasi saat bermain. Sebab kelalaian dalam pengawasan dapat berakibat fatal yang mengakibatkan hilangnya nyawa. ”Sesibuk apapun kedua orang tua harus tetap melakukan pengawasan pada anaknya. Jangan sampai lalai, ini cukup menjadi pelajaran berharga bagi para orang tua,” pesan Imron. (dn/rah)

Putri (2), anak pertama dari pasangan suami-istri Sahma dan Maudin, warga Kampung Dabang, Desa Bulung, Kecamatan Klampis, tewas terjungkal saat bermain.

PAKAN TERNAK

Petani Mencari Rumput Hingga di Kota

PEMBERIAN PUPUK PADA JAGUNG. Dua orang petani jagung, memberi pupuk cair pada tanaman jagung yang masih berumur 30 hari, di area ladang jagung, kawasan Desa Bangkalan, Kecamatan Purwosari, Pasuruan, Jatim Senin (23/9). Petani jagung tahun ini mengalami banyak gagal panen yang diakibatkan banyak faktor, antara lain curah hujan yang tinggi, diserang hama tikus, dan hama bule.

BANGKALAN – Musim kemarau kali ini rupanya tak hanya dirasakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para peternak di desa yang biasa memelihara hewan jenis sapi dan kambing juga merasa kesulitan untuk mencari pakan hewan peliharaannya. Mereka pun berburu rumput hingga ke kota, lantaran hanya di kota yang masih tersedia rumput yang melimpah.

Mereka mencari rumput segar untuk pakan ternak yang dipelihara. Sebab rumput yang ada di sekitar rumah mereka sudah mengering. Maklum saja, kekeringan sudah melanda sebagian masyarakat di Bangkalan, terutama di daerah dataran tinggi.

Tampak sejumlah peternak mencari rumput di sekitar pesawahan di Jalan Halim Perdana Kusuma. Mereka mencari rumput secara swasembada untuk bisa membuat hewan peliharaannya tetap gemuk, meski sulitnya dirasakan untuk memenuhi pakan hewan ternak.

Salah satu peternak, Fauziyah dengan sepuluh orang temannya mengaku rela mencari rumput hingga ke kota dengan alasan agar hewan peliharaannya bisa tetap makan dengan lahap.

Sebab di kawasan desa sudah tak ada rumput yang tum-

Di desa sudah tidak ada rumput yang segar. Semuanya sudah mengalami kekeringan, makanya kita mencari pakan hingga ke kota ini,”

Fauziyah Peternak

buh. Jika ada, itu pun tak banyak hanya bisa mencukupi kebutuhan hewan ternak selama sehari. ”Di desa sudah tidak ada rumput yang segar. Semuanya sudah mengalami kekeringan, makanya kita mencari pakan hingga ke kota ini,” kata Fauziyah, kemarin (23/9).

Warga desa Karang Asem tersebut menjelaskan kalau kedatangannya mencari rumput ke kota tidak murah.

Sebab mereka harus mengeluarkan biaya sebagai pengganti jasa angkutan pick up yang disewanya untuk mengangkut hasil rumput mereka. ”Mengenai jasa angkutan, kita melakukan sumbangan secara perorangan, agar bisa membawa hasil pakan ke rumah,” ujarnya.

Menurutnya, selama se-

tengah hari mereka bisa menyabit rumput sampai mendapatkan puluhan karung rumput. Rumput yang akan digunakan sebagai pakan sapi dan kambing tersebut bisa bertahan dalam satu minggu. Itu bergantung hasil sabitan rumput perorang. Sebab setiap orang bisa menyabit hingga lima karung beras. ”Kadang pula ada yang bisa bertahan lebih dari itu, bergantung hasil perolehan menyabit masing-masing orang,” ungkapnya.

Dia menambahkan, hewan ternak peliharaannya hanya mau makan dengan rumput segar. Kondisi ini membuat dirinya berusaha mencari rumput segar meski lokasinya jauh, karena tak ingin melihat hewan ternaknya kelaparan.

Selain itu, dirinya mengaku kalau keterpaksaannya mencari rumput sampai ke kota lantaran rumput yang masih ada di desa dijual dengan harga tertentu oleh pemilik lahan. Sehingga bagi peternak yang lahannya sudah kering tak mampu membeli dengan harga yang ditawarkan pemilik. Oleh karen itu, dirinya beserta peternak yang lain berharap musim kemarau tidak berlangsung lama, sehingga rumput yang ada di sekitar rumah mereka bisa tumbuh kembali. (ori/rah)

8

SURAMADU

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO.0205| TAHUN II

BUANG AIR BESAR

Masih Ada Warga BAB di Selokan SURABAYA - Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia ternyata bukan jaminan tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga perilaku higienes dan sanitasi yang layak di tingkat rumah tangga dan komunitas. Hal ini diungkapkan Ratih Astati Dewi kepada Koran Madura, usai acara pembekalan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Surabaya, Senin (23/9).

“Masih banyak warga Surabaya yang tidak memiliki WC (Water Closed). Bahkan ada yang buang air besar d selokan depan rumahnya,” ujar Dewi.

Menurut perempuan 34 tahun ini, perilaku tersebut merupakan kebiasaan yang susah dirubah. Tidak hanya dilakukan anak-anak tapi juga orang dewasa.

Untuk merubah perilaku tersebut, dibutuhkan upaya berkesinambungan. “Merubah perilaku tersebut tidak bisa seketika. Kalau sudah kebiasaan,itu susah,butuh waktu lama dan proses panjang,” tambahnya.

Pendekatan terhadap agar mau merubah perilakunya dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari mengadakan penyuluhan di kelurahan, hingga pembekalan pengetahuan terhadap tenaga pengajar sekolah dasar.

Dewi menyatakan bahwa High Five berusaha membantu warga Kota Surabaya merubah perilaku tersebut secara bertahap.ada lima pilar perilaku yang ingin dirubah, yakni stop buang air sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengolahan sampah rumah tang dan yang terakhir pengolahan limbah cair rumah tangga.

“Ini adalah program dari kementrian kesehatan Indonesia. Diimplementasikan di perkotaan sejak akhir 2011 awal 2012,” ujarnya.

Pendekatan terhadap agar mau merubah perilakunya dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari mengadakan penyuluhan di kelurahan, hingga pembekalan pengetahuan terhadap tenaga pengajar sekolah

dasar.

“Pendidikan sejak dini terkait perilaku higiene dan sanitasi yang layak sangat penting. Sebab hal ini lebih mudah dari pada merubah perilaku yang sudah terlanjur menjadi kebiasaan,” ujarnya.

Terkait kinerja High Five selama 2 tahun sejak berdirinya di Indonesia, Ibu 2 anak ini menyatakan bahwa keberhasilan merubah perilaku higiene dan sanitasi layak, tidak bisa dilihat secara kasat mata. “Kami fokus memperbaiki perilaku, bukan fasilistas. Keberhasilan kami tidak bisa dilihat secara fisik, tapi perilaku,” ujarnya.

Namun demikian, Dewi menyatakan tetap menjembatani kebutuhan warga akan sanitasi layak. “Ada juga WC kredit, tapi bukan dari kami, kami hanya menjembatani pihak yang ingin memiliki WC dengan pemilik dana,” ujar perempuan lulusan S2 jurusan Kesehatan Lingkungan di Institut Teknologi Surabaya (ITS) tersebut.

Beberapa wilayah d Surabaya yang selama ini memiliki perilaku kurang menjaga higiene dan sanitasi layak diantaranya, kelurahan Patemaon dan Wonorejo.

Di wilayah padat penduduk tersebut, ternyata masih banyak yang belum memiliki WC. Setelah upaya kurang lebih 2 tahun, menurutnya perubahan perilaku warga cukup menggembirakan. Sudah jarang ada warga yang buang air besar di selokan.

“Setelah dua tahun sosialisasi, sekarang sudah jarang yang buang air besar di selokan. Mereka lebih memilih ke WC, baik WC di rumahnya masing-masing atau WC umum,”jarnya.

Dewi berharap, kedepannya seluruh warga Ibu Kota Jawa Timur semakin bijaksana menjaga perilaku Higiene dan Sanitasi layak.

Buang air besar di sungai atau selokan, bisa semakin mencemari lingkungan.

“Surabaya membutuhkan banyak air bersih, bahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Surabaya ada yang ambil dari umbulan Pasuruan. Kalau air yang sedikit ini di cemari terus, bagaimana mengatasi kebutuhan air bersih Surabaya kedepannya,” pungkasnya.

Dewi berharap, suatu saat selurruh warga Surabaya sadar akan pentingnya perilaku yang baik tentang lima pilar sesuai program kementerian kesehatan. Tanpa kesadaran dari masyarakat, suatu saat Surabaya akan semakin krisis air bersih.(ddy/rah)

MALPRAKTIK

PPNI Sanksi Oknum Perawat UGD RSD

PAMEKASAN - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Pamekasan, Jawa Timur, menyatakan akan memberikan sanksi kepada oknum perawat yang melakukan malpraktik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Ketua PPNI Pamekasan Cahyono menyatakan telah meminta stafnya yang membidangi kode etik perawat untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan malpraktik yang dilakukan anggotanya hingga menyebabkan pasiennya lumpuh dan akhirnya meninggal dunia.

“Kalau nantinya memang terbukti melakukan malpraktik maka oknum perawat itu akan kami beri sanksi, sesuai dengan ketentuan organisasi keperawatan,” kata Cahyono.

Ia menjelaskan sanksi yang diberikan kepada oknum perawat yang melakukan malpraktik hingga menyebabkan pasiennya meninggal dunia itu merupakan sanksi etik profesi, bukan sanksi hukum. Seperti dipecat dari kenggotaan PPNI secara tidak hormat, atau jenis sanksi lain yang dianggap pantas.

Menurut dia, sanksi hukum nantinya akan dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni polisi, karena kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oknum anggotanya itu telah dilaporkan oleh keluarga korban ke Mapolres Pamekasan.

“Yang jelas, PPNI tidak akan main-main dengan kasus ini, apabila nantinya yang bersangkutan memang terbukti bersalah. Tapi sanksi yang kami berikan tentunya berupa sanksi etik, bukan pada ranah hukumnya,” katanya.

Oknum perawat yang diduga melakukan malpraktik itu adalah Bustami, asal Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Pamekasan. Ia merupakan perawat di RSD Dr Slamet Mertodirdjo Pamekasan di bagian unit gawat darurat (UGD).

“Kami lalu memeriksakan diri ke rumah sakit Dr Soetomo di Surabaya, ternyata sarafnya putus akibat operasi yang dilakukan oleh Bustami itu,” kata Jumrah. (ant/rah)

PAKAIAN BEKAS IMPOR. Pedagang menata pakaian bekas di Pasar Wage, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (23/9). Pakaian bekas impor itu dijual dengan harga Rp 10 ribu - Rp 50 ribu.

KPU Mengembalikan DPT Pileg DPS Jatim 30.855.520 orang SURABAYA - KPU Provinsi Jawa Timur mengembalikan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ke KPU Kabupaten/Kota untuk dievaluasi kembali, sesuai surat edaran dari KPU Pusat.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 664/KPU/IX/2013, KPU pusat meminta agar DPT yang sudah direkapitulasi diteliti dan diperbaiki kembali.

Menurut Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Agus Mahfudz Fauzi, per-

baikan DPT ini dilakukan hingga pertengahan Oktober, sebelum jadwal penetapan DPT. “Jadwalnya tanggal 12-13 Oktober. Jadi masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mencermati kembali jumlah DPT

yang sudah direkapitulasi.

Tujuannya supaya tidak terjadi kekacauan,” tandasnya kemarin.

Di Jawa Timur sendiri, kata Agus, rekapitulasi DPT hampir selesai. Dari 38 kabupaten/kota, hanya kota Madiun dan Probolinggo belum menyelesaikan rekapitulasi, karena masih terdapat sengketa pilkada.

Namun pada pertengahan Oktober nanti seluruh kabupaten harus menyerahkan rekapitulasi dan hasil revisinya.

“Jangan sampai ada yang belum masuk DPT. KPU pusat memberi waktu yang panjang, tujuannya agar rekapitulasi berjalan maksimal. Kami berharap DPT yang sudah masuk nantinya sudah bagus dan tidak bolong-bolong lagi,” tukas Agus.

KPU Jatim sendiri memprediksi, DPT Pileg 2014 mendatang mengalami penyusutan sekitar 308 ribu atau 1 persen dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah ditetapkan.

DPS untuk Pileg 2014 su-

dah disusun oleh KPU Jatim.

Jumlah DPS di Jatim mencapai 30.855.520 orang. Dari rekapitulasi DPS, jumlah pemilih laki-laki mencapai 15.188.409 orang, sedangkan pemilih perempuan berjumlah 15.667.111 orang.

Kemungkinan yang akan bertambah dalam DPT Pileg 2014 mendatang adalah pemilih pemula. Akan tetapi, jumlahnya tidak terlalu signifikan. Sementara, untuk pemilih ganda dan meninggal dipastikan sudah dicoret dari DPS. (han/rah)

KRIMINALITAS

Polisi Menggrebek Penimbunan Cukrik SURABAYA – Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta memimpin langsung 141 personilnya melakukan penggerebekan sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi cukrik di Jalan Kutai II No 4 Surabaya.

Dalam penggerebekan tersebut, Setija dan personilnya menemukan ribuan liter cukrik yang masih disimpan rapi di dalam sebuah drum.

Bukan hanya itu, polisi juga menemukan puluhan botol ukuran 1,5 liter dengan keadaan kosong. Botol-botol itulah yang selama ini dipakai sebagai kemasan cukrik dan dijual di café-café yang selama ini menjual miras oplosan.

Setija mengatakan rumah yang digrebek itu sebenarnya milik Imam. Namun, oleh pemiliknya rumah tersebut diserahkan ke Budi Utomo untuk dirawat dan ditempati.

Perwira polisi yang pernah menjabat sebagai Kapolres Sidoarjo ini menuturkan, Budi Utomo dulu anggota Kepolisian dan pernah berdinas di Polwil Bojonegoro. Polisi berpangkat bintara ini akhirnya dipecat dengan tidak hormat karena tersangkut masalah hukum, yakni illegal logging.

“Usai tidak lagi menjadi seorang polisi, Budi Utomo ini ternyata memulai pekerjaan barunya sebagai distributor cukrik khususnya untuk wilayah Surabaya. Warga sekitar tidak begitu tahu tentang seluk belum Budi Utomo karena yang bersangkutan ini sangat tertutup dan jarang bergaul dengan warga sekitar,“ ungkap Setija.

Budi Utomo, lanjut Setija,

sebenarnya bukan pemain baru. Ia pernah dua kali ditangkap Polsek Wonokromo namun dilepas karena hukuman yang harus ia terima hanyalah Undang-Undang Tipiring. Dari rumah ini, polisi menyita 41 dus yang berisi cukrik berukuran 1,5 liter siap

edar, 23 dos kecil ukuran 600 ml yang berisi cukrik siap edar, dan 21 galon ukuran 30 liter juga berisi cukrik.

Selain itu, polisi juga menyita botol kosong ukuran 1,5 liter sebanyak 358 botol yang dipakai untuk mengemas cukrik dan 19 galon kosong

ukuran 30 liter untuk menampung cukrik. Polrestabes Surabaya menggelar razia besar-besaran untuk mencari tempat penimbunan cukrik, pengoplosan hingga tempat-tempat yang selama ini menjual cukrik kepada para pemuda yang gemar mabuk-

mabukan.

Selain menggerebek rumah yang dijadikan distribusi cukrik, aparat juga melakukan razia di berbagai tempat yang terbagi dalam tiga titik, yakni Embong Malang, Wonokromo, dan Kedungdoro. Untuk razia yang digelar di Wonokromo, petugas hanya mendapati sebilah golok yang panjangnya 30 cm dan 3 dos kondom. Untuk minuman keras, tidak ditemukan karena sudah dilakukan razia oleh Polsek Wonokromo.

Saat razia di Emma Café yang terletak di Jalan Embong Malang Surabaya, petugas menemukan banyak miras oplosan.

Bahkan tidak sedikit dari para pengunjungnya terlihat mabuk.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Farman mengatakan dalam razia kali ini, petugas menemukan adanya pelanggaran di Emma Café.

Pelanggaran yang dilakukan adalah masalah perizinan dari restoran menjadi bar.

“Di tempat ini kami mendapati pelanggaran perizinan yang sudah dilakukan manajemen Emma Café, dari restoran menjadi bar. Untuk pelanggaran itu akan ditangani Satpol PP karena hal tersebut menjadi domain mereka. Polisi hanya membawa minuman keras yang dijual bebas di Emma Café ini,“ ujar Farman.

“Minuman keras oplosan yang disita dari Emma Café, antara lain Brandy, Vodka, Wiskey, dan masih banyak lagi. Untuk razia seperti ini akan terus kami galakkan hingga peredaran minuman keras oplosan di kota Surabaya benar-benar tidak ada,” ujarnya.(ddy/rah)

LINTAS JATIM

9

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO.0205 | TAHUN II

KEKERINGAN

Kesulitan Air Landa 10 Kecamatan

ant/seno

KESULITAN AIR BERSIH: Dua orang warga mengambil air di Sungai Kangai Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Bondowoso, Jawa Timur beberapa hari yang lalu. Sebanyak 600 kepala keluarga di satu Desa Cermee kesulitan mendapatkan air bersih dan terpaksa mengambil air untuk kebutuhan minum dan memasak dari sungai tersebut meskipun menjadi tempat mandi sapi.

Proyek SPAM Umbulan Berpotensi Mangkrak SURABAYA - Proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Umbulan di Pasuruan terancam mangkrak, karena sampai saat ini belum ada kejelasan pemenang lelang mega proyek itu, meski rencananya diumumkan pada Agustus lalu.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin, mengatakan molornya proses lelang ini karena belum tuntasnya "Memorandum of understanding" (MoU) antara Pemprov Jatim dengan Kabupaten Pasuruan.

