e Paper Koran Madura 23 Oktober 2013

1

RABU 23 OKTOBER 2013 NO.0224 | TAHUN II Koran Madura

RABU

23 OKTOBER 2013

PASCA SKANDAL SUAP MK

KPK Jerat Akil dengan Sangkaan Baru JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membuka peluang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Saat ini, tim penyidik KPK tengah mendalami bukti-bukti dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut. “Soal TPPU masih didalami. Kemungkinan itu terbuka,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/10).

Untuk diketahui, dugaan terjadinya TPPU yang dilakukan Akil mengemuka setelah diketahui banyak aliran duit mengalir ke CV Ratu Semangat milik istrinya, Ratu Rita Akil. Dalam LHA Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan terungkap, ada aliran uang Rp2 miliar yang berkaitan dengan perkara Pemilu Kada Kampar, Riau dan Rp 500 juta berkaitan Pemilu Kada di Halmahera, Maluku Utara ke CV RS. Masingmasing terjadi pada 2010 dan 2011.

Kemudian, juga tercatat adanya transaksi keluar sekitar Rp 100 miliar ke rekening di dua Bank BUMN. Terungkap, juga dalam laporan itu, Susi Tur Handayani, pengacara yang diketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama Akil, sering mengalirkan uang miliaran rupiah ke CV RS. KPK kata Johan telah menetapkan sangkaan baru kepada, Akil Mochtar yaitu penerimaan suap terkait pilkada di luar Kabupaten Gunung Mas dan Lebak.

Barang bukti adanya penerimaan suap tersebut yaitu uang sebesar Rp 2,7 miliar dan mobil. “Ya kemarin ada ditemukan uang Rp 2,7 miliar. Kan ada uang dan ada mobil yang disita,” kata dia.

Johan menjelaskan sangkaan baru kepada Akil adalah pasal 12B UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut, ada diatur mengenai pembuktian terbalik.

Jika diterimanya kurang dari Rp 10 juta maka yang membuktikan bahwa hartanya itu tidak diperoleh dari tindak pidana korupsi adalah jaksa penuntut umum (JPU). Namun, kalau nilainya di atas Rp 10 juta, maka akan dibebaskan pembuktian terbaliknya kepada terdakwa di persidangan.

“Iya, yang Rp 2,7 miliar kan itu diduga (dari tindak pidana korupsi), nanti dibuktikan di pengadilan,” jelasnya.(gam/aji/abd)

Messi

ant/widodo s. jusuf

SUTARMAN JADI KAPOLRI. Kapolri terpilih Komjen Pol. Sutarman menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10). Sidang Paripurna DPR menyetujui dan menetapkan Komjen Pol. Sutarman menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo yang memasuki masa pensiun.

Ada Aroma Korupsi dari Istana Elza Syarif: Skandal Hambalang Diatur Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi JAKARTA - Korupsi pembangunan kompleks olahraga Hambalang akhirnya sampai ke Istana juga.

Ternyata korupsi ini diatur oleh orang paling dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Bahkan, menantunya juga kecipratan dana korupsi Hambalang.

Hal itu diungkapkan oleh Elza Syarif, pengacara mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Menurutnya, dalam kasus ini Sudi berperan mengatur agar proyek Hambalang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak atau multiyears.

“Dananya ada yang mengalir kepada menantunya, cuma nama menantunya, karena tadi buru-buru, dia (Nazaruddin) tidak sempat memberikan. Mungkin nanti setelah pemeriksaan, Nazaruddin akan menyebutkan sendiri siapa menantu itu,” kata Elza, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/10).

Menurut Elza, KPK memeriksa kliennya sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Elza mengatakan, menurut Nazaruddin, perubahan anggaran Hambalang dari kontrak single year (tahun tunggal) ke multiyears (tahun jamak) disetujui Menteri Keuangan

Wajib Menang Berita di hal 8

saat itu, Agus Martowardojo dan Direktur Anggaran Kemenkeu Anny Ratnawati atas perintah dari Sudi.

“Jadi yang memerintahkan untuk dicairkan multiyears, untuk disetujui, dari seorang menteri, di mana menteri itu yang berkuasa terhadap menteri-menteri yang lain,” ucapnya.

Sebelumnya, Nazaruddin menyebut menteri berinisial SS terlibat penyelewengan dalam proyek Hambalang dan proyek e-KTP. Menurut Nazaruddin, menteri SS tersebut mengintervensi agar pelaksanaan proyek Hambalang dan e-KTP dilaku-

kan melalui kontrakmultiyears atau tahun jamak. Ia tidak menyebut nama menteri yang dimaksudnya itu.

Nazaruddin hanya mengatakan hal tersebut agar terbuka bagaimana cara mengeruk uang dari proyek eKTP dan Hambalang. Elza kemudian membenarkan kalau menteri SS yang dimaksud kliennya ini adalah Mensesneg Sudi Silalahi. Sebelumnya, terkait proyek e-KTP, Nazaruddin menyebut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerima uang dari proyek tersebut.

Marzuki Diperiksa

SKANDAL SUAP MK

Diperiksa KPK, Ratu Rita Stress

Macan Setelah pulang nonton sirkus, Matrawi dan Matrahem ngobrol-ngobrol di atas pickup yang ditumpanginya.

Matrahem : Macan india kok bisa nari ya.. Hebat banget Matrawi : Ah, kamu ini... Masih kalah hebat dengan Macan Indonesia Matrahem : Memang di indonesia ada yang kayak gitu?

Matrawi : Ada. Bahkan bukan hanya bisa menari. Tapi juga bisa menyanyi.

Matrahem : Lho masak.....? Dimana itu?

Matrawi : Itu Trio Macan. Apa kamu gak pernah nonton?

Matrahem: Oaalaaaaahhh.. itu bukan macan kang, itu can macanan...

Cak Munali

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ratu Rita Akil, istri Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar selama 5 jam. Pemilik CV Ratu Semangat itu diperiksa penyidik sebagai saksi buat tersangka Akil Mochtar dalam perkara kasus suap sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) di MK. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk AM (Akil Mochtar),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (22/10).

Ratu Rita datang di gedung KPK mengenakan kerudung hijau dan kacamata hitam, bersama dengan pengacara Akil, Tamsil Sjoekoer. Dia tidak berkomentar apapun mengenai pemeriksaannya itu.

Rita sendiri nampak keluar dari Gedung KPK, sekitar pukul 14.52 WIB didampingi sejumlah pengacaranya. Saat keluar, Rita tak bicara sepatah kata pun.

Pengacara Akil, Tamsil Sjoekor mengaku, Ratu Rita Akil, sempat tertekan saat dipanggil untuk diperiksa oleh KPK. Ratu Rita sempat mangkir pada pemanggilan pertama beberapa waktu yang lalu.

Ratu Rita bahkan sempat menolak untuk diperiksa dalam kasus yang menjerat suaminya. Menurut Tamsil, Ratu Rita kaget saat KPK melayangkan surat pemanggilan terhadap dirinya. Sebab, Ratu Rita mengaku tidak tahu apa-apa terhadap kasus yang menjerat suaminya itu. “Menolak menjadi saksi. Ibu enggak tahu sama sekali dan kaget,” ujarnya.

Skandal

Suap MK

Tamsil menambahkan, Ratu Rita tidak mengetahui jika suaminya juga mengonsumsi narkoba. “Ibu belum tahu kalau Pak Akil memakai. Tap Pak Akil kasih tahu kita kalau kemarin diambil darahnya oleh BNN,” ujarnya.

Selain Ratu Rita, KPK juga memeriksa Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardana. “Ya saya saksi untuk Pak Tubagus,” kata Amir.

Namun, ia tidak menjelaskan mengenai perihal uang Rp1 miliar yang diduga akan diberikan kepada Akil. Baik Ratu Rita maupun Amir Hamzah sudah dicegah keluar negeri oleh KPK. (gam/abd)

Secara terpisah, KPK juga memeriksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie yang juga Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Marzuki mengaku diajukan pertanyaan seputar dugaan aliran dana proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat 2010. Dalam kongres tersebut, Marzuki bersaing dengan Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng memperebutkan kursi ketua umum partai.

“Saya hanya ditanya satu, kongres Partai Demokrat, kemudian ditanyakan bagaimana aliran dana, saya tidak tahu ada aliran dana atau tidak tapi hanya mendengar,” kata Marzuki.

Marzuki diperiksa hanya sekitar dua jam. Dia mengaku tidak tahu menahu seputar persiapan kongres Demokrat 2010 karena ketika kongres itu digelar, Marzuki tidak lagi menjadi sekretaris jenderal partai. “Saya sudah mundur saat kongres sehingga tidak mengerti bagaimana kesiapan kongres,” ucapnya.

Kendati demikian, diakui Marzuki kalau dia pernah mendengar selentingan isu mengenai aliran dana ke kongres. Namun, Marzuki tidak mendalami lebih jauh isu tersebut karena memang tidak berniat untuk mengetahui ihwal dugaan aliran dana itu.

“Ya suara-suara saja, dan saya tidak punya minta untuk mengetahui aliran kongres, untuk apa saya tidak mau tahu karena saya memang bukan ahlinya,” ujar Marzuki. (gam/aji/abd)

2

NASIONAL

RABU 23 OKTOBER 2013 NO.0224 | TAHUN II

JELANG PEMILU 2014

Akademisi: Perlu Akreditasi Lembaga Survei JAKARTA- Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan perlu ada lembaga untuk mengakreditasi lembaga-lembaga survei yang kerap mempublikasikan survei-survei politik agar tidak menyesatkan masyarakat.

ant/andika wahyu

KORUPSI PERPAJAKAN. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipid Eksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Rahmad Sunanto (kiri) didampingi Inspektur Bidang Investigasi Itjen Kemenkeu Rahman Ritza (kanan) memberikan keterangan pers terkait perkembangan penyidikan dugaan kasus suap pajak yang melibatkan dua bekas pegawai pajak di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (22/10). Polisi melakukan pengejaran terhadap aset dua tersangka bekas pegawai pajak yakni Denok Taviperiana dan Totok Hendriyatno, serta seorang wajib pajak yang merupakan Komisaris PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas yang didapatkan dari perusahaan tersebut atas pengurusan restitusi pajak Rp 21 miliar.

Pegawai Pajak Kembali Ditangkap JAKARTA- Tim Direktorat Ekonomi Khusus (Eksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri berhasil menciduk pegawai Ditjen Pajak, Denok dan Totok, serta komisaris PT Surabaya Agung Industri and Paper, Berty atas dugaan pengurusan restitusi pajak senilai Rp21 miliar.

Mereka diciduk lantaran dugaan menerima suap dari sebuah perusahaan sebesar Rp 1,6 miliar. Namun Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku sudah memecat kedua pegawai pajak yang disebut ditangkap Polri sehubungan dengan kasus pengurusan faktur pajak palsu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kismantoro Petrus mengatakan pemecatan terhadap keduanya sudah dilakukan sejak tahun lalu. “Sesuai dengan kewenangannya, Ditjen Pajak kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan

Disiplin PNS sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dengan mengusulkan ke Kementerian Keuangan agar pegawai yang bersangkutan diberhentikan.

Kemudian, sejak tanggal 20 Maret 2012, kedua pegawai pajak tersebut telah diberhentikan sebagai PNS Ditjen Pajak (Kementerian Keuangan),” ujar Kismantoro Petrus dalam siaran pers yang diperoleh Koran Madura Selasa (22/10).

Dia menjelaskan, kedua orang itu sudah dicurigai sejak 2011. “Yang awalnya berasal dari laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh PPATK,” kata Kismantoro.

DJP kemudian menindaklanjuti temuan dengan pemeriksaan disiplin. Tanpa menerangkan hasilnya, Kismantoro mengatakan, kesimpulan pemeriksaan adalah rekomendasi pemecatan keduanya sebagai pegawai negeri sipil DJP ke Kemenkeu. Pemberhentian itu dikabulkan dan sejak 20 Maret 2012 keduanya tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan.

“DJP mengapresiasi Polri yang menindaklanjuti kasus penyimpangan mantan pegawai pajak tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tentunya, DJP konsisten untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan meningkatkan profesionalisme dengan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran perpajakan baik yang dilakukan oleh pegawai pajak maupun oleh Wajib Pajak,” tutup Kismantoro.

SKANDAL SUAP PAJAK

Kronologis Penangkapan Pegawai Pajak Suap Restitusi JAKARTA- Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadir Eksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Rahmat Sunanto menjelaskan kronologis penangkapan dua mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam kasus pengurusan suap restitusi.

“Pada Senin (21/10) sekira pukul 05.30 WIB, dilakukan penangkapan tiga tersangka tindak pidana pencucian uang dengan ‘predicate crime’ tindak pidana korupsi diantaranya dua mantan pegawai pajak dan satu wajib pajak,” kata Kombes Rahmat di Jakarta, Selasa.

Dua mantan pegawai pajak, Denok Taviperiana (DT) dan Totok Hendritatno (TH) terbukti menerima suap dari Komisaris PT Surabaya Agung Industry Pulp and Paper (SAIPP), Berty (B) dalam pengurusan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran) pajak senilai Rp21 miliar.

Kombes Rahmat menjelaskan penangkapan dilakukan berdasarkan laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada 2010.

Laporan tersebut berisi transaksi mencurigakan dalam rekening DT dan TH sepanjang 2005-2007 yang mencapai Rp1,6 miliar. Diketahui, ada sembilan kali transaksi aliran dana antara B dan TH, dan ada sekitar tujuh kali transaksi antara B dan DT. Pada 2011, Kementerian Keuangan lalu melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri untuk ditindak secara pidana. Selanjutnya, setelah mengumpulkan alat dan bukti yang cukup,

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany membenarkan pemecatan terhadap kedua pegawainya tersebut.

Nama kedua pegawai pajak

Setelah dilakukan pemeriksaan mereka mengaku memberi dan menerima suap terkait pengurusan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran) pajak senilai Rp21 miliar

Ronny F Sompie

Kadiv Humas Mabes Polri itu pernah dimuat dalam berita setahun lalu terkait kasus penyuapan.“Pemeriksaannya

memakan waktu cukup lama dan baru sekarang dinyatakan cukup bukti untuk ditahan,” ujar dia.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, Adapun penangkapan dilakukan berdasarkan laporan PPATK, Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kemenkeu oleh Subdit “money laundering” Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

“Setelah dilakukan pemeriksaan mereka mengaku memberi dan menerima suap terkait pengurusan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran) pajak senilai Rp21 miliar,” katanya.

Hingga saat ini, ketiga tersangka telah menjalani proses sidik dan tengah ditahan oleh penyidik Dittipideksus di Bareskrim Polri. (gam/beth)

“Lembaga survei perlu diakreditasi, mungkin oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau lembaga lain. Hal itu supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh hasil survei yang tidak objektif dan akurat,” kata Nanat Fatah Natsir di Jakarta, Selasa.

Mantan Rektor UIN Bandung itu mengatakan dengan adanya lembaga akreditasi atau pengawasan terhadap lembaga survei, maka survei-survei politik yang dipublikasikan benarbenar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap survei dan tidak timbul kecurigaan.

Nanat mengatakan masyarakat seringkali dibingungkan oleh sebuah survei yang dipublikasikan sebuah lembaga. Seringkali timbul kecurigaan bahwa lembaga tersebut bekerja sama atau surveinya dibiayai salah satu calon atau partai politik.

“Sebaiknya lembaga survei independen agar objektif dan berorientasi pada pendidikan politik untuk

ant/rosa panggabean

DIPERIKSA KPK. Ketua DPR Marzuki Alie memberi keterangan pers usai diperiksa KPK, Jakarta, Selasa (22/10). Ketua DPR Marzuki Alie mengaku tidak tahu apa-apa terkait dugaan aliran dana proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, ke Kongres Partai Demokrat pada 2010.

TINDAK PIDANA KORUPSI

KPK Incar Korupsi Pengadaan Alkes di Tangsel

pihak Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap ketiganya.

“Karena sudah cukup bukti, akhirnya ditangkap dan ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.

Ketiganya ditangkap Senin (21/10) di dua tempat berbeda dan untuk sementara ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri.

Pada Senin (21/10) sekira pukul 05.30 WIB, dilakukan penangkapan tiga tersangka tindak pidana pencucian uang dengan ‘predicate crime’ tindak pidana korupsi diantaranya dua mantan pegawai pajak dan satu wajib pajak,” kata Kombes Rahmat di Jakarta

Rahmat Sunanto

Wadir Eksus Bareskrim Polri Ada pun sejumlah dokumen ekspor impor perusahaan, dokumen transaksi keuangan serta dokumen pemblokiran para tersangka kini menjadi bukti kasus tindak pidana pencucian uang itu.

Atas perbuatannya, ketiganya dijerat Pasal 5, 11, 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. (ant/ir/beth)

mendewasakan dan mencerdaskan bangsa agar rakyat sadar pilihan politiknya didasari argumentasi yang objektif dan akurat,” tuturnya.

Nanat mengatakan masih banyak calon pemilih yang pilihannya dipengaruhi oleh hasil survei yang dipublikasikan beberapa lembaga.

Karena itu, bila hasil survei tidak akurat atau objektif, bisa-bisa rakyat salah memilih pemimpin. “Hasil survei besar sekali pengaruhnya terhadap opini publik, ujarnya.

Nanat mengatakan tidak sependapat dengan adanya calon presiden riil dan calon presiden wacana yang dipublikasikan salah satu lembaga survei.

Pasalnya, seluruh calon yang ada saat ini masih wacana karena belum ada ketetapan KPU mengenai pencalonan presiden.

“Kalau mau objektif, survei dilakukan dengan pertanyaan terbuka misalnya siapa calon yang dikehendaki, jangan ada pembagian capres riil dan capres wacana,” katanya. (ant/dew/beth)

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan baru terkait pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 sampai 2013. Penyelidikan tersebut disebut KPK terpisah dari perkara suap penanganan perkara Pemilu Kada Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita harus akui setelah

proses OTT suap terkait sengketa pilkada di MK, ada beberapa laporan yang masuk ke Dumas (Pengaduan Masyarakat), di antaranya berkaitan dengan pilkada dan hal-hal yang lain,” ujar juru bicara KPK Johan Budi SP di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/10) sore.

Pengaduan tersebut ditindaklanjuti KPK dengan mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. Pihak yang diduga

dimintai keterangan antara lain berasal dari pihak rumah sakit rujukan di Kota Tangerang Selatan hingga Cilegon. Namun, Johan belum bisa mengonfirmasikan hal tersebut. “Ini masih dalam pengecekan. Pihak yang dimintai keterangan dari dinkes,” imbuhnya.

Johan mengatakan laporan dugaan korupsi pengadaan alatalat kesehatan di Tangsel terse-

but sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Namun, dia menegaskan penyelidikan ini berdiri sendiri, dan bukan merupakan pengembangan dari suap sengketa di MK. “Ini penyelidikan baru, apakah berkaitan dengan kasus suap MK, ini tidak berkaitan,” ujarnya.

Sayangnya Johan masih enggan membeberkan siapa pejabat yang tengah dibidik KPK dalam kasus ini. Yang jelas, pihaknya masih terus mengumpulkan bukti-bukti, keterangan dan informasi untuk melengkapi dua alat bukti yang cukup agar bisa menjerat tersangka. “Saya gak bisa orang per orang, masih tahap penyelidikan,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi kembali penyelidikan itu berkaitan dengan Tubagus Chaery Wardana, Johan tak berani berspekulasi. “Penyelidikan diketahui setelah ada laporan masuk dari masyarakat, berbeda dengan kasus suap MK,” jelasnya.

Informasi yang berhasil dihimpun, penyelidikan itu merupakan pengembangan dari hasil penggeledahan di ruang kerja Wawan di PT Bali Pasific Pragama yang berlokasi di Serang, Banten, dan gedung The East lantai 12 Nomor 5 Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan tersebut, satgas KPK diketahui menemukan dan menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan sejumlah proyek yang diduga ditangani adik kandung Gubernur Banten itu (gam/abd)

EKONOMI

3

RABU 23 OKTOBER 2013 NO.0224 | TAHUN II

RUU Perdagangan Sebenarnya untuk Siapa?

Beberapa Item Cenderung Gadaikan Kedaulatan Ekonomi Bangsa JAKARTA- Draf akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) Perdagangan dari pemerintah tidak sesuai dengan amanat konstitusi sehingga harus ditolak. Bahkan nuansa RUU ini justru membahayakan ekonomi nasional.

“Banyak yang bertentangan dengan konstitusi, dan lebih membicarakan ketahanan ekonomi. Bahkan cenderung menggadaikan kedaulatan ekonomi Indonesia,” kata pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi “RUU Perdagangan” di Jakarta, Selasa,(22/10).

Malah Noorsy mencurigai konsep utama RUU Perdagangan ini lebih tunduk pada World Trade Organization (WTO). “Dilihat dari naskah akademiknya, jelas RUU ini sangat neolib, termasuk framenya, maka hasilnya sudah pasti neolib,” terangnya.

Lihat saja, kata Noorsy,

dalam pasal 5 naskah akademik RUU ini dijelaskan bahwa sedikitnya ada 29 UU yang berkaitan. “Artinya, disini pemerintah hanya melihat pandangannya sebagai single variabel. Padahal, banyak sekali yang perlu dibedah rumusannya,” ujarnya.

Selain itu, sambung Noorsy, RUU Perdagangan ini juga menguntungkan asing dari sistem pembayaran.

Karena RUU ini lebih banyak dilakukan dalam sistem elektronik. “Contohnya, sistem pembayaran yang banyak

dipakai masyarakat melalui kartu Visa dan Master. Itukan transaksinya ke luar negeri dulu, baru setelah itu masuk ke Indonesia,” tuturnya.

Makanya, kata Noorsy lagi, RUU ini tidak mengadopsi sistem pembayaran berbasis nasional. Namun kalau RUU ini pada akhirnya lolos, dalam pendekatan globalisme, jelas bangsa ini akan terjerat.

Karena itu, Noorsy mendesak DPR agar mengembalikan RUU ini kepada pemerintah.

“Kembalikan kepada pemerintah,” tegasnya sambil men-

yarakan agar DPR bisa mendoronf BPK untuk melakukan audit semua perjanjian perdagangan luar negeri. “Dengan audit perjanjian perdagangan ini, maka kita bisa menentukan dimana posisi kita sesungguhnya di APEC,” ungkapnya.

Kawal Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengajak para pakar dan juga publik untuk terus mengawal pembahasan RUU Perdagangan. RUU ini dibahas dalam kondisi faktual ketika Indone-

sia mengalami defisit perdagangan sejak CAFTA (perdagangan bebas dengan China) diberlakukan.

“Liberalisasi itu tidak identik dengan berdagang bebas, karena banyak aturan yang substansinya menghalangi produk kita masuk luar negeri,” kata Aria dalam diskusi Forum Legislasi RUU Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).

“Jangan sampai RUU ini hanya memayungi kondisi faktual saat ini,” tambahnya.

RUU Perdagangan, kata politisi PDI Perjuangan ini, pada dasarnya harus melindungi kepentingan nasional (national interest). “RUU ini harus menciptakan lapangan kerja dan menekan lepasnya devisa akibat defisit neraca perdagangan,” tukas Aria.

Menurutnya, pembahasan RUU Perdagangan ini linked dengan RUU Perindustrian dalam pembahasannya. “RUU ini juga akan memperhatikan 29 UU lainnya yang terkait sehingga tidak tumpah tindih,” katanya. (gam/abd)

KARTU KREDIT

PERUNDANG-UNDANGAN

Tumbuh Terseok-seok

OJK Siap Revisi UU Perusahaan Pembiayaan

JAKARTA-Peraturan Bank Indonesia No.14/2/ PBI/2012 soal Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) telah menghambat pertumbuhan kartu kredit.

Data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mencatat pertumbuhan kartu kredit pada 2013 hanya mencapai 5 persen.

“Dibanding 2012, kenaikannya 5 persen. Ini karena ada aturan BI tentang pembatasan kartu kredit. Kalau untuk kenaikan BI rate tidak terlalu berdampak. Dulu yang ditakutkan kan kenaikan bunga kartu kredit, tapi ternyata pihak kartu kredit tidak menaikkan,” kata General Manajer AKKI Steve Marta di Jakarta, Selasa (22/10).

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan aturan pembatasan kepemilikan kartu kredit bagi nasabah pada medio 2012 lalu. Demikian nasabah berpenghasilan Rp3 juta sampai Rp10 juta dibatasi hanya boleh memiliki empat kartu dari dua bank penerbit.

Dia mengaku, aturan pembatasan kepemilikan kartu kredit memang berimbas terhadap pertumbuhan maupun volume transaksi menggunakan kartu kredit.

Akan tetapi, penurunan ini bersifat sementara. Karena itu, dia tetap yakin penggunaan kartu kredit juga diprediksi tetap stabil di 2014 nanti.

“Kami akan mengembalikan urusan pembatasan kartu kredit kepada nasabah, untuk memilih dengan bijak kartu yang akan tetap digunakan dan kartu yang akan ditutup. Dengan aturan ini pemegang kartu harus pilih, dan juga update (perbarui) informasinya. Kan bisa jadi nasabah peroleh kartu sejak lima tahun lalu.

Ini kita serahkan kembali ke nasabah,” tukas Steve. (gam/ beth)

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana merevisi Undang-Undang Perusahaan Pembiayaan.

