e Paper Koran Madura 26 Januari 2015

SENIN

26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

Presiden:

JANGAN ADA

KRIMINALISASI JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta agar jangan ada kriminalisasi baik di tubuh Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Bahwa kita sepakat institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum termasuk Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu jangan ada kriminalisasi, saya ulangi jangan ada kriminalisasi,” kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu malam.

Presiden meminta bila ada proses hukum yang dialami oleh anggota Polri maupun KPK agar dapat dilakukan secara jelas dan terbuka.

“Kasus hukum yang ada personel BERITA KPK dan Polri harus TERKAIT terang benderang dan transparan agar proses Hal 2,3 hukum berjalan dengan baik, dan jangan ada intervensi dari siapapun,” katanya.

“KPK dan Polri perlu bahu membahu memberantas korupsi biarkan KPK bekerja dan Polri bekerja dan semua tidak diatas hukum, keduanya harus membuktikan bahwa bertindak benar sesuai perundangundangan yang berlaku, sekali lagi harus terang benderang dan jangan ada kriminalisasi,” kata Presiden menegaskan.

Mendampingi Presiden dalam keterangan pers sejumlah tokoh yang dipanggil oleh Presiden untuk dimintai pendapat antara lain mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana, Widodo Umar, mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie, ahli hukum Hikmahanto Juwana dan mantan Wakapolri Oegroseno.

Sementara itu Bambang Widjojanto menyerahkan nasibnya kepada pimpinan KPK dan Presiden. Sebab menurut perundang-udangan Pimpinan KPK yang bersetatus tersangka seharusnya mengundurkan dari dari jabatannya. =ANT/PANCA

1

SENIN 26 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0532 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

5000 TKI di a Sabah Malaysi si ek et rd Te Berpenyakit Nasional hal 4

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

Sertifikasi

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

“Segalanya memang perlu uang. Tapi uang bukan segala-galanya.” Ungkapan yang sengaja dibuat terbalik ini bisa jadi sangat pas menggambarkan dunia pendidikan negeri ini. Alokasi dana APBN dan APBD untuk dunia pendidikan sudah sangat luar biasa namun sejauh ini ternyata belum memberikan pengaruh signifikan peningkatan kualitas dunia pendidikan.

Sejak era reformasi, negara berkomitmen membenahi dunia pendidikan sebagai prioritas utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Secara normatif komitmen itu ditegaskan dalam UUD 1945 dalam bentuk penegasan pengalokasian penganggaran dunia pendidikan mencapai 20 persen dari APBN. Secara bertahap rincian perhatian melalui peningkatan anggaran dalam berbagai kegiatan pendidikan terus dilakukan. Dalam APBN tahun ini misalnya dana tunjungan sertifikasi guru mencapai sekitar 70 triliun rupiah.

Pertanyaannya, sejak prioritas perhatian negara pada dunia pendidikan dari era reformasi, apakah ada peningkatan kualitas anak atau peserta didik? Adakah perbaikan mendasar kualitas pendidikan nasional terutama pada peningkatan kualitas lulusan institusi pendidikan di negeri ini? Tidak mudah menjawabnya. Namun secara kasat mata masyarakat negeri ini harus berlapang dada mengakui bahwa perkembangan peningkatan kualitas pendidikan relatif masih jalan di tempat. Kualitas anak didik dari institusi pendidikan negeri, masih jauh dari harapan.

Sementara secara faktual dunia pendidikan yang dikelola swasta terjadi ketimpangan signifikan. Benar ada sebagian pendidikan swasta mencapai Ketersediaan kualitas relatif baik namun tak prasarana pendidi- bisa diingkari masih jauh lebih kan negeri, belum banyak pengembangan penmampu menjamin didikan swasta yang bahkan bependidikan men- lum memenuhi standar sejajar jadi jauh lebih baik dengan pendidikan negeri.

Terhadap pendidikan swasta pemerintah selama ini memberikan bantuan sebatas kemampuan dan ketersediaan anggaran. Swasta memang masih harus bekerja keras memenuhi hampir seluruh kebutuhan pembiayaan pendidikannya. Namun untuk pendidikan negeri secara obyektif perhatian pemerintah saat ini relatif jauh lebih baik. Beberapa pemerintahan daerah kaya bahkan meningkatkan kebutuhan pendanaan pendidikan terutama pada peningkatan kesejahteraan guru.

Ini memberi gambaran persoalan penganggaran dunia pendidikan negeri terutama terkait kesejahteraan guru, yang selama ini menjadi keluhan banyak kalangan dapat dikatakan terpenuhi.

Persoalannya, ternyata keterpenuhan kesejahteraan guru belum menggerakkan kualitas pendidikan meningkat pesat. Ketersediaan prasarana pendidikan negeri, belum mampu menjamin pendidikan menjadi jauh lebih baik. Ini menegaskan kompleksitas persoalan pendidikan di negeri ini masih sangat serius dan membutuhkan perhatian seluruh jajaran dunia pendidikan dan bukan hanya terkait persoalan penganggaran.

Ada di luar persoalan ketersediaan dana yang dibutuhkan dunia pendidikan. Mengaca dari perjalanan sejarah dunia pendidikan negeri ini –yang antara lain melahirkan istilah guru pahlawan tanpa jasa- saat ini diperlukan komitmen dan kesungguhan seluruh jajaran dunia pendidikan terutama guru. Merekalah yang menentukan arah perjalanan pendidikan akan kemana tertuju. Merekalah yang menentukan kualitas pendidikan di negeri ini.

Dengan terpenuhinya kesejahteraan guru, ketersediaan dana, prasarana, kemudahan informasi dan komunikasi dunia pendidikan negeri ini seharusnya melangkah jauh. Ketika segalanya ada, seharusnya peningkatan kualitas pendidikan dapat diupayakan optimal. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

2

Bonaran Laporkan Bambang ke Polisi JAKARTA-Setelah Komisioner Adnan Pandu Praja diadukan ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber, kini, Bupati nonaktif Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang juga melaporkan Komisioner Bambang Widjojanto (BW) ke Bareskrim Polri.

Aduan ini terkait dugaan suap terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar semasa Bambang menjadi pengacara.

Ini merupakan kasus kedua bagi BW setelah sebelumnya dilaporkan oleh Sugianto Sabran terkait kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. BW akhirnya ditangkap Bareskrim Polri dan ditetapkan sebagai tersangka meski pada akhirnya ditangguhkan penahanannya. “Saya mengetahui ada tindak pidana. Pak Akil mengatakan pernah ketemu Pak BW di mobil. Saya minta laporkan dong kan itu nggak boleh pengacara ketemu dengan Akil,” kata Bonaran di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (25/1).

Bonaran menjelaskan, kasus

yang menimpa BW sudah masuk dalam penyidikan Polri pada 15 Januari lalu. Akil akan menjadi saksi kunci dalam dugaan suap yang dilakukan BW. Ia mengaku telah melaporkan dugaan suap ini jauh sebelum ada isu serupa.

Langkah kepolisian yang terus membongkar kejahatan masa lalu, seperti skandal Pilkada Kotawaringin tahun 2010 yang diduga melibatkan petinggi KPK, khususnya BW, sepatutnya didukung.

Dia mengimbau para aktivis antikorupsi seperti ICW untuk tidak berusaha mengintervensi dengan opini seolah-olah Polri sedang mengkriminalisasikan petinggi KPK. Sehingga, mengganggu proses hukum yang sedang berjalan di Bareskim Mabes Polri. “Aktivis, khususnya ICW jangan membabi buta membela BW ? Harus rasional dan objektif,” tegasnya.

Sekedar diketahui, rentetan kasus sumpah palsu yang disangkakan kepada BW berawal pada tanggal 12 Juni 2010, KPU Kobar menetapkan pasangan Sugianto Sabran dan Eko Sumarno sebagai kepala daerah terpilih dengan perolehan 67.199 suara. Sedang rivalnya, pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto meraih 55.281 suara.

Tanggal 16 Juni 2010, pasangan Ujang-Bambang melalui kuasa hukum dari kantor Bambang Widjojanto, Sonhadji dan Associates me-

ngajukan gugatan perselisihan hasil Pilkada ke MK. Majelis hakim MK mendiskualifikasi pasangan Sugianto-Eko dan menetapkan pasangan Ujang-Bambang sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Namun pada 9 Oktober 2010, Bareskim Polri menahan saksi Ujang-Bambang, Ratna Mutiara atas kesaksian palsu di bawah sumpah MK. Ratna dikenakan sangkaan pasal 242 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara.

Sementara itu, Adnan Pandu Praja diadukan oleh kuasa saham PT Desy Timber, Mukhlis Ramdhan.

Kkasus bermula pada 2006 ketika Adnan Pandu Praja dan Mohamad Indra Warga Dalam menjadi kuasa hukum perusahaan. “Sejak 2006, Adnan Pandu Praja dan Mohamad Indra Warga Dalam terlibat dalam pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham dari berbagai institusi, termasuk dari pesantren,” katanya.

Kala itu, sebanyak 40% saham perusahaan telah diserahkan ke pihak koperasi pesantren Al Banjari di Balikpapan dan perusahaan daerah (BUMD) serta sebagian masyarakat.

