e Paper Koran Madura 24 Desember 2013

1

SELASA 24 DESEMBER 2013 NO. 0267 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

24 DESEMBER 2013

g PAMANGGHI

Atut Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

ant/puspa perwitasari

BPK SERAHKAN AUDIT CENTURY. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo (kiri) kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, dengan disaksikan Deputi Penindakan KPK Warih Sadono (kanan) dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan (kiri), menyerahkan laporan hasil perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek kepada Bank Century dan proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, di Jakarta, Senin (23/12). Hasil pemeriksaan BPK menyebutkan pemberian FPJP dari Bank Indonesia kepada Bank Century mengakibatkan total kerugian negara sebesar Rp 7,4 triliun

Transaksi Hitam Inter Atut Mulai Terkuak

“Kaisar“ Milan

Kemungkinan Sang Ratu Juga Dijerat Pasal TPPU JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi bukti profil transaksi mencurigakan milik Ratu Atut Chosiyah.

Temuan ini diperoleh KPK setelah menerima laporan hasil audit (LHA) rekening Ratu Atut dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

MILAN - Inter Milan menjadi “Kaisar” Kota Milan, setelah menekuk rival sekotanya, AC Milan dalam pertandingan derby bertajuk “Derby Della Madonnina” di San Siro, Senin (23/12) dini hari WIB. Inter menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Rodrigo Palacio pada menit-menit akhir pertandingan.

Laga kedua tim ini berlangsung sengit dan dalam tensi tinggi. Kedua tim samasama memiliki peluang mencetak gol.

Milan sebenarnya bisa unggul cepat melalui Andrea Poli.

Berita di hal 8

Karena itu, orang terkaya di Propinsi Banten ini berpeluang dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Sudah, sudah ada (LHA rekening Ratu Atut). Ya sebenarnya, semuanya kan kita akan TPPU-kan. Prinsipnya gitu,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Jakarta, Selasa (23/12).

Atut sebelumnya telah dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten. Atut diduga turut terlibat dalam kasus penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi (MK). Ratu Atut bersama adiknya, Tubagus Chairi Wardana, diduga memberi suap Rp 1 miliar kepada Akil Mochtar semasa menjadi Ketua MK demi memberikan putusan yang menguntungkan pasangan Calon Bupati Amir Hamzah dan M Kasmin.

Adnan tak membenarkan bahwa pihaknya tengah mendalami dugaan korupsi Bansos Banten. Posisi Atut dalam dugaan korupsi Bansos tersebut telah ditentukan KPK. Atut pun berpeluang dijerat sebagai tersangka dalam kasus tersebut. “Oh terbuka kemungkinan,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto tidak menampik bahwa Gubernur Ratu Atut masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di tempatnya memimpin. Bahkan, Ratu Atut mampu mempengaruhi pihak-pihak yang akan dihadirkan KPK untuk memberi kesaksian. Hal

tersebut yang menjadi salah satu alasan lembaga superbody itu menahan Atut yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten di MK. “Bagaimana pun Ratu Atut masih punya pengaruh cukup kuat, bukan cukup tapi sangat kuat, kami menginginkan supaya proses itu berjalan tanpa adanya pengaruh yang bisa membuat proses akuntabilitas itu tidak berjalan baik,” kata Bambang Widjojanto di kantornya, Jakarta, Senin (23/12).

Selain itu, penahanan Atut untuk meningkatkan objektivitas pemeriksaan. Dimana hal tersebut dimaksudkan supaya akuntabilitas pemeriksaan itu bisa lebih terjaga.

Atut Dipindahkan KPK akan memindahkan tempat penahanan Gubernur Banten, Ratu Atut dari Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur ke Rutan KPK cabang Pomdam Guntur Jaya, Manggarai, Jakarta Selatan. Pemindahan tersebut akan dilakukan paling lambat di awal 2014.

“Kita harapkan akhir tahun ini atau awal tahun depan, kita akan menggunakan (Rutan Guntur) secara lebih optimal,” ucapnya.

Atut dijebloskan ke Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Jumat (20/12). Menurut Bambang, pihaknya masih terkendala administrasi untuk memindahkan Ratu Atut di Rutan Guntur. (gam/abd/aji)

SKANDAL SUAP HAMBALANG

Anas Segera Ditahan Usai Penyerahan Rutan Guntur JAKARTA- Penahanan mantan Ketua Umum partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menjadi tersangka dugaan penerimaan hadiah terkait pembangunan proyek olahraga Hambalang, dilakukan usai penyerahan secara resmi rumah tahanan KPK di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur.

“Kita tunggu sampai penyerahan resmi Rutan Guntur sehingga penahanan dapat lebih leluasa,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Jakarta, Senin.

Rutan KPK di Denpon Guntur Kodam Jaya di Manggarai Jakarta Selatan, mulai dibangun sejak November 2012 dengan target menampung 38 orang tahanan KPK dalam 14 ruangan sel dengan berbagai ukuran.

Pada 13 Desember 2013 lalu, pimpinan KPK sudah meninjau kondisi rutan yang baru saja se-

lesai pembangunannya dengan memiliki 13 sel dengan masingmasing sel dapat menampung beberapa orang tahanan.

“Kalau sudah waktunya ditahan akan dilakukan, yang lalu terkendala terbatasnya ruangan dan ada orang-orang tertentu yang perlu ditahan untuk mencegah yang tidak kita inginkan,” ungkap Zulkarnain.

Satu tersangka yang baru ditahan adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang ditahan di rutan Pondok Bambu Jakarta Timur karena keterbatasan ruangan di rutan KPK dan pencegahan agar Atut tidak berkomunikasi dengan adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

“Kami juga cukup lama membahas kerugian negara untuk menyamakan persepsi

dengan BPK dan kementerian PU sedangkan alasan lain adalah kami perhitungkan jangan sampai penyidikan belum selesai tapi habis masa tahanan sehingga bisa bebas demi hu-

kum,” tambah Zulkarnain.

Dalam kasus ini Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012 berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun

1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Anas diduga menerima hadiah atau janji berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah di Hambalang dan proyek-proyek lainnya.

Bentuk hadiah tersebut adalah mobil Toyota Harrier senilai sekitar Rp800 juta dari kontraktor PT Adhi Karya untuk memuluskan pemenangan perusahaan tersebut, saat masih menjadi anggota DPR dari 2009 dan diberi plat B-15-AUD. (ant/ des)

KASUS Gubernur Banten Ratu Atut memberi pelajaran berharga tentang banyak hal terkait kepemimpinan di negeri ini. Kontroversi yang begitu pekat mengelilingi gubernur wanita pertama itu menegaskan kompleksitas persoalan demokrasi di negeri ini. Atut merupakan satu kasus yang kebetulan terdeteksi. Bisa jadi sebenarnya, dalam tingkat berbeda banyak kasus sejenis Atut di berbagai daerah.

Terkait dinasti politik Ratu Atut misalnya, dalam bentuk berbeda terjadi di berbagai daerah lain. Istri menggantikan suami yang bupati, anak menggantikan bapak, termasuk kerabat lainnya, sangat akrab diberitakan mass media terjadi di berbagai daerah. Bahkan ada satu daerah tingkat II di Jawa Timur, dua istri bupati –istri tua dan muda- bersaing memperebutkan kursi yang ditinggalkan suaminya. Yang terjadi akhirnya benar-benar seperti ketoprak demokrasi.

Dalam alam demokrasi yang mensyaratkan kebebasan hak siapun, sebenarnya sah saja anak, istri, jalan istri muda, ponakan, menyimpang paman bertarung pada saatnya, akan terbongkar memperebutkan kursi kekuasaan, tercepat maupun masuk yang ditinglambat galkan kerabatnya.

Di Amerika Serikat yang terkenal demokratis ada juga kaitan keluarga antara incumbent dengan penggantinya, seperti pada kasus klan Kennedy. Jadi normatif tak ada pelanggaran jika ada kerabat dekat bertarung memperebutkan jabatan yang ditinggalkan katakanlah, oleh saudaranya.

Masalahnya -ini mungkin yang layak menjadi catatan- apakah mekanisme proses pemilihan itu telah sepenuhnya berlangsung fair, jujur dan adil. Apakah tak ada penyalahgunaan dalam bentuk nepotisme, memanfaatkan jabatan kerabat yang berkuasa sebelumnya?

Benar bahwa keterpilihan sanak saudara Ratu Atut secara formal berlangsung demokratis melalui pemilihan. Namun publik akhirnya mengetahui, dengan tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar, tergambar betapa jaringan keluarga Ratu Atut yang memegang jabatan di berbagai daerah tingkat II, di Propinsi Banten terindikasi adanya dugaan permainan. Sangat mungkin kasus di Lebak bukan satu-satunya permainan Pilkada di Propinsi Banten.

Lalu bagaimana KPUD? Sekedar informasi, dari pertengahan tahun 2012 sampai 2013 saja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) telah menerima 676 pengaduan dan memecat 117 pejabat penyelenggara pemilu.

Belum terhitung tahun sebelumnya dan yang tak terdeteksi, kemungkinan besar masih lebih banyak lagi bermasalah. Potensi kasus sejenis diduga lebih banyak lagi, terutama di daerah yang tingkat kepemimpinannya membentuk gurita dinasti.

Praktek Ratu Atut terungkap bisa jadi karena memang -meminjam kosa kata Bang Rhoma Irama- terlalu sehingga membentuk gurita dinasti luar biasa. Tak hanya kasus permainan dalam Pilkada sebagai embrio pembentukan dinasti politik, praktek-praktek manipulasi, korupsi juga sangat “terlalu.”

Sudah jadi rahasia umum klan Ratu Atut memang dasyat hidupnya, sementara rakyat Banten, juga sudah jadi rahasia umum, tergolong “merana” dibanding Propinsi lain.

Kasus Ratu Atut dipenghujung tahun 2013 ini, harus menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan demokrasi ke depan. Lalu, secara personal bisa menjadi peringatan pada siapapun yang ingin tampil sebagai pemimpin.

Bahwa jalan menyimpang pada saatnya, akan terbongkar cepat maupun lambat. Semoga saja. =

Hand Phone “Ini I Phone 5, ini bisa buat internet dan navigasi“ kata Matrahem penuh semangat.

“Ini lebih canggih lagi” kata Mat Hakim “ini nih Blac Barry 10. Belum ada yang punya di kampung ini. Selain bisa BBM, hape ini bisa adzan” Mendengar obrolan ini Matrawi cuma diam. Sampai akhirnya ia ditanya Matrahem..

“Milikmu Mana Wi?” “Itulah, kemaren aku bingung pas mau beli di Surabaya, semua gak pake kartu” “Lho kok bisa?” gumam Matrahem dan Mat Hakim bersamaan.

“Saya juga tidak mengerti, mana layarnya kecil banget” “Astaghfirlaahhh.... “ teriak Mat Hakim “itu mah bukan hp.. itu kalkulator”

TIDAK TERBIT

Cak Munali

Sehubungan dengan Hari Natal tanggal 25 Desember Koran Madura tidak terbit. Kami akan hadir kembali di hadapan pembaca tanggal 26 Desember 2013. Harap maklum.

2

NASIONAL

SELASA 24 DESEMBER 2013 NO. 0267 | TAHUN II

Blokir Bandara, Bupati Ngada Terancam Dibui JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta aparat kepolisian untuk segera menjerat Bupati Ngada, Marianus Sae dengan sanksi sesuai UU penerbangan terkait aksi cowboynya memblokir Bandara Soa, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) .

Berdasarkan pasal Pasal 210 UU Penerbangan, setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di Bandar udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas Bandar udara.

“Apa yang dilakukan Bupati Ngada kemarin jelas-jelas melanggar pasal 210 dan membuat halangan (obstacle) di landasan sehingga pesawat tidak dapat mendarat. Sesuai

UU Penerbangan, sanksi pidananya adalah 3 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. Dan hal ini tidak cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Harus ada sanksi agar memberikan efek jera dan tidak menjadi preseden buruk. Karena itu, hukum harus ditegakan agar tidak menjadi preseden buruk,” kata anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia di Jakarta, Senin (23/12).

Sebelumnya diberitakan, Marianus Sae, menyuruh petugas Satpol PP memblokir bandara Turelelo Soa, NTT,

Sabtu (21/12), karena bupati tak kebagian tiket pesawat Merpati. Akibat ulah bupati ini, pesawat Merpati rute penerbangan Kupang-Bajwa yang mengangkut 54 orang penumpang tidak bisa mendarat di bandara tersebut.

Selain melanggar UU Penerbangan, Bupati Ngada dan para Sat Pol PP-nya, juga melanggar UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam pasal 9 ayat (2) UU No.9 tahun 1998 ditegaskan bahwa pelabuhan udara merupakan salah satu tempat terlarang untuk melakukan aksi unjuk rasa. Terhadap pelanggaran tersebut, pasal 16 UU ini memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami menyesalkan aksi pemblokiran Bandara Soa

ini. Jika hal ini dibiarkan, tak hanya mencoreng citra penerbangan juga menjadi preseden buruk penegakan hukum di Indonesia yang masih tebang pilih,” jelasnya.

Apa yang dilakukan Bupati Ngada kemarin jelasjelas melanggar pasal 210 dan membuat halangan (obstacle) di landasan sehingga pesawat tidak dapat mendarat

Yudi Widiana Adia

Anggota Komisi V DPR RI

Menurut Yudi, kasus pemblokiran bandara Turelelo, akhir pekan lalu, adalah tindak pidana umum yang harus segera ditangani tanpa perlu delik aduan. Karena tak hanya mengganggung penyelenggaraan penerbangan dan membuat kacau jadwal penerbangan ke Ngada, aksi koboi Bupati Marianus Sae sangat membahayakan penerbangan dan mengganggu ketertiban umum serta akan berdampak buruk pada citra penerbangan Indonesia dimata dunia internasional.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefuddin meminta aparat penegak hukum menindak tegas terhadap Marianus Sae Sebab, hal itu merupakan tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh siapa pun, apalagi mer-

ugikan masyarakat dan negara. Kalau tindak pidana itu dibiarkan, justru dikhawatirkan akan diikuti oleh pejabatpejabat di daerah lain.

“Tindakan bupati itu mencerminkan sempitnya wawasan kebangsaan seorang pejabat publik terhadap hubungan pusat dan daerah, dan itu tak bisa dibenarkan,” tandas Lukman dalam dialog ‘Refleksi 4 Pilar Bangsa’ bersama Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari dan Melani Leimina Suharli di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (23/12).

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP itu, tindakan Marianus itu selain merupakan bentuk arogansi, melanggar hukum, tak memahami wawasan kebangsaan yang baik, dan tak mempunyai

pengetahuan yang baik antara hubungan pemerintah pusat dan daerah, tindak pidana itu juga membahayakan orang lain.”Selain arogansi dan melanggar hukum, tindakan itu juga mencerminkan sempitnya wawasan kebangsaan serta hubungan pusat dan daerah. Karena itu, hukum harus ditegakkan terhadap siapa pun,” tambahnya.

Sebelumnya akibat aksinya memblokir Bandara Turelelo Soa, NTT, Marianus membuat pesawat Merpati mengalami kerugian yang tidak sedikit di tengah kondisi keuangan perusahaan itu saat ini. Namun, Marianus menyatakan dirinya tidak memiliki masalah dengan penumpang maskapai pelat merah itu. Tapi, dia minta maaf pada penumpang Merpati tersebut. (gam/abd)

PEMILIHAN UMUM

MK: DKPP Jangan Campuri Keputusan Penyelenggara Pemilu JAKARTA- Mahkamah Konstitusi meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak terlalu mencampuri keputusan penyelenggara pemilu karena berpotensi menjadi perkara yang berakhir di MK. “Putusan DKPP harus fokus pada tugas dan wewenangnya yakni mengadili perilaku penyelenggara pemilu. DKPP jangan lebih jauh mencampuri putusan penyelenggara pemilu, karena putusan DKPP yang masuk pada aspek putu-

Putusan DKPP harus fokus pada tugas dan wewenangnya yakni mengadili perilaku penyelenggara pemilu. DKPP jangan lebih jauh mencampuri putusan penyelenggara pemilu

Hamdan Zoelva Ketua MK

san penyelenggara pemilu ternyata potensial menimbulkan persoalan pada tingkat akhir di MK,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam konferensi pers Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 MK di Jakarta, Senin.

Hamdan mengatakan sepanjang 2013 terdapat dua perkara sengketa pilkada yang harus dilakukan verifikasi ulang lantaran sebelumnya DKPP masuk terlalu

dalam mencampuri keputusan KPU selaku penyelenggara.

“Misalnya perkara pilkada Tangerang dan Tapanuli Utara. DKPP memerintahkan ada pasangan calon yang diikutsertakan dalam dua pilkada itu, namun setelah diverifikasi dan diperiksa di MK ternyata pasangan calon itu tidak memenuhi syarat sehingga MK harus memerintahkan verifikasi ulang,” kata Hamdan.

Lebih jauh dia mengatakan secara kualitatif pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif juga menonjol terjadi dalam perkara sengketa pilkada 2013 yang ditangani MK. Dari 196 perkara sengketa pilkada yang diuji sepanjang 2013, MK menemukan banyak pelanggaran terjadi akibat kurangnya independensi KPU dan Bawaslu.

“Biasanya itu sering terjadi karena kebijakan penyelenggara pemilu yang memihak salah satu pasangan. Posisi rawan independensi ini paling menonjol pada panitia pemilihan kecamatan dan KPU kabupaten kota,” ujar Hamdan.

Sementara itu pelanggaran lain yang menonjol adalah mobilisasi birokrasi oleh petahana dengan jalur birokrasi dan memanfaatkan dana bantuan sosial dan dana negara lain untuk memperkuat basis dukungan pemilihnya. (ant/rang)

JELANG PEMILU

Angka Perceraian Meningkat JAKARTA-Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa memperkirakan angka perceraian dalam keluarga masyarakat Indonesia terkait politik menjelang pemilu 2014 semakin meningkat. Penyebab perceraian dipicu oleh perbedaan pandangan politik antara suami dan istri.

“Ada data baru yang mengejutkan bahwa menjelang pemilu 2014, kini angka perceraian cenderung meningkat gara-gara perbedaan politik antara suami dan istri,” kata Khofifah dalam acara rapat koordinasi antara Muslimat NU dan BKKBN di kantor BKKN, Jakarta, Senin (23/12).

Menteri Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur ini mengatakan, sebelumnya pada tahun 2008, percera-

ian yang disebabkan perbedaan politik dalam keluarga menempati peringkat 13. “Jadi dalam waktu 4 tahun, angka perceraian gara-politik ini meningkat tajam,” ujarnya.

Fakta yang mengejutkan lagi, terang Khofifah, gugatan cerai lebih banyak dilakukan oleh pihak istri.

“Itu terjadi di kota-kota besar. Angkanya bahkan bisa tembus 70-80 persen,” tambahnya.

Dari data tersebut, katanya, dapat disimpulkan bahwa suhu politik di tanah air yang memanas menjelang pemilu ternyata masuk ke dalam rumah tangga.

“Perceraian terjadi bukan hanya karena kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuh saja. Masalah politik termasuk penyebab utama,” katanya. (gam)

ant/agung rajasa

PERSIAPAN NATAL. Petugas merapikan jerami ketika persiapan Natal di Gereja Katedral, Jakarta, Senin (23/12). Jelang H-2 perayaan Natal sejumlah gereja mulai dipersiapkan untuk puncak perayaan Natal pada tanggal 24 Desember sore hingga 25 Desember 2013.

PEMILU

Parpol Cenderung Menjadi Fans Club JAKARTA- Kultus individu atau pemujaan kepribadian terhadap seorang tokoh semakin mengental dalam proses politik Indonesia. Kondisi ini mengkhawatirkan, karena akan memperlemah penguatan pelembagaan partai politik yang pada gilirannya membuat partai politik cenderung menjadi fans club.

“Gejala demokrasi kultus itu tampak dari menguatnya peran dan pengaruh tokohtokoh kunci partai politik.

Pada batas-batas tertentu, ini sangat mengkhawatirkan perkembangan demokrasi,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, dalam refleksi akhir tahun 2013 bertajuk ‘Meneropong Pemilu 2014 Melalui Survei’ di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (23/12). Survei dilakukan pada 28 November-6 Desember 2013.

Menurut Yunarto, demokrasi kultus itu mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi, karena akan memperlemah penguatan pelembagaan partai politik. Dalam kondisi seperti itu katanya, kader-kader parpol seharusnya mengkosolidasi kekuatan. Akan tetapi, faktanya, parpol terlena dengan peran demokrasi kultus tersebut. “Bagi setiap parpol, demokrasi kultus ini perlu diwaspadai, sebab pada dasarnya perkembangan parpol yang ada sekarang masih begitu kuat ketergantungannya pada sosok tokoh sentral mereka,”

ujarnya.

Dalam sejumlah hasil penelitiannya, di setiap parpol ternyata mempunyai figur sentral yang potensial memunculkan demokrasi kultus tersebut.

Charta Politika menemukan 38,1% masyarakat yang mengaku memilih PDI Per-

Gejala demokrasi kultus itu tampak dari menguatnya peran dan pengaruh tokoh-tokoh kunci partai politik.

Pada batas-batas tertentu, ini sangat mengkhawatirkan perkembangan demokrasi,”

Yunarto Wijaya

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia

juangan karena tertarik pada figur Joko Widodo (Jokowi).

Lantas, 55,4% pemilih Gerindra memilih partai itu karena faktor Prabowo Subianto.

Di Demokrat, 39,4% pemilihnya, karena tertarik pada figur sentral Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 32,1% pemilih PAN karena tertarik

pada figur Amien Rais; 42% pemilih Hanura karena faktor figur Wiranto. Di Nasdem, 51% memilih partai itu karena faktor Ketua Umumnya Surya Paloh, dan 40% pemilih PKPI karena tertarik figur Sutiyono.

Sedangkan alasan lain seperti pemilih Golkar karena sudah terbiasa memilih partai Orde Baru ini (29%), dianggap mewakili aspirasi Nahdlatul Ulama, PKB (40,8 %), PPP dinilai mewakili aspirasi umat Islam (37%), sama halnya dengan PKS (45,8 %), dan PBB (66,6%). Hanya saja pemipih PKPI dan PBB tidak berkorelasi dengan kelolosan kedua partai itu ke DPR RI, yang hanya 0,3 % dan 0,4 %, sehingga PKPI dan PBB tidak lolos dalam survei ini.

Dari survei ini jelasnya, PDI Perjuangan menempati posisi pertama dengan tingkat keterpilihan mencapai 15,8%, Golkar 12,6%, Gerindra 7,8%, Demokrat 7,4%, PKB 5,9%, PAN 4,4%, Hanura 4,1%, Nasdem 3,9%, PKS 3,8%, PBB 0,4%, PKPI 0,3%, tidak tahu/ tidak menjawab 29,7%.

Menurut Yunarto, untuk calon presiden yang paling tinggi tingkat elektabilitasnya, tetap diduduki oleh Jokowi (38,4 %), Prabowo (14,3 %), Megawati (8,5 %), Aburizal Bakrie (11,9 %), Wiranto (5,2 %), Jusuf Kalla (9,4 %).

“Anehnya, untuk Wapres Jusuf Kalla memperoleh angka tertinggi meski dipasangkan dengan siapa pun capresnya,” pungkas Yunanto. (gam/abd)

PERUNDANG-UNDANGAN

72 Sisa Perkara Sulit Selesai Sebelum Pemilu JAKARTA- Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan berat menyelesaikan sisa 72 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) sebelum pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2014.

“Hanya tersisa waktu tiga bulan sebelum pemilu, saya kira tidak mungkin selesai semua,” kata Hamdan, saat konferensi pers akhir tahun di Jakarta, Senin.

Menurut Hamdan, perkara yang tersisa merupakan kasus yang strategis dan membutuhkan pemikiran yang cukup panjang untuk memutuskan.

“Ini banyak perkara yang strategis dan perlu pemikiran yang cukup panjang. Jadi sulit untuk selesai dalam waktu tiga bulan,” katanya.

Hamdan mencontohkan beberapa perkara pengujian UU yang memerlukan pemikiran panjang dianta-

ranya UU Pilpres, UU BUMN, UU Koperasi.

Untuk putusan UU Pilpres, Hamdan berjanji akan dibacakan pada awal 2014.

“Untuk UU Pilpres yang dimohonkan oleh Effendi Ghazali tinggal menunggu putusan, mudah-mudahan awal tahun diputuskan. Tapi untuk permohonan yang diajukan Prof Yusril Ihza Mahendra proses sidangnya belum mulai,” katanya.

Berdasarkan rekapitulasi perkara, MK selama tahun ini menangani 380 perkara, dimana 308 perkara diputus tahun ini dan sisanya 72 perkara akan diselesaikan pada 2014.

Jumlah perkara PUU yang ditangani MK selama 2013 mencapai 181 perkara, dimana 72 perkara sisa 2012 dan 109 masuk pada tahun ini.

Dari 181 perkara PUU, MK hingga pertengahan Desember 2013 ini sudah berhasil memutuskan 110 perkara, sehingga masih tersisa 71 perkara lagi.

Sedangkan untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) masih tersisa satu perkara dari tiga perkara yang masuk dalam tahun ini. (ant/rid)

EKONOMI

3

SELASA 24 DESEMBER 2013 NO. 0267 | TAHUN II

KONVERSI BBM KE BBG

PGN Bangun SPBG di Bekasi JAKARTA-PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) terus berupaya merealisasikan amanat pemerintah menjadi pioner dalam program transformasi energi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas bumi, dengan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) pertamanya di wilayah Jabodetabek.

ant/agung rajasa

BUS TRANSJAKARTA TIBA. Petugas menurunkan unit bus TransJakarta yang baru saja tiba di Car Terminal, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/12). Sebanyak 96 unit bus Transjakarta dari total 400 unit yang dirakit di China telah tiba di Jakarta dan rencananya akan dioperasikan pada Januari 2014.

Waspadai Skandal Century Jilid II JAKARTA-Anggota Tim Pengawas Century DPR, Bambang Soesatyo mendesak penegak hukum untuk segera memeriksa Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), karena diduga ada potensi kejahatan terkait rencana penambahan modal ke PT Bank Mutiara Tbk. “Timwas Century mendesak penegak hukum untuk segera memeriksa BI serta penanggung jawab Bank Mutiara dan LPS. Karena, diduga ada potensi kejahatan perbankan dan kebohongan publik,” kata Bambang dalam keterangannya yang disampaikan melalui surat elektronik dengan subyek “Skandal Century Jilid II”, Senin (23/12).

Seperti diberitakan, LPS sendiri menyetujui melakukan penambahan Modal pada PT Bank Mutiara, Tbk sebesar Rp 1,5 Triliun. Keputusan penyuntikan modalnya ini untuk memenuhi peraturan baru Bank Indonesia No 14/18/PBI/2012 mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Menurut Bambang, dalam annual report Bank Mutiara sejak 2009-2012 dilaporkan bahwa eks Bank Century ini selalu membukukan laba. “Kenapa tiba-tiba bank tersebut menjadi gawat darurat?” kata politisi dari Partai Golkar ini mempertanyakan.

Dia mengatakan, kredit bermasalah (NPL) yang saat ini dianggap menjadi pemicu perurunan rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mutiara merupakan kredit yang sudah macet sejak di masa Bank Century. “Maka, ada dugaan bahwa BI sengaja menyembunyikan informasi Bank Century

yang sebenarnya. Agar Sri Mulyani ketika itu mau mem-bailout Bank Century,” ucapnya.

