Koran Madura

1

SELASA 26 MARET 2013 NO. 0083 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

25 MARET 2013

g PAMANGGHI

Bola Belantara Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

A

ant/dhoni setiawan

PKPI LOLOS PEMILU. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso (tengah) bersama pengurus dan kader partainya melampiaskan kegembiraan seusai pengumuman PKPI lolos pemilu di Gedung KPU, Jakarta, Senin (25/3). KPU menindaklanjuti keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dengan mengumumkan PKPI berhak ikut sebagai peserta Pemilu 2014 dan menyandang nomor urut 15.

KETEGANGAN TNI-POLRI

Pengamat: Akibat Ketidakjelasan Pemisahan Jakarta- Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani menilai bahwa ketegangan antara TNI dan Polri yang terjadi belakangan ini adalah imbas dari ketidakjelasan pemisahan antara kedua instansi keamanan negara itu pada masa awal reformasi.

“Ketika memisahkan mereka (TNI dan Polri) pada awal reformasi ada ketidakjelasan pada pemisahan itu sehingga membawa implikasi hingga hari ini. Pemerintah tidak pernah menangani pemisahan ini secara jelas maka tidak heran kalau ada masalah antara kedua ‘aktor’ aparat keamanan ini,” kata Jaleswari di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam Dialog Pilar Negara bertema “Menata Hubungan TNI/Polri” yang diadakan MPR di Gedung Nusantara IV MPR/DPR. M e n u r u t Jaleswari, pada saat pemerintah melakukan pemisahan antara TNI dan Polri, pemerintah tidak terlalu memperhitungkan dampak dari hal tersebut.

Dia berpendapat, pemisahan TNI dan Polri tersebut hanya sekadar memisahkan tanggung jawab kedua institusi itu, dimana TNI dan Polri mendapatkan tugas masingmasing. “Seperti yang kita tahu, TNI itu bertanggung jawab terhadap pertahanan negara dari ancaman luar, sedangkan polisi bertanggung jawab atas keamanan negara dari dalam,” ujarnya.

Namun, kata dia, yang tidak diantisipasi oleh pemerintah dari awal adalah ikut berubahnya ruang kerja antara TNI dan Polri.

“Dari pemisahan itu jelas muncul implikasi negatif seperti beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini. “ katanya.

Beberapa peristiwa yang dimaksud Jaleswari, antara lain perang antara Yonif Linud 100 melawan Brimob di Binjai, Sumatera Utara, bentrokan antara anggota Kostrad dan Brimob di Gorontalo, bentrokan antara personel TNI dan Polri di perbatasan RI -Timor Leste di Atambua, NTT, lalu pembakaran kantor polisi di OKU, dan terakhir aksi penembakan narapidana oleh belasan oknum yang diduga dari Kopassus di Lapas Cebongan, Sleman di Yogyakarta.

Ironisnya, kata Jaleswari, meskipun kedua institusi bersenjata itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing, namun keduanya tidak pernah mendesain keamanan nasional. (ant/yun/beth)

Dahlan Iskan Tolak Jadi Ketua Umum Demokrat

LSN: Mafud MD Nomor Dua Paling Diinginkan Responden Jakarta- Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan menolak menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat meskipun hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) memunculkan namanya sebagai calon paling kuat menjadi Ketum PD. “Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para responden LSN, Dahlan Iskan sudah menyatakan bahwa dirinya menolak jika ada yang menginginkan dirinya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat,” kata Koordinator BUMN Care, Budi Purnomo Karjodihardjo, dalam siaran pers di Jakarta, Senin malam.

Seperti diketahui, LSN memunculkan nama Dahlan Iskan sebagai calon kuat Ketua

Umum Partai Demokrat. Dari 1.230 responden yang dimintai pendapatnya sebanyak 24,2 persen memilih Dahlan, disusul Mahfud Md di posisi kedua, dan Ani Yudhoyono di posisi ketiga.

Menanggapi hal tersebut, Dahlan Iskan menjelaskan, saat ini, dirinya sedang sibuk mengoptimalkan kinerja BUMN agar bisa memberikan lebih banyak kontribusi untuk

rakyat Indonesia. “Menjadi ketua umum partai tentu memerlukan perhatian khusus,” ujar mantan Dirut PT PLN ini.

Dalam jangka pendek fokus Dahlan, antara lain, bersama Gubernur DKI Jakarta mengatasi berbagai keruwetan di Ibu Kota, mulai dari masalah kemacetan dengan sistem “contra flow” lalu lintas yang diuji coba hari ini di kawasan Grogol, pembangunan rumah susun untuk rakyat miskin yang sudah dilakukan di Kemayoran, dan rencana pembangunan waduk raksasa untuk mengatasi banjir.

“Gubernur DKI Jakarta Jokowi harus dibantu karena

Jakarta adalah wajah Indonesia,” ujar Dahlan.

Pria kelahiran Magetan, 17 Agustus 1951, ini juga berharap, pada bulan Juni 2013, berbagai proyek untuk membatu Jokowi sudah mulai terlihat hasilnya.

Sesuai dengan jadwal kerjanya, Dahlan Iskan dalam waktu dekat akan menuju Hong Kong, China, Thailand, dan terakhir di Myanmar.

Keberangkatan Dahlan Iskan guna meninjau peresmian “Kantor BUMN Bersama” di kawasan itu sejalan dengan gencarnya ekspansi bisnis sejumlah BUMN ke luar negeri. (ant/roy.beth)

JELANG PEMILU 2014

Aceng Pertanyakan Penolakan Srikandi Hanura

Garut- Mantan Bupati Garut, Aceng HM Fikri yang diberhentikan dari jabatannya karena melanggar undang-undang pernikahan mempertanyakan alasan Srikandi Hanura yang menolak Aceng bergabung dengan partai politik Hanura.

“Apa dasar penolakannya, saya sebagai warga negara berhak bergabung

dengan partai manapun,” kata Aceng di Garut, Senin.

Ia mengaku heran dengan aksi penolakan Srikandi Hanura tersebut, karena berbeda dengan sikap yang ditunjukan oleh Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto.

Hasil kunjungan politik bertemu langsung dengan Wiranto, kata Aceng, Partai

Hanura terbuka bagi pihak manapun yang ingin bergabung.

“Saya merasa bangga sudah diterima secara hangat dan positif oleh Pak Wiranto walau belum ada tanda sah saya menjadi anggota Hanura,” katanya.

Jika aksi penolakan Srikandi Hanura itu karena dianggap sudah melecehkan kaum perempuan, kata Aceng, perlu ada fakta pembuktian telah melakukan pelecehan.

Ia menjelaskan, pernikahannya dengan seorang perempuan secara siri bukanlah pelecehan, termasuk pernikahan yang berlangsung lama atau sebentar merupakan takdir. “Saya sendiri belum tahu pernyataan penolakannya seperti apa. Makanya saya mempertanyakan penolakan karena apa,” katanya.

Ia mengungkapkan keinginannya bergabung dengan Partai Hanura karena ingin mengabdikan diri kepada masyarakat salah satunya melalui keanggotannya di partai.

Namun keinginannya itu, kata Aceng, belum tentu ingin mendapatkan jabatan legislatif dalam pencalonan legislatif 2014 dari partai Hanura.

“Belum tentu saya menjadi calon legislatif atau bisa jadi hanya sebagai anggota partai saja, yang jelas saya ingin bergabung dengan partai,” katanya. (ant/feri/ beth)

pa yang membedakan tingkat peradaban komunitas manusia?

Para ahli ilmu sosial tak ragu menyebut -yang terpenting- tercermin pada penegakan dan ketaatan hukum.

Semakin tinggi peradaban manusia, semakin baik penegakan hukum dan ketaatan hukum masyarakatnya. Kualitas penegakan hukum dan keadilan selalu paralel dengan kualitas peradaban manusia.

Tentu saja, tak berarti tak ada pelanggaran hukum. Bukan pula sebuah negara yang hukumnya tegak tak ada korupsi. Selalu ada manusia yang berbuat salah. Namun mereka yang bersalah mendapat imbalan dan balasan setimpal sesuai hukum yang berlaku.

Masyarakat Indonesia pasti akrab dengan pertandingan liga-liga Eropa, seperti Liga Primer Inggris, Seri A Italy, Spanyol, Belanda dan lainnya. Kemajuan sepak bola di kawasan itu mengesankan. Tak hanya dari kualitas permainan, namun juga dari pengelolaan menegemen. Semua mencapai tingkatan seperti sekarang karena kometmen penegakan aturan main atau hukum.

Setiap pelanggaran diproses dan pemain mendapat sanksi luar biasa berat.

Jangan coba-coba pemain saat memprotes menyentuh wasit secara sengaja.

Walau hanya dengan satu jari saja menyentuh wasit, jangan harap pemain bisa ikut terus bermain. Dia akan mendapat kartu merah dan sanksi Jangan cobalain siap mencoba pemain unggu dalam saat memprotes bentuk denda, menyentuh wasit larangan bersecara sengaja main dan lainnya.

Yang juga menarik, mereka mentaati keputusan wasit betapa pun kadang merugikan tim yang dibelanya. Masih ingat tendangan bebas pemain Inggris Frand Lampard ke gawang Jerman pada piala dunia 2010? Berdasarkan rekaman camera, tendangan itu jelas masuk karena melewati garis gawang. Namun wasit tidak melihat dan menganggap tidak terjadi gol. Sempat diprotes, tapi wasit Jorge Larrionda asal Uruguay bertahan dengan keputusannya walau belakangan di kamar ganti menyesalinya. Pemain legawa dan terus melanjutkan pertandingan walau keputusan wasit merugikan dan jelas salah.

Terlihat jelas di sini, disamping ada kesungguhan penegakan hukum, ada sikap dewasa dari masyarakat menaati keputusan hukum. Penegak hukum yang salah dalam mengambil keputusan juga mendapat sanksi. Jadi semua mendapat akibat dari penegakan hukum, termasuk mereka yang salah dalam melaksanakan penegakan hukum.

Siapa pun, apalagi bila merasa diri sebagai bagaian dari penegak hukum, menjadi bagian dari pemerintahan, keamanan, tak berhak mencampuri tugas penegak hukum. Harus taat dan bila merasa dirugikan, silahkan melalui jalur hukum dan bukan justru bertindak sendiri.

Inilah yang belakangan berkembang. Peradilan jalanan. Setiap orang yang memiliki kekuatan merasa punya hak bertindak sendiri tanpa proses menghargai proses hukum. Tak aneh muncul konflik tentara vs polisi, yang belum diproses pengadilan dieksekusi paksa di penjara, sebagaimna terjadi di Yogyakarta; antar warga yang tersinggung dan sejenisnya tawuran.

Jika ini terus berlangsung, peradaban negeri ini sedang meluncur bebas.

Dan bangsa ini, harus membuang jauh predikat negara hukum; segera berganti menjadi negara hutan belantara. Siapa kuat bertindak, yang lemah silahkan merana, terdepak. Oh. =

MANIS “Burhan, ternyata berdasarkan hasil kajian, wanita itu lebih besar kemungkinannya terkena penyakit kencing manis,” kata Matrawi.

“Ah, apa iya? Apa sebabnya?”

Burhan, balik bertanya ingin tahu.

“Iya benar. Karena wanita itu paling sering menelan janji-janji manis dari pria,” jelas Matrawi, sambil berjalan pergi.

“Istrimu itu, yang selalu jadi korban gombalmu,” teriak Burhan.

Cak Munali

2

SUMENEP

SELASA 26 MARET 2013 NO. 0083 TAHUN II

INFRASTRUKTUR

Badan Jalan Digenangi Air

sae/koran madura

BANJIR. Badan jalan utama di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan tergenang air, saat hujan deras karena tidak ada gorong-gorong. Jalan tersebut sudah sekitar 7 tahun belum juga diperbaiki. Warga berharap jalan tersebut diperbaiki karena mengganggu laju perekonomian warga.

Penyegaran Pemkab Kurang Tepat Sasaran SUMENEP – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep Darul Hasyim Fath menilai mutasi terhadap 234 satuan kerja perangkat daerah yang dilakukan Jumat (22/3) kemarin terkesan terburuburu dan kurang tepat sasaran. Bahkan, ia melihat penyegaran tersebut hanya untuk kebutuhan rezim daripada kebutuhan publik.

“Karena tidak ada yang berhak menginterpretasi rezim, rezim punya cara sendiri untuk mengartikulasikan kebutuhannya. Tetapi secara universal harus punya standar-standar, misalnya punya rekam jejak yang mumpuni, ada track record terkait posisi yang akan ditempati oleh pejabat baru tersebut,” ucap politisi PDI Perjuangan itu kepada wartawan, Senin (25/3).

Namun, menurutnya, mutasi jabatan tersebut tidak sampai salah fatal. “Saya ingin

mengatakan sekali lagi bahwa mutasi kali ini spesifik adalah kebutuhan rezim. Karena saya melihatnya begitu, artinya cara rezim merespon dan melihat keadaan dengan menyuguhkan kabinet semacam sekarang,” jawabnya dengan tegas.

Menurut Darul, idealnya pejabat publik diartikan sebagai penegasan bahwa kita melakukan hijrah, dari kepentingan pribadi ke kepentingan publik. “Itulah sebabanya negara ini disebut sebagai repub-

lik. Jadi, pejabat itu melakukan hijrah dari kepentingan pribadi ke kepentingan publik.

Bukan lagi urusan resprivata, tetapi sudah urusan respublika. Karena tidaklah baik sebuah rezim itu melakukan reposisi, resuffle atau apalah namanya hanya karena kebutuhan rezim, seharusnya kebutuhan universal jauh lebih penting,” paparnya Lebih jauh dia mengatakan bahwa kita semestinya memberikan kesempatan kepada bupati untuk bekerja dahulu, tunggu beberapa saat sambil lalu kita mengukur capaiancapaian yang akan dicapai dari mutasi ini.

Sementara Ketua Umum PMII Cabang Sumenep Satnawi menilai bahwa mutasi pejabat dari III ke eselon II B akan berdampak serius terha-

PEMEKARAN DESA

dap efektifitas roda pemerintahan. Bahkan dia menyatakan tidak bisa diterima oleh akal.

“Selain itu dampak yang paling nampak, mutasi itu akan menghambat terhadap realisasi program pembangunan 2013,” katanya.

Selain itu, mutasi itu tidak sesuai dengan bidangnya. “Bisa dilihat dari daftar nama-nama hasil dari reshuffle tersubut, banyak yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya menempati posisi tersebut,” ucap dia.

“Jika dalih yang digunakan sebagai bentuk penyegaran, maka sangat tidak tepat melihat beberapa dampak tersebut. Kian tidak rasionalnya ketika mutasi ini dilakukan dipertengahan periode,” tambahnya. (sym/mk)

Advertorial

PNPM Mandiri Pedesaan Sumenep Gelar Audit Silang Mandiri Perdesaan Kabupaten Sumenep mengatakan, audit silang yang diselenggarakannya tersebut dilakukan untuk makin meningkatkan kinerja PNPM mandiri Perdesaan di tengah-tengah masyarakat. “Dengan diadakan audit seperti ini kan menjadi jelas tolak ukur dan pencapaian kinerjanya. Apa sudah baik, apa masih harus diperbaiki atau mungkin harus dikembangkan. Jadi ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk upaya-upaya perbaikan ke depan,” terang pria yang biasa dipanggil Mas Mamang ini. (beth) Lembaga-Lembaga Terbaik PNPM MANDIRI PERDESAAN SUMENEP 2013 LEMBAGA

SUMENEP- PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sumenep melalui Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Pokja Community Base Monitoring (CBM) memberikan penghargaan terhadap BKAD, BPUPK, UPK dan PL terbaik di Kabupaten setempat. Acara ini digelar pada Senin siang 25 Maret di Gedung PKPRI Sumenep dan dihadiri oleh perwakilan BKAD, BPUPK, UPK dan PL dari kecamatan-kecamatan yang ada di Sumenep.

Abdullah Arif, Koordintor Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM Mandiri Perdesaan Sumenep men-

gatakan, penghargaan terhadap lembaga-lembaga PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan ini dilaksanakan setelah melalui beberapa kali audit silang antar lembaga dimaksud. “Misalnya BKAD Kecamatan Kota, kita fasilitasi untuk mengaudit BKAD Kecamatan Talango, dan begitu seterusnya”, ujar pria Asli Kecamatan Pragaan ini.

Menurutnya, hasil audit silang tersebut kemudian diakumulasi dan dipilih beberapa lembaga terbaik dan berprestasi untuk diberi penghargaan.

Sementara itu R. Abdurrahman, salah satu Fasilitator Kabupaten PNPM

BKAD

BPUPK

UPK

PL

SUMENEP - Jalan raya utama di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan rusak parah. Ketika hujan, air menggenangi seluruh badan jalan karena tidak ada gorong-gorong dan saluran air. Kondisi jalan yang sangat mengganggu pengguna jalan sudah berlangsung sekitar 7 tahun.

“Memang sudah biasa, Mas, setiap terjadi hujan air mengalir begitu deras dari sawah di sepanjang jalan ini, karena tidak dbuatkan saluran air atau gorong. Ini sudah berlangsung sekitar 7 tahunan. “ kata Samiuddin warga setempat, Minggu (24/3).

Pengendara yang hendak melintasi jalan tersebut harus berhati-hati. Selain licin juga berlubang.

Masyarakat sangat berharap jalan tersebut segera diperbaiki.

“Ya kami berharap ada perhatian dari pemerintah agar jalan ini segera diperbaiki, sebab sangat menghambat perekonomian masyarakat desa Prancak. “ ujarnya. (sai/mk)

PERINGKAT

KECAMATAN

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Gili Genting Ambunten Kota Lenteng Pragaan Talango Saronggi Batuputih Pragaan Saronggi Manding Kota Dungkek Dasuk Manding Ganding

Pemekaran Berdampak Positif Terhadap Perkembangan Desa SUMENEP – Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan mengatakan pemekaran desa akan semakin memudahkan desa yang dimekarkan untuk berkembang dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyrakat.

“Berdasarkan desa yang sudah dimekarkan, aktifitas kepemerintahan jauh lebih maksimal karena lebih dekat lagi dengan masyarakat,” katanya, Senin (25/3).

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memekarkan Desa Sapeken Kecamatan Sapeken. Desa Sapeken saat ini menjadi tiga desa, yakni Desa Sapeken, Desa Saur Saebur dan Desa Sadulang.

Dan saat ini Komisi A sedang mempersiapkan Aeng Jambu menjadi desa definitif yang dimekarkan dari Desa KoloKolo, Kecamatan Arjasa.

Jika masih bergabung dengan desa yang ada dan bernama dusun, pusat pemerintahan sangat jauh dengan masyarakat sehingga menyebabkan pembangunan infrastruktur dan pembanguan ekonomi sulit untuk dira-

takan. “Jika sudah berbentuk desa maka infrastruktur akan lebih merata, seperti halnya ADD (Alokasi Dana Desa) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) sudah mempunyai anggaran tersendiri,” ungkapnya.

Menurut Abrory, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Pemkab, ada tujuh desa yang sudah memenuhi kriteria untuk dimekarkan.

“Berdasarkan data yang ada, ada tujuh desa yang sudah tergolong kategori A, tiga desa berada di kepulauan Sumenep, sedangkan empat desa lainnya berada di daratan Sumenep, termasuk desa Prenduan dan desa GulukGuluk,” ungkapnya.

Tujuh desa yang dianggap layak dimekarkan, yang telah mengajukan pemekaran hanya dari kepulauan, yaitu Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa. “Kami sudah melakukan verifikasi faktual terhadap Desa Kolo-Kolo, nampakanya sudah layak untuk dimekarkan,” tuturnya.

Bahkan, lanjut Abrory, melihat letak giografis dan jumlah penduduk yang telah

mencapai 6000 tidak hanya memenuhi terhadap kriteria pemekaran desa, bahkan sudah bersifat wajib. “Melihat jumlah penduduk dan letak geografisnya, bagi kami sudah bersifat wajib untuk dimekarkan,” tegasnya.

Pihaknya berjanji pada sidang kedua pada tahun 2013, akan membahas tentang usulan raperda mengenai desa persiapan.

“Kami segera akan membahasnya dan akan mengusulkan sebagai desa persiapan, yaitu Desa Air Jambu,” janjinya.

Dalam rapat tersebut, pihaknya akan langsung mengusulkan untuk mendapatkan nomor register desa. ”Setelah raperda disahkan menjadi perda, kami langsung akan mengajukan permohonan ke Kementerian dalam Negeri untuk dikeluarkannya nomor register desa,” tuturnya.

Ia berharap adanya pemekaran desa dapat membantu pertumbuhan perekonomian dan laju pembanguan desa.

“Inilah yang kami harapkan,” harapnya. (edy/mk)

SILO DAN RESI GUDANG

Dewan Minta Disperindag Proaktif SUMENEP – Anggota Komisi B DPRD Sumenep, Juhari, meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumenep proaktif dalam mengurus administrasi pengelolaan pembangunan silo jagung dan resi gudang agar secepatnya mendapat pelimpahan kewenangan dari Kementerian Pertanian.

Bangunan Silo Jagung yang berada di Kecamatan Bluto dan Resi Gudang yang berada di Kecamatan Ganding, yang dibangun sejak tahun 2009 silam sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan.

Juhari menilai, selama ini pemerintah Sumenep kurang memperhatikan dua bangunan raksasa yang berada di dua kecamatan tersebut, terbukti sampai saat ini pihaknya masih belum mendapatkan laporan tetang kelanjutan proses permohonan pelimpahan dari Kementerian Pertanian.

“Kami sangat berharap agar pemerintah Sumenep,

terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar lebih proaktif dalam memproses administrasi kedua pembangunan tersebut,” kata Juhari, Senin (25/3).

Ia mengaku, Komisi B telah mengadakan hearing dengan pihak Disperindag Sumenep bebebrapa saat yang lalu. Dalam hearing yang dilakukan, pihak Disperindag menyatakan akan secepatnya untuk melayangkan surat kepada Kementerian Pertanian.

“Dari Disprindag sendiri berjanji untuk segera memprosesnya ketika hearing bersama kami,” tambahnya.

Namun. menurut Juhari, janji yang dilontarkan Disperindag hanya omong kosong belaka karena sampai saat ini pihaknya masih belum mendapatkan laporan terkait perjalanan pemprosesan yang telah dilakukan Disprindag. “Kami sudah duduk bersama membicarakan tentang perjalanan silo jagung dan resi gudang.

Ia hanya berjanji akan segera mengurusinya, namun sampai saat ini masih belum ada kabar lebih lanjut dari Disperindag itu sendiri,” ungkapnya Melihat kondisi kedua bangunan raksasa tersebut, pihaknya mengaku sangat prihatin. Sebab, selama tiga tahun kemudian gudang berukuran besar sama sekali tidak ada perawatan sehingga kondisi resi gudang yang berada di Kecamatan Ganding sebagian gedungnya sudah ambruk diterpa angin beberapa saat yang lalu, “Sayangnya jika sampai saat ini masih belum terurus,” keluhnya Ia berharap agar kedua bangunan tersebut segera bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. “Adanya resi gudang tersebut bisa menampung terhadap hasil panen masyarakat dikala harga anjlok, dan masyrakat bisa menjualnya ketika harga sudah kembali normal,” pungkasnya. (edy/mk)

SUMENEP

3

SELASA 26 MARET 2013 NO. 0083 TAHUN II

Mahasiswa Minta Kejari Tuntaskan Kasus Korupsi SUMENEP - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) kembali melakukan aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep, Senin (25/3). Mereka menagih janji Kajari untuk menuntaskan kasus korupsi.

“Kami datang lagi kesini ingin menagih janji Kajari Sumenep dalam penuntasan kasus korupsi yang kemarin berjanji akan dituntaskan bulan Maret. Tetapi sampai sekarang tidak ada satupun kasus tersebut terselesaikan,” teriak orator aksi, Hazmi.

Mereka menilai, kerja Kejari tidak serius. “Sudah kelima kalinya kami datang kesini, tetapi mereka tidak becus. Apa mungkin mereka benar-benar telah disuap dan melakukan konspirasi-konspirasi politik, sehingga mulut mereka bungkam ketika kami datang dan bertanya tentang perkembangan kasus-kasus korupsi,” jelasnya.

Koordinator aksi, Zainullah mengatakan, ada beberapa kasus korupsi yang sampai saat ini mengendap di kejaksaan seperti kasus dugaan mark up data madrasah diniyah, pembelian tanah SMA Batuan, raskin, dan kasus pembangunan Pasar Anom.

“Tidak satupun mereka menyelesaikan kasus tersebut, padahal sudah lama kasus ini mangkrak. Berarti kerja Kejari lamban dan terkesan main-main,” tegasnya kepada wartawan.

Aksi yang kelima kalinya ini berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang hanya berorasi. Kali ini, puluhan mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan lemahnya penegak hukum dalam menuntaskan kasus korupsi di Kabupaten Sumenep.

Disela-sela aksi teatrial yang dijaga aparat kepolisian tersebut, mereka berterik: Kejari adalah teman para koruptor.

Pantauan Koran Madura, anggota aksi ada yang berperan sebagai aparat penegak hukum, Kejari, dengan wajah bertopeng menerima uang dari oknum tertentu.

Di sampingnya terdapat beberapa orang diikat dengan tali sebagai simbol koruptor harus diseret ke meja hukum.

Selain itu, terlihat juga anggota aksi yang menyodorkan uang mainan ke perwakilan Kejari yang menemui massa di depan aparat kepolisian sebagai tanda penegak keadilan sudah bisa dibeli.

Poster berisi kecaman juga mewarnai aksi tersebut, seperti spanduk bertuliskan “KMS Tagih Janji Kejari”, “Kejari Cinta Uang+Koruptor”, “Kejari Kawan Koruptor” dan “Komersialisasi vs Eksistensi?”.

Sementara Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep, R. Teddy Roomius membantah jika lembaganya dibilang lamban dan main-main dalam menuntaskan kasus korupsi.

“Cuma mahasiswa kurang koordinasi dengan Kejari, sehingga kurang tahu perkembangan kasus itu,” klarifikasinya pada wartawan.

Dia mengajak mahasiswa untuk sama-sama mengawal kasus tersebut. “Tadi kami kan sudah keluar, dan menemui mereka, tetapi saya hanya dianggap tiang, sehingga saya terpaksa masuk lagi,” katanya.

Ketika disinggung tentang tuntutan para mahasiswa, Teddy enggan untuk berkomentar lebih jauh karena bagi dia yang berhak menjelaskan perkembangan kasus tersebut adalah Kajari. “Selain Pak Kajari adalah Kasi Pidsus, tetapi Pak Wahyudi kebetulan juga lagi ada evaluasi kinerja di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” jelasnya.

Dalam aksi tersibut terlihat puluhan aparat menjaga ketat guna meminimalisir aksi anarkis. Tepat jam 10.00 Wib mereka membubarkan diri saat tahu bahwa Kajari lagi tidak ada di tempat. Dan mereka akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak lagi dengan tuntutan yang sama, mendesak Kejari menuntaskan kasus korupsi. (sym/ mk)

syamsuni/koran madura

AKSI DEMO. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) kembali melakukan aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep, Senin (25/3).

PEMILUKADA JATIM

996 PPS Pemilukada Jatim Dilantik SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melantik 996 panitia pemungutan suara, Senin (25/3) sore, untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah Jatim 2013.

Pelantikan anggota panitia pemungutan suara seSumenep itu digelar di Graha Adi Poday, Kecamatan Kota.

"Semuanya sesuai jadwal yang kami tetapkan. Sete-

lah dilantik pada Senin ini, kami minta anggota PPS di 332 desa/kelurahan tersebut segera mempersiapkan diri untuk melakukan pemutakhiran data pemilih," kata Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi.

Sumenep terdiri atas 328 desa dan 4 kelurahan, dan di masing-masing desa/kelurahan itu terdapat tiga anggota PPS. "Seluruh penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan jajarannya itu harus netral

dan profesional. Kalau ada yang terbukti tidak netral dan bekerja tidak profesional, kami tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi," kata Thoha.