Revisi ini dilakukan untuk mendongkrak kegiatan usaha pembiayaan (leasing) terpantau stagnan. Hal ini berisiko menyebabkan kejenuhan dalam waktu dekat.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Dumoly Pardede mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun rancangan revisi beleid tersebut. “Revisi UU perusahaan pembiayaan lagi proses, kerjasama dengan Australian security and Investment Commission. Untuk membuat variasi skema bisnis pembiayaan

Revisi UU perusahaan pembiayaan lagi proses, kerjasama dengan Australian security and Investment Commission.

Dumoly Pardede Pejabat OJK

ant//irsan mulyadi

TOLAK UPAH MURAH. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI) memegang spanduk ketika berunjuk rasa, di Bundaran Majestik, Medan, Sumut, Selasa (22/10). Mereka menolak pemberian upah murah bagi para buruh.

PERUNDANG-UDANGAN

KERJASAMA EKONOMI

JAKARTA- Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai Rancangan Undang-Undang Perdagangan yang diusulkan pemerintah sangat neolib, karena itu harus ditolak. “Dilihat dari naskah akademiknya, RUU Perdagangan ini neolib, karena itu harus ditolak,” kata Ichsanuddin Noorsy pada diskusi di Senayan, Jakarta, Selasa.

Diskusi tentang RUU Perdaganganitu juga menghadirkan pembicara Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Surjadi.

Lebih lanjut Ichsanuddin menjelaskan RUU Perdagangan sangat neolib bisa dibuktikan jika dilihat dari kata pengantar sampai isi hanya membicara soal perdagangan bebas.

Barang publik atau dalam konstitusi disebutkan sebagai hajat hidup orang banyak, kata dia, tidak diatur dan tidak kehilatan dalam draf RUU Perdagangan tersebut.

“Tidak ada satu pasal soal barang yang menguasai hajat hidup

JAKARTA- Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy mendesak DPR untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit terhadap semua perjanjian internasional terutama terkait hubungan perdagangan sebelum membahas Rancangan Undangundang Perdagangan.

“Saya usulkan DPR minta BPK lakukan audit semua perjanjian internasional terutama terkait hubungan perdagangan sebelum membahas RUU Perdagangan, supaya tahu posisi kita dimana ?,” kata pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi di Senayan Jakarta, Selasa.

Diskusi bertema “RUU Perdagangan” menghadirkan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy dan dosen Fakultas Ekonomi UI, Surjadi.

Sementara Aria Bima, mengatakan pihaknya siap untuk meminta pemerintah mengaudit semua perjanjian internasional terkait perdagangan.

Ichsanuddin Noorsy Nilai RUU Perdagangan Neolib orang banyak,” kata Ichsanuddin.

Dengan kata lain, tambah Ichsanuddin, RUU Perdagangan ini tunduk pada konsep Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization - WTO). “Konsep RUU ini berarti telah mengadaikan kedaulatan ekonomi Indonesia,” kata Ichsanuddin.

Sementara Aria Bima menegaskan posisi Fraksi PDIP yang telah mengembalikan draf RUU Perdagangan ke pemerintah untuk diperbaiki.

“Kita kembalikan naskah akademik ke pemerintah, itu posisi PDIP. Karena RUU sangat liberal, hanya untuk memayungi kepentingan liberalisasi,” kata Aria Bima.

Aria Bima juga mempertanyakan apakah UU ini akan bisa membendung defisit neraca perdagangan Indonesia.

Dosen FE UI Surjadi mengingatkan agar semangat RUU Perdagangan tidak proliberalisasi sekaligus harus hati-hati agar tidak bertabrakan dengan undang-undang yang lain. (ant/jok)

supaya lebih berkembang tapi prudent,” kata Dumoly di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (22/10).

Saat ini kata Dumoly, kegiatan usaha pembiayaan terpantau tidak bergerak.

Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kejenuhan dalam waktu dekat. “Karena kita lihat persaingan di industri pembiayaan sangat kompetitif. Mereka main di pembiayaan otomotif, bahkan motor bekas pun dibiayai oleh leasing. Dalam beberapa tahun lagi akan stagnan,” ungkap Dumoly.

Dumoly berharap, dengan adanya revisi Undang-undang perusahaan pembiayaan, kelak perusahaan pembiayaan

bisa turut mendukung proyekproyek infrastruktur.

“Selama ini kan hanya kendaraan bermotor, konsumen, guna usaha. Nanti kita kembangkan ke aktivitas project atau goods and service.

Bisa saja kembangkan pembiayaan membiayai proyek infrastruktur. Kita lihat potensipotensinya ada enggak,” jelas Dumoly Sementara itu, Ketua Dewan Harian Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno mendukung rencana OJK merevisi Undang-undang Perusahaan Pembiayaan.

Menurut dia, jika undangundang itu direvisi, maka terbuka peluang bagi perusahaan pembiayaan untuk lebih aktif berperan dalam pembangunan melalui pembiayaan proyek.

“Pembiayaan mungkin nanti ada tambahan kegiatan. Pembiayaan barang dan jasa bentuknya. Kalau proyek (revisi UU) dibuka regulator, macam-macam, produktif, pembangunan jembatan, kata Suwandi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/10).

Perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Indonesia memiliki kapasitas usaha berbeda-beda. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan pembiayaan atau leasing ikut berperan dalam pembangunan proyek infrastruktur. Ini bisa dilakukan oleh perusahaan leasing dengan kapasitas usaha yang sudah besar. “(Perusahaan Pembiayaan) Ada yang besar dan ada yang kecil. Dana tak masalah. Proyek infrastruktur perusahaan besar-besar saja. Siapa tahu bisa sindikasi juga apapun bentuknya, tutur Suwandi.

Suwandi juga meminta perusahaan pembiayaan lebih berperan aktif mendukung kelas menengah ke bawah.

Semisal pembiayaan pendidikan dan pembiayaan kesehatan yang sifatnya mendadak. (gam/abd)

Semua Perjanjian Dagang Seharusnya Diaudit

Aria Bima menyatakan akan menolak RUU Perdagangan tersebut kalau masih berlawanan dengan konstitusi dan pasal 33 UUD 1945.

Menurut Aria Bima merosotnya neraca perdagangan Indonesia mulai terasa dengan mulainya ChinaAsean Free Trade Area (CAFTA) pada 1 januari 2010.

“Cafta harus dievaluasi karena sejak itu defisit neraca perdagangan Indonesia dengan China kian meningkat. CAFTA telah menyebabkan defisit neraca perdagangan meningkat. Bahkan sejak itu dampak yang dirasakan adalah terjadinya deindustrialisasi akibat membnjirnya produk China masuk Indonesia,? kata Aria Bima.

Menurut Aria Bima, secara global impor Indonesia telah mencapai 70 persen, sedangkan di sektor pangan mencapai 60 persen akibat kebijakan yang pro-pasar.

Sementara itu, Ichsanuddin Noorsy mengatakan RUU Perdagangan yang sedang dibahas di DPR saat ini sangat sarat kepentingan asing selain sangat pro pada liberalisasi pasar.

Ichsanuddin menilai naskah akademis dari RUU itu telah menggadaikan kedaulatan ekonomi Indonesia pada kepentingan asing.

“Lebih baik pulangkan saja RUU Perdagangan ini ke pemerintah karena bertentangan dengan konstitusi,” katanya.

Menurutnya, konsep naskah akademis yang ada pada RUU tersebut lebih bernuansa konsep yang ada pada Organisasi Perdagangan dunia (WTO). Dalam konsep organisasi perdagangan itu tidak dikenal mengenai komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti sektor energi.(ant/ jak/beth)

4

LINTAS JATIM

RABU 23 OKTOBER 2013 NO.0224 | TAHUN II

MEMBAWA SABU

Polisi Menangkap Warga Taiwan di Bandara

ant/siswowidodo

GEDUNG SD RUNTUH. Sejumlah murid berada di sekitar reruntuhan bangunan SDN Bulakrejo, Balerejo, Madiun, Jatim, Selasa (22/10). Bangunan yang merupakan ruang belajar tersebut runtuh Senin (21/10), namun tak sampai ada korban, karena gedung telah dikosongkan beberapa hari sebelumnya karena sudah terlihat tanda-tanda akan runtuh.

PENGEMBANGAN INDUSTRI

Suriname Mengajak Pengusaha Asal Jatim

SURABAYA - Suriname mengajak kalangan pengusaha asal Jawa Timur untuk mengembangkan sektor industri di negara tersebut, kata Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Suriname, Nur Syahrir Rahardjo.

"Bentuk kerja sama yang bisa dilakukan di antaranya industri konstruksi, industri kayu, industri perikanan, pertanian, pertambangan, dan restoran," katanya pada penandatanganan kerja sama antara Kadin Jatim dengan Kadin Suriname di Grha Kadin Jatim, Surabaya, Selasa (22/10).

Upaya kerja sama antara Kadin Jatim dengan Kadin Suriname itu, kata dia, dikarenakan ada ikatan yang ingin disambung oleh Pemerintah Suriname.

"Saat ini, Suriname mulai

mengalihkan fokus bisnisnya ke Indonesia, baik di sektor industri maupun perdagangan. Suriname sebelumnya selalu berkaca kepada China.

Mereka mengakui kualitas produk Indonesia sangat bagus," ucapnya.

Ia menjelaskan, potensi ekspor Indonesia ke Suriname sangat besar, karena sekitar 90 persen kebutuhan masyarakat Suriname diimpor dari berbagai negara.

"Suriname potensial dijadikan negara tujuan investasi dan ekspor. Saat ini, Suriname banyak mengimpor barang dari China dan Amerika. Sementara barang yang diimpor dari Indonesia, masih minim," paparnya.

Ia juga mengemukakan, saat ini terdapat satu perusahaan asal Indonesia yang sudah masuk dan berinvestasi di Suriname. (ant/yat/dik)

KLAIM ASURANSI TURUN

Angka Kecelakaan di Jawa Timur Menurun

SURABAYA - Jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) khususnya di Jawa Timur patut diberi apresiasi karena dinilai memberi kontribusi yang besar untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Penilaian tersebut disampaikan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur terhadap besarnya peran kepolisian dalam meminimalisir kecelakaan di jalanan.

"Petugas kepolisian gencar terjun ke lapangan, menjaga titik strategis rawan laka maupun kemacetan sehingga kejadian kecelakaan menjadi berkurang,” ujar Humas PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur, Totok Ery Sukamto kepada wartawan, Selasa (22/10).

Berdasarkan catatan dari Jasa Raharja, akan kecelakaan yang mengalami penurunan terjadi pada bulan Agustus 2013. Penurunannya mencapai 24 persen jika dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2012 lalu. Agustus tahun ini, klaim santunan Rp 17.857.397.571, sedangkan agustus tahun lalu sebanyak Rp 23.561.163.794. Menurut Totok, yang mengalami penurunan tidak hanya kecelakaan di darat, tetapi juga laut dan udara. Imbasnya, klaim santunan juga menurun. Menurut Totok, program sosialisasi yang dilakukan Jasa Raharja Jatim bekerjasama dengan Dishub maupun kepolisian ke sejumlah sekolah dinilai berjalan efektif. Sebab, sosialisasi itu secara tidak langsung memberikan pemahaman terhadap keselamatan berlalulintas di jalan dengan tertib di jalan bagi pemula pengguna jalan, khususnya pada para pelajar di Jatim.

Selain pembinaan, lanjutnya, Jasa Raharja juga memberikan bantuan rambu-rambu kepada kepolisian berupa barikade bejumlah 60 buah dan trafiq cone 70 buah. Dengan adanya tambahan alat –alat rambu ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kecelakaan di jalan.

Berdasarkan data yang dihimpun PT Jasa Raharja Jatim, jumlah klaim santunan yang disalurkan kepada ahli waris pada bulan Agustus 2013 sebanyak Rp 17.857.397.571,- dengan rincian, untuk santunan korban meninggal dunia sebesar 11.287.500.000,-, perawatan Rp 6.426.897.571,-, korban cacat tetap Rp 117 juta, dan penguburan Rp 26 juta.

Sedangkan klaim santunan tahun lalu sebanyak Rp 23.561.163.794,- dengan rincian korban meninggal dunia Rp 15.537.500.000,-, perawatan Rp 7.953.038.794,-, cacat tetap Rp 70.625.000,- dan penguburan Rp 20 juta.

Lebih lanjut dia mengatakan, alasan memilih segmen pelajar dikarenakan sebagai generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan prioritas. Mengingat, data kecelakaan lalu lintas sekitar 70% melibatkan sepeda motor, hampir 17% korban kecelakaan lalu lintas berada di kisaran umur 15 hingga 19 tahun dan 20% merupakan pelajar. (han)

SURABAYA - Seorang perempuan berkewarganegaraan Taiwan berinisial Yu (35) ditangkap Petugas gabungan Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya karena membawa sabu seberat satu kilogram, saat mendarat di Bandara Internasional Juanda.

"Satu orang kurir asal Taiwan kami tangkap beserta barang bukti 1 Kg Sabu” tutur Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Jatim Kompol Bambang Cahyo Bawono, saat jumpa pers di Polda Jatim, Selasa (22/10).

Penangkapan yang dilakukan pada Sabtu tengah malam tersebut dikabarkan adanya keterlibatan salah satu anggota Polrestabes Surabaya berinisial F. Namun hal ini disangkal oleh pihak Polda Jatim.

"Padahal, petugas Polrestabes itu yang melakukan under cover buy (Menyamar jadi pembeli – red) dan dibackup oleh Polda Jatim yang juga bekerjasama dengan pihak bea cukai dan bandara," sambung Bambang.

Kurir perempuan yang membawa satu kilogram sabu-sabu tersebut diketahui menumpang pesawat Cathay Pacific, dari Taiwan dan mendarat di Juanda sekitar pukul 23.00 WIB. Sabu-sabu itu dibawa dengan sebuah tas jinjing. Be-

Satu orang kurir asal Taiwan kami tangkap beserta barang bukti 1 Kg Sabu”

Bambang Cahyo B Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Jatim

gitu mendarat, dia langsung diikuti dan disergap polisi.

Pihak kepolisian yang mendapat laporan dari pihak bea cukai bahwa akan adanya transaksi narkoba langsung melakukan pengintaian. Saat Yu turun dari pesawat langsung di tangkap.(ddy)

DPRD Desak Pemprov Selesaikan Akses Puspa Agro SURABAYA – DPRD Jatim mendesak pemerintah provinsi Jatim untuk menyelesaikan infrastruktur jalan pendukung keberadaan Pasar Induk Argobisnis (PIA) Puspa Agro di Jemundo Taman, Sidoarjo.

“Sampai hari ini belum terlaksana sesuai harapan. Banyak ditemukan kendala dengan belum bisa teratasinya oleh pemerintah provinsi Jatim”, ujar Anggota Komisi C DPRD Jatim, Sugiono, SH, MSi di Surabaya, Selasa (22/10).

Pelebaran akses jalan menuju Puspa Agro Jemudo Sidoarjo mandek. Pasalnya, nilai ganti rugi lahan yang diminta warga dinilai sangat tidak wajar. Sehingga memanfaatkan jalan yang ada saat ini. Padahal kondisinya sempit dan selalu memicu terjadinya

kemacetan luar biasa pada saat jam berangkat maupun pulang kerja.

Menurut Sugiono, pelebaran jalan yang membentang antara pertigaan Kletek, Taman hingga perempetan Dungus, Sukodono, serta akses tol yang langsung menghubungkan ke PIA Puspa Agro merupakan kunci berkembangnya pasar tersebut dengan masuknya potensi daerah.

“Tujuannya, kendaraan dari tol bisa langsung masuk ke PIA. Sebaliknya, kendaraan dari PIA yang menuju luar

kota, misalnya Gresik, Lamongan dan sebagainya bisa juga langsung lewat tol”, jelas politisi PDI Perjuangan.

Puspa Agro yang menghabiskan dana sampai Rp600 miliar tersebut, kata Sugiono, harus segera diperbaiki.

Sebab, melihat perkembangan ekonomi yang begitu pesat dan khususnya dalam hal menghadapi persaingan pasar bebas yang akan dibuka pada 2015 mendatang.

“Puspa Agro sudah ada dan dibangun, kalau prasarana teratasi petani lebih nyaman dan bisa terakomodir khususnya bagi mereka yang melakukan transaksi maupun menyimpan hasil produksinya di resi gudang yang sudah tersedia di puspa agro”, tegasnya.

Sugiono minta pemerintah

pusat dan pemerintah provinsi Jatim berjalan bersama-sama menyelesaiakan fasilitas di tingkat prasana yakni akses jalan masuk ke kawasan pasar induk tersebut masih terlalu sempit sehingga terlihat padat merayap ketika aktivitas dagang disana.

“Pasar yang harusnya bisa menjadi salah satu sumber pemasok tersebut masih belum maksimal dikelola”, imbuhnya.

Sementara itu, pengelola pasar modern Puspa Agro, PT Jatim Graha Utama (JGU) melalui Dirutnya Erlangga Satriaagung mengatakan, bahwa pihaknya mengakui kalau Puspa Agro sejak berdiri hingga saat ini masih sepi.

Hal ini dikarenakan sejak tahun 2010 hingga tahun

2012 pihaknya masih berkonsentrasi untuk pembangunan semua infrastruktur di semua lini Puspa Agro. ”Puspa Agro bisa menjadi percontohan pasar modern di dunia karena satu-satunya di dunia yang memiliki konsep hunian bagi pedagang yang memiliki stan di Puspa Agro dengan harga murah. Kami selama ini fokus untuk itu, dan baru tahun 2013 ini kami mulai konsentrasi untuk memasarkan dan mengenalkan Puspa Agro ke dunia,” ungkap pria yang juga Ketua REI Jatim.

Erlangga juga mengakui, masalah jalan dan lokasi Pasar Puspa Agro banyak dikeluhkan oleh pedagang yang memiliki stan, dan calon pembeli di Puspa Agro. (ara)

TES CPNS

Listrik Sempat Padam, 27 Orang Tidak Ikut Tes SURABAYA - Pelaksanaan ujian penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, yang dimulai, Selasa (22/10) dengan sistem Computer Assisted Tes (CAT) berjalan lancar, meski sempat diwarnai pemadaman listrik sesaat. Kendati demikian, komputer yang dipakai peserta Calon PNS tidak ikut mati, karena panitia sudah menyiapkan genset dam UPS (batere,red). Namun peristiwa tersebut tetap membuat peserta kaget.

Dari pantauan Koran Madura, pada hari pertama kemarin, sedikitnya 27 orang peserta, dari 1.500 orang yang dijadwalkan mengikuti ujian, tidak mengikuti ujian. Mereka seharusnya mengikuti ujian sesi pertama dari 5 sesi yang disiapkan pada hari pertama kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno juga memantau langsung pelaksanaan tes dengan sistem CAT kemarin. Menurutnya, teknologi ini diterapkan untuk menjawab tuntutan masyarakat agar rekruitmen PNS dilakukan secara transparan dan jujur. "Karena itu, saya yakin, hasilnya akan sesuai dengan harapan publik.

Peserta tes merasa nyaman karena tidak rumit seperti dulu," tandas Eko. Sistem CAT mulai diaplikasikan di Indonesia sejak 2006 lalu, dan banyak yang merekomendasikan untuk menggunakan tes semacam ini. Namun, belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Menurut Eko, hanya 73 instansi yang menggunakan

hana diman/koran madura

PANTAU PELAKSANAAN TES. Kepala BKN Eko Sutrisno memantau langsung pelaksanaan ujian penerimaan PNS di lingkungan Pemprov Jawa Timur, Selasa (22/10). sistem tersebut, dan di Jawa Timur baru rekruitment PNS di lingkungan pemprov, kemudian pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo. Sedangkan sisanya masih mengggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK). Kedua sistem ini sama-sama memiliki tingkat akuntabitilas yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Akmal Budianto, mengatakan, pe-

laksanaan ujian pada hari pertama cukup lancar. Panitia cukup siaga dan sangat kooperatif dalam melakukan pelayanan terhadap peserta ujian.

Khususnya saat pergantian peserta yang masuk ruangan ujian antar sesi.

"Kami sediakan 300 komputer dan 20 komputer cadangan bagi peserta tes. Semakin banyaknya jumlah komputer, maka semakin maksimal proses penerimaan tes CPNS untuk tahun ini," ungkap Akmal disela-sela kegiatannya

memantau pelaksanaan tes di kampus Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Jemur Andayani 1 Surabaya.

Panitia juga menyiapkan dua TV LCD yang menampilan skor dan rangking nilai ujian dari setiap gelombangnya.

Dari monitor tersebut peserta bisa melihat hasil nilai yang didapat saat mereka keluar dari ruangan ujian. Monitor nilai ini hanya bersifat lokal area dan tidak secara online.

Artinya hanya bisa dilihat

dilokasi ujian.

Pelaksanaan ujian akan berlangsung selama 22 hari, yakni mulai 22 Oktober hingga 12 Nopember. Lamanya pelaksanaan ujian CPNS lantaran jumlah pelamar yang mengikuti ujian sebanyak 32.330 peserta. Mereka memperebutkan 585 kuota formasi yang disediakan Pemprov Jatim. Jatim merupakan provinsi pertama yang memanfaatkan sistem CAT ini dalam pelaksanaan seleksi CPNS. (han)

LINTAS JATIM

5

RABU 23 OKTOBER 2013 NO.0224 | TAHUN II

ant/abdul hakim

Pulau Galang. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat mengunjungi Pulau Galang beberapa hari lalu. Pulau yang letaknya tidak jauh dengan Teluk Lamong atau sekitar 500 meter dengan Romo Kalisari atau wilayah perbatasan Gresik, saat ini masih alami dan habitatnya masih asli. Selain itu di dalam pulau terdapat sungai sebagai jalan perahu.

Pemprov Jatim Mengambil Alih Pulau Galang SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan pihaknya akan mengambil alih Pulau Galang yang diperebutkan Pemkot Surabaya dan Pemkab Gresik itu untuk kepentingan konservasi.

"Pemprov akan mengambil sebagai daerah konservasi, saya kira itu kepentingan umum yang harus lebih diutamakan," katanya setelah membuka sarasehan 'Revitalisasi Resolusi Jihad NU dalam Mempertahankan NKRI di Tengah Krisis Ketatanegaraan' di Surabaya, Selasa (22/10).

Tentang adanya sertifikat dari Pemkab Gresik untuk Pulau Galang itu, ia mengatakan bila sertifikat itu memang betul adanya, maka pihaknya akan memberi ganti rugi sepantasnya.

"Tapi, kalau tidak betul, ya nanti polisi yang memproses pidananya," kata Gubernur

Soekarwo yang juga mendukung penghentian pendirian pabrik di kawasan Situs Majapahit, Trowulan, Mojokerto itu.

Sebelumnya, DPRD Kota Surabaya mempertanyakan terbitnya sertifikat atas Pulau Galang seluas 17 hektare di Romokalisari yang diperkirakan merupakan wilayah Kota Surabaya atas nama tiga pengusaha di Kabupaten Gresik.

Secara geografis batas wilayah Pulau Galang yang berada di perbatasan per-

airan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, sehingga pulau tersebut masuk dalam wilayah Surabaya, namun BPN Kabupaten Gresik justru mengeluarkan sertifikatnya.

Dukung Tahunan Saat membuka sarasehan yang dihadiri mantan Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendukung peristiwa "Resolusi Jihad NU" diperingati secara rutin pada setiap tahun karena erat kaitannya dengan Per-

tempuran 10 November.

"Saya setuju, karena itu saya mendukung acara ini, bahkan saya mendukung kalau peringatan Resolusi Jihad NU itu diperingati pada setiap tanggal 22 Oktober yang nantinya dirangkai dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November," katanya.

Peringatan 68 tahun terbitnya naskah "Resolusi Jihad" oleh para Ulama NU itu digelar Pengelola Museum Nahdlatul Ulama dengan berbagai kegiatan, di antaranya sarasehan

KERUSUHAN PUGER

(22/10), tapak tilas dari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang ke Kantor Cabang NU Surabaya (23/11), dan Festival Syi'ir Nusantara.

"Untuk peserta Tapak Tilas Resolusi Jihad NU akan diikuti 5.000 orang peserta yakni 2.500 orang komunitas sepeda onthel Jatim dan sekitar 2.500 warga NU serta masyarakat umum," kata Direktur Museum NU Dr Muhibbin Zuhri MAg. Sementara itu, pemerhati sejarah NU Drs H Choirul Anam (Cak Anam) menegas-

kan bahwa para ulama NU memang tidak pernah ingin perannya masuk dalam sejarah, karena mereka berjuang "fi sabilillah" (di jalan Allah) atau berjuang untuk Allah.

"Tapi, saya menilai sejarah perjuangan para ulama NU lewat Resolusi Jihad itu sangat penting untuk ditulis, karena NKRI tidak akan pernah ada kalau Pertempuran 10 November tidak ada dan Pertempuran 10 November itu juga tidak akan pernah ada kalau Resolusi Jihad tidak ada," katanya. (ant/edy/dik)

PENGESAHAN

Jaksa Memperpanjang Penahanan Tersangka

DPRD Bojonegoro Sepakat Raperda Desa

JEMBER - Jaksa memperpanjang masa penahanan tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam peristiwa kerusuhan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

“Kami perpanjang masa penahanan tujuh tersangka kasus penganiayaan kerusuhan Puger karena berkas belum lengkap,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember Mujiarto, Selasa (22/10).

