e Paper Koran Madura 25 Mei 2013

1

SELASA 25 JUNI 2013 NO.0145 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

25 JUNI 2013

LHKPN Luthfi Tidak Sesuai Fakta

g PAMANGGHI

Sahabat Oleh : Miqdad Husein

Harta yang Dilaporkan Luthfi Berbeda dengan Harta yang Benar-benar Dimilikinya

“Kawanmu adalah musuhmu. Musuhmu adalah kawanmu,” kata sebuah pepatah Arab.

Yang dianggap sebagai kawan, sebenarnya secara subtansi bisa jadi adalah musuh. Ia memasok kata-kata manis, memberi laporan menyenangkan, menutup kesalahan dan bukan memperbaikinya. Kadang ia memanipulasi fakta sekedar menenangkan atau kadang untuk memuaskan kepentingannya.

“Musuhmu” memang tak menyenangkan dan kadang bahkan membuat murka. Ia membeberkan kelemahan, mengungkap sisi buram, memaparkan serenceng fakta-fakta pahit. Ia membuat segalanya telanjang, kasat mata.

Semua menjadi terlihat terang benderang. Di sana, ketika segalanya jelas -berkat informasi musuh -sebuah keputusan terbaik bisa dilakukan. Seorang yang dianggap musuh telah memberikan peta bagaimana sebuah keputusan harus tepat dan cepat.

Jelas di sini, bukan persoalan kepentingan sebagaimana sering terdengar dalam diktum politik bahwa tak ada kawan dan lawan yang abadi; yang ada kepentingan abadi. PepaDemi persahabatan, tah Arab ini ia menyampai- lebih memberikan pelakan kepahitan jaran tentang itu walau nilai sebuah dengan resiko persahabatan, dianggap yang kadang sebagai musuh d i b u n g k u s perni-pernik manis. Atas dasar alasan mempertahankan persahabatan, atas dasar menjaga perasaan seorang sahabat, kadang lebih menyodorkan kalimat dan informasi manis ketimbang kenyataan sebenarnya.

Di sinilah makna kawanmu adalah musuhmu. Seorang yang dianggap sebagai kawan, ternyata lebih sekedar sebuah simbol. Ia hanya asesoris alias pemanis yang menutupi fakta dan kenyataan sebenarnya sehingga membuat terpeleset karena salah mengambil keputusan.

Seorang kawan yang baik, kata pepatah Arab yang lain selalu berani memberitahu kesalahan. Menginformasikan kepahitan. Ia bertindak seakan musuh.

Mengeritik dengan kebersihan nurani demi kecintaan. Demi persahabatan, ia menyampaikan kepahitan itu walau dengan resiko dianggap sebagai musuh.

Dalam belantara politik, praktekprakter culas persahabatan mudah sekali ditemui. Intinya, mereka bersahabat bukan demi persahabatan tapi demi mengamankan kepentingan dirinya. Ia bersikap manis, bila kepentingannya aman. Ia kadang bersikap pahit, ketika kepentingannya terganggu. Ketika kemudian terjadi huru hara, ia yang pertama menyelamatkan diri bahkan ikut menjerumuskan sang sahabat.

Saat Sidang Umum MPR di tahun 1997, begitu gempita orang-orang dekat Soeharto memberikan dukungan. Katakata manis, bahkan pengerahan massa sebagai bentuk kongkrit diperlihatkan untuk meyakinkan dukungan rakyat pada Soeharto. Namun begitu tuntutan rakyat agar Soeharto mundur bergaung keras, para sahabat yang mendukung ini justru ikut ramai-ramai mendesak mundur.

Sahabat sejati tentu saja tak akan lari apalagi ikut menikam. Ia beriring berjalan bersama saat manis maupun saat pahit. Demi persahabatan, ia rela ikut merasakan penderitaan sang sahabat. Ia tak peduli citra. Ia menerima seluruh konsekwensi dari sebuah persahabatan.

Tak mudah memang, mencari seorang sahabat. Tak salah bila ada ungkapan, kehebatan seorang pemimpin, juga ditentukan kemampuan dia mencari seorang sahabat atau membentuk tim pendukung. =

JAKARTA- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq tidak sesuai dengan harta sesungguhnya yang dimiliki oleh Luthfi.

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Sisa “Mas, masih ada ngak sisa bensin yang kemarin, yang harganya masih belum naik?” tanya seseorang di depan kios bensi Matrawi Mendengar pertanyaan ini, Matrawi agak kesal, namun kemudian ia segera menemukan jawabannya.

“Ada mas. Cuma sudah basi, sudah tercampur air hujan,” katanya kesal.

Pembeli: ???

Cak Munali

“Terdakwa sengaja menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghiba-

hkan, menitipkan harta kekayaan yang jadi anggota DPR periode 2004-2009 dari diketahui dari tindak pidana dengan daerah pemilihan Jawa Timur V, Luthfi hanya maksud menyembunyikan atau memiliki harta Rp381,1 juta yang menyamarkan asal usul harta terdiri atas harta tanah dan banguBERITA kekayaan yang sengaja tidak ternan senilai Rp224,1 juta dan harta TERKAIT cantum dalam dokumen laporan bergerak senilai Rp157 juta berupa harta kekayaan penyelenggara mobil Opel Blazer (Rp90 juta), moHalaman 12 negara (LHKPN),” kata jaksa pebil Mitsubishi (Rp30 juta) dan monuntut umum KPK Rini Triningbil Peugeot (Rp37 juta). sih dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Luthfi juga menyebutkan bahwa ia meJakarta, Senin. miliki sumber penghasilan keahlian lain LHKPN Luthfi pada 2003 sebelum men- sebesar Rp240 juta per tahun dengan penge-

luaran per tahun hanya sebesar Rp18 juta.

Sedangkan sebelum menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014, kekayaan Luthfi meningkat menjadi Rp1,06 miliar dengan penambahan harta berupa tanah dan bangunan di Jakarta Timur senilai Rp302 miliar ditambah harta bergerak dengan nilai total Rp900 juta dengan penambahan mobil Nissan Serena (Rp250 juta), mobil Nissan X-Trail (Rp280 juta), mobil Honda CR-V (Rp340 juta) dan penjualan mobil Peugeot dan Opel Blazaer. (ant/lid)

ant/fanny octavianus

SIDANG FATHANAH. Terdakwa kasus suap impor daging sapi, Ahmad Fathanah (tengah) meninggalkan gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi usai menjalani sidang perdana, di Jakarta Selatan, Senin (24/6).

Sidang tersebut mengagendakan pembacaan dakwaan dari jaksa.

PASCA KENAIKAN BBM

Pembagian BLSM Jadi Ajang Kampanye JAKARTA- PDI Perjuangan memastikan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) menjadi ajang pencarian popularitas bagi pihak-pihak tertentu menjelang Pemilu 2014.

Bagi politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung, pembagian BLSM untuk rakyat miskin terasa lucu karena dilakukan langsung oleh pejabat menteri yang sebenarnya tidak terkait dengan hal itu.

“Apa yang kita curigai, kita tengarai selama ini, kekhawatiran kita bersama bukan hanya partai-partai di luar pemerintahan terbukti bahwa memang ada upaya sekelompok orang terutama menteri-menteri yang juga jadi caleg untuk meman-

faatkan itu,” ujar Pramono di gedung DPR Jakarta, Senin (24/6).

Menurut Pram, menteri-menteri tersebut tidak dimemiliki kapasitas untuk menyalurkan BLSM selain Menteri Sosial. Bahkan beberapa diantaranya digadang-gadangkan sebagai kandidat capres. Mereka adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menko Hatta Rajasa, Menkes Nafsiah Mboi, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya.

Menurut Ketua Tim Sukses Pemenangan Cagub-Cawagub, Bambang-Said ini, pembagian BLSM oleh sejumlah menteri yang tak ada kaitannya bahkan sengaja dibagikan di daerah pemilihannya

masing-masing dianggap aneh.

“Menjadi terasa lucu kalau kemudian pembagian blsm ini dibagikan oleh menteri-menteri yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hal itu dan dibagi di dapilnya,” singgung Pramono.

Apa yang menjadi kekhawatiran sebagian orang, sambung dia, terbukti dengan adanya pembagian blsm sebagai ajang menarik simpati masyarakat.

“Jadi apa yang kita curigai, kekhawatiran kita bersama kan terbukti bahwa memang ada upaya sekelompok orang terutama menteri-menteri yang juga jadi caleg untuk memanfaatkan itu,” tegas Pramono. (gam/abd/cea)

ant/saiful arif

DEMO TOLAK BLSM. Mahasiswa yang tergabung dalam Gabungan Aliansi Mahasiswa (GAM) mengelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jombang, Jawa Timur, Jumat (21/6). Mereka menolak Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

JELANG PILGUB JATIM

Pengamat: KarSa Jilid II Sulit Menang SURABAYA - Pasangan bakal calon Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) tidak akan mudah otomatis menang dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur, 29 Agustus mendatang.

“Saya yakin bahwa sebetulnya tidak mudah bahwa KarSa jilid II optomatis akan menang. Apalagi kalau Khofifah muncul maka menjadi lawan politik berat bagi KarSa”, ungkap Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Dr Wahyudi Binaryo, Senin (24/6).

Menurut dia, meski pilgub Jatim 2013 punya peluang tertinggi ada pada pasangan incumbent, namun penduduk Jatim sekarang cukup rasional dalam melihat situasi perkembangan ekonomi politik di Jatim saat ini. “Berdasarkan beberapa ukuran statistik maupun matematik, bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim 7,2% itu hanya paham obyektif. Namun angka yang cukup lumayan itu ternyata tidak banyak memberikan kesejahterahan masyarakat”, tegas dia.

Sementara itu, pasangan BambangSaid Jempol, kata Wahyudi Binaryo, mampu

membangkitkan sentimen atau emosi masyarakat Madura maupun Tapal Kuda.

Apalagi pasangan bakal calon yang mempunyai jargon BambangSaid Jempol tersebut mempunyai konstituen yang fanatik, sehingga sangat dengan mudah mendapatkan dukungan signifikan. “Menurut saya itu cukup membuat konstelasi politik yang selama ini orang selalu percaya bahwa KarSa dengan mudah melenggang mendapatkan jabatan keduanya”, jelas Wahyudi Binaryo.

Wahyudi Binaryo menambahkan BambangSaid merupakan kader partai yang bagus. Dan masyarakat akan senang muncul pemimpin baru seperti BambangSaid, tetapi harus memberikan solusi, yakni memberdayakan masyarakat Jatim kedepan yang lebih makmur pro rakyat.

“Bukan justru memperdayakan masyarakat”, tegas dia.

Salah satu keunggulan orang Madura, kata Wahyudi Binaryo, adalah memiliki komitemen yang tinggi apabila dia sudah mendukung suatu hal. Karena di Madura sudah sangat dipercaya tokohtokohnya, kiai-kiainya. (ara)

2

SUMENEP

SELASA 25 JUNI 2013 NO. 0145 TAHUN II

PT Sumekar Usulkan Kenaikan Tarif SUMENEP – PT Sumekar Line mengusulkan kenaikan harga tiket untuk menaggulangi krisis keuangan BUMD milik pemkab tersebut. Harga tiket yang ada saat ini dinilai cukup murah, sehingga tidak mencukupi dana operasional.

Tiket keberangkatan kapal yang dikelola PT Sumekar Line sejak tahun 2007 sampai saat ini tidak ada perubahan. Harga tiket Kalianget-Kangean Rp 56.500 dengan jarak sekitar 96 mil. Padahal, untuk lintasan lain sudah jauh lebih mahal, misalnya untuk Kalianget-Bawean sebesar Rp 125 ribu, yang jaraknya hanya sekitar 82 mil, dan sejumlah lintasan lainnya.

Direktur PT Sumekar

Line Rasul Junaidi menjelaskan, kenaikan tarif angkutan laut itu memang menjadi hal penting untuk dilakukan. Itu untuk mencukupi biaya operasional yang terus kurang di perusahaan yang dipimpinnya. ”Memang, perlu ada penyesuaian. Apalagi, sekarang BBM (bahan bakar minyak) sudah naik juga,” ucapnya, Senin (24/6).

Rasul menginginkan kenaikan tarif sekitar 30

hingga 40 persen. Pihaknya berharap DPRD Sumenep bisa menyetujui hal itu. ”Itu dengan pertimbangan pembiyaan yang cukup mahal. Saat ini spare part, oli dan biaya docking juga mulai naik. Sebenarnya, kenaikan 30-40 persen itu belum nutut untuk operasional,” tuturnya.

Pihaknya sudah mengajukan draf kenaikan tarif ke DPRD Sumenep. Pengajuan itu dilakukan pada November 2012. Yakni, satu bulan setelah pihaknya dilantik. ”Namun, sampai detik ini, sekitar delapan bulan tampaknya belum ada pembahasan soal itu,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya

berharap DPRD untuk segera melakukan pembahasan. Itu supaya perusahaan pelat merah itu segera sehat kembali. ”Penyesuaian harga tiket itu hendaknya segera menjadi perhatian dewan. Supaya operasional tidak terus menyedot dana,” ujarnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi C DPRD Sumenep Ach. Fauzi Hasyim mendukung upaya PT Sumekar Line untuk menaikkan tarif. Hanya saja, pihaknya masih meminta dilakukan audit terlebih dahulu. ”Jadi, sebelum ada kenaikan tarif, kami minta ada audit terlebih dahulu.

Supaya ada kejelasan soal keuangan,” ungkapnya.

PENYIMPANGAN BSPS

Bappeda Diminta Turun Tangan

Politisi PBB ini menuturkan, setelah itu baru tarif disesuaikan. Pihaknya memberi catatan, ketika sudah dinaikkan PT Sumekar Line tidak boleh lagi diberikan subsidi oleh pemerintah. ”Keberadaanya harus sudah mandiri.

Pemerintah tidak berhak memberikan subsidi lagi,” ujarnya.

Sebab, sambung dia, pihaknya menganggap kenaikan tarif itu sudah bisa membantu operasional. ”Apalagi, kalau ada subsidi itu keuangan lebih mudah untuk dikorupsi. Seharusnya subsidi itu memang harus dihindari,” ungkapnya dengan nada serius. (yat)

SUMENEP - Sejumlah warga dari Desa Kalianget Timur, Kalianget, Senin (24/6), mendatangi Kantor Bappeda Sumenep. Mereka meminta Bappeda turun tangan dalam menuntaskan penyalahgunaan bantuan BSPS yang diduga dilakukan oleh aparat desa setempat.

Penerima bantuan BSPS dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui Bappeda Sumenep di Desa Kalinget Timur pada tahun 2012 sebanyak 58 orang, dari usulan 78 masyarakat miskin. Dari 58 penerima manfaat, yang sudah menerima sebanyak 47 orang, sedangkan 11 lainnya masih belum menerima karena rekeningnya masih belum turun dari Kemenpera.

Warga meminta Bappeda turun tangan karena dari 47 penerima manfaat yang telah menerima bantuan, hampir separuh tidak sesuai dengan juknis yang ada. Hmpir separuh dinyatakan bermasalah, seperti pengalihan penerima manfaat karena ketika yang bersangkutan menerima bantuan serupa dari Dinas Sosial dan juga program RTLH yang dikordinir oleh TNI. Warga yang telah menerima bantuan lain mestinya mengembalikan bantuan tersebut ke kas negara.

Di Bappeda, Warga ditemui Kepala Bidang Sosial Budaya (Sosbud) Bappeda Siddik. Mereka meminta agar Bappeda meninjau langsung kepada penerima manfaat.

Selain itu, juga meminta agar pihak Bappeda juga ikut andil dalam menuntaskan kasus pemotongan dan penyalahgunaan ynag telah dilakukan oleh salah satu aparat desa.

Selain mendatangi Bappeda, warga juga mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Mereka ditemui h Kasi Datun

Kejari Teddy Romios. Warga berharap kejari segera menuntaskan kasus yang telah dilaporkan oleh masyarakat Kalianget.

Sarkawi, Tokoh Masyarakat Kalianget Timur sekaligus sebagai koordinatornya, mengatakan, kepada kejari ia meminta untuk segera menyelesaikan kasus yang meresahkan warga Kalinaget Timur.

Juga meminta agar Bappedda sebagai leading sektor untuk meninjau langsung ke lapangan.

"Kami minta agar kasus ini segera diselesaikan. Dan Bappeda untuk mengecek langsung ke bawah terkait dengan kondisi yang sebenarnya," terangnya.

Jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, pihaknya mengancam akan kembali datang dengan massa yang lebih banyak. "Jika dalam waktu empat hari masih belum juga ada tindakan nyata, maka kami akan kerahkan ribuan masyrakat Kalianget Timur.

Bahkan, kami akan memboikot kejari, Bappeda dan juga Balai Desa Kalianget Timur," terangnya.

Sementara Kabid Sosbud Bappeda Sumenep Siddik mengatakan, pihaknya sebelumnya sama sekali tidak mengetahui kalau terjadi kecurangan. "Sebelumnya, kami tidak tahu bahwa ada penyimpangan, karena laporan yang kami terima, sudah dikerjakan sebagaimana juknis yang telah ada," katanya Kendati demikian, kasus ini telah berlanjut ke Kejari Sumenep.

Pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan yang telah diterima. "Kami besok akan langsung turun meninjaunya, dan kami akan mencocokkan terhadap data yang ada," ucapnya (edy/mk)

MINUMAN KERAS

Satpol PP Menangkap Joki Miras

junaedy/koran madura

RAZIA. Ketiga penghuni tempat kost yang diamankan oleh Satpol PP Sumenep yang kedapatan tidak memiliki KTP sehingga diamankan pada Senin (24/6) kemarin.

Sumenep –Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam razianya dengan Dinas Perhubungan, TNI dan polisi, Senin (24/6), menangkap tiga wanita yang diduga sebagai joki minuman keras.

Satpol PP juga menangkap dan mendata sepasang pemuda dan pemudi yang tertangkap sedang bermesraan di sebuah rumah indekos, namun yang bersangkutan mengaku telah menikah secara siri.

Termasuk penghuni rumah indekos yang tidak memiliki KTP. “Mayoritas tidak memiliki KTP yang kami razia, termasuk juga di tempat makan dan cafe, kami ringkus yang telah disalahgunkan oleh pengelolanya yang ditengarai sebagai joki minuman keras, yaitu terdapat tiga wanita,” terang Kepala

Satpol PP Sumenep Abdul Madjid.

Dari hasil razia tersebut, pihaknya masih akan melakukan tipiring karena terdapat sejumlah hasil razia, termasuk yang ditengarai sebagai joki minuman keras dan pemuas lelaki yang masih tidak jelas identitasnya.

Sementara Kasi Operasional Satpol PP Sumenep Mohammad Saleh menjelaskna, hasil razia pada kesempatan itu terdapat empat pemermpuan yang ditangkap, yaitu NL warga asal Situbondo, EL warga asal Desa Kalianget Timur, AN warga asal Desa Lenteng Timur, dan NH warga asal Desa Longos. “Dari hasil ini, semuanya kami mintai surat pernyataan dan semuanya kami data,” ungkapnya. (edy/mk)

GAGAL BERANGKAT

INFRASTRUKTUR

109 Calon Jemaah Haji Kecewa

Fasilitas Pantai Lombang Rusak Parah

athink/koran madura

GAGAL BERANGKAT HAJI. CJH asal Kabupaten Sumenep, Senin (24/6), mendatangi Kantor Kementerian Agama Sumenep. Mereka tidak bisa menunaikan ibadah haji pada tahun 2013 akibat pengurangan kuota jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi.

SUMENEP – Jemaah haji yang gagal menunaikan ibadah haji tahun ini mengaku kecewa.

CJH asal Kabupaten Sumenep, Senin (24/6), mendatangi Kantor Kementerian Agama Sumenep. Di Kota Sumekar, terdapat 109 calon jamaah haji (CJH) yang tidak bisa menunaikan ibadah haji pada tahun 2013 akibat pengurangan kuota jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi.

Mohammad Siddiqi (48), calon jamaah haji asal Desa Gapura Barat, Gapura, mengaku sangat kecewa karena dirinya termasuk di antara 109 CJH yang gagal diberangkatkan pada tahun 2013.

Ia mengungkapkan, ke-

luarganya telah mempersiapkan segala keperluan pemberangkatannya, tetapi karena terkendala peraturan pemerintah mengenai pengurangan kuota sehingga pemberangkatannya ditunda."Keluarga kami sudah siapkan semua kebutuhan perjalanan saya, termasuk kebutuhan di sini (rumah, red) selama ditinggalkan saya nanti," tuturnya, saat mendatangi Kantor Kemenag bersama 109 CJH yang gagal berangkat.

Sementara Kepala Kenkemenag Sumenep Idham Cholid menjelaskan, kedatangan jamaah haji ke kantornya atas undangan dirinya. Pihaknya

sengaja mengumpulkan calon jemaah haji yang gagal diberangkatkan pada tahun 2013 ini, sebab sudah merupakan peraturan internasional.

"Daripada tetap ngotot berangkat tapi tidak selamat, mending ditunda dulu karena peraturan ini sudah internasional. Bukan cuma di Sumenep, Indonesia, tetapi diseluruh dunia," ungkapnya.

Berdasarkan porsi yang sudah ditetapkan secara international itu, porsi pengurangan untuk pemberangkatan dari jumlah keseluruhan 803 CJH, yang tidak berangkat 109 orang. Porsi tersebut telah diatur di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dari nomor urut tertinggi dan terendah.

Dia mengakui, pihaknya sempat menuai protes dari calon jemaah haji yang gagal berangkat. "Setelah kami terangkan, duduk persoalannya, akhirnya mereka terima,"tuturnya.

Untuk calon jamaah haji yang gagal berangkat pada tahun ini, akan dipriotitaskan pemberangkatannya pada tahun depan. Dan akan menetapkan ongkos BPIH seperti tahun ini."Kami tetap memberikan kompensasi untuk calon jamaah yang gagal, biayanya tetap sama seperti tahun ini," (athink/mk)

SUMENEP- Intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa waktu lalu merusak fasilitas Pantai Lombang.

Banyak fasilitas yang hancur dan rusak parah sehingga mengganggu eksotisme pantai cemara udang tersebut Pantauan Koran Madura, Senin (24/6), banyak fasilitas-fasilitas hancur dan rusak parah, tempat pengujung yang berada di dekat pantai yang kini hanya tinggal 20 persen saja yang berdiri tegak, selebihnya hancur dan roboh. Selain itu, terdapat lubang mengangga di pinggir pantai ke dasar pantai.

Supriyadi, warga setempat yang sehari-harinya melayani jasa kuda untuk pengunjung, mengatakan, rusaknya fasilitas bangunan pengunjung itu dikarenakan intensitas hujan yang tinggi beberapa waktu lalu.

“Itu hampir bersamaan dengan musibah tanah ambles, rumah roboh dan perahu tenggelam milik nelayan Desa Legung TImur. Cuma hancurnya bangunan itu dua hari setelah kejadian itu,” katanya kepada Koran Madura.

Dia menambahkan, selain merusak beberapa

syamsuni/koran madura

FASILITAS PANTAI RUSAK. Akibat hujan yang terus menerus beberapa waktu lalu menyebabkan rusaknya beberapa fasilitas yang ada di Pantai Lombang. Tinggal 20 persen saja tempat pengunjung yang berada di dekat pantai yang tersisa, selebihnya hancur dan roboh. fasilitas pengunjung, kini kondisi Pantai Lombang layaknya bukan wisata.

“Sebab, air masih terus menggenang area pengunjung. Dan sudah beberapa hari ini air tak kunjung menyusup, dan tetap menggenang,” tambahnya.

Tetapi menurut Subriyadi, fasilitas pengunjung di Pantai Lombang tersebut

memang sebagian sudah rusak sebelum diterjang angin kencang dan hujan deras. “Setelah hujan, fasilitas pengunjung tersebut hampir semuanya rusak,” tandasnya.

Sementara, pengunjung di pantai lombang mulai resah, sebab, ada rasa khawatir dan was-was melihat genangan air, lubang yang menganga dan tempat fasili-

tas pengunjung banyak yang hancur.

“Awalnya tidak, tetapi setelah dengar tentang beberapa kejadian pasca cuaca ektrem beberapa waktu lalu, kami mulai resah, khawatir tiba-tiba ada ombak besar,” kata salah satu pengunjug asal Surabaya, Dewi Septiana, Senin (24/6).

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep Bambang Iriyanto mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pendataan terkait dengan sejumlah fasilitas yang rusak akibat musibah alam.

“Karena itu juga disebabkan bencana alam, maka kami akan melakukan pendataan terlebih dahulu, apa saja yang rusak dan perlu diperbaiki dan dibangun, kemudian akan dilakukan evaluasi,” katanya.

Namun, ia belum bisa menyebutkan kapan fasilitas tersebut akan diperbaiki.

“Sebelum dilakukan perbaikan, kami masih harus melakukan penyusunan anggaran, karena tidak serta merta langsung diperbaiki tanpa ada perencanan dan penyusunan yang matang,” jawabnya. (sym/mk)

SUMENEP

3

SELASA 25 JUNI 2013 NO. 0145 TAHUN II

BERAS BUSUK

Warga Keluhkan Kualitas Raskin SUMENEP – Warga Pulau Gili Raja mengeluhkan kualitas beras untuk rumah tangga miskin. Tokoh masyarakat Pulau Gili Raja, Syaiful Anam, menjelaskan, saat menerima beras tersebut pada Minggu (23/6), di balai desa setempat, beras yang diterimanya sudah membusuk dan sebagian sudah mengeras seperti krikil.

Senin (24,6), ia mendatangi kantor dewan untuk mengeluhkan kualitas beras tersebut. "Saya datang atas nama warga Desa Jati dan Banbaru, sebab beras raskin yang dibagikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan beras yang biasa dimakan masyarakat.

Ini bukan makanan manusia,"paparnya, di kantor DPRD seraya menunjukkan beras raskin yang dibawanya.

Dia menceritakan, awal mula terungkapnya beras busuk karena ada dua warga yang datang ke balai desa setempat mengembalikan beras yang baru diterima, setelah mengetahui berasnya busuk dan keras.

Beras raskin yang busuk, menurutnya, tidak hanya terjadi di Desa Jati, tetapi juga di Desa Banbaru, Gili Genting. Dari empat karung beras yang diterima masyarakat setempat, dua karungnya langsung dibuang dan ditabur oleh

penerima, sebab merasa dilecehkan.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan mengatakan, pihaknya sangat kecewa kepada bulog, sebab telah memberi beras yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Padahal beras raskin, sesuai aturan yang sudah disepakati, beras kw2. "Kalau beras ini saya tidak tahu, KW berapa," ungkapnya.

Politisi PKB itu menyayangkan kinerja tim raskin tingkat, baik di kabupaten maupun kecamatan yang tidak maksimal mengawal dan melakukan pendampingan. Sehingga pihaknya masih menerima laporan dari warga masyarakat yang mengeluhkan distribusi raskin dan kualitas beras yang telah didistribusikan.

"Tim raskin kabupaten dan kecamatan jika seperti ini, kan, mengecewakan.

Padahal, mereka digaji untuk melakukan pendampingan masyarakat," tandasnya.

Pihaknya berjanji untuk mengecek langsung peristiwa yang terjadi di Pulau Gili Raja untuk memastikan status beras yang didistribusikan kepada warga setempat.

"Kami tetap mengawal nanti, apakah beras itu mengendap di perangkat desa, kecamatan atau bulog," pungkasnya. (athink/mk)

syamsuni/koran madura

SEBARKAN STIKER. Terlihat potra-potre Jempol sedang membagikan stiker Bambang-Said di sekitar areal Pantai Lombang, Minggu (23/6).

Potra-Potre Jempol Sebarkan Stiker Bambang-Said Jempol Bidik Pemilih Pemula

SUMENEP- Pasangan Cagub cawagup PDI Perjuangan Bambang DH-Said Abdullah membidik pemilih pemula. Potera-poteri Jempol yang di deklarasikan oleh Said Abdullah kini mulai membidik pemilih pemula dengan cara memberikan stiker bergambar Bambang-Said Jempol untuk Jawa Timur baru.

athink/koran madura

BERAS BUSUK. Warga pulau gili raja menunjukkan beras raskin yg busuk di kantor DPRD Sumenep

Pantauan Koran Madura, Minggu (23/6), terlihat para potra-potre jempol tersebut menyebar di seantero Pantai Lombang sembari membagibagikan stiker. Kurang lebih 20 orang potra-potre jempol ini menyebar dan menyapa para pengunjung di wisata

Pantai Lombang sembari membagikan stiker ke seluruh pengunjung.

