e Paper Koran Madura 24 November 2014

SENIN

24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0491 | TAHUN III www.koranmadura.com

DPR GALANG INTERPELASI

PEMERINTAH SIAPKAN AMUNISI PERLAWANAN

pi Tarif Kereta A Akan Segera Naik Ekonomi hal 5

Keputusan ini jelas memihak kepentingan warga banyak. Apapun dilakukan, orang boleh pro-kontra.

Tapi satu hal, Pemerintah tidak pernah menyengsarakan rakyatnya.

Tedjo Edhy Purdijatno Menkopolhukam

JAKARTA -Pemerintah telah menyiapkan sejumlah amunisi untuk merespon rencana penggunaan hak interpelasi DPR terkait kebijakan pengurangan subsidi atau menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan keputusan kenaikan harga BBM sudah dipertimbangkan secara matang. “Keputusan ini jelas memihak kepentingan warga banyak. Apapun dilakukan, orang boleh pro-kontra.

Tapi satu hal, Pemerintah tidak pernah menyengsarakan rakyatnya,” ucap Tedjo, di Jakarta, Minggu (23/11).

Penjelasan soal keuntungan dari sisi masyarakat pun telah disampaikan

berulangkali oleh Presiden Joko Widodo maupun jajaran Kabinet Kerja. Termasuk, soal pengalihan subsidi itu ke Kartu Sakti.

Artinya, kata Tedjo, transparansi sudah dikedepankan.

Di samping sudah memihak rakyat banyak, ia juga berpandangan bahwa kebijakan tersebut tak melanggar peraturan perundangan apapun. “Dibilang melanggar UU, dimana melanggar UU-nya? Kemudian ke depan bagaimana, untuk apa saja subsdi dialihkan, pokoknya transparan semua itu. Ada apa lagi?” cetusnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai wacana mengajukan hak interpelasi akan sia-sia. Pasalnya, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan solid mendukung pemerintah, meskipun ada anggota DPR dari KIH yang tidak setuju dengan kenaikan BBM. PDI Perjuangan, kata dia, akan secara

konsisten memberikan dukungan politik kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang propeningkatan kesejahteraan rakyat. “Dengan demikian, ajakan KMP kepada PDI Perjuangan untuk mendukung interpelasi BBM di parlemen adalah ajakan yang sia-sia karena PDI Perjuangan tidak mungkin akan berpaling dari pemerintahan Jokowi,” ungkapnya.

Sebelumnya, sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengajak anggota DPR RI dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk ikut mendukung hak interpelasi yang akan digulirkan mulai Senin besok. “Selain anggota Koalisi Merah Putih (KMP), dukungan juga diharapkan dari anggota KIH yang kecewa karena Jokowi telah mengkhianati rakyat dengan mengambil jalan pintas menaikan harga BBM pada saat rakyat sedang susah memenuhi kebutuhan pokok hidupnya,” kata Bambang.

Bambang menyebutkan, diperkirakan sekitar 300 anggota DPR RI mendukung digunakananya hak interpelasi.

Berdasarkan UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) Pasal 194, hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen yang memuat paling sedikit; a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan b. alasan permintaan keterangan.

Usul tersebut akan menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir. =GAM/ABD/AJI

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

Buram

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Cara pandang sosial kadang menyesatkan. Apa yang dianggap buruk seringkali hanya satu bagian kecil dari keseluruhan persoalan. Seseorang misalnya seakan seluruhnya memiliki sisi buram; tanpa ada sisa sedikitpun kebaikan. Berbagai cercaan, predikat buruk kemudian dilekatkan sehigga tak tersisa lagi kebaikan.

Yang ironis sering berbagai cara pandang buruk datang dari mereka yang sebenarnya tak berbeda dan bisa jadi lebih buruk. Yang membedakannya mereka yang berteriak nyaring belum terbongkar borok-boroknya sehingga masih terkesan bersih dari belantara warna buram.

Buku Agama Pelacur, yang ditulis Prof. Dr. Nur Syam, Msi menjadi contoh betapa sering cara padang sosial, atas dasar standar agama sekalipun, lebih banyak menyesatkan ketimbang menjelaskan. Apalagi ketika cara pandang bertitik tolak konsepsi generalisasi; mengabaikan fakta-fakta riil kasus per kasus. Lagi-lagi ini terjadi karena cara pandang yang hanya pada satu sisi; tidak pada keseluruhannya. Sebuah penyederhanaan atas dasar cara pandang picik dan sempit.

Yang paling sederhana adalah mereka yang dipandang hina menggeluti kehidupan remang-remang dianggap sebagai sebuah pilihan sadar. Seakan profesi yang digeluti merupakan cita-cita. Lebih parah lagi dianggap lelap Kegelisahan men- mereka menikmati jalan-jalan buram gendap di bawah yang penuh kerikil berbahaya tawa ceria yang se- itu. benarnya tak lebih Jarang kesadaran dari topeng pemikiran timbul bahwa mereka selalu berada dalam lingkaran yang dianggap kumuh karena keterdesakan.

Tak terpikirkan merekapun selalu menanti dan mencari kesempatan segera beranjak meninggalkan dunia buram; selalu setiap tamu datang, dirindukan menjadi seorang yang mampu mengangkat dan membawa ke lingkungan lain. Selalu doa bergulir berharap kesempatan itu terwujud.

Dari paparan buku menarik itu, tak ada satupun dari para pelacur yang menikmati dalam arti sesungguhnya dunia mereka.Kegelisahan mengendap di bawah tawa ceria yang sebenarnya tak lebih dari topeng. Sesungguhnya hidup mereka seperti dua dunia kontradiktif, yang batasnya sangat tipis. Sesaat mereka bergelut dalam keceriaan semu, tak berapa lama kemudian tenggelam dalam penyesalan tanpa penyelesaiaan.

Yang sangat mengejutkan mereka juga memiliki kesadaran ketuhanan. Jejak-jejak religius menyeruak sisi kelam kehidupan mereka. Di tengah kegelisahan dan penyesalan kesadaran ketuhanan seringkali muncul. Apalagi ketika moment-moment keagamaan tumpah ruah menjadi sebuah budaya massal; seduh sedan dan air mata membuncah mengaliri pipi menor mereka.

Saat Ramadhan ketika harus berhenti karena keharusan hukum mereka berkemas pulang ke kampungnya. Di sana, bulir-bulir kesadaran ketuhanan seperti menjebol menumpahkan kerinduan pada Sang Kuasa. Mereka larut dalam kesemarakan taraweh, tadarus serta kesyahduan takbir malam Idul Fitri. Mereka juga bergegas menunaikan zakat fitrah.

“Dosakah yang mereka kerjakan, sucikah mereka yang datang,” seperti lirik lagu karya Titik Puspa, mungkin lebih arif selalu menjadi bagian dari pertanyaan dan pandangan siapapun. Jelas bukan sebagai sebuah pembenaran apa yang mereka lakukan. Kearifan itu diharapkan semacam cara pandang keseimbangan bahwa mereka sebenarnya betapapun kecil memiliki energi spiritual yang diharapkan menjadi titik masuk bagaimana memandang dan membawa mereka ke dalam kehidupan lebih manusiawi. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

2

Revisi UU MD3 Dinilai Inkonstitusional JAKARTA-Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR sepakat merevisi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3).

Revisi ini merupakan salah satu poin penting dari kesepakatan damai. Namun revisi ini tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketidakikutsertaan DPD ini memantik amarah sejumlah anggota DPD. Ketua Komite I DPD, Akhmad Muqowam, menegaskan DPD harus dilibatkan dalam rencana pembahasan revisi UU MD3. Meskipun dalam pembahasan revisi nanti tidak menyinggung masalah DPD, pihak-nya tetap meminta DPR dan pemerintah melibatkan DPD dalam pembahasan tersebut.

“Jangan sampai karena tidak ada materi yang melibatkan DPD dalam pembahasan revisi MD3, DPD tak akan dilibatkan oleh DPR dan pemerintah. DPD harus dilibatkan,” ujar Muqowam dalam jumpa pers di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (23/11).

Menurutnya, materi apapun dalam

suatu UU perlu melibatkan seluruh objek yang ada di dalamnya. “Apakah dalam membuat UU perlu melibatkan objek UU tersebut? Perlu karena materi apapun dalam UU sepanjang hal tersebut konstitusional maka semua harus dilibatkan,” jelasnya.

Apabila DPD tak dilibatkan dalam pembahasan revisi tersebut, lanjut Muqowam, UU MD3 nantinya akan inskontitusional. Pasalnya, DPR dan presiden haruslah taat kepada amanat pasal 22D UUD 1945 dan UU nomor 12 tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). “Apabila DPD tak dilibatkan, UU MD3 nantinya bersifat inkonstitusional,” tegas mantan anggota DPR periode 2009-2014 ini.

Rencana pembahasan revisi UU MD3 muncul paska adanya kesepakatan damai antara KMP dan KIH. Dua koalisi tersebut sepakat untuk merevisi beberapa pasal dalam UU nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Pasal yang akan diubah tersebut yaitu pasal 74 dan pasal 98 dalam UU MD3 terkait dengan hak DPR. Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad menegaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pembahasan UU harus melibatkan DPR, DPD, dan pemerintah. “Tapi sudah ada kesepakatan Baleg dan pemerintah untuk melakukan perubahan UU MD3 tanpa melibatkan

DPD,” ujarnya.

Dengan kenyataan ini, ia khawatir substansi perubahan yang diperjuangkan oleh DPD tidak diakomodir. “Karena ini menyangkut Koalisi Merah-Putih dan koalisi Indonesia Hebat, kami ingin tetap diikutsertakan karena ada aturan dalam pasal di UU MD3 tentang DPD,” tegasnya.

Badan Legislasi DPR Martin Hutabarat menegaskan revisi UU MD3 tidak perlu melibatkan unsur DPD. “Tidak usah. Kesepakatan ini sudah dibuat tanpa melibatkan DPD. Jadi undang-undangnya direvisi cukup berdasarkan kesepakatan,” katanya.

Menurutnya, pembahasan yang dilakukan soal UU MD3 tidak menyangkut revisi pada banyak pasal.

Karena itu, cukup menjadi pembahasan antara DPR dan pemerintah.

“Hanya revisi pasal penambahan wakil ketua, pasal 74 dan pasal 98.

Nanti makin lama kalau libatkan DPD, cukup pemerintah dan DPR di Badan Legislasi,” jelas Martin.

Revisi UU MD3 sesuai dengan yang sudah menjadi kesepakatan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih beberapa waktu lalu. “Kita sudah sepakati ini hanya terbatas pada kesepakatan, kalau tidak sesuai kesepakatan ya tidak akan selesai sebelum masa reses,” jelasnya. =GAM/ABD

ant/yudhi mahatma

DPD SIKAPI UU MD3. Wakil Ketua DPD Farough Muhammad (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Komite I DPD Beni Ramdani (kedua kiri), Anggota Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD Nurmawati Bantilan (kanan), serta Sekjen DPD Sudarsono (kiri) memaparkan pelibatan DPD dalam rencana pembahasan revisi UU MD3, Jakarta, Minggu (21/11). DPD menegaskan sesuai amanat konstitusi Pasal 22 D UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, maka semua pembahasan UU dalam lingkup tugas DPD harus dibahas bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III SENIN 24 NOVEMBER 2014

No. 0491 | TAHUN III

33

ant/rony muharrman

BANJIR LUAPAN SUNGAI SIAK. Dua anak bermain di genangan air yang membanjiri pemukiman penduduk di perumahan Witayu, Rumbai, Pekanbaru, Riau, Minggu (23/11). Hujan deras yang turun selama sepekan ini membuat sungai Siak kembali meluap dan merendam ratusan rumah penduduk di sepanjang bantaran sungai itu.

Jaksa Agung Pilihan Jokowi Diragukan JAKARTA- Polemik penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung masih terus menjadi perbincangan hangat. Meskipun Presiden telah menegaskan, HM Prasetyo ditunjuk sebagai Jaksa Agung karena kompetensi, namun banyak pihak yang meragukan kinerjanya nanti.

Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) Melli Darsa menegaskan penunjukan HM Prasetyo sangat mengecewakan. “Pilihan Jokowi ini lebih terlihat sebagai ‘konsesi

politik’, dan masalah kualifikasi keahlian hanya sebagai justifikasi atas konsesi politik itu,” tegasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan figur Prasetyo jangan hanya dilihat dari sisi politisinya saja. Melainkan, kemampuan Prasetyo yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Apa saya ada hak untuk setuju atau tidak setuju? Kalau orang berpengalaman pasti mampu dong, kita bicara soal kemampuan,” ujar JK Melli sangat menyesalkan langkah Presiden Jokowi yang menempatkan dua politikus sekaligus di pos-pos jabatan hukum yaitu Prasetyo yang merupakan politikus Partai Nasdem untuk jabatan Jaksa Agung dan Yasonna Laoly merupakan politikus Partai PDI Perjuangan untuk jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Ini makin menunjukkan Presiden Jokowi kurang paham masalah-masalah hukum, juga tidak cukup berani ambil keputusan

yang berani terkait masalah hukum,” ungkapnya.

Seharusnya kata Melli, Presiden Jokowi lebih hati-hati dan serius dalam memilih Jaksa Agung dan Menkumham, dan tidak hanya mengurus soal ekonomi saja. Karena, rakyat Indonesia memerlukan Presiden yang bisa membuat perubahan di segala bidang, termasuk di bidang hukum.

Melli menyoroti Menkumham yang malah sibuk mengurusi masalah partai di awal masa kerjanya dari pada masalahmasalah hukum yang lebih fundamental dan strategis seperti penegakan HAM dan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Demikian juga dengan Jaksa Agung, diharapkan bisa memisahkan kepentingan politik dengan kepentingan negara untuk antara lain menyelesaikan permasalahan hukum/HAM yang dapat memberi kesan bahwa ada ‘impunity’ atau ada orang-orang yang tidak dapat disentuh hukum di Indo-

nesia. “Jaksa Agung harusnya selama ini jadi pemeran utama dalam penegakkan hukum, tapi masyarakat lebih percaya kepada KPK yang lebih sedikit jumlah sumber daya manusianya,” cetus Melli.

Meski demikian, ILUNI FHUI berharap semoga Presiden Jokowi akan memaksa orang-orang pilihannya untuk benar-benar “kerja, kerja, kerja” dan buat perubahan berarti. Karena pemerintahannya akan dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Dia menambahkan, kalau 5 tahun lagi masalah akses keadilan masih buruk seperti saat ini, terlepas adanya pertumbuhan ekonomi, pemerintah ini tidak dapat dianggap sukses.

Senada dengan Melly, pakar Hukum Pidana Chairul Huda bahkan menyebut penunjukan Prasetyo sangat mengecewakan.

“Memang cukup mengecewakan kalangan kejaksaan juga kecewa yang saya tahu, kalangan aktivis juga kecewa,” ucap Chairul Huda saat dikonfirmasi, Minggu, (23/11) Hal itu tentu bukan tanpa alasan Prasetyo sebelumnya tercatat sebagai kader Partai NasDem. Meskipun sudah keluar dari partai pimpinan Surya Paloh itu, kata Huda, Prasetyo rawan diintervensi. “Konon kabarnya pak Prasetyo juga tidak terlalu menonjol prestasinya ketika menjadi jaksa, orang parpol rentan sekali diintervensi,” ujar Huda. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

Blok Mahakam Beralih ke Pertamina Kurtubi: 100% Manfaatnya bagi Negara JAKARTA- Keputusan pemerintah memberikan hak pengelolaan Blok Mahakam, Kaltim kepada PT Pertamina (Persero) sangat tepat sehingga memberikan manfaat maksimal bagi negara. Dengan 100 persen Blok Mahakam dimiliki Pertamina, maka negara juga mendapat manfaat sebesar 100 persen.

“Saya kira, ini keputusan yang sangat bagus,” ujar pengamat energi Kurtubi di Jakarta, Minggu (23/11).

Sebelumnya, Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Widhyawan Prawiraatmaja mengatakan Kementerian akan memberikan hak pengelolaan ladang minyak Blok

Mahakam ke PT Pertamina (Persero) pascahabis kontrak dengan Total E&P Indonesie pada 2017. “Ini kita beri ke Pertamina.

Silakan optimalkan untuk kepentingan negara,” katanya.

Selanjutnya, Pertamina bisa mengelola 100 persen Mahakam atau mengajak Total dengan kompensasi memperoleh blok milik perusahaan asal Prancis tersebut di luar negeri.

Total menandatangani kontrak Blok Mahakam pada 31 Maret 1967 dengan masa selama 30 tahun. Pada 1997, Total mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga berakhir 31 Maret 2017.

Kurtubi menilai keputusan pemerintah memberikan Mahakam yang sebelumnya dikelola Total E&P Indonesie ke Pertamina sangat tepat. Terlebih, Total sudah mengelola blok Mahakam selama 50 tahun.

Alasan kedua, cadangan migas di Blok Mahakam masih besar. “Terbukti, Total masih berkeinginan melanjutkan pengelolaan Mahakam,” ujar Kurtubi yang juga anggota DPR ini.

Dalam pandangannya, jika Pertamina mengelola 100 persen Mahakam, peman-

faatan gas buat domestik bisa lebih mudah dan maksimal. Negara bisa mengatur pemanfaatan gas Mahakam buat konversi bahan bakar kendaraan dari minyak ke gas, lalu untuk rumah tangga, listrik, pupuk, dan industri juga bisa lebih maksimal.

Pada akhirnya Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada minyak, sekaligus mengurangi impor dan subsidi BBM. “PLN dan industri juga tidak lagi berteriak kekurangan gas,” ujarnya.

Kurtubi mengingatkan Pertamina jika tetap membuka opsi kerja sama pengelolaan dengan Total. Asalkan perhitungan secara ekonomi menguntungkan bagi negara.

“Lakukan pembicaraan b to b. Tawarkan opsi ‘swap’ ke Total yang paling menguntungkan bagi negara. Kalau memang tidak ada titik temu, maka kembali ke opsi dikelola 100 persen oleh Pertamina,” ujarnya.

Secara terpisah, Geolog Rovicky Dwi Putrohari Geolog Rovicky Dwi Putrohari mengatakan cadangan minyak dan gas bumi di Blok Mahakam, masih cukup besar.

“Saya menilai cadangan migas Mahakam masih besar. ‘Upside potential’ atau lapa-

ngan yang belum dikembangkan di sekitar Mahakam masih menyimpan potensi besar,” katanya di Jakarta, Minggu (23/11).

Menurut Rovicky, yang juga mantan Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) itu, saat ini, Mahakam belum dikembangkan secara optimal.

Wilayah tersebut, lanjutnya, dalam istilah geologi belum dilakukan “go deeper” atau upaya mencari migas di “reservoir” yang lebih dalam lagi atau di bawah yang ada saat ini.

Teknologi “go deeper” yang biasa dipakai adalah tekanan tinggi temperatur tinggi (high pressure high temperature/HPHT).

“Jadi, di Mahakam itu belum dieskplorasi ‘reservoir’ yang lebih dalam lagi dan menyimpan potensi yang besar. Kalau itu dilakukan, saya yakin akan ditemukan cadangan besar,” katanya.

Ia mencontohkan, Blok Cepu yang sebenarnya lapangan tua, namun setelah dilakukan “go deeper” dengan teknologi HPHT ditemukan cadangan besar. “Nah, di Mahakam ini belum dilakukan HPHT,” ujarnya.

Hanya saja, lanjutnya, teknologi HPHT tersebut memiliki risiko tinggi dengan biaya besar. Oleh karena itu, opsi kolaborasi Pertamina bersama Total dengan skema pertukaran (swap) aset, bisa menjadi pertimbangan, sehingga dapat berbagi risiko dan biaya.

Selain juga, kolaborasi bersama Total bakal memberikan keuntungan lain seperti proses transisi yang lebih mulus, sehingga produksi menjadi stabil. “Pertamina juga berkesempatan mengelola blok Total di luar negeri, sehingga meningkatkan ketahanan energi Indonesia,” ujarnya. =GAM

TOLAK KENAIKAN HARGA BBM Sejumlah pengunjuk rasa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sulawesi Tengah membawa spanduk ketika melakukan aksi tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (23/11). Dalam aksi itu, mereka meminta pemerintah untuk segera mencabut keputusan menaikkan harga BBM. ant/mohamad hamzah

KORAN PROBOLINGGO

Ekonomi

MADURA

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III No. 0491 | TAHUN III

55

MEDIS

Bayi Tabung Tak Lagi Mahal JAKARTA- Salah satu rumah sakit di Jakarta yakni Rumah Sakit Daya Medika menawarkan paket bayi tabung yang terjangkau untuk masyarakat.

“Kami menawarkan paket bayi tabung yang terjangkau yakni Rp30 juta per siklus,” ujar Direktur Daya Medika, dr Hasan MARS, dalam acara peringatan ulang tahun ketiga Rumah Sakit Daya Medika, di Jakarta, Minggu.

Rata-rata biaya paket bayi tabung di Tanah Air kisaran Rp40 juta hingga Rp50 juta.

Hasan menambahkan pihaknya bekerja sama dengan PT Ingin Anak, menerapkan metode “Sophisticated, Modern, Affordable, Reproductive. Technology” (SMART).

“Makanya kami bisa dengan harga segitu, karena dengan menggunakan metode SMART.” Pakar bayi tabung di rumah sakit itu, dr Budi Wiweko SpoG (K), mengatakan paket tersebut termasuk stimulasi induk, pemantauan pertumbuhan, mematang sel telur, pengambilan sel telur, pengambilan sperma suami, pembuahan, transfer embrio, dan lainnya.

“Masyarakat tidak perlu lagi ke luar negeri untuk bayi tabung, karena harganya lebih murah,” kata Budi.

Budi menjelaskan tingkat kegagalan dari program bayi tabung mencapai 40 persen.