Padahal, dengan empat kabupaten/kota lainnya yaitu Sidoarjo, Gresik, Kota Mojokerto dan Surabaya, sudah tuntas.

"Memang sudah ada MoU dengan Kabupaten Pasuruan beberapa hari lalu. Namun, belum 100 persen, karena masih banyak klausul atau tuntutan pihak Pasuruan yang masih perlu dikaji lagi, seperti pembagian hasil dan tarif," ujarnya.

Karena itu, pihaknya

membuat tim khusus untuk melakukan sosialisasi ke warga Pasuruan guna memberi pengertian bahwa proyek tersebut milik pemerintah pusat, dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat.

"Ini proyek pusat, dan kami adalah pelaksana. Tentu saja harapannya segera tuntas," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu.

Sedangkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Jawa Timur Warno Harisasono menjelaskan, dalam waktu dekat pemenang tender lelang Umbulan itu akan ditentukan.

"Sehingga pengerjaan fisik proyek tersebut bisa dilakukan agar target produksi airnya tidak sampai molor. Dalam

waktu dekat pemenang tender akan ditentukan karena sekarang harus koordinasi dengan instansi terkait," katanya.

Meski belum ada pengumuman pemenang tender, lanjut dia, pengerjaan proyek SPAM Umbulan mulai dilakukan. Di antaranya, Pemprov Jawa Timur mulai membebaskan lahan transmisi pipa yang akan disalurkan ke pelanggan.

Lahan yang akan dibebaskan sendiri panjangnya mencapai 97,7 kilometer. Lahan menghubungkan antara sumber air yang ada di Umbulan Pasuruan dengan beberapa kabupaten yang akan memperoleh air tersebut seperti Sidoarjo, Surabaya, Gresik dan Kota Pasuruan.

"Diharapkan pada 2014 pembebasan lahan itu bisa dituntaskan. Kalau pembebasan lahan dan pembuatan Analisis Mengengai Dampak Lingkungan (Amdal) sudah selesai maka proses lelang bisa segera dilanjutkan," katanya.

Sumber air Umbulan seluas 4,9 hektare ini mampu memproduksi air sebanyak 4.500 hingga 5.000 meter kubik per detik.

Dengan kapasitas itu targetnya dapat menyuplai air ke Kota Pasuruan sebesar 175 meter kubik per detik, ke Kabupaten Pasruan 420 meter kubik per detik, ke Pusat Industri Pasuruan (PIER) 100 meter kubik per detik, Sidoarjo 1.370 meter kubik per detik, serta Surabaya dan Gresik masing-masing 1.000 meter kubik per detik.

Rencananya, air Umbulan bisa dimanfaatkan secara bertahap mulai tahun 2015 mencapai 1.840 liter per detik, sedangkan 2016 naik menjadi 2.915 liter per detik.

Untuk 2017, air yang dimanfaatkan mencapai 3.550 liter per detik, sedangkan 2018 bisa dimanfaatkan 3.830 liter per detik, serta pada 2019 bisa dimanfaatkan maksimal 4 ribu liter per detik. (ant/dik)

BOJONEGORO - Dinaskertransos Bojonegoro, Jatim, menerima laporan kesulitan air bersih dialami 5.482 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 14.548 jiwa di 27 desa yang tersebar di 10 kecamatan.

"Jumlah warga yang kesulitan air bersih belum semuanya terdata, sebab ada desa yang meminta pasokan air bersih tanpa menyebut jumlah warganya kesulitan air bersih," tutur Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Disnakertransos Bojonegoro, Dwi Harningsih di Bojonegoro, Senin (23/9).

Ia menjelaskan pihaknya dengan dibantu sebuah perusahaan migas mulai memasok air bersih bagi warga yang mengalami kesulitan air bersih di daerah setempat sejak 13 September. "Pasokan air bersih memanfaatkan dua truk tangki yang kapasitasnya masing-masing 5.000 liter, belum termasuk kendaraan

truk tangki milik perusahaan migas," ucapnya.

Ia menyebutkan sejumlah desa yang warganya sudah memperoleh pasokan air bersih, di antaranya di Kecamatan Ngraho, Kedewan, Sugihwaras, Gondang, Temayang, Sekar, Sumberrejo, Kedungadem, Ngasem, Ngambon. "Kami hari ini memasok air bersih ke sejumlah desa di Kecamatan Ngasem dan Ngambon," ujarnya.

Ia mengaku sudah menjadwalkan pasokan air bersih ke sejumlah desa secara bergilir, sambil menunggu laporan masuk desa yang meminta pasokan air bersih. "Perkiraan kami kesulitan air bersih masih akan terus bertambah, sebab kemungkinan masih ada desa yang sudah kesulitan air bersih tapi belum melapor," tandasnya.

Sesuai laporan masuk kesulitan air bersih terjadi di Kecamatan Ngasem (enam desa), Kecamatan Sugihwaras (lima desa), Kecamatan Ngraho

(empat desa), dan Kecamatan Ngambon (tiga desa).

Di Kecamatan Kedewan, Kecamatan Gondang, Temayang masing-masing dua desa dan Kecamatan Kasiman, Kedungadem dan Sumberrejo masing-masing satu desa.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro MZ Budi Moelyono menjelaskan sudah melaporkan kepada BPBD Provinsi Jatim mengenai peta kesulitan air bersih di daerahnya yang terjadi pada 2012.

Sesuai data, kekeringan pada 2012 melanda 59 desa yang tersebar di 15 kecamatan, di antaranya Kecamatan Temayang, Sugihwaras, Kedungadem, Kasiman, Tambakrejo, Kedewan, Dander dan kecamatan lainnya. Warga yang mengalami kekeringan dan memperoleh pasokan air bersih sebanyak 20.704 kepala keluarga (KK) atau 81.548 jiwa. (ant/dik)

PERTANIAN

Disperta Akan Tingkatkan Produksi Padi BOJONEGORO - Dinas Pertanian (Disperta) Bojonegoro, Jatim, berencana meningkatkan produksi padi dari sekitar 7,5 ton/hektare menjadi sekitar 9,5 ton/hektare dengan memanfaatkan benih padi hibrida di sawah seluas 22.500 hektare pada musim tanam 2013/2014.

Kepala Disperta Bojonegoro Akhmad Djupari, Senin (23/9), mengatakan usaha meningkatkan produksi padi akan dilakukan dengan membagikan benih padi hibrida di sawah seluas 22.500 hektare secara gratis dan benih padi hibrida dengan harga subsidi.

“Sesuai rencana, sawah yang akan memperoleh benih padi hibrida gratis seluas 10.000 hektare dan benih padi hibrida bersubsidi seluas 12.500 hektare,” katanya.

Ia menyebutkan kebutuhan benih padi hibrida di sawah seluas 22.500 hektare itu mencapai 247.500 kilogram dengan target OktoberNopember sudah didistribusikan ke petani.

“Cara meningkatkan

Sesuai rencana, sawah yang akan memperoleh benih padi hibrida gratis seluas 10.000 hektare dan benih padi hibrida bersubsidi seluas 12.500 hektare,”

Akhmad Djupari

Kepala Disperta Bojonegoro produksi padi dengan memanfaatkan benih unggul merupakan usaha yang paling realistis, mengingat luas sawah semakin berkurang,” katanya.

Menurut dia, benih padi hibrida memiliki keunggulan, selain produksinya tinggi, juga tahan dengan serangan berbagai macam hama.

Selain itu, Disperta juga akan membuka sekolah lapangan di tujuh kecamatan di lahan seluas 14 hektare yang memanfaatkan benih padi hibrida. “Sekolah lapangan ini bisa dimanfaatkan para

petani untuk belajar mengenai upaya-upaya meningkatkan produksi padi,” jelasnya.

Ia mencontohkan para petani di daerahnya masih banyak yang tidak menerapkan pola tanam dengan metode “jajar legowo”.

Padahal, lanjutnya, produksi tanaman padi yang ditanam dengan metode “jajar legowo” akan meningkat dan mencegah berkembangnya berbagai macam hama.

Metode “jajar legowo” untuk empat baris tanaman padi diberi jarak sekitar 40 centimeter. “Dengan metode “jajar legowo” sinar matahari akan mudah masuk ke sekitar tanaman padi, sehingga hama seperti wereng sulit berkembang,” jelasnya.

Data di Disperta mencatat areal tanaman padi terpanen seluas 123.156 hektare dengan produk 689.764,68 ton gabah kering giling (GKG) per Agustus.

Sesuai target produksi padi tahun ini mencapai 725.607 ton gabah kering giling (KGK) dengan di areal tanaman padi tertanam 150.027 hektare.(ant/dik)

TPA

Pengelolaan Sampah Butuh Konsistensi Ketua DPRD SURABAYA - Anggota Komisi C DPRD Surabaya Reni Astuti, Senin (22/9), mengatakan bahwa rencana pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir, Benowo, memerlukan konsistensi Ketua DPRD Surabaya M. Machmud.

Ia mengatakan bahwa dalam rapat badan anggaran (banggar) beberapa hari lalu, Pemkot Surabaya belum memberikan salinan dokumen perjanjian pengelolaan sampah dengan investor PT Sumber Organik kepada DPRD. "Dalam rapat itu saya sudah minta penjelasan, tapi tetap belum ada penjelasan.

Bahkan pemkot melalui Sekretaris Kota menyampaikan persoalan itu akan dijelaskan lain waktu," kata politisi Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Reni mengatakan bahwa pihaknya minta dijelaskan saat rapat banggar berlangsung dengan pertimbangan sebelum nantinya akan digelar rapat paripurna.

"Ini berbeda dengan sikap ketua DPRD pada rapat banggar sebelumnya yang meminta pemkot transparan," katanya.

Selain itu, lanjut dia, adanya kenaikan anggaran pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo dari Rp52 miliar pada 2013 menjadi Rp62 miliar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2014 bisa saja mulus.

Padahal, lanjut dia, hingga saat ini belum ada progres

pembangunan yang signifikan terlihat di TPA Benowo seperti halnya infrastruktur. Bahkan warga setempat hingga saat ini masih mengelukan bau tidak sedap akibat pembuangan sampah di areal tersebut.

"Kalau di KUA PPAS lolos, berarti tanda-tanda dalam RAPBD 2014 biasanya lolos," katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan anggota badan musyawarah (banmus) DPRD Surabaya Sudirjo. Ia mengatakan dalam rapat Banmus pihaknya juga mempermasalahkan pernyataan Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan yang akan menghadirkan ahli untuk menjelaskan dokumen kerja sama dengan PT Sumber Organik dilain waktu.

"Saya sudah kirim surat

resmi ke Ketua DPRD Surabaya agar salinan dokumen kerja sama itu diberikan ke dewan. Mestinya kalau tanggap ya diteruskan secara kelembagaan dengan tanya ke pemkot," kata politisi PAN ini.

Sudirjo meminta agar persoalan ini tidak dianggap remeh karena bisa saja ke depan akan menjadi kasus pidana seperti dalam kasus Hambalang yang menyeret sejumlah pihak.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya M. Machmud membantah bahwa ia tidak konsisten dalam pengelolaan sampah TPA Benowo.

"Itu keliru. Siapa yang bilang, nanti saya jelaskan pas ketemu di dewan," katanya saat ditanya lebih detail persoalan tersebut. (ant/dik)

DONOR DARAH

Kodim Target Peroleh 200 Kantong Darah BOJONEGORO - Kodim 0813 Bojonegoro, Jatim, mantargetkan bisa memperoleh sekitar 200 kantong darah dalam acara donor darah yang digelar dalam memperingati HUT TNI ke-68.

“Perolehan sekitar 200 kantong, selain dari anggota, juga berbagai pihak lainnya yang kami undang dalam acara donor darah ini,” kata Perwira Satu Teritorial Kodim 0813 Bojonegoro Kapten Inf. Teguh Irianto, di sela-sela acara donor darah di Kanto PMI setempat, Senin (23/9).

Ia menjelaskan peserta donor darah dalam rangka HUT

TNI ke-68 yaitu dari jajaran Kodim 0813 sekitar 15 anggota dan 100 anggota lebih dari 22 koramil yang ada di daerahnya. Lainnya, anggota Dinas Perhubungan, Satpol PP, kepolisian resor (Polres) dan Forum Putra Putri Purnawirawan (FKPPI).

“Tapi tidak semua anggota yang kita undang bisa mengikuti donor darah. Mereka yang ditolak mengikuti donor darah karena memiliki risiko tinggi terhadap kesehatannya, misalnya, tekanan darahnya tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan jajaran Kodim 0813 dalam rangka HUT

TNI ke-68 juga menggelar bakti sosial dengan melakukan pengecatan pohon dan membersihkan marka jalan yang diikuti sekitar 300 anggota.

Ditemui terpisah, Humas PMI Bojonegoro Ali Syafaat menjelaskan kebutuhan darah sejumlah RS, di antaranya RS Sosodoro Djatikoesoemo, RS Muna Anggita, RS Aisyiyah juga RS lainnya rata-rata berkisar 30-50 kantong/hari.

Sebelum ini, katanya, PMI memperoleh darah dari pendonor untuk golongan A sebanyak 21 kantong, B hingga

24 kantong, O terbanyak 52 kantong dan AB mencapai 25 kantong.

“Adanya tambahan 86 kantong darah dalam donor darah hari ini bisa mencukupi kebutuhan darah berbagai RS selama sepekan,” ucapnya, menegaskan.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PPDI) akan menggelar donor darah di berbagai lokasi yang biasa dipenuhi kerumuman masyarakat dengan mengambil jadwal malam Sabtu dan malam Minggu. (ant/dik)

ant/oky lukmansyah

PENCAPAIAN SURPLUS PADI: Seorang petani membersihkan padi saat panen di Kelurahan Debong, Tegal, Jateng beberapa hari yang lalu.

10

LINTAS JATIM

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO.0205 | TAHUN II

PERGURUAN TINGGI

ITS Menerima 31 Mahasiswa Mancanegara

ant/muhammad arif pribadi

PEMADAMAN BERGILIR: Marapulai dan Anak Daro (Pengantin) memegang lilin saat resepsi perkawinan akibat pemadaman listrik bergilir di Kota Padang, Sumbar kemarin. Pemadaman lampu bergilir ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, dan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengklaim pemadaman ini diakibatkan oleh kerusakan pada pembangkit listrik.

Angka Pernikahan Dini Tinggi MALANG - Angka pernikahan dini di Kabupaten Malang, Jawa Timur, saat ini masih tinggi, yakni mencapai 32 persen dari sekitar 27 ribu pasangan menikah selama 2012, kata Kepala Badan Keluarga Berencana Pemkab Malang Sukowiyono.

"Kalau kita kalkulasi masih ada 8.100 pasangan yang menikah di usia dini. Angka ini masih cukup tinggi, terutama di lima kecamatan di kabupaten ini, yakni Kecamatan Poncokusumo, Jabung, Pujon, Wajak, dan Tumpang," katanya di Malang, Senin (23/9).

Oleh karena itu, kata dia, pada tahun ini pihaknya fokus

untuk menekan angka pernikahan dini di lima kecamatan tersebut.

Ia menyebutkan target penurunan angka pernikahan dini yang ingin dicapai Pemkab Malang adalah dari 32 persen menjadi 25 persen.

Selama kurun waktu semester pertama 2013 (Janu-

ari-Juli), Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang telah mengabulkan 194 dispensasi menikah bagi anak-anak baru gede, sebab usia mereka belum memenuhi ketentuan usia minimal (dewasa).

Belum lama ini Bupati Malang Rendra Kresna mengakui angka pernikahan dini di daerahnya dari tahun ke tahun terus meningkat, yakni mencapai 30,5 persen pada 2011, dan 32,49 persen pada 2012.

Angka pernikahan dini tersebut, menurut Rendra harus ditekan karena sumbangannya terhadap laju pertumbuhan penduduk,

terutama dari kelahiran bayi cukup tinggi, bahkan melampaui pertumbuhan penduduk Jatim.

Menurut dia, dari jumlah penduduk secara keseluruhan yang lebih dari tiga juta jiwa itu, angka pertumbuhannya mencapai 0,87 persen per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Jatim hanya 0,7 persen per tahun.

Oleh karena itu, kata dia, untuk menekan laju pernikahan dini tersebut, bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, tapi semua pihak juga harus dilibatkan, termasuk orangtua, tokoh

agama, dan lembaga pendidikan.

Sebelumnya Direktur Bina Lini Lapangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wahyuni mengemukakan di Indonesia terdapat 4,8 persen pernikahan yang dilakukan pasangan berumur 10-14 tahun.

"Anak-anak yang menikah dini ini rata-rata hanya memikirkan indahnya pernikahan sesaat, tanpa memikir beban dan tanggung jawab yang harus dipikul bersama, sehingga tidak sedikit yang kandas, bahkan hanya seumur jagung," katanya. (ant/dik)

PALAWIJA

Produksi Kedelai Belum Mencukupi Kebutuhan Lokal SURABAYA - Produksi kedelai di Jawa Timur belum mampu mencukupi kebutuhan lokal pertahunnya, kata Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Jatim, Achmad Nurfalakhi.

"Kebutuhan kedelai di Jatim sebanyak 420 ribu ton pertahun. Sementara jumlah produksi kedelai di Jatim pada 2012 hanya 361 ribu ton," ujarnya di Surabaya,

Senin (23/9).

Ia menjelaskan pihaknya melakukan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan produksi kedelai pada tahun ini guna mengurangi selisih antara permintaan (kebutuhan) dengan stok (produksi).

"Kami optimistis program yang kami gagas akan mampu meningkatkan produksi kedelai di Jatim menjadi 370 ribu ton pada tahun ini. Masih

ada kekurangan 50 ribu ton," ucapnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya memberi tanggapan positif kepada Bulog menyusul dikeluarkannya regulasi tentang Harga Pokok Pembelian (HPP) kedelai.

