Koran Madura

1

KAMIS 25 APRIL 2013 NO. 00104 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

25 APRIL 2013

g PAMANGGHI

INTERNASIONAL

PPP Sesalkan Barter PupukBeras JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Zainut Tauhid menyesalkan kebijakan pemerintah yang telah menjalin nota kesepahaman dengan pemerintah Myanmar untuk melakukan barter 200.000 ton pupuk dengan 500.000 ton beras.

“Kebijakan itu bertentangan dengan semangat swasembada beras dan tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Impor dapat menjatuhkan harga hasil pertanian sehingga petani semakin terpuruk,” kata Zainut Tauhid di Jakarta, Rabu.

Karena itu, kata Zainut, Fraksi PPP menyatakan menolak rencana impor beras 500.000 ton hasil barter dengan 200.000 ton pupuk dengan Myanmar karena Indonesia tercatat surplus beras sejak 2006.

Zainut mengatakan, pada tahun 2012, Indonesia mengalami surplus beras hingga 3,5 juta ton. Bahkan, Pemerintah dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian menetapkan surplus beras hingga 10 juta ton pada tahun 2012.

“Rencana barter pupukberas dengan Myanmar itu telah menyakiti petani nasional karena membawa pesan buruk pada waktu yang salah, yaitu menjelang panen raya Mei mendatang,” ujarnya.

Menurut Zainut, impor beras 500.000 ton dari Myanmar itu akan membuat harga beras jatuh atau setidaknya tertahan untuk naik. Sebagai negara terbesar di ASEAN, kata dia, tidak elok bila Indonesia membangun landasan formal untuk impor dari Myanmar.

Di sisi lain, Zainut juga menilai kebijakan mengekspor pupuk untuk ditukar dengan beras juga sangat aneh dan menggelikan. Sebab, di dalam negeri saat ini masih banyak terjadi permasalahan terkait dengan kebutuhan pupuk.

“Masih banyak permasalahan dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik. Saat petani membutuhkan, sering kali di pasaran tidak ada pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Namun, Pemerintah justru mengekspor pupuk. Seharusnya kebutuhan pupuk petani didahulukan daripada ekspor,” tuturnya.

Selain itu, Zainut juga menyayangkan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah Myanmar karena negara itu terbukti tidak mampu melindungi etnis Rohingya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah melakukan protes keras terhadap pemerintah Myanmar, bukan malah menjalin nota kesepahaman. (ant/wan/beth)

DAFTAR CALEG SEMENTARA

KPU Diminta Hati-Hati

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum diminta untuk berhati-hati dalam melakukan verifikasi persyaratan bakal calon legislator yang telah diserahkan oleh 12 parpol peserta Pemilu 2014.

“Prinsip kehati-hatian itu berlaku untuk semua calon. Namun bukan berarti hatihati takut mencoret yang nyata-nyata memang bermasalah,” kata Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin di Jakarta, Rabu.

Terkait status mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji yang saat ini menjadi bacaleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai terpidana kasus korupsi, kata Said, harus dilihat dulu secara objektif, apakah akibat dari eksekusi oleh kejaksaan tersebut akan ada persyaratan calon yang tidak lagi terpenuhi. “Kalau ada ya tentu harus dicoret oleh KPU. Tetapi kalau masih “abu-abu” apalagi tidak ada syarat yang gugur, maka demi hukum dia berhak untuk dipilih dalam Pemilu,” katanya.

Said mengatakan, sebagai warga negara tentu Susno Duadji punya hak untuk memilih dan dipilih. Sepanjang seluruh persyaratan pencalonan bisa dipenuhinya, maka tidak ada yang bisa menghambathambat yang bersangkutan untuk menjadi caleg.

“Intinya KPU perlu hati-hati terhadap verifikasi persyaratan calon,” katanya.

KPU telah mengumumkan DCS dari 12 parpol peserta pemilu 2014, di mana tercatat ada 6.576 bacaleg yang daftar namanya bisa langsung dilihat di situs resmi KPU, yakni www.kpu.go.id. KPU berharap publikasi nama bacaleg itu bisa memudahkan masyarakat untuk mengkritisi bacaleg. (ant)

Sierra Maestra Oleh : Imalah Hasanah Aktivis Perempuan di Madura

S

ant/agus bebeng

TUNTUT MUNDUR MENDIKBUD. Sejumlah pengunjukrasa dari BEM Seluruh Indonesia (SI) Wilayah Jabar berunjukrasa terkait kasus Ujian Nasional, DI Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4). Dalam aksinya BEM SI menuntut mundur Mendikbud dari jabatannya karena kegagalannya dalam menyelenggarakan ujian nasional, pun meminta penundaan pengesahan kurikulum pendidikan 2013.

10 Menteri Masuk DCS JAKARTA-Kompetisi pemilu legislatif 2014 diperkirakan sangat ketat. Selain daftar caleg sementara (DCS) yang didominasi wajah lama, partai politik (parpol) juga memasukan nama Mentri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dalam DCS. Namun demikian, tampilnya sejumlah mentri jelas merugikan rakyat Indonesia.

“Menteri itu memang tugasnya di eksekutif, jadi dia harus selesaikan setuntastuntasnya. Artinya, para menteri tidak boleh terganggu dengan urusan politik menjelang Pemilu 2014. Tidak boleh terganggu oleh keinginan-keinginan politik,” ujar Direktur eksekutif Pol Tracking Institut dan Dosen Universitas Paramadina Hanta Yuda di Jakarta, Rabu (24/4).

Menurut dia, tidak tuntasnya pengabdian mentri ini merugikan rakyat.

Karena sebagai seorang menteri tanggung jawabnya itu adalah kepada rakyat.

“Jabatan di manapun sama, baik di eksekutif maupun di legislative. “Tidak boleh takut kehilangan jabatan,” kata dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menutup pendaftaran penyerahan Daftar Caleg Sementara (DCS) secara serentak.

Dari data yang ada, mayoritas caleg yang mendaftar adalah pemain lama. Beberapa parpol juga memasukan menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II menjadi caleg.

Dari penelusuran melalui situs KPU. go.id terkait bakal caleg, sedikitnya ditemukan 10 menteri yang resmi terdaftar sebagai caleg dari partai politik ke KPU. Partai Demokrat mengusung 5 menterinya menjadi caleg, antara lain, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Syarifudin Hasan dari Dapil Jawa Barat III. Kemudian Menteri Perhubungan Evert Erenst (EE) Mangindaan dari Dapil Sulawesi Utara.

Disusul, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dari Dapil Sulawesi Tenggara. Lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dari Dapil Bali dan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian PKS mengusung 2 menteri, yakni Menteri Pertanian Suswono ada di Dapil Jawa Tengah dan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring maju dari Dapil Sumatera Utara I. Sementara PAN mencalonkan satu menterinya Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dari Dapil Lampung I. Terakhir adalah PKB yang mencalonkan dua menterinya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar sebagai caleg dari Jawa Timur VIII dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal

KASUS KORUPSI

Kejaksaan Gagal Eksekusi Susnoduaji

BANDUNG- Eksekusi terhadap mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji oleh tim gabungan dari Kejati DKI Jakarta dan Jabar serta Kejari Bandung, Rabu, di kediaman Susno berlangsung alot.

Di dalam garasi rumah Susno yang

didomanasi warna putih tersebut seorang pria yang mengenakan jaket abu dan hitam tampak berbincang dengan petugas kejaksaan.“Saya khawatir nih pak, jangan sampai anak saya emosi,” kata pria yang mengenakan jaket tersebut kepada petu-

Helmy Faishal Zaini dari Dapil Nusa Tenggara Barat.

Menurut Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far, pencalonan keduanya tak akan menggangu kinerja di pemerintahan sebagai menteri. “Sabtu dan Minggu kan kerja untuk partai, yang Senin sampai Jumat untuk negara. Jadi sama sekali tidak akan mengganggu,” ungkapnya Sementara itu, Dradjad Wibowo mengakui PAN memang mengusung Menhut Zulkifli Hasan sebagai caleg dari Dapil Lampung I. Alasannya, Zulkifli memiliki suara yang besar di Dapil tersebut. “Kalau dia memang suaranya sangat besar dari dulu. Jadi Bang Zul (Zulkifli) itu bukan cuma pejabat negara saja, dua kali Pemilu suaranya sangat tinggi dan beliau sangat mengakar di dapilnya,” terangnya Lebih jauh kata Drajat lagi, hingga kini Zulkifli terus membina konstituen di Dapil meski menjabat sebagai menteri.

“Orang banyak yang nggak tau bahwa walau di kabinet, dia tetap bisa membina komunikasi dengan dapil. Ibu-ibu banyak yang senang dengan dia,” ucapnya.

Menyangkut kritik yang muncul kepada menteri yang nyaleg, Dradjad mengaku, kaderrnya itu bisa membagi waktu antara tugas di kabinet dan di dapil. “Dia selama ini selalu bisa memisahkan mana tugas negara mana tugas partai, dan waktunya tidak pernah mencampur adukan antara tugas negara dan partai,” pungkasnya. (gam/cea)

gas kejaksaan.

Belum diketahui siapa sosok pria tersebut, namun usai berdialog cukup alot dengan petugas kejaksaan, pria tersebut akhir dipersilakan masuk ke dalam rumah.

Tak hanya itu, di dalam rumah tersebut juga suara gaduh, yakni syup-sayup terdengar suara mirip Susno seperti cekcok dengan petugas eksekusi.

Hingga pukul 12.40 WIB, proses ekseskusi masih berlangsung dan puluhan wartawan cetak, elektronik serta online dan fotografer hanya bisa menunggu di luar garasi rumah Susno Djuadji.

Setelah melalui proses yang alot, proses eksekusi itu tidak menemui jalan hingga Susno dibawa ke Polda Jabar.

Kapuspenkum juga enggan berpolemik mengenai sikap Polda Jabar yang tidak merespons upaya eksekusi tersebut.

Seperti diketahui, dalam putusan perkara Nomor perkara 899 K/PID. SUS/2012 tertanggal 22 November 2012, MA menguatkan putusan PN Jaksel dan PT DKI Jakarta, bahwa Susno terbukti bersalah dalam pidana korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Susno diganjar hukuman tiga tahun enam bulan penjara. Ia terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat Kabareskrim, ketika menangani kasus Arowana. (ant/jat/rez/beth)

uatu ketika, Fidel Castro menghilangkan jejak antek-anteknya karena korupsi. Fulgencio Batista, salah satu contoh yang dihabisi lantaran kerapkali korupsi dan menyengsarakan ekonomi rakyat Kuba. Ia dijuluki Robin Hood dari Sierra Maestra karena suka menolong petani miskin dan mengadili orang kaya pada sebuah pengadilan. Setelah itu, tanah orangorang kaya itu diberikan kepada petani miskin.

Ia memang pintar. Antara lain ditandai gelar doktor (hukum). Tahun 1953, ia memimpin serangan ke barak militer Moncada Santiago de Cuba (gagal). Sedikitnya, 69 orang dari 111 orang yang ikut gerakan tersebut, tewas. Ia dipenjara 15 tahun. Ini dilakukan karena peduli terhadap nasib rakyat Kuba yang saat itu menderita akibat para petinggi Kuba banyak yang korupsi.

Dalam beberapa kesempatan, ia selalu menyampaikan sikapnya yang anti Amerika. Ia membenci sistem ekonomi kapitalis. Ia menggalang kekuatan untuk melawan dominasi Amerika.

Ia seringkali menertawakan Amerika karena menciptakan musuh untuk dirinya sendiri. Teroris menurut Castro sebenarnya tidak ada kecuali Amerika sendiri yang menciptakan agar punya musuh, memiliki alasan, dan serasa berhak untuk memeranginya.

Andai benar terorisme ala Amerika terjadi, ia menilai penangkapan Osama bin Laden oleh pasukan elit Amerika dianggap barbar. Dalam menangani orang yang dianggap musuh, Amerika tidak beradab dan mengabaikan norma-psikologis. Osama, salah satu yang dianggap musuh, dieksekusi di depan keluarganya. Ia juga menilai Obama pembual. Dalam kolom refleksi, ia menulis : “Siapa yang bisa memahami bualan presiden Amerika saat berbicara di depan PBB?. Ia menilai Amerika bersama NATO telah melakukan kejahatan mengerikan di Libya dan Suriah.

Ia, mengeritik pedas machiavelisme AS sehubungan dengan persoalan Mesir. Ia menyatakan bahwa Washington memasok senjata untuk pemerintahan di Kairo, sedang USAID menyiapkan dana untuk kaum oposisi Arab. Setiap orang, menyadari bahwa Amerika telah menjadikan Mesir sebagai sekutu utamanya di Arab.

Sebuah kapal perang besar dan kapal selam pembawa nuklir, dikawal kapal perang AS dan Israel melalui terusan Suez menuju teluk Persia tanpa satupun media internasional yang tahu dan mengakses apa yang terjadi. Ketika jutaan pemuda Mesir menganggur dan kekurangan bahan makanan, Washington menyatakan dukungan kepada mereka.

Sewaktu menyinggung masa brilian rakyat Mesir di bawah Gamal Abdul Nasser, ia menyebut Bung Karno; pemimpin pembebasan nasional Indonesia, sebagai sekutu penting Mesir dalam gerakan non-blok untuk melawan kolonialisme.

Ketika perang dunia kedua berakhir, Mesir di bawah pemerintahan Gamal Abdul Nasser, bersama Jawarhal Nehru, penerus Mahatma Gandhi; Kwame Nkrumah; Ahmed Sekou Toure-pemimpin Afrika, bersama Soekarno, pemimpin pembebasan nasional Indonesia, menciptakan gerakan non-blok dan memperjuangkan kemerdekaan bagi negara terjajah.

Pada usia tua, ia tetap bersuara lantang untuk sesuatu yang dianggapnya menyimpang. Sebagai doktor, ia tidak hanya mengkritik tetapi semesta mengakui bahwa salah satu pendidikan terbaik di dunia antara lain di Kuba. Tidak disebutkan apakah kemajuan pendidikan di Kuba dengan atau tanpa ujian nasional. =

Pantun Beginilah kalau Matrawi adu Pantun sama sa’dullah.

Matrawi: Buah Nanas, Buah bengkoang. Buah jambu, Buah kedondong Ngerujak dooooooooonggggggg...

Sadullah: Pohon kelapa, Pohon durian. Pohon Cemara, Pohon Palem Pohonnya tinggi-tinggi Bo! Matrawi: Ada padi, Ada jagung.

Ada singkong, Ada pepaya Panen ni yeeeeeeeeeeeee!

Sadullah: Disana gunung, disini gunung, Ditengah-tengah bunga melati. Saya bingung kamu pun bingung Kenapa ada bunga melati ???!?

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 25 APRIL 2013 NO.0104 | TAHUN II

Partai Politik Belum Penuhi Kuota Perempuan

PILKADES

Anggaran Pilkades Dipangkas Rp. 400 Juta SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep menetapkan anggaran pengamanan pemilihan kepala desa yang akan digelar Mei nanti Rp. 1,08 miliar. Legislatif memangkas Rp 400 juta dari yang diusulkan eksekutif Rp. 1,48 miliar.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan mengatakan usulan pemerintah terlalu besar dan diprediksi melebihi kebutuhan. “Kami terpaksa melakukan efisiensi sebesar Rp. 400 juta,” katanya, Rabu (24/4).

Politisi PKB tersebut me-

negaskan, anggaran Rp. 1,08 miliar tersebut sudah final dan dipastikan tidak akan ada perubahan, karena sebelum menetapkan anggaran tersebut dewan sudah menghitung dengan angggaran konsumsi dan Satpol PP. “Kami pastikan tidak lagi ada perubahan,” terasnya.

Sementara Kabag Pemerintah Desa (Pemdes) Setkab Moh. Ramli dalam wawancara beberapa waktu lalu mengaku akan pasrah dengan penetapan dewan. “Kami pasrah, apapun yang telah disepakati,” katanya. (edy/mk)

KEPENDUDUKAN

Kemendagri Tunda Penyelesaian e-KTP SUMENEP - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunda penyelesaian pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) hingga akhir tahun.

Penundaaan tersebut hasil rakornas di Jakarta beberapa waktu lalu karena banyak kartu tanda penduduk yang telah didistribusikan salah cetak.

K e p a la Dinas Ke p e n d u d u kan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep Akh. Zaini mengatakan semestinya penyelesaikan kartu tanda penduduk elektronok awal Juli, tapi sesuai keputusan rakornas penyelesaikan e-KTP ditunda hingga Desember.

“Iya, pusat menunda hingga bulan Desember,” ucapnya, Rabu (24/4).

Pada tanggal 31 Juli perekaman e-KTP sudah harus selesai semua, sehingga pada bulan Agustus percetakan sudah dimulai, dan Desember sudah bisa didistribusikan kepada seluruh masyarakat. “Artinya, target dari pusat, pembuatan e-KTP ini selesai sebelum berganti

tahun,” ujarnya.

Di Kabupaten Sumenep, masyarakat yang telah melakukan perekaman e-KTP 77,36 persen. “Berarti masih ada kurang lebih 30 persen masyarakat S u m e n e p masih belum melakukan perekaman.

Sehingga kami punya waktu tiga bulan untuk menyisir ke bawah hingga bisa memastikan tak ada masyarakat yang tidak merekam,” terangnya.

Untuk itulah, lanjut Zaini, pada awal Mei, perekaman itu akan digenjot kembali. “Dan kami sudah selesai koordinasi terhadap UPT-UPT di semua kecamatan, termasuk di kepulauan, serta juga telah memperpanjang masa kontrak operator yang sudah berakhir bulan ini,” pungkasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat Sumenep proaktif untuk segera merekamkan diri ke UPT-UPT setempat, biar program e-KTP cepat selesai dan tidak selalu ditunda. “Saya harap masyarakat proaktif untuk membantu kami, sehingga semua masyarakat secepatnya punya KTP,” harap dia. (sym/mk)

Kejari Terkendala Pemeriksaan Saksi SUMENEP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep masih terkendala pemeriksaan sejumlah saksi untuk menahan dua tersangka penyalahgunaan dana bantuan program usaha garam rakyat pada tahun 2011.

Kasi Pidsus Kejari Wahyudi mengatakan sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi pada pemanggilan saksi tahap pertama, dan pada tahap itu sudah dinyatakan selesai, tinggal memanggil saksi lain. “Setelah kami menggil saksi lain, ternyata ada kendala, saksi yang kami panggil dalam keadaan sakit,” ucapnya, Rabu (24/4).

Dalam pemanggilan kedua tersebut agendanya hampir sama, seputar penguatan data dan fakta terhadap dua orang yang sudah ditetapkan tersangka. “Dalam pemanggilan kedua ini tidak jauh beda, masih dalam sebatas pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, tetapi seperti yang saya katakan, saksi dalam keadaan sakit,” ujarnya.

Ia tidak bisa menjemput paksa pihak yang akan bersaksi karena jika dipaksakan tetap dipanggil khawatir tidak berbuah hasil maksimal. “Karena kalau dipaksakan untuk dipanggil untuk datang ke Kejari dalam keadaan sakit, kan percuma juga karena nanti tidak bisa memberikan keterangan apa-apa,” tandasnya.

Dua tersangka tersebut merupakan kedua pengurus poktan yang diduga menyalahgunakan bantuan pugar.

Dan setelah melakukan penyelidikan, bantuan pugar kepada masing-masing poktan adalah Rp 50 juta, dan terbukti kedua poktan tersebut tidak merealisasikannya kepada anggotanya. Sehingga dari total dana yang 50 juta untuk masing-msing anggota yang terdapat 10 anggota, yang mestinya mendapat Rp 5 juta per-anggota. Namun dalam peyidikannya, per-anggota yang 10 orang untuk satu poktan tidak mendapatkan Rp 5 juta. (sym/mk)

SUMENEP – Dalam berkas calon anggota legislatif yang disampaikan ke KPU Sumenep beberapa hari lalu, dua partai politik tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan.

Caleg perempuan dari Partai Bulan Bintang (PBB) di dapil 2 tidak memenuhi kuota. Demikian juga caleg perempuan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di dapil 5.

Demikian temuan Komisi Pemilihan Umum Sumenep saat melakukan verifikasi terhadap berkas caleg 12 partai politik peserta pemilu 2014.

Ketua KPU Toha Samadi mengatakan ada 10 parpol yang sudah memenuhi syarat kuota perempuan. Dengan semikian, PBB dan PKPI harus melakukan perbaikan lagi.

“Ada dua parpol yang belum memenuhi syarat kuota perempuan, diantaranya PBB dan PKPI. Sedangkan lainnya telah memenuhi syarat. Bagi parpol yang belum memenuhi syarat kuota perempuan masih punya kesempatan untk memperbaikinya,” kata Toha Samadi, Selasa (23/4).

Temuan lain KPU, ada dua caleg yang masih aktif sebagai anggota DPRD dan mencalonkan melalui parpol lain, dan tidak disertai surat pengunduran diri yang ditantatangani oleh pimpinan DPRD setempat.

“Ada dua anggota dewan aktif yang mencalonkan diri dari parpol lain dan mereka tidak menyertakan surat pengunduran diri sebagai ang-

gota dewan yang ditandatangani pimpinan dewan atau sekwan. Mereka hanya menyertakan surat pengunduran diri yang ditandatangani dirinya,” ujarnya.

Selain itu, ada sejumlah kepala desa yang mencalonkan diri sebagai caleg tapi mereka tidak menyertai surat pengunduran diri dari jabatan kepala desa, sehingga belum memenuhi syarat. “Ada sejumlah kades yang mencalonkan sebagai caleg tapi tidak dilengkapi surat pengunduran diri dari jabatan kadesnya,” paparnya.

Libatkan Disdik Sementara dalam menverifikasi ijazah, KPU melibatkan dinas pendidikan dan kantor kementerian agama setempat untuk mengecek legalisasi ijazah para bakal calon legislastif dari 12 partai politik.

Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi, menjelaskan, sejak Selasa (23/4), pihaknya melakukan verifikasi administrasi berkas daftar calon legislatif sementara (DCS) yang diajukan 12 partai politik (parpol) untuk kepentingan Pemilu 2014.

“Salah satu yang diverifikasi adalah ijazah sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat yang merupakan

syarat wajib untuk dilampirkan. Kami melibatkan staf Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep untuk mengecek legalisasi ijazah tersebut,” ujarnya, Rabu (24/4).

Secara kelembagaan, kata dia, disdik dan kantor kemenag merupakan pihak terkait untuk mengetahui keabsahan sebuah ijazah.

“Kami tidak mempunyai kapasitas untuk memastikan sah atau tidaknya sebuah ijazah. Dalam konteks itu, kami memang harus melibatkan pihak terkait di daerah yang diakui negara, yakni

disdik dan kantor kemenag,” ucapnya.

Sesuai hasil verifikasi yang dilakukan KPU Sumenep, jumlah secara keseluruhan bakal caleg dari 12 parpol itu sebanyak 517 orang.

“Jumlah kursi di DPRD Sumenep yang akan diperebutkan melalui Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 50 kursi yang tersebar di tujuh daerah pemilihan (dapil). Kalau saja semua parpol mengajukan bacaleg dalam jumlah maksimal, jumlah bacaleg dari 12 parpol itu sebanyak 600 orang,” paparnya.

Ia juga mengemukakan bahwa sejumlah parpol

PAD

BBM

Sopir dan Nelayan Rebutan Solar

ANTRE. Sejumlah kendaraan mengantren di stasiun pengisian bahan bakar minyak milik BUMD Sumenep, untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar, Rabu (24/4) SUMENEP – Menipisnya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Sumenep membuat sejumlah pengendara mobil dan nelayan rebutan mendapatkan bahan bakar. Seperti yang terjadi di SPBU milik BUMD, Rabu (24/4) mobil antre hingga jalan raya.

Sopir mengaku resah karena baru dilayani setelah petugas SPBU melayani para nelayan.

Rohim, sopir truk, mengatakan, pihaknya risih ketika melihat nelayan membawa. Ia menuding pihak SPBU milik BUMD Sumenep telah salah kaprah dalam memberikan pelayanan. “Seharusnya, Mas, truk ini dilayani terlebih dahulu,” ungkapnya.

Dirinya merasa dirugikan, sebab sudah lebih dari satu jam lamanya berada di pinggir SPBU untuk mendapatkan solar, namun pihak SPBU masih melayani para nelayan. “Kami sudah lebih satu jam berada disini,” ungkapnya Nelayan pun juga mengaku tidak puas dengan pelayanan SPBU. Baisuri, nelayan asal Desa Marengan Kecamatan Kalianget merasa dirugikan, sebab seminggu yang lalu selalu dipersulit dalam membeli BBM jenis solar untuk keperluan aktifitas sehari-hainya. “Kami terkadang

memang tidak mengajukan bacaleg dalam jumlah maksimal, di antaranya Partai Demokraksi Indonesia Perjuangan yang hanya sebanyak 37 bakal caleg dan Partai Bulan Bintang sebanyak 23 bakal caleg.

Sampai saat ini KPU masih melakukan verifikasi dan berbagai temuan tersebut akan di umumkan pada 7 Mei hingga 8 Mei 2013. “Perbaikan DCS (daftar calon sementara) dan syarat calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten akan diumumkan tanggal 9 hingga 22 Mei 2013,” ungkapnya. (rif/ant/mk)

hanya diberi jatah 5 liter itupun masih dibagi dua,” katanya.

Sementara kebutuhan nelayan terhadap BBM jenis solar setiap harinya harus dijatah 5 liter per perahu, namun pihak SPBU hanya memberikan 5 liter untuk dua orang nelayan. “Jatah tersebut masih jauh dari harapan kami,” tambahnya.

Selain itu, Baisuri mengaku merasa kesal atas pelayanan yang diberikan oleh pihak SPBU milik BUMD Sumenep, sebab pihaknya masih disuruh menunggu sepinya mobil untuk mendapatkan solar, “Masak kami hanya satu drijen harus

menunggu satu hari?,” kesalnya.

Kepala Divisi Pengembangan Usaha PT WUS Susilo saat duhubungi wartawan memilih diam. “Silahkan menghubungi langsung pihak pertamina,’ katanya.

Sementara Bagaian Perekonomina Setkab Sumenep Moh. Hanafi mengatakan pada tahun 2013 Kabupaten Sumenep tidak akan terjadi kekuranga kuota, sebab walaupun secara nasional kuoto BBM jenis solar mengalami kelangkaan. “Jadi di Sumenep tidak akan terjadi kelangkaan lagi,” ungkapnya ketika dihubungi. (edy/mk)

Pertumbuhan Ekonomi Diharapkan Semakin Meningkat SUMENEP – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep pada tahun 2012 mengalami tren positif. Pemerintah menargetkan pendapatan dari sektor jasa, perdagangan, pertanian, pertambangan, perikanan, perpajaka, dan hotel tahun ini lebih meningkat lagi. “Pada tahun ini pemerintah Kabupaten Sumenep berharap tetap menjaga tren positif itu, kalau bisa kian meningkat,” kata Sekretaris Bappeda Rahman.

Naiknya perekonomian dipengaruhi akses suramadu. “Jadi, faktor Suramadu juga ikut andil berdampak kepada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012,” terangnya, Rabu (24/4).

