Koran Madura

Page 1

1

SENIN 25 PEBRUARI 2013 NO.0063 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

25 Pebruari 2013

g PAMANGGHI

Naas Oleh : Ahmed David Anugerah

Jurnalis Televisi Madura Channel

M

PROSESI TATUNG. Warga keturunan Tionghoa asal Singkawang, Kalbar, menari bersama-sama ketika berlangsungnya prosesi Tatung yang digelar di Pasar Gambir PRJ, Kemayoran, Jakarta, Minggu (24/2). Prosesi tersebut untuk menyambut Cap Go Meh yang merupakan hari terakhir perayaan Imlek.

TUNJANGAN PENSIUN DPR

Bebani Negara JAKARTA-Tunjangan pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat membebani keuangan negara. Pasalnya, masa jabatan DPR untuk memberikan andil terhadap negara hanya lima tahun atau bahkan dalam hitungan bulan saja. Pernyataan ini seperti dikemukakan Direktur Indef, Enny Sri Hartati pada akhir pekan lalu di Jakarta. “Anggota DPR kerjanya hanya sampai lima tahun, kalau tidak terpilih lagi, maka dia mendapatkan tunjangan pensiun. Kalau pegawai kan memang mendapatkan pensiun, karena profesinya pekerja. Berarti kalau DPR meminta dapat pensiun, dia menganggap posisi DPR sebagai job, bukan sebagai politisi. Itu kan logikanya,” paparnya. Menurut Enny, pemberian tunjangan pensiun kepada anggota DPR dinilai memiliki unsur ketidakadilan. Pasalnya, terang Enny, tunjangan pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) merupakan dana yang disisihkan dari gaji setiap bulan. “Para PNS memang sebagai pekerja yang mengabdi selama sekitar 45 tahun. Sehingga, dana pensiun yang didapatkan juga tidak lain merupakan uang hasil jerih payahnya sendiri,”tutur Enny. Kendati pemberian tunjangan pensiun bagi anggota DPR sebagai perintah Undangundang, namun jelas Enny, seharus DPR berinisiatif untuk tidak merugikan keuangan negara melalui tunjangan pensiun. “Jadi, berani atau tidak DPR untuk mengamandemen UU yang mengatur tentang pensiun DPR. Itu produk pemeritah dan DPR,” ucapnya. Dia menambahkan, anggota DPR sejatinya bukan karyawan tetap, sehingga statusnya yang bersifat periodik sangat berbeda dengan PNS. “DPR itu sudah masa kerjanya sangat singkat, lalu take home pay-nya besar sekali. Lalu apa rasionalisasinya dia harus mendapatkan pensiun? Itu tidak rasional. Kalau DPR hanya menyisihkan waktu lima tahun bisa mendapatkan tunjangan seumur hidup,” jelasnya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Indef, kata Enny, pada periode 2006-2010 gaji dan tunjangan PNS hanya sekitar Rp31 triliun dan TNI-Polri sebesar Rp28,9 triliun. “Sedangkan anggaran pensiun dan uang tunggu itu rata-rata dalam periode itu sekitar Rp36 triliun. Artinya, anggaran yang sangat membebani itu yang untuk pensiun,” katanya. Lebih lanjut Enny menegaskan, sejauh ini pihaknya mendukung rencana pemerintah yang akan melebur gaji pokok dan tunjangan kinerja pejabat negara. Dia meyakini, kebijakan pemerintah yang diusulan Kementerian Keuangan tersebut akan memberikan dampak positif bagi penggunaan anggaran negara. “Maksud Menteri Keuangan, Agus Martowardojo itu memang bagus. Ketika semua dijadikan satu, ketahuan masing-masing take home pay (seorang PNS) berapa. Sehingga, hal ini bisa menjadi bahan evaluasi dan lebih transparan,” kata Enny. (bud/abe)