Menurut dia, pihaknya mengembalikan berkas kasus penganiayaan kerusuhan Puger kepada penyidik Polres Jember karena ada beberapa berkas yang kurang, sehingga belum bisa dinyatakan lengkap (P-21).

“Jaksa terpaksa melakukan perpanjangan masa penahanan selama 40 hari karena tujuh tersangka masih dalam pemeriksaan, sedangkan masa penahanannya sudah habis.

Setelah dilakukan perpanjangan, masa penahanan mereka hingga 12 November 2013,” tuturnya.

Sementara itu, penyidik Polres Jember melimpahkan empat berkas kasus perusakan Pondok Pesantren Darus Sholihin dalam kerusuhan Puger ke Kejari Jember, setelah dua kali dikembalikan oleh jaksa.

Polisi menetapkan 17 tersangka kasus kerusuhan di wilayah Puger yang terdiri dari tujuh tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan korban Eko Mardi Santoso meninggal dunia, dan 10 orang tersangka kasus perusakan Pondok Pesantren Darus Sholihin di Desa Puger Kulon.

Sebanyak 17 tersangka tersebut masih ditahan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jatim demi alasan keamanan, dan pihak Kejari belum bisa memastikan apakah sidang kasus kerusuhan itu akan digelar di Pengadilan Negeri Jember atau di PN Surabaya.

Selain menetapkan tersangka di dua kasus itu, polisi juga menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata tajam karena mereka diketahui membawa senjata tajam usai mengiringi pemakaman Eko Mardi dengan menyimpan celurit di balik baju mereka. (ant/fqh/dik)

BOJONEGORO - DPRD Bojonegoro, Jatim, sepakat mengesahkan Rancangan Peraturan Desa (Raperda) tentang Desa yang mengubah Perda No 9 tahun 2010 tentang Desa karena sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya.

“Raperda tentang Desa yang menentukan seorang kades hanya diperbolehkan mencalonkan dua kali tidak menyalahi Undang-Undang tentang Desa,” kata Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Agus Susanto Rismanto, Selasa (22/10).

Ia menjelaskan Raperda Tentang Desa mengacu UU tentang Desa yang juga menentukan seorang kades bisa mencalonkan kembali di dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) dua kali.

“Soal ada revisi UU tentang Desa yang menentukan seorang kades bisa mencalonkan kembali dalam pilkades tiga kali tidak ada masalah, sebab baru diberlakukan Desember 2013,” katanya.

Dengan demikian, katanya, kalau memang revisi UU tentang Desa sudah diberlakukan, maka daerah juga akan mengikut untuk pencalonan seorang kades yang bisa tiga kali.

Hanya saja, menurut Alumnus Fakulitas Hukum Universitas Jember itu, pemkab yang akan menggelar sekitar 200 pilkades pada Januari 2014 harus menunda pelaksanaan pilkades empat desa yang kadesnya sudah pernah menjabat dua kali.

Namun, katanya, pemkab tetap menggelar pilkades di empat desa itu dengan catatan empat kades yang sudah menjabat dua kali diminta

ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Polisi saat menunjukkan barang bukti beserta tiga tersangka kasus narkoba jaringan lapas di Mapolda Jatim, Selasa (22/10).

NARKOTIKA

Polisi Menangkap Bandar Narkoba SURABAYA - Tiga pengedar narkoba jenis Sabu, Andi Siswono (49) warga Margo rukun VIII, Djunaedi (53) warga Jl Pengampon IV dan Misnardi (43) warga Jl Teluk Nibung Timur II ditangkap Petugas Ditreskoba Polda Jatim.

“Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka merupakan bandar narkoba jaringan lapas yang ada di Jawa Timur,” ungkap Kasubdit Penmas Polda Jatim, Kompol Bambang Thahjo Bawono, Selasa (22/10).

Menurut Bambang, kendali narkoba dari kedua tersangka berasal dari lapas.

“Mereka merupakan kaki tangan dari tahanan lapas,” Penangkapan kedua tersangka merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat, bahwa salah satu rumah di Jl Wonokitri IV sering terjadi transaksi

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka merupakan bandar narkoba jaringan lapas yang ada di Jawa Timur,”

Bambang Thahjo B. Kasubdit Penmas Polda Jatim

narkoba. Anggota Reskoba yang dipimpin Kompol Gusti Bagus Sulasana, langsung bergerak dan melakukan penyamaran, senin (16/9).

Petugas berpura-pura menjadi pembeli barang haram tersebut.

Setelah mendapat kepercayaan dari salah satu tersangka, Andi Siswono,

petugas mengajaknya melakukan transaksi. Petugas berpakaian preman tersebut dengan mudah menangkap pelaku saat proses transaksi.

Setelah dilakukan penggeledahan, terdapat barang bukti 8 poket shabu yang dikemas di plastik dengan total seberat 196 gram, 1 buah bong, 1 pipet kaca, 1 buah korek dan 2 Hand phone.

Dari keterangan Andi, petugas berhasil mengembangkan kasus. Petugas kemudian menangkap dua tersangka lagi, Djunaedi dan Misnardi, minggu (22/9).

Keduanya ditangkap di Jl Raya Undaan di depan ATM saat akan melakukan transaksi pembayaran.

Kedua tersangka yang merupakan bandar jaringan Lapas tersebut ditangkap saat melakukan transaksi di salah satu ATM Jl Raya Undaan.(ddy)

membuat surat pernyataan tidak akan mencalon lagi.

“Tapi kalau empat kades itu masih ingin mencalon kembali kemudian pilkades tetap digelar, maka bisa menimbulkan tuntutan hukum kalau yang bersangkutan tidak bisa mengikuti pilkades,” tuturnya.

Menjawab pertanyaan, kata Agus, DPRD juga sepakat larangan pemberian uang saku yang semula disahkan di dalam Perda No. 9 tahun 2010 dicabut.

Raperda tentang Desa yang menentukan seorang kades hanya diperbolehkan mencalonkan dua kali tidak menyalahi Undang-Undang tentang Desa,”

Agus Susanto R.

Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro “DPRD sangat mendukung terbitnya perda tentang desa yang berisi larangan memberikan uang saku kepada pemilih pilkades. Sebab, kalau diperbolehkan hanya orang yang kaya dan punya uang yang bisa mencalonkan menjadi kades,” ujarnya.

Ia mengaku pernah memperingatkan kepada eksekutif ketika menyusun Perda No 9 tahun 2010 tentang Desa agar melarang pemberian uang saku kepada pemilih, juga memasukkan sanksi bagi kades yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar. (ant/gus/dik)

6

PROBOLINGGO

RABU 23 OKTOBER 2013 NO.0224| TAHUN II

JELANG PEMILU

Caleg Mulai Tebar Pesona

PROBOLINGGO - Meski pemilu legislatif masih 2014 mendatang, namun para caleg di daerah sudah mulai “tebar pesona” untuk menarik simpatik masyarakat. Cara merekapun berbeda-beda.

TOLAK UPAH MURAH. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI) memegang spanduk ketika berunjuk rasa, di Bundaran Majestik, Medan, Sumut, Selasa (22/10). Mereka menolak pemberian upah murah bagi para buruh.

PERALIHAN ANGIN BERESIKO

Mengancam Keselamatan Nelayan PROBOLINGGO - Belakangan ini cuaca semakin tidak menentu.

Pasalnya, masa angin gending akan segera berlalu dan akan datang sebagai penggantinya yaitu angin barat, sehingga di wilayah Kabupaten Probolinggo terjadi peralihan angin.

Dan yang paling beresiko adalah angin yang berembus dilautan yang kecepatannya cukup tinggi dan beresiko mengancam keselamatan nelayan yang melaut.

Menurut Kasi Penangkapan Ikan dan Pengawasana Sumber Daya Kelautan pada Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Probolinggo, Setiyono, menyebutkan potensi terjadinya kecepatan angin dilaut saat ini mencapai 32 km per jam. Angin gending ini bertiup dari arah timur tenggara.

Dalam kondisi tersebut, lanjut dia, ketinggian ombak juga kurang menguntungkan pelaut. Sebab tingginya bisa mencapai 1,3 hinga 1,5 meter.

“Cukup berbahaya bagi kapal purse

sein dan perahu kecil untuk melaut,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (20/10).

Menurutnya, Angin gending bertiup sejak bulan Juli, akan segera berhenti dalam waktu dekat. Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Probolinggo memperkirakan terjadi dalam seminggu mendatang. Sementara angin barat akan bertiup setelah angin gending berakhir setelah bulan Maret nanti. “ Karenanya dalam beberapa hari angin gending bertiup cukup kencang,” tutur Setiyono.

Setiyono menambahkan, DPK sendiri sudah mengeluarkan himbauan kepada nelayan lokal untuk tidak melaut sementara waktu. Yakni untuk mencegah timbulnya korban keganasan gelombang laut yang diakibatkan oleh angin kencang.”Sulit mencegah nelayan untuk melaut . Kami berharap mereka sudah memperhitungkan segala resikonya,” tandasnya.

Kondisi tersebut sebenarnya sudah membuat para nelayan tidak melaut.

Dalam dua hari terakhir, mereka memilih untuk timggal dirumah, sebagian diantaranya memperbaiki jarring serta alat tangkap ikan lainnya,” papar Setiyono.

Salah satu nelayan tradisional Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Mulyadi, menuturkan kondisi cuaca di Pantai Utara laut Jawa masih belum mulai bersahabat.

Mereka belum berani untuk melaut setelah sebelumnya angin disertai gelombang tinggi menghambat kegiatan mereka.

“Cuaca belum membaik sejumlah nelayan tak berani melaut, sebelumnya mereka terhambat akibat gelombang tinggi disertai angin cukup membahayakan keselamatan mereka,”katanya.

Ia menuturkan, kondisi cuaca di sepanjang pesisir laut utara Jawa sangat mempengaruhi hasil tangkapan

nelayan setempat, angin kencang disertai gelombang tinggi menyulitkan nelayan mencari ikan, sehingga produksi ikan tersebut turun.

“Cuaca normal diharapkan hasil tangkapan bisa menutupi biaya melaut, karena selama angin kencang nelayan sering merugi akibat hasil tangkapan mereka tidak sebanding,”ucap Mulyadi.

Sementara itu, Karyadi, nelayan lain di Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo berharap cuaca segera membaik sehingga sejumlah nelayan lokal kembali melaut, sebelumnya mereka terpaksa berhenti akibat gelombang tinggi disertai angin kencang terus melanda perairan utara laut Jawa.

“Perubahan angin timur ke barat di sepanjang laut Pantura biasanya rawan terjadi kecelakan akibat gelombang tinggi yang disertai angin kencang tersebut, hasil tangkapan turun,”(hud).

EKONOMI

Pedagang Berharap Proyek Pasar Leces segera Rampung PROBOLINGGO - Para pedagang yang berada di pasar Leces, Kabupaten Probolinggo berharap agar proyek pembangunan pasar itu segera rampung. Keinginan itu muncul agar kondisi pasar tidak semrawut seperti sekarang.

“Para pedagang berkeinginan agar proyek pembangunan itu cepat selesai,” ujar seorang pedagang, Misnandar kepada wartawan, Selasa (22/10).

Jika pembangunan pasar

itu cepat selesai, para pedagang langsung bisa menempatinya. “Kalau seperti sekarang masih terlihat semrawut. Sehingga pembeli ada yang kebingungan untuk belanja, karena masih mencari tempat bedak pedagang,” katanya.

Misnandar menjelaskan, pembangunan proyek itu dilakukan sejak terjadi kebakaran pada Juli 2012 lalu. Puluhan stan dan bedak hangus terbakar. Untuk menampung

para pedagang, pemerintah daerah kemudian membangunkan bedak sementara yang terbuat dari kayu trimplek.

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Probolinggo, Prijono beberapa lalu menegaskan, jika proyek pembangunan pasar Leces itu menelan anggaran senilai Rp.4.650.382.000,-.

Rencananya, pengerjaan proyek itu ditargetkan bulan Desember 2013 mendatang sudah bisa rampung.”Bulan desember 2013 mendatang

pembangunan pasar itu sudah rampung,” katanya.

Tender pengerjaan proyek itu dimenangkan oleh PT Kusuma Karya Persada. Prijono menegaskan, pada bulan Desember mendatang, PT tersebut harus bisa menyelesaikan pengerjaannya. Jika tidak, PT yang mengerjakan proyek pembangunan itu bisa kena pinalti. “Kalau sampai batas waktu pengerjaannya belum selesai, PT Kusuma Karya Persada bisa kena sanksi denda,”

tandasnya.

Denda tersebut dengan mengembalikan ganti rugi kepada negera sebesar Rp.4.650.000 perhari. “Dan denda itu harus dibayar oleh pihak PT,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Probolinggo, Santiyono hingga berita ini ditulis tidak berhasil dikonfirmasi. Bahkan mantan Kepala Disnakertrans itu terkesan sulit ditemui. (ugi).

rusak

Jalan Aspal Pelabuhan Tanjung Dermaga Rusak Parah JAL AN RUSAK, Akibat kendaraan dam truk yang hampir setiap hari memuat bongkaran

PROBOLINGGO - Jalan aspal sebelah barat pelabuhan Tanjung Dermaga, Kota Probolinggo rusak parah. Bahkan, sudah banyak aspal yang mengelupas. Banyaknya aspal

yang mengelupas itu menimbulkan debu beterbangan jika dilewati kendaraan.

Rusaknya jalan aspal tersebut, akibat kendaran dam truk yang hampir setiap hari

memuat bongkaran batubara dari pelabuhan Tanjung Dermaga. “Kalau kendaraan itu lewat sudah pasti menimbulkan debu karna jalannya sudah rusak parah,” ujar seorang

pemilik warung, Ny. Misna kepada wartawan, Selasa (22/10).

Saat memuat batubara, kendaraan dam truk itu melewati jalan lingkar utara (JLU). Karena seringnya dilewati kendaraan besar, setiap tahun Pemkot Probolinggo harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp.3 milyar untuk melakukan perbaikan. “Setiap tahun pemkot itu harus mengeluarkan dana APBD Rp.3 milyar untuk melakukan perbaikan,” ujar Kepala Bapeda Kota Probolinggo, Sanusi Sapuan kepada wartawan.

Karena besarnya anggaran perbaikan itu, kata Sanusi, Pemkot berencana akan mengalihkan pengelolaan JLU itu ke propinsi Jatim atau pusat.

“Kalau JLU dialihkan pengelolaannya, maka bukan lagi tanggungjawab pemkot. Tapi

menjadi tanggungjawab propinsi atau pusat,” katanya.

Hanya saja, untuk mengalihkan pengelolaan itu harus ada regulasinya. “Kalau masih belum ada regulasinya, maka itu akan menjadi kendala,” tandas Sanusi Sapuwan.

Pantauan Koran Madura di lapangan, hampir setiap hari kendaraan dam truk itu melewati jalan aspal sebelah barat pelabuhan. Tebaran debu yang ditimbulkan itu, tidak hanya dikeluhkan para pemilik warung. Namun juga kendaraan lain yang sedang lewat. “Tebaran debu itu sangat membahayakan kesehatan. Orang bisa sesak napas, apalagi kendaraan dam truk itu memuat batubara,” ujar seorang warga, Mustofa Arifin. [ugi]

Ada yang melakukan pendekatan dengan mengadakan kegiatan, ada pula yang menggunakan cara menyumbang musolla dan masjid agar mereka mendapatkan dukungan suara.

“Banyak cara yang mereka lakukan untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat,” ujar seorang tokoh masyarakat (tomas,red) asal Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Abdul Kholiq kepada wartawan, Selasa (22/10).

Tebar pesona yang dilakukan caleg tersebut, kata Abdul Kholiq, tidak hanya berasal dari satu partai saja.

Seperti di daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Lumbang, Sumberasih dan Kecamatan Tongas. Di dapil itu hampir semua caleg dari semua partai melakukan pendekatan terhadap akar rumput. “Ada juga yang mengumpulkan para janda-janda tua. Mereka kemudian diberi bantuan sembako,” katanya.

Bahkan ada juga yang melakukan pendekatan dengan kades-kades. Mereka mengganggap pendekatan terhadap kades di desa merupakan salah satu cara jitu untuk memperoleh dukungan suara. “Karena kebanyakan masyarakat di pedesaan itu patuh terhadap kades.

Sehingga cara seperti itu dianggap pola dan strategi yang paling jitu,” kata warga lainnya, ustazd Sholeh.

Ustazd Sholeh yang sehari-harinya menjadi guru ngaji itu mengaku “ketiban sampur” kedatangan caleg.

Mereka datang dengan menjanjikan akan melakukan renovasi musollanya asal

mau membantu mencarikan dukungan suara.

Cara pendekatan seperti itu, kata dia, merupakan strategi klasik yang terkadang menjadikan bahan tertawaan masyarakat. Apalagi kondisi masyarakat sekarang itu berbeda dengan kondisi sepuluh tahun dulu.

“Sangat jarang caleg melakukan pendekatan melalui program kerakyatan.

Semua pendekatan yang mereka lakukan tidak terlepas dari finansial sebagai tolak ukur bisa mendulang suara terbanyak. Ini bagian dari pembodohan menurut saya,” tandasnya.

Tak heran, jika ada caleg dari salah satu partai sudah menghabiskan dana Rp.100 juta untuk modal pencitraan figur dirinya. Padahal, proses perjalanan pemilu legeslatif masih panjang. “Kalau tidak seperti itu masyarakat tidak akan mau mendukung,” ujar seorang caleg yang wanti-wanti namanya agar tidak dikorankan.

Menurut caleg itu, mengedepankan program kerakyatan sangat sulit diterima oleh masyarakat pedesaan. Kebanyakan mereka tidak begitu paham, karena mereka lebih terobsesi finasial yang dianggapnya sebagai kebutuhan utama.

Hasil pantauan di lapangan, caleg yang mulai tebar pesona tidak hanya caleg daerah saja. Namun juga banyak caleg dari tingkat propinsi dan pusat yang sudah mulai melakukan pendekatan ke masyarakat.

Cara mereka dengan menggunakan memasang baliho dimana-mana yang menjadi target suara pemilihannya. (ugi).

PELAKSANAAN PILKADES

Dinilai Rawan Konflik

PROBOLINGGO - Dalam pelaksanaan pilkades secara serentak di 64 Desa yang tersebar dalam 23 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo dinilai rawan terjadinya konflik horizontal. Untuk meminimalisir terjadinya hal itu, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesi (APDESI) menghimbau kepada panitia pilkades dan pejabat pemerintah desa agar bisa menjaga netralitas dan profesionalitasnya.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat APDESI, Edi Santuso, mengatakan, agar hal itu tidak terjadi dalam pelaksaan pilkades , perlu adanya kesadaran dari tiga unsur, antara lain, panitai pilkades dan pejabat desa harus bisa melakukan upaya netralitas dan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya, dan tidak terkesan melakukan keberpihakan kesalah satu calon kades.

Karena upaya tersebut terkadang sering dilupakan oleh panitia pilkades dan pejabat desa. Padahal kata Edi, seorang panitia harus mampu megakomodir seluruh rangkaian kegiatan pilkades tersebut secara merata. Agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang mumcul pada waktu palaksaan atau pasca digelarnya acara itu. “Ini perlu untuk dipahami dan dimengerti secara bersama,” terangnya, Selasa,(22/10) kemarin.

Edi Santuso meminta, kepada para calon kades yang akan mengikuti dalam pesta demokrasi tersebut harus mampu menerima kekalahannya dan kemenangannya. Sebab, konflik terkadang muncul karena ketidak puasan salah satu calon yang merasa kurang puas atas kekalahannya.

Akibatnya, lanjut Edi Santuso, pendukung dari salah satu calon tersebut terkadang tejadi bentrok anta pendukung calon lain. Kata Edi, hal ini yang perlu diperhatikan bersama.”Tetapi kalau calon mampu menerima dan siap kalah dan siap menang. Maka hal itu sulit akan terjadi,” jalasnya.

Selain itu, kata dia, kesadaran juga harus tumbuh dari masyarakat selaku penentu dalam pilkades tersebut. Karena masyarakat memilki hak pilih dengan menyumbangkan suaranya dalam pesta rakyat itu, dalam menentukan kepala desanya dalam kurun waktu enam tahun mendatang.

Dia juga mengharapkan kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam pemilihan kepala desa agar bisa memilih dan memilihan figur yang akan diplihnya.

Karena pilahannya juga menentukan nasib desa.

“Pilkades harus terlepas dari adanya proses money politik. Sebab menurutnya langkah tersebut, nerupakan hal yang salah dan tidak membangun demokarasi dinegri ini.

Dampaknya masyarakat akan terjebak kepada isu transaksional, tanpa melihat adanya figur yang mampu memimpinnya,” ucap Edi Santuso.

Edi Santuso berharap, pemilihan langsung kepala desa merupakan proses demokrasi tertua di negeri ini. Karena sebelum adanya pemilihan presiden, Gubernur,Bupatiatau Walikota, pilkades sudah lahir sejak dulu. “Jangan sampai demokarsi desa tercederai dengan langkah politik kotor dan menyesatkan masyarakat,” pungkasnya. (fud)

OPINI

Demokrasi di Tengah Ancaman Korupsi

salam songkem

Menata Negara

N

egara ini memang perlu ditata berkelanjutan.

Sebab masih banyak kekacauan yang perlu dibenahi. Jika memang kita satu tujuan: membangun Indonesia yang baik dan berwibawa. Ketidakwibawaan negara, karena negara ini tidak dibangun dengan baik.

Ketidakbaikan Indonesia ditunjukkan dengan beragam penyimpangan hukum yang terjadi di Indonesia, salah satunya bahkan menyeret penguasa hukum di lingkungan MK, Akil Muchtar.

Demikian juga kasus Badan Intelijen Negara (BIN) yang diduga menjemput paksa mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Profesor Subur Budhisantoso. Sehingga akibat dari tudingan tersebut, BIN harus memberikan bantahan, agar publik dapat memperoleh pengetahuan berimbang, bahwa yang ditudingkan ke BIN tersebut tidaklah benar.

Itu juga merupakan bagian dari ketidakberesan yang terjadi di negara ini. kasus yang menimpa Akil Muchtar dan BIN sejatinya dua kasus berbeda yang dialami oleh pribadi Akil Muchtar dan BIN, namun karena kedua kasus tersebut berada di bawah wilayah kekuasaan Indonesia, maka negara ini juga menerima imbasnya. Sebab itu membuktikan bahwa Indonesia belum bisa menata negara ini secara baik, sehingga MK dan BIN, yang berada di bawah pemerintahannya tersandung masalah masing-masing, dan membuat malu negeri ini.

Akibat dari ketidakmampuan Indonesia menata negaranya, berbagai masalah yang terjadi di wilayahnya terus mencorengkan arang ke negeri ini. Menambah citra Indoneisa semakin terpuruk, dan akan terus terjerambab apabila negara ini tidak segera bangkit berbenah dengan sebenar-benarnya.

Berbenah sebenar-benarnya tentu menjadi sangat urgen, sebab sebenarnya Indonesia sejatinya sudah berbenah, hanya saja selama ini pembenahan yang dilakukan masih belum sebenar-sebenarnya. Sama saja dengan menyebutkan Indonesia masih belum serius membaiki negerinya sendiri. Nyaris hampir di semua sektor pemerintahan ini amburadul. Di sektor hukum dan tata birokrasinya, sangat kentara kacau balau. Belum lagi bidang penguatan ekonomi, konon katanya makin baik, namun yang terjadi justeru negara ini memiliki hutang luar negeri diatas Rp 2000 triliun.

Bila dirunut akar permasalahannya, semua kasus yang mendera negeri ini sesungguhnya berawal dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih sulit dienyahkan dari tanah air ini. KKN sudah cukup lama dimusuhi oleh negara, namun justeru tidak sedikit pejabat negara yang terlibat kasus korupsi. Padahal andaikan uang negara yang dikorupsi itu dikembalikan ke kas negara, atau uang negara jika tidak dikorupsi, maka negara ini dipastikan sanggup menggratiskan pendidikan dari jenjang SD hingga S-3. Itu baru disebut penataan negara yang sebenar-benarnya. (*)

Hegemoni negara dalam upaya memberantas mafia korupsi di Indonesia hingga kini nyatanya masih belum bisa stabil, dalam artian merajalelanya budaya korupsi yang dilakukan oleh para elit politik menunjukkan bahwa betap naifnya negara kita dan betapa ruginya negara kita untuk membangun sebuah perubahan.

K

orupsi yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa yang tunduk dan setia pada kepentingan berbagai korporasi asing pada hakekatnya berkaitan erat dengan kejahatan korporasi (corporate crime).

Dalam ilmu kriminologi, kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh sebuah korporasi (misalnya entitas bisnis yang mempunyai hak-hak sebagaimana hak-hak personal) atau kejahatan yang dilakukan oleh perorangan yang diidentifikasi sebagai korporasi atau entitas bisnis.

Sampai sekarang korupsi di negara berkembang dilihat oleh korporasi-korporasi besar sebagai hal lumrah. Kegiatan-kegiatan destruktif berbagai korporasi terhadap negara berkembang dianggap sebagai akibat kompetisi di pasar global. Secara demikian perusahaan-perusahaan besar menyogok pemerintah yang sedang berkuasa tidak lain agar bisnis mereka dapat meraup keuntungan sebesarbesarnya.