Penyumbang terbesar kepada pendapatan asli daerah berasal dari jasa perdagangan dan hotel. Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh optimalisasi sektor pertanian. “Bayangkan, penyumbang terbanyak PDRB adalah sektor pertanian, yaitu mencapai kurang lebh 48 persen. Sehingga, ke depan, dari sektor pertanian harus terus diupayakan menjaga lahan produktif agar tidak dialihfungsikan,” tutur Rahman.

Rahman tidak memungkiri bahwa tantangan ke depan dari sektor pertanian adalah luas lahan pertanian berkelanjutan yang kian menyempit. “Karena tak dapat dipungkiri, jumlah penduduk dari tahun ke tahun juga meningkat, sedangkan jumlah pendudukan yang meningkat pasti membutuhkan rumah, dan rumah membutuhkan lahan, hingga akan berdampak buruk terhadap lahan produkif,” terangnya Maka dari itu, kata Rahman, pemerintah Kabupaten Sumenep sudah mulai memikirkan dan sudah merumuskan bersama untuk pembangunan tidak boleh menggunakan lahan produktif demi fasilitas umum.

“Seperti perumahan, pabrik maupun yang lain, silakan pakai yang lains saja. Karena hal tersebut berdampak terhadap kualitas produksi pertanian seperti padi, jagung, dll. Kalau produksi menurun, maka peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian juga akan mengalami penurunan,” jelasnya. (sym/mk)

IKLAN

KAMIS 25 APRIL 2013 NO. 00104 | TAHUN II

3

4

PAMEKASAN

KAMIS 25 APRIL 2013 NO. 00104 | TAHUN II

AKSUS RASKIN

BOM DI RUMAH KADES

Warga Datangi Kejari

Polisi Belum Temukan Kejelasan PAMEKASAN- Jajaran Polsek Pamekasan, belum bisa mengungkap motif serta pelaku pengeboman Balai Desa dan rumah Kepala Desa Teja Timur, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan. Kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara ini karena tidak adanya saksi yang bisa memberi keterangan secara jelas.

Kepala Polsek Pamekasan, Ajun Komisaris Mustaghfir menjelaskan, pihaknya sudah melakukan upaya penyelidikan dengan meminta keterangan saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Namun dari penyelidikan itu, belum mengarah kepada tersangka pelaku. Dijelaskan, dari beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan, tak satupun dari mereka yang mengetahui pelaku saat melakukan aksinya. Sejumlah saksi hanya melihat cahaya serta mendengar bunyi ledakan keras dari dua lokasi itu. “Kami belum bisa ungkap pelakunya, karena dari saksi-saksi yang dimintai keterangan, tidak ada yang melihat orang. Mereka hanya melihat cahaya yang kemudian disertai bunyi ledakan,” katanya, Rabu (24/4).

Kapolsek menjelaskan, pihaknya akan terus mendalami kasus tersebut, hingga bisa mengungkap motif dan pelakunya. Sejauh ini pihaknya sudah menyita sejumlah barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian.

Pengeboman Rumah Suparjo, Kepala Desa dan Balai Desa Teja Timur, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan, Madura, terjadi pada Minggu (21/4) malam dengan bom molotov.

Dugaan pengeboman ini dikuatkan dengan adanya serpihan kertas pelapis petasan di lokasi kejadian. Selain itu, warga sekitar juga mendengar bunyi ledakan bom yang cukup keras saat kejadian.

Kerusakan Balai Desa Teja Timur terjadi pada bagian kaca jendela serta plafon ambruk. Sedangkan kerusakan rumah kepala desa terpilih yang juga dilempari bom molotov hingga mengalami kerusakan di tembok pagar bagian depan. Bahkan, pagar yang terbuat dari besi bengkok.

Meski kerusakannya tidak parah, namun peristiwa ini menimbulkan kecurigaan beberapa kalangan. Sebab, pada 14 April lalu, desa tersebut menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) dan dimenangkan oleh Suparjo yang sebelumnya merupakan kades di desa itu. (uzi/muj)

BOM MOLOTOF. Di balai Desa Teja Timur Kecamatan/Kabupaten Pamekasn inilah bom molotof meledak. Kini polisi sedang menelusuri motif dan pelakunya.

ahmad fawaid/koran madura

TOLAK MUTASI KEPSEK. Ruang kepala sekolah yang masih ditutup dengan palang kayu di SMK Negeri 1 Pamekasan. Ruangan itu ditutup oleh siswa sebagai bagian dari penolakan terhadap kepala sekolah hasil mutasi oleh Bupati setempat yang saat itu masih dijabat Kholilurrahman.

Siswa Segel Ruang Kasek PAMEKASAN- Ratusan siswa dan guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pamekasan melakukan aksi mogok belajar dan menyegel ruang Kepala Sekolah. Aksi itu mereka lakukan sebagai bagian dari penolakan terhadap Kepala Sekolah baru hasil mutasi, Budi Sulistiyo.

Salah seorang siswa mengatakan aksi penolakan itu dilakukan karena mereka memandang pengangkatan Budi Sulistiyo sebagai kepala di sekolah mereka tidak sah, karena dilakukan pada saat berlangsungnya Ujian Nasional dan sarat kepentingan politis.

“Karena kami menilai pengangkatan itu tidak sah, maka sampai saat ini kami menganggap Bapak Budi Sulistiyo bukan Kepala SMK Negeri 2,” kata Sofi salah satu siswa SMKN 1 kelas X jurusan Administrasi.

Para siswa, kata Sofi, sudah bersepakat tidak akan mengikuti pelajaran sebelum kebijakan mutasi itu dicabut dan kepala SM Para siswa ini meminta agar surat keputusan (SK) mutasi terhadap kepala sekolah yang lama yakni suendi dianulir. Sehingga, proses belajar mengajar berlangsung lancar.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMK Negeri 1 Pamekasan, subianto, mengatakan aksi itu merupakan murni inisiatif para siswa tanpa ada campur tangan para guru, ter-

masuk Kepala Sekolah yang lama, Suendi.

Subianto juga tidak bisa memberikan kepastian, sampai kapan aksi mogok belajar ini akan berakhir. mengingat para siswa, tetap meminta agar Suendi tetap bertahan di sekolah tersebut.

Kepada wartawan, Budi Sulistiyo mengaku beberapa waktu lalu sudah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, termasuk dengan kepala sekolah sebelumnya, Suendi. Dari koordinasi itu, ia diminta untuk tidak datang ke sekolah tersebut sampai kondisinya benar-benar kondusif.

Namun setelah berakhirnya Ujian Nasional, dirinya dipanggil Kepala Dinas Pendidikan Akhmad Hidayat, yang memintanya untuk masuk ke

lokasi tugasnya yang baru itu sesuai SK mutasi Bupati yang saat itu masih dijabat Kholilurrahman.

“Saya hanya bawahan yang menjalankan tugas. Posisi ini bukan atas permintaan saya. Karenanya, mohon hal ini untuk dimengerti,” kata Budi Sulistiyo.

Bupati Pamekasan Akhmad Syafii yang langsung datang sekolah tersebut begitu mendengar adanya aksi protes para siswa dan guru, mengaku masih akan membicarakan persoalan itu dengan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah setempat.

“Mohon diberi waktu agar kami bisa mencarikan pemecahan bagi masalah ini,” katanya kepada para guru dan siswa. (afa/muj)

PAMEKASAN- Sejumlah warga Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Kabuapten Pamekasan, Rabu (24/4), mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat mempertanyakan keberlanjutan proses hukum dugaan penyelewengan beras untuk rakyat miskin di didesanya.

Kedatangan mereka ditemui Kepala Kejari, Budi Irianto, di ruang pertemuan Kejaksaan. Kepada Kepala Kejari, perwakilan warga, Zainullah, mengatakan, kedatangannya untuk mengetahui perkembangan proses hukum kasus raskin, yang sudah dilaporkan beberapa waktu yang lalu.

Ia mengatakan proses hukum kasus dugaan penyelewengan raskin di Larangan Slampar itu, akan terus dipantau karena dirasa sangat merugikan masyarakat kecil yang ada di desa itu.

Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Budi Irianto, mengakui, berkas laporan dugaan penyelewengan raskin yang dilaporkan masyarakat Desa Larangan Slampar sudah dilimpahkan ke Polres Pamekasan. Hal itu dikarenakan, masyarakat setempat melaporkan kasus tersebut ke dua lembaga penegak hukum yang berbeda.

Seperti diketahui, dugaan penyelewengan raskin Desa Larangan Slampar diduga menelan kerugian negara hampir Rp. 2,6 miliyar. Warga desa itu sudah beberapa kali melakukan protes, diantaranya di Kantor Camatan Tlanakan, Bulog Madura dan Kejaksaan Negeri Pamkasan.(afa/muj)

SAMPANG

5

KAMIS 25 APRIL 2013 NO.0104 | TAHUN II

Kebocoran Jawaban Soal UN Tak Ditindaklanjuti SAMPANG – Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sampang Mohammad Roib tidak mempedulikan kasus siswanya yang diduga membocorkan jawaban soal UN.

junaidi/koran madura

MENGGENANGI: Akibat hujan deras air menggenangi jalan raya di depan RSUD Kabupaten Sampang, Rabu (24/4) kemarin siang.

AKIBAT HUJAN DERAS

Ruas Jalan Depan RSUD Terendam Banjir SAMPANG – Kembali sejumlah tempat di Sampang terendam banjir akibat hujan deras selama dua jam lebih.

Hujan mulai turun sejak jam 09.30 dengan curah yang deras, hingga menimbulkan genangan air setinggi lutut orang dewasa. Genangan air tersebut di antaranya terjadi di jalan raya depan RSUD Sampang.

Sejumlah kendaraan yang terjebak banjir di jalan tersebut terpaksa meneruskan perjalanannya dengan sangat hati-hati agar tidak tergelincir ke luar jalan dan tidak menimbulkan jepritan air kepada pengguna jalan

lainnya.

Salah satu pengendara sepeda motor yang melintas, Ach Heriyanto (26) mengatakan, dirinya merasa tidak aman dengan kondisi Sampang yang akhir-akhir ini terus jadi langganan banjir. Bila tidak karena hujan deras di Sampang, banjir terjadi karena kiriman hujan deras yang terjadi di bagian utara Sampang.

“Hujan deras selama dua jam saja sudah mengakibatkan jalan raya tergenang air, padahal parit yang ada cukup lebar. Kondisi ini harus diperhatikan karena apabila hujan deras selalu

terjadi banjir, meskipun hanya dua jam. Lain lagi ketika mendapatkan kiriman air dari daerah utara, ini untung tidak berbenturan dengan air yang dari utara,” keluhnya, Rabu (24/4).

Ketika melintasi jalan tersebut pengendara harus mengurangi kecepatan karena dapat menimbulkan pertengkaran apabila sampai menjepretkan air ke pengguna jalan yang ada di sampingnya.

“Genangan air ini merepotkan para pengendara karena apabila kecepatannya distandartkan akan merugikan warga yang berada

Sekedar untuk mengingatkan, dua peserta ujian nasional yang berasal dari sekolah tersebut, Risa Arifaldi dan Rudi Heriyanto sempat ditegur pengawas ujian karena keduanya ditengarai menyebarkan jawaban ujian nasional. Bahkan keduanya sempat diinterogasi oleh Kepala SMPN 1 tersebut.

Baru kemaren peristiwa itu terjadi, dugaan bocornya jawaban soal UN itu sudah tidak digubris lagi oleh kepala SMPN 1 Sampang. Terkesan kasus bocoran kunci jawaban soal UN itu tak akan ditindaklanjuti.

Kepala sekolah SMPN 1 Sampang, Mohammad Roib ketika dikonfirmasi tak bersedia memberikan jawaban

mengenai penyimpangan yang dilakukan siswanya itu.

“Jadi silahkan langsung tanyakan sama kedua pengawasnya, sama anaknya, saya kan tidak tahu pasti dan saya minta tolong supaya berita ini untuk distop saja,” kata Muhammad Roib kepada Koran Madura, Rabu (24/4).

Ia menjelaskan pemanggilan terhadap kedua siswanya hanya untuk menanyakan asal mula dari selembaran tersebut. Akan tetapi, hingga kini ia masih belum bisa menunjukkan kertas selembaran yang diduga kunci jawaban tersebut, karena mungkin masih diamankan oleh salah satu dari dua pengawas yang mengawasi ruangan bersangkutan. “Itu kan bukan tanggung

jawab sekolah. Pihak sekolah tidak tahu,” jelas Roib.

Sementara itu, Kepala Dinas pendidikan kabupaten Sampang, Sumadi melalui Kabid Kurikulum Abi Kusno saat dihubungi melalui saluran telphone selulernya mengatakan hingga saat ini dirinya masih belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut. “Saya masih di luar kota. Jadi, saya masih belum bisa memberikan keterangan,” ujarnya.

Lanjut Abi, sejauh ini upaya dari Dinas Pendidikan setempat menghindari adanya tindak kecurangan jawaban UN. Semua itu sudah dikordinasikan oleh aparat kepolisian untuk pengamanan naskah soal ujian.

“Siapa yang berani membocorkan jawaban soal UN, paket soalnya kan sudah ada di Polres Sampang untuk pengamanan, dan itu pun pengawalannya ketat sekali,” tegasnya. (ryn/msa/rah)

disampingnya, sementara kalau dikurangi khawatir kendaraan saya mogok di tengah jalan,” ucap Heriyanto.

Hal senada juga diungkapkan oleh Fathorrosi (25), warga jalan Rajawali ketika hendak pulang ke rumahnya. Ia berharap wilayah Sampang yang terus menjadi genangan air agar mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah.

“Saya mau balik arah dan mau mencari jalan lain saja karena kalau ini dipaksakan takut bajunya basah dan mogok,” tukasnya. (jun/ msa/rah)

cahyo wuriyanto/koran madura

AIR MENGGENANGI: Akibat hujan deras air menggenangi beberapa lokasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang, Rabu (24/4) kemarin.

RUMAH SAKIT

Ruang Radiologi Tergenang Air

junaidi/koran madura

DISELENGGARAKAN: Sejumlah peserta UN pendidikan kesetaraan paket A dan B sedang mengerjakan soal yang diselenggarakan oleh FTPK Bahari di MI Darul Ulum Desa Aengsareh, Kecamatan Kota Sampang, Rabu (24/4) kemarin.

PESERTA UJIAN NASIONAL

5 Peserta Tidak Bisa Mengikuti UN Paket B SAMPANG - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pendidikan kesetaraan paket A dan B yang diselenggarakan oleh Forum Tenaga Pendidikan Kesehatan (FTPK) Bahari Kabupaten Sampang pada Rabu (24/4) siang kemarin di MI Darul Ulum Desa Aengsareh kecamatan Sampang sebanyak lima peserta tidak bisa mengikuti ujian nasional tersebut. Ketidakikutsertaan peserta tersebut karena terhalang oleh hujan deras yang mengguyur kabupaten Sampang.

Ujian nasional menjadi salah satu harapan peserta

dalam mendapatkan ijasah paket B atau setara dengan pendidikan formal seperti SMP, namun dalam jumlah 27 peserta yang ikut ada 5 peserta tidak dapat mengikuti ujian nasional yang diselenggarakan oleh FTPK Bahari karena hujan deras.

Salah satu tutor, Ismail (37), warga Aeng Sareh mengatakan ada 27 peserta yang mengikuti ujian, namun dari jumlah 27 tersebut ada lima orang tidak bisa mengikuti ujian nasional.

Dirinya mengaku tidak tahu bagaimana nasib kelima peserta UN yang tidak mengi-

kuti UN karena terhalang banjir itu, apakah akan didrop-out (DO) atau ada toleransi lain dari Dinas Pendidikan setempat.

“Untuk peserta yang tidak bisa ikut nanti akan diDO atau ada kebijakan lain dari Dinas Pendidikan, saya juga kurang paham karena saya hanya tutor dan kurang mengerti tentang itu,” ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (24/4).

Sementara itu, kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), Moh. Bahri mengungkapkan, bagi peserta yang tidak dapat ikut

akan diikutkan pada tahap kedua yang akan diselenggarakan pada bulan Juni 2013, dengan catatan penyelenggara harus menyampaikan kepada PKBM data peserta yang tidak bisa mengikuti ujian nasional itu. Nanti pihak PKBM yang akan menyampaikan ke bagian PNFI. “Kami tidak akan men-DO peserta yang tidak ikut ujian, akan tetapi nanti akan ada tahap ke-2 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni selama penyelenggara melaporkan peserta yang tidak ikut pada PKBM setempat,” tandasnya. (jun/msa/rah)

SAMPANG - Akibat hujan deras yang mengguyur Kota Sampang pada hari Rabu (23/4) siang, sebagian jalan dan instansi pelayanan publik tergenang air hujan. Bahkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang, tepatnya di depan ruangan radiologi tampak air sisa hujan menggenang sampai masuk ke dalam ruang radiologi dan masuk juga ke dalam tempat pengambilan foto ronsen.

Beberapa pasien yang akan dan telah melakukan foto ronsen tampak harus rela kakinya basah karena tempat ruang radiologi tergenang air hujan yang tidak bisa mengalir dengan lancar ke selokan.

Hamid (40), salah satu pasien dari Desa Pengarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang yang melakukan foto ronsen mengaku kaget ketika mengetahui ruangan tempat dia berobat kebanjiran.

“Heran juga kenapa air hujan ini tidak mengalir, apa memang tidak ada selokannya di sini. Tapi meski basah saya

harus melakukan foto ronsen untuk mengetahui keadaan tulang punggung saya,” tutur Hamid yang sehari sebelumnya terjatuh saat mengendarai sepeda motor, Rabu (24/4).

Safik. H, salah seorang pegawai RSUD yang kebetulan tengah bertugas menjelaskan kejadian seperti ini bukanlah yang pertama kali. Bahkan, menurutnya, setiap kali turun hujan yang cukup deras, instalasi radiologi dipastikan akan tergenang air, karena tempatnya yang rendah dan selokan pembuangan air memang kecil.

“Setiap kali turun hujan deras, pasti airnya akan meluber dan untuk mengatasinya kami harus menggunakan mesin diesel penyedot air,” jelasnya.

Sinol, salah satu petugas yang melakukan penyedotan menggunakan mesin pompa air mengatakan mesin tersebut memang disiapkan oleh pihak RSUD untuk menyedot air yang menggenang di ruang radiologi.

“Mesin ini memang disiapkan untuk mengatasi luapan air di saat turun hujan.

Apabila tidak dilakukan penyedotan tidak hanya instalasi ruangan radiologi saja yang tergenang, karena airnya bisa ke ruangan yang lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, dr. Yuliono, Humas RSUD Sampang mengakui memang setiap kali turun hujan yang cukup deras, terjadi genangan air di depan ruangan radiologi, sebab dengan intensitas curah hujan yang tinggi, selokan di sekitar ruang radiologi memang tidak bisa menampung air hujan.

Selain itu, letak ruangan radiologi sendiri memang berada di daerah rendah dan merupakan bangunan lama RSUD Sampang.

“Kebetulan saya berada di Surabaya karena sedang ada pelatihan, tapi kalau di depan ruangan radiologi itu setiap turun hujan yang sangat deras memang terjadi genangan air karena letaknya yang rendah. Untuk mengatasi adanya genangan air sisa hujan, kami melakukan penyedotan menggunakan mesin pompa air,” ucapnya. (cyo/msa/rah)

PROFESI

Nelayan Beralih Jadi Kuli Bangunan SAMPANG – Sejumlah nelayan tradisional di desa Camplong Kabupaten Sampang beralih profesi menjadi kuli bangunan selama terjadi kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar. Akibat krisisnya solar tersebut, nelayan terutama yang berada di pesisir pantai tersebut tak bisa beraktifitas melaut.

Kamal (32), salah satu nelayan di Desa Camplong, Kecamatan camplong, kabupaten Sampang mengungka-

pkan, akibat langkanya solar dirinya beserta para nelayan yang lain sepekan terakhir sudah jarang melaut. Sebab BBM jenis solar merupakan bahan bakar utama bagi kapal nelayan, namun tak bisa mereka dapatkan di sejumlah SPBU. Sementara itu, untuk menutupi kebutuhan hidup, nelayan di Sampang untuk sementara waktu beralih profesi menjadi kuli bangunan.

“Kalau kelangkaan ini terus terjadi, para nelayan di sini pasti banyak yang menganggur. Sebagian nelayan sudah beralih profesi sebagai kuli bangunan,” ujar Kamal, Rabu (24/4).

Para nelayan yang lain menginginkan pemerintah segera mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar agar tidak terlalu lama menyengsarakan para nelayan dan pemanfaat solar lainnya. (iam/msa/rah)

6

SAMPANG

KAMIS 25 APRIL 2013 NO.0104 | TAHUN II

SKY WALKER

Truk Operasional PJU Diduga Kendaraan Bekas SAMPANG - Pengadaan satu unit truk operasional Penerangan Jalan Umum (PJU) sky walker dengan nopol M 8109 NP yang dimiliki PU Cikatarung Sampang diduga berbahan onderdil bekas.

Saat ini, truk sky walker yang menelan anggaran ratusan juta rupiah itu sudah enam bulan masuk bengkel di jalan Agus Salim Sampang karena mengalami kerusakan.

Pihak PU Cikatarung Sampang terpaksa memfungsikan truk sky walker yang lama, sedangkan truk yang baru pengadaan tahun 2010 itu tidak bisa difungsikan karena masuk bengkel.

Rusaknya sky walker itu menuai kritikan. Sejumlah LSM Sampang menduga saat pengadaan truk tersebut beronderdil bekas dan ada penyelewengan dana, kata anggota LMS Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sampang, Nur Hasan, Rabu (24/4).

Menurut Nurhasan, jika truk tersebut tidak bekas mestinya masih bisa digunakan dan tidak mengalami kerusakan yang parah seperti saat ini. Truk PJU itu sudah enam bulan berada di bengkel. Perbandingannya truk operasional PJU yang lama di PU Cikatarung Sampang masih bisa difungsikan hingga sekarang. Sedangkan yang pengadaan baru 2010 itu sudah rusak dan tidak bisa difungsikan. Sehingga tengara ada penyimpangan di dalam pengadaannya sangat terasa.

“Kami berharap PU Ci-

katarung khususnya bagian pengadaan truk sky walker tersebut harus transparan dan menjelaskan terkait pengadaan truk yang diduga ada penyelewengan. Jika pihak PU Cikatarung terbukti dalam pengadaannya tidak sesuai prosedur, maka hal ini sudah melanggar hukum,” tegasnya.

Sementara di tempat lain, Candra R. Amin Kasi PJU PU Cikatrung Sampang saat dikonfirmasi di kantornya, ia membenarkan truk Sky Walker operasional PJU tersebut sudah enam bulan berada di bengkel. Namun dirinya tak bisa mengomentari tentang dugaan ada penyimpangan dalam pengadaannya, karena dirinya hanya pengguna manfaat.

“Saya berdinas di PU Cikatrung mulai 2011 dan mobil truk yang sekarang mengalami kerusakan tersebut sudah ada, bahkan saya secara pribadi sempat menanyakan pada pihak internal kami yang berada di kantor yang lebih lama, namun tidak ada satu pun pejabat yang memberikan informasi yang rinci,” urainya.

Lebih lanjut Candra menegaskan pihaknya masih bisa melakukan tugas operasional PJU dengan mengunakan truk sky walker yang lama, sedangkangkan yang baru masih dalam perbaikan di bengkel karena alat hedrolitnya tidak berfungsi.

“Jika yang baru dipaksakan, kami khawatir akan membahayakan staf kami saat bekerja di lapangan,” ucapnya. (hol/msa/rah)

holis/koran madura

DIDUGA: Truk Operasional PJU PU Cikatarung Sampang yang diduga berbahan onderdil bekas sudah enam bulan berada di Bengkel.

ryan hariyanto/koran madura

LUMPUH: Warga pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan kali ini lumpuh dan tidak bisa melaut lagi dikarenakan BBM jenis solar mengalami kelangkaan. Warga berharap pemerintah segera mengatasi agar bisa beraktivitas seperti biasanya.

Kelangkaan Solar Sebabkan Nelayan Menganggur SAMPANG - Akibat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar langka di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sampang membuat para nelayan tradisional setempat mulai resah. Mereka tak bisa berktifitas melaut karena tidak menemukan solar yang bisa dibeli.

Kelangkaan BBM solar tersebut terus terjadi di beberapa SPBU. Sehingga para warga pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan lumpuh. Akan tetapi, mereka mengaku akan menunggu hingga pendistribusian bahan bakar itu kembali normal.

Meski selama penantian bahan bakar jenis solar itu harus menganggur dan tak bisa membiayai kebutuhan pokok keluarganya.

Zainal (46), salah satu nelayan di desa pesisir pantai Camplong kecamatan Cam-

plong Sampang menjelaskan akibat langkanya solar dirinya dan juga para nelayan yang lain jarang melaut.

BBM jenis solar merupakan bahan penunjang untuk mencari ikan, namun karena saat ini langka nelayan di Sampang hanya mencari ikan di pinggir bahkan ada yang menjadi kuli bangunan agar bisa menutupi beban biaya keluarga.

“Kalau kelangkaan ini terus terjadi, para nelayan di sini pasti banyak yang menganggur karena yang bisa kita lakukan hanya melaut,” terangnya,

Rabu (24/4).

Zainal dengan para nelayan lainnya menginginkan pemerintah segera menyelesaikan krisi BBM jenis solar yang sudah berlangsung beberapa minggu ini. Agar aktifitas masyarakat nelayan di Sampang dapat berjalan normal kembali dan kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi.

“Semoga pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar ini agar kami bisa beraktifitas seperti biasa,” harapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Halil (38), warga Camplong. Menurut akibat kelangkaan bahan bakar, ia tak bisa mencari ikan. Ia hanya bisa pasrah dan mengerjakan tugas sampingan, membantu menjual dagangan dengan sang istri. Seperti menjual

bahan makanan dan rempahrempah di pasar Camplong demi mencukupi kebutuhannya.

“Ya, kalau saya tidak melaut seperti ini, bantu istri jualan di pasar, dari pada melaut tapi gak ada solar mending tugas lain, bantu isteri,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pertamina Sampang Bagian Relation V, Rustam Aji menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih belum bisa memastikan sampai kapan kelangkaan Bahan Bakar jenis solar akan terus berlangsung.

Akan tetapi, masih akan menunggu keputusan dari pemerintah pusat. “Kita masih belum tahu sampai kapan seperti ini, kita tunggu saja keputusan pemerintah pusat,” jelasnya.

Menurut Rustam, kelangkaan itu sendiri diakibatkan pengurangan kuota. Sehingga

pasokan solar ke setiap daerah juga dikurangi. Dalam kuota untuk BBM jenis solar memang turun 8 persen dari tahun sebelumnya. Meski pihaknya sudah mengadakan evaluasi dengan pusat. Jika memang sisa koutanya dibagi sisa hari di tahun 2013 masih mencukupi, pihaknya akan melepaskan pengendalian BBM jenis solar terhadap masyarakat. Namun kalau memang masih belum bisa mencukupi, kemungkinan pengendalian untuk BBM jenis solar akan lebih ditingkatkan.

Sebab menurutnya, pertamina hanya bisa menunggu keputusan dari Pemerintah. ”Kuota sendiri kan memang diputuskan oleh pemerintah besar kecilnya, hanya saja kita yang menjalankan tugas untuk menyalurkan kuota agar sampai akhir tahun,” tandasnya. (ryn/msa/rah)

KRIMINAL

Pengendara Motor Meninggal karena Menabrak Dump Truk

holis/koran madura

Proyek Taman Wiyata Bahari Sampang yang menggunakan anggaran tahun 2012 sebesar satu miliar tanpa papan nama karena belum selesai 100%.