Terdapat empat juta pasangan tidak subur di Tanah Air. Lima persen diantaranya bisa diatasi dengan bayi tabung. =ANT/INDRIANI

ant/oky lukmansyah

HARGA IKAN NAIK. Sejumlah pedagang menunggu pembeli ikan laut di Pasar Pagi Tegal, Jateng, Minggu (23/11). Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, tiga hari terakhir harga ikan laut naik seperti ikan jenis bawal naik dari Rp 35 ribu per kilo menjadi Rp 45 ribu per kilo dan ikan kuningan dari Rp 20 ribu per kilo menjadi Rp 22 ribu per kilo.

Tarif KA Ekonomi Akan Naik Berlaku untuk Jarak Jauh dan Sedang JAKARTTA-PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) berencana menaikkan tarif kereta api kelas ekonomi jarak jauh dan sedang. Kenaikan tarif ini disebabkan kontrak public service obligation (PSO) antara PT KAI dan pemerintah pusat yang menjadi sumber subsidi sudah habis.

Menurut Kepala Humas PT KAI Daerah Operasional 1, Agus Komaruddin, kenaikan tarif ini disebabkan oleh pemerintah sudah

tidak lagi mensubsidi kereta api ekonomi, terhitung 1 Januari 2015. “Kereta ekonomi yang sebelumnya disubsidi pemerintah, terhitung 2015 akan berubah menjadi kereta komersial, karena subsidinya PSO nya dicabut,” ujar Agus di Jakarta, Minggu (23/11).

Agus melanjutkan subsidi yang sebelumnya dibebankan pada kereta api ekonomi jarak jauh dan sedang akan dialihkan ke kereta api lokal dan commuter line. Rencananya, kenaikan tarif terjadi pada kereta api ekonomi jarak jauh, seperti kereta Progo, Bengawan, Jaka Tingkir yang berangkat dari Stasiun Senen menuju beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Kenaikan tarif kereta ekonomi tidak semata-mata disebabkan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, melainkan karena penyesuaian terhadap biaya

operasional lainnya, seperti suku cadang, nilai tukar rupiah dan inflasi. Meski begitu, PT KAI tetap menetapkan tarif batas bawah dan batas atas,” tuturnya.

Agus menambahkan, saat ini penumpang masih membeli tiket kereta api ekonomi dengan tarif lama. Sedangkan untuk kereta api listrik atau commuter line rute Jabodetabek tidak mengalami kenaikan tarif. Meski begitu, rencana kenaikan tarif ini masih dikaji lebih lanjut oleh PT KAI, dengan mengacu pada berbagai pertimbangan dan evaluasi.

Humas Daop 2 PT Kereta Api Indonesia (KAI) Zunervin menegaskan, kenaikan tarif kereta api ekonomi tersebut tidak berhubungan dengan kenaikan harga BBM. Tetapi kenaikan disebabkan kontrak PSO antara PT KAI dan pemerintah pusat sudah habis. “Untuk kereta api lokal masih tetap

dikenakan tarif PSO, masih dengan tarif yang sama,” ujarnya.

Zunervin mengatakan kenaikan tarif kereta api telah ditetapkan untuk penjualan tiket kereta api pemberangkatan pada bulan Januari 2015.

Pada tanggal 3 Oktober 2014, PT KAI sudah menjual tiket untuk pemberangkatan per 1 Januari 2015. “Naiknya antara 50-150 persen,” kata Zunervin.

Sementara itu, Zunervin belum bisa memastikan apakah pemerintah akan melanjutkan kontrak PSO dengan PT KAI. “Ini tergantung pemerintah,” tuturnya.

Sebagai salah satu bentuk kompensasi dan peningkatan pelayanan, PT KAI akan menghapuskan tarif 10 persen untuk anak di bawah umur 3 tahun. “Tapi, tidak mengambil tempat sendiri,” katanya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

PERBANKAN

Akses Perbankan ke Nelayan Masih Sulit JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum akan mengeluarkan regulasi agar lembaga-lembaga keuangan bisa memberikan kredit dengan bunga lebih ringan bagi kelompok nelayan. Kendati saat ini, nelayan kecil masih sulit mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

“Regulasi nanti belakangan lah. Kalau ini (yang dibahas dengan Menteri Kelautan dan Perikanan) adalah business to business (B2B),” ungkap Deputi Komisioner Manajemen Strategis OJK Lucky F.A. Hadibrata, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (23/11).

Menurutnya, kelompok nelayan hanya mendapatkan 1,8 persen dari total kredit mikro yang dikucurkan sejak Agustus 2014. “Itu yang harus ditingkatkan. Ini yang penting bagaimana peran lembaga jasa keuangan untuk rakyat,” katanya.

Dia mengaku kredit bagi nelayan masih lebih kecil jika dibandingkan dengan pelaku UMKM lain, contohnya pengrajin dan petani. “Lembaga keuangan menganggap resiko yang dimiliki nelayan dibanding pengrajin atau petani lebih besar. Jadi, mereka lebih berhati-hati dalam menyalurkan. Itu adalah pandangan yang sebetulnya bisa dikoreksi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (MPK) Susi Pudjiastuti, mengungkapkan hambatan yang dihadapi nelayan dalam memperoleh akses pembiayaan. Karena itu, Susi berharap OJK membuat program yang bisa mempermudah akses keuangan para nelayan.

Lucky mengaku lembaganya juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya nelayan, dan petani. “Jadi kita fokusnya nelayan dan petani secara keseluruhan,” ujarnya.

Yang penting, kata dia, akses nelayan ke lembaga keuangan terbuka, terlebih dahulu. “Kedua baru membicarakan bagaimana bunga lebih rendah. Ketiga, bagaimana aturan agunan itu bisa diubah,” ujar dia. =GAM

ant/rudi mulya

PANEN BUAH BENGKUANG. Petani memanen buah Bengkuang (Pachyrhizus erosus) di kawasan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu (23/11). Buah Bengkoang hasil panen seharga Rp 1300 - Rp 1600 perkilogram tersebut didistribusikan ke sejumlah pabrik kosmetik di kawasan Surabaya dan Sidoarjo untuk bahan baku krim pemutih kulit.

Ekspor Perhiasan Sumbang USD 3,17 Miliar JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai ekspor produk perhiasan pada periode Januari-Agustus 2014 mencapai US$ 3,17 miliar. Angka itu naik 100,42 persen dibandingkan tahun lalu.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Nus Nuzulia Ishak mengatakan pencapaian itu telah melampaui target yang dipatok sebesar US$ 2,3 miliar pada tahun 2014. “Kinerja ekspor perhiasan nasional

ini cukup membanggakan,” kata Nus di Jakarta, Minggu (23/11).

Nus menambahkan bahwa kinerja ekspor perhiasan nasional cukup membanggakan. Sebagai salah satu produk ekonomi kreatif Indonesia yang mengandalkan kreasi dan inovasi, produk perhiasan memiliki keunggulan tersendiri di pasar global.

Tren positif sebesar 28,03% selama lima tahun terakhir ditunjukkan oleh ekspor mutumanikam nusantara. Singapura, Hong Kong, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab menjadi negara tujuan utama ekspor perhiasan Indonesia.

Untuk meningkatkan ekspor, Kemendag katanya akan terus berupaya mendorong pertumbuhan inovasi dan kreativitas para perajin kriya perhiasan nasional dengan berpartisipasi dalam pa-

meran Indonesia Jewellery Show ke-9 pada 20–23 November 2014 di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta.

Dalam paviliun seluas 108 m2 dengan desain khusus berbahan bambu, Kemendag menampilkan 15 perusahaan produsen perhiasan berkualitas dari berbagai daerah di Indonesia.

Keanekaragaman mutumanikam yang ditampilkan ini memiliki keunggulan komparatif dari segi desain yang unik serta memanfaatkan berbagai macam bahan baku seperti perak, emas, mutiara, kerang, keramik, batu-batuan, dan berlian.

Produk-produk yang ditampilkan tersebut telah diakui di pasar lokal maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah peraih penghargaan kriya dunia (World Craft Council) den-

gan produk dikategorikan memiliki kualitas sempurna (excellent), berbasis pada budaya atau tradisi lokal (autenthic), inovatif dari segi desain maupun proses produksi (innovative), dapat diterima pasar domestik dan internasional (marketable), serta ramah lingkungan dan memenuhi tanggung jawab sosial (social responsibility).

“Indonesia Jewellery Show merupakan pameran perhiasan yang rutin digelar. Pameran tahun ini akan diikuti lebih dari 200 perajin perhiasan dari seluruh Indonesia dengan estimasi pengunjung 10-15 ribu. Selain sebagai ajang promosi, pameran ini juga sebagai bentuk apresiasi karya seni perhiasan Indonesia yang mendorong tumbuh kembang industri perhiasan Indonesia,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

engangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung menggantikan Basrief Arief menuai kritik bahkan penolakan. Banyak pihak meragukan kemampuannya. Apalagi mantan kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi itu berlatar belakang politisi sehingga diyakini hukum akan ada di bawah ketiak politik.

Publik menengarai pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung merupakan deal-deal politik Presiden Joko Widodo dengan Partai Nasdem, meskipun Joko Widodo memiliki argumentasi sendiri mengapa harus HM Prasetyo yang berafiliasi dengan partai politik, bukan memilih Jaksa Agung dari unsur independen sebagaimana dikehendaki publik.

Pelantikan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung menjadi ujian terbuka bagi HM Prasetyo, Joko Widodo, dan Partai Nasdem. HM Prasetyo teruji menunjukkan kemampuannya menangani penegakan hukum di Kejaksaan, terutama pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini ditengarai menjadi rahasia umum di Kejaksaan. HM Prasetyo harus mampu menepis keraguan publik, yang meyakininya tidak akan dapat membawa prestasi membanggakan di Kejaksaan.

Kegagalan Prasetyo membangun hukum melalui korp Adhyaksa tentu berdampak pada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Publik akan mengecam Joko Widodo dan menuntutnya bertanggungjawab. Pemerintahan akan semakin kehilangan kepercayaan publik. Di daerah akan semakin bertumbuhan aksi penolakan terhadap pemerintahan Joko Widodo-JK, ini menjadi ancaman serius yang perlu ditanggapi serius oleh Joko Widodo-JK. Juga menjadi ujian bagi partai Nasdem, karena HM Prasetyo sempat tercatat sebagai Anggota DPR dari Partai Nasdem. HM Prasetyo membawa bendera partai Nasdem dan nama baik pemerintahan Joko Widodo-JK. Kepercayaan Joko Widodo dan Nasdem benar-benar di tangan HM Prasetyo. Semoga Prasetyo bisa memberi gebrak perbaikan birokrasi dan hukum di internal Kejaksaan yang dipimpinnya. (*)

Opini

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491| TAHUN III

77

Menyoal Moral Pendidikan

Salam Songkem

Menguji Nasdem

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 No. 0491 | TAHUN III

Pendidikan merupakan faktor urgen sebagai solusi untuk memanusiakan manusia. Manusia dapat dikatakan sebagai manusia yang sesungguhnya, apabila manusia tersebut memiliki pendidikan (ilmu) yang mapan.

P

ernyataan yang sama juga dikemukakan oleh seorang tokoh pergerakan Islam yang tidak asing lagi namanya, yakni Muhammad Abduh. Dia menyatakan bahwa “Manusia itu tidak akan menjadi manusia yang hakiki, kecuali dengan pendidikan.” Maka dari itulah, setiap manusia harus membuka mata hati untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Termasuk bangsa Indonesia yang kini dilanda oleh berbagai permasalahan pendidikan.

Maksud dari meningkatkan kualitas pendidikan adalah memupuk keilmuan yang dibarengi dengan nilai-nilai moral. Jika tidak, niscaya keilmuan tersebut akan membawa manusia dalam keliaran. Misalnya saja kasus yang baru-baru ini menggegerkan dunia maya di berbagai media online.

Yakni tentang beberapa anak perempuan berjilbab yang pesta miras dan merokok di dalam angkot, yang di bagian belakang angle photonya ada tulisan tauhid (laa ilaha illallah). Tentu saja tindakan yang seperti itu sangatlah memprihatinkan. Namun inilah realitas yang terjadi pada pendidikan bangsa yang berlandaskan Pancasila ini.

Dari sedikit cuplikan kasus tersebut, memberikan indikasi bahwa pendidikan di bangsa yang beradap ini belum menuai keberhasilan untuk memanusiakan manusia. Bahkan setiap saat mengalami permasalahan yang tergolong urgen, terutama masalah moral dan akhlak. Banyak pelajar yang menggunakan pendidikan sebagai “kedok” un-

tuk melakukan tindakan amoral.

Mulai dari seks bebas, tawuran, ngeflay, bahkan ikut andil dalam mengisi media masa dengan perbuatan mesum.

Berdasarkan data yang data yang dihimpun Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Sepanjang tahun 2013 tercatat Sebanyak 19 pelajar tewas sia-sia dalam tawuran antar pelajar di Indonesia. Melihat kondisi ini,Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menyatakan, kasus tawuran yang terjadi sepanjang 2013 meningkat secara drastis dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 128 kasus tawuran.

Ini baru salah satu contoh kasus saja, belum kasus yang lain. Jika dicermati lebih dalam, maka akan semakin banyak kasus yang terjadi. Terlebih di kurun waktu tahun 2014 ini. Dari realitas ini, perlu rasanya melakukan perbaikan tajam pada dunia pendidikan di bangsa ini.

Revolusi Moral Pada Hakikatnya, barometer pendidikan dapat dapat dilihat dari seberapa“sakti” out put yang dihasilkan oleh suatu instansi pendidikan. menengok kembali mengenai tujuan pendidikan, kohnstamm dan gunning memberikan definisi bahwa, tujuan umum pendidikan adalah untuk membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Yakni, manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, namun juga harus cerdas secara sepiritual. Ini senada dengan pernyataan Albert Einstein, yang mengatakan bahwa “ilmu tanpa agamabuta, agama tanpa ilmu lumpuh”.

Namun sungguh ironi, idealitas yang seperti itu belum menghiasi perjalanan pendidikan bangsa ini. Padahal, bangsa ini merupakan bangsa timur yang terkenal dengan kesantunannya. Moralitas telah terabaikan dalam dunia pendidikan di bangsatimurini. Bahkan, moralitas telah terkubur secaradalamoleh pernak-pernik kehidupan yang fana’. Maka sangatlah wajar apabila dunia pendidikan di bangsa ini acapkali dilanda

masalah yang “memalukan” sekaligus “memilukan”.

Maka dari itu, perlu ada upaya untuk menarik gerbong revolusi pendidikan ke arah yang lebih baik. Terlebih terhadap kondisi moralitas yang kian “rantas” oleh ideologi baru—westernisasi dan liberalisasi. Setiap anak didik Indonesia harus diperbaiki moralnya dengan cara pemahatan karakter. Dalam hal ini, gurulah yang memiliki peran penting untuk membantu pemahatan karakter tersebut. Maka dari itu, orangorang yang berkualitaslah yang berhak minjadi guru. Jika tidak, maka seperti inilah “prestasi” pendidikan yang diraih oleh bangsa ini—jauh dari idealitas.

Pemahatan karakter sangatlah penting. Sebab, dengan karakter yang kuat akan mencetak pribadi yang kuat pula.

Sebagai seorang pendidik, guru harus mentransfer etika dan kepri¬badian (transfer of personality). Jangan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja (Transfer of Knowledge). Jika hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, maka pribadi liarlah yang akan terlahir. Pengetahuan yang dimiliki hanya akn menjadi senjata untuk mempermudah berbuat buruk.

Memberikan pemahaman kembali kepada anak didik terhadap al-Quran dan as-Sunnah adalah salah satu cara yang konkrit. Sebab, akhir-akhir ini, naskah suci tersebut telah dikesampingkan oleh sebagian besar pelajar Indonesia. Bahkan, mereka memandang al-Quran dan as-Sunnah hanya sebatas

naskah kuno yang tidak relevan lagi. Padahal, di dalam al-Quran banyak mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Seperti halnya tolong menolong, berbuat adil, saling menghormati, dan masih banyak lagi panduan moral yang terdapat di dalamnya.

Selain itu, banyak ilmuan yang telah membuktikan kebenaran Sains al-Quran.Dr. Hay dari Amerika Serikat misalnya.

Dia telah membuktikan kebenaran surah Al-Furqaan ayat 53, yang menjelaskan bahwa “ketika suatu jenis air becampur ke dalam jenis air yang lain, maka jenis air tersebut akan kehilangan unsur-unsur pokoknya, dan bercampur dengan jenis air yang dituju. Terdapat ruang pertemuan antara kedua jenis air tersebut yang berbentuk garis miring”. Dan penemuan itu baru-baru ini saja ditemukan oleh ilmuan Amerika Serikat tersebut. Lalu, alas an apalagi yang menyebabkan pelajar Indonesia meninggalkan al-Quran? Padahal, komponen terbesar masyarakat Indonesia adalah orang-orang Muslim.

Selain guru, pemerintah juga harus mampu menciptakan sistem pendidikan yang bergengsi, namun tetap beretika dan berdikari. Jangan sampai mengolakalik sistem pendidikan namun tidak memberikan solusi yang efektif. Jika perlu, pemerintah harus menekankan mata pelajaran yang bernilai religious.

Sebab, selama bergulirnya perjalanan pendidikan di bangsa ini hanya memprioritaskan knowlage belaka. Sedangkan nilainilai religi dikesampingkan.

Wallahu a’lamu bi al-Showab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

SENIN 24 NOVEMBER 2014 No. 0491 | TAHUN III

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

8

PENDIDIKAN

Anies Baswedan dan Hari Guru

ant/aloysius jarot nugroho

ANGKUTAN UNTUK PELAJAR SEMARANG. Sejumlah pelajar menumpang mobil patroli polisi saat jam pulang sekolah di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (19/11). Akibat dari aksi mogok massal angkutan umum yang diserukan oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM, membuat sejumlah warga dan pelajar sekolah kesulitan dalam mencari sarana transportasi untuk menjalani aktivitas.

Keputusan Evaluasi K-13 pada Desember SURABAYA - Menteri Pendidikan Dasar-Menengah dan Kebudayaan (Mendikdasmenbud) Anies Baswedan menyatakan keputusan atas hasil evaluasi terhadap Kurikulum 2013 akan dilakukan pada Desember 2014.

"Insya-Allah, bulan depan (Desember) sudah selesai dan ada keputusan, apakah dilanjutkan, dilanjutkan dengan koreksi, atau harus ditunda," katanya di sela menghadiri 'Leader for Change Program' BEM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Minggu (23/11).

Didampingi Pembantu Rektor I Unair Prof Ahmad Syahrani dan Ketua Panitia 'Leader of Change Program 2014' Fixky Intan, ia mengibaratkan kurikulum sebagai hal yang berbeda sama sekali dengan BBM. "Kalau BBM itu sekarang diumumkan naik, maka esoknya sudah dapat dilaksanakan secara

langsung (harga naik), tapi kalau kurikulum itu bukan seperti BBM. Kalau nanti ditunda, maka kita akan pakai dulu Kurikulum 2006 (KTSP)," katanya.

Namun, katanya, pihaknya akan mengambil keputusan secara hati-hati, karena keputusan itu menyangkut jutaan siswa dan ratusan ribu guru.

"Ibaratnya, pelaksanaan Kurikulum 2013 itu terlalu prematur," katanya.

Menurut dia, Kurikulum 2013 itu dalam praktiknya memang diberlakukan pada 6.400 dari 218.000 sekolah. "Implementasi itu sebenarnya untuk bisa mendapatkan masukan, tapi justru

langsung dipraktikkan, sehingga ada masalah," katanya.

Ibaratnya, Kurikulum 2013 itu masih prematur, akibat proses pematangan yang belum selesai, tapi pelaksanaan kurikulum itu sudah dipaksakan.

"Karena itu, kami melakukan evaluasi, apakah bisa dilanjutkan, diperbaiki, atau ditunda," katanya.

Dalam evaluasi itu, penggagas Indonesia Mengajar itu membentuk tim evaluasi yang terdiri atas para guru, pakar kurikulum, dan manajemen pendidikan.

"Sekarang, beberapa guru mengeluh dengan Kurikulum 2013 itu, karena bahan ajar belum ada, sistem penilaian yang membutuhkan kesiapan dari guru, dan sebagainya. Kasihan, guru-guru itu memiliki beban ajar, karena di rumah masih harus melakukan penilaian," katanya.

Di hadapan 100 peserta "Leader of Change Program 2014" itu, Anies Baswedan yang juga mantan Rektor Universitas Paramadina itu menyatakan dirinya ingin menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan menghasilkan para pembelajar.

"Pembelajar itu merupakan orang yang mengalami dan bukan sekadar menjalani. Pembelajar itu selalu belajar dari pengalaman, tidak terpaku pada program, dan berpikir kreatif, karena itu pendidikan harus mengarah ke sana," katanya.

"Leader of Change Program 2014" merupakan pelatihan kepemimpinan yang digagas BEM Unair secara berkala dengan diikuti 100 peserta dari BEM tingkat fakultas dan mahasiswa yang berminat dengan kepemimpinan, baik mahasiswa Indonesia maupun asing. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

SURABAYA - Adalah Menteri Pendidikan Dasar-Menengah dan Kebudayaan (Mendikdasmenbud) Anies Baswedan melontarkan cara baru merayakan Hari Guru pada setiap tanggal 25 November.

"Rayakan (Hari Guru) bukan dengan upacara, tapi dengan gerakan kembali ke guru," ucap penggagas Indonesia Mengajar itu di sela menghadiri 'Leader for Change Program' BEM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Gerakan kembali ke guru, apa itu? Caranya sederhana: datangi guru, salami dan cium tangannya, ucapkan terima kasih, dan tanya kabarnya.

Bukan hanya itu, sang murid yang kebetulan berprofesi sebagai swasta punya satu cara lagi: bantu guru untuk menurunkan beban kehidupannya.

"Misalnya, beri diskon koran bila sang murid yang berprofesi sebagai pedagang koran atau pemilik media, prioritas layanan untuk guru kepada sang murid yang kebetulan pemilik bengkel, dan semacamnya," paparnya.

Bagaimana dengan kualitas guru atau guru-guru asusila?

"Guru itu bukan malaikat, saya kira bila kita memuliakan guru, maka guru akan memuliakan profesinya," tutur Anies Baswedan.