Pasangan Aher-Demiz Unggul Sementara Rieke: Jangan Bilang Kalah, Kita Masih Berjuang BANDUNG - Penghitungan suara pemilih sementara Pilkada Jabar 2013 berdasarkan tabulasi penghitungan di website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar hingga Minggu (24/2) pukul 18.30 WIB menempatkan pasangan Ahmad Heryawan - Deddy Mizwar (Aher Demiz) di peringkat teratas. Berdasarkan data itu, pasangan Aher-Demiz memimpin dengan 454.189 suara (32,5 persen), Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki (Paten) 342.426 suara (24,5 persen). Kemudian pasangan Dede Yusuf - Leks Laksamana 362.280 suara (25,6 persen), Irianto MS Syafiuddin - Tatang Farhanul Hakim (Intan) 198.190 suara (14 persen), Dikdik MA Mansyur - Cecep NS Toyib 27.530 (1,9 persen).

untuk tidak berhenti optimistis dan tidak menyatakan kalah karena adanya hasil hitung cepat yang dirilis beberapa lembaga survei di televisi atau media. “Jangan bilang kalah, jangan lemas, kami masih berjuang, TPS kita masih banyak di pelosok, jangan sampai ka-

rena hasil hitung cepat membuat kita menyerah, tutur Rieke di Bandung, Minggu. Pasangan Teten Masduki dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat tersebut mengajak seluruh relawannya untuk tetap mengawasi jalannya penghitungan dan rekapitulasi suara yang saat ini masih dan sedang dilakukan. “Tetap kawal penghitungan suara hingga selesai karena saya yakin hasil Pilkada ini berpihak kepada kita semua,” ujarnya. Rieke mengatakan seluruh harapan relawan disandarkan kepadanya yaitu perjuangan

untuk buruh, petani, nelayan, kaum Nahdliyin dan warga non-muslim. “Kita harus optimistis karena kita tidak menggunakan fasilitas negara dan perjuangan kita tidak memakai uang rakyat,” ujarnya. Pasangan Rieke-Teten (Paten) dinyatakan kalah suara dari pasangan Ahmad HeryawanDeddy Mizwar oleh beberapa lembaga survei yang dirilis oleh berbagai media elektronik dan cetak sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar masih melakukan penghitungan suara di tingkat TPS dan PPS secara manual. (ant/abe)

Rieke Masih Optimis Rieke Diah Pitaloka mengajak seluruh pendukungnya

KONFLIK PAPUA

Negara Harus Segera Bertindak Secara Tegas JAKARTA-Kasus penembakan yang menewaskan 8 personel TNI harus disikapi secara tegas. Negara tak boleh membiarkan separatis tumbuh di sana. “Karena nantinya jika dibiarkan, persoalan yang sudah redam akan bergejolak kembali. Untuk itu kami meminta sikap tegas pemerintah khususnya Presiden berkaitan dengan yang terjadi di Papua dari dulu hingga sekarang,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani di Jakarta,Jumat, (22/2) Selain itu, kata anggota Komisi I DPR F-PDI Perjuangan ini, Papua dikenal karena kekayaan sumber daya alamnya. Jadi bukan tidak mungkin asing sedang mendekati Papua. “Papua provinsi khusus yang harus dijaga karena banyaknya kepentingan asing yang mau mendekati dan datang ke Papua karena sumber daya alam yang kaya raya,” tambahnya Oleh karena itu, lanjut Putri kandung Megawati Soekarnoputri ini, pemerintah harus memperkuat deteksi dini yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN). Disisi laiin, Papua merupakan satu provinsi yang memang harus dilakukan pendekatan lebih bukan hanya dengan musyawarah, melainkan pembicaraan dari hati ke hati bagaimana mencerna dan menyikapi apa yang terjadi. Lebih jauh Puan menyatakan rasa