Pelantikan anggota PPS Pilgub Jatim itu dihadiri oleh Bupati Sumenep A Busyro Karim.

Dalam sambutannya, Busyro meminta anggota PPS mendorong seluruh warga untuk memanfaatkan hak

pilihnya pada Pilgub Jawa Timur.

"Dengan tetap berlandaskan sikap profesional dan netral, anggota PPS harus mampu menjadi ujung tombak KPU supaya warga Sumenep menggunakan hak pilihnya pada hari 'H' pilkada nanti," katanya.

Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Jawa Timur, hari "H" pilkada adalah 29 Agustus 2013. (ant/mk)

Advertorial

Kunker Komisi A DPRD Sumenep di Desa Persiapan Aeng Jambu, Kec Arjasa Layak Jadi Desa Definitif, Dewan Siapkan Raperda SUMENEP – Komisi A DPRD Sumenep melakukan kunjungan kerja (kunker) di desa persiapan Aeng Jambu, Kec Arjasa. Kunker itu digelar selama tiga hari, mulai dari Kamis (21/3) hingga Sabtu (23/3). Kunker anggota komisi hukum dan pemerintahan itu dilakukan untuk mengetahui layak dan tidaknya Aeng Jambu menjadi desa definitif.

Rombongan Komisi A disambut hangat puluhan warga. Anggota komisi yang ikut salah satunya, Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan, Wakil Ketua Komisi A Moh. Ali, Badrul Aini dan Junaidi selaku anggota. Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim juga ikut mendampingi. Dari bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) juga ikut rombongan. Di desa persiapan itu anggota dewan langsung menggelar pertemuan dengan masyarakat dan melakukan peninjauan lapangan.

Hasilnya, dewan menyepakati desa persiapan Aeng Jambu layak menjadi desa definitif. Salah satunya, jumlah penduduk juga sudah memenuhi persyaratan, bahkan lebih. Jumlah penduduknya juga sudah mencapai 3000 jiwa. Secara geografis cukup luas sekitar 3000 kilometer persegi. Dengan begitu, dewan beranggapan desa persiapan Aeng Jambu memang sudah layak jadi desa definitif.

Desa persiapan Aeng Jambu merupakan upaya pemekaran dari Desa KoloKolo, Kec Arjasa. Pemekaran Desa Kolo-Kolo itu memang sudah menjadi impian, itu karena wilayahnya cukup luas dan penduduknya padat. Sehingga, urusan administrasi masyarakat bisa tersendat.

Akhirnya, 2012 bupati mengeluarkan SK (surat keputusan) terbentuknya desa persiapan Aeng Jambu Kec Arjasa dengan Kepala Desa (Kades) di jabat sebagai Plh (pelaksana harian).

SUMRINGAH. Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan saat menaiki kuda menuju lokasi desa persiapan Aeng Jambu Kec. Arjasa Kab. Sumenep.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan menjelaskan, Aeng Jambu itu sudah lama dijadikan desa persiapan. Untuk itu, pihaknya langsung turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi. ”Ternyata, setelah diverifikasi di lapangan memang sudah sepatutnya untuk dijadikan desa definitif,” ucapnya.

Politisi PKB ini mengungkapkan, desa persiapan Aeng Jambu itu hendaknya cepat mandiri. Supaya pembangunan infrasturuktur utamanya jalan bisa segera terealiasasi. ”Selama ini, semasa masih gabung dengan Desa Kolo-Kolo mendapatkan diskriminasi. Tidak ada jalan yang diaspal. Untuk sampai ke desa persiapan ini kami haru kuda, becek,” ungkapnya.

Untuk itu, sambung dia, pihaknya akan segera melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) untuk menjadi desa

definitif. ”Kami ingin sekali menjadi desa. Supaya desa persiapan Aeng Jambu ini segera bangkit. Infrastrukturnya bisa bersaing dengan yang lain. Raperda mungkin akan segera dibahas,” tuturnya.

Menurut Abrory, kalau menjadi desa definitif harus membangun dari nol. Namun, kepala desanya harus berjuang untuk menggenjot pembangunan guna mengejar ketertinggalan. ”Yang paling utama saat ini masalah infrastruktur, listrik dan air bersih. Kebutuhan masyarakat harus menjadi perioritas,” ungkapnya.

Sapeken Berhasil Dimekarkan Sebelumnya, Pemkab juga sudah memekarkan Desa Sapeken Kecamatan Sapeken. Desa Sapeken saat ini menjadi tiga desa, yakni Desa Sapeken, Desa Saur Saebur dan Desa Sadulang. ”Ini berhasil,

BANGGA. Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim saat menaiki kuda menuju lokasi acara pendalaman pemekaran desa Kolo-Kolo, Kec Arjasa.

MANTAPKAN. Ketua DPRD Sumenep, Imam Hasyim saat memberikan sambutan pada kunker Komisi A, di Desa Persiapan Aeng Jambu, Kec Arjasa. ternyata cukup positif untuk pembangunan di tiga desa ini,” ucapnya dengan nada datar.

Menurut Abrory, saat ini

desa yang dimekarkan itu hanya tinggal didaftarkan ke Kemendagri. ”Setelah jadi desa, secara adminitrasi memang harus didaftarkan ke

KHIDMAT. Sejumlah warga desa persiapan Aeng Jambu Kec Arjasa saat mendengarkan pemaparan anggota dewan dan eksekutif.

Kemendagri. Jadi, diketahui jumlah desa yang ada. Dengan harapan, bisa dihitung dan mendapatkan perhatian,” ungkapnya. (adv/yat)

NIMBRUNG. Kepala Desa Kolo-Kolo (kopya) didampingi Pardi (bagian Pemdes) saat memberikan pemaparan pada acara kunker komisi A DPRD Sumenep.

LAYA N A N I N I D I P E R S E M B A H KA N O L E H D P R D KA B U PAT E N S U M E N E P

4

PAMEKASAN

SELASA 26 MARET 2013 NO.0083 | TAHUN II

KRIMINAL

Polisi Jaring Pelaku Premanisme PAMEKASAN- Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan menggiatkan operasi penyakit masyarakat (Pekat) di berbagai titik rawan wilayah tersebut, selama sepuluh hari ini. Operasi dengan sasaran premanisme, dan perjudian ini dilakukan sejak (22/3) lalu dan akan berakhir pada Sabtu (30/3) mendatang.

Selama tiga hari ini, polisi sudah mengamankan sembilan pelaku tindakan premanisme satu satu pelaku penyalahgunaan senjata tajam (sajam) serta dua pelaku judi sabung ayam di tempat kejarian perkara (TKP) berbeda.

Kesembilan pelaku pemanisme berinsial AYA, FEB, ROM, FRAN,SUB,PAR, BAD dan SIT, ditangkap di Terminal Ceguk Pamekasan. Pemilik Sajam berinisial MAJ ditangkap di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar. Sedangkandua pelaku judi sabung ayam berinisial JUN dan KUS ditangkap di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Pamekasan.

Kepala Unit Idik III Polres Pamekasan, Inspektur Satu Ichwan Rasyidi menjelaskan, operasi pekat kali ini ditekankan pada empat jenis penyakit masyarakat meliputi, tindakan premanisme, perjudian, pornografi serta minuman keras (Miras).

Dalam operasi ini, pihaknya akan memantau setiap kejanggalan-kejanggalan yang ada di masyarakat yang bertujuan menekan angka Pekat di wilayah tersebut. Dijelaskan, dari beberapa pelaku yang berhasil dijaring dalam operasi ini, satu orang pelaku sudah memasuki tahap penyidikan.

Yaitu, pelaku penyalahgunaan Sajam berupa Golok.

“Satu orang berhasil diamankan karena menyalahgunakan sajam. Saat ini sudah masuk dalam tahapan penyidikan,” katanya.

Sedangkan barang bukti yang berhasil disita polisi selama operasi ini berupa, alat musik dan sejumlah uang yang disita dari pelaku tindak premanisme. Sebilah golok dalam tindak penyalahgunaan Sajam, serta menyita empat ayam jantan serta uang sebanyak Rp. 400 ribu dari pelaku judi sabung ayam.

Ikhwan menambahkan, dalam operasi kali ini, pihaknya menggunakan tekhnik jemput bola ke titik yang dinilai rawan terjadi tindakan kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

Polisi juga senantiasa mengambil langkah cepat dalam menyikapi laporan tindak kejahatan baik dari masyarakat maupun informan Polres setempat, sebagai upaya menekan angka pekat di wilayah hukum Polres setempat. (uzi/muj)

DEMONSTRASI

Aktivis Getar Nilai SBY Gagal Pimpin Indonesia PAMEKASANAktivis Gerakan Tangan-Tangan Revolusi (Getar) Kabupaten Pamekasan, Senin (25/03) menggelar aksi teaterikal di Monumen Arek Lancor, dalam rangka menyoroti kepemimpinan SBY-Budiono yang dinilai gagal dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia.

Belasan aktivis yang melakukan aksi teaterikal itu, menganggap SBY-Budiono gagal dalam melaksanakan tugasnya karena terlalu memprioritaskan pada halhal kecil dan tidak pada persoalan yang besar.

Muhammad Ilyas Koordinator aksi mengatakan, masih banyak aparat pemerintahan di Indonesia yang terjaring kasus korupsi dan sampai saat ini masih mengambang dan tidak jelas status hukumnya. Justru hal yang dipandang sepele dan kecil lebih diprioritaskan daripada ditindaklanjuti sebagai permasalahan yang besar.

“Menyelesaikan persoalan pangan saja SBY sering kewalahan seperti kemarin waktu bawang putih langka, kedelai langka dan sebagainya. Bagaimana menun-

taskan persoalan korupsi yang sudah akut,” kata Ilyas.

Ditambahkan Ilyas, beberapa persoalan besar di negeri ini yang belum menemukan solusi adalah nasib TKI di luar negeri. Mereka banyak yang terancam hukuman mati dan banyak yang mendapat kekerasan dari majikannya. Persoalan lainnya masih tingginya angka kemiskinan dan penggangguran di negeri in.

“Persoalan ini sudah beberapa kali berganti presiden, tapi tidak juga menemukan solusinya,” imbuhnya.

Dimata aktivis Getar, kegagalan SBY-Budiono dalam memimpin bangsa ini, diharapkan tidak menjalar ke beberapa calon pemimpin di daerah. Apalagi di Kabupaten Pamekasaan yang akan mengalami pergantian pemimpin.

“Bupati lama di Pamekasan akan segera lengser dan digantikan Bupati yang baru. Kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan Bupati sebelumnya, sebaiknya segera mengakuinya dan mundur sebelum dilantik,” pungkasnya. (fik/ muj)

DEMO PEMKOT TANGERANG. Sejumlah mahasiswa berbagai elemen dan buruh bergabung menggelar aksi demo di depan kantor Pemerintah kota Tangerang, Banten.

PERAHU HIAS. Seorang bocah (kanan) menyaksikan deretan perahu hias, sebelum upaca petik laut dimulai, di Desa Kaduara Barat, Larangan, Pamekasan, Jatim. Petik laut yang diikuti ratusan nelayan dan sejumlah perahu hias itu, dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur atas melimpahnya tangkapan dan keselamtan nelayan saat melaut, sekaligus untuk melestarikan budaya warisan leluhur.

Mahasiswa Minta Peraturan Tentang Pilkades Direvisi PAMEKASAN: Belasan aktivis Himpunan Mahasiswa Kosgoro Pamekasan, menyampaikan penolakan terhadap pemberlakukan Peraturan Bupati (Perbup) No 30/2012 dan perda No 6/2012 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Penolakan itu disampaikan dalam pertemuan antara mereka dengan pimpinan Komisi A DPRD Pamekasan, kemarin (25/3). Mereka menilai, dua peraturan itu perlu dilakukan kaji ulang karena terdapat aturan yang memberatkan dan menjadi penyebab terjadinya korupsi dalam pemerintahan desa.

Para mahasiswa menilai, dalam Perbub Pilkades tersebut disebutkan, setiap Calon Kades wajib membayar uang sebesar Rp. 40 ribu per hak suara sebagai biaya pemilihan, sedang Pemerintah Kabupaten Pamekasan hanya menyediakan uang yang dianggarkan dalam APBD setiap seribu hak suara sebesar Rp 5 juta.

Faisal Ansori, juru bicara para mahasiswa menilai perbub tersebut, tidak member peluang terhadap warga miskin yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa karena beban yang harus ditanggung terlalu memberatkan.

Faisal menjelaskan, beberapa desa di Kabupaten Pamekasan ada yang memiliki jumlah hak pilih cukup besar hingga diatas 7 ribu hak pilih. Jika kalikan dengan biaya pencalonan yang harus ditanggung sebesar Rp. 40 ribu, maka calon kades harus menanggung biaya sebesar Rp. 280 juta.

“Biaya tersebut belum termasuk biaya lain yang harus dikeluarkan para calon selama

menjelang pemilihan. Sehingga, tidak memungkinkan bagi masyarakat kecil akan maju dalam pilkades, sekalipun ia memiliki potensi,” katanya.

Para mahasiswa mengkawatirkan, akibat dari penerapan biaya pencalonan yang sangat mahal itu, terjadi korupsi di tingkat desa akibat hutang yang ditanggung kepala desa terpilih.

Sebab, dengan besarnya biaya pencalonan itu, bagi desa yang memiliki jumlah hak pilih 7 ribu dan dengan pasangan calon yang maju hanya dua orang, maka masing-masing calon harus menyediakan uang pencalonan sebesar Rp. 140 juta.

Maka, kades terpilih harus bisa mengumpulkan uang setiap bulannya sedikitnya Rp. 2 juta untuk mengembalikan modal selama masa pemilihan. Padahal, tunjangan untuk kepala desa hanya Rp. 1,2 juta setiap bulan.

“Ini sangat mengkawatirkan, peraturan bupati menyebabkan terjadinya korupsi di tingkat desa,” kata Faisal.

Para mahasiswa mengusulkan, besaran uang pencalonan tidak disama ratakan, namun diatur sesuai jumlah hak pilih yang ada di masing-masing desa. Mereka mengusulkan, untuk desa dengan jumlah hak pilih di bawah 5 ribu, sebesar Rp. 40 ribu perhak pilih, desa dengan hak pilih di bawah 7 ribu diusulkan Rp. 25 ribu dan diatas 7 ribu diusulkan Rp. 15 ribu perhak pilih.

“Itu lebih rasional dan lebih memiliki nilai keadilan,” kata Faisal.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris, menjelaskan Perda nomer 6 tahun 2012 tersebut sudah menjadi kesepatan bersama namun untuk detail aturan terkait Pilkades itu diatur oleh Peraturan Bupati.

Ia mempersilakan, jika

ada yang merasa keberatan dengan aturan tersebut untuk menyampaikan keberatannya kepada Tim pengarah Pilkades Tingkat Kabupaten melalui Tim Pengarah Tingkat Kecamatan. ”Memang dalam Perda itu tidak mengatur secara detail soal Pilkades, terutama soal besaran biaya, sehingga jika ada keberatan bisa disampaikan secara langsung dan tertulis kepada Tim Pengarah Kabupaten melalui Tim Pengarah Kecamatan,” katanya.

Suli mengajak para mahasiwa, mengkaji sama perda tersebut, bersama pemerintah kabupaten. Jika dimungkinkan untuk dilakukan revisi, maka akan dilakukan revisi meski revisi itu tidak bisa dilakukan tahun ini karena dikawatirkan akan mengganggu proses pilkades serentak yang sudah akan segera dimulai. (afa/muj)

KORUPSI BANTUAN SAPI

Kejari Serahkan Berkas Penyidikan ke Pengadilan Tipikor PAMEKASANKejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, akhirnya menyerahkan berkas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan bantuan sapi di Dinas Peternakan (Disnak) setempat ke Pengadilan Tipikor di Surabaya, kemarin (25/3).

Penyerahan berkas yang menandai tuntasnya penyidikan untuk tiga orang tersangka yang ditetapkan dalam kasus itu dilakukan sebelum masa penahanan ketiganya berakhir.

Tiga tersangka yang berkasnya dinyatakan selesai dan sudah diserahkan ke Pengadilan Tipikor itu antara lain beinsial HT, WS dari unsur Disnak serta ZR sebagai rekanan.

Kepala Seksi Pidana Kusus Kejari Pamekasan, Samiaji Zakariya, menjelaskan, pelimpahan bekas ketiganya dilakukan setelah penyidik melengkapi berkas penyidikan, meliputi pemeriksaan tersangka, saksi-saksi serta bukti-bukti yang dikumpulkan selama

masa penyidikan. Untuk proses lebih lanjut pihaknya masih menunggu penetapan sidang dari Pengadilan Tipikor Surabaya.

“Sudah kami limpahkan ke pengadilan korupsi di Surabaya, kami masih menunggu penetapan sidangnya, mudahmudahan segera terbit,” katanya.

Dijelaskan, meski dugaan tipikor ini dilakukan bersama-sama atau korporasi, namun berkas ketiganya dijilid terpisah karena harus dipertanggungjawabkan secara perorangan sesuai peran dan fungsinya dalam proyek tersebut. Ketiga tersangka dijerat pasal 2, 3 dan pasal 9 Undang Undang Tipikor dengan ancaman hukuman 15-20 tahun penjara.

Meski sudah dilimpahkan ke pengadilan, namun Kejari Pamekasan masih merahasiakan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan para tersangka.

Kejari beralasan belum saatnya mengungkap hal tersebut.

Ketiga tersangka pelaku

dugaan korupsi pengadaan 160 ekor sapi ini sudah menjalani masa tahanan sejak Senin (28/3) lalu. Ketiga tersangka titipkan di Lapas Narkotika Pamekasan karena kawatir melarikan diri atau melakukan upaya untuk menghilangkan barang bukti. Masa tahanan pertama ketiganya akan berakhir pada pada minggu (7/4) mendatang.

Dugaan kasus korupsi ini mulai disidik Kejari Pamekasan pada awal 2012 lalu setelah diadukan Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) pada akhir 2011 lalu.

Dugaan korupsi pengadaan 160 ekor sapi untuk 16 kelopok tani (Poktan) di Pamekasan ini dimenangkan oleh CV. Enam Bintang Pamekasan, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 709 juta 400 ribu. Namun, saat pendistribusian, bantuan tersebut ditolak oleh sebagian Poktan karena disinyalir tidak sesuai spesifikasi (spek), seperti kurus dan penyakitan. (uzi/muj)

KASUS KORUPSI BANSOS. Pengunjuk rasa dari Gerakan Ganyang Mafia Hukum (GGMH), membawa poster ketika menggelar aksi terkait kasus korupsi Bansos di Kejaksaan Tinggi, Bandung, Jabar.

PAMEKASAN

Lepas Pisah ke Bali Belum Final Bupati Pamekasan Berencana Lepas Pisah dengan SKPD di Pulau Dewata Pamekasan: Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, mengatakan rencana sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menggelar lepas pisah dengan dirinya di Pulau Bali masih belum pasti.

Menurut Bupati, rencana itu merupakan tawaran pimpinan SKPD namun masih dilakukan kajian untung ruginya. Sebab, tidak menutup kemungkinan kegiatan tersebut justru akan menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat.

“Jika akan menimbulkan masalah lain, bisa jadi rencana itu dibatalkan,” katanya.

5

SELASA 26 MARET 2013 NO.0083 | TAHUN II

Ditemui usai kegiatan Musyawaroh Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Ronggosokowati, kemarin (25/3) siang, Kholil mengatakan meskipun rencana itu jadi dilaksanakan, biaya kegiatannya tidak menggunakan dana APBD maupun dinas-dinas di masing-masing SKPD, melainkan menggunakan dana pribadi dengan sys-

tem iuran.

“Jika diambilkan dari APBD, saya orang pertama yang tidak setuju terhadap rencana tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, menyatakan menyesalkan terhadap rencana ngelencer sejumlah pejabat ke Bali untuk acara lepas pisah dengan mantan bupati.

Selain karena dinilai menyimpang jika menggunakan anggaran APBD atau dana perjalanan dinas, kegiatan itu dapat menggangu pelayanan jika dilakukan bukan pada hari libur.

“Harapan saya selaku ang-

gota DPRD, bahwa anggaran itu tidak menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD ataupun anggaran perjalanan dinas, karena menurut saya ini sudah menyimpang.

Yang kedua, kalau kegiatan ini dilaksanakan bukan pada hari libur, maka jelas akan mengganggu pelayanan di masingmasing SKPD yang ada,” kata Khairul Kalam.

Menurut dia, acara lepas pisah dengan mantan bupati sebaiknya dilaksanakan di Pamekasan saja, agar terkesan lebih khikmad dan sederhana.

Sebab, kalau dipaksakan untuk dirayakan di Pulau Bali, akan tidak baik terhadap pen-

citraan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan.

Khairul berharap kegiatan lepas pisah ini, tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang terkesan hurahura, sebaiknya digelar dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan potret gerbang salam. ”Saya sumbang saran, lepas pisah mantan bupati dilaksanakan dengan kegiatan pengajian akbar, ataupun mengaji bersama di Lapangan Pendopo Ronggosokowati Pamekasan, untuk keselamatan masyarakat pamekasan,” kata Khairul Kalam.(afa/muj).

LAYANAN PUBLIK

Pelayanan Rumah Sakit Kurang Maksimal PAMEKASAN- Pelayanan di Rumah Sakit dr. Slamet Martodirjo Pamekasan, kembali dikeluhkan masyarakat.

Kali ini terkait dengan pekerjaan staf yang berkantor di lantai 2 gedung utama rumah sakit.

Di gedung utama itu ada beberapa ruangan diantaranya Ruang Direktur, Ruang Pelayanan Penunjang Medik Dan Farmasi, Bidang Pelayanan Medik, Pelayanan Keperawatan, Bagian Tata Usaha dan beberapa ruangan lainnya.

Sulihah, warga Desa Pakong, Kecamatan Pakong kepada beberapa media, kemarin (25/3), mengatakan, oleh perawat diminta datang ke bagian Tata Usaha di lantai dua. Namun ketika ke ruangan yang berdampingan dengan ruang direktur itu, pada pukul 14.15 wib sudah tidak ada satupun karyawan rumah sakit di sana.

“Kata orang-orang kalau sudah jam dua siang sudah tutup,” kata Sulihah.

Rahman, salah seorang wartawan harian lokal di Madura, yang hendak meliput seorang ibu yang melahirkan kembar tiga, oleh perawat ruangan neonatus diminta untuk ijin ke Bagian Humas rumah sakit. Namun setelah didatangi, di ruangan Humas tidak ada satu orangpun.

Bahkan pintu sudah terkunci.

Padalah, berdasarkan keterangan yang terpam-

pang di papan struktur Rumah Sakir dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan, ada empat pejabat statusnya ada. Keempat pejabat itu masing-masing Kabid Pelayanan Keperawatan, Kabag Program Perencanaan, Kasi Gadar dan Rawat Jalan, Kasi Pelayanan Penunjang Medik.

“Keterangannya ada, tapi orangnya tidak ada dan ruangannya terkunci. Ini aneh karena ini kantor pelayanan,” ungkap Rahman. Dari 22 pejabat yang terpampang di papan itu, tidak satupun yang ada di ruang kerjanya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini, mengatakan seharusnya pelayanan administrasi di rumah sakit berakhir pada jam 15.30 wib sebagaimana kantor pelayanan pemerintah daerah lainnya.

“Seuai Peraturan Daerah yang ada, pelayanan publik, termasuk di rumah sakit harusnya berlangsung hingga jam 15.30 WIB. Kalau pada jam 14.00 sudah tidak ada karyawan, maka pihak rumah sakit harus segera melakukan penataan ulang,” katanya.

Sementara itu Direktur rumah sakit dr. Slamet Martodirjo Pamekasan, Iri Agus Subaidi ketika hendak dikonformasi melalui dua telpon selulernya tidak aktif. Nada dering yang terdengar hanya meminta untuk meninggalkan pesan. (fik/muj)

PILGUB JATIM

KPU Ingatkan PPK yang Jadi Tim Sukses

TARGET WISATAWAN MANCANEGARA. Wisatawan mancanegara menyisiri pantai Seminyak, Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali IB Subhiksu menyatakan Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Bali pada 2013 ditargetkan bisa mencapai 3,1 juta orang.

PEMILU LEGISLATIF

PENDIDIKAN

PBB Tutup Pendaftaran Caleg

Disdik akan Regrouping 15 SDN

PAMEKASANDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan menyatakan partainya sudah mampu memenuhi kuota (batasan minimal) bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) untuk DPRD Pamekasan, meski partai tersebut baru menyelesaikan sengketa administrasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sekretaris DPC PBB Pamekasan, Suli Faris, kemarin (25/3), mengatakan dengan sudah terpenuhinya kuota Calon Anggota Legislatif itu maka partainya tidak akan membuka kesempatan lagi bagi calon lain untuk mendaftar.

“Karena di masing-masing daerah pemilihan sudah penuh, maka kami tutup pendaftarannya,” ungkapnya.

Selain sudah terpenuhinya kuota calon anggota legislatif, aturan batasan minimal 30 persen calon legislatif dari unsur perempuan juga sudah ter-

penuhi. PBB sendiri enggan untuk membuka daftar pencalonan melebihi dari quota di masing-masing Dapil.

Sebab pencoretan calon yang mendaftar akan menjadi beban tersendiri.

Untuk calon anggota

dengan sudah terpenuhinya kuota Calon Anggota Legislatif itu maka partainya tidak akan membuka kesempatan lagi bagi calon lain untuk mendaftar

Suli Faris

Sekretaris DPC PBB Pamekasan

DPRRI, kata Suli, langsung mendaftar ke DPP PBB di Jakarta. Sementara untuk calon DPRD Pamekasan dan

DPRD Provinsi Jawa Timur, bisa diproses di Pamekasan untuk daerah pemilihan Madura.

Secara resmi, penutupan pencalonan di PBB dilaksanakan Senin 25 Maret kemarin. Setelah penutupan pendaftaran pencalonan, PBB akan melakukan verifikasi berkas calon untuk segera didaftarkan ke KPU Pamekasan yang dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 9-22 April mendatang.

“Sisa waktu yang ada mulai hari ini sampai pendaftaran ke KPU Pamekasan berakhir, akan dilakukan verifikasi berkas pencalonan. Setelah semuanya tuntas akan didaftarkan ke KPU Pamekasan,” ungkap Suli.

Dengan lolosnya PBB sebagai peserta Pemilu tahun 2014 mendatang, Suli menyatakan partainya siap untuk bersaing dengan Partai Politik lainnya di daerah, wilayah maupun nasional. (fik/muj)

PAMEKASAN : Sebanyak 15 Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Pamekasan, tahun ini akan diregrouping (digabung).

Penggabungan sekolah itu dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan pendidikan serta potensi guru.

Saat ini Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan masih menunggu masukan dari masyarakat.

Menurut Kepala Seksi Pembelajaran Disdik Pamekasan, Mutammam, penggabungan sekolah itu dilakukan untuk memaksimalkan fungsi sekolah. Diantara sekolah yang akan digabung itu karena jumlah murid yang sangat sedikit serta berada di dalam satu komplek, sehingga guru yang tersedia di sekolah itu bias dimaksimalkan ke sekolah lain.

Sebab, kata Mutammam, pengajuan untuk pemenuhan fasilitas pembelajaran dapat berjalan maksimal, jika jumlah guru dan murid dalam satu sekolahan bisa sesuai standar.

Dalam hal teknis regruping di lapangan, sekolah yang memiliki jumlah siswa yang tidak memenuhi standar akan

digabung dengan sekolah lain yang berdekatan. Diupayakan sekolah itu masih dalam satu desa sehingga tidak terlalu berpengaruh kepada kejiwaan siswa.

“Dengan penggabungan itu, maka sudah dipastikan aka nada gedung sekolah yang tidak terpakai. Gedung itu akan digunakan sebagai sarana Pendidikan Anak Usia Dini atau tempat pelatihan bagi masyarakat sekitar,” kata Mutammam.