Selain itu, mereka juga menempel gambar Bambang-Said di berbagai pohon cemara udang dan tempattempat dimana ramai pengunjung.

DUGAAN PENGGELAPAN PKH

Masih Menunggu Jaksa Penuntut Umum Sumenep- Kasus dugaan penggelapan dana Program Bantuan Harapan (PKH) yang dilakukan oleh Kepala Desa desa Legung Timur Maskam hingga saat ini belum jelas statusnya. Padahal, warga desa Legung Timur sudah beberapa kali mendesak agar Kejari segera mengusut tuntas kasus tersebut. Senin (24/6) beberapa warga Legung Timur kembali mendatangi Kejari.

Kedatangan mereka ke Kejari tak ada tujuan lain selain untuk mempertanyakan kembali perkembangan kasus tersebut. Karena mereka pikir, beberapa kali kedatangannya ke Kejari hanya dianggap angin lewat. “Sepertinya kedatangan dan suara kami hanya angin lewat, karena ketika kami datangi Kejari selalu berdalih ini dan itu,” kata Aminullah, salah satu warga Desa Legung Timur.

Diketahui, kedatangan mereka ke Kejari kemarin merupakan kedatangan yang sudah kesekian kalinya. Tetapi sejauh ini, kasus tersebut masih belum ada tanda-tanda perkembangan. Dan secara tegas para warga merasa kecewa atas lambannya kinerja kejari, sebab Kejari hanya berjanji dan berjanji.

“Masih belum ada perkembangan sama sekali, masih seperti awal saat terakhir kalinya kami datang, yakni tanggal 12 Juni waktu lalu, padahal ke kami, pihak Kejari berjanji akan mengembangkan kasus ini. Namun, hingga kin masih belum terlihat hasilnya. Kami hanya hanya disuruh menunggu terus,” ucap Amin kepada warta-

syamsuni/koran madura

WARGA MEMINTA KEJELASAN. Warga desa Legung Timur kembali mendatangi kantor Kejari Sumenep untuk menindaklanjuti kepastian hukum terkait kasus penggelapan PKH dan menunjukkan berkasberkasnya. wan.

Aminullah menuturkan bahwa saat dirinya bertanya kembali kenapa sampai hari ini masih belum ada perkembangan, mereka masih menunggu penuntut umum. “Termasuk menurut Andritama yang menemui kami tadi bahwa berkasberkas berupa barang bukti yang lebih tahu ada Kajari yang lama, yaitu Heriyanto,” tambahnya Warga Desa Legung Timur akan mengancam melakukan aksi besar-besaran jika suara mereka masih belum didengar.

Apalagi kalau kejari hanya mengutarakan janji saja, tanpa adanya perkembangan kasus tersebut. “Kami akan kembali lagi ke sini untuk terus mempertanyakan kasus ini, dan jika kejari terus mengumbar janji, maka jangan salahkan kami kalau datang dengan massa

besar,” katanya dengan nada ancaman.

Sebelumnya, puluhan warga Legung Timur Kecamatan Batang-Batang, sebelum kedatangannya kemarin, pada tanggal 03 Juni 2013 lalu datang ke Kejari dengan tujuan mempertanyakan kasus perkembangan tersebut. Kemudia datang lagi pada 12 Juni, dengan tujuan yang sama pula, namun pada saat itu mereka sedikit menemukan titik terang, register kasus itu ada di kejari dan Mapolres sudah menyerahkan berita acara ke Kejari. Namun, Kejari masih belum bisa bertindak sebelum ada bukti-bukti pendukung, lengkap dengan penuntut umum. Sebab, kasus tersebut sudah lima tahun dibiarkan begitu saja, tanpa tindak lanjut. Dan dalam berita acara acara yang diserahkan Mapolres, tertera bahwa tersang-

kanya adalah Kades setempat, yaitu Maskam.

Sementara, Kasi Pidum Kejari Kabuapten Sumenep, Andritama Anasiska mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu jaksa penuntut umum (JPU) yang pernah menangani kasus tersebut, karena hanya JPU itu yang tahu soal tetek bengek dan kronolgis kasus yang melibatkan kades setempat.

“Sampai sekarang kami masih menunggu JPU-nya, karena hanya dia yang tahu soal kronologis kasus tersebut, baik berkasnya maupun barang buktinya,” katanya Ketika ditanya lebih lanjut apakah di register Kejari ada, Andritama menyatakan bahwa kalau diregister Kejari sudah ada. “Dan pihak kepolisian juga sudah menyerahkan berkasnya,” pungkasnya. (sym)

“Ini merupakan salah satu bentuk program potra-potre jempol untuk mengenalkan pasangan Bambang-Said kepada khalayak umum, terutama masyarakat Madura,” kata Indri, salah satu potra-potre jempol.

Dia menambahkan, kedatangannya ke Pantai Lombang tersebut ingin membidik pemilih pemula, sebab biasanya pengunjung di Pantai lombang terdiri anak muda seusia SMA yang rata-rata berumur 17 tahun. “Selain itu, tujuan kami ke pantai lombang juga ingin membidik pemilih pem-

ula, sebab biasanya pada libur akhir pekan, beberapa wisata di Kabupaten Sumenep disesaki oleh pemuda-pemudi,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Nonu, salah satu kacong cebbing Sumenep. Menurutnya, selain juga sebagai bentuk mengenalkan pasangan Bambang-Said ke khalayak umum, potra-potre jempol juga mengkampanyekan untuk tidak golput dan bersedia mencoblos Said Abdullah sebagai cawagub asli Madura.

“Selain itu, kami juga tak lupa katakan kepada semua pen-

gunjung agar tak lupa untuk memilih pasangan BambangSaid pada pemilihan gubernur 29 Agustus mendatang,” katanya.

Nonu menjelaskan bahwa penyebaran stiker BambangSaid tidak hanya melalui tempat hiburan saja, tetapi para potre-potre jempol juga ditugaskan untuk menyebarkan stiker tersebut untuk keluarga, teman, dan tempat-tempat ramai lainnya, “Selain itu, kami sebar juga Pak Said lagi bertandang ke beberapa tempat,” jelasnya. (sym)

BLSM

RTS Belum Terima Kartu BLSM SUMENEP - Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Sumenep sebanyak 115.907 Rumah Tangga Sasaran. Namun, penerima manfaat hingga saat ini belum menerima kartu BLSM. Penyaluran KPS bagi 115.907 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang mendapat kompensasi dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) melalui kantor POS setempat.

Kepala PT POS Sumenep Suhartono Anto Sujarwo mengatakan, hingga saat ini, KPS belum sampai ke Kantor POS. Pihaknya memprediksi KPS itu akan sampai di Sumenep pada minggu ini. Jika KPS itu sudah diterimanya, selanjutnya didistribusikan pada penerima manfaat baik melalui kantor Pos setempat maupun Komunitas RTSM mulai kecamatan, desa , hingga dusun. ''Sampai saat ini masih belum datang, tapi kalau datang langsung kami distribusikan ke penerima manfaat,'' kata Suhartono, Senin (24/6).

Dalam KPS itu, sambungnya, tertulis identitas penerima manfaat, mulai Kepala Keluarga, Pendamping atau Istri dan anak sebagai tanda bahwa nama yang disebutkan dalam kartu tersebut berhak menerima BLSM. ''Kami sudah berkordinasi dengan Pemkab dan Polres terkait tekhnis program BLSM termasuk proses distribusi KPS itu,'' ujarnya.

Dia menjelaskan, pencairan BLSM sendiri diren-

canakan pada awal Juli. Penerima manfaat akan menerima bantuan dua bulan sekaligus, yaitu untuk alokasi bulan Juli dan Agustus sebesar Rp 300 ribu per RTS atau Rp 150 ribu tiap bulan, melalui Kantor Pos atau Kantor Kecamatan setempat. ''Pencairan BLSM itu akan diserahkan langsung pada RTS dengan menunjukkan KPS, sehingga tidak boleh diwakilkan di luar nama anggota keluarga yang disebutkan dalam KPS tersebut,'' urainya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih harapharap cemas terkait bantuan BLSM, karena akan seperti bantuan BLT. Selain itu, bantuan yang ditetapkan dari data yang bersumber bank data BPS itu tidak sepenuhnya tepat sasaran.

"Saya pribadi tetap menyangsikan dengan aparat di bawah yang langsung bersentuhan dengan penerima raskin. Mereka lebih banyak memanfaatkan untuk kepentingannya,"u ngkapnya, Senin (25/06) di ruang kerjanya.

Banyaknya masyarakat miskin yang jadi korban kelaliman oknum aparat di bawah, menurutnya, karena masyarakat miskin di Sumenep masih identik dengan masyarakat yang terbelakang dan tidak bersentuhan dengan bangku sekolah. Sehingga demikian, mereka mudah dikerjai dalam program sejenis yang berbentuk bantuan.

Untuk BLSM, pihaknya akan mensosialisasikannya kepada masyarakat konstitu-

ennya, jika dalam kenaikan BBM bersubsidi juga ada bantuan yang namanya BLSM kepada masyarakat yang tidak mampu.

Selain itu, pihaknya juga akan mengecek nama-nama penerima dan akan mengajak pemerintah untuk melakukan kontrol langsung ke bawah untuk mencegah hal buruk yang tidak diinginkan. Sebab, pihaknya tidak ingin BLSM itu diterima oleh orang yang berhak menerimanya. "Kami tak ingin BLSM jatuh ketangan orangorang yang bukan penerimanya," tukasnya.

Kecemasan senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep Ahmad Salim. Menurut Salim, BLSM bisa bermasalah lantaran tidak serentaknya pencairan. Hal itu, menurutnya, perlu dilakukan antisipasi oleh pemerintah agar pencairan BLSM tersebut tepat sasaran.

“Dalam aturan itu ada 15 juta orang penerima manfaat itu, sedangkan penduduk kita adalah 200 juta orang, sehingga menurut angka tersebut, maka jika BLSM itu di selewengkan dan tidak tepat sasaran, maka berapa jutaan orang miskin yang menderita jika nanti di nikmati oleh mereka yang tidak miskin. Jadi, itu yang kami khawatirkan dari BLSM itu, khawatir bernasib sama seperti BLT,” terangnya Ketua PC IPNU Kabupaten Sumenep Syaiful Harir menilai, kebijakna BLSM atau balsem yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM sangat berbau politik. (athink/sym/rif)

4

PAMEKASAN

SELASA 25 JUNI 2013 NO.0145| TAHUN II

Jalan Raya Antar Desa Tergerus PAMEKASAN - Akses jalan di Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan Pamekasan nyaris terputus akibat longsornya Tembok Penahan Tanah (TPT) di jalur tersebut.

Jalan yang nyaris putus itu menhubungkan empat desa di dua kecamatan, antara lain Desa Duko Timur, Desa Taraban dan Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan serta Desa Artodung Kecamatan Galis. Jalan itu juga merupakan jalur utama ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Huda Sumber Nangka.

Longsor menyebabkan lebih dari separuh badan jalan ambles sehingga tidak mungkin dilalui kendaraan roda empat. Dikhawatirkan jalan yang ambles semakin parah jika kawasan itu kembali diguyur hujan deras.

Menurut Mudahlal, salah satu warga sekitar, TPT itu longsor saat hujan deras yang berlangsung terus menerus

beberapa hari lalu. Diduga TPT itu tidak kuat menahan debit air yang sebagian masuk ke badan jalan, sehingga masuk melalui cekungan bekas roda kendaraan. Akibatnya, tengkis itu longsor dan memakan separuh badan jalan.

Kondisi ini semakin parah karena kontur tanah di lokasi itu labil, sehingga longsor semakin merambat.

“Kalau ada hujan lagi, bisa jadi longsor ini makin luas.

Karena awalnya longsor ini tidak seberapa tapi setelah ada hujan lagi makin parah,” katanya, Senin (24/6).

Kondisi tersebut sangat mengganggu aktivitas perekonomian dan pendidikan masyarakat yang biasa memanfaatkan jalur tersebut.

Dampak yang dinilai paling merugikan masyarakat yaitu, terhadap akses perekonomian, seperti akses ke pasar, peternakan serta pertanian.

Menurut Mudahlal, arus transportasi menuju pasar Duko Timur sangat terganggu sehingga sebagian warga terpaksa melintas di jalur alternatif, utamanya bagi kendaraan yang bermuatan berat.

Demikian juga para peternak yang hendak mengangkut pakan ayam petelur atau ayam pedaging sangat terganggu karena khawatir terperosok ke jurang.

Sedangkan lembaga pendidikan yang paling merasakan dampaknya yaitu Ponpes Al-Huda, karena jalur tersebut biasa digunakan wali santri untuk menjenguk putra-putrinya di lembaga pendidikan itu.

Mudahlal berharap kerusakan itu segera diperbaiki agar tidak menelan korban.

Sebab, jika dibiarkan, ia khawatir pengendara yang tidak mengetahui kondisi itu akan terperosok. Terlebih pada malam hari, karena lokasinya gelap.

Saat ini, warga sudah memasang tanda bahaya berupa amben yang terbuat dari bambu dan diberi bendera yang terbuat dari kain.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pamekasan Totok Hartono meminta pemerintah desa setempat agar segera mengusulkan ke Bupati setempat, untuk ditindaklanjuti dan dilakukan penanganan secepatnya.

Dari usulan itu, Pemerintah Kabupaten bisa mengetahui status jalan, dan penyebab kerusakannya. Sebab ada ketentuan yang mengatur perbaikan atau peningkatan jalan berdasar status jalan dimaksud. Apakah jalan desa atau jalan kabupaten.

Meski demikian, bupati

bisa mengambil kebijakan jika jalur tersebut tergolong darurat dan perlu penanganan segera utamanya yang tergolong dampak bencana alam.

Sebab, jika karena dampak bencana, perbaikannya bisa ditangani badan penanggulangan daerah (BPBD) setempat.

“Usulkan saja, nanti tergantung kebijakan pimpinan.

Apakah mau ditangani PU atau ditangani BPBD. Tentu hal ini atas persetujuan DPRD,” katanya.

Totok menambahkan perbaikan dan peningkatan jalan desa di Pamekasan selama ini masih menemui kendala, utamanya kesadaran Pemerintah Desa untuk menyerahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Sebab, dokumen perencanaan itu merupakan acuan pemerintah dalam merencanakan pembangunan di daerah tersebut. (uzi/muj/rah)

AKIBAT LONGSOR. Akses jalan di Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan Pamekasan nyaris terputus akibat longsornya Tembok Penahan Tanah (TPT) di jalur tersebut. Jalan yang nyaris putus itu menhubungkan empat desa di dua kecamatan, antara lain Desa Duko Timur, Desa Taraban dan Desa Larangan Dalam,

Kepolisian Resort (Polres) Donggala berhasil mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi dan mengamankan barang bukti sebanyak 3754 liter solar bersubsidi serta mengamankan dua pelaku berinisial Yn dan Ek.

PERSIDANGAN

Nurmaludin Mengakui Perbuatannya di Hadapan Majelis Hakim PAMEKASAN - Sidang lanjutan dalam tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan mantan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Nurmaludin, terhadap Sukma Tirta Umbara Firdaus, wartawan media harian lokal Madura, pada Senin (24/6) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan.

Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini dipinpim oleh Moch Muchlis.

Dalam sidang kali ini, hakim mengajukan berbagai pertanyaan terkait keterangan saksi-saksi yang sudah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya termasuk berita acara pemeriksaan (BAP).

Dari semua pertanyaan yang diajukan majlis hakim, terdakwa hampir mengakui semua keterangan saksi kecuali membantah keterangan saksi yang menyebut Nurmaludin mengaku sebagai bajingan saat melakukan ancaman.

Terdakwa mengakui ancaman pembunuhan terhadap saksi korban Sukma Tirta Umbara Firdaus termasuk ancaman itu dilakukan dengan nada kasar. Hal itu diakui karena emosi dan lepas kontrol.

Sebab tuduhan yang disampaikan dalam pemberitaan dinilai tidak benar, yakni memotong sumbangan untuk Hari Amal Bhakti (HAB).

“Itu semua di luar kontrol karena yang diberitakan tidak benar. Makanya saya mendesak pada Sukma untuk membuka identitas inisial D yang ditengarai masih oknum bahwannya di Kemenag.

Apalagi tuduhan itu tidak benar,” katanya.

Dalam sidang itu juga, majlis hakim mengutip pernyataan ancaman yang

dilakukan terdakwa kepada saksi korban, yang menggertak saksi korban agar tidak macam-macam karena terdakwa bisa melakukan apa saja. Sebab dia ulama dan bajingan yang memiliki banyak anak buah yang pernah membunuh orang, hanya kebetulan menjabat kepala Kantor Kemenag Pamekasan.

Majlis hakim juga mengutip pernyataan terdakwa yang menyebutkan akan menyiapkan uang ratusan juta untuk menghancurkan korban. Pernyataan itu juga diakui oleh terdakwa kecuali membantah penyebutan bajingan.

Beberapa saat kemudian, suasana sidang riuh saat terdakwa menjawab pertanyaan majlis hakim yang menanyakan alasan terdakwa melakukan tindakan arogan saat ia menjabat sebagai kepala Kemenag. Saat itu, terdakwa mengatakan bahwa jabatan Kepala Kemenag itu hanya kebetulan dan ia juga mengaku sebagai manusia.

Namun jawaban itu justru melahirkan pertanyaan baru yang bernada ledekan dari majlis hakim lainnya. ”Apakah peserta sidang dan majelis Hakim yang ada di sini bukan manusia?” katanya.

Sebelum mengakhiri persidangan, Bachtiar Pradinata pengacara terdakwa juga menanyakan alasan terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada saksi.

Saat itu, terdakwa Nurmaludin mengaku khilaf dan menyesali semua perbuatannya.

Usai persidangan Bachtiar Pradinata berharap ada keringanan hukum terhadap kliennya itu, sebab sudah ada kesepakatan damai antara terdakwa dan korban, yang dimediasi Dewan Pers.(uzi/ muj/rah)

MUSIBAH ALAM

BPBD Pastikan Retakan Tanah Akibat Galian Batu Bata PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan memastikan penyebab keretakan tanah yang merusak tanah dan bangunan milik warga di Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, akibat galian batu bata di desa itu.

Hal ini berdasar penelitian yang dilakukan lembaga itu di lokasi kejadian.

Kepala BPBD Pamekasan, Iskandar Syah, Senin (24/6), mengatakan beberapa saat setelah kejadian pada Jumat (21/6), pihaknya segera mengirim tim untuk melakukan penanganan sekaligus mencari tahu penyebab amblesnya tanah yang mencapai radius 1 km dan merusak sedikitnya enam rumah warga tersebut.

Dalam penelitian itu dipastikan penyebab musibah akibat galian batu bata yang dilakukan secara tanpa izin.

Meski demikian, dugaan penyebab ini masih akan dicek lagi ke lokasi dengan melibatkan instansi terkait.

“Sementara kami menduga karena galian batu bata.

Penyebab pastinya masih akan kami lakukan penelitian lanjutan,” katanya.

BPBD juga masih mengupayakan bantuan untuk para korban bencana itu. Sebab dampak dari amblesnya tanah tersebut telah menyebabkan banyak kerugian material dan meresahkan warga yang tinggal di sekitar lokasi musibah.

Sebelumnya, warga setempat meminta agar pemerintah kabupaten Pamekasan segera menghentikan aktivitas penambangan batu bata di lokasi itu karena sangat meresahkan warga. Sebab, galian batu bata itu sudah mengakibatkan sedikitnya enam rumah warga rusak.

Kepala Dusun Pancor Buhari mengaku khawatir kejadian serupa menimba warga lainnya. Sebab, keretakan

tanah sudah mencapai 1 km dengan kedalaman sekitar 5 meter pada permukaan pusat galian batu bata.

Aktifitas penambangan batu bata di daerah itu sudah berlangsung selama puluhan tahun secara terus menerussejak 1930. Menurut Buhari, kejadian kali ini bukan yang pertama kali, karena kejadian serupa pernah terjadi pada 1978. Saat itu, warga terpaksa mengungsi dan aktifitas penambangan sempat terhenti.

Namun beberapa tahun kemudian para penambang itu kembali menggali batu bata untuk dijual sebagai bahan bangunan. Oleh karenanya, ia meminta agar pemerintah setempat segera bertindak tegas untuk menghentikan aksi penambangan ini.

“Bagaimanapun caranya, aktivitas penambangan ini harus dihentikan, karena selama ini belum ada yang bisa menghentikan mereka, bahkan jumlahnya semakin bertambah,” katanya.

Sampai saat ini, jumlah penambang batu bata di dae-

rah itu, mencapai 17 orang.

Mereka mencari nafkah dari pekerjaan itu tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan.

Kepala Satpol PP Pamekasan, Masrukin mengatakan pihaknya belum bisa menghentikan aktifitas penambangan batu bata itu, karena masih menunggu hasil invetigasi instansi terkait, untuk memastikan penyebab amblesnya daerah itu. Tim investigasi ini juga masih menelusuri kelengkapan perizinan para penambang yang beraktivitas di daerah itu untuk mengetahui legalitas pekerjaannya.

“Kami masih menunggu kajian instansi terkait, apakah memang karena dampak penambangan galian C atau ada faktor lain yang mengakibatkan kejadian itu. Sebab bisa saja ada goa atau karena faktor lain. Tapi kalau memang karena dampak penambangan, tentu akan kami tutup nanti,” katanya.

Masrukin mengatakan penambangan batu bata tidak hanya di kawasan itu, tetapi ada beberapa lokasi lain di

wilayah utara yang menjalankan aksi serupa.

Namun, satpol PP terkadang dihadapkan pada posisi dilema, karena penambangan itu berada di lahan pribadi warga yang menjadi sumber pencaharian untuk menafkahi keluarganya.

Meski demikian, pihaknya menekankan, agar para penambang itu mematuhi ketentuan peraturan daerah (Perda) yang berlaku, sehingga tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang merugikan pihak lain.

Sebuah gua.yang menjadi lokasi penambangan batu di Desa Grujugan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (21/6) runtuh. Runtuhnya lokasi penambangan itu disertai dengan amblesnya tanah di sekitar lokasi yang runtuh.

Akibat peristiwa itu, sebuah rumah yang lokasinya tidak jauh dari gua yang runtuh itu rusak parah dan lantainya serta dindingnya retak.

Di beberapa titik, tanah areal pertanian menjadi miring dan mengancam permukiman penduduk di sekitarnya.

Selain itu terdapat rekahan tanah selebar setengah meter dengan kedalaman sekitar tiga meter. Panjang rekahan tanah diperkirakan mencapai 50 meter.

Menurut warga sekitar, peristiwa itu terjadi pada Jumat pagi. Mereka mendengar suara gemuruh disertai bunyi mirip dentuman dari arah gua yang digunakan sebagai tempat penambangan.

Bersamaan dengan itu, sebuah rumah milik Fathorrozi, warga setempat rusak parah.

Bagian belakang rumah itu ambruk dan hampir seluruh kacanya pecah. Lantai dan dinding bagian dalam rumah itu merekah mengikuti rekahan tanah di bawahnya.

“Suara gemuruh itu disertai dengan angin dan lemparan batu. Lalu rumah kami seperti bergetar dan kacakacanya pecah berantakan,” kata Fathorrozi.

Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, karena pada saat kejadian, semua penghuni rumah sedang ada di halaman luar untuk sholat subuh. (uzi/muj/rah)

PAMEKASAN

5

SELASA 25 JUNI 2013 NO.0145| TAHUN II

JCH

Seharusnya Paspor Diterbitkan di Madura PAMEKASAN - Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Kabupaten Pamekasan, menyatakan kekecewaannya karena Kantor Imigrasi setempat belum bisa melayani penerbitan paspor untuk jamaah haji asal Madura. Padahal, kantor tersebut sudah beroperasi sejak dua tahun lalu dan diharapkan bisa membantu mempercepat penerbitan paspor untuk jamaah haji.

Sekretaris Forum KBIH Pamekasan, Lukman Hakim mengatakan salah satu tujuan pendirian Kantor Imigrasi itu untuk mempermudah pengurusan paspor, bukan hanya untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja keluar negeri. Namun juga untuk para Jamaah Calon Haji (JCH) yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

Sayangnya, kata Lukman, kantor tersebut belum mampu memenuhinya dengan alasan minimnya peralatan, sehingga tidak mampu memproses penerbitan paspor dalam jumlah besar secara cepat di Madura. Pengurusan paspor itu tetap dilakukan di Kantor Imirasi Tanjung Perak, Surabaya.

Untuk mempermudah JCH mengurus paspor itu, Forum KBIH Pamekasan telah menjalin kerjasama dengan Kantor Imigrasi Tanjung Perak untuk mendatangkan petugasnya ke Pamekasan, agar penerbitan paspor itu PERMINTAAN HIJAB NAIK. Pedagang menggelar busana muslim (hijab) dagangannya di Pasar Kolpajung, Pamekasan, Jatim, Senin (24/6). Menjelang ramadhan, permintaan hijab naik hingga 50 persen dari penjualan biasanya.

Persatuan Guru Minta Kemenag Mengembalikan Uang PAMEKASAN - Persatuan Guru Madrasah Swasta (PGMS) Pamekasan meminta Kantor Kementerian Agama (Kemenang) Pamekasan mengupayakan pengembalian uang yang ditarik dari para guru swasta sebagai biaya penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG).

Uang yang dimintakan kepada para guru madrasah swasta di Pamekasan yang dinyatakan lulus proses sertifikasi itu sebesar Rp 500 ribu setiap guru untuk proses penerbitan nomor registrasi.

Penarikan uang itu terjadi pada masa kepala Kantor Kemenag Pamekasan masih dijabat oleh Nurmaluddin.

Ketua PGMS Pamekasan, Zainullah mengatakan meskipun guru-guru yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi itu

sudah membayar uang yang diminta, namun sampai saat ini NRG yang dijanjikan belum juga terbit.

Berdasar data yang dimiliki PGMS, jumlah guru yang sudah membayar mencapai 700 orang guru sehingga dana yang harus dikembalikan mencapai Rp 350 juta.

“Penarikan uang itu atas perintah Kepala Kemenag yang saat itu masih dijabat oleh Nurmaluddin melalui Kepala Mapenda dengan dis-

ertai ancaman jika tidak membayar penerbitan NRG tidak akan diurus,” kata Zainullah.

Berdasarkan informasi di situs resmi Kementerian Pendidikan Nasional, penerbitan NRG itu dilakukan secara serentak dan tidak secara perorangan seperti yang terjadi di lingkungan Kantor Kemenag Pamekasan. Bahkan, pengurusannya pun tidak dikenakan biaya.

“Sementara di lingkungan Kemenag Pamekasan untuk mengurus berkas sertifikasi saja masih dimintai biaya Rp 100 ribu,” katanya.

Untuk itu, PGSM meminta Kepala Kantor Kemenag Pamekasan mengupayakan pengembalian dana untuk biaya penerbitan NRG itu karena sampai saat ini nomor registrasi itu juga tidak terbit.

Selain itu, organisasi guru madrasah swasta tersebut meminta agar dilakukan pembenahan di lingkungan Kantor Kemenag Pamekasan dengan mengganti pejabat dan staf yang diduga terlibat dalam kasus tersebut dengan figur yang bersih dan anti suap.

Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, Muarif mengatakan masih akan menyelidiki kasus tersebut. Ia mengaku kesulitan meminta penjelasan tentang masalah itu ke Kepala Seksi Mapenda, Juhairiyah.

“Beberapa kali saya hubungi nomor kontak Kasi Mapenda, tapi selalu gagal.

Tapi kami akan terus berupaya mencari kejelasan tentang masalah ini,” kata Muarif.

Mantan Kepala Kemenag Lumajang itu mengatakan tidak mengetahui siapa yang

Bupati Canangkan Bulan Bhakti Gotong Royong PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mencanangkan Bulan Bhakti Gotong Royong ke X. Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Roggosukowati itu dibarengkan dengan pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak PKK ke 41. Dalam sambutannya, bupati mengatakan peran dan fungsi kelompok perempuan dalam gerakan pembangunan merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam pembangunan rumah

tangga. Sebab, kaum wanita memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan rumah tangga.

“Pembangunan bangsa ini, dimulai dari pembangunan dalam skala yang sangat kecil, yakni mulai dari pembangunan rumah tangga. Apabila masingmasing rumah tangga telah menjadi rumah tangga yang mandiri, maka tidak menutup kemungkinan satu bangsa akan menjadi bangsa yang mandiri,” katanya.