Rizal Ramli dalam pengantar buku Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia mengatakan, sehabis kejatuhan pemerintahan otoriter Soeharto, ternyata ruang kosong dari demokrati-

Tabiat Insani

sasi dengan cepat diisi dan diambil alih oleh oligarki politik dan ekonomi yang tumbuh pada masa orde baru. Dengan kata lain demokratisasi Indonesia telah dibajak oleh tokoh-tokoh dan kekuatan lama orba yang telah berhasil melakukan akumulasi financial maupun jaringan selama 32 tahun orba.

Ia menambahkan, tidak aneh bahwa transisi system otoriter ke system demokratis tidak membawa manfaat yang besar pada kemajuan Negara maupun kesejahteraan rakyat. Seperti diketahui, proses pemilu maupun pilkada sangat diwarnai dan didominasi oleh politik uang, jika kecenderungan ini terus berlanjutt, maka akan timbul banyak pertanyaan tentang apakah demokrasi ada manfaatnya untuk rakyat kebanyakan.?

Sangat sukar, misalnya untuk membedakan idelogi, visi, dan strategi berbagai parpol yang ada di Indonesia karena dominannya komersialisasi dan pragmatisme politik. Rakyat biasa diberikan pilihan-pilihan partai dengan symbol-symbol yang berbeda, tetapi sebetulnya esensi maupun programnya tidak jauh berbeda.

Dalam konteks seperti ini demokratisasi yang diharapkan mampu mengurangi kecenderungan massa mengambang, justru menimbulkan gejala sebaliknya.

Pada mei 1998 euforia gerakan reformasi atas nama rakyat dan mereka yang tak pernah didengar suaranya telah mencabut mandat kepada DPR MPR hasil pemilu 1997. Saat itu pula teriakan tuntutan demokrasi yang sebenarnya mencuat ke permukaan. Sejak saat itulah kata Reformasi sering diteriakkan dan didengar.

Dalam buku catatan hitam lima presiden Indonesia Ishack Rafick, wartawan senior, menuliskan bahwa setahun setelah keberhasilan reformasi, kaum reformis terjebak dalam arus pemikiran demokrasi kepartaian.

Padahal mereka belum lagi memegang kendali. Artinya tanpa disadari kaum rerormis telah melikuidasi dirinya sendiri sebagai agen perubahan.

Padahal krisis ekonomi berkepanjangan telah melumpuhkan sendi-sendi kekuasaan politik hingga ke pelosok, rakyat tidak lagi hormat pada Negara dan symbol-symbol kekuasaan.

Namun banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada

masa pemerintahan orde baru, terutama terletak pada ketidakadilan dibidang politik, ekonomi dan hukum.

Tekad orde baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu manfaat dari yang diberikan dalam demokrasi adalah memberikan kesempatan berupa kemerdekaan bagi rakyat biasa untuk mengemukakan pendapat mereka, demokrasi adalah wujud nyata bagaimana rakyat bisa menyalurkan aspirasi kepada pemimpinnya. Hal itu semua seakan hanyalah sebatas wacana diatas kertas, demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada ditangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa.

Sementara itu, dalam buku Amien Rais, Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia, menuturkan korupsi adalah perilaku pejabat public, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka. Merajalelanya budaya korupsi di negeri ini seperti kasus yang hingga sekarang belum terselesaikan dengan menyeret kader-kader partai demokrat mulai dari kasus M. Nazarudin selaku mantan bendahara umum partai demokrat, mantan ketua umum partai demokrat Anas Urbaningrum, mantan menpora Andi Alfian Mallarangeng, hingga Angelina Sondakh.

Belum lagi kasus Luthfi Hasan Ishaq selaku mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terseret namanya kasus dugaan daging impor sapi dan kasus-kasus korupsi lainnya.

Belum lagi kasus fatanah Demokrasi sebagai Alat Dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, bukan penguasa. Mochtar Lubis mengatakan: “meskipun lembaga-lembaga demokrasi lengkap tersedia seperti DPR, MPR, pers dan trias politika dianut, yakni pemisahan

antara lembaga legislative, yudikatif dan pemerintah, tetapi yang lebih dominan dalam peta politik kita ini adalah pemerintah”.

Demokrasi sebagai nilai untuk mensejahterakan kehidupan rakyat secara merata harus dijadikan kendaraan dalam memberantas mafia korupsi, bukan demokrasi yang dilegitimasi untuk mengeksploitasi kepentingan kelompok tertentu. Sehingga kemudian berdemokrasi tidak hanya dijadikan instrument untuk meraih kekuasaan semata tetapi bagaimana berdemokrasi bisa meminimalisir korupsi yang menjadi tradisi.

Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan terkait mengenai penyelenggaraan negara dan kemudian birokrasi pemerintahan wajib memberikan informasi yang berkorelasi mengenai kepentingan umum sehingga terbentuk komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat.

Penegakan Hukum Lemahnya pengawasan penegakan hukum kita menjadi salah satu dasar merebaknya penyakit korupsi di negeri ini, bahkan sampai menjalar ke institusi negara seperti DPR, kejaksaan, kepolisian. Salah satu dibentuknya KPK merupakan terjadinya demoralisasi dalam lembagalembaga penegakan hukum. Rasionalisasi eksistensi KPK karena tidak satupun lembaga-lembaga yang terlibat kasus korupsi seperti kepolisian, kehakiman, DPR, dan kejaksaan.

Sebenarnya tanpa adanya KPK kalau lembaga-lembaga penegak hukum bisa menjalankan fungsi dan perannya dan memiliki kredibilitas dalam memberantas kasus-kasus korupsi serta memegang teguh komitmen dan tanggung jawab yang kuat dalam hal memberantas korupsi. Hanya dengan birokrasi yang transparan dan akuntabel di lembaga-lembaga hukum dan kasus korupsi bisa diantisipasi, sehingga tatanan demokrasi yang selama ini menjadi objeknya korupsi dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya konstitusi. = *) aktivis Himpunan Mahasiswa Islam.

Aksara itu Pilar Islam

B

elakangan ini kasus perdagangan manusia makin marak terjadi. Setidak-tidaknya informasi itu yang terungkap dalam berbagai catatan media, belum lagi eksploitasi seksual komersial, pelacuran anak di bawah umur, dan sejenisnya yang belum terendus jurnalis, sudah cukup memiriskan hati. Sehingga kasus perdagangan manusia itu kini menjadi isu prioritas bagi negara Asean, yang perlu segera ditangani bersama-sama.

Beragam kasus perdagangan manusia itu bukan tabiat insani, bahkan justeru tabiat insani tidak pernah membenarkan tindakan mengkomersialisasikan sesama manusia. Sebab perdagangan manusia itu menyerupai perbudakan gaya baru. Sehingga eksistensinya harus segera dipunahkan, sebagaimana semangat keagamaan memerangi perbudakan.

Memang, di dunia termasuk di negara ini, mengeksploitasi anak di bawah umur, juga meniagakan seks, sudah mulai terstruktur rapi. Dalam operasinya ada yang tersembunyi, ada pula yang dilegalisasi seperti di kompleks-kompleks pelacuran. Pemerintah tampaknya tak bernyali menindak berbagai kasus perdagangan manusia tersebut. Terbukti selama ini, pemerintah hanya berkoar akan menutup legalisasi dan akan menangani perdagangan manusia, bahkan pemerintah menggelontorkan dana miliaran rupiah, namun hingga saat ini nyali pemerintah masih belum bertaji, alias hanya tong kosong nyaring bunyinya.

Di lokalisasi Dolly dan Jarak, Jatim, misalnya. Di dua lokalisasi itu terdapat 311 wisma dengan menampung 1.028 PSK, sudah lama direncanakan ditutup, tapi hingga saat ini masih belum terbukti. Tentu saja berbagai alasan yang digulirkan untuk menutup-nutupi kenyataan janji yang tak kunjung ditepati. Itu sebagian peristiwa yang memantik kekhawatiran, upaya pemerintah menangani masalah perdagangan manusia, lokalisasi, eksploitasi anak di bawah umur untuk dipekerjakan di hostes-hostes pelacuran, dan sejenisnya, sekedar retorika an sich.

Pemerintah Jatim, Indonesia, bahkan negara-negara di Asea, yang memang memiliki kepedulian mengatasi masalah perdaganan manusia tersebut, harus benar-benar membuktikan keseriusannya agar tidak melukai publik. Perdagangan manusia dapat mencederai badan dan psikologi, namun janji negara-negara Asea mengatasi masalah kemanusiaan tersebut yang tak ditepati malah lebih membinasakan.

UNFPA, IOM, WHO, dan negara-negara Asean yang berkompeten melindungi aspek kemanusiaan menjadi harapan baru bagi terlindunginya kemanusiaan dari pengeksploitasian di luar batas-batas kemanusiaan yang dibenarkan secara hukum. (*)

A

7

RABU 23 OKTOBER 2013 NO. 0224 | TAHUN II

Aksara terus mengajak manusia untuk berkelana dari satu dunia ke dunia yang lain.

Aksara mengajak manusia untuk menjumpai masa lalu, menyapa masa sekarang, dan menata hidup sempurna untuk masa akan datang.

K

eterlibatan seseorang dengan aksara akan menuai makna tak terhingga, mereka akan terus berada di jalan intelektual. Berada di jalan aksara akan terus ditempuh meski panjang untuk menata diri dalam kontruksi dan kontribusi untuk jagat aksara.

Pergulatan diri dengan aksara memang akan terus menimbulkan pertanyaan yang terus menerus untuk mengungkap suatu pembenaran serta pembuktian bahwa aksara mampu menjadi sumber imajinasi dan sumber kebermaknaan hidup. Pengungkapan gagasan yang terus terpendam dalam diri seorang pembaca memang tidak akan lepas dari kerja kata untuk menggapai makna.

Keimanan diri dalam aksara akan mengajak manusia untuk lebih menatap masa depan dengan penuh kewaspadaan dan kewarasan. Menata waktu yang dilewati untuk terus menyaksikan diri dengan penuh kehausan

bacaan. Begitulah keadaan pada puncak perbukuan di Islam. Islam mengalami puncak kejayaannya ketika Islam menyadari aksara sebagai sebuah kebutuhan yang tidak bisa terlepaskan.

Dalam buku Kejayaan Sang Khalifah Harun Ar-Rasyid (2013) Benson Bobrick menarasikan kecakapan dan kecerdasan sang Khalifah dalam mengatur, mengembangkan, dan mempertahankan negerinya. Dalam buku ini Harun Ar-Rasyid dikisahkan mampu menciptakan kemakmuran dan mencapai puncak kejayaan Islam masa dinasti Bani Abbasyiyah. Ia menjadikan Baghdad sebagai kota paling pluralis di dunia. Tak hanya dari segi geografisnya saja yang menjadi lintasan perdagangan antara Asia dan Mediterania. Tapi, juga dari berbagai keilmuan yang terus dikembangkan sehingga Baghdad mengalami puncak kejayaan yang membanggakan yang sekaligus menjadi bukti akan majunya Islam yang turut memberikan kontribusi terhadap keilmuan yang ada di Barat.

Keilmuan yang terus dikembangkan pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid menjadi bukti atas kemajuan Islam yang bergulat dan terus mengembangkan aksara dengan menerbirkan berbagai karya para ilmuwan. Ilmuwan meyakini bahwa ajaran Islam yang dari Nabi Muhammad sangatlah kental dengan perjuangan aksara. Dan Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan aksara ke muka bumi mengacu pada turunnya ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad: iqra’. Jadilah kamu sang pembaca!

Intelektualitas di Masjid Dalam buku Dunia Arab, Sedjarah Ringkas Philip K. Hitti menceritakan masa gilang gemilang Cardoba yang tidak terletak di lapangan politik melainkan dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Apalagi setelah pemerin-

tahan dari tangan Abd-ar-Rahman III diganti oleh Al-Hakam, seorang sarjana yang suka memajukan ilmu pengetahuan. Banyak derma yang disediakannya untuk para sarjana dan guna mendirikan duapuluh tujuh buah sekolah umum di ibu kota. Di bawah pemerintahannya, Universitas Cardoba yang oleh Abd-al-Rahman III ditempatkan dalam sebuah masjid yang ternama menjadi suatu lembaga yang terbaik di antara lembagalembaga pengajaran di dunia kala itu.

Hal ini dapat diambil contoh oleh Al-Azhar di Kairo ataupun Nizamiyah di Baghdad. Di sana mahasiswamahasiswa Islam dan Kristen, baik dari Spanyol sendiri atau dari bagianbagian lain di Eropa, Afrika dan Asia, bersama-sama belajar.

Dari sejarah ini, kita bisa mengetahui bahwa masjid sebagai pusat peradaban umat Islam memang dibentuk bukan hanya sebagai tempat ibadah semata melainkan juga tempat untuk menyemai kebudayaan aksara yang sekaligus menjadi tempat akulturasi budaya. Islam bukanlah hanya sebatas agama tak bervisi literasi.

Sejarah aksara dalam Islam melampaui sekat-sekat dunia. Sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad, Dinasti Umayyah, Abbasyiyah, dan Fatimiyyah merupakan masa kejayaan Islam karena pergaulan pemimpinnya dengan aksara. Demikian juga dengan tingkat kesadaran masyarakatnya terhadap makna aksara.

Kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan juga dirasakan oleh M. Iqbal, filosof sekaligus penyair dari Pakistan itu terlihat ketika mengkritik negerinya yang tidak punya kesadaran akan pendidikan. Dalam puisinya Iqbal menulis seruang aksara dengan cemas: Abad ini adalah malaikat kematian untuk kalian// Dengan merawat ala pencari nafkah ia cekik jiwamu// Hatimu gemetar tat-

kala memikirkan perjuangan// Hidup adalah kematian bila ruh jihad telah hilang// Pendidikan membuatmu asing dari kegairahan bangsawan// yang mendorong cendekiawan bersikap berani tak kenal gentar// Alam menganugerahimu ketajaman mata elang, tapi perbudakan memberimu penglihatan buram seekor kelelawar.

Seruan Iqbal menjadi bukti bahwa pengakuan sebagai muslim bukan hanya pada atas pengakuan ungkapan tanpa ada tindak lanjut yang nyata dalam tindakan untuk membuat Islam maju dan menjadi agama rahmatan lil-‘alamin. Sejarah pergulatan muslim dengan aksara perlu diketahui oleh masayarakat Indonesia mengingat Indonesia adalah negara terbesar dengan mayoritas agama Islam. Pengetahuan tentang sejarah akan menjadi referensi untuk penginsafan diri untuk bermakna dalam dunia aksara.

Indonesia tak perlu terlalu bangga dengan Islamnya jika jihad untuk mengenal aksara tidak dimiliki dan bahkan hampir hilang. Islam bukan hanya identitas di KTP saja. Memajukan Islam bukan dengan meramaikan dakwah di masjid-masjid tanpa berbekal pengenalan akan sejarah dan pengukuhan kesalehan dengan aksara.

Masjid juga runtuh spritualitasnya tanpa religiositas beraksara. Ketika terucap kata ‘masjid’ yang dalam Bahasa Arab berarti “kata sujud” sekiranya ada kesadaran bergerak dalam bentuk aksara. Sujud tidak hanya penghambaan diri pada Yang-di-Atas.

Pun pengabdian diri sesama manusia.

Masjid sebagai pusat peradaban Islam sudah mulai runtuh, karena masjid tak bisa menghasilkan produk buku: masjid sebagai pusat aksara. = *) Alumnus Pondok Pesantren Al-In’am Banjar Timur Gapura Sumenep - Madura.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHR A GA

88

RABU 23 OKTOBER 2013 NO. 0224 | TAHUN II

Free Kick!

Sisi Romantis Ronaldo di Mata Irina Shayk

KISAH CINTA super model Irina Shayk dengan Cristiano Ronaldo sudah berjalan cukup lama. Tahun-tahun telah berlalu, Irina semakin cinta saja kepada kekasihnya itu. Irina, 27 tahun, dan Cristiano Ronaldo, 28 tahun, diketahui publik mulai menjalin hubungan asmara sejak Mei 2010 lalu.

Artinya sudah sekitar 3,5 tahun keduanya menjadi kekasih.

“Kami sudah bersama-sama lebih dari tiga tahun dan aku menikmati hubunganku!” tutur Irina di Marca.

Nampaknya, hubungan kasih ini memang sudah sreg bagi keduanya. Sejauh ini hubungan keduanya relatif sepi dari gosip, kendatipun mereka sama-sama hidup di dunia nan glamor.

Irina sendiri setidaknya mengakui kalau Ronaldo telah menjadi sosok Arjuna yang sempurna buatnya. Maka tak heran jika ia pun mulai memikirkan untuk memasuki jenjang berikutnya, walaupun juga tidak mau terburu-buru melangkah.

“Ia senantiasa memberi dukungan. Ia selalu berada di sisiku dan tahu bagaimana cara membuatku gembira. Ia sangat mengerti diriku dan memahami pekerjaanku, yang mana sangat penting buatku.

Aku mencintai profesiku dan gemar pesiar, jadi aku butuh pasangan yang mengerti dengan apa yang aku lakukan dan memberi kekuatan untuk melakukannya,” beber Irina.

“Terkadang aku bisa menjadi seseorang yang sangat menuntut dan Cristiano amat sabar menangani kepribadianku. Jadi aku akan berusaha memberinya seluruh dukunganku ketika ia membutuhkannya,” janji perempuan kelahiran Rusia tersebut. (dari berbagai sumber)

Misi Wajib Menang!

Dua raksasa sepakbola Eropa akan berhadapan di Santiago Bernabeu, dini hari nanti.

Sama-sama mengusung misi wajib menang.

Kemenangan akan memuluskan langkah Real Madrid ke babak berikutnya. Pun kemenangan akan memperpanjang nafas Juventus di Liga Champions.

MADRIDPertandingan Liga Champions pada Kamis (24/10) dini hari nanti mempertontonkan laga besar antara Real Madrid dan Juventus di Santiago Bernabeu. Bagi Juventus, laga ini adalah sebuah upaya mengatasi kemustahilan memetik kemenangan di kandang lawan. Sebab, hanya kemenangan yang akan menjaga asa anak-anak asuh Antonio Conte melaju lebih jauh di Liga Champions musim ini.

Tetapi Madrid juga tidak mau harga dirinya diinjak-injak di hadapan pendukungnya sendiri.

Mereka juga ingin memetik tiga poin guna semakin memastikan posisi mereka di babak 16 besar. Nasib Madrid dan Juve memang berbeda jika dilihat dari tabel klasemen. Madrid kokoh di puncak dengan raihan enam angka berkat hasil dua kemenangan atas Galatasaray dan Copenhagen, sementara Juve berada di posisi runner-up hanya dengan koleksi dua poin dari hasil dua kali imbang yang didapat dari tim yang sama.

Kemenangan tampaknya akan menjadi harga mati bagi “Bianconeri” jika tidak ingin kesulitan di akhir putaran grup nanti. Apalagi, jika Galatsaray atau Copenhagen meraih kemenangan di saat yang sama, sementara Juve menderita kekala-

Bonucci

Pirlo Padoin Pogba

Chiellini

Asamoah

Carvajal

Varane

Illarramendi

LIVEONTV RABU 23 OKTOBER 2013 Laga Persahabatan Indonesia Red vs Manchester United Legends 18:00 WIB di MNCTV KAMIS 24 OKTOBER 2013 Fase Grup Liga Champions Real Madrid vs Juventus 01:30 WIB di SCTV Liga Eropa FC Sheriff vs Tottenham Hotspurs 23:45 WIB di SCTV Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

ANDREA PIRLO Visi bermain Andrea Pirlo dari lini tengah Juventus diharapkan akan mengangkat performa timnya saat melawan Real Madrid

• Di Liga Champions musim ini, torehan 10 gol Real Madrid masih yang terbanyak dibandingkan kontestan-kontestan lain.

• Cristiano Ronaldo memimpin daftar top scorer sementara dengan 5 golnya.

• Seperti musim lalu, Juventus baru mendapat 2 poin dari 2 laga awal.

• Di Liga Champions musim ini, Juventus telah menghasilkan 65 crossing, lebih banyak daripada tim-tim lain.

• Laga ini akan dipimpin wasit Manuel Grafe (Jerman)

No Klub

M M S K SG P

1 Real Madrid 2 2 0 0 10-1 6 2 Juventus 2 0 2 0 3-3 2 3 FC. Copenhagen 2 0 1 1 1-5 1 4 Galatasaray 2 0 1 1 3-8 1 Keterangan

M=Main | M=Menang S=Seri | K=Kalah SG=Surplus Gol | P=Poin

Ramos

Khedira

Marcelo

Modric

Marchisio Di Maria

Tevez

DATA DAN FAKTA

Casillas

Buffon

Barzagli

Madrid Iker Casillas. Penjaga gawang Timnas Spanyol ini selalu menjadi cadangan di kompetisi domestik sejak mengalami cedera musim lalu. Posisinya diambil alih oleh Diego Lopez.

Namun, Ancelotti pernah berujar jika ia menyiapkan skenario untuk menjadikan Casillas sebagai kiper utama di ajang Liga Champions.

Nama lain yang akan menjadi perhatian adalah Gareth Bale. Teka-teki pemain termahal dunia ini masih mengundang banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Pihak Madrid menyebut cederanya pemain yang diboyong dari Tottenham Hotspurs sebagai hal yang dibesar-besarkan. Duet Bale dengan Cristiano Ronaldo di lini sayap memang dinantikan pecinta si kulit bundar dunia. Kecepatan serta teknik tinggi yang dimiliki keduany a dipercaya akan menjadi ancaman bagi setiap lawan, tidak terkecuali Juve. (espn/carol aji/dar)

akan cukup mempengaruhi lini tengah Juve karena ia merupakan stabilisator permainan Juve bersama Andrea Pirlo dan Claudio Marchisio.

Namun, jika Vidal tidak bisa turun, tempatnya akan digantikan gelandang muda Paul Pogba yang melesakan satu gol ke gawang Fiorentina.

Meski begitu, kubu Madrid tampaknya enggan terlalu jumawa menghadapi partai nanti.

“Kami sangat menghormati Juve. Di sana ada pemain kunci seperti Pirlo dan Buffon. Seluruh pemain mereka punya kualitas. Saya tidak bisa bilang siapa pemain yang harus diwaspadai,” ujar bek Madrid, Pepe.

Menilik pertemuan kedua tim di ajang Eropa, Madrid dan Juve tercatat telah bertemu sebanyak 14 kali. Di Santiago Bernabeu, “Los Blancos” meraih lima kemenangan dan dua kekalahan. Kedua tim juga pernah bentrok di partai final Piala Eropa 1998 dengan dimenangkan Madrid lewat lesakan striker Predrag Mijatovic. Terakhir, mereka bertemu di fase grup Liga Champions musim 2008/09. Ketika itu, Juve menang 2-1 di Turin dan menang 2-0 di Bernabeu berkat dua gol Alessandro Del Piero.

Di laga nanti juga diharap k a n akan menjadi ajang unjuk diri kiper

han. Nasib juara bertahan Serie A itu pun diujung tanduk untuk bisa lolos ke babak 16 besar.

Madrid jelas diuntungkan faktor dukungan suporter.

Apalagi penampilan mereka kini semakin padu menyusul kemenangan beruntun dalam tiga partai terakhir di La Liga, termasuk saat menang dari Malaga 2-0 akhir pekan lalu. Tiga poin atas Juve berarti akan membuka jalan lebar Madrid untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Pasalnya, dari Galatasaray dan Copenhagen, tim asal Turin dinilai sebagai saingan terberat Madrid di fase grup. Jika bisa melewati laga ini dengan sempurna, skuat asuhan Carlo Ancelotti ini pun akan semakin ringan melangkah ke babak selanjutnya.

Madrid semakin berada di atas angin menyusul hasil yang kurang bagus yang didapat Juve di Serie A. Akhir pekan lalu, “The Old Lady” harus menelan pil pahit setelah dikalahkan Fiorentina 2-4, meskipun sempat memimpin dua gol di babak pertama. Keadaan ini tentu akan membuat mental tim asuhan Antonio Conte sedikit terganggu jelang lawatan mereka ke ranah Spanyol.

Conte juga terancam tidak bisa menurunkan salah satu pemain andalannya Arturo Vidal. Gelandang Chile itu dilaporkan mengalami masalah otot usai tampil menghadapi Fiorentina. Kehilangan Vidal

Mourinho Siap Jalani Hukuman

LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho dihukum oleh Football Association (FA) karena tindakan tidak terpujinya yang memprotes keputusan wasit saat “The Blues” melumat Cardiff City 4-1 di ajang Liga Utama Inggris Sabtu (19/10) lalu. Ketika itu pria Portugal ini diusir keluar lapangan oleh wasit Anthony Tayler pada pertengahan babak kedua setelah wasit mengingatkan beknya Branislav Ivanovic yang mengulur-ulur waktu saat terjadi lemparan ke dalam.

Tetapi kemungkinan besar Mourinho akan menerima hukuman denda uang daripada dilarang mendampingi anak-anak asuhnya dari pinggir lapangan. Mourinho sendiri akan sangat frustrasi bila akhirnya harus duduk di antara fans Chelsea pada laga akhir pekan ini.