Dijelaskan Mutammam, kebijakan penggabungan sekolah itu tidak bisa dihindarkan. Sebab sebagian sekolah sudah tidak lagi layak untuk berdiri sendiri sebagai satu sekolah, bahkan ada yang berada di dalam kompleks.

Salah satunya, SD Negeri Kowel I dengan SD Negeri Kowel II yang berada dalam satu pagar, akan digabung menjadi SD Negeri Kowel I. “Jika masih dimungkinkan, regrouping sekolah akan terus dilakukan. Kami juga menunggu usulan dari masyarakat tentang penggabungan ini,” kata Mutammam. (afa/muj)

PAMEKASAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur mengingatkan semua penyelenggara pemilu agar netral dalam pelaksanaan Pilgub Jatim yang akan digelar Agustus mendatang.

Setiap penyelenggara di masing-masing tingkatan dilarang terlibat dalam aksi dukungmendukung salah satu pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) agar penyelenggaraan Pemilu bisa berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua KPU Jawa Timur, Andry Dewanto, usai melantik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Pamekasan kemarin (25/3) menyatakan, setiap penyelenggara pemilu dilarangan menjadi tim sukses (TS) salah satu pasangan calon atau lebih.

Menurutnya, setiap penyelenggara harus menjaga netralitas serta tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Ia menyatakan akan memecat panitia yang terlibat dalam aksi tersebut, karena dapat menodai penyelenggaraan Pemilu. Baik itu KPU kabupaten, PPK maupun PPS. “Jadi penyelenggaran Pemilu itu, jangankan menjadi TS, terkesan saja ngak boleh. Kalau ketahuan pasti saya pecat,” katanya.

Dijelaskan, setelah pembentukan PPK di masing-masing kecamatan serta PPS di masing-masing desa, tahapan selanjutnya yaitu pemutakhian data pemilih. Dalam tahapan ini, masing-masing PPS di masing-masing desa se-Jawa Timur, memiliki tugas untuk membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (P2DP) masing-masing desa satu orang.

Mereka akan membantu tugas PPS dalam memutakhirkan data pemilih dengan cara mendatangi pemilih dari rumah ke rumah. Setelah pemutakhiran dilakukan, PPS harus mengumumkan hasilnya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai daftar pe-

milih tetap (DPT).

Penetapan DPT Pilgub nanti, tidak secara otomatis menutup kesempatan bagi calon pemilih yang tidak terdata. Mereka tetap memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya jika bisa menunjukan kartu identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu susunan keluarga (KSK).

Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2013 yang membolehkan hal tersebut.

Pemungutan suara bagi pemilih berdasar KTP, dapat dilakukan di tempat pemgutan suara (TPS) sesuai alamat yang tercantum dalam KTP tersebut.

Andre menambahkan, pemutakhiran data pemilih ini akan segera dilakukan

“Jadi penyelenggaran Pemilu itu, jangankan menjadi TS, terkesan saja ngak boleh. Kalau ketahuan pasti saya pecat,”

Andry Dewanto

Ketua KPU Jawa Timur agar pelaksanakan pilgub Jatim bisa berlangsung sesuai tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. Ia menargetkan, petugas P2DP ini sudah terbentuk pada April mendatang sehingga tahapan selanjutnya bisa terlaksana dengan baik. Seperti, penentuan jumlah TPS serta tahapan lainnya yang harus mengacu pada jumlah pemilih di masing-masing TPS. Dapat diberitakan, KPU Jatim (25/3) kemarin melantik sebanyak 65 PPK serta 549 PPS se-Kabupaten Pamekasan. Pelantikan dan pengambilan sumpah penyelenggara pilgub jatim itu dipusatkan di Ismlaic Centre Pamekasan. (uzi/muj)

6

SAMPANG

SELASA 26 MARET 2013 NO.0083 | TAHUN II

E-KTIP

Seharusnya Tidak Terjadi Kesalahan Entri Data Penduduk

ryan hariyanto/koran madura

KEMBAR: Tiga bayi kembar lahir dari Ibu Nur Oktafiasari warga Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan masa kehamilannya berumur 2 bulan.

Bayi Kembar Tiga Butuh Penanganan Intensif SAMPANG - Nuri Oktafiasari (24), warga Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang melahirkan anak pertamanya dengan bayi kembar tiga di RSUD Sampang, Senin (25/03) sekitar pukul 04.15 Wib. Ketiga bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Mereka lahir normal.

Ibu bayi kembar tiga itu mengaku sejak kehamilannya berumur dua bulan sudah mempunyai firasat kembar.

Namun, belum mengetahui secara pasti. Dirinya langsung bermaksud dengan melakukan pemeriksaan USG (Ultra SonoGraphy) di dokter kandungan Sampang.

“Waktu kehamilan saya umur 2 bulan, saya periksa USG. Dokternya memberitahukan bahwa memang kandungan saya kembar tiga,

ya saya senang,” ucap Nuri saat ditemui di ruang Mawar RSUD Sampang.

Ia menambahkan, silsilah kekeluargaannya dari pihak nenek memang ada yang lahir kembar. Akan tetapi, Nuri Oktafiasari (24), istri Jamaludin (26) tersebut masih belum percaya dengan kehamilan kembarnya.

Sebetulnya, lanjut Nuri, dirinya ingin mengetahui jenis kelamin bayi yang dikandungnya. Maka ketika masih

hamil, dirinya kembali memeriksakan kandungannya ke dokter, pada waktu itu kandunganya berumur enam bulan.

“Setelah umur enam bulan saya periksa lagi ke dokter lain.

Ternyata memang iya, diagnosa dokter menyebutkan bayi di kandungan saya kembar tiga dengan jenis kelamin perempuan, Mas,” ujarnya.

Bahkan, menurut Nuri sejak terdiagnosa bayinya kembar tiga berkelamin perempuan, dirinya bersama suaminya sudah berencana membuat nama yang sama di akhir nama anak kembarnya itu.

Sementara itu, Humas RSUD Sampang dr Yuliono mengatakan lahirnya bayi pertama dari tiga bayi kembar pada pukul 04.20 Wib dengan berat badan 1,1 kg, bayi kedua

dengan berat badan 1,5 kg dilahirkan pada pukul 04.35 Wib, sedangkan bayi ketiga lahir pukul 04.40 Wib dengan berat badan 1,3 kg.

“Ya memang benar tadi pagi (25/3), di RSUD Sampang telah ada pasien lahir tiga bayi kembar perempuan. Tapi ibunya sehat. Cuma bayinya masih dalam perawatan intensif,” terangnya.

Dirinya juga menambahkan, kondisi bayi nomor tiga dari tiga bayi lahir tersebut dinilai belum baik. Menurutnya, kebugaran bayi dikatakan sebagai Apgar Skor karena kelahiran bayi prenatur atau umur kandungan bayi masih kurang. “Dari dua bayi lahir cukup baik, cuman bayi yang lahir terakhir atau nomor tiga berat badannya 1,3

Kg, dan itu kondisinya masih belum baik,”imbuhnya Ditanya mengenai penyebab kondisi bayi kurang sehat, Yuliono menjelaskan salah satu faktornya yakni berat badan bayi yang belum stabil dan umur kehamilannya belum cukup.

Menurutnya ada kemungkinan fungsi-fungsi organ dari bayi kembar itu masih belum normal secara maksimal. Sehingga rencananya bayi tersebut akan dilakukan perawatan secara intensif di luar rumah sakit Sampang.

“Ini menurut saya bisa sehat, tapi memang untuk bayi yang seperti itu kebanyakan rentan dan sensitive. Jadi perawatannya harus secara maksimal dan harus intensif,” ujarnya. (ryn/msa/rah)

SAMPANG - Karena keteledoran petugas saat mengentri data, mendadak jumlah penduduk di Kabupaten Sampang membengkak hingga tiga kali lipat. Kejadian ini diketahui saat pengentrian data wajib e-KTP berlangsung. Pembengkakan jumlah penduduk tersebut terjadi karena masing-masing operator di Kecamatan tidak mengkroscek data sebelumnya sehingga data jumlah penduduk tumpang tindih.

Penduduk wajib e-KTP seharunya 662.000 jiwa sesuai target pemerintah pusat, akan tetapi hasil entri data justeru membengkak jadi 1,6 juta jiwa.

M. Yusuf, Kabid Informasi dan Pengembangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sampang saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

Menurutnya pembekakan data jumlah penduduk wajib e-KTP akibat proses entri yang dilakukan pihak kecamatan tidak membuka data yang sudah ada.

“Ini terjadi karena kesalahan proses entri data di kecamatan sehingga data perekaman yang sebelumnya sudah masuk, dientri kembali. Akibatnya data kependudukan yang masuk dalam server Dispendukcapil membengkak,” terangnya, Senin (25/3).

Pembengkakan jumlah penduduk itu karena banyaknnya data ganda.

Satu orang bisa melakukan perekaman berulangkali dari lokasi yang berbeda-beda.

“Saya tidak tahu kenapa data dari kecamatan bisa sebanyak itu. Saya kesulitan berkoordinasi dengan petugasnya, karena mereka di bawah koordinasi masingmasing camat,” ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan, dengan banyaknya data ganda tersebut, kemungkinan pendistribusian e-KTP di Kabupaten Sampang terancam molor dan tidak bisa selesai sampai bulan April mendatang.

“Data ganda itu karena petugas di kecamatan tidak melakukan pemeriksaan data yang sudah ada. Makanya banyak data yang ganda,” katanya.

Masih kata Yusuf, dari 338 ribu e-KTP yang sudah disebarkan, saat ini masih tersisa 1.158.000 data hasil perekaman yang masih membutuhkan pemeriksaan kembali, karena berdasarkan data BPS tahun 2011, penduduk Sampang seluruhnya hanya berjumlah 883 ribu jiwa.

“Yang harus kita periksa ulang sebanyak 1.158.000.

Jadi pendistribusian e-KTP ini dipastikan akan semakin molor,” ucapnya. (iam/msa/ rah)

PENYAKIT PEJABAT PEMERINTAH

BKD Harus Tegas dalam Menindak PNS Indisipliner SAMPANG Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang akan memberikan sanksi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang nakal dan tidak disiplin.

Sanksi perlu dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan yang lebih maksimal, karena PNS merupakan abdi negara, pemerintah, dan masyarakat.

Pantauan Koran Madura terhadap kinerja PNS yang tidak maksimal terjadi di salah satu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertam-

bangan (Disperindag) Kabupaten Sampang. Pada waktu jam kerja sekitar jam 10.30 kantor dinas tersebut dalam kondisi pintu tertutup. Ketika dimasuki tidak ada satu pun pegawai yang nampak dalam ruangan kerjanya. Sedangkan di luar kantor terdapat beberapa kendaraan milik PNS yang terparkir tanpa ada penjagaan.

Ketika dikonfirmasi, Kepala BKD Kabupaten Sampang Andoyo Sudono melalui Kepala Bidang Pembinaan

Pegawai Bambang Haryono mengatakan akan dikoordinasikan dulu dengan satker (satuan kerja) dari dinas tersebut, karena kekosongan kantor tersebut bisa jadi semua pegawainya ada acara di lapangan.

“Nanti saya koordinasikan dulu dengan satkernya, takutnya nanti ada tugas di lapangan karena yang namanya pegawai negeri sipil tidak harus di meja kerja,” kelitnya, Senin (25/3).

Lebih jauh dia menje-

laskan, nanti pihaknya akan mengkroscek ke kantor Disperindag untuk mengklarifikasi apakah itu terjadi hanya sekali atau sudah sering, karena kalau ini sering dilakukan maka pihaknya akan mewarning para PNS yang berada di dinas tersebut.

“Nanti akan kami sesuaikan dengan PP (Peraturan Pemerintah) nomer 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS, karena ada mekanisme dan etika untuk memberikan tindakan terhadap PNS yang

junaidi/koran madura

tidak disiplin,“ tegasnya.

Bambang juga mengatakan, jika memang ada kegiatan di luar kantor, seharusnya kantor tidak ditinggalkan dalam keadaan kosong. “PNS merupakan aset negara yang mempunyai tanggung jawab sebagai abdi negara, pemerintah, dan masyarakat, maka dari itu kami akan berupaya untuk mengkoordinasikan dulu karena kami juga punya pengawasan melekat terhadap pegawai negeri sipil,” tandasnya. (jun/msa/rah)

PENERTIBAN

Satpol PP Tertibkan Reklame dan Spanduk SAMPANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban terhadap spanduk yang terpampang di sepanjang jalan protokol, mulai dari jalan Jaksa Agung sampai jalan Trunojoyo. Penertiban ini dilakukan sebagai bentuk kegiatan rutinitas bulanan. Sedangkan spanduk yang diamankan sudah sampai pada waktu yang sudah ditentukan Pasukan Satpol PP dengan mengendarai truk dan kendaraan bermotor melakukan penyisiran terhadap sejumlah spanduk dan baleho yang terpangpang di pinggir jalan raya.

Mereka langsung mencabut baleho yang sudah tiba waktu jedanya. Selain itu, petugas Pol PP juga menyarankan agar baleho yang bisa digunakan seseorang untuk berteduh dari panasnya sinar matahari agar dicabut.

Kepala Satpol PP, Kusno Abdullah yang mengawal pen-

ertiban itu mengatakan, penertiban yang dilakukan bagian dari kegiatan rutininitas bulanan Satpol PP dan spanduk yang terpangpang di jalan banyak yang tidak dicabut ketika acaranya sudah selesai.

“Ini hanya kegiatan rutinitas bulanan saja karena banyak spanduk yang masih belum dicabut dan pemasang spanduk tidak bertanggung jawab mencabut spanduknya. Padahal acara yang direncanakan sudah selesai,” terangnya, Senin (25/3).

Sementara itu, Kepala Seksi Operasional (Kasi Ops) Satpol PP Sampang, Moh. Sadik mengatakan, ketertiban ini untuk membersihkan reklame dan spanduk yang sudah rusak atau sudah sampai batas waktunya, untuk menjaga kebersihan kota dan ketertiban, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) no 16 tahun 2008 yang berbunyi semua reklame yang meng-

ganggu dan sudah habis masa waktunya maka harus ditertibkan dan dibersihkan.

Sadik juga menjelaskan,

masih banyak reklame yang belum meminta izin pemasangan spanduk tersebut.

“Yang kami tahu, banyak re-

klame atau spanduk yang terpasang masih belum mengantongi izin,” tandasnya. (jun/ msa/rah)

junaidi/koran madura

PENERTIBAN: Satpol PP melakukan penertiban reklame sepanjang jalan protokol dari jalan jaksa agung sampai jalan trunojoyo kab Sampang.

MENGULEK: Penjual rujak cingur sedang mengulek sambal kacang untuk bumbu rujak Cingur.

KULINER

Menghidupi Keluarga dengan Berjualan Rujak Cingur SAMPANG – Bu Iyem (45), warga Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang Kota, sudah 15 tahun menjalani profesinya sebagai penjual rujak cingur. Menurut Bu Iyem, dirinya terpaksa menjalani pekerjaan itu, karena tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Rujak cingur buatan tangan Bu Iyem ternyata banyak diminati kalangan masyarakat umum, bahkan banyak dari kalangan pejabat.

Ia jarang berhenti melayani para pembeli yang sering datang di siang hari dan terlebih lagi ketika jam istirahat kantor. Wanita janda ini lebih memilih berjualan rujak karena tidak ada lapangan pekerjaan dan keahlian lain untuk mencari nafkah sejak ditinggal suaminya 15 tahun silam. Kendati dengan alat seadanya, ia pun nekat berjualan rujak.

Menurut cerita Bu Iyem, pada mulanya dagangan rujak cingurnya tidak seramai seperti saat ini, karena masih belum dikenal oleh masyarakat umum.

Namun seiring waktu rujaknya mulai dikenal banyak penikmat rujak cingur, dan saat ini pembeli yang berdatangan tidak hanya dari masyarakat Polagan sendiri,

bahkan dari luar desa.

“Tidak hanya dari sekitar sini saja pembelinya, banyak juga dari daerah luar kota yang berdatangan ke sini. tapi, yang sering ke sini banyak juga dari kalangan bapak-bapak pejabat, malah kalau bayar bisa dilebihi,” tutur Bu Iyam Senin (25/3).

Menurut Bu Iyam dari saking banyaknya pembeli, rujak cingur sampai menghabiskan kurang lebih 5 kilogram cingur setiap harinya.

“Saya tidak kulakan setiap hari, minimal saya kulakan kurang lebih 2 hari sekali, dengan menghabiskan cingur sampai 10 kilogram. Ada kalanya dari jumlah yang saya sediakan ini masih kurang, sehingga saya harus pinjam dulu ke penjual rujak lain yang ada di sekitar rumah juga,” kisahnya.

Nurul Qomariyah (22), penikmat rujak cingur mengaku rujak Bu Iyam memang terasa enak dibandingkan dengan rujak cingur di tempat lainnya.

“Di sini sudah menjadi langganan saya, selain rasanya enak, juga murah dan tempatnya pun juga enak, tidak kumuh, berbeda kalau membeli di tempat lain, belum tentu rasanya sama seperti di sini,” tandasnya. (jun/msa/rah)

8

LINTAS MADURA

SELASA 26 MARET 2013 NO.0083 | TAHUN II

PENDIDIKAN

Siswa Kepulauan Siap Ikuti UN S U M E N E P —A n g g ot a Komisi D DPRD, Dulsiam, menyebutkan, siswa kelas akhir di daerah kepulauan siap melaksanakan ujian nasional meskipun minim fasilitas. Bahkan lebih siap dari pada siswa di daerah kepulauan.

“Siswa kepulauan lebih awal mempersiapkan diri dan menyambut Unas tersebut sebagai tantangan dan harga mati untuk merubah nasib hidupnya,” katanya, Senin (25/3).

Politisi PKB asal kepulauan itu menceritakan, siswa kepulauan memiliki tolok ukur yang berbeda dari pada siswa yang ada di daratan dalam melihat UN. Dalam sepuluh tahun terakhir, siswa kepulauan

persentase kelulusannya lebih banyak dari pada yang ada di daratan. “Yang tidak lulus paling banter hanya 0,1 persen,” tuturnya.

Perbedaan antara siswa daratan dan kepulauan, menurutnya memang sudah termakzulkan. Selain karena faktor lingkungan dan alam, siswa kepulauan memiliki karakter yang kuat, utamanya dalam menyelesaikan tantangan seperti ujian.

Menurutnya, siswa kepulauan memiliki keinginan yang kuat mengubah nasibnya karena sehari-hari sudah berkutat dengan tantangan. “Kurangnya fasilitas bukan alasan siswa di kepulauan menghadapi Unas,” pungkasnya. (athink/mk)

PANITIA PILGUB

KPU Jatim Lantik 632 Petugas Penyelenggara Pilgub PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Senin (25/3), melantik sebanyak 632 petugas penyelenggara pemilu untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, pada Agustus 2013.

Pelantikan yang digelar di Aula Islamic Centre di Jalan Raya Panglegur, Pamekasan, dihadiri Ketua KPU Jatim Abdre Dewanto.

“Ke-632 petugas penyelenggara pilgub yang kami lantik saat ini terdiri dari anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS),” katanya menjelaskan.

Jumlah anggota PKK yang dilantaik sebanyak 65 orang, tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, sedangkan anggota PPS sebanyak 567 orang.

Masing-masing anggota PPK sebanyak lima orang, sedangkan anggota PPS sebanyak 3 orang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan seKabupaten Pamekasan.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Jatim Andre Dewanto berharap, petugas penyelenggara pilgub itu nantinya bisa bekerja optimal dan menjalankan tugasnya secara pro-

fesional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Petugas penyelenggara pemilu harus bersikap profesional dan netral dalam menjalankan tugasnya,” kata Andre menjelaskan.

Menurut dia, yang dimaksud bersikap profesional ialah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan bersikap netral ialah tidak memihak atau menjadi pendukung salah satu partai politik tertentu.

Petugas penyelenggara pemilu, kata dia, tidak boleh menjadi pendukung, atau mempengaruhi para pemilih untuk mendukung pasangan calon tertentu, atau partai politik tertentu.

“Jika ada yang diketahui menjadi pendukung pasangan calon tertentu, maka yang bersangkutan akan kami tindak tegas,” tegas Andre Dewanto.

Dari sebanyak 632 orang penyelenggara pilgub Jatim ini, sebagian merupakan anggota PPK dan PPS lama, yakni pernah bertugas pada pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Pamekasan, (9/1). (ant/mk)

EKSEKUTIF

Mahfud MD Tunggu “Istikharah” Maju Calon Presiden Madura- Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku masih menunggu hasil Shalat “Istikharah” untuk membuat keputusan akan maju sebagai calon presiden periode 2014-2019.

“Saya akan istikharah dulu untuk menentukan sikap. Sekarang saya belum bisa memutuskan karena menunggu hasilnya,” ujarnya ketika ditemui wartawan usai menghadiri peringatan HUT ke-67 PWI Jatim dan HPN 2013 di Gresik, Jumat (22/3) malam.

Pada 1 April 2013, Mahfud secara resmi tidak lagi menjabat sebagai Ketua MK. Setelah keluar dari MK, ia mengaku akan kembali ke kampus dengan beraktifitas di dunia akademisi. “Saya juga akan menjalankan Ibadah Umroh di Tanah Suci Makkah dulu dalam waktu dekat ini,” katanya.

Nama Mahfud MD saat ini diwacanakan tampil sebagai salah satu tokoh yang dicalonkan sebagai presiden maupun wakil presiden mendatang.

Beberapa hasil survei juga menempatkan pria kelahiran Madura tersebut sebagai salah satu tokoh yang diperhitungkan.

Mahfud mengaku masih akan menganalisis segala kemungkinan yang terjadi, baik sebelum hingga setelah masa Pemilihan Umum Legislatif 2014. Di samping itu, ia juga belum menentukan sikap ke partai politik mana nantinya bergabung.

“Saya harus menunggu hingga April 2014 atau ketika Pemilu mendatang, termasuk kemungkinan masuk atau tidaknya saya ke partai politik,” katanya.

Ia tidak memiliki kategori khusus partai yang akan bergabung dengannya, apakah nasionalis ataupun religius.

Mahfud berjanji setelah April 2014 semua akan diumumkannya.

Sementara itu, disinggung wacana namanya masuk dalam bursa Ketua Umum DPP Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa (KLB) akhir bulan ini, Mahfud menanggapinya dingin karena hal itu tidak mungkin terjadi.

“Sesuai aturan partai, ketua umum harus kader. Sedangkan saya bukan kader, jadi tidak mungkin saya ketua umum. Selama inikan hanya sebatas gurauan saja tentang berita kalau saya dicalonkan di Demokrat,” katanya. (ant/ mk)

ant/wahyu putro a

SIDANG KORUPSI UNJ: Mantan Direktur Marketing Permai Grup, Mindo Rosalina (kiri) dan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis bersiap memberikan kesaksian dalam sidang perkara korupsi pengadaan alat laboratorium Universitas Negeri Jakarta (UNJ), di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Sidang dengan terdakwa Pembantu Rektor III UNJ, Fakhrudin dan dosen Fakultas Teknik UNJ, Tri Mulyono terkait dugaan penggelembungan harga dan spesifikasi barang penunjang laboratorium pendidikan tahun anggaran APBN 2010 dengan kerugian negara ditaksir Rp.5,1 miliar dari total nilai proyek Rp17 miliar tersebut mengagendakan keterangan saksi.

Koruptor Bisa Jadi Caleg SUMENEP – Anggota KPU Kabupaten Sumenep Hidayat Andiyanto mengatakan, narapidana korupsi yang sudah menjalani hukuman bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan pada Pemilu legislatif 2014 mendatang.

“Jadi syaratnya pidananya sudah dijalani, yang dalam hal itu dibuktikan dengan surat keterangan

lapas, bahwa proses pidananya sudah selesai,” ucapnya, Minggu (24/3).

Selain mantan korup-

tor, narapidana lain yang pernah menjalani hukuman juga diperbolehkan menjadi calon anggota legislatif.

“Nanti juga harus ada keterangan, bahwa pidana tersebut tidak berulang-ulang,” tegasnya.

Sementara ketentuan lainnya sama dengan calon anggota legislatif lain, sep-

erti pernyaratan untuk ijazah paling rendah SLTA. Ketentuan ini berbeda dengan Pemilu legislatif tahun 2009 lalu yang menyatakan, warga negara Indonesia yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota legeslatif. (sai/mk)

OBJEK WISATA

Taman Wiyata Bahari Dinilai Salah Tempat SAMPANG – Ketua LSM Liras (Lingkar Rakyat Sampang) Alan Kaisan menyatakan pemerintah jika akan membangun tempat Taman Wiyata Bahari agar dirasakan oleh masyarakat seharusnya memerhatikan aspek perencanaan pembangunan.

Menurutnya, posisi Taman Wiyata Bahari dibangun pada tempat yang salah.

“Seharusnya bisa dilihat dulu sebelum membangun.

Apalagi menurut saya di sana kurang tepat, kawasan banjir dan itu tidak akan bisa bermanfaat untuk masyarakat yang akan mengunjungi,” terangnya.

Adanya pembangunan Taman Wiyata Bahari Sampang berada di jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Sampang. Hingga kini masih belum terselasaikan. Terlihat atap tempat duduk pengunjung, fasilitas taman, lampu penerangan, dan penghi-

jauan taman wisata, serta struktur taman lainnya yang masih belum sempurna.

Tidak hanya itu, penempatan Taman Wiyata Bahari Dalpenang yang kurang strategis akan berdampak pada pemanfaatan fungsinya. Sebab lokasi lahan taman sendiri menjadi langganan banjir tiap tahun.

Plt Kepala PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sampang, Wahyu Prihartono melalui Kabid Penataan Ruang dan Pengembangan Perkotaan Kabupaten Sampang, Satrio Wahyudi membantah jika dikatakan pembangunan Taman Wiyata Bahari belum selesai. Justru dirinya mengatakan taman tersebut telah selesai. Hanya saja, ia membenarkan dari hal kurangnya vegetasi, yakni penghijauan seperti penanaman tumbuhan yang menempati suatu taman wiyata bahari.

“Sebenarnya itu sudah selesai cuma pengisian tamannya kurang, jadi terkesan belum selesai. Apalagi terkesan rusak setelah ada bencana banjir,” jelasnya, Senin (25/3).

Ia menambahkan, dalam mencukupi hal tersebut pihaknya telah berpedoman pada amanah UU No 26 tahun 2007 tentang tata ruang.

Berdasarkan undang-undang tersebut maka wajib mengalokasikan ruang tata usaha penghijauan, yakni sebesar 30 persen untuk ruang terbuka hijau perkotaan. Rinciannya yang 20 persen untuk publik dan 10 persen untuk ruang private.

“Nantinya kita akan mengisi vegetasinya, karena kita akan berangsur–angsur akan mengisinya supaya bisa rimbun,” terangnya.

Menurutnya lokasi Taman Wiyati Bahari yang terletak di daerah jalan

Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang, sebenarnya tidak ada masalah. Apalagi lahan tersebut aset pemerintah Kabupaten Sampang yang harus dimanfaatkan guna ruang terbuka penghijauan kota. Hal itu lebih baik daripada lahan yang ada dipergunakan untuk pembangunan rumah.

“Jika kita biarkan saja buat apa, dari pada dibangun dengan pemukiman warga. Namun, sentuhannya harus beda. Yakni kita harus memperbanyak penghijauan supaya menimalisir adanya banjir. Apalagi di sana sudah termasuk lingkungan perkotaan,” terangnya.

Akan tetapi, menurut Alan, pemerintah seharusnya bisa menempatkan lahan di daerah lahan strategis. ”Dari pada di kawasan rawan banjir mending ke arah barat dan selatan saja,” tandasnya. (ryn/msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

WISATA: Anak-anak bermain di areal Taman Wiyata Bahari Jalan Imam Bonjol Baru Kelurahan Dalpenang Sampang.