Dalam kesempatan itu,

memegang uang hasil pungutan dengan dalih untuk penerbitan NRG itu. Karenanya, ia juga akan menanyakan ke Kanwil Kemenag Jatim untuk memastikan apakah penerbitan NRG ada biaya.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam juga meminta Kemenag segera melakukan langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

Hal ini dinilai perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan para guru terhadap lembaga itu yang selama beberapa bulan sempat berkurang akibat beberapa kebijakan pimpinannya.

“Ini adalah waktu yang tepat bagi Kantor Kemenag Pamekasan untuk memulihkan kembali kepercayaan para guru yang sempat hilang,” kata Khairul Kalam. (awa/muj/rah)

bisa dilakukan di Pamekasan.

Sehingga para jamaah tidak perlu datang ke Surabaya.

Rencananya, pembuatan paspor itu akan dilakukan di Gedung Bakorwil Madura.

Namun waktunya belum ditetapkan karena menunggu konfirmasi penetapan porsi dan daftar jamaah yang akan berangkat ke tanah suci tahun ini dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan.

“Kami berharap tahun depan, pembuatan paspor itu bisa dilakukan di Pamekasan, agar ada gunanya kami punya Kantor Imigrasi,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan, Slamet Mudjianto mengatakan peralatan pembuatan paspor di kantornya masih belum mampu melayani pembuatan paspor untuk jumlah banyak dalam waktu cepat. Saat ini, kemampuan kantornya, hanya sebanyak 80 paspor dalam sehari.

Sekretaris Komisi D DPRD Pamekasan, Amin Rifki mengatakan dalam waktu dekat komisinya akan meminta penjelasan pimpinan Kantor Imigrasi tentang masih belum mampunya kantor tersebut menerbitkan paspor jamaah haji.

“Ini akan kami lakukan agar masalahnya jelas.

Setidaknya, dukungan kami melalui persetujuan anggaran pembangunan kantor tersebut, tidak sia-sia,” jelasnya. (awa/muj/rah)

BUDAYA

Bupati: Semangat Gotong Royong Cenderung Memudar PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Achmad Syafii menyatakan semangat gotong royong di kalangan masyarakat kini cenderung memudar, sehingga perlu adanya perhatian lebih serius dari semua pihak.

“Ini terjadi karena beberapa faktor,” kata Achmad Syafii seusai membuka acara bhakti Gotong Royong di pendopo pemkab setempat, Senin.

Salah satunya, kata bupati, karena terpengaruh oleh arus informasi global, sehingga komunikasi intensif antara sesama kelompok masyarakat cenderung terabaikan.

Hal lain, kata dia, karena kurangnya keteladanan dari pihak-pihak terkait. Sehingga pemkab perlu mendorong agar kegiatan gotong royong bisa meningkat lagi. “Salah satunya melalui kegiatan bhakti gotong royong yang kami canangkan saat ini,” ucap Achmad Syafii.

Dalam kesempatan itu bupati juga mengajak kepada semua lapisan masyarakat, baik institusi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun organisasi sosial keagamaan agar lebih

menggiatkan lagi kegiatan gotong royong dan semangat saling membantu antar sesama.

Menurut bupati, gotong royong sebenarnya merupakan nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang telah tertanam sejak dulu, sehingga generasi penerus bangsa ini perlu ikut mempertahankan tradisi baik tersebut.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kata Bupati, jangan sampai menjadi penghalang, akan tetapi berbagai kemajuan itu hendaknya bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan nilai-nilai tradisi yang baik yang sudah lama tertanam di negeri ini.

“Oleh karenanya, pemkab akan membentuk tim khusus dari berbagai tingkatan, baik mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga di tingkat kabupaten,” tuturnya.

Bupati Pamekasan menjelaskan dengan dibentuknya tim khusus sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan gotong royong itu diharapkan nantinya terbangunan semangat kebersamaan yang lebih kuat di kalangan masyarakat. (ant/rah)

ditampilkan kelompok musik daul ibu-ibu PKK. Bupati juga menyerahkan bantuan untuk Kelompok Tani terbaik tingkat kabupaten serta hadiah bagi pemenang Lomba Penilaian Kelembagaan yang dilaksanakan oleh kelompok Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang didominasi oleh kelompok PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Larangan. (adv/muj/rah)

KPPT Membagi Izin Reklame Menjadi Lima Bagian PAMEKASAN - Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan membagi pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame menjadi lima bagian, antara lain Persetujuan Pemasangan Reklame, Izin Penyelenggaraan Reklame, Perpanjangan Persetujuan Pemasangan Reklame, Perpanjangan Penyelenggaraan Reklame, dan Perpanjangan Penyleng-

garaan Reklame.

Kepala KPPT Pamekasan, Mohammad Amin mengatakan pembagian tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam memahami izin reklame yang akan diajukan. Sehingga sejak awal, mereka sudah bisa mempersiapkan berkas dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan jenis izin yang akan diajukan.

Ia menjelaskan untuk

Izin Persetujuan Pemasangan Reklame, persyaratan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Masing-masing berbeda persyaratannya.

Bagi yang berkepentingan dengan kelima pengajuan izin penyelenggaraan reklame itu, bisa menanyakan langsung kepada petugas di kantor KPPT. Demikian juga bagi pemohon yang berbentuk

badan usaha, ada persyaratan tersendiri yang mesti dilengkapi. Apabila semua persyaratan pengajuan izin penyelenggaraan reklame tersebut sudah terpenuhi dengan baik, maka izin reklame yang diusulkan tersebut akan segera diterbitkan.

“Jika semua persyaratan itu terpenuhi, Ijin Reklame akan segera diterbitkan,” katanya. (adv/muj/rah)

Polisi mengamankan salah seorang yang diduga provokator dalam aksi menolak kenaikan BBM di depan kantor Pemerintah kota Tangerang, Banten. Bentrokan antara buruh dan polisi terjadi karena buruh memaksa masuk ke kantor walikota Tangerang, sejumlah orang terluka dan beberapa motor rusak.

6

SAMPANG

SELASA 25 JUNI 2013 NO. 0145 TAHUN II

BANTUAN PERUMAHAN

Cipta Karya Nilai Deputi Menteri Perumahan Salah Persepsi SAMPANG – PU Cipta karya menilai pernyataan Deputi Menteri Bidang Perumahan Swadaya yang mengatakan pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sampang tidak sesuai hanya salah persepsi saja.

Kepala PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Wahyu Prihartono mengatakan, pembangunan rumah bukan tidak sesuai, cuma salah persepsi saja ketika deputi turun ke lapangan, karena sebetulnya ada 6 orang yang kurang tepat, 3 tepat sasaran dan yang 3 orang lainnya tepat sasaran dan tidak tepat guna dan kemarin itu sudah dicek oleh staf dari deputi itu sendiri.

“Yang dinyatakan deputi bukan tidak sesuai, akan tetapi cuma salah persepsi saja karena dalam jumlah 6 orang ada 3 orang yang tepat sasaran dan juga ada 3 lainnya tepat sasaran dan tidak tepat guna, karena mau direncanakan untuk di bangun musalla. Sedangkan penerima juga tidak mau kalau bantuan perumahan itu dibangun sendiri karena juga butuh untuk mencari makan” ujarnya kepada Koran Madura, Senin

(24/6).

Sementara pernyataan Deputi Menteri Bidang Perumahan Swadaya ketika setelah melakukan sosialisasi di Pendopo Bupati Sampang beberapa waktu lalu mengatakan, kedatangannya ke Kabupaten Sampang untuk memberikan informasi kepada masyarakat, supaya penerima bantuan dapat mengetahui terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Dia juga menemukan ada ketidaksesuaian di lapangan terhadap jumlah uang yang dia bantu, dan juga ada sistem yang keliru. Sedangkan yang dapat dijadikan sampel oleh dia berjumlah tiga orang yang tidak sesuai, namun akan diselesaikan oleh kepala desannya.

“Saya tadi melihat penerima bantuan itu masih belum sesuai terhadap jumlah uang yang saya berikan, dan mereka mengakui ada sistem yang keliru karena banyak orang yang masih belum tahu terhadap sumber uang yang mereka terima, dan dari sampel yang kita cek ada 3 orang yang masih belum sesuai dan kepala desa siap menyelesaikan masalah ini” tandasnya.

(Jun)

hol/koran madura

DEMONSTRASI. Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sampang (Forkamasa) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Sampang untun memperingati 100 hari pemerintahan Bupati Fannan Hasib dan Wakil Bupati Fadilah Budiono, Senin (24/6).

Forkamasa Menagih Program 100 Hari Bupati-Wakil Bupati SAMPANG - Dengan berbekal spanduk yang bertuliskan “Al-Falah Gagal Total”, sedikitnya tujuh orang mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Mahasiswa Sampang (Forkamasa), Senin (24/6), melakukan aksi unjuk rasa menuju Pendopo Bupati dan Kantor Bupati Sampang.

Mereka menagih janji Bupati-Wakil Bupati Sampang Fannan Hasib-Fadilah Budiono (Al-Falah) setelah memasuki 100 hari setelah dilantik pada 26 Februari 2013. Mereka menganggapi, hingga saat ini tidak ada gebrakan yang spesifikasi terkait sejumlah persoalan yang ada di Kabupaten Sampang.

Forkamasa melakukan aksi mulai dari Pasar Srimangunan menuju Pendopo Bupati dan Kantor Bupati Sampang.

Selama aksi, mereka menyampaikan orasi disepanjang jalan,

sambil memeberikan selebaran yang berisi tuntutan terkait program bupati yang hingga saat ini masih belum bisa dirasakan masyarakat Sampang.

Selama aksi, mereka mendapat mengawalan dari aparat kepolisian Polres Sampang guna menjaga sesuatu yang tidak diinginkan. Karena tidak kunjung ditemui Bupati Sampang K.A Fannan Hasib untuk menyampaikan aspirasinya, hal ini sempat membuat pengunjuk rasa kesal dan sempat terlibat aksi dorong dengan aparat kepolisian di depan pin-

tesebut tidak ada tendensi politik. “Kami hanya menginginkan Sampang ke depan akan lebih baik. Adapun tuntutan kami selama Bupati K. A. Fannan Hasib meminpin Kabupaten Sampang dalam 100 hari ini, ada beberapa tuntutan yang ingin kami sampaikan. diantaranya pengangkatan Sekda yang tidak prosedural sampai isu mutasi besar-besaran yang terkesan bertele-tele,” ungkapnya.

Selain itu, bencana banjir yang terus terjadi di Kabupaten Sampang sepertinya tidak mendapat respon dan gebrakan dari bupati. “Buruknya kondisi sejumlah infrastruktur yang ada tanpa ada solusi jangka panjang.” tegas M. Rizal.

Masih kata M. Rizal yang juga menjabat ketua Forkamasa, dari tiga tuntutan tersebut,

ia mendesak Bupati Sampang untuk memperjelas program selama 100 hari.

“Bupati Sampang segera proses mutasi para pejabat dengan cara feed and proper test dan transparan, segera berikan solusi atas persoalan banjir yang terus terjadi di Kabupaten Sampang,dan yang terakhir penanganan rusaknya infrastuktur harus diberikan solusi hingga jangka panjang,” ujarnya.

Setelah menyambaikan sejumlah aspirasi isi tuntutan di depan kantor Bupati, tanpa ada perwakilan dari pihak pemkab yang menemui mereka, akhirnya mereka membubarkan diri dengan tertib, tapi mereka mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika Bupati Sampang tidak menindaklanjuti tuntutan mereka.

(Hol)

Diprediksi Banyak Siswa Tidak Bisa Melanjutkan Kuliah SAMPANG - Pada tahun ini, siswa SMA sederajat yang lulus berjumlah 5819 siswa. Namun, yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tidak akan terlalu banyak karena biaya pendidikan di perguruan tinggi terlalu mahal.

Rincan kelulusan siswa kelas akhir se-Kabupaten Sampang, Sekolah Menengah Atas berjumlah 2144 siswa, Madrasah Aliyah berjumlah 2811 siswa, dan Sekolah Menengah Kejuruan berjumlah 864 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui Kabid Kurikulum Abi Kusno mengatakan, jumlah kelulusan tingkat SMA di Kabupaten Sampang mencapai 100 persen, diluar jumlah siswa yang sudah di DO (drop out) yang berjumlah 49.

Siswa yang di DO dan tidak bisa menjadi peserta UN masih diberi kesem-

patan untuk mengikuti ujian susulan melalui sekolah paket C. Siswa kelas akhir yang tidak mengikuti ujian nasional, dari SMA sebanyak 8 siswa, SMK 15 siswa, dan dari MA sebanyak 25 siswa.

Kusno menjelaskan, sekalipun siswa sudah dinyatakan lulus banyak yang belum mendaftar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan sepertinya tidak akan melanjutkan karena terkendala biaya pendidikan.

“Kami tidak bisa memastikan berapa jumlah siswa yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.

Sementara yang melalui undangan dari sekolah menengah atas (SMA 1) ada 78 siswa dan dari SMA Torjun sebanyak 32 siswa selebihnya saya belum tahu karena masih belum ada laporan dari kepala sekolah masing-masing,” ujarnya. (jun)

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

PENDIDIKAN

Tidak Ada Dana Sharing untuk Siswa yang Mengikuti Bidik Misi SAMPANG - Sebanyak 11 siswa dari SMU Negeri 1 Sampang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa melalui beasiswa bidik misi di universitas UTM dan Unej. Mereka rata-rata dari keluarga miskin yang berprestasi dari peringkat 1 sampai 3. Namun, peserta tersebut masih belum tentu diterima karena harus mengikuti ujian di masing-masing universitas.

Kepala SMUN 1 Sampang melaui Guru Bimbingan Konseling (BK) Heny Sulistiawati mengatakan, sebanyak 11 siswa masih berstatus sebagai peserta di universitas negeri seperti di UTM dan Jember, dan rata-rata yang mendaftarkan diri dari keluarga yang tidak mampu dan berprestasi.

“Peserta rata-rata siswa yang tidak mampu dan berprestasi, dan siswa ini tidak ada dana sharing karena

tu kantor Bupati Sampang.

Namun, aksi tidak berlangsung lama karena jumlah aparat kepolisian lebih banyak dari para pengunjuk rasa yang datang.

Menurut M. Rizal, korlap aksi Forkamasa, ia sangat kecewa dengan perlakuan Bupati Sampang K. A. Fannan Hasib yang tidak menemui massa untuk menyampaikan aspiras. Ia mengaku, massa yang dibawa sedikit, tapi mereka mengaku masyarakat Sampang yang juga butuh menyampaikan aspirasi.

“Sudah tidak ditemui bupati, malah kami dihadapkan langsung dengan aparat kepolisian. Hal ini sebagai bukti bahwa Bupati Sampang K. A. Fannan Hasib alergi dengan aspirasi dari rakyat Sampang,” tuturnya.

Ia menegaskan, aksi ter-

BIAYA PENDIDIKAN MAHAL

bentuk bantuannya murni langsung ke siswa yang sudah menjadi mahasiswa, sebagaimana siswa seperti tahun sebelumnya dan Alhamdulillah sampai sekarang untuk siswa di SMA 1 berjalan lancer” ujarnya kepada Koran Madura.

Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang ketika diberitakan beberapa waktu lalu melalui PLT Kasubag Keuangan Saimin mengatakan, kalau untuk mengikuti bidik misi ada kerjasama antara perguruan tinggi dengan dinas pendidikan dan seperti tahun 2012 menggunakan dana sharing melalui pemerintah kabupaten.

"Untuk siswa yang melalui beasiswa bidik misi di Kabupaten Sampang seperti tahun 2012 kemarin, menggunakan dana sharing melalui pemkab" terangnya. (jun)

Penerima BLSM di Pamekasan 86 Persen PAMEKASAN- Penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai salah satu kompensasi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Pamekasan dipastikan berjumlah 86. 397 rumah tangga sasaran (RTS), tersebar di 13 Kecamatan se Pamekasan.

Hal ini diketahui berdasar data di Kantor Pos Pamekasan yang ditunjuk sebagai penyalur dana bantuan tersebut. Jumlah penerima ini sama dengan jumlah penerima beras miskin (Raskin) tahun 2013 yaitu 86. 397.

Dari total penerima itu, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Batumarmar sebanyak 13. 634 RTS, Kecamatan Proppo dengan jumlah penerima sebanyak 10. 974 RTS, disusul Kecamatan Waru, Pegantenan dan Kecamatan Palengaan dengan alokasi 8 ribu RTS lebih. Sedangkan jumlah penerima paling sedikit tercatat Ke-

camatan Galis sebanyak 2.

111 RTS atau lebih sedikit dari Kecamatan Pamekasan (kota) sebanyak 3. 439 RTS. Kepala Kantor Pos Cabang Pamekasan Ade Ahadiyat Senin (24/6) kemarin menjelaskan, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk penerima BLSM ini sudah tiba di Kantor Pos Pamekasan dan direncanakan akan didistribusikan bersamaan dengan pencairan dananya yang direncakan dalam waktu dekat.

Sedangkan pemberitahuannya direncanakan akan disampaikan lebih awal melalui perangkat desa, agar tepat sasaran, karena perangkat desa yang lebih mengetahui kondisi di lapangan saat melakukan pendataan.

Pendistribusian sekaligus pencairan dananya akan dilakukan pihak pos yang direncanakan dipusatkan di masing-masing kecamatan.

Sedangkat aparat desa, akan diminta bantuan untuk men-

garahkan sekaligus mengumpulkan para penerima di kecamatan masing-masing.

Namun jika memungkinkan, pendistribusiannya akan dilaksanakan di desa-desa untuk mendekatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat penerima. Meski demikian, rencana pendistribusian ini masih akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten setempat dengan melibatkan pihak terkait, termasuk aparat kemananan yang rencakanan dalam dua hari ini.

"Kami sudah bertemu pak bupati membicarakan rencana pendistribusian ini. Selanjutnya, kami akan melakukan rapat koordinasi dengan pemkab dan aparat terkait mungkin satu dua hari ini, agar pelaksanaannya bisa lancar dan aman. Termasuk juga akan membicarakan teknis pelaksanaan dan jadwalnya," katanya.

Jika rencana ini disetujui pemkab setempat, pencairan dananya direncakan dimulai

pada 1 Juli mendatang, sesuai rencana pemerintah pusat yang akan mencairkan serentak di seluruh kabupaten se Indonesia pada hari itu.

Sejauh ini, pendistribusian di Jawa Timur baru terlaksana di dua kota yaitu Malang dan Surabaya. Selanjutnya, pencaiaran di 33 kota ibu kota propinsi baru dilaksanakan Selasa, (25/6) hari ini.

Dijelaskan, dana BLSM ini akan dicairkan dua tahap masing-masing sebesar Rp. 300 ribu untuk dua bulan atau Rp. 150 ribu perbulan. Pendistribusian nanti akan dimulai dari kecamatan yang lebih siap, dan ditarget tuntas sebelum lebaran.

Pada saat pendistribusian nanti, para penerima BLSM disyaratkan untuk membawa kartu penduduk atau kartu susunan keluarga (KSK). Hal ini dimaksudkan agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak salah orang.

Sedangkan bagi penerima

BLSM yang sudah lanjut usia, bisa diwakili anggota keluarga yang tercantum dalam KSK, dengan menunjukan surat kuasa. Nama penerima kuasa dianjurkan kepada nama keluarga yang tercantum dalam KSK agar memudahkan petugas pos dalam melakukan verifikasi dan pencocokan pencairan.

Sebab, nama keluarga dalam KSK itu juga tercantum dalam KPS-BLSM, sehingga tidak mencocokan barcode yang ada didalamnya.

Ade Ahadiyat menambahkan, penerima BLSM bisa dialihkan kepada orang lain, manakala penerima yang tercantum dinyatakan sudah bebas dari status miskin atau kaya. Pengalihan ini bisa dilakukan atas rekomendasi kepala desa, melalui kecamatan, namun bukan memasukan usulan baru. Sebab dana yang tersedia sudah ditetapkan pemerintah atas persetujuan DPR. (uzi/muj)

BANGKALAN

7

SELASA 25 JUNI 2013 NO.0145 | TAHUN II

Komisi C Datangi Kementrian ESDM BANGKALAN - Mendapat jatah Partisipating Interest (PI) yang lebih rendah dibanding Pemerintah Provinsi, komisi C DPRD Bangkalan menilai pembagian tersebut menyalahi Undang-Undang. Akibatnya, komisi C mendatangi Kementrian ESDM dan kantor Pertamina pusat sebagai bentuk protes dan untuk menuntut perubahan pembagian PI. Menurut komisi C DPRD Bangkalan, Pemkab Bangkalan seharusnya mendapat jatah yang lebih besar dibandingkan Pemprov Jatim. Sebab Bangkalan sebagai pemilik titik eksplorasi migas. Sebelumnya, Vice President and General Manager Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), Bambang Kardono menyatakan bahwa pembagian persentase PI untuk Pemkab Bangkalan dan Pemrov Jatim sebesar 10 persen.

“10 persen ya, dengan rincian untuk Pemprov Jatim sebesar 53 persen dan untuk Pemkab Bangkalan lebih rendah 6 persen yakni 47 persen,” jelasnya beberapa waktu lalu saat melakukan kunjungan ke Bangkalan.

Menyikapi hal tersebut, komisi C DPRD Bangkalan menyayangkan pembagian PI eksploitasi migas blok WMO (West Madura Offshore) yang memberi jatah Pemkab Bangkalan lebih rendah daripada Pemprov.

Dihubungi melalui selulernya, Senin (24/6), salah satu anggota komisi C DPRD Bangkalan Mahmudi mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mengupayakan perubahan pembagian PI tersebut.

“Saat ini komisi C sedang melakukan kunjungan ke Pertamina dan besok akan melanjutkan kunjungan ke Kementrian ESDM. Itu dilaku-

kan terkait dengan PI Blok Migas WMO antara Pemkab dan Pemprov yang kami nilai timpang,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengelola hasil sumberdaya alam.

Selain itu, pihaknya meminta agar PHE (Pertamina Hulu Energi) membuat kantor perwakilan di daerah agar komunikasi dengan pemerintah setempat lebih intensif.

“Tadi saya ketemu dengan Dirjen migas, menanyakan itu. Dirjen migas belum bisa menjawab dan masih butuh waktu untuk kordinasi dengan Menteri ESDM, SKK Migas, dan lainnya,” papar Mahmudi.

Sesuai aturan, lanjut Mahmudi, untuk eksploitasi migas yang jaraknya 0-4 mil dari daratan hak kelola ada di kabupaten, Sedangkan 4-12 mil ada di pemprov. “Tapi kok bisa ini kita dapat jatah lebih kecil, karenanya kami akan menuntut hal itu,” imbuhnya.

Ditanya apakah komisi c akan menentukan angka atas bagi hasil itu. Mahmudi mengatakan bahwa hal itu tidak akan dilakukannya. Baginya target Komisi C hanya menuntut perubahan persentase PI. Terkait angka, pihaknya akan menyerahkan langsung pada pihak yang berwenang menentukan hal tersebut asalkan angka persentase PI Kabupaten Bangkalan lebih tinggi dibandingkan Pemprov Jatim. (dn/rah)

amin/koran madura

DITANAMI POHON PISANG: Jalan yang rusak ditanami pohon pisang oleh warga desa Bilaporah dan Jeddih sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.

AKSES TRANSPORTASI

Warga Menanam Pohon di Jalan yang Rusak

BANGKALAN - Rusaknya ruas jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Bangkalan dikeluhkan warga. Sebab, para pengendara diharuskan ekstra hati-hati dalam melajukan kendaraannya. Terutama, pengguna sepeda motor. Di samping banyak genangan air dan berlubang, jalan Kabupaten tersebut sangat licin terutama setelah turun hujan.

Sebab itulah, di ruas jalan yang rusak ditanami pohon oleh warga.

Kondisi jalan yang rusak itu dikeluhkan warga desa Bilaporah dan Jeddih. Mereka mendesak pemerintah setempat segera mengambil langkah konkrit dengan memperbaiki jalan yang rusak parah tersebut. Sebab sebagian jalan tersebut kini

ditanami pohon pisang sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah.

Syaifullah (45), warga Desa Bilaporah, Kecamatan Socah mengatakan jika hujan turun dengan kondisi jalan rusak dan berlubang, sangat menghambat arus lalu lintas. Sebab kawasan tersebut akan tergenang air. Jalan yang rusak tersebut merupakan penghubung antara desa Bilaporah dan Jaddih.

Kondisi yang sama juga terjadi jika musim kemarau.

Jalan akan berdebu dan bisa mengganggu kesehatan warga sekitar. Padahal, lanjutnya, jalan sepanjang kurang lebih 12 kilometer yang melintas di tiga desa tersebut juga merupakan penghubung antara tiga kecamatan, yakni Ke-

camatan Socah, Labang, dan Burneh.

Hal senada juga diungkapkan Hasyim (39). Dia mengaku kalau jalan tersebut tergolong baru. Jika musim penghujan, jalan akan tergenang air karena kerusakannya sangat parah. Banyak lubang di jalan tersebut.

Sementara itu, Kepala PU Bina Marga dan Pengairan, Taufan Zariansyah mengatakan SPK (Surat Perintah Kerja) sudah turun akhir Mei. Namun masih terkendala proses lelang LPSE. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar, karena permasalahan jalan di dua desa itu sudah tertangani.

Dia menjelaskan rusaknya jalan tersebut karena seringnya dilewati truk pen-

gangkut bedel yang melebihi tonase. Menurutnya, usia jalan tidak akan lama kendati nantinya akan diperbaiki apabila truk yang melintas tetap melebihi tonase. Sehingga kondisi jalan tidak akan bertahan lama.

“Perlu diketahui jalan di sana (Jaddih – Bilaporah) dilalui truk pengangkut pedel yang notabene melebihi tonase. Kalau nanti jalannya sudah bagus, dilewati dengan truk yang sama akan rusak lagi. Protes lagi,” ujarnya.

Taufan menambahkan anggaran perbaikan jalan itu dianggarkan sebesar Rp 2,2 miliar sudah tersedia melalui DAK dan DAUM 2013. Bentuk perbaikannya, kontruksinya meliputi hotmix dan tambal sulam. (ori/rah)

KOMPENSASI

Warga Miskin Tidak Menikmati BLSM BANGKALAN – Hingga Senin (24/6) masyarakat miskin di Bangkalan belum menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dijanjikan oleh pemerintah. BLSM merupakan dana kompensasi pencabutan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sedangkan harga

barang-barang kebutuhan pokok sudah melonjak drastis.

“Yang saya tahu, kalau di kota-kota besar sudah ada yang menerima BLSM itu.

Entah kapan masyarakat miskin (maskin) di sini belum mendapatkan bantuan tersebut,” kata salah satu warga

desa Banyuajuh, Nikmah (39) yang dulunya pernah menerima bantuan langsung tunai (BLT).

Dirinya mengaku tidak tahu mekanisme penerimaan kompensasi yang akan diberikan oleh pemerintah tersebut, apakah datanya masih diambil dari penerima Bantu-

an Langsung Tunai (BLT) atau mendata ulang.

Akan tetapi, jika melihat dari BLSM yang diberitakan oleh media. BLSM dibagikan kepada maskin melalui kantor pos yang ada di setiap kota dan kecamatan, sesuai dengan data penerima BLT dahulu. (ori/rah)

PERSIDANGAN

Sebab Lalai, Pengemudi Terancam 5 Tahun Penjara BANGKALAN – Karena lalai saat berkendaraan, seorang pengemudi mobil Avanza Aziz 48 tahun terancam 5 tahun penjara.

Akibat kelalaian tersebut, seorang pengendara motor dengan jenis Kawasaki Ninja meninggal di tempat kejadian. Sedangkan motor mewah yang dikendarainya ringsek hingga tak berbentuk.

Kronologisnya, kecelakaan antara sepeda motor dan sebuah mobil itu terjadi di jalan Raya Desa Galis Kecamatan Galis Bangkalan pada Rabu (6/3)

sore lalu sekitar pukul 16.00 WIB. Kecelakaan tersebut bermula saat motor Kawasaki Ninja warna putih dengan nopol M 6696 NK yang dikendarai oleh Zainullah (30), seorang pegawai negeri sipil warga Desa Gunung Maddah Sampang melaju dari arah timur dengan kencangnya.

Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), motor yang dikendarainya berjalan terlalu ke kanan karena ingin mendahului kendaraan lain yang ada di depannya. Pada saat bersamaan melintas Toyota Avanza

Nopol L 156 X yang dikendarai oleh Azis warga Desa

pengendara didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 310 ayat 4 UndangUndang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Badung Propo Pamekasan.