“Berada bersama fans bukan sesuatu yang lucu. Ini sebuah kondisi yang membikin frustrasi karena saya perlu berkomunikasi dengan para pemain, tetapi saya tidak bisa lakukan. Saya tidak mengerti alasan wasit menghentikan saya saat saya melaksanakan tugas. Sampai saat ini, saya tidak ingin membuat komentar,” ujarnya. (espn/aji)

RABU 23 OKTOBER 2013

Llorente

Benzema

C. Ronaldo

CRISTIANO RONALDO Kecepatan, teknik, dan naluri gol Cristiano Ronaldo akan menjadi andalan Real Madrid untuk membombardir gawang Juventus. Cristiano Ronaldo sejauh ini menjadi Top Skor sementara Liga Champions

Prancis Senang Jumpa Ukraina di Play Off PARIS - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Prancis Didier Deschamps senang bukan kepalang karena timnya bertemu dengan Ukraina di babak play off Piala Dunia 2014, berdasarkan hasil undian pada Senin (21/10) lalu.

Sebelumnya, kapten Prancis saat menjuarai Piala Dunia 1998 itu khawatir akan bertemu dengan Portugal di babak play off menuju Brasil.

Deschamps patut optimistis karena melawan Ukraina jauh lebih mudah dibandingkan Portugal. Tetapi, Ukraina juga bukan sebuah tim yang mudah ditundukkan. Meskipun, dalam tujuh laga terakhir, Perancis tidak pernah kalah dari Ukraina.

Dalam tujuh laga itu, Prancis empat kali menang dan tiga kali imbang.

Dalam Piala Dunia empat tahun silam, Prancis juga lolos ke Afrika Selatan melalui babaik Play Off. Mereka menyingkirkan Irlandia di babak yang dimainkan dalam dua leg terse-

but. Melawan Ukraina, Prancis akan bertandang ke Ukraina pada leg pertama, sebelum menjamu lawannya itu di Stade de France pada leg kedua.

“Ini tidak akan mudah.

Mereka sebuah tim yang belum

terkalahkan dalam tujuh laga dan memiliki pertahanan yang baik dengan jumlah kemasukan gol yang sangat minim. Pergi ke Ukraina juga adalah sebuah perjalanan panjang buat kami.

Untungnya kami memainkan

leg kedua di kandang kami.

Kami sangat percaya diri, tetapi kami juga harus menghormati lawan yang akan berjuang matimatian untuk menjaga peluang mereka ke Brasil tahun depan,” kata Deschamps.

Penyerang Arsenal yang juga ujung tombak tim ayam jantan, Oliver Giroud juga senang dengan hasil undian ini. Pasalnya, Prancis sudah mengalahkan Ukraina 2-0 pada babak grup Piala Eropa di Polandia dan Ukraina tahun 2012 lalu.

“Sejujurnya saya paling takut kalau sampai bertemu Portugal. Sekarang semuanya lega karena kami berjumpa Ukraina.

Kami tahu Ukraina karena sudah saling berhadapan beberapa kali dan kami memetik hasil cukup bagus pada laga terakhir melawan mereka di putaran final Piala Eropa 2012. Tetapi kami harus tetap hati-hati karena mereka adalah sebuah tim

yang bagus dengan pemain-pemain berkualitas,” ujarnya.

Dia melanjutkan, “Mereka sebuah tim yang bagus dengan sebuah generasi pemain yang bagus pula. Mungkin mereka hanya kurang pengalaman dari kami, tetapi mereka sangat berbakat. Kami akan konsentrasi penuh pada pertandingan ini dan sangat percaya diri. Dan, kami harus tembus ke Brasil.”

Sementara itu Presiden Federasi Sepakbola Prancis Noel Le Graet senang dengan hasil undian tersebut. “Bermain di kandang pada leg kedua cukup memuaskan. Ini menggembirakan, meski akan bermain melalui waktu ekstra. Saya senang dengan hasil undian ini. Ukraina bukanlah sebuah lawan yang mudah karena posisi mereka di peringkat FIFA di atas kami.

Mereka bermain bagus, tetapi Prancis juga sudah mengalami kemajuan,” tegasnya. (espn/aji)

Taneyan Lanjang RABU 23 OKTOBER 2013 NO.0224 | TAHUN II

RABU

23 OKTOBER 2013

1 9

KESEHATAN

Penderita DBD-TBC Semakin Meningkat

achunk/for koran madura

MASIH BERTAHAN. Musik tradisional "Terbheng" di Sumenep yang masih bertahan di era modern, alat musik mirip dengan alat musik hadrah dan diiringi dengan tarian penari dan macan-macanan.

Neter Kolenang

Bisnis Titin

U

sia muda tidak menghalangi Lam’atin belajar bisnis. Mahasiswi kelahiran 21 Juli 1992 itu sudah hampir setahun menggeluti dunia bisnis, yaitu bisnis buku. Di tengah kesibukan kuliah dan aktif di organisasi pergerakan, walaupun hanya sendirian, masih sempat mengelola Toko Buku IQ Media.

“Bisnis buku itu bukan hanya menguntungkan tapi juga mencerdaskan. Pemasaran dan persaingannya juga tidak terlalu rumit karena memiliki pangsa pasar tersendiri. Dari mengelola toko (buku) ini, aku dapat banyak gagasan dan ilmu sekalipun hanya dari sinopsisinya,” tutur perempuan yang masih aktif di lembaga pers mahasiswa itu sambil tersenyum.

Titin, panggilan akrabnya, merasa sangat bersyukur. Sekalipun keuntungan yang diperoleh dari bisnisnya tidak seberapa, tapi setidaknya mengurangi beban keluarga dalam membiayai studinya di perguruan tinggi. “Syukurlah tidak terlalu ngerepotin, Bunda.

Bisa lebih mandiri.” (mk)

Lam’atin

Mahasiswi

Pengadaan Alat Peraga Harus Ditender Ulang Tak Ada Rekanan yang Memenuhi Syarat PAMEKASAN - Pengadaan alat peraga pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) senilai Rp 2, 4 miliar lebih di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan harus ditender ulang. Rinciannya, SD sebesar Rp 675.292.800 dan SMP Rp 1,77 miliar.

Pengadaan alat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013 itu dinyatakan gagal dan harus ditender ulang, karena tak satu pun rekanan memenuhi persyaratan administratif pada pelaksanaan lelang pengadaan alat peraga yang dilaksanakan beberapa waktu.

Pada pelelangan kali ini, sekitar 8 perusahaan sudah memasukkan penawaran kepada panitia lelang. Namun setelah dilakukan evaluasi, tak satu pun rekanan yang mengajukan penawaran lulus verifikasi administrasi.

Moh. Tarsun, Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Pamekasan menjelaskan di tingkat SMP negeri dan swasta, terdapat 168 lembaga penerima se-Pamekasan.

Hanya saja, pengadaan untuk lembaga calon penerima itu berfariatif, masing-masing alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat

peraga bahasa, dan alat peraga olahraga.

Rinciannya, 43 sekolah berupa pengadaan alat peraga matematika, 51 sekolah alat peraga IPS, 11 sekolah alat peraga bahasa, dan 63 sekolah pengadaan alat peraga olahraga.

Sementara itu, rincian plotong pengadaan alat peraga untuk tingkat SMP, belum diperolah keterangan, mengenai jumlah sekolah dan jenis pengadaannnya. "Pengadaan alat peraga ini dinyatakan gagal tender, karena dari semua penawaran yang masuk tidak memenuhi syarat," katanya.

Sementara itu, Kabag Administrasi dan Pembangunan Pemkab Pamekasan, Basri Julianto juga memstikan penyebab gagalnya pelelangan kali ini, karena tidak ada rekanan yang memenuhi syarat. Ia juga menegaskan tidak ada tensi lain dalam gagalnya

RELAWAN DEMOKRASI TITIPAN

pelelangan tersebut melainkan murni karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Pihaknya belum memastikan, kapan pengadaan alat peraga itu bisa ditender ulang.

Dalam catatan koran ini, sedikitnya sudah dua program yang nilainya miliaran rupiah di Kabupaten Pamekasan dinyatakan gagal lelang. Sebab selain pengadaan alat peraga pendidikan, lelang proyek program listrik masuk desa (PLMD) senilai Rp 4.5 miliar yang direncanakan terealisasi tahun ini, juga dinyatakan gagal lelang dengan alasan sama.

Dalam proyek ini, terdapat enam paket pekerjaan yang dilelang. Yaitu, pemasangan Tiang Beton (TIBET), saluran udara tegangan menengah (SUTM), serta saluran udara tegangan rendah (SUTR).

Harga perkiraan sendiri (HPS) paket pertama, senilai Rp. 909.

466. 000, paket kedua, Rp. 825. 871.

000, paket ke tiga, senilai Rp. 639.

796. 000, paket keempat, senilai Rp. 671. 437. 000, paket ke lima, senilai Rp 902. 030. 000, dan paket ke enam, senilai Rp. 621. 913. 000. (uzi/muj/rah)

PT GARAM TIDAK BELI SESUAI HET

Bakal Dilaporkan ke Menko Perekonomian SUMENEP – Komisi B DPRD Sumenep memastikan akan melaporkan PT Garam ke Menteri Koordinator Perekonomian (Meno Perekonomian) Hatta Rajasa. Komisi yang menangani perekonomian tersebut menyesalkan kebijakan PT Garam.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep Dwita Andryani mengatakan niatnya untuk menghadap menteri supaya tahu tentang kondisi di bawah. Yakni, PT Garam membeli garam rakyat di bawah standar. ”Pembelian jauh di bawah harga standar, kan sangat mengecekan petani. Makanya, perlu dilaporkan. Dulu sudah pernah menghadap tapi tidak ketemu,” katanya, Selasa (22/10).

Dengan laporan tersebut, setidaknya, sambung dia, Menko Perekonomian bisa melakukan langkah tegas untuk menekan PT Garam agar patuh pada aturan yang ada. “Karena harapan kami memang seperti itu, PT Garam bersedia membeli dengan HET (harga eceran

tertinggi) yang dipatok oleh pemerintah, biar petani tidak sengsara,” ucapnya.

Menurut Politisi PAN ini, tidak kali ini saja PT Garam melakukan tindakan yang merugikan rakyat. Sehingga, pihaknya harus melangkah tegas ke Menko Perekonomian. ”Kami tidak mau masyarakat menjadi korban. Sebab, ini tidak hanya dilakukan satu kali,” ungkapnya.

Sementara Kepala Biro Umum PT Garam Farid Zahid menanggapi enteng soal rencana dewan melaporkan ke Menko Kesra. Dia menjelaskan, PT Garam tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembelian. ”Membeli milik petani itu, PT garam sudah membantu.

Tapi, masih saja dipermasalahkan,” katanya.

Dia menuturkan, soal masalah harga di PT Garam sudah cukup tinggi. Bahkan, pihaknya sudah melakukan pembelian dengan harga Rp 700 ribu untuk KW 1. ”Jadi sangat tidak benar kalau kami dianggap membeli jauh dari edaran Kementerian

ant/m risyal hidayat

MERATAKAN. Petani sedang meratakan dasar tambak garamnya yang mengering untuk siap dipanen beberapa hari yang lalu. Namun PT Garam membeli dengan harga yang sangat murah.

Perdagangan. Dari perusahaan yang lain, kami membeli cukup tinggi. Ini dunia pasar dan bisnis,” ucapnya.

Sebelumnya, warga menge-

luhkan harga garam yang dibeli oleh PT Garam. Warga mengaku PT Garam melakukan pembelian dengan cukup murah.

Bahkan, untuk KW hanya di-

SAMPANG - Jumlah penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberculosis (TBC) kronis mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang melansir, sejak memasuki bulan Januari hingga September ini penderita DBD sebanyak 482 orang.

Sementara penderita penyakit Tuberculosis (TBC) kronis berjumlah 355 penderita. Penderita penyakit tersebut ditemukan di 21 puskesmas di Kabupaten Sampang serta di RSUD Kabupaten setempat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Firman Pria Abadai melalui Kasi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kustono membenarkan hal itu. Penderita TBC cukup meningkat. “Ditemukan penderita penyakit TBC dan DBD ini sejak dari Januari hingga September. 355 penderita TBC kalau 482 penderita DBD,” ucapnya kepada Koran Madura, Selasa (22/10).

Penyakit TBC merupakan penyakit menular dan penularannya melalui bersin atau batuk.

Sedangkan untuk daya tahan tubuh yang kurang baik akan cepat tertular. “Kalau penularan penyakit TBC ini bisa dari udara di sekitarnya dan bersin-bersin itu apa lagi kondisi tubuh tidak fit,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, penderita TBC harus segera memeriksakan ke puskesmas terdekat atau rumah sakit dengan tidak ditarik biaya atau gratis. “Ya caranya kalau terkena penyakit segera periksakan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat karena tidak ditarik biaya,” imbuhnya.

Ia mengimbau agar masyarakat selalu berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Bagi penderita TBC sendiri agar selalu minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter, karena hal tersebut tidak dilakukan akan mengakibatkan tingkat keberhasilan sembuh rendah. “Dengan perilaku lingkungan bersih dan sehat atau PHBS ini mungkin terhindar dari penyakit lainnya,” katanya. (ryn/lum)

hargai 1 Rp 450 ribu, sedangkan untuk KW 2 Rp hanya 250 ribu. Kebijakan ini dianggap merugkan petani garam rakyat. (sym/yat)

Rekrutmen Relawan Harus Selektif BANGKALAN - DPRD Bangkalan meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat selektif dalam melakukan rekrutmen Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilu 2014 mendatang. Sebab rekrutmen tersebut dianggap sangat rawan adanya relawan suruhan maupun relawan bayaran dari berbagai macam pihak yang memiliki kepentingan politik.

“KPUD Bangkalan harus benar-benar selektif dan transparan dalam merekrut RELASI, karena momen politik akan dijadikan kesempatan oleh pemilik kepentingan tertentu,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Syafiudin Asmoro, kemarin (22/10).

Seperti diketahui, kata Syafiudin, anggota relawan demokrasi nantinya bertugas melakukan sosialisasi pentingnya pemilu bagi masyarakat. Mereka akan disebar di setiap segmen pemilih untuk menjadi penyuluh demokrasi yang menjelaskan betapa pentingnya pemilu bagi masyarakat.

Ditakutkan relawan KPUD Bangkalan yang direkrut akan harus benarmempromosikan benar selektif caleg tertentu saat dan transparan sosialisasi Pemilu. dalam merekrut “Jangan sampai RELASI, karena pada saat sosialisasi momen politik ada relawan yang akan dijadikan memanfaatkan kesempatan momen ini untuk mempromosikan oleh pemilik caleg tertentu. Itu kepentingan yang kami takuttertentu,” kan, karena relawan bersentuhan Syafiudin Asmoro langsung dengan Ketua Komisi A DPRD masyarakat,” ucap Bangkalan Syafi, panggilan akrabnya.

Tak jauh berbeda dengan pendapat Syafi, Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Siti Fatonah Rachmaniyah menambahkan, adanya relawan demokrasi merupakan terobosan KPU pusat yang perlu diapresiasi. Sebab, memiliki tujuan untuk menekan begitu tingginya golput dan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat betapa pentingnya pemilu. Namun, jangan sampai tujuan tersebut dimanfaatkan untuk memuluskan ambisi politik golongan tertentu.

“Saya kira rekrutmen relawan sangat bagus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Akan tetapi, kemungkinan terjadinya penunggangan terhadap relawan untuk kepentingan politik tertentu harus diwaspadai oleh KPUD Bangkalan,” papar srikandi legislatif ini.

Sementara itu, Komisioner KPUD setempat, Divisi Pendidikan Politik, Syaiful Ismail menyatakan rekrutmen yang akan dilakukan sudah berdasarkan prosedur KPU Pusat. Dengan demikian, tidak perlu ada kekhawatiran adanya relawan titipan maupun suruhan dari pihak yang memiliki kepentingan politik. “Tahapannya dan persyaratannya sudah jelas berdasarkan prosedur KPU Pusat. Salah satu persyaratannya adalah tidak boleh dari anggota partai. Jadi tidak perlu khawatir,” tegasnya. (dn/rah)

10

SUMENEP

RABU 23 OKTOBER 2013 NO. 0224 | TAHUN II

Prakiraan Cuaca

Pulau Madura Rabu 23 Oktober 2013

SUMENEP

PAMEKASAN

Berawan Suhu Kelembaban

Berawan

Suhu Kelembaban

: 26°c - 33°c : 63% - 89%

BANGKALAN

SAMPANG

Hujan Ringan

Berawan Suhu Kelembaban

: 25°c - 33°c : 44% - 91%

: 25°c - 33°c : 44% - 91%

Suhu Kelembaban

: 25°c - 33°c : 44% - 91%

PINDAH PARPOL

Tiga Anggota Dewan Belum Di-PAW SUMENEP – Tiga anggota DPRD Sumenep yang pindah partai hingga saat ini masih menjabat sebagai wakil rakyat. Sampai detik ini mereka belum di-PAW (pergantian antar waktu). Tiga legislator tersebut masih aktif masuk kantor sekalipun sudah masuk daftar calon anggota legilastif (caleg) dari parpol lain.

Sekretaris DPRD Sumenep Moh. Mulki mengakui belum di-PAW-nya tiga anggota dewan yang loncat partai itu. Menurutnya, masalah PAW merupakan kewenangan pimpinan DPRD. ”Itu sudah menjadi wewenang dari pimpinan bukan kami maupun anggota dewan,” katanya kepada Koran Madura, Selasa (22/10).

Tiga anggota dewan yang pindah partai semuanya politisi PKNU, yaitu Moh. Husin, Suroyo dan Ahmadi.

Sambung dia, usulan permintaan PAW sudah dilakukan oleh partai pengusungnya. ”Kalau usulannya sudah masuk, masalah kesinambungan proses untuk PAW itu tergantung kepada pimpinan,” ucapnya mengulang.

Hal berbeda disampaikan Ketua BK DPRD Sumenep Miftahuurahman. Miftah mengaku belum menerima usulan PAW dari parpol yang bersangkutan. ”Saran kami kalau memang sudah loncat partai mengapa tidak diikuti,” ucapnya.

Dia menambahkan, proses PAW tidak akan terlambat apabila memang diproses mulai sekarang. Sebab, sesuai peraturan, masa bakti dewan masih lama dan akan berhenti pada bulan Agustus tahun 2014. “Tidak akan terlambat untuk pengurusan PAW itu, karena aturannya 6 bulan sebelum masa jabatan,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim belum bisa diminta keterangan terkait hal tersebut.

Saat wartawan Koran Madura menghubungi telepon genggamnya tidak aktif. (athink/yat)

Proyek Padat Karya Diduga Bermasalah

Ditengarai Tidak Menggunakan Batu Kapur dan Tidak Diwales SUMENEP – Pelaksanaan proyek pengerasan jalan makadam (padat karya) di Dusun Lao’, Desa Talang, Kecamatan Saronggi, menuai protes. Pekerjaan proyek senilai Rp 84.580.000 diduga tidak sesuai dengan spek.

Indikasinya, proyek melalui dana APBD itu ditengarai tidak menggunakan batu kapur melainkan hanya tanah.

Juga, jalan itu tidak diwales (dipadatkan).

Pantaun Koran Madura, pelaksaan proyek itu berada di dua tempat di dusun tersebut. Satu proyek pada akses jalan menuju SDN Talang II, dengan panjang 850 meter.

Sedangkan satunnya, arah menuju musala di dusun setempat, dengan panjang 100 meter. Untuk yang ke SDN itu ternyata hanya menggunakan serbuk, sedangkan yang ke arah musala hanya menggunakan tanah. Padahal, semuanya harus batu.

Suwansan, 45, warga Dusun Laok, Desa Talang, menyesalkan pelaksanaan padat karya itu. Sebab, pekerjaanya terkesan asal-asalan. ”Mengapa saya bilang asal-asalan, bayangkan batu besarnya tidak diwales. Sehingga, batu tetap menonjol. Akibatnya, warga tidak nyaman saat melintas,” katanya, Selasa (22/10).

Ia menduga pekerjaan itu memang sarat permainan.

Menurutnya, itu bisa dilihat pada perbedaan pekerjaan yang dilakukan. ”Yang satu pakai tanah, yang satunya pakai serbuk. Ini kan satu proyek, harusnya sama. Kami menduga ada penyimpangan.

Pokonya kami menyesal saja dengan adanya pekerjaan proyek,” ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Naku. Dia menjelaskan, pekerjaan proyek itu terkesan tidak serius. Sehingga, masyarakat tidak begitu merasakan manfaatnya.

Bahkan, terkesan hanya sekedar kejar penyelesaian saja. ”Kami yakin, program yang telah dikeluarkan pemerintah mempunyai tujuan yang baik, namun kalau dikerjakan seperti ini sangat mengecewakan,” terangnya.

Secara terpisah, anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur menyangakan jika dalam pekerjaan proyek tersebut tidak maksimal, karena APBD yang dinyatakan untuk kepentingan masyarakat ternyata tidak tercapai. ”Tujuan program itu baik, namun jika pekerjaannya tidak maksimal juga menjadi tidak baik pula,” ungkapnya.

Memang, sambung Politisi PKS, sampai detik ini pihaknya belum mendapatkan laporan

adanya dugaan pekerjaan padat karya yang tidak sesuai spek itu. Kendati demikian, pihaknya masih akan melakukan kroscek. ”Kemungkinan nanti kami akan turun ke lapangan untuk meneliti dugaan penyimpangan itu. Nanti hasilnya pasti akan kami beritahu,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakretrans) Sustono belum bisa dikonfirmasi. Saat wartawan Koran Madura men-

datangi kantonya, yang bersangkutan tidak di tempat.

Katanya, yang bersangkutan masih mengikuti diklat di Surabaya. Pada saat menghubungi telepon genggamnya tidak ada respon, meski aktif.

Demikian pula dengan kabid Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Sukirman, sebagai pelaksana, juga sedang tidak ada dikantor, bahkan informasinya sedang cuti dan berada di luar kota. (edy/yat)

KRIMINAL

Tersangka Dibidik Melalui GPS SUMENP – Untuk menangkap tersangka pembacok Iptu I Gede Pranata Wiguna, Polres Sumenep membidik tersangka, SR dan ET, menggunakan global positioning system (GPS) telepon selulernya. Hingga hari kelima pasca pembacokan, polisi belum berhasil menangkap pembacok perwira mengah itu.

Selain menggunakan GPS, pihak kepolisan juga melakukan penjagaan ketat diberbagai tempat, mulai dari perbatasan desa sampai perbatasan kabupaten.

Bahkan, polres mengerahkan pasukan bersenjata lengkap dan penembak jitu diberbagai sudut kota dan lokasi yang diduga menjadi persembunyian pelaku. Namun, sampai detik ini belum menemukan hasil.

Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko mengaku masih melakukan pengejaran terhadap pelaku dengan cara memantau global positioning system (GPS) ponsel yang digunakan pelaku pembacokan. “Pelaku masih dilakukan pengejaran.

Kami juga memantau dari GPS HP (handphone) pelaku,” katanya, Selasa (22/10).

Tidak hanya itu, lanjut Marjoko, dirinya juga telah melakukan komunikasi dengan jajaran kepolisan di luar daerah untuk memudahkan penangkapan buronan. ”Karena ini sudah meresahkan warga, maka ini harus segera ditangkap,” ungkapnya.

Jumat (18/10), Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim tersebut dibacok dan mengalami luka serius di bagian pergelangan tangan kirinya, di Desa Jabaan, Kecamatan Manding, Sumenep.

Ia dilarikan ke rumah sakit dr. Moh Anwar Sumenep, namun karana fasilitasnya tidak memadai maka perwra tingkat menegah itu langsung dirujuk ke Surabaya untuk mendapatkan perawatan. (edy/mk)

PERAGA KAMPANYE

Panwaslu Ingatkan Komisi Pemilihan Umum SUMENEP- Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tentang adanya alat peraga kampanye milik sejumlah calon anggota legislatif yang dipasang di luar zona kampanye.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep Zamrod, Senin (22/10), menjelaskan bahwa pihaknya menemukan adanya alat peraga kampanye milik calon anggota legislatif (caleg) yang dipasang di luar zona kampanye.

“Oleh karena itu, kami mengingatkan KPU Kabupaten Sumenep dengan mengirimkan rekomendasi supaya segera meminta pimpinan partai politik (parpol) menertibkan atau memindahkan alat peraga kampanye tersebut ke tempat atau zona yang telah ditentukan,” ujarnya di Sumenep.

Sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2013, kata dia, KPU Sumenep telah

membuat aturan teknis tentang pemasangan alat peraga kampanye dan penetapan zona kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014.

“Kami hanya berharap KPU Kabupaten Sumenep konsekuen dengan keputusan yang dikeluarkannya sendiri. Hingga sekarang masih ditemukan alat peraga kampanye milik caleg yang tidak sesuai dengan aturan dari KPU,” ucapnya.

Ia mengatakan, sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2013, pihaknya tidak bisa langsung melakukan tindakan terhadap masih adanya alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan main.

“Ada mekanisme yang harus kami taati. Kami memang harus mengirimkan rekomendasi lebih dahulu kepada KPU Kabupaten Sumenep atas masih adanya alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan main. Setelah itu, KPU Sumenep harus segera mengirimkan surat kepada pimpinan parpol supaya

Petugas menurunkan alat peraga pemilu.

Panwaslu Kabupaten Sumenep mengingatkan KPU setempat tentang adanya alat peraga yang melanggar aturan.

menertibkan alat peraga kampanye tersebut,” paparnya.