LEGISLATIF

12 Kepala Desa Pamekasan Mendaftar Bacaleg SUMENEP - Sebanyak 12 orang kepala desa di kabupaten Pamekasan, Madura, mulai mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik guna menjadi calon anggota DPRD setempat, pada pemilu legislatif 2014.

Ke-12 kepala desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif itu antara lain, Kepala Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan, Kades Badung, Kecamatan Proppo, Kades Tampojung Tengah Kecamatan Waru, dan Kades Pakong, Kecamatan Pakong, Sukandar.

Menurut anggota KPU Pamekasan Agus Kasianto, para kepala desa yang mendaftar diri untuk menjadi calon legislatif itu harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013.

“Pada Pasal 19 poin 1 tentang persyaratan sebagai caleg disebutkan harus terlebih dulu mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya,” kata Agus.

Oleh karena itu, KPU menekankan agar para kepala desa yang hendak mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif itu, terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa.

Jika tidak, maka KPU tidak akan menerima bacaleg kepala desa yang akan mendaftar sebagai calon legislatif tersebut.

Kades lain yang jura mendaftarkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2014 itu antara lain Kades Bicorong, Kecamatan Pakong, Kades Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kades Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kades Kadur, Kecamatan Kadur, dan Kades Bangkes, Kecamatan Kadur.

Selain kepala desa, ada juga mantan kepala, antara lain mantan Kades Rombu Kecamatan Palengaan, Kades Larangan Dalam Kecamatan Larangan, dan mantan Kades Larangan Luar, Kecamatan Larangan.

Pada pemilu legislatif sebelumnya, sebanyak empat orang kepala desa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Pamekasan dan semuanya terpilih.

Mereka adalah Kepala Desa Sumber Waru, Kepala Desa Klampar, Bujur Barat dan Kepala Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan. (ant/mk)

BANGKALAN

7

SELASA 26 MARET 2013 NO.0083 | TAHUN II

SIDANG PEMBUNUHAN

Keluarga Korban Kecewa Tuntutan JPU BANGKALAN – Ridwan (39), Kepala Desa Kajjan Blega, adik dari korban perkelahian yang akhirnya terbunuh di tangan Fauzi Mahfud (40), warga Desa Karpote Blega, tidak puas dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa hanya 4 tahun.

Keluarga korban itu kemudian mengajukan keberatannya kepada pihak Pengadilan Negeri Bangkalan.

Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Syafii (50), warga Desa Kajjan Kecamatan Blega, pada hari Senin (27/8/2012) silam. Dengan pembunuhan tersebut, seharusnya, kata keluarga korban, terdakwa harus mendapat sanksi berat.

Tuntutan JPU selama 4 tahun pada terdakwa dianggapnya terlalu ringan

sehingga keluarga korban merasa tidak puas.

Menurutnya, tuntutan 4 tahun dengan pasal penganiayaan yang dikenakannya terhadap Fauzi tersebut di luar perkiraannya. Seharusnya, kata Ridwan, terdakwa dikenai pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP. “Jujur kami dari keluarga korban kecewa dengan tuntutan itu. Tuntutan tersebut terlalu rendah.

Kok bisa dia hanya dikenai pasal penganiayaan. Padahal setahu saya, dalam BAP kepolisian, Fauzi dikenai pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Berarti kalau kayak gini, nyawa gak ada artinya,” paparnya dengan nada penuh amarah, Senin (25/3).

Karena merasa tidak terima dengan tuntutan yang

sangat rendah, Ridwan dan sejumlah keluarganya lantas menemui Humas Pengadilan Negeri Bangakalan untuk menyampaikan secara langsung keberatannya.

Dalam pertemuan dengan pihak pengadilan, Moh. Istiadi, Humas Pengadilan Negeri mengatakan bahwa tuntutan tersebut adalah kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum.

“Tuntutan tersebut merupakan kewenangan JPU, kami masih akan memproses kasus ini dalam tahapan berikutnya yakni tanggapan dan putusan,” ungkap Istiadi.

Atas respon tersebut, Ridwan mewakili keluarga korban mengaku kecewa atas tuntutan terhadap Fauzi yang hanya dituntut 4 tahun.(dn/rah)

SALURAN AIR

PDAM Siap Pasok Air Bersih 382 Liter Perdetik BANGKALAN – Kebutuhan air bersih di kawasan kaki jembatan Suramadu mencapai 382 liter per detik. Oleh karena itu, PDAM Bangkalan mengaku siap jika harus membangun jaringan instalasi di sepanjang akses Suramadu.

Direktur PDAM Sutrisno melalui Kabag Teknik Hadi Mulya mengatakan rencana pembuatan instalasi tersebut akan dilakukan melalui tiga tahap. Setiap tahapan tersebut akan dilakukan penambahan kebutuhan air bersih mencapai 100 liter perdetik.

Meskipun begitu, rencana pembuatan pipa jaringan baru tersebut menunggu kepastian Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) terlebih dahulu.

Sebab master plannya berasal dari lembaga tersebut.

Rencananya, pembuatan instalasi baru tersebut akan dialirkan ke daerah industrialisasi. ”Detail desainnya sudah jadi. Kebutuhan air tersebut tidak termasuk kebutuhan industrialisasi. Akan tetapi, hal itu untuk memenuhi kapasitas baku air minum,” terangnya.

Sementara itu, kapasitas volume air bersih yang ada pada Sumber Pocong secara keseluruhan mencakup 2000 liter air perdetik. Menurutnya, dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat kota Bangkalan memang lebih besar. Saat ini kebutuhan air minum masyarakat di Bangkalan mencapai 190 liter perdetik.

“Jika kebutuhan air untuk proyek tersebut sebesar 382 liter per detik, maka kami hanya bisa menyanggupinya dengan volume tersebut,” ujarnya.

Pengairan sendiri akan menggunakan perairan di Sumber Pocong yang dinilai memiliki volume air yang tinggi, terutama untuk kebutuhan air bersih. Oleh karena itu, pihaknya berharap ke depan pengelolaan air bersih di kawasan tersebut bisa digarap.

Tak hanya itu, lanjut Hadi, instalasi baru yang direncanakan juga meliputi pembangunan di sepanjang Kawasan Khusus Madura (KKM). Kebutuhan volume air bersih tersebut juga cukup besar, yakni 378,8 liter perdetik. (ori/rah)

ant/indrianto eko suwarso

SOSIALISASI PEMILU PELAJAR: Sejumlah pelajar tingkat SMA se-Jabodetabek mengikuti sosialisasi pemilu dalam Program Pendidikan Pemilih Muda Indonesia di halaman Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

PKPU No 7 Tahun 2013 Harus Dikaji Ulang BANGKALAN - Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 7 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota membuat sejumlah partai yang ada di Kabupaten Bangkalan merasa keberatan. Sebab dalam peraturan yang baru itu rentan terjadi konflik, bahkan memungkinkan adanya kospirasi.

Wakil Sekretaris partai Hanura Nanang Hidayat saat mengadiri sosialisasi PKPU mengatakan terbitnya peraturan yang baru itu justru membuat kacau undang-undang yang sebelumnya. Selain itu, membuat status para calon legislatif menjadi mengambang dan tidak jelas. Terjadinya konflik norma dengan peraturan yang sebelumnya membuka ruang adanya konspirasi politik yang tentu sangat merugikan.

“Perturan yang baru ini membuka ruang terjadinya konspirasi, karena terdapat ketentuan-ketentuan yang saling bertabrakan,” ungka-

pnya, Senin (25/3).

Agar pemilu mendatang berjalan seperti yang diharapkan, menurut Nanang, harus dilakukan yudisial review yang dilakukan oleh anggota legislatif. Sebab, muatan yang disusun oleh KPU sangatlah tidak berpedoman pada UndangUndang no 8 tahun 2012.

Apabila peraturan itu tetap dilaksanakan maka persoalanpersoalan yang sebelumnya tidak akan pernah terjawabkan dan akan menambah persoalan-persoalan yang baru.

“Harus dilakukan yudisial review karena peraturan ini sudah tidak lagi menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Tapi justru membuat masalah baru. Jika anggota legislatif tidak melakukan yudisial review, maka kami yang akan melakukannya,’’ imbuhnya.

Pernyataan kritis terhadap PKPU juga dilontarkan oleh Sekretaris Jendral Partai Gerindra Imron Rosyadi.

Ia mengatakan bahwa KPU dalam membuat ketentuan seharusnya lebih jeli dan akomodatif.

Pada ketentuan yang berbunyi bagi anggota dewan yang mencalonan kembali dan berangkat dari partai yang berbeda dengan pemilu tahun 2009 harus mengundurkan diri dari jabatannya. Seharusnya, kata Anggota komisi D DPRD Bangkalan ini, KPU harus melihat terlebih dahulu penyebab perpindahan partai terutama bagi anggota dewan.

“Kalau bagi teman-teman yang partainya tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014, seharusnya tidak perlu mengundurkan diri dari keang-

gotaan legislatif sebagai syarat pencalonan,’’ paparnya.

Sementara itu, anggota KPU provinsi Jawa Timur Sayekti mengatakan bahwa PKPU no 7 tahun 2013 berlaku sejak diterbitkan. Maka bagi anggota dewan yang ingin mencalonkan diri kembali dengan partai yang berbeda harus mengundurkan diri terlebih dahulu, karena peraturan mengatakan demikian.

“Tugas kami dari KPU Provinsi Jawa Timur dan juga anggota KPU Kabupaten/Kota harus mensosialisasikan tentang peraturan tersebut,” ungkapnya.

Mengenai adanya keberatan dari beberpa partai terkait ketentuan-ketetntuan yang dinilai kontroversi, ia menegaskan akan menampung hasil dari sosisalisasi-sosialisai tingkat bawah yang kemudian akan disampaikan pada KPU Pusat untuk dijadikan bahan kajian demi sempurnanya peraturan itu.(dn/rah)

POLITIK

PEJABAT PEMERINTAH

KPU Optimis Tidak Terbukti Melanggar Kode Etik

Oknum PNS Nakal Terancam Dipecat

BANGKALAN – Jelang sidang lanjutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis (28/3), sejumlah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan mengaku tenang dan yakin tidak bersalah. Karena mereka hanya menjalankan keputusan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan melanggar kode etik sebagaimana dituduhkan.

Terlebih lagi sebelum sidang kali ini, KPU Bangkalan sudah pernah mendapatkan pengaduan yang sama dan berakhir dengan surat penghentiaan perkara, karena pihak DKPP menilai KPU Bangkalan hanya menjalankan putusan PTUN. Perbedaanya hanya pengadunya saja, namun materi pengaduannya sama.

“Dan perlu diingat KPU Bangkalan juga pernah menerima surat tembusan penghentian perkara dari DKPP terkait pengaduan yang pembuktian perkaranya tidak bisa dibuktikan dan materi pengaduanya sama,” ungkap Ketua KPU Bangkalan, Fauzan Djakfar, Senin (25/3).

Fauzan melihat dalam setiap sidang yang dijalani oleh KPU seperti Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), dalam putusannya didasarkan pada fakta persidangan dan bukti-bukti persidangan. Ia yakin tidak ada pelanggaran serius yang dilakukan KPU Kabupaten Bangkalan. Dalam hal dengan sengaja menghalanghalangi pasangan calon tertentu untuk menjadi bupati.

“MK saja tidak berani menilai putusan PTUN. Putusan

MK sudah jelas dalam halaman 152, tidak ada pelanggaran yang dalam hal ini dengan sengaja menghalang-halangi pasangan calon,” imbuhnya.

Sedangkan kesaksian mantan Ketua Panwas Bangkalan Mashuri menyatakan bahwa Panwas Bangkalan sudah mengeluarkan rekomendasi nomor 139 yang menyatakan KPU telah melanggar kode etik.

Fauzan berharap panwas jujur dan harus terbuka karena di balik rekomendasi tersebut sebenarnya ada rekomendasi dari bawaslu provinsi yang menyatakan tidak ada unsurunsur yang memenuhi pelanggaran kode etik dilakukan oleh KPU Bangkalan.“Menurut kajian bawaslu tidak ada unsurunsur yang memenuhi pelanggaran kode etik, sebagaimana

rekomendasi nomor 75 dari bawaslu provinsi. Panwas harus jujur,” ujarnya. Bahkan Fauzan mengatakan rekomendasi panwas tersebut terkesan pesanan, karena pelanggaran kode etik dianalisa saat kita memasang setiker. Padahal panwas tidak mengeluarkan rekomendasi tentang pelarangan memasang stiker atau harus mencetak ulang kertas suara.

Sementara itu Ketua Devisi Teknis dan Data KPU Bangkalan, Tajul Anwar mengaku siap menghadapi sidang lanjutan pelanggaran kode etik DKPP. dirinya yakin para petugas KPU Bangkalan tidak ada yang melakukan pelanggaran kode etik yang dimaksudkan penggugat.

“Siap saja, tidak ada pelanggaran yang kami lakukan kok,” tandasnya.(dn/rah)

SIDANG ETIK DKPP. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kedua kiri) dan anggota KPU Ida Budhiati (kiri) mendengarkan aduan dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik di ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat.

Sidang yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tersebut mendengarkan aduan dari tujuh pihak terhadap Ketua dan anggota KPU. ant/fanny octavianus

BANGKALAN – Maraknya oknum pegawai yang terlibat kasus perbuatan melanggar hukum, membuat kepala Inspektorat Edy Moeljono angkat bicara.

Dia menilai perbuatan oknum yang salah satunya adalah pegawai negeri sipil (PNS), harus ditindak sesuai peraturan yang berlaku.

Menurutnya, jika memang termasuk kategori berat, sanksi yang diterapkan bisa pemecatan. Namun, sebelumnya harus ada upaya pembinaan dari instansi tempat PNS tersebut bekerja.

Apabila sudah dilakukan dan tidak sanggup, akan dilakukan upaya pembinaan lanjutan.

Sesuai PP nomor 53 tahun 2010, pembinaan terhadap PNS dilakukan oleh atasannya langsung. Akan tetapi jika itu berkaitan tentang pelanggaran berat, akan dibentuk tim Ad-Hock. Tim tersebut bertugas untuk melakukan upaya preventif. ”Tim yang dibentuk berasal dari atasannya langsung, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Inspektorat,” jelasnya.

Edy menambahkan, ada beberapa sanksi yang bisa dilakukan tim tersebut.

Klasifikasinya berupa sanksi ringan, sedang, dan berat.

Yang bersangkutan bisa dimutasi, atau bahkan dipecat sesuai keputusan tim tersebut.

Akan tetapi, pembentukan tim harus berdasar-

kan pengajuan laporan dari SKPD yang bersangkutan.

Karena sudah ranah hukum, pihaknya memberi kesempatan terhadap pihak yang berwajib untuk menyelidiki kasus tersebut.

Keputusan terkait sanksi terberat, sejauh ini belum ada laporan dari SKPD yang bersangkutan.

“Kami menunggu laporan dari dinas yang bersang-

Edy Moeljono

Kami menunggu laporan dari dinas yang bersangkutan.

Mengenai THL tidak terikat oleh PP Nomor 53 tersebut.

Sedangkan pelanggaran yang dilakukan THL sifatnya sama dengan masyarakat umum. Pembinaan langsung dari instansinya,”

Edy Moeljono

Kepala Inspektorat Bangkalan

kutan. Mengenai THL tidak terikat oleh PP Nomor 53 tersebut.

Sedangkan pelanggaran yang dilakukan THL sifatnya sama dengan masyarakat

Kepala Inspektorat Bangkalan umum. Pembinaan langsung dari instansinya,” pungkasnya.

Perlu diketahui, dalam satu bulan kepolisian Resort Bangkalan berhasil menangkap 3 pegawai instansi pemerintah, satu di antaranya PNS dan yang lainnya adalah Tenaga Harian Lepas (THL).

Ketiga oknum pegawai tersebut berhasil ditangkap polres Bangkalan, karena melanggar hukum. Termasuk di antaranya, mengkonsumsi obat terlarang jenis sabu-sabu.

Terlebih, PNS yang diketahui bernama Eko Heri Wahyudi (30), juga terlibat kasus pencurian dua buah laptop di Dinas Kesehatan Bangkalan tempatnya bekerja. Selain itu, penggelapan mobil Honda Jazz, beberapa hari lalu. (ori/rah)

MALANG

9

SELASA 26 MARET 2013 NO.0083 | TAHUN II

PEMIMPIN

Sebaiknya Siswa Tidak BuangBuang Waktu

ant/rafiuddin abdul rahman

DOA BERSAMA: Pengunjuk rasa dari Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) menggelar doa bersama di Jalan Kimia, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Aksi yang diikuti sejumlah warga itu diakhiri dengan membagikan sembako dan doa bersama untuk bangsa.

Wapres: Jaga Bahtera Indonesia Tetap Stabil MALANG - Wakil Presiden Boediono mengharapkan segenap komponen agar tetap menjaga situasi dan kondisi bangsa dan negara tetap stabil.

“Dengan kondisi dunia seperti saat ini kita harus menjaga bahtera Indonesia tetap stabil, menghindari bahtera menjadi oleng atau karam karena kita sendiri,” kata Wakil Presiden saat memberikan sambutan dalam peresmian Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, di Batu, Jawa Timur, Senin.

Menurut Wapres, hal ini sangat dibutuhkan guna terus menjaga kondisi dan situasi ekonomi dan politik saat ini yang relatif stabil dan kuat.

Wapres mengingatkan dalam tahun-tahun ini dunia tengah dilanda krisis multidimensi, baik ekonomi, sosial, politik maupun lingkungan hidup.

Krisis saat ini tidak hanya terjadi di negara-negara

berkembang namun juga menyapu di negara-negara maju.

Krisis perekonomian di negara-negara maju hingga saat ini masih terus dirasakan, bahkan menghadapi tantangan politik terhadap sulitnya pengambilan kebijakan secara kolektif.

“Pendek kata suasana di luar sana tidak terlalu ramah, ibaratnya samudra dunia sedang mengalami guncangan badai,” kata Wapres.

Di sisi lain, di tengah guncangan tersebut, Boediono mengungkapkan, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang memiliki pertum-

buhan ekonomi cukup tinggi di atas enam persen. tahun.

Pertumbuhan ekonomi tersebut, terbaik kedua di bawah China, dan mengalahkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara pasar berkembang lainnya, Brasil, Rusia, India.

Sementara secara politik, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar dunia yang stabil.

Untuk itu Wapres berharap situasi dan kondisi yang stabil saat ini harus tetap dijaga dan diteruskan, agar dapat mengarungi samudra dunia yang kini tengah mengalami badai tersebut.(ant/rah)

MALANG - Wakil Presiden Boediono minta agar siswa-siswi madrasah untuk tidak membuang-buang waktu karena harus menyiapkan diri sebagai calon pemimpin pada masa mendatang.

“Siswa-siswi yang saat ini sedang menempuh pendidikannya pasti nantinya akan menggantikan kami sebagai pemimpin. Jadi, jangan membuang-buang waktu dan jangan menunda apa pun yang sedang dikerjakan karena nanti kita akan tertinggal dengan negara lain,” katanya di hadapan guru dan siswa madrasah di Malang, Senin.

Menurut dia, ada dua hal yang harus dimiliki generasi muda sebagai modal menjadi pemimpin, yakni kemampuan menjadi pemimpin di bidang ilmunya masingmasing dan harus mempunyai karakter pemimpin.

Pribadi kepemimpinan itulah, katanya, yang mem-

bedakan antara pemimpin dengan yang dipimpin.

Untuk mendapatkan ilmu itu, kata Boediono, banyak sekali sumbernya, salah satunya adalah agama, bahkan di manapun, kapanpun, dan pada siapapun siswa bisa belajar.

Apalagi, katanya, generasi muda saat ini dimudahkan dalam belajar karena perkembangan teknologi seperti internet. Oleh karena itu, pembelajaran diharapkan akan lebih baik demi kemajuan bangsa.

“Saya dulu sekolah tidak pakai sepatu, beli buku mahal, tapi sekarang bisa jadi Wakil Presiden. Karena itu saya berharap siswa saat ini bisa lebih sukses daripada saya,” katanya.

Selain menyampaikan pesannya kepada siswa, Boediono juga berpesan pada guru-guru yang hadir dalam acara silaturrahim tersebut.

Wapres berpesan agar

PENDIDIKAN

Soft dan Hard Skill Harus Seimbang MALANG - Wakil Presiden Boediono menegaskan “soft skill dan hard skill” dalam pendidikan harus seimbang untuk membentuk manusia yang utuh.

“Hard skill berupa kognitif atau keterampilan pengetahuan saja tidaklah cukup untuk membentuk manusia yang utuh, sehingga dibutuhkan kemampuan lain, yakni berupa soft skill sebagai penyeimbang,” katanya dalam sambutan peresmian gedung pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim di Junrejo, Batu, Senin.

Menurut Wapres, sistem pendidikan di Tanah Air belum memberikan porsi yang cukup untuk pelajaran dan

parktik untuk membangun soft skill ini. Padahal soft skill harus diajarkan sejak dini dengan pendekatanpendekatan tertentu.

Oleh karena itu, lanjutnya, kurikulum 2013 dirancang secara matang dan disiapkan berbagai perangkat sistematis yang diantaranya juga untuk mengakomodasi pelajaran dan praktik yang bersentuhan dengan soft skill.

Hanya saja, katanya, kemampuan soft skill tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan (tidak melebihi beban). “Kurikulum ini memang harus dipersiapkan dan dilaksanakan tahun ini,” katanya menegaskan.

Ia mengakui, akhir-

SMOKE WARHEAD

SEPAK BOLA

Chile Negara Tujuan Ekspor Perdana Hulu Ledak Asap

Persema Ancam Mundur Dari Kompetisi LPI

MALANG Republik Chile menjadi negara tujuan ekspor perdana produksi smoke warhead (hulu ledak asap) untuk roket kaliber 70 milimeter sebanyak 260 unit.

Menurut Direktur Utama PT Sari Bahari selaku produsen yang mengekspor hulu ledak asap tersebut Ricky Hendrik Egam, Senin, sebenarnya ada 43 negara yang mengikuti tender internasional pengadaan hulu ledak asap untuk kebutuhan angkatan bersenjata Chile tersebut.

“Namun, kami berhasil memenangkan tender tersebut, sehingga ekspor perdana ini bisa membuktikan kualitas produksi dan karya anak bangsa Indonesia tidak kalah dengan buatan luar negeri, bahkan mendapatkan pengakuan internasional,” katanya menegaskan.

Ia mengatakan, produksi dari PT Sari Bahari tersebut membuktikan bahwa teknologi pertahanan nasional mampu bersaing dengan negara-negara maju.

Dan, hulu ledak asap yang diproduksi memiliki keunggulan dari sisi aerodinamis trajectory dan mampu mengeluarkan asap selama dua menit setelah hulu ledak terjadi dalam sasaran.

Ia mengaku, untuk mengekspor hulu ledak asap tersebut, pihaknya sudah mengantongi izin ekspor dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

Kementerian Pertahanan.

“Produk kita ini sebenarnya juga sudah digunakan untuk kepentingan latihan tempur dalam negeri (TNI) sejak tahun 2000.

Dan, kami berharap tidak hanya dalam negeri dan Chile saja yang akan menggunakan hulu ledak asap produksi kami, tapi juga sejumlah negara yang sudah kami dekati,” ujarnya.

Sementara pengamat militer dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Muhajir Effendi menyambut baik ekspor perdana alat pendukung pertahanan tersebut, bahkan dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2012 juga diharapkan memberikan peluang lebih luas pada produsen swasta.

“Ekspor yang dilakukan pihak swasta ini merupakan suatu terobosan luar biasa dan hal ini diharapkan bisa menjadi pintu pembuka untuk ekspor selanjutnya, bahkan ke negara-negara di sekitarnya, termasuk Venezuela,” kata Muhajir.

Namun demikian, tegasnya, yang lebih penting lagi adalah pemantapan ideologi dan nasionalisme tanpa batas yang wajib ditumbuhkan dalam diri masyarakat Indonesia, sebab untuk apa peralatan perang dan alutsista canggih, sementara rakyat dan seluruh komponen bangsa tidak memiliki ideologi dan mental yang rapuh. (ant/ rah)

MALANG - Persema mengancam mundur dari kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI) akibat tidak adanya kejelasan akan nasib klub tersebut setelah Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, 17 Maret 2013 di Jakarta.

Asisten Manajer Persema Dito Arief di Malang, Senin, mengakui peluang klub berjuluk “Bledek Biru” itu mundur dari kompetisi LPI di tengah jalan cukup besar dan jika dipersentase bisa mencapai 60 persen.

“Kompetisi LPI sudah tidak menarik lagi bagi Persema karena meski pada akhir kompetisi

nanti menjadi juara, tetap saja Persema tidak akan bisa berlaga di kompetisi tertinggi di Tanah Air,” katanya.

Saat KLB di Jakarta itu, Persema tidak masuk dalam empat klub yang akan naik tahta ke liga super karena sampai dengan saat ini Persema masih kena sanksi PSSI era Nurdin Halid dan sanksi itu belum dicabut hingga saat ini.

Pada saat itu (2011), Persema terkena degradasi ke divisi satu karena membelot dari kompetisi LSI ke LPI. Sebenarnya Persema sudah melayangkan surat ke PSSI untuk meminta

guru sebagai tenaga pendidik, melaksanakan tanggung jawab besar yakni mendidik calon pemimpin bangsa.

Tugas guru itu, katanya, tugas yang berat tetapi mulia karena kunci dari kemajuan setiap bangsa adalah pendidikan. “Saya senang madrasah saat ini lebih maju ketimbang madrasah zaman dulu,” katanya.

Sebelum bersilaturrahim dengan guru-guru madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah (MA) Kota Malang, Wapres Boediono meresmikan gedung pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim di Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Kunjungan Wapres tersebut didampingi oleh Menteri Agama Suryadharma Ali, Gubernur Jatim Soekarwo, dan para pejabat di lingkungan Pemkot Malang, Batu, dan Kabupaten Malang.(ant/rah)

penjelasan soal sanksi tersebut, namun sampai dengan saat ini belum direspons.

Namun demikian, pihaknya tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan, sebab saat ini masih menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS) serta masih akan menggelar rapat dengan PSSI Kota Malang.

Selain itu, katanya, tidak menutup kemungkinan Persema juga akan tetap melanjutkan kompetisi hingga selesai jika RUPS tetap menghendaki.

Jika memang harus dilanjutkan, katanya, tugas manaje-

men akan semakin berat, yakni mencari investor yang akan mendanai “Bledek Biru”.

Saat ini, kata Dito, Persema masih dalam kondisi krisis finansial, bahkan pelatih dan pemain masih belum mendapatkan haknya (gaji) selama satu bulan terakhir ini.

Akibat tidak adanya kejelasan nasib Persema musim depan dan krisis finansial, katanya, aktivitas latihan pemain diliburkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan, bahkan pelatih Persema Slave Radovski juga mengundurkan diri dari tim “Bledek Biru” tersebut.

akhir ini marak fenomena tawuran antar siswa, perkelahian antar desa, dan sikap intolerenasi juga tumbuh subur. Padahal, materi pelajaran yang diajarkan juga beragam, sehingga apa yang salah dalam sistem pendidikan di negeri ini.

Padahal, tegas Wapres, pendidikan merupakan parameter utama untuk mengukur kemajuan suatu bangsa yang ditunjukkan melalui SDM yang unggul dan berkualitas.

“Perjalanan bangsa Indonesia ke depan apakah akan semakin baik serta unggul, tergantung pada pendidikan warganya,” kata Boediono. (ant/rah)

Sanksi Persema dijatuhkan PSSI era Nurdin Halid menjelang laga kelima menjamu Arema Indonesia karena mundur dari kompetisi LSI dan bergabung dengan LPI yang digagas konsorsium PT LPIS. Selain Persema, dua klub lain yang juga terkena sanksi PSSI dan belum dicabut adalah Persibo Bojonegoro dan PSM Makassar.

Akibat munculnya kompetisi LPI tersebut ada sejumlah klub yang mengalami dualisme, seperti Arema Indonesia, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan PSMS Medan. (ant/rah)

HUTAN

Pemkab Ajukan Pengelolaan Hutan MALANG - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengajukan pengelolaan hutan yang ada di wilayah itu, sehingga pelestarian dan optimalisasi pengelolaan bisa dilakukan secara berkesinambungan.