Karena jarak terlalu dekat

maka benturan keras tidak bisa dihindarkan. Akibat luka yang cukup serius di bagian kepala, korban langsung tewas ditempat.

Azis selaku pengendara didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 310 ayat 4 UndangUndang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat atau meninggal diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. (dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

RUSAK PARAH: Kondisi motor ninja milik korban Zainullah (30), seorang pegawai negeri sipil warga Desa Gunung Maddah Sampang rusak parah dan saat ini diamankan oleh Polisi Lalu lintas.

doni heriyanto/koran madura

PEDAGANG: Tampak salah satu pedagang bahan kebutuhan pokok (sembako) di pasar tradisional Ki Lemah Duwur Bangkalan.

DAMPAK BBM NAIK

Kenaikan Harga Sembako Semakin Tak Terbendung BANGKALAN - Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok (sembako) di Kabupaten Bangkalan, mengalami lonjakan harga yang signifikan setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dari pantauan Koran Madura di pasar tradisional Ki Lemah Duwur Bangkalan, harga lombok kecil naik Rp 20.000 dari harga Rp 20.000 menjadi Rp 40.000 per/kg.

Selain cabe kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah yang awalnya Rp 20.000 menjadi Rp 22.000 per/kg.

Harga wortel naik dari harga Rp 8000 menjadi Rp 10.000 per/kg serta harga telur melonjak menjadi Rp 19.000 atau naik Rp. 3000 per/kg dari harga sebelumnya yang Rp 16000.

Salah satu pedagang sembako, Siti Rachmawati (50) mengatakan harga kebutuhan pokok tidak dapat terbendung pasca kenaikan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok ini cukup variatif. Karena tidak semua kebutuhan mengalami lonjakan harga dan hanya terjadi pada bahan-bahan tert-

entu.

"Ya beginilah, BBM naik harga juga ikut naik," ujar pedang yang mengaku telah 10 tahun berjualan sembako.

Naiknya harga kebutuhan pokok, kata wanita asal Sampang ini, sangat berpengaruh terhadap omzet penjualan.

Karena daya beli masyarakat cenderung menurun. Biasanya masyarakat membeli kebutuhan sebanyak 1 kilo, kadang hanya setengah kilo bahkan ada yang membeli seperempat saja. "Ya, kami rugi, omset menurut karena pelanggan berkurang," tuturnya.

Sementara itu salah seorang ibu rumah tangga Deasy Amelia Ulfa (24) mengaku kenaikan harga kebutuhan pokok sangat memberatkan.

Deasy berharap pemerintah bisa menanggulangi menaikkan harga kebutuhan pokok agar beban biaya hidup tidak semakin sulit.

"Hidup ini semakin sulit akibat semua kebutuhan mahal," kata ibu muda yang mengaku memiliki satu anak ini.

Kenaikan Harga Sembako Sementara itu, kenai-

kan harga barang kebutuhan pokok terjadi sejumlah pasar, antara lain di Pasar Ki Lemah Duwur dan Pasar Kamal.

Subaidah (35), warga Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, salah satu penjual di pasar Kamal menuturkan, bawang merah saat ini harganya melonjak dari Rp 20 ribu menjadi Rp 26 ribu per kilo.

“Padahal ini belum bulan puasa. Nanti kalau sudah masuk bulan puasa, pasti naik lagi, biasanya kan begitu setiap tahun. Apalagi, saat ini dibarengi harga BBM,” ungkapnya.

Dia menambahkan harga kelapa yang sudah diparut kini Rp 7.000/biji, semula hanya Rp 5.000/biji. Adapun beras kualitas biasa menjadi Rp 8.000/kg, biasanya Rp 7.300/Kg. Sementara kenaikan tertinggi terjadi pada cabe rawit dengan kenaikan mencapai Rp 40.000 dengan kualitas baik.

“Untuk telur ayam harganya mencapai Rp 19.000 perkilo dari harga awal Rp 16.000. Sedangkan cabe merah kenaikannya menjadi Rp 20 ribu dari Rp 13.000, ” ucapnya. (ori/dn/rah)

8

MATARAMAN

SELASA 25 JUNI 2013 NO. 0145 TAHUN II

JELANG PILGUB JATIM

PKB Belum Bahas Peralihan Dukungan Suara Khofifah Jombang - Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum membahas peralihan dukungan suara karena yakin Khofifah akan lolos dan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2013.

"Kami optimistis KPU akan meloloskan dan bertindak objektif soal Khofifah dan permasalahan dukungan dualisme dua partai nonparlemen," kata Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar ditemui dalam acara pembukaan Jambore Nasional "Perkemahan Wirakarya Maarif NU Nasional (Perwimanas)" di bumi perkemahan Ponpes Babussalam Jombang, Jawa Timur, Senin.

Ia mengatakan sampai saat ini memang belum membahas sikap partai jika Khofifah tidak lolos terkait dengan dukungan ganda antara Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Pihaknya masih meyakinkan calon gubernur yang diusungnya itu akan bisa bertarung dalam Pilkada Jatim 29 Agustus mendatang. Saat ini, masih menunggu keputusan pasti dari KPU tentang dukungan.

Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur meminta kedua pasangan calon yaitu tim dari Khofifah dan Soekarwo untuk memperbaiki syarat dukungan terkait dengan dukungan ganda dari dua partai non-parlemen kepada dua pasangan berbeda

tersebut.

Ketua KPU Jatim Andry Dewanto menegaskan memberi batasan waktu pada dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur ini untuk memperbaiki syarat dukungan hingga akhir masa perbaikan syarat pencalonan pada 16 Juni lalu.

Sementara, Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berencana memperkarakan masalah dukungan ganda PPNUI dan PK dalam pencalonan Pemilihan Gubernur Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain menggugat ke MK, tim sukses Khofifah juga berencana melaporkan KPU Jawa Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika sampai namanya dicoret sebagai peserta Pemilihan Gubernur Jatim.

Khofifah mengaku sudah ada tim tersendiri yang konsentrasi menyusun aduan ke MK tersebut. Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan tersebut saat ini terus fokus sosialisasi terkait pencalonannya.

Ia juga optimistis akan tetap bisa ikut Pilkada. Ia menegaskan tetap akan turun ke bawah untuk menggalang dukungan.

Bahkan dari survei terakhir, dirinya yang bergandengan dengan mantan Kapolda Jatim Herman Sumawiredja mengungguli kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur lainnya. (ant/mk)

Harga Sejumlah Bahan Pokok Naik Bojonegoro- Harga sejumlah bahan pokok di Bojonegoro, Jawa Timur, mulai naik cukup berarti pada pekan ini menyusul kenaikan harga bakar minyak.

KASUS SYIAH

NKRI Tercoreng Kasus Syiah Jombang - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Sirodj mengadakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tercoreng dengan kasus pengusiran warga Syiah yang tinggal di Madura.

"Ini kasus memalukan, NKRI menjadi tercoreng. Pemerintah tidak berwibawa menghadapi kasus ini," katanya saat ditemui di pembukaan Jambore Nasional "Perkemahan Wirakarya Maarif NU Nasional (Perwimanas)" di bumi perkemahan Ponpes Babussalam, Kalibening, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Senin.

Ia mengaku menyesalkan dengan pengusiran warga Syiah dari tempat mereka tinggal selama ini. Mereka sudah meninggalkan rumah dan ditampung di tempat penampungan, tapi hanya karena pengaruh dari oknum-oknum tertentu, mereka diusir dari tempat itu.

Padahal, selama ini warga Indonesia dikenal dengan perilakunya yang baik. Bahkan, di Madura khususya Sampang, banyak warga Nahdlatul Ulama. Di organisasi ini tidak pernah dikenal ajaran yang merugikan orang lain.

"NU mengajarkan prinsipprinsip tasamuh dan tidak ada ajaran mengusir. Bahkan, di sana (Sampang) toleransi cukup terjaga. Ada sekitar 20 gereja berdiri di sana," katanya mengungkapkan.

Pihaknya khawatir masalah pengusiran paksa warga Syiah ini menjadi citra yang buruk bagi warga di Indonesia terutama muslim.

Terlebih lagi, jika sampai didengar sampai di luar negeri, tentunya akan menjadi citra buruk.

Ia juga meminta, warga Syiah

aguk sudarmojo/ant

JALAN BETON COR. Sejumlah kendaraan melintas di jalan raya di Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jatim. Pembangunan jalan raya dengan sistem beton cor Bojonegoro-Padangan sepanjang 11 kilometer dengan dana Rp130 miliar, juga Padangan-Ngawi sepanjang 10,6 kilometer Rp140 miliar dari APBN itu dijadwalkan selesai tahun 2014.

diperlakukan dengan lebih manusiawi lagi. Terlebih lagi, relokasi itu dilakukan tidak permanen dan hanya bersifat sementara, tanpa ada kejelasan lebih lanjut tentang nasib mereka.

"Ini tentunya memerlukan proses dan waktu yang panjang.

Kami berharap, masing-masing sadar dan bisa ada jalan keluar," katanya.

Sebanyak 162 warga Syiah direlokasi ke Rumah Susun (Rusun) Puspa Agro, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo setelah sebelumnya mereka tinggal di Gelanggang Olah Raga (GOR) Sampang pada awal pekan lalu.

Namun, Gubernur Jawa Timur Soekarwo membantah tudingan adanya pengusiran paksa para pengungsi Syiah dari Gelanggang Olah Raga (GOR) Sampang ke lokasi penampungan di Sidoarjo, tersebut. Ia beralasan, relokasi itu atas permintaan warga sendiri melalui Iklil, salah satu tokoh Syiah yang ingin mencari kehidupan lebih manusiawi.

Dalam permintaan itu, Soekarwo mengatakan jika warga Syiah menginginkan suatu kehidupan keluarga yang normal. Ia menyebut, berada di GOR Sampang sebagai pengungsi tentu kehidupan tidak berjalan normal.

Padahal, pada prinsipnya suatu keluarga yang normal terdapat rumah, tempat tidur, maupun tempat mengaji.

Namun, pihaknya juga belum bisa memastikan sampai kapan warga akan tinggal di tempat baru itu. Untuk saat ini, masalah tempat tinggal termasuk logistik masih dibantu pemerintah. (ant/ mk)

Seorang pedagang pracangan di Pasar Besar Bojonegoro Ny. Mashuri, Senin, mengatakan kenaikan harga beras, gula, dan minyak curah lebih banyak dipengaruhi kenaikan harga BBM, namun kenaikan harga telur lebih banyak dipengaruhi pasokan dari daerah penghasil Blitar.

"Kalau pasokan telur ke Bojonegoro berkurang karena ada permintaan telur dari luar Jawa, harga telur akan naik," jelasnya.

Ia menyebutkan harga telur saat ini naik menjadi Rp18.000/kilogram, yang semula sehari lalu Rp17.000/ kilogram, karena permintaan telur dari luar Pulau Jawa ke daerah penghasil Blitar cukup tinggi.

"Kalau permintaan telur ke Pulau Jawa menurun harga telur juga akan ikut turun," jelasnya.

Sementara itu, data di Pasar Besar dan Pasar Banjarjo, harga beras kualitas premium panenan baru yang semula Rp7.000/kilogram naik menjadi Rp7.300/kilogram. Beras jatah warga miskin yang semula Rp6.300/ kilogram, naik menjadi Rp6.500/kilogram.

Namun, menurut seorang pedagang beras lainnya Ny. Waris, harga beras kualitas super tidak ada perubahan tetap stabil berkisar Rp8.000-Rp9.500/kilogram.

"Harga beras super belum naik. Ya kemungkinan karena masih produksi lama," jelas Ny. Waris.

Sementara itu, harga gula

yang semula Rp10.000/kilogram naik menjadi Rp11.000/ kilogram dan harga minyak curah yang semula Rp9.500/ kilogram naik menjadi Rp10.000/kilogram.

Seorang pedagang beras di Pasar Banjarjo, Kecamatan Kota Bojonegoro Sakip menambahkan naiknya BBM akan banyak mempengaruhi harga bahan pokok lainnya yang kemungkinan juga akan naik dengan pertimbangnya naiknya ongkos angkut kendaraan.

Ia menyebutkan kendaraan truk pengangkut beras ke Blitar yang biasanya Rp700 ribu, setelah BBM naik juga ikut naik menjadi Rp800 ribu.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bojonegoro Bambang Suharno menilai kenaikan sejumlah bahan pokok menyusul kenaikan BBM masih dalam batas kewajaran.

"Kenaikan sejumlah bahan pokok masih dalam batas kewajaran. Apalagi stok sejumlah bahan pokok menjelang Puasa Ramadhan juga mencukupi," jelasnya.

Cabai Harga cabai rawit merah di Bojonegoro, Jatim, Senin, Rp45 ribu/kilogram disebabkan berkurangnya pasokan dari daerah penghasil, padahal empat hari lalu hanya Rp20 ribu/kilogram.

"Pedagang cabai kesulitan memperoleh cabai rawit merah, sebab di kebun petani

banyak yang rusak diserang hama penyakit 'patek'," kata pedagang cabai di Pasar Besar Bojonegoro Warsini (37).

Ia menjelaskan pasokan cabai rawit merah biasanya dari Pare Kediri juga produk lokal Bojonegoro dan Tuban yang dibawa pedagang dua kuintal per hari.

Namun, katanya, serangan "patek" mengakibatkan cabai petani di Pare Kediri, juga lokal Bojonegoro dan Tuban, banyak yang rusak.

"Pasokan cabai rawit merah tetap ada dari Madura dengan jumlah terbatas hanya berkisar 30-50 kilogram/ hari. Pasokan masih harus dibagi dengan pedagang cabai lain," jelasnya.

Seorang pedagang pracangan di pasar setempat Nyonya Bambang mengaku hari Senin tidak memperoleh jatah cabai rawit merah karena pasokan dari Madura jumlahnya terbatas.

Sementara itu, seorang pedagang cabai lainnya di pasar setempat Nyonya Tulus Widodo mengaku hanya memiliki stok cabai rawit merah tidak lebih 10 kilogram, yang biasanya stoknya bisa mencapai 50 kilogram/ hari.

"Tapi pedagang lebih senang kalau cabai rawit merah stoknya sedikit, sebab bisa cepat habis, sehingga tidak ada risiko rusak," jelas Warsini.

Menurut Warsini, terhentinya pasokan cabai rawit merah dari Pare Kedir menyebabkan harga cabai rawit merah naik sekitar Rp5.000/ kilogram setiap hari.

Selain itu, lanjutnya, naiknya harga cabai rawit merah juga diikuti naiknya harga cabai rawit kuning menjadi

Rp28.000/kilogram yang semula Rp18.000/kilogram.

Namun , katanya, harga cabai lompong merah produksi Magetan dan Malang tetap stabil Rp30.000/ kilogram dan cabai lompong hijau Rp17.000/kilogram dan cabai tampar Rp30.000/kilogram.

"Pasokan cabai lompong merah dan hijau termasuk cabai tampar dari daerah penghasil melimpah," ucapnya.

Daging Sementara meski harga ternak sapi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, naik, menyusul kenaikan harga bahan-bakar minyak, namun penjualan dagingnya di pasar-pasar kota setempat masih bertahan antara Rp78 ribu-Rp85 ribu per kilogram.

Sejumlah pedagang daging sapi di Bojonegoro, Senin, mengaku belum ikutikutan menaikkan harga penjualan daging ternak tersebut karena masih perlu melihat perkembangan situasi, termasuk banyaksedikitnya konsumen yang berbelanja.

Seorang pedagang daging sapi di Pasar Kota Bojonegoro, Arik, misalnya, mengaku masih menjual daging sapi kualitas terbaik dengan harga Rp85 ribu/kilogram sama dengan harga sebelum kenaikan BBM. "Saya belum berani menaikkan harga karena masih melihat situasi, meskipun harga sapi di sejumlah pasar sudah naik," kata Arik didampingi bagian pemasok ternak sapi potong, Sumaskan.

Hal senada disampaikan seorang pedagang daging sapi yang berjualan di luar

areal Pasar Kota Bojonegoro, Darkun. Dia belum berani menaikkan harga penjualan daging sapi menyusul kenaikan harga BBM. Ia mengaku tetap menjual daging sapi kualitas terbaik dengan harga Rp78 ribu/ kilogram dan daging sapi yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan bakso dengan harga Rp72 ribu/kilogram.

"Saya masih belum menaikkan harga daging sapi karena masih melihat perkembangan lebih lanjut mengenai harga sapi di tingkat peternak," tutur Darkun.

Meski demikian, baik Arik maupun Darkun membenarkan kemungkinan para pedagang daging sapi akan menaikkan harga dengan pertimbangan penjualan ternak sapi juga sudah mulai naik.

"Kenaikan harga daging sapi nanti paling tidak sekitar Rp5.000/kilogram dari harga selama ini," tandas Arik.

Menurut Sumaskan, harga sapi hidup di sejumlah pasar, antara lain, Pasar Sapi di Kecamatan Padangan, Kota Bojonegoro, Jatirogo Tuban, Babat, Lamongan, mulai naik sekitar Rp2.000/ kilogram menyusul kenaikan harga BBM. Ia menyebutkan harga sapi hidup yang semula Rp70 ribu/kilogram naik menjadi Rp72 ribu/kilogram dengan alasan biaya pengangkutan ternak tersebut juga naik.

"Kenaikan harga ternak sapi siap potong di sejumlah pasar rata-rata sekitar Rp2.000/kilogram.

Itupun masih ada pedagang sapi yang minta naiknya lebih tinggi lagi," jelas Sumarkan. (ant/mk)

BLSM

Pemkab Berencana Bentuk Tim Pengawas BLSM B o j o n e g o ro - Pemkab Bojonegoro, Jatim, berencana membentuk tim pengawas penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp300 ribu/KK/dua bulan bagi 118.354 kepala keluarga (KK).

Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono, Senin mengatakan, tim pengawas penyaluran BLSM menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)

yang dibentuk di kecamatan yaitu forum penanganan pengaduan masyarakat (FPPM).

Selain itu, katanya, pengawasan penyaluran BLSM juga dilakukan melalui Pos Pengaduan Masyarakat (Posdumas) di tingkat desa. Tim pengawas di tingkat desa dan kecamatan itu yang akan melakukan pengawasan dan memroses kalau menemukan ada warga kaya yang menerima BLSM.

"Tim pengawas kemudian memroses temuan itu dengan cara meneruskan ke kantor pos dan ke pemkab untuk proses verifikasi," jelas Adi, ketika ditemui di Kantor Pos setempat untuk mengkoordinasikan proses penyaluran BLSM. Sesuai data temuan tim pengawas itu, menurut dia pemkab akan meneruskan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk verifikasi.

"Pada tahap pertama ini penyaluran BLSM selama

Tim pengawas kemudian memroses temuan itu dengan cara meneruskan ke kantor pos dan ke pemkab untuk proses verifikasi

Adi Witjaksono

Plt Kepala Disnakertransos Bojonegoro

dua bulan. Polanya pembayaran BLSM akan dilakukan di sejumlah titik agar bisa berjalan lancar," tutur Manajer Cabang Operasi (MCO) Kantor Pos Bojonegoro Budi Pekerti.

Namun, baik Budi maupun Adi mengaku sama-sama belum menerima kartu BLSM dari Kemensos yang harus dibagikan kepada warga penerima.

"Mengenai data warga penerima BLSM sebanyak 118.354 kepala keluarga

(KK) kami terima dari Kemensos. Tapi kalau kartu BLSM yang belum. Sesuai informasi hari ini kartu BLSM mulai didistribusikan keseluruh Indonesia," ujar Budi.

Ditanya bagaimana pola penentuan warga yang menerima BLSM, Adi mengaku tidak tahu, sebab data warga yang menerima BLSM yang menentukan Kemensos.

"Kami kurang tahu data warga penerima BLSM itu

mengacu data yang mana," ucap Adi. Yang jelas, kata dia, pihaknya menerima pemberitahuan dari Pemprov Jatim mengenai adanya bantuan BLSM dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Jumat (21/6).

"Rencananya sosialisasi mengenai rencana penyaluran BLSM akan kami lakukan dengan mengumpulkan seluruh camat, Selasa (25/6)," tukas Adi. (ant/mk)

MATARAMAN

9

SELASA 25 JUNI 2013 NO.0145 | TAHUN II

ant/indrianto eko suwarso

TARIF ANGKUTAN UMUM: Angkutan umum menunggu penumpang di Terminal Depok, Jawa Barat, Minggu (23/6). Organisasi Angkutan Darat (Organda) kota Depok memberlakukan kenaikan tarif sementara bagi angkutan umum berkisar Rp. 500 - Rp. 1.000, sambil menunggu keputusan resmi Pemkot Depok.

Pemkab Mediasi Konflik Tambang Emas TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur berencana memediasi konflik antara warga dengan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), terkait aktivitas eksplorasi tambang emas di Desa Sumberbening, Kecamatan Dongko.

Kabid Pertambangan, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Koperindagtamben) Kabupaten Trenggalek, Priaji Antono, Senin mengatakan pihaknya siap untuk mempertemukan warga Desa Sumberbening dengan Bupati

guna mendapatkan penjelasan langsung mengenai aktifitas PT SMN. “Kami sudah mengagendakan untuk pertemuan itu, hal ini sesuai dengan permintaan warga untuk berdialog dengan kepala Pak Bupati, kami berharap mereka bisa mendapat-

DANA KOMPENSASI

Selain BLSM, rapat koordinasi itu juga membahas kebijakan penambahan kuota bantuan raskin (beras untuk warga miskin), program keluarga harapan (PKH), serta beasiswa untuk siswa miskin tingkat SD, SMP dan SMA,”

Yumar

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Tulungagung “Persiapan sudah dilakukan, tinggal sosialisasi, baru kemudian dilakukan pembagian serentak 1 Juli,” jelasnya.

Endro menyebut, jumlah keluarga miskin yang dipastikan bakal menerima BLSM di Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 57.215 KK, sementara di Kabupaten Trenggalek sebanyak 55.527 KK. Mereka diproyeksikan menerima dana BLSM tiap bulan, hingga empat bulan ke depan. “Program ini dijadwalkan berakhir 22 Desember nanti,” terangnya.

san warga Desa Sumberbening, Sabtu (22/6) merupakan bentuk kekhawatiran yang berlebihan terhadap rencana pengeboran PT SMN. Kata dia, warga banyak yang mengira eksplorasi tersebut adalah proses penambangan secara besar-besaran, padahal yang dilakukan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) itu masih sebatas meneliti kandungan emas.

“Memang benar bahwa pengeboran itu mencapai ratusan meter, tapi bukan eksploitasi. Jadi belum bisa di-

pastikan apakah lokasi yang dieksplorasi itu layak untuk dieksploitasi,” imbuhnya.

Dinas Koperindagtamben meminta, warga Desa Sumberbening untuk tidak terlalu khawatir dengan aktifitas PT SMN, karena proses pengeboran dipastikan tidak membahayakan terhadap warga maupun lingkungan.

Menurutnya, proses semacam ini telah dilakukan di beberapa lokasi di Trenggalek, warga yang ada di sekitar lokasi pengeboran tidak ada yang mengajukan protes

maupun keberatan.

Anak perusahaan “Arc Exploration” tersebut juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat apabila dilakukan proses penambangan emas.

“Jadi PT SMN sangat terbuka, apabila masyarakat membutuhkan pekerjaan juga akan difasilitasi, selain itu mereka juga terbuka untuk diawasi,” kata Priaji.

Lebih lanjut Priaji menjelaskan, PT Sumber Mineral Nusantara telah memiliki izin resmi untuk melakukan ek-

splorasi sejak tahun 2005, dengan total luas konsesi yang diberikan pemerintah mencapai 30.000 hektare.

Sebelumnya, ratusan warga Desa Sumberbening Kecamatan Dongko memblokade jalan masuk menuju lokasi eksplorasi PT SMN, selain itu warga juga menyegel alat berat yang akan digunakan untuk proses pengeboran.

Masyarakat khawatir, aktifitas perusahaan tersebut dapat membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan di desanya. (ant/rah)

INDUSTRI

Pembagian BLSM Mulai 1 Juli TULUNGAGUNG - PT Pos Indonesia akan membagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, Jawa Timur, serentak mulai 1 Juli 2013.

Kepastian itu disampaikan Kepala PT Pos Indonesia Cabang Tulungagung, Endro Sumartono, Senin, menanggapi keterlambatan pembagian BLSM di daerah tersebut dibanding kota-kota besar lain yang telah memulai penyaluran sejak 22 Juni.

kan pemahaman,” katanya.

Rencana pertemuan dengan bupati itu juga untuk meredam gejolak di masyarakat agar tidak terjadi aksi brutal yang menjurus pada tindakan kriminalitas.

“Kami tidak ingin peristiwa di Bima terjadi di Trenggalek.

Makanya ke depan kami juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada sekitar lokasi eksplorasi, kami yakin dengan dialog tersebut warga bisa mengerti,” ujarnya.

Priaji menambahkan, protes yang dilakukan ratu-

Dijelaskan Endro, surat pemberitahuan bagi penerima BLSM akan diantarkan ke semua keluarga pemegang kartu perlindungan sosial (KPS, kartu bagi penerima BSLM).

Pengirimkan surat itu sendiri melibatkan petugas pengantar dari PT Pos Indonesia dan pamong desa atau pejabat kelurahan.

Untuk penerima BLSM usia lanjut, kata Endro, teknis pengambilan bantuan bisa diwakilkan kepada salah seorang anggota keluarganya atau pihak yang ditunjuk mewakili, dengan syarat menunjukkan KTP penerima serta kartu keluarga.

“Itu sebenarnya bukan keharusan tetapi opsi. Jadi, bisa saja anggota keluarganya mengambilkan dana BLSM, dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga,” jelasnya.

Sementara itu, rapat koordinasi pembagian BLSM telah dilakukan Pemkab Tulungagung bersama instansi dan jajaran terkait di aula kantor pemda setempat.

Belum ada penjelasan secara rinci hasil rapat koordinasi yang melibatkan unsur pemerintahan, kepolisian, TNI, PT Pos Indonesia, BPS, hingga Perum Bulog Subdivre Tulungagung tersebut.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Sosnakertrans) Kabupaten Tulungagung, Yumar mengatakan, rapat koordinasi membahas rencana penambahan kuota di empat jenis bantuan untuk masyarakat dan keluarga miskin.

“Selain BLSM, rapat koordinasi itu juga membahas kebijakan penambahan kuota bantuan raskin (beras untuk warga miskin), program keluarga harapan (PKH), serta beasiswa untuk siswa miskin tingkat SD, SMP dan SMA,” kata Yumar. (ant/rah)

Pemkab Jadikan Selatan Lamongan Kawasan Industri Baru Lamongan - Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, akan menjadikan wilayah selatan sebagai kawasan industri baru, sebab wilayah pantai utara telah penuh dengan keberadaan investor yang menanamkan modalnya.

Bupati Lamongan Fadeli, Senin mengatakan wilayah pantai utara sudah sejak lama menjadi sasaran in-

vestor dalam menanamkan modalnya, namun kini sudah penuh, sehingga wilayah selatan akan dijadikan alternatif sebagai kawasan industri baru.

“Saat ini sudah ada sejumlah investor yang melirik dan mendirikan pabrik di wilayah selatan, salah satunya sebuah produsen rokok yang padat karya,” ucapnya.

Fadeli berjanji, akan se-

lalu memberikan kemudahan pelayanan bagi investor yang masuk, sebab setiap investasi yang masuk akan membawa kesejahteraan pada masyarakat sekitarnya.

Dia berharap dengan adanya kemudahan dalam menanamkan investasi, penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) bisa meningkat pada tahun depan.

Sementara berdasarkan data Kabupaten Lamongan selama tahun 2012, PMA tercatat mencapai Rp2,6 triliun, dan PMDN tercatat mencapai Rp131 miliar.

“Lamongan memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang luar biasa, dan siap dikelola dan diolah oleh sejumlah investor,” ujarnya.

Seperti halnya potensi produksi padi yang surplus

632.296 ton gabah kering giling atau setara 404.669 ton beras, serta produksi ikan yang mencapai 109.511,97 ton, dan hanya 30 persennya yang diolah.

“Kita yakinkan kepada investror bahwa Lamongan adalah tempat yang bagus untuk berinvestasi, sebab daerahnya kondusif serta nyaman dan aman,” katanya, menegaskan. (ant/mk)

PRODUKSI JERUK TURUN: Seorang buruh tani memanen jeruk jenis baby untuk dikirim ke Semarang dan jakarta dengan harga Rp. 3.000 per kilogram di Desa Selorejo, Malang, Jawa Timur.

ant/ari bowo sucipto

PENOLAKAN RAKYAT

Ampera Protes Wapres Soal Kenaikan Harga BBM MALANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera), Senin, memprotes Wakil Presiden Boediono terkait kebijakan pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak pada akhir pekan lalu.