POTENSI WISATA

Proyek Taman Wiyata Bahari Terus Disorot SAMPANG - Pelaksanaaan proyek pembangunan Taman Wiyata Bahari (TWB) Sampang yang menelan dana satu miliaran rupiah di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Kota Sampang, terus menjadi sorotan berbagai pihak. Sebab TWB yang terlihat tanpa adanya pemasangan papan nama pelaksanaan proyek mengindikasikan pelaksanaan proyek tersebut tidak transparan dan asal-asalan.

Bahkan pembangunan proyek Taman Wiyata Bahari Sampang yang menggunakan dana anggaran tahun 2012 itu belum selesai 100 persen pengerjaannya. Maka tak heran bila TWB itu menuai kritikan dan disorot.

Ketua LSM Lingkar Rakyat Sampang (LIRAS), Alan Kaisan menduga pembangunan proyek yang menelan anggaran satu miliar rupiah tersebut

tidak transparan dan terindikasi adanya dugaan praktek korupsi.

“Sejak awal pekerjaan proyek Taman Wiyata Bahari pada tahun 2012 tersebut yang berada di Kelurahan Delpenang Sampang tidak ada papan nama pelaksana proyek, hal ini sangat kuat indikasinya bahwa ada banyak penyelewengan dalam pelaksanaannya. Belum lagi lokasi proyek yang berada di tempat rawan banjir, ini jelas sangat tidak efektif jika dilihat dari segi pemanfaatannya,” tegasnya kepada Koran Madura, Rabu (24/4).

Sementara di tempat terpisah, M. Bahrul Alim, Kabid Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sampang, sebagai konsultan perencanaan proyek pembangunan Taman Wiyata Bahari saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan,

pembangunan proyek Taman Wiyata Bahari tersebut adalah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Tata Ruang (Cikatrung) Provinsi Jawa Timur.

“Kami hanya konsultan perencana saja, terkait tidak adanya papan nama proyek pelaksanaan di lokasi pekerjaan, sejak awal kami sudah menegur pihak pelaksana, CV. Pinan Jaya yang kantornya berada di Surabaya. Tapi untuk memberikan panismen itu merupakan kewenangan pihak Pemerintah Provinsi Jatim,” kilahnya.

Anggaran pembangunan TWB bersumber dari dana diskonsentrasi APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 800 juta dan dana sharing Kabupaten Sampang Rp 200 juta, sehingga total anggaran yang dialokasikan untuk taman dimaksud sebesar satu miliar rupiah.

“Terkait keterlambatan

waktu penyelesaian pada tahun 2012 lalu, itu sudah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada, yakni seperseribu dari nilai kontrak, atau lima persen dari nilai jaminan yang diberikan,” jelasnya.

Lebih lanjut Bahrul mengungkapkan, hingga saat ini proyek Tanam Wiyata Bahari belum ada proses serah terima dari pihak Dinas PU Cikatarung Provinsi Jwa Timur kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sampang, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sampang, sebab masih dalam masa pemeliharaan.

“Terkait lokasi pembangunan Taman Wiyata Bahari sendiri yang berada di wilayah langganan banjir, hal itu sudah dilakukan kajian sebelumnya, sebab lokasi itu adalah satu-satunya aset milik Pemkab Sampang yang berada di Kota,” ucapnya. (hol/msa/rah)

SAMPANG - Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 21.00 wib, Selasa (23/4) malam di Jalan Raya Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang mengakibatkan Suli, pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya menabrak dump truk.

Korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit Bangkalan.

Insiden maut bermula saat sepeda motor korban dengan nopol L 6080 HS yang dikendarai oleh Suli (17), warga Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur menuju ke barat dan tiba-tiba menambrak bagian belakang sebuah Dump Truck nopol M8651UG, yang tengah antri menunggu

giliran pengisian bahan bakar solar di sebuah SPBU. Akibat dari kejadian tersebut, Suli (17) yang diketahui sebagai pelajar tersebut mengalami luka robek tenggorokan dan mengalami pendarahaan hidung setelah menambrak bagian belakang dump truk yang dikendarai oleh Busin alias H. Hasan (49), Warga Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

Melihat keadaan korban yang mengalami luka parah, korban segera dibawa ke puskesmas terdekat. Namun karena Puskesmas Banyuates sudah tak sanggup, korban akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Bangkalan. Namun nyawa korban tak tertolong di tengah perjalanan menuju rumah sakit tersebut.

Sementara itu, Kanit Laka

Lantas Polres Sampang, Iptu Yudhi Prastio membenarkan adanya kejadian laka lantas tersebut. Ia mengungkapkan penyebab utama dalam kecelakaan itu diduga karena kelalaian dari pengendara sepeda motor sendiri, karena korban melajukan kendaraan roda duanya dengan kecepatan tinggi, sehingga menambrak bagian belakang dump truk yang saat itu tengah mengantri untuk mengisi bahan bakar solar di salah satu SPBU Banyuates Sampang.

“Apa penyebabnya untuk saat ini kami belum bisa menyimpulkan, karena masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, tapi diduga itu karena kelalaian pengendara sepeda motor sendiri yang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi,” ujarnya. (ryn/msa/rah)

REMUK: Sepeda motor milik korban dengan nopol L 6080 HS remuk setelah menabrak bagian belakang Dump Truk dengan kecepatan tinggi, Rabu (24/4) kemarin. ryan hariyanto/koran madura

BANGKALAN

7

KAMIS 25 APRIL 2013 NO.0104 | TAHUN II

OKNUM PNS

BANPOL

Pemkab Kecewa Atas Kesalahan Sebut Instansi

Parpol Baru Dilarang Terima Bantuan BANGKALAN - Dana bantuan partai politik (banpol) Kabupaten Bangkalan mencapai ratusan juta. Dari 15 partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan pada pemilu 2009 semua mendapatkan bantuan.

Sedangkan bagi parpol yang berhak lolos pada pemilu 2014 yang baru dirilis oleh KPU Pusat beberapa waktu lalu belum berhak mendapatkan bantuan.

Kepala Dinas Bakesbangpol dan Linmas Budi melalui Kabid Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Bangkalan RA. Muljiono mengatakan bahwa dana banpol disalurkan langsung dari Setdakab Bangkalan melalui rekening tiap-tiap parpol.

Berbeda dengan sebelum pemilihan umum 2009, kini dana banpol dibagi dengan mekanisme perhitungan suara parpol yang mempunyai kursi di DPRD.

Untuk dana banpol yang lolos pada pemilu 2009 mencapai Rp. 870.858.200 juta. Akan tetapi bagi partai politik yang baru dinyatakan lolos pada pemilu 2014 itu belum berhak mendapatkan bantuan sebab bantuan itu akan didapatkan pada periode perikutnya,”

RA . Muljiono

Kabid Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Bangkalan “Untuk dana banpol yang lolos pada pemilu 2009 mencapai Rp. 870.858.200 juta.

Akan tetapi bagi partai politik yang baru dinyatakan lolos pada pemilu 2014 itu belum berhak mendapatkan bantuan sebab bantuan itu akan didapatkan pada periode perikutnya,” jelasnya, kemarin (24/4).

Menurut Muljono, metode perhitungan pemberian bantuan berbeda dengan sebelum pemilu 2009 yang saat itu masih berdasarkan jumlah kursi. Untuk saat ini, dana banpol dihitung dari jumlah suara partai yang lolos. Pada tahun 2004 lalu dana banpol dihitung berdasarkan jumlah kursi, setiap kursinya sebesar Rp 15 juta. Untuk kali ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 24 tahun 2009 tentang bantuan dana partai politik, dana banpol dihitung dari jumlah suara partai, tiap suara seharga Rp.1904,91.

Sementara itu, PKB merupakan penerima dana banpol terbesar mencapai Rp. 212.995.606,74 juta. Sedangkan penerima dana terkecil adalah partai Gerindra senilai Rp. 19.904.404,59 juta.

Sesuai Permendagri No. 24 tahun 2009 dana banpol itu diberikan sebagai bantuan kesekretariatan parpol yang dialokasikan untuk pendidikan politik dan operasional partai.

Disinggung mengenai banyaknya partai politik yang tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh KPU Pusat, menurutnya, dengan sedikit partai yang ikut dalam pemilu 2014 semakin mempermudah menejemen dan memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihannya. (dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

HEARING: Sejumlah Masyarakat Desa Rong Durin Kecamatan Tanah Merah dan Masrakat Desa Kampao Kecamatan Blega saat hearing dengan Komisi A, Rabu (24/4) kemarin.

Warga Kembali Mendesak Dewan Percepat Pilkades BANGKALAN – Gabungan warga dari dua desa, Desa Rong Durin Kecamatan Tanah Merah dan Desa Kampao Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan mendatangi kantor DPRD setempat, Rabu (24/4). Mereka menghadap pimpinan Komisi A untuk meminta wakil rakyat itu mempercepat pemilihan kepala desa di dua desa tersebut. Karena menurut mereka kepala desa yang saat ini dipegang oleh Pejabat Sementara (PJS) di kedua desa tersebut dinilai tidak berpihak kepada masyarakat setempat.

Sekretatis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rong Durin, Lasim mengatakan beberapa waktu lalu Pjs mendatanginya dan memberitahu mengenai masa jabatan BPD yang dirinya pegang sekarang sudah berakhir. Setelah bermusyawarah dengan semua elemen yang ada di desa disepakati bahwa tanggal 12 April akan dilakukan pembentukan BPD baru untuk mempercepat pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Akan tetapi, Pjs tidak menghadiri undangan tersebut tanpa alasan yang jelas, padahal telah menjadi kesepakatan bersama untuk membentuk BPD yang baru.

“Pada tanggal 12 April telah disepakti untuk membentuk BPD baru karena masa jabatan BPD yang lama sudah berakhir. Namun sangat disayangkan tanpa ada alasan yang jelas Pjs yang seharusnya membantu dalam mem-

bentuk BPS tidak menghadiri undangan kami,” ungkapnya.

Lasim menjelaskan hasil dari musyawarah pada tanggal 12 April itu dituangkan dalam berita acara yang kemudian diajukan pada pihak kecamatan setempat. Akan tetapi, Camat setempat tidak memberikan tanggapan apa pun mengenai berita acara yang disusun berdasarkan hasil musyawarah. Justru, pada tanggal 16 April pihak Camat membuat surat undangan untuk pembentukan BPD baru.

Permasalahan serupa juga diungkapkan jubir masyarakat Desa Kampao, Ali Zein. Di hadapan Komisi A, ia meminta pembentukan BPD di desanya agar diulang kembali. Karena dalam pembentukannya ditengarai tidak wajar.

“Pembentukan BPD kami minta untuk diulang kembali karena sudah cacat hukum. Pada ketentuan yang

dimuat dalam perda bahwa syarat untuk menjadi anggota BPD harus memiliki minimal ijazah SMP. Pada kenyataanya orang yang tidak bisa membaca pun bisa menjadi anggota BPD karena merupakan orang-orang terdekat Pjs,” papar Ali. Bukan itu saja, lanjut Ali, Pjs yang sekarang sangat otoriter dan sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat. Untuk tetap mempertahankan jabatannya ia mencoba menguasai BPD dengan menempatkan orang-orang terdekatnya dalam struktural. Selain itu, Pjs mempersulit administrasi bagi masyarakat yang ingin mencalonkan sebagai kepala desa. Bahkan dikatakan tidak ada pemilihan selama 5 tahun tanpa persetujuan Bupati.

Menanggapi aspirasi dari masyarakat kedua desa tersebut, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Syafiudin Asmoro berjanji beserta jajarannya akan mempreser pihak-pihak terkait agar segera dilaksanakan pilkades. Menurutnya, tidak ada alasan lagi untuk menunda-menunda karena berdasarkan surat edaran Bupati, pilkades harus segera dilaksanakan demi berlangsungnya roda kepemerintahan di tingkat desa.

“Surat edaran terkait penundaan pelaksanaan pilkades beberapa waktu yang lalu, akibat adanya pilkada

telah dicabut oleh Bupati pertanggal 23 Januari 2013 lalu, jadi kalau BPD mengatakan demikian itu adalah alasan yang mengada-ngada.

Kami berjanji akan mempreser pihak-pihak terkait agar pilkades segera dilaksanakan. Karena untuk saat ini tidak ada alsan untuk menunda pelaksanaan pilkades, jadi besok (25/4) pihak Bapemas dan BPD serta Camat terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” tegas Syafiudin.

Selain itu, Mujiburrahman, salah seorang anggota DPRD meminta agar masyarakat untuk bersabar dan tenang menyikapi masalah ini. Pihaknya tidak akan main-main dalam menyikapi permasalahan yang ada. Sebab, ini menjadi tanggung jawab sebagai perwakilan rakyat untuk membantu mencari solusi agar permasalahan yang terjadi dapat segera terselesaikan.

“Saya harap semua warga Durjan tetap tenang, tidak usah emosi, percayakan saja ini semua kepada kami dan masyarakat tinggal memantau kinerja kami. Keluhan ini saya sampaikan pada pihak yang bersangkutan. Kami sangat merespon segala keluh kesah apa yang dirasakan masyarakat. Jadi, akan segera kami lakukan tindakan berupa pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait,” janji Mujiburrahman.(dn/rah)

BANGKALAN – Kesalahan dalam penyebutan asal instansi tersangka narkoba membuat kepala Bagian Perlengkapan Pemkab Bangkalan, Wibagio kecewa. Dalam pemberitaan yang ditulis salah satu media menyebutkan, bahwa asal instansi salah satu tersangka berasal dari instansi tersebut. Padahal, pihaknya menegaskan kalau stafnya tidak terlibat dalam kasus narkoba tersebut. ”Yang jelas saya kecewa.

Sebab, saat itu juga saya mengumpulkan staf dan melihat daftar nama mereka.

Namun, yang namanya Daus Prana bukan staf kami,” tegasnya.

Dia menambahkan, dirinya langsung menanyakan kepada seluruh staf perihal asal instansi orang yang dimaksud. Namun, pihaknya tidak juga mengetahui asal instansi yang bersangkutan.

Menurut informasi yang diterima Koran Madura, Daus Prana (31) merupakan staf Tenaga Harian Lepas (THL) di Perpustakaan kota Bangkalan.

Saat dikonfirmasi Kepala Kantor Perpustakaan Bangkalan melalui kepala Tata Usaha, Cicik membenarkan tentang keterlibatan staf mereka dalam kasus narkoba yang dilakukan aparat kepolisian di Kampung Narkoba tersebut.

Selain itu, salah satu stafnya yang juga terlibat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di tempat yang sama, yakni Syarif Maulana (53). Pihaknya mengaku masih menunggu proses penyelidikan oleh Polres Bangkalan. ”Iya benar, mereka berasal dari kantor sini. Saat ini, kita sudah pasrahkan kepada pihak kepolisian,” terangnya. (ori/rah)

PROGRAM BUPATI

Makmun Janji Uji Coba Kartu Sehati BANGKALAN - Kartu Sehat Bersama Bupati (Kartu Sehati) yang merupakan salah satu program Bupati bangkalan, R Muhammad Makmun Ibnu Fuad dan Wakil Bupati Ir Mondir A Rofii ternyata sampai saat ini masih belum bisa dinikmati oleh masyarakat miskin di kabupaten Bangkalan.

Menurut Makmun, kartu tersebut sebelum didistribusikan kepada masyarakat terlebih dahulu pihaknya akan mengujicoba pemakaian kartu tersebut. ”Kalau kartunya sudah siap diberikan, tetapi Kapala Dinkes masih minta waktu kepada saya untuk melakukan uji coba kartu Sehati. Takutnya ketika dipakai kartunya tidak bisa berfungsi,” terang Bupati Bangkalan, RK Muhmamad Makmun Ibnu Fuad, Rabu (24/4).

Makmun menjelaskan uji coba terhadap kartu Sehati itu sangat penting.

Sebab dikhawatirkan kartu tersebut bernasib sama dengan apa yang terjadi di Jakarta. Dalam kartu tersebut terdapat chip elektronik dan hologram yang hanya bisa dipakai oleh yang bersangkutan

saja. ”Nanti setelah uji coba selesai, paling tidak membutuhkan waktu 25 hari untuk dicoba. Setelah itu, kartu Sehati itu akan diberikan kepada masyarakat,” jelas Bupati termuda se-Indonesia tersebut.

Ra Momon, sapaan akrabnya, menjelaskan kartu Sehati ini nanti akan diberikan kepada masyarakat miskin.

Dalam rencananya kartu itu bisa dipakai jika masyarakat miskin hendak berobat. ”Ya kartu Sehat ini untuk masyarakat miskin, jika sakit dan berobat ke puskesmas gratis, jika di puskesmas tidak mampu, maka bisa dirujuk ke RSUD Syamrabu. Kalau memang masih harus dirujuk, maka dirujuk ke rumah sakit di Surabaya dengan memakai kartu Sehati ini,” kata Ra Momon.

Pihaknya berjanji jika telah selesai dilakukan uji coba, maka kartu sehati akan segera diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, paling lambat sekitar Agustus mendatang, masyarakat sudah bisa menikmati kartu Sehati. (ori/rah)

APARATUR NEGARA

Inspektorat Minta Pegawai Jaga Citra PNS BANGKALAN – Semakin banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bangkalan yang tersandung kasus narkoba, membuat pihak Inspektorat angkat bicara. Kepala Inspektorat Bangkalan Edi Moeljono meminta pegawai negeri memerhatikan citra PNS. PNS juga diminta menyadari peranan dan fungsi yang seharusnya dilakukan.

Wanti-wanti itu disampaikan karena dalam dua bulan terakhir ditemukan lebih dari 4 PNS terlibat penggunaan obat terlarang.

“Saya sudah mengetahui tentang keterlibatan kasus yang dilakukan beberapa oknum PNS. Mereka memang jelas melakukan tindakan indispliner, apalagi itu dilakukan saat jam kerja,” kata Kepala Inspektorat Bangkalan, Edi Moeljono, kemarin (24/4).

Menurut Edi, PNS seharusnya patuh terhadap doktrin yang telah diajarkan selama ini. Dirinya

menilai perbuatan oknum tersebut harus ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Sebab mereka telah melanggar PP 53/2010 terutama pasal 3 ayat 4 dan 6.

Dijelaskan dalam peraturan tersebut, setiap PNS wajib mematuhi segala perundangan yang berlaku, baik itu undang-undang narkoba atau lainnya. Sedangkan dalam ayat 6 diatur bahwa setiap PNS harus menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Pemerintah. Termasuk menjunjung tinggi martabat PNS itu sendiri.

“Kalau sudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti itu, namanya kan sudah tidak menjunjung martabatnya sendiri,” tandasnya.

Edi menambahkan, jika memang termasuk kategori berat, sanksi yang diterapkan bisa pemberhentian dengan tidak hormat. Namun, sebelumnya harus ada upaya pembinaan dari instansi tempat PNS terse-

Saya sudah mengetahui tentang keterlibatan kasus yang dilakukan beberapa oknum PNS. Mereka memang jelas melakukan tindakan indispliner, apalagi itu dilakukan saat jam kerja,”

but bekerja. Apabila sudah dilakukan dan tidak sanggup akan dilakukan upaya pembinaan lanjutan.

Pihaknya selaku Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) tetap mengedepankan unsur pembinaan terhadap PNS yang indispliner pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Edi Moeljono Kepala Inspektorat Bangkalan

Sesuai PP tersebut, pembinaan terhadap PNS dilakukan oleh atasannya langsung. Akan tetapi jika itu berkaitan tentang pelanggaran berat akan dibentuk tim Ad-Hock. Tim tersebut bertugas untuk melakukan upaya preventif.

“Tim yang dibentuk berasal dari atasannya lang-

sung, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Inspektorat,” jelasnya.

Edy menambahkan, ada beberapa sanksi yang bisa dilakukan tim tersebut. Klasifikasinya berupa sanksi ringan, sedang, dan berat. Yang bersangkutan bisa dimutasi atau bahkan dipecat sesuai keputusan tim tersebut. Akan tetapi, pembentukan tim harus berdasarkan pengajuan laporan dari SKPD yang bersangkutan.

Karena sudah ranah hukum, pihaknya memberi kesempatan terhadap pihak yang berwajib untuk menyelidiki kasus tersebut.

Sebab, supermasi hukum harus tetap ditegakkan. ”Kita percayakan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini polres Bangkalan. Sebab, yang bersangkutan dalam proses penyelidikan, sehingga tidak bisa ditindak secara bersamasama,” terangnya.

Sementara itu, mengenai keterlibatan oknum

Tenaga Harian Lepas (THL) tidak mengikat oleh PP nomor 53 tersebut. Pelanggaran yang dilakukan THL sifatnya sama dengan masyarakat umum. Pembinaan dilakukan langsung dari instansinya yang mempekerjakan THL tersebut.

Perlu diketahui, sebelumnya kepolisian Resort Bangkalan pada bulan Maret telah menangkap 3 pegawai instansi pemerintah, satu di antaranya PNS dan yang lainnya adalah Tenaga Harian Lepas (THL).

Kemudian baru-baru ini dalam penyisiran yang dilakukan pihak kepolisian di Kampung Narkoba yang berada di Dusun Tapel, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Polres Bangkalan kembali menangkap oknum pegawai di beberapa bilik yang dijadikan sebagai tempat mengonsumsi sabu-sabu.

Dalam penyisiran ini terdapat 3 orang PNS dan satu orang masih berprofesi sebagai THL. (ori/rah)

8

LINTAS MADURA

KAMIS 25 APRIL 2013 NO. 0104 TAHUN II

PENUTUPAN RESTORAN

Kampung Narkoba

Polisi Tetapkan 13 Tersangka

KPPT Akan Bentuk Tim Survei Perizinan BANGKALAN – Dalam waktu dekat ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) mengaku akan segera membentuk tim survei. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti proses perizinan yang telah diajukan restoran Maduratna yang sempat ditutup beberapa waktu lalu. ”Proses pengajuan perizinan restoran tersebut sudah masuk ke kantor perizinan. Selanjutnya, akan ditindaklanjuti dengan melibatkan dinas terkait,” kata Kepala KPPT, Rizal Morris melalui Kasie Sosial Ekonomi Saiful Imron, kemarin (24/4).

Dia menjelaskan secara keseluruhan prosedur kelengkapan berkas sudah diserahkan oleh pihak restoran.

Selanjutnya, mekanisme yang akan dilakukan akan mengadakan tim survei yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dispora, dan Satpol PP. Menurutnya, ada tiga macam perizinan yang diajukan ke KPPT. Berkas tersebut terdiri dari HO atau izin gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan yang terakhir adalah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau reklame.

Akan tetapi, secara teknis yang menyangkut amdal lalin, menjadi wewenang pihak Dinas Perhubungan. Setelah dilakukan survei, barulah tim tersebut akan memberi-

kan rekomendasi, akan menjadi penilaian dari KPPT. ”Jika tidak ada kendala, Minggu depan akan dilakukan survei,” ungkap Imron.

Perlu diketahui, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bersama Kantor Perizinan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan melakukan penutupan terhadap sebuah restoran dan galery megah, yang berdiri di jalan Halim Perdana Kusuma (Ringroad) Bangkalan, Jumat (19/4) lalu.

Restoran Maduratna yang baru satu bulan beroperasi itu ditutup dan disegel, karena tidak memiliki izin usaha restoran sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda).

Restoran tersebut hanya mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Selain itu, pihak restoran diwajibkan untuk melengkapi semua izin-izin hingga batas waktu 24 April.

Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan belum juga mengurus perizinan, Instansi terkait akan bertindak lebih keras untuk membekukan restoran tersebut. ”Hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah bersikap tegas terhadap seluruh investor yang masuk di Bangkalan,” ungkap Bambang setiawan Kepala Satpol PP Bangkalan waktu lalu. (ori/rah)

ori/koran madura

TAK BERIZIN. Restoran sekaligus galeri batik Maduratna yang berada di Jl. Halim Perdana kusuma ditutup, karena tak memiliki kelengkapan izin usaha.

junaedy/koran madura

RITUAL. Warga melakukan sejumlah rentetan ritual sebelum memulai membuat keris.

Pengrajin Keris Diusulkan Masuk Rekor Muri SUMENEP – Keris bagian dari cagar budaya. Sumenep dikenal dengan daerah pengrajin keris. Tercatat 554 pengrajin keris atau empu yang tersebar di Kecamatan Bluto, Saronggi dan Lenteng, serta sebagian hasilnya sudah terjual hingga Asia dan Eropa.

Ikatan Pengrajin Keris Indonesia (IPKI) dan pemerhati keris saat ini sedang berupaya memasukkan pengrajin keris Sumenep ke Rekor Muri untuk melestarikan pusaka kebanggaan kerjaan tempo dulu tersebut.

Pemerhati Keris Megaremeng Mansyur Hidayat mengatakan, dirinya ingin empu keris Sumenep bisa masuk rekor muri, selain empunya terbanyak ke seluruh dunia juga hasil kreasinya sangat bagus.

“Kami menginginkan empuk keris Sumenep bisa masuk rekor muri, karena jumlahnya sangat banyak bahkan terbanyak di dunia,” paparnya.

Jumlah pengrajin keris di Sumenep 554 orang; 300 orang tersebar di Kecamatan Bluto, 204 orang tersebar di Saronggi, dan 50 orang tersebar di Kecamatan Lenteng. Sebagain dari mereka menjadikan kerajinan keris sebagai profesi.

“Kami sangat bangga bila masyarakat sumenep terus melesterikan cagar budaya berupa keris, karena pada zaman dulu ada seorang empu yang sangat terkenal bernama empu kelleng dari desa Kandangan. Sangat wajar bila masyarakat Sumenep sangat pintar membuat keris,” pujinya, Rabu (24/4).

Kepala Disbudparpora Sumenep Bambang Irianto menyambut antusian rencana IPKI tersebut dan pihaknya berjanji akan membantu adminitrasi

gaan dari Dirjen Kementerian, dan pak Dirjen menyerahkan langsung terhadap para empu keris Sumenep,” pungkasnya.

yang di butuhkan untuk memasukkan para empu keris pada rekor muri. “Kami sangat bangga dengan para empu keris yang ada di Sumenep, dan akan membantu segala bentuk adminitrasi untuk keperluan mereka dalam rangka memasukkan nama empu keris Sumenep ke rekor muri,” katanya.

Bambang menjelaskan, para empu keris dari tiga kecamatan sudah mendapat penghargaan dari Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di serahkan langsung pada pengrajin keris yang ada di Kabupaten Sumenep beberapa waktu lalu. “Para empu keris di Sumenep sudah pernah mendapat penghar-

Empat Empu Dikalangan pengrajin keris, nama Murkak (90), Mukaddam (85), Empu Sumu (95 Alm.) dan empu Sammat (97 Alm.) cukup populer. Empat pengrajin keris asal Desa Aeng Tong-Tong Saronggi tersebut merupakan cikal bakal lahirnya para empu yang ada saat ini dan penyambung generasi ke empuan yang sudah terputus sejak ratusan tahun silam.