Dia menyebutkan, apabila permasalahan itu datangnya setelah menjadi Bank Mutiara, maka manajemen Bank Mutiara dinilai tidak profesional. “Padahal, katanya (Bank Mutiara) sudah dinilai sukses, makanya Direktur Utama Bank Mutiara (Maryono) tersebut dipromosi menjadi Dirut Bank BTN,” ujar Bambang.

Bambang menegaskan, kejanggalan itu tidak bisa dibiarkan dan harus dibongkar, agar tidak terulang kembali skandal Bank Century.

“Jangan-jangan talangan Rp1,5triliun itu juga tidak cukup dan harus ditambah lagi. Sama seperti modus saat menyelamatkan Bank Century.

Dari awalnya Rp632 miliar pada 21 November 2008 dan dalam waktu tiga hari bengkak menjadi Rp2,7triliun dan akkhirnya menjadi Rp6,7triliun menjelang pilpres 2009,” paparnya.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, penggelontoran dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century juga pertanggungjawabannya belum jelas.

“Tentu ini menimbulkan kecurigaan upaya perampokan kembali dana masyarakat yang ada di LPS menjelang pemilu 2014. Kalau LPS tetap

nekad mengucurkan tambahan dana talangan Rp1,5triliun, itu sama saja menambah potensi kerugian negara menjadi Rp8,2 triliun,” tuturnya.

Apabila mengacu pada Pasal 2 UU LPS, kata Bambang, lembaga tersebut harus bertanggung jawab ke Presiden.

“Jadi, hal itu sama saja dengan memberi bom waktu kepada presiden yang akan datang,” imbuhnya.

Tolak Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengatakan jika rencana LPS menyuntikkan dana Rp1,5 triliun ke PT Bank Mutiara Tbk diartikan sebagai bailout, maka DPR akan kembali menolak penambahan

modal ke eks Bank Century tersebut. “Dengan merujuk pada sikap resmi DPR di 2009 yang menolak opsi bailout Rp6,7 triliun kepada Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sehingga, bila bailout Rp1,5 triliun diterima oleh Parlemen, maka hal ini akan bertolak belakang dengan keputusan sebelumnya,” katanya.

Sejauh ini jelasnya, Komisi XI DPR belum mengetahui secara resmi alasan LPS untuk menyuntikkan dana Rp1,5 triliun ke Bank Mutiara. “Mereka (LPS) tidak memberi tahu. Cuma mereka meminta rapat konsultasi saja. Dan mereka tidak memberi tahu apa isi rapat konsultasi itu,” ujar politisi dari Partai Golkar ini. (gam)

Pertamina Jamin BBM dan LPG Aman

Stok rata-rata BBM nasional saat ini berada pada level rata-rata 20 hari dan Pertamina senantiasa menjamin stok selalu dipertahankan pada level tersebut. Rincian stok BBM antara lain, Premium 17hari, Solar 18 hari, dan Avtur 30 hari. “Berdasarkan proyeksi posisi stok BBM dan LPG serta tingkat konsumsi masyarakat selama masa perayaan Hari Raya Natal 2013 dan Tahun 2014 kami jamin pasokan BBM dan LPG untuk masyarakat aman,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya saat mendampingi Menteri ESDM Jero Wacik dalam peninjauan kesiapan infrastruktur BBM dan LPG dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru 2014 di Terminal BBM Plumpang, Senin (23/12).

Konsumsi Premium selama periode 22 Desember 2013 hingga 8 Januari

2014diperkirakan 2,4% di atas rata-rata penyaluran normal, atau menjadi 82.613 KL per hari. Konsumsi Solar juga diperkirakan di atas rata-rata penyaluran normal, yaitu sekitar 2,8% atau menjadi 45.230 KL per hari.

Adapun, konsumsi Avtur diperkirakan 3,3% di atas penyaluran normal. Artinya, perkiraan konsumsi Avtur pada masa perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru kali ini akan mencapai sekitar 10.700 KL per hari.

Sementara itu, jelasnya, stok LPG pada periode yang sama mencapai ratarata 17 hari. Konsumsi LPG masyarakat hingga 8 Januari 2013 diperkirakan 4% di atas rata-rata pasokan harian normal menjadi 19.200 MT per hari. “Untuk pengamanan stok BBM dan LPG selama Natal dan Tahun Baru, Pertamina telah membentuk Posko Satgas BBM dan LPG di Kantor Pusat dan seluruh kantor region Pertamina yang akan beroperasi aktif terhitung mulai 22 Desember 2013 hingga 8 Januari 2014,” imbuhnya.

Pertamina juga memastikan terminal BBM dan SPBU beroperasi 24 jam, khususnya di jalur-jalur wisata atau pu-

sat perayaan Natal dan Tahun Baru, menyiapkan mobil tangki isi BBM standby di SPBU di jalur rawan kemacetan, menyiapkan contra flow bekerjasama dengan Kepolisian untuk antisipasi stagnasi mobilitas mobil tangki BBM. “Untuk melayani konsumen setia BBM non subsidi, Pertamina akan menyediakan produk BBM non subsidi dalam kemasan, yaitu Pertamax dan Pertamax Plus 5,10, dan 20 liter dan Pertamina-Dex kemasan 10 liter. Produk bahan bakar khusus tersebut akan didistribusikan ke sekitar 341 SPBU yang belum menjual BBM non subsidi dan 13 kiosk Pertamax,” tuturnya.

Sementara itu, untuk ketahanan pasokan LPG, Pertamina telah melakukan stock build up dan menambah alokasi LPG PSO dan non PSO sekitar 15%, khususnya di Wilayah Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku-Papua.

Pertamina juga menunjuk agen dan pangkalan siaga dan memaksimalkan SPBU dan modern outlet untuk penyediaan LPG bagi masyarakat dan menambah penyediaan produk baru LPG baik Bright Gas maupun Ease Gas untuk kebutuhan LPG rumah tangga. (gam)

maksimal. Melalui sinergi dengan lembaga pemerintah dan swasta ini, kami berharap pemanfaatan gas bumi akan mampu menciptakan efisiensi dan memperkuat perekonomian nasional sehingga pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan ketahanan energi,” jelas Hendi.

Pembangunan SPBG di wilayah Bekasi tersebut juga merespon tingginya lalu lintas kendaraan yang hilir mudik ke Jakarta setiap harinya sebesar 60% dari total populasi warga Bekasi.

Sejalan dengan ini, penggunaan gas pada kendaraan di wilayah Bekasi diperkirakan akan terus tumbuh. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda penggunaan bahan bakar gas terutama di sektor transportasi massal.

Kami yakin program konversi energi BBM ke gas ini bisa berjalan maksimal

Hendi Prio Santoso Direktur Utama PGN

Penggunaan gas bumi di sektor transportasi wilayah Bekasi akan memberikan banyak keuntungan bagi pengguna kendaraan bermotor, selain menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan efisien sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan memangkas beban subsidi pemerintah.

Setiap tahun kebutuhan BBM dan subsidi BBM di APBN terus melonjak. Tahun ini kuota BBM subsidi di APBN sebesar 48 juta kiloliter dengan besaran subsidi BBM Rp 199,9 trilyun. Akibat penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar, Kementerian Keuangan memprediksi subsidi akan membengkak menjadi Rp 250 trilyun. Penggunaan BBG akan lebih ekonomis dan memangkas beban subsidi karena harga BBG jauh lebih murah yaitu sekitar Rp 3.100 per liter, dibandingkan BBM subsidi yaitu Rp 6500 untuk premium dan Rp 5500 untuk solar. (gam)

PASOKAN LISTRIK AMAN. Wamen ESDM Susilo Siswoutomo (kanan) bersama Dirjen Kelistrikan ESDM Jarman (tengah) dan GM Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) E Haryadi meninjau kesiapan pasokan listrik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2014 di Kantor Induk PLN P3B Jawa Bali, Cinere, Depok, Jawa Barat, Senin (23/12). Pemerintah memastikan penyediaan tenaga listrik secara nasional pada periode H-3 Natal 2013 sampai H+7 Tahun Baru 2014 sangat cukup, dimana rata-rata daya mampu pembangkit sebesar 31.868 MW dengan beban puncak sebesar 27.532 MW sehingga masih terdapat cadangan operasi sebesar 4.336 MW.

JELANG NATAL DAN TAHUN BARU

JAKARTA-PT Pertamina (Persero) menjamin pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan liquid petroleum gas (LPG) selama perayaan Hari Raya Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 aman.

SPBG pertama PGN yang terletak di kawasan Pondok Ungu, Bekasi, akan diresmikan oleh Menteri ESDM Jero Wacik pada hari ini, Selasa (24/12).

Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso mengatakan pembangunan SPBG ini merupakan komitmen PGN untuk mendukung konversi energi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG) di sektor transportasi.

“SPBG ini merupakan bentuk nyata PGN untuk perluasan pemanfaatan gas bumi dan mendukung program pemerintah dalam konversi BBM ke BBG untuk transportasi. Tentunya, kami tidak bisa jalan sendiri, dibutuhkan dukungan pemerintah dan kerjasama seluruh stakeholder untuk mendorong masyarakat melakukan penghematan bahan bakar dengan menggunakan gas, yang lebih ekonomis, aman, ramah lingkungan,” ujarnya di Jakarta, Senin (23/12).

Sebelumnya, PGN telah menjadi inisiator dengan membangun Mobile Refueling Unit (MRU) yang berada di Monas, Jakarta. MRU difungsikan untuk pengisian bahan bakar kendaraan seperti bajaj, bus TransJakarta dan kendaraan berbahan bakar gas lainnya. PGN juga telah membangun lebih dari 6000 km infrastruktur pipa gas di seluruh Indonesia dan memiliki lebih dari 91.000 pelanggan.

SPBG yang dibangun di Pondok Ungu Bekasi dilengkapi dengan 2 dispenser yang masing-masing memiliki kapasitas penyaluran gas 1000 meter kubik gas per hari. Satu dispenser melayani kendaraan besar seperti bus dan satu dispenser melayani kendaraan kecil seperti taksi, angkot dan kendaraan pribadi.

Setiap dispenser memiliki 2 nozzle untuk pengisian ke kendaraan. Fasilitas SPBG ini akan digunakan untuk sejumlah kendaraan umum di wilayah Bekasi seperti taksi, angkot dan bus Trans Jakarta dan kendaraan pribadi.

Menurut Hendi, sebagai kawasan penyangga, pembangunan SPBG di wilayah Bekasi ini merupakan pengembangan infrastruktur PGN untuk mendukung Jakarta sebagai kota gas. “Kami yakin program konversi energi BBM ke gas ini bisa berjalan

ant/dhoni setiawan

PERBANKAN

Terbitkan Saham Baru, Muamalat Incar Rp1,35 T JAKARTA-PT Bank Muamalat berniat melakukan penawaran umum terbatas (PUT) V alias right issue sebanyak-banyaknya 2,815 miliar saham. Jumlah ini bertambah dari yang direncanakan sebelumnya sebanyak 1,997 miliar saham.

Dengan jumlah penerbitan saham baru tersebut maka perseroan akan meraup dana segar sebesar Rp1,35 triliun.

Sedangkan setelah penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) menjadi sebesar Rp1,1 triliun. “Hasil PUT V ini sangat berperan

dalam menjaga rasio kecukupan modal Bank Muamalat,” kata Direktur Keuangan dan Operasional Bank Muamalat, Hendiarto di Jakarta, Senin (23/12).

Hendiarto mengungkapkan, dana yang diterima perseroan nantinya akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha bank. Dengan dukungan permodalan yang kuat, bisnis yang dikelola oleh bank akan semakin ekspansif.

Sekedar informasi, pada prospektus yang terbit awal Oktober lalu, Bank Muamalat sempat berniat menerbitkan saham baru sebanyak 1,997 miliar. Keputusan menambah porsi saham baru tak lepas dari penetapan harga right issue. Bank syariah ini juga menetapkan harga saham baru sebesar Rp480 per saham. Harga ini diperoleh dari rentang harga Rp425-Rp750 per saham.

Dengan penetapan harga itu menjadikan target perolehan dana segar peerseroan menjadi sebesar Rp1,2 triliun

sampai Rp1,5 triliun tidak tercapai. Atas dasar itulah, Bank Muamalat rela melepas lebih banyak saham baru. Dengan total saham baru sebanyak 2,815 miliar, Bank Muamalat berharap bisa memperoleh dana segar sebesar Rp1,35 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan per September 2013, Bank Muamalat mencatat pembiayaan sebesar Rp39,5 triliun. Angka ini telah melampaui target akhir tahun 2013 yang dipatok sebesar Rp38,95 triliun. (gam/abd/ beth)

4

LINTAS JATIM

SELASA 24 DESEMBER 2013 NO.0267 | TAHUN II

Krisis Ekonomi Bayangi Indonesia SURABAYA - Krisis ekonomi membayangi penghujung tahun 2013 dan kemungkinan besar mendung itu tetap menggantung di langit ekonomi Indonesia pada tahun 2014.

ant/syaiful arif

KOTAK HARAPAN UNTUK NEGERI

Seorang warga memasukkan harapan ke dalam kotak harapan yang dibawa peserta konvensi calon Presiden (capres) Partai Demokrat, Anies Baswedan saat berdialog dengan guru dan santri di Ponpes Tebuireng, Jombang, Jatim, Senin (23/12). Kotak harapan tersebut dibawa saat tur keliling Jawa "30.000 Kilometer Nyalakan Harapan" untuk menampung harapan masyarakat di daerah akan Indonesia yang lebih baik untuk sama-sama turun tangan memperbaiki masalah yang ada.

PENGUMUMAN HASIL TES CPNS

BKD Jatim Waspadai Error Data SURABAYA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur mulai mewaspadai ancaman error data pada situs atau website resmi pengumuman hasil tes ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hari ini(24/12), yakni bkd.jatimprov.go.id. Pasalnya diperkirakan 28.257 peserta yang ikut tes CPNS akan mengakses bersamaan.

Dalam pendaftaran CPNS online di website BKD awal pendaftaran CPNS lalu, kasus seperti ini sempat terjadi.

Banyak peserta yang sempat mengeluh sulit mengakses website BKD saat itu, hal sama pun diperkirakan akan terjadi pada pengumuman hasil tes CPNS hari ini.

Septiawan (28) salah satu peserta CPNS Pemprov Jatim meminta BKD Jatim juga mengumumkan kelulusan melalui papan tempel di kantor BKD Jatim, pasalnya dirinya yakin akan terjadi error akses terhadap situs pengumuman CPNS akibat ketidaksabaran peserta CPNS menunggu pengumuman itu selama satu bulan lebih pasca ujian.

“Peserta CPNS jelas tidak sabar ingin membuka situs hasil CPNS itu, kalau terjadi

error peserta yang dekat de- CPNS itu. “Kita sudah menngan Surabaya kan bisa lang- gantisipasi kemungkinan tersung mendatangi hasil ujian jadinya hal itu, petugas server yang ditempel di BKD Jatim,” kita akan terus memantau tutur pria yang tinggal di Kali dan mengatasinya,” ujarnya, Rungkut Surabaya itu.

Senin (23/12).

Kehawatiran M e n u yang sama juga rutnya, dirinya diutarakan oleh menyadari Ketua Komiribuan peserta si Pelayanan yang diperkiraPeserta CPNS Publik (KPP) kan akan menjelas tidak sabar gakses Jatim,Hardly beringin membuka Stefano, ia mesamaan pada situs hasil CPNS situs pengumuminta petugas server BKD unitu, kalau terjadi man nilai CPNS tuk memantau error peserta yang itu jelas akan terus situs penmenyebabdekat dengan gumuman CPNS kan jaringan Surabaya kan itu meski di luar sibuk, bahkan bisa langsung jam kantor. “Hal bisa saja munmendatangi ini agar pesercul status Bad hasil ujian yang ta CPNS yang Gateway atau ditempel di BKD biasa dianggap memilih menJatim,” gakses setelah salah satu indijam kantor usai, kasi error pada tetap bisa terserver yang Septiawan layani dengan bersangkutan Peserta CPNS Pemprov akibat lonjakan baik,” jelasnya Jatim Minggu (22/12). request yang N a m u n , masuk sehingga Kepala BKD Jatidak bisa ditim, Akmal Budianto menga- handle oleh server, atau bisa takan, pihaknya telah men- juga terjadi muncul timegantisipasi kemungkinan out yang menyebabkan situs terjadinya error data atau tidak bisa diakses. kendala dalam mengakses si“Bila itu sampai terjadi, tus pengumuman hasil nilai harapan kita tidak akan ber-

langsung lama,” tuturnya.

Akmal juga mengimbau kepada peserta CPNS untuk mewaspadai munculnya berbagai situs tiruan atau palsu, pasalnya, modus ini juga sering dilakukan oleh pelaku penipuan. Beberapa waktu lalu, modus penipuan semacam ini menyerang situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), pelaku penipuan menampilkan situs yang mirip dengan situs resmi BKN dengan alamat www.bkninfo.com, situs palsu itu juga menampilkan nama-nama CPNS yang lolos di lamannya.

“Peserta CPNS juga jangan sampai tertipu oleh situs tiruan semacam itu,” tuturnya.

Sekadar diketahui, peserta CPNS Pemprov Jatim yang mengikuti ujian tes via computer assessment test (CAT) mencapai 28.257 dari total 32.330 peserta yang terdaftar sebagai peserta ujian, 4.073 dipastikan gugur lebih dulu karena absen dalam ujian lalu. Sementara kuota jabatan yang dibuka dalam CPNS tahun 2013 ini hanya sebanyak 585 lowongan saja, sehingga diperkirakan persaingan pesertanya mencapai 1 : 48. (ara)

Pengamat Ekonomi dari ECONIT, Dr Henry Saparini kepada Koran Madura mengatakan, melihat perkembangan ekonomi domestik, terutama tiadanya langkah-langkah drastis pemerintah dalam memulihkan ekonomi, sudah hampir pasti nilai tukar Rupiah akan terus merosot.

Sebaliknya, merosotnya nilai tukar akan segera membebani ekonomi rumah tangga karena banyaknya komoditas, bahkan hingga kebutuhan dasar seperti beras dan garam, yang diimpor sehingga menguras devisa kita. Pada minggu kedua bulan Desember 2013, nilai tukar Rupiah terhadap US dollar tembus Rp 12.250.

"Dulu sebagian dari kita merasa senang dengan merosotnya nilai tukar karena membuat kinerja ekspor yang lebih baik akibat selisih kurs dan permintaan yang meningkat. Namun, dengan krisis yang masih terjadi di Eropa, pasar ekspor Indonesia menyusut drastis sehingga penurunan nilai Rupiah urung menjadi “blessing in disguise” bagi rakyat Indonesia", ujarnya, Senin (23/12).

Ia mengatakan, krisis pasokan komoditas strategis selalu dijawab dengan impor, menggambarkan pemerintahan yang mencari jalan pintas dan bukan tidak mungkin mencari rente dari kebijakan impor tersebut.

"Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan volume impor yang tinggi. Kenyataan ini sungguh ironis, mengingat Indonesia adalah negara yang cukup lengkap sumber daya alamnya. Ketergantungan terhadap impor membuat neraca perdagangan Indonesia semakin terpuruk," ungkapnya.

Kementerian Perdagangan memperkirakan defisit neraca perdagangan akan berada di level USD 6 – 8 miliar pada akhir 2013. Pada 2014 dapat dipastikan defisit ini akan lebih besar lagi. Tingginya impor BBM menjadi salah satu sumber defisitnya neraca perdagangan.

Menurut dia, pemerintah

Dr. Henry Saparini

Direktur Pelaksana ECONIT selalu menggantungkan pada impor untuk urusan makan rakyat. Impor bahan pangan dan beberapa komoditas yang sebenarnya dapat diproduksi dalam negeri bahkan menjadi barang ekspor, kali ini semakin memberatkan perekonomian.

"Selain impor BBM yang menyebabkan tingginya nilai dan volume impor, hingga hari ini Indonesia masih impor beras dari Thailand dan Vietnam," tegasnya.

Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 28 juta rakyat yang miskin. Ketahanan nasional untuk sektor pangan mutlak dibutuhkan. Pemerintahan yang akan segera usai ini harus berusaha menyelamatkan sektor tersebut dari permainan oknum-oknum. Beberapa tahun terakhir, Indonesia kehilangan petani dalam jumlah besar.

Ia menegaskan, sudah semestinya pemerintah melakukan proteksi sumber-sumber pangan yang kini mulai menyusut. Guncangan ekonomi Indonesia di akhir 2013 dapat dikatakan cukup parah dan bahkan berdasarkan statistik, kondisi Indonesia sekarang ini berada di level terendah semenjak krisis 1997-1998.

"Di bawah kepemimpinan kabinet “jalan pintas” ini, Indonesia hanya menjadi pasar bagi orang lain. Devisa terhisap oleh impor barangbarang yang sebenarnya bisa kita produksi sendiri sekiranya pemerintah berkomitmen dan

konsisten menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 dikhawatirkan menurun di bawah 6% yang berakibat pada menurunnya penciptaan lapangan pekerjaan dan penerimaan negara dari pajak.

"Gulungan masalah inilah yang mengakibatkan tidak terasa adanya peningkatan kesejahteraan yang signifikan, walaupun ekonomi Indonesia terasa menggeliat oleh konsumsi dalam negeri".

Pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar 6% telah dipastikan oleh kalangan pemerintah, BI dan pengamat tidak akan tercapai dan diperkirakan hanya akan berkisar antara 5,6 – 5,8%. Pemerintah juga telah merevisi realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2013.

Pada tahun inilah kita terpuruk di angka pertumbuhan di bawah 6% selama tiga tahun terakhir. Selain faktor global, sejatinya problem terbesar pertumbuhan ekonomi kita berasal dari dalam negeri yang sejak dulu tidak diambil keputusan tegas untuk menyelesaikannya.

Konsumsi energi dan kebijakan subsidi yang menguras devisa dan membuat masyarakat boros BBM, ekspor yang masih bernilai tambah rendah karena berasal dari bahan mentah, impor komoditas strategis karena pemerintah tidak berusaha menegakkan kebijakan pertanian dan peternakan untuk menjaga kesimbangan pasokan kebutuhan konsumsi saling mengkait menghasilkan kualitas pertumbuhan yang rendah sehingga rentan oleh terpaan faktor-faktor eksternal.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan menurunnya penciptaan lapangan kerja dan menurunnya penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan. Penurunan pertumbuhan ekonomi menghasilkan sejumlah akibat yang berujung pada kegagalan pembangunan dan tidak tercapainya kesejahteraan rakyat. (ara)

ASURANSI KESEHATAN

DPRD Jatim Anggap BPJS Bom Waktu SURABAYA Anggota komisi E DPRD Jatim, Kuswanto menyatakan bahwa sistem asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan akan diberlakukan mulai 1 Januari 2014 di seluruh Indonesia, berpotensi menjadi bom waktu. Menurutnya, masih banyak warga belum tercover.

"Padahal Jamkesda dan Jamkesmas adalah syarat untuk mendaftar menjadi anggota BPJS kesehatan yang dulunya bernama PT. Askes.

Ini seperti bom waktu saja.

Bisa meledak jadi masalah kalau tidak tertangani," kata Kuswanto pada wartawan, Senin (23/12).

Penerapan ini bisa jadi akan bermasalah karena sampai sekarang masih ada ratu-

Kuswanto

Anggota Komisi E DPRD Jatim san ribu warga yang belum terkover Jamkesda dan Jamkesmas di Jawa Timur.

Menurutnya, siapapun warga yang tidak memiliki keangggotaan PT. Askes dan

Jamkesda serta Jamkesmas tidak akan mungkin terlayani dalam sistem asuransi BPJS kesehatan.

"Basis pelayananya ada keanggotaan. Kalau tidak punya ya pasti tidak akan dilayani. Padahal di Jawa Timur yang tidak terdaftar itu kebanyakan petani, nelayan dan kelompok masyarakat miskin lainnya," ujar Kuswanto.

Masalah utamanya kata dia adalah pendataan warga yang lemah. Menurut Kuswanto selama ini pendataan menggunakan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang jangkauannya tidak sampai ke pelosok pedalaman.

"Untuk pendataan ke pelosok desa misalnya, BPS mengandalkan data dari ke-

lurahan. Padahal pendataan di keluarahan sendiri juga lemah. Karena itu kalau sistem pendataannya masih kacau, maka sistem apapun termasuk BPJS ini tidak akan memberi nilai lebih untuk masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, sebanyak 17.330.767 jiwa warga Jawa Timur terdata sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dari jumlah itu rinciannya adalah PNS 2.163.139 jiwa, Jamkesmas 14.001.871 jiwa, TNI 171.846 jiwa, Polri 71.542 jiwa dan Jamsostek 922.369 jiwa.

Mulai 1 Januari seluruh penduduk Indonesia dan orang asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia, minimal 6 bulan wajib menjadi peserta BPJS.(ddy)

ddy/koran madura

FASION SHOW. Sejumlah Polwan saat memperagakan fasion show dalam rangka memperingati Hari Polwan dan Hari Ibu, Senin (23/12).

PERINGATI HARI POLWAN-HARI IBU

Polwan Peragakan Fasion Show

JELANG NATAL-TAHUN BARU

Densus 88 Melatih Polrestabes Surabaya SURABAYA - Satuan Sabhara polrestabes Surabaya, saat ini menjadi pasukan elit dibawah kepemimpinan AKBP Gatot Repli Handoko, untuk mengantisipasi terjadinya suasana yang tidak Kondusif, kesatuan penghalau massa tersebut diterapkan pelatihan seperti Densus 88.

Satuan Sabhara yang mempunyai tugas menghalau massa tersebut, kini menda-

pat pelatihan lebih istimewa, diantaranya intelijen, Reskrim, SAR , menembak, yang selama ini tidak mereka dapat.

Menurut kasat Sabhara AKBP Gatot Repli Handoko, anggotanya sengaja diberi porsi pelatihan semacam Densus 88, untuk mengantisipasi Surabaya yang saat ini merupakan siaga satu.

"Anggota saya latih dengan sistem Densus 88,

kebetulan ada 6 anggota mantan densus, sekarang melatih anggota lainnya, dari analisa saat ini, menjelang natal dan Tahun baru Surabaya Siaga 1," Terang Gatot mantan Densus 88 tersebut.

Sedang Anggota yang sekarang terlibat dalam penjagaan gereja, adalah anggota pilihan yang sudah telatih, mereka sudah mengerti dengan

tugas sesuai protap yang ada dikesatuan saya dulu," Jelasnya.

Mereka saat ini merupakan wadah dalam pembentukan, banyak diantara mereka saat ini paham tentang Intilejen, Reskrim, bahkan penembak jitu, jadi kalau memang ada satuan lain yang akan menariknya, kami persilahkan sesuai dengan kemampuannya," tandasnya. (ddy)

SURABAYA - Sebanyak 28 Polisi Wanita (Polwan), peragakan fasion show di gedung mahameru Polda Jawa Timur Senin (23/12). Acara tersebut merupakan puncak memperingati hari Polwan ke-65 dan hari ibu.

Selain berjalan di Catwalk, para polwan diberi keterampilan cara berhias, agar tetap terlihat cantik, Polwan juga diberi pengetahuan cara memakai Jilbab, mengingat disahkannya polwan Berjilbab oleh Kapolri bulan lalu.

Menurut ketua Panitia,

AKBP Rosa Toma Setiawati, ini merupakan puncak hari peringatan Polwan 65 yang sengaja dibarengi dengan Hari Ibu ke 85, selain Fasion Show, polwan juga melakukan Bakti Sosial dengan membatu anak terlantar, mengunjungi Panti Jompo serta membagi Sembako kepada Pasukan kuning yang selam ini mempunyai peran membersihkan Kota Surabaya.

"Polwan dalam kodrat mempunyai dua tugas sekaligus, yakni mengabdi kepada

keluarga sebagai seorang ibu, serta Mengabdi Kepada Bangsa dengan tugas mebela Negara," Terang Rosa.