Meski tidak langsung mendatangi lokasi yang dikunjungi Wakil Presiden (Wapres) di Kantor Pos Besar Malang, puluhan mahasiswa tersebut menyampaikan protesnya di

Balai Kota Malang yang tidak jauh dari kantor pos.

Koordinator aksi Rinda Barmawi mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah menaikkan harga (BBM). “Kami menuntut pemerintah kembali menurunkan harga BBM,” tegas Rinda disela-sela aksi.

Mengenai defisit Pertamina yang membuat APBN jebol, tegasnya, hanyalah kebohongan pemerintah untuk mere-

alisasikan niatnya menaikkan harga BBM. Dalam aksinya itu, selain orasi, mahasiswa juga menuangkan keprihatinannya dengan membawa keranda. Mahasiswa juga menggunakan bedak warna putih sebagai bentuk kekecewaan atas kedatangan Wapres Boediono di Malang.

“Kami menolak kedatangan Wapres, karena kebijakan pemerintahannya telah menyengsarakan rakyat,” ucapnya.

Sementara itu kedatangan Wapres Budiono di kantor pos Malang untuk membagikan kartu BLSM membuat pelayanan di kantor layanan umum itu terganggu. Banyak warga yang datang ke kantor pos, namun akhirnya harus kecewa karena kantor pos tutup.

Salah seorang warga yang berniat mengirim barang lewat jasa kantor pos, Muchlis mengaku kecewa dengan ditutupnya kantor pos tersebut,

karena ada kunjungan Wapres.

“Tidak ada pemberitahuan kalau kantor pos mau tutup, saya sudah datang terpaksa kembali, bahkan saya tidak tahu kalau akan ada Wapres di sini,” ujar Mukhlis.

Sebelum mengunjungi Kantor Pos Besar Malang untuk memantau pelaksanaan penyerahan BLSM tersebut, Wapres membuka Temu Karya Nasional IV PMI di Waduk Selorejo, Kabupaten Malang. (ant/rah)

10

Pemprov Belum Memastikan Domisili Tetap Warga Syiah SURABAYA - Para pengungsi Syi’ah Sampang, Madura, Jawa Timur yang direlokasi ke Puspa Agro Jemundo, Taman, Sepanjang, Sidoarjo, hingga hari ini belum bisa dipastikan, apakah akan kembali pindah ke tempat asal, atau akan dipindah ke tempat lain.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, memastikan yang pasti bahwa penampungan warga Syiah di Sidoarjo ini masih bersifat sementara. Meski banyak pengungsi yang minta dikembalikan ke tempat asal, namun pemerintah provinsi jatim belum berani mengijinkan. Ia berjanji, akan mengembalikan ke tempat semula, jika kondisi di Sampang sudah dipastikan aman.

Oleh sebab itu, sampai saat ini, Pemprov jatim masih terus melakukan pembicaraan dengan para pengungsi, terkait kelanjutan masa depan para pengungsi.

Pemprov Jatim sendiri hingga saat ini masih terus mempersiapkan segala bentuk keperluan pengungsi seperti makanan, minuman yang semuanya telah dikordinasikan dengan Dinsos Jatim. sedangkan untuk pendidikkan anak-anak warga Syiah, masih menjadi agenda pembahasan Pemprov Jatim.

Bahkan Pemprov jatim mempersilakan semua ide gagasan atau masukan dari siapa saja untuk urun rembug terhadap masa depan pendidikan anak- anak dan pelayanan orang tua. Yang jelas saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Wahid institud.”Kita sudah kontak degan wahid institud, yakni dengan Alisa

Wahid dan Yeni Wahid. Kira2 apa yang bisa dilakukan.” Ujar Syaifullah Yusuf.

diterima pengungsi masih simpang siur, ada yang mendapat informasi, bahwa lokasi jemundo tersebut adalah sementara, tetapi ada yang mengatakan beberapa hari.

Ada yang berasumsi seterusnya mengingat pemerintah mulai memikirkan sekolah anak-anak pengusi di sekolah setempat.Pada-

hid, dikhawatikan akan menjadikan bebas psikologis bagi para pengungsi.”tentunya akan berdampak beban psikologis bagi warga Syiah,”ujarnya Meski diakui Alisa Wachid, bahwa tempat penampungan yang di manfaatkan pengungsi Syiah ini lebih baik dari tempat sebelum nya yakni di GOR Sampang, Madura, Na-

i made ardhiangga/koran madura

WABUB JATIM: Gus Ipul Wabub Jatim saat berada dipembukaan Festival Budaya Budha, di PTC Surabaya.

Salah satu pendiri institud Wachid, yang juga putri pertama mantan Presiden Abdurahman Wahid, Alisa Wahid mengatakan, hingga saat ini para pengungsi belum berani untuk membuka barang bawaannya karena belum adanya kepastian apakah mereka akan dipindah lagi. Sebab, informasi yang

hal permintaan pengungsi adalah, kembali ke tempat asal.”karena takut akan dipindah lagi, para pengungsi tidak berani membuka barang-barangnya.”Ungkap Alisa Ketidakpastian kebijakan Pemprov Jatim terkait tempat tinggal pasti bagi pengungsi sampang, Menurut Alisa Wa-

CAWAGUB

mun yang utama dibutuhkan, bukanlah relokasi , melainkan kejelasan antar kedua belah pihak, sehingga konflik perseteruan yang di picu beda madzab ini bisa di selesaikan secara kekeluargaan.

Karena itu di jelaskan Lisa di butuhkan peran semua pihak untuk mencarikan jalan keluar agar pengungsi

Syiah dapat kembali kedaearah asal, termasuk melakukan relokasi.

Seperti dilaporkan sebelumnya, Sebanyak 162 warga Syiah yang sebelum nya menempati di GOR Sampang diminta keluar dari Madura.

Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya kelompok santri dan ulama anti Syiah di dekat lokasi pengungsian menggelar unjuk rasa dan meminta warga Syiah pergi dari desa mereka.

Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono mengatakan, Pengamanan terhadap warga Syiah yang berada di penampungan Rusunawa Puspa Agro, Jemondo, Sidoarjo dan daerah tempat terjadinya konflik di Pamekasan masih mendapat perhatian serius “Untuk pengamanan di Rusun, saya sudah sampaikan ke Kapolres Sidoarjo supaya tetap dilaksanakan pengamanan semaksimal mungkin,” katanya. “Kapolres Sidoarjo dan Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) setempat juga sudah melakukan rapat koordinasi dalam penanganan masalah ini,” sambungnya.

Demikian halnya di Sampang, Kapolda juga memerintahkan untuk melakukan pengamanan ketat guna mengantisipasi segala kemungkinan yang bakal terjadi terkait persoalan tersebut.

“Di Sampang juga masih ada satu kompi personil yang kita siagakan untuk melakukan pengamanan di sana,” imbuh mantan Kakor Brimob Polri tersebut kepada sejumlah wartawan. (mag/kas)

PERGURUAN TINGGI

Rektor Universitas Bhayangkara Digugat SURABAYA - Pemecatan yang dilakukan Rektor Universitas Brawijaya (UB) terhadap Prof Francien H Tomasowa sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) membuat dirinya meradang.

Dinilai tak adil dan ada intervensi, dosen senior ini menggugat Rektor UB, Prof Yogi Sugito ke PTUN Surabaya.

Dosen Bahasa Inggris ini memasukkan gugatan ke PTUN Surabaya pada Senin (24/6) sekitar pukul 09.00 WIB. Ditemui usai pengajuan gugatan, Francien menjelaskan kalau dia menggugat SK pemecatan terhadap dirinya.

Dia menggugat dengan biaya materi sebesar Rp 1000 dan SK itu dicabut. "Dalam gugatan ini saya tak ingin materi.

Yang saya inginkan hanya kebenaran saja. Makanya saya menggugat dengan materi Rp 1000 sebagai tanda kebenaran saja," paparnya kepada Surya di PTUN Surabaya.

Dijelaskan dia, gugatan ini berawal dari perintah Rektorat UB untuk memilih calon dekan yang akan menggantikan Francien, yang habis jabatan pada Agustus mendatang. Menjadi salah seorang panitia, Francien pun melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku. "Seleksi calon ini harus sudah selesai pada 1 Juni lalu. Saya dan panitia lain pun menyelesaikan seleksi calon dekan ini," kata perempuan berusia 65 tahun ini.

Setelah menggelar seleksi, terpilihlah tiga calon dekan yang dirasa kompeten dan bergelar doktor semua.

Namun, ada beberapa pihak yang kurang setuju dengan tiga calon dekan itu. Entah bagaimana caranya, pihak

yang tak setuju ini berusaha memengaruhi rektorat untuk mengeluarkan mosi tak percaya dan SK pemecatan.

Puncaknya, ketika Francien mendapat tugas ke Jepang pada 20-25 Mei lalu, dia sangat terkejut saat di kampusnya bermunculan poster yang menghujat dan meminta dirinya mundur dari dekan. "Saya juga didemo dan digelandang layaknya pencuri pada 29 Mei itu," tegasnya.

Tak berapa lama, muncullah SK pemecatan atas dirinya pada 30 Mei lalu. Tentu saja, dia tak menerima SK itu karena apa yang dilakukan, termasuk seleksi calon dekan, sesuai aturan yang berlaku. "Padahal masa jabatan saya akan berakhir Agustus nanti. Namun tiba-tiba ada SK pemecatan," tambahnya.

Adanya hal ini, membuat dia memilih mengajukan gugatan. Dia menggugat aturan atau undang-undang yang jadi dasar pemecatannya. "Selain itu, ini gugatan sebagai perwujudan good government," tegasnya.

Terpisah, Panitera PTUN Surabaya, Nursyam B. Sudharsono membenarkan, pihaknya memang telah menerima gugatan itu dan tercatat bernomor 110/G/2013/ PTUN.SBY. "Setelah menerima gugatan, maka kami akan segera menunjuk majelis hakimnya," katanya.

Begitu majelis hakim ditunjuk, maka proses sidang yang segera digelar.

Kemungkinan proses sidang akan dimulai minggu depan.

"Setelah majelis hakim ditunjuk, minimal enam hari kemudian ada sidangnya," pungkasnya. (kas)

TRANSPORTASI

Herman Minta Dukungan Polri SURABAYA - Calon Wakil Gubernur Jatim, Herman S Sumawiredja optimis dirinya akan lolos dalam pertarungan Pemilukada 29 Agustus mendatang. Dalam hal itu, Herman mengakui meminta dukungan kepada keluarga atau Putraputri Polri khususnya di Jatim untuk dapat memenangkan pemilihan tersebut.

Ia menjelaskan, meskipun KPU Jatim baru akan menggelar pleno penetapan pasangan calon pada 8-14 Juli 2013 mendatang, termasuk juga terkait permasalahan dualisme parpol (PPNUI dan PK) pendukung pasangan Khofifah-Herman dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dirinya tetap yakin akan lolos. “Saya yakin tetap lolos, karena yang kita jalankan semua sudah penuhi kaidah hukum dan administrasi KPU Jatim. Apa yang harus diperbaiki sudah dilakukan.

Kalau nggak lolos berarti ke-

LINTAS JATIM

SELASA 25 JUNI 2013 NO.0145 | TAHUN II

hendak Allah SWT, yang pasti ada langkah huk u m yang

Calon Wakil Gubernur Jatim akan diambil ke DKPP dan MK,” Senin, (24/6) kemarin.

Sementara itu, Herman juga berharap kepada Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Jatim dan purnawirawan polisi tidak

bersikap netral pada pilgub Jatim 2013. Ini karena mereka mempunyai hak pilih. “Kalau netral itu malah salah, tapi kalau bisa ya dukung saya,” ujar mantan Kapolda Jatim ini.

Dia juga menanggapi mengapa jarang muncul di depan media selama ini dibandingkan Khofifah, karena ada langkah strategi politik terbuka dan tertutup.

“Kalau Ibu Khofifah sudah jelas segmennya. Saya juga punya pendukung tersendiri yang perlu disapa. Saya sering door to door menemui mereka, tapi memang tidak perlu diekspos media,” imbuhnya.

Dia mengkritik sebagai kepala daerah selama ini selalu berpikir sebagai penguasa dan gubernur. Seharusnya, yang benar adalah sebagai administrator dan koordinator pembangunan untuk infrastruktur prioritas, sehingga perekonomian bisa bergerak dengan baik. (mag/kas)

Tarif Bus DAMRI Naik 2 Kali Lipat SURABAYA - Penentuan kenaikan harga Tarif Bus yang hingga saat ini masih belum ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan juga Organisasi Angkutan Darat (Organda) membuat sebagian Angkutan bus melakukan kecurangan.

Ironisnya, fakta dilapangan membuktikan bahwa tarif Bus Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI) yang notabennya merupakan milik Negara, malah telah menaikan tarif secara sepihak.

Tak tanggung-tanggung, harga tarif yang biasanya normal seharga Rp. 5 ribu naik menjadi Rp. 10 ribu atau sebesar 2 kali lipat.

Hal ini diungkapakan, penumpang bus jurusan Terminal Bungurasih- Osowilangun, Nanto, Bahwa tarif bus DAMRI yang biasanya Ia tumpangi seharga Rp. 5 ribu. Saat ini, telah naik menjadi Rp. 10 ribu.

Dipastikan, harga tersebut membuatnya keberatan atau tidak relevan untuk dikenakan kepada penumpang. Pasalnya, kata dia, harga BBM saja tidak naik mencapai 50 persen. Na-

mun, tarif bus malah naik hingga 50 persen." Dari terminal Bungurasih (Purabaya,red) ke terminal Osowilangun biasanya 5 ribu, kini ditarik 10 ribu. Kadang juga ditarik 7 ribu waktu BBM belum naik," katanya, Senin (24/6).

Dia menambahkan, dengan kejadian yang belum mendapat persetujuan dari Pemerintah melalui Organda.

Maka, dipastikan adanya oknum kondektur yang nakal."

Kalau belum dinaikan, berarti ada oknum yang nakal," ungkapnya.

Sementara itu, oknum kondektur Bus DAMRI, Arif Toni, menyatakan, bahwa penarikan tersebut disesuaikan dengan penumpang yang naik.

Meskipun, membawa anakanak, tetap dikenakan biaya."

Tetap kita sama ratakan, meskipun membawa anak," kelitnya.

Masih ditempat yang sama, kenaikan harga juga telah disesuaikan atas naiknya BBM oleh Angkutan Bus Dalam Provinsi (AKDP) jurusan Surabaya- Tuban. Namun,

peningkatan taruf ini juga disesuaikan atas kesadaran penumpang bus. Biasanya, rata-rata tarif dikenakan Rp. 14 ribu dinaikan menjadi Rp. 15 Ribu." Kami memang menaikan seribu rupiah. Akan tetapi, apabila ada penumpang bus yang keberatan kami juga tetap membiarkan membayar Rp. 14 ribu. Meminta kesadaran penumpang saja kami tidak memaksa," tukas Kondektur Bus Moedah, Usman.

Sementara mengenai kejadian tersebut, Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ, Wahd Wahyudi, menuturkan, akibat belum juga turunnya keputusan dari pemerintah, dinas Perhubungan dan Lalu Lntas Jalan Ray, juga belum dapat atau berani memberikan rekomendasi atas kenaikan tarif bus dalam kota, kepada semua perusahaan Oto Bus yang ada di Jawa Timur. Namun, untuk menghindari adanya kerugian yang ditanggung perusahaan Bus, karena BBM dan onderdil juga sudah naik.

Maka, perusahaan Oto

Bus Anatar Kota Dalam Provinsi (AKAP) diperbolehkan untuk menaikan tarifnya. Namun, harus tetap berada dibawah batas atas yang sampai saat ini di berlakukan sambil menunggu keputusan dari pusat turun yang menurut rencana akan turun di minggu ini.“ Kenaikan tarif yang diperbolehkan Dishub harus dibawah batas atas, apabila ada perusahaan yang memberlkukan tarif melebihi batas atas. Maka, perusahaan yang bersangkutan akan dikenakan sangsi tegas. Termasuk oknum-oknum yang bermain. Bahkan, pencabutan ijin trayek,” ungkapnya.

Kebijakan ini, kata dia, berlaku hanya untuk tarif bus Ekonomi saja, untuk Bus non Ekonomi atau patas, tarif yang berlaku, sepenuhnya diberikan kepada pemilik perusahaan dan mekanismenya diserahkan langsung kepada pasar.“ Ini hanya untuk tarif bus ekonomi saja, kalau patas diberikan kewenangannya kepada pemilik,” tukasnya. (mag/kas)

PEMERINTAH KOTA

Terakhir Jadi Wawali, BDH Pamitan SURABAYA – Dihari terakhir sebagai Wakil Walikota (Wawali) Surabaya, Bambang Dwi Hartono (BDH) memanfaatkannya untuk berpamitan kepada seluruh pejabat dan jajaran staf Pemkot Surabaya saat apel pagi Senin (24/6), kemarin. Dirinya juga menyampaikan permintaan maaf kepada semua jajaran apabila ada kesalahan yang pernah dia lakukan.

“Hari ini adalah terakhir kali saya memimpin apel. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama rekan-rekan sekalian, sejak pertama kali saya berkiprah di Pemkot Surabaya hingga sekarang,” kata dia. Senin (24/6).

Dirinya juga berpesan ke seluruh jajaran Pemkot Surabaya, untuk berjuang lebih keras lagi mengabdi kepada masyarakat Surabaya, supaya

kedepannya Surabaya bisa lebih baik lagi. Selain itu perlu komitmen bersama untuk merubah Surabaya. “Mengubah Surabaya itu tidak mudah, karena masyarakat di sini heterogen. Belum lagi problem perkotaan yang kompleks. Perlu kerja keras, dan terbukti berkat komitmen kita bersama, Surabaya bisa berubah,” pesan dia.

Politisi dari partai berlambang Banteng Moncong Putih ini juga meminta restu kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya terkait dengan tanggung jawab besar yang diberikan partai kepadanya, yakni maju sebagai Cagub Jatim Periode 2014-2019 mendatang. “Saya mohon maaf kalau selama ini ada perbuatan yang mungkin tidak berkenan. Saya juga mohon doa restu, karena ada tugas besar

yang harus saya jalankan,” ungkap dia.

Seperti diketahui, karir BDH cukup panjang dilingkungan Pemkot Surabaya.

Pertama kali masuk ke Pemkot Surabaya sebagai Wakil Walikota, tahun 2000. Hasil pemilu multipartai pertama pasca reformasi, tahun 1999, mendampingi Walikota Sunarto Sumoprawiro. Saat itu, Cak Narto dan BDH masih dipilih melalui parlemen.

Tahun 2002, BDH menggantikan Cak Narto sebagai Walikota yang berhalangan tugas karena sakit. Tahun 2005 BDH kembali terpilih sebagai Walikota Surabaya, saat itu BDH dipilih langsung oleh rakyat. Tahun 2010, BDH mendapat tugas dari PDI Perjuangan untuk maju lagi sebagai calon Wakil Walikota. (wan/kas)

mag/koran madura

MENAIKKAN HARGA: Bus DAMRI jurusan Purabaya-Osowilangun yang menaikkan harga tarif dua kali lipat dari tarif sebelumnya.

LINTAS JATIM

11

SELASA 25 JUNI 2013 NO.0145 | TAHUN II

PENDIDIKAN

Hipnotis Tingkatan Penyerapan Pelajaran untuk Siswa

ant/iggoy el fitra

TARI INDANG MASSAL: Penari mementaskan Tarian Indang massal saat pembukaan MTQ Mahasiswa tingkat Nasional di Stadion GOR Agus Salim, Padang, Sumbar. Sekitar 1000-an mahasiswa Universitas Andalas mengikuti Tari Indang Massal untuk memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Jalur Mitra Digeser ke Reguler SURABAYA – Pagu untuk jalur mitra warga atau jalur untuk siswa dari keluarga miskin yang hanya sebesar 5 persen ternyata tidak dipenuhi oleh beberapa sekolah kawasan. Dari 12 sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menjadi SMA kawasan, 6 sekolah pagu mitra warganya tak terpenuhi.

6 sekolah SMA kawasan yang belum tercapai kuota mitra warganya antara lain di SMA Negeri 1, 2, 5, 6, 15, dan 16. Sedangkan untuk SMP kawasan, hanya SMP Negeri 1 Surabaya, sementara 10 SMP kawasan lainnya terpenuhi sesuai kuota sebanyak 5 persen.

Hal ini diungkapkan Humas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dispendik Surabaya, Eko Prasetyaningsih.

Dirinya mengatakan, jika jalur

khusus dalam PPDB tahun ini terdiri atas mitra warga, jalur prestasi, inklusi, dan satu lokasi. Untuk mitra warga kuotanya mencapai 5 persen, sedangkan yang lainnya tidak menyediakan pagu.

Terkait dengan sekolah kawasan yang tidak terpenuhi pagu mitra warganya, dirinya menjelaskan, jika kuota tersebut akan dipenuhi dengan jalur regular. Artinya, pagu mitra warga akan digeser man-

jadi jalur reguler.“Kalau kuota mitra warga ini tidak terpenuhi, pagunya akan digeser melalui jalur reguler melalui cara pemenuhan pagu. Dan hal itu tidak masalah,” ungkap dia. Senin (24/6).

Ketika disinggung apakah ada sanksi bagi sekolah yang kuota mitra warganya tak terpenuhi, dirinya menyatakan, jika hal itu tidak diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).“ Tidak ada masalah dan sebenarnya kami berharap, jalur mitra warga ini dimanfaatkan betul oleh siswa yang merasa kurang mampu. Namun, kalau ternyata mereka tidak mendaftar, itu kan pilihannya mereka,” terangnya.

Sementara itu, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur mitra warga,

Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan mengungkapkan bahwa jalur mitra warga bukan hanya untuk sekolah negeri, tetapi sekolah swasta juga berkewajiban menerima siswa yang tidak mampu seusai dengan kuota yang telah ditentukan, yakni sebesar 5 persen dari pagu awal.

Menurutnya, hal itu sudah diatur ke dalam Perda Kota Surabaya. Namun, dalam Perda itu sendiri tidak mencantumkan sanksi bagi sekolah yang tidak terpenuhi kuota jalur mitra warganya. “Aturan pagu 5 persen itu sudah diatur dalam perda no.16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Surabaya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, SMA Negeri 1 menyediakan pagu

12 siswa melalui mitra warga, namun yang lolos verifikasi hanya 3 siswa. Di SMA Negeri 2 pagunya 19 yang lolos seleksi 9 siswa. SMA Negeri 6 menyediakan kuota 5 persen jalur mitra warga sebanyak 16 kursi, namun yang diterima 13 siswa.

Sementara, di SMA Negeri 5 pagu mitra warga hanya 18 kursi namun yang diterima 5 siswa. Di SMA Negeri 15 yang diterima 9 siswa dari pagu sebanyak 23 kursi. Sementara, SMA Negeri 16 menerima 17 siswa mitra warga, padahal pagunya sebanyak 19.

Untuk SMP kawasan, hanya SMP Negeri 1 yang kuota lima persennya tidak terpenuhi. Dari pagu yang disediakan sebanyak 18 kursi, yang lolos hanya sekitar 9 siswa. (wan/kas)

SURABAYA - Banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa agar mampu menyerap pelajaran dengan baik, salah satunya dengan memanfaatkan alam di bawah sadar atau Hipnotis.

“Ada dua dua fungsi yang dapat dijalankan, Alam sadar berfungsi secara kritis memfilter segala informasi yang akan masuk ke otak, menimbang, memeriksa secara logis, menganalisis dan seterusnya. Sedangkan alam bawah sadar tidak melakukan fungsi itu, di sini juga disimpan program-program dan pola prilaku kita, demikian juga mengatur berbagai fungsi organ tubuh,” tutur Moch Chudzil Chikmat, Narasumber Seminar Nasional Pendidikan Hypnosis for Education yang digelar BEM FMIPA Unesa di Serbaguna Unesa, Kampus Ketintang Surabaya, Minggu (23/6) kemarin.

Menurutnya, tujuan seminar itu untuk memanfaatkan kemampuan alam bawah sadar, agar dapat mensugesti afirmasi, sehingga mempermudah proses pembelajaran pada siswa, secara sederhana bisa disimpulkan pikiran manusia terdiri atas dua fungsi, alam sadar (berpengaruh pada kehidupan kita sekitar 12 %), dan alam bawah sadar (88%). Artinya alam bawah sadar mengelola lebih banyak kehidupan. Ada ahli lain yang membedakan menjadi 3 (sadar, bawah sadar, dan tak sadar).

“Ide mempengaruhi reaksi fisik,” kata Chikmat berulang kali. Maksudnya adalah jika seseorang sering mensugesti orang dengan sebuah ide, hasilnya reaksi fisik dari hipnotis (orang yang dihipnosis).

Seminar nasional ini tidak hanya diisi dengan materi, namun dengan praktik menghipnosis secara langsung. Praktik yang dilakukan oleh peserta terbukti ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Hipnosis

yang mereka lakukan adalah dengan mematahkan sebatang pensil, menduduki perut temannya yang sedang tidur di antara dua kursi, dan masih banyak lagi yang dipraktikkan.

Terkait hasl tersebut, salah satu Univerisitas Negeri di Surabaya, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) siap menjadi pendamping penerapan Kurikulum 2013 yang dimulai Juli mendatang. Hal itu ditandai dengan 240 guru dan dosen yang dilatih untuk pendampingan kurikulum yang dimaksud.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memberikan pembekalan kepada civitas akademika Unesa dalam acara Penyiapan Calon Pendamping Implementasi Kurikulum 2013 di gedung Program Pendidikan Profesi Guru (PPPG) Unesa, Surabaya, Jawa Timur Sabtu (22/6) lalu. Mendikbud memberikan paparannya di hadapan 60 dosen dan 80 mahasiswa S-1, S-2 dan S-3, serta 279 mahasiswa dari Program Pendidikan Profesi Guru yang siap memberikan pendampingan dalam penerapan Kurikulum 2013.

Rektor Unesa, Mukhlas Samani mengatakan, Unesa telah terpilih sebagai perguruan tinggi negeri yang akan mendampingi Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur saat Kurikulum 2013 diterapkan. “Kabupaten tersebut siap melaksanakan kurikulum baru di semua sekolah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” papar rektor.

Sementara M Nuh pun memberikan apresiasinya kepada civitas akademika Unesa. “Terima kasih dan penghargaan kepada Unesa karena Unesa sudah siap pasukan tempur untuk memberikan pendampingan pada saat kurikulum baru nanti diterapkan,” ucapnya sebelum memulai paparan tentang Kurikulum 2013. (mag/kas)

PENGEDAR UPAL

KASUS DEMONSTRAN

Guru Ngaji Dituntut 3 Tahun Penjara

Tiga Mahasiswa IAIN Dituntut Bersalah

SURABAYA- Terdakwa Sumali (40) warga Dusun Pilangbango RT 2 RW 2 Desa Girirejo Kecamatan Bagor Nganjuk, tak dapat berbuat banyak.

Kemarin, guru ngaji tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu dituntut pidana atas perbuatannya memalsukan sejumlah uang dengan nominal ratusan juta rupiah, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam nota tuntutan yang dibacakan penuntut umum Arief dari Kejari Surabaya, Sumali dinyatakan terbukti melanggar pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7/2011 tentang mata uang.

Terdakwa disangka melakukan tindakan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu. “Menuntut pidana 3 tahun penjara denda Rp 1 milyar subsidair 5 bulan penjara,” ujar Arief, Senin (24/6).

Untuk diketahui, Sumali sebenarnya tak sendiri saat

SURABAYA Sidang perkara pengrusakan rektorat IAIN Sunan Ampel masih menyisakan tiga orang tersangka. Setelah awal bulan ini 11 mahasiswa divonis bersalah lantaran merusak aset negara dan menganiaya satpam kampus, kali ini tiga mahasiswa yang terlibat kasus yang sama dituntut lima bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (24/6).

Ketiga mahasiswa tersebut Ahmad Rofiqurrohman (21), Moch. Rizqi (22) mahasiswa Fakultas Dakwah, dan Zainuddin (25) dari Fakultas Syariah menjalani sidang agenda tuntutan ruang Tirta I PN Surabaya. Berbeda dengan 11 terdakwa sebelumnya, ketiga terdakwa tampak tegar meski dinyatakan bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

menjadi pesakitan. Ia diseret bersama SG, oknum TNI yang didisersi dari tugasnya di Jawa Barat. Meski demikian, SG tak menjalani sidang di PN Surabaya. “Bersama SG, terdakwa membuat uang palsu untuk diedarkan,” imbuh Arief dalam pertimbangannya.