Ia juga mengemukakan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan lanjutan jika KPU Kabupaten Sumenep tidak segera menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkannya atau pimpinan parpol

tidak menindaklanjuti surat dari KPU. “Kalau KPU Sumenep yang tidak menindaklanjutinya berarti kami akan berurusan KPU. Namun, jika pimpinan parpol yang tidak menindaklanjuti surat dari KPU tentang penertiban alat peraga kampa-

nye tersebut, kami akan mengirimkan surat kepada pihak terkait di pemerintah daerah untuk segera melakukan penertiban,” katanya.

KPU Pusat menetapkan hari-H Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 9 April 2014. (ant/mk)

IKLAN BARIS Warung Makan

PUTRA RONGGOLAWE

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA HANYA

350.000 PERBULAN

Untuk Pemasangan Iklan Hubungi: SUMENEP (Hosnan) 081939363544 PAMEKASAN (Muslim) 087850600243 SAMPANG (Ulum) 087775094464 BANGKALAN (Ridwan) 087750670878 SURABAYA (Lita) 081330903119 PROBOLINGGO (Huda) 081336379769 KEPULAUAN (Yunus) 085232221888

SUMENEP

11

RABU 23 OKTOBER 2013 NO. 0224 | TAHUN II

SEKOLAH AMBRUK

Disdik Harus Menindaklanjuti SUMENEP - Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep meminta Dinas Pendidikan setempat untuk segera menindaklanjuti ambruknya bangunan SMAN 1 Gapura. Dinas pendidikan seolah lepas tangan terhadap kasus ambruknya bangunan kelas tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep Moh. Subaidi mengatakan, sudah seharusnya disdik menindaklanjuti ambruknya sekolah tersebut. “Jadi, dengan alasan apapun Disdik perlu menindaklanjuti tentang ambruknya bangunan tersebut, paling tidak demi kepentingan belajar mengajar siswa,” katanya, Selasa (22/10).

Politisi PPP sedikit curi-

ga bahwa ambruknya kelas yang belum genap satu tahun itu memang disebabkan oleh kualitas bangunan yang kurang mapan. “Karena tak ada angin dan hujan, bangunan sekolah tiba-tiba ambruk.

Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan menyegerakan masalah ini agar cepat selesai, apakah benar ini adalah kesalahan pemborong atau memang ada faktor lain,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Subaidi, dinas pendidikan harus memanggil pihak pemborong untuk dimintai klarifikasi terkait dengan sekolah ambruk tersebut. “Disdik segera panggil pihak pemborong jika untuk dimintai keterangan terkait ambruknya

bangunan sekolah itu agar maslaah ini tidak menggantung,” pintanya.

Selain itu, Komisi D juga sedikit menyesalkan dinas pendidikan karena sudah dua kali sekolah ambruk itu terjadi di Kabupaten Sumenep, dan rata-rata karena faktor pemborong. “Jadi, saya juga sedikit menyayangkan Disdik, karena kurang memberikan pengawasan terhadap para pemborong,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep A. Shadik ketika dikonfirmasi Koran Madura enggan untuk berkomentar. “Karena yang tahu soal itu bukan saya, tetapi Kabid,” ucapnya singkat. (sym/mk)

TAK ADA CALON SIDAK. Wakil Bupati Soengkono Sidik saat melakukan sidak ke lokasi pekerjaan proyek pelebaran jalan di sepanjang jalan Trunojoyo, Selasa (22/10)

Wabup Menilai Tidak Terlalu Menyimpang SUMENEP – Temuan Komisi C DPRD Sumenep terkait dugaan penyimpangan pekerjaan pelebaran jalan di sepanjang jalan Trunojoyo langsung direspon Wakil Bupati (wabup) Soengkono Sidik.

Wabup menilai pekerjaan proyek dengan dana APBD itu tidak terlalu menyimpang jauh dari spesipikasi yang sudah ditentukan.

Menurut wabup, penggunaan batu yang warnanya putih karena untuk melapisi dasar galian. Itu agar lebih tahan dan lebih kuat. Soal campuran bahan semacam ini memang sudah dikonsultasikan dengan Dinas PU Bina Marga. Bahan-bahan dan modelnya itu sudah berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas PU Bina Marga Jatim termasuk konsultan. Tapi, ini untuk kualitas yang lebih baik. ”Untuk bisa tahan, menggunakan batu putih terlebih dahulu. Memang agak mahal, tetapi demi kualitas yang lebih bagus. Kemarin-kemarin menggunkan lumpur ternyata cepat rusak,” kata Soengkono, Selasa (22/10).

Wabup tidak membantah memang ada sedikit yang ke-

luar dari spek, namun hal itu tidak fatal. ”Sehingga, yang keluar sedikit dari spek itu hendakanya segera dilakukan perbaikan. Intinya, pelebaran jalan itu bisa dinikmati masyarakat secara nyaman dan aman,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan dalam sidak ke lokasi proyek di Jalan Trunojoyo.

Soal pekerjaan drainase di lokasi yang sama, wabup mengaku sudah dikerjakan dengan baik. Hanya saja, masih ada pembenahan sedikit. ”Ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh rekanan, seperti optimaliasi saluran yang masih belum mapan. Rekanan sudah manyatakan siap untuk melakukan pembenahan,” tuturnya.

Mantan Kepala Bappeda ini meminta rekanan untuk

menyelesaikan pekerjaan dua proyek tepat waktu. Yakni, pada 15 Desember pekerjaan itu harus sudah tuntas. ”Jadwalnya hendaknya mulai diatur dari sekarang. Kami juga sudah menyampaikan kepada rekanan,” ungkapnya.

Ditan ya soal pekerjaan drainase itu berdampak pada rumah penduduk, wabup menyatakan tidak ada masalah. “Justru yang sedikit ada kendala di dekat SPBU (pom bensin).

Setelah melakukan koordinasi dengan BPN (badan pertanahan nasional), pom bensin harus mundur. Nanti kami undang BPN untuk membicarakan ini lebih lanjut,” tandasnya.

Wabup melakukan sidak ke lokasi pekerjaan proyek pelebaran jalan dan drainase di Jalan Trunojoyo, Selasa (22/10). Sidak itu didampingi kepala Dinas PU Bina Marga Edy Rasiadi. Sidak yang dilakukan itu untuk merespon adanya dugaan pekerjaan tidak sesuai spek oleh komisi C DPRD Sumenep.

Versi Dewan, spek pelebaran jalan di sepanjang jalan Trunojoyo setempat

menggunakan batu putih, padahal sesuai kebiasaan diberbagai lokasi perbaikan jalan di Madura, pemadatan jalan itu menggunakan pasir hitam. Apalagi, pasir yang digunakan itu bukan dari Jawa yang warnanya hitam, namun menggunakan batu putih, sehingga kalau menggunakan batu putih dinilai kurang kuat.

Pihak rekanan pelebaran jalan Tronojoyo, Azim Salim Sabiby membantah adanya dugaan penyimpangan spek.

Sebab, hasil konsultasi dengan konsultan batu putih itu memang lebih cocok dengan kondisi jalan yang ada di Madura. ”Itu memang sudah dengan spek yang ada. Kalau memang ada yang perlu dibenai, ayo kami akan lakukan,” ujarnya.

Soal pekerjaan tepat waktu, pihaknnya akan berupaya untuk melakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

“Karena saya mengakui waktunya memang mepet, sebab SPK-nya baru keluar kemarin, dan kami melakukan pekerjaan ini start lebih awal,” katanya kepada wartawan. (sym/yat)

BBM LANGKA

Warga Masalembu Berencana Segel APMS SUMENEP – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kepulauan Masalembu mendapat sorotan dari mesyarakat setempat. Masyarakat mengancam akan menyegel Agen Pengiriman Minyak dan Solar (APMS) setempat.

Kelangkaan BBM dinilai karena ketidakseriusan APMS dalam mendistribusikan BBM .

Berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Madura, harga BBM berusubsidi jenis premium di Masalembu mencapai mencapai Rp 9.500 sampai Rp 10.000 per liternya. Sementra harga BBM bersubsidi jenis solar Rp 9.000 sampai Rp 9.500 per liternya.

Forum Pemantau Kebijakan Masyarakat Kepulauan (FPKMK), Maktub Syarif, mengatakan, dirinya sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh APMS, karena sampai saat ini APMS masih belum belum bisa mengatasi kelangkaan BBM. ”Apa artinya ada APMS kalau masih sering terjadi kelangkaan, lebih baik kan ditiadakan saja,” katanya.

Menurutnya, keberadaan AMPS sebagai kepanjangan tangan dari PT. Pertamaina, seharusnya bisa mengayomi masyarkat. Namun

kenyataanya malah membuat masyarakat resah. ”Seharusnya dengan adanya APMS itu dapat mempermudah masyarakat, sebab biaya pendistribusian itu sudah ditanggung PT. Pertamina,” ungklapnya.

Lebih lanjut, Maktub, mengatakan, jika dalam sepekan kedepan masih terjadi kelangkaan, maka di-

rinya bersama masyarakat akan melakukan penyigelan. ”Kami tidak tahu mau bagaimana lagi, dan kami terpaksa bersama warga akan melakukan penyigelan, dari pada kami terus-terusan begini,” tegasnya Sementara Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumenep Afandi Magrib membenarkan jika

selama ini di daerah Kepuluan Masalembu masih terjadi kelangkaan BBM. ”Memang benar, bahkan kelangkaan BBM itu sudah satu minggu yang lalu,” kataya dengan singkat Pemilik APMS untuk Kepulaun Masalembu, Maili, hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi. Telepon selulernya tidak aktif. (edy/mk)

Dua Desa Masih Dijabat Plt SUMENEP - Dua desa di Kabupaten Sumenep masih tanpa kepala desa definitif.

Pemerintahan desa di Desa Poja, Kecamatan Gapura, dan Desa Batuan, Kecamatan Batuan, masih dijabat pelaksana tugas (Plt).

Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes), Pemkab Sumenep, Moh Ramli, mengatakan, dua desa itu tidak memiliki kades definitive mulai dari pelaksanaan pemilihan kepala desa tahap pertama pada bulan Mei sampai tahap kedua pada awal Oktober. Hal itu lantaran tidak ada calon yang mendaftar.

“Iya resikonya, dua desa itu tidak bisa menyelenggarakan pilkades bersamaan dengan pilkades serentak yang diselenggarakan panitia. Ada dua desa yang sampai saat ini belum melaksanakan pilkades, yakni Desa Poja dan Desa Batuan. Pemerintahan di dua

desa itu saat ini dipegang Plt. Tapi pemerintahannya tetap jalan,’’ kata Moh Ramli, Selasa (22/10).

Mantan Camat Batangbatang itu mengungkapkan, sesuai jadwal, Desa Poja mestinya sudah menggelar pilkades pada Mei, namun sekalipun sudah ditunda hingga tahap kedua tetap juga tidak ada calon yang mendaftar. Sedangkan untuk Desa Batuan dijadwalkan pada pilkades serentak pada bulan Oktober, namun karena tidak ada calon yang mendaftar hingga saat ini masih dijabat Plt. “Makanya sampai di pilkades tahap kedua serentak itu dua desa tidak bisa dilaksanakan. Kami tidak tahu apa penyebabnya kok sampai tidak ada yang mencalonkan,” jelasnya. Akibatnya, dari 25 desa yang direncanakan menggelar

pilkades pada tahap kedua, hanya 23 desa yang menggelar pemilihan.

Pemdes telah membuat nota dinas pelaksanaan pilkades di 23 desa itu. Kini nota dinas itu sudah ada di meja bupati. Namun, karena bupati masih ke luar negeri, nota dinas itu belum ditandatanganinya.

Akibatnya, pelaksanaan pelantikan kades terpilih masih menunggu datangnya bupati.

Pelantikan kades direncanakan pada tanggal 31 Oktober mendatang, dan direncanakan dilaksanakan pada hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Sumenep ke-744.

Namun, karena Bupati Sumenep, A Busro Karim masih dijadwalkan tiba di Sumenep Kamis (24/10) dari kunjungan kerja ke Prancis, tanggal yang direncanakan pemdes belum definitif. (athink/mk)

12

PAMEKASAN

RABU 23 OKTOBER 2013 NO.0224| TAHUN II

TAK BERIZIN

Pemerintah Tak Berani Menindak Pemilik Usaha Hiburan

RAZIA TOPENG MONYET. Seekor Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) digendong oleh pawangnya saat tertangkap dalam razia topeng monyet di Kalimalang, Jakarta Timur,

Selasa (22/10). Razia tersebut merupakan bagian dari program Jakarta bebas topeng monyet 2014 yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta.

Komisi D Terus Menekan RSUD Karyawan yang Buka Praktek Medis Ilegal Segera Ditindak Tegas PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan menyatakan sudah bertemu pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Martodirjo dan Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk mengklarifikasi (meminta penjelasan) soal dugaan praktek medis liar yang dilakukan Bustami, oknum karyawan RSUD. Ketua Komisi D, Makmun menyatakan dalam pertemuan itu komisinya lebih memfokuskan terhadap status pelaku praktek medis ilegal itu di RSUD dr. Slamet Martodirjo.

Anggota komisi yang mengurusi kesejahteraan rakyat

itu juga meminta penjelasan pimpinan Dinkes soal izin operasional Klinik Harapan tempat oknom perawat tersebut melakukan praktek liar.

Menurut Makmun, pihak rumah sakit mengakui bahwa pemilik klinik tersebut meru-

pakan karyawan rumah sakit dengan status sebagai perawat. Tetapi, pihak rumah sakit tidak mengetahui, jika oknom tersebut membuka praktek sendiri di luar jam kerja.

Bahkan, kata dia, pimpinan Dinkes juga memastikan klinik tersebut merupakan tempat usaha medis liar dan tidak memiliki izin operasional.

Makmun menjelaskan komisinya tidak akan menghalangi proses hukum yang saat ini tengah berlang-

sung. Bahkan, mendorong adanya penerapan sanksi yang tepat bagi oknum tersebut.

“Kami berharap agar penyelidikan terhadap kasus ini segera selesai agar perkembangannya bisa diketahui,” katanya.

Munculnya kasus ini setelah kasus tersebut dilaporkan ke Polisi. Dalam laporan itu, Bustami yang sehari-hari merupakan seorang perawat di RSUD menangani salah sorang warga yang menderita sakit demam.

Dalam diagnosa oknum

tersebut, penderita itu harus dilakukan operasi bedah karena di bagian punggungnya terdapat benjolan yang diduga menjadi sumber penyakit.

Namun setelah operasi yang dilakukan sendiri oleh Bustami di kliniknya yang berada di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, pasien tersebut justru mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran. Bahkan, tidak beberapa lama, dia juga mengalami kelumpuhan total, hingga akhirnya kehilangan nyawa.(awa/ muj/rah)

KKP

Data Desa Rawan Pangan Meragukan

PAMEKASAN - Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Pamekasan tidak memiliki data terbaru jumlah desa yang tergolong daerah rawan pangan di wilayah itu. Data yang digunakan sampai saat ini masih data lama berdasar survei yang dilakukan Univer-

sitas Brawijaya (Unibraw) tahun 2008. Sehingga data desa rawan pangan tersebut sangat meragukan.

Kepala KKP Pamekasan Moh. Syaiful Arifin mengatakan pihaknya memang tidak memperbaharui data daerah rawan pangan di wilayahnya

sehingga masih mengacu pada data lama yang berjumlah sebanyak 32 desa dari sebanyak 187 desa/kelurahan se-Pamekasan.

Meskipun tidak memiliki data valid, namun ia mengklaim jumlah daerah rawan pangan di wilayah itu sudah

berkurang berdasar indikatorindikator yang termasuk kategori daerah rawan pangan.

Keyanikan ini didasarkan pada hidup masyarakat Pamekasan yang biasa menyimpan sendiri hasil panen padi maupun jagung, dan memperhatikan hajatan masyarakat yang ratarata sudah menyuguhkan hidangan beras putih.

“Secara umum belum ditemukan adanya kekurangan pangan. Buktinya sekarang di pasaran melimpah, dan masih banyak petani yang menanam padi, jagung, dan menanam singkong. Bahkan kalau ada hajatan sekarang sudah tidak ada yang makan nasi jagung,” katanya.

Oleh karenanya, pihaknya yakin jumlah daerah rawan pangan ini berkurang berdasar 11 indikator daerah rawan pangan yang ditetapkan pemerintah. Kaitannya dengan pemanfaatan lumbung pangan yang dibangun di 51 lokasi di Pamekasan yang dinilai belum berfungsi maksimal, pihaknya menyatakan akan terus melakukan pembinaan.

Normalnya, pemanfatan dan pengembangan lumbung pangan di Pamekasan itu menjadi tanggungjawab masyarakat setelah pemerintah membangun gedung. Mes-

ki demikian, pihaknya tidak menyalahkan masyarakat, tetapi akan terus memantau dan memberi pembinaan agar bisa dijalankan secara optimal.

Sementara itu, Lembaga Pengkajian Kebijakan Daerah (LPKD) Pamekasan Shodiq el Fajar menyayangkan kinerja KKP Pamekasan yang tidak memiliki data pasti jumlah daerah rawan pangan di wilayah itu. Ia menyatakan data itu seharusnya menjadi acuan utama dalam menyusun program yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

“Kalau data dasarnya sudah amburadul, bagaimana bisa menentukan program yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Bisa jadi program-program yang disusun SKPD itu asal-asalan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Shodiq menilai ketidakvalidan data dasar yang dimiliki KKP Pamekasan ini bisa menjadi sampel yang bisa saja terjadi di SKPD lain. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka penyusunan program di berbagai SKPD di Pamekasan hanya formalitas semata. Meski demikian, ia belum memastikan hal tersebut karena perlu kajian lebih lanjut. (uzi/muj/rah)

PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan belum berani memberikan tindakan kepada pemilik usaha hiburan karaoke di wilayah itu, sekalipun sebagian besar tidak memiliki izin usaha.

Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Pol PP, Yusuf Wibisono mengatakan lembaganya tidak bisa melakukan tindakan apa pun kepada pemilik usaha hiburan tersebut, karena tidak memiliki landasan hukum untuk menindak berupa Peraturan Daerah (Perda).

Tindakan terhadap usaha tersebut baru bisa dilakukan apabila ditemukan di tempat usaha tersebut menyediakan minuman keras (miras).

Ia mengakui desakan untuk melakukan penertiban dan penutupan terhadap usaha karaoke itu seringkali diterimanya. Namun, ia mengatakan tidak bisa memenuhinya, karena jika dilakukan penindakan tanpa landasan hukum yang jelas, pengelola dapat menuntut melalui jalur hukum. ”Desakan penertiban itu memang sering kami terima.

Tapi kami tidak memiliki landasan apapun untuk memenuhi permintaan itu,” kata Yusuf.

Razia yang selama ini dilakukan anggotanya di tempat-tempat usaha karaoke, semata untuk mencari pelanggaran terhadap hukum yang sudah diatur secara jelas. Misalnya, penggunaan narkoba, minuman keras, dan dugaan adanya penjaga seks komersial.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan, Amin Sholeh

menegaskan semua tempat usaha hiburan karaoke di Pamekasan tidak memiliki izin usaha. Sebagian dari usaha itu hanya memiliki izin usaha warung dan bukan sebagai tempat hiburan karaoke. “Izin usaha warung dengan tempat karaoke izinnya berbeda,” katanya.

Ia mengakui desakan untuk melakukan penertiban dan penutupan terhadap usaha karaoke itu seringkali diterimanya. Namun, ia mengatakan tidak bisa memenuhinya, karena jika dilakukan penindakan tanpa landasan hukum yang jelas, pengelola dapat menuntut melalui jalur hukum.

Hanya saja, lembaga yang dipimpinnya belum berani mengeluarkan izin untuk usaha tersebut, karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum memiliki regulasi (aturan) yang mengaturnya.

Seperti berita sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan, Minggu (20/10) malam, menahan enam orang perempuan pemandu karaoke karena diduga menfasilitasi pesta minuman keras. Selain menangkap keenam pemandu karaoke itu, petugas juga menyita barang bukti botol miras (awa/muj/rah).

LAPANGAN SEDANDANG

Pemkab Mulai Bahas Relokasi Pedagang PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mulai membahas rencana relokasi (pemindahan) pedagang yang menempati Lapangan Sedandang. Pembahasan itu dilakukan untuk mencari tempat pengganti bagi para pedagang setelah rencana menjadikan lapangan milik Kodim setempat itu sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan direalisasikkan.

Sekretaris Daerah Pamekasan, Alwi Beiq mengatakan perbahasan tersebut masih belum final sehingga hasil dari pertemuan yang melibatkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) juga Dinas Pekerjaan Umum belum mendapatkan keputusan yang pasti. “Untuk sementara waktu, para pedagang tetap bisa berjualan sampai kami menemukan tempat pengganti,” katanya.

Alwi menjelaskan dalam pertemuan itu sempat dimunculkan sejumlah lokasi yang dipandang layak dan bisa digunakan sebagai pengganti Lapangan Sedandang. Sayangnya, Alwi enggan menjelaskan lokasi tersebut. Rencananya, pembahasan itu akan dilanjutkan sehingga rencana pembangunan Lapangan Sedandang sebagai kawasan RTH bisa segera dilaksanakan.

Komandan Kodim Pamekasan, Letkol Arm Mawardi mengatakan pengosongan lapangan itu tetap akan dilakukan dengan menunggu keputusan Pemkab Pamekasan yang masih mencarikan lokasi pengganti bagi para pedagang.

Dandim menjelaskan rencana pengosongan itu merupakan perintah dari Kodam V/Brawijaya, sebab lapangan yang saat ini penuh dengan pedagang yang berjualan aneka kebutuhan itu merupakan aset TNI AD dan akan dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum.

Menurutnya, rencana pengosongan lapangan itu sudah berlangsung sejak lama namun terus tertunda karena masih menunggu penentuan tempat oleh Pemkab setempat. (oni/ muj/rah)

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kedua kanan), berdialog dengan pedagang Pasar Jatinegara Jakarta, saat memantau perkembangan harga sembilan kebutuhan bahan pokok (sembako) pasca Idul Adha 1434 H. Harga daging sapi relatif stabil pada kisaran Rp90.000 - Rp95.000 per kg, sementara harga sayur-mayur cenderung turun sekitar 10% - 30%.

PAMEKASAN

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.238.151.927.743,00 Terdiri dari : - Pendapatan Hibah

Rp. 5.766.100.000,00 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 47.213.777.743,00 - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 138.023.375.000,00 - Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 47.148.675.000,00

Jumlah Rp. 238.151.927.743,00

BUPATI PAMEKASAN

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 5 berikut :

SAMBUTAN

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 21 Oktober 2013 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini kami telah memiliki pedoman operasional yang menjadi acuan dalam melaksanakan semua program dan kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 melalui surat kabar, website www.dppka.pamekasankab.go.id, booklet serta media informasi lainnya.

Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong serta meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Pamekasan.

Gambar 5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013 setelah Perubahan

Pamekasan, 23 Oktober 2013

BUPATI PAMEKASAN

0.10% 14.65%

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam Perubahan APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor : 32 Tahun 2013 Tanggal 21 Oktober 2013 dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

2.42%

19.83%

25.00

140.00

10.00

100.00

5.00

80.00

0.00

Milyar Rupiah

60.00

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Investasi Daerah

Pembayaran Pokok Utang

40.00

APBD

5,000,000,000.00

8,788,550,975.38

33,999,150.00

P-APBD

5,000,000,000.00

29,092,451,055.38

33,999,150.00

0.00 Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil Pajak Dana Penyesuaian dari Provinsi dan dan Otonomi Khusus Pemerintah Daerah

APBD

2,766,100,000.00

36,100,402,049.00

150,516,246,968.00

42,098,675,000.00

P-APBD

5,766,100,000.00

47,213,777,743.00

138,023,375,000.00

47,148,675,000.00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

RINGKASAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2013

II. BELANJA Struktur Belanja Daerah menurut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, diperkirakan sebesar Rp.1.322.879.723.920,50. Belanja ini terdiri dari : a. BelanjaTidak Langsung sebesar Rp. 770.097.454.906,50 b. Belanja Langsung sebesar Rp. 552.782.269.014,00 Jumlah Rp. 1.322.879.723.920,50 Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 6 berikut :

58.21%

Belanja Tidak Langsung

Belanja

Belanja Langsung

Pembiayaan Neto 45.35%

41.79%

4.65%

900.00

1,400.00

800.00

1,200.00

700.00 600.00

1,000.00

500.00 Milyar Rupiah

400.00 300.00

600.00

200.00

400.00

100.00

200.00

0.00

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan Netto 92,852,264,405.97

P-APBD 1,199,763,351,402.53 1,322,879,723,920.50

123,116,372,517.97

I. PENDAPATAN Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 menargetkan Pendapatan sebesar Rp.1.199.763.351.402,53 Pendapatan ini direncanakan diperoleh dari : a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 81.876.726.485,53 b. Dana Perimbangan sebesar Rp. 879.734.697.174,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 238.151.927.743,00 Jumlah Rp. 1.199.763.351.402,53 Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut : Gambar 2. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan 73.33%

Pendapatan Asli Daerah

Belanj Tidak Langsung

Belanja Langsung

APBD

800,686,498,195.18

469,298,985,750.00

P-APBD

770,097,454,906.50

552,782,269,014.00

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja tidak langsung setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.770.097.454.906,50 Belanja ini terdiri dari : - Belanja Pegawai sebesar Rp. 674.299.378.580,10 - Belanja Bunga sebesar Rp. 2.014.850,00 - Belanja Hibah sebesar Rp. 15.566.275.000,00 - Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 32.822.497.401,00 - Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.288.343.098,40 - Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 41.618.918.977,00 - Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 3.500.000.000,00

J u m l a h Rp. 770.097.454.906,50 Anggaran belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 7 berikut : Gambar 7 : Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 setelah Perubahan Belanja Pegawai

6% .5 87

Dana Perimbangan

Belanja Bunga

19.85%

Lain2 Pendapatan Daerah yg Sah

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

6.82%

Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa % 00 % 0..02 2

% 40 5.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa

% 26 4. % 30 0.

