e Paper Koran Madura 25 Oktober 2013

Page 1

1

JUMAT 25 OKTOBER 2013 NO.0226 | TAHUN II Koran Madura

JUMAT

25 OKTOBER 2013

g PAMANGGHI

Asperger Oleh : Abrari Alzael

Wartawan senior di Madura

Tidak diketahui barometer apa yang digunakan lembaga atau instansi pemerintah untuk menakar seseorang miskin, atau tidak miskin dan karenanya berhak menerima bantuan. Seringkali terjadi tumpang tindih antara satu pihak dalam menakar miskinnya seseorang. Orang yang miskin dan berhak menerima raskin belum tentu miskin menurut intansi lainnya dan oleh karena itu ia tidak mendapat bantuan dari lembaga yang menanagani masalah kesehatan, misalnya. Begitulah seterusnya. Ini juga yang terjadi pada daftar pemilih tetap. Ada dua lembaga yang membidani politik, Bawaslu-KPU yang memberikan isyarat jumlah yang tidak sam. Sebenarnya, apa yang digunakan untuk menakar penduduk sebagai yang berhak dan tidak berhak memilih dalam pemilu 2014? Bahkan Bawaslu curiga KPU seperti pemain sinetron yang shooting kejar tayang dengan mengabaikan kualitas karena yang dipentingkan selesai. Ini memang ciri khas Indonesia, sesuatu yang tidak biasa bisa menjadi lazim, di negeri tercinta. Sekedar menyebut contoh, isu kemiskinan masih dijadikan barang dagangan dan komoditas oleh banyak pihak. Sepanjang sejarah, data kemiskinan dari sejumlah lembaga Mengamati tidak pernah sama. republik Data kemiskinan ini secara versi kementrian personifikatik dalam negeri, BPS nyaris seperti (Badan Pusat Statistabrak lari tik), LSM, maupun negara donor semua berbeda. Ukuran kemiskinannya berbeda-beda. Negeri ini lupa bahwa data itu penting, urgent. Sebab, semua bergerak dari data. Kemiskinan atau bukan kemiskinan bahkan politik, bersentuhan dengan data. Karena itu, selain negeri ini fakir dari sisi ekonomi, tanah ini juga miskin dari aspek data. Sayangnya, budaya menyajikan data terutama dari birokrat masih rendah. Data lainnya, monografi desa banyak yang tidak diperbarui. Selama bertahun-tahun data monografi yang menempel di kantor balai desa tidak di up date. Data itu sering hanya digunakan untuk persyaratan administratif belaka dan bukan sebagai kebutuhan. Ini semakin menegaskan bahwa kebijakan seringkali dibuat tidak berbasis data, tetapi hanya dirancang di atas meja. Ada anomali data yang terus-menerus terjadi di republik ini. Saat pemerintah memerogramkan pengurangan kemiskinan melalui subsidi, justru yang terjadi sebaliknya. Semakin diupayakan kemiskinan menurun, justru angkanya semakin tinggi. Seharusnya, dengan program itu populasi masyarakat miskin menurun. Lebih dari itu, masyarakat justru senang apabila di rumahnya ditempeli sitker sebagai penduduk miskin. Padahal, secara etik BPS sekali pun tidak boleh mengumumkan data kemiskinan secara individu. Ini menjadi penegas bahwa yang tidak biasa di negara orang lain justru lazim di tanah ini tanpa menyadari bahwa ketidakjelasan pada mulanya menyebabkan amburadul pada akhirnya. Mengamati republik ini secara personifikatik nyaris seperti tabrak lari. Setidaknya lebih mendekati kerja printing, isi di dalam di luar tanggungjawab percetakan. Indonesia seperti anak dari seorang ibu yang tidak diketahui siapa yang telah membuatnya hamil. Ketika anak itu lahir, ayah genetiknya tidak bertanggungjawab bahkan menuding perempuan yang dihamilinya seorang “pedagang”. Ini prilaku asperger, cerdas dengan prilaku yang buruk. =

ant/puspa perwitasari

RUU DAERAH OTONOM BARU. Masyarakat Papua menyimak sidang paripurna DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/10). DPR melalui rapat paripurna menyetujui 65 RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Daerah Otonom Baru.

Pembahasan RUU Pilpres Dihentikan

Lima Fraksi Menolak Revisi, Empat Fraksi Mendukung

JAKARTA-Hasil lobi seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna Kamis (24/10) memutuskan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dihentikan. Namun demikian, seluruh fraksi sepakat RUU Pilpres tidak jadi ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan pembahasan RUU Pilpres dihentikan karena dari seluruh fraksi yang ada belum mencapai kata sepakat. Di dalam rapat pleno Baleg yang digelar sebanyak tujuh kali, sembilan fraksi masih pada sikap sebelumnya. Lima fraksi menolak revisi; Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PAN dan PKB. Sementara empat fraksi lainnya; PPP, Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKS mendukung adanya revisi dan perubahan dalam PT. “Paripurna DPR memutuskan untuk UU Pilpres menerima pembahasannya tidak dilanjutkan atau dibatalkan. Ini mengapresiasi hasil pembahasan yang ada di Baleg. Keputusan ini dilakukan melalui lobi-lobi fraksi,” tegas dia I Jakarta, Kamis (24/10/). Menurut Bukhori Yusuf dari