“Coba lihat hutan yang ada di wilayah Malang selatan. Di wilayah itu banyak masalah karena fungsi dan optimalisasi hutan masih sangat lemah, sehingga akan lebih baik jika pengelolaannya diserahkan ke Pemkab Malang,” kata Bupati Malang Rendra Kresna di Malang, Senin.

Rendra mempertanyakan Undang-Undang (UU) Kehutanan itu tugasnya seperti apa, apakah untuk negara atau perusahaan. Jika untuk negara, maka akan lebih baik pengelolaan hutan diserah-

kan pada pemerintah daerah, sehingga pelestariannya pun juga terjaga.

Ia mengemukakan, pada tahun 2002, ada sekitar 80 ribu dari 153 ribu hektare hutan yang ada di wilayah Kabupaten Malang rusak. Akan tetapi, yang dilaporkan hanya 6.000 hektare, bahkan tahun ini yang dilaporkan oleh Perhutani juga tetap sama, yakni 6.000 hektare.

Selain hal-hal seperi itu yang mengganjal, lanjut Rendra, masalah lain yang menjadi pemikiran Pemkab adalah soal kebijakan penanaman pohon di lahan kemiringan yang mengakibatkan bencana tanah longsor dan banjir di wilayah itu.

Bencana tanah longsor dan banjir yang terjadi di Kabupaten Malang, katanya, asal mulanya dari hutan yang

tidak dikelola secara maksimal. Padahal, kalau ada kebakaran hutan serta bencana banjir dan tanah longsor yang susah juga warga.

“Akhirnya yang sengsara kan rakyat dan pemerintah juga repot. Tapi, Perhutani tidak pernah mau memperhatikan dan memikirkan halhal seperti ini,” kata Rendra yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang tersebut.

Oleh karena itu Rendra berharap hutan yang ada di wilayahnya bisa dikembalikan pada pemerintah sesuai kebijakan otonomi daerah.

“Kalau mengacu pada UU Kehutanan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan, kami berharap pengelolaan hutan ditangani oleh masing-masing daerah,” katanya.(ant/rah)

ant/teresia may

KERUSAKAN HUTAN BABEL: Kondisi hutan Belitung dengan lubang penambangan timah di Kepulauan Belitung, Provinsi Bangka Belitung.

10

LINTAS JATIM

SELASA 26 MARET 2013 NO.0083 | TAHUN II

Polisi Ungkap Peredaran Upal SURABAYA – Anggota Unit V Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, Senin (25/3) berhasil membongkar sindikat pemalsuan uang antar daerah di Jawa Timur.

BARANG BUKTI. Petugas Sat Reskrim Polrestabes Surabaya tengah menunjukkan barang bukti upal bersama pelakunya.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan dua orang pelaku serta Rp 44.300.000 (empat puluh empat juta tigas ratus ribu rupiah) dengan lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah.

Dua pelaku yang diamankan adalah SM (40) dan SG, keduanya warga Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk.

“SM yang bertugas mengedarkan, sedangkan SG yang mencetak uang palsu terse-

but,” ungkap Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti kepada wartawan di Mapolrestabes Surabaya, Senin (25/3).

Sindikat pemalsuan ini melibatkan seorang anggota TNI, yakni SG berpangkat Peltu yang berdinas di Jawa Barat.

Namun diketahui SG telah desersi sejak tujuh bulan lalu.

“Berawal dari penangkapan pengedarnya di Surabaya, kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya ditang-

kaplah SG di rumahnya di Nganjuk,” tambahnya.

Setelah pemeriksaan terhadap pelaku guna pengembangan perkara, SG diserahkan ke Denpom.

“Selain dua pelaku, petugas juga mengamankan kertas bahan baku uang palsu serta sebuah printer yang digunakan mencetak uang,” sambung Kompol Suparti.

SM dan SG selama bekerjasama, mereka memilih bagi hasil satu banding empat.

Keduanya merupakan sahabat lama, dan kembali berhubungan setelah SG desersi. Para tersangka dikenakan pasal 244 dan 245 KUHP tentang membuat dan mengedarkan uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (ara/dar)

PERSIAPAN LAUNCHING PILGUB

PERATURAN DAERAH

Karwo Salahkan KPU

Jatim Seriusi Perda Perlindungan Penyandang Disabilitas

SURABAYA – Anggaran Pilgub Jatim 2013 tak juga kunjung cair, rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, untuk menggelar gebyar launching Pemilihan Gubernur (Pilgub) Tingkat Provinsi pada 30 Maret terancam diundur. Hal tersebut diungkapkan Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Nadjib Hamid, Senin (25/3).

Launching tersebut, kata Najib, merupakan bentuk sosialisasi yang akan dilakukan KPU di sejumlah kabupaten/ kota bahwa pada bulan Agustus akan ada Pilgub.

“Di tingkat Provinsi ya kurang lebih sama. Pengumuman kepada seluruh masyarakat Jatim bahwa pesta demokrasi Jatim sudah dimulai,” paparnya.

Sementara saat ini, agenda kegiatan KPU Jatim sudah memasuki tahapan persiapan.

“Tanggal 1 April 2013 ini KPU Jawa Timur menerima Data penduduk potensial pemilih

Pemilu (DP4) dari Pemprov Jatim. Untuk sebagian kabupaten/kota, sudah ada penyelenggaran penerimaan PPS dan PPK,” kata dia.

Seharusnya, lanjut Najib, jika sesuai jadwal anggaran tersebut sudah cari sejak Februari lalu. “lalu ada informasi bahwa anggaran akan cair hari ini,” terang Najib seraya menegaskan bahwa hingga siang hari, anggaran juga belum cair.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan bahwa anggaran Pilgub Jawa Timur 2013 akan segera dicairkan. Soekarwo beralasan, belum dicairkannya anggaran, karena ada perubahan permintaan dari Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur.

“Ada permintaan tambahan Rp 10 miliar dari Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur.

Hingga saat ini masih kami proses,” ujarnya menjelaskan bahwa anggaran Pilgub sebenarnya sudah cair dan hanya tinggal dibayarkan. (neu/kas)

PENGGANJI JAMKESMAS

SKTM Bisa Dipakai Untuk Berobat Gratis SURABAYA – Polemik terkait dengan pendistribusian Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tidak sasaran, membuat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya harus mengambil sikap, agar warga Surabaya yang berada di garis kemiskinan tetap bisa berobat gratis di semua layanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Langkah yang diambil Komisi D tersebut, dengan cara mengawal pengobatan warga miskin (gakin) yang telah memegang Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM). Artinya, dengan SKTM gakin tetap bisa berobat gratis di rumah sakit yang telah ditunjuk.

Hal ini diungkapkan oleh ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono. Bahkan dirinya memaparkan jika berobat gratis dengan SKTM prosesnya lebih sederhana dari pada dengan proses Jamkesmas. “Warga cukup meminta surat pengantar dari RT dan RW setempat, kemudian dibawa ke Kelurahan, sudah langsung bisa mendapat SKTM. Selanjutnya, SKTM dari kelurahan dibawa ke rumah sakit pemerintah dan swasta yang ditunjuk. Warga sudah bisa mendapatkan pengobatan gratis. Artinya, SKTM itu tidak perlu lagi dibawa ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan dan lainnya,” kata dia. Senin (25/3).

Pihaknya berharap, jika langkah yang diambil ini bisa

menjadi solusi dari Jamkesmas yang tidak tepat sasaran, dan bisa berlangsung lama.

“Itu yang sudah dilakukan Komisi D dan diharapkan upaya ini bisa berlangsung selamanya,” ujar dia.

Dijelaskan dia, jika berobat gratis dengan menggunakan SKTM ini, merupakan langkah yang diambil, karena pihaknya dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, sedang menggodok Kartu Sehat khusus bagi warga kota Surabaya kurang mampu.

Artinya, sambil menunggu selesainya pendataan ulang calon penerima Kartu Sehat, warga bisa mengajukan SKTM dari kelurahan setempat untuk berobat cuma-cuma di rumah sakit Pemerintah maupun swasta yang ditunjuk.

Legislator dari PDI Perjuangan itu menegaskan, jika masyarakat Surabaya yang tidak memiliki kartu Jamkesmas tidak perlu susah dan khawatir, karena mereka masih bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis dengan menggunakan SKTM dari kelurahan. Karena menurutnya alokasi anggaran 2013 untuk pelayanan pengobatan gratis sangat besar, bahkan naik drastic ena kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Tahun lalu, alokasi anggaran untuk pengobatan gratis Rp. 20 miliar. Tahun 2013 ini Rp. 125 miliar, naik enam kali lipat. Anggaran itu cukup untuk mengcover pelayanan pengobatan gratis,” tegas dia. (wan/kas)

SURABAYA- Pemerintah Propinsi Jawa Timur akhirnya memberikan perhatian lebih kepada warganya yang mengalami cacat atau disabilitas. Bentuknya diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dan saat ini tengah di bahas Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bersama Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data dari Dinsos, di Jatim terdapat 187.604 orang penyandang disabilitas, rinciannya kategori dewasa 133.686 jiwa dan anak-anak sebanyak 53.918 jiwa . Ada beberapa jenis penyandang Disabilitas di Jatim, untuk cacat tubuh sebanyak 70.329 orang, cacat netra 29.081, cacat rungu wicara sebanyak 26.708, cacat mental psikotik 29.950, cacat BPP kronis kusta 24.899, cacat gepeng psikotik 2.352, cacat eks psikotik 2.137, cacat berat 2.148.

Menurut Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pemprop Jatim, Drs Sudjono ada sembilan landasan hukum yang akan dijadikan dasar institusinya untuk memberikan payung hukum terhadap Disabilitas berupa peraturan daerah (perda) yang rencanya Rabu (27/3) akan dibahas di DPRD Propinsi Ja-

tim. “Semoga pembahasannya bisa berjalan lancar,”singkat dia.

Ke sembilan dasar hukum tersebut yakni, UndangUndang Nomor 4 tahun 1979 tentang penyandang cacat, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (lembaran negara tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 3886, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaran kesejahteraan sosial, Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak anak,Keputusan Presiden RI Nomor 40 tahun 2000 tentang rencana aksi nasional hak azazi manusia, Peraturan Gubernur Jatim Nomor 80 tahun 2008 tetntang uraian tugas sekretariat, bidang, sub bagian dan seksi, Peraturan Gubernur Jatim Nomor 119 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Dinas Sosial Jatim.

Menurut Sudjono, pihaknya juga mengajukan beberapa program bagi Disa-

Tujuannya untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi penyandang disabilitas agar mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungannya secara wajar

bilitas, diantaranya Program Rehabilitasi dan Hambatan yang saat ini telah dijalankan di beberapa daerah di Jawa Timur. Seperti Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Cacat Netra di Malang, UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Rungu dan Cacat Tubuh di Pasuruan serta UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Grahita di Tuban. ”Tujuannya untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi penyandang disabilitas agar mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungannya secara wajar,” ungkap dia.

Diakui dia, untuk men-

jalankan program rehabilitasi tersebut tidak semudah membalikkan tangan, ada beberapa masalah yang akan dihadapi penyandang Disabilitas dalam menerima program rehabilitasi berbasis institusi atau lembaga diantaranya. ”Biasanya masalahnya muncul dari keluarga atau orang terdekat yang dapat memberikan pengaruh negatif. Banyak program pilihan yang ditawarkan sesuai keinginan dan cita-cita penyandang disabilitas untuk memilih bentuk kegiatan atau keterampilan tanpa disertai keterangan lengkap tentang prosedur atau syarat pengambilan jurusan keterampilan akibat minimnya informasi yang diterima penyandang Disabilitas,”ujar dia.

Selain Program Rehabilitasi, Dinsos Jatim juga memiliki program jaminan sosial.

Program tersebut ditujukan bagi penyandang Disabilitas Berat. Setiap Disabilitas berat akan mendapatkan jaminan hidup sebesar Rp 300 ribu per bulan dengan lima persyaratan, yakni penyandang cacat yang kecacatannya tidak dapat direhabilitasi, dalam melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari sangat tergantung kepada bantuan orang lain, tidak mampu

menghidupi diri sendiri, terdaftar dalam penduduk setempat, diutamakan berasal dari keluarga miskin.

“Di jawa Timur yang mendapatkan jaminan sosial penyandang disabilitas berat sebanyak 1.761 orang ,” jelas dia Perlu diketahui, Disabilitas merupakan individu yang mengalami kerusakan atau kelainan fisik atau mental yang dapat menghambat atau membatasi aktifitas kehidupannya yang tidak dapat berfungsi sepenuhnya seperti individu-individu lainnya.

Kaum Disabilitas sangat membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang, namun mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat.

Alasannya dikarenakan masyarakat tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan kaum Disabilitas dalam kehidupan mereka. Umumnya masyarakat menganggap kaum tersebut sebagai sesuatu hal yang merepotkan, bahkan ada yang menganggap keberadaan mereka dianggap sebagai aib keluarga , biang masalah hingga kutukan akan sebuah dosa yang akhirnya dapat memojokkan kaum tersebut dari pergaulan masyarakat. (kas/ara)

PARTAI POLITIK

DPC PKB Siap ‘Tancap Gas’ Sambut Pesta Demokrasi

SURABAYA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya menyatakan sikap kesiapannya dalam

menyambut pesta demokrasi indonesia, diantaranya Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim pada 2013 mendatang dan Pemilihan Presiden (Pil-

pres) pada 2014 mendatang.

Hal itu dikatakan Ketua DPC PKB Kota Surabaya, Samsul Arifin M.Si, saat menggelar acara silahturah-

mi bertema ‘Mancik Kantor’ (masuk atau menginjakkan kaki dikantor-red) di Kantor DPC PKB Surabaya di Jalan Karang Agung III/32 Surabaya, Senin (25/3) Kemarin.

“Yang jelas lewat acara silaturahim ini, kami sudah ‘fight’ dan nancapkan gas untuk pemilu mendatang,” ujar dia.

Diungkapkan dia, untuk menghadapi Pileg mendatang, pihaknya sudah mengantongi beberapa nama-nama Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang telah mengambil Formulir Pesiapan, bahkan sudah ada Bacaleg yang mengembalikan Forrmulir Persiapan untuk siap maju pada Pileg mendatang. “Sudah ada 30 orang yang mengambil formulir persiapan, yang sudah mengembalikan dan benarbenar siap sudah 18 orang,” ungkap dia.

Alumnus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya ini juga menjelaskan, jika pihaknya juga telah menyiapkan kader-kader perempuan di tiaptiap Daerah Pilihan (Dapil), sebagai syarat regulasi dari Komite Pemilihan Umum (KPU), bahwa kuota Caleg perempuan harus mencapai 30%. “Kita tidak ada masalah

untuk Kuota 30% Caleg perempuan, sesuai aturan KPU, karena kita sudah menyiapkan kader-kader yang mumpuni di tiap-tiap dapil,” papar dia.

Diakui dia, dalam perekrutannya, Pihak DPC PKB Kota Surabaya tidak memasang Budget atau berapa financial modal yang dimiliki Bacaleg untuk maju di bersaing di pileg mendatang.

“Kalau bicara fiansial tidak akan perbah ada habisnya.

Kita hanya akan mengukur bagaimana hubungan social Bacaleg tersebut,” ucap dia.

Disinggung terkait dengan kesiapan menghadapi Pilgub yang rencanananya akan digelar pada bulan Agustus mendatang, Samsul Arifin dengan tegas mengatakan, jika DPC PKB Kota Surabaya sudah siap dan tinggal menunggu instruksi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur (Jatim) terkait teknis pelaksanaannya.

“Bu khofifah kan sudah mengantongi rekom dari DPP PKB, jadi kita tinggal menunggu arahan kongkritnya dari DPW seperti apa dan kapan mulai bergerak. Intinya kita semua sudah ‘fight’ dan siap tancap gas,” pungkas dia. (wan/kas)

LINTAS JATIM PENDUDUK MISKIN

3 Juta Lebih Masyarakat Jatim Merupakan Rumah Tangga Miskin SURABAYA – Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur saat ini mencapai 3.079.822 rumah tangga miskin. Mereka terbagi dalam 3 kelompok yakni hampir miskin mencapai 1.330.696 atau sekitar 43 persen rumah tangga, rumah tangga miskin mencapai 1.256.122 atau 41 persen rumah tangga, dan yang sangat miskin mencapai 493.004 atau sekitar 16 persen rumah tangga.

Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo usai memberikan kuliah perdana Magister Kajian Kemiskinan Fakustas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) dengan tema “Membedah Pemikiran Pakde Karwo Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan” di Universitas Brawijaya Malang, Senin (25/3).

“Untuk kelompok sangat miskin ini, pemprov mengambil alih tanggungjawabnya.

Yaitu mereka yang jompo, cacat atau usia yang tidak produktif lagi selama hidupnya diberikan bantuan setiap bulan 20 kg beras dan uang Rp 150.000 per bulan,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Ia mengatakan, kelemahan yang selalu terjadi adalah masyarakat miskin dipaksa untuk menerima pemikiran top down (dari luar-red).

Pemprov Jatim memiliki strategi pengentasan kemiskinan dengan mengajak bicara maskin untuk memikirkan masalahnya sendiri dengan ikut merumuskan kebijakan dan cara penyelesaianya sesuai kehendaknya.

“Yang terpenting

11

SELASA 26 MARET 2013 NO.0083 | TAHUN II

bagaimana orang yang tidak mampu, diurus dan diajak berbicara serta harus ada intervensi program dari negara. Program tersebut antara lain salah satunya melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” jelas dia.

Karwo menambahkan, terdapat strategi penanggulangan kemiskinan yang akan segera dilaksanakan seperti mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, mengembangkan UMKM, penguatan kelembagaan masyarakat desa serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Meski demikian, Soekrwo mengklaim bahwa pelaksanaan program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra) tahun lalu mencapai 263.913 atau 53,53 persen Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dari target sebanyak 493.004 RTSM. “Pemprov Jatim juga telah memberikan bantuan untuk jompo dan cacat sebanyak 13.007 orang,” jelas Karwo seraya menambahkan bahwa pihaknya pun telah bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya menuntaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari tahun 2009-2013 sebanyak 71.049 Rumah dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) tahun 2009-2012 telah berdiri sebanyak 9 Blok (4,5 Twin Blok) dan direncanakan pada tahun ini akan didirikan sebanyak 10 Twin Blok dengan 960 ruangan. (neu/ara)

60 Persen Penduduk Sangat Miskin itu Nelayan SURABAYA – Sekitar 60 persen atau 240 ribu penduduk sangat miskin di Jawa Timur ternyata berprofesi sebagai nelayan atau masyarakat yang hidup di lingkungan sekitar pantai. Padahal luas lautan atau perairannya mencapai 110.000 km² atau sekitar 3 kali lipat wilayah daratan yang luasnya mencapai 47.154 km².

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Rasiyo dalam Rapat Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim tahun 2013 di Novotel Hotel, Surabaya, (25/3). Menurut Rasiyo, dengan kondisi perairan Jatim yang kaya akan sumber daya alam, tentunya apabila masyarakat bisa memanfaatkannya secara benar maka kehidupan masyarakat seharusnya dapat lebih sejahtera.

“Sesuai dengan visi dan misi, Pemprov Jatim telah meluncurkan program pembangunan yang bertujuan untuk percepatan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain Jalin Kesra, pemberian kredit dengan bunga lunak yang telah diluncurkan oleh Bank Jatim, BPR atau Bank UMKM. Masyarakat kurang mampu termasuk nelayan sebaiknya tidak diberi bantuan modal

secara hibah, karena tidak mendidik. ,” paparnya.

Karena itu, Pemprov Jatim melalui Dinas Perikanan dan Kelautan memberi bantuan modal kepada nelayan atau masyarakat sekitar pantai dengan bunga lunak melalui BPR atau Bank UMKM. Mereka diberi pendidikan agar berusaha untuk mengembalikan kredit secara rutin. Pemberian kredit dengan bunga lunak dan program pembangunan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat terus dikembangkan Pemprov Jawa Timur.

“Hal ini telah terbukti menekan angka kemiskinan.

Sehingga pembangunan yang ada berdampak mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang inklusif artinya pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi dibarengi dengan menyempitnya disparitas antar daerah,” katanya lagi.

Rasiyo berharap, per-

tumbuhan ekonomi Pemprov Jatim yang merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, dengan diadakannya Raker Pembangunan Perikanan dan Kelautan ini dapat menghasilkan rumusan yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan kebijakan Pemprov Jatim yang berguna untuk peningkatan hasil produksi perikanan laut dan darat, serta meningkatkan taraf ke-

hidupan masyarakat nelayan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, Kardani menerangkan bahwa sektor pertanian di Jatim pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 3,49 persen. Hal ini termasuk di dalamnya sub sektor perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 1,92 persen atau sekitar Rp 19,24 triliun. “Keberhasilan terse-

but dapat dicapai dengan adanya program prioritas yakni ; pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengelolaan kelautan pesisir dan pengawasan serta adanya program pendukung yaitu PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, serta Jalin Kesra yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan di Jatim,” tegasnya. (neu/han)

TARI KOLOSAL MASSAL

KRIMINAL

Bank Anda Dibobol SURABAYA - Kantor Bank Antar Daerah (Anda) Cabang Pembantu Pasar Kembang dirampok. Peristiwa tersebut diketahui pukul 09.30 WIB, Senin (25/3). Belum diketahui jumlah uang yang hilang. Namun, brangkas penyimpanan uang di bank tersebut ditemukan dalam keadaan rusak.

“Kita belum bisa menjelaskan secara detail tentang kerugian atas kasus percobaan pencurian ini. Anggota kami masih melakukan identifikasi,” kata Kapolsek Tegalsari, Kompol Arif Mukti di lokasi kejadian.

Brangkas di bank ini ada tiga lapis. Dari kayu, kaca, dan teralis besi. Pas para pegawai akan mulai masuk kerja, pintu pertama sudah dalam keadaan jebol. “Melihat brangkas rusak, petugas bank langsung melapor. Dan saat ini, tim identifikasi masih melakukan pemeriksaan,” ujar Kompol Arif Mukti.

Polsek Tegalsari dan tim identifikasi Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Bahkan, petugas juga menurunkan tim anjing pelacak (K9) untuk mengendus keberadaan pelaku.

Petugas juga memeriksa beberapa karyawan dan pegawai Indomaret yang berada di sebelah Bank Anda. Menurut petugas kepolisian, pemeriksaan terhadap pegawai Indomaret itu dilakukan karena tidak ada bagian pintu depan yang rusak. Hanya pelafon (langit-langit ruangan) yang

jebol.

Arif menjelaskan, dari olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), diketahui ada salah satu pintu yang menuju brankas berhasil di jebol. “Ada tiga lapisan menuju brankas. Yang pertama kayu, kaca, terus teralis besi.

Dan yang rusak itu, pintu yang terbuat dari kayu. Kejadian ini baru diketahui sekitar pukul 09.30 WIB,” jelasnya.

Kantor bank yang terletak di Pasar Kembang itu sendiri sudah ditutup sejak hari Jumat lalu dan dipindah ke Cabang Bronggalan.

“Dan kebetulan, saat akan dibuka oleh salah satu satpam bank, diketahui salah satu pintu menuju brankas penyimpanan uang rusak dijebol pencuri. Mengetahui itu, dia (satpam) melaporkannya ke polisi,” ungkap Arif.

Sementara Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Farman yang ikut terjun ke lapangan mengatakan, saat ini polisi masih melakukan upaya identifikasi untuk mengetahui jejak-jejak pelaku. “Untuk jumlah kerugian, kami masih melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Sedang dari keterangan beberapa pedagang yang ada di sekitar lokasi, jika malam hari bank tersebut tidak dijaga. “Setiap malam, kalau bank tutup tidak ada satpam yang menjaga. Satpamnya hanya bertugas kalau siang hari saja,” kata Rodiah, penjual buah-buahan yang ada di pinggir jalan depan bank. (ara)

LOKASI. Sejumlah wartawan pantau olah TKP di Bank Anda Jalan Pasar kembang Surabaya ,Senin (25/3).

PELAJAR KEDIRI. Ribuan pelajar SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Kediri menari kolosal di area Simpang Lima Gumul, Kediri, Jawa Timur, Senin (25/3). Tarian yang mengambil tema Tari Tiban Kediren tersebut merupakan puncak rangkaian Hari jadi ke 1209 Kabupaten Kediri.

MUSRENBANG

F-PDI Perjuangan Usulkan Pembangunan Gedung Dinas LH SIDOARJO - Hari ini Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo 2013 bakal dilaksanakan, Selasa (26/03/2013). Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk DPRD Sidoarjo bakal memberikan usulan pembangunan mereka. Salah satunya, Fraksi PDIP yang bakal mengusulkan lima program pembangunannya untuk Sidoarjo. Salah satunya adalah pembangunan gedung Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan (LHP) serta gedung utama Dewan.

Menurut Ketua F-PDIP, Taufik Hidayat TY., SKed., mengusulkan agar Gedung Dinas LHP dibangun dengan laboratorium yang lebih besar agar dapat memberikan pelayanan maksimal. Pasalnya, di Sidoarjo tercatat lebih dari 3.000 perusahaan yang membutuhkan pengelolaan Insta-

lasi Pembuangan Air LimbahAir (IPAL) dan pengawasan tentang dampak lingkungan seperti pengawasan air sungai dan sumur.

“Sidoarjo itu faerah industri banyak perusahaan yang membutuhkan pelayanan cepat. Sehingga pembangunan gedung LH dengan laboratorium yang representatif dibutuhkan untuk memberikan pelayanan maksimal,” ujar Taufik, beberapa waktu lalu.

Menurut Sekretaris Dinas LHP, Nanang Santosa, usulan anggota F-PDIP itu memang dibutuhkan oleh Dinas LH. Pasalnya, tahun Kementerian Lingkungan Hidup bersama Mendagri sedang menggodok peraturan yang mengatur tentang Dokumen Analisis Dampak lingkungan (AMDAL) terkait Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pengawasan Lingkungan (UPL).

Peraturan ini rencananya bakal diberlakukan akhir tahun 2013

atau awal 2014 mendatang.

“Kalau dokumen tentang AMDAL ini disetujui, maka seluruh perusahaan di Sidoarjo tidak perlu lagi mengurus ijin AMDAL ke Dinas LH Provinsi atau Surabaya.

Tapi cukup dilakukan disini (kantor LHP, red) dan proses pengurusannya tidak perlu menunggu hingga lebih dari dua minggu,” ujar Nanang, kepada Koran Madura, Senin (25/03/2013).

Namun, untuk mendapatkan sertifikat Laboratorium Terakreditasi AMDAL ini harus memenuhi segala persyaratan baik sumber daya manusia maupun segala sarana dan prasarananya yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Pusat. Jika lulus uji, maka Laboratorium tersebut layak mendapatkan dan berhak mengeluarkan sertifikat AMDAL. Karenanya, dibutuhkan kantor dan laboratorium yang

lebih luas agar dapat memberikan pelayanan maksimal.

Selama ini, Dinas LHP hanya memiliki laboratorium seluas 54 m2. Pada 2012 dibangun laboratorium baru seluas 148 m2 yang abru difungsikan awal tahun ini. Laboratorium ini dilengkapi tiga mesin baru untuk menganalisa kandungan logam, non logam dan pestisida. Yaitu, mesin Atomic Absorption Spectros (AAS) untuk menganalisa kandungan logam berat, mesin Gas Chromatography (GC) untuk menganalisa kandungan pestisida, dan mesin UV-Visible Spectrophotometers untuk menganalisa kandungan non logam seperti besi, chrome, zink,nitrat dan nitrit.

“Idealnya LH memiliki kantor dinas yang asri ada penghijauan, keragaman hayati seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi identitas LH. Lokasinya mungkin tidak perlu pindah,

diperluas saja termasuk gedung percetakan dan gudang belakang saya rasa sudah cukup,” sambungnya.