"HPP kedelai ditetapkan Rp7.000 perkilogram. Kami optimistis HPP tersebut akan meningkatkan minat petani untuk menanam kedelai dan

selanjutnya pada masa mendatang produksi nasional bisa memenuhi kebutuhan kedelai di dalam negeri," paparnya.

Ia juga mengemukakan saat ini, ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor sangat tinggi.

Beberapa waktu lalu, kondisi tersebut diperparah dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Dampaknya harga kedelai impor makin tinggi, karena transaksi pembayaran barang atau bahan baku impor selalu berpatokan dengan nilai tukar dolar AS," katanya.

Sementara itu, Ketua KPK Bidang Pencegahan Busyro Muqoddas menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian terhadap masalah pertanian dan peternakan di Jatim, NTB, dan NTT. ant/dik)

SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya menerima 31 mahasiswa mancanegara yang mengikuti beberapa program internasional di kampus teknik itu.

“Delapan dari 31 mahasiswa asing tersebut menjadi peserta program tahunan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) berupa beasiswa Darmasiswa,” kata ketua International Office ITS Dr Maria Anityasari ST ME, di Surabaya, Senin (23/9).

Ia menjelaskan program Darmasiswa adalah program beasiswa bagi mahasiswa asing untuk belajar bahasa dan kebudayaan Indonesia di beberapa perguruan tinggi di Tanah Air, baik PT negeri maupun swasta.

“Program ini sudah berjalan hampir 40 tahun, namun penunjukan perguruan tinggi teknik sebagai tuan rumah merupakan kali pertama dilakukan tahun ini,” katanya.

Tahun ini, kata dosen Jurusan Teknik Industri ITS tersebut, ITS menerima delapan orang mahasiswa asing dalam program Darmasiswa dari Ceko, China, Hungaria, Bangladesh, Inggris, Serbia dan Thailand.

“Mereka akan menetap di ITS selama enam bulan dan mengikuti beberapa kegiatan kemahasiswaan di kampus ITS. Mereka menjadi tanggung jawab langsung dari International Office ITS. Kalau di universitas lain biasanya dikelola jurusan,” katanya.

Meski di IO ITS, para peserta Darmasiswa masih boleh mengikuti kelas-kelas tertentu di jurusan untuk merasakan nuansa pembelajaran di kelas yang ada di Indonesia.

Selain Darmasiswa, program internasionalisasi ITS lainnya adalah pertukaran pelajar (student exchange), Beasiswa Unggulan (BU), dan beasiswa Kerjasama Negara Berkembang (KNB). “Sebagian besar dari mereka berasal dari negaranegara berkembang di kawasan Asia-Afrika seperti Angola, Timor Leste, Malaysia, Libya, Myanmar, Sudan dan Pakistan.

Namun, ada juga peserta yang datang dari negara maju seperti Korea Selatan,” katanya.

Lain halnya dengan Darmasiswa, keberadaan mereka di ITS ditujukan untuk mengikuti kelas reguler, sehingga agenda kegiatannya pun berbeda.

Selain itu, masa belajar mahasiswa asing non-Darmasiswa di ITS juga lebih lama. “Mereka berada di sini kisaran enam bulan hingga satu tahun,” katanya.

Wisudawan Mancanegara Tahun ini, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya meluluskan wisudawan mancanegara dari Amerika Latin yakni Miguel Esquivias Padilla IE MSE, bahkan ia menjadi Wisudawan Terbaik Unair periode Agustus 2013 dengan IPK 3,94.

“Masih sedikit sekali orang di kawasan Amerika Latin (Meksiko, Argentina, Brasil, Venezuela, dan sebagainya) yang mengenal negara-negara Asia, padahal dunia saat ini mengakui bahwa Asia adalah partner masa depan,” katanya.

Fakta tersebut mendorong Miguel Angel Esquivias Padilla meninggalkan negerinya, Meksiko, untuk belajar di Asia dan ia pun memilih S2 Ilmu Ekonomi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair.

“Selama ini, Indonesia lebih banyak melakukan hubungan dagang dengan negara-negara tujuan ekspor tradisional, seperti Amerika, Jepang, Korea, dan China. Jarang sekali ada investor yang melirik negara kawasan Amerika Latin yang juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan,” katanya.

Awalnya, Miguel mengambil jurusan teknik industri sewaktu di Meksiko. Namun, setelah lulus dan bekerja di sebuah perusahaan business consultant di Meksiko, Miguel mulai tertarik untuk mendalami ilmu ekonomi, terutama dari pemberitaan mengenai geliat ekonomi Asia di tengah krisis global. “Saya merasa Meksiko masih jauh dari Asia dalam hal perdagangan, investasi, dan hubungan internasional. Saya melihat ini sebagai kesempatan saya untuk menjadi pioner dalam hubungan dagang antara Amerika Latin, terutama Meksiko, dengan negara-negara Asia, ungkap Miguel mengenai kekagumannya pada Asia.

Sama seperti mahasiswa asing lainnya, Miguel sama sekali tidak tahu seluk beluk Indonesia ketika pertama kali datang. Apalagi, orang Meksiko memang tidak familier dengan negara-negara Asia. “Ada banyak perbedaan antara Meksiko dengan Indonesia, namun keramahan yang ditunjukkan orang Indonesia selama di sini membuat saya betah.

Saya cukup terkejut dengan kebiasaan orang Indonesia yang suka menanyakan sesuatu yang bersifat personal,” katanya. (ant/dik)

DUGAAN KORUPSI

HONOR

Tuntaskan Dugaan Korupsi di UIN Malang

Pemkot Menaikkan Insentif Ketua RT/RW

MALANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang meminta Kejaksaan Negeri Kota Malang segera menuntaskan kasus dugaan jorupsi di kampus itu.

“Kasus dugaan korupsi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan kampus II UIN Maliki di Kecamatan Junrejo, Kota Batu, ini sudah cukup lama, namun sampai saat ini belum ada perkembangannya,” kata koordinator dan Humas HMI UIN Maliki Malang Alfian Hadi, Senin.

Hal itu dikatakan Alfian ketika mendatangi Kantor Kejari Kota Malang yang didampingi oleh perwakilan dari Malang Corruption Watch (MCW) dan LBH Surabaya Pos Malang.

Lebih lanjut Alfian mengatakan kedatangan mahasiswa ke Kantor Kejari Kota Malang tersebut ingin mengevaluasi kinerja Kejari yang sampai saat ini belum juga menuntaskan kasus dugaan korupsi itu.

Padahal, katanya, sejak September 2012, Kejari Kota Malang telah menentukan

MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, dalam waktu dekat ini akan menaikkan insentif ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) daerah itu, dari Rp100 ribu/bulan menjadi Rp150 ribu/bulan.

Wakil Wali Kota Malang Sutiaji di Malang, Senin (23/9), mengemukakan kenaikan insentif tersebut masih belum bisa direalisasikan tahun ini, namun tahun depan karena harus menyusun kebutuhan anggarannya.

"Insya Allah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan kita ajukan dan langsung bisa direalisasikan. Sekarang kita siapkan dulu perangkat dan susunan kebutuhan anggarannya," kata politisi dari PKB tersebut.

Selain insentif Ketua RT dan RW, katanya, insentif para guru ngaji, guru sekolah Minggu, dan modin pengurus jenazah juga akan dinaikkan.

Anggaran untuk pemberian insentif guru nonformal, RT/ RW maupun pengurus jenazah yang tertuang dalam APBD 2013 sebesar Rp85 miliar dan tahun depan akan dinaikkan menjadi Rp100 miliar.

Mantan anggota DPRD Kota Malang yang terpilih menjadi Wakil Wali Kota Malang mendampingi Moch Anton sebagi Wali Kota itu berharap dengan adanya kenaikan insentif, pelayanan pada masyarakat semakin baik.

Sutiaji mengakui selama ini anggaran insentif hanya menumpuk di satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saja.

Tahun depan, anggaran untuk insentif tersebut akan diurai lagi agar tidak menumpuk di satu SKPD saja.

"Kami upayakan tahun depan insentif ini sudah menyebar di sejumlah SKPD terkait, sehingga insentif yang seharusnya ditangani dan menjadi kewenangan SKPD tertentu tidak terhambat," ujarnya.

Pada tahun ini guru ngaji dan guru sekolah Minggu mendapatkan insentif sebesar Rp75 ribu per bulan dan tahun depan diupayakan naik menjadi Rp125 ribu/bulan. Sedangkan insentif modin pengurus jenazah yang tahun ini hanya Rp50 ribu/bulan naik menjadi Rp150 ribu/bulan.(ant/dik)

calon tersangka yang berinisial MH dan MW dengan indikasi awal kerugian negara mencapai Rp800 juta.

Ia mengemukakan penentuan calon tersangka atas kasus dugaan korupsi tesrebut sudah satu tahun lalu, namun sampai sekarang Kejari belum menetapkan tersangka, meski statusnya naik menjadi penyelidikan.

Penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan kampus tersebut, lanjutnya, belum menunjukkan adanya perkembangan signifikan, bahkan cenderung jalan di tempat (stagnan).

Alfian menilai, Kejari Kota Malang tidak konsisten dan tidak profesional dalam menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan orang dalam kampus UIN Maliki Malang.

Oleh karena itu, tegasnya, pihaknya mendesak secepatnya agar Kejari menetapkan calon tersangka menjadi tersangka. “Kami juga berharap Kejari mengusut tuntas otak struktural maupun intelektual pengguna anggaran yang terlibat dalam korupsi tersebut,” tandasnya. (ant/dik)

ant/adhitya hendra

HARGA JAGUNG NAIK: Sejumlah pekerja memasukkan jagung kering ke dalam karung, di kawasan Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Pasuruan, Jatim Senin (23/9).

PROBOLINGGO

11

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO.0205| TAHUN II

LALU LINTAS

Kapolres Mendekati Pelajar

HARI TANI NASIONAL. Sejumlah aktivis Aliansi Mahasiswa Peduli Petani (AMALITA) Banten berunjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional di depan Kantor Gubernur Banten, Serang, Senin (23/9). Mereka menuntut pemerintah melindungi hak-hak petani serta memberi jaminan kesehatan dan pendidikan untuk keluarga petani.

PROBOLINGGO - Kapolres Probolinggo terus konsisten dalam upayanya untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat, utamanya para pelajar menjadi pelopor keselamatan berkendara dan membudayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Salah satu upayanya adalah dengan menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini.

“Para remaja adalah bagian dari generasi muda yang harus mampu meneruskan cita-cita bangsa dengan membiasakan diri Disiplin dan penuh tanggung jawab, melakukan hal-hal yang positif yang berguna bagi kesiapan masa depan,”ujar Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro, dalam upacara HUT Lantas Ke 58, di halaman SMAN 1 Kraksaan Kabupaten Probolinggo Senin ( 23/9) AKBP Endar Priantoro, mengungkapkan dengan menanamkan tertib berlalu lintas sejak dini, maka disiplin berlalu lintas akan tercipta dengan sendirinya. Untuk itu, Polres Probolinggo melalui Satlantas terus bekerja secara maraton dalam menanamkan tertib berlalu lintas kepada

para pelajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain.

Adapun materi yang disampaikan antara lain tentang peraturan lalu lintas dan upaya tertib berlalu lintas yang baik dan benar di jalan raya, seperti berkendara yang benar dengan memakai helm SNI dan sampai klick, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan HP saat berkendara dan yang paling penting tentu telah memiliki SIM, serta lain sebagainya.

Simulasi praktek ujian mendapatkan SIM pun dilakukan di lapangan sekolah. ”Tata cara dan sopan santun dalam berlalu lintas adalah materi utama yang kami sampaikan. Ini penting karena untuk keselamatan.

Selain itu kami berikan juga simulasi praktek ujian mendapatkan SIM untuk siswa yang akan menginjak usia 17 tahun,” terangnya.

Ia menambahkan, melalui siswa sebagai mitra pemerintah, tentunya akan dapat membantu dan menyosialisasikan cara berlalu-lintas yang benar. Sebab, penyebab terjadinya kecelakaan karena para siswa itu banyak yang

kurang mentaati aturan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Bahkan, siswa sendiri masih banyak yang belum mengetahui undang-undang tersebut.

Untuk itu, menurutnya, perlu menghimpun anak sekolah yang dinilai sanggup untuk menjadi bagian dan menjadi motivator bagi siswa lainnya dalam menyosialisasikan peraturan yang berlaku “Mari kita semua untuk mematuhi aturan lalu lintas, sebab dengan mematuhi aturan lalu lintas maka akan mengurangi kemungkinan terjadi kecelakaan,”tandas AKBP Endar Priantoro.

Tak hanya itu, AKBP Endar Priantoro mengajak kepada para siswa supaya menjadi Pelopor Keselamatan Berlalulintas.” Masalah lalu lintas adalah masalah kita semua, tidak ada kata lain, kita semua harus ikut melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dengan sepenuh hati, sekecil apapun yang kita lakukan untuk tertib dijalan, pasti ada manfaatnya,”pungkasnya. (fud)

Panwaslu Siap Mengawasi Alat Peraga Pileg PROBOLINGGO - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo akan melakukan pengawasan terhadap alat peraga bagi calon legislatif dan parpol pemilu legislatif 2014 yang terpasang sembarangan.

Pasalnya KPU dan pemerintah daerah sudah menetapkan zona tersebut.

Divisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten Probolilnggo Lukman Hakim, mengatakan pihaknya akan segara merekomendasikan kepada caleg atau partai yang bersangkutan jika memasang alat peraga secara sembarangan untuk diturunkan.

Karena menurutnya langkah pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh para caleg dan partai tersebut melanggar aturan Per KPU nomor 15 tahun 2013 tentang pemasangan alat peraga kampanye.“Kalau tidak sesuai dengan zona maka kami siap merekomedasikan untuk segera ditertibkan karena itu sudah melanggar aturan,”

terangnya kepada wartawan, Senin (23/9).

Menurut Lukman Hakim, selain ke Parpol pihaknya akan merekomendasikannya kepada pihak penegaka perda yakni Satpol PP.”Panwaslu hanya mengawasi dan merekomendasikan saja. Tetapi penertibannya diserahkan kepada paepol dan Satpol PP ” ujar Lukman.

Pemasangan alat peraga tersebut akan diberlakukan pada tanggal 28 September mendatang. Jadi menurut Lukman dengan adanya aturan tersebut parpol dan caleg harus benar-benar mentaati tahapan Pemilu Legislatif.

“Jadi ini aturan tersebut harus

dimengerti dan dipahami oleh caleh dan parpol,” papar Lukman.

Pelanggaran pemasangan baliho yang dilakukan tersebut bervariasi, kata Lukman Hakim, seperti memasang di pohon pelindung di sepanjang jalan, Baliho di letakan di sudut jalan pertigaan atau perempatan sehingga mengganggu penglihatan pengendara yang hendak berbelok, serta tanda gambar di pasang di tempat-tempat fasilitas umum yang dapat menganggu aktifitas masyarakat, seperti rumah ibadah, gedung sekolah, bangunan Pemerintah dan sejumlah fasilitas lainnya yang dilarang.

“Tahapan kampanye saat ini memang sudah dimulai, silahkan memasang tanda gambar atau baliho, tapi tolong jangan melanggar aturan. Kami meminta pada Caleg untuk segera membenahi lokasi pemasangan balihonya. Bila tidak,

terpaksa Panwaslu dengan pihak terkait akan menertibkannya,” tegasnya.

Menurutnya , Peraturan KPU nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Baliho atau alat peraga lainnya tidak boleh dipasang di lingkungan instansi pemerintah, pemasangan alat peraga di tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan.

“Saya sudah keliling ke sejumlah kecamatan dan banyak baliho terpasang melanggar aturan. Saat ini Panwaslu akan bersurat ke KPU, untuk meminta kepada pada Pemkab Probolinggo untuk segera menertibkan baliho yang melanggar,”pungkas Lukman Hakim.(fud).

wartawan, Senin (23/9).

Saiful mengatakan, selama beberapa bulan kemarin,lebah tersebut harus dibantu asupan makanan dengan memberikan gula ditiap kotak lebah pliharaannya. Jika hal itu tidak dilakukan maka kerugian yang diderita oleh pembudidaya semakin besar karena lebahlebahnya terancam mati. “Mau cari bunga kemana hujan yang terus menerus bebrapa bulan kemarin. Kalau sekarang bunga yang di hasilkan oleh po-

hon randu sudah tidak ada lagi sebab sudah musim kemarau,” tuturnya.

Biaya yang di keluarkan oleh pembudidaya lebah kata dia, angat besar,biaya yang dilekuarkannya dalam musim penghujan kemarin setiap 100 kota peti lebah, memerlukan biaya 100 juta. Untuk biaya pembelian guala bagi lebah peliharaanya.

Sementara itu , hasil produksinya tidak seimbang dengan hasil perawatannya. Oleh karenanya besarnya biaya menghadapi penghujan beberpa bulan kemarin membuat pembudidaya tidak sedikit kecewa. “Karena panen raya yang seharusnya pada bulan 7 kemarin, sebab pada buan tersebut banyak pohon randu didaerah lumbang sudah mulai berbunga.

Tetapi karena kondisi cuaca pada bulan tersebut hujan sehingga bunga-bunganya berguguran,”papar Saiful.

Oleh karena itu Saiful berharap agar pemerintah juga dapat mempertimbangkan atas kerugian yang diderita oleh para pembudidaya lebah di Lumbang.JIka ada bantuan dari pemerintah kerugian yang dialaminya tidak begitu besar.

“Karena selama ini dirinya belum menerima bantuan apapun, meski sudah dalam kondisi yang kurang menyenangkan karena gagalnya panen tahun ini,” pungkasnya.(fud).

MADU

Budidaya Lebah Merugi

PROBOLINGGO - Dalam tahun ini pembudidaya lebah di wilayah kecamatan lumbang Kabupaten Probolinggo tidak bisa tersenyum manis.