Adapun sisa 60% dikuasai oleh keluarga pemilik PT Desy Timber.

Namun Adnan Pandu Praja menilai pelapornya ingin memanfaatkan situasi pelemahan fungsi terhadap KPK. “Orang yang melaporkan saya itu orang yang cari popularitas dan keuntungan di balik peristiwa ini,” katanya. =GAM/ABD

ant/zabur karuru

AKSI SAVE KPK. Wakil Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja (kanan) berorasi bersama puluhan aktivis dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Antikorupsi saat aksi solidaritas “Selamatkan KPK” di Jakarta, Minggu (25/1). Aksi mengkampayekan dukungan dan cinta pada KPK serta Polri yang bersih.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV SENIN 26 JANUARI 2015

No. 0532 | TAHUN IV

33

KISRUH POLRI-KPK

Presiden Diminta Keluarkan Perppu Hak Imunitas KPK YOGYAKARTA- Presiden perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang mengatur pemberian hak imunitas bagi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, kata pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar.

ant/wahyu putro

DENGAR PENDAPAT FRAKSI GOLKAR. Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie melambaikan tangan ke peserta yang menghadiri rapat dengar pendapat Fraksi Golkar DPR dengan pemimpin daerah di Jakarta, Minggu (25/1). Rapat tersebut untuk menjaring aspirasi pemimpin daerah terkait Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan UU nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Perppu nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

PDIP: Kita Save KPK, Polri, dan Presiden JAKARTA-PDI Perjuangan membantah telah mengganggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahannya. Termasuk mendesak Presiden Jokowi untuk memilih dan melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

“Kalau dibilang bahwa kita menganggu Presiden, rasanya terlalu jauh asumsi itu dibuat,” kata politisi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifa dalam diskusi bertema ‘Ada Apa dengan Jokowi’ yang digelar di Eatology Cafe, Jalan Sabang, Jakarta Minggu (25/1).

Ria meminta agar masyarakat tidak terlalu menghakimi partainya dengan menuduh macam-macam. Masyarakat harus melihat persoalan KPK dan Polri secara utuh.

Menurutnya, permasalahan antara

KPK dengan Polri memang harus segera diputuskan oleh Jokowi. Tapi, tetap PDI Perjuangan meminta penyelesaiannya tanpa merusak proses hukum dan tatanan politik. “Semua Presiden pasti ada sejarah bahwa tidak mudah memimpin bangsa ini. PDIP tetap berharap semua KPK dengan fungsinya tetap jalan, Polri juga tetap kita jaga. PDI Perjuangan itu save KPK, save Polri, dan save Presiden juga,” jelas Ria. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional mengapresiasi ketegasan Presiden Jokowi dalam menyikapi perseteruan Polri dan KPK. Anggota Kompolnas Adrianus Meliala menilai biar kisruh tersebut berjalan sesuai proses hukum masingmasing.

“Makanya, desakan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) kepada Bambang Widjojanto itu jangan dilakukan. Biarkan saja dia diproses secara hukum,” ujarnya dalam diskusi bertema ‘Ada Apa dengan Jokowi’ di Eatolo-

gy Cafe, Sabang, Jakarta Minggu (25/1).

Jokowi, kata Adrianus, tak perlu terpengaruh untuk mendesak Polri mengeluarkan SP3 terhadap BW. Alasannya, penyebab 2 kasus antara Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto tidak sama. “Dua kasus ini bisa dibedakan, meskipun saling terkait,” tandasnya.

Menurutnya, posisi Presiden harus berada di tengah-tengah. “Jadi, biarkan Budi Gunawan jalani proses hukumnya, Bambang Widjojanto juga,” bebernya.

Senada dengan Adrianus, politikus Hanura Syarifuddin Sudding berharap agar Presiden Jokowi tidak mengintervensi soal penangkapan BW oleh Bareskrim Polri. Jokowi dinilai tak perlu intervensi, karena kisruh Polri dan KPK murni persoalan hukum. “Presiden tidak boleh intervensi terhadap penegakan hukum. Tidak ada perlu yang menengahi, tidak perlu ada yang intervensi,” katanya. =GAM/ABD

“Perppu kami harapkan bisa dikeluarkan Presiden untuk memberikan hak imunitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk pekerja pemberantasan korupsi lainnya di Indonesia,” kata Zainal di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Minggu.

Perlakuan hukum khusus, kata dia, sudah selayaknya diberikan kepada pekerja pemberantasan korupsi, terutama KPK. Sebab, ia menilai dalam bidang kerjanya mereka rentan dijegal dengan berbagai upaya kriminalisasi oleh pihak yang merasa terancam dengan kinerja mereka dalam memberantas korupsi.

Menurut dia, perlakuan terhadap pegawai maupun komisioner KPK selayaknya sama dengan Ombudsman RI, di mana sesuai Undangundang Ombudsman, pekerjaan mereka tidak dapat digugat dan ditahan di depan pengadilan.

Selain itu, dia membandingkan, dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) pasal 37 ayat 3 dikemukakan bahwa negara harus mempertimbangkan upaya “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan hukum (justice collaborator).

Apalagi terhadap pekerja pemberantas korupsinya, menurut dia, justru patut mendapatkan perlakuan hukum khusus.

Kendati demikian, lanjut Zainal, Perppu yang mengatur hak imunitas tersebut dapat dikecualikan apabila para pihak yang dimaksudkan terbukti melakukan kejahatan dalam operasi tangkap tangan.

“Ya kalau sudah tangkap tangan, berarti sudah nyata-nyata kejahatnnya,” kata dia.

Menurut Zainal, sejarah konflik antara Kepolisian dan KPK sudah sekian kali terjadi, sehingga diharapkan peristiwa yang berulang tersebut dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

“Ini kan ‘cicak vs buaya’ jilid tiga. Mestinya pemerintah bisa belajar dari sejarah, karena ini sudah berkali-kali terjadi,” kata dia.

Markas Besar Kepolisian RI pada Jumat (23/1) pagi menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh memberikan kesaksian palsu saat menjadi kuasa hukum perkara sengketa pemilihan Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. =ANT/LUQMAN HAKIM

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

PPP Setuju Uji Publik Balon Kepala Daerah JAKARTA- DPP PPP hasil muktamar Surabaya menyetujui persyaratan uji publik terhadap bakal calon kepala daerah guna menguji kompetensi, integritas, dan penerimaan di tengah masyarakat.

“PPP menilai uji publik ini dilakukan untuk uji menguji kompetensi, integritas, sekaligus menelisik penerimaan masyarakat,” kata Ketua Umum DPP PPP hasil muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy di Jakarta, Minggu.

Menurut Romy, panggilan Romahurmuziy, pada uji publik, PPP juga mengusulkan tidak hanya melibatkan KPU daerah, tapi juga lembaga penegak hukum

untuk memastikan bakal calon kepala daerah tersebut bersih dari persoalan hukum.

Namun, soal waktu uji publik PPP mengusulkan, dibatasi paling lama hanya enam bulan, karena jika terlalu lama, selain menghambat jadwal tahapan pilkada juga dapat dimanfaatkan “incumbent” untuk terus melakukan sosialisasi.

Anggota DPR RI ini menjelaskan, persyaratan uji publik ini sejalan dengan persyaratan yang diterapkan PPP dalam menyeleksi bakal calon kepala daerah yang diusulkannya, yakni kompetensi, integritas, loyalitas, dan akseptabilitas.

Guna mendapatkan figur yang memiliki loyalitas tinggi, kata dia, PPP akan lebih mengutamakan kader internal, karena sudah berjuang di PPP sehingga ada rasa memiliki terhadap partai.

“Kelebihan kader internal, setelah terpilih menjadi kepala daerah, tetap me-

TENAGA KERJA

miliki loyalitas lebih tinggi kepasa partai,” katanya.

Persyaratan lainnya yang diutamakan PPP adalah, integritas dan akseptabilitas yakni figur yang bersih dan diterima publik.

Menurut dia PPP tidak ingin figur yang tidak diterima publik, karena ada cacat moral atau cacat hukum, juga mencalonkan diri.

“Soal figur yang akan diusulkan sebagai bakal calon kepala daerah, kami tidak melihat apakah dari KIH atau KMP, tapi lebih memprioritaskan kader yang loyal kepada PPP,” katanya.

Romy menambahkan, PPP juga akan menggandeng partai-partai mitra berbasis kearifan lokal untuk sama-sama mengusung calon kepala daerah.

Pilkada serentak direncanakan akan diselenggarakan di 204 daerah, pada akhir 2015 atau awal 2016. =ANT/RIZA

ant/indrianto

PERINGATAN MAULID NABI PPP. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy (tengah) berbincang dengan Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman yang juga mantan Ketua Umum Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) KH. Syukron Makmun (kanan) pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H di Pondok Pesantren Daarul Rahman III, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Minggu (25/1). PPP menggelar peringatan Maulid Nabi dengan tema “Meneladani Kepemimpinan Rasulullah Dalam Membangun Demokrasi” dalam rangkaian kegiatan harlah ke-42 partai berlambang kakbah tersebut.