Terkait kualitas guru, ia mengaku memang belum memuaskan, karena guru dengan mutu terbaik masih ada di Jatim, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

"Itu pun kualitas guru di Jatim masih bernilai 4,6 dalam rentang penilaian 1-11," katanya.

Selain peningkatan kualitas melalui berbagai cara, ia menyatakan distribusi guru juga penting untuk pemerataan bidang studi dan pemerataan guru berkualitas.

"Kita juga perlu siapkan guru untuk warga kita yang bekerja dalam perkebunan di Malaysia dan Filipina," katanya.

Di hadapan 100 peserta "Leader of Change Program 2014" itu, Anies Baswedan yang juga mantan Rektor Universitas Paramadina itu menyatakan dirinya ingin menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan menghasilkan para pembelajar. = ANT/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

Legislator: Jalan Bawah Tanah Tidak Layak MALANG - Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Subur Triono mengemukakan pembangunan jalan bawah tanah di daerah itu tidak layak dan jika dipaksakan akan memicu masalah baru.

"Berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh tim dari Bappeda Kota Malang, di sepanjang Jalan A Yani hingga Jalan Letjen S Parman tidak layak untuk pembangunan jalan bawah tanah karena adanya drainase dan kalau tetap dipaksakan akan menimbulkan banjir di sejumlah kawasan di sekitar jalan tersebut," kata Subur Triono di Malang, Minggu (23/11).

Berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh tim dari Bappeda Kota Malang di sepanjang Jalan A Yani hingga Jalan Letjen S Parman tidak layak untuk pembangunan jalan bawah tanah karena adanya drainase dan kalau tetap dipaksakan akan menimbulkan banjir di sejumlah kawasan di sekitar jalan tersebut,�

Subur Triono

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Politisi PAN itu menegaskan, bukan hanya sepanjang Jalan A Yani sampai Jalan S Parman yang tidak layak dibangun jalan bawah tanah, hampir seluruh kawasan di Kota Malang tidak ada yang layak dibangun jalan bawah tanah tersebut.

Menurut Subur, Malang tidak membutuhkan pembangunan jalan bawah tanah untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di kota itu, tetapi harus berkoordinasi dengan Pemkab Malang dan Pemkot Batu. Sehingga, ada sinergi pembangunan jalan alternatif yang mampu mengurangi kemacetan, tidak hanya di wilayah Kota Ma-

lang, tapi juga di Kabupaten malang dan Kota Batu.

Ia menilai kemacetan di Kota Malang merupakan imbas dari kendaraan yang akan menuju Kabupaten Malang maupun Batu.

Selain itu, juga disebabkan "timer traffic light" (TL) harus diatur ulang karena banyak timer TL yang terlalu cepat atau terlalu lambat.

Sebelumnya Kepala Bappeda Kota Malang Budi Herawanto menjelaskan hasil studi kelayakan sementara ini masih ada kendala dalam proses pembangunan jalan bawah tanah, yakni adanya drainase yang ada di kawasan Jalan A Yani hingga Jalan Letjen S Parman.

Drainase yang ada di kawasan itu memiliki kedalaman hanya 5 meter, sedangkan rencana kedalaman jalan bawah tanah 6 meter.

Pembangunan jalan bawah tanah idealnya berada di atas saluran air dan untuk menambah kedalaman drainase tidak mungkin dilakukan. "Sekarang ini kami masih mencari solusi yang tepat dan akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim karena jalan yang akan dibangun jalan bawah tanah itu adalah jalan provinsi.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Wahyu Setianto mengakui sepanjang Jalan A Yani sampai Jalan S Parman tidak selalu diwarnai kemacetan, biasanya hanya terjadi pada pagi, sore, atau akhir pekan. "Kalau nanti dibangun jalan bawah tanah, saya yakin bisa mengurangi kemacetan," ujarnya.

Jika jalan bawah tanah tidak bisa dibangun di sepanjang Jalan A Yani hingga Jalan S Parman, lanjutnya, jalan bawah tanah bisa dialihkan ke kawasan lain, seperti di Jalan Panjaitan atau Jalan MT Haryono yang dinilai rawan kemacetan, yakni pada pagi, sore, atau akhir pekan. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

9

PANGAN

Bulog Siaga Bencana 100 Ton Beras TULUNGAGUNG - Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Tulungagung, Jawa Timur, menyiapkan sedikitnya 100 ton beras untuk mengantisipasi kebutuhan dasar pangan masyarakat korban bencana alam.

"Intinya sudah kami siapkan.

Bulog siaga penuh menghadapi risiko bencana, sehingga beras bantuan bisa digunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan," kata Kepala Bulog Subdivre Tulungagung Supriyanto di Tulungagung, Minggu (23/11).

Menurutnya, beras tersebut merupakan jatah dari provinsi yang memang digunakan untuk kejadian tidak terduga seperti bencana alam. Selian itu, lanjut dia, beras tersebut juga bisa digunakan untuk operasi pasar dengan tujuan menstabilkan harga. "Setiap bupati mendapat jatah 100 ton per tahun. Beras

tersebut tidak boleh diperuntukkan kepentingan lainnya," kata Supriyanto.

Ia menambahkan, jika terjadi kekurangan, bupati bisa meminta tambahan ke Pemerintah Provinsi Jatim. "Untuk setiap provinsi sendiri, dijatah 200 ton per tahun.

Apabila masih kurang, provinsi bisa mengajukan kepada kementrian. Bulog sudah berkoordinasi terkait beras tersebut. dan kami siap jika memang bupati meminta kiriman beras untuk bencana alam," ujarnya.

Namun, ia mengakui serapan beras untuk mengantisipasi bencana alam sejauh ini masih minim.

Ia menggambarkan, hingga saat ini serapan beras baru sekitar satu sampai dua persen.

Jumlah itu sudah mencakup wilayah Tulungagung, Blitar dan Trenggalek. "Penyerapannya masih kecil. Padahal bupati bisa

memintanya untuk masyarakat yang membutuhkan karena bencana alam," katanya.

Sementara Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengaku tidak mau gegabah dalam menggunakan beras khusus tersebut.

Menurutnya, beras tersebut hanya untuk masyarakat yang terkena bencana. Jika diberikan kepada orang lain, maka tidak tepat sasaran dan menyalahi aturan.

"Kalau tidak ada bencana, masak diberikan ngawur, itu kan tidak mungkin," ujarnya.

Syahri menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait utamanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yakni kesiapan tanggap bencana dan personel. "Jelas sudah kami lakukan persiapan. Juga ada anggaran untuk penanggulangan bencana itu," ujarnya. = ANT/DESTYAN HS/DIK

ant/alviansyah pasaribu

HARGA SEMBAKO NAIK. Pekerja menuangkan beras untuk dijemur dan dibersihkan di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Walaupun harga bahan bakar minyak (BBM) belum resmi dinaikkan pemerintah, tetapi harga semua jenis beras naik sebesar Rp 200 - Rp 500 per kilogram sejak tersiar kabar akan ada kenaikan harga BBM.

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

Operasional Terminal Teluk Lamong Tunggu Revisi Perpres SURABAYA - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan operasional Terminal Teluk Lamong di Kota Surabaya masih menunggu revisi peraturan presiden.

"Ada beberapa hal, salah satunya peraturan presiden yang perlu direvisi supaya izinnya bisa permanen," kata Menhub Ignasius Jonan saat berkunjung ke Ter-

minal Teluk Lamong Surabaya, Minggu (23/11).

Menurut dia, pihaknya sudah mengeluarkan izin sementara atau uji coba Terminal Teluk La-

mong yang menempati luas lahan 40 hektare dari total 380 hekatre lahan yang dimiliki PT Pelindo III (Persero).

Saat ditanya kapan kepastian izin operasional itu turun, Menhub mengatakan sampai dipenuhi semua peraturan dari izin operasional. "Yang penting ini jalan dulu. Kesiapnya di sini sudah bagus, lebih modern dari pada yang

lama," ujarnya.

Adapun mengenai pengembangan pelabuhan, Menhub mengatanan Indonesia merupakan negara kepulauan. "Jadi ya harus bangun banyak sekali pelabuhan," katanya.

Menurut dia, pelabuhan yang sifatnya komersial sebaiknya dibangun oleh uang non-APBN. "Pemerintah mendukung jika ada pelabuhan di Jawa dan Indonesia

bagian barat yang dibangun dengan uang non-APBN terserah mau Pelindo atau swasta," katanya.

Saat ditanya kebutuhan pembangunan pelabuhan di Indonesia, ia mengatakan tidak ada yang mendesak, seperti halnya membangun rel kereta api yang semua itu stimulan supaya pembangunan bisa cepat. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/eric ireng

TERMINAL BERKONSEP GREEN PORT. Pemotretan dari udara kondisi Terminal Teluk Lamong, Surabaya, beberapa hari yang lalu. Terminal Teluk Lamong yang berkonsep Green Port tersebut dibangun secara bertahap dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 2030 dengan kapasitas penampungan peti kemas 5,5 juta TEU dan curah kering 20 juta ton.

TRANSPORTASI ANGKUTAN MASSAL

Menhub Targetkan "Groundbreaking" Trem Surabaya Awal 2015 SURABAYA - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menargetkan "groundbreaking" (peletakan batu pertama) untuk proyek transportasi angkutan massal cepat (AMC) berupa trem akan dapat dilakukan pada awal tahun 2015.

"Dengan perencanaan yang matang, semestinya groundbreaking trem sudah bisa dilaksanakan awal 2015," katanya saat melakukan pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Stasiun Gubeng

Surabaya, Minggu (23/11).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota surabaya Tri Rismaharini hadir didampingi sejumlah kepala dinas, sementara para petinggi Kemenhub dan Dirut PT KAI tampak menyertai Menhub Ignasius Jonan.

Tri Rismaharin dan Ignasius membicarakan beberapa hal termasuk pembangunan akses dari dan ke Bandara Juanda. Namun, fokus pembahasan lebih kepada kelanjutan rencana pembangunan proyek trem di Surabaya.

Ignasius mengatakan dengan alokasi anggaran yang ada di kemenhub, pihaknya akan melakukan reaktivasi jalur-jalur trem yang sebelumnya pernah eksis.

Tahun ini, anggaran yang tersedia sekitar Rp 200 miliar. Menurut Ignasius, alokasi anggaran akan berlanjut pada tahun berikutnya.

Kemenhub dan Pemkot Surabaya juga sepakat bahwa operasional trem akan ditangani oleh PT KAI, sedangkan pemkot bakal menyiapkan subsidi kalau harga

tiket nantinya dipandang terlalu tinggi.

"Dengan demikian, warga bisa menikmati trem dengan harga yang terjangkau. Untuk perkiraan harga tiket masih akan dibahas lebih detail," kata mantan Dirut PT KAI ini.

Ignasius menjelaskan jika tak ada kendala berarti, dalam 2-3 tahun ke depan, warga Surabaya bisa memanfaatkan trem sebagai alternatif bertransportasi.

Disinggung soal monorel,

menteri alumnus Unair ini mengatakan pelaksanaan pembangunan trem dan monorel hendaknya tidak dilakukan bersamaan karena jika dibangun bersamaan, keruwetan di ruas jalan kemungkinan akan terjadi.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berpendapat trem harus dikerjakan lebih dahulu. "Tapi selebihnya terkait monorel kami serahkan kepada Ibu wali kota, enaknya bagaimana," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

11

MUSIK

Penikmat Jazz Dimanjakan Artis JTF SURABAYA - Ribuan penikmat musik jazz di Surabaya dimanjakan oleh penampilan artis-artis dalam Bank Jatim Jazz Traffic Festival (JTF) yang digelar di Grand City Surabaya Sabtu (22/11) siang hingga malam.

Sejumlah grup musik dan artis yang tampil dalam acara hasil kolaborasi Suara Surabaya Media dengan Bank Jatim tersebut tidak hanya menampilkan tembang lawas andalannya tapi juga karya terbaru mereka.

Fariz RM misalnya, membuka penampilannya dengan membawakan lagu Selangkah di Seberang dan Barcelona. Penonton diajak bernostalgia dengan membawa ke era 1980-an.

Penonton pun larut ikut bersenandung.

Fariz juga berduet dengan Tiwi Shakuhachi ketika membawakan tembang Nada Kasih.

Duet ini mengingatkan penikmat jazz saat Fariz berduet dengan Neno Warisman di era 90-an.

Nuansa nostalgia sangat terasa karena Fariz mengakui bahwa dia sudah lama tidak menyapa penggemarnya di Jawa Timur yang diakui pula teman mainnya Totong Wicaksono.

Apalagi keduanya pernah tinggal di Surabaya.

Sementara itu, grup musik World Peace Orchestra (WPO) yang dimotori Dwiki Dharmawan yang tampil di panggung berbeda meski masih dalam satu komplek di Grand City Surabaya langsung mendapat sambutan hangat ketika membuka penampilannya dengan instrumentalia Arafura dan Jangger yang memadukan unsur fusion jazz, world music, rock, pop dan etnik.

Dwiki dan kawan-kawan di-

sambut meriah ketika mengajak isterinya Ita Purnamasari yang asli Surabaya dalam satu panggung. Ita Purnamasari mengawali penampilannya dengan membawakan lagu Lir Ilir.

Ita kembali mendapat tepuk tangan meriah ketika membawakan lagu favoritnya Making Love Out Of Nothing At All dari Air Supply dan lagu andalannya Cintaku Padamu yang dibawakan sekitar dua puluh tahun lalu.

Penikmat musik jazz di Surabaya dan Jawa Timur masih akan mendapat suguhan grup musik jazz yang akan tampil pada hari ini. Bank Jatim Jazz Traffic Festival digelar dua hari, yakni 22-23 November.

Jazz Traffic Festival di Surabaya kali ini merupakan yang ke empat kalinya. Tiga tahun sebelumnya penyelenggaraan hanya sehari, tapi JTF kali ini mengusung konsep "3 stages on 2 days", yakni digelar dalam tiga panggung selama dua hari dengan jumlah artis yang lebih bervariasi.

Sekitar 40 artis dan grup musik jazz tampil dalam JTF, di antaranya Krakatau Reunion, Gugun Blues Shelter, Tulus, Yovie n Nuno, Indra Lesmana, Raisa, Afgan and His Big Band, BLP, Dwiki Dharmawan and World Orchestra, Ita Purnamasari, Indra Lesmana, Dewa Budjana, Tompi bersama Dr and The Professor, serta beberapa artis lainnya.

Jazz Traffic awalnya adalah sebuah program siaran Radio Suara Surabaya yang mengudara sejak tahun 1983 dengan pengasuh Bubi Chen. Program ini tidak hanya memutar lagu-lagu jazz, tapi juga mengapresiasi musisi dan sub genre musik jazz. = ANT/SLAMET HADI PURNOMO/DIK

ant/m risyal hidayat

JAZZ TRAFFIC FESTIVAL 2014. Penyanyi Ita Purnamasari (kedua kiri) duet dengan Dwiki Dharmawan dan grup musik World Peace Orchestra pada pagelaran Jazz Traffic Festival 2014 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (22/11) malam. Festival Jazz tahunan yang keempat tersebut menampilkan aransemen jazz yang menarik dari grup musik ataupun perorangan.

ant/eric ireng

BAGI POHON HARI POHON. Sejumlah aktivis lingkungan dari Nol Sampah menggelar aksi bagi-bagi bibit pohon Sirsak pada Car Free Day (CFD) di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (24/11). Aksi bagi bibit pohon tersebut, dalam rangka memperingati Hari Pohon se-Dunia dan mendukung program Surabaya Eco City.

Aktivis Lingkungan Bagi-bagi Bibit di Hari Pohon SURABAYA - Puluhan aktivis lingkungan memperingati Hari Pohon dengan membagi-bagikan 700 bibit pohon sirsak kepada para pengguna jalan di Taman Bungkul Kota Surabaya, Minggu (23/11).

Koordinator Nol Sampah Surabaya Wawan Some mengatakan fungsi tanaman tidak hanya untuk memperindah dan memperindang taman, melainkan memiliki fungsi ekologis antara lain melalui proses fotosintesisnya akan menyerap gas CO2 dan menghasilkan oksigen, menyerap polutan lainnya seperti timbal (Pb) dan debu, serta menjadi habitat bagi satwa liar, antara lain burung dan jenis serangga.

"Pohon menyerap polutan dan menghasilkan oksigen yang sangat dibtuhkan manusia," katanya.

Menurut dia, pohon bisa mereduksi polutan di udara sehingga nenjadi lebih bersih. Melalui proses fotosintesis pohon menyerap CO2 yang diketahui memberi dampak terhadap pemanasan global. Hasil dari fotosintesis adalah O2 yang dibutuh oleh manusia.

Beberapa penelitian membuktikan, 1 hektare ruang terbuka hijau (RTH) yang dipenuhi pohon besar menghasilkan 0,6 ton O2

untuk kebutuhan 1.500 penduduk/hari, dan menyerap 2,5 ton CO2/tahun (6 kg CO2/batang per tahun), menyimpan 900 m3 air tanah/tahun, mentransfer air 4.000 liter/hari, menurunkan suhu 5C-8C, meredam kebisingan 25-80 persen, dan mengurangi kekuatan angin 75-80 persen.

Fungsi tak kalah penting dari Pohon adalah memfilter debu yang mencemari udara. Pepohonan di areal 300 x 400 meter diketahui menurunkan konsentrasi debu dari 7.000 menjadi 4.000 partikel per liter.

Sementara itu Pohon di jalur hijau ternyata dapat mengurangi lebih 50 persen gas NOx yang ada di udara. "Jadi jelas dengan menanam pohon akan memberi keuntungan bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Selain menghasilkan oksigen, menyerap gas rumah kaca, menyerap polutan, ternyata dengan menanam Pohon di sekitar rumah tinggal akan menurunkan suhu udara sekitar rumah sampai 3 derajat Celcius," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, dalam rangka peringatan Hari Pohon 21 November kali ini, aktivis lingkungan yang terdiri dari Komunitas Nol Sampah Surabaya, Gowes tetap Semangat, Paguyuban Cak dan Ning Surabaya, Mahasiswa Teknik lingkungan ITATS, mengajak warga untuk menanam pohon di lingkungan sekitar tempat tinggal, kantor atau sekolah kita.

Adapun buah sirsak itu mengandung Vitamin C yang sangat tinggi yaitu 20 gram/100 gram daging buah. Selain itu Juga mengandung Vitamin A dan Vitamin C. Buah sirsak termasuk buah yang mengandung banyak serat (dietary fiber), yaitu 3,3 gram /100 gram.

Kelebihannya Kandungan lemak sangat rendah (0,3 grm/100 gram). Sari buah sirsak bermanfaat untuk meningkatkan selera makan, untuk pengobatan pinggang pegal dan nyeri, penyakit wasir (ambeien) dan batu empedu. Daun untuk pengobatan bisul.

"Daun sirsak dapat dimanfaatkan sebagai oestisida nabati.

Sirsak dipilih karena mudah tumbuh dan bisa ditanam di lahan sempit di rumah atau sekolah," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 24 NOVEMBER 2014 No. 0491 | TAHUN III

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

MADURA

12

PANWASLU

Jabatan Belum Berakhir

NAIK BERLIPAT. Harga jual tanah terdongkrak naik imbas pembangunan jalan lingkar utara JLU.

Harga Jual Tanah Naik Berlipat Ganda

PROBOLINGGO - Keberadaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Probolinggo, sudah memasuki detik-detik terakhir. Pada bulan depan keberadaan panwaslu akan selesai.

Ketua Panwaslu Kabupaten Probolinggo, Wiwit Agus Pribadi mengatakan, massa tugas dari pihaknya akan segera berakhir bulan depan. Semua tahapan pemilu mulai dari legislatif sampai dengan pilpres telah rampung dilaksanakan secara serentak.

“Kami harus menyelesaikan semua kewajiban panwas, termasuk masalah surat pertanggung jawaban (SPJ) kepada pemerintah,” jelasnya kepada wartawan, Minggu (23/11).

Menurutnya, keberadaan panwas di Kabupaten Probolinggo memang sifatnya adhock atau sementara. Setelah pelantikan Presiden, dua bulan sesudahnya akan berakhir massa jabatannya. Namun untuk pejabat Panwaslu di tingkat kecamatan semua anggota sudah dibubarkan.

“Sebelum dibubarkan mereka harus menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan pemilu sebagai laporan.” tandas Wiwit Agus Pribadi.

Wiwid Agus Pribadi mengaku, adanya undang-undang tentang pemilukada yang akan dikembalikan kepada pihak DPRD. Undang-undang itu masih belum terlaksana. Sebab Presiden mengeluarkan Perpu No 01 tahun 2014 tentang

pelaksanaan pemilu secara langsung. “Masalah Panwaslu, kami masih merujuk kepada Perpu yang ada,” ucapnya.

Sepanjang perpu tersebut disetujui oleh DPR, lanjut dia, maka keberadaan Panwalu di tingkat kecamatan dan desa dipastikan akan ada. Sebaliknya jika DPR masih tetap untuk mempertahankan undang-undang yang baru tentang pilkada yang dikembalikan kepada DPRD, maka Panwaslu ditingkat Kecamatan secara otomatis tidak akan ada.

Keberadaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Probolinggo, sudah memasuki detikdetik terakhir. Pada bulan depan keberadaan panwaslu akan selesai.

“Kalau pemilihan Bupati atau Walikota dilaksanakan oleh DPRD, maka tingkat pengawasannya tidak sampai kesemua wilayah dan desa.

Pemilihnya hanya mencakup dari hak rakyat yang di wakilkan DPRD. “Jadi hanya sifatnya perwakilan, bukan rakyat yang memilih. Dan pengawasannya hanya level kabupaten saja,” papar Wiwid Agus Pribadi. =Mahfud Hidayatullah

Imbas Pembangunan JLU PROBOLINGGO – Di mulainya pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) Dringu dalam dua tahun terakhir banyak berdampak. Salah satunya, harga jual tanah di sekitar lokasi mulai terdongkrak naik tiga kali lipat.