"Jadi polwan ini bukan hanya melati penghias taman, tapi merupakan sosok penting sebagai pagar bangsa dalam tugas keseharian yang diemban," papar Pendidik Madya tersebut.

Peringatan hari Polwan tersebut, dihadiri Kapolda Jawa Timur Irjen Unggung Cahyono didampingi istri, serta beberapa Pejabat jajaran utama semeru.(ddy)

LINTAS JATIM

5

SELASA 24 DESEMBER 2013 NO.0267 | TAHUN II

Banjir di Jatim Semakin Luas SURABAYA - Banjir kian meluas di Jawa Timur meski hujan masih dalam intensitas rendah hingga sedang pada Desember ini. Selain Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dan Kali Lamong yang beberapa pekan telah banjir, DAS di tiga daerah lainnya pun mulai terdampak banjir parah.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim menyebutkan, tiga daerah yang terdampak itu adalah Sampang, Pasuruan dan Jember. Setidaknya hingga saat ini banjir di daerah itu menyebabkan 24 desa terdampak.

Sampang misalnya, meluapnya kali Kemuning yang sudah akrab dengan langganan banjir tiap tahunnya itu, hingga Desember ini lokasi terdampak luapan banjir terpusat di Kota Sampang dengan 10 desa terdampak. Di antaranya Desa Paseyan, Panggung, Banyumas, Kamoning, Pangelen, Tanggumong, Gunung Maddah, Gunung Sekar, Rong Tengah dan Kelurahan Dalpenang.

Luapan Kali Kemuning sendiri ini diakibatkan kiriman air yang melimpah berasal dari Kedungdung, Robatal, Karang Penang dan Omben.

“Banjir Kali Kemuning ini masih belum parah, BPBD dan petugas setempat terus meningkatkan kewaspadaan di daerah yang menjadi langganan banjir ini,” ujar kepala BPBD Jatim, Sudarmawan,

ant/aguk sudarmojo

PERAHU BENGAWAN SOLO. Sebuah perahu tambang menaikkan penumpang di penyeberangan Bengawan Solo di Desa Ledokwetan, Kecamatan Kota, Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) beberapa hari yang lalu . Banjir luapan Bengawan Solo di daerah setempat mulai surut, namun kerugian banjir mencapai Rp 6,8 miliar lebih disebabkan ribuan hektare tanaman padi gagal panen, selain telah menelan empat korban jiwa.

Senin (23/12).

Selain Sampang, menurut Sudarmawan, dua daerah di wilayah Tapal Kuda yakni Kabupaten Pasuruan dan Jember lebih parah lagi. Kabupaten Pasuruan misalnya, daerah yang menjadi hilir dari sungai Welang, sungai Rejoso dan sungai Kedunglarangan ini, tercatat 3 kecamatan dan 9 desa telah terdampak banjir.

Daerah terdampak itu adalah Kecamatan Kraton meliputi Desa Tambakrejo, Desa Plinggisan, Desa Sidogiri dan Desa

Pulokerto. Kecamatan Pohjentrek terdampak di desa Sukorejo dan kecamatan Bangil di desa Masangan, Tambakan, Kalirejo dan Kalianyar.

“Pasuruan sejak awal Desember intejnsitas hujannya lebih sering, sehingga sungai yang ada pun tak sanggup menampungnya,” jelasnya.

Sementara banjir di Jember diakibatkan meluapnya Kali Lebeng, daerah terdampaknya pun mencapai dua kecamatan Kecamatan Tanggul yang meliputi Desa Sidomekar dan

Desa Sidomulyo dan kecamatan Semboro Tanggul Wetan. Serta akibat luapan Kali Tanggul yang juga menggenangi 2 desa di kecamatan Kencong yakni di desa Kraton dan Paseban.

Sebelumnya, banjir di Jatim lebih dulu terjadi akibat luapan sungjai Bengawan Solo yang melanda tiga daerah, Bojonegoro sebanyak 15 kecamatan terdampak yang menyebar di 96 desa, Tuban di 4 kecamatan terdampak yakni Semanding, Suko, Parengan, dan Singgahan dan di kabupaten

Lamongan yang melanda 4 kecamatan di Laren, Babat, Maduran dan Glagah.

Lalu daerah Gresik juga lebih dulu banjir akibat Kali Lamong di 7 kecamatan terdampak, yakni Laren, Balongpanggang, Cerme, Menganti, Kedamean, Benjeng dan Sedayu. Serta kota Surabaya juga terkena imbas dari luapan Kali Lamong pula, daerah terdampaknya ada di 2 kecamatan dan 3 Kelurahan yakni kelurahan Benowo, kelurahan Tambak Dono dan kelurahan Sumberejo. (ara)

OKP

Bulog Jatim Sulit Penuhi Target SURABAYA - Perum Bulog Divre V Jawa Timur mengaku kesulitan dalam menyerap kedelai milik petani karena harga komoditi tersebut melambung. Dari target serapan sebanyak 14 ribu ton, Bulog Jawa Timur baru mampu membeli kedelai petani sebanyak 210 ton.

Kepala Perum Bulog Divre V Jawa Timur Rusdianto kepada wartawan kemarin di Surabaya mengungkapkan, meski harganya diatas harga yang ditetapkan pemerintah, Bulog tetap membeli kedelai petani sehingga memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Harga pasar lebih tinggi sehingga daya serap Bulog jauh dari target. Tetapi kami tetap berupaya memenuhi 14 ribu ton, tapi saat ini serapan masih sekitar 210 ton dan masih jauh dari target," ungkap Rusdianto.

Adapun harga pokok pembelian sesuai Permendag No 25 dan 26/2013 sebesar Rp 7.450/kg. Namun, Bulog harus membeli dengan harga Rp 7.950-Rp 8.400/ kg . Pembelian itu, lanjut dia, di antaranya diperoleh dari Banyuwangi 41 ton, Bondowoso 36 ton, Probolinggo 19,7 ton, Bojonegoro 11,2 ton. Dari 210 ton kedelai sebagian besar telah disalurkan dan kini tersisa 9 ton.

"Kami akhirnya melepas selisih Rp 100-Rp 200 dari pembelian untuk menutup biaya transportasi saja,” tambahnya.

Adapun penjualan kedelai Bulog tersebut langsung bekerjasama dengan pengrajin tahu dan tempe serta koperasi pengusaha tahu tempe (kopti) dengan harga sekitar Rp 8.500/kg. Menurut dia, jika ada stok maka penjualan bisa langsung dilakukan, sehingga tak terlalu lama menyimpan di gudang. Walaupun langsung dijual, pihaknya pun tetap memiliki stok kedelai di gudang untuk cadangan yang sewaktu-waktu bisa didistribusikan. Dengan harga yang cukup tinggi tersebut, ia pun optimistis mampu meningkatkan minat dan gairah petani menanam kedelai.

“Dari pantauan di lapangan minat petani tanam kedelai cukup tinggi karena dinilai lebih menguntungkan. Jika panen banyak, maka serapan Bulog akan bisa lebih tinggi,” ucapnya.

Untuk kesiapan infrastruktur, Rusdianto mengatakan hal itu tak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, Bulog Jatim memiliki gudang di 14 lokasi yang bisa menampung sekitar 1.250.000 ton. Gudang itu bisa digunakan untuk penyimpanan kedelai, sekaligus beras.

"Biasanya, beras yang tersimpan digudang mencapai 700.000 hingga 800.000.

Nah, sisanya itu bisa digunakan untuk menyimpan kedelai. Intinya, kami siap, baik dari segi infrastruktur maupun pembiayaannya," pungkasnya. (han)

TERBAKAR CEMBURU

Suami Tikam Tetangga

Kandidat Ketum PMII Jatim Mulai Bermunculan SURABAYA - Kandidat Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur mulai bermunculan menjelang Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab) XXI di Kota Probolinggo, 26-29 Desember.

"Agenda dua tahunan itu akan diramaikan persaingan sejumlah kandidat ketua umum PKC PMII Jatim masa khidmat 2013-2015 untuk menggantikan posisi ketua umum sekarang, Fairouz Huda," kata ketua panitia pelaksana, Anang Romli, di Surabaya, Senin (23/12).

Hingga saat ini, ada sejumlah kandidat yang telah bermunculan dari beberapa cabang PMII di Jatim, di antaranya M.S Umam (Surabaya), Rusman Hadi (Sumenep), Hasanuddin Tiro (Probolinggo), Muhammad Junaidi (Ponorogo), Didik Ferdianto (Jombang), Benu Nuharto (Lamongan), Syafiuddin (Pamekasan), Muhaimin Azhari (Sidoarjo), dan Febrian Sandhi F (Jember).

"Untuk persiapan pelaksanaan Konkoorcab XXI PMII Jatim itu sendiri sudah mencapai 80 persen. Undangan kepada 31 cabang PMII se-Jatim sudah dikirim. Dari 31 cabang di Jatim itu ada 29 cabang yang punya hak suara dan dua cabang lainnya masih berstatus persiapan yakni Magetan dan Sampang, tapi panitia tetap mengundangnya," katanya.

Bahkan, katanya, Konkoorcab dari organisasi kemahasiswaan berhaluan ahlussunah waljamaah itu juga akan dihadiri hampir semua pengurus PMII tingkat komisariat dan rayon dari beberapa kampus di Jatim.

"Konkoorcab ini juga menjadi ajang silaturrahim antar kader PMII lintas cabang dan kampus. Kami memastikan Konkoorcab kali ini akan dihadiri sekitar 9.000 lebih kader PMII," katanya, didampingi sekretaris panitia pelaksana, Hasyim Asyari.

Ia menambahkan Konkoorcab XXI PMII Jatim dilaksanakan dengan ada beberapa agenda, di antaranya penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan PMII Jatim masa khidmat 2011-2013 di bawah kepemimpinan Fairouz Huda.

Secara terpisah, ketua umum Pengurus Cabang PMII Surabaya Ahmad Zairudin menegaskan bahwa pihaknya telah resmi memutuskan untuk mengusung dan merekomendasikan M.S. Umam sebagai kandidat ketua umum PKC Jatim masa khidmat 2013-2015.

"Sahabat Umam terbukti punya komitmen tinggi dalam mengawal PMII dan proses kaderisasi bagi kader, karena itu rapat pleno Badan Pengurus Harian PC PMII Surabaya pada Selasa (17/12) malam telah memutuskan namanya. Umam dikenal sangat dekat dengan cabang-cabang di Jawa Timur," katanya.

Ia menambahkan Umam secara kualitas dan kapabilitas juga telah memenuhi syarat untuk memimpin warga PMII di Jawa Timur. "Kami optimistis, bila sahabat Umam terpilih menjadi ketua umum PKC PMII Jatim untuk dua tahun ke depan akan benar-benar mampu membawa perubahan bagi PMII di Jawa Timur," katanya. (ant/edy/dik)

HARGA KEDELAI MELAMBUNG

ddy/koran madura

MIRAS. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta (jaket hitam) menunjukkan ratuasan miras merk terkenal berisi cukrik di Mapolrestabes Surabaya.

MINUMAN KERAS

Cukrik di Botol Miras Berbahaya

SURABAYA – Penggemar minuman keras (Miras) bermerk terkenal di Surabaya kini harus waspada, pasalnya Merk terkenal kini bukan jaminan aman dikonsumsi. Hal ini terbukti setelah Polrestabes Surabaya membongkar kasus Merk Miras terkenal yang ternyata berisi cukrik (Minuman keras produksi rumahan).

“Kebanyakan Merk yang dipalsukan berharga Rp 700 Ribu, kemudian diisi cukrik,” ujar Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Setija Junianta.

Diduga ratusan botol miras palsu tersebut telah beredar cafe-cafe atau tempat hiburan malam di Surabaya maupun kota lainnya, yang menjual miras dengan merk terkenal.

“Hati-hati bagi yang mengkonsumsi miras di cafécafé, karena miras palsu tersebut kemungkinan besar sudah beredar d tempat- tempat tersebut,” tambahnya.

Tersangka pemalsu miras dua orang, yaitu MGO (28) warga Dukuh Kupang Surabaya, dan SE (45) warga Asemrowo Surabaya. Keduanya ditangkap anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya, karena memalsukan isi miras merkmerk terkenal dengan men-

Hati-hati bagi yang mengkonsumsi miras di cafécafé, karena miras palsu tersebut kemungkinan besar sudah beredar d tempattempat tersebut,”

Setija Junianta

Kapolrestabes Surabaya goplosnya di home industri miras milik tersangka di kawasan Jl. Dukuh Kupang Surabaya.

Kombes Pol Setija Junianta mengatakan, kedua tersangka mengaku sudah melakukan hal tersebut selama enam bulan terakhir, dan telah mengedarkannya. Dari bisnis terebut kedua tersangka memperoleh keuntungan puluhan juta rupiah.

"Keuntungan tersangka dari setiap penjualan perbotolnya bisa mencapai Rp. 300 ribu," paparnya.

Kedua tersangka, kata dia, membeli botol-botol miras terkenal yang sudah kosong, kemudian mengisi dengan miras oplosan dan dipasarkan.

Dari tangan tersangka, Polisi berhasil mengamankan 36 krat bir Guinnes oplosan, 25 botol kosong berbagai merk, 401 botol miras merk terkenal seperti Hennesy, Chivas, Jack Danniel, dan lainnya. Selain itu juga diamankan alat pres tutup botol, selang, corong, alumunium foil, 4 pilok, 1 galon air mineral, 1 jerigen alkohol 96 %, serta 2 jerigan miras oplosan yang belum dimasukan ke dalam botol.

Sekedar diketahui, cukrik telah mengakibatkan tewasnya belasan warga surabaya. minuman keras tradisional terebut diketahui dioplos dengan metanol yang sangat berbahaya dan biasa digunakan sebagai bahan pembersih lantai.

Warga Negara Australia Liam Dawis (19) bahkan pernah menjadi korban keracunan metanol. Liam tewas setelah menenggak vodca yang mengandung Methanol di Rudy's Bar di Gili Tawang Lombok, 5 Januari 2013.(ddy)

SURABAYA - Hermanto (35) warga Jl. Krembangan Jaya Utara Gg. X Surabaya, menikam tetangganya sendiri, karena cemburu istrinya digoda. Kejadian tersebut bermula sejak tahun 2007, ketika Suyatno (45) sering menggoda istri tersangka.

Saat itu terjadi cekcok dan tersangka sempat melaporkan Suyatno ke pihak Kepolisian. Namun pihak kepolisian meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan surat perjanjian bermaterai.

Tidak lama berselang, Suyatno ditangkap Polisi karena kasus narkoba dan dijatuhi hukuman penjara.

Belum lama bebas dari penjara, Suyatno mengulangi perbuatannya, menggoda istri tersangka.

"Istri saya cerita kalau Suyatno menggoda dia lagi, saya tidak terima, hal itu sering dilakukan. Padahal sudah ada surat perjanjian diatas materai yang isinya tidak akan mendekati dan menggoda istri saya," kata Hermanto saat diinterogasi petugas, Senin (23/12).

Puncaknya, saat tersangka keluar rumah dan bertemu dengan korban pada Kamis

malam. Terjadi perkelahian dan akhirnya tersangka menusuk pinggang kanan korban.

Tidak hanya sampai disitu, kakak korban yang kebetulan berada dilokasi langsung memukul tersangka.

"Adik saya (Mustiko Kandi Triwaya usia 28 tahun) melihat saya dikeroyok dan mencoba untuk membantu.

Dia memukul kakak Suyatno," ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Bubutan, Kompol Suryo Hapsoro mengatakan pihaknya langsung melakukan penangkapan terhadap Hermanto dan Mustiko setelah mendapat laporan pihak keluarga korban.

"Kedua tersangka ini kami tangkap di rumahnya, karena laporan dari pihak keluarga korban atas kejadian penganiayaan tersebut," kata Suryo kepada wartawan.

Dari tangan tersangka, aparat mengamankan barang bukti sepotong kayu dan pisau lipat. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara lima tahun enam bulan, serta Undang Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951, tentang kepemilikan senjata tajam.(ddy)

ALAT TRANSPORTASI

Pemkot Akan Menyita Kereta Kelinci SURABAYA - Dinas Perhubungan Kota Surabaya bekerjasama dengan kepolisian, akan tertibkan seluruh kereta kelinci yang ada di Surabaya. Penertiban dilakukan karena kereta kelinci memang tidak memiliki izin.

"Kereta kelinci itu izin ketentuan teknisnya tidak ada, jadi ini sebenarnya ilegal," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi, Senin (23/12).

Menurut Eddi, seluruh transportasi jalan disyaratkan untuk mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Selain itu, proses modifikasi juga harus dilakukan dengan standar khusus yang dikeluarkan oleh Ke-

menterian Perhubungan.

Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan belum pernah mengeluarkan sertifikasi khusus bagi kendaraan jenis kereta kelinci ini. "Jadi kereta kelinci belum ada izin perakitan kendaraan," ujarnya.

Terkait hal ini, Dinas perhubungan dalam waktu dekat juga akan segera menggelar rapat koordinasi dengan kepolisian, untuk mendata dan melarang seluruh kereta kelinci di Surabaya.

Jika tetap membandel, tidak menutup kemungkinan kereta kelinci itu akan disita.

"Akan ditilang, tapi kalau tidak ada suratnya ya terpaksa disita," katanya.(ddy)

6

PROBOLINGGO

SELASA 24 DESEMBER 2013 NO.0267 | TAHUN II

PASAR

Pembagian Bedak Leces Mulai Diatur

hud/koran madura

PERTANYAKAN PROYEK. Anggota Dewan mempertanyakan banyaknya penyelesaian pekerjaan sejumlah proyek yang tidak tepat waktu, Senin (23/12).

Dewan Mengintai Proyek Kebijakan Harus Tegas Diterapkan PROBOLINGGO – Sejumlah proyek yang diperkirakan tidak akan seslesai sesuai kontrak, menuai sorotan Dewan. Pasalnya, banyak proyek yang kini masih jauh untuk diselesaikan meskipun waktu penggunaan anggaran menjelang pergantian tahun.

Akhirnya, Komisi C DPRD Kota Probolinggo dalam dengar pendapat (hearing), Senin (23/12).

Menurut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo, Nurkhamdani, mengatakan untuk proyek penunjukan langsung (PL) dan Pasca tidak membiarkan rekanan yang belum melaksanakan pekerjaanya masih mencapai 80 persen dan kurang dari 20 persen.

Pihaknya akan memberlakukan denda keterlambatan pekerjaan hingga memblack list rekanan atau memutus kontrak pekerjaan. “Kalau rekanan punya 1 sampai 3 CV, dinas PU tidak punya kewenangan untuk

PERATURAN

UU Desa Berpeluang Korupsi PROBOLINGGO - Disahkannya RUU desa menjadi Undang-Undang dinilai banyak kalangan rawan dengan tindakan korupsi.

Dengan demikian akan banyak kepala desa yang akan masuk bui jika tidak bisa menggunakan anggaran desa senilai 1 miliar sesuai dengan peruntukannya.

"Saya kira itu tergantung dari manusianya," ujar seorang anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Ribut Fadilah kepada wartawan, Senin (23/12).

Menurut dia, dengan disahkannya UU Desa tersebut, maka desa akan terbantu. Bahkan kondisi desa akan jauh dari kemiskinan. "Desa akan makmur nantinya dengan pemberlakuan Undang-Undang itu," tandas politisi dari PKB itu.

Kendati UU tentang desa itu sudah disahkan oleh pemerintah, tidak serta merta kemudian dana untuk desa itu bisa langsung cair. Melainkan melalui proses dan memakan waktu."Undang-Undang itu harus diperdakan dulu baru bisa direalisasikan," katanya.

Menurut Ribut, setelah undang-undang itu disahkan, kemudian dibukukan di lembaran negara di Kementerian.

Setelah itu turun ke Gubernur dan ke masing-masing daerah di seluruh Indonesia. "Jadi semua itu membutuhkan proses dan memakan waktu," timpal Ketua FKB itu.

Mengingat UU desa itu membutuhkan waktu, Ribut memperkirakan realisasi anggaran desa itu baru teralisasi pertengahan tahun 2014 atau awal tahun 2015 mendatang. (ugi).

melarangnya,”ujarnya.

Soal Adendum pekerjaanpekerjaan pasca, rekanan posisinya harus tahu dahulu.”Saya tetap terapkan denda. Sampai batas akhir denda tetap dijalankan. Batasnya 50 hari, kalau tidak diindahkan harus diputus kontraknya,”tegas Nurkhamdani.

Untuk proyek penunjukan langsung (PL), kata Nurkhmadani, proses pekerjaannya mudah. Namun kenyataan dilapangan terlambat, karena sebelum anggaran habis harus diterapkan denda dan pemutusan kontrak.”Kendalanya,

kami tidak bisa mendeteksi karena direkturnya sering berganti,”tandas mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ini.

Melihat penjelasan tersebut, anggota Komisi C DPRD Kota Probolinggo, Hamid Rusdi, menyatakan kebijakan harus tegas diterapkan. Karena kebijakan yang tegas akan dihasilkan proyek pembangunan yang berkualitas.”Tolong kondisi ini diperhatikan, jangan sampai pembangunan proyek hasilnya tidak berkualitas,”tegas politisi PKNU ini.

Disisi lain, untuk mendapat pekerjaan konsultan perencena tidak turut dilapangan. Karena banyak dilapangan konsultan jadi juru bicara pihak rekanan. Pimpro proyek tidak tahu penanggungjawab dilapangan.”Seharusnya pihak konsultan berpihak kepada pemerintah, bukan kepada

rekanan,”tegas Hamid Rusdi.

Menyikapi hal itu, Koordinator Konsultan Perencana Kota Probolinggo, Hari Pudjo, menjelaskan keterlambatan proyek pembangunan tidak tercapai hingga 20 Desember, pihaknya menyatakan tidak.

Pihaknya beralasan karena strat dari rekanan terlambat karena surat perintah kerja (SPK) terlambat. Sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa mundur selama tiga minggu.

Pihaknya mengaku, fakta dilapangan selalu lemah karena rekanan tidak mempunyai tenaga teknik. Justru yang ditugaskan dilapangan hanya mandor dan tukang. Terlebih lagi, keterlambatan stok material, dan sub aitem pekerjaan proyek banyak rekanan tidak tahu gambar.

“Paling lemah, ratarata menagerial rekanan kurang tenaga teknik. Sehingga pengawasan sulit

diterapkan,”terang Hari Pudjo.

Mendengar hal itu, Ketua Komisi A, haris Nasution, menyatakan bahwa konsultan harus mengeluarkan catatan untuk rekanan.”Jangan dibuat alasan lagi, kedepan harus lebih baik. Secara substansi, kaitannya dengan kontrak kerja terlambat, semua yang berkepentingan punya tanggung jawab moral,”pinta Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Terakhir, pihak DPU berjanji akan bertindak tegas terhadap rekenan yang terlambat menyelesaikan pekerjaan, walau kenyataannya banyak rekanan banyak mengandalkan kelayakan Bank, sehingga start pekerjaan sering terlambat.

“Sanksi sudah diterapkan, seperti denda dan pemutusan kontrak. Kalau sampai batas waktunya tidak selesai, segera diputus kontrak,”pungkas Nurkhmadani.(hud).

PENERAPAN ZONASI

Dewan Menilai Penertiban Alat Peraga Lamban PROBOLINGGO – Penertiban alat peraga kampanye di Kota Probolinggo dinilai lamban yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo. Bahkan, anggota Dewan mendesak pihak terkait agar segera merealisasikan penertiban atribut tersebut, karena sudah melanggar ketentuan.

Hal itu terungkap dalam dengar pendapat (hearing) bersama Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Senin (23/12).

Menurut, Komisioner KPU Kota Probolinggo, Eko Purwanto, mengungkapkan surat tentang penerapan Zonasi sudah diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Namun penerapan Zonasi masih terlambat. Spesifik masalah dana kampaye dan peraturan Zonasi.

Selanjutnya, Ketua Panwas Kota Probolinggo, Moh. Ilman, mengungkapkan berkenaan dengan penertiban alat peraga. Memang benar Kota Probolinggo penerapan Zonasi terlambat. Kami mencoba memberikan pemahaman peserta pemilu menertibkan alat peraganya yang tdak sesuai dengan material, baik berkenaan dengan ijinnya.

“Diwilayah Zonasi tidak

HEARING. Suasana hearing mempertanyakan penertiban alat peraga di wilayah Kota Probolinggo.

jenis, baik pedagang sayur maupun pedagang yang menjual baju. Namun untuk lokasinya, akan ditata sesuai dengan jenis barang jualannya.

“Kala ditata dengan baik, pedagang tidak amburadul dalam penjualanya. Upaya itu bertujuan untuk memperindah tampilan pasar Leces,” terangnya.

Sedangkan pedagang yang akan menempati, lanjut dia, lokasi bedak akan ditata. Kalau tidak dilakukan seperti itu dihawatirkan pedagang akan rebutan tempat.“jadi akan atur masalah lokasi itu. Sehingga pedagang tidak bergejolak,” tandas Alim Susilo.

Sementara itu, jumlah semua pedagang yang ada di tempat tersebut keurang lebih 200 pedagang. Data tersebut, di ketahui ketika ada pendataan yang dilakukan oleh pihaknya. “Kalau kemarin sebelum terjadi kebakaran jumlahnya sulit di ketahui. Namun setelah terjadi bencana tersebut pedagang mulai mengurus kios yang terkena kebakaran,” pungkasnya.(fud)

NATAL DAN TAHUN BARU 2014

Polres Siap Melakukan Pengamanan PROBOLINGGO - Menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2014, pihak kepolisian Polres Probolinggo akan melakukan upaya pengamanan.

Pengaman terdiri dari pihak kepolisian TNI, Satpol PP, dan Banser.

Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro, mengatakan kegiatan pengaman Operasi Lilin 2013 ini, untuk menyambut Natal dan Tahun Baru 2014." Pengamanan kita fokuskan pada kegiatan-kegiatan masyarakat. Khusunya perayaan natal dan tahun baru di tempat keramaian," katanya, Senin (23/12) .

Menurutnya, pelaksanaan pengamanan dimulai Senin (23/12) malam. Sebelum pelaksanaan kegiatan Natal, petugas akan kembali melakukan sterilisasi di gedung-gedung gereja yang ada di Kabupaten Probolinggo.

“Nanti pada malam tanggal 24, sebelum perayaan Natal kita akan melakukan sterilisasi gereja. Kali ini akan melibatkan anggota termasuk dari anggota Brimob," ucap AKBP Endar Priantoro.

Dalam pengamanan operasi lilin tahun 2013 ini,

lanjut AKBP Endar Priantoro, Polres Probolinggo akan melibatkan semua element masyarakat termasuk dari anggota Banser. Dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di wilayah Kabupaten Probolinggo tampak berjalan damai.

"Tentunya kami juga libatkan personil anggota Brimob untuk pengamanan natal dan tahun 2013 ini.

Bahwa tolerasi dan kerukunan antar umat beragama sangat tinggi,"tandasnya.

Disamping itu, dalam pengamanan pelaksanaan perayaan Natal nanti pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap para jemaat gereja yang akan ikut kebaktian, termasuk akan memeriksa barang bawaan.

Sementara itu, Ketua Satuan Koordinator Cabang (Satkorcab) Banser Kabupaten Probolinggo, membenarkan ikut sertanya anggota Banser dalam pengamanan hari Natal. Banser yang akan diturunkan dalam pengaman tersebut sekitar 100 pasukan yang disebar diseluru gereja yang ada di kabupaten Probolinggo. (fud)

ASET DAERAH diperkenankan memasang gambar perorangan. Pukul 00.00 WIB partai sudah melakukan komitmen batasan waktu untuk melakukan penertiban gambar,”ujarnya.