Mereka telah menghasilkan pusaka istimewa yang dijual hingga Rp. 45 juta. Bentuknya mirip keris pusaka milik raja zaman Mataram kuno (zamannya Empu Sendok). Keris tersebut dibuat pada tahun 1963 dengan nama Nomnoman yang semua pamornya terbuat dari emas murni. (edy/mk)

Pengrajin Keris di Sumenep Kecamatan Bluto

Desa

Jumlah Empu

Palongan Aeng Baja Pakandangan Ging-Ging Sera Timur Karang Cempaka

150 orang 40 orang 35 orang 25 orang 30 orang 20 orang

Saronggi

Aeng Tongtong Talang Juluk

150 orang 29 orang 25 orang

Lenteng

Lenteng Barat Lembung Barat Lembung Timur

40 orang 7 orang 3 orang

BBM LANGKA

Krisis Solar Berdampak Serius pada Nelayan PAMEKASAN- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Pamekasan, Madura, sampai saat ini masih berlangsung. Kelangkaan yang diduga sebagai dampak dari pembatasan jatah ini mempengaruhi terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

Abdul Hamid, salah satu nelayan di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Pamekasan mengaku kesulitan untuk memperoleh solar sehingga terpaksa tidak melaut.

Kondisi ini dinilai sangat merugikan nelayan karena kebijakan pembatasan jatah ini justru mematikan mata pencaharian mereka.

"Kalau pemerintah bermaksud mengurangi beban subsidi, kenapa harus mengorbankan orang kecil seperti kami. Kalau begini terus kami mau makan dari mana," katanya.

Ia berharap, pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan ini dan mendesak segera menerbitkan kebijakan baru, yang berpihak pada masyarakat kecil.

Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Pamekasan, Khairul Hidayat, menyatakan

ahmad fauzi/koran madura

BBM LANGKA. Salah satu SPBU di Pamekasan memasang papan informasi yang menandakan sedang tidak memiliki persediaan solar bersubsidi. Antrean kendaraan mewarnai setiap SPBU setiap pagi. sudah berkoordinasi dengan Pertamina. Pertamina mengatakan memang ada kebijakan pengendalian, namun ia tidak merinci jumlah pengurangan pengiriman BBM ini karena belum diperoleh data kongkrit.

Khairul Hidayat mengatakan masih akan berkoordinasi lagi dengan Pertamina Surabaya, termasuk akan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan

pemerintah daerah dalam pembatasan penjualan solar melalui jerigen. Sejauh ini, Pemerintah Pamekasan belum mengambil tindakan apapun karena hal ini menyangkut kebijakan pemerintah pusat.

"Kami tidak bisa serta merta menerbitkan kebijakan, karena pengendalian BBM ini kewenangan pusat. Kami masih mau koordinasi lagi. Namun yang pasti kelangkaan ini bu-

kan karena ada penimbunan," katanya.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, pengisian BBM melalui jerigen memang tidak diperbolehkan, apalagi untuk dijual. Namun demikian, pihaknya meminta agar diberlakukan kebijakan khusus untuk kegiatan ekonomi masyarakat yang membutuhkan solar. Kebijakan ini harus dilengkapi dengan rekomendasi pejabat pemerintah setempat yang menerangkan usaha yang dijalankan.

"Kalau penerbitan rekomendasi ini belum dipahami oleh masyarakat, saya pikir perlu adanya sosialisasi melalui SPBU yang ada," katanya.

Sementara itu, di tengah sulitnya para supir kendaraan roda empat dan nelayan untuk mendapatkan solar, ternyata di sejumlah SPBU tertimbun ribuan liter solar non subsidi.

Bahan bakar itu sama sekali tidak terjual karena harganya yang cukup mahal, Rp. 10.300 perliter Salah satunya di SPBU Jalan Raya Sumenep, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. An-

trian panjang kendaraan terjadi di bagian mesin pengisian solar bersubsidi. Sementara di sebelah kanannya mesin pengisian solar non subsidi sepi pembeli.

Sutrisno, petugas SPBU Desa Buddagan mengatakan, untuk solar non subsidi sangat sepi pembelinya. Bahkan seminggupun tidak ada yang membeli. Padahal kirimannya hanya 8 ribu liter.

"Sudah empat bulan stok solar non subsidi belum terjual habis. Mungkin karena mahal orang enggan membelinya," kata Sutrisno, Rabu (24/04/2013).

Kalaupun ada yang membeli, hanya plat nomor kendaraan dinas pemerintah yang membelinya. Sementara di Madura sangat jarang kendaraan dinas yang menggunakan solar. "Hampir semua kendaraan dinas di Pamekasan membeli pertamax bukan solar," imbuhnya.

Meskipun jumlah solar non subsidi masih banyak, pihaknya tidak berani untuk menjualnya dengan harga solar subsidi karena bisa berakibat sanksi kepada pemilik SPBU. (uzi/auf/muj)

BANGKALAN - Polisi menetapkan 13 tersangka setelah digelarnya operasi gabungan Polres Bangkalan, Madura, dengan Polda Jatim di Kampung Narkoba di Desa Parseh.

"Dari 13 orang tersangka itu sebanyak empat orang di antaranya kami tahan di Mapolres, sedangkan sembilan tersangka lainnya diharuskan wajib lapor," kata Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro, Rabu siang.

Ia menjelaskan keempat tersangka yang kini ditahan itu terdiri dari tiga orang oknum PNS dan seorang tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Sementara tersangka lainnya, kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

Kendati tidak ditahan, kesembilan tersangka lainnya itu tetap dalam pengawasan ketat petugas kepolisian Polres Bangkalan.

Mereka merupakan warga setempat yang ikut ditangkap polisi saat gelar operasi Senin (22/4) hingga Selasa (23/4).

Ketiga oknum PNS yang tertangkap petugas Polres Bangkalan saat pesta sabu-sabu di sebuah Kampung Narkoba di Dusun Tapel, Desa Parseh, Kecamatan Socah, itu adalah Robi (32), warga Kelurahan Pejagan, Kecamatan Kota Bangkalan. Tersangka merupakan PNS di kecamatan kota.

PNS lainnya adalah Sarif Maulana (53), warga Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Kota, yang bekerja di kantor Perpustakaan Pemkab Bangkalan. Kemudian Arik (32), warga Jalan Zainal Alim yang bekerja di Pemda Bangkalan.

Selain ketiga orang

Dari 13 orang tersangka itu sebanyak empat orang di antaranya kami tahan di Mapolres, sedangkan sembilan tersangka lainnya diharuskan wajib lapor

AKBP Endar Priantoro Kapolres Bangkalan

PNS itu, polisi juga menangkap warga bernama Daus Prana (31), warga Jalan Pangeranan Asri. Ia merupakan tenaga harian lepas (THL) di kantor Perpustakaan Pemkab Bangkalan.

Oleh masyarakat setempat, desa itu dikenal sebagai kampung narkoba karena mayoritas rumah warga menyediakan barang haram tersebut. (ant/ rah)

LAYANAN PDAM

2500 Pelanggan PDAM Mengeluh

PAMEKASAN– Akibat bocornya pipa jaringan induk Perusahaan Daerah Air Minum di Desa Trasak, Kecamatan Larangan, Pamekasan, sekitar 2.500 pelanggan PDAM di wilayah kota Pamekasan kelimpungan untuk mendapatkan air.

Bak air dan tandon penyimpanan air semuanya mengering, karena sudah lima hari air tidak mengalir. Kondisi sangat memprihatinkan dialami warga yang tidak memiliki sumur.

Ilhan Surya Kencana, warga Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu mengatakan, selama empat hari kesibukannya bertambah karena harus mengangkut air dari sumur warga untuk memenuhi kebutuhan masak dan minum tujuh anggota keluarganya.

"Pagi-pagi saya harus mengangkut air untuk masak. Untungnya ada tetangga yang punya sumur yang bisa diminta airnya," terangnya, Rabu (24/04).

Pensiunan PNS RSUD Pamekasan ini menambahkan, selama empat hari pula untuk mandi dan mencuci pakaian, harus numpang ke rumah familinya secara bergantian.

Hal senada dikeluhkan Very Ulky Sahara, warga Jalan Ronggosukowati Pamekasan. Sehari-hari di rumahnya untuk kebutuhan air mengandalkan dari air PDAM. Situasi seperti itu kata pegawai di salah satu dinas di Pemkab Pamekasan ini, cukup menyiksa. Pasalnya untuk ibu rumah tangga kebutuhan air adalah nomor satu Diakuinya, untuk memenuhi kebutuhan masak dan minum harus menggunakan air kemasan galon dan gelasan. Selain itu, untuk kebutuhan mencuci pakaian harus ke jasa pencucian baju seperti londry. Itupun kata Very, juga mengeluarkan ang-

garan yang tidak terduga sebelumnya.

Pagi-pagi saya harus mengangkut air untuk masak.

Untungnya ada tetangga yang punya sumur yang bisa diminta airnya

Ilhan Surya Kencana Warga

Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bachtiar mengakui jika sudah lima hari air PDAM yang alirannya berasal dari unit Desa Trasak, tidak mengalir. Daerah yang tidak teraliri air sebagian wilayah kota Pamekasan.

"Di Desa Trasak pipa jaringan induk ukuran 14 inch pecah karena ada truk terperosok dan melindas pipa," terangnya.

Sebelumnya juga mengalami hal yang sama karena derasnya tekanan air yang menyebabkan kebocoran. Petugas PDAM sudah melakukan perbaikan, namun masih bocor lagi dam aliran air ke rumah-rumah pelanggan volumenya sangat kecil dan tidak maksimal.

“Kami minta maaf kepada warga, karena air PDAM di rumah mereka tidak mengalir. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, agar hari ini jebolnya pipa itu bisa diatasi dan air bisa mengalir ke rumah warga,” kata Agus.

Tidak hanya itu, Agus mengaku bahwa di rumahnya sendiri juga tidak teraliri air karena kerusakan pipa air tersebut.

"Ini tidak ada rekayasa dan permainan aliran air, tetapi murni karena adanya kerusakan pada jaringan," pungkasnya. (auf/ muj)

LINTAS MADURA

9

KAMIS 25 APRIL 2013 NO. 0104 TAHUN II

Aktivis Pertanyakan Kometmen Kejaksaan Negeri Pamekasan PAMEKASAN- Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) mempertanyakan kometmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, dalam menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), khususnya kasus dugaan korupsi dana pengadaan buku (adhoc) senila Rp. 1,9 miliar yang mengendap hampir 5 tahun.

Koordinator FKMP, Sahur Abadi mencurigai, alasan Kejari Pamekasan yang menyatakan masih menunggu hasil audit kerugian negara hanya untuk menutupi masalah yang sebenarnya. Sebab, jika dibandingkan kasus dugaan Tipikor pengadaan sapi di Dinas Peternakan, alasan ini dinilai tidak berdasar.

lalu ditahan. Tuntutan ini dinilai layak dialayangkan karena dalam kasus sapi, Kejari menahan ketiga tersangka meski dinyatakan kooperatif.

"Ini ada apa, kenapa para tersangka ini diberlakukan berbeda. Mudahmudahan tidak dijadikan mesin "ATM"," katanya.

Sedangkan para tersangka yang sudah ditetapkan masing-masing Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) berinsial AH, dua orang mantan sekretaris Disdik berinisial SS, NQ. Sedangkan tiga tersangka lainnya berasal dari unsur rekanan dan perantara rekanan berinisial DD dan GG. Sedangkan satu tersangka lainnya tidak disebutkan insialnya, namun

Dijelaskan, kasus sapi baru ditangani Kejari Pamekasan sejak 2012 lalu, namun sudah memasuki tahap persidangan. Sedangkan dugaan Tipikor dana adhoc sudah ditangani kejari setempat sejak 2009 lalu.

"Jika kejari beralasan menunggu hasil audit BPKP belum selesai, maka kejari patut kami curigai. Karena kasus adhoc mulai 2009, sedangkan kasus sapi yang baru 2012 ini kok sudah disidang. Dimana kometmen kejari dalam memberantas korupsi," katanya.

Selanjutnya, Sahur mendesak agar dugaan Tipikor ini segera dituntaskan. Ia juga mendesak agar para tersangka yang sudah ditetapkan beberapa waktu

dinyatakan sudah menjadi tahanan di salah satu kejari di Kalimantan Selatan dalam kasus yang sama.

Dalam dugaan Tipikor ini, Kasipidsus Kejari Pamekasan Samiaji menyatakan sudah berkometmen untuk segera dituntaskan. Hanya saja pihaknya masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

Ia belum memastikan kapan hasil audit itu bisa diterima kejari, karena menyangkut kewenangan instansi lain. Setelah hasil audit turun dan memastikan unsur kerugian negara, pihaknya baru akan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. (uzi/ muj)

Realisasi Capaian BBNKB Tri Wulan IV Tahun 2012 di Kabupaten Sumenep Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Tri Wulan IV T.A 2011 dan T.A. 2012 NO

JENIS PUNGUTAN

1

2

TAHUN ANGGARAN 2011

TAHUN ANGGARAN 2012

%

%

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

3

4

5

6

7

8

A

POKOK PENERIMAAN

1

PK B

16.477.964.000

18.229.043.238

110,63

20.439.313.000

22.687.866.781

111,00

2

BBNKB

18.765.695.000

21.914.594.100

116,78

20.403.845.000

21.501.246.600

105.38

JUMLAH A

35.243.662.000

40.143.637.338

113,90

41.459.132.000

44.189.113.381

106,58

Ret.Jasa Usaha

-

3.000.000

-

2.000.000

6.156.000

307,80

Parkir Berlangganan

-

-

-

-

173.520.750

00.00

JUMLAH B

-

3.000.000

00,00

2.000.000

179.676.750

307,80

Denda Pajak

-

158.926.212

00,00

-

142.881.521

00,00

JUMLAH C

-

158.926.212

00,00

-

142.881.521

00,00

31.112.022.000

40.308.313.550

114,37

41.464.082.000

44.534.695.271

109,03

B

POKOK PENERIMAAN

C

DENDA

JUMLAH A+B+C

D

inas Pendapatan pengelolaan keuangan dan aset melalui bidang pendapatan, bekerjasama melalui Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPT) Dinas pendapatan Provinsi Jawa Timur di Sumenep, untuk merealisasi target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2013 , sebagai pendapatan asli daerah kabupaten Sumenep.

Persiapan untuk merealisasikan hal tersebut terus dilakukan, antara lain penyempurnaan sejumlah kantor layanan, dan payment point

khususnya yang ada di kepulauan (Kecamatan Arjasa dan Kangayan). Penyempurnaan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) di Pulau Kangean ini, bertujuan melayani proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Hal itu ditegaskan oleh Ali Muchson, selaku kepala UPTD Dipenda Provinsi Jatim di Sumenep.

“Tujuan layanan Paymen Point sebagai salah satu layanan Samsat di pulau Kangean, sangat membantu kegiatan kami,

dan hal ini kami sangat dibantu oleh Bank Jatim “ujar Ali. “Selain dari itu, para wajib pajak kedaraan bermotor akan dilayani pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk pengesahan STNK baik untuk kendaraan bermotor lokal Sumenep maupun di luar Sumenep namun masih dalam lingkup Jawa Timur, selama hari seninjumat dari pukul 08.00 hingga pukul 12.00 wib, sehingga proses kemudahan pelayan akan lebih terasa karena potensi wajib pajak kendaraan bermotor di

kepulauan kangean yang di taksir lebih dari seribu unit, maka kami meningkatkan pelayanan melalui perbaikan dan penambahan fasilitas yang ada baik kantor samsat maupun pelayanan perbankan“ lanjut Ali. Sementara itu realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Sumenep tahun 2012 menunjukkan penerimaan dari wajib pajak BBKB cukup signifikan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012.

Pencapaian Penkas per Kode Rekening Tri Wulan IV Tahun Anggaran 2012 NO

JENIS PENERIMAAN

1

SEDAN, JEEP, STWAGON

2

BUS, MICROBUS

3

TRUCK, PICKUP

4

KENDARAAN KHUSUS

5

SEPEDA MOTOR

6

ALAT BERAT

JUMLAH

TARGET

REALISASI

%

4.504.002.000

4.714.834.400

104,68

2.831.000

124.294.000

4.390.46

1.281.693.000

1.267.066.100

98,86

0

0

14.615.319.000

15.395.052.100

105,33

4.478.000

15.102.400

337,26

20.403.845.000

21.501.246.600

105,38

RENOVASI. Kantor Samsat Kangean dalam proses renovasi

PROGRAM BERHADIAH. Program Penarikan Undian Berhadiah bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sumenep Kerjasama DPPKA, SAMSAT dan UPT DIPENDA Jatim Sumenep serta Polres Sumenep

LAYANAN. Siratu Malam Samsat Sumenep yang berlokasi di Taman Adipura Sumenep LAYANAN. Samsat Moment dalam berbagai acara di Sumenep

Layanan ini Dipersembahkan oleh Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep

10

LINTAS JATIM

KAMIS 25 APRIL 2013 NO.0104 | TAHUN II

Kasus Sengketa Politik WW Mulai Masuk Pengadilan Reposisi Ketua DPRD Surabaya Tidak Sesuai Rencana SURABAYA-Sidang gugatan Wishnu Wardhana (WW) terhadap Gubernur Jatim Soekarwo, akan digelar Senin (29/4) pekan depan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Sidang gugatan tersebut terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim tentang pemecatan WW sebagai Ketua DPRD Surabaya.

Gugatan WW itu terdaftarkan di PTUN Surabaya tertanggal 18 April 2013 lalu. Dan setelah melalui proses pengecekan berkas dan bukti-bukti, maka majelis hakim menyatakan siap untuk menyidangkan gugatan ini.

Humas PTUN Surabaya, Indra Permana saat dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya sudah menentukan jadwal waktu untuk mulai menyidangkan gugatan yang diajukan WW. “Gugatannya akan disidangkan mulai Senin (29/4) pekan depan, Mas,” ujar dia saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Rabu (23/4) kemarin.

Majelis hakim yang akan memimpin persidangan perkara tersebut juga sudah ditentukan. “Untuk perkara gugatan ini, majelis hakim juga sudah ditetapkan,” jelas dia.

Majelis hakim yang ditugaskan dalam perkara ini adalah Abdullah Riziki, Puji Rahayu, dan Danan Priambada. “Mereka yang ditunjuk Ketua PTUN Surabaya untuk menyidangkan gugatan tersebut,” kata dia.

Saat ditanya berapa lama nantinya sidang gugatan WW tersebut akan dilalui, Indra mengaku belum tahu.

Pasalnya, lama tidaknya perjalanan sidang menuju vonis sangat ditentukan oleh yang beperkara. “Jika saksi yang sudah dipanggil tidak datang dan berkas-berkas yang dibawa kurang lengkap, maka hakim akan menunggunya. Dan tentunya pasti membutuhkan waktu yang lebih lama,” papar dia.

Namun, Indra menegaskan jika lama waktu suatu perkara gugatan disidangkan tidak akan sampai memakan waktu 6 bulan. “Sekitar 6 bulan dan

Rapat Banmus Tak Dihadiri Pimpinan Sementara itu, skenario pelengseran Wisnu Wardhana (WW) sebagai Ketua DPRD Surabaya, lagi-lagi terkendala dan tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini terlihat dari Rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang mengagendakan Sidang Paripurna tidak dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD Surabaya, yakni Wisnu Sakti Buana (WSB) dari Fraksi PDIP dan Ahmad Suyanto dari Fraksi PKS. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota Banmus dari Fraksi Partai Demokrat, Moch. Machmud. Dia mengatakan, jika WSB telah izin karena ibunya sakit, sedangkan Ahmad Suyanto tidak di ketahui keberadaannya.

“Pak Wisnu sudah izin karena sedang menunggu ibunya di rumah sakit, sementara Ahmad Suyanto hingga saat ini tidak jelas keberadaannya,” ungkap dia. Rabu (24/4).

Dia menambahkan, jika rapat Banmus tetap dilaksanakan, maskipun tidak dihadiri pimpinan. Karena anggota Banmus yang hadir telah kuorum, yakni rapat Banmus dihari 16 anggota dari 25 anggota Banmus. Hal ini sesuai dengan tata tertib pasal 81 tentang mekanisme rapat Banmus. Para anggota Banmus yang hadir juga menunjuk dirinya sebagai pimpinan rapat Banmus.

“Rapat Banmus kami buka, namun sesuai tatib rapat dinyatakan tertutup,” tambah dia.

kadang tidak sampai 6 bulan, sidang tersebut pasti sudah bisa ditentukan vonisnya,” jelas dia. Artinya, WW masih bisa duduk di dewan cukup lama.

Diungkapkan dia, sebelumnya (sebelum ditentukan jadwal sidang, red), majelis hakim telah melakukan pemeriksaan administrasi, kemudian dilanjutkan ke proses dismissal procedur oleh Ketua PTUN. Dismissal procedur merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di PTUN. Dalam proses penelitian itu, Ketua PTUN dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. “Dan hasilnya pak Ketua menyetujui dengan mengeluarkan penetapan,” ungkap dia.

Selanjutnya akan dilakukan Pemeriksaan Persiapan sesuai Pasal 63 UU No.5/1986. “Dan kemudian sidang mulai dijalankan untuk pertama kali, dengan dilakukan pembacaan gugatan dari pihak penggugat,” jelas dia.

Gugatan WW terhadap Gubernur Jatim Soekarwo atas Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari Ketua DPRD Surabaya itu sudah masuk dan terdaftar di PTUN Surabaya. “Sudah masuk mas, terdaftar dengan nomor perkara 59/G/2013/PTUN.Sby,” kata dia.

Hal senada juga dituturkan oleh anggota Banmus yang lain dari Fraksi PKB, Masduki Toha. Menurutnya, rapat Banmus seharusnya dipimpin oleh Ahmad Suyanto dari F-PKS. Namun karena yang bersangkutan tidak ada di tempat, akhirnya anggota anmus memilih pimpinan rapat sendiri. Hal ini dilakukan, karena anggota Banmus yang hadir telah kuorum.

“Sesuai disposisi dari Wakil DPRD Pak Whisnu Sakti Buana ditunjuk Pak Ahmad Suyanto yang memimpin, tapi hingga kini beliaunya belum hadir sedangkan anggota Banmus sudah hadir semua,” kata dia.

Dirinya menjelaskan, jika sejumlah anggota Banmus sudah berusaha untuk menghubungi Ahmad Suyanto, namun hand phone yang bersangkutan tidak aktif.

Sementara itu, anggota Banmus dari Fraksi Partai Golkar, Erick Reginal Tahalele mengatakan, jika dengan dilaksanakannya rapat Banmus, maka satu tahap penyelesaian persoalan di DPRD bisa terselesaikan. Tahap berikutnya yakni pelaksanaan paripurna dan paripurna istimewa.

Memang, diakui Erik, kini bola penyelesaian kemelut di DPRD Surabaya tergantung pada upaya dari FPD dan FPKS. Karena tugas dari fraksi-fraksi DPRD yakni menegakkan aturan telah selesai untuk sementara.

“Maka dari itu, Fraksi Demokrat sekarang yang harus bekerja keras mendekati Fraksi PKS agar salah satu anggotanya yang juga salah satu pimpinan DPRD bersedia menandatangani hasil rapat Banmus,” papar dia. (kas/wan/dar)

Warga Harus Berperan Aktif SURABAYA - Pemerintah akan sulit menangani masalah banjir tahunan yang kerapkali menerjang 10 desa dan 6 kelurahan di kecamatan Kota Sampang apabila warga sekitar sungai Kemuning tidak ikut berperan aktif.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Sudarmawan kepada Koran Madura kemarin mengatakan pemerintah kabupaten Sampang dan pemerintah provinsi Jawa Timur telah menyiapkan langkah-langkah khusus untuk meminimalisir banjir, seperti memperbaiki tanggul yang jebol dan juga melakukan pengerukan sedimentasi.

“Tetapi program-program tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada dukungan dari masyarakat,” tandas pria berkumis yang akrab disapa pak Wawan ini.

Sungai kemuning yang menjadi pembawa bencana banjir setiap musim penghujan di kecamatan Kota Sampang panjangnya mencapai 58,10 km. Sungai ini juga melewati 3 kecamatan lain yakni Omben, Robatal dan Kedundung. Karena letak kecamatan kota Sampang berada hanya sekitar 60 cm diatas permukaan laut, maka setiap musim penghujan kawasan ini menjadi langganan banjir. Kondisi banjir akan semakin parah apabila laut juga mengalami pasang.

Berdasarkan laporan yang diterima Wawan, upaya normalisasi sungai mengalami hambatan karena warga disekitar sungai menghalangi-halangi petugas saat berupaya melakukan pengerukan sungai. “Informasinya, ada warga yang malah meminta ganti rugi kepada petugas yang hendak melakukan normalisasi. Itu menghambat sekali,” ujarnya.

Karena itu, ia mengimbau agar warga membantu pemerintah dalam upaya mengatasi masalah banjir di wilayah tersebut. Wawan menambahkan, pemerintah juga harus segera membangun pengendali banjir. Seperti apa modelnya, itu perlu dilakukan koordinasi lintas pemerintah, mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten. “Kalau tidak yang kondisinya akan sama saja. Setiap tahun banjir dimana-mana,” tandasnya dengan nada serius.

Pada musim banjir kali ini, sekitar 4 orang warga meninggal dunia akibat banjir dan 42 rumah warga rusak berat.

BPBD provinsi Jawa Timur kata Wawan telah melakukan pendampingan, seperti memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia masing-masing Rp 2,5 juta, sembako dan juga perahu karet. Sedangkan bantuan untuk perbaikan rumah yang rusak masih menunggu hasil perhitungan tim dari dinas Cipta Karya. “Kami belum tahu persis berapa total kerugiannya karena tim hingga saat ini masih bekerja,” pungkasnya. (han/ara)

SOLAR LANGKA

Pengusaha Angkutan Darat Rugi Rp. 3 M per Hari SURABAYA- Kelangkaan bahan bakar minyak kendaraan, terutama solar bersubsidi, mengakibatkan laju perekonomian di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersendat. Dalam dua pekan terakhir, imbas kelangkaan solar mengakibatkan para pengusaha angkutan darat merugi hingga tiga miliar rupiah dalam seharinya. Hal ini menuai kecaman dari berbagai kalangan.

Ketua Angkutan Khusus (Ansus) Organda Jawa Timur (Jatim) Kodi Lamahayu Fredy menegaskan, pembatasan solar dari pemerintah akhirnya mengakibatkan pelayanan SPBU tidak berjalan maksimal.

Sehingga, setiap harinya truktruk pengangkut peti kemas ataupun barang-barang impor harus mengantri solar. Imbasnya, proses bongkar muat yang biasanya hanya memakan waktu sehari, kini harus molor hingga dua hari.

“Dalam sehari, para pengusaha merugi 2 hingga 3 milyar,” ujarnya, ketika hadir dalam acara cangkrukan Polmas-Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di Hotel Pacific Surabaya, Rabu (24/4).

Menurut Kodi, kelangkaan solar ini baru pertama kalinya terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak. Padahal, pelabuhan ini merupakan salah satu jantung ekonomi.

Dalam hal ini, sambungn-

ya, pemerintah khususnya dalam hal ini Pertamina, membuat perlakuan khusus untuk Pelabuhan Tanjung Perak dengan menyediakan 11 sampai 12 SPBU yang melayani kebutuhan solar bagi kendaraan, dan hal ini sudah berlangsung dalam dua minggu terakhir ini.

“Dari pada solar itu langka lebih baik dengan kata lain saya memilih naik saja.

Sehingga, tidak rugi sebesar ini,” imbuh dia.