“Mulai ada pembangunan JLU dikerjakan, harga tanah terdongkrak naik,” terang Satimin, salah satu perangkat Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Satimin, kepada wartawan, Minggu (23/11).

Menurutnya, harga jual tanah mulai ada kenaikan tiga kali lipat dibandingkan degan sepuluh tahun kemarin. Harga permeternya mencapai 15 ribu permeternya, sekarang sudah mencapai Rp 5075 ribu permeternya. “Kemungki-

nan warga mulai memperhatikan dengan masuknya akses jalan ke daerahnya,” kata Satimin.

Dalam ukuran 4.000 meter persegi, kata Satimin, harganya saat ini mencapai Rp 300 jutaan.

Sementara tahun-tahun sebelumnya hanya mencapai Rp 100 jutaan dalam ukuran yang sama. ”Saya kira harga jual tanah ditahun-tahun mendatang akan terus mengalami kenaikan,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo,

Dewi Korina, mengatakan rencana pembangunan JLU Dringu Kabupaten Probolinggo akan dilakukan secara bertahap, setelah pembebesan lahan pada 2003 lalu.

Saat ini pemkab mulai melakukan pemadatan dan pembersihan jalan yang dilewati. “Semua lahan milik warga sudah beres dan selesai dibeli oleh pemkab.

Tinggal pembangunannya,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan jalan tersebut direncanakan untuk kendaraan besar yang melintasi wilayah Dringu. JLU Dringu akan melewati, Desa Dringu, Kalisalam dan Randu Putih. ”Dari ketiga desa itu akan dilalui pembangunanya,” papar Dewi Korina. =Mahfud Hidayatullah

SEGERA. Sekretariat Panwaslu Kabupaten Probolinggo yang akan berkhir bulan depan

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491| TAHUN III

13

DIKELUHKAN. Mayoritas juru parkir masih tetap menarik uang parkir meskipun sudah terdapat stiker parkir berlangganan.

Warga Mengeluh Soal Parkir Berlangganan Stiker Terpasang, Jukir Tetap Menarik Uang Parkir PROBOLINGGO - Parkir berlangganan yang berlaku sejak 2005 lalu masih menuai keluhan dari warga. Keluhan yang kesekian kalinya ini dilakukan warga karena merasa dirugikan dengan program tersebut. Karena sudah membayar lewat Samsat disaat membayar pajak, tetapi tetap masih ditarik saat parkir di jalan.

Warga berharap ketika usai membayar pajak bisa parkir gratis di jalan, ternyata tetap ditarik oleh petugas parkir di jalan. “Mayoritas juru parkir masih tetap menarik uang parkir meskipun sudah terdapat stiker parkir berlangganan,” ujar Kohar, saat mengunjungi pasar tugu di alon-alon Kota Probolinggo, kepada wartawan, Minggu (23/11) .

Menurutnya, pungutan berlangsung hampir di semua lokasi parkir seperti pasar baru, pusat pertokoan, dan alon-alon Kota Probolinggo, sehingga dikeluhkan warga memiliki stiker parkir berlangganan. Warga juga enggan

menolak permintaan itu, meski petugas parkir hanya menadahkan tangan sebagai isyarat minta uang parkir.

“Kenyataannya tetap ditarik, walau cara dipakai petugas parkir tergolong halus dengan tidak bicara. Seperti mendekati dan kadang menadahkan tangan. Itu sama saja seperti perlambang petugas parkir meminta uang parkir. Ya mau tidak mau, uang Rp 1.000 kita berikan,” jelasnya.

Senada disampaikan, Fuad (25) warga Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo saat berbelanja

di pasar Baru. Ia mengatakan, walaupun telah memasang stiker parkir paling strategis dan gampang dilihat yaitu bagian depan.

“Kenyataannya, petugas parkir tetap saja mendatangi dan kadang sambil ikut membantu tarik motor. Saya kurang enak tidak memberi uang,” ujarnya.

Punggutan parkir berlangganan itu dibayar seiring pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat setempat, atas kejadian itu warga meminta agar parkir berlangganan ditinjau ulang.

“Dari sisi perhitungan memang lebih murah dengan adanya parkir berlangganan, tapi jika masih saja ada punggutan seperti patut ditertibkan,” kata Fuad.

Diketahui, program parkir berlangganan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan ditandai adanya kesepakatan kerja

sama nomor 420/3/425.012/2005 antara Pemerintah Kota Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Polres Probolinggo dan Polres Persiapan Kota Probolinggo.

Selain itu juga dibuat keputusan bersama nomer 420/4/425.012/2005 yang memuat hal-hal teknis yang berlaku pada parkir berlangganan. Kedua dasar hukum diatas merujuk pada keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 188/201/KPPS/013/2002 tentang persetujuan pelaksanaan kerjasama pemungutan parkir berlangganan dengan kabupaten/ kota di Jawa Timur. Masa berlaku kesepakatan dan keputusan ini adalah lima tahun, dan bisa diperpanjang jika pihak-pihak terkait sepakat.

Sampai saat ini program parkir berlangganan di Kota Probolingggo telah berjalan selama sembilan tahun dan telah

diperpanjang satu kali pada tahun 2010. Inti dari Kesepakatan dan keputusan ini membahas mengenai pembagian 50:50 antara Kota dan Kabupaten Probolinggo untuk kemudian disetorkan ke Kasda masing-masing.

Dalam kesepakatan ini, juga diatur adanya bagi hasil antara pemerintah provinsi 20 persen, kabupaten 5 persen, kota 5 persen, Polres Probolinggo 5 persen dan Polres Proboligggo Kota 5 persen.

Namun, tahun 2011 Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan baru nomor 47 tahun 2011, yang merupakan revisi dari peraturan sebelumnya. Peraturan tersebut merubah aturan pembagian Jasa Sharing, yakni pemerintah provinsi 20 persen menjadi 13 persen, kabupaten/kota, dan Polres Probolinggo dan Polres probolinggo Kota tetap mendapat jatah lima persen. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

PENGADAAN ALQURAN

Telan Ratusan Juta

BEREMBUK. Masyarakat berpartisipasi menentukan kebutuhan prioritas untuk perencanaan program pembangunan swakelola infrastruktur lingkungan.

29 LPM Bakal Digerojok Rp 200 Juta PROBOLINGGO - Mewujudkan pembangunan yang baik harus dilaksanakan dengan kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah, DPR dan masyarakat. Keterpaduan unsur tersebut merupakan dasar perencanaan pembangunan yang selaras di Kota Probolinggo.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut, tidak hanya dari dukungan dana, tetapi diperlukan komitmen serta dukungan seluruh masyarakat.

Salah satu guna mempercepat kebijakan tersebut, tahun 2015 pemerintah Kota Probolinggo akan menggulirkan program swakelola infrastruktur lingkungan.

“Setiap kelurahan akan mendapat program swakelola infrastruktur lingkungan sebesar Rp 200 juta. Program ini akan dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)” ujar Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Kapemas) Kota Probolinggo, melalui Kasi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat, Teguh G. Prasetio, saat rapat koordinasi bersama

LPM Se Kota Probolinggo, Jumat (21/11) kemarin.

Menurutnya, program tersebut merupakan program yang bertujuan mempercepat dalam menaggulangan kemiskinan.

Kebijakan ini merupakan implementasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bappeda Kota Probolinggo yang merupakan sistem pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan mengharuskan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan sebaliknya, sehingga pembangunan bisa selaras. “Maka prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat bisa dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat sebagai dasar ope-

rasional pembangunan,” tandas Teguh G. Prasetio.

Tak hanya program swakelola lingkungan, kata Teguh G. Prasetio, nantinya LPM akan mendapatkan program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang merupakan icon program yang dilaksanakan LPM setiap tahunnya.

“Tahun ini LPM akan melaksanakan program RTLH sebanyak dua unit senilai Rp 25 juta. Kalau sebelumnya per unit RTLH senilai Rp.10 juta. Kami hanya bisa menambah anggaran, tapi tak bisa menambah jumlah RTLH yang akan dibangun,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Triwung Kidul, Abdullah, mengatakan program ini sangat baik, apalagi jika bisa disinergikan dengan beberapa program pemberdayaan yang ada. Sehingga terwujud satu perencanaan untuk semua.

“Saat ini semua kelurahan sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kelurahan (RPJMKel) untuk setiap lima tahun, dan dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk setiap satu tahun,” terangnya.

Dokumen RPJMKel dan Musrenbang, lanjut dia, merupakan sumber satu perencanaan untuk semua. Hal itu guna menghindari terjadinya program yang tumpang tindih yang ada di Kelurahan. ”Banyaknya program yang ada semestinya selaras dengan perencanaan. Memaksimalkan penggunaan RPJMKel dan Musrenbangkel berguna untuk meningkatkan efisiensi pembangunan,” kata Abdullah.

Akan tetapi jika program ini bisa berjalan berkesinambungan, Abdullah juga mengaharapkan agar tidak terjadi ego sektoral yang natinya bisa merugikan masyarakat.

“Semua program yang ada di masyarakat akan bersinergi dan menyesuaikan dengan dokumen RPJMKel dan Musrenbang masing-masing kelurahan,” terangnya. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Tahun depan pemkab Probolinggo akan melakukan pengadaan kitab suci Alquran. Dalam pengadaan tersebut, di perkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp 250 juta.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyar (Kesra) Kabupaten Probolinggo, M Syarifuddin mengatakan, pengadaan itu merupakan agenda rutin pemkab probolinggo sejak tahun 2008 lalu.

“Itu sudah berjalan sekitar tujuh tahunan” katanya kepada wartawan, Minggu (23/11).

Menurutnya, kebijakan itu diambil bermula atas banyaknya pengajuan permohonan dari kelompok masyarakat terutama takmir masjid, pondok pesantren dan musalla yang mengajukan permohonan bantuan dana.

Setelah di verifikasi, salah satu item peruntukan pengajuan permohonan pembelian kitab suci Alquran. Melihat permohonan yang demikian, Bagian Kesra Kabupaten Probolinggo memasukkan belanja Alquran ke dalam belanja langsung pemerintah daerah atau LS. Pengadaan Alquran itu sendiri terus dilakukan.

M.Syarifuddin, mangaku di Kabupaten Probolinggo terdapat 8.900 musala dan 900 masjid.

Setiap musalla atau lembaga diberikan 10-20 Alquran. Tergantung banyaknya jemaah di musala. “Makin banyak jumlah jemaah. Jumlah bantuannya makin banyak,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo, Abdul Hadi mengapresiasi langkah pemerintah. Selama ini, pondok pesantren memiliki Alquran yang sudah tidak layak baca. Semisalnya bagian sampul rusak atau sudah kusam warnanya “Agar santri membaca Alquran bisa baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, maka perlu ada kitab suci Alquran yang layak baca,” jelasnya.

Bahkan pihaknya berharap, agar pemberian kitab suci Alquran dilakukan secara merata.

Sehingga semua lembaga atau tempat ibadah bisa menerimnya. ”Penyalurannya harus selektif,” tandas Abdul Hadi. =Mahfud Hidayatullah

lahraga

KORAN MADURA TINJU

Taklukkan Algieri, Pacquiao Mantap Pertahankan Gelar MAKAU - Petinju kenamaan asal Filipina, Manny Pacquiao, berhasil mempertahankan sabuk juara kelas welter WBO setelah mengalahkan petinju Chris Algieri pada pertandingan yang berlangsung di Cotai Arena, Venetian Resort, Makau, Minggu (23/11). Hanya saja, Pacquiao dinyatakan menang lewat “unanimous decision” atau keputusan yang tidak disebutkan.

Dalam pertarungan yang berlangsung 12 ronde tersebut, Pacquiao tampil beringas.

Tercatat, dia memasukkan 121 pukulan lebih banyak ketimbang Algieri. Buat Algieri sendiri, ini adalah kekalahan pertamanya setelah mencatat 20 kemenangan. Torehan Algieri kini adalah 20 kali menang dan satu kali kalah (8 KO).

Pacquiao, yang membuat Algieri jatuh enam kali selama pertarungan, kini memiliki torehan 57 kali menang, lima kali kalah, dan 2 kali imbang (38 KO). Plus, ini adalah kemenangan ketiga secara berurutan dari tiga pertarungan terakhir. Sebelumnya, Pac-Man menang atas Brandon Rios dan Timothy Bradley.

Pacquiao sempat membuat Algieri terjatuh untuk keenam kalinya pada ronde ke-10.

Kendati demikian, Algieri masih bertahan dan bangkit lagi.

Kedua petinju pun akhirnya harus bertarung sampai akhir.

Pacquiao sendiri belum pernah meng-KO lawan lagi dalam lima tahun terakhir. Lawan terakhir yang dia KO-kan adalah Ricky Hatton pada tahun 2009.

“Saya senang karena banyak sekali orang Filipina datang ke sini malam ini. Hari ini

saya sudah memberikan yang terbaik. Saya puas dengan performa saya sendiri. Saya sudah melakukan yang terbaik dan itu cukup,” kata pria yang juga anggota parlemen Filipina itu.

Mengenai pertarungannya melawan Floyd Mayweather Jr yang sudah dinanti-nantikan banyak penggemar tinju di seluruh dunia itu, Pacquiao mengaku siap untuk menghadapinya kapan pun. Kalau bisa, tahun depan pun dia siap meladeni Mayweather. “Dia mau bertarung melawan saya? Saya sendiri siap menghadapinya tahun depan,” kata Pacquiao.

Floyd Mayweather Jr sendiri juga mengaku tidak sabar lagi melakoni pertandingan adu jotos tersebut. Diharapkan, pertandingan ini tidak tertunda seperti yang terjadi pada 2010 ketika Pacquiano hendak melawan Mayweather. Ketika itu, pertarungan keduanya ditunda karena Mayweather meminta tes doping terlebih dulu dan Pacquiao menolaknya. Alasan Mayweather mengajukan itu adalah terkait keperkasaan Pacquiao yang berjaya di delapan kelas berbeda.

Mayweather yang akan pensiun tahun depan pun berencana memasukkan Pacquiao ke dalam list salah satu dari dua lawan terakhirnya. Namun laga itu bakal terencana jika rivalnya asal Filipina itu mengajukan tantangan bertarung padanya.

“Saya akan kembali dan berbicara kepada tim saya. Saya tidak ingin menghindari dari tantangan lawan. Jika memang Pacquiao menginginkannya, maka kita selesaikan saja di atas ring,” ujar Mayweather. =CAROL AJI

Momen pertarungan Chris Algieri dengan Manny Pacquiao

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER | No. 0491 |2014 TAHUN III SENIN 2014 24 NOVEMBER

No. 0491 | TAHUN III

15 15

Arsenal Masih Alergi MU LONDON - Manchester United (MU) langsung melejit ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Utama Inggris dengan 19 poin, setelah sukses menekuk tuan rumah Arsenal 2-1 pada lanjutan Liga Utama Inggris yang berlangsung di Emirates Stadium, Minggu (23/11) dini hari WIB. Mereka masih terpaut 12 poin dari Chelsea yang semakin kokoh di puncak klasemen sementara.

Dua gol Setan Merah pada laga itu dicetak oleh Wayne Rooney dan gol bunuh diri Kieran Gibbs.

Sementara gol tunggal Arsenal ke gawang MU dihasilkan oleh pemain yang baru pulih dari cedera, Oliver Giroud.

Sebenarnya, pada laga ini “The Gunners” sangat dominan baik dalam penguasaan bola maupun dalam jumlah tendangan ke gawang. Tetapi penampilan gemilang kiper MU David De Gea membuat sejumlah peluang Arsenal gagal menjadi gol. Sebaliknya, MU yang hanya mengandalkan serangan balik mampu memporakporandakan barisan pertahanan Arsenal yang rapuh.

Kemenangan ini juga sangat membanggakan bukan hanya pemain, tetapi juga bagi sang pelatih Louis van Gaal. Mereka berharap, kemenangan ini menjadi momentum kebangkitan MU musim ini. Kapten MU Wayne Rooney menyebut kemenangan ini sebagai sebuah hasil penting dalam usaha menutup tahun dengan bagus. Tetapi ia juga tak mau terlalu larut dalam euforia dan ingin fokus ke laga demi laga.

“Kami akan menghadapi pertandingan satu demi satu.

Start musim ini sudah biasa-biasa saja buat kami dan kini kami berharap bisa merangkai rentetan laju bagus di sejumlah pertandingan baru menilai posisi kami setelah Natal,” kata Rooney.

Menang atas Arsenal, kata Rooney menjadi modal berharga bagi klubnya dalam menghadapai dua laga sengit di Old Trafford sebelum akhir tahun yaitu melawan Hull City pada 29 November mendatang dan Liverpool pada 14 De-

STRIKER Manchester United asal Belanda Robin Van Persie (kiri) berduel dengan bek Arsenal asal Jerman Per Mertesacker pada lanjutan Liga Utama Inggris yang berlangsung di Stadion Emirates, Minggu (23/11) dini hari WIB.

sember. Diharapkan, mereka kembali memetik kemenangan pada dua laga itu sehingga bisa menutup tahun ini dengan perasaan yang cukup lega karena nangkring di papan atas klasemen.

Sementara itu, pelatih MU Louis Van Gaal juga mengaku lega dengan kemenangan ini.

Lebih-lebih karena Arsenal gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk menghasilkan gol di babak pertama. “Saya pikir ini kemenangan yang fantastis di saat yang tepat. Banyak pemain yang cedera meski kami bisa memenangi laga tandang yang sulit ini. Arsenal punya lini serang yang bagus.

Pada akhirnya saya bisa tertawa, tapi Anda bisa bayangkan jika mereka bisa mencetak satu gol, dari empat atau lima peluang di babak pertama, maka laga akan berbeda,” kata Van Gaal.

Dia melanjutkan, “Ya, mereka punya lima peluang sangat bagus di laga ini, tapi kami juga punya peluang di akhir babak pertama.

Bukan peluang yang bagus, tapi kami seharusnya bisa bikin gol.

Kami bangkit di babak kedua.

Kami tidak pede di babak pertama dan saya pikir kami harus bisa menguasai bola, maka kami pun bisa bikin peluang. Tidak mengejutkan kami bisa bikin gol di babak kedua. Saya tidak puas

dengan cara tim menguasai bola, tapi kami mampu memperbaikinya dan kami tampil sangat baik di babak kedua.”

Sedangkan pelatih Arsenal Arsene Wenger yakin anak-anak asuhnya bisa cepat bangkit dari kekalahan ini. Dia pun mengku, timnya memetik pelajaran berharga dari laga ini. “Pertandingan berlangsung searah tapi kami kalah, kami harus tetap menerimanya. Saya tahu hasil itu akan membuat kami dikritik tapi Anda mesti menghargai level energi yang sudah kami perlihatkan,” ujar Wenger.

Dia melanjutkan, “Kami harus membayar akibat kesalahan kecil dan amatlah bikin frustrasi tak mendapat apa-apa dari laga ini. Kami punya peluang-peluang terbaik dan kami harusnya bisa menyelesaikan dengan lebih baik.

Saat tertinggal 0-1 kami harusnya bisa lebih hati-hati tak kecolongan gol kedua. Saat itu ada banyak waktu untuk bangkit dan saat itulah kami membuat kesalahan.

Dalam pekerjaan kami, ketika tidak menang Anda akan merasa amat risau, tapi ada banyak hal positif di tim. Jika kami bisa terus maju dengan kualitas ini dan juga dengan level energi yang kami miliki, kami bisa bangkit dengan amat cepat.”=ESPN/CAROL AJI

16BACA

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

KORAN MADURA

JUGA

16

SENIN 24 NOVEMBER 2014 No. 0491 | TAHUN III

Arsenal Masih Alergi MU HALAMAN | 15

Lionel Messi diangkat oleh rekan setimnya usai mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah La Liga dengan 253 gol setelah laga antara Barcelona kontra Sevilla di Stadion Camp Nou, Minggu (23/11) dini hari WIB. Messi mencetak tiga gol pada laga tersebut.

Messi Terbaik Sepanjang Sejarah La Liga BARCELONA - Lionel Messi membuat rekor baru di La Liga Spanyol sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah La Liga dengan 253 gol mengalahkan rekor gol Telmo Tarra.

Rekor itu dicatatkan Messi setelah mencetak tiga gol saat Barcelona menang telak 5-1 atas Sevilla pada lanjutan La Liga di Camp Nou, Minggu (23/11) dini hari WIB. Dua gol lain Barcelona pada laga itu dicetak oleh Neymar dan Ivan Takitic.

Total 253 gol itu dibuat Messi dari 289 pertandingan sejak debutnya di liga sekitar delapan tahun lalu. Usai Messi membuat gol ke-252, dia pun empat diangkat tinggi-tinggi dan kemudian dilonjak-lonjakkan oleh rekan-rekan setimnya. Dari 253 gol itu, paling banyak dicetak dengan kaki kiri yaitu 206 gol, 38 gol dengan kaki kanan, delapan dengan kepala, dan satu gol lain dengan tangan.

Ini adalah rekor kedua Messi musim ini. Awal November lalu dia

menyamai rekor gol Raul Gonzalez di Liga Champions milik Raul Gonzalez dengan 71 gol. Dengan segala rekor yang sudah didapatnya serta sederet trofi juara, di usianya yang masih 27 tahun, Messi diprediksi masih bisa meraih lebih banyak lagi. Apalagi dia juga masih penasaran untuk mempersembahkan trofi Piala Dunia untuk negaranya, Argentina.

“Dia spektakuler, pemain yang sangat hebat. Saya kehabisan kata-kata untuk menggambarkan seorang pemain terbaik dunia dan sepanjang sejarah. Dia sudah memperlihatkannya dan dia juga masih muda serta masih bisa bikin banyak gol lagi. Masih panjang waktu kami menikmati Messi,” puji Presiden Barca, Josep Maria Bartomeu.

Dia menambahkan, “Saya rasa dia akan pensiun di sini. Dia terikat kontrak dengan kami dan dia bahagia serta senang. Dia akan terus berada di sini tapi kami juga tidak suka dengan hal-hal di luar olahraga yang menganggunya, maka kami akan membelanya mati-matian. Kami turut senang dengan apa yang dicapainya hari ini. Kami benar-benar terpukau dan memujanya.”