Pasalnya hasil madu dari lebah peliharaannya tidak bisa menghasilkan madu secara maksimal, karena terkendala sepinya bunga akibat anomaly cuaca beberapa bulan kemarin. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pembudidaya lebah asal Dusun Kunci Desa Negororejo Kecamatan Lum-

bang Kabupaten Lumbang, Saiful (47).

Menurutnya para pembudidaya lebah dalam tahun tidak bisa merasakan keuntungan dari madu yang dijualnya. Karena madu dari lebahnya tidak begitu banyak yang dihasilkannya. “Bunga tanaman beberapa bulan kemarin tidak banyak, sehingga lebahnya tidak bisa menghisap sari pati bunga bunga tersebut terutama bunga pohon randu,” terangnya kepada

MENGAJAK, Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro, merangkul siswa jadi pelopor Lalin dalam upacara HUT Lantas Ke 58,

PERPUSTAKAAN DAERAH

Perpusda Menggalakkan Minat Baca PROBOLINGGO - Membaca adalah aktivitas yang sangat bermanfaat. Selain menambah wawasan, dengan membaca kita juga bisa melatih kemampuan berpikir.

Meski begitu bermanfaat, sebagian orang justru banyak menyepelekan kegiatan ini karena dianggap membuangbuang waktu. Padahal, jika menggunakan strategi yang tepat, kita bisa meningkatkan minat baca.

“Strategi menumbuhkan minat baca dimulai dari diri sendiri. Sebagai contoh seorang ibu, dia harus menjadi contoh bagi anak-anaknya agar terbiasa membaca buku sejak dini,”ujar Safiudin, Kepala Perpustakaan Kabupaten Probolinggo, Senin (23/9).

Safiudin mengungkapkan memulai kebiasaan membaca dari lingkungan keluarga, juga menumbuhkan minat baca di lingkungan sekolah.

Misalnya, denagan menyiasati agar para siswa gemar membaca dengan meletakkan buku-buku di beberapa sudut sekolah. “Membaca juga bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun,”tandasnya.

Menurutnya, untuk mencapai kemajuan bangsa, masyarakat dituntut gemar membaca. Apalagi dengan membaca, seseorang akan meningkat wawasannya sekaligus dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Gemar membaca juga menjadikan masyarakat berpotensi memiliki pola pikir yang maju alias tak ketinggalan zaman.

Sehubungan pemikiran tersebut, pihaknya terus berupaya menjadikan masyarakat gemar membaca.

Masyarakat dibuat sebisa

mungkin dekat dengan buku ataupun berbagai bacaan yang bermanfaat. ”Agar baca buku jadi tradisi, masyarakat kita gelitik dengan berbagai fasilitas dan program-program menarik.,”papar Saifudin.

Bahkan menyangkut referensi, Syaifudin, mempunyai cara untuk memanjakan masyarakat dengan berbagai buku, mulai dari buku ilmiah, keterampilan, teknologi, religi, novel, cerita bergambar, koran harian, majalah terbitan luar negeri, hingga bukubuku tentang keterampilan dan kewirausahaan. Untuk menyewa berbagai buku yang ada, masyarakat tak perlu keluar uang.

Lebih dari itu, imbuhnya, berbagai kegiatan yang berpotensi meningkatkan minat baca juga rutin digelar.

Seperti bursa buku, lomba

Ekonomi dan Pembangunan, Asy’ari mengungkapkan hal serupa, memberikan motifasi kepada seluruh guru yang hadir untuk selalu menekankan kepada muridnya untuk selalu giat membaca dan menulis guna meningkatkan kualitas dan potensi pada anak didik.

“Lebih-lebih untuk kita sebagai pengajar dan pembimbing, agar lebih maju dan memahami apa yang kita lihat , apa yang kita dengar setelah mengingat apa yang kita baca dan apa yang telah kita tulis,”terang mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo..

Ia juga menyarankan untuk sekolah-sekolah yang sudah mempunyai perpustakaan, agar segera untuk meningkatkan minat bacanya, karena setelah diperhatikan pada tahun 2013 ini

penulisan synopsis, lomba pengelolaan perpustakaan, lomba menulis abstrak, serta lomba duta baca.

Sementara Asisten

tercatat memprihatinkan karena tingkat minat bacanya yang masih sangat minim,”pungkas Asy’ari. (hud).

12

EKONOMI

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO.0205 | TAHUN II

Citra DPR Makin Terpuruk Suap Toilet Perpanjang Daftar Kasus di DPR JAKARTA-Dugaan praktik suap di toilet Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melibatkan Anggota Komisi III DPR, Bachrudin Nasori dan calon Hakim Agung, Sudrajat Dimyati semakin memperpanjang deretan kasus penyuapan di Parlemen. Meski Bachrudin sudah mengklarifikasi soal pertemuan, namun itu tidak cukup meredam adanya transaksi politik saat pejabat negara melakukan uji kelayakan dan kepantasan di DPR .

ant/rosa panggabean

CALON HAKIM. Sebanyak 12 Calon hakim agung, baris pertama (kiri kanan) Heru Iriani, Arofah Windiani, Sumardijatmo, Zahrul Robain, baris kedua (kiri kanan) Eddy Army, Sudrajad Dimyati, Manahan MP. Sitompul, Bambang Edy Sutanto Soedewo, baris ketiga (kiri kanan) Hartono Abdul Murad, Is Sudaryono, Maruap Dohmatiga Pasaribu, Mulyanto usai uji kepatutan dan kelayakan hakim agung di Komisi III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

SENGKETA PEMILUKADA JATIM

Khofifah Ajukan Kejahatan Model Baru dalam Pemilukada JAKARTA-Pasangan calon gubernur (cagub) dan cawagub Jawa Timur, Khofifan Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja kembali membuka indikasi kecurangan atau kejahatan politik baru dalam proses pilgub Jawa Timur 2013. Salah satu bentuknya adalah penggelembungan dana APBD yang besar khususnya dana untuk belanja operasional menjelang tahun dilaksanakannya pemilihan. Namun sayangnya pelanggaran itu, belum diatur dalam aturan yang ada.

“Telah berkembang sebuah kejahatan politik baru yang belum dirumuskan dalam UU. “Ada yang berbentuk dana belanja hibah dan bantuan sosial kemudian ada juga belanja bantuan pemerintah Desa,” kata Cawagub Jawa Timur, Herman Suryadi Sumawiredja di Jakarta, Senin (23/9) Menurut Herman, pada 2007 angka hibah dan bantuan sosial mencapai 800 Miliar, tahun 2008 meningkat 1,8 triliun, 2009 kembali tu-

run 650 Miliar, 2010 menjadi 730 Miliar dan 2011 menjadi 1,2 Triliun. “2012 menjadi 4 Triliun lebih, kita melihat ada yang aneh dan 2013 meningkat jadi 5 Triliun lebih,” ujarnya.

Mantan Kapolda Jawa Timur ini mengakui tidak ada pelanggaran hukum dalam pemberian dana hibah dan bantuan sosial. Dana tersebut memang merupakan dan operasional yang habis pakai dan diberikan begitu saja. “Tetapi kemudian ketika diturunkan

dengan cara yang menguntungkan pihak petahana, jadi bukan untuk menguatkan infrastruktur di masyarakat.

Pola pemberian dana hibah itu, kata Herman, melalui mekanisme yang legal dan membuat masyarakat seolah terbantu. “Metode sudah diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat seakan berhutang budi dan berterima kasih,” tandasnya Pencairan dana tersebut juga dikonsentrasikan di daerah-daerah dimana pihak incumbent tidak memperoleh suara yang signifikan, sehingga dilakukan secara sistematis. “Praktik tersebut juga sudah dilakukan selama beberapa tahun dan semakin terlihat pada jelang masa pemilihan. Ini yang kita lihat ada kejahatan politik baru,” ujarnya.

Saat ditanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) diajukan karena tidak siap

kalah dan menang, Herman langsung membantahnya.

“Kami , pasangan Berkah maju ke MK bukan karena ngeyel atau tidak legowo, tetapi karena kami mengemban 6,5 juta pemilih yang memberikan amanah kepada kami,” ucapnya.

Salah satu alasannya, kata Herman, pihaknya mendapat dorongan dari masyarakat, terutama pemilih untuk terus berjuang mencari keadilan demi terciptanya pemilihan pemimpin Jawa Timur yang jujur dan adil. Apalagi, pasangan Berkah ini memiliki dasar yang kuat bahwa telah terjadi berbagai kejanggalan yang massif dalam penyelenggaraan Pemilukada Jawa Timur.

“Bukan asal maju, kalau tidak ada hal-hal yang signifikan dan substansial serta tidak menyangkut nasib bangsa ke depan, kami tidak akan maju ke MK,” pungkasnya. (gam/ cea)

“Apalagi, sudah terlalu banyak kasus yang membuat publik tidak mudah percaya dengan klarifikasi pelaku dugaan suap,” ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus di Jakarta, Senin (23/9).

Sebagaimana diketahui, Bachrudin diberitakan sempat menemui calon Hakim Agung, Sudrajat Dimyati ketika proses seleksi calon Hakim Agung tengah berlangsung di ruang Komisi III DPR pada Rabu (23/) lalu.

Seorang wartawan sempat memergoki Sudrajat sedang berbisik dan menyerahkan sesuatu ke Bachrudin. Akhirnya, hal itu memicu dugaan suap dalam seleksi calon Hakim Agung.

Menurut dia, masyakarat tidak mudah percaya dengan klarifikasi tersebut. Terlebih lagi, preseden transaksi aksi penyuapan yang serupa kerap melibatkan sejumlah anggota DPR. “ Ini bukan yang pertama kali terjadi.

Peristiwa serupa yang melibatkan DPR sudah pernah mencoreng wajah Parlemen sebelumnya, ketika DPR melakukan uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia,” papar Lucius.

Dia mengatakan, ketidakpercayaan publik dengan klarifikasi anggota DPR, su-

dah semakin kuat. Sehingga apapun yang dijelaskan, tidak akan mampu meredam spekulasi yang berkembang di mata publik. “Semua anggota DPR yang kemudian terbukti menerima suap, sebelumnya pernah menyangkal keterlibatan mereka. Klarifikasi itu ternyata hanya pemanis bibir semata,” ucap Lucius.

Lucius mengatakan, kasus suap saat pemilihan Deputi Gubernur BI semakin menguatkan dugaan publik bahwa anggota DPR kerap melakukan transaksi saat menggelar pemilihan pejabat publik. “Pepatah ‘lidah tak bertulang’ mungkin tepat untuk disematkan kepada pelaku suap. Bermodal integritas rendah pada sebagian anggota DPR, praktek suap menjadi satu hal yang lumrah dilakukan,” kata Lucius.

Lebih lanjut Lucius mengungkapkan, perangai sebagian anggota DPR tersebut akan sejalan dengan ambisi para calon pejabat negara yang tidak memiliki integritas. “Seandainya para calon pejabat publik berintegritas lebih baik, maka setiap kali ada permintaan dana pemenangan dari DPR tentu dia akan menyampaikan ke publik,” ucapnya.

Dengan demikian, ujar Lucius, praktik busuk yang melibatkan wakil rakyat

rakyat tersebut tidak terjadi secara berlarut-larut. “Tetapi, kebutuhan dua pihak yang berkepentingan dalam uji kelayakan menjadikan suap tetap terpelihara dengan baik,” imbuhnya.

Apalagi, terang dia, saat ini para politis tengah membutuhkan dana untuk mempersiapkan kampanye menjelang Pemilihan Umum 2014. Kebutuhan dana itu mendorong anggota DPR memanfaatkan lahan uji kelayakan dan kepatutan calon pejabat negara sebagai pundi-pundi sumber pendanaan mereka. “Dan saya kira, Bachrudin mungkin bukan satu-satunya anggota yang terlibat dalam suap di toilet ini,” kata Lucius.

Karena itu, berharap, para calon pejabat publik mau membeberkan namanama anggota DPR yang menerima suap dalam kegiatan fit and proper test. “Penyelidikan kasus ini mesti melibatkan publik, demi memastikan tidak terjadinya kongkalikong antara penyelidik dan pelaku penyuapan,” harap Lucius.

Hentikan Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mendesak Komisi III DPR RI menghentikan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 12 calon hakim agung, menyusul terjadinya dugaan lobi di toilet. “Saya pikir proses seleksi calon hakim agung yang berlangsung di DPR itu sudah ‘tercemar’ dan ‘bermasalah’ atas insiden dugaan transaksional di toilet DPR. Karenanya, sebaiknya memang dihentikan saja,” terangnya. (gam/abd/bud)

ant/irsan mulyadi

PENJUALAN KOL MENURUN. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya mencopot Bachrudin Nasori dari Komisi III DPR. Sebagai penggantinya, PKB menunjuk Abdul Malik Haramain yang sebelumnya menempati posisi Komisi II.

SKANDAL SUAP TOILET JAMINAN SOSIAL

Bendum PKB Dipindah dari Komisi III

JAKARTA-DPR menuding pemerintah tidak serius membahas persiapan implementasi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Ketidakseriusan ini terlihat dari sikap pemerintah yang gagal memenuhi beberapa kali undangan rapat DPR membahas BPJS ini. “Rapat kerja Komisi IX DPR RI membahas implementasi BPJS kembali dibatalkan mendadak oleh Pemerintah,” kata anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka di Jakarta, Senin, (23/9).

Terkait pembatalan rapat BPJS itu, Rieke mendesak Presiden SBY agar serius dan bersungguh-sungguh menjalankan implementasi UU 24/2011 Tentang BPJS. Selain itu juga, sambung Rieke, mendesak Kementerian terkait terutama Menkes dan Menakertrans agar menyelesaikan instrumen peraturan pelaksana berupa Perpres maupun PP sesuai dengan amanat UU dan tepat waktu. “Mendesak Transformasi Kelembagaan yang tengah berjalan dilakukan secara transparan dan akuntabel,” paparnya.

Menurut Rieke, menyesalkan gagalnya rapat yang terjadi secara berulang-ulang.

Apalagi, pembatalan ini dilakukan sepihak oleh pemerintah dengan alasan Men-

JAKARTA-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya mencopot Bachrudin Nasori dari Komisi III DPR. Sebagai penggantinya, PKB menunjuk Abdul Malik Haramain yang sebelumnya menempati posisi Komisi II. Pergantian Bachrudin ini diduga kuat terkait dengan lobi dengan calon hakim agung Sudrajad Dimyati di toilet DPR. Kepindahan ditentukaan berdasarkan surat dari Fraksi PKB yang sampai di Komisi III, Senin (23/9).

Dalam surat dituliskan Nasori pindah ke Komisi II. Posisi itu bertukar dengan Abdul Malik Haramain yang pindah ke Komisi III. Dalam surat bernomor K.III. 1286 /FPKB/DPR-RI/ IX/2013 perpindahan berlaku mulai 23 September 2013.

Surat itu ditandatangani Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far dan Sekretaris Fraksi PKB Muh. Hanif Dhakiri.

Namun perpindahan yang diduga ada kaitannya dengan lobi toilet ini dibantah Malik.

Implementasi BPJS Terancam Molor

kes ada rapat koordinasi dan Menkeu ada rapat terkait APEC. “Padahal DPR, pada Senin, 23 September 2013 pukul 10.00

WIB berdasarkan undangan Sekretariat Komisi IX bernomor PW/09621/DPR RI/ IX/2013 diagendakan rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Keuangan RI dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional(DJSN) membahas implementasi BPJS terutama persiapan BPJS Kesehatan,” terangnya.

Diakui Rieke, pembatalan berkalikali rapat Panja BPJS maupun rapat kerja Komisi jelas mengancam implementasi BPJS ke depan. Karena transformasi beserta instrumen peraturan pelaksana UU 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial batas akhir tenggat waktu diterbitkannya peraturan pelaksana berupa PP dan Perpres untuk BPJS Ketenagakerjaan adalah 25 November 2013.

Sebelumnya peraturan pelaksana untuk BPJS Kesehatan yang tenggat waktunya adalah 25 November 2012 telah diterbitkan yaitu PP 101/2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran dan Perpres 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan namun substansi dan materinya tidak sejalan dengan UU dan tidak implementatif sehingga kembali atas desakan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) akhirnya sekarang dalam proses direvisi. (gam/cea)

“Saya hanya dapat perintah dari Pimpinan Fraksi untuk masuk di Komisi III. Alasanya untuk menentukan calon hakim agung,” ujar Malik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Menurut Malik sama sekali tak ada urusannya dengan insiden toilet. Apalagi, peristiwa tersebut belum jelas kebenarannya. “Itu masih sumir, peristiwanya juga belum jelas. Saya sejak awal apapun perintah fraksi ya saya ikuti, termasuk menjadi Anggota Komisi III. trmsuk mjd anggta komisi III. Saya tidak dapat alsasanya apa, tapi kita kt selalu melaksanakan perintah fraksi,” tambahnya.

Diakui Malik, dirinya tak tahu-menahu alasan pergeseran Bachrudin. Dia mencoba berpikir positif pergeseran tak terkait insiden ‘lobi toilet’. “Saya rasa bukan karena itu, karena itu kan masih sumir,” tuturnya.

Bahkan Malik berani membantah proses pergantian itu karena Bahrudin terlibat insiden ‘lobi toilet’.

“Nggak ada alasan itu, belum jelas faktanya,” tegasnya Meski demikian, Malik enggan menyatakan tegas apa alasan pergantian tersebut. Menurutnya yang terpenting ia hanya mengikuti perintah fraksi. “Saya sejak awal apapun perintah frakasi saya ikut, termasuk masuk komisi III,” paparnya.