Sementara itu, Asisten Manager External Relation Marketing Region V Pertamina, Eviyanti Rofraida menyatakan pendapatnya terkait dengan permasalahan yang terjadi di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini. Pihaknya, kini akan melakukan evaluasi, khususnya terhadap SPBU yang berada di kawasan Tanjung Perak Surabaya.

“Kami akan lakukan evaluasi, SPBU-SPBU mana saja yang akan mendapat pasokan dan tak menimbulkan antrian panjang yang berujung kemacetan,” terangnya.

Ditambahkannya, mengingat hal ini sangat krusial untuk ditangani. Pihak Pertamina pun kini tengah menacri solusi atas antrian panjang yang terjadi di SPBU-SPBU. Berdasarkan pantauan Koran Madura di lapangan, beberapa SPBU yang berada diwilayah Pelabuhan Tan-

jung Perak Surabaya, seperti SPBU di jalan Perak barat, jalan Jakarta, jalan Kalianak dan SPBU di Margomulyo memang mengalami antrian panjang. Akibatnya, jalanan disekitaran daerah tersebut macet. Terkait dengan pasokan solar di beberapa SPBU tersebut memang sangatlah kurang. Untuk memenuhi kebutuhan, semestinya pasokan solar ke SPBU berada di kisaran 40 ribu liter solar.

Namun, kenyataan saat ini pasokan solar tidak mencapai setengah dari yang dibutuhkan, yakni hanya 16 ribu liter.

Hal tersebut diungkapkan salah satu pegawai SPBU di wilayah Perak barat yang menyatakan, bahwa pasokan hanya 16 ribu liter dari kebutuhan biasanya. Dalam pengiriman solar pun, waktu tidak dapat ditentukan. Sehingga antrian panjang pun tidak terelakan.

“Sehari itu cuma 16 ribu liter.

Biasanya 40 ribu liter,” terang Andi, karyawan SPBU di Jalan Perak barat.

Mengenai pembatasan pembelian solar untuk jenis kendaraan truk, Andi menjelaskan, hal itu memang sudah diberlakukan. Untuk setiap truk baisanya dijatah dari 50 liter hingga 60 liter untuk mencukupi kebutuhan di kawasan pelabuhan ini. “Yah, ada, mas. Makanya, gak sampai beberapa jam solar sudah habis,” tukasnya. (mag/dar)

ANTRE. Suasana antrian solar di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

AJANG. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengikuti “Audisi Lapas Mencari Bakat” di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jember, Jawa Timur, Rabu (24/4).

Audisi ini untuk menampilkan potensi warga binaan yang juga merupakan proses pendampingan psikologi untuk mereka.

PENYAKIT

Sidoarjo Posisi Ketiga Penderita HIV/AIDS SIDOARJO – Perkembangan penderita HIV/AIDS di Sidoarjo rupanya meningkat dari tahun ke tahun. Parahnya, Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ketiga di Propinsi Jawa Timur (Jatim) setelah Surabaya dan Malang.

Hal inilah yang diungkap sosialisasi bahaya HIVAIDS kepada para pemuda, pelajar dan berbagai elemen masyarakat di aula Kecamatan Jabon, Rabu (24/4/2013). Acara yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Kabupaten (Kartarkab) Sidoarjo bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sidoarjo ini dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Jabon. Seperti, IPNU, IPPNU, Kartar Kecamatan Jabon, pelajar se-Kecamatan Jabon, tokoh masyarakat dan Forum Pimpinan Kecamatan (FORIMKA) Jabon.

Menurut Ketua KPA Sidoarjo, Drs. Ec Hariadi Purwanto, MM., penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Bahkan, kini telah menempati peringkat ketiga di Propinsi Jawa

Timur (Jatim) setelah Surabaya dan Malang.

Berdasarkan data KPA, pada 2011 tercatat penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 710 orang. Angka ini meningkat 184 orang menjadi 894 orang pada akhir 2012. Dari jumlah ini, 175 kasus menyerang manusia di usia produktif, yakni antara 25 hingga 49 tahun. “Di Kecamatan Jabon sendiri ada 26 orang yang positif terjangkit virus HIV/AIDS,” ujar Hariadi Purwanto.

Ketua Kartarkab Sidoarjo, Lilis Sri Indarini mengatakan, kegiatan sosialisasi ini sebagai upaya dari Kartarkab Sidoarjo bekerjasama dengan KPA Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi dari bahaya penyakit HIV/AIDS. Sehingga diharapkan masyarakat mampu melakukan pencegahan terhadap bahaya dari penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh itu.

“Dengan acara sosialisasi ini diharapkan warga masyarakat di Kabupaten Sidoarjo khususnya di Kecamatan Jabon mengetahui tentang bahaya AIDS yang hingga kini belum ada obatnya,” ungkapnya. (yun)

LOMBA PEMROGRAMAN

UK Petra Gelar “Rescue Robot” SURABAYA - Membuat robot ternyata kini bukan hal sulit bagi para pelajar. Dalam sehari latihan, mereka sudah bisa memprogram dan menjalankannya. Hal ini terlihat dalam lomba pemrograman lego robot dengan tema Rescue Robot yang digelar Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya, Rabu (24/4).

Dari sebanyak 38 tim yang berlaga di lomba ini, sebagian peserta bahkan belum pernah mengoperasikan robot. Untuk itu mereka diberi pelatihan tentang programming robot sejak Sabtu lalu, dan hasil dari latihan itulah yang ditampilkan pada lomba, kemarin.

Ketua Panitia Lomba Heri Saptono mengatakan dipilihnya Rescue sebagai tema lomba karena pihaknya ingin mengajak siswa mempunyai kepedulian sesama. Di lomba ini masing-masing tim yang berasal dari sejumlah sekolah di Jawa-Bali diwakili dua peserta. “Masih banyak persoalan dan masalah yang luput dari perhatian kita. Diharapkan, dengan tema yang kita usung kali ini, mahasiswa akan lebih peka terhadap lingkungannya,” ujar dia.

Para peserta mengoperasikan robot manual yang dijalankan dengan remote control. Robot ini diharuskan mendorong balok putih yang merupakan simbol ransum (bantuan) untuk korban bencana ke satu tempat berwarna kuning di bagian pojok. Kemudian menyusun jembatan agar bisa dilalui robot otomatis.

Sementara robot otomatis yang sudah diprogram baru bisa berjalan ketika mendapat dorongan dari robot manual. Setelah itu dengan sensor cahaya robot otomatis akan bergerak menyusuri garis hitam yang berbelok-belok serta menaiki jembatan sebelum akhirnya masuk garis finish. (neu/dar)

LINTAS JATIM

11

KAMIS 25 APRIL 2013 NO.0104 | TAHUN II

Dewan Tunggu Laporan Kebocoran Soal UN Imbau Ganti dengan Ujian Nasional Daerah SURABAYA-Di hari ketiga ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dinas Pendidikan Jawa Timur menggelar sidak di sejumlah SMP di wilayah Gresik, Rabu (24/4).

Sekitar pukul 07.00 WIB, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Harun beserta staf tiba Kantor Diknas Pendidikan Kabupaten Gresik Jalan Arif Rahman Hakim.

Beberapa lokasi menjadi tujuan sidak kali ini adalah SMPN 3 Gresik, SMP NU 1 Gresik, SMPLB Gresik dan SMP Muhammadiyah 12 Gresik Kota Baru (GKB). “Di Jatim, pelaksanaan UN SMP dilaksanakan serentak dan sesuai jadwal,” aku Harun.

Menanggapi isu keboco-

ran soal beberapa waktu lalu yang terjadi hampir di seluruh SMP dan SMA di wilayah utara dan tengah Kota Surabaya, orang nomer satu di lingkungan pendidikan ini membantah.

“Indikasi-indikasi kebocoran dan kecurangan UN di Jatim seperti joki di Tuban dan beredarnya kunci jawaban melalui pesan singkat BlackBerry Messenger (BBM) di Surabaya itu hingga saat ini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Selama pelaksan-

aan UN, kami belum pernah menemukan masalah yang tidak bias diatasi,” kata dia.

Harun juga menghimbau kepada para siswa, untuk percaya diri dan tidak menghiraukan isu-isu yang beredar. “siswa harus percaya diri agar tidak tertipu. Kalau belajar dengan baik, kenapa mesti terganggu konsentrasinya?” tegasnya.

Terpisah, salah seorang anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim) Kuswanto mengaku hingga kini belum ada laporan mengenai kebocoran UN dan praktek kecurangan atau joki. Dia mengungkapkan, pihaknya sangat menunggu keluhan masyarakat.

Dinilai Banyak Kelemahan Ujian Nasional (UN) Tahun 2013 yang berjalan dengan banyak kendala, mulai dari keterlambatan distribusi lembar soal, kekurangan ruang ujian, hingga beredarnya bocoran kunci jawaban di sejumlah daerah, menjadi sorotan bagi kalangan masyarakat. Khususnya, dari kalangan legislatif yang merupakan lembaga kontroling dari lembaga eksekutif atau pemeritah.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Baktiono. Dirinya mengatakan, jika UN Tahun 2013 ini di Surabaya sarat dengan kendala dan persoalan.

Mulai dari keterlambatan jadwal pelaksanaan, tertukarnya lembar soal, kurangnya lembar soal hingga boleh di foto copy

dengan jumlah tak terbatas, sampai dengan beredarnya bocoran lembar kunci jawaban.

“Banyak sekali persoalan pada UN kali ini, dan ini harus menjadi evaluasi sehingga tidak terjadi lagi pada tahuntahun berikutya,” ungkap dia.

Bahkan, dirinya menghimbau kepada pemerintah pusat untuk meniadakan ujian kelulusan siswa yang berbasis nasional yaitu UN. Karena dirinya menilai, UN hanya bisa dilaksanakan dengan maksimal di kota-kota besar saja.

Karena selain transsportasi untuk distribusi yang muda, siswa di kota-kota besar juga dimudahkan dengan banyaknya Lembaga Bimbingan Belajar (LBB).

“Ya mungkin hanya di kota-kota besar saja UN bisa maksimal, kalau di daerah-

daerah bagaimana? Di sana persoalannya lebih kompleks,” tutur dia.

Atas dasar kondisi tersebut, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah untuk mengganti UN dengan Ujian Nasional Daerah (UNDA).

Menurutnya, ujian berbasis daerah ini bisa menjadi solusi dari UN tahun 2013 yang penuh dengan persoalan.

“Ujian Nasional Berbasis Daerah lah yang bisa menjadi solusi dari persoalan-persoalan UN tahun ini,” usul dia.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) ini memaparkan, jika Ujian Nasional Berbasis Daerah lebih punya kompetensi untuk uji kelulusan siswa. Hal ini karena lembar soal yang disodorkan ke siswa tidak flat seperti UN selama ini.

TANGKI TBBMT

NARKOBA

Pembangunan Dua Tangki Kapasitas 100 Ribu KL

Remaja Membawa 3 kg Narkoba SURABAYA- Kepolisian Sektor Rungkut Surabaya akhirnya berhasil membekuk dua bandar narkoba jenis Ganja diwilayah hukumnya. Dua tersangka yang diamakan yakni, Indra Halim Gunawan (24) warga Wonorejo 2/48 Surabaya dan Aryok Israndi (24) warga Kalijudan 8/15 Surabaya. Dari hasil penangkapan tersebut berhasil mengamankan tiga kilogram ganja yang dikemas dalam kotak dilapisi sebuah karton dan sudah menjadi kemasan siap edar.

Kapolsek Rungkut Kompol Yakhob Silvana mengatakan, berdasarkan informasi yang dihimpun petugas bahwa ada peredaran ganja yang dikendalikan oleh dua remaja. Mereka berdua ditangkap, pada Jumat (19/4) sekitar pukul 21.30 WIB saat melakukan transaksi dijalan Medokan Ayu (MA) 1 Blok G No.11 Rungkut Surabaya.

“Dari upaya transaksi antara penjual dan pembeli kami akhirnya dapat membekuk melalui pantauan petugas dilapangan,” katanya, saat gelar rilis di Mapolsek Rungkut, Rabu (24/4).

Dari tangan para tersangka petugas berhasil mengamankan sedikitnya, berupa dua bal atau dua poket besar ganja kering dalam bungkus lakban warna coklat seberat 2,086 kg, satu bungkus koran berisi daun ganja kering seberat 0,228 kg, satu buah botol berisi miras jenis arak campuran ganja dan ranting ganja, dua rokok atau paper merk Mars Brand, satu batang atau linting rokok ganja sisa pakai 0,33 gram dan satu buah korek api.

Menurut polisi dengan satu melati dikepangkatannya itu, Tersangka mendapatkan barang haram tersebut dari

seseorang yang berada di daerah Semarang Jawa Tengah dan akan kami kembangkan penyelidikannya dengan berkordinasi dengan pihak Kepolisian daerah. “ Kedua remaja itu mendapat pasokan dari seseorng yang berada di Semarang dan kini kami berkoordinasi dengan Pihak kepolisian Semarang untuk membekuk pemasoknya,” jelasnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Rungkut AKP Ari Priambodo menyatakan saat kos Indra digrebek, ganjaganja tersebut dimasukkan ke dalam box belakang sepeda motor. Polisi juga menemukan ganja kering yang diramu dengan arak di dalam botol. Juga ditemukan biji ganja yang ditaruh dalam kemasan plastik.

Dijelaskannya, proses penangkapan ini tidak mudah. Polisi sudah melakukan lidik selama beberapa hari.

Saat mendapati tersangka di kos dan hendak transaksi dengan Aryo. Saat itu juga petugas pun langsung membekuk tersangka bersama-sama dan langsung diamankan di Mako.

Di hadapan petugas, tersangka Indra mengaku mengambil 2 kilo ganja seharga Rp 7 juta. Namun setelah diecer, pelaku mengaku bisa mendapatkan keuntungan antara Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta. “Untuk satu garis, saya jual Rp 700 ribu.Saya cuma melayani yang kenal-kenal aja,” akunya. (mag)

SURABAYA – Pertamina tahun ini akan membangun lagi dua tangki BBM jenis premium di Terminal Bahan Bakar Minyak Tuban (TBBMT) di Kabupaten Tuban. Pembangunan ini dilakukan untuk memenuhi pasokan bahan bakar di sejumlah kota Jawa Timur.

Menurut Asisten Customer Relation PT Pertamina Region V Rustam Aji dua tangki baru ini berarti berkapasitas total 100.000 kiloliter, dimana tiap tangki memiliki kapasitas maksimum 50.000 kiloliter.

Dua tangki ini dibangun di lahan kosong di sebelah utara jalan Tanjung Awar-Awar, Desa Remen, Kecamatan Jenu. Rustam menjelaskan saat ini TBBMT merupakan stasiun timbun terbesar di Indonesia, yang mempunyai 10 unit tangki timbun dengan kapasitas total 350.000 kilo liter. Rinciannya, tujuh unit tangki timbun untuk BBM Fixrum dan tiga unit lagi tangki timbun yang digunakan untuk premium.

Ia menambahkan, tangki ini memasok permintaan bahan bakar minyak di Jawa Timur, baik itu melalui SPBU atau pabrik sampai lebih dari 50 persen. “Jika penambahan tangki ini selesai maka jumlah pasokan akan terus bertambah,” ungkap Rustam.

“Dengan penambahan ini harapan Pertamina untuk menjadi perusahaan kelas dunia bisa segera terwujud,” tandasnya. (ara/dar)

Ahli Bedah Syaraf dari National Hospital Surabaya, Agus Turchan kanan) dan Achmad Fahmi (tengah) menunjukkan sebuah alat Stereotactic Frame, yang pernah digunakan pasien kelainan gerakan atau involuntary movement, Pradipta Rikanang Wastu, di National Hospital Surabaya, Rabu (24/4). National Hospital Surabaya, merupakan rumah sakit pertama di Indonesia, yang melakukan tindakan stereotactic neurosurgery untuk dystonia-chorea (gerakan tidak terkontrol).

SOSIALISASI PERMENSOS NO 77/ HUK/ 2010

PEMERIKSAAN HAKIM

Nasib Hakim Heru Menanti Palu S U R A B AYA- Ke p a s t i a n status atau putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Heru Mustofa, yang diduga memeras Kevin Stevano masih teka-teki. Sebab, hingga kini tim pemeriksa dari hakim Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya yang terdiri dari Rosdarmani Soetomo, ketua tim, dan dua anggotanya Johanna Lucia Usmany dan Wahjono belum berani menyimpulkan.

Wahjono menjelaskan kesimpulan hasil pemeriksaan bisa diketahui dua minggu lagi. Sebab, tim pemeriksa memerlukan keterangan Suci Anggraeni, jaksa yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang menyeret

“Kalau Ujian Nasional Berbasis Daerah kan memakai azaz otonomi daerah, jadi untuk soal yang akan disodorkan ke siswa menjadi kebijakan masing-masing daerah, jadi soal tidak flat seperti selama ini,” papar dia.

Dirinya menegaskan, jika Kota Surabaya siap untuk menjalankan Ujian Nasional Berbasis Daerah. Hal ini karena APBD Kota Surabaya untuk alokasi anggaran pendidikan mencapai 205 lebih, jauh lebih besar di banding alokasi anggaran murni pendidikan dari APBN yang hanya sekitar 8%.

“Yang jelas, kita sudah siap untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Daerah mulai dari Walikota yang sebelum sekarang ini,” pungkas dia. (neu/wan/dar)

Kevin, anak Baktiono Ketua Komisi D DPRD Surabaya, sebagai terdakwa. “Kita perlu keterangan jaksanya dulu, kita akan panggil jaksa Suci untuk dimintai keterangan, kita panggil bukan sebagai terperiksa melainkan sebagai saksi,” kata Wahjono saat ditemui di kantor Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jalan Sumatera, Rabu (24/4) kemarin.

Ditegaskan dia, jaksa Suci akan dipanggil pada Senin (29/4) minggu depan. Pemanggilan itu untuk merampungkan hasil pemeriksaan yang selama ini sudah dilakukan oleh tim pemeriksa. “Paling lama seminggu setelah memeriksa Jaksa Suci baru (didapat) kesim-

pulan bersalah tidaknya hakim Heru Mustofa,” ujar dia.

Menurut Wahjono, proses pemeriksaan itu dilakukan sejak minggu lalu, dimana yang pertama adalah pelapor atau Kevin. “Kalau Kevin, dia hanya menyampaikan kronologis kejadian, tanpa melampirkan bukti-bukti,” kata dia.

Selain Kevin, pihaknya juga telah memeriksa majelis hakim yang menyidangkan kasus kecelakaan Kevin, yakni Heru Mustofa (Ketua), Wahyono dan Mustofa (anggota). Khusus untuk hakim Heru Mustofa, dalam pemeriksaan itu dia tetap membantah menerima uang suap. “Kami memeriksa hakim itu satu per satu,” urainya. (kas/dar)

Dinsos Jatim Ajak Karang Taruna Se-Jatim Ikut Atasi Masalah Sosial SURABAYA- Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur melakukan Sosialisasi PERMENSOS NO 77/ HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna Tahun 2013 di Hotel Pelangi Jl. Merdeka Selatan No.3 Malang, Kamis (25/4).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Drs. Sudjono.MM mengatakan, Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan menjadi wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

“Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lain menyelenggarakan kegiatan semacam ini,” ujar Sudjono.

Sudjono menjelaskan, Sosialisasi PERMENSOS tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan sebagai pedoman bagi setiap Karang Taruna Desa/ Kelurahan untuk mengaktualisasikan tugas pokok, fungsi dan programnya daerah kearah kegiatan operasional yang lebih tehnis dalam menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kes-

ejahteraan sosial, khusnya generasi muda.

“Meningkatkan pemahaman pengurus Karang Taruna tentang keorganisasian, keanggotaan dan kepengurusan Karang Taruna di Desa / Kelurahan, serta kedudukan, adalah Tugas Pokok dan Fungsinya,” tegas Sudjono.

Untuk diketahui, dasar pelaksanaan sosialisasi PERMENSOS yang digelar hari ini, yakni undangundang RI Nomor 28 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 914/27/213.2/2013 tanggal 15/12/12 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB tersebut, diikuti oleh 210 orang yang terdiri dari 2 orang pengurus Karang Taruna Provinsi dan Wilayah Bakorwil I (Petugas Kab/ Kota 10 orang), (Pengurus KT Prov dan Kab/ Kota 40 orang), wilayah Bakorwil II (Petugas Kab/ Kota 9 orang), (Pengurus KT Prov dan Kab/ Kota 36 orang), wilayah Bakorwil III (Petugas Kab/ Kota 12 orang), (Pengurus KT Prov dan Kab/ Kota 48 orang) dan wilayah Bakorwil IV (Petugas Kab/ Kota 7 orang), (Pengurus KT Prov dan Kab/ Kota 28 orang).

Dari data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, jumlah Karang Taruna desa/kelurahan di Jawa Timur sebanyak 7.368 Karang Taruna.

276 Karang Taruna diantaranya telah mendapatkan bantuan pemberdayaan.

Rencananya kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Dr. Rasiyo, M.Si, sekaligus membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi PERMENSOS yang diikuti 210 orang perwakilan Karang Taruna se Jawa Timur.

Kegiatan sosialisasi dengan sumber dana pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Sosial Provinsi Tahun Anggaran 2013 tersebut materi yang di berikan yaitu pemberdayaan Karang Taruna di Jawa Timur, PERMENSOS RI No. 77/ HUK/2010, program Kerja Karang Taruna Provinsi Jawa Timur.

Selain peserta mendapatkan pengarahan langsung dari Sekdaprov Jatim, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Timur dipastikan menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab serta rencana aksi. (advertorial/ fit/ara)

12

NASIONAL

KAMIS 25 APRIL 2013 NO.0104| TAHUN II

Kualitas Rendah

POLITIK

Perekrutan Caleg Mirip Kontes ‘Idol’

Marzuki Alie Tak Merasa Tersaingi Artis JAKARTA-Ketua DPR Marzuki Alie tidak gentar bersaing dengan para calon anggota legislatif (caleg) dari kalangan artis yang berasal dari satu daerah pemilihan pada pemilu legislatif pada 2014 mendatang. Politisi Partai Demokrat inipun optimis, bisa mengalahkan semua pesaingnya.

Marzuki Alie adalah caleg nomor satu Partai Demokrat di daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Di daerah pemilihan ini terdapat sejumlah caleg yang cukup terkenal seperti Farhat Abbas dari Partai Demokrat, Tantowi Yahya (Golkar), Nasrullah ‘Mat Solar’ (PPP), Jeremy Thomas (PAN), dan beberapa tokoh lainnya.

Meski demikian, mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu cukup percaya diri. Pasalnya, kini dia sudah menjadi seseorang dibandingkan pada pemilu legislatif 2009 lalu. “2009 saya nobody, yang saya hadapi juga tokohtokoh politik besar, tapi terpilih juga,” kata Marzuki sembari tersenyum, saat membuka obrolan mengenai elektabilitasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).

Saat ini, dengan berbagai posisi yang dijabatnya, Marzuki lebih pede untuk maju di Pemilu 2014. Apalagi dia sudah mendapat data bahwa pollingnya di DKI cukup tinggi. “Sekarang saya paling tidak saya somebody-lah. Apalagi dari hasil polling saya cukup tinggi,” ujar Ketua DPR ini.

Marzuki yang diminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengikuti konvensi Partai Demokrat itu juga cukup optimistis karena pemilih di daerah pemilihan DKI Jakarta 1 cukup rasional.

“Masyarakat di DKI ini rasional, masyarakat DKI tidak hanya melihat popularitas untuk

dipilih. Dia bisa mengelompokkan, mana yang artis, mana yang aktivis, mana yang benar-benar bisa,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon secara terpisah di Semarang membenarkan bahwa partainya memungut dana sebesar Rp 300 juta kepada caleg. Dana ini disebut dana gotong royong dan tidak digunakan untuk partai melainkan untuk membiayai para saksi dan atribut pemilu 2014.

“Biaya untuk Pemilu memang mahal, karena itu Gerindra meminta kontribusi dari masing-masing caleg, dana gotong royong, besarannya mungkin sekitar Rp 300 juta. Uang itu bukan untuk partai, tetapi dikembalikan untuk para caleg, untuk pembiayaan saksi dan atribut,” ujarnya.

Fadli menyebutkan, pihaknya tidak menginginkan dana parpol hanya didukung oleh satu atau segelintir orang, karena akan menimbulkan politik balas budi.

Karena itu dibuatlah sistem gotong royong, yang selain diperuntukkan bagi pembiayaan saksi dan atribut, akan digunakan untuk subsidi silang. “Misalnya ada orang yang memiliki kapasitas dan pengaruh besar, tetapi memiliki dana terbatas, bisa ada subsidi silang. Dana gotong royong itu merata. Kalau ada pengecualian, itu kebijakan parpol. Kami hanya ingin mereka (caleg) punya kontribusi, bukan hanya modal dengkul,” tutur Fadli.

Dia melanjutkan, “Caleg kami berasal dari berbagai latar belakang. Antara pengurus, kader dan pihak luar, semua memiliki kesempatan yang sama. Bukan kami kekurangan kader, tetapi kami ingin parpol dapat diakses oleh publik.” (gam/aji)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DPD Jangan Dijadikan Pelarian Politik JAKARTA- Kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tampaknya makin menjanjikan. Kendati pamor tidak sekuat DPR RI, lembaga senator itu tetap diincar banyak kalangan. Tidak hanya kalangan independen, kursi DPD juga turut dibidik oleh para politisi. Namun dikhawatirkan, langkah hanya sebatas pelarian politik saja. “Jangan sampai DPD dijadikan tempat pelarian politik. Padahal dengan kewenangan baru yang dimiliki, DPD diharapkan menjadi penyeimbang DPR RI yang sangat kuat itu,” kata pengamat politik Hanta Yudha dalam diskusi ‘Membludaknya caleg DPD RI’ bersama Ketua BK DPD RI, AM Fatwa, anggota DPD RI Juniwati Maschun Sofwan, dan Rekson Silaban (caleg DPD) di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (24/4).

Meski demikian, kata Direktur eksekutif Pol-Tracking Institut ini, menjadi anggota DPD sebenarnya memiliki berbagai motivasi. “Motivasi seseorang maju sebagai anggota DPD RI maupun DPR RI memang beragam. Ada yang berangkat dengan bobot ideologi, pragmatisme politik, ekonomi, dan sebagainya,” tambahnya.

Dosen Universitas Paramadina ini tak membantah DPD saat ini terlihat seksi dibandingkan DPR. Alasannya, public saat ini mulai tidak percaya terhadap DPR. Sehingga hal yang wajar DPD menjadi incaran. “Nah, DPD saat ini citranya belum seburuk DPR. Sehingga ada kepercayaan, DPD bisa memperbaiki citra lembaga parlemen.

Selain itu, dengan kewenangan yang baru bagi DPD ini, bukan saja sebagai penyeimbang DPR, tapi menjadi momentum baru untuk memperkuat lembaganya,” tambahnya.

Menurut Hanta, banyaknya mantan anggota DPR yang berminat, juga disebabkan karena saat ini terjadi turbulensi di partai politik. Pertarungan antar faksi-faksi di internal parpol sangat kuat. “Wajar saja, kalau Gede Pasek, Muhammad Rachman kemudian lari ke DPD. Itu hanya contoh,” jelasnya.

Sementara itu, AM Fatwa mengakui putusan MK tersebut menjadi faktor tersendiri yang menjadikan masyarakat tertarik untuk menjadi anggota DPD RI. “Itu adalah wajar.