Gedung LHP, percetakan Delta Grafika dan gudang Pemkab, berukuran 40x42 m atau seluas 1.680 m2. “Tapi kami tahu diri, karena tahun ini APBD Pemkab terserap untuk pembangunan beberapa Dinas lain,” pungkas Nanang.

Selain pembangunan gedung LHP, F-PDIP juga mengusulkan empat program lain.

Yakni, di bidang kesehatan hendaknya Badan Layanan Umum Daerah lebih mengutamakan pelayanan dan bukan profit oriented, serta seluruh warga Sidoarjo diberikan layanan kesehatan gratis karena kemampuan PAD Kabupaten Sidoarjo sebesar 78 miliar dianggap sudah bagus. Di bidang pendidikan diusulkan program wajib belajar 12 tahun, serta usulan pembangunan gedung utama DPRD Sidoarjo. (yun)

12

NASIONAL

SELASA 26 MARET 2013 NO. 0083 | TAHUN II

HUKUM

Anak Hatta Cuma Divonis Lima Bulan JAKARTA- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya menjatuhkan vonis lima bulan penjara dan denda Rp12 juta rupiah dengan masa percobaan enam bulan untuk, Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa. putra Menko Perekonomian Hatta Radjasa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian berlalu lintas sampai menimbulkan korban luka dan jiwa. Namun vonis hakim ini dinilai terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahannya.

“Menjatuhkan pidana, dengan kurungan pidana lima bulan dan denda sebesar Rp 12 juta dengan ketentuan apabila tidak membayar denda diganti enam bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Timur, Suharjono dalam amar putusannya, di Jakarta, Senin (25/3).

Seperti diketahui, Rasyid ditetapkan sebagai tersangka pada kasus kecelakaan di tol Jagorawi KM 3+350 arah Bogor pada Selasa, 1 Januari 2013, sekitar pukul 05.45. Mobil BMW X5 berpelat nomor B-272-HR yang dikemudikannya menabrak Daihatsu Luxio berpelat nomor F-1622-CY dari belakang.

Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mengatakan vonis ringan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diberikan kepada Rasyid Rajasa bisa memunculkan preseden buruk pada kasus serupa di masa yang akan datang.

Meski begitu, Eva tetap meminta semua pihak untuk menghormati putusan tersebut.

Sementara itu anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat hanya mengatakan putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan masyarakat. “Karena kasus ini menjadi ramai perhatian publik diluas,” singkat Martin.

Suharjono menilai Rasyid memenuhi segala pasal dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Rasyid dianggap melanggar Pasal 310 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan subsider Pasal 310 ayat (3).

Meski diyatakan bersalah Rasyid tidak perlu masuk bui. Akan tetapi itu hanya berlaku jika Rasyid melakukan tindak pidana kembali selama enam bulan. “Menetapkan hukuman kurungan tidak akan dijalankan kecuali apabila dalam kurun waktu enam bulan melakukan pidana kembali,” tambah amar putusan hakim tersebut.

Dalam putusan itu, Rasyid dinilai tidak memberikan contoh baik dalam berkendara dalam tol. Hanya saja, dalam pertimbangan Hakim, untuk pelaksanaan putusan

terhadap Rasyid menggunakan teori restorative justice.

Di mana terdakwa Rasyid dinilai telah bertanggungjawab bersalah atas tindakannya.

Tindakan Rasyid dan keluarganya yang bersikap turut aktif di lokasi kejadian dengan menolong para korban, mengunjungi para korban, memberi santunan bantuan dan materi, baik pergantian kendaraan korban, menjadi pertimbangan hakim.

“Tindakan keluarga dengan memberikan santunan maupun pembiayaan perawatan dan pergantian kendaraan yang rusak, sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban dan restitusi, rekonsiliasi dan restorasi,” terang hakim.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengaku sudah cukup puas dengan vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Rasyid Amrullah Rajasa.

“Pasal yang kita tuntut sudah terpenuhi dan diterapkan terhadap terdakwa,” kata JPU, Tengku Rahman di PN Jakarta Timur, Senin (25/3).

Menurut Rahman, sekalipun vonis hakim sedikit lebih rendah dari tuntutannya hal itu dianggap tepat dan sudah dijelaskan pula mengapa putusan pada Rasyid adalah pidana bersyarat.

“Sesuai penerapan pasal 14 KUHP dan disebutkan pula adanya perkembangan teori pidana,” kata Rahman.

Saat disinggung soal apakah akan mengajukan banding atau tidak, Rahman mengaku pihaknya masih mempertimbangkannya. “Untuk sementara ini kami memiliki waktu 7 hari untuk berpikir sesuai Pasal 233 Kuhap. Kami akan mempelajari putusan majelis hakim kembali sebelum menentukan apakah akan mengajukan banding atau tidak,” jawab dia.

Tak Puas Sementara, Kuasa Hukum Rasyid, Ananta Rasyid mengaku tak puas dengan putusan hakim. “Kami kurang puas dan masih akan pikir-pikir dulu untuk menentukan akan banding atau tidak,” kata Ananta.

Menurut Ananta masih ada waktu 7 hari bagi pihaknya untuk merundingkan dengan pihak keluarga apakah akan mengajukan banding atau tidak. “Banyak pertimbangan-pertimbangan yang kami mohonkan tidak dimasukkan dan dijadikan pertimbangan hakim,” kata Ananta.

Menurut Ananta, kecelakaan ini tidak sematamata disebabkan oleh Rasyid. “Karena ada unsur kelalaian dari Luxio,” kata Ananta. Walau begitu, kata Ananta, hal ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Rasyid. (gam/cea)

ant/jessica helena wuysang

SERUAN KALBAR MERDEKA. Seorang pengunjukrasa dari Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat (AMKB) berorasi di depan Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Dahlan (kanan) di Auditorium Universitas Tanjungpura, Pontianak, Senin (25/3). Para pengunjukrasa menyerukan gerakan ‘Kalbar Merdeka’ jika pemerintah pusat masih saja mengabaikan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Kalbar di perbatasan Indonesia-Malaysia.

MPR Minta SBY Bentuk TPF Kasus LP Cebongan JAKARTA-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk menyelidki fakta-fakta hukum terkait kasus penyerbuan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang menewaskan 4 orang tahanan.

“TPF penting agar masyarakat luas mengetahui akar masalah dan aktor yang melanggar hukum itu. Sebab, selama ini banyak kasus yang melibatkan TNI/Polri berakhir tak jelas dan berlangsung tertutup,” kata Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin dalam dialog “Menata Hubungan TNI/Polri” bersama Kriminolog UI Andrianus Meliala, dan pengamat militer dari LIPI Jaleswari Pramodhawardani di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (25/3).

Sebelumnya, usulan pembentukan tim investigasi eksternal yang kredibel juga disuarakan Ketua Setara Institute, Hendardi. “Sulit disangkal bahwa pelaku diduga memang berasal dari kelompok terlatih. Melihat motif dan sasaran korban yang diserang,

patut diduga kuat bahwa penyerangan itu dilakukan oleh anggota atau oknum Kopassus,” ujar Hendardi di Jakarta, Minggu (23/3).

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan Sleman diserang belasan orang bersenjata pada Sabtu (23/3) sekitar pukul 02.00 WIB. Akibatnya, empat orang tahanan kasus kericuhan Hugos Cafe tewas dengan luka tembak.

Keempat korban tersebut adalah Yohanes Juan Manbait, Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, dan Hendrik Angel Sahetapi alias Deki. Korban yang bernama Yohanes Juan Manbait, Gameliel, dan Deki beralamat di Tegal Panggung DN II/920, Yogyakarta. Sementara Adrianus beralamat di Nagekeo,

NT

Menurut Lukman, selama TNI/Polri yang melakukan penyelidikan dan pengadilan, maka selama itu rakyat tak pernah mendapat informasi yang sesungguhnya. “Justru saya kaget dengan pernyataan Pangdam IV Diponegoro Mayjen Hardiyono Saroso yang membantah anggotanya terlibat dalam aksi penyerangan itu. Hal ini makin memperkuat dugaan sebaliknya , ada keterlibatan anak buahnya,” tambahnya Namun politisi PPP itu juga meragukan efektifitas TPF. Karena kasus alm Munir saja belum terungkap.

Ditambah lagi, kasus penyerangan TNI ke Mapolres OKU, Sumatera Selatan juga ternyata rakyat tidak mengetahui perkembangan hukumnya. “Kalau kasus seperti ini terus begini, maka ke depan sangat mengerikan dan jelas tidak ada kepastian hukum. Jadi, Presiden SBY harus panggil Panglima TNI dan Kapolri untuk menuntaskan itu secara hukum,” jelasnya. (gam/cea)

ISU KUDETA

Eva: Tidak Mungkin Ipar Mau Kudeta Pemerintahan SBY JAKARTA-Isu kudeta yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanyalah omong kosong belaka karena istilah kudeta biasanya dilakukan tentara dan bukan rakyat. Bahkan selama kekuatan tentara tidak ikut, maka kudeta tidak akan pernah terjadi.

“Sepanjang Presiden happy karena Kasad-nya (Jenderal Pramono Edhie Wibowo-ipar SBY) keluarga sendiri enggak mungkin ada Kudeta,” kata anggota Komisi III DPR F-PDI Perjuangan, Eva Kusumasundari di Jakarta, Senin (25/3).

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat meminta SBY agar fokus mengurus negara daripada terus memantik kegaduhan politik yang justru berimplikasi pada melemahnya kohesi sosial, destabilitas politik baru, dan guncangan ekonomi nasional. Lebih jauh politisi PDI Perjuangan ini sama sekali tidak mempercayai adanya isu kudeta pada

Senin,(25/3). Karena aksi kudeta itu tak perlu ada sinyal. “Ya Allah, masak Kudeta pengumuman sih. Lagian mana pernah ada Kudeta di RI yang tidak melibatkan TNI?,” tambahnya.

Menurut Eva, unjuk rasa yang dilakukan sejumlah aktivis merupakan dinamika demokrasi. Hal itu juga sudah disuarakan sejak SBY berkuasa.

“Tuntutan tersebut ditujukan ke siapapun presiden setelah reformasi dan faktanya pergantian presiden tetap ritual 5 tahunan,” tuturnya.

Eva pun berpesan kepada SBY untuk tetap tenang menghadapi demonstrasi hari ini. “Tenang pak, kem-

bali fokus ke pembentukan Pengadilan HAM Adhoc saja.

Pikirkan para korban pak, mereka membutuhkan keadilan dari anda,” tukasnya.

Sementara Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Adhie Massardi menyatakan akan terus beraksi dan bergerak untuk meminta presiden SBY mundur dari jabatannya. Aksi yang dilakukan hari ini adalah barung langkah awal. “Ini baru awal,” kata Adhie Massardi.

Menurut Adhie, MKRI akan terus melakukan konsolidasi ke kampus-kampus sampai pemahamannya dipahami oleh lebih banyak orang.

Kita menyampaikan pendapat bahwa SBY sudah tidak efektif lagi dan tak punya kompetensi menjadi pemimpin. “Dan rakyat bisa kembali bergerak untuk meminta SBY mundur,” tegasnya.

Sedangkan anggota Presidium MKRI, Razman Arif

menambahkan para aktivis yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) hanya menggelar aksi di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). “Kami hanya pusatkan (aksi) di sini,” ungkapnya.

Bahkan Razman membantah aksi kritik terhadap pemerintah yang digelar pihaknya adalah bagian dari

upaya untuk mengkudeta pemerintahan SBY. Menurutnya, aksi yang digelar hari ini sebagai cerminan bagi SBY agar mendengar secara langsung bahwa rakyat butuh pemimpin. “Yang bilang kudeta itu SBY. Kami tidak pernah.

Yang kami inginkan adalah bagaimana SBY merealisasikan ultimatum kami. Kami belum aksi saja sudah dituduh kudeta,” cetusnya.

Selain melakukan aksi demo, MKRI menurut Razman juga akan membagikan sekitar 3.000 sembako kepada warga miskin di DKI dan sekitarnya.

Dari pantauan lapangan, di YLBHI, ada sebuah panggung kecil berukuran 2x3 meter.

Panggung ini memakan sebagian badan jalan. Aksi ini hanya diikuti sekitar 20 orang.

Orasi dimulai sekitar pukul 12.00 WIB. Namun sejumlah warga sudah berkumpul di lokasi sejak pukul 09.00 WIB tadi. (gam/cea/beth)

DUGAAN KORUPSI

KPK Cekal Walikota Bandung JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan surat cegah pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemhuk dan HAM) atas nama Wali Kota Bandung Dada Rosada. Surat cegah telah diterbitkan dengan nomor KEP-224/01/2013.

“Imigrasi telah melakukan pencegahan sesuai permintaan KPK,” ujar Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (25/3).

Sebelumnya KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Setyabudi Tejocahyono bersama seorang pihak swasta bernama Asep, Jumat (22/3). Transaksi serah terima uang itu ditengarai berkaitan dengan kepengurusan perkara korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung. Tujuh terdakwa dalam perkara korupsi bansos tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun ditambah denda masing-masing Rp 50 juta subsider satu bulan penjara. Ia juga diharuskan membayarkan uang pengganti Rp 9,4 miliar yang ditanggung bersama.

Sementara itu, kerugian negara mencapai Rp 66 miliar.

Ketujuh terdakwa itu adalah Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia, dan Ahmad Mulyana. Vonis majelis hakim tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut keenam terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara, sementara Rochman 4 tahun penjara.Adapun denda bagi ketujuh terdakwa tersebut sebesar Rp 100 juta.

Majelis hakim menilai ketujuh terdakwa tidak terbukti melanggar pasal dalam dakwaan primer.

Denny menjelaskan, Dada resmi dicegah pada 23 Maret 2013. Alasan pencegahan sendiri terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung. Dia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan. “Alasan pencegahan, terkait korupsi penyimpangan Dana Bansos Kota Bandung,” katanya.

Juru Bicara KPK, Johan Budi membenarkan jika KPK telah mengajukan surat cekal bagi Wali kota Bandung. Hal ini terkait kasus dugaan suap hakim PN Bandung, Setyabudi Tejocahyono. Bahkan dalam waktu dekat Dada akan diperiksa.

“Dia akan dipanggil sebagai saksi. Karena dia saksi, dia dianggap mengetahui, mendengar, atau melihat. Untuk 3 tersangka,” kata, Johan Budi di Jakarta, Senin (25/3).

Menurut Johan, keterangan Dada sangat diperlukan KPK untuk tersangka Herry Nurhayat, Asep Triana, dan Toto Hutagalung. Namun pencegahan Dada tak terkait dengan status hukumnya. “Tidak terkait dengan status. Dengan maksud dan tujuan agar jika yang bersangkutan diperiksa tidak sedang berada di luar negeri. Apa kepentingan KPK mencegah, nanti dia akan dimintai keterangan. Sejauh ini belum ada jadwal,” tambahnya.

Ditempat terpisah, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengakui Dada resmi dicegah pada 23 Maret 2013. Alasan pencegahan sendiri terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung. “Alasan pencegahan, terkait korupsi penyimpangan Dana Bansos Kota Bandung,” katanya.

Penggeledahan Sementara itu, ruangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Petugas KPK yang dipimpin Agus mendatangi ruangan DPKAD di lantai III Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Sejumlah petugas menenteng kardus kosong, handycam, dan tas punggung diikuti oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Ubad Bachtiar.

Namun sesampai di lantai III ruangan DPKAD terkunci.

Agus lantas meminta Ubad dan sekretaris Dada Rosada untuk membukakan ruangan tersebut. “Lewat depan saja pak,” kata seorang PNS. “Saya ingin masuk lewat sini,” katanya.

Ubad lantas memanggil seorang pejabat di Dispenda, namun yang bersangkutan mengaku tak memegang kunci ruangan. “Saya manggil bapak kan biar ruangan ini bisa dibuka,” semprot petugas KPK. Tak lama kemudian, datang seorang office boy membuka akses pintu tersebut. Usai dibuka, petugas KPK meminta ruangan dan aliran listrik yang memudahkan proses penggeledahan dan pencatatan laporan. “Mudah-mudahan aliran listrik ini bukan gratifikasi,” katanya.

Sebelum memasuki ruangan, petugas KPK membagikan rompi cokelat khas KPK pada petugas yang ada. Mereka melarang wartawan masuk dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan. (gam/cea)

EKONOMI

13

SELASA 26 MARET 2013 NO. 0083 | TAHUN II

ALAT TUKAR

PENERBANGAN

Inovasi Visa Sebagai Alat Pembayaran JAKARTA-PT. Matahari Graha Fantasi (Timezone Indonesia) menerima pembayaran elektronik dengan menggunakan kartu Visa untuk pertama kalinya di Indonesia, dan memberikan berbagai keuntungan bagi para konsumen Visa dan Timezone. “Keluarga beserta anak-anak kini dapat menikmati keuntungan dari pembayaran tanpa menggunakan uang tunai saat bermain di Timezone, dengan menggunakan kartu Visa sebagai alat pembayaran,” ujar Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia,Ellyana Fuad, di Jakarta, Senin (25/3).

Menurut dia, kerjasama Visa dengan Timezone memudahkan konsumen dalam membeli dan mengisi ulang kartu Timezone (powercard) dengan menggunakan kartu debit dan kredit Visa. Timezone yang memiliki lebih dari 110 outlet di Indonesia adalah tempat hiburan keluarga pertama di Indonesia yang menerima kartu Visa sebagai alat pembayaran di outletnya di seluruh Indonesia.

“Berbagai riset selama puluhan tahun telah membuktikan bahwa bermain merupakan hal yang krusial baik bagi pertumbuhan fisik, intelektual, maupun sosial-emosional pada berbagai tingkatan usia. Merupakan hal yang penting bagi anak-anak untuk bermain dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Timezone merupakan tempat yang tepat untuk mengisi kebersaman sekeluarga. Menggunakan kartu Visa untuk bertransaksi di Timezone sangat membantu keluarga dalam menikmati waktu bersama, karena mereka tidak perlu lagi khawatir kehilangan uang tunai saat bermain bersama,” kata Ellyana.

Penerimaan kartu Visa di Timezone menunjukkan bahwa Visa terus berinovasi dalam mengimbangi kebutuhan masyarakat, melihat adanya kebutuhan yang tinggi dari masyarakat akan gaya hidup yang menuntut efektifitas tinggi yang memberikan kenyamanan, kontrol keuangan, dan keamanan. Penggunaan kartu Visa di Timezone juga memberikan keuntungan lainnya selain keamanan dan kenyamanan, yaitu konsumen dapat menerima bonus lima permainan (permainan yang tidak memberikan tiket, hadiah, voucher, minuman, etc) dan bonus isi ulang tambahan hingga 100% pada setiap akhir minggu (Jumat – Minggu) dan 75% pada hari biasa (Senin – Kamis) Promo ini berlaku di berbagai outlet Timezone DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Aceh, Bali, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.

Sementara itu, CEO Timezone Indonesia, David Dale, mengatakan kerja sama Visa melalui penerimaan kartu Visa di outlet Timezone bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada para konsumen setia kami dalam hal kemudahan bertransaksi, terutama dalam transaksi non tunai. “Kami percaya program ini dapat meningkatkan kunjungan konsumen ke Timezone. Kami selalu berusaha untuk menyediakan pilihan dan layanan terbaik bagi konsumen kami,” ujar dia.

Program promosi ini telah dimulai pada bulan Desember 2012 dan akan berakhir pada 31 Juni 2013. Syarat dan ketentuan berlaku. (gam)

INOVASI VISA. CEO Timezone Indonesia David Dale bersama Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia, , Ellyana Fuad, usai penandatangan kerjasama di Mall Taman Anggrek, Jakarta. Timezone yang memiliki lebih dari 110 outlet di Indonesia adalah tempat hiburan keluarga pertama di Indonesia yang menerima kartu Visa sebagai alat pembayaran di outletnya di seluruh Indonesia.

Sejumlah Maskapai Buka Rute Baru dari Batam

ant/m agung rajasa

DAYA SAING INDUSTRI. Pekerja menyelesaikan pembuatan celana di salah satu konveksi Industri kecil Mandalay, Perkampungan Industri Kecil, Jakarta Timur, Senin (25/3). Ketua Asosiasi Pertesktilan Indonesia (API) Ade Sudrajat berharap pemerintah dapat membuka pintu kerja sama perdagangan ke Uni Eropa dan Amerika Serikat agar industri tekstil dan garmen lokal dapat semakin berkembang dan lebih berdaya saing dibandingkan negara lain.

BI Batasi CEO Asing JAKARTA- Bank Indonesia (BI) akan membuat aturan melarang dominasi kepengurusan asing di perbankan, mengingat selama ini cukup banyak bank di Indonesia dipimpin oleh CEO asing.

Penegasan ini disampaikan calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo saat uji kelayakan dan kepantasan di Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (25/3). “Mayoritas pengurus bank asing harus orang Indonesia. Selama ini, CEO bank asing di Indonesia didominasi asing,” jelas dia. Namun demikian kata Agus, pembatasan ternaga kerja asing ini tidak perlu dalam bentuk PBI, tetapi cukup dengan himbauan saja. “Saya akan panggil CEOCEO bank asing ini, baik yang dari London, Amerika dan Australia, . Saya akan minta mereka agar menghormati pemegang saham lokal, manajemen lokal, regulator lokal,” tegas dia.

Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus ikut sertifikasi uji kopetensi.

Misalnya, mereka harus bisa berbahasa Indonesia. “Kita atur regulasinya. Ini penting agar dia serius mengembangkan ekonomi Indonesia,” jelas dia.

Lebih lanjut Agus Martowardojo berjanji akan menerapkan asas resiprokal atau asas kesetaraan antara perbankan asing dengan Indonesia. Bahkan, Mantan Dirut Bank Mandiri itu siap mel-

akukan negosiasi dan membuka komunikasi dengan negara-negara asal bank asing yang beroperasi di Indonesia.

“Tidak ada hambatan untuk resiprokal. Kita bakal negosiasi dengan negara terkait. Kita bicara baik-baik bahwa situasi berubah,” kata Agus.

Terkait dengan aturan single present bagi BUMN, Agus memberi rekomendasi agar dibentuk operasional holding.

“Nggak perlu di merger, tetapi dibentuk operasional holding,” tegas dia.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Maruara Sirait mengaku, himbauan BI tidak akan efektif. Karena itu, dia meminta agar pembatasan CEO asing ini dibuat dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI). “PBI akan lebih efektif,” kata dia.

Clear Sementara itu, terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus Hambalang, Agus mengaku clear .

“Saya menghargai temuan BPK dan juga telaahan BAKN. Namun kalau dicermati dalam rekomendasi BAKN, Menkeu tidak termasuk yang direkomendasikan untuk ditanya

DPR,” tegas dia.

Persetujuan proyek multiyears Hambalang, dimulai sejak akhir 2009. Sementara Agus Marto mengaku menjabat Menteri Keuangan per 22 Mei 2010. “Saya baru tahu ada proyek Hambalang setelah ada satu nota pada 1 Desember 2010. Itu satu-satunya nota yang saya terima. Sebelumnya, saya tidak pernah dengar Hambalang,” kata Agus.

Agus mengaku, setelah enam bulan di Depkeu baru tahu Hambalang. “Ketika itu, disposisi saya tidak menulis setuju atau tolak, melainkan selesaikan. Selesaikan itu artinya selesaikan sesuai aturan,” cetusnya.

Agus menekankan bahwa dirinya dapat mengendalikan Depkeu. Agus pun mengaku loyal kepada bawahan. “Tapi kalau saya sudah mengatakan selesaikan sesuai aturan, anak buah yang menjalankan tugas harus sesuai dengan aturan,” katanya.

Setelah membuka dokumen, Agus baru tau ternyata itu untuk kontrak tahun jamak. Itu sudah didelegasikan oleh menteri pada jajaran eselon satu ke bawah. Jadi kewenangan tentang kontrak tahun jamak harusnya sudah didelegasikan, tidak perlu naik ke atas. “Kalau naik ke atas yang kami lakukan adalah selesaikan sesuai aturan,” pungkas dia. (gam/bud)

FINANSIAL TENDER PROYEK

DKI Minta Dirut MRT Tentukan Pemenang Tender Jakarta- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta Direktur Utama PT MRT Jakarta untuk segera menentukan pemenang tender proyek pembangunan sarana transportasi massal (mass rapid transit) di Ibu Kota.

“Kami memberikan waktu sampai satu bulan ke depan untuk menyelesaikan seluruh proses lelang pengerjaan fisik MRT sehingga pembangunan dapat segera dimulai,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Jokowi mengaku bahwa dirinya telah bertemu dengan segenap jajaran direksi yang baru PT MRT Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut dia, ada dua hal yang disampaikan secara langsung.

“Ada dua hal yang saya sampaikan ketika bertemu dengan para direksi yang baru. Pertama, segera tetapkan pemenang tender.

Kedua, kalau sudah ada pemenanganya, segera mulai pembangunan MRT, jangan tunggu-tunggu lagi,” ujar Jokowi.

Jokowi menargetkan, jika pembangunan dimulai pada tahun 2013, akan selesai

dalam empat tahun kemudian, yaitu 2017.

Dia mengatakan bahwa pihaknya juga akan terus melakukan kalkulasi, terutama mengenai tarif dan kapasitas penumpang selama masa pembangunan transportasi massal tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Bustami mengaku bahwa pihaknya akan terus fokus dan bekerja sebaik-baiknya terkait dengan jabatan dan tugas yang telah dipercayakan kepadanya.

“Saya tidak ingin berkomentar banyak, yang penting adalah bekerja sebaik mungkin dan fokus sehingga pembangunan MRT bisa segera dimulai dan juga cepat selesai,” tutur Dono.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhyat mengungkapkan bahwa pihaknya masih mempelajari lebih lanjut seluruh dokumen terkait dengan pembangunan MRT. “Kami baru mengetahui segala dokumennya hari ini.

Oleh karena itu, kami ingin mempelajari terlebih dahulu semuanya dengan baik,” ungkap Tuhyat. (ant/nea/beth)

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Belum Seimbang JAKARTA- Pertumbuhan ekonomi tidak seimbang (unequitable development) karena kontribusi terbesarnya bersumber dari gelembung di sektor financial. Sementara sektor rill yang menopang ekonomi selama ini tidak mendapat dukungan. Padahal, pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan sektor keuangan, itu sangat rapuh.

“Istilah saya, pertumbuhan ekonomi balon. Gelembung diluar, didalamnya kosong atau inbalance,” ujar pengamat ekonomi Universitas Pancasila, Agus S Irfani di Jakarta, Senin (25/3).

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini sebenarnya digelembungkan oleh sektor keuangan, terutama pasar modal. Padahal, capitalisasi di pasar keuangan ini lebih banyak disupport oleh hot money (uang panas) yang sifatnya jangka pendek. Karena pertumbuhan itu sifatnya unequitable maka apa yang terjadi dipasar uang tidak berdampak pada sektor rill. “Saya kira, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,5-6,7 persen.

Tetapi, saya tidak menjamin apa itu rill,” jelas dia.

Dia menegaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum berkualitas. Sebab penyumbang pertumbuhan ekonomi hanya satu sektor saja, sementara sektor penopang lainnya tidak bertumbuh. “Jadi, sangat

keliru kalau orientasi ekonomi kita lebih pada pertumbuhan ekonomi ketimbang kualitas dari pertumbuhan itu sendiri.

Apa artinya ekonomi tumbuh kalau pertumbuhan pengangguran dan kemisnikan naik tajam,” kata dia.

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi tinggi ini bersifat semu. “Sektor keuangan tumbuh pesat, tetapi sektor rill matipun, ekonomi tumbuh tinggi.