Yang jelas, kata Malik, dirinya hanya mendapat surat perintah untuk menjabat di Komisi III DPR. “Saya nggak dapat alasan perintah itu (‘lobi toilet’-red), biasanya kita selalu setuju dan laksanakan perintah fraksi,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari menilai Bachrudin merasa kenal dekat dengan calon hakim agung Sudrajat Dimyati, sehingga dugaan upaya ‘lobi toilet’ tersebut terjadi. “Dia akui, aku salah, aku yang sok dekat,” ujar Eva yang ditemui usai melakukan fit and proper test kepada calon hakim agung di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/9). (gam/abd)

13

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO.0205 | TAHUN II SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO.0205 | TAHUN II

13

Liputan Khusus

Jokowi: Mobil Lokal Tidak Maju karena LCGC

ant/andika wahyu

PEMBATASAN PEMASARAN MOBIL MURAH. Sejumlah orang mengamati mobil murah (low cost green car) Honda Brio Satya pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) ke-21 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Senin (23/9). Kementerian Perhubungan meminta agar mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) tidak didistribusikan di daerah perkotaan terutama di wilayah Pulau Jawa guna menghindari dampak kemacaten.

Kontroversi Mobil Murah Belum Surut JAKARTA-Kontroversi seputar rencana pemerintah meluncurkan program mobil murah dan ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) dengan kisaran Rp 90 juta satu unit belum juga surut. Sejumlah kepala daerah, seperti Gubernur Jakarta Joko Widodo, atau Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak karena mobil murah hanya akan menambah kemacetan. Namun pemerintah tetap keukeh dengan program tersebut.

Wamenkeu Mahendra Siregar mengatakan kehadiran program mobil murah itu dapat memberikan tambahan investasi beserta efek berganda yang dihasilkannya kepada perekonomian. “Itu (meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian) yang harus difokuskan, daripada berharap LCGC memberikan dampak signifikan terhadap impor BBM Bersubsidi, saya rasa agak tidak langsung,” kata Wamenkeu ketika ditemui pada seminar bertema The Future of Finance, Axis of Stability & Profitability yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (23/9).

Mahendra mengaku tidak menginginkan LCGC akan menimbulkan peningkatan konsumsi BBM Bersub-

sidi secara nasional. Soalnya, BBM mobil tersebut seharusnya bensin beroktan tinggi.

“Tetapi apakah itu akan menyebabkan peningkatan impor BBM, masih harus dilihat. Logikanya kalau konsumsi BBM per mobil turun, seharusnya turun. Tetapi kalau nantinya yang tadinya orang pakai sepeda motor, malah pakai mobil, dan yang di dalam mobil hanya satu dan dua orang setiap mobil, belum tentu. Jadi terlalu awal berspekulasi ke sana.

Lebih baik kita lihat langkah-langkah bagaimana agar BBM-nya beralih ke biofuel,” tutur Mahendra.

Mahendra menekankan kehadiran LCGC lebih diharapkan akan mendorong penggunaan komponen otomotif dalam negeri. “Dengan de-

mikian efek berganda yang diberikan kepada perekonomian lebih tinggi. Itu pemahaman kami,” tutur dia.

Namun rencana mobil murah ini ditentang. Jokowi mengatakan baru-baru ini bahwa yang seharusnya dilakukan saat ini adalah memperbaiki transportasi massal, karena masyarakat membutuhkan transportasi yang nyaman, aman dan murah.

Sekarang ini, tambah Jokowi, pihaknya sedang berupaya mengatasi kemacetan di Jakarta, salah satunya dengan mendatangkan 1.000 bus baru ke ibukota pada November ini.

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan program mobil murah yang dikeluarkan pemerintah justru berpotensi menambah masalah baru bagi transportasi di Indonesia.

Azas menambahkan, pernyataan pemerintah yang menyebutkan tidak boleh menghalangi masyarakat untuk memiliki mobil, juga dinilai sebagai pernyataan yang menyesatkan bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan mobil murah juga kontraproduktif dengan upaya mengajak masyarakat menggunakan moda transportasi massal. “Ini tidak sesuai dengan kebutuhan keadaan terutama kalau dikaitkan

dengan kebutuhan kota Jakarta saat ini, bukan mobil murah yang dibutuhkan tetapi seharusnya yang dibuat pemerintah bis murah,” ujarnya.

Salah Penolakan soal kebijakan mobil murah juga disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago. Menurut dia, rencana pemerintah memberi izin penjualan mobil murah ramah lingkungan merupakan kebijakan salah. Ia menilai pemerintah tidak konsisten antara tujuan pengadaan mobil murah adalah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, namun di sisi lain mobil murah tidak diizinkan menggunakan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

“Ini bertentangan dengan janji pemerintah pusat sebelumnya mengurangi kemacetan Jakarta, mengurangi kendaraan pribadi. Masyarakat kalau bicara butuh, itu butuh transportasi yang lancar, efisien, tapi karena pemerintah tidak menyediakan prasarana yang cukup, sarana yang layak maka punya sepeda motor bagi sebagian besar orang terpaksa. Punya mobil murah itu menjadi suatu pilihan yang terpaksa,” pungkas dia. (gam/abd)

Wamenkeu: Mobil Murah Tidak Meningkatkan Konsumsi BBM JAKARTA- Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengharapkan mobil murah hemat energi dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) tidak meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional.

“Dalam kaitan itu tentu diharapkan tidak menimbulkan peningkatan subsidi. Namun, apakah itu kemudian menyebabkan peningkatan impor BBM, itu masih harus dikaji. Logikanya, kalau per mobil konsumsi BBMnya turun, maka akan turun semuanya. Tetapi bukan dilihat dari segi itu, dilihat dari orang yang tadinya pakai motor jadi pakai mobil, namun untuk saat ini masih terlalu awal berspekulasi,” ujar Wamenkeu.

Ia mengatakan bahwa kehadiran LCGC lebih diharapkan dapat mendorong penggunaan komponen otomotif dalam negeri sehingga dapat meningkatkan investasi di wilayah domestik.

“Mengenai LCGC itu bisa dilihat dari sisi produksinya. Kalau yang kami pahami LCGC itu lebih banyak menggunakan komponen dalam negeri. Dengan demikian

ada ‘multiplier effect’ dan ‘added value’-nya lebih tinggi daripada mobil yang bukan LCGC,” kata dia.

Jika kemudian komponen barang modalnya meningkat, Mahendra memandang tidak perlu terjadi, karena dari segi barang modal tidak banyak kepada investasi mesin baru tetapi cenderung pada pemanfaatan kapasitas yang sudah ada dengan menggunakan teknologi yang lebih hemat energi.

Mahendra juga mengatakan bahwa saat ini lebih penting bagaimana untuk mensubstitusi BBM dengan biofuel.

“Itu yang lebih konkret, apakah nanti mau dipakai untuk LCGC atau yang lainnya, atau misalnya mendorong penggunaan gas alam terkompresi (Compressed natural gas/CNG) yang memang mensubtitusi BBM. Langkah strategis itu yang perlu

difokuskan daripada berharap bahwa LCGC memberikan dampak yang signifikan terhadap impor BBM,” paparnya.

Mahendra juga mengharapkan

bahwa konsumsi BBM dapat lebih rendah diabanding bulan sebelumnya sehingga defisit neraca transaksi berjalan menjadi lebih kecil. (ant/zub/beth)

JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan industri mobil lokal tidak akan maju karena adanya kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/ LCGC).

“Khan dulu kita sudah merintis industri mobil lokal selama 5 tahun, jelek diperbaiki prototipenya sampai bagus, kemudian uji emisi gagal, balik lagi terus diperbaiki, dan diuji emisi lagi kemudian dapat uji emisinya.

Lalu juga sudah disiapkan PT-nya,” ujar Joko Widodo saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin.

Menurut dia, pemerintah pusat masih kurang memberikan dorongan terhadap rintisan industri lokal terutama otomotif. Akibatnya pabrikan luar terus mendominasi.

“Sebuah usaha perintisan seperti itu kalau tidak diberi injeksi atau perhatian yah sulit,” ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengharapkan pemerintah pusat tidak menghambat laju perekonomian yang tengah meningkat dengan memasarkan mobil di Indonesia.

Khususnya, kata da, tingkat perekonomian pada masyarakat pedesaan.

Hadirnya kebijakan mobil murah ini, dikhawatirkan hanya akan membuat masyarakat menjadi konsumtif di tingkatan perekonomian regional.

“Saya mencoba menjaring aspirasi. Yang dibutuhkan itu desa-desa diberikan infrastruktur yang untuk meningkatkan perekonomian, seperti jalan. Kebutuhan itu real di lapangan dan sangat dibutuhkan. Hadirnya mobil murah menjadikan masyarakat konsumtif,” kata Taufik Kurniawan, di Jakarta, Minggu (22/9).

Menurut Taufik, pada masyarakat pedesaan pengadaan jalan raya lebih dibutuhkan ketimbang dengan mobil murah. Selain itu, ujarnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan terlebih dahulu ketahanan dan harga pangan untuk mudah dijangkau oleh masyarakat ketimbang memberikan masyarakat mobil murah yang sebenarnya tidak memiliki urgensi yang mendesak.

“Saya melihat pemerintah jangan dulu memprioritaskan soal mobil murah, tapi sembako murah dan utamanya untuk memperlancar laju ekonomi. Tapi ini kan memberikan persepsi peningkatan kebutuhan konsumtif saja. Perbaikan jalan lebih penting, sembako lebih penting,” jelasnya.

Taufik mengatakan, dalam aspek peningkatan ekonomi, kebijakan mobil murah jangan sampai tumpang tindih dengan kebijakan lain lintas sektoral seperti pengentasan kemacetan dan kepadatan lalu lintas juga dalam rangka peningkatan perekonomian. (ant/zis/beth)

Bekasi Tolak Kehadiran Mobil Murah BEKASI- Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyatakan penolakannya terhadap kehadiran mobil murah di wilayah setempat.

“Kalau saya pribadi terlepas dari hak azasi, kita serahkan ke kemampuan masyarakatnya. Tapi kalau saya sebagai kepala daerah, kehadiran mobil murah berpotensi menimbulkan kemacetan yang lebih parah,” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, di Bekasi, Senin.

Menurutnya, kondisi infrastruktur Kota Bekasi saat ini belum mampu mengimbangi volume kendaraan yang ada, sehingga masih terjadi kemacetan di sejumlah titik.

Pertumbuhan kendaraan yang pesat, kata dia, turut berkontribusi memperparah situasi kemacetan di sejumlah perkotaan.

“Pelebaran dan penambahan jalan yang selama ini kita lakukan akan terkesan sia-sia bila jumlah kendaraannya terus bertambah,” ujarnya.

Menurut Rahmat, mobil murah yang saat ini dibandrol dengan harga mulai dari Rp70 juta ini lebih cocok untuk dipasarkan di luar Jabodetabek.

“Mobil murah ini sebenarnya akan lebih cocok dipasarkan di luar daerah khususnya Jabodetabek yang saat ini permasalahan lalu lintasnya sudah sangat kompleks,” ujarnya.

Justru yang perlu dipersiapkan Pemkot Bekasi saat ini, kata dia, adalah penambahan unit angkutan umum massal dan bus sekolah.

“Justru yanng perlu dikembangkan saat ini adalah penambahan sub terminal agar memudahkan masyarakat mengakses transportasi umum,” katanya. (ant/fir/beth)

14

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO.0205 | TAHUN II

LINTAS NUSANTARA

REWARD

Rp 60 M untuk Provinsi Peraih WTP

Potret Kehidupan Warga Miskin di Kota Ambon AMBON - Setiap tahunnya pada September warga Ambon merayakan hari jadi kota ini, dan untuk tahun 2013 kota Ambon sudah mencapai usia ke-438, berarti kota ini semakin tua. ____________________________Oleh: Daniel Leonard Di usianya yang semakin tua, masih saja ada permasalahan yang selalu berulang setiap tahunnya yaitu bencana banjir dan tanah longsor yang selalu menelan korban jiwa dan harta benda.

"Salah satu rekan saya yang menjadi korban banjir pada 2013 ini merasakannya dan mengungkapkan kesedihan dan rasa kuatirnya yang mendalam, janganjangan tahun depan lebih parah lagi, sementara tiap tahun di usianya yang semakin bertambah selalu saja kebanjiran penduduk yang mencari perbaikan nasib," kata pemerhati masalah sosial dan ekonomi, Charles Andlah di Ambon, Senin (23/9).

Pemerintah kota pun terkesan tak berdaya mengatasi permasalahan tersebut, sebab ada persoalan lain yang terus mengintai, yakni masalah perbaikan kehidupan.

Menurut Charles, masalah ini mampu membentuk pilar persoalan tak resmi yang mendikte kehidupan kota, sehingga memaksa pemerintah kota mencari pilihan yang cerdas.

Memprihatinkan memang.

Namun itulah arus yang tak terbendung dari sungai berkota yang merupakan bagian dari modernisasi.

Kota adalah suatu skenario yang disusun untuk memberikan daya tarik bagi siapa saja yang ingin ke kota agar kehidupannya membaik, namun yang terjadi adalah tontonan yang memilukan hati. Bagaimana tidak, Kaum miskin semakin terpinggirkan ke wilayah pesisir sementara pusat-pusat perbelanjaan atau pasar modern mulai bermunculan di mana-mana.

"Yang saya maksudkan dengan kaum miskin di sini adalah pemilik modal kecil yang berpola konsumsi tradisional atau ketat," kata Charles yang juga Kabid Analisa Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku ini.

Pola konsumsi yang ketat

adalah bagian dari karakter aktivitas ekonomi informal dan karakter lainnya adalah kewirausahaan, akumulasi kapital, menabung, hemat, dan bekerja keras dan mereka biasanya tergolong pribumi atau imigran dengan modal sumber daya manusia seadanya.

Dari sisi ketergantungan, kaum miskin kota tidak bergantung pada negara dan memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis.

Dia mengatakan, ketika krisis ekonomi melanda maka sektor informal sama sekali tak terkena dampaknya. Ironisnya, kaum miskin kota senantiasa dikalahkan dalam perebutan ruang dan dimenangkan oleh mereka yang punya uang, padahal pembangunan kota tak lepas dari kuyup peluh keringat kaum miskin kota.

Alih-alih dihargai, kaum miskin kota pun sering mengalami viktimisasi. Bahwasanya, mereka adalah penyebab utama banjir karena mendiami bantaran kali atau di bawah kolong jembatan tidak dipungkiri. Namun pengakuan bahwa mereka adalah pembayar retribusi yang cukup signifikan juga tidak dapat terhindarkan.

Mungkin yang tidak boleh luput dari perhatian adalah upaya pembangunan yang teratur agar kota yang hanya berluas 377 Km persegi semakin cantik dan terus cantik. Kalau semakin cantik maka pilihan memindahkan ibu kota ke wilayah lain akan terpikir dua kali.

Pendatang terus bertambah Sangatlah ironi karena disadari semakin tua usia kota namun luasnya tidak bertambah, tetapi pendatang terus bertambah yang berdampak pada kepadatan penduduk. "Masyarakat kita pun sebenarya sudah mengkota, tetapi mereka sepertinya belum siap ber-kota," katanya.

Masyarakat kota ada-

lah masyarakat yang telah melampaui tribalisme atau kesukuan dan hidup selaku warga dengan hak dan kewajiban yang jelas. Mungkin ada baiknya setiap orang yang mengurus KTP diberikan pemahaman tentang arti berkota yang sebenarnya, sementara masyarakat kota ini masih disesaki ego pribadi.

Ada banyak contoh dan salah satunya adalah perilaku membuang sampah sembarangan sehingga banyak sekali bungkusan plastik yang ke luar dari jendela kaca-kaca mobil di jalanan kota.

Perilaku tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat ini masih berpola hidup hutan karena sampah dibuang sembarangan sehigga sulit diserap tanah.

Mereka lupa bahwa kotanya berlantaikan aspal dan semen yang tidak bisa sertamerta menerima dan mengolah sampah yang terbuang.

Contoh lain adalah pembangunan pusat perbelanjaan tanpa drainase yang baik.

Yang ada di kepala pengembang hanyalah satu yaitu mengejar laba atau keuntungan, sedangkan nasib masyarakat sekitar yang tiap tahunnya dilanda banjir tak menjadi bahan pertimbangan. Apalagi yang bisa menjelaskan perilaku di atas kecuali gaya hidup yang berkeras tak mau berpindah dari gaya hidup tribal.

"Setiap masalah selalu menanti jawaban dan apakah banjir yang memakan korban pada ulang tahun ke-438 akan terjadi lagi di ulang tahun kota Ambon ke-439?

Siap tidak siap, kita harus mulai belajar hidup berkota," ujar Charles.

Salah satunya adalah memperbaiki kehidupan kewargaan tentang kesadarab berkota, dan cara lain yakni mulai belajar menghargai kaum miskin kota pemilik modal kecil.

Alih-alih menjadi korban penggusuran, kaum miskin kota mesti dilihat sebagai potensi pemberdayaan

ekonomi yang mandiri sebab mereka telah membuktikan dirinya mampu bertahan hidup di tengah krisis karena apa yang mereka butuhkan adalah skema-skema mikro kredit alternatif yang cerdas seperti yang dilakukan Muhammad Yunus di Bangladesh.

Penyaluran aspirasi politik mereka pun mesti berjalan dengan baik, sebab mereka adalah warga kota yang memiliki hak dan kewajiban setara di muka hukum.

Pemerintah sudah saatnya mengubah perannya dari mental pembangun gedung dalam arti sempit menjadi penyedia fasilitas dalam arti luas karena pemerintah bukan lagi pelaku pembangunan ansih, melainkan fasilitator, baik di tingkat infrastruktur maupun Perda atau perundangundangan.

Pemerintah juga harus berperan dalam pemberdayaan di tataran regulasi dan atmosfer yang kondusif bagi masyarakat untuk menulis sejarah kesejahteraannya sendiri. Potensi ekonomi yang bertumbuh di sektor informal jangan dimatikan oleh pola pembangunan yang dipaksakan, melainkan akomodatif bagi inisiatifinisiatif kewargaan.