5000 TKI di Sabah Terdeteksi Berpenyakit NUNUKAN - Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Kaltara mendapatkan laporan dari pemerintah Kerajaan Malaysia bahwa sebanyak 5.000 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Negeri Sabah terdeteksi menderita berbagai penyakit selama 2013.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Andi Ahmad mengaku laporan tersebut disampaikan Growarisan Sdn.Bhd sebuah lembaga kesehatan yang dipercayakan pemerintah Malaysia untuk memeriksa kesehatan TKI di Negeri Sabah.

Hasil pemeriksaan lembaga ini disebutkan, pada umumnya TKI menderita penyakit hepatitis, paru-paru dan penyakit kelamin serta sedang hamil, kata dia kepada wartawan.

Ia mengharapkan, TKI yang mengalami penyakit tersebut seyogyanya dipulangkan ke Indonesia melalui Kabupaten Nunukan namun tidak dilakukan pemerintah Malaysia.

“Seharusnya WNI yang bekerja di Negeri Sabah yang terdeteksi menderita penyakit dipulangkan saja tapi hal itu tidak dilakukan pemerintah Malaysia,” ujar Andi Ahmad.

Sehubungan tidak adanya pemulangan, maka Pemkab Nunukan mempertanyakan komitmen pemerintah Malaysia yang tidak bersedia mempekerjakan WNI yang mengalami sakit sehingga harus menjadi kekhawatiran bersama.

Atas peristiwa ini, maka Pemkab Nunukan berkewajiban mempertegas dalam nota kepahaman bersama yang akan ditandatangani dengan Growarisan Sdn.Bhd dengan Pemkab Nunukan yang sempat ditunda pada Jumat (23/1) lalu.

“Angka-angka ribuan WNI yang menderita penyakit di Negeri Sabah diperoleh dari Jabatan Kesehatan Malaysia selama 2013,” jelas Andi Ahmad sekaligus mengulangi bahwa ketentuannya WNI yang dinyatakan “unfit” harus dipulangkan ke negaranya.

PJTKI Cuma Satu Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Kabupaten Nunukan, Kaltara menyebutkan, hanya satu perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang masih memiliki izin operasi di Kabupaten Nunukan.

Kepala Bp3TKI Kabupaten Nunukan, Edi Sudjarwo di Nunukan, Sabtu mengatakan dari ratusan PJTKI yang pernah beroperasi di daerah itu saat ini tersisa satu saja yang masih memiliki izin operasi. =ANT/M. RUSMAN

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 26 JANUARI 2015 SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV No. 0532 | TAHUN IV

55

ALAT KESEHATAN

Genjot Ekspor ke Timur Tengah JAKARTA-Pemerintah terus berupaya menggenjot nilai ekspor demi merealisasikan pencapaian target yang telah ditetapkan sebesar 300 persen. Salah satunya melalui pasar potensial peralatan kesehatan di kawasan Timur Tengah.

ant/dedhez anggara

PERSAINGAN PASAR BUAH LOKAL. Pembeli memilih buah yang dijual di salah satu toko buah di Indramayu, Jawa Barat, Minggu (25/1). Selain membatasi impor buah, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas produk pertanian khususnya buah-buahan dalam negeri guna menghadapi persaingan pasar MEA.

“Ekspor peralatan kesehatan (Alkes) ke Uni Emirat Arab (UEA) meningkat sebesar 252,02%,” ujar Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Nus Nuzulia Ishak di Jakarta, Minggu (25/1).

Menurutnya, tren peningkatan kinerja ekspor alkes di kawasan Timur Tengah dan Afrika juga tak lepas dari upaya promosi yang dilakukan secara aktif, konsisten, serta berkesinambungan sejak 2006 yang didukung oleh Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI).”UEA merupakan hub atau pintu masuk ekspor bagi kawasan Timur Tengah. Negara-negara sekitarnya membutuhkan berbagai produk peralatan kesehatan, terutama negara-negara yang tengah terlibat konflik,” imbuhnya.

Tren ekspor peralatan kesehatan Indonesia ke dunia selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 9,35% dengan nilai ekspor sebesar USD 298,91 juta pada 2013. Hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA meningkat sebesar 31,79% selama periode Januari-Oktober 2014 sebesar USD 3,57 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pasar Timur Tengah jelasnya sebagai kawasan negara kaya seperti UEA, Arab Saudi, Qatar, dan Bahrain, sangat potensial.

Peningkatan permintaan Alkes di Timur Tengah digerakkan oleh tingginya pertumbuhan populasi dan urbanisasi, serta kepedulian menjaga kesehatan sebagai bagian gaya hidup masa kini.

Peluang ini dijawab Kementerian Perdagangan melalui kegiatan promosi dalam pameran Arab Health Fair yang akan berlangsung pada 26–29 Januari 2015 di Dubai, UEA. Pameran ini merupakan pameran produk kesehatan terbesar untuk kawasan Afrika dan Timur Tengah yang dikunjungi oleh para importir, wholesaler, dan distributor dari berbagai negara. “Partisipasi Indonesia dalam pameran ini bertujuan agar produk kesehatan Indonesia kian dikenal dan diserap oleh pasar di dua kawasan tersebut khususnya dan dunia umumnya,” katanya.

Nus berharap Indonesia dapat meraih peluang bisnis seoptimal mungkin dalam pameran ini, sehingga dapat meningkatkan ekspor produk kesehatan Indonesia. =GAM

Politik Kisruh, Investor Kabur JAKARTA-Pengusaha berharap kisruh antar lembaga hukum tidak berlarut-larut.

Kegaduhan antar lembaga hukum kian menegaskan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia yang dapat memicu investor kabur dari Indonesia.

“Dunia usaha khawatir sekali. Kisruhnya malah antar lembaga hukum yang paling sentral di negara ini. Ini harus cepat dituntaskan,” ujar Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa

di Jakarta, Minggu (25/1).

Menurutnya, kisruh tersebut membuat optimisme investor untuk berinvestasi di Indonesia menjadi rusak. “Ada banyak perbincangan diantara pengusaha kita, iklimnya sepertinya mundur lagi,” ujarnya.

Padahal dunia usaha awalnya optimis dengan dengan stabilitas politik di Indonesia. Serta proyeksi dan rencana kerja pemerintahan baru dalam mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur.

Gapensi juga melihat banyak terobosan yang telah dibuat oleh pemerintahan baru.

Namun, munculnya gesekan antar kedua lembaga hukum membuat dunia usaha terhenyak. Dikhawatirkan lagi, situasi ini dapat berkembang ke ranah politik. Padahal, kepastian dan kestabilan hukum dan politik itu menjadi kunci sukses pencapaian target investasi.

Andi mengharapkan agar pemerin-

tah segera menuntaskan kisruh tersebut.

Pasalnya sejumlah kendala lain ikut mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, seperti minimnya infrastruktur, pelemahan kinerja komoditas seperti batubara, mi-nyak dan CPO, serta implementasi program hilirisasi industri yang masih pada tahap awal.

Sebagaimana diketahui pemerintah menargetkan investasi tahun 2015 mencapai Rp519 triliun dengan pertumbuhan sebesar 15 persen. Badang Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada 2013 sebesar Rp406 triliun dan target tahun 2014 sebesar Rp456 triliun.

Sementara itu, pengamat Valas Farial Anwar mengatakan politik dan ekonomi saling menopang. Tanpa situasi politik yang kondusif maka perekonomian suatu bangsa akan menuai masalah. “Ka-

lau politik terganggu, nggak bisa tenang ekonominya. Karena politik berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi suatu negara,” tegasnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah bersikap tegas mengatasi konflik yang terjadi saat ini.

Sisi lain pintanya, pemerintah dapat benar-benar menjalankan komitmen membangun pemerataan infrastruktur. Dengan demikian, aliran modal asing lewat portofolio investasi dapat masuk ke Indonesia dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kalau pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural berjalan dengan baik, tentu saja dampaknya positif untuk ekonomi kita. Tapi antara rencana dan kenyataan biasanya jauh. Jadi kita lihat saja nanti,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

INDUSTRI MIGAS

Pemerintah Perpanjang Renegosiasi Kontrak Freeport JAKARTA-Pemerintah memperpanjang masa pembahasan amandemen kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia hingga enam bulan ke depan. Berdasarkan nota kesepahaman ditekan kedua belah pihak sebelumnya, masa pembahasan amandemen kontrak karya seharusnya berakhir Sabtu lalu. ant/ismar patrizki

PERPANJANG PEMBAHASAN MOU FREEPORT. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (kanan) bersama Chairman Freeport-McMoran James R Moffet (tengah) dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin (kiri) memberi keterangan pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (25/1). Pemerintah dan PT Freeport Indonesia sepakat memperpanjang pembahasan nota kesepahaman operasional PT Freeport Indonesia selama 6 bulan.

OJK Gandeg FSA Jepang Bersama, Awasi Industri Keuangan non-Bank dan Pasar Modal JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalin kerjasama di Bidang Pengawasan Lembaga Keuangan dengan Financial Services Agency of Japan (JFSA).