emindah huruf, dari Anas ke naas menjadi sesuatu yang berbeda. Pascapenetapan KPK sebagai tersangka, keringat Anas semakin deras mengalir. Sebagaimana orang terdahulu, seseorang seolah tidak berdaya ketika menjadi tersangka. Padahal, tersangka belum tentu bersalah dan tidak mesti melakukan yang dituduhkan. Apalagi, hukum di negeri ini kadang belum bisa tegak karena terdapat kekuatan yang memaksanya untuk lemah syahwat. Apa yang terjadi pada Anas saat ini, nuansa politik terasa begitu nagras dibanding persoalan hukum. Ini bermula dari perseteruan di internal Demokrat yang tak bisa disembunyikan meski beberapa kali Mr Poltak menyatakan Demokrat aman-aman saja. Karena itu, posisi Anas saat naas, sedang diuji bukan hanya lantaran konflik internal. Tetapi Anas juga diuji dari perkataannya sendiri, “Satu rupiah saja Anas korupsi kasus Hambalang, gantung Anas di Monas.” Dari sisi psikologi linguistik, perkataan Anas yang secara spontan itu tidak didesain dari awal. Tetapi mengapa Anas mengatakan seperti itu, pasti ada sebabnya. Anas dari sisi psikologi tertekan. Dalam keadaan tertekan, seseorang memiliki kecendrungan lepas kontrol dan mengatakan apa saja, disukai atau tidak dikehendaki banyak orang. Dus, soal gantung di Monas ini yang menjadi konsumsi publik meski substansi masalah sebenarnya bukan ini. Mungkin, masih ingat mantan rekan bisnis Anas, M Nazaruddin, mantan bendahara umum Demokrat. Nazar mengungkap aliran dana Rp 100 miliar dari proyek Hambalang untuk memenangkan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat pada Mei 2010. Uang itu diduga diserahkan PT Adhi Karya secara tunai melalui Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso, orang kepercayaan Anas. Nazar menyebut Anas membagibagikan hampir USD 7 juta dollar kepada sejumlah dewan pimpinan cabang. Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, mengaku pernah membawa uang sebesar Rp 30 miliar dan USD 5 juta dollar ke kongres Demokrat di Bandung. Terkait uang, Anas membantah, dan menegaskan kongres Demokrat bersih dari unsur politik uang. Dilihat dari angkanya, uang yang bertebar itu jauh lebih banyak dari pasal gratifikasi yang dituduhkan saat ini, sebuah mobil Harier senilai Rp 600-Rp 700 juta. Nah, jika bukan Anas yang menebar, siapa sebenarnya yang menabur uang itu, intelejenkah yang sengaja dipesan pihak tertentu? Soal intelejen ini, mengingatkan kasus Shukoi. Intelijen Rusia, Glavnoye Razvedovatel’noye Upravlenie (GRU), menuduh Intelijen AS menyabotase Sukhoi Superjet SSJ100 yang jatuh di Indonesia. Sukhoi yang dikemudikan pilot yang punya jam terbang tinggi, Aleksander Yablontsev dan Co-Pilot Aleksander Kochetkov. Tanggal 9 Mei 2012 lalu, tepat di hari kecelakaan Sukhoi, pesawat Amerika USAF C-17 tiba di Halim Perdanakusuma dan parkir di Apron Selatan. Rusia mempertanyakan mengapa pesawat USAF C-17 tersebut meninggalkan Halim setelah Sukhoi SSJ 100 menghilang dari radar ATC. Intelijen Rusia menjelaskan, 20 menit setelah lepas landas, pilot turun dari 10.000 kaki (3.000 meter) hingga 6.000 kaki (1.800 meter). Sukhoi mulai berbelok ke kanan dan turun kemudian menghilang dari layar radar pada ketinggian 6.200 kaki di daerah pegunungan, 60 km dari Jakarta. Intelijen Rusia mengklaim, AS memakai teknologi khusus untuk mengacaukan sinyal pesawat naas tersebut sehingga menyebabkan kerusakan sistem Sukhoi yang sedang terbang. So, apakah soal Anas ini memiliki kemiripan dengan kasus Sukhoi? =

Sekolah

bela sungkawa atas gugurnya 8 anggota TNI karena ditembaki orang tak dikenal. “Kami turut berbela sungkawa kepada korban anggota TNI dan keluarganya yang dalam menjalankan tugas bagi bangsa dan negara harus berkorban sampai menyerahkan nyawanya,” ujarnya.

Dikatakan Puan, kasus ini tentu saja ini harus jadi perhatian khusus. “Bahkan sedari awal sudah kami perintah ke pemerintah khususnya Presiden untuk beri perhatian yang lebih tepat dan bijaksana serta menyeluruh yang berkaitan dengan masalah Papua,” tandasnya. (cea/abe)

Obrolan dua orang teman lama. A : Tetanggaku anaknya baru masuk sekolah langsung memukuli gurunya! B : Terus dia dikeluarin dong? A : Boro-boro, semakin dia memukul malah gurunya minta dipukul lagi! B : Astaga, sekolah apaan tuh...? A : Katanya sih nama sekolahnya Sasana Tinju.....!

Cak Munali


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.