Ini sangat berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi pemerintahan orde baru lewat trilogi pembangunan (pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional). Kalau sekarang ini, konsep pembangunan lebih mengacu pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, orientasi pada pertumbuhan ekonomi itu tidak sehat karena belum tentu benar atau mencerminkan data rill.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi itu akan berguna bagi masyarakat jika terjadi keeimbangan antara pertumbuhan sektor keuangan dan sektor rill. “Sebagai contoh, kalau sektor keuangan mau maju, BUMN yang go publik banyak. Dengan banyaknya BUMN yang maju, mereka memiliki dana CSR. Dana CSR ini bisa dipergunakan menggerakan UKM. Sektor UKM ini terbina melalu program CSR,” pungkas dia.

Tak Dibanggakan Sementara itu, pengamat ekonomi Rizal Ramli menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas enam persen dan berperingkat dua dunia tidak bisa dibanggakan lantaran tidak berdampak positif bagi perbaikan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia. “Pertumbuhan ekonomi lebih dari enam persen yang dibangga-banggakan itu, toh, ternyata tidak berdampak bagi perbaikan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia,” tegas dia.

Terlebih, lanjut Rizal, pertumbuhan ekonomi yang berkali-kali diklaim sebagai prestasi Pemerintah lebih banyak disebabkan oleh naiknya harga komoditi di pasar dunia.

Dia mengatakan, harga komoditi di dunia terus meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Hal inilah terutama disebabkan karena permintaan di China dan India semakin meningkat. Fakta ini, kata Rizal, sangat jelas menunjukkan pertumbuhan ekonomi terjadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebijakan ekonomi Pemerintah. Tanpa dorongan konsumsi domestik yang kuat serta harga komoditi yang naik terus, Rizal menilai bahwa ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di kisaran 4%4,5%. (gam/beth)

BATAM- Otoritas Bandara Internasional Hang Nadim Batam menyatakan sejumlah maskapai penerbangan berencana membuka rute baru ke sejumlah daerah. “Hingga saat ini setidaknya tiga maskapai yang mengajukan penambahan penerbangan yaitu Garuda Indonesia, Express Air dan Manunggal Air,” kata Kabid Operasional Darat Bandara Internasional Hang Nadim Batam Saeful Bahri di Batam, Senin.

Ia mengatakan, Garuda Indonesia pada pertengahan April akan membuka rute Batam - Medan, dan pada Mei membuka rute Batam - Pekanbaru masing-masing satu kali sehari dengan pesawat Bombardier.

Sementara Express Air pada April mendatang akan membuka rute penerbangan Batam - Yogyakarta dan Batam - Medan dengan pesawat Boeing 737 seri 300/500. Manunggal Air ingin membuka penerbangan Batam - Natuna, Batam - Anambas, Batam - Medan, namun belum dipastikan kapan akan mulai beroperasi dari Hang Nadim Batam.

“Mereka semua sudah mengajukan untuk menerbangi rute-rute tersebut. Kapasitas bandara juga masih mumpuni jika jumlah penumpang akan mengalami lonjakan jika dibuka rute tersebut,” kata Saeful.

Ia mengatakan, hingga Maret 2013, dua maskapai lain yaitu Citilink dan Sky Aviation juga sudah menambah beberapa rute penerbangan dari Batam. “Penambahan frekuensi penerbangan tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan bandara dari pajak penumpang (airport tax),” kata dia.

Ia mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki sejak beberapa tahun terakhir jumlah penumpang pesawat di Bandara Internasional Hang Nadim rata-rata mencapai 5 juta penumpang pertahun.

Keasubdit Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan Batam, Ilham Eka Hartawan mengatakan BP Batam akan membangun terminal baru mulai pada 2015 mengantisipasi peningkatan penumpang. Selain itu, kata dia, BP Batam juga akan membangun landasan pacu kedua jika frekuensi penerbangan terus meningkat. (ant/no/beth)

PERBANKAN

YLKI: Kebocoran Data Akibat Sofware Ilegal JAKARTA- Visa Worldwide Indonesia bersama Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) tengah melakukan proses investigasi secara menyeluruh terhadap pencurian data nasabah kartu kredit Bank Mandiri dan Ban Central Asia (BCA) yang dipakai di mesin electronic data capture (EDC) di gerai Body Shop di Indonesia.

Proses investigasi ini merupakan respons antisipasi atas permintaan BI agar Visa bertanggung jawab soal pencurian data nasabah tersebut. Namun hasil proses investigasi tersebut belum bisa dipublish ke publik. “Proses investigasi masih terus berjalan sehingga kami belum bisa memberikan informasi seperti apa hasilnya. Dan kami juga belum tahu kapan proses investigasi akan selesai,” ujar Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia, Ellyana Fuad, kepada wartawan usai konferensi pers peluncuran pembayaran kartu Visa di Mall Taman Anggrek, Jakarta, Senin, (25/3) Sebelumnya, sejumlah data nasabah kartu kredit maupun debit, di antaranya dari Bank Mandiri dan BCA), dicuri saat bertransaksi di gerai The Body Shop Indonesia. Bahkan, data curian tersebut digunakan untuk membuat kartu duplikat yang ditransaksikan di Meksiko dan Amerika Serikat.

Ellyana mengaku, sistem keamanan Visa sangat aman, andal, dan terjamin sehingga sebenarya tidak mudah dibobol. “Dan, kasus seperti ini bisa terjadi bukan hanya pada kartu dengan jaringan Visa, tetapi juga pada jaringan selain Visa jika tanpa peran kehati-hatian dari pihak pengguna kartu debit atau kredit dan pihakmerchant,” jelas dia Dia menambahkan, infrastruktur keamanan terkait data nasabah merupakan peran dari banyak pihak. Terutama kehati-hatian pengguna kartu debit atau kartu kredit dan keamanan dari gerai. “Itu adalah masalah dari merchant-nya (Body Shop), seperti yang dikatakan oleh pihak Bank Indonesia dan pihak AKKI,” jelas dia Ketika ditanya tentang laporan pencurian data sejenis yang pernah diterima Visa selama ini, Ellyana mengaku tidak dapat memberikan informasi sehubungan dengan proses investigasi yang masih berlangsung.

Potensi Pencurian Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI) memperkirakan, potensi pencurian data nasabah masih akan terus terjadi karena banyak sekali kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia.

Salah satu kelemahannya adalah perbankan Indonesia belum memiliki kebijakan privasi atau kebijakan kerahasiaan (privacy policy).

“Jadi, pencurian data ini bisa bersumber dari bank maupun dari konsumen. Karena itu, bank harus bisa membuktikan, apakah bocornya data itu dari bank atau non bank,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo di Jakarta, Senin (25/3).

Berdasarkan hasil survey YLKI, ujar dia tidak banyak bank penerbit kartu kredit di Indonesia memiliki privacy policy. Padahal, privacy policy ini sangat penting karena memuat komitmen bank dalam menjaga data-data nasabah.

Selain itu, jelas dia penerbit kartu kredit di Indonesia belum digaransi oleh pihak ketiga (privacy service). “Kalau kita lihat di AS dan Eropa itu banyak menggunakan trustee.

Karahasiaan data pribadi digaransi oleh pihak ketiga sehingga kalau ada masalah maka pihak ketiga inilah yang membuktikan apakah kebocoran data itu bersumber dari pihak bank atau bukan,” imbuh dia.

Disamping itu lanjut dia, di Indonesia belum banyak perbankan yang mempunyai privacy officer. Padahal, privacy officer ini bertanggungjawab terhadap perlindungan data pribadi. “Dengan tidak ada itu maka sangat terbuka, kebocoran data nasabah bersumber dari bank.

Dari sisi konsumen, banyak konsumen yang ceroboh memberikan data pribadi kepada pihak ketiga tanpa bertanya apakah pihak ketiga itu punya privacy policy atau tidak,” tegas dia.

Sedangkan dari sisi konsumen, tutur dia, banyak konsumen yang melakukan transaksi online dengan menggunakan software ilegal.

Berdasarkan riset, 70 persen komputer yang menggunakan software ilegal itu mudah sekali terdeteksi malware.

Program ini bisa mencuri data ketiga konsumen melakukan transaksi. “Jadi, kalau pakai produk ilegal maka bocornya data juga akibat ketidakhatihatian konsumen,” pungkas dia. (gam)

14 TEMPAT HIBURAN

Karaoke Ayang Dinilai Mengganggu Sejumlah Sekolah PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo, diminta segera menutup Karaoke Ayang. Tempat hiburan di jalan Mastrib, Kelurahan/ Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ini disoal, karena lokasinya berdekatan dengan lembaga pendidikan.

Selain berdekatan dengan sejumlah sekolah, karaoke yang dibuka pada Jumat (22/3) kemarin itu, melanggar perda (Peraturan Daerah)rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dimana dalam perda nomor 2 Tahun 2010, pada paragraf 9, pasal 59 ayat 5 poin D, disebutkan. Pembangunan komplek pendidikan diarahkan ke jalan Mastrib, Slamet Riyadi dan Jalan Semeru.

Hal itu diungkap Eko Cahyono (46) warga jalan Sunan Bonang, RT 2 RW 02, Kelurahan Jrebeng, Kecamatan Kanigaran, Kota setempat.

Lelaki yang mengaku waker (Penjaga) komplek perumahan pemkot di jalan Mastrib ini bersikap begitu, lantaran amat peduli dengan pendidikan. “Saya hanya ingit menyelamatkan tunas bangsa,” tegas Eko, Senin (25/3).

Dengan demikian, Eko berharap tempat karaoke yang menyediakan 13 room itu, segera ditutup dan dipindah ke tempat yang sesuai denga RTRW, yang disusun pemkot. Ia lebih setuju tempat hiburan seperti itu ditempatkan di jalan

PROBOLINGGO

SELASA 26 MARET 2013 NO.0083 | TAHUN II

dr. Sutomo, seperti karaoke dua karaoke yang telah ada sebelumnya.

Kendati Eko resah dengan dibukanya karaoke keluarga itu, namun ia berterus terang kalau warga sekitar tidak terganggu dengan ramainya pengunjung dan bisingnya suara sound system di setiap room (ruangan). “Nilai moral yang mengganggu dan polusi akhlak,” pungkas Eko yang mengaku peduli terhadap remaja usia sekolah.

Sementara, M. Abbas, kabid pelayanan perijinan, membenarkan jika kawasan jalan Mastrib diarahkan untuk kawasan pendidikan, sesuai perda. Hanya saja di sepanjang jalan tersebut, sektor lain seperti jasa dan perdagangan tidak boleh. “sektor lain dimungkinkan dijinkan. Jadi kawasan kuning, tidak seluruhnya kuning,” jelas M. Abbas.

Pihaknya memberi ijin operasional Karaoke Ayang, karena Ayang tempat Karaoke keluarga , bukan Discotik, Pub atau klub malam serta bukan penginapan.

Untuk empat tempat yang disebutnya terakhir itu, M. Abbas tidak akan mengeluarkan ijin, apapun alasannya. Disebutkan pula kalau Ayang, jam bukanya pukul 16.00 wib. Pada jam itu, seluruh siswa pulang dan sekolah sudah tutup.

Selain itu, pihak pengelola diwajibkan untuk se-

lalu menghidupkan sebuah lampu di setiap room (ruangan). Lampu tersebut, kata Abbas, sifatnya permanen, agar ruangan tempat berkaraoke tidak gelap. Dan lagi, lanjut M. Abbas, karaoke keluarga Ayang, memperkerjakan 20 tenaga. “Mereka tidak menjual bir, apalagi minuman keras,” ungkapnya.

Pihak perijinan menurut M Abbas, tidak hanya mengeluarkan ijin, tetapi akan terus memantau dan mengawasi aktifitas Ayang Karaoke. jika dikemudian hari, mereka menyalahgunakan ijinnya, setelah dilakukan pengendalian dan pembinaan, ada kemungkinan akan ditutup. “Ada tahapan.

Diingatkan dulu, Kalau tidak mengindahkan, ada kemungkinan ditutup,” terang M. Abbas, yang didampingi, Andre Nirwana, Kabid cipta karya dan tata ruang Dinas PU, Ghofur Effendi, Kabid Fisik dan Prasarana.

Sedang Gofur Effendi, Kabid Fisik dan Prasarana, mengatakan untuk jalan Mastrib yang diarahkan ke kawasan pendidikan, dibolehkan perdagangan dan jasa bertempat di jalan tersebut. Hanya saja dibatasi, hingga 10 prosen. sesuai permen PU nomor 41 tahun 2007. “Kawasan Industri, tidak hanya untuk Industri. Di Kawasan itu masih ada warung, tempat ibadah, pemukiman untuk kos karyawan,” kata Gofur. (gus)

KRIMINAL

Nekat Menjambret untuk Modifikasi Motor

Inflasi Kota Probolinggo Naik 0,86 Persen Makanan Beri Andil Besar, Tapi Relatif Stabil

STATISTIK. Sumber resmi BPS terkait grafik data perkembangan laju inflasi Kota Probolinggo Pebruari 2013.

PROBOLINGGO - Lantaran harga sejumlah komoditas naik di pasaran, inflasi Februari 2013 di Kota Probolinggo naik. Kendati naik hingga menjadi 0,86 persen, namun menurut Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Probolinggo, inflasi itu masih relatif stabil.

Angka kenaikan itu tidak jauh berbeda dengan hasil survey pemantauan harga (SPH) oleh kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang selama sepekan terakhir bulan ini.”Tekanan inflasi Kota Probolinggo masih terkendali,” ujar Dra. Nelly Hindu Astuti, MM, Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Probolinggo, Senin (25/3).

Nelly Hindu Astuti mengungkapkan sumber tekanan inflasi terutama berasal dari kenaikan harga bawang putih, bawang merah, tomat sayur, beras, daging sapi dan rokok kretek. Meski demikian masih terdapat komoditas turun harga sehingga inflasi masih terkendali. Sedangkan untuk komoditas yang lain cenderung stabil.

“Dengan perkembangan itu, diperkirakan inflasi year on year di Kota Probolinggo pada bulan Pebruari masih sesuai sasaran inflasi nasional 4,5 persen plus minus 1 persen,” katanya.

Selain kebutuhan meningkat, kata dia, kenaikan harga beberapa komoditas volatile foods diperkirakan dipengaruhi faktor musiman, yakni musim penghujan yang men-

jadikan kualitas produk pertanian cepat rusak dalam proses distribusi. Khusus beras, jelas dia, kenaikan harga terjadi untuk jenis premium meski relatif kecil, sedang beras medium cenderung stabil.

Bahkan, kenaikan harga beras dipengaruhi faktor ekspektasi dan adanya lag pada waktu proses panen padi dari sawah untuk selanjutnya diangkut, dikeringkan dan diselep menjadi beras.

“Terlebih, pada musim penghujan seperti sekarang ini dimana proses pengeringan membutuhkan waktu lebih lama,” pungkas Nelly Hindu Astuti, yang juga menjabat Kabag Perekonomian Kota Probolinggo.

Sumber data BPS Kota Probolinggo menyebutkan, perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Probolinggo pada bulan Pebruari tahun 2013 menunjukkan adanya kenaikan harga. Pada bulan Pebruari 2013, Kota Probolinggo terjadi inflasi sebesar 0,86 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 142,00 pada bulan Januari 2013 menjadi 143,22 pada bulan Pebruari 2013. Laju inflasi tahun kalender 2013 sebesar 1,89 persen. Inflasi years-on-

years, yakni Pebruari 2013 terhadap Pebruari 2012 di Kota Probolinggo sebesar 6,84 persen.

Menurut laju Inflasi Kota Probolinggo bulan Pebruari 2013, tahun Kalender 2013 dan Pebruari 2013 terhadap Pebruari 2012 menurut Kelompok Pengeluaran 2007 sama dengan 100, yakni bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, tembakau, perumahan, air, listrik, gas, bahan bakar, sandang, kesehatan, rekreasi, olahraga, trasportasi, komunikasi, dan jasa keuangan Sedangkan urutan kelom-

pok pengeluaran yang memberikan andil positif terhadap inflasi Kota Probolinggo pada bulan Pebruari 2013, lanjut dia, adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,4751 persen, perumahan, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,2676 persen, kesehatan sebesar 0,0626, mkanan jadi, minuman, rook & tembakau sebesar 0,0239 persen, Pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,0219 persen, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,0057 persen dan kelompok Sandang sebesar 0,0045 persen. (hud/dar)

WAJIB PAJAK DIGELANDANG. Para pelaku dibawa oleh petugas untuk dimintai keterangan di Mapolresta Probolinggo Kota.

PROBOLINGGO - Alek Haryanto (29) warga Jl Flamboyan, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, meringkuk di sel Mapolres Probolinggo Kota.

Pemuda pengangguran ini ditahan dalam kasus penjambretan di sejumlah tempat, bersama dua rekannya.

Mereka diantaranya, Muhammad Nur Cahyo (19) warga Jl Ikan Paus, Kelurahan/Kecamatan Mayangan dan Hariyanto (24) warga Jl Soekarno-Hatta, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan. Alek dan Nur Cahyo ditangkap pada Minggu (24/3) sore di rumahnya. Sedang Hariyanto disergap di salah satu jalan, kota setempat.

Barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa, tiga handphone, sebuah tas, tiga dompet berukuran besar, dua STNK dan SIM C serta sejumlah ATM, dari beberapa bank.

Turut diamankan pula, dua motor matik yang digunakan menjambret mangsanya, bernopol N 4439 RY dan N 4091 RT. Di hadapan petugas, Alek mengaku empat kali menjambret. Dua kali bersama Nur Cahyo dan dua kali dengan Hariyanto. Yakni di jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Jati, Jalan dr Sutomo, depan pusat perbelanjaan

KDS, Kelurahan Sukabumi, Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Kedopok dan di jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Pilang.

Ketiganya mengaku, barang hasil jambretannya dijual dan hasilnya untuk biaya modifikasi motornya.

Selama menjambret, masing-masing mengaku mendapat bagian Rp 500 ribu. “Dibagi rata pak, Kami menenerima bagian Rp 500 ribu. Uangnya untuk modifikasi motor,” aku ketiganya bergantian saat dimintai keterangan petugas.

Terpisah, Kasat Reskrim AKP Agus I Supriyanto, menjelaskan ketiganya disergap atas laporan dua warga yang menjadi korbannya. Laporan bernomor LP/73/III/2013 tertanggal 17 Maret, warga Kelurahan Jati dan LP/05/II/2013, tertanggal 1 Februari, warga Wonoasih. “Dari laporan itu, kami selidiki dan ketiga pelaku berhasil kami tangkap,” jelas Kasat Reskrim.

Menurutnya, ketiganya berhasil disergap, berawal dari informasi para korban yang menyebut tentang ciri-ciri fisik pelaku dengan mengendarai motor matik warna putih. Kecurigaan polisi kemudian mengarah ke Aleks. Melalui drama penyergapan yang tidak terlalu rumit, Aleks berhasil dibekuk di rumahnya.

Menyusul kemudian Nur Cahyo, dan berikutnya mengembang ke Hariyanto.

Kasat mengungkapkan, sedikitnya ada enam lokasi Alek CS menggasak korban yang sebagian besar, perempuan. Dari tempat-tempat itu, pelaku berhasil menggasak tas yang berisi uang Rp 2 juta di depan SMPN 3, Kelurahan Jati. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil membawa kabur tas milik seorang perempuan di jalan Bengawan Solo. “Mereka kecele. Tas tersebut hanya berisi sepatu perempuan,” terang AKP Agus.

Dari hasil pemeriksaan, AKP Agus mengatakan, otak pelaku penjambretan, Alek. Ia selalu berganti pasangan saat menjambret. Kadang bersama Nur Cahyo, lain waktu bersama Hariyanto. Modusnya, Aleks berboncengan naik motor menguntit calon korbannya.

Ketika berada di tempat sepi atau suasana lengang, Alek dan temannya langsung beraksi.

Karena aksi kejahatannya tersebut, Alek cs terancam penjara 5 tahun.

Ia dan dua temannya dijerat pasal 363 KUHP. Mengenai Hasilnya, Kasat mengungkap digunakan untuk biaya balapan liar. “Mereka sering ikut balapan liar di sejumlah ruas jalan,” pungkasnya. (gus/dar)

Pemkab Klaim Diri Sebagai Tertib Pajak

PROBOLINGGO - Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan Orang/Pribadi Tahun 2012 yang dicontohkan oleh pejabat publik maupun wajib pajak sekaligus merupakan momen untuk mengajak masyarakat agar sadar pajak, sebab pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara.

“Dengan tercapainya target penerimaan pajak akan tersedia dana yang cukup dalam APBN untuk menye-

lenggarakan pembangunan nasional. Pencapaian penerimaan pajak tidak akan berhasil apabila tidak didukung partisipasi aktif seluruh masyarakat khususnya pembayar pajak,” ujar Hari Santoso, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo, dalam Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang/Pribadi 2012 , di Pendopo Kabupaten Probolinggo, Senin (25/3).

Hari Santoso mengatakan, untuk menyadarkan masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Ia mengaku jika pihaknya sering menjemput bola dengan gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentangnya pentingnya membayar pajak.

Sehingga diharapkan setiap tahun ada peningkatan dari penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan.

“Wilayah kerja KPP Pratama Probolinggo meliputi Kabupaten/Kota Probolinggo , dan Kabupaten Lumajang.

Untuk melayani pelunasan SPT Tahun 2012, KPP Pratama Probolinggo memberikan pelayanan kepada wajib pajak sampai batas akhir 28 Maret 2013 hingga pukul 20.00,” tandas Hari Santoso.

Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, utamanya di bidang pelayanan, Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari, SE, berharap agar masyarakat tidak merasa dipersulit dalam membayar pajak. Sehingga masyarakat bisa memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan diikuti pelayanan yang baik.

“Tugas kita sekarang adalah bersama-sama untuk menyadarkan masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak dengan terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak kepada masyarakat agar target perolehan pajak ini walaupun tidak 100% tetapi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun,” terangnya.

Menurutnya, pajak mempunyai peranan penting dalam peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu Pemkab Probolinggo selalu berupaya untuk meningkatkan pencapaian target pajak di sektor riil. “Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan,” pungkas Bupati Puput Tantriana Sari. (hud/dar)

OPINI

15

SELASA 26 MARET 2013 NO. 0083 | TAHUN II

salam songkem Budaya dan Tradisi

Domestik dan Ruang Publik Oleh: M. FAUZI| Staf P3M STKIP PGRI Sumenep

D

i era globalisasi, pergeseran nilai budaya dan tradisi tak terbendung lagi. Globalisasi yang ditandai dengan majunya teknologi, mengancam eksistensi beberapa budaya dan tradisi daerah di negara ini. Bila tidak ada semangat melestarikannya, maka perlahan namun pasti, tradisi dan budaya lokal akan terkikis habis.

Munculnya kurikulum 2013, yang memasukkan bahasa daerah kedalam seni dan budaya, sejatinya merupakan upaya mengebiri jam pembelajaran bahasa daerah. Pengebirian jam pembelajaran bahasa daerah ini tidak cukup terobati hanya dengan jaminan sejumlah pihak akan kelangsungan pembelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah. Tidak hanya bahasa daerah yang harus dilestarikan. Lebih dari itu, banyak tradisi dan budaya daerah butuh perhatian bersama. Diantaranya, di Desa Legung kecamatan BatangBatang, Sumenep, misalnya, terdapat tradisi unik warganya yang tidak bisa tidur kecuali di atas pasir.

Selain tradisi unik manusia lumpur, di sejumlah daerah terdapat banyak aset budaya dan tradisi daerah yang butuh dilestarikan. Kalau boleh disebutkan tradisi lolobaran menyambut datangnya musim tanam di sejumlah desa di Kecamatan Gapura.

Tradisi Mokka’ Blabar di Sampang. Tradisi Nisfu Sya’ban di Pamekasan yang setelah baca yasin diteruskan dengan shalat awwabin atau shalat tasbih. Tradisi Luk Culuk menyambut malam Lailatul Qadar di Bangkalan.

Juga tak kalah penting yang membuat miris hati, saat ini budaya cium tangan pada orang tua, penggunaan tangan kanan, murah senyum dan sapa, serta musyawarah yang kian pudar di Madura, bahkan di sejumlah daerah di pulau Jawa. Bila tidak ada semangat sesama elemen masyarakat, baik pemerintah, budayawan, elit pesantren (lembaga pendidikan), dan berbagai pihak lainnya, maka budaya dan tradisi yang notabene kekayaan bangsa Indonesia tersebut akan benar-benar lenyap dari kehidupan manusia.

Memang, tidak semua budaya dan tradisi wajib dipertahankan. Karena ada juga budaya dan tradisi lama di Indonesia yang tidak perlu dilestarikan, karena berakibat fatal dan merugikan.

Misalnya tradisi telinga panjang di Suku Dayak dengan cara menambah anting dari besi atau sejenisnya dengan jumlah sesuai tahun usianya dan potong jari di Papua setiap ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, keduanya merupakan tradisi merugikan organ tubuh diri sendiri sehingga tidak perlu dipertahankan apalagi ditiru. Selektifitas budaya dan tradisi menjadi suatu kewajiban sebagaimana semangat mempertahankannya dalam kehidupan sepanjang zaman. =

Pendidikan Lebih Baik

K

epala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Khairil Anwar Notodiputro, semakin tahun terus membenahi pendidikan di Indonesia.

Upaya yang dilakukan Balitbang untuk menciptakan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dengan melakukan komposisi soal UN berbeda daripada tahun yang sudah berlalu. Jika tahun sebelumnya, soal mudah 10 persen, sedang 80 persen, dan sulit 10 persen, pada tahun 2013 komposisi UN menjadi soal mudah 10 persen, soal sedang 70 persen, dan soal sulit naik jadi 20 persen.

Tidak hanya itu, jika tahun 2012 variasi soal hanya ada 5 paket, pada tahun tahun 2013 menjadi 20 paket.

Sungguh suatu upaya keras Balitbang untuk memperbaiki Pendidikan di Indonesia. Setidak-tidaknya upaya peningkatan variasi soal UN dari 5 paket menjadi 20 paket dapat menekan angka kecurangan pelaksanaan UN. Sebab bukan tidak mungkin perubahan variasi tersebut membuat panik sejumlah lembaga di tanah air. Khawatir tidak dapat lagi mengimbangi permainan variasi tersebut sebagaimana UN-UN sebelumnya, yang telah berhasil mengantarkan kelulusan pelajar tingkat SMA senasional mencapai 95,5 persen.

Apabila dengan variasi soal UN yang ditingkatkan menjadi 20 paket masih dapat dilalui dengan baik oleh sejumlah lembaga di negara ini, maka hal itu menjadi suatu keberhasilan Balitbang.

Dengan keyakinan yang kian kuat, Balitbang bisa meningkatkan kembali mutu pendidikan di Indonesia melalui perubahan bobot soal UN mudah 50 persen dan soal berat 50 persen pada tahun yang akan datang.

Akan tetapi, kebijakan Balitbang merubah variasi dari 5 paket menjadi 20 paket tampaknya menimbulkan kekhawatiran tersendiri di sejumlah lembaga pendidikan setingkat SMA di beberapa tempat, terutama di daerah pedesaan. Bahkan, diantara mereka beranggapan perubahan variasi tersebut sejatinya merupakan sebuah kesombongan Balitbang yang tidak memerhatikan kondisi pendidikan dan daya serap pelajar di daerah pedesaan.

Karena itu, UN pada April tahun 2013 mendatang ini hakikatnya suatu upaya kesengajaan pemerintah melalui Balitbang untuk tidak menyukseskan pelaksanaan UN secara baik di Indonesia.

Lagi pula, UN bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pendidikan di negara ini. Sebab realisasinya, pendidikan-pendidikan yang ada selama ini hanya mampu menciptakan para pelajarnya memiliki kecerdasan keilmuan (kognitif). Namun gagal dibidang penguasaan psikomotorik, terlebih lagi penguasaan sisi afektif.

Pendidikan di Indonesia selama ini tidak berhasil memberdayakan dimensi psikomotorik dan afeksi para siswa maupun siswinya.

Maraknya peristiwa tawuran antar pelajar menjadi salah satu bukti kegagalan pendidikan di Indonesia. Tidak hanya itu, tikustikus berdasi di senayan dan di instansi pemerintahan dari daerah hingga pusat yang notabene out put dari pendidikan yang ada di tanah air, ternyata bisanya hanya mengkorupsi uang rakyat. Hal itu juga memperkuat keyakinan akan gagalnya pendidikan di Indonesia dalam mendidik peserta didiknya yang memiliki kemampuan psikomotorik dan afektif yang baik.