Kerjasama ini merupakan hubungan kerjasama yang cukup intensif yang mencakup Operational Cooperation dan Supervisory Cooperation.

Naskah kerjasama ini merupakan kesepakatan tahap ketiga yang merupakan perluasan dari naskah kerjasama sebelumnya.

Direktur Internasional OJK Triyono mengatakan untuk Operational Cooperation telah ditandatangan pada 30 Oktober 2013 dan 13 Juni 2014.

Cakupan naskah kerjasama meliputi peningkatan kemampuan pengawasan di bidang Industri Keuangan non-Bank dan Pasar Modal, serta kerja sama di bidang Perbankan. Sedangkan kerjasama Supervisory Cooperation mencakup kerjasama mekanisme pengawasan lintas batas bagi

seluruh sektor lembaga keuangan.

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan lembaga keuangan Jepang di Indonesia dan lembaga keuangan Indonesia di Jepang sudah cukup lama (Cross-border Establishment). Dalam kegiatan pengawasan lintas batas ini, pengawas bagi lembaga keuangan asing (Host Supervisor) seringkali membutuhkan informasi dari kantor pusat/induk usaha dari lembaga keuangan tersebut. Informasi dimaksud dapat diperoleh dari pengawas lembaga keuangan di tempat asal (Home Supervisor).

“Untuk kepentingan efektifitas pengawasan, diperlukan adanya mekanisme kerjasama yang menjamin bahwa arus pertukaran informasi tidak memiliki hambatan di kedua belah pihak. Kelancaran pertukaran informasi ini diperlukan agar tindakan pengawasan dapat berlangsung secara cepat dan efektif,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (25/1).

Menurutnya, kerjasama yang dibuat antara OJK dan JFSA tetap menjunjung tinggi semangat timbal balik dan menguntungkan kedua belah pihak, sebagaimana diamanatkan oleh UU no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, sebagaimana naskah kerjasama lainnya, dokumen ini merupakan sebuah gentlemen agreement yang kedudukannya tetap berada di bawah kerangka

hukum yang berlaku di kedua negara.

Asuransi Bencana Alam Selain menjalin kerjasama dengan FSA, OJK juga menggelar pertemuan dengan General Insurance Association of Japan yang bertujuan untuk mendalami masalah Natural Catastrophes Insurance.

Jepang sangat maju dalam hal pengembangan industri asuransi, termasuk tentang asuransi bencana alam. Inisiatif dari asuransi bencana alam ini akan dikembangkan di Indonesia dan saat ini juga sudah merupakan salah satu inisiatif di dalam ASEAN Insurance Regulators Meeting. Model bisnis dari asuransi bencana alam ini akan sangat bermanfaat bagi Indonesia.

“Meskipun Indonesia termasuk negara yang memiliki risiko bencana alam cukup besar, namun hingga saat ini belum ada model bisnis asuransi bencana alam yang komprehensif,” katanya.

Untuk asuransi yang memiliki Probable Maximum Loss sangat besar, misalnya asuransi gempa bumi, diperlukan adanya dukungan dari Pemerintah, karena akan sulit untuk ditanggung secara komersial.

“Bentuk dukungan dari Pemerintah ini juga perlu diciptakan, misalnya mekanisme reassuransi kepada pemerintah ataupun bentuk lainnya,” pungkasnya. =GAM

“Diperpanjang 6 bulan supaaya keduanya memiliki waktu untuk menyepakati sejumlah hal. Setelah itu diputuskan perpanjangan kontrak,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Jakarta, Minggu (25/1).

Sudirman mengungkapkan, hanya dua dari enam poin renegosiasi kontrak karya diajukan pemerintah belum disepakati Freeport. Yaitu, pembangunan smelter dan penaikan royalti pemerintah.

“Poin lain seperti penyesuaian wilayah, privatisasi, peningkatan konten lokal dan peran masyarakat setempat sudah disepakati. Yang masih menggantung hingga akhir Desember soal jumlah kontribusi freeport dan smelter,” katanya.

Namun, pemerintah mengultimatum Freeport untuk tetap membangun smelter. Jika tidak, izin ekspor konsentrat Freeport bakal dicabut.

Akhirnya, kemarin, Freeport memberikan kejelasan pembangunan smelter di lahan milik Petrokimia Gresik. Sebagai imbalannya, pemerintah memutuskan memperpanjang masa berlaku izin ekspor mineral Freeport dengan kuota 756.300 ton hingga enam bulan mendatang.

Dengan demikian, poin renegosiasi masih harus dibicarakan terkait peningkatan royalti atau kontribusi Freeport terhadap Indonesia.

“Pemerintah ingin beri ruang kepada Freeport utk mengkaji ulang secara komprehensif aspekaspek apa yang bisa dikontribusi utuk pembangunan papua dan Indonesia keseluruhan,” ungkapnya. =GAM/ABD

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532|IVTAHUN IV No. 0532 | TAHUN

KRIMINALITAS

Peredaran Uang Palsu Miliaran Rupiah Terungkap JEMBER - Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, mengungkap sindikat peredaran uang palsu di kabupaten setempat yang mencapai Rp 12,2 miliar.

"Kami mengamankan dua tersangka, Agus Sugiato (49) warga Kabupaten Jombang dan Aman (35) warga Sumatera Selatan," kata Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif dalam surat elektronik yang diterima Antara di Kabupaten Jember, Minggu (25/1).

Menurut dia, kronologi kejadiannya berawal dari penangkapan Aman yang sedang menunggu di salah satu bangunan yang berada di sekitar Terminal Tawangalun, Kecamatan Rambipuji, Sabtu (24/1) pukul 19.30 WIB. "Tersangka pengedar uang palsu itu ditangkap oleh anggota Satuan Reskrim Polres Jember dan ditemukan uang yang diduga palsu sebesar Rp 100 juta di dalam tas kecil warna hitam," tuturnya.

Berdasarkan penangkapan tersangka Aman, lanjut dia, polisi mengembangkan kasus tersebut dan menangkap Agus Sugioto di Rumah Makan Pujasera, Kecamatan Kaliwates, sekitar pukul 21.45 WIB. "Dari tangan tersangka asal Sumatera Selatan itu, polisi berhasil menyita uang palsu sebesar Rp1,8 miliar dan satu unit mobil Avansa warna hitam dengan nomor polisi S 919," paparnya.

Setelah dilakukan pengembangan kembali terhadap dua tersangka, Polres Jember berhasil mengamankan lagi uang palsu mencapai Rp10,3 miliar dari dua pelaku lainnya.

"Total uang palsu yang kami sita sekitar 12,2 miliar dan diamankan di Mapolres Jember untuk proses hukum lebih lanjut," ucap mantan Kapolres Bondowoso itu.

Sabilul menjelaskan langkah aparat kepolisian, yakni mengamankan tersangka, mengamankan barang bukti, memeriksa sejumlah saksi, dan melakukan pengembangan untuk melacak keberadaan mesin pembuat uang palsu tersebut. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/suryanto

GREBEG MAULID SURABAYA. Sejumlah warga berebut gunungan berupa hasil bumi dan sayur mayur saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di halaman Balai Kota, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (25/1). Selain untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Grebeg Maulid ini juga merupakan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ribuan Warga Ramaikan Festival Topeng Maulud SURABAYA - Ribuan warga ikut meramaikan Festival Topeng Maulud Nabi Muhammad SAW 2015 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya setempat di halaman Taman Surya Kota Surabaya, Minggu (25/1).

"Sebenarnya ini penyelenggaraan yang kedua kalinya. Memang saya minta ke Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata). Tujuannya supaya anak-anak Surabaya tahu ada budaya seperti ini di Surabaya. Anak-anak kecil jadi tahu ada Topeng Maulud," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di acara tersebut.

Pada kegiatan tersebut terlihat puluhan ragam topeng

Maulud yang dipajang di Halaman Taman Surya, gunungan hasil bumi seperti sayur-sayuran, buah-buahan serta gunungan apem (jajanan) khas Surabaya.

Selain itu, ada beragam penampilan dari siswa-siswi sekolah, komunitas sanggar tari/seni, dan juga dari pewakilan kecamatan yang terkemas dalam parade topeng Maulud 2015. Di antaranya, tari topeng Shalawat dari SMPN 12 Surabaya, juga drum band SMAN 19 Surabaya.

Setelah pembacaan doa, acara dilanjutkan dengan ritual keberkahan yang diawali dengan Tarian Topeng Gedeg oleh Sanggar Surabaya Menari, dilanjutkan pembagian topeng Maulud oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Kemudian dilanjutkan dengan rebuan gunungan apem dan gunungan hasil bumi.

Menurut dia, Festival To-

peng Maulud 2015 ini memiliki kepedulian tinggi untuk ikut merawat budaya kearifan lokal agar tidak lenyap dan tergusur oleh modernitas zaman.

Untuk itu, wali kota menegaskan acara seperti ini akan rutin diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya. "Ke depannya akan terus kita sempurnakan sehingga anak-anak tahu kekayaan budaya di Surabaya," katanya.

Topeng Maulud merupakan salah satu budaya kearifan lokal yang ada di Surabaya selain ludruk, manten pagon, tari remo, undukan doro dan gulat okol.

Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk merawat budaya lokal tersebut agar tetap ada dan dikenal generasi muda.

Perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya Fauzie M Yos mengatakan Festival Topeng

Maulud 2015 diramaikan oleh sekitar 1.200 warga yang terdiri dari pelajar sekolah, komunitas sanggar tari dan seni, serta juga partisipasi dari kecamatan-kecamatan di Surabaya.

"Selain untuk melestarikan budaya, kami juga berharap kegiatan tahunan ini nantinya bisa menjad destinasi wisata di Surabaya," ujarnya.

Salah satu penggagas acara Festival Topeng Maulud 2015 Herry Lento mengatakan, sejak dulu, di Surabaya ada tradisi perayaan Maulud Nabi Muhammad SAW di mana anak-anak akan memakai topeng Maulud.

"Dulu, ibu-ibu yang yang pergi ke pasar, membelikan anakanaknya topeng Maulud. Di kampung-kampung semuanya pakai topeg itu. Itu yang kemudian kita hidupkan kembali tradisi ini," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532| TAHUN IV

Pemprov Jatim Tetapkan 11 Daerah KLB Demam SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan 11 daerah di Jawa Timur berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit demam berdarah (DB) karena jumlah kasus yang terjadi di daerah setempat.

"Penetapan KLB demam berdarah ditandatangani oleh Gubernur Jatim Soekarwo dan sudah disampaikan ke masingmasing kepala daerah," ujar Kepala Dinas Kesehatan dr Harsono di Surabaya, Minggu (25/1).

Ke-11 daerah yang termasuk KLB DB yakni, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi,

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten dan Kota Madiun.

Pihaknya mengimbau kepada kepala daerah setempat untuk menangani persoalan demam berdarah juga dengan cara KLB seperti yang sudah diatur.

"Gubernur sudah menginstruksikan langsung melalui surat dan kepala daerah wajib menanganinya dengan cara KLB," katanya ditemui di sela jalan sehat dalam rangka Hari Osteoporosis Nasional.

Mantan Bupati Ngawi tersebut juga menyampaikan, angka penderita demam berdarah di 38 kabupaten/kota di Jatim saat ini sudah mencapai 1.054 penderita, dengan 25 penderita di antaranya meninggal dunia.

Selain peran pemerintah, pihaknya berharap keaktifan

masyarakat untuk mencegah ancaman nyamuk demam berdarah yang bisa menyerang siapa saja dan berapapun usianya.

Menurut dia, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) merupakan cara paling efektif untuk mencegah nyamuk "aedes aegypti" berkembang biak, antara lain dengan gerakan 3M, yakni mengubur, menguras dan menutup.

"Bukti keberhasilan masyarakat dengan cara PSN terjadi di Kota Mojokerto dan Surabaya yang tahun lalu termasuk endemis demam berdarah. Tapi kali ini berkurang karena keaktifan PSN," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Pemprov Jatim, tren demam berdarah pada Januari cenderung meningkat setiap tahunnya.

Rinciannya, pada 2010 dari total 26.059, terdapat 5.599 kasus di antaranya terjadi pada Januari.

Kemudian, tahun berikutnya di bulan yang sama terjadi 1.035

kasus dari 5.420 kasus dalam setahunnya.

Pada 2012 dari 8.257 kasus yang terjadi, total 1.225 kasus terjadi pada Desember. Akan tetapi pada 2013, banyaknya kasus demam berdarah terjadi lagi pada Januari yang mencapai 3.264 kasus dari 14.936 kasus dalam setahunnya.

Selanjutnya, pada 2014 total terdapat 8.906 kasus dan 973 kasus di antaranya terjadi Januari.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf berharap masyarakat lebih waspada terhadap penyebaran penyakit ini dan tidak meremehkan apabila terdapat anggota keluarga yang terserang gejalagejalanya.

"Jangan biarkan anak panasnya tinggi. Segera bawa ke rumah sakit untuk mencegah kemungkinan terburuk," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

ant/suryanto

ANGKASA PURA PANGKAS JAM OPERASIONAL. Sejumlah calon penumpang berada di area boarding pass di Terminal II Bandara Juanda Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (25/1). Angkasa Pura I (AP I) selaku pengelola Bandara Juanda akan memangkas jam operasional bandara untuk proses perbaikan landasan pacu (runway) di bandara tersebut.

INFRASTRUKTUR

Proyek Jembatan THP Kenjeran Disoroti SURABAYA - DPRD Kota Surabaya menyoroti rencana proyek pembangunan jembatan di kawasan Pantai Kenjeran yang dilelang pada akhir Desember 2014, namun hingga kini belum jelas kelanjutannya.

Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji, mengatakan proyek pembangunan jembatan dengan panjang 700 meter dan biaya Rp 200 miliar dari APBD Kota Surabaya itu minim sosialisasi.

"Saya juga sudah cek ke beberapa teman di wilayah tersebut, mereka juga banyak yang tidak tahu. Mulanya saya tidak percaya masak proyek sebesar itu warga sekitar tidak tahu. Tapi, ternyata memang benar banyak warga sekitar yang belum tahu," katanya, Minggu (25/1).

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Sukadar mengatakan warga sekitar mengakui minimnya informasi yang diperoleh tentang proyek itu. Padahal sekarang sudah akhir Januari, sedangkan proyek akan dimulai pada awal Februari 2015.

"Tapi anehnya kok masih banyak warga sekitar yang belum tahu? Warga tahunya hanya dari media," kata Sukadar.

Pembangunan Jembatan Kenjeran yang menurut rencana akan dibangun di wilayah Kelurahan Nambangan, Kecamatan Bulak Banteng, tersebut, sebetulnya merupakan rencana lama, tapi tertunda-tunda terus pelaksanaannya.

Menurut dia, beberapa penyebabnya, di antaranya adalah perubahan disain jembatan, seperti perubahan panjang bentang dan penambahan bangunan pada bagian tengahnya, yang menurut keterangan Wali Kota Tri Rismaharini akan dibangun air mancur pada bagian tengah jembatan.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya yang tinggal di seputar area Kenjeran, Riswanto mengatakan banyak warga yang tidak tahu. "Proyek Pembangunan Jembatan Kenjeran itu, proyek misterius. Jadi saat ditanya warga, saya tidak bisa jawab," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532| TAHUN IV

9

ant/m risyal hidayat

OLAHRAGA

Jatim Targetkan Juara Umum Kejurnas SURABAYA - Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Jawa Timur menargetkan juara umum sekaligus menyapu bersih semua medali emas di nomor yang dipertandingkan dalam kejuaraan nasional senior di Surabaya, 16-18 April 2015.

"Karena itu mulai sekarang atlet, pelatih dan pengurus harus serius mempersiapkan semuanya untuk mencapai target tersebut," ujar Ketua Umum Pengprov PTMSI Jatim Marzuki Rofii di sela raker pengurus di Surabaya, Minggu (25/1).

Sejumlah nomor yang dipertandingkan yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, beregu putra, beregu putri dan ganda campuran.

Sebagai tuan rumah, target itu dinilai tidak berlebihan karena selama ini Jawa Timur dikenal memiliki atlet-atlet tenis meja berprestasi, khususnya di kelas senior.

"Kalau semua disapu bersih maka Jatim keluar sebagai juara

umum. Ini target realistis dan harus tercapai," kata dia.

Sebagai bentuk upaya, selama tiga bulan ini pihaknya memberikan porsi latihan lebih kepada atlet yang akan diturunkan, antara lain latihan dua kali dalam sehari.

Total ada 12 atlet yang akan diterjunkan, yakni tujuh atlet putra serta lima atlet putri dan nantinya akan mewakili Jawa Timur bertanding melawan atlet-atlet dari provinsi-provinsi lainnya se-Indonesia.

Kendati demikian, pihaknya tetap melaksanakan proses promosi degradasi memilih atlet yang benar-benar berkualitas dengan mempertemukan enam atlet binaan pengprov melawan sembilan atlet pemusatan latihan daerah (Puslatda) Jatim.

"Setelah kejurnas di Surabaya, kami juga masih dihadapkan Pra Pekan Olahrana Nasional (PON) sehingga tetap diperlukan sistem promosi degradasi," tukas pria yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya (STIKES) tersebut. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

HARI OSTEOPOROSIS NASIONAL 2015. Ribuan peserta mengikuti gerak jalan sepanjang empat kilometer dalam acara puncak peringatan Hari Osteoporosis Nasional 2015 di Surabaya, Jatim, Minggu (25/1). Selain gerak jalan sepanjang empat kilometer, kegiatan yang bertemakan "Waktunya Bergerak Sekarang" tersebut yang diikuti sekitar 5000 peserta yakni senam pencegahan osteoporosis, pemeriksaan tulang gratis yang berguna bagi kesehatan tulang.

Rutin Bergerak Cegah Osteoporosis SURABAYA - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dr Harsono menyatakan rutin bergerak setiap hari akan mampu mencegah ancaman penyakit osteoporosis atau tulang keropos.