Putut Gunawarman, meminta segera mungkin keluhan terkait masalah anggaran untuk penertiban gambar di wilayah Zonasi. Ada benner sesuai ijin, tapi pemasangannya melanggar wilayah Zonasi, ini wewenang Satpol PP. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo, As’ad Anshari, menegaskan aturan tinggal aturan kalau zonasi tidak segera diterapkan, dimana pihak Satpol PP sudah ditanya, apakah anggaran pen-

ertiban gambar anggarannya apa sudah cukup, pihak Satpol PP menjawab sudah cukup.

“Kalau memang sudah jelas melanggar aturan, baik calon DPR RI atau incumbent harus ditindak tegas sesuai aturan, jangan tebang pilih,”tegasnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Satpol PP, Sudianto, mengatakan dari KPU ada toleransi yang seharusnya dilakukan Minggu, (22/12) pukul 00.00 WIB, namun pihaknya berjanji akan segera melaksanakan penertiban alat peraga sesuai peraturan Zonasi.

Secara terpisah, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Iwan Setyawan, mengungkapkan

pada prinsipnya mendukung dan akan memback up segala kegiatan yang dilakukan KPU Kota Probolinggo. Bahwa upayakan diselesaikan segera mungkin, karena kita punya tanggung jawab untuk pengamanan masalah Natal di 14 gereja.

Untuk mengintensifkan dan mengelola penertiban alat peraga, pihaknya meminta agar lintas sektor memberikan pemahaman kepada masyarakat.”Kalau sebelum tanggal 25 Desember dengan SARA. Kami membuat dua alternatif, mulai hari ini sampai tangal 24 Desember. Kalau belum selesai dimulai selesai tahun baru,”pungkas AKBP. Iwan Setyawan.(hud).

HASIL PANSUS

Dewan Setujui Empat Raperda PROBOLINGGO - DPRD Kota Probolinggo menyetujui empat Raperda dalam sidang paripurna penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus). Keempat Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Raperda perubahan atas Perda Nomer 5 Tahun 2011 tentang Retribusi perizinan tertentu,

PROBOLINGO Pembangunan bedak pasar baru Leces Kabupaten Probolinggo setelah terjadi kebakaran tahun 2012 lalu sudah mulai rampung.

Untuk pedagang yang akan menempati bedak, pihak pengelola pasar sudah mulai dilakukan.

Menurut Koordinator Pasar Leces, Alim Susilo, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan pedagang pasar sebelum menempati bedak tersebut.”Bedak sebelum ditempati, pedagang harus terdata nama dan alamatnya,” katanya, Senin,(23/12).

Menurutnya, upaya yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan para pedagang yang ada di pasar. Pedagang yang menjual, rata-rata berasal dari desa di Kecamatan Leces.”Mayoritas pembeli yang datang ke pasar Leces berasal daeri orang-orang yang ada di sekitar wilayah itu,” ujar Alim Susilo.

Gedung bangunan dan los pasar, lanjut Alim Susilo, akan ditempati para pedagang dari semua

pengelolaan cagar budaya dan Raperda tentang Irigasi.

Juru bicara pansus 1, Sugiono menjelaskan, jika perencanaan RPJPD tersebut harus melibatkan stakeholder agar dapat menampung aspirasi masyarakat Kota Probolinggo. "Itu yang menjadi salah satu saran dari pansus I terkait persetujuan dengan keempat raperda ini," katanya, Senin (23/12).

Menurut dia, pansus I kebagian membahas masalah Raperda RPJPD dan perubahan atas Perda Nomer 5 tahun 2011. Selain membahas masalah RPJPD, pansus I juga membahas tentang retribusi perijinan.

Sementara itu, pansus II membahas masalah Raperda Irigasi dan Raperda tentang pengelolaan cagar budaya yang ada di Kota Probolinggo.

Meski dalam rapat paripurna itu, pansus II telah menyetujui, namun tetap ada beberapa saran yang disampaikan.

Rapat paripurna penyampaian laporan hasil kerja pansus tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, H. Sulaiman dan dihadiri oleh Wakil Walikota Probolinggo, Bandyk Soetrisno dan sejumlah pejabat teras Pemkot Probolinggo.(ugi).

Wisatawan Asing Berdatangan ke Bromo PROBOLINGGO - Menjelang Natal dan Tahun Baru, wisatawan manca negara mulai mendatangi obyek wisata gunung Bromo. Hal ini terlihat banyaknya pada turis di terminal Bayuangga, Kota Probolinggo. Banyaknya turis berdatangan itu membuat para taksi jurusan terminal - Bromo panen penumpang.

Sejumlah awak sopir taksi saat dikonfirmasi menjelaskan, jika para turis itu memang hendak ke Bromo.

Bahkan, para turis yang berdatangan itu sudah sejak Minggu (22/12) kemarin.

"Mulai kemarin sudah banyak turis yang hendak ke Bromo," ujar seorang sopir, Misnaji kepada wartawan, Senin (23/12).

Dia mengatakan, menjelang hari Natal ini banyak penumpang yang hendak ke Bromo. Apalagi, saat ini bersamaan dengan hari liburan sekolah. Meski bersamaan dengan hari liburan sekolah, namun mayoritas penumpang Bromo berasal dari para

wisatawan. "Kalau yang wisatawan lokal jarang yang naik taksi," terang dia.

Wisatawan lokal yang hendak berlibur ke Bromo kebanyakan menaiki kendaraan sendiri. "Yang banyak memang penumpang turis," katanya lagi.

Misnaji menjelaskan, banyaknya penumpang wisatawan manca negara memang tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Persoalannya, mereka kebanyakan mencarter kendaraan sendiri di travel.

Apalagi, di daerah terminal Bayuangga itu terdapat beberapa travel yang melayani jasa antar ke Bromo.

Menjelang hari Natal dan Tahun Baru ini, tidak hanya menguntungkan awak sopir taksi. Namun juga para pedagang asongan yang ada di kawasan obyek wisata Bromo. Khususnya pedagang topi dan asosiaris Bromo.

Saat menjelang Natal sampai tahun Baru seperti ini, kebanyakan dagangan mereka tidak sampai sehari ludes terjual.(ugi).

OPINI

7

SELASA 24 DESEMBER 2013 NO. 0267 | TAHUN II

Elegi Anak Negeri

salam songkem

Makna Kelahiran

S

elamat Natal bagi saudara Kristiani yang merayakannya di setiap tanggal 25 Desember. Natal diharapkan memberikan kedamaian, ketenangan jiwa.

Selalu begitu di setiap waktu. Sebab dalam kelahiran selalu punya tiga dimensi makna.

Pertama, kelahiran membawa misi penyebar kasih sayang dan kedamaian. Kedua, kelahiran merekomendasikan kehormatan dan kemuliaan. Ketiga, kelahiran mengemban amanah dan memikul tanggungjawab terhadap dirinya, sesamanya, dan lingkungan alam sekitarnya pada konteks garis hidup horisontal. Sedangkan pada atmosfer hidup vertikal, setiap jiwa bertanggungjawab terhadap Yang Maha Esa. Ketika negeri ini lahir, Bapak Bangsa ingin perang berakhir dan berganti kasih. Sebab saat itu, peperangan muncul tidak saja menyangkut anak negeri dengan penjajah. Peperangan juga terjadi antaranak negeri. Peperangan terdahsyat saat itu ketika setiap jiwa bertempur sengit, melawan dirinya sendiri, tanpa kendali. Saat itu pula, segenap jiwa mengalami kegagalan dalam memerangi angkara, pada dirinya sendiri. Padahal, substansi kelahiran adalah damai dan kasih.

Di jaman modern, terjadi pergeseran makna kelahiran.

Di Kristiani misalnya, ucapan Merry Christmas dimigrasi oleh sekelompok orang mencadi Happy Holidays atau Best Wishes for the Holiday Season dan semacamnya. Pohon Natal pun mulai tidak disebut sebagai Christmas Tree tetapi Holiday Tree. Itulah sebabnya, di Amerika Serikat pernah ada kelompok Kristen Konservatif yang berdemo, memboikot toko yang memasang iklan tanpa Christmas, melainkan memakai istilah Holiday Season. Ini contoh sekularisasi maknta kelahiran.

Hari kelahiran pada umat muslim, belakangan mengalami migrasi sebagai ritual an sich. Padahal hari kelahiran pada muslim sebentuk momentum untuk mengenang nabi dan meneladinya semaksimal mungkin dalam setiap derap kehidupannya. Kelahiran yang disebut maulid dalam tradisi islami lebih bernuansa ritualitas daripada mewujudkan substansi atas peringatan suatu hari kelahiran.

Kedaiaman atas kelahiran, serumpun kesanggupan untuk saling berdamai, bukan sama-sama bermusuhan untuk sesuatu yang dianggapnya berbeda tentang arogansi dan kepongahan. Tetapi sebagian bangsa ini congkak, apapun agamanya dan lupa pada makna kelahiran yang kasih dan damai. (*)

Anak bangsa adalah aset berharga yang kelak akan menjadi cikal bakal maju dan berkembangnya suatu negara. Dipundaknya tanggung jawab kepemimpinan bangsa ini berada, “pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan” (al-hadits). Dengan demikian segala konsekuensi harus siap ditanggung oleh negara, termasuk menjamin pendidikan generasi penerusnya sebagaimana termaktub dalam kitab undang-undangnya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

S

umber daya alam (SDA) yang melimpah saja tidak cukup sebagai penentu kemajuan suatu negara.

Begitu juga dengan beragamnya sumber daya manusia (SDM) juga tidak menjamin perkembangan signifikan kedepan jika hanya “juara” secara kuantitas, bukan kualitas. Dengan SDM yang berkualitas, sebuah negara yang minim akan SDA sekalipun sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju.

Dalam konteks ini, artinya subjek yang berperan penting dalam merubah nasib bangsa adalah negara dan masyarakat. Bagaimana cara men-

gelola SDA yang dimiliki dan kemampuan melihat potensi SDM-nya untuk memajukan bangsa, yang tentunya dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikuasainya.

Bukan justru hanya menggantungkan diri pada SDA tanpa memaksimalkan pengelolaanya.

Pendidikan dalam hal ini turut memainkan peran dalam mencetak SDM yang unggul dan kompetitif.

Terutama pendidikan formal, harus mampu membuka kesempatan bagi siapapun, dari kalangan manapun untuk dapat bertransformasi menjadi pribadi yang kaya wawasan dan memiliki kematangan dalam berpikir.

Seperti halnya hak setiap individu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, maka setiap individu berhak untuk mendapat pendidikan yang layak. Pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih fokus menjadi fasilitator yang membuka pintu kesempatan untuk memenuhi hak pendidikan setiap anak bangsa.

Namun, masih terdapat berbagai permasalahan kompleks yang disayangkan. Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana mestinya masih tersendat oleh banyaknya kepentingan.

Anak-anak di berbagai pelosok Negeri senantiasa menunggu uluran tangan yang seharusnya mampu membawa mereka keluar dari dunia sempit dan menunjukkan sisi lain dari kecerahan dunia. Mereka berhak menikmati proses pembelajaran yang akan menjadi modal bagi pengembangan dirinya yang pada akhirnya sampai pada pengembangan bangsa dan negaranya.

Di perbatasan negara tetangga adalah contoh miris nasib anak-anak bangsa. Di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara masih didapati potret-potret memprihatinkan. Fakta-fakta yang secara tidak langsung mencerminkan bagaimana wajah Indonesia saat ini dan tentu saja merupakan bayangan

tentang masa depan bagaikan tertutup awan mendung.

Realitas yang sering disoroti adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Bukan hal yang mengejutkan, mengingat letak-letak daerah perbatasan yang cukup terisolir dan jauh dari pusat kota. Akses yang lebih mudah justru didapatkan dari negeri tetangga untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk pendidikan.

Bukan saja masalah fasilitas yang bersifat materi—seperti bangunan sekolah dan ketersediaan buku pelajaran—tetapi juga jumlah dan kualitas pengajar menjadi masalah. Lokasi yang sulit dijangkau menantang siapa pun yang ingin terjun mengajar, untuk berjuang lebih keras. Dibutuhkan jiwa patriotis, tekad kuat, dan ketulusan jiwa bagi yang ingin melibatkan diri dan mengabdi. Banyak guru-guru yang ditugaskan untuk membagikan ilmunya di daerah-daerah tersebut menyerah pada keadaan.

Keadaan ini menimbulkan celah dan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh negara tetangga, Malaysia.

Pengajar- pengajar dari Malaysia justru terlihat lebih antusias dan lebih konsisten dalam menanggapi permasalahan ini. Sebuah permasalahan yang seharusnya ditangani dengan baik oleh pemimpin negeri ini, jika saja mereka dapat melihat jauh ke depan dan menyadari potensipotensi yang mungkin muncul, justru dari daerah yang belum tersentuh keadilan.

Kejadian ini pun ternyata belum mampu menimbulkan kesadaran masyrakat Indonesia. Padahal sesungguhnya negeri ini telah dipermalukan oleh ketidakberdayaanya sendiri.

Baik pemerintah, maupun masyarakat masih tampak tenang-tenang saja dan belum muncul reaksi yang signifikan menanggapi persoalan ini.

Hal yang lebih memprihatinkan lagi yaitu kenyataan bahwa dalam

proses kegiatan belajar mengajar (KBM) mereka diarahkan untuk lebih mencintai negara tetangga, seolah mereka merupakan bagian yang sah dari negara tersebut. sekali lagi kita dipermalukan melalui sebuah ironi.

Di tanah yang disebut-sebut masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia, setiap kali upacara bendera yang pertama kali terdengar justru lagu kebangsaan Malaysia. Lagu “Indonesia Raya” kalah pamor di negeri sendiri.

Sebagai reaksinya, apakah bangsa pantas teru menerus menyerukan bahwa Malaysia telah mencuri salah satu aset masa depan bangsa ini?

Atau juga ingin menuduh anak-anak di pelosok itu sebagai pengkhianat bangsa? Sebelum terjebak dalam pemikiran-pemikiran semacam ini, akan lebih bijaksana jika bangsa ini mau berlapang dada dengan menyadari kesalahan-keasalahannya.

Harus ada upaya yang konkret untuk menutup rapat celah-celah yang memungkinkan negeri tetangga mengklaim hak bangsa ini. Dalam konteks ini, secara sikologi anak-anak bangsa yang tak tersentuh keadilan tersebut hanya ingin memenuhi kebutuhan mereka akan pengetahuan dan hak mereka akan pendidikan.

Tuntutan bukan terletak pada pembangunan fasilitas sekelas kota metropolitan. Hanya sekedar kemudahan akses yang sudah selayaknya didapatkan seorang yang menjadi warga sah suatu negara. Pemerintah juga seharusnya dapat membuktikan melalui pembekalan para pendidik dengan semangat dan kecintaan dalam mengabdi. Sehingga mengajar merupakan panggilan bukan sebuah profesi untuk sekedar memenuhi materi. Wallahu a’lam bi al-shawab.= *) Staf pengajar di Paud Islam Mellatena, Penerima Besiswa Unggulan Monash Institute untuk IAIN Walisongo Semarang.

Rahasia BPJS

S

istem asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014, tinggal 7 hari lagi. Namun masyarakat di pedesaan, terutama yang ada di Madura, masih belum banyak yang mengetahui program tersebut. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi BPJS tidak terlaksana dengan baik, sehingga terkesan hanya milik kalangan elit. Terbukti yang terdaftar dalam program tersebut sejauh ini hanyalah kalangan elit, seperti PNS, TNI, Polri, dan Jaskesmas serta jamsostek.

Sementara rakyat miskin lainnya, yang mayoritas petani dan nelayan, terutama di Jawa Timur, hingga kini masih banyak yang belum terdaftar dalam program BPJS tersebut.

Padahal menurut Anggota komisi E DPRD Jatim, Kuswanto, siapa pun warga Indonesia, termasuk petani dan nelayan, bahkan warga asing pun selama telah menetap di Indonesia selama 6 bulan wajib menjadi peserta BPJS. BPJS Kesehatan sejatinya untuk semua warga Indonesia, termasuk orang miskin bukan halangan untuk terdaftar dalam program jaminan kesehatan tersebut. Sebab pemerintah telah menganggarkan subsidi untuk iuran bagi masyarakat miskin. Bukan main dana yang telah disiapkan pemerintah untuk masyarakat miskin sebesar Rp 15,9 triliun dari APBN untuk mensubsidi asuransi kesehatan warga miskin.

Realitanya warga miskin yang notabene petani dan nelayan ternyata minoritas, untuk tidak mengatakan tidak ada yang terdaftar dalam program jaminan kesehatan tersebut.

Karena itulah, dipastikan subsidi yang disiapkan pemerintah itu hanya akan dinikmati oleh warga kalangan menengah ke atas, bukan warga miskin sebagaimana yang diinginkan. Itu terjadi karena rakyat miskin masih banyak yang belum mengetahui program asuransi tersebut sehingga tidak terdaftar didalamnya.

BPJS tak ubahnya lembaga asuransi lainnya, sebenarnya sangat dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hanya saja tidak semua rakyat Indonesia bisa mengikuti program tersebut, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, sosialisasi BPJS tidak menyeluruh sehingga banyak warga miskin tidak mengetahui program tersebut.

Kedua, banyak warga yang tidak mampu membayar iuran yang telah ditentukan, setiap orang Rp 22.000 per orang per bulan. Meskipun begitu, sejatinya warga miskin pun berhak mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan atas mereka, walau harus dibayarkan oleh pemerintah. Akan tetapi, ternyata tidak semua warga miskin di Indonesia dapat menikmati program jaminan sosial kesehatan tersebut, karena mereka tidak terdaftar didalamnya.

Tidak hanya itu, subsidi belasan triliun yang dikucurkan pemerintah, yang sejatinya untuk membayarkan jaminan kesehatan warga miskin, diperkirakan tak akan bisa dinikmati oleh warga miskin. Karena terbukti yang terdaftar dalam program BPJS Kesehatan tersebut terdiri dari kalangan menengah ke atas, yang semestinya tidak berhak menikmati subsidi pemerintah tersebut.

Untuk itulah, pengelolaan BPJS hendaknya dilakukan secara baik. Harus ada pendataan ulang agar peruntukan subsidi iruan asuransi kesehatan yang disiapkan pemerintah tersebut benar-benar tersalurkan untuk mereka yang berhak memperolehnya. (*)

A

Pembebasan Perempuan

Peringatan seremonial Hari Ibu saban tahun di negeri ini adalah sebentuk penghormatan atas pengakuan integritas serta kemuliaan intelektual perempuan. Bermula dari Kongres Perempuan Indonesia di zaman Belanda (22-25 Desember 1928), perempuan-perempuan tangguh berkumpul dan memusatkan pikiran, tenaga, dan kemauan untuk menunjukkan identitas gender dalam upaya bergerak melawan kolonialisme.

S

ejarah Indonesia mencatat peranan besar para perempuan tangguh nan intelek macam Cut Nyak Dien, RA. Kartini, Rohana Koedus, Fatmawati dalam menghimpun nafas perlawanan walau mereka hidup tak segenerasi.

Mereka adalah representasi perempuan Indonesia di zaman perjuangan yang ikut serta menyingsingkan lengan mendobrak kebekuan peran perempuan kala itu. Representasi mereka menghasilkan perubahan nalar perempuan Indonesia. Mafhum, Indonesia masih terjebak sistem feodal; perempuan dinyatakan melalui setumpuk tugas domestik dan nunutmanut kepada lelaki-suami. Namun, perempuan Indonesia macam mereka mengubah stigma feodal dengan gebrakan monumental. Mereka berhasil membuktikan perempuan mampu menjadi garda depan, inovator, bahkan mengajari perempuan

lainnya untuk berpikir melampaui zamannya.

Sejarah perempuan di masa perjuangan kemerdekaan adalah spirit dan ide besar melanjutkan ruh perempuan hebat di masa kini. Zaman dengan cepat berubah. Pandangan feodal yang menomorduakan kaum hawa semakin terkikis habis meski dalam realita kerap masih dijumpa. Jika di zaman Orba, nasib perempuan mengalami kemunduran akibat sistem politik patriarkal.

Peran perempuan atau ibu sebatas menjadi penggembira atas kebijakan elite yang hampir seratus persen dijalankan kaum adam. Peran perempuan sengaja diasingkan dari pengambil keputusan publik. Tradisi feodal terus dijalankan dengan akibat perempuan hanya leluasa di sumur (mencuci), dapur (memasak), dan kasur (bersenggama). Maka, zaman Orba menahbiskan jajaran perempuan berhenti pada perkumpulan Ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

Kini, perempuan telah berubah.

Lepas keran reformasi menghasilkan transformasi peran publik dan kemerdekaan dari pembiasan gender.

Reformasi menahbiskan perempuan sebagai komandan tertinggi. Perempuan terbukti bisa menjadi kepala negara. Kuota 30 persen adalah perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pintu besar menggugah spirit untuk ikut serta membangun negara dan bangsa.

Sayangnya, reformasi masih menyisakan penindasan baru atas perempuan. Keterbukaan dan transparansi membawa persoalan lain dan menyasar kaum hawa. Miris melihat tenaga kerja perempuan (TKW) negeri ini mengantre menunggu hukuman mati di negeri orang. Mereka didakwa bersalah karena berbuat kriminal.

Mereka sebenarnya mengetahui cerita miris konsekuensi menjadi TKW. Namun, atas nama tuntutan kelangsungan hidup, terpaksa dijalani. Apalagi di negeri sendiri dirasa tak memberi kesejahteraan.

Negara setengah hati membekali mereka dengan serangkaian pelatihan. Kalaupun ada, hanya sekadar saja. Padahal mereka dielu-elukan

sebagai pahlawan devisa negara.

Bandingkan dengan TKW asal negara ASEAN lainnya yang diwartakan begitu profesional sehingga digaji besar dan diperlakukan secara patut oleh si majikan.

Kontras sekaligus sedih melihat nasib TKW kita. Selain diperlakukan semena-mena, digaji rendah, pun selalu menjadi korban penyiksaan majikan dan uniknya berakhir dengan kabar divonis pancung. Padahal, mereka sejatinya merupakan perempuan tangguh. Ibu yang mempunyai tekad mulia. Sayangnya, negara acapkali gagal memberikan perlindungan. Pun, fenomena TKW kita menyeruakkan fakta eksplisit bahwa pendidikan di negeri ini masih bias gender. Perempuan hanya puas berpendidikan rendah akibat laku feodal yang masih ada.

Perempuan menjadi magnet dan daya pikat yang berujung pada penggalian nilai jual bersifat finansial.

Perempuan masih terpasung dalam alur agresi kemolekan tubuh sebagai sasaran ekonomi menjanjikan.

Apalagi kapitalisme selalu menjadikan perempuan sebagai umpan penarik keuntungan yang besar. Logika ekonomi yang sebenarnya tak mengenal urusan gender, kemudian tereduksi dan bermuara pada penghinaan martabat perempuan. Perempuan ditempatkan berjejer di samping pameran mobil dan acara diskon produk elektronik.

Tak ada alur logis mengapa perempuan seperti dikonsep sedemikian menjadi daya tarik yang menjual. Yang ada adalah keprihatinan akan nihilnya penghormatan pada perempuan.

Logika ekonomi modern juga memaksa perempuan berposisi lemah sebagai tuntutan pasar dengan ragam ekspresi penelanjangan tubuh atas nama ekspresi seni. Sayangnya, pelarangan ekspresi keagamaan sering dijumpa dengan tamsil pelarangan memakai jilbab karena mungkin dirasa akan mengurangi omzet penjualan.

Persoalan lain adalah pelecehan seksual di ruang publik. Perdagangan manusia yang selalu menunjuk hidung perempuan sebagai kor-

ban. Kejahatan yang tiada habisnya memberikan tamparan keras bahwa terlalu kompleks permasalahan yang mendera perempuan. Lemah ekonomi, pendidikan, dan budaya adalah pemicu nasib perempuan terus-menerus dipinggirkan.

Dalam tataran agama, perempuan tak ada bedanya dengan lelaki.

Kedekatan si hamba dengan Tuhan tak diukur berdasar jenis kelamin. Semua setara di hadapan Sang Pencipta.

Petuah bijak “surga di atas telapak kaki ibu” adalah dukungan agama sekaligus penegas kemuliaan kaum hawa. Perihal akses pemerolehan pendidikan, agama pun menjadi pelopor kebangkitan perempuan untuk samasama mendapatkan akses pendidikan sesuai sabda Nabi Muhammad SAW: Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi lelaki dan perempuan. Jadi, agama bagi sejatinya mengusahakan kemerdekaan perempuan.

Dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam menciptakan kehidupan perempuan yang bermartabat. Tidak saja peran negara dalam menciptakan payung hukum, perluasan peran perempuan di ruang publik, serta keadilan kesempatan kerja. Pun kesadaran masyarakat untuk mengubah pola pikir budaya feodal dengan membuka lebar kesempatan sama rata terutama dalam pemerolehan akses pendidikan.

Masih maraknya praktik pernikahan siri dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah pekerjaan rumah yang masih tersisa. Kita pun membutuhkan sokongan klaim teologis yang membebaskan perempuan agar teks agama tidak seenaknya diperah dan ditafsirkan sesuai selera budaya patriarki. Sudah saatnya perempuan mencecap pembebasannya dengan tentunya menjadi mitra kaum adam demi mewujudkan keadilan peran dalam membangun bersama kemakmuran bangsa tanpa ada lagi ungkapan sarkastis, “Karena kamu adalah perempuan” lantaran peringatan Hari Ibu bukan sebatas acara seremonial semata.= *) Pemerhati Sosial UIN Yogyakarta.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

KORAN 8 MADURA

OLAHRAGA SELASA 24 DESEMBER 2013 NO. 0267 | TAHUN II

SELASA

8

24 DESEMBER 2013 No. 0267 | TAHUN II

Inter “Kaisar” Milan

Penyerang muda Real Madrid Jese Rodriguez (kiri) tampil sebagai pahlawan kemenangan timnya dengan gol yang dicetaknya pada menit ke-82. Madrid berhasil menaklukkan tuan rumah Valencia dengan skor 3-2 di Stadion Mestalla, Senin.

Madrid Menang Dramatis Trigol Pedro Antar Barca Kalahkan Getafe MADRID - Tuan rumah Valencia harus mengakui keunggulan tamunya Real Madrid, setelah takluk 2-3 pada lanjutan La Liga Spanyol di Stadion Mestalla, Senin (23/12) dini hari WIB. Tetapi kemenangan Madrid harus diraih secara dramatis karena gol kedua tim bak berbalas pantun. Tiga gol Los Galacticos dilesakkan oleh Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo dan Jese. Sedangkan dua gol Valencia dilesakkan Pablo Piatti dan Jeremi Mathieu.

Madrid unggul duluan berkat gol Di Maria pada menit ke-28 memanfaatkan umpan lob bek kiri Marcelo. Pemain Argentina itu lalu mengelabui dua bek lawan sebelum melepas tembakan kaki kiri untuk merobek gawang tuan rumah. Tetapi tim berjulukkan kelelawar putih itu berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-34 melalu sundulan Pablo Piatti memanfaatkan umpan lambung Juan Bernet.

Bak berbalas pantun, Ronaldo lalu membawa Madrid unggul pada menit ke-40 berkat gol sundulannya.

Ini adalah gol ke-18 Ronaldo musim ini. Valencia lagi-lagi menyamakan kedudukan pada menit ke-62 berkat gol tandukan Jeremy Mathieu memanfaatkan kesalahan bek Madrid Sergio Ramos. Untung, Madrid memiliki Jese yang mencetak gol kemenangan Madrid pada menit ke-82 memanfaatkan umpan Luka Modric dari sisi kanan. Kedudukan 3-2 bertahan hingga laga berakhir. Tambahan tiga poin ini membuat El Real yang menghuni peringkat ketiga menjaga jarak dengan Barcelona dan Atletico di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara.