Semua itu terjadi karena sistem pendidikan di Indonesia hanya mentressingkan penguasaan sisi kognitif semata. Tudingan ini terbukti dari penyelenggaraan UN selama ini, yang ternyata hanya mengedapankan keberhasilan melewati soal-soal UN dengan berbagai variasi yang dipaksakan. (*) Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini (terkait isuisu terkini), resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

A

P

erempuan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam konteks sosio—kultural, meski masih belum banyak yang mampu mengapresiasinya, bahkan perempuan seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan perjuangannya selama ini.

Perlakuan tidak adil dan diskriminatif bukanlah tanpa dasar, melainkan melalui konvensi kultural yang mengetengahkan subbordinasi, baik ditingkat domestik maupun publik. Perempuan hanya dianggap sebagai makhluk nomor dua oleh laki-laki, yang kemudian diafirmasi oleh pelbagai kesepakatan-kesepakatan yang berlaku di dalam masyarakat.

Konvensi realitas lahir dari patriarki ideologis yang mewujudkan dirinya pada sebuah statemen dan adagium yang meletakkan perempuan pada posisi nomor dua. Perempuan direduksi secara fisikal oleh kaum laki-laki, yakni perempuan hanyalah dipahami sebagai tubuh, dimana tubuh perempuan menjadi lahan eksploitasi bagi kaum laki-laki. Hal ini mengindikasikan arogansi ideologis dalam kultur patriarkhi, sehingga melahirkan dominasi tubuh di dalam perwujudannya.

Dominasi ini mendemarkasikan perempuan pada sebuah garis terendah dan termaginalkan, baik di dalam ruang domestik maupun publik.

Walhasil perempuan mengalami sebentuk penjajahan ideologis, penjajahan semiotik, penjajahan sosial,

dan penjajahan kultural, sehingga ruang gerak perempuan pada hakikatnya berada di dalam inkubasi— sosio kultural, yang mendedahkan realitas hegemoni sebagai pembenaran dan kesadaran bersama.

Sexual politics merupakan analisa tentang proses ideologi patriarki yang mereproduksi dirinya sendiri, dan mengindikasikan bagaimana peranan yang didasarkan pada jenis kelamin, anggapan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik saling bertentangan dan alamiah-dijalankan untuk mengukuhkan serta mengabsahkan kekuasaan kaum laki-laki atas perempuan.

Hal ini menunjukkan sebuah relasi dominasi dan subordinasi atas perempuan, baik dalam tataran ideologis, sosial-politik bahkan dalam ruang kebudayaan.

Menurut Millet (2002) bahwa mengembangkan suatu kritik dan analisis awal tentang berbagai ideologis yang dengannya patriarki mereproduksi dirinya sendiri, dan menunjukkan bagaimana peranan yang didasarkan pada jenis kelamin, anggapan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik saling bertentangan dan “alamiah” dijalankan untuk mengukuhkan serta menjustifikasi kekuasaan kaum lelaki atas perempuan, sehingga tercipta sebuah dominasi-subordinasi yang dikuatkan dengan pelbagai realitas yang mendukungnya.

Jadi, terciptalah sebentuk dominasi—subbordinasi yang dikembangkan lewat tubuh atau fungsi biologis, yang mendedahkan sebuah realitas lemah pada perempuan dan realitas kuat bagi kaum laki-laki.

Perempuan adalah makhluk yang dilawankan dengan kaum laki-laki, sehingga melahirkan dikotomi parsialitas pada tubuh perempuan. Secara biologis perempuan menjadi representasi eksploitasi seksual, sehingga yang melekat pada tubuhnya merupakan seduksi yang harus dijaga dan dirawat. Walhasil, salonsalon kecantikan tidak akan pernah sepi dan mati, ia akan hidup selama perempuan masih dapat menghela nafas.

Berangkat dari sinilah tercipta setumpuk persoalan, yang acapkali perempuan sendiri meletakkan di-

rinya pada posisi menjadi objek, tidak menjadi subyek perubahan bagi dirinya. Politik identitas memiliki peranan di sini, yang melahirkan pelbagai fenomena gerakan antifeminis dan semacamnya.

Hal ini menunjukkan adanya kekerasan simbolik yang berada dibalik tudung ideologi, di balik topeng semiotik, di balik pemahaman subkultur patriarkhi, bahkan dibalik pemahaman agama, yang kerapkali menunjukkan arogansi ideologis dan egoisme laki-laki yang disepakati sebagai realitas kebenaran.

Dewasa ini terjadi eksploitasi dan diskriminasi pada tubuh perempuan. Tubuh menjadi sepincuk jawaban terhadap berbagai macam

Eksploitasi tubuh acapkali menjadikan seorang perempuan berada pada titik terlemah sekaligus terkuat. Artinya bahwa di sinilah peran ganda dari tubuh melakukan negasi dan reduksi terhadap kenyataankenyataan yang membelenggu dirinya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Fungsi tubuh hadir sebagai perekat gairah.

Tubuh memiliki peranan yang sangat penting, karena ia menjadi bahasa ucap yang menjadi instrumen liar, lembut, manis dan memiliki sifat yang fleksibel sekaligus mampu mendatangkan berbagai keliaran-keliaran. Eksploitasi tubuh acapkali menjadikan seorang perempuan berada pada titik terlemah sekaligus terkuat. Artinya bahwa di sinilah peran ganda dari tubuh melakukan negasi dan reduksi terhadap kenyataan-kenyataan yang membelenggu dirinya.

Pada titik ini perempuan mengalami kondisi frigid, yakni dengan kelemahan tersebut perem-

puan dapat menjadi manusia yang paling kuat dan angkuh, dapat membunuh dengan ‘engah’ dalam sesaat.

Refleksi feminisme merupakan gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi dari berbagai sektor, dan usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut (fakih dkk, 2000).

Gerakan ini menitikberatkan pada perjuangan gender, baik secara streotype dan prototype, yang luarannya diharapkan dapat menjawab berbagai bentuk diskriminasi, dominasi—subbordinasi, meskipun hal tersebut harus berbenturan dengan sistem kultur patriarki yang disepakati dan disunsun bersamasama.

Gerakan perempuan secara esensial sebagai langkah untuk mendapatkan keadilan, baik secara politik sosial, budaya dan sebagainya.

Artinya keinginan untuk membangun ideologi yang agaliter tanpa reduksionisme-individualistik terhadap kaum perempuan. Menempatkan perempuan secara eksistensial sebagai manusia.

Feminisme merupakan sebuah fenomena interdependensia antara kaum laki-laki dan perempuan dalam dialektika budaya, terutama dalam mengatur sebuah sistem dalam keluarga, sekaligus mengatur dalam ruang publik, sehingga perempuan tidak hanya dipahami sebagai pajangan yang disalon dan dipasang di meja-meja perkantoran sebagai alat komoditi. Setidaknya, perempuan dapat dipahami sebagai makhluk sosial, makhluk biologis, dan makhluk budaya yang mampu berpikir dan dapat menciptakan sebuah perubahan bagi bangsa dan negara.

Interdepensia adalah sebuah subsistem di dalam mengatur pola kerja di dalam keluarga dan di dalam ruang publik, sehingga antara perempuan dan laki-laki dapat bersinergi tanpa harus ada yang merasa terjajah dan tersingkirkan, tidak sebagai subyek dan objek, melainkan subyek dan subyek yang membentuk sebuah manifesto bersama, yakni membangun keluarga yang damai, sekaligus membangun bangsa yang berkeadilan. =

Mempertanyakan Kembali Urgensi Demokrasi Oleh: MOHAMMAD SYAFI’I| Mahasiswa Fakultas Hukum UNMUH Jakarta

A

khir-akhir ini publik dikejutkan dengan mencuatnya para petinggi Parpol yang terindikasi terlibat dalam beberapa kasus korupsi. Sebut saja presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diduga melakukan korupsi proyek impor daging sapi. Kemudian yang terbaru tidak kalah hebohnya karena melibatkan partai incumbent/penguasa (Partai Demokrat) sekaligus sang ketua umum partai yaitu Anas Urbaningrum dalam kasus proyek sport center di bukit Hambalang.

Sungguh sangat ironis di tengah semakin digalakkannya gerakan melawan anti korupsi, bukan berkurang malah cenderung semakin bertambah di setiap harinya.

Korupsi yang sering melibatkan kader parpol membuat bangsa ini perlu berfikir ulang, kenapa dan bagaimana korupsi itu terjadi?.

Tidak bisa dipungkiri hampir semua parpol yang menempatkan kadernya di lembaga legislatif (DPR) maupun eksekutif (pemerintah) pernah terlibat dalam dugaan kasus korupsi. Bukan itu saja, lembaga yudikatif pun yang kita harapkan dapat menjadi tulang punggung dalam law inforcment tumpul kalau tidak dikatakan menuai jalan buntu karena salah satu pelakunya pun tidak sedikit dari aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagai contoh saja adalah kasus proyek simulator sim yang melibatkan petinggi Polri di negeri yang katanya santun dan pengayom.

Lembaga legislatif yang merupakan kepanjangan tangan dari

rakyat dan parpol malah gila-gilaan menggarong uang negara dengan tidak terpuji, lalu dimana hati nurani mereka diletakkan? Masyarakat setiap hari dipertontonkan dengan pertarungan dan debat yang tanpa akhir, rakyat sudah bosan bahkan muak melihat pertarungan dan debat yang meraka sajikan. Yang dibutuhkan rakyat (saat ini ) adalah sederhana saja yaitu penyelesaian dan menghukum seadil-adilnya para pelaku, bukan mempolitisasi kasus seakan-akan kasus itu ada muatan politiknya. Walaupun antara hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, namun tentu konteksnya menjadi lain ketika sudah masuk ranah pidana.

Menurut data, antara tahun 2004-2012 terdapat sekitar 290 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, dari jumlah ini, 92 orang (31,48 persen) berstatus sebagai saksi, 176 orang (60,89 persen) sebagai tersangka, dan mereka yang berstatus sebagai saksi sekaligus tersangka 22 orang (7,6 persen). Dan dari praktek korupsi ini total kerugian negara mencapai Rp. 4.814.248.597.729 (Kompas.

1/3/2013).

Sungguh sangat ironis dan rakyat hanya bisa mengelus dada ketika melihat kasus-kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Selain karena memang semakin banyaknya para elit yang tergolong masih muda terjerat kasus korupsi, ditambah dengan ulah sebagian para elit yang tidak bermoral, lengkap sudah penderitaan bangsa ini.

Maraknya kasus korupsi ini terjadi tentu banyak faktor, selain memang karena hukuman yang diterima tidak setimpal. Bandingkan dengan maling sandal yang divonis hakim satu tahun lebih sedangkan koruptor milyaran bahkan triliunan hanya mendapatkan hukuman empat tahun. Maka tidak heran kalau kasus korupsi tumbuh subur di ne-

Lembaga legislatif yang merupakan kepanjangan tangan dari rakyat dan parpol malah gilagilaan menggarong uang negara dengan tidak terpuji. Lalu dimana hati nurani mereka diletakkan?

Masyarakat setiap hari dipertontonkan dengan pertarungan dan debat yang tanpa akhir gara yang (katanya) menjunjung tinggi adat ketimuran ini, juga karena memang sistem demokrasi yang kita terapkan perlu kiranya ditata ulang, mengapa demikian? Ongkos pemilu yang teramat mahal menjadi salah satu penyebabnya, bisa dibayangkan untuk mendaftarkan diri menjadi kepala desa saja pal-

ing tidak sang calon harus mengeluarkan Rp. 150 jt belum ditambah biaya kampanye dan tetek bengek lainnya. Itu untuk tingkat kepala desa, yang ruang lingkup kuasanya di desa. Lalu bagaimana dengan jabatan yang lebih tinggi?

Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi hanya sebatas prosedur, belum mencapai substansi, Meredesain kembali konsep demokrasi yang sedang kita jalankan tentu sangat penting, demi masa depan demokrasi yang dicita-citakan bersama. Konsep yang sekarang berjalan ini hanya memberi kesempatan pada mereka yang berduit.

Sedangkan mereka yang jelas-jelas berkompeten untuk memimpin, namun karena terbentur oleh mahalnya ongkos demokrasi yang harus dibayar akan menjadi sumber masalah utama. Perlu diketahui tidak semua pimpinan, baik parpol maupun lembaga pemerintah sekalipun mempunyai kualifikasi intelektual dan moral yang qualified.

Menurut hemat penulis ke depan, konsep demokrasi yang harus dibangun adalah demokrasi yang bercorakkan keindonesiaan.

Memang hak semua warga untuk memimpin namun harus ada aturan yang jelas dan transparan. Bukan hanya memandang karena mempunyai modal yang cukup, kolega atau apapun istilahnya. Yang harus diprioritaskan adalah keintelektualan dan moral sang calon. Disinilah peran Parpol dan penyelenggara pemilu ikut andil dalam meloloskan para calon yang quliafied. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

SELASA 26 MARET 2013 NO. 0083 TAHUN II

Pertarungan Lawan Wong Kito, Jadi Ajang Gengsi dan Reuni Ali Khadafi PAMEKASAN - Pertandingan Laskar Sape Kerrap, julukan Persepam Madura United dengan Laskar Wong Kito Sriwijaya FC Palembang, pada sore ini (live tv one 15.30 WIB), bakal menjadi tontonan menarik di Stadion Gelora Bangkalan.

afa/koran madura

PEMAIN BARU. Pesepakbola baru Persepam Madura United (P-MU) Zahila Abu Bakar (kiri) mengikuti latihan di Stadion Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim, Senin (25/3). Pesepakbola asal Australia tersebut, akan didaftarkan sebagai pemain baru P-MU pada putaran ke-2 kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2012-2013.

Pasalnya, Sriwijaya FC besutan Kashartadi itu didomoninasi pemain nasional, yang memiliki jam terbang tinggi dikancah sebakbola Indonesia.

Bagi Ali khadafi, Sriwijaya FC merupakan mantan club yang sebelumnya pernah dijejaki. Namun, entah mengapa, pemain asal Togo itu dipecat. Dan sore ini bakal menjadi ajang reuni Ali Khadafi dengan mantan klubnya itu, serta menjadi ajang gengsi Ali Khadafi, untuk menunjukkan ke Kashardati, bahwa dirinya masih memiliki kemampuan dan skil individu yang baik.

Ali Khadafi juga diharapkan mampu mencuri kele-

mahan Sriwijaya FC, dan disampaikan ke pelatih untuk diantisipasi sebelum pertandingan berlangsung.

Usai latihan, Ali Khadafi mengaku akan bekerja secara maksimal untuk mengalahkan Wong Kito. “Saya tahu Sriwijaya FC memiliki kemampuan pemain di atas rata-rata, namun, jika konsisten dengan intruksi pelatih, bukan tidak mungkin kemenangan ada pada Persepam,� kata Khadafi, pemain asing yang seorang muslim itu.

Dalam pertandingan sore ini, kata Ali, Laskar Sape Kerrap bertanding sebagai tuan rumah. Sehingga, memiliki kekuatan yang lebih pula un-

tuk meladeni Sriwijaya FC. Pelatih Kepala Persepam Madura United (P-MU) Daniel Roekhito mengaku sudah mempelajari gaya permainan Sriwijaya FC, termasuk pula sudah memberikan warning kepada sejumlah pemain, untuk mewaspadai serangan laskar Wong Kito di sisi sayap kanan-kiri.

Selain itu kata Daniel, mantan pemain Persitara Jakarta Utara yakni Tantan memiliki kecepatan tinggi dan kerap kali mampu memperdayai lini belakang lawan dengan skil individunya.

Apalagi, dia dimanjakan dengan umpan-unpan dari Ponaryo Astaman, ataupun Ramdani Lestaluhu.

Selain Tantan, Daniel juga mewaspadai kegesitan Hilton Morera. Hilton memiliki tendangan kaki kanan yang cukup keras dan insting gol yang tinggi. Sementara untuk tendangan bebas, Laskar Wong Kito memiliki

Mahyadi Pangabeyan yang dikenal memiliki tendangan pisang, Namun demikian, Laskar Sape Kerrap juga memiliki pemain-pemain yang tangguh, dan siap menghadang kecepatan Ponaryo Astaman dan kawan-kawan. Serta akan memamfaatkan serangan balik melalui kaki Issaj Jober ataupun Busari.

Duo striker Zainal Arif dan Osas Saha dipredikasi akan diturunkan sepanjang 90 menit pertandingan. Sementara di lini tengah, duet Ali Khadafi dengan Cristian Adelmund siap memberikan umpan-umpan memanjakan di mulut gawang.

Mechael Orah dan Firly Apriyansyah disiapkan untuk menutup kecepatan Tantan dan Hilton Morera.

Termasuk pula, umpan terobosan dari Ponaryo ataupun bola crossing dari Mahyadi Panggabeyan ke striker. (afa/muj).

PREDIKSI

TIMNAS INDONESIA

Bierhoff Pesimis Jerman Juarai Piala Dunia 2014

Danurwindo: Indonesia Kalah Kualitas dari Arab Saudi

BERLIN - Piala Dunia 2014 belum juga dimulai, tetapi mantan pemain Tim Nasional (Timnas) Jerman Oliver Bierhoff pesimis akan kemampuan tim sepakbola negaranya. Menurutnya, Jerman hampir pasti tidak menjuarai Piala Dunia 2014 mendatang.

Komentar Bierhoff itu muncul menjelang pertandingan Jerman melawan Kazakhstan pada Rabu mendatang. "Bagi kami, hampir mustahil bisa memenangkan turnamen ini (Piala Dunia 2014). Ini bagaikan sebuah gunung yang sangat tinggi

untuk didaki. Negara-negara Amerika Latin biasanya lebih kuat di benua mereka sendiri," ujarnya.

Meski demikian, Bierhoff yang kini menjabat sebagai Ketua Sepakbola Jerman yakin bahwa "Der Panzer" akan tembus ke final pada kom-

petisi sepakbola tertinggi sejagat itu.

Saat ini, Jerman berada di puncak grup mereka dengan 13 poin, diikuti Swedia dengan delapan poin. Tempat ketiga dan keempat diduduki oleh Austria dan Republik Irlandia. "Kami tidak me-

rencanakan di mana kami berada di Brasil karena kami tidak tahu kami masuk grup mana," ujar mantan penyerang Timnas Jerman itu. Dia melanjutkan, "Tetapi kami berharap tidak berada di Brasil Utara atau Selatan." (espn/aji)

POPULARITAS

Popularitas Meningkat, Balotelli Berterima Kasih kepada Italia FLORENCE - Striker Tim Nasional (Timnas) Italia yang juga ujung tombak AC Milan, Mario Balotelli mengaku bangga karena popularitasnya semakin meningkat, menyusul penampilan cemerlangnnya bersama "Gli Azzuri" sejak Piala Eropa 2012 silam.

Balotelli menjadi pemain kunci di tim biru putih itu sejak Piala Eropa 2012 di Polandia dan Ukraina lalu, terutama setelah mencetak dua gol kemenangan Italia atas Jerman di babak semifinal. Sayang dia tidak berkutik saat melawan Spanyol di final. Ketika itu, Italia kalah telak 0-4 dari La Furia Roja.

"Banyak orang menyukai saya, meskipun tidak setiap orang. Setelah Piala Eropa 2012, saya mencatat bahwa popularitas saya meningkat.

Terima kasih kepada skuat

Italia. Sekarang pendukung dari klub-klub lain mulai suka dengan saya juga. Hal itu terlihat dari perilaku mereka terhadap saya," kata Balotelli sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2014 melawan Malta.

Dia menambahkan, "Tim nasional memiliki sesuatu yang spesial, sesuatu yang lebih. Saya tidak bisa menjelaskan itu karena berada di atas segala-galanya."

Meski demikian, tidak semua pendukung "Gli Azzuri" senang dengan Balotelli. Buktinya, pemain Italia keturunan Gana ini masih mendapat perlakuan pelecehan ras dari fans mantan klubnya, Inter Milan, pada duel sesama Kota Milan bulan lalu di San Siro. "Rasisme membuat saya terganggu, marah, dan kecewa. Tetapi patut disesalkan bahwa

tidak ada cukup upaya untuk mengatasi hal ini. Saya setuju dengan Kevin Prince Boateng (rekan setimnya di AC Milan), untuk keluar dari rasisme, kami semua harus memberi sumbangsih secara bersama-sama," lanjut Balotelli.

Penampilan cemerlang Balotelli bersama Italia kembali terjadi saat Italia menahan imbang 2-2 juara dunia lima kali dan tuan rumah Piala Dunia 2014, Brasil dalam laga persahabatan di Jenewa, Jumat (22/3) dini hari WIB lalu. Satu dari dua gol Italia itu dicetak oleh Balotelli.

Ini adalah gol kedelepannya dari delapan pertandingan di tingkat klub dan Timnas Italia tahun ini.

"Saya tidak pernah besar kepala. Saya bukanlah yang terbaik di dunia, tetapi juga bukan yang terburuk.

Saya adalah saya. Saya sudah mengalami perubahan. Saya sudah matang, saya terus bertumbuh. Saya bukan pria 17 tahun lagi," ucapnya.

Di Grup B UEFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2014, Italia adalah pemuncak klasemen dengan 10 poin dari empat pertandingan.

Tempat kedua dihuni Bulgaria dengan enam poin. "Saya bilang ke ayah saya setelah bermain imbang lawan Brasil dan dia senang karena saya merindukan banyak gol.

Sekarang satu pertandingan besar sedang menanti kami yaitu melawan Malta dan kami ingin bermain baik karena pertandingan sangat berarti banyak bagi kami pada kualifikasi Piala Dunia," jelasnya lebih lanjut.

Balotelli tidak pernah jauh dari head line media massa baik karena aksinya di

atas lapangan hijau maupun karena perilakunya di luar lapangan.

"Dalam kehidupan saya, saya hanya ingin menghindari satu hal lagi: saya tidak ingin kembali melempar seragam Inter ke tanah," kata Balotelli.

Peristiwa pelemparan seragam Inter itu terjadi pada semifinal Liga Champions ketika Inter Milan melawan Barcelona dan membuat pendukung, pemain dan staf Inter Milan marah. (aji)

PELATIH

Scolari: Saya Tidak Diberi Waktu Cukup di Chelsea

LONDON - Mantan pelatih Chelsea yang kini menangani Tim Nasional (Timnas) Brasil Luiz Fe-

lipe Scolari mengaku, tidak diberi waktu yang cukup oleh pemilik klub untuk memberikan yang terbaik bagi klub tersebut. Mantan pelatih Timnas Portugal ini hanya bertahan tujuh bulan di London Barat untuk melatih klub "Biru London" itu.

Scolari yang sukses menghantar Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang dipecat oleh taipan minyak asal Rusia, Roman Abramovich, pada Februari 2009.

Selama melatih Chelsea, Scolari hanya bisa membawa klub itu menduduki peringkat keempat klasemen dan masih bisa bersaing di Piala FA dan Liga Champons. Scolari yakin, bila diberi waktu

yang cukup, dia bisa mempersembahkan gelar bagi klub tersebut. Senin (25/3) ini, Scolari kembali ke London Barat untuk memimpin Timnas Brasil menghadapi Rusia pada laga uji coba.

"Saya yakin, waktu saya berada di Chelsea tidak seburuk yang dibicarakan orang.

Ada sejumlah hal yang bisa menunjukkan itu. Kami memenangkan banyak pertandingan. Saya kira itu bukan sesuatu yang buruk," kata Scolari.

Saat ditanya apakah dia sudah diberi waktu yang cukup, Scolari menegaskan, "Sama sekali tidak, tetapi begitulah keputusan manajemen. Dimanapun saya bekerja, saya hanyalah salah satu anggota staf dan bila

ada orang yang menilai bahwa saya tidak menjalankan pekerjaan dengan bagus, mereka bisa memecat saya.

Itu terjadi di mana-mana dan saya menerimanya. Berada di Chelsea adalah salah satu pengalaman terindah yang pernah saya dapatkan dalam hidup."

Sementara itu bek Timnas Brasil yang kini merumput di Chelsea David Luiz mengatakan, Scolari masih mendapat penghormatan yang tinggi dari klub ini. "Scolari adalah seorang profesional yang sangat bagus. Dia sudah melatih di banyak klub di seluruh dunia dan juga di timnas. Saya yakin dia bahagia bisa kembali ke sini dan dia memiliki

kenangan-kenangan sangat manis di sini," kata Luiz.

Dia melanjutkan, "Dia punya sejarah di sini dan karena itu saya percaya apa yang dia inginkan di sini adalah meletakkan buah cherry di atas kue dengan memetik kemenangan di sebuah stadion, tempat dia pernah melatih. Ketika seorang pelatih tidak bekerja dengan baik, setiap orang di luar saya selalu berbicara tentang sisisisi negatif seseorang, bukan ha-hal positifnya. Apa yang sudah saya dengar, saya sudah tanyakan ke orangorang di sini dan saya menyimpulkan bahwa Scolari sangat luar biasa saat berada di sini, terlepas dari apa yang terjadi." (Sky Sports/aji)

JAKARTA - Mantan pelatih timnas Indonesia yang juga pengamat sepakbola Danurwindo menilai Indonesia kalah dari Arab saudi karena memang k a l a h kualitas dari lawan.

Karena itu

kekalahan 1-2 Arab Saudi bukan karena kurangnya percaya diri anak-anak asuh Rahmad Darmawan Jackson F Thiago.

Pada laga Sabtu (23/3) malam lalu, Indonesia Sempat memimpin lebih dahulu melalui Boaz Salossa. Sayang, Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 1-2.

Kekalahan itu membuat 'Merah Putih' menjadi juru kunci klasemen sementara Grup C dengan nol poin dalam dua laganya. Sedangkan Arab menghuni peringkat teratas dengan enam poin.

Seusai pertandingan, pelatih Rahmad Darmawan,

menilai Indonesia kalah karena grogi. Akan tetapi, Danurwindo menilai memang kualitas di antara kedua tim yang menjadi pembeda.

"Saya tidak sepakat jika Indonesia kalah karena grogi. Menurut saya, Indonesia memang kalah kualitas dari Arab Saudi.

Kalah teknik bukan grogi," ucapnya Minggu (23/3). Dia melanjutkan, "Mereka (Indonesia) punya pemain-pemain yang berpengalaman dan kualitas. Dari babak pertama sampai pertengahan babak kedua, kita gagal keluar dari tekanan lawan. Kita banyak kehilangan bola dan dipaksa terus melakukan kesalahan sehingga kepercayaan diri jadi hilang."

Kekalahan ini menciptakan pertanyaan mengenai taktik yang diusung Rahmad ketika tidak memainkan Andik Vermansah dalam upaya menambah daya dobrak Indonesia.

"Soal memainkan atau tidak memainkan Andik, hanya pelatih yang tahu. Andik memang punya kecepatan dan naluri menyerang yang bagus. Tapi pelatih punya alasan sendiri," lanjut dia.

Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi China di laga berikutnya. Danurwindo menyarankan agar timnas lebih banyak menggelar pertandingan ujicoba untuk memperkuat kerjasama. "Yang jelas dari hasil pertandingan yang terakhir harus dievaluasi; penyerangan, pertahanannya karena lawan China lebih sulit daripada melawan Arab. China mempunya speed power yang sangat bagus," sambung Danurwindo.

"Kita kan punya penyerang bagus seperti Sergio van Dijk, Irfan Bachdim, Greg (Nwokolo) itu harus bisa dimaksimalkan caranya dengan banyak melakukan ujicoba internasional."

(Aji)

wahyu putro/ant

INDONESIA VS ARAB SAUDI. Timnas Indonesia foto bersama sebelum bertanding melawan Arab Saudi pada pertandingan Kualifikasi Pra Piala Asia 2015 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (23/3). Indonesia dikalahkan Arab Saudi dengan skor 1-2.