Seperti diketahui, Sumali dan SG sendiri, ditangkap oleh Polrestabes Surabaya, saat keduanya berada di City of Tomorrow, Mall di kawasan perbatasan Surabaya. SG adalah mantan murid terdakwa yang pernah mengaji di desa asal Sumali.

Karena mantan murid itulah, SG dengan mudah menuruti permintaan Sumali untuk membuatkan uang palsu. Sampai akhirnya, mereka berdua ditangkap polisi. Namun, Sumali bukan kali pertama berurusan dengan polisi. Pada tahun 2004 silam, ia juga pernah ditahan di Polres Nganjuk dalam kasus pencurian mesin diesel.

Secara kasat mata, uang palsu (Upal) hasil karya Sumali dan SG sangat buruk. Selain tidak ada pita atau gambar di lingkaran putihnya, uang ini juga cetakannya begitu buruk.

Maklum, proses membuatnya juga hanya menggunakan kertas HVS biasa yang kemudian diprint menggunakan printer Canon Pixma MP237.

Sindikat Upal asal Kecamatan Bogor, Nganjuk ini punya cara untuk mengelabuhi korban. Caranya, diedarkan pada malam hari atau di desa-desa terpencil biar tidak terdeteksi.

Sebab, kualitas upalnya memang buruk.

Diakui bahwa dirinyalah yang menyuruh SG, oknum TNI, untuk membuat uang tersebut. Kemudian, Sumali sendiri yang mengedarkannya ke beberapa wilayah di Jawa Timur. Sampai akhirnya, ia tertangkap saat mengedarkan uang di mal City of Tumorrow (Cito) Surabaya. (kas)

MENDENGAR TUNTUTAN: Terdakwa Sumali saat mendengarkan tuntutan Jaksa di PN Surabaya, kemarin.

kas/koran madura

Pasalnya, mereka mendapat support dari temantemannya mahasiswa IAIN. Terlebih sebagian mahasiswa yang datang menemani, mereka yang pernah didudukkan di kursi pesakitan pengadilan.

Kehadiran belasan mahasiswa itu membuat ruang sidang Tirta I lebih padat dibandingkan ruangan lainnya.

Mereka menghadiri sidang rekannya itu setiap pekan.

Termasuk kemarin yang merupakan sidang dengan agenda tuntutan. Ketika ketiga rekannya masih berada di ruang tahanan, mereka pun bergerombol tak jauh dari situ.

Jaksa Andry Winanto dalam surat tuntutannya mengatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat

1 KUHP. Sesuai dengan pasal tersebut ketiganya dinyatakan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang.

“Menuntut terdakwa selama lima tahun penjara dikurangi masa tahanan,” ucap Andry.

Seperti pernah diberitakan, dalam sebuah aksi mahasiswa yang berujung kerusuhan di kampus IAIN Sunan Ampel 6 Maret lalu, polisi langsung memburu mahasiswa yang bertindak anarkis.

Semula, aksi yang dilakukan secara meraton dimulai pada 4 Maret hanya aksi damai. Hari pertama aksi, mahasiswa yang mayoritas dari Fakultas Syariah hanya aksi diam di depan rektorat IAIN. Pada hari kedua, selain

diam, mereka juga menyebarkan pesawat kertas yang berisi permohonan transparansi dana praktikum.

Dana praktikum disoal lantaran tidak ada bukti nyata. Mereka menganggap ada yang tidak beres dengan penggunaan dana yang ditarik setiap semester. Masing-masing mahasiswa besarannya beragam antara Rp 200- 300 ribu. Mereka menuntut agar rektor (Ridlwan Natsir, red ) yang membuat kebijakan tersebut diadili.

Atas permintaan itu, Abd A’la, rektor IAIN saat ini menolak. Dosen asli Sumenep ini mengaku kebijakan dana praktikum dibangun atas dasar yang kuat. Karena itu, pihaknya tidak bisa mengadili mantan rektor IAIN dua periode itu. (kas)

BLSM

Pemprov Jatim Bentuk Tim TKSK BLSM SURABAYA- Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk tim khusus dalam pendistribusian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada masyarakat miskin, menyusul kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.

Tim khusus diberi nama Tenaga Kesejahterahan Sosial Kecamatan (TKSK) akan bertugas mengawasi sekaligus membantu percepatan distribusi ke 38 kabupaten/kota se-Jatim.

Asisten III Bidang Kesra Setdaprov Jatim, Edy Purwinarto mengatakan, BLSM mulai diberikan kepada masyarakat

miskin yang berhak menerima, yakni yang masuk kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Masyarakat Miskin (RM), dan Rumah Tangga Rentan Miskin (RTRM).

“Tim nanti akan bekerja selama empat bulan pemberian BLSM, yakni mulai Juni, Juli, Agustus dan September,” ujar dia.

Menurut Edy, tim tersebut akan berfungsi membentuk dan mengaktifkan kembali pengaduan masyarakat tentang kartu perlindungan sosial (KPS). Pendistribusi BLSM, tim akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota

untuk memastikan sekaligus memutakhirkan data jumlah keluarga miskin dan keluarga rentan miskin yang berhak menerima bantuan BLSM. “Selain itu, kalau ada kesalahan pencetakan KPS yang diterbitkan oleh PT Pos Indonesia sesuai dengan data dari Kementerian Sosial, silahkan masyarakat segera melapor, baik ke kantor Pos maupun ke Tim TKSK”, jelasnya.

Setelah dilaporkan di TKSK, selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Sosial untuk selanjutnya akan diputuskan sesuai prinsip yang telah disepakati, yakni tidak akan

membantah kuato jumlah penerima, tapi hanya melakukan pergeseran yang berhak menerima.

Untuk diketahui, di Jawa Timur terdapat 2.857.469 RTS yang menerima BLSM tersebar di 38 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 857.240.700.000. Kabupaten penerima BLSM tertinggi adalah Kabupaten Jember yang mencapai 192.951 RTS dengan total dana Rp 57.885.300. Urutan kedua yakni Kabupaten Probolinggo sebanyak 139.137 RTS dengan total dana Rp 41.741.100.000.(ara)

12

NASIONAL

SELASA 25 JUNI 2013 NO.0145 | TAHUN II

ASUMSI MAKRO RAPBN 2014

serta Polri, perusahaan-perusahaan di sekitar lokasi juga memberikan bantuan pemadaman api serta komponen masyarakat di daerah.

DPR Memutuskan dengan Catatan JAKARTA-Komisi XI DPR akhirnya menyetujui sejumlah asumsi makro ekonomi RAPBN 2014 yang diusulkan pemerintah. Namun, parlemen memberi catatan agar pada tahun depan pemerintah bisa mengupayakan untuk mendorong peningkatan belanja infrastruktur.

“Kita setujui asumsiasumsi makro ekonomi RAPBN 2014. Pertumbuhan ekonomi disetujui 6,4-6,9 persen,” kata Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis saat memimpin rapat pembahasan RAPBN 2014 bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (24/6).

Di sela-sela keputusan, Menteri Keuangan Chatib Basri meyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2014 hanya akan mampu berada di angka 6,4 persen.

“Kalau melihat perkembangan terakhir, memang lebih ke arah yang bawah kemungkinannya. Terus terang saja. Itu 6,4 persen sampai 6,9 persen. Dengan adanya kecenderung global yang

menurun. Yang batas bawah yang paling mungkin,” papar Chatib.

Lebih lanjut Emir memutuskan, inflasi 2014 diasumsikan berada di kisaran 3,5-5,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sekitar 9.600-9.800 dan uku bunga SPN tiga bulan berkisar 4,5-5,5 persen.

“Untuk harga minyak mentah (ICP), lifting minyak dan lifting gas keputusannya akan diambil Komisi VII DPR,” kata Emir.

Sebagaimana diketahui, pada RAPBN 2014 pemerintah mengusulkan harga ICP sekitar ICP USD100-USD115 per barel, lifting minyak berkisar 900-930 ribu barel per hari dan lifting gas 1.240-1.325 barel per hari setara minyak. (gam/bud)

ant/andika wahyu

PRESIDEN TANGGAPI BENCANA ASAP. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) memberikan keterangan pers terkait bencana asap di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/6). Presiden meminta maaf kepada negara tetangga Singapura dan Malaysia atas dampak buruk yang terjadi dari bencana asap yang melanda kawasan Riau dan selanjutnya telah memerintahkan BNPB untuk mengambil alih penanganan bencana tersebut. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

Pemadaman Api di Riau Diintensifkan JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah mengintensifkan pemadaman kebakaran hutan di Riau sehingga asap yang sampai ke negara tetangga dan sekitarnya bisa segera diatasi.

ant/widodo s. jusuf

ASUMSI MAKRO. Menkeu M. Chatib Basri (kanan) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (tengah) dan Wakil Menkeu Mahendra Siregar sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (20/6). Rapat tersebut membahas soal pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi makro RAPBN tahun 2014.

“Karena hasilnya selama satu minggu belum seperti yang kita harapkan, saya ambil keputusan tingkatkan upaya atasi bencana asap, mulai komando dan pengendalian yang selama ini daerah dibantu pusat maka sekarang Kepala BNPB pimpin keseluruhan, meski elemen daerah tetap ada,” kata Presiden dalam keterangan pers

di Kantor Presiden Jakarta, Senin malam.

Presiden mengatakan Riau telah ditetapkan sebagai daerah bencana dan penanganan kebakaran hutan dipimpin oleh Kepala BNPB Syamsul Maarif, sama seperti penanganan bencana saat gempa di Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya.

“Jadi metode penanga-

nan bencana ini pernah dilakukan waktu lalu. Dengan kepemimpinan di kepala BNPB maka kekuatan satuan tugas darat akan ditingkatkan terutama personil TNI dan lainnya ikut memadamkan dengan peralatan yang ada,” kata Presiden.

Ditambahkannya, “saya berikan instruksikan mobilasasi kekuatan yang dimiliki dan anggaran yang tersedia, anggaran cadangan juga digunakan untuk itu dan akuntabilitas setinggi tingginya, dalam 1x24 jam BNPB akan melaksanakan bersama jajaran TNI dan Polri”.

DISKUSI KEBANGSAAN

Kak Seto Ajak Ajarkan Empat Pilar Lewat Keteladanan JAKARTA-Upaya mengenalkan empat pilar kebangsaan pada anak-anak tidak perlu melalui cara yang rumit, tetapi dengan cara sederhana yang mudah dipahami oleh anak-anak. “Bicara pola pendidikan anak dan keluarga sebenarnya sangat sederhana. Inti dasarnya adalah keteladanan dari orang tua yang proses pendekatannya tanpa menggunakan kekerasan,” kata Pemerhati Anak, Seto Mulyadi dalam diskusi “Peran perempuan dalam aplikasi 4 pilar melalui keluarga dan rumah tangga” di Jakarta, Senin (24/6.

Menurut Seto, contoh keteladanan bukan dengan cara instruksi, ceramah apalagi menggunakan komando.

Dan yang paling baik sebenarnya adalah keteladanan dari seorang ibu. “Jadi pola pendidikannya bisa cukup menanamkan rasa persatuan, menghargai perbedaan yang kesemuanya itu merupakan tingkah laku yang diperoleh melalui proses belajar,” terangnya.

Diakui Seto, mayoritas pelaku kekerasan terhadap anak-anak di keluarga ternyata adalah dilakukan oleh ibunya sendiri. Penyebabnya beragam dan yang paling sering terjadi adalah karena tekanan

yang dihadapi seorang ibu dengan melampiaskannya kepada anak mereka. “Sekitar 80 persen pelaku kekerasan terhadap anak di dalam keluarga dilakukan oleh ibu, karena ibu yang paling sering betrada di rumah,” tuturnya Lebih jauh kata Mantan Ketua Komnas Perlindungan Anak, seorang anak yang dilahirkan sebenarnya memiliki kecerdasan. “Jadi cerdas itu sebenarnya bukan hanya karena bisa matematika, tetapi banyak spektrumnya. Ada yang cerdas bicara, menggambar, berbagai hal. Dan terpenting semua kecerdasan itu harus dihargai,” ucapnya Sementara itu, Wakil Ketua MPR Meilani Leimena Suharli mengatakan keluarga bisa menjadi semacam wadah dalam mendukung pola pendidikan cinta berbangsa dan bertanah air. “Jadi dari keluarga kita bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Misalnya di saat sedang makan kita bisa sosialisasikan tentang arti pentingnya Pancasila, dan pilar-pilar lain dalam berbangsa dan bernegara,” kata Meilani.

Aktivis lingkungan yang juga pegiat anak, Ully Sigar Rusady mengakui keluarga menjadi kekuatan terbesar

dalam mendukung sendi-sendi kekuatan negara. “Contoh apabila seorang anak didapati menggunakan narkoba, maka yang menjadi ancaman adalah lingkungan dan dalam lingkup besarnya adalah negara.

Buntut-buntutnya kembali ke keluarga,” kata Ully yang

ORGANISASI MASYARAKAT

Muhammadiyah Berencana “Judicial Review” RUU Ormas JAKARTA- Pengurus Pusat Muhammadiyah berencana melakukan peninjauan kembali atau “judicial review” apabila Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan disetujui DPR dan disahkan Presiden SBY. “Kami sudah menyuarakan untuk menolak RUU Ormas, namun kami memiliki jalan terakhir yaitu ‘judicial review’ karena merupakan hak konstitusional,” kata Ketua Umum PP

Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta, Senin.

Din mengatakan Muhammadiyah dan ormas keagamaan yang lain akan menempuh jalur hukum untuk membatalkan RUU itu apabila disahkan menjadi undang-undang.

Menurut dia, RUU Ormas bertentangan dengan Pasal 28 UndangUndang Dasar 1945 mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

juga dikenal sebagai penyanyi balada.

Oleh karena itu, dia menegaskan peran perempuan terutama ibu sangat besar dalam menentukan perkembangan sebuah keluarga. Sedikitnya ada delapan hal, menurut Ully yang dituntut harus diperhati-

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

“Ancaman nyata ketika negara mengatur terlalu dalam eksistensi ormas. Karena ormas bermasalah karena kerancuan nalar,” ujarnya.

Menurut Din apabila RUU itu tetap dipaksakan untuk disahkan maka pemerintah dan DPR buta mata hatinya.

Sebelumnya Din menegaskan Rancangan Undang-Undang Organisasi bisa membalikkan sejarah Indonesia ke rezim otoritarian dan represif.

“Pada intinya mengapa RUU Ormas ditolak karena dilihat dari tiga acuan utama. Pertama, reformasi Indonesia perlu dikawal dalam perubahan dari

kan dalam memajukan keluarga sebagai awal dari bangunan besar yang disebut negara, yaitu peran agama, peran sosial budaya, peran cinta kasih, peran proteksi, peran sosialisasi dan pendidikan, peran ekonomi serta peran lingkungan hidup. (gam/cea)

otoritarian ke demokrasi maka jangan sampai ada pembalikan jarum sejarah ke otoritarian dan represif,” kata Din Syamsuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/6).

Kedua, menurut dia konsolidasi demokrasi Indonesia yang sudah berjalan harus terus disosialisasikan di semua lapisan masyarakat. Dia menjelaskan salah satu caranya memberi kebebasan masyarakat untuk eksis dalam berkontribusi bagi bangsa Indonesia dengan mendirikan ormas.

Poin ketiga, dia mengatakan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 negara menjamin kebebasan warga negara untuk berkumpul dan berserikat. (ant/bud/beth)

Pemadaman, kata Presiden, akan dilakukan melalui water bombing dan juga pembuatan hujan bila cuaca memungkinkan.

Sementara itu Kepala BNPB SYamsul Maarif mengatakan anggaran yang disiapkan untuk penanganan bencana asap ini sebesar Rp25 miliar dan dicadangkan Rp70 miliar.

“Saat ini digunakan Rp25 miliar namun belum semua terpakai, bila memang dibutuhkan dicadangkan Rp70 miliar,” katanya.

Syamsul Maarif mengatakan selain BNPB dan TNI

Investigasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan investigasi penyebab kebakaran hutan di Riau akan dilakukan setelah upaya pemadaman dilakukan yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Investigasi diselenggarakan menyeluruh, karena analisis saya ada faktor alam dan juga manusia. Dan kebetulan arah angin dari Sumatera melintasi Singapura, Malaysia menuju Filipina,” kata Presiden dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin malam.

Presiden mengatakan perusahaan atau pihak manapun baik yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri maupun luar negeri dan terbukti melakukan kelalaian akan mendapat proses hukum.

“Penegakan hukum akan dijalankan untuk lakukan investigasi, setelah dilakukan mana yang lalai, manakala lalai, apakah perusahaan Indonesia maupun asing maka hukum ditegakkan seadiladilnya,” kata Presiden.

Kepala Negara meminta semua pihak saat ini tidak saling menyalahkan dan berusaha keras menyelesaikan kebakaran yang terjadi di Riau tersebut.

“Di tingkat provinsi Riau agak terlambat antisipasi dan tangani, tidak perlu saling salahkan, pusat daerah kerahkan kemampuan yang ada atasi kebakaran dan asap ini,” paparnya.

Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah lain yang di wilayahnya memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan untuk waspada dan mencegah sejak dini kebakaran hutan. Daerah-daerah tersebut diminta untuk melakukan antisipasi dini. (ant/ pan/beth)

KASUS IMPOR DAGING

Luthfi Diancam Hukuman 15 Tahun Penjara JAKARTA-Terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Luthfi yang ditemukan tidak sesuai dengan kenyataan, Lhutfi mencatat memiliki giro sebesar Rp3,1 juta dan piutan Rp1,2 miliar tapi memiliki utan kartu kredit senilai Rp139,5 miliar.

Ia mengaku tidak memiliki penghasilan lain selain gaji dan tunjangan anggota DPR sebesar Rp58,95 juta per bulan atau per tahun senilai Rp707,5 miliar, sedangkan pengeluaran per tahun adalah Rp764 miliar ditambah dukungan dana operasional Rp20 juta per bulan.

Jaksa mencatat bahwa Luthfi tidak mencatat sejumlah rekening yang ia miliki setelah menjadi anggota DPR periode 2009-2014 yaitu tiga rekening koran dan satu rekening dolar atas namanya sendiri dan rekening koran dan atas nama PT Atlas Jaringan Satu yang menyebutkan Luthfi sebagai komisaris dan orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah sebagai direktur serta dua rekening koran atas nama PT Sirat Inti Buana dengan terdakwa selaku komisaris dan Adi Susilo dan Aboe Bakar sebagai Komisaris.

Dalam rekening-rekening tersebut, Luthfi total menempatkan uang sejumlah Rp10,2 miliar padahal Luthfi tidak pernah mencantumkan hal tersebut dalam LHKPN miliknya.

Luthfi juga disebut membayarkan sejumlah uang untuk pembelian mobil dan properti, termasuk milik Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin.

“Terdakwa antara Maret 2007-Desember 2008 dengan sengaja membelanjakan harta kekayaan yang patutu diduga hasil tindak pidana

yaitu pada 2007 terdakwa membayar Rp350 juta kepada Hilmi Aminuddin atas pembelian satu mobil Nissan Frontier Navara B 9051,” ungkap jaksa.

Untuk menyembunyikan asal-usul mobil tersebut, Luthfi meminta karyawan PKS Agus Trihono melakukan balik nama kepemilikan dengan menggunakan nama Rantala Sikayo yaitu asisten pribadi Luthfi.

“Pada waktu antara 29 Maret 2007 sampai 8 Desember 2008, terdakwa dengan sengaja membayar uang Rp1,5 miliar kepada Hilmi Aminuddin atas pembelian satu rumah seluas 250 meter persegi di tanah seluas 700 meter persegi di Jalan Loji Timur No 24 RT 17 RW 02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Jawa Barat dengan 29 kali pembayaran,” ungkap jaksa.

Luthfi tidak mencantumkan kepemilikan tersebut dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertanggal 1 November 2009.

Luthfi juga membayar Rp3,5 miliar kepada Hambali untuk pembelian lima tanah dengan luas total 59.580 meter persegi tapi dalam akta jual beli dicantumkan nilai jual beli yang tidak sebenarnya yaitu hanya Rp714 juta.

Atas perbuatan tersebut, jaksa mendakwa Luthfi dengan pidana dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UU no 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. (ant/lid)

EKONOMI

13

SELASA 25 JUNI 2013 NO.0145| TAHUN II

BANK INDONESIA

BI Akan Batasi Ekspansi Bank Bermasalah JAKARTA-Bank Indonesia (BI) memberikan sanksi bagi bank bermasalah. Sanksi itu berupa fit and proper test bagi direktur utama bank yang perusahaannya memiliki kasus dalam kategori berat. Selain itu, bank sentral juga membatasi ekspansi usaha dan melakukan penggantian pengurus. “Apabila ada kasus yang memerlukan fit and proper test, kami akan lakukan. Dan kalau ada beberapa bank yang ada kasus cukup berat, tentu kami akan lakukan langkah-langkah lain,” kata Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah Halim usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup dengan Komisi XI DPR terkait kasus hukum yang membelit PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk dan PT Bank Mestika Dharma di Gedung DPR Jakarta, Senin (24/6).

Halim menambahkan, pemberian sanksi terhadap bank bermasalah juga bisa dilakukan BI dengan membatasi ekspansi bisnis hingga membenahi standard operating procedure (SOP) bank tersebut. “Tidak hanya dengan fit and proper, bisa juga misalnya dengan membatasi ekspansi, melakukan pergantian pengurus dan termasuk juga memperbaiki SOP-nya,” tutur Halim.

Namun demikian, jelas Halim, kondisi empat bank yang dibahas dalam rapat Komisi XI DPR hari ini, masih bisa ditangani dan dinilai tidak mengganggu kinerja bank-bank tersebut. “Secara umum kami sudah melaporkan dan menyampaikan informasinya (kepada Komisi XI

DPR bahwa kondisi perbankan kita secara umum relatif baik,” ujarnya.

Menurut Halim, kasus hukum yang melibatkan bankbank nasional tersebut tidak memiliki dampak sistemik yang akan mengganggu industri maupun perekonomian dalam negeri. “Jadi tidak ada masalah dengan bankbank itu. Ini namanya risiko operasional yang bisa terjadi, kemudian ada risiko hukum yang perlu diselesaikan,” kata Halim.

Lebih lanjut Halim menjelaskan, secara umum industri perbankan di Indonesia masih berjalan sesuai rencana bisnis bank (RBB) dan tidak ada yang mengalami permasalahan likuiditas, kredit bermasalah (NPL), permodalan maupun stabilitas pada bank. “Tetapi saya sampaikan, bank-bank kita secara umum tetap baik. Jadi, jangan sampai saat ini sedang ada masalah serius dengan bank, karena (masalah) ini tidak ada,” paparnya.

Intensif Sementara itu, DPR meminta BI secara intensif melaksanakan fungsi pengawasan terhadap empat bank nasional yang tengah terbelit kasus hukum di lembaga peradilan.

Selain itu, bank sentral juga dituntut untuk meningkatkan peran mediasi dalam menengahi perselisihan yang melibatkan perbankan.

“Kami meminta BI melakukan pengawasan dan mediasi lebih intensif, proaktif dan lebih menegakkan governance,” kata Harry Azar Azis di Jakarta, Senin (23/6).

Namun demikian, jelas

Harry, berdasarkan rapat tersebut, sejauh ini belum ada bank yang berada di dalam pengawasan intensif terkait kemungkinan memburuknya industri perbankan nasional akibat kasus-kasus hukum tersebut. “Jadi, kasuskasus ini saya kira masih aman,” ujar politisi dari Partai Golkar itu.

Dalam rapat DPR dan BI terkait Bank Mega, kata Harry, kedua belah pihak membahas terkait dengan tuntutan PT Elnusa Tbk kepada Bank Mega. Saat ini Elnusa telah memenangkan gugatan perdata di tingkat banding. Bank Mega diminta segera mencairkan dana deposito milik Elnusa senilai Rp111 miliar beserta bunganya enam persen per tahun.

Soal Bank Jabar Banten, kata Harry, terkait dengan tiga kasus yang sedang dihadapi bank, yakni kejanggalan pencairan kredit kepada Koperasi Bina Usaha senilai 38,7 miliar rupiah, kasus pembangunan tower senilai 540 miliar rupiah dan kasus penyaluran kredit di Surabaya, Jawa Timur.

Untuk Bank Panin, jelas Harry, pembahasan lebih mengarah pada dua kasus, yakni soal pengambilalihan saham ANZ Bank Indonesia dan mengenai laporan karyawan terkait dugaan fraud di Bank Panin. “Kasus Bank Mestika Dharma, itu soal agunan dari Bambang S Yanto di pinjamkan ke salah satu CV di Bandung, kemudian dia meminjam 1,2 miliar rupiah ke Bank Mestika Dharma,” ujar Harry. (gam/ bud)

PASCA BBM NAIK

Pedagang Terlalu Banyak Ambil Untung JAKARTA - Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan menilai, kenaikan harga sayuran, buah-buahan dan palawijaya secara signifikan pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubisdi akibat ulah nakal para pedagang yang terlalu banyak mengambil untung.

Menurut Gita, sejauh ini tidak ada anomali cuaca yang mempengaruhi pasokan bahan pangan di pasar, sehingga kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, kecuali daging sapi yang memang masih proses importasi. Pada akhir bulan ini, lanjut dia, pemerintah akan mendatangkan sapi bakalan dari Australia dan Selandia Baru sebanyak 15 ribu ekor.

“Di luar daging, ada kenaikan harga cabe rawit hijau, tomat dan lainnya, ini lebih terkait pedagang mengambil untung lebih banyak. Bukan unsur tidak adanya pasokan, anomali cuaca atau apa pun,” kata Gita di Jakarta, Senin (24/6).

Lebih lanjut Gita menyatakan, Kemendag sudah mempelajari kebutuhan pasok untuk kebutuhan menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2013. Kalau pun ada kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM, jelas dia, hal itu lebih disebabkan oleh pen-

garuh dari biaya distribusi akibat meningkatnya biaya transportasi.

“Ke depan, kami harus mengkomunikasikan hal ini dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pedagang juga yang terlibat dalam rantai pasok ini. Agar transportasi, distribusi semua aman,” paparnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) mengaku, saat ini para pengusaha mengaku sangat kebingungan menghadapi kenaikan biaya angkutan hingga 30 persen. Dia mengatakan, jika sektor transportasi menaikkan tarif angkutan sebesar itu, tentunya akan memberatkan industri makanan minuman.

Pasalnya, lanjut dia, tidak semua perusahaan memiliki jasa pengangkutan, sementara komponen terbesar biaya produksi industri makanan dan minuman bukan pada biaya transportasi. Namun, ada pada bahan baku yang hampir 75-80 persen dari total biaya produksi.

Meski industri bahan baku pada umumnya tidak menggunakan BBM subsidi, tetapi kata dia, kenaikan harga BBM tetap akan berdampak pada distribusi barang. “Biaya distribusi pasti naik. Tetapi, mereka

mengusulkan kenaikan biaya distribusi 20-30 persen,” Franky dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/6).

Frangky menjelaskan, perhitungan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap kenaikan biaya transportasi pada industri makanan dan minuman hanya 6-10 persen. Sedangkan persentase biaya transportasi dari total biaya produksi industri makanan dan minuman sekitar 0,5-2 persen.

“Tapi kalau dari sektor industri transportasi akan menaikkan hingga 30 persen, tentunya akan memberatkan kami. Karena perkiraan kami sektor itu hanya menaikkan sekitar 6 persen atau maksimal 10 persen,” tutur Franky sembari berharap agar pemerintah menentukan kenaikan biaya transportasi dengan angka yang wajar.

“Kami akan menghitung ulang biaya produksi untuk rencana kenaikan biaya transportasi itu. Kami juga membahas B to B [business to business]. Gapmmi tetap menjamin ketersediaan produk makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Kami berharap pemerintah bisa membantu para pengusaha transportasi, sehingga mereka tidak harus menaikkan biaya transportasi terlalu tinggi,” paparnya. (gam/bud)

LABA BERSIH SBL NAIK 21 PERSEN. Dirut PT Supra Boga Lestari Tbk (SBL) Nugroho Setiadharma (2 kiri) dan Direktur Keuangan Suryawati (2 kanan) melihat aneka buahan disela Rapat umum pemegang saham tahunan SBL, di Jakarta. Supra Boga Lestari perusahaan industri ritel katagori Fast Moving Consumer Goods dan specialty products melalui format supermarket, pada 2012 mendapatkan kenaikan pendapatan bersih sebesar Rp1,077 triliun, naik 21% dari tahun 2011, yang diperoleh dari kenaikan jumlah transaksi, basket size dan pembukaan 3 toko baru selama 2012.