Sementara itu pada laga beberapa jam sebelumnya di Coloseum Alfonso Peret, Pedro Rodriguez menjadi bintang Barcelona saat

mempermalukan tuan rumah Getafe dengan skor telak 5-2. Pasalnya selain mencetak tiga dari lima gol El Barca, dia juga menjadi kreator dua gol Barca lainnya yang diborong rekannya di Tim Nasional (Timnas) Spanyol Cesc Fabregas.

Pedro menjadi begitu penting karena dua pemain terbiak klub itu, Lionel Messi dan Neymar tidak dimainkan.

Barcelona tertinggal terlebih dahulu berkat dua gol cepat tuan rumah yang dicetak masing-masing oleh Sergio Escudero pada menit ke-10 dan Lisandro Lopez empat menit berselang. Gol pertama Getafe berawal dari umpan dengan tumit Angel Lafita dari sisi kiri kepada Escudero yang tidak terkawal di dalam kotak. Pemain ini sempat menggiring bola sebelum melepas tembakan ke sudut dekat untuk menaklukkan Jose Manuel Pinto yang berdiri di bawah mistar gawang Barcelona. Tuan rumah tidak memberi kesempatan kepada Barcelona untuk menyamakan kedudukan. Sebab em-

pat menit berselang, Lopez memaksa Jose Pinto kemblai memungut bola dari dalam jalanya memanfaatkan umpan Pedro Leon Barcelona baru bisa bangkit setelah gol kedua ini, tetapi baru 20 menit kemudian mereka sukses mencetak satu gol untuk menipis ketiggalan mereka dari tuan rumah. Cesc Fabregas memainkan peran dalam gol pertama Barcelona yang dicetak Pedro Rodriguez menit ke-34. Mantan pemain Arsenal ini memberi bola kepada Pedro di luar garis 16, lalu pemain ini menggiring bola ke dalam kotak penalti sebelum melepas tendangan voli untuk menaklukkan penjaga gawang Getafe, Miguel Moya.

Pada menit ke-41, Pedro lagi-lagi memaksa Moya memungut bola sekaligus menyamakan kedudukan. Kali ini Andres Iniesta yang mengirim umpan cantik dari sisi kiri. Pedro kemudian menggiring bola ke dalam kotak penalti sebelum melepas tendangan kaki kanan untuk mengubah

kedudukan menjadi 2-2. Dua menit berselang, Pedro lagi-lagi menaklukkan Moya untuk ketiga kalinya. Gol ketiga ini, berawal dari umpang silang bek kiri Jordi Alba yang gagal dihalau bek Getafe dan berhasil dimanfaatkan Pedro menjadi gol sekaligus membawa timnya unggul 3-2 sebelum turun minum.

Di babak kedua, Barcelona semakin menggila. Pada menit ke68, giliran Fabregas yang merobek gawang Moya. Kali ini, Pedro yang menjadi pelayan bagi Fabregas.

Umpan silangnya berhasil disambut dengan tendangan yang menghasilkan gol oleh Fabregas. Pedro lagi-lagi menjadi otak gol kedua Fabregas pada menit ke-71, setelah dia dijatuhkan di dalam kotak penalti. Fabregas yang ditugasi sebagai algojo sukses mengeksekusi tendangan 12 pas itu dan mengunci kemenangan tim Catalan tersebut menjadi 5-2.

Kemenangan ini sekaligus mengembalikan Barcelona ke puncak klasemen sementara La Liga yang sehari sebelumnya direbut Atletico Madrid. Kedua tim sama-sama mengantongi 46 poin, tetapi Barcelona berhak duduk di puncak karena unggul selisih gol. Dengan hasil ini pula, niat pelatih El Barca Gerardo Tata Martino untuk menutup tahun 2013 dengan kemenangan dan duduk di puncak klasemen terwujud. La Liga lebur selama dua pekan untuk natal dan tahun baru.

Menanggapi keberhasilan timnya ini, Pedro mengaku sangat bahagia.

“Saya sangat bahagia karena saya sukses menjawab kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pelatih kepada saya. Laga ini sangat sulit. Kami tidak bermain bagus pada 15 menit bertama, tetapi kami bisa segera bangkit dan akhirnya memetik kemenangan,” ucapnya. (espn/aji)

Mourinho Ingin Latih Chelsea Selama 12 Tahun LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho ingin melatih klub dari London Barat itu selama lebih dari 10 tahun ke depan. Meskipun dia datang ke klub itu dengan gaji yang lebih sedikit dari yang diterimanya saat melatih Real Madrid. Pilihan untuk melatih “The Blues” dalam waktu yang panjang itu lebih karena Mourinho sangat mencintai klub tersebut.

Mourinho masih menjadi salah satu pelatih dengan penghasilan terbesar. Tetapi dia menegaskan, kembali ke Chelsea pada musim panas lalu dari Real Madrid sama sekali bukan untuk mempertebal pundi-pundi tabungannya, tetapi karena ikatan emosional dengan klub London Biru tersebut yang sangat tinggi. “ Kalau saya berada di sini karena alasan finansial, saya tidak datang ke sini dan menerima gaji yang lebih kecil dari yang saya dapat di Real Madrid dan saya masih terikat kontrak tiga tahun di Santiago Bernabeu,” kata Mourinho kepada wartawan menjelang laga lawan Arsenal di Emirates, Senin (23/12) malam waktu setempat atau Selasa (24/12) dini hari WIB tadi.

Dia melanjutkan, “Masih ada beberapa klub lain yang lebih mu-

dah bagi saya. Saya masih terikat kontrak dengan Real Madrid. Tetapi saya tinggalkan mereka karena saya yang mengingkan itu, bukan mereka yang menghendakinya. Saya datang ke sini bukan karena pekerjaannya mudah atau karena saya sudah memiliki tim untuk meraih gelar juara atau karena saya datang kemari untuk sebuah kontrak terbaik dalam hidup saya. Ini justru yang terburuk dalam enam terakhir karier saya.”

“Saya datang ke sini karena saya mencintai klub ini, saya mencintai proyeknya. Ini sebuah proyek yang berbeda. Saya juga mencintai sepakbola negara ini, tetapi alasan utamanya adalah seperti yang sudah saya jelaskan yaitu bahwa klub menginginkan saya dan saya suka dengan itu,” papar mantan pelatih Inter Milan dan FC Porto tersebut.

Pada periode keduanya di Stamford Bridge, pria Portugal ini ingin tinggal lebih lama. “Saya ingin tinggal selama 12 tahun. Bulan depan umur saya sudah 51 tahun. Setelah 12 tahun, saya akan melatih tim nasional dan bermain di Piala Dunia. Saya

ingin melatih Timnas Portugal.

Pilihan kedua Inggris. Berapa lama saya bertahan? Kontrak saya masih

empat tahun lagi. Idealnya, pada akhir tahun keempat itu, kami duduk bersama, menganalisa situasi dan mengambil keputusan perihal posisi kami masing-masing, pihak klub dan saya, antara bahagia tetap bersama-sama atau bahagia tapi harus berpisah,” jelasnya lagi.

Dia menambahkan, “Cara terbaik menjalankan sebuah klub adalah stabilitas. Untuk para pemain, bila seorang pelatih ingin membantu mereka bertumbuh, maka kestabilan ini yang harus dibangun baik dalam gagasan, filosofi, model bermain, dan gaya kepemimpinan. Semua ini datang dari stabilitas pada level tertinggi baik pemilik, dewan, maupun pelatih. Stabilitas adalah sesuatu yang sangat penting.

Sebagai contoh, lihatlah Manchester United dan semua orang merasa David Moyes butuh waktu untuk melakukan pekerjaannya dengan cara yang tenang. Saya kira ini sesuatu yang fantastik.” (espn/aji)

MILAN - Inter Milan menjadi STATISTIK “Kaisar” Kota Milan, setelah menekuk rival sekotanya, AC Milan INTER MILAN dalam pertandingan derby berta1 Offside juk “Derby Della Madonnina” di Pelanggaran 13 San Siro, Senin (23/12) dini hari Sepak Pojok 5 WIB. Inter menang tipis 1-0 berkat Throw-in 25 gol tunggal Rodrigo Palacio pada Dribble 10 18 Tekel menit-menit akhir pertandingan.

Laga kedua tim ini berlangPenguasaan Bola sung sengit dan dalam tensi tinggi.

79% 47% Kedua tim sama-sama memiliki Umpan Sukses peluang mencetak gol. Milan sebenarnya bisa unggul cepat melalui AC MILAN Andrea Poli. Peluang lain “I Diavolo Rosso” juga dimiliki oleh Ricardo Offside 2 Kaka, Mattia De Sciglio, serta striker Pelanggaran 15 mereka Mario Balotelli yang pernah Sepak Pojok 7 21 berseragam Inter beberapa musim Throw-in 17 sebelum pindah ke Manchester City. Dribble 21 Tekel Tetapi peluang-peluang itu gagal Penguasaan Bola menghasilkan gol.

Sementara Inter Milan yang 84% 53% bertindak sebagai tuan rumah Umpan Sukses pada laga tersebut mendapat peluang mencetak gol melalui Rodrigo Palacio, Guarin, Yuto Nagatomo, dan Esteban Cambiasso. Inter juga memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan hadiah tendangan penalti kepada mereka sesaat sebelum turun minum menyusul pelanggaran bek Christian Zapata terhadap striker Inter Milan Rodrigo Palacio di kotak terlarang. Meski diprotes, wasit bergeming. Alhasil, hingga turun minum kedua tim bermain kaca mata alias 0-0.

Selama babak kedua, kedua tim juga tidak mampu mencetak gol hingga menit ke-80. Laga ini sepertinya akan berhasil imbang tanpa gol dan bila benar terjadi maka inilah untuk pertama kalinya derby terpanas di Italia ini berakhir tanpa gol. Tetapi, pada menit ke-84, Inter Milan sukses mencetak gol melalui Rodrigo Palacio.

Gol ini berawal dari umpan mendatar Fredy Guarin dari sayap kanan yang disambut dengan sundulan oleh bek Milan Christian Zapata. Sayang bola tersebut jatuh di Rodrigo Palacio yang berhasil memasukkannya ke dalam gawang yang dijaga Christian Abbiati.

Milan berupaya mengejar gol tersebut, tetapi upaya anakanak asuh Massimiliano Allegri ini sudah terlambat dan waktu yang terlalu pendek membuat mereka tidak mampu memaksa Inter bermain imbang. Justru mereka mendapat malatapekat ketika gelandang Sulley Muntari diusir keluar lapangan karena mengasari pemain Inter Zdravko Kuzmanovic pada menit ke-93. Bermain dengan 10 pemain di detik-detik terakhir pertandingan menyulitkan Mario Balotelli dan kawan-kawan memetik poin di laga tersebut.

Bagi pemilik baru Inter, Eric Thohir, ini adalah kemenangan derby pertamanya.

Begitupun bagi pelatih Walter Mazzari yang baru melatih Inter pada musim ini. Karena itu mereka menyambut kemenangan ini dengan suka cita. “Derby tetaplah sebuah derby.

Tetapi yang lebih penting adalah kami menang dan memetik tiga poin setelah memetik hasil imbang dan kekalahan yang menyakitkan di liga,” kata Mazzari. (espn/aji)

Rodrigo Palacio mencetak gol tunggal yang memenangkan Inter Milan atas rival sekotanya Milan.

Habiskan Rp 20 M untuk Belanja Pemain SURABAYA - Manajemen Persebaya Surabaya menghabiskan dana lebih kurang Rp20 miliar untuk belanja pemain, termasuk kontrak dan gaji, dalam menghadapi kompetisi Indonesia Super League 2014.

Direktur Utama PT Mitra Muda Inti Berlian (perusahaan pengelola Persebaya) Diar Kusuma Putra kepada wartawan di Surabaya, Senin, mengatakan hingga saat ini, pihaknya sudah mengontrak sebanyak 25 orang pemain, termasuk tiga pemain asing asal Kamerun.

“Kami masih menunggu keputusan dari ‘Coach’ RD (panggilan untuk pelatih Persebaya Rahmad Darmawan, red) mengenai kemungkinan menambah pemain lagi, karena saat ini memang ada beberapa pemain yang masih proses seleksi,” ujarnya di sela-sela persiapan peluncuran tim Persebaya 2014.

Dari 25 orang pemain yang telah direkrut Persebaya, beberapa pemain yang nilai kontraknya sangat tinggi, antara lain Greg Nwokolo dan tiga pemain asing, yakni Patrice Nzekou, Emmanuel Kenmogne dan Daniel Monchare.

Menurut Diar, maksimal timnya akan merekrut 28 orang pemain. Namun, apabila pelatih menganggap komposisi 25 pemain yang ada sekarang sudah cukup memadai, proses perekrutan akan ditutup.

“Saat ini kami sedang menunggu kedatangan Ricardo Salampessy (mantan pemain Persipura Jayapura) untuk tanda tangan kontrak. Rencananya, dia akan datang ke Surabaya sehabis merayakan Natal,” tambah Diar.

Sedangkan pelatih Rahmad Darmawan yang baru saja selesai menjalankan tugas bersama Timnas Indonesia di ajang SEA Games 2013 di Myanmar, dijadwalkan mulai menangani Persebaya pada awal Januari 2014.

Selama satu bulan terakhir, termasuk dalam turnamen pramusim Piala Gubernur Jatim 2013, tim Persebaya untuk sementara ditangani tiga asisten pelatih, yakni Tony Ho, Francis Wawengkang dan Hendro Kartiko (pelatih kiper). (ant/dar)

Taneyan Lanjang SELASA 24 DESEMBER 2013 NO.0267 | TAHUN II

SELASA

24 DESEMBER 2013

1 9

PERJALANAN DINAS-MAMIN

Anggaran Tak Wajar Dipangkas PAMEKASAN - Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 di Kabupaten mendapat catatan khusus dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Sedikitnya dua anggaran program kegiatan yang perlu diperbaiki dan dipangkas, karena dinilai terlalu besar, yaitu anggaran untuk perjalanan dinas dan anggaran untuk makanan dan minuman (mamin).

Ketua DPRD Pamekasan, Halili membenarkan adanya evaluasi gubernur itu. Dalam evaluasi gubernur itu dijelaskan, agar perjalanan dinas ke luar daerah dilakukan secara efektif dan efisien. Kelebihan dari anggaran itu diminta untuk dimasukkan ke dalam kegiatan yang menyangkut peningkatan pelayanan masyarakat.

Menindaklanjuti catatan gubernur itu, Halili menyatakan sudah meminta pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), agar merasionalisasi kegiatan perjalanan dinas dan anggaran mamin, agar bisa disisihkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Rasionalisasi anggaran ini bisa mengacu pada sisa anggaran sebelumnya, yang belum terserap seratus persen.

Halili menambahkan pihaknya sudah mengagendakan pengesahan RAPBD 2014 pada 30 Desember mendatang. Pengesahan ini sesuai target, yakni sebelum tutup tahun anggaran 2013. Dengan penetapan RAPBD yang tepat waktu ini, ia berharap bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Pamekasan Taufikurrachman menyatakan sudah menindaklanjuti catatan gubernur itu dengan meminta 50 SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, agar mengecek ulang paket-paket anggaran untuk dua kegiatan itu. Meski demikian, anggaran perjalanan dinas dan mamin ini tidak bisa dihindari, karena terdapat kegiatan-kegiatan pemkab yang membutuhkan mamin.

Seperti mamin pasien dan anggaran mamin kegiatan seremonial. Demikian juga perjalanan dinas tidak bisa dihindari, karena melayani masyarakat tidak cukup hanya di Kantor, tetapi memerlukan koordinasi-koordinasi. (uzi/rah)

DANA KAMPANYE

Belum Ada Parpol yang Melaporkan SUMENEP – Ketua Divisi Hukum KPUD Sumenep Hidayat Andyanto mengungkapkan, hingga menjelang akhir tahun 2013 belum ada satu pun partai politik yang melaporkan dana kampanye. Ia mengecam tindakan pengurus parpol yang dinilai tidak kooperatif melaporkan dana kampanye.

Jika sampai batas yang ditentukan terdapat parpol menyembunyikan dana kampanye, pihaknya mengancam parpol peserta pemilu tersebut akan dicoret kepesertaannya. Partai tersebut dinilai tidak patuh terhadap Per-KPU No 17/2013 tentang Laporan Dana Kampanye.

“Bagi siapa pun parpol yang tidak melaporkan penerimaan dana kampanye, itu praktis akan tercoret sebagai peserta pemilu.

Hal itu juga bisa berimbas pada calon anggota legislatif (caleg) yang secara definitif sudah mendaftar dengan menggunakan parpol tersebut,” tegas Hidayat di ruang kerjanya.

Batas akhir laporan penerimaan dana kampanye 27 Desember2013. Dengan semakin dekatnya waktu, peserta yang masih nakal tidak kunjung menyetorkan dana kampanye bisa berikabat fatal. Risikonya, parpol tersebut tergusur dalam ajang pesta demokrasi 2014 mendatang dan calon anggota DPR-nya juga ikut tergusur.

Indiksi adanya parpol yang nakal itu, hingga mendekati batas akhir deadline, tak satu pun parpol menyetorkan laporan penerimaan dana kampanye ke KPU. Untuk itu, lanjut dia, kepada peserta parpol yang enggan menyetorkan laporan dana kampanye bersiap-bersiap menerima sanksi berat dari KPU yakni dicoret.

Dia pun meminta para parpol peseta pemilu untuk segera melaporkan penerimaan dana kampanye sebelum deadline itu habis. Dia sangat menyayangkan karena dari 12 parpol peserta pemilu yang berhak mengikuti pemilu, semuanya belum melaporkan dana kampanye. Padahal, laporan penerimaan dana kampanye itu sudah dibuka KPU sejak sekitar sebulan yang lalu.

“Ya ini memang ironis. Sebab, sudah hampir sebulan tak satu pun dari parpol itu yang melaporkan dana kampanyenya. Jika memang masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan dana kamapanye, kami sudah membuka help disk kampanye. Petugas itu yang memberikan bantuan terkait kesulitan dalam penyususnan dana kampanye parpol,” terangnya.

Sayangnya, tandas dia, help disk yang disiapkan oleh KPU tidak difungsikan secara optimal oleh parpol peserta pemilu. Meskipun, sambung hidayat, ada beberapa parpol yang memanfaatkan help desk tersebut. Namun parpol tersebut tidak kunjung memberikan laporan penerimaan dana kampanye ke KPU. “Kita tunggu saja apakah sampai pada batas deadline yang ditentukan yakni 27 Desember, semua parpol peserta pemilu akan melaporkan atau tidak soal dana kampanyenya? Yang jelas kami akan membuat berita acara sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang atau Per-KPU Nomor 17/2013 tentang Laporan Dana Kampanye,” tukasnya. (edo/mk)

ryan hariyanto/koran madura

BANJIR. Warga menumpang becak untuk pindah yang lebih aman saat terjadi banjir selama dua hari di Kabupaten Sampang beberapa waktu lalu. Akibat banjir tahunan tersebut kerugian mencapai Rp 8 M.

Kerugian Banjir Lebih Rp 8 Miliar Ketua Liras: Ini Harus Dipertanyakan SAMPANG – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Wisnu Hartono melalui Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Saiful Muqoddas mengungkapkan, bencana banjir selain sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat juga berimbas terhadap sebagian sarana dan prasarana mengalami kerusakan.

Kerugian akibat bencana banjir yang terjadi pada tanggal 19 dan 20 Desember yang merupakan banjir terbesar selama memasuki musim penghujan kali ini mencapai Rp 8.762.000.000. "Kerugian tersebut meliputi lima sektor, Jadi total Rp8 Miliar lebih," tutur Saiful Muqoddas, Senin (23/12).

Sementara kerugian itu meliputi sektor perumahan mencapai Rp 2,6 miliar, tempat pendidikan dan ibadah mencapai Rp 252 Juta, infrastruktur Rp 2,35 miliar, ekonomi produktif Rp 3 miliar, dan lintas sektor Rp 458 Juta.

Ditegaskan Syaiful, total kerugian tersebut bersifat sementara.

Mengingat saat ini masih musim penghujan yang berarti Sampang tetap berpotensi terjadi banjir.

Bahkan, banjir itu juga merendam sedikitnya sembilan desa dan empat kelurahan.

"Kerugian yang kita data ini

sifatnya masih sementara bukan final, karena banjir diperkirakan akan kembali terjadi. Pasalnya sekarang masih musim hujan," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Lingkar Rakyat Sampang (Liras) Alan Kaisan mengatakan total kerugian banjir itu harus dipertanyakan apakah benar banyaknya beberapa sektor yang rusak akibat banjir. Baik, sarana dan prasana, sektor pendidiKERUGIAN AKIBAT BANJIR - Perumahan Rp 2,6 miliar - Tempat pendidikan & ibadah Rp 252 juta - Infrastruktur Rp 2,35 miliar - Ekonomi produktif Rp 3 miliar - Lintas sektor Rp 458 juta

kan, maupun sektor infrastruktur.

"Total kerugian miliaran rupiah ini harus dipertanyakan," ucapnya.

Dirinya menilai total kerugian yang dinilai tidak masuk akal tersebut dimungkin hanya kepentingan pribadi sebuah instansi. Namun, jika hal itu memang benar bisa menyentuh kepada masyakatat sewajarnya dana miliaran dalam total kerugian bisa dicairkan.

"Kalau banyak seperti ini kan tidak masuk akal juga, masak sampai segitu. Jika benar dan bisa menyentuh kembali ke masyarakat korban banjir atau sektor kerugian lainnya gak ada masalah dan itu wajib dicairkan oleh pemerintah pisat.

Jangn-jangan hanya kepentingan pribadi," katanya.

Tak hanya itu, dikatakannya jika pihak BPBD hanya bisa mempermainkan dana bantuan total kerugian untuk kepentingan pribadi dan sesaat.

Maka, jalur hukumlah yang akan menanti untuk dikatakan korupsi.

"Kalau pihak BPBD mengada ada dalam permintaan total kerugian akibat banjir kepada pihak terkait nanti bisa proses hukum yang memprosesnya kalau dana ini dibuat buat. Jangan dikhianati rakyat atau pun korban banjir," tegasnya. (ryn/mk)

INFRASTRUKTUR

Pemkab Jangan Mengabaikan Pembangunan Desa BANGKALAN - Bupati Bangkalan diminta lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur desa setempat. Sebab selama ini pembangunan hanya terpusat di kota. Sehingga pembangunan desa di 18 kecamatan yang ada cenderung terabaikan. Padahal pembangunan tersebut berpotensi dalam menunjang sektor perekonomian untuk pengembangan wilayah setempat.

"Selama ini pemerintah Kabupaten Bangkalan, hanya memprioritaskan pembangunan di kota saja.

Sedangkan di desa tidak pernah diperhatikan," ungkap ketua LSM Formula, Nanang Hidayat saat Refleksi Akhir Tahun 2013.

Menurutnya, Bupati sebagai pemangku kebijakan harus bisa melakukan pembangunan secara merata tanpa adanya perbedaan antara di desa dan kota. Sebab kondisi demikian tidak akan menjadikan Bangkalan lebih baik kedepannya.

Terlebih dalam pengembangan pada sektor ekonomi. Karena perputaran ekonomi di desa jika diperhatikan secara serius akan berdampak pada ekonomi makro.

"Jika dikaji secara mendalam, pembangunan infrastruktur desa

doni/koran madura

MENJAWAB. Bupati Bangkalan, RK M Makmun Ibnu Fuad saat memberikan jawaban terkait pertanyaan para audien. akan berdampak pada terbentuknya ekonomi makro. Jika dilihat mobilitas perekonomian di desa sangatlah baik. Hanya saja terjadi pembiaran dan terkesan diabaikan," tuturnya

prihatin.

Dengan demikian, kata Nanang, pihaknya dan masyarakat pada umumnya akan mendorong Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk merealisasikan pembangunan infrastuktur pada tahun-tahun mendatang. Jangan sampai terjadi diskriminasi pembangunan sehinga terjadi ketimpangan dalam ruang lingkup pemerintah setempat.

"Banyak jalan-jalan yang berlubang, pasar-pasar tradisional yang tidak diperhatikan. Padahal itu semua memiliki potensi yang luar biasa untuk kemajuan Bangkalan," paparnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan, RK. Makmun Ibnu Fuad menyatakan pihaknya sama sekali tidak bersifat diskrimintif dalam hal pembangunan. Hanya saja selama ini memang pembangunan terkesan terpusat di kota lantaran telah menjadi prioritas pemerintah sebelumnya. Kedepan dirinya berjanji pembangunan akan terus mengalir sampai pada tataran desa.

"Tahun-tahun yang akan datang pembangunan infrastruktur desa yang dapat menunjang segala aspek mobilisasi akan menjadi prioritas kami," janjinya. (dn/rah)

Nour Alvi Maughfirah Abdillah Mahasiswi

Menjadi Presiden

K

ita memang diajarkan untuk bermimpi oleh zaman. Sebab bermimpi itu menandakan bahwa kita hidup. Dengan mimpi pula orang itu bisa menjadi besar.

Nour Alvi Maughfirah Abdillah salah satu dari sekian perempuan yang punya mimpi besar. Ia ingin menjadi Presiden. Ah, sungguh, cita-cita yang patut diapresiasi. Sebab tak banyak dari perempuan punya cita-cita ingin menjadi pemimpin besar, apalagi sekelas Presiden. Memang tak mudah, tetapi bagi gadis kelahiran 30 Juli 1995 tersebut ingin mengatakan kepada semua orang bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita punya ikhtiar dan tekad yang kuat.

Sehingga mahasiswi semester 1 jurusan PGSD tersebut tak pernah mau menyerah.

Sebab mereka yang menjadi Presiden bukan karena ia punya bakat, tetapi karena ia dilahirkan. “Saya percaya pemimpin besar itu bukan karena ia punya bakat menjadi orang besar.

Tetapi karena mereka punya tekad yang kuat untuk menjadi orang besar. Buktinya Soekarno dan Gus Dur, mereka jadi Presiden bukan karena mereka , tetapi mereka karena bermimpi, kemudian jadi impian dan cita-cita yang patut diwujudkan,” ucapnya.

Maka tak salah, alumus SMAN 1 Gayam itu dalam menggapai mimpinya adalah berproses tiada henti. Selain kuliah, ia menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan keorganisasian. Termasuk ia sering ikut kajian dan diskusi dengan berbagai disiplin keilmuan, sebab ia sadar, ukuran orang besar adalah punya kualitas diri yang mumpuni. Karena itulah kuncinya adalah proses. “Makanya, saya ingin berproses tiada henti. Sebab itulah kuncinya menjadi orang besar,” akunya.

Selain itu, ia juga punya impian membangun istana masa depan bagi ayah dan bunda.

“Saya berusha menjadi anak yang sholeha, berbakti dan nantnya mampu mambangun istana untuk ayah dan bunda, karena sudah cukup mereka menjaga saya. Maka saya punya kewajiban untuk membalas jasanya,” katanya. (sym)

10

SELASA 24 DESEMBER 2013 NO. 0267 | TAHUN II SELASA 24 DESEMBER 2013 NO. 0267 | TAHUN II

10

Liputan Khusus

Dana Pilkada yang Menjerumuskan Penetapan tersangka terhadap Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menambah angka dalam deret hitung jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

R

atu Atut akhirnya ditahan KPK di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur mulai Jumat (20/12) dengan sangkaan terkait kasus dugaan tindak pidana penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam sengketa pilkada Kabupaten Lebak.