Inisiatif kewargaan harus tetap dipertahankan, sebab kota ini pasti sangat maju karena masyarakat warganya yang kuat mampu tumbuh dari rahim sosial budayanya sendiri.

Pasar tradisional, misalnya, tumbuh dari budaya makan makanan segar dan organik nenek moyang bangsa ini tapi sesuatu yang sayangnya semakin surut dengan berkembangnya pasar swalayan dan pasar modern, sementara upaya meningatkan produksi dan mobilitas pangan lokal semakin jauh dari harapan.

"Kita memang sedang memperhatikan melemahnya daya tawar masyarakat warga di hadapan pilar-pilar kuasa kota. Para ibu rumah tangga tak mampu berbuat apa-apa kecuali membeli makanan instan berbungkus plastik yang menyisakan masalah sampah rumah tangga, tapi harapan akan kota berbasis kewargaan yang kokoh adalah harapan kita semua," ujarnya.(dan/dik)

ant/embong salampessy

KARNAVAL BUDAYA MALUKU: Sejumlah pemuda mengenakan busana adat sejumlah daerah di Maluku, mengikuti karnaval budaya memeriahkan Pesta Teluk Ambon 2013 di Ambon, Maluku kemain.

MAKASSAR - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Dr H Rizal Djalil mengatakan bahwa pemerintah telah menyediakan sekitar Rp 60 miliar sebagai "reward" bagi pemerintah provinsi peraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

"Ini sebagai bentuk apresiasi bagi Pemda yang serius membenahi laporan keuangannya dan memperlihatkan kinerjanya secara maksimal," kata Rizal pada Rakor dalam rangka Analisis Implikasi Pencapaian Opini WTP - DPP Pemprov Sulsel di Makassar, Senin (23/9).

Menurut dia, selain pemprov yang memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang akan

menerima reward, pemerintah kabupaten/kota juga akan mendapatkan sebesar Rp30 miliar - Rp35 miliar apabila mendapatkan opini WTP dari BPK. Dia mengatakan bahwa alokasi dana untuk pemberian reward itu diprediksi sekitar Rp1,7 triliun atau paling sedikit sekitar Rp500 miliar.

Mengenai adanya kekhawatiran Pemda tentang standar ganda dalam pemberian nilai laporan keuangan daerah, Rizal memberikan jaminan bahwa itu tidak ada lagi.

"Semua sama indikator penilaiannya misalnya untuk Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan itu sama. Jadi kalau masih ada Pemda yang merasa

ada "Dispute" silahkan mengajukan keberatan, tanpa ada lagi "barrier" atau batas," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Andi Rahmat pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa Sulsel merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerima opini WTP tiga tahun berturut-turut.

"Sulsel yang membawahi 24 kabupaten/kota, patutmendapatkan apresiasi karena mampu memperoleh predikat opini WTP tiga tahun berturut-turut," kata Dia mengatakan hal itu patut diapresiasi.

Kalau Sulut juga sudah tiga kali mendapatkan opini WTP, namun tidak tiga tahun berturut-turut. (ant/dik)

KOMITMEN PRESIDEN

SBY Berkomitmen Membangunan Infrastruktur Transportasi DENPASAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah terus berkomitmen membangun infrastruktur transportasi di seluruh Indonesia untuk mendorong tumbuhnya ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sejalan dengan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, peningkatan konektivitas antar-koridor ekonomi terus digalakkan,” kata Presiden saat meresmikan jalan Tol Bali Mandara yang menghubungkan Nusa Dua-Ngurah Rai dan Benoa, Senin sore.

Dijelaskannya, pemerintah berketetapan untuk menyelesaikan jalan tol Transjawa, ruas perbatasan dan lintas strategis di luar jawa, pulau terpencil, jalan akses dan jalan baru, jalan kereta api, pengembangan pelabuhan

laut dan perikanan.

“Melalui MP3EI kita perluas peran industri dan kalangan dunia usaha di berbagai pelosk tanah air. Dengan perluasan peran itu kita perbesar akses industri nasional atas sumber daya manusia, mitra industri dengan negara sahabat untuk meningkatkan pengusaan iptek,” katanya.

Presiden mengatakan pemerintah melalui kebijakan itu mengharapkan arus transportasi masyarakat dan juga distribusi barang dapat lancar sehingga mendukung perekonomian nasional.

Sementara itu dalam laporannya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pembangunan jalan tol Bali Mandara bertujuan antara lain untuk mengurangi kemacetan, mendukung fasilitas transportasi dan pariwisata, mempermudah akses yang men-

ghubungkan pusat-pusat kegiatan, mempermudah akses pusat kegiatan, mempermudah akses ke bandara Ngurah Rai, mendorong mobilitas barang dan jasa serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Djoko Kirmanto mengatakan, tol Bali Mandara istimewa, karena dibangun oleh tenaga Indonesia, teknologi Indonesia dan pembiayaan dalam negeri.

“Dilaksanakan dengan otak Indonesia, tenaga dan dompet Indonesia karena semua rupiah, bisa untuk kendaraan roda empat dan roda dua, dengan jalur terpisah sehingga bisa memberikan manfaat luas,” katanya.

Djoko mengatakan, tarif tol untuk golongan I atau sedan sejenis ditetapkan Rp10.000 dan golongan VI atau sepeda motor Rp4.000. (ant/dik)

ant/aditya

TOLAK DOKTER ASING: Sebanyak dua puluh dokter yang biasa bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangsel melakukan aksi unjuk rasa menolak kehadiran Dokter Asing di Kantor DPRD Tangsel, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (23/9). Unjuk rasa dilakukan lantaran kehadiran dua dokter asing asal Malaysia bekerja di RSUD Tangsel dianggap melanggar peraturan Menteri Kesehatan.

DEMONSTRASI

Lima Dokter Diberhentikan karena Menolak Dokter Asing TANGERANG - Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Banten, memutus kontrak lima dokter yang melakukan aksi penolakan terhadap keberadaan dokter asing dan jabatan direktur di RSUD. “Kita sudah putus kontrak lima dokter berstatus TKS (Tenaga Kerja Sukarela). Sedangkan dokter yang berstatus PNS mendapat sanksi SP1 (surat peringatan),” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Dadang di Tangerang, Senin (23/9).

Dadang mengatakan, sanksi diberikan karena para dokter tersebut telah meninggalkan jadwal jaga saat masih bertugas. Hal tersebut merujuk kepada peraturan pegawai.

Maka dari itu, keputusan untuk memberhentikan kontrak kerja dilakukan guna pelayanan kesehatan di RSUD Tangerang Selatan tetap berjalan. “Kami kedepankan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dibandingkan kelompok. Sebab hal itu lebih utama,” ujarnya.

Kita sudah putus kontrak lima dokter berstatus TKS. Sedangkan dokter yang berstatus PNS mendapat sanksi SP1 (surat peringatan),” Sementara itu, di RSUD Kota Tangerang Selatan, jumlah dokter yang bertugas yakni sebanyak 56 orang terdiri dari tenaga spesialis dan dokter umum dengan rincian dokter spesialis 25 orang, dokter umum 31 orang dan dokter gigi dua orang.

Perlu diketahui, sejumlah dokter menolak keberadaan dua dokter asing ahli orthopaedic dari Malaysia yang bertugas di RSUD Kota Tangerang Selatan.

Koordinator Dokter RSUD Kota Tangerang Selatan, Arif Kurniawan menuturkan keberadaan dokter asing di RSUD Tangsel tidak sesuai prosedur dan dinyatakan ilegal.

Meski penempatan dokter

asing oleh Dinas Kesehatan di RSUD Tangerang Selatan dilakukan sebagai bentuk kerja sama dengan KPJ Healtycare Malaysia Group untuk mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge) kepada tenaga dokter lokal.

Namun, penempatan tersebut tidak melalui persetujuan dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Selain itu, sejumlah dokter pun menolak mengenai kedudukan direktur RSUD Kota Tangerang yang bukan berasal dari lulusan disiplin ilmu dan kompetensi bidang kedokteran.

Sedangkan Neng Ulfa yang kini menjabat sebagai Direktur RSUD Kota Tangerang Selatan, ternyata berasal dari lulusan sarjana ilmu sosial.

Ketentuan bahwa Direktur RSU Kota Tangsel harus lulusan ilmu kedokteran, Arif menuturkan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 471 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal butir satu. (ant/dik)

14

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO.0205 | TAHUN II

LINTAS NUSANTARA

REWARD

Rp 60 M untuk Provinsi Peraih WTP

Potret Kehidupan Warga Miskin di Kota Ambon AMBON - Setiap tahunnya pada September warga Ambon merayakan hari jadi kota ini, dan untuk tahun 2013 kota Ambon sudah mencapai usia ke-438, berarti kota ini semakin tua. ____________________________Oleh: Daniel Leonard Di usianya yang semakin tua, masih saja ada permasalahan yang selalu berulang setiap tahunnya yaitu bencana banjir dan tanah longsor yang selalu menelan korban jiwa dan harta benda.

"Salah satu rekan saya yang menjadi korban banjir pada 2013 ini merasakannya dan mengungkapkan kesedihan dan rasa kuatirnya yang mendalam, janganjangan tahun depan lebih parah lagi, sementara tiap tahun di usianya yang semakin bertambah selalu saja kebanjiran penduduk yang mencari perbaikan nasib," kata pemerhati masalah sosial dan ekonomi, Charles Andlah di Ambon, Senin (23/9).

Pemerintah kota pun terkesan tak berdaya mengatasi permasalahan tersebut, sebab ada persoalan lain yang terus mengintai, yakni masalah perbaikan kehidupan.

Menurut Charles, masalah ini mampu membentuk pilar persoalan tak resmi yang mendikte kehidupan kota, sehingga memaksa pemerintah kota mencari pilihan yang cerdas.

Memprihatinkan memang.

Namun itulah arus yang tak terbendung dari sungai berkota yang merupakan bagian dari modernisasi.

Kota adalah suatu skenario yang disusun untuk memberikan daya tarik bagi siapa saja yang ingin ke kota agar kehidupannya membaik, namun yang terjadi adalah tontonan yang memilukan hati. Bagaimana tidak, Kaum miskin semakin terpinggirkan ke wilayah pesisir sementara pusat-pusat perbelanjaan atau pasar modern mulai bermunculan di mana-mana.

"Yang saya maksudkan dengan kaum miskin di sini adalah pemilik modal kecil yang berpola konsumsi tradisional atau ketat," kata Charles yang juga Kabid Analisa Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku ini.

Pola konsumsi yang ketat

adalah bagian dari karakter aktivitas ekonomi informal dan karakter lainnya adalah kewirausahaan, akumulasi kapital, menabung, hemat, dan bekerja keras dan mereka biasanya tergolong pribumi atau imigran dengan modal sumber daya manusia seadanya.

Dari sisi ketergantungan, kaum miskin kota tidak bergantung pada negara dan memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis.

Dia mengatakan, ketika krisis ekonomi melanda maka sektor informal sama sekali tak terkena dampaknya. Ironisnya, kaum miskin kota senantiasa dikalahkan dalam perebutan ruang dan dimenangkan oleh mereka yang punya uang, padahal pembangunan kota tak lepas dari kuyup peluh keringat kaum miskin kota.

Alih-alih dihargai, kaum miskin kota pun sering mengalami viktimisasi. Bahwasanya, mereka adalah penyebab utama banjir karena mendiami bantaran kali atau di bawah kolong jembatan tidak dipungkiri. Namun pengakuan bahwa mereka adalah pembayar retribusi yang cukup signifikan juga tidak dapat terhindarkan.

Mungkin yang tidak boleh luput dari perhatian adalah upaya pembangunan yang teratur agar kota yang hanya berluas 377 Km persegi semakin cantik dan terus cantik. Kalau semakin cantik maka pilihan memindahkan ibu kota ke wilayah lain akan terpikir dua kali.

Pendatang terus bertambah Sangatlah ironi karena disadari semakin tua usia kota namun luasnya tidak bertambah, tetapi pendatang terus bertambah yang berdampak pada kepadatan penduduk. "Masyarakat kita pun sebenarya sudah mengkota, tetapi mereka sepertinya belum siap ber-kota," katanya.

Masyarakat kota ada-

lah masyarakat yang telah melampaui tribalisme atau kesukuan dan hidup selaku warga dengan hak dan kewajiban yang jelas. Mungkin ada baiknya setiap orang yang mengurus KTP diberikan pemahaman tentang arti berkota yang sebenarnya, sementara masyarakat kota ini masih disesaki ego pribadi.

Ada banyak contoh dan salah satunya adalah perilaku membuang sampah sembarangan sehingga banyak sekali bungkusan plastik yang ke luar dari jendela kaca-kaca mobil di jalanan kota.

Perilaku tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat ini masih berpola hidup hutan karena sampah dibuang sembarangan sehigga sulit diserap tanah.

Mereka lupa bahwa kotanya berlantaikan aspal dan semen yang tidak bisa sertamerta menerima dan mengolah sampah yang terbuang.

Contoh lain adalah pembangunan pusat perbelanjaan tanpa drainase yang baik.

Yang ada di kepala pengembang hanyalah satu yaitu mengejar laba atau keuntungan, sedangkan nasib masyarakat sekitar yang tiap tahunnya dilanda banjir tak menjadi bahan pertimbangan. Apalagi yang bisa menjelaskan perilaku di atas kecuali gaya hidup yang berkeras tak mau berpindah dari gaya hidup tribal.

"Setiap masalah selalu menanti jawaban dan apakah banjir yang memakan korban pada ulang tahun ke-438 akan terjadi lagi di ulang tahun kota Ambon ke-439?

Siap tidak siap, kita harus mulai belajar hidup berkota," ujar Charles.

Salah satunya adalah memperbaiki kehidupan kewargaan tentang kesadarab berkota, dan cara lain yakni mulai belajar menghargai kaum miskin kota pemilik modal kecil.

Alih-alih menjadi korban penggusuran, kaum miskin kota mesti dilihat sebagai potensi pemberdayaan

ekonomi yang mandiri sebab mereka telah membuktikan dirinya mampu bertahan hidup di tengah krisis karena apa yang mereka butuhkan adalah skema-skema mikro kredit alternatif yang cerdas seperti yang dilakukan Muhammad Yunus di Bangladesh.

Penyaluran aspirasi politik mereka pun mesti berjalan dengan baik, sebab mereka adalah warga kota yang memiliki hak dan kewajiban setara di muka hukum.

Pemerintah sudah saatnya mengubah perannya dari mental pembangun gedung dalam arti sempit menjadi penyedia fasilitas dalam arti luas karena pemerintah bukan lagi pelaku pembangunan ansih, melainkan fasilitator, baik di tingkat infrastruktur maupun Perda atau perundangundangan.

Pemerintah juga harus berperan dalam pemberdayaan di tataran regulasi dan atmosfer yang kondusif bagi masyarakat untuk menulis sejarah kesejahteraannya sendiri. Potensi ekonomi yang bertumbuh di sektor informal jangan dimatikan oleh pola pembangunan yang dipaksakan, melainkan akomodatif bagi inisiatifinisiatif kewargaan.

Inisiatif kewargaan harus tetap dipertahankan, sebab kota ini pasti sangat maju karena masyarakat warganya yang kuat mampu tumbuh dari rahim sosial budayanya sendiri.

Pasar tradisional, misalnya, tumbuh dari budaya makan makanan segar dan organik nenek moyang bangsa ini tapi sesuatu yang sayangnya semakin surut dengan berkembangnya pasar swalayan dan pasar modern, sementara upaya meningatkan produksi dan mobilitas pangan lokal semakin jauh dari harapan.

"Kita memang sedang memperhatikan melemahnya daya tawar masyarakat warga di hadapan pilar-pilar kuasa kota. Para ibu rumah tangga tak mampu berbuat apa-apa kecuali membeli makanan instan berbungkus plastik yang menyisakan masalah sampah rumah tangga, tapi harapan akan kota berbasis kewargaan yang kokoh adalah harapan kita semua," ujarnya.(dan/dik)

ant/embong salampessy

KARNAVAL BUDAYA MALUKU: Sejumlah pemuda mengenakan busana adat sejumlah daerah di Maluku, mengikuti karnaval budaya memeriahkan Pesta Teluk Ambon 2013 di Ambon, Maluku kemain.

MAKASSAR - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Dr H Rizal Djalil mengatakan bahwa pemerintah telah menyediakan sekitar Rp 60 miliar sebagai "reward" bagi pemerintah provinsi peraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

"Ini sebagai bentuk apresiasi bagi Pemda yang serius membenahi laporan keuangannya dan memperlihatkan kinerjanya secara maksimal," kata Rizal pada Rakor dalam rangka Analisis Implikasi Pencapaian Opini WTP - DPP Pemprov Sulsel di Makassar, Senin (23/9).

Menurut dia, selain pemprov yang memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang akan

menerima reward, pemerintah kabupaten/kota juga akan mendapatkan sebesar Rp30 miliar - Rp35 miliar apabila mendapatkan opini WTP dari BPK. Dia mengatakan bahwa alokasi dana untuk pemberian reward itu diprediksi sekitar Rp1,7 triliun atau paling sedikit sekitar Rp500 miliar.

Mengenai adanya kekhawatiran Pemda tentang standar ganda dalam pemberian nilai laporan keuangan daerah, Rizal memberikan jaminan bahwa itu tidak ada lagi.

"Semua sama indikator penilaiannya misalnya untuk Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan itu sama. Jadi kalau masih ada Pemda yang merasa

ada "Dispute" silahkan mengajukan keberatan, tanpa ada lagi "barrier" atau batas," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Andi Rahmat pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa Sulsel merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerima opini WTP tiga tahun berturut-turut.

"Sulsel yang membawahi 24 kabupaten/kota, patutmendapatkan apresiasi karena mampu memperoleh predikat opini WTP tiga tahun berturut-turut," kata Dia mengatakan hal itu patut diapresiasi.