Pasar Murah Ramadhan. Corporate Secretary Bank Mandiri, Nixon Napitupu (tengah) didampingi Camat Tanjung Priok Supriyono (kiri) menyerahkan paket sembako kepada warga di Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bank Mandiri menyalurkan 40 ribu paket sembako dengan separuh harga yaitu Rp50 ribu dalam pasar murah guna menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan. Selain di Jakarta, paket sembako berisi beras, minyak goreng, mie instant, gula pasir dan buskuit tersebut juga disalurkan di 10 titik lain berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

BI Klaim Tren SBDK Perbankan Turun JAKARTA - Bank Indoonesia (BI) mengakui tren suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan saat ini secara umum telah mengalami penurunan baik pada sektor investasi, modal kerja ataupun pada konsumsi.

Penurunan SBDK di tiga sektor kredit tersebut berkisar antara 35 basis poin hingga 88 basis poin. “Saat inikan menunjukkan terjadi tren penurunan SBDK. inikan efisiensi perbankan nasional sudah baik tapi memang perlu didorong agar lebih baik lagi,” ujar Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah di Komisi XI gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (24/6).

Halim menjelaskan, penurunan pada tingkat intermadiasi perbankan telah mengalami pertumbuhan yakni sebesar 21,88 persen pada Mei 2013, dimana ini ditopang oleh pertumbuhan kredit investasi sebesar 23,7 persen, kredit modal kerja 23 persen, dan kredit konsumsi 18,8 persen. Namun demikian, bank sentral akan terus mendorong perbankan agar lebih efisien lagi. “Untuk rasio kecukupan modal perbankan juga diperkirakan telah mampu menyerap risiko kredit dan risiko pasar cukup dengan cukup baik, meskipun ada bank yang berpotensi akan mengalami tekanan,” tu-

kas Halim.

Lebih lanjut Halim menambahkan, bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penyesuaian tarif dasar listrik dan masalah upah minimum provinsi, hal tersebut dinilainya akan meningkatkan suku bunga dana pihak ketiga (DPK) perbankan.

“Diperkirakan suku bunga DPK akan meningkat, ini dikarenakan ada penyesuaian pada tarif dasar listrik, karena masalah upah minimum provinsi, dan karena kenaikan harga BBM bersubsidi,” tutup HalimPerubahan BI Rate Masih Menghitung Lebih lanjut dia mengatakan BI masih menunggu besaran dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam beberapa hari ke depan untuk membuat policy rate, apakah mengubah atau mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate. “Kami akan melihat dampak dari kenaikan harga BBM dan akan (menentukan) langkah apa yang akan

kami lakukan,” kata dia.

Halim ditanya soal kemungkinan menaikkan BI Rate pasca kenaikan harga BBM yang dipastikan akan mendorong angka inflasi ke atas.

Dia mengatakan, BI masih terus melakukan penelitian terkait situasi tersebut. Termasuk, kemungkinan menaikan atau menurunkan BI rate yang saat ini berada dilevel 6 persen. “Pada waktunya kita akan melihat dampak dari kenaikan harga BBM dan apa langkah yang akan kita lakukan,” ujar Halim.

Pemerintah secara resmi telah menaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga tersebut diprediksi akan menaikan angka inflasi hingga diatas 7 persen. Dalam prediksi BI inflasi tertinggi akan berada di level 7,69 persen.

Saat ini kata dia, bank sentral membuat kebijakan preemptive menjelang kenaikan harga BBM.Sejauh ini berbagai reaksi sudah dilakukan bank dalam menyikapi kenaikan BI Rate dan suku bunga Fasilitas Simpanan BI (Fasbi Rate).

“Ada beberapa bank yang sudah menaikkan suku bunga bank dan ada juga yang diam dan bahkan mungkin ada yang menjaga pangsa pasarnya dengan tidak menaikkan suku bunga,” papar Halim.

Bank sentral mengagendakan Rapat Dewan Gubernur BI (RDG-BI) bulanan pada Kamis (11/7) mendatang. Salah satu keputusan rapat tersebut akan menetapkan BI Rate Juli 2013. Saat ini level policy rate BI berada di angka 6 persen atau lebih tinggi dari sebulan sebelumnya yang sebesar 5,75 persen. Fasbi Rate saat ini sebesar 4,25 persen dan perkiraan inflasi 2013 sebesar 7,69 persen.

Lebih lanjut Halim mengatakan, BI juga tengah melakukan sejumlah kajian terkait langkah yang ditempuh setiap bank dalam menyikapi kenaikan angka BI Rate dan Fasbi Rate. “Ini sedang dalam penelitian. Saya sampaikan, kirakira apakah perbankan akan menaikan (suku bunga), katakanlah dengan adanya kenaikan BI Rate dan Fasbi. Kamis sedang melakukan pengkajian,” tuturnya. Sebab, kata dia, respon yang diberikan oleh setiap bank berbeda-beda terhadap kondisi tersebut. Ada bank yang langsung menaikan suku bunga dasar kredit-nya.

Namun, kata dia, ada pula bank yang masih menahan bunga kredit untuk menjaga loyalitas dari nasabahnya.

“Tapi ini kita belum lihat lagi dan akan kita kaji lagi,” tandas Halim. (gam/bud)

RUPIAH MELEMAH

Menteri Keuangan Menyalahkan The Fed JAKARTA-Walaupun harga bahan bakar minyak (BBM) telah naik, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) masih tetap loyo.

Bahkan pekan lalu Rupiah sempat anjlok hingga diperdagangkan lebih dari Rp10 ribu per dollar AS. Pengusaha Sofjan Wanandi mengakui para pebisnis dalam melakukan transaksi tidak ada lagi yang mempergunakan patokan nilai tukar di bawah Rp10 ribu per dollar AS. “Sekarang sudah di atas Rp10 ribu per dolar semuanya,” kata Sofjan, yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), ketika ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (24/6).

Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku, pelemahan rupiah dalam beberapa bulan terakhir ini dipengaruhi oleh pernyataan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang akan mengurangi stimulus moneter atau quantitative easing (QE). “Kecenderungan tekanan rupiah dan pasar keuangan memang ada. Sebenarnya kalau tidak ada langkah QE, saya percaya beberapa bulan begitu BBM dinaikkan, rupiah akan

membaik,” tukas dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Saat ini, kata Chatib, pemerintah tengah berupaya keras untuk mencegah agar nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak semakin memburuk karena masalah domestik (kenaikan harga BBM) sudah dilakukan.

Dengan penyesuaian harga, sambungnya, pemerintah mengklaim telah mengatasi persoalan defisit kembar sehingga menjadi fiskal menjadi lebih sehat. “Implikasinya, beberapa bulan defisit transaksi berjalan sudah bisa diatasi. Tapi kami tidak bisa menghindari gejolak (QE dan ekonomi global) ini bahwa dampaknya akan terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia,” paparnya.

Investor Global Sementara itu, Ekonom Kepala Bank Danamon, Anton Gunawan menilai faktor pemicu melemahnya Rupiah adalah investor global yang bereaksi berlebihan (over reacting) terhadap pernyataanpernyataan Gubernur Bank Sentral AS, Ben Bernanke.

Ben Bernanke yang meng-

isyaratkan akan menghentikan stimulus pada perekonomian AS , kata Anton, telah memicu kepanikan pada para investor global sehingga menarik investasinya dari negara-negara emerging market, seperti Indonesia. “Bahwa setelah mereka dapat berpikir tenang akan ada pembalikan, itu bisa. Tetapi mereka sudah panik duluan,” tutur Anton.

Hal itulah yang menurut Anton membuat Rupiah loyo hingga sekarang.

Yang membuat Rupiah makin tak berdaya, lanjut Anton, pada saat yang sama pasar uang di dalam negeri mengalami peningkatan permintaan dolar. Penyebabnya, karena kebutuhan impor bertambah, diantaranya untuk mengimpor BBM. “Selain itu, eksportir tidak mau menjual dolarnya karena ekspektasi inflasi akan meningkat dan nilai tukar Rupiah akan melemah. Kemudian permintaan dolar makin besar karena adanya utang-utang yang jatuh tempo dan harus dibayar. Ini berkumpul saat bersamaan, dan ditambah dengan shock dari luar,” kata Anton.

Anton menambahkan, langkah Pemerintah menaikkan harga BBM semestinya

akan memberi sinyal positif kepada pasar sehingga akan memperkuat Rupiah. Sebab, dengan naiknya harga BBM, subsidi berkurang, tekanan impor BBM juga menyusut sehingga diharapkan defisit transaksi berjalan juga menurun, hal yang selama ini mengkhawatirkan investor.

Meskipun demikian, Anton memperkirakan selama investor global masih belum pulih dari rasa cemas terhadap pernyataan-pernyataan Ben Bernanke, masih sulit mengharapkan Rupiah menguat.

“Walaupun saat ini permintaan terhadap dolar dari dalam negeri sudah mulai berkurang, tetapi selama tekanan eksternal masih gonjang-ganjing, mau tidak mau Rupiahnya masih tertekan,” kata Anton.

Meskipun demikian, dia mengharapkan dalam tiga bulan ke depan para investor global tersebut akan mulai memahami kebijakan Ben Bernanke. “Saya sendiri tidak yakin dia akan menghentikan stimulus secara drastis,” kata Anton. Pada saat itu, menurut dia, patut berharap Rupiah akan menguat. “Seberapa besar penguatannya, masih harus memperhitungkan berbagai faktor,” tutup dia. (gam/abd)

14

TAPAL KUDA

SELASA 25 JUNI 2013 NO.0145| TAHUN II

JELANG PUASA

PMI Pastikan Stok Kantong Darah Aman PROBOLINGGO – Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kabupaten Probolinggo, memastikan stok darah untuk semua golongan menjelang bulan Puasa masih aman. Biasanya kala bulan suci tersebut datang, kebutuhan akan permintaan ketersediaan kantung darah masyarakat menjadi meningkat. ”Untuk Stok darah di tempat penyimpanan darah aman. Sebab, banyak perusahaan di Kabupaten Probolinggo yang karyawannya mendonorkan ke PMI, baik itu perusahaan besar ataupun perusahaan kecil,”ujar Ketua PMI Cabang Kabupaten Probolinggo H. Ahmad Baid-

lawi, kepada wartawan, usai acara Jumbara XIII, di Lapangan PT Kertas Leces Kabupaten Probolinggo.

Ahmad Baidlawi mengatakan, peminat donor darah di Kabupaten Probolinggo sangat berkembang pesat, sehingga untuk stok darah di tempat penyimpanan darah Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kabupaten Probolinggo di bilang aman.

“Kalau setiap orang yang mendonorkan darahnya, tentunya itu sangat menolong kepada orang yang membutuhkan darah. Apalagi, itu membuatnya banyak pahala, karena menyelamatkan seseorang yang membutuhkan

darah itu,” tandasnya.

Kendati stok darah untuk bulan puasa masih aman tetapi tidak menutup kemungkinan jika terjadi emergency seperti karena perkelahian, operasi sesar, kecelakaan dan lainnya membuat stok darah berkurang, karena beberapa antisipasi sudah dilakukan.

“Kami berharap donor darah tetap dilakukan terutama dalam kegiatan bakti sosial salah satunya donor darah, agar budaya donor darah ini bisa tertanam sejak dini.

Jangan takut untuk mendonorkan darahnya dan supaya datang ke PMI Cabang Kabupaten Probolinggo,”pungkas Ahmad Baidlawi.(hud).

GABAH

Mendag: Resi Gudang Stabilkan Harga Saat Panen SIDANG VONIS DITUNDA. Dua dari tiga terdakwa teroris bom Beji, Agus Abdillah (kiri) dan Yusuf Rizaldi (kanan) dibawa petugas menuju ruang sidang di Pengadilan Negeri kota Depok, Jawa Barat, Senin (24/6). Sidang yang seharusnya pembacaan vonis bagi Agus Abdillah dan Yusuf Rizaldi ditunda majelis hakim karena menunggu sidang replik bagi Ahmad Sofyan.

Belasan Calon Jemaah Haji Batal Berangkat PROBOLINGGO - Pengurangan kuota haji secara nasional juga merembes sampai ke Kota Probolinggo. Dari seratus delapan puluh enam orang calon jamaah haji yang awalnya ditetapkan, sebanyak sembilan belas orang dinyatakan batal berangkat tahun ini.

“Dampak pengurangan kuota haji sebesar 20 persen, mengakibatkan 19 calon jemaha haji Kota Probolinggo batal berarangkat. Hal tersebut menyusul kebijakan Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota jemaah haji Indonesia 2013 sebesar 20 persen dikarenakan keterlambatan penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram dan demi menjamin keselamatan jemaah haji,”ujar Muhammad, S.Sos, Kepala Kementerian Agama Kota Probolinggo, Senin (24/6).

Muhamamd mengatakan calon jamaah haji yang batal berangkat ini, akan diberangkatkan pada tahun 2014 mendatang. Untuk pengurangan ini dilakukan dengan cara memangkas dari nomor urut termuda atau yang paling belakang membayar setoral awal BPIH. “Pengurangan ini sudah diatur dari pusat.

Ini hampir merata di seluruh Indonesia sebanyak 20 persen, “jelasnya.

Secara nasional, lanjut dia, pengurangan kuota haji pada tahun 2013 ini mencapai mencapai 42.000 orang. Hal itu disebabkan, adanya kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi yang saat ini sedang melakukan renovasi dan pelebaran Masjidil Haram.

“Pengurangan kuota tersebut tidak hanya ditujukan untuk Indonesia, tetapi juga berlaku bagi bagi negara lainnya, yang akan memberangkatkan haji,”tandas Muhammad.

Ia pun tidak menampik jika dengan adanya kebijakan ini akan ada kekecewaan dari masyarakat. Namun kebijakan ini diambil untuk mengurangi resiko di lapangan.

“Kami sudah melakukan sosialisasi terhadap keputusan ini, kepada calon jemaah haji yang batal diberangkatkan setelah mendapatkan kepastian. Kecewa pasti ada, tapi ini demi kebaikan,” ucap Muhammad.

Salah satu calon jemaah haji asal Jl. Kapt. Patimura Timur Kavling KTI, Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Malik Darmadi, mengatakan telah melakukan pelunasan BPIH dan sesuai rencana akan diberangkatkan tahun ini. Namun akibat pengurangan kuota tersebut membuat proses pemberangkatan harus kembali ditunda tahun depan.

“Saya kecewa gak bisa berangkat tahun ini, padahal seluruh persiapan sudah saya siapkan matang-matang namun gak bisa berangkat tahun ini,”ucapnya.

Malik Darmadi berharap pemerintah bisa memperjuangkan kuota haji untuk Indonesia agar tetap dipertahankan agar calon jamaah haji yang dinyatakaan memenuhi persyaratan bisa tetap diberangkatkan menuju tanah suci pada musim haji tahun ini.

Dari data Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, calon jamaah haji yang batal berangkat, terbanyak di Kecamatan Mayangan dan Wonoasih.

Masing-masing sebanyak tujuh orang, dan Kecamatan Kanigaran dua orang, serta Kecamatan Kademangan tiga orang. (hud).

PROBOLINGGO - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyampaikan bahwa Sistem Resi Gudang dapat menjaga kestabilan harga gabah saat panen karena sebagian hasil panen dapat disimpan untuk beberapa waktu ke depan.

“Biasanya harga gabah anjlok saat panen, sehingga dengan adanya sistem resi gudang dapat memperkecil fluktuasi harga,” tutur Gita saat melakukan kunjungan kerja di Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Desa Alas Sumur, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Mendag menilai bahwa resi gudang di Probolinggo tersebut sudah cukup baik dan berjalan maksimal, serta petani memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak perbankan sebagai modal kerja.

Sementara itu Kasubag Pemberitaan Bagian Komu-

nikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Sutarno mengatakan, Menteri Gita mengapresiasi SRG di Desa Alas Sumur dengan kapasitas penyimpanan gabah petani mencapai 1.500 ton.

Biasanya harga gabah anjlok saat panen, sehingga dengan adanya sistem resi gudang dapat memperkecil fluktuasi harga,

Sistem resi gudang juga memiliki manfaat untuk meng-

hindarkan petani dari para tengkulak karena biasanya para ijon membeli tanaman padi yang masih belum waktunya untuk dipanen dengan harga yang murah.

Selain meninjau SRG di Desa Alas Sumur, Mendag beserta rombongan juga berdialog dengan gabungan kelompok tani (gapoktan) di desa setempat dan menyerap aspirasi para petani yang mengeluhkan alat transportasi untuk membawa hasil panennya ke gudang penyimpanan gabah.

“Para petani membutuhkan bantuan alat transportasi untuk mengangkut hasil panennya, namun Pak Menteri berjanji untuk memperjuangkan aspirasi para gapoktan tersebut,” katanya.

Setelah melakukan dialog dengan para petani, Gita Wirjawan memantau harga bahan pokok di Pasar Semampir, Kecamatan Kraksaan setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). (ant/rah)

KERETA API

KA Sritanjung Anjlok BANYUWANGI - Kereta api Sritanjung jurusan Banyuwangi-Yogyakarta anjlok di KM 12+0/1 tepatnya di jalur perlintasan 19, Emplasmen Stasiun Argopuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin sekitar pukul 06.40 WIB. “Sebuah truk derek bernomor polisi B2492-PT tiba-tiba menabrak KA Sritanjung di pintu perlintasan, sehingga menyebabkan lima as kereta anjlok,” kata Humas PT Kereta Api Daerah Operasi IX Jember, Gatut Sutiyatmoko.

Menurut dia, satu gerbong paling depan atau di belakang lokomotif mengalami anjlok pada satu as dan satu gerbong lagi anjlok pada empat as, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

“Anjloknya kereta diduga karena kecerobohan sopir truk yang memaksa untuk menerobos pintu perlintasan yang akan ditutup,” tuturnya.

Ia menjelaskan petugas langsung mengevakuasi penumpang KA Sritanjung dan diangkut dengan bus menuju Stasiun KarangasemBanyuwangi, kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan rangkaian kereta cadangan.

“Proses evakuasi gerbong yang anjlok

membutuhkan waktu yang cukup lama yakni sekitar sembilan jam dan laporan yang diterima PT KAI Daop IX Jember mencatat bahwa proses pengangkatan kereta yang anjlok selesai pukul 16.05 WIB,” paparnya.

Saat ini, lanjut dia, jalur yang sudah diperbaiki tersebut masih harus menunggu pemeriksaan rel oleh petugas jalan rel dan jembatan, sehingga benar-benar aman untuk rangkaian kereta api yang akan melewati jalur itu.

Akibat anjloknya KA Sritanjung, sebanyak empat kereta batal berangkat yakni KA 78 Mutiara Timur Siang jurusan BanyuwangiSurabaya, KA 382 Pandanwangi jurusan Banyuwangi-Jember, KA 385 Pandanwangi jurusan Jember-Banyuwangi, dan KA Pandanwangi jurusan Kalibaru-Banyuwangi.

“Selain empat rangkaian kereta batal, KA 381 Pandanwangi tertahan cukup lama di Stasiun Kalibaru mulai pukul 10.45 WIB,” ujarnya.

Gatut mengimbau pengguna jalan yang akan melewati pintu perlintasan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas KA dan tidak menerobos palang pintu yang akan ditutup oleh petugas, serta masyarakat harus mendahulukan perjalanan kereta api. (ant/rah)

TERENDAM AIR

Puluhan Rumah Terendam Air Pasang Pantai Mayangan

PROBOLINGGO – Gelombang laut di perairan Pantai Mayangan mengalami kenaikan hingga kurang lebih tiga meter. Empasan gelombang laut ini mampu menerjang dan menggenangi puluhan rumah nelayan, yang berlokasi di Jalan Lingkar Utara, tepatnya sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Tembaga, terendam air hingga ketinggian 30 Centimeter, Senin (24/6).

Terendamnya puluhan rumah warga yang kebanyakan di huni para nelayan tersebut, diakibatkan karena kondisi talud penahan ombak yang rendah, maka dengan tingginya gelombang laut mengakibatkan air laut kemudian masuk ke rumah warga yang berdekatan dengan pantai.

Rumah warga yang terendam empasan air laut di Kampung Nelayan Mayangan itu, salah satunya Busriati. Ia

mengatakan empasan air laut ini mulai menggenangi rumah warga berlangsung sejak pukul 19.00 WIB, hingga mencapai ketinggian kurang lebih 30 centimeter.

Saat peristiwa air pasang ini terjadi, Busriati mengaku tengah berada di rumah semi permanen tersebut. Belasan peralatan elektronik miliknya dipastikan rusak akibat terendam air pasang. Disamping itu, air pasang ini juga telah menyisakan timbunan pasir laut didalam serta dinding rumah.

“Saya benar-benar terkejut dan trauma bencana gelombang pasang akan kembali terjadi. Sebab sejak Minggu malam, gelombang laut sudah terlihat tinggi dan nyaris menghantam daratan. Tapi saat itu saya dan keluarga tetap bertahan karena berharap gelombang itu akan

segera menurun,” tuturnya.

Hingga Senin pagi, Busriati maupun korban lainnya masih tampak membersihkan serta menguras sisa air laut yang sempat menggenang rumah mereka. Sejauh ini, para korban belum dapat memastikan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana itu. “Kami tidak mau kedua kalinya menjadi korban bencana gelombang pasang air laut,” ucap Busriati.

Sementara itu, gelombang laut di Pesisir Pantai Mayangan telah mengalami kenaikan hingga kisaran tiga meter. Meski demikian, sejumlah nelayan masih tetap terlihat turun ke laut. Karman, salah seorang nelayan, mengungkapkan ia beserta nelayan lainnya terpaksa harus menangkap ikan hanya karena desakan ekonomi.

“Saya tidak punya peker-

jaan sampingan, jadi ya terpaksa turun ke laut walau

kondisinya sangat berbahaya. Dalam kondisi gelom-

bang laut yang cukup tinggi ini telah mengakibatkan

minimnya hasil tangkapan ikan,”pungkasnya. (hud).

OPINI

15

SELASA 25 JUNI 2013 NO. 0145 | TAHUN II

Wajah Baru SKK Migas

salam songkem Pembuatan Paspor

T

idak mudah orang bisa naik haji. Barangkali itu tepat dikatakan. Sebab, selain masalah ONH yang puluhan juta, jamaah haji yang mau berangkat ke tanah suci juga masih terkendala dengan pembuatan paspor, namun masalah ini barangkali terjadi di Madura. Namun tidak menutup kemungkinan juga menjadi permasalahan di kabupaten lain di luar Madura, pengurusan paspor masih jauh ke tempat lain.

Di Madura misalnya, untuk penerbitan paspor masih harus diurus ke daerah Surabaya. Padahal di Madura juga ada Kantor Imigrasi yang sejatinya bisa menerbitkan paspor haji tersebut. Akan tetapi, hingga saat ini, keinginan penerbitan paspor haji dapat diterbitkan di Madura, masih belum bisa terwujud. Kendala keterbatasan peralatan menjadi argumentasi klasik yang cukup menjemukan.

Memang tidak mudah menerbitkan paspor di Madura.

Untuk bisa mencapai keinginan itu, masih dibutuhkan perjuangan yang sangat panjang. Tentu juga diperlukan biaya yang sangat banyak, setidak-tidaknya untuk memiliki peralatan penerbitan paspor. Punya kantor Imigrasi saja tidaklah cukup dijadikan alasan untuk bisa membuat paspos sendiri bagi semua jamaah haji di Madura. Tanpa adanya peralatan yang memadai, maka selama itu pula pembuatan paspor di Madura akan terus menjadi keinginan yang tak akan kunjung menjadi kenyataan.

Bahkan setelah memiliki semua peralatan penerbitan paspor, juga tidak serta merta menjadi jaminan penerbitan paspor di Madura dapat terlaksana. Sebab biasanya sesudah itu akan muncul masalah kesiapan SDM. Karena itulah menyiapkan SDM juga penting sebagaimana kepemilikan peralatan penerbitan paspor tersebut.

Permasalahan terkait jamaah haji di Madura memang sangat komplit. Penerbitan paspor untuk jamaah haji Jawa Timur termasuk asal Madura yang masih dilakukan di Surabaya seringkali menimbulkan persoalan bagi jamaah haji.

Salah satu contohnya, salah seorang jamaah haji asal kabupaten Sumenep Madura, ditemukan memiliki identitas yang tidak sama dengan yang tertulis di paspor dengan yang sebenarnya. Ada juga masalah perbedaan identitas antar paspor yang telah dimiliki dengan nama yang tercantum dalam data haji. Tidak hanya itu, ketika terjadi permasalahan identitas tersebut, biasanya petugas tidak mau tahu dan meminta jamaah haji bersangkutan mengurus permasalahannya itu ke petugas penerbit paspor di Surabaya. Tentu saja, hal itu sangat menyulitkan bagi jamaah haji yang telah membayar ONH dengan harga yang sangat mahal.

Seharusnya, dengan ongkos naik haji yang begitu tinggi, bila terdapat persoalan seperti teridentifikasi di atas, yang menyelesaikan adalah petugas di Kantor Imigrasi atau panitia yang bersangkutan. Karena CJH memang tak pantas diberi beban tambahan selain masalah pembayaran haji.(*)

Netralitas KPU

P

ilgub Jatim semakin panas. Ambiguitas dukungan dua partai non parlemen, Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia dan Partai Keadilan kepada pasangan Khafifah Indar Parawansa-Herman dan Soekarwo-Saifullah Yusuf ternyata tidak hanya menimbulkan masalah ancaman terhadap gagalnya pasangan Khafifah-Herman dalam pilgub Jatim. Juga KPU setempat pun ikut menerima dampaknya.

Pasangan Khafifah-Hermah yang teracam tidak bisa mengikuti demokrasi di Jatim pada 29 Agustus mendatang telah menciptakan solidaritas buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). SBSI ini mulai turun jalan untuk mengingatkan KPU Jatim, agar tidak tendensius dalam membuat penetapan calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Keberpihakan KPU terhadap salah satu pasangan cagub hanya menguntungkan kepada pasangan cagub-cawagub tertentu. Selain itu, sangat merugikan pasangan cagub-cawagub yang lain. Itu juga merupakan awal demokrasi yang buruk di Jawa Timur. Konsekwensi logisnya tahapan pemilu berikutnya juga akan menimbulkan banyak permasalahan. Bahkan permasalahan itu akan berlanjut pada hasil pemilu, karena sejak awal sudah dibangun dari pondasi pemilu yang tidak benar.

Bila ini yang terjadi, maka pupuslah sudah harapan mayoritas Jawa Timur untuk memiliki cagub dan cawagup yang baik dan lahir dari hasil demokrasi yang baik pula.

Ketidakpuasan para buruh di Jatim terhadap KPU tentu akan berlanjut. Apabila KPU diketahui tidak bisa netral dalam membuat penetapan calon pasangan cagub-cawagub Jatim.

SBSI bila bisa mengerahkan kekuatan hampir 6 juta buruh yang ada di provinsi Jatim, maka dapat dibayangkan Jatim akan menjadi lautan buruh. Namun tampaknya soliditas buruh di Jatim sepertinya tidak begitu terkordinir dengan baik, sehingga ancaman aksi buruh diprediksi tidak akan menggentarkan KPU. Terlebih lagi jika KPU memang berada di jalur yang benar, telah berbuat sesuai dengan perudangundangan, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan.

Sebaliknya, bila memang benar, KPU telah terbeli oleh salah satu pasangan cagub-cawagub sebagaimana PPNUI dan PK, maka otomatis KPU ibaratnya telah menggali lubang kehancurannya sendiri. Bahkan secara tidak langsung, KPU telah menggadaikan suara warga Jatim kepada salah satu pasangan cagub-cawagub tertentu untuk kepentingan oknum KPU sendiri. Sungguh ironisme yang melukai warga Jatim dan merusak citra politik terutama dalam demokrasi pilgub Jatim.