KPK juga menyangkakan Atut terlibat kasus pengadaan peralatan kesehatan di daerah yang dipimpinnya.

Kasusnya kini terus bergulir dan publik menunggu hasil akhir penuntasannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Atut, maka angka dan data mengenai jumlah kepala daerah yang terkait dugaan korupsi semakin mencengangkan. Angka yang dilansir Antara menyebutkan, jumlahnya pada 2013 menyentuh angka 311, baik gubernur, wali kota maupun bupati.

Angka itu melampaui tahun 2012 yang hanya mencapai 127 kasus. Angka itu juga belum termasuk pejabat di jajaran birokrasi, misalnya, kepala dinas, kepala bidang atau kepala bagian dan sebagainya yang sudah diproses kasusnya.

Peningkatan jumlah kasus berdasarkan angka yang telah diungkap menunjukkan bahwa korupsi sedemikian parah, walaupun penegakan hukum telah dilakukan. Ke depan tampaknya tantangan penegakan hukum akan semakin tidak ringan karena beragamnya modus dan motif serta terjadinya metamorfosa dan kamuflase tindakan korupsi. Di samping terjadinya regenerasi pelakupelakunya.

Sebanyak 311 kepala daerah yang terkait kasus korupsi tahun 2013 itu beragam statusnya, yaitu ada yang hanya menjadi saksi, namun ada yang telah jadi tersangka, terdakwa maupun terpidana.

Menyimak banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah patut ditelisik mengapa mereka terlibat korupsi padahal gaji dan fasilitasnya sudah memadai. Kepala daerah kini juga memiliki kewenangan lebih besar dalam mengeluarkan kebijakan bagi daerahnya.

Hal itu sejalan dengan berlakunya otonomi daerah yang lebih besar dan luas sejak era reformasi bergulir 15 tahun lalu. Otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No.32/2004 memang telah terwujud, tetapi korupsi juga meluas dengan modus dan motif yang beragam.

Jumlah 311 jika ditelisik lebih mendalam bisa menggambarkan modus dan motifnya. Tapi inti dari semua itu adalah keserakahan dan ketamakan, di samping nafsu kekuasaan politik.

Desentralisasi Pemberlakuan otonomi daerah telah disertai dengan desentralisasi berbagai kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berbagai urusan, kewenangan dan tugas diserahkan kepada daerah.

Bahkan persoalan perizinan atas pengelolaan sumber daya alam yang semula ditangani pemerintah pusat kini menjadi kewenangan kepala daerah. Di level kebijakan dan pembiayaan program pembangunan, desentralisasi telah pula diiringi dekonsentrasi dana dari pusat ke daerah yang kini mencapai Rp590 triliun lebih.

Otonomi dan desentralisasi juga diwujudkan dalam bidang politik. Apabila sejak Orde Lama dan Orde Baru kepala daerah dipilih DPRD, kini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada. Namun diakui bahwa pilkada kemudian menjadi kegiatan politik yang sarat dana.

Pernyataan bahwa untuk memenangkan pilkada, kadang seorang calon harus menghabiskan kocek puluhan bahkan ratusan miliar mencengangkan, walaupun sudah banyak yang mengetahuinya. Dana yang dibutuhkan itu tak akan terbayar dengan gajinya selama menjabat, untuk dua periode sekalipun.

Biaya politik itu tak sekadar untuk pasang spanduk dan baliho di jalanan, tetapi juga untuk program mendongkrak popularitas hingga “money politics” (politik uang). Politik uang tak seka-

dar membagi uang, tetapi juga sumbangan sosial untuk masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana umum maupun infrastruktur.

Mereka pun harus berlomba-lomba mengumpulkan dana dengan berbagai cara, dari “mengutak-atik” dana pembangunan, obral perizinan hingga pungli. Tujuannya satu; mengumpulkan dana untuk bisa memenangkan pilkada.

Nafsu politik dan ambisi kekuasaan menginspirasi banyak calon untuk mencari cara lain.

Salah satunya menggandeng pengusaha agar pundi-pundi dana kampanye tercukupi. Pengusaha yang digandengnya kemudian ditempatkan sebagai tim sukses maupun hanya berada di luar tim sukses.

Sampai di level ini, masuknya dana kampanye dari pengusaha adalah awal adanya transaksi-transaksi bisnis dalam politik yang saling bertautan seperti dalam sebuah siklus simbiosis mutualisme. Calon kepala daerah berkepentingan memenangkan pilkada, pengusaha berkepentingan memperluas konsesi-konsesi bisnis.

Seperti ungkapan “tak ada makan siang gratis”, masuknya dana kampanye dari investor tak ubahnya sebuah investasi bisnis yang harus diperhitungkan besar-kecilnya. Dana itu harus kembali melalui konsesi bisnis setelah calon yang didukungnya menang pilkada.

Adanya konsesi bisnis itupun menggiurkan banyak pengusaha berdiri di belakang caloncalon kepala daerah. Sudah menjadi rahasia umum dimana ada seseorang yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, di situ ada pengusaha yang ikut mendanai kegiatan politik untuk memenangkan pilkada.

Kasus-kasus yang terungkap di publik pun telah menggambar secara jelas pertautan bisnis dan politik dalam pilkada. Tak jarang, pertautan kepentingan itu mengantarkan salah satunya atau bahkan dalam beberapa kasus, keduanya ke gerbang penjara.

Sebenarnya tak dilarang calon kepala daerah menjalin hubungan baik dengan pengusaha, bahkan seharusnya memang berhubungan secara baik karena pengusaha juga berperan penting dalam pembangunan daerah, memberi pajak, retribusi, membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tetapi hubungan baik itu jangan sampe menjurus kepada “deal-deal” dan kolusi untuk memainkan proyek-proyek dan program-program yang dibiayai pemerintah. Kalau terjadi kolusi dan politik balas budi, hubungan itu mengantarkan salah satu atau keduanya ke gerbang jeruji besi.

Menjerumuskan Bertemunya nafsu ingin berkuasa dan ambisi memperoleh konsesi bisnis tampaknya telah memicu angka jumlah kepala daerah yang tersangkut hukum bertambah menjadi 311 tahun 2013.

Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi karena mereka terlibat dalam pendanaan kampanye dengan investor atau pengusaha. Jika menang, kepala daerah hanya sibuk melakukan balas budi bagi tim suksesnya, termasuk kepada pengusaha yang telah mendanainya selama kampanye.

Akibatnya kepala daerah tersandera kepentingan mengembalikan dana kampanye sehingga membuat kebijakan tak prorakyat, tetapi propenguasaha. Ada pula yang memilih jalur korupsi untuk membalas budi itu.

“Kepentingan rakyat terlupakan karena kepala daerah sibuk membalas budi,” katanya.

Hal itu membuat banyak hal sederhana menjadi sulit. Kedaulatan pangan, misalnya, sesuatu yang seharusnya sederhana tetapi sulit. “Begitu pun kedaulatan energi. Kita punya begitu banyak sumber daya alam tetapi tidak juga berdaulat di bidang energi,” katanya.

Marzuki mengemukakan, kepala daerah tidak akan pernah mungkin mengembalikan biaya kampanye dengan gaji yang diterimanya dari ne-

gara tanpa melakukan korupsi ataupun “kongkalikong” dengan pengusaha.

“Dari 500 lebih kepala daerah, sudah lebih dari 300 yang terkena kasus korupsi. Yang belum tertangkap karena nasib saja, karena yang lain apes,” katanya.

Gaji kepala daerah rata-rata Rp50 juta sebulan. Artinya, selama lima tahun rata-rata mendapatkan gaji Rp3 miliar. Kalau menjabat dua periode kalikan dua saja jumlah pendapatan resminya.

Terus darimana dan bagaimana mereka mengembalikannya? “Pastinya kalau tidak korupsi ya.. mereka harus memberikan berbagai konsensi bagi investornya dalam pilkada,” ujarnya.

Hal inilah yang menyebabkan berbagai sumber kekayaan alam pun terjual oleh berbagai kebijakan kepala daerah yang harus membayar investasi dari para investor yang telah membantunya memenangkan pilkada. Itulah sebabnya sumber daya alam banyak dikuasai oleh orang-orang yang punya uang, bukan dikuasai oleh negara seperti digariskan dalam konstitusi.

“Begitu menang, sumber daya alam itu pun habis dibagi. Kepala daerah berkuasa paling lama dua periode, tapi izin pengelolaan sumber daya alamnya bisa diberikan sampai 20 tahun,” katanya.

Karena itu, kata dia, jangan heran kalau sumber daya alam kini dikuasai oleh para pengusaha termasuk pengusaha asing.

Fakta ini sebenarnya sudah jauh dari nilainilai konstitusi karena dalam konstitusi sudah diatur bahwa segala sumber daya alam, tanah, air dan semua yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Sekarang mana buktinya bahwa itu digunakan untuk kemakmuran rakyat?,” katanya. (ant/ mur)

HUBUNGAN DIPLOMATIK

Kemendagri Ingin Pilkada Dikembalikan ke DPRD JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri bersikeras pada pendapatnya bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah lebih baik dikembalikan melalui DPRD dibandingkan pelaksanaan langsung oleh rakyat, meskipun timbul polemik bahwa politik uang lewat anggota Dewan masih sulit dikurangi.

“Kita bisa cegah atau antisipasilah.

Jika melalui DPRD, kita dapat datangkan aktivis, LSM antikorupsi untuk membantu mencegah itu, Bandingkan jika politik uang yang melibatkan rakyat, kan banyak sekali itu,” kata Staf Ahli Mendagri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek, kepada Antara di sela Rapimnas Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Jakarta, Kamis.

Namun, Reydonnyzar tidak menampik bahwa Pilkada melalui DPRD juga rentan dengan politik uang,

bahkan sistemnya lebih canggih dan transaksional. Hal itu terjadi karena kepala daerah terpilih, saat memimpin pemerintahan, dapat tersandera oleh kepentingan-kepentingan anggota dewan dan menimbulkan korupsi yang lebih besar lagi.

“Dewan anggotnya cuma 50 orang, kita lebih dapat memberantas korupsi dengan jumlah yang sedikit itu kan,” ujarnya.

Rancangan Undang-Undang Pilkada kini masih dibahas di Komisi II DPR setelah setahun lamanya. Dalam RUU tersebut, Kemendagri menyampaikan usul bahwa pilkada langsung yang telah berjalan sejak 2005 agar dikembalikan melalui DPRD. Kemendagri beralasan, diantaranya pilkada langsung menimbulkan kerentanan konflik horizontal, tingginya biaya pilkada, banyakanya gugatan sengketa Pilkada, disharmoni

antara kepala daerah dan wakilnya, dan beberapa lainnya.

Stagnan Hingga kini pembahasan masih stagnan pada pemilihan Gubernur akan dilakukan langsung oleh rakyat, karena juga mempengaruhi legitimasi gubernur selaku wakil pemerintah pusat, sedangkan bupatiwakil bupati dan wali kota-wakil walikota melalui DPRD. Ketua DPP Adkasi Salahudin yang mewakili DPRD seluruh Indonesia menilai bahwa pengembalian Pilkada melalui DPRD bukan merupakan suatu kemunduran demokrasi. Dia beralasan pengembalian itu dapat memicu dampak positif untuk efektivitas, efisiensi, dan tidak mengorbankan berbagai hal.

“Pengorbanan itu adalah anggaran negara yang relatif besar, memicunya konflik horizontal, dan penyalahgunaan wewenang peradilan dalam selesaikan sengketa hukum,” ujarnya.

Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa

Bhakti, dalam kesempatan terpisah, berpendapat, pilkada langsung merupakan produk reformasi yang melanggengkan nilai-nilai demokrasi. Jika disebut “mahal”, menurut dia, karena memang itulah risiko demokrasi yang mengagungkan kebebasan berpendapat dan suara rakyat.

“Jika mahal, ya memang sewajarnya mahal. Otoriter yang murah, tapi apa mau kembali ke otoriter,” kata dia di Gedung LIPI. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor menyaranakan pilkada bupati dan walikota tetap langsung oleh rakyat. Dampak adanya konflik atau politik uang dari pilkada langsung dapat diminimalisasikan dengan pengawasan secara ketat, kurangi biaya pilkada, dan kesadaran parpol melakukan pendidikan politik kepada rakyat.

BANGKALAN

11

SELASA 24 DESEMBER 2013 NO. 0267 | TAHUN II

PEMBANGUNAN MADURA

BPWS Semakin Tersudut BANGKALAN - Adanya Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) sampai saat ini masih saja menjadi pertentangan dikalangan eksekutif. Apalagi pihak legislatif yang sejak awal selalu menentang keberadaan BPWS. Lembaga tersebut dinilai tidak relevan dengan peraturan diatasnya. Sebab undangundang mengenai otonomi daerah berseberangan dengan adanya keputusan presiden (keppres) yang mengesahkan keberadaan lembaga tersebut.

“Ini persoalan harga diri.

Kami tidak menolak, juga tidak menerima keberadaan BPWS. Perlu adanya rembuk dan duduk bersama agar permasalahan selama ini mendapatkan titik temu,” kata Sekretaris Bangkalan, Eddy Moeljono, pada saat Refleksi Akhir Tahun pemkab Bangkalan.

Sebagai tuan rumah, seharusnya masyarakat dan pemerintah daerah di empat kabupaten turut dilibatkan dalam setiap pengembangan Madura, terlebih permasalahan

di kabupaten Bangkalan. Sebab 600 hektare yang berada di kawasan kaki jembatan Suramadu merupakan bagian wilayah Bangkalan. Jadi tidak benar jika pengembangan tersebut hanya dilakukan oleh namanya BPWS, tanpa melibatkan peranan Pemkab Bangkalan.

Hal senada juga disampaikan RKH Fuad amin, selaku undangan dari tokoh masyarakat.

Dia menilai peranan BPWS terlalu mendominasi pemerintah daerah dan provinsi

dalam hal pengembangan. Padahal masih ada pemerintah daerah dan provinsi yang lebih berhak melakukan percepatan pembangunan.

“Kalau berbicara mengenai BPWS yang paling merasa dilecehkan adalah saya selama memimpin Bangkalan waktu lalu. Tidak mungkin Jembatan masih punya wilayah. Wilayah BPWS itu, seharusnya cuma mengenai jalan saja,” ungkap mantan bupati Bangakalan tersebut.

Menurutnya, selama ini permasalahan mengenai keberadaan BPWS juga harus ada titik terang. Harus ada urun rembuk dan duduk bersama antar tokoh masyarakat, pemimpin daerah di empat kabupaten dengan BPWS. Sekaligus bersama pemerintah pusat dan provinsi agar mengetahui keinginan dari setiap masyarakat di Madura.

“Jika boleh dimisalkan, BPWS itu kami nilai hanya sebatas investor saja. Yang mempunyai dana untuk menaruh modalnya,” ucapnya. (ori/rah)

PENERAPAN UU DESA

Bapemas Pemdes Menutup Mulut doni/koran madura

PAKAI KACAMATA. M Syarief bersama Abrari Zainuddin dan Moh Syafik saat menjadi nara sumber dalam Refleksi Akhir Tahun Pemkab Bangkalan.

Pemkab Belum Ideal PAD-IPM Masih Rendah BANGKALAN – Pengamat Ekonomi Universitas Trunojoyo (UTM) Dr. M. Syarief menyatakan Pemkab Bangkalan hingga saat ini masih belum ideal. Karena idealnya dalam suatu pemerintahan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) haruslah menjadi prioritas utama, bukan pada belanja langsung dan tidak langsung pegawai negeri.

Akan tetapi, di pemerintahan setempat sepertinya itu masih belum maksimal diwujudkan. Bahkan saat ini PAD di daerah paling barat pulau Madura tersebut masih sangat rendah.

“PAD yang harus menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Bangkalan, bukan pada biaya langsung dan tidak langsung yang dialokasikan kepada para pegawai,” kritiknya.

Selain itu, lanjut Syarief, penanaman modal dan inves-

tasi terkait industrialisasi dan pembangunan terpadu masih minim. Sebab berdasarkan data tahun 2011, Kabupaten Bangkalan ternyata bukan daerah yang menarik minat para investor dalam menanamkan modalnya.

Salah satu kelemahan khususnya Kabupaten setempat, tidak memiliki profil daerah yang mendeskripsikan peta potensi wilayah yang bisa dijual kepada para investor. Kelemahan lainnya, semangat primordial dan ego kedaerahan

PAD yang harus menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Bangkalan, bukan pada biaya langsung dan tidak langsung yang dialokasikan kepada para pegawai

Dr. M. Syarief

Pengamat Ekonomi Universitas Trunojoyo

dalam membangun Madura pasca adanya Suramadu.

Permasalahan yang harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Bangkalan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih

rendah hanya 6,2 persen dibandingkan rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mencapai 7,2 persen.

“Namun meski demikian, angka IPM Kabupaten Bangkalan ini sudah memenuhi standard pembangunan Nasional,” jelas Dr. Syafik.

Menurutnya, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal penting bagi pembangunan Daerah. Apalagi anggaran pendidikan yang 20% dari APBD harusnya menjadi tolok ukur pembangunan. Namun terkadang peruntukan anggaran pendidikan sendiri tidak tepat sasaran.

“Idealnya di regulasi itu menjadi sebuah program pembangunan manusia yang komprehensif. Bukan saja untuk pendidikan dasar, namun juga pasca pendidikan dasar dan pendidikan tinggi,” jelas Syafik.(dn/rah)

BANGKALAN - Polemik penerapan undang-undang desa di seluruh Indonesia tampaknya akan menjadi masalah yang panjang. Prokontra berbagai kalangan atas penerapan peraturan tersebut sangat memungkinkan akan menyulitkan dalam penerapannya. Pemkab Bangkalan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) memilih tak berkomentar ketika disinggung tentang hal tersebut.

Masih belum jelasnya teknis penerapan undang-undang tersebut membuat pihak Bapemas Pemdes memilih menunggu terbitnya Peraturan pemerintah (PP) dan Juknis pemberlakuan undang-

Saya gak berani berkomentar, Mas. Nanti malah salah kalau saya berkomentar asalasalan. Sebab juknis dan PP-nya saja masih belum turun

RASKIN

Padahal program tersebut seharusnya bisa mensejahterakan para warga miskin yang ada di Bangkalan.

Selain itu program tersebut bisa dinikmati warga miskin setiap bulannya. Namun kenyataannya tidak seperti apa yang semestinya. Menu-

rutnya, warga yang kaya juga ingin merasakan nikmatnya raskin tersebut, sehingga apa yang menjadi hak warga miskin juga menjadi bancakan para oknum pejabat nakal.

Dia menilai para penegak hukum bukan tidak tahu mengenai permasalahan yang ter-

benderang baru kita bisa membahas dan berkomentar banyak terkait hal ini, sebab hingga sekarang aturan ini masih remang-remang,” ujarnya.

Sebelumnya, komisi A DPRD Bangkalan meminta agar undang-undang yang baru tidak diterapkan terlebih dahulu sebelum adanya sosialisasi yang cukup, hingga semua lapisan masyarakat bisa memahami. Terlebih pada pengawasan terhadap anggaran 1 miliar per desa yang tertuang dalam undang-undang.

“Sebelum undang-undang ini diterapkan, kami harapkan harus ada sosialisasi terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait, apa saja perangkat serta mekanismenya terkait penggunaan dana Rp 1 M itu,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Syafiudin Asmoro.

Lanjut Syafi menyatakan Kepala Desa dan BPD serta masyarakat desa nanti diharapkan bisa lebih faham serta lebih selektif dan tepat sasaran dalam penggunaan dana yang cukup fantastis itu. Agar keberadaan undang-undang desa tidak jadi senjata makan tuan bagi kepala desa dan perangkatnya sebagai eksekutor penggunaan anggaran tersebut.

“Apabila pemahaman di tingkat pemerintahan desa tidak cukup, maka hal tersebut hanya memindahkan prilaku korupsi dari level pejabat ke tataran desa,” tandasnya.(dn/rah)

TAHUN BARU

Penegak Hukum Dinilai Mandul BANGKALAN - Penggelapan beras miskin (raskin) sudah menjadi rahasia umum, sering dilakukan para oknum kepala desa dan pejabat. Sebab bantuan pemerintah tersebut dinilai tidak pernah sampai kepada para penerima yang berhak. Namun begitu, ternyata kasus hukum mengenai raskin tersebut hingga kini masih tak terurus dengan baik. Penegak hukum seakan tak berkutik mengatasi masalah raskin yang sering terjadi di bawah, kata ketua Bangkalan Coruption Watch (BCW), Abdus Syukur, saat Refleksi Akhir Tahun 2013 pemkab Bangkalan, kemarin (23/12).

Syukur menjelaskan permasalahan raskin di Bangkalan menjadi hal yang tidak pernah terselesaikan. Padahal, sudah banyak laporan kepada aparat penegak hukum.

Namun hal itu seakan-akan aparat membiarkan hal itu terus terjadi.

“Masyarakat di desa ada yang menerima hanya tiga bulan sekali. Bahkan, ada juga masyarakat miskin yang tidak pernah menerima.

Sebab, raskin tersebut tidak pernah disampaikan kepada masyarakat,” terang Syukur.

undang tersebut.

“Saya gak berani berkomentar, Mas. Nanti malah salah kalau saya berkomentar asalasalan. Sebab juknis dan PP-nya saja masih belum turun, “ ujar Kepala Bapemas Pemdes Bangkalan, Roosli Hariyono.

Nono sapaan akrabnya, meminta semua pihak termasuk pemangku jabatan di pemerintahan desa untuk bersabar untuk sementara waktu.

Jika nantinya sudah ada ketentuan yang jelas, pihaknya akan melakukan pembahasan terkait penerapan peraturan tersebut. Hal ini demi menjaga timbulnya permasalahan baru terkait pemerintahan desa.

“Saya harap semua pihak bersabar saja dulu, nantinya kalau sudah jelas semua, terang

jadi di lingkup pedesaan. Akan tetapi aparat seakan-akan tutup mata dan telinga. Jika hal itu terus dibiarkan, sangat disayangkan masyarakat di pedesaan yang memang membutuhkan bantuan itu.

Oleh karena itu, perlu adanya analisa khusus terkait

permasalahan tersebut.

Sebab masalah raskin sudah berlarut-larut. Nantinya ada penanganan serius mengenai yang terjadi di lapangan.

Permasalahan yang terjadi masyarakat yang kaya seakan ingin menikmati beras bantuan pemerintah tersebut.

“Masalah raskin itu sudah lama terjadi dan tidak pernah berubah, kami sering kali menerima keluhan masyarakat,” ungkapnya.

Tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada aparat karena semua laporan mangkrak dan tidak ada kelanjutan. Sehingga pihaknya seringkali menerima laporan mengenai tindakan penggelapan raskin.

Menurutnya, saat menerima laporan dirinya tidak serta merta menerima begitu saja, melainkan perlu ada kajian lanjutan. Pihaknya mengaku siap jika aparat pemerintah beriktikad baik dalam menyelesaikan setiap kasus tindakan korupsi.

“Saya rasa pendamping-pendamping juga perlu diberdayakan, agar ada penanganan terhadap kesulitan masyarakat miskin,” pintanya. (ori/rah)

Petugas Loket Suramadu Ditambah BANGKALAN - Pihak PT Jasa Marga akan menambah petugas loket tol Jembatan Suramadu pada malam pergantian Tahun Baru 2014 guna mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas kendaraan dari Pulau Jawa maupun Madura.

“Ada sebanyak 20 orang petugas tambahan yang akan kami terjunkan untuk melayani pembelian tiket di pintu tol Jembatan Suramadu saat malam tahun baru nanti,” kata Kepala Gerbang Tol Jembatan Suramadu, Suharyono, Senin sore.

Ke-20 petugas tambahan itu, menurut Suharyono, nantinya mulai bertugas sehari sebelum pergantian malam tahun baru, yakni pada tanggal 31 Desember 2013. Mereka akan dibagi ditempatkan pada sisi Surabaya sebanyak 10 orang dan sisi Madura juga 10 personel.

Para petugas ini nantinya akan membantu melayani pembelian tiket khusus untuk kendaraan roda dua. Sebab berdasar-

kan kebiasaan pada tahuntahun sebelumnya, para pengendara roda dua lebih banyak dibandingkan arus mobil.

Biasanya sebelum pukul 20.00 WIB, pengendara dari arah Madura yang hendak menuju Surabaya lebih banyak, dan setelah memasuki pukul 21.00 WIB yang terjadi justru sebaliknya.

“Untuk mengantisipasi penumpukan pengendara di lajur roda dua, kami nanti akan membuka loket tambahan,” katanya menjelaskan.

Dia menyebutkan berdasarkan kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya, lonjakan pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu antara 8 hingga 10 persen dibandingkan hari-hari normal.

Khusus untuk keamanan, Kepala Gerbal Tol Jembatan Suramadu Suharyono menjelaskan telah berkoordinasi dengan polres jajaran dan di masing-masing sisi baik Surabaya maupun Madura telah didirikan pos pantau. (ant/rah)

12

SAMPANG

SELASA 24 DESEMBER 2013 NO. 0267 | TAHUN II

Ada Sabu di Rumah Tahanan SAMPANG - Rumah tahanan (rutan) Kelas II B Kabupaten Sampang, kebobolan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu. Polres setempat, Selasa (17/12) menangkap dua orang narapidana yakni Didik hiadayat dan Wahyu Cahya Adi Suanto yang sedang asyik mengonsumsi barang haram tersebut di dalam rutan.

Kepala Polres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, pihaknya mengetahui bahwa ada napi yang mengonsumsi narkoba di rutan dari informasi dari luar.

“Sebelumnya kami mendapatkan informasi, dan setelah dicek oleh anggota kita dengan anggota security rutan, dari tiga orang ternyata dua orang yang positif,” ujarnya.

Pihaknya tidak hanya sampai disitu dalam melakukan penelusuran. “Kami masih mengadakan lidik ke rutan karena yang jelas pengamanan, dan pengecekan tidak selektif,” ujarnya kepada wartawan Senin (23/12).

Imran menegaskan pengamanan dalam rutan tidak se-

lektif sehingga banyak yang masuk dalam rutan, karena barang bukti narkoba sangat kecil. Didik selaku Napi Narkoba dan Wahyu terpidana kasus penipuan dan pengelapan itu terancam Pasal 112 Ayat 1 Huruf A dan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman empat tahun penjara.

Menanggapi hal itu, Kepala Rutan kelas II B Sampang Supriyadi mengatakan kewalahan, karena kekurangan personel." Kita memang kekurangan petugas dan sarana yang kurang, padahal semua pengunjung sudah kami geledah, namun untuk pengunjung perempuan kami me-

BARANG HARAM. Dua tersangka yang posotif melakukan pesta sabu di dalam rutan. mang sangat kesulitan, sebab kalau di periksa secara detail nanti kita dikira melakukan pelecehan," tandasnya.

Pihaknya mengaku sebagai pelajaran dan kedepan pihaknya akan memeriksa pen-

gunjung lebih selektif lagi. " Sebenarnya yang menemukan adanya napi yang mengkonsumsi narkoba itu bukan polisi tapi petugas kami sendiri, selanjutnya kami lakukan pelaporan ke Polres untuk di

lakukan pengrebekan," klarifikasinya.