Apalagi DPD ini sebagai jembatan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional dan daerah. Seharusnya, tokoh dan pejabat daerah yang sudah tidak bertugas lagi bisa masuk DPD dan membagi pengalaman tugas dan pengabdiannya pada masyarakat melalui lembaga ini,” ujarnya.

Misalnya, Mantan Pangdam, Polda, dan Gubernur, kata Fatwa, semestinya bisa masuk DPD RI. Sebab, senator di negaranegara maju itu merupakan politisi senior. Sedangkan politisi muda selayaknya masuk ke DPR RI. “Di negara-negara maju itu politisi seniornya menjadi anggota DPD RI, sebaliknya yang muda masuk DPR RI. Itu bagus,” imbuhnya Sedangkan, bakal caleg DPD RI, Rekson Silaban mengakui dirinya tertarik masuk DPD. Karena ingin memperjuangkan nasib buruh yang selama ini belum diperjuangkan DPR. “Apalagi, selama ini partai politik dinilai belum sepenuhnya berjuang untuk kepentingan buru,” kata mantan komisaris PT. Jamsostek.

Anggota DPD RI dari Provinsi Jambi Juniwati Masjchun Sofwan melihat ada dua faktor yang membuat banyak politisi menjadi anggota DPD. Pertama, benar-benar ingin memperbaiki daerah melalui jalur senator yang independen. Dan kedua, boleh jadi merupakan pelarian politisi. “Jadi, tergantung apa motifnya,” pungkas dia. (gam/cea/abd)

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata menyampaikan pendapatnya saat seminar nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4). Seminar tersebut menyoroti sistem ketatanegaran Indonesia pasca amandemen UUD 1945.

TK Tak Mau Maju Lagi JAKARTA-PDI Perjuangan benar-benar melakukan renegerasi ditubuh partai dengan memberikan tempat dan kesempatan bagi sejumlah politisi junior untuk mengembangkan kariernya didunia politik praktis. Regerasi itu terlihat dari keputusan Ketua MPR Taufiq Kiemas (TK) yang tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPR. “Kita kan perlu regenerasi,” kata anggota Komisi II DPR F-PDI Perjuangan, Abidin Fikri di Jakarta, Rabu, (24/4).

Seperti diketahui, HM Taufiq Kiemas merupakan politisi senior PDI Perjuangan ini ini juga sudah tiga periode menjadi anggota dewan. Dengan alasan kesehatan dan usia itulah yang juga menjadi salah satu pertimbangan. Sehingga Taufiq tak berniat menjadi caleg lagi.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah mengakui selain Taufiq Kiemas, sejumlah anggota DPR FPDI Perjuangan juga tak maju lagi, misalnya saja, anggota Komisi I Sidarto Danusubroto.

Hanya saja, Sidarto kemudian akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD. “Saya sendiri yang mengantarnya ke KPU Yogyakarta,” katanya Sedangkan Emir Moeis yang kini duduk sebagai wakil ketua Komisi XI, sambung Basarah, juga tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan atas permintaan sendiri. “Bukan karena partai, tapi

memang Emir tidak mau lagi,” ujarnya Menyinggung soal status hukum yang saat ini disandang Emir, Basarah menegaskan sebenarnya hal itu juga bukan masalah. “Bukan karena itu,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Ketua MPR Taufiq Kiemas mengaku merasa prihatin dengan banyaknya caleg yang memiliki rekam jejak sering bolak-balik dipanggil KPK. Padahal dirinya meminta kesadaran dari tokoh yang masih memiliki masalah hukum tak lagi nyaleg. “Itu berpulang pada diri caleg-nya sendiri. Berpulang pada kesadaran,” ungkapnya.

Taufiq berharap calegcaleg bermasalah hukum memiliki kesadaran diri untuk tak maju lagi. Dia mencontohkan kesadaran tinggi Emir Moeis yang memutuskan tak nyaleg lagi karena masih bermasalah hukum. “Harus mencontoh Pak Emir. Meski dia belum

tentu salah, tapi dia sadar, nggak ikutlah,” tambahnya Politikus senior PDI Perjuangan ini meyakini caleg bermasalah hukum tak akan dengan mudah meraup suara.

Rakyat saat ini sudah lebih cerdas dan bisa memilih dengan pikiran jernih. “Yang di bawah kan nggak bego-bego juga,” imbuhnya.

Selain itu, TK-sapaan akrabnya juga menyayangkan maraknya calon legislatif asal selebritas di Pemilu Legislatif 2014. Di PDI Perjuangan selebritas tidak bisa instan menjadi caleg. “Caleg artis di PDI Perjuangan perlu waktu 3-4 tahunan belajar dari bawah dulu,” tuturnya Lantas, TK memberikan contoh, Yessy Gusman, Mangara Siahaan, Edo Kondologit, Nico Siahaan dan Sonny Tulung tidak menjadi caleg dadakan. Begitu menjadi kader, mereka dibina oleh PDI Perjuangan. “Kalau PDI Perjuangan caleg artisnya orang lama,” tegasnya.

Taufiq menyesalkan selebritas yang langsung menjadi caleg di sejumlah parpol. Mestinya parpol mendahulukan kader. “Berpolitik harus dari bawah, tidak instan,” ucapnya.

Bantah Lebih lanjut, Taufiq Kiemas membantah kabar yang mengatakan bahwa caleg dari

partai ini harus menyetor sejumlah uang kepada pengurus pusat partai. “Tak ada itu bagi caleg yang menyetor ke partai kami bila masuk menjadi calon legislatif, harus membayar setoran ke sejumlah uang.

Tak ada itu,” tegas dia.

Namun demikian, dia mengaku ada setoran uang bulanan, yang merupakan setoran biasa oleh anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan sesuai kebijakan partai. “Yang ada itu setoran bulanan ke partai.

Kalau setoran untuk menjadi calon anggota DPR selama ini tidak ada dalam mekanisme kepartaian. Kalau setoran tiap bulan, saya rasa kewajiban kita karena itu dirembuk berapa sanggupnya,” ujar Taufiq yang juga Ketua MPR RI ini.

Taufiq mengaku belum mendengar ada setoran dari caleg maupun calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada lewat PDI Perjuangan.

Akan tetapi, uang setoran bulanan yang menjadi kewajiban anggota dewan juga dalam kisaran angka yang wajar. “Belum denger. Orang yang mau jadi bupati gubernur saja tidak nyetor. Kalau bulanan kan kewajiban, menurut saya itu biasa. Saya rasa PDI Perjuangan angkanya (setoran) selalu rasional, kalau tidak rasional bukan PDI Perjuangan,” pungkas dia. (gam/ cea/abd)

Jaga Independensi

UU OJK Perlu Direvisi JAKARTA-Undang-Undang (UU) Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus direvisi untuk memperjelas status OJK sebagai badan hukum publik. Revisi ini juga dimaksudkan untuk memperkuat independensi OJK. “Dengan demikian, modal awal OJK merupakan pinjaman yang harus dikembalikan ke APBN dan seluruh sumber keuangannya berasal dari pungutan industri jasa keuangan,” ujar Guru Besar Hukum Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Arifin P Soeria Atmadja di Jakarta, Selasa (23/4).

Secara kelembagaan kata dia, OJK sebagai independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Namun yang menjadi persoalan, anggaran OJK bersumber dari APBN dan pungutan dari penyelenggara jasa keuangan.

Hal ini menyebabkan OJK mudah diintervensi pemilik kepentingan dalam menjelaskan tugasnya. “UU Noomor 21/2011 tidak tegas menyatakan OJK sebagai badan hukum. Sebenarnya pembiayaan APBN tetap dimungkinkan, asalkan OJK diklasifikasikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerin-

tah,” papar dia..

Arifin menegaskan, UU Nomor 21/2011 tidak menegaskan status hukum OJK sebagai badan hukum atau tidak. Nnamun semua pungutan terhadap jasa keuangan diklasifikasikan sebagai penerimaan OJK. “UU ini juga

menyebutkan, OJK bisa menerima, mengelola dan mengadministrasikan pungutan itu tanpa menyetor terlebih dahulu sesuai dengan asas kas,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, jika di Indonesia menganut pola pengelo-

laan keuangan yang umum dan khusus dalam bentuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), maka UU Nomor 21/2011 memberlakukan pola pengelolaan khusus keuangan OJK. “Karakteristik ini seharusnya segera diatur dalam peraturan pemerintah, karena menyangkut pengelolaan dan pertanggungjawaban,” tegasnya.

Dengan demikian, kata Arifin, pemerintah dan DPR mesti segera merevisi UU OJK agar lembaga ini tidak terikat dalam paket UU Keuangan Negara dan APBN. Selain itu, UU Nomor 21/2011 juga harus secara tegas menyatakan bahwa OJK sebagai lembaga berbadan hukum publik yang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya tidak termasuk keuangan negara. “OJK tidak berbadan hukum, tetapi dikecualikan dalam hal-hal bersifat umum dalam pengelolaan keuangan dan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan keuangan negara, mengapa BUMN yang berbadan hukum tidak ada pengecualian yang tegas seperti diatur dalam UU OJK?” kata Arifin mempertanyakan. (gam/bud)

J A K A RTA- S i s t e m perekrutan calon legislatif (caleg) yang dilakukan partai politik (parpol) tak ubahnya seperti kontes ‘idol’ karena lebih mengepankan orang berduit dan populer.

Dengan sistem rekrutmen parpol seperti ini maka tidak akan melahirkan legislator yang berkualitas. “Seharusnya tidak perlu seperti itu. Seharusnya parpol lebih mengedepankan caleg yang berkualitas dan benar-benar kader, karena parpol memiliki jaringan kerja di tengahtengah masyarakat,” ujar pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, di Jakarta, Rabu (24/4).

Sekedar catatan, parpol terkesan berlomba-lomba mengusung calon artis. Sebut saja PPP yang mangusung pedangdut Angel Lelga sebagai caleg. Kemudian ada Partai Gerindra yang mengusung Bella Saphira, Helmalia Putri, Irwansyah dan Bondan Winarno. Sebelumnya, Gerindra juga telah memajukan Rachel Maryam dan Jamar Mirdad.

Lalu ada PAN yang memasang Eko Patrio, Primus Yustisio, Rasina Rasyidin, Ayu Azhari, Jeremy Thomas, Dwiki Darmawan dan Desi Ratnasari.

Partai PKB untuk mendulang suara memasang Arzeti Bilbina, presenter Mandala Shoji, pesinetron Said ‘Bajaj Bajuri’, Sayuti ‘OB’, Krisna Mukti, Tommy Kurniawan dan Ressa Herlambang. Partai PDI Perjuangan mencalonkan Edo Kondologit, Suti Karno dan artis Idola era 1980-an Yessy Gusman.

Sementara itu, presenter Charles Bonar Sirait akan maju menjadi caleg dari Partai Golkar.

Demokrat akan tetap membidik mantan Putri Indonesia, Venna Melinda, maju menjadi caleg. Bahkan, isu tak sedap berseliweran kemanamana. Perceraian Venna dengan sang suami, Ivan, hanya alat untuk mendongkrak popularitas sang suami. Kabarnya lagi, pengacara Ivan, Muhammad Milano Lubis, rencananya menjadi caleg dari Partai Demokrat. “Saya melihat belum prospektif dan parpol belum mengalami perubahan secara kualitas,” ujar dia.

Pendapat senada disampaikan pengamat kebijakan publik, John Palinggi. Dia meragukan terjadi perubahan kualitas anggota legislatif di 2014. Sebabnya, parpol masih mengandalkan pola lama dalam rekrutmen caleg, yakni memprioritaskan syarat populer dan modal besar. “Kalau parpol mau mereformasi hal itu saya optimistis, tapi kalau tidak akan menjadi sama saja,” kata dia.

Dia menjelaskan, parpol lebih mementingkan memperoleh suara terbanyak dengan mencalegkan orangorang tertentu. “Shorcut suara terbanyak adalah popularitas dan uang,” tuturnya.

Wajah Lama Lebih lanjut Siti menilai DCS masih didominasi wajah-wajah lama.

Karena itu, dia yakin tidak ada perubahan yang akan terjadi oleh anggota DPR yang mengisi di parlemen.

“Dari hasil DCS sekarang ini maka kita diberikan tontonan yang sangat negatif, dan bila diteruskan akan menjadi bom waktu yang akan membuat masyarakat marah. Jangan lupa masyarakat Indonesia negara berkembang, karena di Indonesia butuh keteladanan,” kata Siti.

Menurutnya, kualitas Pemilu 2014 tidak akan semakin baik. Persoalan korupsi akan lebih sering menjerat legislator di parlemen. “Jadi, siap-siap untuk menciptakan korupsi-korupsi baru setelah Pemilu 2014,” ujarnya. (gam/ abd)

EKONOMI

CIMB Niaga Porsche Bekerjasama

Bank Jatim

Bukukan Laba Rp 300,9 M

JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Eurokars Artha Utama (Porsche Indonesia), importir resmi Porsche di Indonesia, dalam hal penyediaan pembiayaan kepemilikan mobil di kelas premium. Kerjasama ini semakin mengukuhkan posisi CIMB Niaga sebagai bank penyalur pembiayaan otomotif di segmen menengah atas.

Head of Consumer Lending CIMB Niaga, Tony Tardjo, mengungkapkan, sebelumnya CIMB Niaga dan Porsche Indonesia telah beberapa kali mengadakan kerjasama, antara lain test drive dan display mobil untuk sejumlah kegiatan yang diselenggarakan CIMB Niaga.

“Adanya kerjasama dalam hal pembiayaan kepemilikan Porsche ini, semakin mempererat hubungan yang telah terjalin dengan baik selama ini diantara kedua perusahaan,” kata Tony.

Menurut Tony, Porsche Indonesia menyasar masyarakat di segmen menengah atas, yang juga menjadi target nasabah dari CIMB Niaga. Kesamaan segmen ini membuat Tony optimistis, CIMB Niaga mampu meningkatkan portofolio pembiayaan otomotifnya, khususnya di segmen menengah atas.

Sebagai informasi, per 31 Desember 2012 CIMB Niaga telah mengucurkan pem-

biayaan automotif sebesar Rp17,48 triliun, meningkat 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp15,59 triliun.

CIMB Niaga menyediakan sejumlah produk unggulan pembiayaan automotif ke masyarakat. Khusus segmen premium, CIMB Niaga menyediakan produk Kredit Kepemilikan Mobil (KPM) Smart Luxury. Dengan pembayaran bunga di awal, sementara pokok (principle) dibayar bertahap setiap tahun sesuai jangka waktu pilihan konsumen, memberikan kemudahan bagi nasabah yang hendak mengatur keuangan mereka untuk keperluan yang lainnya.

Selain segmen premium, CIMB Niaga juga menyediakan skema pembiayaan lainnya.

Antara lain KPM Smart Balloon Payment, yaitu produk KPM yang memberikan kemudahan cara pembayaran yang disesuaikan dengan keinginan nasabah, dimana sebagian

pokok dibayarkan di akhir tenor pinjaman, sehingga angsuran yang dibayarkan nasabah setiap bulannya tidak terlalu besar; disamping produk KPR Smart Reguler.

Sementara itu, Christoph Choi, General Manager Porsche Indonesia mengatakan, sebagai salah satu brand mobil premium di Indonesia,

Porsche Indonesia melihat kerjasama dengan CIMB Niaga sebagai satu kerjasama yang strategis.

“Porsche Indonesia memiliki penggemar di sejumlah tempat di Tanah Air. Dengan jaringan CIMB Niaga yang tersebar di sejumlah tempat di Tanah Air, hal ini akan memudahkan masyarakat yang

hendak membeli Porsche, khususnya melalui skema pembiayaan yang fleksible dan menguntungkan,” kata Choi.

Choi berharap, kerjasama ini bisa menambah penjualan Porsche di Indonesia. Saat ini, Porsche memiliki 2 dealer resmi yaitu Porsche Center Jakarta dan Porsche Showroom Surabaya. (gam)

Kuartal I-2013

Permata Bank Salurkan Kredit Rp100,7 Triliun

JAKARTA - PT Bank Permata Tbk mengumumkan, penyaluran kredit di Kuartal I-2013 mencapai Rp100,7 triliun atau meningkat 36 persen (year-on-year). Pertumbuhan kredit terjadi pada semua segmen bisnis, terutama pada segmen usaha kecil

dan menengah (UKM).

“Saya senang dapat menyampaikan bahwa PermataBank mengawali tahun ini dengan neraca yang kuat dan momentum yang baik pada kedua lini bisnis Retail dan Wholesale Banking seiring dengan kedisiplinan kami

dalam menjalankan strategi,” kata Direktur Utama Permata Bank, David Fletcher dalam siaran pers melalui surat elektronik yang diterima Koran Madura di Jakarta, (24/4).

Dalam keterangannya, Fletcher menyebutkan, total aset PermataBank se-

cara konsolidasi per 31 Maret 2013 mencapai Rp138,1 triliun atau meningkat 33 persen (yoy) dari Rp103,8 triliun pada tahun sebelumnya. Laba operasional bank sebesar Rp463 miliar atau meningkat 12 persen, sedangkan laba bersih setelah pajak tumbuh 7 persen menjadi Rp356 miliar.

Total pendapatan operasional PermataBank mencapai Rp1,889 triliun atau lebih tinggi 19 persen dibandingkan dengan periode yang sama setahun lalu sebesar Rp1,593 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh pendapatan bunga bersih dan pendapatan berbasis biaya (fee based income). Pendapatan bunga bersih tumbuh 21 persen menjadi Rp1,555 triliun ditopang oleh pertumbuhan kredit yang kuat, sementara pendapatan berbasis biaya (fee based Income) naik 7 persen menjadi Rp. 334 miliar.

Fletcher menyampaikan, Dana Pihak Ketiga (DPK) termasuk pendanaan Syariah meningkat 32 persen menjadi Rp111,6 triliun, giro dan tabungan (CASA) mencatat kenaikan masing-masing sebesar 21 persen dan 19 persen menjadi Rp19,7 triliun dan Rp19,9 triliun.

Sementara itu, deposito berjangka mencatat pertumbuhan kuat sebesar 34 persen menjadi Rp62,4 triliun pada akhir Maret 2013. Pendanaan syariah mencatat kenaikan 96 persen menjadi Rp. 9,7 triliun.

Loan to Deposit Ratio (LDR), kata Fletcher, berada pada level 89,5 persen di akhir Maret 2013, dibandingkan 86,8 persen pada akhir periode yang sama setahun lalu.

Non Performing Loan (NPL) Gross dan NPL Net masingmasing mengalami perbaikan menjadi 1,3 persen dan 0,4 persen, padahal pada periode yang sama 2012 sebesar 1,9 persen dan 0,6 persen.

PermataBank juga mampu mempertahankan tingkat permodalan yang sehat terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan mengakhiri periode dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 16,2%, atau mengalami kenaikan 177 basis points (bps). Ekuitas pemegang saham tumbuh 36 persen menjadi Rp12,8 triliun yang didorong didorong oleh penawaran umum terbatas (rights issue) pada Desember 2012 dan penerbitan Obligasi Subordinasi pada Juni dan Desember 2012. (gam/bud)

INDUSTRI

Menperin: Industri Kreatif Harus Mendapat Kemudahan Jakarta- Menteri Perindustrian MS Hidayat meminta industri kreatif diberikan kemudahan untuk mendapatkan permodalan dari perbankan.

“Permodalan selalu menjadi masalah utama bagi industri kreatif. Karena industri kreatif tidak masuk dalam kriteria perbankan dalam memberikan permodalan.

Untuk itu, dia meminta agar industri kreatif diberikan perlakuan khusus fasilitas kredit,” ujar MS Hidayat seusai mengunjungi Inacraft 2013 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (24/4).

Menurut dia, perajin industri kreatif belum punya jaminan dalam mengajukan permodalan dengan persyaratan yang diminta perbankan.

13

KAMIS 25 APRIL 2013 NO.0104| TAHUN II

“Masalah industri kreatif adalah permodalan karena pengrajin belum memenuhi syarat terutama dari jaminan,” katanya.

Karena itu, ia akan membicarakan ini ke presiden dan Bank Indonesia.

“Saya sudah melapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar industri kreatif ini bisa mendapatkan special treatment, ini nanti akan dibicarakan dengan Bank Indonesia,” ujar dia.

Menperin menginginkan agar industri kreatif bisa maju seperti di Korea Selatan dan Inggris karena industri kreatif mereka menjadi eksportir terbesar.

Saat ini, pertumbuhan industri kreatif di Indonesia sudah mencapai 7 persen.

Untuk bisa mengikuti jejak

“Permodalan selalu menjadi masalah utama bagi industri kreatif. Karena industri kreatif tidak masuk dalam kriteria perbankan dalam memberikan permodalan. Untuk itu, dia meminta agar industri kreatif diberikan perlakuan khusus fasilitas kredit,”

MS Hidayat

Menteri Perindustrian

Korea Selatan dan Inggris, Kementerian Perdagangan akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bisa memajukan industri kreatif dalam negeri.

“Ini kita sedang menyusun rencana dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan industri kreatif menjadi produk unggulan,” kata dia.

Pemerintah memproyeksi pada tahun ini pasar industri kreatif diperkirakan akan tumbuh antara 5 persen hingga 10 persen.

Nilai pasar industri kreatif diperkirakan bisa mencapai Rp 174,3 triliun sampai Rp 182,6 triliun. Jumlah ini naik dari prediksi nilai

pasar industri kreatif tahun 2012 yang sebesar Rp 166,6 triliun.

Di sisi lain, kata dia, hak atas kekayaan intelektual (HKI) atau hak paten dari industri kreatif belum semuanya bisa dilindungi sehingga Kementerian Perindustrian turut membantu dengan pendaftaran merek.

“Desain merek yang laku bisa didaftarkan di Kemenperin, namun yang jadi masalah karakter industri kecil ini, kalau industri kreatif yang mereka ciptakan ditiru, mereka tidak marah, tidak mau melindungi sendiri dari segi hukum,” ujar dia.

Untuk itu, ia menghimbau agar para pelaku industri kreatif berusaha melindungi diri dengan mendaftarkan diri untuk mendapat hak paten.(ant)

JAKARTA-PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) membukukan laba Rp 300,9 miliar pada kuartal I-2013. Angka ini meningkat 3,5% dibanding periode I-2012 sebesar Rp 290,7 miliar . “Laba ini dikontribusi dari pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), pendapatan bunga bersih, dan fee based income,” ujar Direktur Utama Bank Jatim Hadi Sukriyanto, dalam pemaparan kinerja Bank Jatim kuartal pertama 2013 di Graha CIMB Niaga, Jakarta (24/4).

Kredit yang disalurkan meningkat 13,5% dari Rp 16,5 triliun menjadi Rp 18,8 triliun. Lalu pendapatan bunga bersihnya tumbuh 16,7% dari Rp 469,5 miliar ke posisi Rp 547,9 miliar. Selanjutnya, fee based income tercatat naik baik sekali yakni 53,3% dari Rp 72,5 miliar menjadi Rp 111,2 miliar.

Kemudian, BPD terbesar ketiga ini membukukan kenaikan DPK hanya 5,1% dari Rp 24,3 triliun ke posisi Rp 25,6 triliun. Rinciannya adalah deposito tumbuh 7,9% dari Rp 6,2 triliun jadi Rp 6,7 triliun. Sedangkan, gironya menurun tipis 0,47% dari Rp 12,15 triliun jadi Rp 12,10 triliun.

Selanjutnya, tabungan naik 13,4% dari Rp 5,9 triliun ke posisi Rp 6,7 triliun. Disebut Hadi, saat ini terdapat 2,3 juta nasabah loyal tabungan Bank Jatim.

Ia menyebut bahwa tabungan ini meningkat karena pihaknya memberikan jasa tarik tunai gratis di seluruh mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) meski dari bank lain. “Maka nasabah kami loyal,” jelas dia.

Lebih lanjut dia menargetkan, pembiayaan kredit mencapai Rp 23 triliun atau meningkat sebesar 20 persen dibanding tahun lalu. Pada kuartal pertama ini pembiayaan perseroan sudah mencapai Rp 18 triliun.

Pencapaian target tersebut dengan cara membangun sejumlah cabang pembantu.

Langkah ini sebagai upaya menaikkan akses atau layanan kepada nasabah. “Pembangunan cabang akan memperkuat porsi UKM kami yang masih mendominasi. Sedangkan sisanya masih bersumberkan dari kredit menengah perseroan. Porsi UKM 80 persen sedangkan kredit menengah perseroan menghuni sisanya,”

jelasnya.

Perseroan, lanjutnya, akan melakukan penambahan jaringan sebanyak 295 jaringan yang terdiri dari 60 sub branch office, 130 Anjungan Tunai Mandiri (ATM), 49 cash office dan 42 payment point.

Sementara dari sisi DPK ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 15 persen dari perolehan tahun lalu yang sebesar Rp 22,2 triliun.

Hingga kuartal pertama 2013, jumlah total jaringan Bank Jatim mencapai 925. Dengan rincian 41 cabang, 89 cabang pembantu, 145 payment point, 376 ATM, 162 cash office dan 57 mobile cash unit.

SMS Banking Bank Jatim juga berencana akan meluncurkan layanan SMS banking, internet banking, intercity clearing dengan anggaran investasi sebesar Rp5 miliar. Hal tersebut adalah layanan yang diperuntukkan untuk nasabah Bank Jatim yang memiliki rekening giro. “Dengan adanya intercity clearing nantinya nasabah dapat mencairkan warkatnya di seluruh cabang Bank Jatim,” ujar dia.

Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan market share giro Bank Jatim yang saat ini tertinggi dari total 78 bank yang ada di Jawa Timur.

“Upaya-upaya tersebut di atas adalah untuk meningkatkan mutu dan layanan serta untuk terus melakukan inovasi informasi dan teknologi serta produk untuk bisa menjadi bank yang sehat dan berkembang secara wajar sesuai dengan visinya,” ujar Hadi.

Hadi menjelaskan, Bank Jatim berkontribusi sekira 24,53 persen terhadap market share giro di Jawa Timur. Selain itu, layanan pada teknologi dan informasi Bank Jatim juga akan terus dikembangkan yang antara lain Host to Host Multi Biller yang di antaranya terminal Peti Kemas yaitu pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. “Bank Jatim merupakan satusatunya bank di Indonesia yang memberikan layanan online melalui ATM dan lain-lain untuk kemudahan pembayaran pengangkatan kontainer,” pungkas dia. (gam/bud)

Asuransi Allianz

Garap Nasabah Kesehatan JAKARTA-PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berkonsentrasi meningkatkan jumlah nasabah melalui jenis asuransi kecelakaan dan kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi asuransi kesehatan terhadap perolehan premi Allianz yang terus meningkat. “Sejak tiga tahun terakhir, asuransi kecelakaan dan kesehatan masuk ke dalam tiga besar pemberi kontribusi utama perolehan premi bruto Allianz. Khusus untuk asuransi kecelakaan dan kesehatan, terus mengalami peningkatan sejak 2010 sampai 2012,” kata Chief Sales Officer Allianz, Inkes Lukman saat pelatihan usaha perasuransian di Allianz Tower Jakarta, Rabu (24/4).

Menurut Inkes, kondisi market perusahaan di sepanjang 2012 menunjukkan kontribusi perolehan premi dari asuransi kendaraan dan pengangkutan mencapai 30 persen dan asuransi di sektor properti sebesar 28 persen. “Asuransi tanggung gugat kecelakaan dan kesehatan memberi kontribusi 13 persen, padahal di 2010 kontribusinya hanya 10 persen,” jelas dia.