% 45 0.

1,000.00

Belanja Tidak Terduga

800.00 600.00

800.00 700.00

400.00 Milyar Rupiah

600.00

200.00

APBD

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

400.00 300.00

100.00 0.00

67,760,658,296.11 877,891,137,226.10 231,481,424,017.00

P-APBD 81,876,726,485.53 879,734,697,174.00 238,151,927,743.00

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.81.876.726.485,53 terdiri dari : - Hasil Pajak Daerah sebesar

Rp. 10.551.510.250,00 - Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 17.912.919.300,00 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar

Rp. 1.676.769.958,72 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar

Rp. 51.735.526.976,81

Total Pendapatan Asli Daerah Rp. 81.876.726.485,53 Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 3 berikut :

Belanja Bantuan

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Hibah

APBD

705,898,616,269.78

2,041,850.00

21,158,200,000.00

27,835,708,000.00

P-APBD

674,299,378,580.10

2,041,850.00

15,566,275,000.00

32,822,497,401.00

2,288,343,098.40

Sosial

B. BELANJA LANGSUNG Belanja Langsung setelah perubahan Rp.552.782.269.014,00. Belanja ini terdiri dari : - Belanja Pegawai sebesar - Belanja Barang dan Jasa sebesar - Belanja Modal sebesar

Jumlah

21.88%

2.05%

kepada Pr ovinsi/

Keuangan kepada

Kab/Kota dan

Pr ovinsi/ Kab/Kota

2,288,343,098.40

41,003,588,977.00

2,500,000,000.00

41,618,918,977.00

3,500,000,000.00

Ter duga

dianggarkan

sebesar

Rp. 31.934.174.800,00 Rp. 319.952.676.738,00 Rp. 200.895.417.476,00 Rp. 552.782.269.014,00

36.34%

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Belanja Tidak

Gambar 8 : Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 setelah Perubahan

Hasil Pajak Daerah 12.89%

Belanja Bantuan

Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 8 berikut :

Gambar 3. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan 63.19%

Belanja Bagi Hasil

5.78% 57.88%

Lain-lain PAD yang Sah

Belanja Modal

350.00

250.00 200.00

50.00

Milyar Rupiah 40.00

150.00 100.00 50.00

Milyar Rupiah 30.00

0.00 Belanja Pegawai

20.00

APBD

0.00 Hasil Pajak Daerah APBD

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

29,265,988,600.00 252,665,183,265.00 187,367,813,885.00

P-APBD 31,934,174,800.00 319,952,676,738.00 200,895,417,476.00

10.00

Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

9,377,275,000.00 13,249,302,000.00 2,190,408,777.11 42,943,672,519.00

P-APBD 10,551,510,250.00 17,912,919,300.00 1,676,769,958.72 51,735,526,976.81

B. DANA PERIMBANGAN Dana Perimbangan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.879.734.697.174,00 terdiri dari : - Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 79.490.866.174,00 - Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 702.610.217.000,00 - Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 97.071.780.000,00 - Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2) Rp. 561.834.000,00

Jumlah Rp. 879.734.697.174,00

III. PEMBIAYAAN Dari seluruh perhitungan antara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperoleh defisit sebesar Rp.123.116.372.517,97. Defisit tersebut ditutupi dari pembiayaan netto dengan perincian sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 157.242.822.723,35 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar (Rp.34.126.450.205,38)

Pembiayaan Netto Rp.123.116.372.517,97 Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 9 berikut : Gambar 9. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan 82.17%

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran Dana Perimbangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 4 berikut :

17.83%

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Gambar 4. Dana Perimbangan Tahun 2013 setelah Perubahan 79.87%

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

160.00

Dana Alokasi Umum

140.00 120.00

Dana Alokasi Khusus 11.03% 9.04%0.06%

100.00 DP2D2

Milyar Rupiah

80.00 60.00 40.00

800.00

20.00

700.00

0.00

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

APBD

106,674,814,531.35

13,822,550,125.38

P-APBD

157,242,822,723.35

34,126,450,205.38

600.00

Milyar Rupiah

500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum

APBD

78,209,140,226.10

702,610,217,000.00 97,071,780,000.00

0.00

P-APBD

79,490,866,174.00

702,610,217,000.00 97,071,780,000.00

561,834,000.00

Dana Alokasi Khusus

DP2D2

A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN Anggaran belanja untuk urusan pendidikan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.593.250.382.402,32 pada Dinas Pendidikan.

Prioritas urusan pendidikan adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa, Program Pengembangan Sosialisasi Pengelolaan Pendidikan melalui Manajemen Pendidikan, dan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa.

2. KESEHATAN Anggaran belanja untuk urusan kesehatan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.150.156.729.991,80 pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo.

Prioritas urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Pengembangan lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jarigannya, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.

Adapun pada Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dan Program Pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata.

2. KEHUTANAN Anggaran belanja untuk urusan kehutanan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.16.811.928.345,76 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Prioritas urusan kehutanan adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan.

3. KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran belanja untuk urusan kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.8.803.814.395,08 pada Dinas Perikanan dan Kelautan.

Prioritas urusan kelautan dan perikanan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

4. PERDAGANGAN Anggaran belanja untuk urusan perdagangan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.15.514.810.866,76 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Prioritas urusan perdagangan adalah Program Promosi Pariwisata, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan, Program Peningkatan Budidaya tembakau dan Cengkeh, dan Program Pembinaan Industri, Perdagangan Tembakau dan Rokok.

Adapun ringkasan belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

JUMLAH PROSEN KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.00.00 URUSAN WAJIB 755,460,319,364.70 98.10%

1.01.00 Pendidikan 488,953,368,302.32 63.49% 1.02.00 Kesehatan 50,626,186,341.80 6.57% 1.03.00 Pekerjaan Umum 7,301,381,113.20 0.95% 1.06.00 Perencanaan Pembangunan 1,826,249,766.92 0.24% 1.07.00 Perhubungan 5,405,830,805.76 0.70% 1.08.00 Lingkungan Hidup 5,311,718,370.72 0.69% 1.10.00 Kependudukan dan

Catatan Sipil 1,283,340,815.96 0.17% 1.11.00 Pemberdayaan

Perempuan 5,967,688,995.36 0.77% 1.13.00 Sosial 4,026,090,075.20 0.52% 1.15.00 Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah 1,712,885,679.56 0.22% 1.16.00 Penanaman Modal 820,852,520.86 0.11% 1.18.00 Kepemudaan

dan Olahraga 1,619,262,698.76 0.21% 1.19.00 Kesatuan Bangsa

dan Politik 4,020,102,176.96 0.52% 1.20.00 Pemerintahan Umum 172,674,176,187.40 22.42% 1.21.00 Ketahanan Pangan 1,324,272,177.28 0.17% 1.22.00 Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa 1,655,989,246.48 0.22% 1.24.00 Kearsipan 930,924,090.16 0.12%

2.00.00 URUSAN PILIHAN 14,637,135,541.80 1.90%

2.01.00 Pertanian 7,280,241,634.20 0.95% 2.02.00 Kehutanan 3,260,211,845.76 0.42% 2.05.00 Kelautan dan Perikanan 2,274,273,545.08 0.30% 2.06.00 Perdagangan 1,822,408,516.76 0.24%

Jumlah Keseluruhan 770,097,454,906.50 100.00%

3. PEKERJAAN UMUM Anggaran belanja untuk urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.151.457.981.673,20 pada Dinas Pekerjaan Umum.

Prioritas urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum adalah Program Perbaikan Sarana Air Bersih/Hujan, Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Perkotaan, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Berbasis Padat Karya, Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Pondok Pesantren, Program Pembangunan jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dan Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (PLP) Berbasis Padat Karya.

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Anggaran belanja untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.7.629.020.166,92 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Prioritas urusan perencanaan pembangunan adalah Program Pengembangan Data/Informasi, Program Pengembangan Kota-kota Menegah dan Besar, Program Perencaan Pembangunan Daerah, dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya.

5. PERHUBUNGAN Anggaran belanja untuk urusan perhubungan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.14.687.233.131,76 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Prioritas urusan perhubungan adalah Program kerjasama Informasi dengan Mas Media, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dan Program Partisipasi Pembangunan Daerah.

6. LINGKUNGAN HIDUP Anggaran belanja untuk urusan lingkungan hidup Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.11.570.429.820,72 pada Badan Lingkungan Hidup.

Prioritas urusan lingkungan hidup adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum, dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan dan Sosial.

Sedangkan ringkasan belanja langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan dari sisi Penerimaan Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.157.242.822.723,35. Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

KODE

1.00.00

1.01.00 1.02.00 1.03.00 1.06.00

1.07.00 1.08.00 1.10.00

1.11.00

1.13.00 1.15.00

1.16.00 1.18.00

1.19.00

1.20.00 1.21.00 1.22.00

1.24.00

2.00.00

2.01.00 2.02.00 2.05.00 2.06.00

8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan perempuan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.9.194.397.975,36 pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Prioritas urusan pemberdayaan perempuan adalah Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

9. SOSIAL Anggaran belanja untuk urusan sosial Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.9.622.218.375,20 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Prioritas urusan sosial adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejateraan Sosial, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dan Program Pimbinaan Lingkungan Sosial.

10. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Anggaran belanja untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.4.043.169.479,56 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Prioritas urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dan Program Peningkatan dan Pembinaan Usaha Koperasi.

11. PENANAMAN MODAL Anggaran belanja untuk urusan penanaman modal Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.682.065.520,86 pada Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.

Prioritas urusan urusan penanaman modal adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

300.00

60.00

Dalam Perubahan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, dapat dirinci sebagai berikut :

1. PERTANIAN Anggaran belanja untuk urusan pertanian Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.15.254.504.749,20 pada Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.

Prioritas urusan pertanian pada Dinas Pertanian adalah program peningkatan kesejahteraan petani, program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Ketahanan Pangan, Program peningkatan pemasaran hasil produsi pertanian/perkebunan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Yang Tepat Guna, Program Peningkatan Produksl pertanian/perkebunan, dan Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya.

Adapun pada Dinas Peternakan adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak, Peningkatan Produksi Peternakan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dan Program Pemberdayaan Penyuluhan.

7. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Anggaran belanja untuk urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.3.773.662.575,96 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Prioritas urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

500.00

200.00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

B. URUSAN PILIHAN

15.00

Milyar Rupiah

Pendapatan

1,177,133,219,539.21 1,269,985,483,945.18

17. KEARSIPAN Anggaran belanja untuk urusan kearsipan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.823.803.490,16 pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip.

Prioritas urusan kearsipan adalah Program parbaikan sistem administrsi kearsipan, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, dan Program Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

20.00 160.00

Gambar 6 : Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan

800.00

Pembayaran Pokok Utang

30.00

Gambar 1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013

50.00%

Penyertaan Modal Investasi pemerintah Daerah

Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

19.80%

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013

0.00

Pembentukan Dana Cadangan

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

Drs. H. ACHMAD SYAFII

Milyar Rupiah

16. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.10.610.823.216,48 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Prioritas urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat (Program Exs Gerdu Taskin), Program Pemberdayaan Kader Posyandu, dan Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK).

85.25%

20.00

APBD

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 11 berikut :

120.00

0.00

15. KETAHANAN PANGAN Anggaran belanja untuk urusan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.2.281.391.119,28 pada Kantor Ketahanan Pangan.

Prioritas urusan ketahanan pangan pada Kantor Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dan Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian dan Perkebunan.

Pendapatan Hibah

57.96%

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Milyar Rupiah

B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan dari sisi Pengeluaran Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.34.126.450.205,38. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari : - Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 - Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 29.092.451.055,38 - Pembayaran Pokok Utang Rp. 33.999.150,00

J u m l a h Rp.34.126.450.205,38

Gambar 10. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

13

RABU 23 OKTOBER 2013 NO.0224| TAHUN II

12. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Anggaran belanja untuk urusan kepemudaan dan olah raga Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.21.341.186.838,76 pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.

Prioritas urusan kepemudaan dan olah raga adalah Program Pengembangan Olah Raga dan Seni Budaya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Program Peningkatan Pembinaan Olah Raga Serta Prestasi, Program Pembinaan Seni Budaya Daerah, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga, dan Program Pembinaan Olah Raga dan Seni Ponpes.

13. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Anggaran belanja untuk urusan kesatuan bangsa dan politik Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.11.873.011.726,96 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Prioritas urusan kesatuan bangsa dan politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan, Program pendidikan politik masyarakat, dan Program Pencegahan dini terhadap permasalahan Masyarakat.

Pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah, dan Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan.

Adapun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan sumber daya aparatur.

14. PEMERINTAHAN UMUM Anggaran belanja untuk urusan pemerintahan umum Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.261.497.158.058,40 tersebar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bupati dan Wakil Bupati; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 13 Kecamatan se Kabupaten Pamekasan.

Prioritas urusan pemerintahan umum adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program kerjasama informasi dengan mas media, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program penataan daerah otonomi baru, program peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan desa/kelurahan, program peningkatan perekonomian masyarakat dan pengembangan destinasi pariwisata, program peningkatan promosi pariwisata, program kerjasama dan promosi produk perdagangan, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, program perayaan hari besar nasional/agama, program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program penelitian dan pengembangan daerah, program peningkatan pengembangan system laporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan profesionalisme terhadap pemeriksa dan aparatur pengawasan, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program peningkatan administrasi dan penataan kepegawaian, program pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dan lain-lain.

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

URUSAN WAJIB

Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Sosial Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kepemudaan dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Umum Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kearsipan

URUSAN PILIHAN

Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan

Jumlah Keseluruhan

JUMLAH

PROSEN

511,034,346,199.00

92.45%

104,297,014,100.00 99,530,543,650.00 144,156,600,560.00

18.87% 18.01% 26.08%

5,802,770,400.00 9,281,402,326.00 6,258,711,450.00

1.05% 1.68% 1.13%

2,490,321,760.00

0.45%

3,226,708,980.00 5,596,128,300.00

0.58% 1.01%

2,330,283,800.00 861,213,000.00

0.42% 0.16%

19,721,924,140.00

3.57%

7,852,909,550.00 88,822,981,871.00 957,118,942.00

1.42% 16.07% 0.17%

8,954,833,970.00 892,879,400.00

1.62% 0.16%

41,747,922,815.00

7.55%

7,974,263,115.00 13,551,716,500.00 6,529,540,850.00 13,692,402,350.00

1.44% 2.45% 1.18% 2.48%

552,782,269,014.00

100.00%

Sebagai tambahan informasi terkait dengan anggaran bidang pendidikan selama 8 Tahun , mulai Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

THN

BIDANG PENDIDIKAN

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

194,242,457,409.40 229,199,300,305.96 283,051,168,039.76 319,571,060,510.82 350,555,305,107.41 390,995,448,593.04 530.340.274.881,43 593.250.382.402,32

BIDANG LAIN

TOTAL ANGGARAN PROSEN

323,128,885,421.00 517,371,342,830.40 402,187,615,979.23 631,386,916,285.19 440,175,188,920.94 723,226,356,960.70 438,105,964,126.51 757,677,024,637.33 490,958,820,668.85 841,514,125,776.26 591,754,067,622.63 982,749,516,215.67 682.743.203.071,52 1.213.083.477.952,95 729.629.341.518,18 1.322.879.723.920,50

37.54% 36.30% 39.14% 42.18% 41.66% 39.79% 43.72% 44.85%

Gambar 12. Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2006 s.d. 2013 (dalam milyar rupiah) 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tahun Anggaran

Bidang Pendidikan

Bidang Lain

Iklan Ini Dipersembahkan oleh DPPKA Kabupaten Pamekasan

2012

2013

14

SAMPANG

RABU 23 OKTOBER 2013 NO. 0224 | TAHUN II

KRIMINAL

Polres Sebar Intelijen Ke Pelosok Desa Sampang - Kepolisian Resor Sampang, Madura, Jawa Timur, menyebar intelijen ke desa untuk menyelidiki keberadaan tersangka kasus pencurian yang sebagian pelakunya belum tertangkap.

"Kasus pencurian yang sebagian pelakunya belum tertangkap itu adalah kasus pencurian kabel telepon dan kasus ini memang menjadi perhatian serius kami," kata Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar, Selasa (22/10).

Kapolres menjelaskan, di Sampang, selama ini telah terjadi enam kasus pencurian kabel telepon di enam tempat kejadian perkara (TKP) berbeda.

Hasil penyelidikan tim reskrim Polres Sampang menyebutkan, dari enam kasus pencurian itu, pelakunya enam orang dan merupakan komplotan spesialis pencuri kabel telepon di Madura.

"Nah, dari enam orang pelaku itu, baru tiga orang yang berhasil kami tangkap, sedangkan tiga orang lainnya masih buron," terang Kapolres.

Menurut Kapolres, ketiga pelaku pencurian kabel telepon di Kabupaten Sampang yang telah berhasil ditangkap petugas masing-masing berisial SH, RH dan MA. Sedangkan yang belum tertangkap dan kini masih dalam pengejaran polisi masing-masing MJ, MD dan HL. "Makanya kami sebar tim intelijen untuk mendeteksi keberadaan ketiga orang pelaku ini," katanya menjelaskan.

Tidak hanya itu saja, Polres Sampang juga meminta bantuan jajaran Polsek di Bangkalan, serta berkoordinasi dengan Polres di Surabaya.

Menurut Imran Edwin Siregar, upaya koordinasi dengan jajaran Polres di Surabaya itu dilakukan, karena berdasarkan hasil penyidikan, jaringan para pencuri ini juga di Surabaya.

Kasus pencurian kabel telepon di Sampang ini tergolong lebih sedikit diban-

Kasus pencurian yang sebagian pelakunya belum tertangkap itu adalah kasus pencurian kabel telepon,"

AKBP Imran Edwin S Kapolres Sampang

ding kasus pencurian kabel di Kabupaten Bangkalan yang mencapai tujuh kasus. Sedangkan yang paling sedikit ialah Kabupaten Pamekasan yakni hanya empat kasus.

Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain, beberapa meter kabel hasil curian, gunting, dan gulungan kabel warna hitam.

"Saat ini para pelaku pencurian itu kami tahan, dan seorang diantaranya terpaksa kami tembak, karena berupaya kabur saat hendak ditangkap petugas," kata Kapolres AKBP Imran Edwin Siregar menjelaskan.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, para pelaku dijerat dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. (ant/mk)

KENDARAAN DINAS

Dewan Tak Akui Mobil Dinasnya Digadaikan SAMPANG – Anggota DPRD Kabupaten Sampang, Guntur, membantah mobil dinas miliknya digadaikan.

Menurutnya, mobil dinas tersebut berada di kantor dewan dan memang sering di pinjam konstituen ketika ada acara mantenan atau orang sakit.

Sebelumnya, mobil dinas anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut diduga digadaikan. Namun hal itu langsung dibantah. "Mobil itu sekarang ada di sini dan memang sering dipinjam oleh konstituen saya ketika ada acara mantenan. Kami sering memberikan itu apabila mobil itu dibutuhkan,” klarifikasinya kepada Koran Madura, Selasa (22/10).

Mobil dinas miliknya, kata Guntur, memang sering digunakan ke acara mantenan. Bahkan, sampai Kamis depan masih ada yang memesan untuk meminjam mobil. Dan mobil tersebut pernah dipinjm untuk digunakan ke acara manten, tetapi malah ditemukan dilokasi sabung ayam.

“Sampai Kamis besok saja masih ada yang akan meminjam mobil tersebut untuk digunakan mengantarkan mantenan. Dan apabila itu digadaikan mimangnya ada yang mau tah, dengan mobil seper-

DITANGKAP. Tersangka pembunuhan pasutri bernama Bunadi (60) dan Bukiyah (55), warga Dusun Kemere Laok, Desa Pandingan, Kecamatan Robata, ditangkap.

Polisi Menangkap Tersangka Pembunuhan Pasutri Pelaku Bisa Dihukum Mati SAMPANG – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sampang berhasil menangkap satu tersangka dari tiga Daftar Pencarian Orang (DPO) yang hingga ini masih buron dalam kasus pembunuhan yang diduga korban dibunuh karena memiliki ilmu santet.

Senin (23/9) lalu, korban pembunuhan menimpa terhadap pasutri bernama Bunadi (60) dan Bukiyah (55), warga Dusun Kemere Laok, Desa Pandingan, Kecamatan Robatal. Ia pertama kali ditemukan oleh anaknya Moh Hadi (23) dengan posisi tergelak di kandang sapi dan luka serius akibat sajetan senjata tajam.

Teruga pelaku pembunuhan yang ditangkap bernama Jeli (45), yang merupakan masih tetangga korban. Bahkan, ditangkapnya tersangka Jeli (45) dengan tiga temannya yang masih buron yakni inisial S, M dan C yang merupakan

kawanan pembunuh bayaran asal Kecamatan Robatal.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar dengan didampingi Wakapolres Sampang Kompol Faruk Alfero mengatakan, penangkapan itu berdasarkan keterangan dari tersangka sendiri yang saat ini mendekam di balik jeruji tahanan Mapolres Sampang.

Jeli (45) beserta 3 temanya mengaku dibayar untuk membunuh pasutri tersebut dengan upah sebesar Rp.10 juta oleh aktor intelektual yang saat ini juga masih dalam penyelidikan polisi.

"Kami berhasil menang-

kap satu tersangka ini berdasarkan hasil pengembangan terhadap pembunuhan pasutri yang diduga memiliki ilmu santet," terang AKBP Imran yang juga di dampingi oleh Kasatreskrim Polres Sampang AKP Jeni Al – Jauza, Selasa (22/10).

Lanjut pria nomor satu di kopolisian Sampang itu menjelaskan, dari hasil penangkapan tersangka polisi juga mengamankan berupa satu celurit yang digunakan melakukan pembataian tersebut.

Begitu pun dengan beberapa nama-nama tersangka lainnya yang sudah diketahui identitas pelaku oleh pihaknya.

"Kami mengamankan sandal jepit penuh darah dan sebilah clurit lengkap dengan sarungnya, Kami masih memburu tiga pembunuh bayaran yang identitasnya sudah kami kantongi," tuturnya.

Tersangka bisa dikenakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman pidana maksimal pidana mati atau hukuman seumur hidup dan minimal 20 tahun penjara.

Pengakuan tersangka Jeli (45), dari uang hasil pembayaran membunuh kedua pasutri itu sebesar Rp. 10 juta, uangnya dibagi ke empat orang. Sedangkan dirinya hanya menerima uang hasil melakukan pembunuhan tersebut yakni Rp 2 juta. "Uangnya sebesar Rp. 10 juta itu kita bagikan ke empat orang dan saya sendiri dapat dua juta rupiah," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kedua korban tewas dengan 8 sabetan sajam di sekujur tubuhnya. Jari tangan korban suami yakni Bunadi (60) putus hanya tersisa jari kelingking, dan pundak kanan

luka sobek. Sedangkan luka korban istri Bukiyeh terdapat di bagian lengan kiri, serta perut korban hingga bagian dalam terurai akibat sayatan sajam.

Menurut keterangan warga setempat, korban pasutri diduga dirampok oleh orang tak dikenal dengan membunuh secara tragis. Akan tetapi, dari keterangan pihak kepolisian tidak membenarkan. Hal itu, ketika polisi melakukan olah TKP yang juga menemukan sejumlah barang milik korban tidak satu pun yang hilang.

Terbukti, dari uang milik korban senilai Rp 4.774.000 yang berada di dalam dompet saat tersimpan di kantong baju istri sebelah kiri. Apalagi, itu pun memang diakui oleh anak korban yang sering menyimpan uang di tempat tersebut. (ryn/lum)

PEMULANGAN JEMAAH HAJI

Pengamanan Kedatangan Tamu Allah Mulai Disiapkan "Mobil itu sekarang ada di sini dan memang sering dipinjam oleh konstituen saya ketika ada acara mantenan. ti itu,” tambahnya sambil berkumpul dengan temanteman fraksinya.

Pantauan Koran Madura, mobil dinas tersebut memang sering tidak nampak terparkir di bagian barat dan selatan halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sampang, yang sering dijadikan tempat parkir kendaraan anggota dewan. (jun/lum)

SAMPANG - Menjelang kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Sampang, pada 5 November mendatang, Polres setempat sudah menyiapkan pasukan keamanan. Sedikitnya 200 personel akan dikerahkan untuk mengamankan kedatangan tamu Allah yang tergabung dalam kloter 33 dan 34.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Kabag Ops Kompol Imam Irianto mengatakan, ratusan personel itu nantinya akan

disiagakan pada lokasi yang menjadi pusat keramaian saat jemaah haji datang, seperti di lapangan Wijaya Kusuma.