Rentetan Rekor Lionel Messi • Satu-satunya pemain yang memenangkan Balon d’Or, FIFA World Player, Pichichi dan Sepatu Emas dalam semusim (2009/10).

• Pemain termuda yang meraih tiga Ballon d’Or pada Januari 2012 (24 tahun, 6 bulan dan 17 hari).

• Satu-satunya peraih empat Ballon d’Or secara beruntun (2009-12).

• Top skorer dalam kompetisi resmi dengan 73 gol pada 2011/12.

• Top skorer dalam satu tahun kalender dengan 96 gol pada 2012.

• Rentetan gol terpanjang dalam sejarah la Liga. Messi mencetak 33 gol dalam 21 pertandingan secara beruntun.

• Pencetak gol terbanyak sepanjang masa di La Liga dengan 253 gol.

• Pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Champions, sejajar dengan Raul di angka 71 gol. Messi mencetak gol-gol itu dalam 90 pertandingan sementara Raul mencetaknya dalam 142 pertandingan.

• Top skorer liga-liga Eropa sejak era Sepatu Emas dengan 50 gol (201112).

• Top skorer di La Liga dengan 50 gol (2011-12) • Top skorer di kandang sendiri dalam ajang La Liga dengan 35 gol di Camp Nou pada musim 2011-12.

• Top skorer di kandang lawan dI La Liga dengan 24 gol pada 2012-13.

• Pencetak gol terbanyak di kandang lawan dalam semusim La Liga (2012-13). Messi mencetak 14 gol di 15 kandang lawan.

• Meraih top skorer dan top assist (50 gol dan 15 assist pada la Liga 2011-12.

• Pencetak gol terbanyak dalam semusim dengan 75 gol (2011-12).

• Pemain pertama yang mencetak gol dalam 19 laga awal La Liga (2012-13).

vector inggie

Sementara terkait laga melawan Sevilla, pelatih Luis Enrique memuji permainan anak-anak asuhnya. “Tadi adalah pertandingan yang sangat lengkap di semua aspek pertandingan. Kami memiliki banyak peluang dan lawan tidak mampu menciptakan peluang-peluang berbahaya,” sebut Enrique.

Dia melanjutkan, “Saya akan melihat secara keseluruhan. Saya tidak tahu apakah jika di babak kedua kami lebih baik atau tidak.

Ini adalah jalur (untuk terus melakukannya). Para pemain mesti menyerang sekaligus bertahan. Kemenangan ini dibangun atas permainan dan intensitas. Kuncinya adalah setelah Sevilla mencetak gol pada serangan kami selanjutnya.

Mereka memberi kami ketenangan dan berarti kami bisa bermain dalam kecepatan yang sama.”

Dengan tambahan tiga poin, Barcelona masih bertengger di peringkat kedua klasemen sementara, tertinggal dua poin dari Madrid di puncak klasemen yang juga menang 4-0 atas Eibar pada laga sebelumnya. Dua dari empat gol El Real diborong Cristiano Ronaldo, sedangkan dua gol lainnya masing-masing dicetak James Rodriguez dan Karim Benzema. =SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA

PUTUS CINTA SEHARUSNYA TIDAK GANTUNG DIRI

SENIN 24 NOVEMBER 2014 No. 0491 | TAHUN III

SENIN 24 NOVEMBER | No. 0491 | TAHUN III ERLIN2014SETIAWATI

Pentingnya Spirit Dalam Hidup

PAMEKASAN | G

A

NETER G N KOLENA

NP

HALAMA

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

RAMAI: Ratusan pedagang sapi memadati pasar tradisional Lenteng, Minggu (24/11) sekitar pukul 16.55. Dalam peraturan daerah, pasar sapi harusnya sudah tutup maksimal pukul 15.00. Itu bertujuan demi kenyamanan dalam bertransaksi.

Retribusi Pasar Belum Capai Target Pasar Ganding dan Rubaru Mulai “Tidak Sehat” SUMENEP - Upaya pemerintah mendongkrak pemasukan daerah dari sektor pasar masih jauh dari harapan. Hingga pengujung tahun 2014, pendapatan dari sektor pasar yang masuk ke PAD hanya sekitar Rp 1.096.000.000, dari target awal sebesar Rp 1. 800.000.000.

Kabid Pasar Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Imam Sukandi mengatakan, salah satu penyebabnya, rendahnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi jual-beli hewan di dua pasar tradisional dari jumlah sebanyak 38 pasar tradisional.

“Pasar sapi itu secara otomatis menjadi faktor minimnya pemasukan ke PAD. Padahal, kami sudah berusaha untuk memfasilitasi dengan cara melakukan pembenahan.

Sehingga masukan ke PAD juga

mengalami peningkatan,” katanya.

Dua pasar tradisional yang mulai “tidak sehat” itu, yakni pasar Ganding dan pasar Rubaru. Bahkan, saat ini, minat masyarakat untuk melukan transaksi jual-beli hewan di pasar tersebut menurun hingga 75 persen setiap pasaran.

Untuk pasar tradisonal Ganding, saat ini, hewan yang diperjualbelikan hanya sekitar 40 ekor setiap minggunya. Padahal, sebelumnya, setiap hari Senin bisa mencapai 300 ekor. Sedangkan di pasar Rubaru, yang sebelumnya bisa tembus 500 ekor, saat ini hanya sekitar 80 hingga 100 ekor setiap kali pasaran.

“Sebelumnya dua pasar tradisional itu sangat besar, namun beriringnya perkembangan waktu, dua pasar itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Malah jenis sapi yang dipasarkan juga menurun. Kalau dulu, sapi yang dipasarkan berfariasi, dari jenis sapi yang berukuran kecil hingga ukuran yang paling besar. Namun, saat ini, yang dipasarkan hanya jenis sapi berukuran kecil saja,” ungkapnya.

Sementara pasar hewan yang

saat ini masih tetap stabil, menurut Imam, hanya tinggal dua. Yakni pasar Bangkal yang terletak di Kecamatan Kota Sumenep, dan pasar tradisional Lenteng yang berada di Kecamatan Lenteng.

“Dua pasar ini masih stabil, bahkan bisa dibilang semakin meningkat. Makanya, kami harap masyarakat setempat bisa menjaga dan mempertahankan kondisi tersebut,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Imam, belum mencapainya target pendapatan sektor pasar, disebabkan imbas terbakarnya Pasar Anom, beberapa bulan yang lalu. Sehingga retribusi Pasar Anom yang mestinya telah mencapai target, malah sangat jauh dari yang diharapkan.

“Untuk retribusi Pasar Anom yang masuk ke PAD (pendapatan asli daerah) saat ini hanya Rp

50 juta. Padahal keinginan kami sesuai yang telah ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 400 juta,” ujarnya.

Menurut pria berpostur tubuh tinggi itu, sebagai langkah konkret untuk mendongkrak pendapatan dari sektor pasar, pihaknya terus melakukan pembenahan.

Baik, dari segi fasilitas maupun yang lainnya.

“Kami harap masyarakat bisa semakin meningkatkan keberadaan pasar tradisional. Karena pasar tradisional merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan,” harapnya.

Capai Target

Sementara untuk retribusi hotel, sudah melampaui target. Dari yang ditargetkan pemerintah sebesar Rp 128 juta, sudah mencapai Rp 146 juta.

RETRIBUSI PASAR, HOTEL DAN RUMAH KOS KABUPATEN SUMENEP Jenis Retribusi

Target

Perolehan

Pasar tradisional

1.800.000.000

1.096.000.000

Hotel

128.000.000

146.000.000

Rumah kos

5.000.000

7.000.000

Hal yang sama juga terjadi pada retribusi rumah kos. Retribusi rumah kos yang sudah masuk ke PAD mencapai Rp 7 juta, sementara targetnya hanya Rp 5 juta.

Sedangkan jumlah rumah kos yang sudah wajib membayar retribusi hanya sebanyak 40 unit dari jumlah rumah kos sebanyak 127 unit.

Belum dilakukan penarikan retribusi sebanyak 87 rumah kos tersebut, disebabkan masih belum masuk kriteria Perda (Peraturan Daerah) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Sesuai amanat perda tersebut, rumah kos yang diwajibkan membayar retribusi hanya rumah kos yang mempunyai kamar minimalnya sebanyak 10 kamar.

Sementara besaran retribusi yang harus dibayar, yakni 10 persen dari harga sewa setiap kamarnya.

Dengan ketentuan, pembayaran retribusi itu dihitung jumlah kamar yang sedang dihuni.

“Memang kami tidak terlalu muluk menargetkan masukan dari rumah kos ke PAD. Karena saat ini keberadaan rumah kos masih dalam kondisi labil,” terangnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 24 NOVEMBER 2014 No. 0491 | TAHUN III

PENCEGAHAN NARKOBA

Dewan Perlu Dites Urine

Penumpang Kapal Expres di Pelabuhan Kalianget sebelum berlayar menuju Pelabuhan Batu Guluk, Kecamatan Arjasa, Sabtu (22/11). Sejak pelayaran Sabtu kemarin, harga tiket kapal naik dari Rp 1.000 hingga 25.000.

ANGKUTAN LAUT

Tarif Kapal Naik SUMENEP - Sejumlah warga kepulauan mulai mengeluhkan naiknya tarif angkutan laut, Minggu (23/11). Menurut mereka, naiknya tarif kapak menambah beban masyarakat kepulauan yang biasa beraktivitas di daratan. Karena mereka harus merogoh koceh lebih dalam lagi.

Samat, warga kepulauan Kangean menuturkan, semenjak Sabtu malam tarif kapal Expres Bahari 3C naik. Ia menganggap, kenaikan tarif angkutan laut ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak beberapa waktu lalu.

"Kalau bagi saya pribadi, mungkin naiknya tarif kapal tidak terlalu menjadi persoalan. Tapi bagi yang lainnya, mungkin kenaikan tarif kapal sebanyak Rp. 25 ribu dari biasanya itu membebankan. Karena naiknya itu terlalu tinggi," ujarnya.

Sementara warga kepulauan lainnya, Buhari ikut menyesalkan kenaikan tarif angkutan laut. Pasalnya, kenaikan tarif tidak dibarengi dengan pelayanan yang semakin baik oleh pihak kapal. "Tadi kami sampai desak-desakan. Bahkan, sebagian penumpang ada yang menaiki bagian atas kapal," tuturnya, kemarin saat

KENAIKAN TIKET KAPAL EXPRES Kelas VIP =Dewasa =Anak-anak

Naik Rp. 25.000 Rp. 225.000 Rp. 200.000 Naik Rp. 25.000 Rp. 215.000 Rp. 190.000

=Dewasa =Anak-anak

Kelas Eksekutif

Naik Rp. 25.000 Rp. 200.000 Rp. 175.000 Naik Rp. 25.000 Rp. 190.000 Rp. 165.000

Kelas Bisnis =Dewasa =Anak-anak

Naik Rp. 25.000 Rp. 150.000 Naik Rp. 25.000 Rp. 140.000

baru turun dari kapal.

Sementara itu, Kepala PT. Sakti Inti Makmur Cabang Kalianget, Saperi Kartolo membenarkan kenaikan tarif baru Kapal Expres sudah belaku sejak pelayaran hari Sabtu (22/11) lalu, dengan jadwal pelayaran dari Pelabuhan Kalianget tujuan Pelabuhan Batu Guluk, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean.

Menurutnya, penyesuaian tarif berlaku untuk semua kelas. Mulai dari kelas VIP, eksekutif, dan bisnis.

Ia merinci, untuk kategori penumpang dewasa naik 25.000, sementara kategori penumpang anak-anak naik 10.000.

Sebelumya, tandasnya, tiket kelas VIP untuk dewasa Rp. 200.000 sekarang naik menjadi Rp. 225.000.

Untuk anak-anak yang sebelumnya Rp. 190.000 naik menjadi Rp. 215.000. Sedangkan tiket kelas eksekutif, menurutnya, kategori

Rp. 175.000 Rp. 165.000

penumpang dewasa sebelumnya Rp. 175.000 naik menjadi Rp. 200.000 dan kategori penumpang anak-anak yang sebelumnya Rp. 165.000, sekarang naik menjadi Rp. 190.000.

Sedangkan tiket kelas bisnis, ia menuturkan, sebelumnya untuk kategori penumpang dewasa Rp. 150.000, sekarang naik menjadi Rp. 175.000. Sementara tiket untuk anak-anak kelas bisnis dari yang sebelumnya Rp. 140.000, menjadi Rp. 165.000. “Terkait jadwal, kita tetap tidak ada perubahan. Tetap tiga kali seminggu,� ujar Saperi Kartolo Berbeda, Menejer Oprasional PT. Sumekar Line, Bambang Suprio mengatakan, tarif kapal DPS 1 masih belum naik. Namun pihaknya mengaku, juga sudah merencakan kenaikan tarif untuk kapal DPS 1. "Untuk sementara masih tetap. Karena masih dalam proses," ujarnya. =FATHOL ALIF

SUMENEP - Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sumenep diminta melakukan tes urine terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sebab, tidak menutut kemungkinkan, anggota dewan terlibat mengonsumsi barang haram tersebut.

Salah satu warga Kabupaten Sumenep, Sutrisno mengaku siap mengawal pemberantasan peredaran narkoba dan jenis narkoba lainnya di kabupaten ujung timur Madura. "Kami siap mengawalnya," katanya.

Sebelumnya, BNK Sumenep telah melakukan tes urine terhadap sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) khusus eselon tiga. Dalam waktu dekat, BNK juga akan melakukan tes urine terhadap PNS eselon empat.

Pihaknya berharap, BNK tidak hanya melakukan tes urine terhadap abdi negara saja, malainkan juga melakukan tes terhadap wakil rakyat, tanpa pandang bulu dan negosiasi dengan unsur pimpinan.

"Kami berharap kontrol dari BNK, penegak hukum maupun pihak keamanan semakin dioptimalkan. Karena kami ingin Sumenep terbebas dari peredaran barang haram tersebut," harapnya.

Semenatara Kepala BNK Sumenep Soengkono Sidik mengatakan, dirinya terus berupaya semaksimal mungkin mencegah peredaran narkoba dan sejenisnya di Kabupaten Sumenep.

Salah satu upaya yang akan dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi terhadap warga. Selain itu, dengan cara melakukan tes urine. "Kami sudah melayangkan surat kepada ketua DPRD definitif, namun sampai saat ini masih belum ada balasan," terangnya.

Orang nomor dua dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep itu mengatakan, walaupun dirinya sudah diberi kewenangan untuk melaksanakan tes urine, namun dirinya mengaku tidak bisa secara serta merta bisa melakukan tes urine.

Katanya, sebelum melakukan tes urine, masih harus malayangkan surat pemeberitahuan terlebih dahulu bagi institusi yang akan dilakukan tes urine tersebut.

"Kalau kami yang mempunyai inisiatif, maka kami harus melayangkan surat pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau inisiatif itu datang dari institusi itu sendiri, juga harus melayangkan surat permohonan pada kami," tukasnya.

Untuk meminimalisir peredaran narkoba, selain melakukan tes urine, pihaknya saat ini gencar membentuk kawasan bebas narkoba yang sering disebut kampung bersih narkoba.

Cara itu dianggap efek-

Soengkono Sidik

Kepala BNK Sumenep tif untuk meminimalisir peredaran narkoba di areal pemukiman.

Hingga saat ini, sudah ada tiga kampung narkoba yang diresmikan, yakni Kelurahan Pajagalan, Desa Pangarangan, dan Kelurahan Karangduak. "Dalam waktu dekat, kami juga akan mengukuhkan kampung narkoba di Desa Pandian,� terangnya.

Menurutnya, hal tersebut memang salayaknya dilakukan. Sebab, melihat peredaran rnarkoba di Sumenep sangat memprihatinkan. Jumlah jenis narkoba yang beredar juga semakin berfariasi mencapai puluhan jenis. "Penggunanya saat ini tidak hanya orang dewasa saja, melainkan dari kalangan remaja sudah ada yang ikut mengonsumsi," tukasnya. =JUNAEDI

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491| TAHUN III

C

PENANGKAPAN IKAN

Nelayan Sapeken Resah Kapal Asing Pemerintah Kabupaten Sumenep

Mengucapkan Selamat & Sukses

Wisuda ke-3

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Karimiyah Beraji Gapura Sumenep

KH. A. Busyro Karim, M.Si Bupati

Dr. Ir. Soengkono Sidik

SUMENEP – Banyaknya kapal purse seine milik nelayan luar Kabupaten Sumenep di Sapeken, meresahkan nelayan setempat. Beroperasinya kapal muatan besar itu dinilai dapat merusak ekosistem laut.

Salah tokoh Desa/Pulau Pengeruang Besar, Kecamatan Sapekan, Abd Hayat (37) mengatakan, akhir-akhir ini banyak kapal muatan besar yang sering beroperasi di daerahnya.

"Memang kami sering melihat kapal besar beroperasi di sekitar pulau ini. Informasinya, kapal itu berasal dari Provinsi Jawa Tengah (Jateng)," katanya.

Dikatakan, yang membuat nelayan setempat resah, perbedaan alat dan cara menangkap ikan.

Salah satunya adalah fasilitas yang digunakan untuk menangkap ikan.

Nelayan tersebut mengguna-

kan fasilitas yang lebih modern dengan kapasitas tangkapan yang cukup besar. Sementara nelayan di daerahnya hanya menggunakan fasilitas seadannya. ”Yang terkena dampak dari keberadaan kapal itu adalah nelayan kecil. Sejak beroperasinya kapal asal Jawa (Tengah), kini hasil tangkapan ikan nelayan semakin sedikit,” tambahnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar pemerintah secepatnya membuat regulasi agar persoalan itu tidak terjadi terus menerus.

Sehingga, perekonomian nelayan Sumenep bisa terselamatkan.

Selain untuk menjaga mata pencaharian, regulasi juga bisa menghindari perselisihan antar nelayan. ”Saya cuma khawatir jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka akan menimbulkan konflik yang berbuntut pada tindakan anarkis,” terangnya.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep Nurrahman mengatakan tidak adanya batasan teretorial penangkapan ikan. Nelayan di seluruh Indonesia pada dasarnya diperkenankan untuk menangkap ikan di mana saja.

Namun, dirinya mengimbau untuk masuk ke sebuah perairan meminta izin terlebih dahulu kepada warga setempat. Hal itu untuk menghindari terjadinya konflik. =JUNAEDI/MK

PENDIDIKAN

Wali Siswa Tolak Kepsek Dikeluarkan SUMENEP - Ratusan wali siswa Sekolah Dasar Taman Muda, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget,menolak kepala sekolah (kepsek) diberhentikan oleh pihak yayasan. Pemberhentian itu dianggap kurang berdasar.

Penolakan ratusan wali siswa bersama komite sekolah disertai dengan lampiran tanda tangan kesepakatan menolak kepala sekolah dikeluarkan. Penggalangan dukungan dilakukan di rumah salah satu wali siswa di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Sabtu (22/11).

Adapun beberapa poin isi tuntutan wali siswa bersama komite,

di antaranya: pertama, tetap mempertahankan Purwati Ratna W sebagai Kepala Sekolah Taman Muda, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget.

Kedua, menolak keberadaan pengurus majelis cabang SD Taman Muda yang ada sekarang.

Ketiga, bila pengurus mejelis tetap dipertahankan, komite SD Taman Muda bersama ratusan wali siswa sepakat menyerahkan aset sekolah ke PT Garam, pemilik aset, atau semua siswa yang ada dikeluarkan.

Sarkawi, salah satu wali siswa SD Taman Muda, mengatakan, pihak yayasan harus menarik kem-

bali kebijakan yang tidak prosedural, termasuk memberhentikan kepala sekolah Purwati Ratna W yang sudah mengelola lembaga ini sejak 2011 lalu.

“Ini jelas pihak yayasan ikut cawe-cawe mengelola bos, terbukti pada hari Jumat tanggal 14 November 2014, pihak yayasan mendatangi pihak Bank Jatim untuk menarik kembali bos yang sudah diterima pada bulan tanggal 30 Oktober 2014. Ini jelas-jelas tidak prosedural, sebab pihak yayasan tidak punya wewenang ikut-ikutan mengurusi bos,” kata Sarkawi di kediamannya, Minggu (23/11). =AHMAD SAI

Wakil Bupati

LP Maarif PCNU Cabang Sumenep

Mengucapkan Selamat & Sukses Hadi Soetarto

Sekretaris Daerah

Iklan ini dipersembahkan oleh Diskominfo Sumenep

Wisuda ke-3

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Karimiyah Beraji Gapura Sumenep

Moh. Iksan

Ketua LP Ma’arif NU

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

PEMILU BUPATI 2015

Dinas Pendidikan sumenep

Mengucapkan Selamat & Sukses

Wisuda ke-3

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Karimiyah Beraji Gapura Sumenep

Drs. H. A. Shadik, M.Si Kepala Disdik

Kadarisman

Sekretaris Disdik

Sikap Politik PDIP di Tangan Ketua Terpilih SUMENEP - Bupati Sumenep A. Busyro Karim, yang kembali akan mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) mendatang dan Zainal Abidin, Kepala Bappeda Provinsi asal Sumenep yang siap menandingi Busyro terus mencari simpati dan dukungan kepada banyak kalangan, baik tokoh maupun pihak-pihak yang lain.

MH Said Abdullah, anggota DPR RI asal Sumenep mengatakan, sementara ini, dua bakal calon Bupati, A. Busyro Karim dan Zainal Abidin, dianggap menjadi bacabup yang kuat dibanding yang lain.

Hemat Said, kini dua tokoh tersebut sama-sama melakukan segala daya dan upaya untuk mendapat simpati dan dukungan. Termasuk, kata Said, Busyro dan Zainal telah melakukan komunikasi dengan dirinya.

“Jadi, sementara ini, bacabup Sumenep yang kuat adalah incumbent, A Busyro Karim, dan Zainal Abidin, Kepala Bappeda Provinsi.