"Jangan pernah berhenti bergerak, terutama pagi hari atau ketika matahari bersinar," ujarnya di sela jalan sehat memperingati Hari Osteoporosis Nasional di Parkir Timur Plaza Surabaya, Minggu (25/1).

Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak lupa mengonsumsi susu berkalsium tinggi setiap harinya sebagai salah satu upaya pencegahan terkena penyakit ini.

"Mencegah lebih baik daripada mengobati sehingga mulai dari sekarang sudah harus dilakukan pencegahan agar semakin bertambahnya usia tidak

membuat tulang keropos," kata mantan Bupati Ngawi tersebut.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Perhimpunan Osteoporosis Indonesia (Perosi) dr Damayanti mengatakan dua dari lima orang Indonesia berisiko terserang osteoporosis akibat kurang bergerak.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat, khususnya Surabaya untuk tidak meremehkan ancaman penyakit osteoporosis dengan melakukan pencegahan sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk mencegah tulang keropos, yakni

asupan gizi seimbang yang diimbangi kaya kalsium vitamin D sesuai usia, kemudian latihan fisik yang benar, terukur serta teratur.

"Satu hal lagi adalah gaya hidup harus aktif dan postur tubuh yang dirasakan harus tegak agar tulang tidak rusak, jangan takut sinar matahari serta rutin mengecek kekuatan tulang," tukasnya.

Osteoporosis merupakan penyakit tulang sistemik yang ditandai dengan penurunan kualitas dan kepadatan massa tulang sehingga menyebabkan tulang menjadi rapuh dan risiko patah tulang.

Gejalanya sering diabaikan oleh pasien karena tidak ada gejala spesifik, seperti berupa nyeri pada tulang dan otot, terutama sering terjadi pada punggung. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532| TAHUN IV

DRAMA HUKUM

Ansor Jatim Minta KPKPolri Tidak Permainkan Hukum

ant/muhammad adimaja

SURVEI EVALUASI DAN REGENERASI POLITIK. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kanan) bersama Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto (kedua kiri), Anggota DPD I Gede Pasek Suardika (ketiga kiri) dan Politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso (kiri) memaparkan pandangannya pada acara Survei Partai Politik di Mata Publik di Jakarta, MInggu (25/1). Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) temuan 10-18 Januari 2015 tersebut mengusung subtema Evaluasi Kinerja dan Regenerasi Politik.

DPC Gerindra Laporkan Kader Pemboikot ke DPP SURABAYA DPC Partai Gerindra Kota Surabaya akan melaporkan sejumlah kader yang memboikot terhadap kegiatan partai berupa sarasehan dan rapat kerja (raker) Gerindra Surabaya pada Minggu (8/1) lalu.

Ketua DPC Gerindra Kota Surabaya Sutadi menegaskan siapapun yang berupaya atau telah melakukan pemboikotan kegiatan partai akan diberikan sanksi oleh partai.

"Pasti ada sanksi bagi kader yang tidak kompromi dengan keputusan partai. Dalam waktu dekat ini akan saya klarifikasi dulu sebelum saya laporkan ke pusat (DPP Partai Gerindra)," kata Sutadi saat menggelar rapat konsolidasi partai di kantor DPC Gerindra Surabaya Jl. Gayungsari Surabaya, Minggu (25/1).

Rapat konsolidasi yang di-

gelar kali ini adalah meminta klarifikasi Bendahara DPC Gerindra Surabaya Aden Dharmawan dan sejumlah pimpinan anak cabang (PAC) yang dianggap telah melakukan boikot pada saat raker beberapa waktu lalu.

Diketahui hampir mayoritas dari tujuh pengurus PAC yang terlibat sikap boikot ternyata tidak hadir. Hanya salah satu Ketua PAC Tambaksari Abdurahman yang spontan menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh PAC dan pengurus harian DPC.

"Cuma ketua PAC yang hadir dan mengajukan permintaan maaf karena boikot raker," kata Ketua PAC Lakasantri Tarno yang juga koordinator PAC-PAC Gerindra Surabaya.

Sementara itu, Aden Dharmawan bersikukuh bahwa dirinya tidak hadir di acara itu karena tidak diundang. Selain itu, lanjut dia, pihaknya tidak berniat untuk tidak mengucurkan dana bantuan politik (banpol) yang digunakan saat raker/ sarasehan.

"Bukannya saya tidak mau mencairkan, tapi saat itu hari libur, bank tutup," katanya.

Pernyataan ini spontan ditanggapi oleh Koordinator acara sarasehan AH. Toni karena dianggap tidak sesuai dengan pernyataannya di media dan kronologis menjelang

sarasehan dan raker dilaksanakan.

Ini karena dirinya mendapat kabar bahwa dana raker tidak akan dicairkan oleh bendahara, karena desakan tujuh PAC Gerindra yang melakukan boikot. "Sehari sebelum raker digelar, saya mendapat kabar itu, sehingga saat itu juga saya harus memutar otak untuk mencari pinjaman agar raker tetap terselenggara.

Bagaimana tidak, undangan sudah tersebar dan sudah memesan makanan dan booking tempat," katanya.

Mendapati hal itu, Sutadi melerai perdebatan yang terjadi dengan berjanji akan memanggil secara personal terhadap tujuh ketua PAC dan Bendara PAC Gerindra Surabaya Aden Dharmawan. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

SURABAYA - PW GP Ansor Jawa Timur meminta KPK dan Polri selaku penegak hukum tidak mempermainkan hukum dan mempertontonkan "permainan" (drama) hukum itu, sedangkan aktivis 1998 meminta Presiden Joko Widodo juga tidak mempermainkan konstitusi (UUD 1945).

"Kami merasa prihatin melihat apa yang terjadi saat ini.

Rakyat diberi tontonan atau drama hukum oleh elit-elit penegak hukum di negeri ini," kata Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum GP Ansor Jatim, Khoirul Huda, di Surabaya, Minggu (25/1).

Menurut dia, permainan hukum itu diulang kembali oleh elit-elit penegak hukum itu (KPK-Polri) hingga tiga kali, setiap ada proses hukum anggota Polri oleh KPK, maka Polri langsung "menembak" komisioner KPK. "Mestinya, elit penegak hukum itu memberi pembelajaran yang baik bagi masyarakat dalam upaya strategi penegakan hukum, bukan sebaliknya," katanya, didampingi ketua tim media center Ansor Jatim, Abdul Hady JM. Oleh karena itu, PW Ansor Jatim menolak segala upaya pelemahan pemberantasan korupsi dan menolak pembusukan lembaga antirasuah serta mendesak pengusutan terduga korupsi tanpa pandang bulu. "Save KPK dan save Polri," katanya.

Sementara itu, aktivis 1998, Syafrudin Budiman, meminta Presiden Joko Widodo tidak mempermainkan atau justru melanggar konstitusi (UUD 1945) dan Pancasila dengan mengintervensi KPK. "Kalau Abraham Samad (Ketua KPK) menolak memberikan hasil penyidikan Budi Gunawan, maka Presiden Jokowi harus menghargai agar proses hukum berjalan secara yuridis, bukan politis," katanya.

Apalagi, UUD 1945 tidak memberi hak dan wewenang kepada Presiden untuk mengetahui hasil penyidikan KPK, karena itu tindakan Jokowi akan justru melanggar konstitusi (UUD 1945) dan Pancasila. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV 26 JANUARI 2015 SENIN

MADURA

No. 0532 | TAHUN IV

Menagih Janji Manis Jokowi

Salam Songkem

Penegak Hukum

K

onflik KPK dan Polri Makin memanas saja. Berawal dari penetapan Budi Gunawan, yang diusulkan RI 1 sebagai satu-satunya calon Kapolri, sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK, sehingga pelantikannya tertunda, bahkan terancam gagal. Kasus itu membuat Polri melakukan perlawanan secara hukum.

Polri pun menetapkan seorang wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sebagai tersangka atas kasus keterangan palsu terkait pemilukada tahun 2010 di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang ditangani MK. Sangat kuat dugaan, penetapan BW sebagai tersangka, terkesan balas dendam.

Apabila itu yang terjadi, publik bisa dengan mudah memberikan penilaian terhadap dua lembaga penegak hukum di negara ini, masih perlu lebih didewasakan lagi. Agar tidak mudah tersulut amarah. Apalagi penegak hukum, seharusnya memberikan keteladanan bagi rakyat Indonesia, dengan menghormati proses hukum, bukan mempolitisasi hukum.

Memang, siapa pun yang bersalah secara hukum memang harus ditindak secara hukum, baik itu petugas KPK ataupun pejabat Polri, sebagaimana warga negara yang lain. Di negara ini jangan sampai ada yang kebal hukum, sehingga kasus yang dialami Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto harus disikapi secara dewasa, biarkanlah keduanya menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakoninya agar terbukti kebenarannya.

Perlawanan hukum yang dilakukan Polri jangan sampai membuat KPK menjadi lemah. Apalagi melakukan kompromi-kompromi di antara kedua lembaga penegak hukum yang sedang berseteru itu. Rakyat harus memantau ketat wujud kompromi yang bukan tidak mungkin dilakukan keduanya, sehingga memperlemah penegakan hukum di Indonesia, terutama terhadap kasus hukum yang melibatkan pejabat di dua lembaga penegak hukum tersebut.