Sekedar di ketahui, Rutan Sampang terdiri dari 5 ruang tahanan dan sembilan kamar narapidana 9 serta satu blok khusus wanita. (jun/mk)

PEMBANGUNAN

Aset Kios dalam Terminal Tak Diseriusi SAMPANG - Bagian Aset pemerintah daerah di Dinas Pendapatan Daebawah pengelola yaitu rah Pengelolaan dan Aset sekretaris daerah sesuai (Dispendaloka) Kabupaten dengan ketentuan KemendSampang Bambang mengaagri Nomor 17 Tahun 2007 takan, sebelum kios dalam tentang Pedoman Teknis terminal direhabilitasi Pengelolaan Milik Daeoleh pemilik, UPT dishub rah. Menurutnya, lahan di seharusnya melaporkan ke dalam terminal adalah lahan dishubkominfo karena lahan milik pemerintah dan sudah tersebut milik pemerintah bersertifikat sehingga ketika dan sudah bersertifikat. ingin melakukan rehabilitasi Bambang mengatakan, harus izin. kepala dispendaloka sudah “Tanah di Terminal dipanggil oleh Asisten III Sampang lahan pemerinpada Rabu tah daerah dan (18/12), dan sudah bersertidishubkominfo fikat, sehingga diminta untuk kerika melamenginvetarkukan rehab Tanah di Terminal harus izin dulu isir kios yang Sampang lahan baru diproses berada dalam terminal. Nadan akan diikat pemerintah mun, rencana daerah dan sudah dengan perjanpertemua dari jian. Sekalipun bersertifikat, tiga institusi sehingga kerika itu pengalihan tersebut belum harus melakukan rehab juga terwujud kamelalui proseharus izin dulu dur karena akan rena terkendala baru diproses dengan banjir. dibuatkan surat dan akan “Pada Rabu penghunian diikat dengan kemarin kami untuk pemilik sudah dipangyang baru,” perjanjian...” gil oleh Kepala ujarnya.

Bagian Asisten SebelumBambang III dan akan nya, Kabid Bagian Aset Dispen- Darat Dishubmengadakan daloka Kabupaten rapat pada kominfo KabuSampang hari Kamisnya paten Sampang untuk memFadeli menilai bicarakan tentang kios rehabilitasi kios di dalam dalam terminal tersebut.

Terminal Sampang belum Namun karena terkendala melalui proses yang benar dengan banjir sehingga itu dan pengguna kios juga tidak terlaksana,” ujarnya belum melengkapi adminkepada Koran Madura, Senin istrasi, sehingga pemakai (23/12). kios yang menanggung Lanjut Bambang, dulu konsekuensinya ketika kios yang menangani kios diminta untuk kembali ke dalam terminal yaitu kabag kondisi awal. perekonomian. Namun Dia juga mengaku sudah pada tahun ini yang merencanakan untuk memenjabat sebagai kabag lakukan pertemuan dengan perekonomian masih baru, tim di ataranya bagian aset, sehingga yang menakabag perekonomian dan ngani tugas pokok yaitu dishub. Akan tetapi upaya Dishubkominfo Kabupaten itu belum terwujud karena Sampang. bagian aset tidak pernah Sedangkan dispendaloka mendatangi pertemuan. sendiri sebagai pembantu (jun/mk)

Kabupaten Sampang 1. PT Sampang Sarana Shorebase (PT SSS) 2. PT Geliat Sampang Mandiri (PT GSM) 3. PT Sampang Mandiri Perkasa (PT SMP)

PENYELUNDUPAN SABU DI BANDARA SOETTA. Petugas pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Soekarno Hatta berhasil menggagalkan tiga kasus upaya penyelundupan narkotika jenis sabu, Tangerang, Banten, Senin (23/12). Sebanyak total 7 pelaku 5 WNI terdiri 4 wanita dan 1 pria, 1 pria WNA Afrika Selatan, dan 1 pria WNA China diamankan dengan total 5.832 gram sabu dengan nilai barang Rp 7.872.000.000 yang diselundupkan dengan berbagai modus.

PEMILU LEGISLATIF

BUMD

Data Ganda Masih Ada SAMPANG - Sekalipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang sudah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), namun masih ditemukan sejumlah data ganda pemilih dalam pemilu legislatif 2014. "Sudah ditetapkan DPT pada 30 November lalu. Tapi kami masih menemukan sejumlah pemilih yang kemungkinan tercatat

ganda," ucap Divisi Pemutakhiran Data, Zahri Setyawan, Senin (23/12).

Data ganda itu ditemukan setelah pihaknya menerima data dari KPU RI pada 20 Desember lalu. Kemungkinan DPT ganda itu setelah ditemukannya NIK yang kemungkinan tercatat dua kali, seperti adanya nama pemilih yang sudah berada di luar kota dari

Masih Carut Marut asal kelahirannya di daerah yang NIK-nya sama-sama tercatat. "Itu contohnya. Jadi dari Kota Sampang dicatat NIKnya demikian juga di luar kota tempat bersangkutan berada yang sama-sama tercacat," katanya.

Ditanya ada berapa jumlah DPT ganda tersebut, Zahri menuturkan, data ganda itu berkisar sebanyak 500 pemilih. Di-

mana, rata-rata data ganda ini dialami dari warga Kabupate Sampang yang menuntut ilmu di sejumlah pesantren luar daerah. "Adanya data ganda ini beberapa penduduk luar yang pindah ke Sampang karena menikah karena lintas kabupaten/kota," jelasnya.

Dalam menyikapi adanya data ganda tersebut pihaknya akan membuat surat pernya-

taan untuk memastikan lokasi dalam memberikan hak suara pemilu. Hal itu dilakukan agar pihaknya bisa mengambul keputusan. "KPU akan memberikan surat pernyataan kepada data ganda bersangkutan karena dengan itu bisa dipastikan apakah di Sampang atau di daerah lainnya yang akan dilakukan pencoblosan," imbuhnya. (ryn/mk)

PEMILIHAN KEPALA DESA

Warga Menilai P2KD Tak Prosedural SAMPANG - Warga Desa Benjer, Kecamatan Kedungdung, mendatangi kantor Pemkab Sampang, Senin (23/12) siang. Mereka meminta bupati membubarkan P2KD yang terkesan menyembunyikan tahapan pelaksanaan pilkades.

Salah satu warga yang ikut mendatangi kantor pemkab, Damanhuri (45), mengatakan, sebelum tahapan pengumuman tiba-tiba ada pencacahan untuk pemilih dan ketika ditanya olehnya tentang pencacahan tersebut pelaksanaan pilkades tanggal 29 Desember 2013, sehingga mereka konfirmasi kepada camat kedungdung kalau akhir tahapan pendaftaran calon tanggal 20 Desember. Sedangkan menurut P2KD terakhir tanggal 19 Desember dan yang menjadi calon yaitu suami istri dari incumbent.

“Yang jelas warga merasa tertipu karena tahapan

pelaksanaan pilkades terkesan dirahasiakan. Ungkapan Camat sebagai panwas dengan P2KD juga tidak sama tentang terakhir pendaftaran calon, sehingga kami menginginkan Pemkab Sampang agar penunda pelaksanaan pilkades tersebut karena cacat hukum,” jelasnya kepada wartawan.

Lanjut Damanhuri, apabila P2KD mengikuti prosedur warga banyak yang menghendaki calon yang baru dan tidak terjadi calon tunggal.

Selain itu, banyak warga yang masih belum dicacah dan hanya orangnya kepala desa sendiri yang dicacah. Bahkan

PILKADES. Puluhan warga Desa Benjer Kecamatan Kedungdung mendatangi kantor Pemkab Sampang, Senin (23/12). warga juga melakukan ancaman apabila pelaksanaan itu dilanjutkan akan melakukan aksi besar-besaran.

“Kalau misalkan ada pen-

gumuman maka warga akan menghendaki ada calon baru, dan untuk sekarang calon tunggal. Sedangkan istrinya juga menjadi calon, namun

apabila itu dilanjutkan maka warga akan melakukan aksi besar-besaran karena warga menginginkan ada calon baru,” ucapnya. (jun/mk)

SAMPANG - Ketua LSM Pemuda Bahari Nusantara, Moh Salim, mengatakan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Sampang masih carut marut. Keberadaan sejumlah BUMD belum maksimal, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ia mencontohkan kasus hilangnya uang ratusan juta rupiah di berangkas milik PT. Sampang Mandiri Perkasa (SMP), yang hingga saat ini belum menemukan solusi, baik dari pemerintah maupun pengelola BUMD. "Keberadaan BUMD masih belum baik dan maksimal karena banyak kasus seperti hilangnya uang milik PT SMP sebanyak 110 ribu dolar. Ini kan mustahil. Masak hilang di berangkasnya sendiri, itupun sampai sekarang gak jelas lanjutannya," ucapnya kepada Koran Madura.

Apalagi, menurutnya, kebanyakan kekayaan digunakan untuk oprasional. Seharusnya, suntikan anggaran untuk BUMD tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat secara surplus. Katanya, pihak pengelola wajib disalahkan. Sebab, pihak pengelola sendiri terkadang tidak memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat secara terbuka baik di dalam forum maupun di media dalam hasil peningkatannya.

"Kebanyakan hasil BUMD

ini digunakan untuk pengeluaran oprasional seperti pengadaan mobil yang sangat mewah khusus untuk para pejabat, apalagi adanya BUMD ini yang harus bisa meningkatkan perekonomian bagi masyarakat, terkadang ini juga pihak pengelola tidak mau terbuka dan ini wajib disalahkan," jelasnya.

Dikatakan Salim, jika kasus BUMD terus terjadi serta tidak dapat meningkat-

Keberadaan BUMD masih belum baik dan maksimal...”

Moh Salim

Ketua LSM Pemuda Bahari Nusantara kan PAD, BUMD lebih baik ditiadakan. "Kalau menurut saya kalau ini tetap tidak ada hasil dan imbal baliknya mending BUMD di Sampang lebih baik tidak ada dan dihapus," tuturnya.

Dirinya berharap, BUMD di Kabupaten Sampang bisa memperbaiki dari segi pengelolaan. Agar, adanya peningkatan PAD secara signifikan dan bisa dirasakan oleh masyarakat. "Supaya bisa memperbaiki dari segi pengelola saja agar ini bisa dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan PAD," imbuhnya. (ryn/mk)

PAMEKASAN

13

SELASA 24 DESEMBER 2013 NO. 0267 | TAHUN II

Pengiriman Pupuk Tersendat Cuaca Buruk Diduga Jadi Penyebab Utama PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyampaikan alasan terjadinya kelangkaan pupuk jenis Urea di wilayah itu terjadi akibat perubahan cuaca yang mengakibatkan pengiriman pupuk tersendat, kata Wakil Ketua Komisi B, Fathorrahman usai bertemu pimpinan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida ( KP3) Pamekasan, Senin (23/12) di ruang Komisi B.

PENGAMANAN NATAL SEMARANG. Anggota pasukan anti huru-hara Polda Jateng berbaris pada Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Candi 2013 untuk pengamanan Natal dan tahun baru, di Lapangan Pancasila Semarang, Jateng, Senin (23/12). Polda Jateng memprioritaskan pengamanan ekstra pada 180 dari 2.850 gereja di Jawa Tengah saat perayaan Natal 2013.

PERAYAAN PASKAH

Hari ini Ada Sterilisasi Gereja PAMEKASAN - Jajaran Polres Pamekasan belum melakukan sterilisasi delapan gereja menjelang perayaan Paskah umat christiani di kabupaten tersebut. Polisi setempat sudah menempatkan petugas keamanan sedikitnya 4 personel di masing-masing gereja.

Kepala Polres Pamekasan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nanang Chadarusman menjelaskan pihaknya baru akan melakukan sterilisasi hari ini, Selasa (24/12), dua jam sebelum perayaan Paskah yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada pukul 17. 00 WIB. Sterilisasi gereja tersebut akan dipimpin langsung Kapolres Pamekasan AKBP

Nanang Chadarusman.

Dalam sterilisasi itu akan melibatkan pasukan khusus penjinak bahan peledak (Jihandak) dari Pasukan Brigade Mobil (Brimob) Polda Jawa Timur, Kompi A yang ada di Pamekasan. Hal itu untuk mengantisipasi adanya ancaman pengeboman yang dilakukan oknum yang menginginkan kekacauan di Pamekasan.

"Kami hanya antisipasi saja dari segala ancaman.

Apalagi di Pamekasan memang tidak pernah ada peristiwa ancaman bom dan itu harus tetap diwaspadai," katanya.

Setelah dilakukan sterilisasi, polisi berpakaian

lengkap dan preman turut berjaga di dalam kompleks gereja dan di sekitar gereja.

Itu akan berlangsung sampai perayaan Tahun Baru 2014 mendatang. Namun demikian, pihaknya tidak hanya fokus kepada penjagaan gereja saja, tempat-tempat ibadah seperti masjid yang menjadi jujukan sebagian besar masyarakat Pamekasan, juga mendapat penjagaan ketat, termasuk daerah rawan laka lantas.

Hal itu merupakan bentuk pelayanan kepolisian setempat dimana tidak ada pengistimewaan dalam penjagaan kali ini, karena pengamanan semua tempat ibadah menjadi tugas kepolisian.

Jumlah personel yang

diterjunkan untuk melakukan pengamanan perayaan Natal dan malam Tahun Baru di Pamekasan sebanyak 280 orang. Rinciannya, 180 anggota Polres, POM TNI 10 personel, Kodim 0826 30 personel, Dishubkominfo 30 personel, dan Satpol PP 30 personel.

Berdasarkan catatan Polres Pamekasan, hubungan antar pemeluk agama di wilayahnya sangat toleran walaupun umat muslim sangat dominan. Namun, hubungan mereka dengan umat beda agama lainnya sangat harmonis dan belum pernah ada gesekan antar agama. Kondisi itu yang harus dipertahankan. (uzi/ muj/rah)

Pertemuan itu sebagai tindak lanjut keluhan petani tentang sulitnya mereka mendapatkan pupuk jenis Urea.

Kesulitan itu dirasakan oleh para petani di hampir seluruh kecamatan di Pamekasan.

Menurut Fathorrahman, dari penjelasan KP3, diketahui penyebab kelangkaan itu akibat cuaca buruk di Perairan Laut Jawa. Sehingga distribusi pupuk dari pabriknya di Kalimantan ke Jawa Timur tersendat.

Dari hasil pertemuan itu, kata dia, kelangkaan itu akan segera teratasi karena kapal yang mengangkut pupuk tersebut telah bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. "Hasil rakor itu dinyatakan pengiriman sudah normal, sehingga kelangkaan akan segera teratasi," jelas dia.

Sekalipun demikian, kata Fathor, tetap akan melakukan pemantauan terhadap distribusi pupuk di wilayahnya. Hal itu untuk memastikan tidak adanya permainan dari pihakpihak tertentu yang ingin memanfaatkan masa tanam untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Beberapa waktu lalu, kata dia, komisinya sudah meninjau beberapa gudang penyanggah pupuk di Pamekasan, antara lain gudang penyanggah pupuk di Jalan Nyalaran

dan di Jalan Pintu Gerbang.

Hasilnya, memang terjadi kelangkaan, akibat tidak normalnya pengiriman. Namun, Wakil Ketua KP3 Pamekasan,

Hasil rakor itu dinyatakan pengiriman sudah normal, sehingga kelangkaan akan segera teratasi,�

Fathorrahman

Wakil Ketua Komisi B Achmad Djumhari Gani bersikukuh menolak telah terjadi kelangkaan pupuk Urea di wilayahnya.

Ia berdalih persediaan pupuk sudah sesuai dengan usulan Pemkab Pamekasan yang didasarkan pada jumlah nilai kebutuhan akan barang tersebut. Ia menyatakan yang terjadi hanyalah kekurangan pupuk akibat terlambatnya pengiriman, karena faktor cuaca.

Menurut pria yang juga Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan itu, pada tahun ini Pemkab sudah mengusulkan jatah sebanyak 21.542 ton untuk pupuk Urea. Dari usulan

itu, hanya disetujui sebanyak 17.942 ton. Ia sendiri mengaku tidak mengetahui alasan tidak sesuainya antara pagu yang disetujui dengan jumlah yang diajukan tersebut.

Tidak sesuainya jumlah yang disetujui dengan yang diusulkan itu berpengaruh terhadap ketersediaan pupuk di Pamekasan. Namun ia memperkirakan hal tersebut berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 76 tahun 2013 kebijakan penurunan kuota pupuk di Jatim.

Mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk yang tinggi, Pemkab Pamekasan kembali mengirimkan surat kepada pemerintah pusat, agar jatah pupuk Urea ditambah. Permintaan itu disetujui, sehingga jatah pupuk Urea di Kabupaten Pamekasan menjadi 20.579 ton atau mendapat tambahan 2.637 ton dari kuota sebelumnya. "Kami akan berusaha, agar persediaan pupuk Urea tetap terjaga dan aman," katanya.

Sementara untuk jenis pupuk lainnya, Djumhari Gani memastikan aman. Bahkan pupuk ZA masih terserap 15 persen dari jatah yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini persediaan pupuk SP 36 tersedia sebanyak 3.671 ton, pupuk ZA sebanyak 4.920, pupuk NPK sebanyak 2.499, dan pupuk organik sebanyak 2.733 ton.

Seperti berita sebelumnya, petani di Kecamatan Larangan, Kadur, Pademawu, dan Galis kesulitan mendapatkan pupuk Urea. Kesulitan itu sudah dialami sejak beberapa pekan terakhir. (awa/muj/rah)

PENYAKIT DEMOKRASI

Berjuang Berantas Politik Uang

PERILAKU POLITIK UANG. Politisi PAN Bima Arya Sugiarto (kiri), Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi dan Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo (kanan) menjadi narasumber dalam diskusi Indikator Politik Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu. Diskusi membahas hasil survei tentang sikap dan perilaku pemilih terhadap politik uang.

PAMEKASAN - Bupati Pamekasan di Pulau Madura, Jawa Timur, mengingatkan pentingnya semua pihak mendukung pemberantasan praktik politik uang, karena hal itu merupakan jenis penyakit demokrasi yang berbahaya.

"Caranya salah satunya dengan meningkatkan sosialisasi akan pentingnya memilih dan menentukan wakil rakyat sesuai hati nurani masing-masing," kata Bupati Achmad Syafii di Pamekasan, Senin.

Bupati Achmad Syafii mengemukakan hal itu menanggapi maraknya praktik politik uang dalam setiap pemilihan, baik di tingkat desa, kabupaten, gubernur maupun menyongsong pemilihan calon anggota legislatif saat ini.

Menurut Bupati, kini masyarakat mulai cenderung berpikir negatif terkait pelaksanaan pemilu. Sehingga setiap kegiatan pemilihan, baik pilkades maupun menyongsong pemilu legislatif selalu dikaitkan dengan pemberian uang. Padahal, calon pemimpim dan wakil rakyat yang akan mereka pilih itu untuk jangka waktu yang tidak sebentar, yakni lima tahun.

"Saya memang sering merasa risih, ketika berkunjung banyak orang selalu minta uang. Mereka memang tidak salah, akan tetapi rasanya sudah tidak enak dide-

Achmad Syafii

Bupati Pamekasan ngar," tutur Achmad Syafii.

Bupati mengatakan kebiasaan itu memang sudah terjadi, namun bukan berarti tidak bisa untuk dihapus. Dengan catatan semua pihak memiliki komitman untuk menghapus praktik politik uang ini.

Syafii menjelaskan kasus politik sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga para calon legislatif yang hendak bersaing memperebutkan dukungan masyarakat nanti.

Bupati Achmad Syafii menjelaskan secara kelembagaan pem-

kab memang telah melakukan berbagai upaya untuk menekan terjadinya praktik politik uang itu.

Salah satunya dengan cara memberikan penyadaran politik pada berbagai kesempatan.

"Disamping itu, peran semua tokoh masyarakat dan ulama sangat penting dalam berupaya menghapus praktik politik uang ini," katanya menjelaskan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Andre Dewanto Achmad dalam sebuah kesempatan di Pamekasan belum lama ini sempat mewacanakan, sebaiknya pemberian uang kepada calon pemilih dilegalkan apabila anggaran pemilu memang cukup.

Semisal panitia pemilih memberikan uang sebesar Rp10 ribu sebagai ganti uang transportasi, karena alasan mayoritas caleg yang memberikan uang untuk biaya transportasi.

Hanya saja, kata Andre, memang membutuhkan landasan hukum, karena sejauh ini belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal itu.

"Saya memang setuju, jika itu satu-satunya cara untuk memberantas terjadinya politik uang.

Tentunnya dengan catatan apabila anggarannya memadai," kata Bupati Achmad Syafii menjelaskan. (ant/rah)

14

PAMEKASAN

SELASA 24 DESEMBER 2013 NO. 0267 | TAHUN II

POLITIK

Tiada Laporan Dana Kampanye PAMEKASAN - Menjelang batas akhir penyerahan laporan dana kampanye tahap pertama, Komisi Pemiliham Umum Daerah (KPUD) Pamekasan menyatakan belum menerima laporan dana kampanye itu. Belum satu pun partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 yang menyerahkan laporan dana kampanyenya. Padahal penyerahan laporan tahap pertama itu paling lambat tanggal 27 Desember mendatang. Belum diketahui penyebab lambatnya parpol menyerahkan laporan itu.

SOSIALISASI PEMILU. Sejumlah anggota komunitas ojek mengenakan rompi dan masker saat sosialisasi pemilu yang digelar oleh KPU di Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (23/12). KPU membagikan ratusan helm, masker dan rompi kepada anggota komunitas tersebut sebagai bagian dari sosialisasi yang melibatkan masyarakat untuk berperan penting bagi kesuksesan pemilu 2014.

Realisasi DAK Belum Sempurna Kontraktor yang Tidak Memenuhi Denda Akan Diblacklist PAMEKASAN - Dana bantuan dari Pemerintah RI ke Kabupaten Pamekasan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 tidak sempurna, karena dipastikan masih tersisa hingga perubahan tahun nanti.

Data pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) setempat menyebutkan pertanggal 17 Desembaer lalu realisasi DAK dari 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru tiga SKPD yang mampu menyerap DAK secara keseluruhan, sedang delapan lainnya hanya mampu menyerap sebagian.

Dari delapan itu, satu SKPD, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Slamet Martodirdjo, sama sekali masih belum melakukan penyerapan. Sementara tujuh sisanya masih tahap pengerjaan.

Secara keseluruhan realisasi DAK di Kabupaten Pame-

kasan baru mencapai 67,75 persen. Penyerapan itu belum termasuk anggaran untuk pendamping.

Tiga SKPD yang mampu melakukan penyerapan hingga 100 persen, yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan anggaran Rp 1,6 miliar. Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Rp 1,1 miliar dan Dinas Pertanian (Disperta) dengan anggaran sebesar Rp 4,4 miliar.

Tujuh SKPD yang belum tuntas penyerapannya, yaitu Dinas Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp 62.3 miliar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 17 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sebesar Rp 4,1 miliar.

Demikian pula dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dengan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar, Dinas Perhubungan, Komunikas,i dan Informasi (Dishubkominfo) dengan anggaran sebesar Rp 871 juta, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) de-

ngan anggaran Rp 3,3 miliar.

Di Dinas Kesehatan (Dinkes), dari total anggaran sebesar Rp 7,4 miliar hanya pada anggaran untuk pengadaan obatobatan sebesar Rp 4,1 miliar yang sudah terserap secara keseluruhan.

Sedang sisanya yang dianggarkan untuk kegiatan pembangunan sarana kesehetan, masih dalam tahap pengerjaan.

Diperkirakan penyerapan DAK pada tujuh SKPD tersebut akan tuntas dalam pekan ini. Sedang anggaran DAK untuk RSUD, penyerapannya akan ditunda hingga tahun depan.

Kepala DPPKA Kabupaten Pamekasan, Taufiqurrahman mengatakan hingga akhir tahun 2013 diperkirakan selu-

ruh dana DAK akan selesai 80 sampai 90 persen, karena ada sejumlah pekerjaan yang tidak mungkin selesai di tahun ini.

"DAK di RSUD akan dilakukan penjadwalan ulang di tahun 2014. Sedang pekerjaan SKPD lain yang melebihi masa kontrak, karena ada kelalaian tetap akan dilanjutkan dengan catatan kontraktor akan dikenakan denda permil perhari sesuai dengan nilai kontrak," katanya.

Jika kontraktor pelaksana tidak mau melanjutkan pekerjaan karena denda tersebut, mereka akan dicoret dari daftar rekanan dan dimasukkan dalam blacklist (daftar hitam). Sedang sisa pekerjaannya akan ditender ulang. (oni/ muj/rah)

Anggota Komisioner Disinggung soal sanksi KPU Divisi Hukum dan jika tidak menyerahkan Sumberdaya Manusia laporan dana kampaye, (SDM), Agus Kasianto menurutnya sanksi sudah mengatakan pihaknya jelas diatur dalam UU memaklumi kondisi itu. pemilu.

Sebab aturan tersebut baru Dalam UU itu, jenis diberlakukan mulai tahun sanksi ada dua macam, ini. Untuk itu, ia mengaku mulai dari pembatalan telah melakukan serangparpol sebagai peserta kaian kegiatan sosialisasi pemilu hingga tidak Peraturan Komisi Pemiliditetapkannya calon han Umum (PKPU) nomor anggota DPRD menjadi 17 tahun 2013 tentang calon terpilih. �Kami tidak Pedoman Pelaporan dana pernah berpikir untuk meKampanye Peserta Pemilinerapkan sanksi itu. Kahan Umum Anggota DPR, rena kami yakin, mereka DPD, dan DPRD yang di akan segera menyerahkan dalamnya laporan itu," mewajibkan katanya. parpol melKPU, kata aporkan dana Agus, juga kampanye berharap Kami tidak pernah Panwaslu mereka.

Dasetempat berpikir untuk lan PKPU menerapkan sanksi bersifat tersebut juga itu. Karena kami proaktif mengatur melakukan yakin, mereka tahap pepengawasan akan segera laporan, yaitu penyerahan menyerahkan dilakukan laporan dana laporan itu,� tiga kali takampanye hapan. Tahap hingga 27 pertama pada Desember Agus Kasianto 27 Desember Anggota Komisioner KPU nanti. Hal 2013, tahap Divisi Hukum dan SDM itu untuk kedua Maret menghindari 2014, dan kesalatahap ketiga 14 hari setelah han komunikasi dalam pemilu. masalah tersebut. Sanksi Sosialisasi terkahir pada berupa pembatalan parpol 14 Desember lalu telah sebagai peserta pemilu dilakukan dengan mengun- 2014 diberlakukan jika dang perwakilan pimpinan mereka tidak menyerahparpol, antara lain bendakan laporan dana kampahara dan petugas pembuat nye di tahap dua. laporan dana kampanye Sedangkan sanksi tidak masing-masing. Dalam ditetapkannya calon angpertemuan itu disampaikan gota DPRD menjadi calon tentang kewajiban tersebut terpilih, jika parpol tidak dan disepakati masing-mamenyerahkan laporan pensing partai politik akan me- erimaan dan pengeluaran nyerahkan laporan tersebut dana kampanye maksimal sebelum batas akhir waktu 14 hari setelah pemungupenyerahan. tan suara. (oni/muj/rah).

TOLERANSI BERAGAMA

PBB

GP Ansor Berencana Mengamankan Natal

Pembayaran Pajak Perlu Stimulan

PAMEKASAN - Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pamekasan menyatakan akan ikut terlibat dalam pengamanan perayaan Natal di tahun ini. Organisasi yang berada di bawah naungan NU itu akan mengerahkan puluhan anggotanya dalam pengamanan tersebut. Mereka akan disebar di sejumlah gereja di Pamekasan bergabung dengan petugas kepolisian.

Sekretaris GP Ansor Pamekasan, Fathorrahman mengatakan organisasinya sudah siap untuk ikut dalam pengamanan hari raya umat kristiani tersebut. "Kami diminta oleh kepolisian, hanya sebatas membantu p e n g a m a n a n ," katanya.