FPKS, waktu Prolegnas 2013 hanya tinggal dua bulan lagi (November-Desember). “Dan fraksi yang ingin menghentikan pembahasan kan tujuannya sudah tercapai. Saat ini dihentikan saja pembahasannya,” katanya. Semula banyak fraksi yang ingin agar RUU ini dicabut dari Prolegnas, termasuk Ketua Baleg Ignatius Mulyono. Fraksi Partai Golkar dan Demokrat menginginkan agar dicabut dari Prolegnas

Paripurna DPR memutuskan untuk UU Pilpres menerima pembahasannya tidak dilanjutkan atau dibatalkan. Ini mengapresiasi hasil pembahasan yang ada di Baleg. Keputusan ini dilakukan melalui lobilobi fraksi.

Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR RI

karena sesuai peraturan DPR tentang pencabutan RUU, di mana jika sudah dihentikan di alat kelengkapan, maka Paripurna hanya menerima laporan saja. RUU ini punya potensi untuk diusulkan kembali pada Prolegnas prioritas 2014.

Madrid

Taklukkan Juve 2-1 Berita di hal 8

Menurut Taufik, dari berbagai macam pendapat, setelah lobi fraksi sudah sepakat untuk menghentikan pembahasan, namun, tidak dicabut dari Prolegnas. “Masalah keberadaan di Prolegnas tadi tidak dibahas. Biarlah waktu yang akan menjawab,” ujarnya. Gerindra, dan Hanura pun menyatakan tidak kaget dengan keputusan tersebut, dan keduanya akan bekerja keras agar Prabowo, dan Wiranto tetap bisa maju sebagai capres. Gerindra yakin masih tetap bisa mengusung Prabowo Subianto menjadi capres. Meski di survei terakhir yang digelar Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Prabowo dianggap sebagai capres tidak riil karena dibutuhkan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional bagi parpol untuk mengusung capres. “Sebenarnya kita ingin lebih banyak orang yang muncul sebagai capres alternatif. Tapi kami tidak masalah jika akhirnya pembahasan dihentikan,” ujar politisi Gerindra, Farry Djemi Francis. Hal yang sama diungkapkan Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin, bahwa kesepakatan DPR untuk menghentikan revisi UU Pilpres telah menutup pintu bagi penurunan ambang batas pencapresan pada Pemilu 2014. Tapi, Hanura masih berharap ke depannya ada penurunan ambang batas pencapresan. (gam/abd)

Bulu Saat jalan-jalan ke kebun binatang, Matrahem dan Matrawi sama-sama tertegun melihat bulu burung merak yang sangat indah. Mereka seakan tersihir dibuatnya. Matrahem : Bagus sekali ya bulu burung merak itu. Andai bisa kubawa pulang, rumahku tentu akan sangat semarak dibuatnya. Matrawi : Rumahmu pasti jadi makin kelihatan jelek. Sebab bulu burung merak ini sangat bagus. hehehe Matrahem : Ngomong-ngomong, ada nggak kang yang lebih bagus dari bulu burung merak ini? Matrawi : Oh, ada.. yang ini bagus sekali. Dan tidak sembarang orang bisa memegangnya. Matrahem : Wow, bulu apa itu kang? Matrawi : Kamu tahu kan rumah di sebelah selatan rumahmu? Matrahem : Tentu tahu, itu rumah pak lurah. Matrawi : Nah disitu ada bulu indah yang hanya pak lurah yang boleh pegang, yakni BULUrah. Cak Munali

SKANDAL SUAP MK

Majelis Kehormatan Periksa Akil Mochtar Hari Ini JAKARTA- Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Harjono mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua MK non aktif Akil Mochtar di KPK hari ini Jumat (25/10). “Besok kami berempat akan mendatangi KPK untuk memeriksa Pak Akil dan dilakukan tertutup karena KPK tidak mengizinkan,” kata Harjono, di Jakarta, Kamis (24/10). Dia mengatakan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Akil, maka pihaknya akan melanjutkan dengan putusan. “Jika waktu pemeriksaan tidak menyebut saksi lain yang perlu diperiksa, maka pekan depan bisa diputuskan,” kata Harjono. Terkait sopir Akil, Daryono, yang belum diperiksa, MK MK tidak bisa berbuat banyak.

“Kami tidak bisa memanggil Daryono karena hingga saat ini belum ditemukan. Kami tidak seperti polisi yang bisa mengejar kemana saja tapi kami hanya bisa mengirim surat panggilan ke alamatnya saja,” katanya. Akil Mochtar diperiksa Majelis kehormatan setelah tertangkap tangan penyidik KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (2/10) malam, di kediamannya di kompleks Widya Chandra III No 7 bersama dengan anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis Nhalau. Ketua MK ini duga menerima suap untuk kasus Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak, Banten, Akil ditetapkan sebagai tersangka selaku penerima (ant/jok/beth)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.