Ketegangan KPK dan Polri memang perlu segera diakhiri, namun dipastikan tidak mudah, karena keduanya sama-sama ingin menjaga wibawa lembaga masing-masing. (*)

I

C 11

Akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang semenamena. Hal ini berawal dari kebijakan Jokowi yang mengangkat beberapa pejabat, seperti halnya menunjuk Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal. Bahkan, seorang politikus Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Trimedya Panjaitan menggungkapkan kekecewaannya atas tindakan Jokowi.

Dia menilai, tindakan itu seolah-olah mencoreng nama baik DPR.

D

i luar kekecewaannya, politisi PDI-P ini juga memuji tindakan Jokowi yang berani untuk meminta Budi Gunawan mundur hanya dalam hitungan jam setelah pelantinkannya sebagai calon tunggal. Hal itu dimaksudkan untuk menyelamatkan kehormatan presiden dan Lembaga Legislatif setelah keluar keputusan Rapat Paripurna DPR. Dalam rapat tersebut, DPR menetapkan Komisaris Jenderal Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri menggantikan Jenderal Sutarman akan ditunda. Dengan hal ini, semakin jelas saja motif kepentingan di balik pengangkatan Budi Gunawan. Baik motif balas budi maupun rekomendasi dari Megawati.

Namun, sangat disayangkan sekali, mengingat salah satu janji Presiden Jokowi sebelum dilantik adalah membentuk kabinet profesional dan mengurangi bagi-bagi kursi menteri dengan mitra koalisi. Jokowi juga menyatakan akan ada sistem seleksi mirip “lelang jabatan” yang pernah ia terapkan dalam menyeleksi calon pejabat camat dan lurah ketika masih menjabat

sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi menyatakan bahwa ini tidak berarti menteri tidak ada yang berasal dari partai politik, karena ada juga orang partai yang profesional.

Mekanisme lelang jabatan akan menjadi antitesis dari pengangkatan pejabat birokrasi yang sebelumnya lekat dengan nuansa KKN. Pihak Koalisi Merah Putih (KMP) pun menyatakan sedang mengamati reaksi partai pengusung Jokowi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terkait sikapnya yang enggan melantik Budi Gunawan yang sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.

Sehingga, dalam kasus tipikor KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Menurut politisi PKS Nasir Djamil, PDI Perjuangan sebagai partai pendukung Jokowi harus mengambil sikap tegas, terkait kebijakan Jokowi. Pasalnya, partai tersebut sangat antusias untuk meloloskan Budi Gunawan di DPR. Akibatnya, Nasir menilai persoalan yang terkait dengan penundaan pelantikan Budi Gunawan sebagai kapolri merupakan keputusan yang tak tepat.

Dalam UU No 2 Tahun 2002 menyebutkan tentang pengangkatan kapolri, dimana kepolisian mengharuskan presiden melantik kapolri baru saat kapolri lama diberhentikan. Selain itu, presiden juga harus meminta persetujuan DPR apabila ingin mengangkat pelaksana tugas kapolri. Akan tetapi, Presiden Jokowi tidak mengindahkan peraturan tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dengan melantik budi Gunawan sebagai kapolri.

Pekan lalu Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan memutuskan untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

Ia menuturkan, bahwa berhubung Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai Kepala Kepolisian RI. Jadi menunda, bukan membatalkan, ini yang

perlu digarisbawahi.

Akan tetapi, Jokowi dalam melantik Budi Gunawan sebagai Kepala Polri tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sehingga, hal tersebut menjadi urgen tersendiri bagi Jokowi dalam melibatkan atau tidak dari dua lembaga tersebut.

Padahal, prosedur dalam pemilihan calon menteri harus melibatkan KPK dan PPATK guna memfilter pembantu presiden.

Namun, begitu pemilihan jaksa agung dan Kapolri, Jokowi yang pernah berjanji mendukung pemberantasan korupsi tidak melibatkan dua lembaga ujung tombak pemberantasan kejahatan luar biasa tersebut. Tindakan tersebut dianggap melenceng dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Menurut Bambang Widodo Umar (Pengamat kepolisian Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia), dengan dibuatnya regulasi soal pelibatan KPK dan PPATK akan ada kesamaan prosedur. Sehingga tidak ada lagi kesan kebijakan seenaknya saja. Perlu diingat, Presiden Jokowi itu memilihkan Kapolri untuk rakyat.”Bukan untuk dirinya sendiri. Karena itu, Jokowi juga harus menyerap aspirasi masyarakat ini,” Hal yang sangat penting dalam pemilihan Kapolri dengan calon tunggal itu merupakan hak prerogatif presiden, sebenarnya hak prerogatif itu memerlukan sejumlah persyaratan untuk bisa ditempuh.Di antaranya, negara berada dalam keadaan darurat atau kepolisian dalam kondisi yang membahayakan. ”Kalau tidak ada kondisi darurat ini, presiden jangan sekali-kali menggunakan hak prerogatif,” ujar bambang.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ternyata tidak bisa

dihilangkan dari suatu struktur pemerintahan negara. Bahkan, tetap mengakar dalam kepemimpinan baru yang seumur jagung itu. Jokowi memberikan kesan kuat melakukan nepotisme.

Teman, kerabat, dan saudara dijadikan pejabat.

Bahkan Alqur’an sendiri mengecam tindakan korupsi, seperti halnya dalam Q.S. AliImran: 159 disebutkan “…Karena rahmat Allah, maka kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu keras dan kasar, mereka tentu menjauhimu. Tetapi maafkanlah mereka. Mohonkan ampun buat mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (ekonomi, politik, dan lain-lain).

Kemudian bila kamu membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah. (Sebab) sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang takwa kepadaNya.” Melalui ayat ini, Allah Swt. memerintahkan Nabi Saw untuk melaksanakan musyawarah, meminta pendapat kaum Muslimin.

Ia juga sekaligus perintah bagi kaum Muslimin untuk melaksanakannya sampai hari kiamat. Artinya, Al-Qur’an telah menggariskan bahwa syura adalah salah satu pelengkap struktur pemerintahan Islam. Rasulullah Saw merinci fungsinya sebagai jalan keluar setiap masalah kehidupan, semisal urusan perang, politik dalam dan luar negeri, pemeliharaan urusan umat, atau musyawarah di bidang tasyri’ yang terbatas dalam masalah mubah.

Oleh sebab itu, jika Presiden Jokowi menginginkan pemerintahan yang kokoh, maka seharusnya beliau menerapkan sistem pemerintahan Rasulullah Saw. yang sesuai dengan syariat Islam. Islam merupakan sumber yang tidak pernah menyisakan berbagai persoalan untuk tidak dipecahkan. Wallahu A’lam Bishawab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 26 JANUARI 2015 No. 0532 | TAHUN IV

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

MADURA

12

UTANG PDAM

Penyertaan Modal Mulai Jadi Pilihan

SEPI PENDAFTAR. Sekretariat Panitia Pelaksana Muskot Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan di GOR Ahmad Yani Kota Probolinggo.

Kandidat Ketua Bermunculan Pedagang Kreatif Lapangan Gelar Muskot PROBOLINGGO –Setelah sekian tahun berdiri, akhirnya Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Kota Probolinggo, akan menggelar Musyawarah Kota (Muskot) Pertama, Sabtu (31/1) mendatang. Dalam Musyawarah Kota Pertama tersebut, akan memilih Ketua dan Pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kota Probolinggo, untuk periode 2015-2018.

Sejumlah nama kandidat Ketua Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan pun bermunculan untuk bersaing. Informasi internal pengurus menyebutkan sejumlah nama kandidat, seperti Ketua Paguyuban PKL yang lama, Alifurrochman dan Sekretarisnya, Marsam. Selain itu, muncul juga nama Napi dari sektor PKL di Jalan Dr. Soetomo Kota Probolinggo.

Dari ketiga nama kandidat itu mayoritas pengurus dan anggota Paguyuban PKL Kota Probolinggo.

Namun sampai hari kedua pembukaan pendaftaran, tak satu pun dari calon ketua mendaftarkan

diri ke sekretariat panitia pelaksana di GOR Ahmad Yani Kota Probolinggo.

Ketua Panitia Musyawarah Kota (Muskot) Pertama Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Kota Probolinggo, Nurhasan, mengatakan, dalam muskot akan menentukan program kerja dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan kepentingan pedagang kreatif lapangan.

Semua proses pembentukan panitia Muskot Paguyuban PKL berjalan kondusif dan tidak terjadi perpecahan.Sebab, semua

anggota PKL dan semua bakal calon yang ada tetap mengusung kebersamaan untuk kebesaran Paguyuban. ”Soal nama kandidat yang memang sudah bermunculan, lihat saja nanti saat Muskot,” terangnya kepada wartawan, Minggu (25/1).

Menurutnya, musyawarah kota (Muskot) pertama akan digelar secara sederhana di tempat yang sederhana pula karena memang Paguyuban PKL Kota Probolinggo bukanlah kelompok berduit. “Kita sengaja menggunakan tempat yang sederhana sebagai tempat Muskot sebagai simbol dukungan terhadap usaha PKL,” tandas Nurhasan.