Kendati pada 2014 PT Askes (Persero) akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), namun kata Inkes, asuransi kesehatan Allianz akan terus bertumbuh. “Pada 2014 akan ada 120 juta peserta Askes ke BPJS, tetapi kami tetap meyakini akan asuransi kesehatan kami bisa tetap bersaing dan tumbuh,” papar dia.

Inkes menjelaskan, secara umum asuransi kesehatan melalui Askes hanya memproteksi pesertanya tidak secara menyeluruh. Dengan demikian, jelas dia, masih ada banyak celah bagi Allianz untuk masuk ke dalam gap antara biaya pengobatan dan asuransi. “Untuk memanfaatkan celah ini, kami akan segera meluncurkan produk asuransi kesehatan dalam waktu dekat ini,” ujar dia.

Produk baru tersebut kata dia akan menyasar kalangan menengah ke bawah, baik bagi individu atau grup yang sudah memiliki aseuransi kesehatan atau belum. “Produk baru kami ini bernama Dana KesehatanKU. Produknya memiliki fisik nyata dan nasabah bisa mengaktivasinya sendiri, sehingga tidak perlu menunggu hingga dua pekan ke depan. Hanya 300 ribu rupiah per polis dan bisa memberikan perlindungan selama satu tahun,” tutur dia.

Nantinya, kata dia, produk ini akan dipasarkan secara ritel melalui sejumlah retailer maupun agen yang ditunjuk Allianz. Inkes menambahkan, ambisi perusahaan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan penetrasi industri asuransi nasional yang saat ini hanya sebesar 2 persen. “Produk ini akan dijual di supermarket atau minimarket, selain melalui agen-agen. Kami juga berharap produk ini bisa dijual di bankbank,” pungkas dia (gam/bud)

14

TAPAL KUDA

KAMIS 25 APRIL 2013 NO. 0104 TAHUN II

BBM BERSUBSIDI

JELANG CAGUB

Sopir Perusahan Memilih Solar Bersubsidi

Rekomendasi PKB Untuk Khofifah

A. Malik Haramain

anggota Deskpilkada Partai Kebangkitan Bangsa PROBOLINGGO – Perlahan tapi pasti, langkah Ketua PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa untuk maju sebagai cagub dalam Pilgub Jatim 29 Agustus mendatang makin mulus.

Kabarnya, Khofifah sudah mendapatkan rekomendasi resmi dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju melawan cagub incumbent Soekarwo.

“Khofifah telah memaparkan visi misi di kantor pusat PKB di Jakarta beberapa hari lalu. Prinsipnya kami mendukung, dan rekomendasi resmi sudah pasti ke Khofifah,” kata anggota Deskpilkada, Abdul Malik Haramain, Rabu (24/4).

Malik menegaskan, dukungan tersebut hanya diberikan pada Khofifah untuk maju menjadi cagub, bukan cawagub.

Artinya, PKB menarget calon yang didukungnya menjadi orang nomor satu di Jatim.

Dengan adanya dukungan dari PKB tersebut, kini Khofifah hanya tinggal menantikan dukungan dari PWNU Jatim. Sinyal sama yang dikeluarkan PKB dan PWNU Jatim adalah hanya mendukung kadernya menjadi cagub.

“Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih mencari koalisi untuk memuluskan langkah Khofifah Indar Parawansa sebagai calon Gubernur Jatim dalam pemilihan tahun ini,”tandas anggota Komisi II, DPR RI .

Meski mengaku mencari koalisi untuk mengusung Khofifah, Abdul Malik Haramain yang juga anggota DPR RI Dapil II, PasuruanProbolinggo ini masih enggan berkomentar. Bahkan ketika disinggung nama PDIP yang santer diisukan akan bergandengan tangan dengan PKB, Ia tetap menutup rapat mulutnya.

“Saya masih belum dapat mengatakan siapa koalisi yang akan kami ajak. Yang bisa saya katakan, kami membuka diri bagi siapa saja,” imbuh Abdul Malik Haramain.

Menanggapi isu perpecahan dukungan DPW PKB Jawa Timur terhadap KarSa dan Khofifah, Abul Malik Haramain menjawab itu hal biasa dalam demokrasi. Namun demikian, menurut dia, akan mendengar aspirasi DPW PKB Jawa Timur mengenai alasan-alasan dukungan itu. “Yang pasti, secara resmi rekomendasi DPP PKB sudah ke Khofifah Indar Parawansa,”pungkas Malik. (hud).

BACALEG

Anang Hermansyah Bacaleg PAN DPR Dapil Jember - Lumajang JEMBER - Anang Hermansyah maju sebagai bakal calon legislator untuk DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk daerah pemilihan Jawa Timur IV, yang meliputi Kabupaten Jember dengan Lumajang.

Antusias warga untuk datang ke acara ngunduh mantu itu luar biasa. Anang dan Ashanty juga menyedot perhatian ribuan orang yang datang menyaksikan acara tersebut

Edi Wicaksono

Sekretaris DPD PAN Jember Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PAN Jember Edi Wicaksono, Rabu mengaku senang dengan pencalonan artis ibu kota yang sedang naik daun dan berasal dari Kabupaten Jember itu.

"Sebagai pesohor dan musisi andal, Anang sangat berpotensi mendongkrak perolehan suara partai," tuturnya.

Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009 lalu, kata dia, PAN tidak memiliki legislator DPR RI dari wilayah Jember dan Lumajang.

"Anang Arek Jember, yang sukses di Ibu Kota Jakarta. Elektabilitas, kapasitas dan penerimaan masyarakat terhadap dia sangat tinggi," paparnya.

Menurut dia, penerimaan masyarakat Jember terhadap Anang Hermansyah yang lahir di Jember, 18 Maret 1969, itu sudah terbukti saat melakukan acara "ngunduh mantu" pada 6 Juli 2012 yang digelar di Pendopo Pemkab Jember.

"Antusias warga untuk datang ke acara ngunduh mantu itu luar biasa. Anang dan Ashanty juga menyedot perhatian ribuan orang yang datang menyaksikan acara tersebut, bahkan penampilan keduanya sangat memukau pada acara Jember Fashion Carnaval (JFC)," katanya.

Edi memberikan dukungan penuh kepada Anang Hermansyah yang menjadi bacaleg DPR RI di wilayah kelahirannya di Jember.

Partai yang dipimpin Hatta Rajasa itu tidak tanggung-tanggung untuk menempatkan suami Ashanty di nomor urut satu untuk Caleg DPR RI Dapil Jatim IV. Selain Anang Hermansyah, artis-artis lain yang menjadi bacaleg dari PAN antara lain Hengky Kurniawan di Jatim V yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, kemudian Eko Patrio di Jatim VIII yang meliputi Jombang, Nganjuk, Madiun, dan Mojokerto. (ant/ay)

hud/koran madura

DISKUSI. Panwaslu Kota Probolinggo mengajak ormas dan Parpol untuk mengerti aturan Pemilukada, terkait alat peraga yang mulai marak terpasang di beberapa sudut jalan.

Panwaslu Pertegas Aturan Pilkada PROBOLINGGO - Meskipun proses pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Probolinggo belum memasuki tahapan kampanye, namun belakangan ini seolah-olah telah memasuki tahapan tersebut dengan semaraknya pemasangan aneka baliho, baner, poster, bilbor, dan pamflet (alat kampanye) yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang mendukung kandidat kepala daerah, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) dan DPD Alhidayah.

Suasana itu seakan mengisyaratkan perang urat syaraf antar calon.

Ada kesan semakin banyak memperkenalkan diri melalui alat kampanye di tempat-tempat strategis, maka semakin berkemungkinan untuk populer, merebut simpati publik, dan akhirnya memenangi kompetisi pilkada.

Sebaliknya, semakin sedikit memperkenalkan diri dengan alat kampanye tersebut, maka semakin kecil kemungkinan populer, merebut simpati publik, dan menipiskan harapan memenangi kompetisi dalam pilkada.

Minyakapi hal itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Probolinggo melakukan sosialisasi aturan pemasangan alat peraga, kepada ormas dan pimpinan partai, Rabu (24/4).

Ketua Panwaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarman, menjelaskan soal kenapa yang diundang hanya PKL, DPD Alhidayah, DPC PDIP, dan DPD Partai Golkar, Ketua Panwaslu Kota Probolinggo. Menurut dia, karena kedua lembaga masyarakat tersebut , sangat jelas mendukung pasangan calon walikota melalui alat peraga.

“Sebab, pemasangan alat-alat kampanye tersebut, betapun semarak dan bunyinya cenderung provokatif, belum dan tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye dalam pilkada,”ujar Putut Gunawrman.

Menurutnya, pemasangan alat-alat kampanye tersebut baru memenuhi beberapa unsur saja (parsialitas). Oleh karena itu, belum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kampanye (mencuri start

kampanye) yang perlu ditindak oleh KPUD dan panwas pilkada.

Bila panwas dan KPUD melakukan penindakan, katakanlah menyetop kegiatan tersebut, lalu melucuti alat-alat kampanye dan seterusnya memberi sanksi kepada setiap calon, maka justru KPUD dan panwas dapat di kategorikan telah melanggar regulasi pilkada yang telah begitu jelas dan tak perlu membutuhkan tafsirantafsiran lain.

“Jika dipaksakan, mungkin malah akan menyulut kemarahan dan ketidakpuasan beberapa pihak, untuk kemudian menguggat KPUD dan panwas pilkada.

Jadi, dalam hal itu KPUD bukan tidak tegas, cuci tangan, dan melempar tanggung jawab,”tandas Putut Gunawarman.

Dengan demikian, lanjut Putut Gunawarman, karena aneka kegiatan pemasangan alat kampanye yang kini marak dan cenderung melanggar etika dan estetika itu bukan kampanye, maka kegiatan tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai promosi (pengiklanan) dan atau reklame saja.

Adapun kewenangan (otoritas) untuk menertibkan aneka kegiatan itu, adalah pemkot Probolinggo, dengan terlebih dulu melakukan telaah, apakah kegiatan tersebut dapat dikategorikan pelanggaran terhadap peraturan daerah (perda) tentang ketertiban dan tata kota atau belum.

Karena kegiatan tersebut merupakan periklanan, maka pemkot dapat menegakkan perda yang berkaitan dengan biaya izin, pajak periklanan, dan lain-lain. Dalam konteks

tersebut, sebenarnya pemkot malah bisa memperoleh keuntungan material dari kegiatan tersebut.

Di titik itu, diperlukan kejelian dan kecerdasan aparat pemda/pemkot untuk membidik aneka kegiatan pilkada yang dapat menghasilkan pendapatan daerah untuk mendogkrak pendapatan asli daerah (PAD).

“Tentu saja, untuk menuju ke arah itu diperlukan sosialiasi dan pemahaman bersama antara pemkot dengan elite politik lokal dan juga gabungan parpol yang mengusung pasangan calon kepala daerah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandas Putut Gunawarman.

Mendengar hal itu, Ketua Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Probolinggo, Alifurrochman, menyatakan pihaknya memasang baliho untuk mendukung Hj. Rukmini Buchori sebagai calon walikota Probolinggo tidak ada tekanan dari pihak manapun.

“Itu murni dari temanteman PKL sendiri, karena saking cintanya kepada Hj. Rukmini Buchori, yang telah berhasil mendampingi HM.Buchori sebagai Walikota dua periode. Semua biaya dari pribadi masing-masing PKL,”tegas Alifurrochman.

Hal senada, diungkapkan Ketua DPD Alhidayah Kota Probolinggo, Rina, mengungkapkan aturan yang ditetapkan oleh Panwaslu, selama ini Alhidayah berinisiatif memasang baliho untuk mendukung calon walikota tidak ada tekanan dari pihak manapun, sepenuhnya dari insiatif organisasi.

“Soal ijin kami langsung berkoordinasi dengan DPD Partai Golkar. Karena ketidak tahuan soal aturan pemasangan alat peraga. Semoga keterlibatan kami sebagai pendukung calon walikota menjadi baik setelah tahu aturan dari Panwaslu. Saya yakin mempunyai komitmen pelaksanaan Pemilukada berjalan kondusif,”kata

Rina.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonasia Perjuangan (PDIP), Indi Yuniarto, mengungkapkan apa yang dilakukan Panwaslu perlu diapresiasikan oleh PKL dan DPD Alhidayah.

Ia mengaku ada itikad baik untuk menjaga Kota Probolinggo. Menurutnya, penyebaran alat peraga menjelang Pemilukada 29 Agustus mendatang, tidak lain mengenalkan calon walikota dengan biaya sendiri.

“Itu sebagai bentuk pernyataan sebagai warga masyarakat. Kami sangat berterima kasih pada PKL. Sampai saat ini DPC PDIP Kota Probolinggo, belum pernah memasang alat peraga. Ya, saya mengapresiasi sekali pada masyarakat, terutama PKL,”tegas Indi Yanuarto.

Indi Yanuarto berharap, Panwaslu dalam mensosialisasikan regulasi agar tidak berhenti sampai disini, melainkan dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, dan bersama pemangku kepentingan yang lain.

“Insyaallah, kita taat prosedur yang ada untuk Kota Probolinggo. Jangan sampai regulasi berhenti disini, tapi harus benarbenar tersosialisasikan kepihak yang lain,”pinta Indi Yuniarto.

Memperkuat hal itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, Mukhlas, mengungkap hal yang sama. Pada prinsipnya, kata dia, untuk menjaga kondusifitas Kota Probolinggo harus kita jaga bersama.

Bahkan, Mukhlas meminta Panwaslu agar supaya forum diperluas dengan mengundang semua Parpol yang ada di Kota Probolinggo. “Sedini mungkin, antisipasi Partai Golkar akan mendukung kebijakan-kebijakan Panwaslu. Kami akan selalu ada didepan, soal tatanan yang dikeluarkan Panwaslu untuk menjaga kondusifitas bersama Kota P r o b o l i n g g o ,”p u n g k a s Mukhlas.(hud).

PROBOLINGGO - Lagi-lagi Pemandangan dengan antrian panjang dan macet terus terlihat disetiap setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) terutama di loket pengisian BBM jenis solar bersubsidi, seperti di SPBU Randu Merak Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

"Kami mau ngisi solar di SPBU yang bukan Subsidi tapi gimana lagi, uang jalan dan minyak kami cuma diberikan untuk beli Subsidi, kami tidak tahu itu kebijakan perusahaan kami,"ujar Sukiman, sopir truck tronton asal Malang, Rabu (24/4).

Sukiman mengatakan, perjalanannya dari Surabaya - Banyuwangi, semua truck cuma dijatah pembelian Rp 100 ribu. Ia mengaku kendaraan besar seperti ini sangat kurang sekali.

“Saya perjalanan dari tadi malam sudah berhenti tujuh kali beli solar, itupun solarnya kalau ada. Kadang-kadang saya dan teman-teman sampai nginep di SPBU nunggu datangnya solar tersedia. Lebih baik harganya BBM ini di naikkan saja, dari pada seperti ini terus. Kondisi seperti ini sangat membingungkan dan sangat menghambat pada pekerjaan,”terang Sukiman mengeluh.

Saya perjalanan dari tadi malam sudah berhenti tujuh kali beli solar, itupun solarnya kalau ada. Kadang-kadang saya dan teman-teman sampai nginep di SPBU nunggu datangnya solar tersedia. Lebih baik harganya BBM ini di naikkan saja, dari pada seperti ini terus.

Kondisi seperti ini sangat membingungkan dan sangat menghambat pada pekerjaan

Sukiman Sopir truck

Hal senada, diungkapkan Abdulah, sopir truk jurusan trans Sumatera. Ia sendiri tahu dan sadar jika BBM subsidi solar tempatnya mengisi BBM itu khusus kalangan masyarakat menengah ke bawah dan tidak dibenarkan bagi angkutan perusahaan.

Namun karena alasan uang jalan dan uang minyak yang diberikan perusahaan, kata dia, hanya cukup untuk beli Solar bersubsidi akhirnya mereka nekat antri dengan warga lainnya.

"Saya juga tahu dimana titik-titik lokasi khusus angkutan perusahaan, tapi daripada kami sopir yang nombokin, bagus kami antri saja,"ucap Abdullah.

Selama ini menurut Abdullah, tidak pernah ada pihak pemerintah dan Pertamina yang menegur mereka saat mengisi bahan bakar minyak di loket solar bersubsidi, sehingga mereka tetap nekat.

"Nggak ada yang larang di lapangan, itukan cuma himbauan saja. Yang jelas kami pembawa kendaraan tetap orang susah, yang kaya cuma pemilik perusahaannya,"terangnya.

Akibatnya, antrian panjang di SPBU Randu Merak Paiton Kabupaten Probolinggo ini mengular hingga ke jalan dan mengakibatkan macet disetiap ruas jalan. Antrian yang terjadi hingga kejalan mencapai puluhan meter, akibatnya kemacetan kendaraan tidak terelakkan lagi.(hud).

hud/koran madura

MACET. Antrian panjang kendaraan dari arah Bayuwangi ke Surabaya akibat kelangkaan solar

PASCA UN

Kadisdik Jatim Siap Beri Sanksi Pengawas UN GRESIK - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr Harun MM siap memberikan sanksi bagi pengawas Ujian Nasional (UN) 2013 yang tidak serius menjalankan tugas, yakni melakukan aktivitas lain seperti baca koran dan bermain telepon genggam saat mengawasi jalannya UN. "Kita akan beri sanksi sesuai

aturan yang berlaku, sebab sudah aturannya, mulai sanksi ringan, menengah hingga berat bagi yang tidak serius menjalankan tugasnya," kata Harun, di Kabupaten Gresik, Rabu.

Ia mengatakan pengawas pelaksanaan UN dalam tugasnya sudah mempunyai aturan tersendiri, sehingga apabila pengawas yang

bersangkutan menjalankan tugas sesuai prosedur dan aturan, maka tidak masalah.

Namun, bagi yang tidak serius menjalankan tugasnya hingga melakukan pelanggaran hukum, maka akan ada sanksi seperti teguran hingga sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Wakil Bupati

Gresik, Mohammad Qosim, pernah menjumpai adanya telepon genggam milik pengawas berserakan di atas meja, dan ada juga pengawas yang membaca koran saat mengawasi pelaksanaan UN. "Saya melihat ada telepon genggam milik pengawas yang berserakan di atas meja, serta

ada juga pengawas yang membaca koran saat mengawasi pelaksanaan UN," kata Qosim saat melakukan pemantauan pelaksanaan UN di SMP Assa'adah, Bungah Gresik, Selasa (23/4).

Oleh karena itu, dia meminta pengawas pelaksanaan UN di wilayahnya agar lebih serius menjalankan tugas, sebab ba-

nyak pengawas yang menjalankan tugasnya secara tidak serius.

Baginya, keberhasilan UN menjadi tanggung bersama, karena itu pihaknya meminta agar setiap pengawas yang bertugas di wilayah Gresik bisa menjalankan tugas lebih serius.

"Untuk sukses UN itulah kami meminta pengawas lebih

serius, dan kami berkepentingan melakukan pemantauan.

Untuk hasil pantauan di beberapa sekolah kami melihat semuanya sudah sesuai aturan dan prosedur tata tertib, seperti soal dan kertas lembar jawaban serta adanya penempatan pengawas secara silang," katanya. (ant/ay)

OPINI

15

KAMIS 25 APRIL 2013 NO.0104 | TAHUN II

UN dan Kegagalan Pendidikan

salam songkem

Oleh: Badrun Nuri | Peneliti pada Jaringan Komunitas Mahasiswa Madura di Semarang.

Caleg Berkualitas

C

aleg yang berkualitas menjadi keinginan rakyat. Sebab mereka merupakan pengejawantahan dari rakyat. Bila bagus wakil rakyatnya, maka bagus pula rakyatnya. Sebaliknya bila wakil rakyatnya kurang baik, maka buruklah nasib rakyat.

Karena itulah nasib rakyat Indonesia sejatinya berada pada kualitas wakil rakyat.

Kualitas legislatif yang akan menduduki Senayan dan kantor DPRD daerah sudah terlihat. Pemilu yang akan digelar tahun 2014 mendatang, kiranya tak akan melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat yang benar-benar membawa perbaikan nasib rakyat Indonesia.

Prediksi itu bisa terlihat dari penjaringan caleg yang dilakukan sejumlah partai politik baru-baru ini. Tidak sedikit parpol ketika melakukan penjaringan mengabaikan aspek profesionalitas bacaleg yang akan dimajukan dari partainya. Motifasi untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan KPU telah berpengaruh negatif dalam tahap penjaringan bacaleg.

Selain itu, semangat membesarkan partai yang ditandai dengan upaya memonopoli perolehan kursi di perlemen cenderung jadi penyebab sejumlah parpol bermanuver instan. Terbukti banyak partai politik merekrut bacaleg artis yang kapabilitis dan integritasnya sangat diragukan. Saat ini dari 6.576 berkas daftar sementara caleg (DCS) yang diserahkan 12 parpol, sekitar 60-an orang berasal dari latar belakang artis.

Pengamat Pemilu, Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto meragukan tampilnya sejumlah artis ini. Partai politik yang ketika pemilu cenderung mengandalkan kepopuleran artis, lebih banyak tidak mampu memberikan solusi atas aspirasi masyarakat.

Pengalaman hasil pemilu 2009 lalu, legislatif yang berasal dari kalangan profesi artis terkesan kurang menguasai materi yang menjadi bahasan di perlemen. Mereka tak bisa menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam rumusan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sangat ditentukan oleh para wakil rakyat baik di daerah hingga pusat.

Banyaknya parpol berpikir instan untuk menjadi partai politik yang terbesar di perlemen kiranya bukan semata-mata didorong untuk menghimpun kekuatan suara rakyat yang diwakilinya, agar bisa mewarnai proses pembentukan peraturan, kebijakan, dan sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada percepatan kesejahteraan rakyat atau peningkatan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju bahkan adikuasa di dunia mengalahkan Qatar, Luxemburg, Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang.

Selain itu, parpol peserta pemilu 2014 cenderung merekrut bacaleg dari kalangan yang memiliki popularitas untuk mendulang perolehan suara sebanyak-banyaknya. Sebab jumlah suara tersebut sangat menentukan perolehan bantuan dana parpol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 24 tahun 2009 tentang bantuan dana partai politik, dana banpol dihitung dari jumlah suara partai, tiap suara seharga Rp.1904,91.

Bila tiap suara dapat dana banpol sebesar itu dikalikan dengan jumlah banyaknya perolehan suara pada pemilu mendatang, dapat dipastikan partai besar akan memperoleh banyak dana banpol, baik itu di kabupaten, provinsi, dan pusat. Sangat naïf sekali apabila parpol hanya mementingkan perolehan suara demi mendulang pendapatan dana banpol sehingga mengabaikan aspek kapabilitas dan kredibilitas caleg yang diusungnya. =

U

jian nasional merupakan program rutinitas tahunan kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia yang diperuntukkan kepada siswa kelas akhir mulai dari tingkat sekolah dasar dan yang sederajat sampai sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).

Kalau UN pada tahun-tahun sebelumnya berjalan tanpa ada kendala, tetapi berbeda dengan ujian nasional tahun ini, kita dikejutkan dengan ujian gagal nasional tingkat SLTA, Dikarenakan soal ujian yang dicetak oleh kemendikbud tidak cukup sesuai jumlah peserta ujian nasional.

Hal ini adalah sejarah baru di negeri ini.

Sementara yang lebih mengagetkan lagi ternyata permasalahan UN tahun ini tidak hanya berhenti pada kalimat ujian gagal nasional saja, tetapi berimbas pada hal-hal yang lain.

Ujian nasional ternyata adalah proyek besar. Yang mana untuk mendapatkan proyek itu terjadi persaingan antar tunder . tunder yang menang tahun ini adalah tunder penganggar terbanyak. Namun justru yang terjadi cetakan soal tidak cukup untuk jumlah peserta UN SLTA. Disamping itu kualitas kertas lembar jawaban ujian nasional (LJUN) Tidak bagus, sehingga mudah sobek. Padahal Arsiran dalam LJUN tersebut sangat

K

A

gan yang terjadi dalam pelaksanaan UN, Seperti halnya pembocoran jawaban yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada peserta UN demi mencapai kelulusan. Terkait kasus UN tahun ini adalah referensi baru bahwa UN sebaiknya di hentikan.

Anggaran pendidikan yang begitu banyak itu akan lebih baik dan efektif apabila digunakan pada pengembangan sumber daya manusia, Seperti maksimalisasi pendidikan gratis untuk anak-anak miskin yang berkualitas. Pendidkan gratis tersebut tidak hanya sampai pada tingkat sekolah lanjutan tingkatan pertama (SLTP) saja, Akan tetapi sampai pada perguruan tinggi. Bahkan kalau perlu sampai lulus strata tiga (S3).

Karena anak-anak hari ini adalah calon pemimpin-pemimpin di hari esok. Oleh karena itu sudah barang tentu bekalnya adalah pendidikan yang baik dan cukup. Selain itu pendidikan tidak hanya memprioritaskan intellectual question (IQ) saja yang kemudian pembuktiannya dengan angka-angka yang terus naik setiap tahunnya, Tetapi harus dibarengi dengan spiritual question (SQ), dalam hal ini bisa disebut juga dengan pendidikan agama. Karena ketika hanya IQ tanpa SQ korupsi yang berpotensi menguras kekayaan Negara akan semakin merajalela. Hanya SQ lah yang bisa menanggulangi masalah tersebut. Kalau boleh dibahasakan bahwa pendidikan agama itu adalah termasuk dari spiritual question maka sesuai dengan kata bijak yang disampaikan albert Einstein “science without religion is blind”.

Pendidkan yang mengarah pada kecerdasan hati atau kita sebut dengan spiritual question (SQ) dimaksudkan sebagai penyeimbang dari kecerdasan intelectual question (IQ). Bahkan berfungsi sebagai pengontrol dari IQ. Karena sebetulnya nilai dari

pendidikan itu adalah mampu membentuk seseorang berbudi luhur dan bijaksana. Dalam hal ini barangkali senada dengan apa yang disebut oleh paolo friere bahwa education is humanitation.

Target dari pendidikan SQ ini adalah terbentuknya siswa yang berprilaku baik.

Seperti yang sering kita dengar mengenai pendidikan karakter, hal itu adalah salah satu bentuk dari spiritual question,Dimana pendidikan karakter itu muncul merupakan sebuah refleksi dari masalah akut di negeri ini, Sebut saja korupsi. Para pelaku korupsi itu bukan orang yang tidak berpendidikan, Justru dia melakukannya dengan bekal pendidikannya.

Ya, pendiddikan yang hanya bercorak intelectual question. Hal itu sudah jauh dari esensi dan nilai dari hakekat pendidikan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan SQ atau boleh disebut juga dengan pendidikan karakter, Kalau boleh meminjam bahasanya sofyan sauri salah seorang guru besar universitas pendidikan Indonesia (UPI) bahwa pendidikan pesantren adalah paling efektif dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Seperti yang kita tahu bahwa pesantren tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan pengetahuan, tetapi juga dibarengi dengan pendidikan karakter. Tentu tujuannya seperti yang telah ditulis diatas bahwa terciptanya insan yang berprilaku baik, atau kalau dalam istilah pesantren disebut akhlaku al-karimah.

Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih menyadari akan fakta rill yang terjadi di lapangan.