Sebab, hari ini, dua bacabup itu terus mencari dukungan kepada beberapa kalangan,” katanya.

Ketika ditanya lebih memilih yang mana, Said Abdullah tidak

Said Abdullah (duduk dua dari kanan) saat menghadiri Rapat Kerja Cabang Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumenep, Minggu (23/11).

memilih siapa-siapa. Sebab sejauh ini, keduanya sama-sama respek dan membangun komunikasi dengan dirinya. “Busyro juga intens komunikasi dengan saya. Zainal pun juga begitu. Jadi, masih belum bisa memilih yang mana, kami masih harus memantau terus perkembangannya,” tegasnya.

Soal komunikasi keduanya, Said mengatakan kalau soal kepentingan Sumenep adalah Busyro, kalau kepentingan Jatim,

maka Zainal Abidin. “Bahkan tidak hanya itu, Pak Karwo dan Gus Ipul juga sudah komunikasi dengan saya. Ya, soal Pemilukada 2015,” jelasnya.

PDI P Sumenep akan memilih siapa, Said menegaskan, tergantung ketua terpilih nanti. “Kami serahkan kepada ketua terpilih.

Tetapi yang jelas, kami akan pilih Bacabup yang didukung oleh Partai,” tutupnya. =SYAMSUNI

SEGENAP PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (skpd) PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

Mengucapkan Selamat & Sukses

Wisuda ke-3

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Karimiyah Beraji Gapura Sumenep

Imam Trisnohadi, SH., M.Si

Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si Kepala Diskominfo

Kepala Diskop dan UKM

Ir. Bambang Heriyanto Kepala Disperta

Titik Suryati, SH., MH Kepala BKPP

M. Idris

Ir. H. R. Hery Koentjoro P

Muhammad Fadillah

Kepala Bappeda

Kepala Dinsos

Kepala Dishub

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491| TAHUN III

E

3 Proyek Bina Marga Belum Selesai Kepala PU. Bina Marga: Sudah Kita Minta Agar Ditambah Tenaganya SUMENEP - Meski akhir tahun sudah di depan mata, namun proyek pengaspalan di kepulauan belum selesai. Setidaknya, ada tiga proyek paket pengaspalan dan pengecoran jalan di Kepulauan Kangean. Di kepulauan itu, ada ratusan meter pengecoran dan pengaspalan masih dalam garapan.

Kepala PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep, Edy Rasiadi mengaku, pihaknya sudah mendesak agar kontraktor yang mengerjakan tiga proyek paket jalan di Kepulauan Kangean segara menyelesaikan sebelum habis masa waktunya. “Sudah kita minta agar segera ditambah tenaganya agar

bisa selesai sebelum habis masa waktunya,� kata Edy Rasiadi.

Dari ketiga proyek paket tersebut, menurutnya, yang paling parah ada di daerah Batu Guluk, Kecamatan Arjasa. Dikatakan, di daerah itu untuk pengecoran masih ada 150 meter masih belum selesai. Sementara pengas-

palan masih sepanjang 500 meter.

Ditambahkan, pengecoran dilakukan karena setiap musim penghujan jalannya selalu rusak parah.

Edy menuturkan, yang menjadi kendala selama ini, sehingga menyebabkan ketiga proyek paket itu belum selesai, ialah kurangnya bahan material. Misalnya, lanjut Edy, di Desa Batu Guluk masih kurang pasir hitam dan aspal.

"Apalagi sekarang aspal harganya naik. Tapi kami akan segera tambah materialnya," tegasnya.

Terkait anggaran ketiga proyek paket itu, pihaknya mengaku tidak tahu detailnya. Hanya

saja, menurut Edy, ketiganya diperkirakan menghabiskan anggaran sebanyak Rp. 1,5 miliar.

Anggaran itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep tahun 2014.

Sementara terkait dengan di daratan, khususnya di kota, pihaknya mengaku optimis kesemuanya bisa selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pasalnya, pihaknya sudah memanggil beberapa pihak terkait agar segera mempercepat pelaksanaan proyek yang ada. "Insya Allah bisa selesai tepat waktu ka-

lau di daratan," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Dul Siam mengharap agar semua proyek yang ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumenep yang menjadi mitra kerjanya bisa segera diselesaikan. Pasalnya, berdasarkan hasil evaluasinya realisasi program beberapa SKPD masih ada yang belum mencapai 70 persen. "Jangan sampai berhenti di 80 persen saja, mumpung masih ada waktu," tukasnya. =FATHOL ALIF

PELAYANAN RUMAH SAKIT TAK MEMUASKAN

Pelayan RSUD Perlu Mengikuti Kursus Kepribadian SUMENEP - Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Abrari mengatakan, pelayan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep perlu kursus kepribadian. Pasalnya, selama ini banyak laporan dari masyakat tentang pelayanan kurang baik dari pihak rumah sakit.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, sudah selayaknya Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, meminta kepada Direktur RSUD H. Moh. Anwar, Fitril Akbar, agar para pelayan rumah sakit ikut kursus kepribadian. Pasalnya, selama ini tindakan sebagian pelayan di rumah sakit tidak mencerminkan sebagai seorang pelayan yang harusnya ramah kepada semua pasien, tapi malah sebaliknya.

"Para pelayan rumah sakit, dia bertindak bukan sebagai pamong praja yang ikhlas melayani, tapi sebagai pangrek raja, yang istilahnya, maju tak gentar membela yang bayar. Nah, ini yang tidak baik bagi masyarakat," tukasnya.

Menurutnya, para pelayan di rumah sakit yang tidak dapat bekerja dengan profesional, dalam arti lebih sempit tidak dapat melayani pasien dengan ramah, itu sama saja dengan menentang kebijakan Bupati. Pasalnya, Abrari menambahkan, Bupati sudah memerintahkan agar pihak rumah sakit dapat melayani masyarakat dengan baik.

Selebihnya, ia juga mengaku heran kepada direktur rumah sakit yang terkesan tak pernah melakukan tindakan. Pasalnya, ia mengaku sudah pernah meny-

Keluarga pasien RSUD. Moh Anwar Sumenep, duduk santai di halaman depan rumah sakit, Minggu (23/11) sore. Dewan meminta pelayan rumah sakit mengikuti kursus kepribadian agar pelayana rumah sakit tidak selalu dikeluhkan.

ampaikan kepada dr. Fitril agar ada perbaikan kinerja. "Karena, masyarakat tak akan sembuh, Dok, jika ketika sampai di rumah sakit perawatnya sinis," tuturnya menirukan apa yang pernah ia sampaikan kepada dr. Fitril.

Jika tetap berlanjut, imbuh magister psikologi itu, tak ada salahnya jika para perawat di rumah sakit diikutkan kursus kepribadian. Agar mereka tahu bagaima-

na cara bersikap yang baik kepada pasien. "Karena, mereka (pelayan rumah sakit, red.) secara psikologis masuk terhadap tipe-tipe orang yang individualis," tudingnya.

Bahkan, Abrari mempertanyakan motivasi para pelayan di rumah sakit menekuni profesinya selama ini. Ia menuding, janganjangan mereka menjadi pelayan di rumah sakit hanya karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa di-

gelutinya. Sehingga ketika sudah jadi pelayan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Sebagai Wakil Ketua Komisi D, pihaknya mengaku bahwa pemanggilan kepada pihak rumah sakit bukan suatu hal yang tidak mungkin. Hanya saja, menurutnya, pemanggilan oleh dewan itu merupakan langkah terakhir. Pihaknya mengaku masih akan mengumpulkan data terlebih dulu. Supaya

kesimpulan dari Komisi D berbasis data. Tetapi memang, selama ini sudah banyak laporan yang masuk kepada kami, bahwa di rumah sakit pelayanannya seperti itu (kurang baik, red.)," tutupnya.

Sementara itu, dr. Fitril tidak bisa memberi keterangan kepada awak media. Pasalnya, saat dihubungi melalui HP-nya, ia mengaku masih berada di Banyuwangi. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 24 NOVEMBER 2014 No. 0491 | TAHUN III

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

MADURA

F

Aturan Dana Desa Belum Jelas Diperkirakan Anggaran Tiap Desa Sebesar Rp 507 Juta PAMEKASAN - Aturan pelaksanaan penyaluran alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 belum jelas.

Hingga saat ini belum diketahui secara pasti besaran anggaran yang akan diterima tiap desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas-Pemdes) Masrukin mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur secara rinci tentang jumlah anggaran untuk desa.

Kendati sudah dipastikan ada alokasi anggaran dari APBN untuk desa, namun harus ada peraturan di bawahnya berupa Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur tentang teknis jumlah anggaran desa tersebut.

Menurut Masrukin, PP itu hanya mengatur pembagian alokasi penggunaan anggaran setiap desa, sedangkan tata cara dan lembaga yang berwenang mengelola dana desa juga belum bisa dibentuk.

“Bagaimana alokasi per desa kan juga belum jelas, makanya kami masih menunggu bagaimana aturan yang mengatur anggaran secara teknis. Seperti soal kisaran gaji kepala desa dan perangkatnya, amanat dari PP itu hanya sebatas pembagian pos-

pos anggaran saja,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail memperkirakan dana desa tidak akan mencapai Rp 1,4 miliar seperti yang dijanjikan sebelumnya.

Sebab anggaran dari APBN yang turun ke Kabupaten Pamekasan untuk dana desa hanya sebesar Rp 26 miliar.

“Jadi, bila dibagi sebanyak 178 desa di Pamekasan, masing-masing desa hanya mendapat bagian Rp 178 juta. Memang di aturannya secara bertahap, jadi belum memungkinkan per desa akan langsung mengelola Rp 1,4 miliar,” kata Politisi Partai Demokrat itu.

Bila diasumsikan, 10 persen dari APBN tahun 2015, yang akan disalurkan ke seluruh desa di Indonesia akan mendapatkan masing-masing Rp1,4 miliar per-

tahun. Namun hal itu tidak akan mungkin terjadi sekaligus karena berdasarkan aturan yang sudah diterbitkan, realisasinya tidak sebesar itu.

Lanjutnya, sesuai amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di APBD Pamekasan juga sudah menganggarkan, namun sampai saat ini belum ada aturan yang mendasari pelaksanaannya secara teknis.

Sehingga Ismail mengharapkan tahun 2015 aturan tentang teknis itu sudah terbit.

Di PP 43 tahun 2014 sebagai turunan UU nomor 6 tahun 2014 mengatur bahwa APBD harus menganggarkan dana desa, yaitu 10 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan kekuatan APBD 2015 senilai Rp 1,54 T, dengan di-

kurangi DAK sebesar Rp 998 miliar, APBD tersisa Rp 542 miliar.

Sehingga dana desa yang dihasilkan dari APBD Pamekasan sebesar Rp 54,2 miliar atau 10 persen dari Rp 542 miliar.

Kemudian, 10 persen dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah APBD tahun 2015 sebesar Rp 82 miliar, yang harus disisihkan untuk desa sebesar 8,2 miliar. Sehingga total dana dari APBD diperkirakan sebesar Rp 62,4 miliar ditambah Rp 26 miliar dari APBN. Jika diakumulasikan, diperkirakan setiap desa akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 507 juta.

“APBD sebenarnya juga sudah menganggarkan, tapi belum ada aturannya secara teknis pelaksanaannya,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PARPOL

Lima Kader Berebut Kursi Ketua DPC PDIP PAMEKASAN - Lima Kader PDIP Pamekasan ditetapkan sebagai calon tetap untuk menduduki kursi Ketua DPC PDIP Pamekasan. Penetapan itu dilakukan kemarin (23/11) di Gedung PKP-RI Jalan Kemuning Pamekasan. Hadir dalam acara yang bertema Sosialisasi Juklak Musancab, Konfercab, Konferda, dan penjaringan calon Ketua PAC, DPC, dan DPD itu, pengurus DPD PDIP Jatim, Said Abdullah.

Dari lima calon itu, satu adalah incumben Zaiful Bahri, satu anggota DPRD Pamekasan Agus Sukarmadi. Tiga lainnya dari jajaran pengurus PDIP Pamekasan, yaitu Agus Hendriono, Abd. Sukkur, dan Iskandar Zulkarnaen.

Sejatinya, akan ada enam calon yang bakal ditetapkan saat itu.

Akan tetapi salah satu kader yang diusulkan beberapa PAC lainnya, yang juga merupakan Anggota DPRD Pamekasan, Haeri menyatakan mundur dari panggung pemilihan Ketua DPC PDIP tersebut. Untuk diketahui, munculnya para kader yang ditetapkan sebagai calon Ketua DPC ini, merupakan usulan dari 13 PAC PDIP yang ada di Pamekasan.

Sebagaimana disampaikan Said Abdullah usai acara, dalam pemilihan Ketua DPC PDIP Pamekasan, mekanismenya

adalah DPC PDIP Pamekasan mengusulkan nama-nama calon kepada DPP PDIP. Setelah para nama calon sudah dikantongi DPP, selanjutnya akan dilakukan fit and proper tes terhadap para calon tersebut. Setelah fit and proper test dilakukan, nantinya DPP yang akan menentukan siapa yang akan terpilih menjadi Ketua DPC PDIP Pamekasan.

PAC Galis mengusulkan empat nama, Zaiful Bahri, Agus Sukarmadi, Abd. Sukkur, Haeri. PAC Proppo hanya mengusulkan dua nama, Iskandar, dan Agus Sugiardi.

“Di PDIP, sistem pemilihan pimpinan partai selalu menggunakan sistem musyawarah mufakat. Ini berlaku di setiap derah, baik DPD maupun DPC. Jadi gak ada tengkar-tengkaran antara kader. Musyawarah mufakat yang kami kedepankan,” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Madura ini.

Para PAC yang mengusulkan lima calon itu antara lain, PAC Palengaan mengusulkan lima

nama, yakni Agus Hendriono, Agus Sukarmadi, Zaiful Bahri,

Abd. Sukkur dan Iskandar. PAC Galis mengusulkan empat nama,

Zaiful Bahri, Agus Sukarmadi, Abd. Sukkur, Haeri. PAC Proppo hanya mengusulkan dua nama, Iskandar, dan Agus Sugiardi.

Berikutnya, PAC Pamekasan mengusulkan dua nama, Zaful Bahri dan Agus Sukarmadi. PAC Batumarmar mengusulkan tiga nama, Zaiful Bahri, Agus Sukarmadi, dan Iskandar. PAC Larangan mengusulkan tiga nama, yakni Zaiful Bahri, Agus Sukarmadi, dan Abd. Sukkur.

PAC Kadur mengusulkan lima nama, Zaiful Bahri, Agus Sukarmadi, Agus Hendriono, Iskandar Zulkarnain, dan Abd. Sukkur. PAC Pademawu juga mengusulkan lima nama, Agus Sugiardi, Zaiful Bahri, Agus Sukarmadi, Iskandar, Abd. Sukkur. PAC Pasean hanya mengusulkan satu nama, Zaiful Bahri.

PAC Tlanakan mengusulkan empat nama, Zaiful Bahri, Agus Sukarmadi, Iskandar Zulkarnain, dan Abd. Sukkur. PAC Pakong mengusulkan lima nama, Zaiful Bahri, Agus Sugiardi, Agus Hendriono, Abd. Sukkur, dan Iskandar. PAC Pegantenan mengusulkan empat nama Iskandar Zulkarnaen, Zaiful Bahri, Agus Sukarmadi, dan Abd. Sukkur. PAC Waru mengusulkan tiga nama, Iskandar, Agus Sugiardi, dan Zaiful Bahri. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491| TAHUN III

G

HMI Minta DPRD Serius Kawal Usulan Upah THL Setara UMK PAMEKASAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serius mengawal usulan Upah Minimun Kabupaten (UMK) bagi Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai staf di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan, Khofifi mengaku heran karena Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak memberikan gaji para THL setara UMK kepada tenaga honorer.

Padahal para tenaga honorer tersebut sudah layak mendapatkan upah setara dengan UMK. Khofifi meminta DPRD Pamekasan tidak hanya melemparkan wacana. Sebab seluruh pernyataan DPRD Pamekasan akan ditunggu oleh masyarakat, termasuk tenaga honorer. Sehingga DPRD harus serius mengawalnya sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada, sebagaimana aturan ketenaga kerjaan yang ada.

Khofifi menambahkan, pemerintah harus berani menerapkan UMK pada THL Pemkab Pamekasan, agar bisa menjadi contoh bagi perusahaan yang mempekerjakan buruh.

HMI sendiri juga akan mengawal keseriusan pemerintah dan DPRD Pamekasan dan akan terus menagih realisasi janji

tersebut. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mendapat keluhan dari sejumlah THL yang bekerja sebagai staf di seluruh SKPD yang upah bulanannya jauh di bawah UMK. Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Imam Khusairi mengaku mendapat keluhan itu dari THL. Bahkan ada THL yang dibayar jauh di bawah kebutuhan hidup layak (KHL). Sementara mereka sendiri memiliki istri dan anak yang sudah menunggu.

Ia sebagai wakil rakyat mengaku prihatin terhadap kondisi tersebut dan meminta pemerintah untuk segera menerapkan gaji setara UMK Pamekasan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berjanji akan mengawal keluhan dari para THL tersebut. Asalkan pemerintah daerah dapat mengajukan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pamekasan tahun 2015 mendatang. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

TERBARING. Suasana rumah duka, di Dusun Pabungkon, Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan.

PUTUS CINTA

Seharusnya Tidak Gantung Diri PAMEKASAN - Syamsul Arifin, 22, warga Dusun Pabungkon, Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan, yang diketahui warga sekitar sedang stres nekad mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di kamarnya, kemarin (23/11) sekitar pukul 16.30 WIB. Berdasarkan sumber di lokasi kejadian, sekitar pukul 16.00 WIB, salah seorang tetangganya, Ibu Sami’ hendak meminjam alat rumah tangga yang berada di kamar Syamsul Arifin. Sementara pada saat itu, orang tua Syamsul Arifin sedang berada di ladang. Ibu Sami’ langsung menuju kamar untuk mengambil barang yang diinginkan. Namun tanpa diduga, dirinya mendapati Syamsul Arifin sudah gantung diri dengan kondisi tubuh kaku. Syamsul Arifin ditemukan sudah tergantung tepat di atas tempat tidurnya sendiri, dengan mengunakan seu-

tas tali warna biru.

Oleh tetangga sekitarnya, Syamsul Arifin diketahui sedang mengalami gangguan jiwa setelah gagal dalam percintaan karena diputusin pacarnya pada Januari 2013 lalu. Sejak saat itu, Syamsul d ibawah pengawasan keluarganya.

Namun, dalam satu bulan terakhir kondisi kejiwaan yang bersangkutan membaik, sehingga pengawasan dari keluarga pada Syamsul Arifin mulai sedikit longgar, karena dianggap sudah sembuh. “Bisa dikatakan sudah sembuh mas, kadang-kadang sudah bisa main sendiri ke tetangga sekitar sini,” kata tetangganya, yang tidak mau disebutkan namanya.

Kapolsek Galis, Pamekasan, Iptu Chairil Anwar mengatakan pihaknya mendapat informasi dari kepala desa setempat sekitar pukul 17.00 WIB bahwa ada salah satu warganya ditemukan menin-

ggal dunia dengan gantung diri.

Pihaknya langsung bergerak ke lokasi kejadian dengan tim identifikasi dari Polres Pamekasan. Dari beberapa keluarga yang dimintai keterangan, menyebutkan bahwa Syamsul Arifin kejiwaanya sedang terganggu.

“Saat ditemukan kondisinya sudah meninggal dunia. Melihat kondisi di kamar itu, dia (Syamsul Arifin) menggunakan meja untuk memasang tali pada salah satu kayu, kemudian dia melilitkan seutas tali tersebut pada lehernya, setelah itu meja ditendang, sehingga dia tergantung,” katanya.

Pantauan Koran Madura di rumah duka, kabar Syamsul Arifin meninggal dengan gantung diri menggegerkan warga sekitar.

Terbukti banyak warga yang berusaha untuk melihat kondisi kamar dan jasad Syamsul Arifin. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

MISKIN. Salah satu rumah warga miskin, yang masih berdinding gedek di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan.

IPM Masih Rendah Menempati Peringkat ke-31 se-Jawa Timur PAMEKASAN - Kabupaten Pamekasan sudah terentas sebagai daerah tertinggal. Kendati demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah itu masih tergolong rendah. Terbukti peringkat IPM Pamekasan berada di posisi 31 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Hal itu berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan. Dilihat dari IPM yang dimiliki BPS setempat diketahui pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat di Pamekasan membelum membanggakan.

Kepala BPS Pamekasan, Endang Sulastri mengatakan IPM

merupakan gambaran pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Hasil survei yang dilakukan petugas BPS menyebutkan kesejahteraan masyarakat Pamekasan masih masuk dalam kategori rendah.

Dijelaskan Endang, IPM itu dinilai melalui tiga indikator

penting, yaitu melalui tingkat pengetahuan masyarakat, tingkatan kesehatan, dan kemampuan ekonomi rumah tangga. Dari tiga indikator itu maka akan didapatkan hasil IPM tersebut. ”Pengetahuan diukur dari angka melek huruf dan ratarata lama sekolah. Kalau tingkat kesehatan diukur melalui rata-rata angka harapan hidup penduduk. Sedang kemampuan ekonomi rumah tangga diukur dari daya beli yang didekati dengan pengeluaran perkapita riel yang telah disesuaikan,” katanya.

Kendati demikian, lanjut Endang, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Madura, IPM Pamekasan merupakan yang tertinggi. Sebab, terang Endang, keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah tidak hanya dilihat besaran nilai IPM-nya, namun juga dapat dilihat dari kemampuan untuk mendekatkan angka IPM ke kondisi ideal.

“Karena itu pemkab harus lebih berperan aktif untuk meningkatkan IPM di Pamekasan.