Selain dari pihak kepolisian, dalam pengamanan kedatangan jemaah haji juga melibatkan dari instansi lain seperti satpol PP, dinas perhubungan, dan TNI. Dipastikan kedatangan jemaah haji tersebut steril dari hal-hal yang dapat meresahkan.

“200 peronel dari kepolisian itu nanti kami siagakan di

sehingga jemaah haji tidak resah ketika ditunggu oleh keluarganya,”

Kompol Imam Irianto Kabag Ops

lapangan Wijaya Kusuma dan ini juga akan digabungkan dengan satpol PP dan dishubkoinfo, sehingga jemaah haji tidak resah ketika ditunggu

oleh keluarganya,” jelasnya, Selasa (22/10).

Meski langkah pengamanan dari berbagai unsur akan disiagakan, namun Kompol Imam Iriyanto tetap mengimbau kepada semua masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kelancaran pemulangan jemaah haji.

Termasuk kepada keluarga yang akan menjemput, agar tidak mengenakan perhiasan yang berlebih, karena dapat mengundang aksi kejahatan. (jun/lum)

BANGKALAN

15

RABU 23 OKTOBER 2013 NO. 0224 | TAHUN II

PENYELENGGARA PEMDES

Kinerja BPD Cenderung Pasif dan Tidak Visioner BANGKALAN - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat desa yang bersangkutan. Fungsinya menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, selama ini kinerja BPD cenderung pasif. Sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan baik.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Musawwir.

Menurutnya, begitu lemahnya kinerja yang ditunjukkan oleh BPD, sehingga berdampak pada tidak berfungsinya sebagai lembaga kontrol terhadap roda pemerintahan di tinggkat Desa. "BPD selama ini cenderung pasif dan tidak bisa mengoptimalkan fungsinya," ujarnya.

BPD selama ini cenderung pasif dan tidak bisa mengoptimalkan fungsinya,”

Musawwir

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Kondisi seperti itu, kata Musawwir menjadi persoalan yang perlu dipecahkan, agar keberadaan lembaga tersebut tidak menjadi sia-sia. Apalagi, pada tataran pemerintahan desa membutuhkan energi positif dari kinerja para anggotanya untuk sama-sama membangun desa dan pengembangan serta kemajuan masyarakat.

"Kedepan memang dibutuhkan pembenahan-

pembenahan yang mengacu pada peningkatan kualitas anggota BPD, karena BPD berfungsi atau tidak tergantung dari kualitas anggotanya," tuturnya.

Oleh sebab itu, dikatakan Musawwir, yang menjadi anggota harus benar-benar sosok yang memiliki kemampuan yang mumpuni. Dengan demikian, cara rekrutmen yang selama ini hanya cenderung asal-asalan perlu dilakukan perbaikan.

Sebab, rekrutmen yang tidak benar akan berdampak pada kelangsungan lembaga tersebut.

"Jika model rekrutmen anggota BPD masih seperti ini selamanya tidak akan pernah baik. Kebanyakan anggota BPD adalah orang-orang kades yang diangkat untuk mengcover kepentingan Kepala Desa itu sendiri,” ujarnya.

Kedepannya Musaawir berharap, anggota BPD harus lebih visioner dan mampu memberi kontribusi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal mengkontrol kepemimpinan kepala desa.

Pihaknya berencana akan melakukan pengesahan anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM anggota BPD.(dn/rah)

EKSPOR REBANA. Pekerja memasang kulit Rebana di sentra home industri Desa Kepuh, Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (22/10). Ekspor Rebana ke sejumlah negara, seperti Saudi Arabia dan Hongkong. Rebana tersebut dijual dengan harga Rp. 600 ribu sampai Rp. 900 perset.

SRAKAL Tak Bertanggung Jawab Aspirasi THL K1 Urung Dilakukan BANGKALAN – Polres Bangkalan menyatakan aksi massa yang tergabung dalam Suara Rakyat Bangkalan (SRAKAL) tidak bertanggung jawab. Sebab SRAKAL itu berencana menyuarakan aspirasi dari 1.337 Tenaga Harial Lepas (THL) katagori satu (K1) yang digugurkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN), namun rencana aksi tersebut urung dilaksanakan. Apalagi, tidak ada pemberitahuan terkait gagalnya aksi tersebut.

Kabag Ops. Polres Bangkalan, Kompol Abd Rokhim menyatakan surat izin pemberitahuan ke Mapolres setempat sudah masuk satu hari sebelumnya. Namun, setelah petugas diterjunkan ke lapangan hingga jam 11.30 wib, tidak ada kabar dari koorlap aksi. Sehinga puluhan petugas kepolisian yang telah siaga di kantor BKD ditarik ke Mapolres.

"Pemberitahuan gagal atau ditunda dari koorlap aksi tidak ada, dihubungi nomor handphonenya juga tidak ada jawaban. Kami putuskan untuk menarik pasukan. Jadi, kami menilai koorlapnya tidak bertanggungjawab," sentilnya.

Sementara itu, koorlap aksi SRAKAL, Nanang Hidayat, saat dihubungi melalui telepon se-

lulernya mengatakan gagalnya aksi tersebut dikarenakan massanya tidak kompak, hanya ada tujuh orang THL yang sudah siap melakukan aksi damai.

"Kalau cuma tujuh orang, saya tidak berani, sehingga lebih baik digagalkan saja. Para THLnya tidak satu suara, entah apa yang membuat mereka tidak datang, saya kurang paham.

Intinya mulai kamarin hingga tadi malam sudah siap berjumlah ratusan," kelitnya.

Perlu diketahui, sebanyak 1.337 orang Tenaga Honorer Lepas (THL) Katagori Satu (K1) di lingkungan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dinyatakan gugur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) men-

Sejumlah aparat keemanan saat bersiaga di halaman kantor BKD Bangkalan. Namun, mareka ditarik ke Mapolres akibat rencana aksi damai urung dilakukan. gaudit laporan dugaan penyimpangan proses penentuan tenaga honorer K1 hasil audit tujuan tertentu.

KKN

Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Penyimpangan

Kejati Bangkalan saat melakukan kunjungan ke Pemkab Bangkalan, kemarin (22/10).

BANGKALAN – Pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bangkalan sangat rawan terjadi penyimpangan. Rawannya masalah pengadaan barang dan jasa itu membuat pemerintah setempat memberikan penyuluhan terhadap pihakpihak terkait. Dengan dibantu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, pemerintah daerah melakukan upaya penyamaan persepsi terkait Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Hal itu menjadi penting agar dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dari berbagai pengalaman dan studi kasus, pengadaan barang dan jasa sering menjadi areal penyimpangan. Dari sepuluh hal yang menjadi sorotan pemerintah pusat, salah satunya mengenai pengadaan barang dan jasa yang menjadi hal paling rawan penyimpangan, sehingga dituangkan

dalam Perpres nomor 54 tahun 2010.

"Penanganan kasus yang banyak ditangani KPK, umumnya mengenai pengadaan barang dan jasa. Bisa dari sisi pemenangnya, suap-menyuap dalam tendernya, ataupun lainnya," kata Asisten Intelejen Kejati Jawa Timur, Andi Herman, kemarin saat berkunjung ke Pemkab Bangkalan.

Penyuluhan pada instansi sebagai upaya preventif untuk meminimalkan perbuatan kolusi dan korupsi pada lembaga pemerintah. Pengadaan barang dan jasa menjadi penting, karena peran strategis belanja menjadi besar. Besarnya nilai belanja dalam bentuk modal, barang, dan jasa hampir 3040 persen yang diambil dari APBN. "Slogan Kenali Hukum, jauhi hukuman, sangat penting artinya untuk menghindari

dari perbuatan yang melanggar," kata Andi.

Pada sisi positifnya, lanjut Andi, pengadaaan barang dan jasa merupakan instrumen strategis dalam mendukung dan menggerakkan roda perekonomian nasional dan daerah, sehingga ada pergerakan ekonomi yang dicapai. Selain itu, sebagai upaya penciptaan lapangan pekerjaan, pengembangan daya saing dunia usaha dan langkah pemberdayaan usaha kecil dan mikro ekonomi masyarakat.

Menurut Andi, problematika pengadaan barang dan jasa pada pasar tidak terbuka, dapat menciptakan kolusi vertikal (PA/KPA,PPK, Pengadaan-Penyedia), kolusi horisontal, dan arisan antar penyedia. Selain itu, bisa tercipta monopoli dengan sistem premanisme. Belum lagi, masalah kurangnya akses publik ke pasar pengada-

an barang dan jasa.

Dia menambahkan problema dalam pengadaan barang dan jasa juga bisa terjadi pada tindakan pidana korupsi seperti suap-menyuap, kick back, menyalahi prosedur, mark up harga, juga pengaturan tender yang dapat membuat kerugian negara. "Itu jenis kasus yang pernah terjadi dan ditangani kejaksaan," imbuhnya.

Oleh karena itu, diwajibkan membuat organisasi pengadaan barang dan jasa dalam bentuk permanen. Pembuatan organisasi dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Bisa satu SKPD ataupun gabungan SKPD. "Kalau dulu setiap ada kegiatan ada panitia. Saat ini bisa dijadikan permanen yang dikerjakan organisasi tersebut," ungkap pria asal Makassar tersebut.

Dalam hal ini, masyarakat juga berpartisipasi dan ikut memantau. Apabila ada laporan penyimpangan masyarakat mengenai pengadaan barang dan jasa, bisa ditanyakan kepada LKPP atau pun APIP/Pemda.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Mondir A Rofii mengatakan pentingnya penyuluhan hukum agar lembaga pemerintah bisa menyamakan persepsi dengan aparat penegak hukum tentang aturan yang berlaku.

"Jika sudah mempunyai kesamaan pandangan, tentunya bisa menciptakan keselarasan dalam menyikapi aspek hukum terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujarnya. (ori/rah)

Dengan demikian, sebanyak 1,337 THL K1, karena sudah digugurkan secara otomatis masuk ke THL K2, sehingga harus

mengikuti rekrutmen CPNS dengan melalui tes tulis yang dijadwalkan pada 3 November 2013 mendatang. (dn/rah)

PENDIDIKAN POLITIK KAUM MUDA. Pengunjung melintas di belakang spanduk tentang pemilu dalam acara sosialisasi jelang pemilu 2014 yang mengangkat tema pendidikan politik untuk pemilih muda di Pusat Belanja eX Plaza Indonesia, Jakarta.

KPU mengajak kaum muda untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014.

PEMILU

Dana Kampanye Wajib Dilaporkan BANGKALAN - Pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2014 mendatang rupanya harus benar-benar transparan. Calon legislatif (caleg) yang hendak menjadi wakil rakyat harus melaporkan dana kampanye dalam pelaksanaan demokrasi tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan terjadinya money politic dalam proses pencalegannya.

"Bagi bacaleg memang diwajibkan melaporkan dana untuk kampanye kepada KPUD," kata Ketua Pokja Kampanye, Abdus Somad.

Mengenai asal dana kampanye yang dimaksud, pihaknya tak mempermasalahkan aliran dana yang mengalir kepada masing-masing calon legislatif. Baik perorangan ataupun dari perusahaan. Akan

Bagi bacaleg memang diwajibkan melaporkan dana untuk kampanye kepada KPUD,”

Abdus Somad

Ketua Pokja Kampanye tetapi, ada aturan mengenai batasan pendanaan.

Dia menjelaskan, untuk dana kampanye, sumbangan perorangan untuk partai politik ada aturan yang wajib dibatasi, seperti dana sumbangan dari perorangan dengan nilai maksimal Rp 1 miliar. Untuk sumbangan perusaahaan maksimal Rp 7,5 miliar.

Sementara itu, untuk

sumbangan perorangan kepada calon anggota DPD maksimal Rp 250 juta. Sedangkan, bagi perusahaan yang hendak menyumbangkan dana kampanye terhadap anggota DPD ini maksimal Rp 500 juta. "Semua harus menyetorkan rekening paling lambat 28 Maret 2014," terangnya.

Adapun mekanisme pelaporannya, caleg wajib memberitahukan dana kampanye tersebut kepada partai politik asal. Setelah itu, diteruskan pelaporan parpol kepada KPUD. Sedangkan untuk calon anggota DPD pelaporannya langsung kepada KPU pusat.

Hal itu berdasarkan Peraturan KPU nomor 17 tahun 2013 tentang pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD. (ori/rah)

16

SURAMADU

RABU 23 OKTOBER 2013 NO.0224| TAHUN II

PERBAIKAN JALAN

Pemerintah Siapkan Rp 25 M

HIU TUTUL TERDAMPAR. Seorang bocah berada diatas ikan hiu tutul (Rhincodon typus) yang terperangkap dijaring nelayan di kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya, Jatim, Selasa (22/10). Terdapat dua ekor ikan Hiu tutul dengan panjang sekitar 7 meter dan lebar 2.5 meter terdampar karena terperangkap jaring nelayan di Selat Madura.

KASUS BONDET

Polres Berkoordinasi dengan Puskesmas se-Madura PAMEKASAN - Jajaran Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berkoordinasi dengan Puskesmas se-Madura, meminta bantuan institusi itu terkait kemungkinan adanya pelaku pengeboman di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, yang dirawat di puskesmas.

Menurut Kapolsek Kadur AKP Syakrani, Selasa, upaya petugas kepolisian berkoordinasi dengan puskesmas seMadura dilakukan, karena berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku pencurian juga terkena ledakan bondet.

“Ini dibuktikan dengan adanya bercak darah di beberapa pohon yang berhasil kami kumpulkan dan telah menjadi bukti awal bagi polisi dalam melakukan penyidikan,” kata Syakrani menjelaskan.

Ia menjelaskan, keada para pimpinan Puskesmas di Madura pihaknya meminta agar segera melaporkan kepada polisi, apabila nantinya ada warga yang dirawat akibat korban ledakan petasan.

Menurut Kapolsek Syakrani hal ini untuk memempermudah upaya petugas kepolisian menangkap pelaku pelemparan petasan di Dusun Konkokon, Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Senin (21/10) dini hari.

Menurut dia, polisi sendiri sebenarnya sudah memiliki gambaran terkait pelaku pelemparan bondet. Pelemparan itu dilakukaan saat hendak mencuri sapi milik warga bernama Armuji (40) warga Dusun Konkokon, Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur.

Akibat aksi pelemparan bondet itu, tangan Armuji nyaris putus, sehingga korban terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan.

Aksi pelemparan bondet oleh pelaku itu, saat Armuji hendak menyelamatkan dua ekor sapinya yang hendak dicuri maling.

Saat itu, ia sedang tidur di kamar rumahnya. Tiba-tiba mendengar suara mencurigakan dari kandang sapi miliknya.

Ia lalu keluar dengan membawa lampu penerang.

Namun, saat hendak masuk ke kandang sapi miliknya, tiba-tiba si pencuri itu melempari dirinya dengan bondet atau bom rakitan berdaya ledak rendah.

Pencuri langsung kabur, namun pelaku diduga juga terkena ledakan bondet, berdasarkan ceceran darah di sepanjang jalan yang dilalui pencuri itu.

“Makanya, kami meminta bantuan informasi dari berbagai puskesmas yang ada di Madura ini, karena dugaan petugas, pelaku juga terluka terkena ledakan bondet,” kata Kapolsek Kadur AKP Syakrani menjelaskan.

Menurut catatan polisi, kasus pencurian di Kabupaten Pamekasan marak, setelah Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah.

Maraknya pencurian ini, tidak hanya di desa saja, akan tetapi juga di perkotaan.

Selain meminta bantuan petugas puskesmas, polisi juga meminta bantuan jasa provider telepon seluler di Pamekasan. Sebab, telepon seluler yang diduga milik pencuri sapi yang sekaligus pelaku pelemparan bondet itu tertinggal di lokasi kejadian. (ant/rah)

Sejumlah polisi bermotor melakukan barikade warga Kampung Tua Tanjung Uma agar tidak keluar mengejar kelompok lain di Simpang DC Mall, Batam. Bentrokan yang dipicu saling klaim atas lahan seluas 108 hektar antara sebuah perusahaan dan masyarakat kampung tua itu sempat mereda setelah pasukan gabungan dari Polresta Barelang dan Polda Kepri disiagakan di lokasi kejadian, namun massa kembali berkumpul dan melakukan sweeping kelompok lawan.

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyiapkan dana sebesar Rp 25 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah itu. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pamekasan, Totok Hartono menjelaskan dari anggaran itu, sekitar Rp 8 miliar telah digunakan untuk peningkatan jalan berupa hotmik di lima titik jalan kabupaten dengan panjang 13,1 km.

Di antaranya, Jalan Palengaan Laok menuju Talambah berbatasan dengan Kabupaten Sampang sepanjang 2,5 km dengan anggaran sebesar Rp 1,83 miliar. Titik kedua, Jalan Bandungan, Kecamatan Pakong menuju Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep sepanjang 1,5 km, dengan anggaran sebesar Rp 1,03 miliar.

Kemudian, titik ketiga, Jalan Pagantenan menuju Bujur Barat dengan anggaran dana Rp 2,25 miliar sepanjang 3,5 km. Titik keempat, peningkatan di Jalan Raya Lenteng, Kecamatan Proppo menuju Teja Barat sepanjang 1 km dengan anggaran dana sebesar Rp 0,68 miliar. Dan titik terakhir adalah Jalan Bandungan menuju Pegantenan dengan panjang jalan 4,6

km dengan anggaran sebesar Rp 2,94 miliar. “Khusus jalan Bendungan-Pegantetan ini masih ada sisa kira-kira sepanjang 1,5 kilometer.

Nanti akan kami tuntaskan pada anggaran tahun depan,” katanya.

Di antaranya, Jalan Palengaan Laok menuju Talambah berbatasan dengan Kabupaten Sampang sepanjang 2,5 km dengan anggaran sebesar Rp 1,83 miliar.

Sedang sisanya, sekitar Rp 17 miliar akan digunakan untuk perbaikan jalan berupa peningkatan dan pengembangan berkala yang tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Pademawu, Tlanakan, Palengaan, Pegantenan, Waru, Pasean, dan Pakong. Ia menargetkan, pekerjaan perbaikan dan peningkatan jalan itu akan tuntas sesuai rencana, yakni 25 Desember 2013. (oni/muj/rah)

PAW PKNU Tanpa Melalui Fraksi Ikhtiar Nota Kesepakatan PKNU-Gerindra Berbuntut Panjang SURABAYA - Anggota Komisi B DPRD Surabaya Camalia Habibah menilai langkah DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama Surabaya yang mengajukan pergantian antarwaktu (PAW) kepada dirinya sebagai kebohongan publik karena tidak melalui fraksi.

Camelia Habibah, di Surabaya, Selasa, mengatakan bahwa ketika menyerahkan surat ke Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud, DPC menyatakan bahwa mereka telah mengirimkan surat tembusan kepada Fraksi Gabungan Apkindo, namun setelah dicroscek ternyata kabar itu tidak benar.

“Kemarin (21/10) ketika DPC PKNU mengirim surat memang waktunya sudah terlalau sore. Makanya, saya tidak tahu ketika ada rombongan yang datang ke ketua dewan,” katanya.

Terkait dilibatkannya fraksi dalam proses pergantian antarwaktu (PAW), Camelia Habibah menyatakan sebe-

narnya tidak ada aturan yang mengharuskan dilibatkannya fraksi dalam proses tersebut.

Namun berdasarkan kebiasaan yang ada di DPRD Surabaya selama ini, fraksi memiliki peranan penting dalam proses PAW yang sedang diajukan.

“Jangankan anggota dewan yang masih hidup, PAW anggota dewan yang sudah meninggal saja juga harus melewati mekanisme seperti itu,” katanya.

Habibah menegaskan ada beberapa alasan yang membuat dirinya kurang berkenan dengan langkah yang ditunjukkan DPC PKNU Surabaya, pertama dalam nota kesepakatan yang dibuat antara PKNU dengan partai Gerindra

dirinya hanya menerima salah satu berkas saja.

Padahal, lanjut dia, sesuai dengan bentuk kerja sama yang selama ini berlaku, seharusnya ia berhak menerima dua salinan hasil kesepakatan yang telah dibuat, baik yang dimiliki Partai Gerindra maupun partainya.

“Alasan lainnya, baru per Maret 2013 ada pengumunan.

Padahal, di satu sisi rekrutmen Gerindra sudah ditutup 28 Februari 2013,” katanya.

Alasan kedua, lanjut dia, ketika seluruh anggota legislatif dari PKNU dikumpulkan di Bali, sebenarnya banyak kader yang meminta agar PKNU melebur dengan Partai Gerindra agar anggota dewan yang pindah partai tidak diPAW. Hanya saja PKNU kala itu tidak serta merta menyetujui usulan itu.

Makanya ia merasa heran ketika dirinya akan diPAW dengan alasan meenjadi caleg lewat partai lain. Padahal se-

belum daftar lewat PKB, sudah berbicara secara langsung dengan ketua DPC PKNU Surabaya.

“Dulu, kita meminta dilebur karena gugatan kita di MK belum tahu hasilnya.

Dan saya gabung PKB karena ideologinya sama dengan PKNU. Tapi, saya juga telah menyiapkan pengacara dan alternatif gugatan jika suatu saat nanti dibutuhkan,” katanya.

Salah satu anggota Komisi B Rusli Yusuf menilai PAW yang diajukan PKNU tidak bisa diproses. Sebab dari awal diajukan sudah melalui prosedur yang salah. “Harusnya, dari partai kemudian mengirim tembusan ke fraksi baru ke Ketua DPRD Surabaya,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta ketua DPRD Surabaya, Mochammmad Machmud, untuk bersikap hati-hati dalam memproses surat yang diajukan DPC PKNU itu. Dikha-

watirkan, jika sampai ada mekanisme yang dilewati akan berakibat hukum dikemudian hari.

DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama Surabaya sebelumnya mengajukan PAW terhadap Camelia Habibah karena dinilai melanggar kesepakatan bersama saat menjadi caleg dari partai lain yang bukan rekomendasi partai.

“Kami berharap surat pengajuan PAW ini segera diproses,” kata Wakil Ketua DPC PKNU Surabaya Faturozy saat menyerahkan surat pergantian antarwaktu (PAW) di ruang Ketua DPRD Surabaya, Senin (21/10).

Menurut dia, PKNU memang tidak masuk dalam partai peserta Pemilu 2014. Atas keputusan DPP PKNU dengan ikhtiar politiknya, telah melakukan nota kesepakatan dengan Partai Gerindra dengan Nomor A-200/DPP-03/II/2013 tanggal 19 Februari 2013. (ant/ rah)

NIAGA TEMBAKAU

Pemkab Disarankan Membuat Ketentuan Teknis

PAMEKASAN - Komisi B DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyarankan pemkab agar membuat ketentuan teknis lebih terinci tentang prosedur tata niaga tembakau, sehingga bisa terukur dan diberlakukan di semua pabrikan perusahaan rokok.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi menjelaskan sejauh ini belum ada ketentuan secara teknis dari Pemkab Pamekasan tentang tata niaga tembakau, terutama terkait pengambilan sampel dan pemotongan berat jenis tembakau.

“Sebagian pedagang kan beralasan bahwa pengambilan sampel tembakau yang melebihi ketentuan, karena tidak sengaja,” kata Hosnan.

Alasan yang disampaikan para pengusaha tembakau itu, katanya, memang bisa diterima akal, karena secara teknis memang belum ada ketentuan yang lebih terinci.

Semisal, kata dia, adanya timbangan sampel tembakau sebelum disortir oleh greder, yakni petugas yang menentukan kualitas tembakau, atau pemotongan yang dilakukan pengusaha dengan alasan bungkus karena bungkus tembakau yang juga berat.

“Alasan-alasan inilah yang sering dikemukakan pihak pabrikan, apabila ditemukan adanya pengambilan sampel yang melebihi ketentuan,” katanya menjelaskan.

Jika Pemkab memiliki ketentuan teknis tentang pengambilan sampel dan pemotongan bungkus tembakau yang bisa diberlakukan sama di semua

pabrikan, maka protes oleh sebagian petani, tentu tidak akan terjadi.

“Misalnya sampel itu dikembalikan lagi ke dalam bungkus tembakau saat hendak ditimbang, lalu dipotong 1 kilogram ditambah potongan beras jenis bungkus tembakau itu,” katanya menjelaskan.

Yang terjadi di lapangan selama ini, potongan berat jenis bungkus tembakau bervariatif antara 3 kilogram, hingga 4 kilogram dengan alasan bungkus tembakaunya juga berat.

Sehingga tidak ada ketentuan baku, terkait pemotongan bungkus itu.

Hosnan Achmadi juga menjelaskan pihaknya tidak bisa menyalahkan kebijakan pihak pabrikan yang memberlakukan pemotongan berat jenis bungkus tembakau itu berbeda, karena tikar bungkus tembakau juga berbeda. Ada yang besar dan tebal, ada pula yang tipis.

“Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Niaga Tembakau, ketentuan itu memang tidak diatur, dan oleh karenanya perlu adanya ketentuan yang lebih teknis, sehingga tidak diprotes petani,” katanya menjelaskan.

Dalam waktu dekat, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemkab melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait kesamaan pengambilam sampel dan pemotongan berat jenis bungkus tembakau tersebut.

Sebab jika dibiarkan, maka ketentuan pengambilan sampel dan pemotongan bungkus tembakau selamanya

akan tetap bermasalah dan akan ban-

yak diprotes para petani. (ant/rah)