Sudah barang pasti harus ada perbaikan mengenai sistem pendidikan yang saat ini sudah dianggap gagal, apalagi referensi barunya saat ini bahwa ujian nasional (UN) telah dicurigai ada permainan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit. Wallahua’lam bi alshawab =

Ikhtiar Kaum Muda Melawan Korupsi

Keseriusan KPK omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui wakil ketua KPK Zulkarnain pernah berjanji akan melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam terhadap penyelenggaraan UN baik tingkat SMU maupun SMP. Penelitian tersebut menjadi suatu kebutuhan karena pelaksanaan UN terindikasi kuat menjadi lahan korupsi.

Mendikbud dalam pelaksanaan UN 2013 ini menyiapkan dana sebesar Rp 600 miliar. Rp 100 miliar lebih besar daripada dana yang dianggarkan untuk UN tahun sebelumnya. UN tahun 2012 menghabiskan dana Rp 500 miliar, itu sudah besar, tapi tahun ini justeru semakin membengkak. Besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk biaya pengadaan naskah soal, pendistribusian, dan tetek bengek lainnya terkait UN sangat tak seimbang dengan hasil yang diperoleh dari proyek pelaksanaan UN. Tak ada jaminan penyelenggaraan UN berdampak positif pada keberhasilan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik yang mengikuti UN. Sebab UN tidak potensial memotifasi mereka untuk semakin giat belajar, bahkan selama pelaksanaan UN justeru mereka terdidik dengan adanya kecurangan, ketidakjujuran, dan berleha-leha menunggu kunci jawaban dari tim sukses di lembaga masing-masing, baik pendidikan negeri maupun swasta.

UN hanyalah menghabiskan dana kas Negara. Dana tersebut sejatinya akan lebih bermanfaat apabila disalurkan kepada peningkatan kesejahteraan guru non PNS, GTT, dan sukwan, yang selama ini memang tak pernah menikmati kesejahteraan sebagaimana yang dirasakan PNS. Saat ini di Indonesia secara nasional masih terdapat sekitar 630 ribuan honorer kategori dua (K2) yang nasibnya terkatungkatung. GTT yang masuk K2 tersebut di sejumlah daerah sudah diefektifkan harus masuk tiap hari layaknya pegawai negeri. Sangat tidak seimbang dengan honorarium mereka yang hanya dibayar Rp 50 ribu per bulan. Akan lebih tepat kiranya bila dana UN yang sebesar Rp 600 miliar itu dialihkan untuk program peningkatan kesejahteraan GTT yang tak jelas nasibnya tersebut.

Dana ratusan miliar untuk pelaksanaan UN itu sangat rawan dikorupsi. Kordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Sky Khadafi menyatakan dana UN terindikasi dikorupsi. Indikasi penyelewengan itu terlihat dari upaya Kemendikbud menyeting pemenangan tender penggandaan soal UN yang diikuti sejumlah perusahaan. Kemendikbud memenangkan sejumlah perusahaan sesuai dengan setting yang telah direncanakan, padahal sebenarnya ada perusahaan lain yang menawarkan lebih murah namun tak memenangkan tender.

Berdasarkan dugaan itu, FITRA mengajak KPK mengawal proyek UN hingga tuntas. Tentu saja pemberantasan korupsi di sektor pendidikan ini butuh keseriusan KPK. Kiranya juga KPK tak perlu menunggu ada laporan data, karena KPK dapat melacak indikasi awal dugaan penyelewengan dana UN tersebut. Rakyat akan menunggu kinerja KPK mengungkap dugaan korupsi di dunia pendidikan. Sebab perang terhadap korupsi merupakan semangat rakyat Indonesia.=

menentukan terhadap kelulusan peserta ujian. Kekecewaankekecewaan peserta ujian terhadap UN tahun ini bertaburan di beberapa media. Baik Media cetak maupun elektronik. Sementara di Mataram nusa tenggara barat, menurut berita di tv one pada hari sabtu 20 april jam 22:42 WIB UN Masih belum jelas kapan pelaksanaannya. Pada saat itu pula jam 22:38 menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia Muhammad nuh meminta maaf atas kejadian tersebut. Namun sayang seribu sayang, permasalahan di Indonesia, apalagi masalah besar saperti UN ini tidak bisa diselesaikan dan di maklumi dengan kata maaf. Kasus UN tahun ini sungguh sangat tidak masuk akal dengan banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh Negara.

Menurut berita di Koran harian suara merdeka edisi 17 april 2013 kemarin pihak forum Indonesia tarnsparansi anggaran (FITRA) melaporkan dan mendesak komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk secepatnya mengusut kasus UN ini, Karena FITRA menduga ada penyelewengan anggaran dalam proyek besar UN tahun ini.

Sangat disayangkan ketika uang Negara yang cukup banyak itu harus hilang jejak entah kemana.

Hentikan UN dan Solusi Pendidikan Kiranya tidak berlebihan kalau UN di anggap gagal. karena UN yang diharapkan bisa menjadi tolak ukur kemampuan siswa, realitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di satu sisi UN adalah sesuatu yang menakutkan, Karena di samping ketatnya sistem di dalamnya, nilai rata rata yang harus dicapai untuk sebuah kelulusan dalam setiap tahunnya terus meningkat. Sehingga tak heran ketika banyak calon peserta UN yang harus pinsan. Hal ini sudah tidak baik bagi mentalitas seseorang. Di sisi lain UN hanyalah sebuah drama pendidikan saja.

Faktanya banyak sekali kecuran-

Oleh: Naufil Istikhari Kr |Ketua Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) di Yogyakarta

B

enedict Anderson, dalam Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance (1972) menegaskan bahwa sejarah revolusi di Indonesia tak lain adalah sejarah pemuda. Siasat pemuda dalam menyuarakan kemerdekaan memang menjadi tombak lahirnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945.

Di lain pihak, kegesitan pemuda juga disumbang oleh adanya “musuh bersama” yang menjadi titik pusat berkobarnya patriotisme kala itu. Tesis Anderson ada benarnya. Namun segera absurd sejak era terus berganti. Pemuda dewasa ini tak lebih sekadar tumbal politik yang menggelikan.

Kolonialisme memang sudah berlalu dan otoritarianisme baru saja berakhir. Lalu siapa “musuh bersama” kita?

Dalam acara Anticorruption Youth Camp KPK tahun 2012 lalu di Bogor, saya hadir sebagai peserta dan menjadi delegasi khusus dari Gerakan Pemuda Melawan Ko-

rupsi (GPMK) Yogyakarta. Sebanyak 97 pemuda dari berbagai komunitas antikorupsi se-Indonesia hadir membawa semangat bernas.

Di sana, mereka mendeklarasikan komitmen persatuan dan peneriakkan suara-suara lantang melawan korupsi.

Dari situ, saya jadi tahu lebih jelas ternyata “musuh bersama” itu masih ada dan nyata, meski bentuknya berbeda. Ia bukanlah gerakan separatisme atau kelompok fanatisme tertentu, melainkan kebiasaan korupsi di tubuh birokrasi.

Indonesia menempati skala 3 dari total angka 10 negara-negara terkorup di dunia pada tahun 2011.

Semakin mendekati angka 10, semakin bersih negara itu dari praktik korupsi.

Realitas pahit ini setidaknya mampu menumbuhkan spirit pemuda untuk bersatu melawan korupsi. Saat membuka acara tersebut, Ketua KPK Abraham Samad mengingatkan, “Tak perlu menunggu rezim berganti, kita bisa berbuat sejak sekarang,”.

Memang, pemuda harus berbuat sejak sekarang. Pemuda tak boleh pesimis. Pepatang bilang, “Banyak jalan menuju Roma.” Kenapa dalam memberantas korupsi mesti berjalan di satu gang sempit? Tidakkah ada cara-cara lain yang bisa kita lewati dengan gesit? Ingat, koruptor itu miskin, bukan kaya. Miskin mental dan moral. Sekarang, grafik kemiskinan bukan lagi persoalan segudang uang, tapi peluang. Peluang untuk memiskinkan orang dan menutup diri dengan kebohongan.

Afrizal Malna bilang, Indonesia adalah tubuh yang luka. Sementara saya, atau mungkin orang-orang pada umumnya, tak punya cara lagi mengobati rintih kesakitan akibat luka itu. Bahkan, tiap kali saya me-

naruh harapan, koruptor berwajah anyar silih berganti menggores luka itu semakin parah.

Ini pelajaran berharga bagi pemuda. Sebelum menindak korupsi, belajarlah menindak nafsu liar kita agar tidak tumbuh jadi serakah.

Toh, kita sendiri sering maledeni keinginan-keinginan menggiurkan: tak mampu melepas kontrol pada diri yang getol. Tangan menjadi gatal kala uang berjejer rapi di dalam saku.

Daftar kebutuhan atau belanjaan tiba-tiba menumpuk. Kita tak pernah sadar bahwa arus konsumerisme menyeret dengan hebat.

Konsumerisme itu candu. Candu seksi yang meniup keinginankeinginan baru untuk memiliki sesuatu. Sekali kecanduan, kita susah menjaga jarak. Bagaimana mungkin kelak (saat jadi pejabat) kita bebas dari praktik korupsi jika sekarang saja sudah begitu!?

Saya berkeyakinan, apa pun motif seseorang melakukan korupsi, semuanya berawal dari modifikasi perilaku yang keliru. Bahwa koruptor itu tidak jujur, betul; bahwa koruptor itu tidak amanah, sangat; bahwa koruptor itu membunuh Indonesia, jelas. Pertanyaannya, bisakah kita menyulap orang bohong menjadi jujur, orang khianat menjadi amanah? Tidak semudah itu. Dalam hal teknis, kita tak bisa berbuat banyak. Serahkan saja pada KPK. Apa yang bisa kita lakukan?

Lakukan kebaikan meski kecil!

Jawaban itu saya dapatkan setelah mengikuti Youth Camp. Perubahan besar bermula dari perbuatan kecil yang terus mengalir. Amanah tidak ada obatnya: obat yang ketika diminum, orang tiba-tiba kecanduan ingin jujur. Kita harus memulainya dari titik nol. Banyak hal yang da-

pat kita lakukan.

Menjadi pemuda berarti berani menjelajahi diri, kemudian— dalam bahasa Iwan Fals—bongkar kebiasaan lama! Entah kebiasaan mengabaikan hal-hal sepele atau sibuk memperebutkan hak-hak orang lain. Korupsi bisa padam dengan membenahi diri sendiri.

Ingat, rezim akan berganti. Dan kitalah penggantinya. Di sana, kita selamatkan Indonesia. Lama? Memang. Kun Fa Yakun, tak mempan bagi koruptor, kecuali Tuhan turun tangan. Mending, melakukan halhal kecil daripada berangan-angan kuat ingin berbuat yang besar-besar.

Maka, tak penting kita melihat, menimbang, memutuskan dan seterusnya—apakah hal-hal kecil yang kita lakukan mampu menyumbangkan perubahan saat ini juga. Karena suatu saat, hal itu akan berguna. Buktikan saja. Saya kemudian teringat Lao Tzu. Ia pernah berkata kepada murid-muridnya, “Jika engkau ingin memanen tiga bulan, tanamlah padi. Jika engkau ingin memanen satu tahun, tanamlah kapas. Dan jika engkau ingin memanen seumur hidup, tanamlah kebaikan!”

Sekarang saya sadar, menjadi pemuda tidak harus percaya penuh pada pejabat negara, karena sisanya, kita mesti menaruh curiga.

Menjadi pemuda tidak harus matimatian membela KPK, karena sebenarnya, pemberantas korupsi ada pada diri kita. Menjadi pemuda tidak harus turun jalan kala terdengar gaung penyimpangan, karena intinya, kita bisa mengawal perubahan dari bawah. Menjadi pemuda tidak harus garang meneriakkan keadilan, karena hakikatnya, keadilan dapat tegak dengan kelembutan. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Ahmed David (non aktif), Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16

OLAHRAGA

KAMIS 25 APRIL 2013 NO.0104 | TAHUN II

Persebaya-Persiraja Berakhir Imbang SURABAYA- Persiraja Banda Aceh berhasil menahan imbang Persebaya tanpa gol dalam lanjutan pertandingan Liga Primer Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Rabu sore.

Meski memiliki belasan peluang selama 90 menit, tim tuan rumah tidak berhasil mencetak satu pun gol. Pemain barisan depan Persebaya seperti Andik Vermansyah, Fernando Soler, dan Feri Ariawan gagal memaksimalkan peluang di depan gawang lawan.

Pelatih Persebaya Ibnu Grahan mengaku kecewa dengan hasil 0-0 ini. Meski kehilangan poin maksimal di kandang, Ibnu tetap bersyukur karena tidak sampai kehilangan poin penuh.

“Ini perjuangan terbaik dari para pemain yang sudah memberikan kemampuan terbaiknya. Meski mendominasi, kami tidak berhasil menciptakan satu pun gol,” ujarnnya ketika ditemui usai pertandingan.

Ia beralasan mepetnya jeda istirahat yang hanya dua hari sepulang dari Medan melawan Pro Duta, menjadi salah satu faktor kelemahan anak asuhnya.

Hanya mendapat satu poin dari pertandingan kandangnya, Persebaya harus memaksimalkan laga berikutnya.

Sementara itu, pada jalannya pertandingan, beberapa peluang sempat membahayakan pertahanan Persiraja. Tercatat lebih dari sepuluh peluang di depan gawang Persiraja yang dijaga Amiruddin, tidak ada satu pun yang membuahkan gol.

Pada 45 menit babak pertama, kedua kesebalasan bermain dengan skor “kaca mata”. Pada menit ke-18, Andik Vermansyah memiliki peluang usai melewati dua pemain belakang lawan. Namun, umpan silangnya gagal dimanfaatkan oleh Feri Ariawan karena bola hanya melambung di atas mistar.

Dua menit berselang, gelandang Persebaya, Taufiq, terpaksa digantikan oleh Aulia Ardli karena mengalami cedera. Namun, serangan-serangan tuan rumah masih belum membuahkan hasil. Penampilan gemilang dari Amiruddin sukses membuat penyerang-penyerang Persebaya seolah lupa cara mencetak gol.

Pada babak kedua, serangan Persebaya semakin gencar. Pada menit ke-49, kesempatan Fernando Soler melalui tandukan kepalanya usai memanfaatkan tendangan sudut masih berhasil ditangkap kiper Persiraja.

Ingin menambah daya gedor, Pelatih Persebaya memasukkan suntikan tenaga baru. Gelandang yang memiliki naluri menyerang, Rian Wahyu, di-

masukkan menggantikan Rendi Irawan pada menit ke-62.

Hanya saja, hingga wasit meniup peluit panjang babak kedua, pemain belakang Persiraja tetap konsentrasi menahan dan menggagalkan serangan bertubi-tubi dari t u a n rumah.

“Kami akui Persebaya menguasai pertandingan dan tim kuat.

Akan tetapi, syukurlah pemain kami bisa konsentrasi meredam agresivitas pemain Persebaya dan merealisasikan target mencuri poin di Surabaya,” kata Arsitek Persiraja, Maman Suryawan. (ant/fqh/ dar)

OBSESI

Jepang Akan Jadi Juara Dunia 20 Tahun Mendatang TOKYO - Mantan kapten Tim Nasional Jepang Tsuneyasu Miyatomo yakin tim Samurai Biru akan menjadi juara dunia dalam waktu 20 tahun ke depan. Bahkan dia berani memprediksi bahwa pada Piala Dunia 2014 di Brasil, Jepang bisa tembus hingga perempat final.

Jepang berada di posisi sangat bagus untuk maju ke putaran final Piala Dunia tahun depan. Kini mereka mempimpin Grup B zona Asia. Bila lolos, ini akan menjadi Piala Dunia kelima mereka secara beruntun sejak tampil pertama kali pada Piala Dunia 1998 di Prancis.

Perkembangan Jepang dalam turnamen Piala Dunia sangat pesat. Pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, mereka bisa tembus hingga babak 16 besar. Sedangkan pada tiga Piala Dunia sebelumnya, mereka tersingkir di babak grup.

“Bila kami tembus ke Brasil tahun depan, menurut saya tim kami bisa mencapai perem-

pat final. Bagus bahwa kami bermain di Piala Konfederasi tahun ini. Ini akan menjadi ujian tim ini berada di level mana. Turnamen ini juga menjadi ajang yang bagus untuk menguji kemampuan para pemain muda kami,” kata mantan bek Red Bull Salszburg itu seperti dikutip espnfc.com.

Dia melanjutkan, “Sepakbola Jepang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hingga saat ini ada pekerjaan fantastik yang dilakukan pada tingkat akar rumput. Ini adalah hadiah sebagai tuan rumah Piala Dunia 2002 yang memberi pengaruh sangat besar bagi negara kami.

Karena itu saya tidak kaget melihat banyak pemain Jepang yang merumput di Eropa pada 10 tahun ke depan.”

“Apalagi banyak pertandingan liga-liga Eropa sekarang ini bisa ditayang oleh televisi-televisi Jepang dan ini semakin meningkatkan popularitas sepakbola di Jepang,” tutupnya. (espn/aji)

SWANSEA

Michael Laudrup Tambah Satu Striker Musim Depan LONDON - Pelatih Swansea City Michael Laudrup akan membeli satu striker baru pada musim panas mendatang untuk memperkuat lini depan klub itu pada musim baru nanti.

Lini depan Swansea pada musim ini dikuasai oleh pemain internasional Spanyol Michu. Dia menjadi top skor klub itu musim ini. Tetapi mantan bintang Barcelona asal Denmark itu ingin memperkuat barisan depannya.

“Rumor tidak akan pernah berhenti, tetapi jangan bertanya kepada saya tentang apa yang Anda dengar. Saya tidak berbohong bahwa saya memang sedang mencari seorang penyerang,” kata Laudrup kepada South Wales Evening Post.

Dia menambahkan, “Bila ada rumor, itu terjadi karena klub ini memang sedang mencari seorang pemain untuk posisi tersebut dan

pencarian ini akan terus berlangsung sebelum musim depan dimulai.”

Laudrup tidak ingin mendiskusikan lebih jauh tentang sejumlah pemain yang masuk dalam radarnya. “Saya tidak ingin mengurai lebih detail lagi, tetapi kami mencari sejumlah pemain. Kadang kami ingin mengeluarkan beberapa orang dari daftar karena tidak mungkin mereka ke sini atau karena kami berubah pikiran,” paparnya.

Dia melanjutkan, “Tetapi kami punya daftar pemain untuk setiap posisi. Bila ada pemain kami yang tidak masuk dalam daftar pemain yang dijual, tetapi tiba-tiba dia ingin pergi, kami tidak bisa bilang tidak dan mempertahankannya. Semua pemain yang terdaftar harus pasti dan itulah yang kami miliki.”

(Sky Sports/aji)

FRIENDLY MATCH

Lawan Cile, Ronaldinho Kembali Pimpin Skuad Brasil Meski Kalah Telak Barca Tak Mau Menyerah

MUNICH - Asisten pelatih Barcelona Jordi Roura menekankan bahwa mereka belum akan menyerah dalam perebutan gelar juara Liga Champions musim ini, meski disikat habis empat gol tanpa balas oleh Bayern Muenchen pada laga semifinal leg pertama di Allianz Arena, Selasa (23/4) atau Rabu (24/4) dini hari WIB. Muenchen sangat perkasa dalam laga tersebut dengan mencetak empat gol ke gawang Victor Valdes. Dua dari empat gol itu dibuat oleh Thomas Mueller, sedangkan dua gol lainnya dilesakkan Mario Gomez dan Arjen Robben.

Meskipun dua gol terakhir Muenchen itu cukup kontroversial. Gol Gomez sedikit berbaut off side, sedangkan gol Robben dilakukan setelah Thomas Mueller melakukan pelanggaran terhadap Jordi Alba. Hanya saja, wasit mengabaikan kenyataan tersebut.

Dengan hasil mencolok itu, maka Barcelona hanya mengharapkan mukjizat untuk lolos ke final yang berlangsung di Wembley bulan depan. Pasalnya mereka butuh lima gol tanpa balas pada leg kedua di Camp Nou minggu depan untuk bisa bermain pada laga final di Wembley Mei mendatang.

“Kami harus bertarung habishabisan pada leg kedua dan mencoba untuk memang. Kami akan memberi segalanya. Kami sangat tidak bugar untuk bersaing dengan mereka. Sebenarnya, permainan kami tidak burukburuk amat pada leg pertama, tetapi gol cepat mereka pada babak kedua cukup menyulitkan kami,” kata Roura.

Dia melanjutkan, “Kami tidak melihat situasi tertinggal membuat kami harus mengubah banyak hal setelah jeda. Kami tahu situasinya sulit. Bayern lebih baik dari kami dan

selamat untuk mereka. Kami memang menguasai bola pada babak pertama tetapi tidak mendapat peluang.”

Sedangkan Xavi Hernandez yang bertindak sebagai kapten pada laga itu mengakui bahwa peluang timnya untuk maju ke final sudah tertutup rapat.

Menurut dia, sangat tidak mungkin Barcelona bisa tembus ke final karena kemasukan empat gol. Menciptakan lima gol tanpa balas ke gawang Manuel Neuer bukanlah perkara mudah.

Meskipun sebenarnya mereka memiliki pengalaman tertinggal terlebih dahulu pada leg pertama dan berhasil bangkit pada leg kedua di kandang sendiri. Pada babak 16 Liga Champions musim ini, mereka tertinggal dua gol tanpa balas dan bertandang ke San Siro melawan AC Milan. Tetapi pada leg kedua mereka melumat AC Milan dengan empat gol tanpa balas di Camp Nou. Sehubungan dengan itu, pemain sayap Bayern Muenchen asal Belanda Arjen Robben menegaskan bahwa timnya belum masuk final Liga Champions, meski sudah menang besar 4-0 atas Barcelona pada semifinal leg pertama dini hari kemarin. Robben adalah salah satu pencetak gol Munchen pada laga tersebut dengan sebuah tendangan kaki kiri dari sudut sempit ke pojok kanan gawang Victor Valdes.

“Inilah kekuatan tim ini, kami akan tetap fokus. Masih ada satu pertandingan lagi. Kami akan terus konsentrasi.

Tidak bicara banyak, tapi tetap memainkan gaya sepakbola kami. Menurut saya permainan kami sangat impresif.

Kami sangat bangga dengan permainan malam ini dan kami layak menang.

Kami tidak memberi peluang sedikit pun kepada mereka untuk memperagakan sepakbola mereka. Kami punya banyak pemain berkualitas dan semuanya bisa mencetak gol,” kata Robben.

Dia melanjutkan, “Kunci permainan kami malam ini adalah bahwa kami bermain sebagai sebuah tim dan kami bertarung di setiap meter lapangan. Pada laga besar seperti ini kami berdiri sebagai pemain dan sebagai sebuah tim dan kami senang dengan hasil yang kami capai. Yang terpenting adalah kami tetap kompak dan kami tidak memberi banyak ruang kepada mereka untuk memainkan sepakbola gaya Barcelona.

Kami melakukannya itu dengan sangat sulit.” (Sky Sports/aji)

SAO PAULO - Mantan pemain terbaik dunia Ronaldinho didapuk sebagai kapten Tim Nasional Brasil pada laga persahabatan melawan Cile pada Rabu (24/4) malam waktu setempat atau Kamis (25/4) siang WIB. Jabatan ini semakin mengamankan posisi mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini di skuat Timnas Brasil untuk Piala Konfederasi 15-30 Juni mendatang.

Pelatih Timnas Brasil Felipe Luiz Scolari mengumumkan pengangkatan Ronaldinho sebagai kapten “Seleccao” pada Selasa (23/4) waktu setempat. Penunjukkan ini sekaligus memperlihatkan bahwa Scolari masih sangat percaya pada mantan pemain terbaik dunia dua kali ini. Karena itu dia ditunjuk untuk memimpin para pemain muda Brasil pada laga terakhir menjelang pengumuman skuat Seleccao untuk Piala Konfederasi.

Sebelumnya Scolari mengungkapkan bahwa dia akan memilih antara Ronaldinho dan Ricardo Kaka untuk Piala Konfederasi yang merupakan turnamen pemasanan men-

jelang Piala Dunia 2014 15-30 Juni mendatang. Kaka akan absen pada laga persahabatan ini karena hanya pemain yang merumput di kompetisi dalam negeri yang dipanggil Scolari.

Dengan menjadi kapten, maka Ronaldinho semakin pasti akan menjadi bagian dari skuat Brasil pada Piala Konfederasi nanti. Pemanggilan Ronaldinho ke timnas ini, seiring dengan performanya yang makin bagus di Belo Horizonte.

“Dia begitu penting sehingga saya memilihnya sebagai kapten tim. Saya ingin melihat kapten tim menunjukkan sikap dan kepemimpinan dan itulah yang saya harapkan dari Ronaldinho. Dia memiliki potensi untuk memimpin tim,” kata Scolari dalam konfrensi pers.

Pada awal bulan ini, Ronaldinho juga menjadi kapten saat menyikat Bolivia empat gol tanpa balas dalam laga persahabatan. Pada laga tersebut lagi-lagi hanya pemain yang merumput di Brasil yang dipanggil Scolari.

Ronaldinho juga dibawa Scolari saat kalah 1-2 dari Ing-

PRESIDEN CONMEBOL

gris dalam laga persahabatan pada Februari 2013 lalu di Stadion Wembley. Sayang penampilannya tidak terlalu memuaskan. Dia gagal melakukan tendangan penalti.

Kemudian pemain ini tidak dipanggil untuk laga persahabatan melawan Italia dan Rusia yang berakhir imbang 2-2 dan 1-1. Pada dua laga itu, Scolari lebih memilih Ricardo Kaka daripada Ronaldinho.

“Ronaldinho lebih memiliki peluang karena dia bermain saat melawan Bolivia dan besok (Rabu) akan dimainkan lagi. Dan dia dimainkan secara reguler di klubnya. Sementara Kaka lebih banyak bermain sebagai cadangan di Real Madrid,” kata mantan pelatih Timnas Portugal dan Chelsea itu.

Meski demikian, masih ada tiga tempat yang lowong dan sejumlah pemain bertarung untuk memperebutkan tiga posisi tersebut. “Saya masih mengobservasi beberapa pemain secara lebih baik. Sebagian pemain akan mengamankan posisi mereka di skuat Brasil untuk Piala Konfederasi setelah laga melawan Cile,” tutupnya. (aji)

Nicolas Leoz Mundur dari FIFA ZURICH - Presiden Federasi Sepakbola Amerika Latin atau CONMEBOL Nicolas Leoz mengundurkan diri dari jabatannya itu. Dia juga mengundurkan dari dari jabatannya sebagai salah satu anggota Komite Eksekutif Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA karena alasan kesehatan.

Leoz sudah menguasai organisasi sepakbola dunia sejak 1986 dan menjabat sebagai anggota exco FIFA selama 12 tahun. Tetapi operasi jantung pada Desember lalu membuat pria 86 tahun ini harus turun tahta. “Saya sudah mengundang Anda untuk mendengarkan pengumuman bahwa saya mundur dari FIFA. Saya mengundurkan diri dari semua komite FIFA karena ini penting untuk kehidupan saya,” kata Leoz kepada Reuters.

Dia melanjutkan, “Kondisi mental saya masih cukup bagus, tetapi secara fisik agak lemah. Saya merasa sangat bahagia karena telah melakasanakan pekerjaan yang sangat bagus.” (espn/aji)