Utamanya sejumlah dinas terkait yang berhubungan langsung den-

gan IPM harus ada upaya-upaya kongkret,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari 256 kabupaten/kota di Indonesia, yang dinyatakan masih tertinggal, sebanyak 70 kabupaten sudah dinyatakan bebas termasuk Kabupaten Pamekasan yang menjadi satu-satunya wakil dari Jawa Timur. Hal itu sesuai SK Nomor: 141/2014 tentang Penetapan Kabupaten/ Daerah Tertinggal yang terentaskan kepada Pamekasan, dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491| TAHUN III

I

1 Menyerahkan Diri, 7 Buron Polisi Masih Menyembunyikan Sejumlah Pelaku Kasus Berdarah di Bangkes PAMEKASAN-Bahrawi, warga Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan, tersangka pelaku pengeroyokan kasus rebutan tanah sengketa di Dusun Bates, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, menyerahkan diri, Sabtu (22/11) malam lalu. Dalam kasus ini dua korban tewas, yakni Abdul Hannan, 32, dan Marzuki, 42, warga Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur.

Tersangka ketiga ini diantar mantan Kepala Desa (Kades) Bangkes, Lutfi ke Mapolres Pamekasan di Jalan Stadion. Sedang sebilah celurit milik Bahrawi, yang digunakan untuk membunuh kedua korban sudah lebih dulu disita petugas dari rumah Bahrawi.

Dengan bertambahnya tersangka ini, maka pelaku pengeroyokan tinggal 7 orang yang masih diburu petugas. Sementara dua tersangka sebelumnya, Sumanah dan keponakannya Budi,

keduanya warga Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, masih dimintai keterangan secara intensif di Polres Pamekasan.

Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman mengatakan pihaknya tengah melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan Kades Bangkes, untuk menangkap 7 pelaku lainnya yang kini buron. Pihaknya berharap para pelaku segera menyerahkan diri ke polisi.

“Sebab jika aparat kami yang menangkap, kami tidak ingin terjadi permasalahan baru terhadap pelaku. Untuk itu, kami minta kepada pelaku yang masih buron, hendaknya menyerahkan diri baik-baik kepada aparat. Jika merasa takut untuk datang sendiri, silakan bersama kadesnya,” katanya.

Menurut Kapolres Nanang, sebenarnya malam setelah kejadian pengeroyokan itu, sejumlah aparat Polres Pamekasan dan Polsek Kadur sudah diterjunkan ke lapangan untuk menangkap mereka yang diduga terlibat pengeroyokan.

Namun, lanjutnya, saat petugas mendatangi beberapa rumah warga di Desa Bangkes, yang dicurigai sebagai pelaku, petugas

mendapatkan pertentangan dari keluarga pelaku, sehingga upaya untuk menangkap pelaku terkendala.

Sayangnya, Kapolres tidak mau menyebutkan identitas orang-orang yang diduga ikut terlibat dalam peristiwa berdarah pada Kamis (20/11) lalu.

“Kami berusaha semaksimal mungkin mencari informasi di lapangan siapa-siapa pelaku itu.

Walau pun kedua pelaku yang sudah ditahan itu tidak mengakui siapa saja yang terlibat,” ungkap Nanang Chadarusman.

Ditanya kenapa baru dua hari setelah kejadian tersangka Bahrawi menyerahkan diri, kapolres tidak menjelaskan, karena Bahrawi masih dimintai keterangan, sehingga belum diketahui kemana Bahrawi melarikan diri.

Seperti diberitakan, dua warga tewas dikeroyok 10 orang, di areal sawah sengketa di Dusun Bates, Kecamatan Kadur, Pamekasan.

Dua aparat Polsek Kadur yang saat itu berada di lokasi kejadian tidak mampu mencegah pengeroyokan itu, sehingga aparat melepaskan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

AKBP Nanang Chadarusman Kapolres Pamekasan

PEDULI LINGKUNGAN

Aktivis Lingkungan Mencabuti Paku dari Pepohonan PAMEKASAN - Partai politik (parpol) dan perusahaan di Pamekasan ternyata hanya jago memasang baliho di sejumlah pohon yang berada di pinggir jalan. Tetapi lari dari tanggung jawab atas kerusakan dan pertumbuhan pohon akibat banyaknya paku yang dipasang di pohon.

Seharusnya, parpol dan perusahaan tidak hanya memanfaatkan pohon untuk memasang spanduk ataupun baliho, melainkan juga melakukan perawatan terhadap pohon, minimal mencabut paku.

Dari kondisi ini menimbulkan keprihatinan dari sekelompok pecinta alam di wilayah itu. Salah satunya, komunitas pecinta alam, Madrasah Aliyah Negeri Pecinta Alam (Manpala) Naviri. Mereka melakukan aksi nyata dengan mencabut paku yang melekat di sejumlah pohon yang berada di pinggir jalan raya Pamekasan, khususnya

pohon yang berada di jalan protokol.

Aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap lingkungan, serta dalam rangka

melestarikan lingkungan.

Khususnya pohon, yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat.

Koordinator Manpala, Edy

mengaku kecewa atas tindakan pemasang baliho di pepohonan.

Seharusnya, yang dicabut tidak hanya spanduknya saja, melainkan juga paku yang melekat di pohon tersebut.

Dari seluruh pohon yang berada di pinggir jalan di Kabupaten Pamekasan,semuanya nyaris menyisakan paku di pohon-pohon yang menunjukkan pemasang baliho tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memikirkan dampaknya terhadap lingkungan.

Menurut Edy, apabila pakupaku tersebut dibiarkan melekat di pohon dikhawatirkan pohon tersebut diserang penyakit dan bakteri. Sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon bahkan bisa mati.

“Saya mengajak masyarakat, jika tidak mampu menanam pohon, pohon-pohon yang ada harus dijaga dengan baik, jangan sampai dicemari dengan paku,” ungkapnya.

Pencabutan paku itu dimulai dari pohon yang terletak di sepanjang Jalan Trunojoyo, sepanjang Jalan Kabupaten, Jalan Agus Salim, Jalan Jokotole, Jalan Amin Jakfar, dan sejumlah pohon yang berada di jalan-jalan protokol lainnya di Pamekasan.

Setelah berjam-jam melakukan pencabutan paku, setidaknya 3 kilo paku berhasil dibuka oleh aktivis pecinta lingkungan tersebut.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut peduli terhadap lingkungan dan tidak lagi melakukan pemasangan iklan ataupun banner yang langsung dipaku ke pohon.

Ia juga meminta pemerintah untuk membuat perjanjian terhadap pemasang banner ataupun baliho, untuk tidak memasang banner di pohon menggunakan paku. Sehingga tidak mengganggu kelestarian pohon. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

SENIN 24 NOVEMBER 2014 No. 0491 | TAHUN III

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

MADURA

Dewan Sayangkan Sikap Pemkab Mahasiswa Kembali Persoalkan Rekrutmen CPNS SAMPANG - Carut-marut rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) terus menuai sorotan. Hal itu terbukti, Jumat (21/11), puluhan aktivis mahasiswa untuk yang kedua kalinya kembali melakukan aksi.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang kembali mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.

Pantauan Koran Madura, aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) rekrutmen CPNS semakin

terendus ketika para demonstran tidak ditemui oleh kepala BKD. Saat melakukan aksi di BKD, sempat terjadi kericuhan, ketika para demonstran hendak diajak berdialog hanya dengan staf BKD. Pemandangan serupa terjadi ketika para demonstran mendatangi kantor Pemkab Sampang.

Sekda dan Bupati juga tidak menemuinya dengan alasan rapat di luar kota. Bahkan, dua perwakilan pengunjuk rasa sempat melakukan sweeping ke dalam kantor Bupati Sampang dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

“Ketika melakukan sweeping, para staf yang ada di kantor pemkab juga tidak mengetahui agenda Bupati dan Sekda di luar kantornya. Hal ini sangat aneh, kami sangat kecewa dengan sikap pejabat daerah yang lari dari tanggung jawab,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat, PMII akan membawa persoalan carut-marut seleksi CPNS di Sampang ke dewan perwakilan

rakyat daerah (DPRD). “Bahkan nantinya juga akan kami laporkan pada ranah hukum, kepolisian dan kejaksaan,” ancam Saifullah, perwakilan demonstran yang melakukan sweeping.

Koordinator aksi, Ahmad Muqoddas terus menyuarakan tuntutannya untuk tetap menolak hasil pengumuman seleksi CPNS di Kabupaten Sampang yang dinilai cacat hukum.

“Tetapi apa yang kami dapat hari ini, sikap tiga pejabat pemerintah daerah, yakni kepala BKD, Sekda, dan Bupati Sampang, tidak ada di ruangannya. Ini sebagai salah satu bukti, bahwa mereka ingin lepas tanggung jawab, bagaimana mungkin pengumuman kelulusan CPNS yang itu merupakan ranah Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Kementerian PAN-RB, malah Pemerintah Daerah Sampang melalui SK Bupati dan SK Sekda Kabupaten Sampang mengumumkan terlebih dahulu pada tanggal 10 November 2014, sedan-

gkan Panselnas pada waktu itu belum mengumumkannya,” ucapnya.

Dewan Kecewa

Tidak ditanggapinya aspirasi demonstran oleh pihak yang bertanggung jawab (BKD, Sekda, dan Bupati Sampang), mengundang perhatian dewan. Anggota Komisi I DPRD Sampang Iwan Effendi menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tak berani memberikan jawaban kepada para mahasiswa.

Menurutnya, pelaksanaan rekrutmen yang sudah bagus di awal malah menjadi carut-marut di akhir pelaksaan. Padahal, dirinya telah mewanti-wanti kepada BKD untuk tetap menjaga profesionalitasnya, mengingat rekrutmen CPNS sangat sensitif bagi peserta.

Dirinya mengaku siap mengawal manakala pada sistem rekrutmen 2014 terdapat kejanggalan.

“Seharusnya, Pemkab harus lebih hati-hati terhadap proses rekrutmen CPNS. Karena rekrut-

J

DEMO. Mahasiswa membakar daftar kelulusan peserta CPNS yang dinilai palsu di depan kantor BKD Sampang, Jumat (21/11).

men CPNS itu sangat sensitif di mata masyarakat. Kami sangat menyayangkan sekali terhadap kecerobohan Pemkab, baik itu BKD maupun Sekda dan Bupati, yang membuat situasi rekrutmen semakin bergejolak, padahal dari awal proses rekrutmen sudah bagus,” tuturnya.

Dewan sangat kecewa sekali dengan sikap Pemkab yang telah berani mengumumkan manakala regulasi yang dipakai itu tidak sesuai dengan Kemenpan. “Akan tetapi jika regulasi itu benar dan sesuai maka seharusnya Pemkab berani untuk menjelaskan kepada demonstran minimal dengan melakukan audiensi supaya permasalah itu cepat terselesaikan, sehingga masyarakatpun tidak bertanya-tanya terhadap proses rekrutmen yang nantinya masyarakat bisa-bisa tidak mempercayai lagi kepeda Pemerintah daerah,” terangnya, Minggu (23/11) kepada Koran Madura. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

K

MUI Madura Menolak Pengosongan Kolom Agama SAMPANG - Rencana pemerintah pusat menghapus kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) mendapat kecaman dan penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Madura, Minggu (23/11).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan bolehnya pengosongan kolom agama di eKTP, dengan catatan bahwa agama atau kepercayaan individu yang bersangkutan termasuk agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia (RI).

Sekadar diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa agama yang dicantumkan dalam e-KTP adalah agama resmi yang diakui pemerintah yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Namun meski demikian, kalangan MUI tetap mengecam rencana pemerintah tersebut.

Ketua MUI Sampang, KH. Bukhori Maksum, selaku juru bicara (jubir) MUI se-Madura, seusai acara pertemuan MUI se-Madura di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Sampang, mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat penolakan kepada MUI Jawa Timur untuk ditindak lanjut ke MUI pusat.

Menurutnya, pengosongan

kolom agama di e-KTP merupakan tindakan yang melanggar Pancasila terutama sila yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. “Dengan tegas, kami (MUI se-Madura) jelas menolak rencana pengosongan kolom agama.

Sebulan yang lalu, kami sudah mengirim surat penolakan ke MUI Jawa Timur untuk ditindaklanjuti ke MUI Jakarta. Dan juga telah mengirim surat ke Kemendagri serta ke Kemenhumham. Kalau kolom agama itu dihapus kan berarti orang itu jelas tidak beragama dan orang itu harus keluar dari Indonesia,” terangnya, Minggu (23/11).

Menurutnya, penghapusan kolom agama pada e-KTP, selain menyimpang dari Pancasila, juga akan membuat rancu mengenai kejelasan agama dari setiap warga negara Indonesia dan akan menimbulkan dampak negatif ke depannya. Bahkan, menurutnya, hal itu akan menjadi pintu akses masuknya kaum komunis ke Indonesia “Imbasnya itu sangat berbahaya, jika mau menikah bagaimana menentukan agamanya. Terus juga jika mau menjadi pemimpin,

Punya Barang Mau Dijual?

TOKOH. Ketua MUI se-Madura seusai bertemu, Minggu (23/11). Dari kiri ke kanan, KH. Safraji (MUI Sumenep), KH. Bukhori Maksum (MUI Sampang), KH. Damanhuri (MUI Bangkalan) dan KH Ali Rahbini (MUI Pamekasan).

itu nantinya tidak ada seleksi, dan berbagai agama akan masuk semua,” terangnya.

Selanjutnya, jika ada kematian di jalan (kecelakaan) kemudian ketika diperiksa identitasnya tanpa ada kolom agamanya, bisa

PASANG IKLANNYA DISINI!

jadi korban itu tidak akan mendapat perlakuan misal secara Islam (disalatkan) akhirnya korban itu seperti hewan. “Jadi Kalau memang dikosongkan efeknya sangat fatal,” jelasnya.

Ditambahkan Bukhori Mak-

sum, pemerintah pusat hendaknya mengkaji ulang dengan langkah yang akan diambil, selain itu juga harus berkonsultasi dengan pihak terkait, sehingga tidak sampai menimbulkan polemik. =MOHAMMAD MUHLIS

Untuk Pemasangan Iklan Display Atau Advertorial di

KORAN MADURA Dapat Menghubungi BAGIAN IKLAN

KORAN MADURA

HUBUNGI 03286770024

HOTLINE: 0328-6770024 EMAIL: koranmadura@gmail.com

L

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

PASIEN RSUD SAMPANG

Sudah Sakit Masih Diperas SAMPANG – Ahmad Matra’i, orangtua Kepala Desa (Kades) Marparan, Kecamatan Sreseh, Romli, ditengarai melakukan pemerasan ketika warga meminta tolong untuk mengurus administrasi medis saat berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang.

Kala itu, warga yang harus operasi penyakit seperti hernia itu ditengarai dipungut biaya, meski warga tersebut telah mengantongi semua persiapan kelengkapan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Salah satu warga yang namanya tidak mau dikorankan, menuturkan, pihaknya merasa curiga ketika beberapa warga di Desa Marparan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 4 juta ketika melakukan operasi seperti operasi hernia.

Padahal, menurutnya, warga miskin yang sudah memakai kartu Jamkesmas tidak harus mengeluarkan biaya, kecuali obat

yang disediakan oleh pemerintah tidak ada. Sehingga harus beli obat di luar.

“Itu terjadi ketika Bapak Kades Marparan (Ahmad Matra’i) mengurus warga Marparan yang berobat ke RSUD Sampang. Setelah hendak mau pulang, masih meminta uang sebesar Rp 4 juta dengan dalih sebagai biaya berobatnya. Kalau menggunakan jalur umum biayanya lebih mahal, makanya dengan menggunakan Jamkesmas biayanya seperti itu,” tuturnya kepada Koran Madura, Kamis (20/11).

Lanjut pria itu, dirinya itu mengaku miris dan prihatin karena pasien harus menjual

sebidang tanahnya untuk membiayai pengobatannya. Padahal, warga tersebut sudah jelas sekali mempunyai kartu Jamkesmas.

Uang sebesar Rp 4 juta tersebut dikatakan tidak diketahui diberikan ke pihak kasir sebagai biaya administrasi.

“Uang yang diminta ke warga Marparan itu secara sembunyisembunyi ketika hendak mau pulang dari RSUD. Bahkan uang itu tidak jelas arahnya entah itu diberikan kepada kasir, entah ke mana uang itu saya juga tidak tahu,” terangnya.

Terpisah, Kepala Desa Marparan Romli membantah orangtuanya telah melakukan pungli. Pihaknya meminta untuk menanyakan kembali kepada warga yang bersangkutan untuk memperjelas dugaan pungli tersebut.

“Kata siapa, itu tidak benar, kalau hanya sebatas informasi seperti itu saya tidak bisa mem-

berikan kejelasan. Malah saya siap siapa saja masyarakat yang mau meminta tolong kepada orangtua saya, dan saya siap untuk mengumpulkan serta menanyakan masyarakat yang diminta uang sebesar Rp 4 juta tersebut.

Ini merupakan pengalaman biasa menjelang Pilkades, jadi dengan tegas itu hanya isu saja,” ujarnya.

Lanjut Romli, informasi yang dikabarkan tersebut hanyalah informasi simpang siur saja.

Romli menegaskan informasi itu tidak benar. Pihaknya tidak segan-segan akan melapor ke kepolisian, sebab menurutnya itu merupakan sebuah tindakan pencemaran nama baik.

“Makanya biar lebih jelas sampeyan ke rumah, nanti saya kumpulkan semua warga yang pernah ditolong oleh orangtua saya termasuk Anda juga mengumpulkan orang yang telah memberikan informasi itu. Jika informasi itu tidak benar, saya

siap untuk adu pantat. Bahkan saya siap untuk mengundang pihak kepolisian untuk menangkap yang memberikan informasi itu,” tegasnya melalui saluran telepon.

Sementara Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sampang M. Rachman Hidayat menuturkan, dari sekitar kurang lebih 900 ribu jiwa masyarakat Sampang setidaknya 566 ribu jiwa mempunyai kartu Jamkesmas dan secara otomatis sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. “Siapa pun itu yang masih menggunakan kartu Jamkesmas itu masih bisa (berlaku), walaupun masih belum diganti kartu BPJS. Dan kartu Jamkesmas itu bisa diganti saat itu juga. Jadi secara tegas, kartu Jamkesmas itu masih bisa digunakan, untuk lebih jelasnya langsung ditanyakan saja ke kantor BPJS untuk mengetahui pemanfaatan kartu itu,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS

JELANG KONFERCAB PDIP

Said Abdullah: Utamakan Musyawarah Mufakat SAMPANG- MH Said Abdullah menyampaikan orasi kebangsaan pada acara Sosialisasi Juklak Musancab, Konfercab, Konferda, dan Penjaringan Bakal Calon Ketua DPC dan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Gedung BPU Kabupaten Sampang, Sabtu (22/11).

Dalam orasinya, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP itu meminta semua kader PDIP di Kabupaten Sampang agar mengutamakan mekanisme musyawarah mufakat dalam pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Sampang nantinya.

Hal tersebut, kata Said, sesuai dengan instruksi DPP PDIP yang tertuang dalam SK No 066/TAP/ DPP/XI/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang, Konfercab dan Konferda.

Selain itu juga diterbitkan SK No 067/TAP/DPP/XI/2014 tentang Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua PAC, DPC dan DPD PDIP. ”Dalam keputusan yang baru, DPP PDIP menginginkan pemilihan pimpinan-pimpinan puncak di internal partai bisa ditempuh dengan cara musyawarah mufakat dengan tanpa mengabaikan aspirasi kader dalam menyampaikan pendapat dan pilihannya,” katanya.

Menurutnya, didorongnya mekanisme musyawarah mufakat tersebut untuk menghindari politik uang dan konflik yang berkepanjangan akibat terbentuknya kubu-kubu pendukung masing calon ketua. Selain itu juga untuk tetap menjaga idealogi partai PDIP. ”Pemilihan mekanisme musyawarah mufakat ini sematamata untuk menjaga kemurnian ideology partai. Sebelum memutuskan, DPP PDIP menemukan fakta-fakta yang mencemaskan terkait dimungkinkannya adanya penyusup pihak ketiga melalui Musancab, Konfercab dan Konferda. Karena itu dikeluarkannlah keputusan ini,” ujarnya.

Pantauan Koran Madura, telah muncul sedikitnya tiga nama calon ketua DPC PDIP Sampang yang mulai berkembang di tataran PAC-PAC se-Kabupaten Sampang yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut. Nama-nama itu adalah Norrahmad, Anwar Sanusi

ORASI KEBANGSAAN: MH Said Abdullah (berdiri) saat menyampaikan orasi kebangsaan pada acara Sosialisasi Juklak Musancab, Konfercab, Konferda dan Penjaringan Bakal Calon Ketua DPC dan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Gedung BPU Kabupaten Sampang, Sabtu (22/11).

dan Sunardi. Mereka mengemuka dalam jaring pendapat kader PAC. ”Sebenarnya ada lima nama yang mendapat dukungan PAC, tapi dua orang mengundurkan diri. Jadi, tinggal tiga kader itu yang akan dimusyawarahkan secara mufakat dalam Konfercab nanti,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PAC PDIP Kecamatan Sreseh Tajul Mufachir saat ditemui usai acara mengaku sudah siap dengan akan dilaksanakannya Musancab dan Konfercab PDIP di Kabupaten Sampang. Dia berharap Musancab dan Konfercab bisa melahirkan pemimpin yang sesuai dengan

ideologi partai. ”Kami berharap Musancab dan Konfercab nantinya bisa melahirkan pemimpin yang bisa mengayomi para kader dan semua sayap partai supaya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih hebat untuk Bangsa ke depan,” tuturnya. =MIFTAHUL ULUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014

SENIN 24 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0491 |IIITAHUN III No. 0491

BBM

Pedagang Jual Bensin Eceran Rp 10000/ Liter BANGKALAN - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang bensin eceran. Para pedagang eceran ini mematok harga yang tak wajar. Biasanya, jika di pengisian bahan bakar umum (SPBU), harga bensin Rp 8500, maka para pengecer menaikkan menjadi sembilan ribu.

Namun, ada sejumlah pengecer menjual hingga Rp 10 ribu per liter.