Kalau Sulut juga sudah tiga kali mendapatkan opini WTP, namun tidak tiga tahun berturut-turut. (ant/dik)

KOMITMEN PRESIDEN

SBY Berkomitmen Membangunan Infrastruktur Transportasi DENPASAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah terus berkomitmen membangun infrastruktur transportasi di seluruh Indonesia untuk mendorong tumbuhnya ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sejalan dengan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, peningkatan konektivitas antar-koridor ekonomi terus digalakkan,” kata Presiden saat meresmikan jalan Tol Bali Mandara yang menghubungkan Nusa Dua-Ngurah Rai dan Benoa, Senin sore.

Dijelaskannya, pemerintah berketetapan untuk menyelesaikan jalan tol Transjawa, ruas perbatasan dan lintas strategis di luar jawa, pulau terpencil, jalan akses dan jalan baru, jalan kereta api, pengembangan pelabuhan

laut dan perikanan.

“Melalui MP3EI kita perluas peran industri dan kalangan dunia usaha di berbagai pelosk tanah air. Dengan perluasan peran itu kita perbesar akses industri nasional atas sumber daya manusia, mitra industri dengan negara sahabat untuk meningkatkan pengusaan iptek,” katanya.

Presiden mengatakan pemerintah melalui kebijakan itu mengharapkan arus transportasi masyarakat dan juga distribusi barang dapat lancar sehingga mendukung perekonomian nasional.

Sementara itu dalam laporannya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pembangunan jalan tol Bali Mandara bertujuan antara lain untuk mengurangi kemacetan, mendukung fasilitas transportasi dan pariwisata, mempermudah akses yang men-

ghubungkan pusat-pusat kegiatan, mempermudah akses pusat kegiatan, mempermudah akses ke bandara Ngurah Rai, mendorong mobilitas barang dan jasa serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Djoko Kirmanto mengatakan, tol Bali Mandara istimewa, karena dibangun oleh tenaga Indonesia, teknologi Indonesia dan pembiayaan dalam negeri.

“Dilaksanakan dengan otak Indonesia, tenaga dan dompet Indonesia karena semua rupiah, bisa untuk kendaraan roda empat dan roda dua, dengan jalur terpisah sehingga bisa memberikan manfaat luas,” katanya.

Djoko mengatakan, tarif tol untuk golongan I atau sedan sejenis ditetapkan Rp10.000 dan golongan VI atau sepeda motor Rp4.000. (ant/dik)

ant/aditya

TOLAK DOKTER ASING: Sebanyak dua puluh dokter yang biasa bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangsel melakukan aksi unjuk rasa menolak kehadiran Dokter Asing di Kantor DPRD Tangsel, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (23/9). Unjuk rasa dilakukan lantaran kehadiran dua dokter asing asal Malaysia bekerja di RSUD Tangsel dianggap melanggar peraturan Menteri Kesehatan.

DEMONSTRASI

Lima Dokter Diberhentikan karena Menolak Dokter Asing TANGERANG - Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Banten, memutus kontrak lima dokter yang melakukan aksi penolakan terhadap keberadaan dokter asing dan jabatan direktur di RSUD. “Kita sudah putus kontrak lima dokter berstatus TKS (Tenaga Kerja Sukarela). Sedangkan dokter yang berstatus PNS mendapat sanksi SP1 (surat peringatan),” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Dadang di Tangerang, Senin (23/9).

Dadang mengatakan, sanksi diberikan karena para dokter tersebut telah meninggalkan jadwal jaga saat masih bertugas. Hal tersebut merujuk kepada peraturan pegawai.

Maka dari itu, keputusan untuk memberhentikan kontrak kerja dilakukan guna pelayanan kesehatan di RSUD Tangerang Selatan tetap berjalan. “Kami kedepankan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dibandingkan kelompok. Sebab hal itu lebih utama,” ujarnya.

Kita sudah putus kontrak lima dokter berstatus TKS. Sedangkan dokter yang berstatus PNS mendapat sanksi SP1 (surat peringatan),” Sementara itu, di RSUD Kota Tangerang Selatan, jumlah dokter yang bertugas yakni sebanyak 56 orang terdiri dari tenaga spesialis dan dokter umum dengan rincian dokter spesialis 25 orang, dokter umum 31 orang dan dokter gigi dua orang.

Perlu diketahui, sejumlah dokter menolak keberadaan dua dokter asing ahli orthopaedic dari Malaysia yang bertugas di RSUD Kota Tangerang Selatan.

Koordinator Dokter RSUD Kota Tangerang Selatan, Arif Kurniawan menuturkan keberadaan dokter asing di RSUD Tangsel tidak sesuai prosedur dan dinyatakan ilegal.

Meski penempatan dokter

asing oleh Dinas Kesehatan di RSUD Tangerang Selatan dilakukan sebagai bentuk kerja sama dengan KPJ Healtycare Malaysia Group untuk mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge) kepada tenaga dokter lokal.

Namun, penempatan tersebut tidak melalui persetujuan dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Selain itu, sejumlah dokter pun menolak mengenai kedudukan direktur RSUD Kota Tangerang yang bukan berasal dari lulusan disiplin ilmu dan kompetensi bidang kedokteran.

Sedangkan Neng Ulfa yang kini menjabat sebagai Direktur RSUD Kota Tangerang Selatan, ternyata berasal dari lulusan sarjana ilmu sosial.

Ketentuan bahwa Direktur RSU Kota Tangsel harus lulusan ilmu kedokteran, Arif menuturkan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 471 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal butir satu. (ant/dik)

OPINI

Menggagas Fiqh Muamalah Indonesia

salam songkem

Stabilitas Rupiah

Oleh: Faizi Kandidat Doktor Keuangan dan Perbankan Islam di Universiti Utara Malaysia

K

risis ekonomi di Indonesia berkepanjangan. Hingga kini nilai tukar rupiah masih sangat rendah.

Sehingga mengganggu keamanan perekonomian nasional. Karena itulah, Indonesia saat ini butuh stabilitas rupiah.

Gangguan di sektor finansial memang rawan tergoncang.

Apalagi saat ini kondisi ekonomi global belum stabil, diperparah lagi dengan berbagai tantangan ekonomi dan domestik, sehingga kondisi tersebut memang perlu diwaspadai, agar tidak sampai berdampak negatif pada tumbuhnya krisis ekonomi Indonesia yang semakin parah.

Apabila jalur ekonomi Indonesia tak terkontrol dan tak siap menghadapi tantangan ekonomi dan domestik, maka krisis keuangan Indonesia yang semakin parah bukan lagi ilusi. Terlebih lagi jika gejolak pasar global tak bisa diredam dengan penundaan pengurangan stimulus (tapering) dan program quantative easing yang dipertahankan oleh bank sentral Amerika atau The Fed, maka keamanan keuangan nasional makin nyata terusik oleh gejolak pasar global tersebut.

Tentu saja, jangan sampai dibiarkan gejolak pasar global itu mengusik stabilitas rupiah. Menjaga stabilitas keuangan Indonesia menjadi suatu kebutuhan, sehingga harus diprioritaskan oleh pemerintah. Itu artinya pemerintah dengan segenap instansi yang berwenang mesti fokus mengawal keamanan stabilitas ekonomi Indonesia agar tidak sampai terpengaruh oleh isu debt ceiling dan gejolak pasar global.

Bila stabilitas ekonomi Indonesia tak terjaga, dikhawatirkan berakibat pada berkurangnya investasi asing di Indonesia. Padahal investasi asing hingga saat ini masih sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Sebagai buktinya, investasi asing selama ini dapat menumbuhkan ekonomi nasional mencapai 6 persen pertahun. Diyakini bila tidak ada investasi asing, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan hanya mampu bangkit maksimal 4-4, 5 persen pertahun. Itu artinya ada sekitar 1,5 persen pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh faktor investasi asing.

Oleh karenanya, menjaga stabilitas rupiah (ekonomi Indonesia) merupakan sebuah keniscayaan. Tentu saja,stabilitas ekonomi nasional tersebut akan terjaga apabila pemerintah serius menangani dampak debt ceiling dan krisis pasar global serta tantangan domestik. (*)

Karapan Sapi

K

arapan sapi itu merupakan warisan leluhur di pulau Madura. Budaya karapan sapi dengan sistem rekeng (menyakiti sapi karap) memang berasal dari Madura, namun kini eksistensinya sudah menasional bahkan sudah terkenal hingga ke mancanegera. Tentu tak mudah memperkenalkan budaya karapan sapi hingga ke luar negara.

Itu sebabnya, ketika karapan sapi dengan sistem rekeng itu akan diganti dengan sistem pak-kopak (tanpa menyakiti sapi) langsung mendapat penolakan dari sejumlah pengerap sapi di pulau Madura. Padahal karapan sapi tanpa kekerasan sudah menjadi keputusan pemerintah yang mendapat persetujuan presiden.

Namun karena ada penolakan, konon dari mayoritas pengerap di Madura, even karapan sapi Piala Presiden yang sedianya dijadwalkan pada tahun ini akan ditunda hingga batas waktu yang tak ditentukan. Barangkali pembekuan peraturan karapan sapi dengan pola tanpa kekerasan itu hingga diterima oleh semua pengerap di Madura.

Penolakan dari sejumlah pengerap tampaknya membuat Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan tunduk pada kemauan para pengerap. Ini cukup dijadikan bukti ada kekhawatiran pelaksana karapan sapi tanpa kekerasan tak banyak pesertanya. Sikap semacam ini semestinya tak perlu terjadi.

Sesungguhnya bila ditelusuri, sejak awal berdirinya karapan sapi memang tidak menggunakan kekerasan. Itu diketahui dari sejarah berdirinya karapan sapi yang diperkirakan pada abad ke-13 (sekitar tahun 1248-1250-an). Pendirinya diyakini adalah Pangeran Katandur, cucu dari Sunan Kudus.

Sebagai cucu seorang wali songo, dapat dipastikan Pangeran Katandur menggelar karapan sapi tanpa kekerasan.

Akan tetapi, karapan sapi terus mengalami pembaharuan. Pola kekerasan terhadap sapi karapan mulai muncul diperkirakan pada tahun 1926 karena pengaruh budaya asing yang dibawa kolonial Belanda. Budaya kerapan sapi dengan mencabik-cabik pantat sapi itu terus berlanjut hingga sekarang dengan istilah rekeng.

Peninggalan warisan karapan sapi yang sudah terkontaminasi budaya asing tersebut mendarah daging dalam regenerasi orang-orang Madura. Padahal karapan sapi rekeng itu sudah tidak seasli awal berdirinya di masa Pangeran Katandur dulu.

Semestinya budaya Madura berupa karapan sapi itu dikembalikan kepada masa-masa awal berdirinya. Sebab Indonesia sudah mengusir penjajah, maka kekerasan terhadap karapan sapi yang ditinggalkan Belanda itu pun seharusnya diusir pula. Jangan biarkan sisa-sisa peninggalan Belanda yang merugikan rakyat Indonesia dan menyakiti binatang tersebut dipelihara terus menerus, apalagi diregenerasikan sepanjang masa.

Pemerintah melalui Bakorwil IV Pamekasan tidak perlu gentar melaksanakan aturan karapan sapi tanpa kekerasan.

Karapan Sapi Piala Presiden (menggunakan pak-kopak) sejatinya merupakan awal yang baik. Kecuali bila penyelenggara lebih menyenangi karapan sapi dengan rekeng, maka aturan karapan sapi dengan tanpa kekerasan itu akan terus diulurulur. Apa pun alasannya, aturan kerapan tanpa kekerasan sebaiknya dilaksanakan.(*)

A

15

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO. 0205 | TAHUN II

Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM), Yuslam Fauzi menilai perbankan syariah di Indonesia harus memiliki fiqh muamalah sendiri. Ia menilai bahwa fiqh muamalah yang keindonesiaan itu menjadi amat penting untuk kemajuan bank syariah di Indonesia ke depan (Republika/26/08/2013).

A

pa yang diungkapkan Yuslam Fauzi di atas amatlah mendesak dalam konteks perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dewasa ini, fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat. Di sektor lembaga keuangan bank dikenal dengan perbankan syariah, sedangkan di sector lembaga keuangan non-bank terdiri dari lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Meskipun Indonesia terlambat dalam memulai praktik keuangan syariah, namun perlahan tapi pasti Indonesia menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik. Dalam industri perbankan syariah, misalnya secara kualitatif maupun kuantitatif menggambarkan performa yang lebih baik. Jumlah bank

umum yang menawarkan layanan syariah di Indonesia melebihi Malaysia.

Namun demikian, harus diakui dalam hal tertentu, masih terdapat beberapa kendala fundamental yang dihadapi para praktisi ekonomi syariah dalam aplikasi teori dan konsep fiqh muamalah yang menjadi landasan hukum islam atas produk dan transaksi yang ada. Ada semacam kehati-hatian-untuk tidak mengatakan takut-menerapkan prinsip dasar fiqh muamalah klasik dalam transaksi modern yang sangat mungkin belum tersentuh fatwa atau komentar para ulama’ terkait keabsahannya.

Dalam konteks Indonesia, wacana fiqh muamalah bercita rasa Indonesia sejatinya tidak hanya dimaksudkan untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia, justru menegaskan bahwa konsep dan teori fiqh muamalah tersebut bersifat dinamis dan progrsif. Artinya aplikasi teori fiqh muamalah itu hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Satu hal yang menjadi pertimbangan serius dalam karangka perumusan fikih mualamalah ala Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan teks atau nash yang berkaitan dengan muamalat.

Berbeda dengan nash yang berhubungan dengan keluarga misalnya, dimana nash yang tersedia relatif cukup rinci, dalam masalah muamalat sangat sedikit nash yang membicakannya. Hal ini menjadi indikasi bahwa dalam muamalat dibutuhkan fleksibilitas, sesuai dengan perkembangan, zaman, kondisi, situasi, ruang dan waktu. Dengan demikian, tidak berlebihan kalau disebut bahwa dalam muamalat sumber ijtihadlah yang paling banyak diperlukan. Bahkan nabi pun sesungguhnya mengisyaratkan hal ini bahwa di bidang muamalat sangat tergantung pada kreativitas dan inovasi manusia (antum a’lamu bi umuri dunyakum).

Realita menunjukkan, perkembangan kehidupan dan peradaban manusi lebih progresif dan semakin

kompleks dibandingkan dengan ketentuan otentik para ulama’ dan syariah, sehingga akan muncul deviasi diantara keduanya. Artinya, banyak transaksi modern yang belum dibedah oleh para ulama’ tersebut.

Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, transaksi muamalah

y a n g dilakukan tidak terdapat miniatur dari ulama’ klasik, transaksi tersebut merupakan trobosan baru dalam dunia modrn. Dalam hal ini kita memang harus cermat, apakah transaksi modern ini memiliki pertentangan substantif atau tidak dengan kaidah fiqh? Jika tidak, maka transaksi dapat dikatakan mubah (dibolehkan).

Prinsip dasar dalam ekonomi Tentunya, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan kepada sumber hukum ekonomi islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam berijtihad atas suatu fenomena agama. Dalam ekonomi islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dengan bermuamalah (baca; interaksi antar sesama manusia dalam bidang ekonomi). Prinsip-prinsip ekonomi islam (1) pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan, (2) aktivitas ekonomi

tersebut hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (‘antaradin), (3) kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatang maslahat dan menolak mudharat (jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid), dan (4) dalam aktivitas ekonomi tersebut terlepas dari unsur gharar, riba, kedhaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara’. Dengan demikian, prinsipprinsip ini harus dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Berpijak pada realitas perubahan sosial dalam bidang muamalah yang terus berkembang cepat akibat dari akselerasi globalisasi, maka pengajaran fiqh muamalah tidak cukup secara apriori bersandar (merujuk) pada kitabkitab klasik semata, sebab formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan kontek kekinian. Rumusanrumusan tersebut harus diformulasi kembali agar menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern.

Rumusan fiqh muamalah yang lengkap, berlimpah dan mendetail yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik, sebagian besarnya merupakan hasil ijtihad para ulama’ terdahulu dalam memecahkan dan menjawab tantangan ekonomi di zamannya. Tentunya, formulasi fiqh mereka banyak dipengaruhi atau tidaknya diwarnai oleh situasi dan kondisi sosial ekonomi yang ada pada zamannya (Muslim Gunawan, 2010).

Alhasil, konsep dan formulasi fiqh klasik tersebut perlu diapresiasi secara kritis sesuai konteks zamannya, tempat, dan situasi kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif tentunya dalam koridor syariah. =

Menakar Caleg Selebritis Oleh: Aminuddin Mahasiswa Prodi Matematika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bukan rahasia lagi jika artis berbondong-bondong untuk terjun ke panggung politik.

Fenomena seperti ini semakin mencuat ke permukaan mengingat pemilu 2014 semakin dekat. Dalam hal ini, banyak artis-artis yang diisukan akan maju di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Yang paling hangat, sebut saja Si Raja Dangdut Rhoma Irama yang rencananya mau menyalonkan diri menjadi Presiden RI.

S

ebagai catatan, calon dari kalangan artis pada Pemilu 2009 sebesar 0,7 persen dari 8.762 jumlah caleg DPR RI. Namun yang berhasil mendapat jatah kursi DPR sebanyak 18 orang, yang terbanyak dari Partai Demokrat yaitu sebanyak 7 orang, Partai Golkar dan PDIP masing-masing 3 orang, PAN dan Gerindra masing-masing 2 orang, dan PPP 1 orang. Meskipun persentasenya sangat kecil dibandingkan jumlah keselurahan anggota DPR RI, namun

tingkat keberhasilan artis meraup banyaknya suara sangat signifikan dibandingkan dengan politisi non artis. Bukti kuat tingginya tingkat keterpilihan artis adalah di daerah pemilihan (dapil) yang ada di jawa barat. Beberapa Dapil di Jabar berhasil menghantarkan 8 orang artis ke kursi DPR RI. Bahkan ada satu dapil di Jawa Barat yaitu Dapil Jabar II, berhasil mengantar 3 artis ke senayan, disusul Dapil Jabar VIII sebanyak 2 orang artis, dan Dapil Jabar IV VII dan IX masing-masing 1 orang (Kompas. com/03/3/13).