Mobilisasi massa buruh sejatinya mengindikasikan suatu dukungan kepada Khafifah-Herman, yang nasibnya kini sangat terancam setelah PPNUI dan PK menarik dukungannya dari pasangan tersebut dan berbalik memberikan dukungannya kepada pasangan incumbent. Nasib KhafifahHerman yang mendapat sabotase politik, menyerupai peristiwa serupa yang dialami pasangan cabup-cawabup Pamekasan, Ahmad Syafii-Khalil Asy’ari (Asri). Adakah sabotase ini menjadi suatu pertanda nasib kemenangan Asri juga akan dialami pasangan Khafifah-Herman di Pilgub Jatim?(*)

A

AM. Putut Prabantoro

Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa)

D

ua pekan lalu, 13 Juni 2013, Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini dalam peluncuran buku “WAJAH BARU INDUSTRI MIGAS INDONESIA” di Jakarta mengeluarkan seruannya agar pemerintah daerah tidak mengganggu kegiatan hulu migas. Seruan itu diikuti oleh ancaman, akan meminta bantuan Kopassus untuk menindak para “preman daerah” ataupun “para tetangga” yang mengganggu kegiatan hulu migas di daerah. Ancaman itu ditujukan kepada pemerintah daerah atau masyarakat setempat yang mengganggu “anak-anak SKK Migas”.

Yang dimaksud para preman adalah masyarakat daerah yang dituduh mengganggu kegiatan hulu migas di daerah. Sementara “para tetangga” digunakan untuk menyebut para bupati atau pemerintah daerah di mana kegiatan hulu migas beraktivitas. Sedangkan yang dimaksud dengan “anak-anak SKK Migas” adalah para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Oleh karena itu, Rudi Rubiandini meminta pemerintah daerah melakukan kerjasama atau mengedepankan SKKMigas dan diminta untuk tidak berani mencubit K3S. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini wajah baru dari SKKMigas yang melecehkan peranan pemerintah daerah dan masyarakatnya ? Apakah bijaksana sebagai seorang Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini menganggap K3S sebagai “anak-anak SKK Migas” dan sementara memanggil para bupati dengan sebutan “para tetangga” dan rakyat di daerah itu sebagai “para preman” ?

UU Otonomi Daerah Pada Agustus 2011, terjadi perusakan fasilitas JOB Pertamina-Medco di Pulau Tiaka, Sulawesi Tengah oleh para warga yang berasal dari daratan yang dalam penyerangan menggunakan perahu. Butuhkan waktu berbulan-bulan

untuk menyelesaikan kasus tersebut meski polisi dan TNI juga telah dikerahkan segera setelah kejadian.

Pencurian minyak di Sumatera Selatan yang ramai pada tahun 2012 adalah kasus lain dari terganggunya kegiatan hulu minyak. Kasus ini mempunyai sejarah panjang dan belum tuntas sekalipun polisi dan TNI sudah turun untuk menanganinya.

Dua kasus ini hanya sebagai contoh dari ratusan kasus gangguan atas kegiatan hulu minyak di daerah-daerah yang dihadapi oleh SKK Migas ataupun K3S. Namun gangguan-gangguan itu tidak berdiri sendiri karena banyak faktor sebagai penyebab gangguan kegiatan hulu. Namun penyebab mendasarnya adalah diterapkannya UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004.

Pada tahun 2011 tercatat setidaknya ada 945 kasus konflik horizontal yang bersumber pada batas wilayah daerah. Sekalipun sudah ada penyelesaian untuk beberapa kasus, tidak boleh dipungkiri bahwa latar belakang konflik horizontal ini bersumber pada perebutan sumber-sumber ekonomi terutama pasca pemekaran daerah. Kasus sederhana adalah seperti yang terjadi di Jawa Timur, Blitar dan Kediri saling memperebutkan dan mengklaim berhak atas Gunung Kelud yang memiliki potensi pariwisata dan sumber mineral.

Mempelajari kasus-kasus yang terjadi, ancaman Rudi Rubiandini tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi. Hubungan kerja SKK Migas dan pemerintah daerah seharusnya berdasar pada visi dan tugas bersama yang telah diatur dalam undang-undang yakni mencapai kesejahteraan rakyat, seperti yang diamanatkan UUD 1945 dan yang kemudian dipertegas juga dengan dikeluarkannya UU Otonomi daerah itu sendiri.

Mengingat bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, substansi kegiatan hulu migas seharusnya merupakan industri strategis. Karena merupakan industri strategis, persoalan keamanan serta gangguan atas kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab negara dan bukan domain dari SKK Migas. Dengan demikian lebih jauh lagi, SKK Migas harus menjadikan migas sebagai alat strategis pemersatu bangsa dan kegiatan hulu migas sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Pasal 1 ayat 2-3 UU No. 32 Tahun 2004 memuat yang dinamakan pemerintah daerah adalah gubernur dan bupati/walikota yang memiliki kewajiban juga atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya (Pasal

2: ayat 4-7). Oleh karena itu SKK Migas tidak mungkin mengabaikan posisi pemda sebagai penguasa wilayah daerah di mana kegiatan hulu migas dilakukan. Oleh karena itu, kasus-kasus gangguan terhadap kegiatan hulu migas seharusnya didekati dengan cara memahami UU Otonomi Daerah dan dinamika budaya di wilayah tersebut.

Dalam posisi seperti itu, SKK Migas, K3S dan pemerintah daerah (juga masyarakatnya) saling membutuhkan berdasarkan peranan masing-masing karena kegiatan eksplorasi ataupun ekploitasi berdampak serta bertujuan menyejahterakan rakyat. Dengan demikian sudah sepantasnyalah kedudukan SKK Migas, K3S dan pemerintah daerah saling terikat, saling terkait dan mendukung satu sama lain.

Bahwa kemudian terjadi banyak gangguan terhadap kegiatan hulu migas di daerah-daerah sebenarnya tidak terlepas dari belum tercapainya kesejahteraan pada daerah itu.

Hal yang sama sebenarnya juga bisa dianalogkan, jika dipelajari latarbelakang pemekaran daerah. Ambil contoh saja, alasan keinginan pemisahan diri daerah Kutai Pesisir dari Kabupaten Kutai Kertanegara.

Mengapa warga Kutai Pesisir bersikeras melepaskan diri dari Kabupaten Kutai Kertanegara? Masyarakat daerah Kutai Pesisir ingin membentuk kabupaten dan pemerintahan sendiri dengan alasan, berkeyakinan akan lebih sejahtera jika melepaskan diri dari Kabupaten Kutai Kertanegara mengingat sumber daya alam yang selama menjadi pendapatan Kabupaten Kutai Kertanegara berada dalam wilayah Kutai Pesisir.

Kesimpulan sementara adalah kesejahteraan di Kabupaten Kutai Kertanegara belum merata dan belum dinikmati oleh seluruh warganya.

Cara Gerak SKK Migas sebagai pengganti BP Migas harus memiliki cara pandang baru dalam berkegiatan antara lain lebih mengedepankan spirit nasionalisme yang merupakan salah satu alasan pembubaran BP Migas pada November 2012.

Dengan spirit yang baru ini diharapkan SKK Migas lebih dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan kesejahteraan daerah setempat. Hal itu tidak mungkin tercapai jika SKK Migas beranggapan bahwa K3S adalah “anak-anaknya”, sementara pemerintah daerah lain dianggap sebagai “tetangga”. Selain menyejahterakan, kehadiran SKK Migas melalui K3S di daerah tersebut seharusnya menjadi alat pemersatu berbagai suku, rasa atau kelompok yang

hidup di wilayah tersebut.

Ada baiknya pemerintah pusat dan daerah belajar dari Sudan dan Nigeria.

Nigeria dan Sudan adalah dua negara yang hancur karena justru kedua negara itu sangat kaya akan migas. Di sana rakyat berperang saudara, saling berebut kekuatan untuk menguasai migas.

Dalam spirit otonomi daerah, kita tidak ingin migas menjadi penghancur bangsa dan memecah belah negara.

Ada beberapa langkah yang mungkin bisa digunakan sebagai pemikiran, agar kegiatan hulu tidak terganggu.

SKK Migas hendaknya : 1. Mendorong terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) Untuk Bagi Hasil – yakni distribusi bagi hasil yang disepakati untuk propinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan atau hingga RW/RT. Tidak adanya perda menyebabkan mandegnya distribusi bagi hasil pusat ke daerah yang tentunya juga akan menghambat distribusi kesejahteraan atau pembangunan daerah.

2. Mendorong terbentuknya BUMD / Koperasi untuk ambil bagian dalam kegiatan hulu migas.

3. Mempercepat program Indonesian Incorporated di bidang tenaga kerja migas seperti yang digagas oleh R. Priyono, mantan Kepala BP Migas, agar tenaga kerja (SDM) daerah dapat ambil bagian dalam kegiatan hulu migas. Program ini dapat dilakukan dengan membangun kerjasama yang erat antara SKK Migas, K3S dan Perguruan Tinggi Daerah.

4. Meningkatkan komunikasi tiga arah yang terbuka serta transparan antara SKK Migas, K3S dan Daerah agar hambatan budaya dan keamanan dapat menemukan salurannya. Cara ini bisa dilakukan dengan memberdayakan sarjana antropolog, sebagai misal, dalam kegiatan komunikasi ketiganya.

5. Melibatkan LSM dalam Corporate Social Responsibility (CSR) atau Community Development (CD) dengan kriteria, kualitas serta standardisasi yang transparan dan accountable, sebagaimana yang ditentukan dalam ISO 26000.

Semoga pernyataan Rudi Rubiandini selaku Kepala SKK Migas tidak mendorong terjadinya perpecahan bangsa – suku serta pusat - daerah, tetapi bahkan sebaliknya mendorong pemerintah dan masyarakat daerah sadar atas manfaat kehadiran K3S di daerahnya. Lebih jauh lagi, semoga dengan cara pendekatan baru, Indonesia benar-benar dapat melihat wajah baru industri migas dan SKK Migasnya. Pada akhirnya, semoga migas menjadi alat strategis pemersatu bangsa. Ini semua dilakukan Demi Indonesia Satu Tak Terbagi ! =

Problematika Klasik; Bahaya Kenaikan BBM Muhammad Hendri

Alumni pesantren Roudhatut Thalibin Kolor Sumenep

K

ita sudah menikmati usia kemerdekaan yang tua, mulai orde lama sampai pada reformasipun kita alami bersama. Ironisnya, visi kebangsaan sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 ternyata belum bisa tercapai. Data resmi BPS (Badan Pusat Statistik) melakukan penggalian data bahwa angka kemiskinan negeri ini sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 35 juta jiwa. Sementara jika menggunakan data World Bank (Bank Dunia) yang menggunakan indikator penghasilan 2 dollar per hari, jumlah penduduk miskin di Indonesia sudah mencapai 100 juta jiwa (setara dengan 49,5 persen dari total penduduk Indonesia). Angka pengangguran terus meningkat, tingkat kriminalitas pun tidak kunjung menurun. Indeks prestasi korupsi negara kita juga masih sangat memprihatinkan. Hingga kini, Indonesia masih tetap “setia” berada pada jajaran negara paling korup di dunia. Masalah kehidupan negara ini dibiarkan datang silih berganti. Enam puluh tahun rakyat negara ini belum sejahtera adalah bukti mengapa janjijanji itu hanya sebatas bahan kampanye. Hal ini diyakini sebagai kontribusi tidak relevan dari misi yang diutarakan ke publik.

Problematika bangsa indonesia tidak pernah ada habisnya, memasuki pertengan tahun 2013. Pemerintah kembali berencana menaikkan harga

bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal Menarik untuk dikaji lebih dalam terkait isu tersebut. Meskipun bukan merupakan isu baru yang menggemparkan. Akan tetapi tetap saja menimbulkan sebuah goncangan, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi politik dan sosial. Kegoncangan diprediksi akan marak terjadi melihat sebegitu vitalnya peran BBM (bahan bakar minyak) dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti sejarah yang telah terjadi sebelumnya, kenaikan BBM memicu inflasi terhadap segala bahan pokok dan ujungujungnya rakyat lagi yang dirugikan, rakyat lagi yang jadi korban.

Tidak dapat dipungkuri bahwa setiap kebijakan pemerintah bukan tanpa alasan, sebagaimana kenaikan BBM kali ini. Ada dua alasan yang melatar belakangi naiknya BBM kali ini, yaitu : Pertama, pemerintah tidak punya pilihan lain untuk menambal APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) yang sudah menipis. Kedua, situasi minyak yang kian tidak menentu dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Kedua alasan tersebut seakan-akan menjadi satu-satunya solusi.

Ledakan media massa pun tak terkendalikan, spekulasi mengenai harga BBM pun meledak dipublik. Ada dua opsi yang ditawarkan pemerintah terkait dengan harga. Pertama, harga Rp.6500,00 per liter untuk mobil pribadi dan Rp.4500,00 per liter untuk motor dan angkutan umum. Namun, rencana ini batal sebab kwatir jika diberlakukan dua harga akan merepotkan rakyat. Kedua, pemerintah akhirnya menetapkan satu harga de-

ngan kisarasan tidak lebih dari harga Rp.6500,00 per liter.

Memamg ada solusi pemerintah untuk meringankan beban rakyat miskin dengan mencanangkan dana konpensasi. Terkait dengan nominalnya masih belum jelas karena pemerintah masih membahasnya dengan DPR (dewan perwakilan rakyat). Namun, kita harus bersikap kritis.Perlu diingat bantuan semacam itu seringkali tidak tepat sasaran dan justru dinikmati oleh oknomoknom tertentu, sebab itulah, berapa pun besaran yang di salurkan pemerintah tetap harus ada kontrol khususnya dalam merealisasikan.

Mungkin secara logika sesaat, kita tidak menolak pemerintah untuk menaikkan BBM. Karena hal itu sebuag iktikad baik guna menyelamatkan APBN. Tanda tanya besar, sesederhana itu kah? Pada titik inilah kita dituntut harus mampu mengkritisi secara tajam dan proporsional.

Setiap kebijakan yang lahir selalu menghadirkan bias politik dan sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak akan lepas dari dugaan-dugaan politik. Meski secara logika bisa dinilai positif. Namun, bukan tidak mungkin ada kepentingan pragmatis didalamnya. Perlu ditekankan kembali bahwa kita harus peka dan jeli manganalisa hal itu. Menjadi tugas kita bersama untuk membongkar bias politik itu agar menjadi terang benderang apa sebetulnya kepentingan pemerintah menaikkan harga BBM. Paradigma kritis menjadi referensi mati untuk menganalisis problematika ini. Paling tidak, ada tiga hal yang harus menjadi pandangan kita secara politis. Pertama, bertambanya

APBN nanti bisa jadi akan memperluas kepentingan laten praktik koprupsi. Secara logis hal ini dapat diterima oleh akal sehat. Alih-alih demi kepentingan rakyat, justru di jadikan lahan subur mengeruk keuntungan. Interpretasinya, menaikkan harga BBM bisa jadi tidak semata untuk menyelamatkan dan menambal kekurangn APBN, tetapi sangat mungkin ada kepentingan korup di balik kebijakan itu.

Kedua, tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut merupakan politik menaikkan gaji. jika nanti harga BBM benar-benar dinaikkan dan APBN bertambah jelas menjadi peluang pejabat untuk meminta kenaikan gaji yang di lakoni sekarang. Bukan sesuatu yang mustahil “ketamakan” para pejabat menjadi agenda yang terselubung.

Ketiga, program kompensasi kenaikan BBM diakui rawan manipulasi khususnya oleh oknom-oknom yang hanya mementingkan eksistensi pribadinya. Hal ini jangan sampai terjadi.

Semua pihak wajib mengawal dan mengontrol program tersebut agar benar-benar terealisasikan kelapisan masyarakat dan tidak mengandung bias-bias politik.

Efektifitas kenaikan BBM perlu dikrtisi secara dalam jangan terburuburu mengamini. Sebab, kebijakan lahir bukan tanpa kepentingan apalagi sebentar lagi menjelang bulan puasa secara pasti harga-harga sembako (kebutuhan pokok) akan melonjak tinggi, seperti, harga beras, bawang, dan daging yang pertengahan tahun ini sudah naik. Hal ini, merupakan bias dari naiknya BBM. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

SELASA 25 JUNI 2013 NO. 0145 | TAHUN II

ITALIA TANTANG SPANYOL, URUGUAY JAJAL BRASIL

Andrea Pirlo Italia

Jumlah Pertandingan

3

Gol

1

Menit Bermain

180

FORTALEZA - Spanyol dan Italia saling bunuh pada semifinal Piala Konfederasi 2013, sementara tuan rumah Brasil akan dijajal oleh sesama tim Amerika Latin yang juga juara Copa America, Uruguay. Laga Spanyol versus Italia merupakan ulangan final Piala Eropa 2012 lalu yang berakhir dengan kemenangan Spanyol dengan skor mencolok empat gol tanpa balas.

Bila spanyol lagi-lagi mengalahkan Italia pada laga itu, maka mereka kemungkinan besar akan bertemu dengan juara dunia lima kali, Brasil, di partai puncak.

Dengan catatan, Brasil harus menaklukkan perlawanan Luis Suarez dan kawankawan terlebih dahulu.

Italia dan Brasil sudah lebih dulu memastikan tempat di semifinal setelah menjadi juara dan runner up Grup A. Sedangkan Spanyol dan Uruguay maju sebagai juara dan runner up Grup B. Dalam laga terakhir Grup B, Spanyol menyikat Nigeria dengan skor telak tiga gol tanpa balas pada pertandingan B di Stadion Castelao, Fortaleza, Brasil, Minggu (23/6) waktu setempat atau Senin (24/6) dini hari WIB. “La Furio Roja” mengepak nilai sempurna (9) berkat tiga kemenangan dari tiga laga. Dengan hasil ini, Spanyol dipastikan keluar sebagai juara grup, dan akan menantang Italia yang menjadi runner-up Grup A di babak empat besar.

Menyinggung soal Italia di semifinal, pelatih Spanyol Vicente Del Bosque menegaskan, “Bagi Italia, laga nanti akan sangat penting karena kekalahan di final Piala

Kartu Kuning/Merah

Neymar

0

Brasil

eropa, dan saya yakin mereka akan berhasrat untuk membalas dendam.”

Pada laga melawan Nigera, bek Spanyol Jordi Alba menjadi bintang setelah melesakan dua gol, sementara satu gol sisa dicetak oleh Fernando Torres. Alba pun terpilih sebagai man of the match. Penggawa Barcelona ini mengaku belum pernah terpilih sebagai pemain terbaik pada satu pertandingan sebelumnya. “Ini baru pertama kali bagi saya. Penghargaan ini biasanya diberikan kepada pemain yang rutin mencetak gol,” ucap Alba.

Gol pertama Alba berawal dari kerjasama yang rapi dan cepat dari lini belakang. Bek kiri Barcelona ini melakukan akselerasi di sisi kanan dan berhasil melewati beberapa pemain bertahan Nigeria.

Mantan bek Valencia ini pun melepaskan tendangan ke sisi kiri yang gagal dijangkau kiper Vincent Enyeama. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-60, Del Bsoque memasukan Torres untuk menggantikan Roberto Soldado. Keputusan itu terbukti jitu. Pasalnya, tidak begitu lama menginjakan kaki di lapangan, “El Nino” langsung mencatatkan namanya di papan skor. Menyongsong umpan diagonal yang dilepaskan Pedro Rodrigues, tandukan bomber Chelsea dari jarak dekat mengubah kedudukan menjadi 2-0.

Empat menit sebelum pertandingan usai, Alba menyudahi pesta Spanyol dengan gol yang kembali dibuatnya. Dengan dingin, ia memperdaya Enyeama saat tinggal berhadapan satu lawan satu sebelum menyontek bola ke gawang yang sudah kosong.

Pelatih Nigeria Stephen Keshi mengeluhkan buruknya penyelesaian akhir para pemainnya. Padahal, “Elang Super” juga bemain tidak terlalu jelek. Berdasarkan data statistik, wakil Afrika ini melesakan 13 tendangan dengan delapan diantaranya mengarah ke gawang. “Kami terlalu bingung di depan gawang. Hal bagusnya

Jumlah Pertandingan

3

Gol

Gli Azzuri Dihantui Cedera Pemain Inti RIO DE JENEIRO - Italia harus kehilangan Mario Balotelli saat melawan Spanyol di semifinal Piala Konfederasi 2013 karena mengalami cedera otot paha. Absennya pemain keturunan Gana ini menambah panjang daftar pemain cedera “Gli Azzuri” pada Piala Konfederasi ini.

Italia sudah kehilangan play maker Andrea Pirlo yang absen saat melawan Brasil pada laga terakhir Grup A. Kemungkinan pemain jenius ini sudah bisa tampil saat melawan Spanyol. Gelandang Riccardo Montolivo juga mengalami cedera dan masih akan dilihat kembali kondisinya dalam beberapa hari ke depan.

Sementara Ignazio Abete sudah dipulangkan ke Italia karena mengalami cedera parah pada kaki kanannya sehingga tidak bisa tampil pada turnamen ini.

Berita cederanya striker AC Milan itu diumumkan Federasi Sepakbola Italia pada Minggu (23/6) setelah melakukan tes terhadap Balotelli. Meski demikian, Balotelli akan terus dipantau dengan harapan dia bisa kembali diturunkan pada laga berikutnya baik di final mupun pada laga merebut tempat ketiga melawan Brasil atau Uruguay.

Italia akan menghadapi

Spanyol di semifinal. Laga ini mengulangi partai final Piala Eropa 2012 lalu. Saat itu Italia disikat empat gol tanpa balas oleh Spanyol. Kekalahan telak ini lebih karena Italia bermain dengan 10 orang setelah Thiago Motta yang masuk sebagai pengganti terakhir Italia juga mengalami cedera.

Balotelli menjadi penyerang andalan Italia pada turnamen ini dan laga-laga Italia sebelumnya baik pertandingan persahabatan maupun kaulifikasi Piala Dunia. Dia mencetak gol kemenangan Italia saat mengalahkan Meksiko 2-1. Dia juga ikut menyumbang satu gol dari titik putih saat menang 4-3 atas Jepang dan ikut berperan menciptakan gol Emanuele Giaccherini saat kalah 2-4 dari Brasil di pertandingan terakhir Grup A. Mantan penyerang Manchester City ini pun selalu dipasang sejak awal oleh pelatih Cesare Prandelli.

Bila Balotelli cedera, Cesare Prandelli kemungkinan akan memasang penyerang gaek Alberto Gilardino sebagai penyerang tunggal. Bila menerapkan skema lain, mantan pelatih Fiorentina itu bisa saja memasang Stephan El Shaarawy, Sebastian Giovinco, Alessio Cerci atau Alessandro Diamanti di lini depan. (aji)

Balotelli kemungkinan besar absen saat Italia lawan Spanyol

3

adalah kami mampu menciptakan peluang, tapi tidak mampu menyelesaikannya. Ini hal yang harus kami tingkatkan. Semoga bisa cepat teratasi,” kata Keshi.

Sementara pada laga terpisah di Arena Pernambuco, Recife, Uruguay menyikat Tahiti delapan gol tanpa balas sekaligus memastikan satu tempat di semifinal. Sayang mereka harus berhadapan dengan Brasil yang difavoritkan menjuarai turnamen Piala Dunia mini ini.

Menanggapi itu, pelatih Uruguay Oscar Tabarez mengaku pasrah dengan kenyataan yang didapat timnya.

Menurutnya, menghadapi Brasil tentu akan menjadi pekerjaan berat. Apalagi, “Seleccao” didukung penuh oleh fans mereka.

“Sayang bagi kami. Tapi, apa yang harus terjadi, biarlah terjadi,” tandasnya.

Saat melawan Tahiti, Tabarez mengistirahatkan sejumlah pemain intinya. Sebab dia yakin timnya akan lolos dan karena itu para pemain inti diberi kesempatan untuk memulihkan kebugarannya menghadap Brasil di semifinal.

Dengan strategi itu, dia berharap anak-anak asuhnya mampu m e n g e j u tk a n Brasil yang tampil menawan s e lama turnamen ini. (aji)

3

Gol

0

Menit Bermain

194

Kartu Kuning/Merah

0

Andres Iniesta Spanyol

Edinson Cavani Uruguay

Menit Bermain

Jumlah Pertandingan

233

2

Kartu Kuning/Merah

Gol

1

Selangkah Lagi Blanc Jadi Pelatih Baru PSG

Jumlah Pertandingan

Menit Bermain

180 Kartu Kuning/Merah

0

1

Persisam Evaluasi Lini Tengah Jelang Laga Lawan Persepam MU SAMARINDA- Pelatih Persisam Putra Samarinda Sartono Anwar segera melakukan evaluasi lini tengah timnya jelang laga melawan Persepam Madura United (P-MU) pada lanjutan Liga Super Indonesia di Stadion Segiri Samarinda, Rabu (26/6).

“Pada pertandingan terakhir melawan Persela, tim kami memang bisa menang 2-0. Namun ada bagian yang harus kami evaluasi, utamanya di lini tengah yang sering keteteran untuk menghalau serangan lawan maupun pada saat menyerang,” kata Sartono Anwar di Samarinda, Senin (6/4).

Sartono Anwar mengatakan, peran lini tengah yang diisi Ibrahim Lovinian dan Loudry Setiawan begitu penting untuk meraih hasil positif terutama di pertand-

ingan kandang.

Oleh karena itu, selain pemain tengah dituntut memiliki stamina yang bagus, mereka juga harus memiliki inisiatif dan melakukan improvisasi ketika strategi tidak berjalan di lapangan.

“Kondisi ini yang belum diterapkan oleh pemain kami, utamanya melakukan improvisasi ketika skema serangan buntu karena ketatnya pertahanan lawan,” urai Sartono.

Menurut Sartono Anwar, pihaknya akan terus memantau perkembangan pemain tengah yang dimiliki Persisam yang cukup kompetitif persaingannya.

“Kami masih punya Sandi, Dian Irawan, Fajar Legian, dan juga Kone bila memang dibutuhkan di lini tengah, karena posisi asli Kone merupakan pemain ge-

landang,” jelas Sartono.

Untuk lini belakang, dikatakan Sartono, kolaborasi antara M Roby, Tsimi Jaques Joel, Supriono dan Dias Angga sudah cukup solid, meskipun pada menit terakhir Dias sudah terlihat menurun staminanya.

“Tapi kebocoran lini belakang masih tertutupi oleh peran pemain lainnya. Tismi dan Roby cukup disiplin dan aktif menjaga daerahnya,” terang Sartono.

Pada barisan depan, Sartono sudah tidak ragu lagi dengan naiknya performa Osas Saha, dan sudah sembuhnya Lancien Kone dari sakit.

“Itu masih ditunjang dengan kecepatan dua pemain sayap kita, yakni Ferdinan dan Bayu Gatra. Saya rasa lini depan pun sudah tidak ada kendala,” demikian Sartono. (ant/dar)

Laurent Blanc mengakui dirinya hampir pasti menjadi pelatih anyar klub ibukota Prancis, Paris Sanit Germain

SRIWIJAYA FC MENANG 3-1 ATAS AREMA

PARIS - Mantan pelatih Tim Nasional (Timnas) Prancis Laurent Blanc hampir pasti menjadi pelatih baru Paris SaintGermain (PSG). Pasalnya, pada Senin (24/6) waktu setempat, dia akan bertemu dengan para pajabat klub kaya raya Prancis itu untuk mendiskusikan peluang menggantikan Carlo Ancelotti yang sudah sangat ingin meninggalkan klub itu dan melatih Real Madrid musim mendatang.

“Saya akan berada di Paris pada Senin (26/6) untuk melakukan sejumlah diskusi. Ada peluang bagus bahwa saya akan menandatangani kontrak dengan PSG. Saya belum bisa mengatakan banyak hal sekarang. Kita baru akan mengetahuinya pada pekan ini. Tetapi yang bisa saya katakan saat ini adalah bahwa PSG adalah sebuah kesempatan besar dan

Sejumlah pemain Sriwijaya FC melakukan selebrasi usai membobol gawang Arema Malang pada pertandingan antara Sriwijaya FC dan Arema Malang di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Minggu (23/6).

Sriwijaya FC berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-1.

ini adalah klub yang sangat bagus. Ini sesuatu yang menarik,” kata mantan bek Timnas Prancis itu kepada Le Parisien.

Pada Jumat pekan lalu, agen Blanc, Jean-Pierre Bernes, melalui jaringan televisi olahraga Prancis, BeIN Sport yang sahamnya juga dimiliki oleh Nasser Al-Khelaifi, pemilik PSG, mengumumkan bahwa kliennya itu sudah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun sebagai pelatih di PSG .

Bila Blanc mencapai kesepakatan dengan PSG, maka dia akan didampingi JeanLouis Gasset sebagai asisten.

Keduanya sudah pernah bekerja sama saat Blanc menjadi pelatih Timnas Prancis. Keduanya juga pernah bekerja sama di Bordeaux pada 2007-2010.. (espn/sky sports/aji)