Berdasarkan pantauan Koran Madura, memang tidak semua pengecer menjual harga bensin 10 ribu per liter. Akan tetapi, harga yang dipatok cukup bervariasi. Mulai harga Rp 9500 sampai Rp 10 ribu. Mereka beralasan, kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah membuat mereka terpaksa juga menaikkan harga. Apalagi seringkali harus mengantre di SPBU. Hal ini yang membuat mereka mematok harga yang tak sama dengan pengecer lainnya.

"Sekalipun 10 ribu, tetap dibeli kok Mas. Kadang orang kan gak mau antre di SPBU, makanya langsung beli ke pengecer. Ya sebagai ongkos waktu saya antre jeriken kan lama, bergantian sama pengecer yang lain," ujar selah satu pengecer di Senenan Bangkalan, yang enggan disebut namanya.

Salah satu pengendara, Zainudin (24), warga Jalan Teuku Umar Gang II Demangan, menyatakan dirinya tidak mempermasalahkan para pengecer mematok harga sesuai dengan keinginannya.

Yang terpenting selisih harga dengan BBM di SPBU tidak terlalu terpaut jauh. Sebab keuntungan yang didapat juga tidak sebanding dengan jerih para pengecer disaat harus antre dengan SPBU. "Ya tidak apa-apa. Toh semua kan ingin cari keuntungan. Yang penting masih dalam tahap harga yang wajar. Saya barusan dari SPBU dan antre, makanya saya beli eceran saja," ujarnya saat ditemuai sedang membeli bensin eceran. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

DIKELUHKAN. Kenaikan tarif penyeberangan Pelabuhan Kamal - Ujung Surabaya membuat pemilik kendaraan roda empat dan sejenisnya merasa keberatan.

Pengguna Jasa Kapal Menjerit Kenaikan Tarif Diberlakukan Hanya pada Roda Empat BANGKALAN - PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Pelabuhan Kamal - Ujung Surabaya telah resmi menaikkan harga tiket kendaraan roda empat (R4) sejak Jumat (21/11) waktu lalu. Pemberlakuan tarif baru ini dikeluhkan oleh pengguna jasa kapal. Kenaikan tarif dirasa sangat memberatkan. Terlebih hanya berlaku bagi kendaraan roda empat dan sejenisnya.

"Terus terang saya merasa berat, Mas, karena harga tiket naik. Ya mungkin efek dari kenaikan BBM. Tapi ya kenapa kok hanya roda empat saja yang diberlakukan tarif baru," keluh pemilik kendaraan roda empat, Taufik Safari (35), warga Kecamatan Socah, kepada wartawan saat hendak menyeberang ke Surabaya.

Menurut pria yang seharihari menggunakan jasa kapal untuk keperluan berbelanja bahan

kain ini ke Surabaya ini, dengan diberlakukannya tarif baru sangat berpotensi membuat pelabuhan satu-satunya di Kamal ini akan semakin sepi. Sebab bagi pemilik kendaraan roda empat atau sejenisnya akan berpikir ulang untuk melawati pelabuhan. Tidak menutup kemungkinan akan beralih ke Suramadu yang harga tiketnya lebih murah hanya Rp 30.000.

"Yang paling mencolok, kenaikan tarif truk, Mas, yang awalnya

Rp71.000 sekarang Rp 81.500.

Ini membuat kami berpikir sepertinya gak mau lewat sini lagi.

Mending ke Suramadu tidak apaapa meskipun muter jauh ke sana," imbuh, supir truk Moh. Amin (40), warga Kamal.

Sementara itu, Supervisior PT ASDP Pelabuhan Kamal, Chairil Anwar menyatakan kenaikan tarif itu mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 72/2014 terkait Tarif Terpadu Angkutan Penyeberang. Dalam peraturan yang baru itu memang tidak berlaku bagi kendaraan roda dua dan pejalan kaki. Padahal pengguna jasa menyeberangan lebih didominasi oleh kendaraan roda dua dan pejalan kaki.

"Yang kami harapkan kenaikan tarif itu pada roda dua. Sebab pengguna jasa penyeberangan untuk roda empat dan sejenis-

nya tidak sampai 10 persen. Jadi sekalipun dinaikkan tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan kami," paparnya.

Dijelaskan Khairil, rincian kenaikan tarif itu yakni tarif baru R4 golongan IV jenis sedan dan MPV sebesar Rp 46.500, sebelumnya Rp 40.000. Sedangkan tiket untuk R4 golongan V jenis colt diesel naik menjadi Rp 58.000 dari tarif sebelumnya Rp 50.000. Golongan VI jenis bus penumpang Rp 59.000, sebelumnya Rp 51.000. Untuk jenis truk besar (golongan VI), harga tiket sebelumnya Rp 71.000 dan sekarang menjadi Rp 81.500.

"Ya ini sudah menjadi ketentuan dalam SK Gubernur.

Mau tidak mau harus kita ikuti.

Terkait semakin sepinya pengguna jasa kapal, itu menjadi risiko kami," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

GEJALA ALAM

BPBD Ingatkan Warga Antisipasi Bencana BANGKALAN - Meningkatnya intensitas curah hujan yang disertai angin kencang belakangan ini dinilai berpotensi menimbulkan bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan mengingatkan warga setempat untuk mewaspadai dan mengantisipasi bencana yang seringkali datang secara tiba-tiba. Terutama daerah yang rawan terjadi bencana longsor, angin puting beliung, dan banjir.

"Ya semua daerah memang sangat berpotensi. Makanya, kami imbau agar warga bisa lebih waspada dengan segala kemungkinan yang ada. Apalagi kami amati curah hujan semakin meningkat," ujar Kepala BPBD Bangkalan, Wahid Hidayat.

Menurutnya, belajar dari pengalaman tahun lalu, ratarata bencana yang terjadi di wilayah setempat yaitu angin puting beliung yang memporak-porandakan ratusan rumah. Sementara wilayah yang sangat berpotensi di antaranya, Kecamatan Burneh, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Kota Bangkalan, serta Kecamatan Tanjung Bumi. Kendati demikian, daerah lainnya juga tidak menutup kemungkinan mengalami peristiwa bencana yang serupa.

"Kalau bencana banjir seperti di Kecamatan Blega, di Tanjung Bumi juga perlu diantisipasi," imbuhnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Menghemat Anggaran Rp 120 Triliun Said Abdullah: Jangan Setiap Kenaikan BBM Muncul Bantuan BANGKALAN - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tak lagi bisa dihindari. Dengan kenaikan yang terjadi sebesar Rp 2000, anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa dihemat hingga Rp 120 triliun, sehingga dengan kenaikan tersebut pemerintah diharapkan mampu membangun struktur dasar di tingkat desa, kata politisi PDIP MH. Said Abdullah saat menghadiri konfercab PDIP di Bangkalan, Sabtu (22/11) lalu.

"Kenaikan BBM, kurang lebih menghemat fiskal Rp 120 triliun," kata Said yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI. Pria yang duduk di Komisi 11 DPR RI ini optimis pergerakan kesejahteraan masyarakat juga semakin bagus. Sebab pemerintah juga menyediakan kartu trisakti untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat. Pihaknya juga berharap pemerintah bisa memberikan bantuan, baik Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau semacamnya. Namun, tindakan pemerintah yang seringkali memberikan bantuan pasca kenaikan sangat disayangkan.

"Jangan setiap kenaikan BBM muncul bantuan. Itulah sepuluh tahun yang kami tolak. Negara ini harus maju. Sebab ranking ke-16 adalah Indonesia dengan harga BBM paling murah di dunia," ujarnya.

Sekarang waktunya, BBM naik dengan ikut mendorong pemerintah melakukan pembangunan nyata. Sebab selama 10 tahun pemerintahan SBY tidak membangun

moh ridwan/koran madura

WAWANCARA. Politisi PDIP yang juga anggota DPR RI MH Said Abdullah saat diwawancarai sejumlah awak media.

apa-apa. Saat inilah waktu tepat sebagai momentum untuk memperbaiki infrastruktur dasar dengan kenaikan BBM. sangat disayangkan, jika subsidi BBM yang dilakukan selama ini paling banyak dinikmati oleh orang-orang kelas menengah ke atas.

Berkaitan dengan turunnya harga minyak dunia, dirinya

menilai bahwa turunnya harga minyak dunia tidak serta merta menaikkan fiskal. Sebab tidak ada hubungannya. Jangan sampai berita yang beredar di media cetak dan elektronik menyebabkan orang berpenilaian yang tidak realistis. Sebab ada perhitungan menyangkut hal itu.

"Negara ini tidak mendapat-

kan apa-apa dengan penurunan BBM. Sebab impornya masih lebih besar dari produksinya. Oleh karena itu, dengan kenaikan ini bisa menyehatkan fiskal. Sebab Indonesia juga tidak bisa membangun jika BBM tidak dinaikkan," ungkapnya.

Dia menganalogikan dengan kemampuan negara tetangga yang sanggup memanfaatkan gas sebagai bahan utama dalam energinya. Seperti negara Vietnam yang menggunakan tenaga gas untuk bahan bakar sepeda motor.

Pengiritan anggaran akan bisa dilakukan, jika Iindonesia juga mengikuti tren tersebut.

"Betapa hebatnya negara itu.

Kemungkinan akan dikonfensi ke gas, jika Indonesia mengikuti tren dunia dan untuk kesejahteraan bersama. Perbandingannya, 1 matrik kubik gas, sama dengan 3 liter bensin. Pasti lebih mengirit energi," jelasnya.

Saat ditanya mengenai mahalnya harga BBM dibandingkan negara-negara tetangga, dirinya mengakui kalau saat ini harga di Indonesia lebih mahal. Sebab negara tetangga seperti Malaysia infrastruktur dasarnya sudah relatif baik. Selain itu, Vietnam dan Singapura juga demikian. Contoh sederhana, di Singapura di negara-negara maju, tidak pernah dijumpai asap. Berbeda dengan negara Indonesia, asapnya membunuh orang kecil.

"Sudah dibunuh rakyat kecil, orang kaya masih saja disubsidi BBM. Kasian lah masyarakat kecil kita," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Beserta Seluruh Staf

Mengucapkan

Selamat Ulang Tahun Harian Koran Madura yang ke-2.

Semoga Tetap Independen dengan Penyajian Berita Hangat, Aktual, dan Berimbang Drs Achmad Mustaqim, MM Bidang Sarana dan Prasarana

Fauzi, M.Pd Bidang Dikdas (TK/SD/SDLB)

Drs Abdullah Muad, M.Sy Sumriyah, S.Sos, MM Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kesenian dan Olahraga

KORAN MADURA

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014

SENIN 24 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0491 |IIITAHUN III No. 0491

ant/adhitya hendra

AKSI BURUH JATIM. Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai elemen mengadakan aksi unjuk rasa di Jalan Raya Basuki Rahmat, Surabaya, Jatim, beberapa waktu lalu. Mereka menuntut Gubernur Jatim Soekarwo untuk menaikan UMK tahun 2015.

Buruh Menunggu Penerapan UMK PAMEKASAN - Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) oleh Gubernur Jawa Timur tidak bergeser dari jadwal sebelumnya.

Gubernur Jawa Timur menetapkan UMK terhadap 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tanggal 21 november 2014 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Gubernur Jatim nomor 72.

Sebelumnya, pada tanggal 17 sampai 19 November 2015 Gubernur Jawa Timur melakukan pemantapan akhir atas seluruh usulan UMK yang diajukan 38 kabupaten/ kota se-Jawa Timur.

Semua buruh di seluruh Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Pamekasan akan bersyukur adanya kenaikan UMK dari tahun ke tahun. Tetapi akankah perusahaan mampu menjalani ketetapan

Gubernur Jawa Timur tersebut?

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan Noer Faisal meminta Dinsosnakertrans Pemkab Pamekasan bersungguh-sungguh untuk mengawal ketetapan Gubernur tentang kenaikan UMK tersebut sebab jika tidak dikawal, maka ketetapan itu tidak ada gunanya. Sebab selama ini UMK tersebut hanya sekadar dikeluarkan tetapi jarang dilaksanakan oleh perusahaan. Akibat lalainya Dinsosnakertrans mengawasi realisasi UMK. Menurut Faisal, untuk tahun 2015 ini, ia menginginkan agar Dinsosnakertrans serius mengawalnya dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang lalai menerapkannya.

Anggota DPRD Pamekasan Ismail juga memiliki komitmen yang sama. menghendaki seluruh perusahaan dapat melaksanakan UMK tersebut. Sementara UMK untuk Kabupaten Pamekasan yang sebelumnya Rp1.059.600

akan naik menjadi Rp 1.201.750.

"Ini adalah Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah ditetapkan, sehingga saya sebagai Ketua Komisi I yang membidangi hukum, meminta agar Pergub ini dipatuhi," tegasnya.

Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kota Surabaya menjadi wilayah dengan UMK terbesar dengan Rp 2,71 juta. Sedangkan 5 daerah lainnya, yakni Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Magetan menjadi daerah dengan UMK terkecil dengan Rp 1,15 juta.

Secara umum, UMK Provinsi Jawa Timur tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 20%.

Dari empat Kabupaten di Madura, Kabupaten Pamekasan merupakan Kabupaten yang paling rendah UMK-nya, yakni Rp. 1.201.750. Sementara, Kab. Bangkalan Rp 1.267.300, Kab. Sumenep Rp 1.253.500, dan Kab. Sampang Rp. 1.231.650.

Angka UMK Pamekasan berubah dari usulan sebelumnya,

seperti ditegaskan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemkab Pamekasan, Alwalid. Perubahan angka tersebut hampir dipastikan karena dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

Perbedaan pendapat mengenai angka usulan UMK tersebut terus bergulir saat pembahasan.

Perwakilan pengusaha menginginkan UMK diusulkan Rp 1.140.00. Sementara perwakilan buruh menginginkan kenaikan mencapai Rp100 ribu dari tahun sebelumnya atau sekitar Rp 1.190.000, namun berdasarkan hasil pertimbangan akhirnya diputuskan Rp 1,150.000.

Usulan tersebut diusulkan kepada Bupati Pamekasan Achmad.

Syafi’i pada tanggal 17Oktober dan ditandatangani 18 Oktober.

Sehingga pada tanggal 20 Oktober Dinsosnakertrans mengusulkan ke Gubernur Jawa Timur. Tanggal

21 Oktober, Pemrov Jatim mengumumkan usulan Pemkab Pamekasan tersebut.

Prediksi pada tanggal 17 sampai 19 November 2015 Gubernur Jawa Timur akan melakukan pemantapan akhir atas seluruh usulan UMK yang diajukan 38 kabupaten/ kota se-Jawa Timur.

Diperkirakan penetapan UMK akan disahkan pada tanggal 21 November 2014.

Selama proses pemantapan tersebut, Gubernur akan mengevaluasi usulan UMK masingmasing kabupaten/ kota. Bisa jadi menyetujui atas usulan tersebut, bisa jadi menolak usulan dengan cara menaikkan nominal UMK tersebut.

Batas penyerahan usulan UMK 2015 hingga 18 Oktober lalu. Namun sampai hari ini, dari 38 kabupaten/kota, baru 20 daerah yang menyetorkan usulan UMK 2015 ke Dewan Pengupahan Jawa Timur. = FAKIH AMYAL/RAH

Daftar UMK se-Jawa Timur Sesuai Peraturan Gubernur Jatim Nomor 72 1. Kota Surabaya Rp 2.710.000 2. Kab. Gresik Rp 2.707.500 3. Kab. Sidoarjo Rp 2.705.000 4. Kab. Pasuruan Rp 2.700.000 5. Kab. Mojokerto Rp 2.695.000 6. Kab. Malang Rp 1.962.000 7. Kota Malang Rp 1.882.250 8. Kota Batu Rp 1.877.000

9. Kab. Jombang Rp 1.725.000 10. Kab. Tuban Rp 1.575.500 11. Kota Pasuruan Rp 1.575.000 12. Kab. Probolinggo Rp 1.556.800 13. Kab. Jember Rp 1.460.500 14. Kota Mojokerto Rp 1.437.500 15. Kota Probolinggo Rp 1.437.500 16. Kab. Banyuwangi Rp 1.426.000

17. Kab. Lamongan Rp 1.410.000 18. Kota Kediri Rp 1.339.750 19. Kab. Bojonegoro Rp 1.311.000 20. Kab. Kediri Rp 1.305.250 21. Kab. Lumajang Rp 1.288.000 22. Kab. Tulungagung Rp 1.273.050 23. Kab. Bondowoso Rp 1.270.750 24. Kab. Bangkalan Rp 1.267.300

25. Kab. Nganjuk Rp 1.265.000 26. Kab. Blitar Rp 1.260.000 27. Kab. Sumenep Rp 1.253.500 28. Kota Madiun Rp 1.250.000 29. Kota Blitar Rp 1.243.200 30. Kab. Sampang Rp 1.231.650 31. Kab. Situbondo Rp 1.209.900 32. Kab. Pamekasan Rp 1.201.750

33. Kab. Madiun Rp 1.196.000 34. Kab. Ngawi Rp 1.150.000 35. Kab. Ponorogo Rp 1.150.000 36. Kab. Pacitan Rp 1.150.000 37. Kab. Trenggalek Rp 1.150.000 38. Kab. Magetan Rp 1.150.000.

KORAN MADURA

SENIN 24 NOVEMBER 2014 No. 0491 | TAHUN III

SENIN 24 NOVEMBER 2014 | No. 0491 | TAHUN III

Erlin Setiawati

Pentingnya Spirit Hidup

KORAN MADURA

R

Untuk menggapai sebuah mimpi yang diangan-angankan, memang perlu adanya sinergitas usaha yang maksimal. Bahkan spirit atau usaha yang dijalankan harus tetap berkobar.

Menunggu Penerapan UMK Buruh Perusahaan Gubernur Jawa Timur menetapkan UMK terhadap 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tanggal 21 november 2014 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Gubernur Jatim nomor 72.

Selengkapnya LAPSUS | Hal. O

P

erempuan yang memiliki nama Erlin Setiawati ini, mengatakan, dalam usaha yang dirintis perlu adanya ketelatenan dalam menjalankannya. Karena tidak semua usaha itu bisa berkembang pesat tanpa adanya semangat menjalankannya. “Sebesar apa pun mimpinya tanpa ada usaha jangan harap bisa tercapai,” terangnya.

Menurutnya, untuk mengubah taraf hidup tentu ada usaha riil yang dijalankannya. Manusia tidak bisa lepas dari jalan tersebut. Untuk menggapai kesuksesan, pastinya ada ribuan rintangan dan kegagalan yang pasti akan menjumpai kesuksesan nantinya.“Yang terpenting konsisten dan semangat menjalankannya,” papar Erlin Setiawati.

Jatuh bangun dalam usaha, kata Erlin Setiawati, memang akan dijumpai. Akan tetapi spirit untuk maju jangan sampai pernah redup. Pesimis jangan dijadikan sebagai dasar hidup. “Butuh perjuangan untuk melakukan perubahan,” tegasnya.

Perempuan yang mengaku suka traveling ini juga menjelaskan, kalau impian ingin menjadi

orang sukses memang berawal dari sebuah mimpi kecil. Oleh karena itu, setiap apa yang kita inginkan niatan yang baik.

Pastinya akan mendapatkan jalan untuk meraihnya.“Jangan sampai kita takut untuk maju dalam semua bidang untuk memajukan diri ini,” ungkap Erlin Setiawati.

Erlin Setiawati menjelaskan, peluang dalam usaha tentu patut kita baca. Memang sudah banyak usaha yang dijalankan orang lain. Tetapi kita perlu untuk lebih inovatif dalam menjalankannya.”Jangan takut untuk bertindak dalam setiap usaha,” katanya.

Tiada usaha yang gagal jika semangat maju itu masih berkobar.

“Jangan menyerah dalam keadaan terpuruk . Bangkit dan terus bangkit itulah modalnya.Mimpi akan terwujud terlihat dari usaha yang kita lakukan,”ucap Erlin Setiawati. =Mahfud Hidayatullah

P

SEREMONIAL

DPC PDIP Gelar Rakercab

Suasana Rakercab DPC PDIP Sumenep, Minggu (23/11) di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Sumenep.

SUMENEP- Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumenep menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab), Minggu (23/11) siang di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Sumenep. Acara rakercab tersebut dilaksanakan sebagai bentuk upaya PDI-P dalam mengembangkan partai agar lebih baik dan dinamis. Selain itu, agenda penting rakercab untuk melakukan reformasi kepemimpinan.

Pantauan Koran Madura, acara tersebut dihadiri oleh ratusan peserta dari perwakilan PAC dan pengurus ranting. Acara rakercab dipimpin langsung oleh perwakilan DPD PDI-P Provinsi, MH. Said Abdullah.

Anggota DPR RI tersebut mengatakan bahwa rakercab merupakan agenda besar partai berlambang moncong putih itu. Sebab, hemat Said, rakercab bertujuan untuk membangkitkan semangat seluruh kader PDI-P untuk mencapai tujuan bersama.

"Pengurus partai jangan berlehaleha. Sebab menjadi pengurus itu punya tugas dan jawab yang berat. Partai yang kita junjung ini harus menebarkan aroma yang menyejukkan bagi yang lain. Bahkan menjadi pemimpin dalam melawan tindakan korupsi dan menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, momentum rakercab ini harus dijadikan refleksi menuju yang lebih baik, " tegas MH Said Abdullah dalam sambutannya.

Ia juga berharap, rakercab harus diseriusi, bukan semata-mata memilih ketua baru. "Sebab rakercab adalah salah satu upaya instropeksi diri untuk mengembangkan partai. Oleh karenanya, kader PDI-P di Sumenep harus mampu beraktualisasi di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung program Pemkab Sumenep dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Berdasarkan hasil dari suara ratusan pengurus anak cabang dan ranting, rakercab memilih tujuh nama dari kader partai. Di antara tujuh nama tersebut adalah Abrari, Hunain Santoso (incumbent), Darul Hasyim Fath, Decky Purwanto, Bambang Prayogi, Zainal, dan Edi. Sementara dari tujuh nama itu, Abrari dan Hunain adalah kandidat kuat ketua terpilih. Sebab dari tujuh nama, hanya Abrari dan Hunain yang mendapat suara terbanyak. =SYAMSUNI