Menurut Fathor, selain karena permintaan itu, sebelumnya telah ada perintah dari pimpinan pusat organisasi itu agar seluruh anggota GP Ansor di daerah, terlibat aktif dalam pengamanan Hari Natal.

Fathor menjelaskan jumlah anggota yang disiapkan untuk pengamanan itu sebanyak satu regu. Jumlah itu disesuaikan dengan permintaan kepolisian. "Jika dibutuhkan lebih, kami juga siap," katanya.

Fathor menambah-

PAMEKASAN Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pademawu dianggap sebagai kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang selalu menunggak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tinggi. Berdasarkan data di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) setempat, pembayaran PBB di dua kecamatan itu setiap tahun tidak pernah tuntas. Sehingga stimulan diperlukan untuk memperlancar pelunasan PBB tersebut.

Kepala DP2KA Pemkab Pamekasan, Taufiqurrahman menyatakan kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang memiliki potensi yang cukup besar dengan nilai PBB yang tinggi. Sayangnya, setiap tahun selalu menyisakan tanggungan pajak dibanding kecamatan lainnya.

Alasanya, karena banyak lahan yang ditinggal pemiliknya, sehingga penagihan pajaknya tersendat. Selain itu, sebagian lahan, dimiliki warga dari luar Kabupaten Pamekasan. "Alasan yang kami terima, banyak pemilik lahan yang pindah ke daerah lain, sementara lahan yang ditinggal disewakan," katanya.

Taufik tidak menjelaskan berapa jumlah tunggakan PBB di dua kecamatan tersebut. Ia hanya menyatakan PBB di dua kecamatan itu belum terbayar lunas. Ia menyatakan keheranannya, karena di 11 kecamatan lain yang secara potensi berada di bawah dua

kan anggotanya yang akan diperbantukan untuk pengamanan itu merupakan anggota terlatih yang dimiliki GP Ansor Pamekasan. Mereka memiliki kemampuan bela diri yang cukup, sehingga mampu mengatasi persoalan di lapangan. Selain untuk perayaan Natal, anggotanya juga akan diperbantukan dalam pengamanan malam Tahun Baru 2014. Mereka akan bergabung dengan aparat keamanan lainnya dalam Operasi Lilin 2013.

Ia berharap keterlibatannya dalam pengamanan Gereja itu tidak dinilai hal-hal yang mengucilkan agama Islam, melainkan murni karena membantu Kepolisian, agar Pamekasan tetap kondusif. Ia juga menyatakan keterlibatan itu bukan tidak mematuhi imbauan Majelis Ulama Indonesia yang melarang umat Islam mengikuti ritual Natal maupun menyampaikan ucapan selamat Natal.

Sebab keterlibatan organisasinya hanya sebatas pada bantuan pengamanan.

"Kami tidak ikut ritualnya. Kami hanya membantu pengamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebagai kewajiban warga negara," katanya. (awa/muj/rah)

PEMBERSIH KACA BERKOSTUM SINTERKLAS. Seorang pekerja pembersih kaca berkostum Sinterklas menyapa dua anak dari balik kaca jendela Hotel Alana Surabaya, Senin (23/12). Aksi yang butuh keahlian khusus dari ketinggian 60 meter tersebut, untuk memeriahkan Natal 2013.

kecamatan itu justru lancar.

Karenanya, selain karena faktor alasan tersebut, penyebab terjadinya tunggakan itu juga karena faktor rendahnya kesadaran masyarakatnya untuk memenuhi kewajiban mereka membayar pajak.

Sementara itu, potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Pamekasan, sebesar Rp 6 miliar. Dari jumlah itu, yang terbayar hanya Rp 4 miliar. Untuk menangani tunggakan itu, kata Taufik, instansinya berencana akan melakukan verifikasi dan pembaharuan data wajib PBB. Data itu akan dilengkapi dengan nama dan alamat wajib PBB dan akan melakukan pemutihan terhadap lahan yang beralih penggunaan.

"Banyak lahan yang awalnya milik pribadi, kini sudah menjadi sarana umum seperti kuburan atau jalan. Kami akan lakukan pembaharuan dan verifikasi terhadap obyek pajak tersebut," jelas dia.

Hal itu dilakukan untuk mempemudah pendataan wajib pajak dan mengetahui jumlah wajib pajak yang sudah melunasi pajak mereka serta yang masih memiliki tanggungan.

Pendataan itu direncanakan akan dimulai awal tahun depan.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi meminta pemerintah setempat lebih kreatif untuk mendorong wajib pajak melunasi tanggungan mereka sehingga dapat mendongkrak pendapatan daerah dari sektor pajak.(awa/muj/rah)

SUMENEP

15

SELASA 24 DESEMBER 2013 NO. 0267 | TAHUN II

DUGAAN PENGENDAPAN SKHU

Dewan Mulai Tak Mengantor

Warga Bakal Lapor ke Kanwil Jatim

Pembahasan RAPBD Tak Kunjung Kelar

SUMENEP - Dugaan pengendapan SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) yang dilakukan pihak MTs Sya’airunnajah, Dusun Bindung, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, terus mencuat. Sejumlah warga mengancam melaporkan kasus itu ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Jatim.

Moh. Ghafir Hasan, wali murid yang menjadi korban mengaku tindakan yang dilakukan pihak lembaga sudah melanggar prosedur yang berlaku. Bahkan, bisa mencekal murid untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. ”Ini bentuk perlakuan yang tidak mengenakkan.

Harusnya lembaga bisa mengayomi siswa. Ini malah menelantarkan,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya sudah bertekad untuk melaporkan masalah ini ke kanwil Jatim.

Itu agar kanwil bisa mengambil langkah tegas terkait masalah itu. ”Ini sudah meresahkan.

Kejadian ini bukan kali ini saja, melainkan sudah berulang kali.

Namun, Kemenag Sumenep ternyata masih berpangku tangan. Makanya, Kanwil menjadi solusi,” ujarnya.

Hal senanda juga dikatakan Roni Wahyudi, warga setempat. Dia meminta ada sanksi tegas yang diberikan kepada lembaga pendidikan itu. Sebab, selama ini sanksi yang diberikan kepada lembaga terkesan terlalu ringan. ”Masak, sanksinya hanya ditegur, kan ini sudah merugikan warga,” ungkapnya.

Dia menuturkan, nanti laporannya ke kanwil tentu saja tidak hanya memberikan sanksi melainkan juga meminta izin operasional lembaga

SUMENEP – Sekalipun pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2014 masih belum tuntas dibahas, tetapi anggota dewan sudah tidak mengantor. Seperti yang terjadi Senin (23/12), Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep kembali dalam kondisi kosong.

Pantauan Koran Madura, dari pimpinan hingga komisi, tidak seorangpun dari anggota dewan terlihat mengantor. Di ruang komisi hanya terlihat staf. Sementara, dari jajaran ketua komisi hingga anggota tidak satupun terlihat.

Kantor wakil rakyat yang sehari-hari mestinya tempat melayani aspirasi rakyat, kosong. Bahkan warga yang hendak melapor dan mengadu ke wakilnya terpaksa harus mengurungkan niatnya karena semua anggota dewan tak mengantor.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Sumenep, Moh. Mulki, mengatakan, anggota dewan sedang ke Jakarta. “Anggota dewan ke Jakarta dalam rangka konsultasi rancangan peraturan daerah (raperda) APBD yang sebentar lagi akan diparipurnakan. Karena memang harus dikonsultasikan soal rancangan perdanya sebelum diketok,” katanya.

Ditanya apakah semua anggota dewan yang berangkat ke Jakarta, kata Mulki hanya banggar saja.

“Kalau banggar kan 24 orang. Karena sejak pemberangkatan kemarin, saya ada acara di Surabaya, tidak ada di Sumenep,” terangnya.

Mulki menambahkan bahwa konsultasi ke Jakarta itu hanya satu hari saja. Menurut jadwal, mereka akan tiba lagi di Sumenep

pada hari Senin kemarin. “Karena hanya satu hari, kemarin berangkat, dan mereka akan tiba lagi hari ini, sebab besok adalah rapat banggar hasil pembahasan APBD,” jelasnya.

Ketika disinggung soal pembahasan APBD apakah sudah tuntas dibahas, kata Mulki pembahasan ABPD sudah selesai, tinggal di paripurnakan. “Insya Allah jika tidak ada aral yang melintang, besok APBD kita akan ketok dan diparipurnakan dengan diawali oleh rapat banggar, tepat pada jam satunya akan diparipurnakan,” jelasnya, Senin (23/12)

Pembahasan ABPD menurut sekwan sudah selesai pada Jumat malam kemarin. Sebab semua anggota dewan lembur, dan memilih untuk tidak berlibur, sehingga pembahasan pada masing-masing komisi baru selesai pada Jumat malam kemarin. Sementara, soal anggaran kunjungan, Mulki enggan untuk menjawab. “Saya tak hafal berapa rincian anggarannya, tetapi ada kok,” ujarnya.

Sementara, Ketua Umum PMII Cabang Sumenep, Imam Syafi’ie, menilai kalau kunjugan ke Jakarta itu hanya ingin buang-buang anggaran saja. Pasalnya, kenapa tidak

jauh-jauh hari sebelumnya jika hendak konsultasi perda ke Jakarta,. “Ini lucu saya kira, masak konsultasi saja harus bareng-bareng ke Jakarta. Jangan-jangan ini menjadi agenda tahunan DPRD dengan dalih konsultasi raperda APBD,” katanya saat dimintai pendapatnya tentang hal tersebut.

Ia menambahkan bahwa hal demikian semakin menegasikan kalau DPRD seringkali tidak bekerja secara efektif dan efisien. “Bilangnya akan bekerja efektif dan efesien, tetapi mereka sendiri yang menciderai.

Semoga saja, ini tidak buang-buang anggaran saja,” tandasnya. (sym/mk)

itu dicabut. Itu karena lembaga itu sudah tidak layak menjadi lembaga pendidikan. ”Lembaga yang tidak bisa menjadi suri tauladan yang baik, ngapain dipertahankan,” ujarnya.

Sementara Kasi Pendma (Pendidikan Madrasah) Kemenag Sumenep, Moh. Rifa’i Hasyim, menjelaskan, pencabutan izin operasional itu tidak bisa dilakukan secara serta merta, melainkan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. ”Pencabutan izin operasional itu suatu hal yang menyakitkan, dan itu tidak bisa dilakukan secara serta merta,” ungkapnya.

Menuurtnya, prosedur pencabutan izin itu harus melalui tahapan-tahapan, salah satunya teguran, dan apabila teguran itu tidak membuat efek jera, maka akan dijatuhkan sanksi lebih berat, yakni dana BOS dicabut. ”Jika tetap melakukan kesalahan maka kami tidak akan segan untuk melakukan pencabutan izin itu,” ungkapnya.

Disinggung masalah ancaman warga yang akan meloporkan ke Kanwil Jatim, pihaknya mempersilakan jika memang warga setempat akan melakukan pelaporan. ”Silakan dilaporkan, yang pasti kami sudah menjalankan tugas sebagiman aturan yang berlaku,” tandasnya.

Sebelumnya, puluhan warga Dusun Bindung, Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng, mendatangi MTs Sya’airunnajah, mereka menduga pihak sekolah telah mengendapkan SKHU milik murid. Terbukti setelah itu puluhan SKHU ditemukan di dalamnya. (edy/yat)

KRIMINAL

Nenek Renta Tewas Dibantai SUMENEP – Siti Saleha (60), warga Dusun Gunung, Desa Sukajeruk, Kecamatan/ Kepulauan Masalembu, ditemukan sudah tidak bernyawa di rumahnya, Jumat (20/12).

Informasi yang berkembang, sehari sebelumnya korban baru saja menerima pembayaran hutang dari besannya.

Namun pada keesokan harinya, korban sudah ditemukan tewas dengan tubuh bersimbah darah dalam rumahnya, oleh tetangganya sendiri. Korban mengalami luka memar di bagian punggung serta betis bagian kiri, akibat pukulan benda tumpul.

Korban diketahui tewas oleh Misna (50) yang masih bertetangga dekat dengan korban. Misna curiga terhadap korban yang sudah tidak keluar rumah sejak Kamis

sore. Kecurigaan Misna bertambah saat melihat sandal korban masih berjejer rapi di depan pintu, sehingga memberanikan diri untuk menjenguknya.

“Ya awalnya saya curiga kerena korban sudah sehari semalam tidak keluar rumah, anehnya lagi sandal korban masih berada di depan pintu.

Oleh karena itu, saya langsung mengetuk pintunya dan memanggilnya dari luar,” kata Misna.

Misna mengaku begitu melihat tubuh korban sudah meringkuk kaku, dengan tubuh penuh darah. Tubuh korban dipenuhi luka memar di bagian tengkuk serta sebelah kiri. Diduga korban dibunuh dengan menggunakan benda tumpul.

“Kami tidak menyangka kalau korban dibunuh, ka-

rena usia korban sudah tua dan tidak punya salah. Tapi karena tiga cincin emas yang ada di jarinya hilang, barulah saya sadar kalau korban menjadi korban pencurian dengan kekerasan,” timpal Albar (35). salah satu tetangga korban.

Albar menambahkan, sehari sebelumnya korban baru saja menerima pembayaran hutang dari besannya, sehingga tidak menutup kemungkinan pelaku pencurian dengan kekerasan juga mengincar uang pembayaran hutang tersebut. Sementara korban hanya tinggal berdua dengan cucunya yang masih duduk di bangku kelas dua SD, namun pada saat kejadian cucunya menginap di rumah embah dari bapaknya.

Sementara Kepala Desa Sukajerruk, Sapuri, ketika

dihubungi melalui telepon genggamnya, belum bisa memastikan motif dari pembunuhan itu. Pihaknya mengaku hanya mendapatkan laporan dari warga terkait pembunuhan tersebut, termasuk hilangnya sejumlah harta korban yang diduga diambil pelaku pembunuhan. “Saya dapat laporan dari warga hari kamis malam, saya tindaka lanjut kesana dan memang harta benda korban hilang” ungkapnya.

Lebih lanjut Sapuri mengatakan, korban selama ini memang tinggal berdua dengan cucunya yang masih kelas dua SD, sebab kedua anaknya saat ini sedang bekerja di Malaysia dan Batam.

Namun saat malam kejadian cucu korban tidak tidur bersama sang nenek, tapi tidur

dengan kakek lainya. “Sebenarnya korban tinggal sama cucunya, tapi saat itu cucunya tidur di rumah kakek dari sang sayah” ungkapnya.

Sementara itu Kapolsek Masalembu hingga detik ini belum dapat dimintai keterangan, nomor telepon yang biasa dihubungi sulit untuk dihubungi. Namun informasi yang berkembang ada salah satu warga yang dicurigai sebagai pelaku, berinisial SD (Sadekri) (30).

Kbarnya, saat sejumlah aparat kepolisian menggeledah rumahnya, ditemukan sejumlah senter. Setelah diperlihatkan ke warga, ternyata senter itu diakui milik sejumlah warga yang satu minggu sebelumnya juga kehilangan sejumlah barang berharga. (edy/mk)

ePaper Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Terbit Siang!

Klik dan unduh di sini: http://www.koranmadura.com/ category/epaper-koranmadura/

SKHU. Wali Murid saat mengambil SKHU anaknya yang ditahan pihak sekolah beberapa waktu lalu.

IKLAN BARIS

IKLAN DAN BERLANGGANAN

16

WILAYAH SUMENEP

SELASA 24 DESEMBER 2013 NO. 0267 | TAHUN II

081939363544

S atu Hati un tuk B an gsa

WARTA SUMENEP

KEPEGAWAIAN

Tes CPNS K2 Diumumkan 2014

AMBRUK. Salah satu warga menunjukkan jembatan yang ambruk di Dusun Karangratinan, Desa Kebun Agungm Minggu (23/12) malam.

Jembatan Rakyat Ambruk Warga: Mudah-mudahan Saja Ada Uluran Tangan dari Pemerintah SUMENEP - Intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa pekan terakhir ini membuat jembatan rakyat sebagai jalur alternatif masyarakat Dusun Karangratinan, Desa Kebun Agung, Kecamatan Kota, ambruk, Minggu (22/12) malam. Kejadian itu bermula saat hujan deras terus mengguyur Kota Sumekar yang terjadi sepanjang malam.

Menutur penuturan warga setempat, jembatan tersebut merupakan jalan alternatif masyarakat dalam menjalankan akivitas keseharian, baik saat bekerja maupuan berlalu lalang menuju titik kota.

Selain itu, jembatan tersebut juga menghubungkan ke desa sebelah, yakni Desa Pandian. Termasuk jemban itu menjadi jalur anak-anak sekolah, baik ke MTs Tarate maupun ke SMA 2 Sumenep.

Bahkan karena tidak tidak tahu, ada banyak warga dan anak sekolahan hendak melewati jembatan itu. Namun, mereka harus kembali ke jalur utama dan harus berputar jika hendak ke kota.

Pantauan Koran Madura, Senin (23/12), jembatan rakyat yang terbuat dari kayu itu terbelah menjadi dua.

Kondisinya sangat parah, bahkan kayu besar penyangga jembatan itu hilang, sehingga hanya tinggal rangka jembatan. Sejumlah warga masih sibuk melakukan penyisiran, sebab dimungkinkan kayu itu terbawa oleh arus.

Aminah, (50), warga Dusun Karangratinan, Desa Kebun Agung menuturkan bahwa ambruknya jembatan terjadi pada pukul 21.30 Wib saat hujan deras terjadi sepanjang malam. “Ambruknya sekitar pukul 21.30, entah sebabnya apa, apa karena

hujan atau apa saya tak tahu, cuma tadi malam ada bunyi seperti tumpukan kayu jatuh, ketika dilihat, ternyata jempatan ambruk.,” tuturnya.

Sementara, Sekretaris Desa Kebun Agung, Suroso, mengatakan, dari hasil kajian pihaknya, ada dua kemungkinan jembatan rakyat itu ambruk, bisa karena hujan, pula bisa disebabkan karena kayu penyangga jembatan itu sudah tua atau tidak kuat menahan arus deras air hujan.

“Sekarang kami masih mencari kayu besar penyangga jempatan itu. Kini keberadaannya tak tahu ada dimana, mungkin terbawa arus sungai,” katanya kepada Koran Madura.

Ketika ditanya lebih lanjut soal pembangunan jembatan yang terbuat dari kayu dengan panjang 75 meter tersebut, kata Suroso dibangun sektar 2 tahun lalu. Pembangunan itu hasil gotong royong warga, walaupun sebagian juga disokong dari kas desa. “Seki-

ALAT TRANSPORTASI

Kapal Besar Signifikan SUMENEP – Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep belum bisa memenuhi kebutuhan warga kepulauan terkait alat transportasi yang bisa tetap berlayar meski cuaca ekstrem. Kota Sumekar belum memiliki kapal pemecah ombak meski banyak warga kepulauan kesulitan alat trasnportasi ketika cuaca ekstrem.

Akibat belum adanya kapal pemecah ombak, warga kepulauan tidak jarang harus menginap dan telantar di Pelabuhan Kalianget. Sebab, ketiak cuaca ekstrem banyak kapal dilarang berlayar oleh BMKG (badan metereologi, klimatologi dan geoafisika).

Sahwan, salah satu warga Kepuluan Masalembu mengaku, tidak adanya kapal besar membuat aktivitas warga kepuluan menjadi terganggu. ”Bagi saya sebagai pedagang, tentunya sangat terganggu. karena bisa saja dagangan kami menjadi busuk di pelabuhan. Kejadian ini sudah tahunan tapi sampai detik ini belum ada penyelesaian,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya mendesak agar pemkab segera merealisasikan adanya kapal besar yang tahan ombak di Sumenep. Apalagi, pihaknya

mendengar pemkab memang sudah merencakan untuk membuat kapal besar, tapi belum juga terlaksana. ”Kapal besar itu jangan hanya jadi angan belaka saja, melainkan harus direalisasikan,” tuturnya.

Sementara Bupati A. Busyro Karim mengatakan, dirinya sudah merapatkan barisan dijajaran pemkab untuk membahas tentang pengadaan kapal besar itu. ”Kami sudah selesai membahas mengenai pengadaan kapal itu, bahkan kami sudah merancang gambar kapal yang akan dibeli untuk mengangkut barang dan penumpang jurusan Kepulauan Sumenep itu,” ungkapnya.

Sementara kali ini, Pemkab Sumenep telah mendapat suntikan dana sebesar Rp 11 miliar.

Dengan begitu, dana yang terkumpul hingga saat ini sudah mencapai Rp 33 miliar.

Mantan ketua DPRD Sumenep dua periode itu mengaku telah selesai merancang mengenai bentuk dan ukurannya kapal penembus ombak itu. ”Kami sudah melakukan pengkajian, bahkan kami telah mengundang dari ITS. Dan hasilnya sebesar Rp 33 itu sudah mencukupi untuk pembuatan kapal besar,” tukasnya. (edy/yat)

Sekarang kami masih mencari kayu besar penyangga jempatan itu. Kini keberadaannya tak tahu ada dimana, mungkin terbawa arus sungai.

Suroso

Sekdes Kebun Agung

tar dua tahun lalu jembatan ini di buat. Dan baru beberapa bulan yang lalu kami perbaiki, tetapi kini ambruk, mungkin karena penyangga jempatan tidak kuat menahan derasnya air hujan hingga mengakibatkan ambruk,” jelasnya.

Suroso menyatakan bahwa keberadaan jembatan tersebut bagi warga desa merupakan jalur penting dalam

menjalankan aktivitas kesehariannya. “Karena selain jempatan ini sebagai jalur alternatif yang menghubungkan antar dua desa, pula menjadi jantung bagi anak yang sekolah ke kota. Sebab, mereka biasanya melewati jembatan ini ketika hendak sekolah.

Karena tahu ambruk akhirnya mereka memutar kembali jalan utama,” jelasnya.

Disinggung soal anggaran pembangunan jembatan kayu tersebut, kata Suroso murni hasil sumbangan rakyat. Tidak ada bantuan dari pemerintah. “Sebab jembatan ini dibangun memang atas dasar usulan dan keinginan masyarakat, sehingga mereka dengan gotong royong membangun jempatan ini,” tegasnya.

Warga berencana akan memperbaikinya lagi, sebab jembatan itu sangat penting bagi warga. “Mudah-mudahan saja ada uluran tangan dari pemerintah,” ujarnya singkat. (sym/mk)

SUMENEP - Peserta tes Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga honorer kategori II (K-2) di Kabupaten Sumenep harus bersabar.

Hingga kini pengumuman kelulusan hasil tes tersebut belum jelas. Bahkan informasinya kelulusan tersebut akan diumumkan pada minggu terakhir bulan Januari 2014.

Data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep menyebutkan terdapat sebanyak 2106 peserta mengikuti tes CPNS K2 pada 4 Desember 2013 lalu.

Semua peserta dibagi di 103 ruang di lima tempat berbeda yakni, SMA I Sumenep, SMP I, SMP II, SMP II Sumenep dan SDN Pabian.

Informasi pengumuman hasil tes tersebut disampaikan Wakil Ketua II Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Propinsi Jatim, Akmal Boedianto saat berada di Kabupaten Sumenep, Senin (23/12). Menurutnya untuk tes CPNS bagi tenaga honorer K2 direncanakan diumumkan pada bulan Januari.

Pengumuman tes CPNS K2 lebih akhir dibandingkan pengumuman tes CPNS jalur umum yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jatim di Surabaya yakni pada 24 Desember 2013. Hal itu sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). ”Untuk tes CPNS K2 pengumumannya pada Bulan Januari 2014,” terangnya.

Pada kesempatan itu dia juga mengimbau agar para peserta tes CPNS untuk tidak mempercayai segala bentuk penipuan dengan modus dapat meluluskan. Sebab menjelang pengumuman tersebut, di beberapa daerah di Jawa Timur marak aksi penipuan. ”Saya mengimbau, untuk berhati-hati terhadap aksi penipuan dengan modus dapat meluluskan menjadi PNS,” terangnya.

Menurutnya, saat ini kesempatan untuk bermain pada ranah itu sudah tidak bisa

lagi. Pasalnya semuanya yang menghendel adalah pemerintah pusat. Apalagi peserta tes langsung bisa mengetahui skor yang mereka dapatkan melaui jaringan internet. ”Persoalan tes CPNS saat ini lebih transparan, sebab setelah tes dilaksanakan peserta langsung bisa mengetahui skor yang mereka kumpulkan pada pada tes tersebut,” lanjutnya.

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan bagi pihak yang telah memberikan uang dengan iming-iming dapat meluluskan untuk tidak mempercayainya. Tapi kalau sudah terlanjur memberikan uang untuk segera memintanya kembali dan segera melaporkan pelaku ke aparat penegak hukum. ”Ya kalau sdah terlanjur, lebih baik minta lagi saja,” tukasnya

Untuk tes CPNS K2 pengumumannya pada Bulan Januari 2014

Sementara Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati membenarkan informasi tersebut. Dia mengatakan bahwa pengumuman hasil tes CPNS mengalami penundaan dari jadwal sebelumnya yakni,17 Desember 2013. Informasi terakhir yang diterima pengumuman hasil tes CPNS akan diumumkan pada minggu keempat bulan Januari 2014. ”Informasi terakhir Pengumuman hasil tes CPNS K2 pada januari minggu keempat ” ucapnya Terkait kuota yang di Kabupaten Sumenep hingga kini belum jelas, dirinya masih menunggu keputusan dari pusat ”Untuk formasi sampai saat ini masih belum ada keputusan dari Kemen PANRB,” tukasnya. (edy/mk)

JELANG NATAL

Polisi Sweeping Lima Gereja SUMENEP - Jelang perayaan Natal, Rabu (25/12) mendatang, sejumlah personel kepolisian diterjunkan untuk melakukan sweeping ke tempat ibadah di lima lokasi gereja di Sumenep. Aparat kepolisian menggunakan metal detektor untuk memastikan keamanan.

“Kita terjunkan tim untuk sweeping beberapa gereja yang tersebar di Sumenep, sebelum tempat tersebut digunakan pada hari Rabu mendatang. Sehingga kami dapat mengamankan barangbarang yang kami anggap bahaya sudah lebih dulu diamankan,” kata Kapolres Sumenep AKBP Marjoko usai memimpin sweeping, Senin (23/12).

Di setiap gereja, nantinya, akan diterjunkan aparat keamanan dari tiga satuan, mulai samapta, reskrim, dan intel. Menurut Marjoko, pihaknya akan menerjunkan lebih kurang 5 hingga 6 personel ke setiap gereja. Nanti, beberapa personel itu akan menjaga ketat hingga kondisi benar-

benar aman.

“Kami sudah siapkan 5 hingga 6 personel untuk menjaga ketat hari Natal besok. Semoga dengan upaya yang sudah dilaku-

kan oleh Polres, memberikan rasa aman, sehingga tujuan dalam perayaan natal bisa lebih tenang dan khusuk bisa tercapai,” harapnya.

Dia mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Hari Natal dan perayaan

Malam Tahun Baru 2014.

Sehingga dengan menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing, kita sudah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat bisa melaksanakan rutinitas sehari-harinya dengan aman tanpa ada gangguan apapun. ”Siapa pun yang melakukan tindak kejahatan saat perayaan Natal dan Malam Tahun Baru maka kami akan melakukan tindakan tegas,” tegasnya seraya menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan PAM terbuka dan tertutup saat Natal dan Malam Tahun Baru.

Masyarakat juga diminta turut serta mengawasi peredaran narkoba maupun sejenis lainnya, terlebih lagi selama menjelang Tahun Baru ini. ”Bagi masyarakat yang melihat, mengetahui, bahkan ada yang menjadi korban kejahatan jelang Natal dan Tahun Baru untuk segera melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat,” tegasnya. (sym/mk)