Masih dari sumber yang sama pada tanggal 29/4/13, pada Pemilu 2014, dari masa verifikasi parpol hingga tahap penyerahan Daftar Calon Sementara (DCS), publik terus dikejutkan banyaknya muncul artis-artis papan atas menjadi calon legislatif. Perjalanan kalangan artis ikut serta dalam pesta demokrasi dimulai 2004. Saat itu terdapat 27 artis maju menjadi Caleg DPR. Pemilu 2009 jumlah itu menjadi 61 artis, dengan 16 diantaranya menjadi anggota DPR periode 2009-2014.

Di tahun 2014 paling tidak tercatat 58 bakal calon artis yang akan berebut tiket ke Senayan.

Melihat data di atas, populasi artis yang menjadi politisi kian meningkat.

Sejauh ini, artis dan politisi cenderung mempunyai kesamaan. Pertama, menurut Hajriyanto Y Thohari, anggota Komisi I DPR, artis dan politisi samasama tidak mau turun secara sukarela.

Hal ini jelas bahwa para politisi tidak akan turun secara suka-rela untuk melepaskan jabatannya di lembaga pemerintahan, meskipun faktanya, kinerja mereka tidak mewakili rakyat secara keselurhan. Itu sama halnya

dengan artis, artis tidak serta merta berhenti dalam dunia ke artisan meskipun sudah banyak artis-artis pendatang baru yang bermunculan.

Kedua, menurut Abdul Mu’ti yang mengatakan bahwa, artis dan politisi sama-sama suka bermain “sandiwara”. Keduanya sama-sama menjadikan peran sebagai ”profesi” mencari nafkah kehidupan. Para politisi secara nyata berperan aktif di panggung Senayan. Ada yang memperjuangkan nasib rakyat, ada juga yang bertujuan untuk mencari nafkah. Begitu juga dengan artis. Artis berperan sebagai sosok apapun dalam perannya. Ada yang berperan untuk sekedar menjalankan profesi, ada juga yang memang mencari nafkah.

Ketiga, menurut Akbar Tandjung, dalam dunia politik, seorang politisi bisa mati berulang kali. Melihat jejak politisi, keberadaannya dalam dunia politik, seorang politisi bisa mati berulangkali, dan setelah itu bisa hidup lagi dengan cara bangkit dari keterpurukan, misalkan politisi pindah Parpol (kutu loncat) untuk kembali bersaing di panggung politik. Begitu pula dengan artis. Artis bisa mati berulang kali pada saat memerankan di layar kaca. Di sisi lain, mereka bisa hidup kembali.

Disadari atau tidak, keberadaan artis di panggung politik sedikit banyak akan mempengaruhi popularitas partai yang mengusungnya. Misalnya, partai politik akan terangkat berkat popularitas artis yang dipayunginya.

Masyarakat akan mengenalnya berkat kepopuleran artis tersebut sewaktu menjadi puplic figur. Disisi lain, ke-

beradaan artis juga tidak menutup kemungkinan akan menggiring partainya ke arah yang negatif. Contoh sederhanyanya adalah, ketika artis tersebut terkena masalah, maka infotaiment akan selalu menyorotinya, bahkan hampir setiap saat keberadaan artis tersebut akan menghiasi layar televisi. Di situlah sedikit banyak parpol yang menjadi perahu politiknya akan dibawa-bawa.

Oleh sebab itulah, masyarakat tidak boleh terbius dengan keberadaan artis yang menghiasi layar perpolitikan negeri ini. Kita harus lebih jeli dalam menentukan pilihan. Jangan sampai amanah kita yang diserahkan lewat pemungutan suara menjadi tumbal acting para politisi, baik dari kalangan artis maupun politisi di luar artis yang tidak mampu mengemban amanah rakyat. Semoga! =

Redaksi Menerima tulisan dalam bentuk opini, puisi, cerpen, dan resensi buku. Panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku).

Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@ gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16 16

SELASA 24 SEPTEMBER 2013 NO. 0205 | TAHUN II

KORAN MADURA

SELASA 24 SEPTEMBER 2013

Van Persie Siap Diturunkan Lawan Liverpool

Napoli Tundukkan Milan MILAN - Napoli mempermalukan tuan rumah AC Milan pada lanjutan Liga Serie A Italia pekan keempat di San Siro, Minggu (22/9) malam waktu setempat atau Senin (23/9) dini hari WIB. “I Rossoneri” ditaklukkan 1-2 dari sang tamu. Hanya saja bagi Napoli kemenangan ini tidak mampu mengangkat mereka ke puncak klasemen sementara karena beda selisih gol dari AS Roma yang pada pertandingan sebelumnya membekuk tim sekota, Lazio dengan dua gol tanpa balas. Kedua tim ini sama-sama mengantongi 12 poin, tetapi Napoli kalah selisih gol dari Roma.

Pada laga tersebut, Napoli unggul cepat pada menit ke-6 melalui sundulan Miguel Britos memanfaatkan sepak pojok. Bola yang diarahkan ke pojok kiri bawah gawang tidak mampu dibendung penjaga gawang Christian Abiatti. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, ketika laga baru berjalan delapan menit (menit ke-53), Napoli semakin menjauh berkat gol yang dicetak penyerang asal Argentina Gonzalo Higuain. Mantan striker Real Madrid ini melepas tendangan jarak jauh kaki kanan untuk menaklukkan Abbiati di bawah mistar gawang.

Delapan menit kemudian, Milan mendapat hadiah tendangan penalti setelah bek Raul Albiol menjatuhkan Balotelli di kotak penalti. Sayang, Balotelli yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya.

Inilah untuk pertama kalinya pemain keturunan Ghana itu gagal mengeksekusi tendangan penalti. Penyerang Tim Nasional Italia tersebut tidak pernah gagal saat melakukan 22 tendangan penalti sebelumnya.

Untung, Balotelli bisa menebus kegagalannya itu pada menit ke91. Dia sukses mencetak gol untuk mempertipis ketinggalan timnya dari Napoli. Kali ini tendangan kaki kanan mantan penyerang Manchester City ini tidak mampu dihentikan kiper Pepe Reina. Padahal, sebelumnya beberapa peluang Balotelli untuk merobek gawang Reina selalu digagalkan oleh kiper Liverpool yang dipinjamkan ke Napoli tersebut. Hanya saja gol ini sudah terlambat. Milan tidak punya waktu banyak untuk menyamakan kedudukan.

Man of The Match

25. José Reina Akurasi Umpan Aerial Kontrol Rating Penyelamatan Klaim Umpan Silang

63% 100% 66 9.7 7 4

Di akhir laga, ketika wasit sudah meniupkan peluit panjang, Balotelli diganjar kartu merah ketika laga sudah berakhir karena reaksinya yang berlebihan ketika Napoli merayakan kemenangan mereka atas Milan.

Dari sudut statistik permainan, Milan unggul baik dalam penguasaan bola maupun jumlah tendangan ke gawang. Milan menguasai bola sebanyak 56 persen dan Napoli hanya 44 persen. Jumlah tendangan ke gawang Milan pun jauh lebih banyak dari Napoli yaitu 22 berbanding 9. Begitupun yang tepat sasaran.

Sembilan tendangan ke gawang Milan tepat sasaran, sedangkan Napoli hanya punya tiga tendangan yang tepat sasaran dan dua di antaranya menghasilkan gol.

Dengan kemenangan ini, Napoli meraih kemenangan 100 persen pada empat laga awal Liga Serie A musim ini. Menurut pelatih Napoli Rafael Benitez, kemenangan ini tidak terlepas dari kerja keras mereka sebagai sebuah tim. “Inilah kekuatan kami.

Kami baru memulai pekerjaan ini dan kami terlalu banyak bertahan malam ini tetap mengalahkan tim seperti Milan di San Siro adalah sangat penting,” ucap mantan pelatih Chelsea itu.

Sementara terkait kemampuannya membendung tendangan penalti Balotelli, Pepe Reina menilai, timnya hanya sedikit beruntung. “kami tahu Balotelli sangat kuat pada eksekusi tendangan penalti dan kami sedikit beruntung kali ini dia gagal,” kata kiper asal Spanyol dan lulusan Akademi Sepakbola Barcelona La Masia itu. (espn/sky sports/aji)

AC MILAN Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

2 11 8 29 10 17

80%

54%

56%

Umpan Sukses

Aerial Sukses

Penguasaan Bola

3 1 1

1 2

3

1

1

Tembakan

Total Tepat 2 1 Melenceng Diblok

22 8 9 5

STATISTIK NAPOLI Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

1 9 3 18 11 29

76%

46%

44%

Umpan Sukses

Aerial Sukses

Penguasaan Bola

1 1

Tembakan

1 1

Total Tepat 1 Melenceng Diblok

9 3 4 2

Madrid Lumat Getafe di Santiago Bernabeu MADRID - Real Madrid kembali ke trek kemenangan setelah pekan lalu sempat ditahan imbang 2-2 oleh Villarreal. Kali ini, korban keganasan “El Real” adalah Getafe yang ditaklukan dengan skor 4-1 dalam lanjutan pertandingan La Liga Spanyol di Santiago Bernabeu, Minggu (22/9) waktu setempat atau Senin (23/9) dini hari WIB. Namun, kemenangan Madrid ini diwarnai dengan ditariknya Gareth Bale dari line-up karena menderita cedera saat melakukan pemanasan. Pemain termahal dunia itu pun gagal melakukan debutnya di kandang.

Seperti biasa, Madrid langsung mengambil inisiatif serangan sejak pluit dibunyikam. Cristiano Ronaldo langsung mendapat peluang setelah memanfaatkan umpan dari Angel Di Maria dari sisi kiri. Namun, tendangan sang mega bintang masih mampu ditepis kiper Getafe Miguel Moya.

Diluar dugaan, Getafe justru mampu unggul lebih dulu. Miku berhasil mencuri bola dari Ronaldo dan memberikan umpan kepada Lafita yang berdiri bebas. Sang striker pun melepaskan tendangan keras dan bola sempat menyentuh Pepe hingga ber-

1

3

3 1

3

5

Total Tembakan Tepat Sasaran Melenceng Diblok

2 1

29 11 12 6

88% 62% 63%

belok arah sehingga mengecoh kiper Madrid Diego Lopez.

Tertinggal satu gol seakan menghentak penggawa Madrid. Intensitas serangan pun semakin ditingkatkan.

Alhasil, Pepe berhasil membalas kesalahannya dengan menyamakan kedudukan pada menit ke-19. Umpan silang Di Maria di sisi kiri mengarah pada Ronaldo yang tidak terkawal dan melepaskan tendangan yang masih bisa diblok Moya. Namun, Pepe dengan sigap menyambar bola liar tersebut.

Di menit ke-31, Pepe dijatuhkan Alexis dekat kotak penalti hingga wasit mengeluarkan kartu kuning. Bola mati dieksekusi Ronaldo dan mengenai tangan Michel di kotak terlarang hingga wasit menunjuk titik putih. Penggawa Timnas Portugal tidak mengalami kesulitan menaklukkan Moya dan membawa Madrid mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 2- 1.

Memasuki interval kedua, Madrid enggan mengendurkan agresivitas serangan. Pada menit ke-59, Isco menjauhkan keunggulan “Los Blancos”. Berawal dari tendangan bebas

5

Offside

1

13

Pelanggaran

15

9

Sepak Pojok

5

18

Throw-in

18

8

Dribble

2

26

Tekel

16

Umpan Sukses Aerial Sukses Penguasaan

1

78% 38% 37%

Ronaldo yang mengumpan kepada Isco. Mantan penggawa Malaga kemudian melewati Mosquera sebelum mengarahkan bola ke tiang jauh yang gagal dijangkau Moya.

Lima menit sebelum waktu normal tuntas, Getafe dipaksa bermain dengan sepuluh orang. Michel mendapat kartu kuning kedua usai melanggar keras Jese yang memiliki peluang mencetak gol. Tidak ada pilihan lain bagi wasit untuk mengusirnya dari lapangan. Unggul jumlah pemain, Madrid semakin mendominasi pertandingan dan di masa injury time, Ronaldo meresmikan diri menjadi pencetak gol kelima terbanyak Real Madrid dengan gaya spesial. Gol ke-208 Ronaldo bersama Madrid berawal dari umpan Khedira dan dengan cerdik ia menceploskan bola dengan tumit.

Tambahan tiga angka membawa Madrid menempati posisi ketiga dengan 13 poin. Sedangkan, puncak klasemen masih dipegang Barcelona yang

1

1

Total Tembakan Tepat Sasaran Melenceng Diblok

1

7 4 1 2

mengoleksi 15 angka dari lima partai.

Tempat kedua diraih Atletico Madrid juga dengan poin 15, tetapi kalah dalam selisih gol. (espn/aji)

MANCHESTER - Striker Manchester United (MU) Robin van Persie siap diturunkan saat melawan Liverpool di Old Trafford pada ajang Piala Liga Inggris atau Capital One Cup, Rabu (25/9) waktu setempat mendatang. Pemain internasional Belanda ini absen saat timnya menelan kekalahan memalukan 4-1 dari tuan rumah Manchester City pada laga derby Manchester di Etihad Stadium, Minggu (22/9) malam lalu akibat cedera. Ini adalah untuk pertama kalinya, mantan pemain Arsenal ini mengalami cedera dalam dua setengah tahun terakhir.

Pelatih MU David Moyes yakin ujung tombaknya itu akan segera pulih dan bisa diturunkan saat malawan Liverpool pada pertengahan pekan ini dan saat melawan West Bromwich Albion pada akhir pekan mendatang. “Saya kira, Robin akan segera pulih. Kami memberinya semua kesempatan. Cederanya tidak terlalu serius. Dia bisa dimainkan pada Rabu atau akhir pekan nanti,” kata pelatih MU David Moyes kepada Sky Sports.

Dalam konferesi pers setelah laga melawan Manchester City itu, David Moyes menambahkan, “Saya kira dia tidak akan absen terlalu lama. Dia hanya agak merasa sakit saat latihan.

Kami tidak ingin mengambil resiko terlalu besar.”

Moyes mengaku, timnya sangat kehilangan Van Persie saat kalah dari Manchester City. Meski demikian, dia juga mengakui bahwa dia memiliki skuat yang kuat.

Sementara itu, kapten MU Nemenja Vidic bertekad untuk menaklukkan Liverpool pada pertengahan pekan ini sebagai pelampiasan atas kekalahan mereka dari Manchester City.

“Sungguh menyakitkan kalah dalam laga derby. Lebih sulit lagi ketika kalah dengan performa seperti ini. Ketika ketinggalan 4-0, kami sungguh terpukul dan laga akan berjalan sulit. Hasil ini sungguh mengecewakan, tetapi kami harus bisa bangkit.

Mulai besok kami sudah harus memulai berpikir positif dan mencoba untuk meraih kemenangan pada pertandingan berikutnya,” kata Vidic. (sky sports/espn/aji)

Kevin Ball Gantikan Di Canio di Sunderland LONDON - Sunderland akhirnya memecat pelatih mereka, Paolo Di Canio setelah tidak pernah memetik kemenangan satu pun dari enam laga Liga Utama Inggris musim 2013-2014 ini.

Untuk menangani tim berjulukkan “The Cats” ini pada pertandingan Piala Liga Inggris Selasa (24/9) malam ini waktu setempat atau Rabu dini hari nanti, Kavin Ball akan menggantikan posisi Di Canio di kursi pelatih.

“Kevin Ball akan mengambil alih kursi kepelatihan sebelum laga Piala Liga Inggris melawan Peterborough United dan pengumuman pelatih tetap akan dilakukan kemudian,” demikian bunyi pernyataan resmi klub.

Di canio dipecat hanya sehari setelah Sunderland menelan kekalahan 0-3 dari West Bromwich Albion yang membuat klub itu menghuni dasar klasemen sementara Liga Utama Inggris. Dia pun hanya bertahan selama enam bulan di Stadium of Lights, markas Sunderland. “Klub mengucapkan terima kasih kepada Paolo dan stafnya sambil berharap semoga mereka sukses di masa mendatang,” bunyi pernyataan klub lebih lanjut.

Di Canio direkrut pada 31 Maret lalu menggantikan Martin O’Neill guna menyelamatkan Sunderland dari degradasi musim 2012-2013.

Misi itu sukses dijalankan pria Italia yang sudah malang melintang di dunia sepakbola Inggris tersebut. Saat dia datang ke Stadium of Light, Sunderland berada di zona degradasi dengan hanya tersisa delapan laga Liga Utama Inggris. Dalam delapan laga itu, dia mempersembahkan dua kemenangan termasuk atas rival sekota, Newcastle United, dan dua hasil imbang yang kemudian menghindarkan Sunderland dari degradasi.

Memasuki musim baru ini dia cukup optimistis. Dengan segala keunikan dan kontroversinya, dia mencoba memoles tim dan memperkuat pasukannya dengan merekrut sejumlah pemain baru. Kebanyak dari pemain itu berasal dari Italia.

Meski tim sudah diperkuat, tetapi dia baru mampu memetik satu poin dari hasil imbang pada enam laga awal musim ini.

“Kemungkinan klub merasa bahwa para pemain sangat sulit menyesuaikan diri dengan model Di Canio yang unik. Mereka terlalu berani mengambil keputusan untuk mengangkatnya dan mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari dia. Tetapi sekarang mereka juga berani mengambil keputusan untuk memecatnya. Keputusan seperti ini bukan model saya,” kata mantan chairman Sunderlan Niall Quinn. (espn/aji)