Paguyuban pedagang kaki lima, lanjut Nurhasan,bisa menjadi wadah bagi PKL untuk meningkatkan usahanya. PKL mempunyai potensi yang cukup besar karena jumlahnya mencapai ribuan orang.

“Apabila ini dikelola dengan

baik bisa memberikan kemandirian bagi kesejahteraan PKL. Mungkin bukan dalam bentuk pajak yang rumit. Cukup lewat iuran wajib yang lebih fleksibel dan sederhana,” terang Nurhasan.

Nurhasan menambahkan, PKL sebetulnya umumnya memiliki mentalitas enterpreuner. Namun karena berbagai kendala akhirnya PKL dalam posisi lemah. Karena itu, pihaknya menyarankan kalangan PKL menerapkan manajemen by networking, agar menjadi satu kesatuan ekonomi yang kuat. Selanjutnya, PKL bisa maju dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah.

“Karena itu keberadaan PKL sangat dibutuhkan. Tapi kenyataan kelompok ini sering diabaikan dan dimarginalkan. Kalau PKL ini bisa diikat seperti sapu lidi akan bisa membersihkan banyak masalah yang dihadapi PKL,” paparnya. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO- Utang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Probolinggo, tergolong besar mencapai Rp 20 miliar yang belum terlunasi. Saat ini beban hutang PDAM juga menjadi tanggung pemkab Probolinggo. Bahkan untuk bisa membayar hutang tersebut pemkab mengusulkan untuk bisa dilakukan penyertaan modal melalui APBD. Kepastian mekanisme dengan memberikan dana segar dan selanjutnya dibayarkan kepada Kementerian Keuangan RI disampaikan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Tanto Walono saat ditemui Kabar Probolinggo usai rapat digelar. “Ada beberapa opsi dari hasil rapat itu. Di antaranya melalui penyertaan modal yang bersumber dari APBD,” terangnya kepada wartawan, Minggu, (25/1).

Menurutnya, opsi itu merupakan opsi yang terakhir. Sebelum opsi penyertaan modal itu dipilih, PDAM terlebih dahulu diminta untuk mengusulkan penghapusan piutang. “Dulu sudah pernah dilakukan, tapi kandas.

Harapannya upaya kedua ini berhasil dengan penghapusan piutang,” jelas Tanto Walono.

Berdasarkan hasil rapat, pihak PDAM akan datang ke Kementerian Keuangan guna mengurus administrasi pengajuan penghapusan piutang itu. Jika memang upaya itu tidak bisa atau kandas lagi, maka opsi penyertaan modal menjadi opsi terakhir. ”Mau bagaimana lagi, itu memang sudah kewajiban yang harus dibayar. Daripada terus membengkak,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo, Bambang Lasmono mengatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar mendapat penghapusan itu. “Ini menjadi agenda utama PDAM pada tahun 2015,” katanya.

Ia optimis pengajuan penghapusan itu bakal berjalan maksimal. Sebab, pada saat Rapat Kerja Persatuan Perusahaan Air Minum (Perpamsi) Jawa Timur, pengajuan penghapusan itu menjadi agenda utama seluruh PDAM se Jawa Timur. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

13

Penderita DBD-Diare Meningkat Peringkat Teratas dari Sepuluh Penyakit Umum PROBOLINGGO - Musim hujan yang terjadi saat ini menyebabkan adanya peningkatan pasien menderita Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo.

Wakil Direktur RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo, dr. Taufiqurrahman menyebutkan pada musim hujan biasanya meningkat penderita DBD dan Diare. Sejak empat bulan terakhir penyakit DBD dan Diare menempati urutan teratas dari sepuluh penyakit yang umumnya diderita warga saat musim hujan.

Peningkatan mencapai lima puluh persen terjadi sejak awal Oktober 2014 hingga pertengahan Januari 2015. Bahkan pihak rumah sakit memprediksi peningkatan akan terus terjadi hingga akhir Pebruari 2015.

Banyaknya jumlah pasien penderita DBD dan Diare akibat anomali cuaca hujan yang tak menentu dengan kondisi lingkungan yang kurang bersih,” ujar dr. Taufiqurahman,Wakil Direk-

tur RSUD Dr. Mho. Saleh Kota Probolinggo, kepada wartawan, Jumat (23/1) kemarin.

Menurutnya, sedikitnya dua puluh pasien demam berdarah dengue (DBD) dan penderita diare di rawat di RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo, pada awal Januari hingga akhir Januari 2015.

Pasien penderita DBD dan Diare meningkat antara dua puluh persen sampai lima puluh persen sejak bulan Oktober 2014 hingga januari 2014. Kondisi ini terjadi akibat anomali cuaca hujan yang terjadi secara tak menentu.

“Dari keseluruhan pasien penderita DBD dan Diare yang dirawat mayoritas penderita adalah balita dan anak-anak. Gejala yang terjadi di mulai dengan kondisi demam panas dingin tinggi. Bahkan sebagian pasien juga hingga mun-

cul bercak merah pada kulit,” tandas dr. Taufiqurahman.

Meningkatnya kasus penyakit DBD dan Diare, diperkirakan akibat dari hujan deras yang melanda Kota Probolinggo dan sekitarnya beberapa pekan terakhir.

Tidak saja itu, minimnya pemahaman akan masalah kebersihan lingkungan, ikut menyebabkan bibit penyakit tumbuh kembang dan menyerang masyarakat.

Pihaknya menyarankan masyarakat untuk mengubah kebiasaan pola hidup tidak sehat, berganti dengan pola hidup sehat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, serta menghindari ada genangan air pada wadah tertentu, agar nyamuk penyebab deman berdarah tidak dapat berkembang biak.

“Dengan pola hidup sehat, saya yakin wabah penyakit bisa dicegah. Kubur dan tutup wadahwadah penampung air, sehingga nyamuk tidak berkembang biak.

Demam berdarah sangatlah berbahaya,” urainya.

Disebutkan, hingga kini kasus diare dan DBD masih tergolong biasa, dan belum masuk kategori kejadian luar biasa. “Jumlah ini masih biasa, dan belum masuk kejadian luar biasa,” beber dr.

Taufiqurahman.

Menyoal kapasitas atau daya tampung RSUD, terkait peningkatan penderita diare dan DBD, dr. Taufiqurahman menyebutkan semua masih terkontrol dan pihaknya terus bersiaga, apabila ada peningkatan pasien yang harus menjalani rawat inap.

“Kita siaga terus kalau meningkat kita siapkan tempat tidur tambahan. Kami harap tidak terjadi halhal yang tidak inginkan. Kami minta masyarakat waspada dan mengutamakan kebersihan,” paparnya.

Sementara penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di wilayah Kabupaten Probolinggo awal tahun 2015, peningkatannya cukup tinggi. Selama bulan Januari 2015 ini, penderita DBD yang dirawat di Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo mencapai

108 orang, dan itu didominasi anak-anak dan balita. ”Januari 2015, ada belasan pasien anak-anak yang harus menjalani perawatan intensif,” ujar Sugianto, Humas Rumah Sakit Walujo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Sugianto menambahkan, ada enam anak yang ditangani saat ini, terbilang cukup parah, dan empat anak masih diruang perawatan biasa yakni di ruangan Dahlia, dua anak lainnya sudah dipindah ke UPI (Unit Perawatan Intensif).

Berdasarkan data dari RSUD Waluyo Jati, menyebutkan, selama tahun 2013 tingkat penderita DBD sebanyak 197 orang. Pada tahun 2014 sebanyak 113 orang. Sedangkan dari Januari 2015, penderita DBD jumlah keseluruhan mencapai 108 orang. Meninggal 3 orang.

“Saat ini penderita DBD terbilang mengalami peningkatan sekitar 10 persen dibanding dari tahun 2013 dan tahun 2014 lalu, dan itu di dominasi anak-anak,” jelas Sugianto. =M.HISBULLAH HUDA

ANTISIPASI. Pengasapan intensif dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Probolinggo untuk mencegah sedini mungkin penyebaran nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD).

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

RTH

Kota Tambah Ruang Terbuka Hijau

MENYERANG. Penyakit walang yang mengeluarkan bau tidak sedap itu menghisap sari pati bunga.

Padi Mulai Terserang Hama PROBOLINGGO - Para Petani yang menanam padi kini tengah resah. Pasalnya, tanaman penghasil bahan pokok makanan sehari-hari itu diserang walang sangit atau hama wereng.

Salah satu penyedia obat pembasmi hama wereng, Lukmanul Hakim mengatakan, walang sangit itu biasanya hingga ke tanaman padi pada saat proses pembuahan padi dari bunga menjadi padi.

Pada proses itu, walang yang mengeluarkan bau tidak sedap itu menghisap sari pati bunga.

Akibatnya, saat proses pertumbuhan bunga tidak bisa berkembang biak. Akibatnya, dimungkinkan petani mengalami gagal panen. ”Rupa-rupanya kini sudah mulai menyerang, dan oleh petani disebut dengan hama wereng,” katanya kepada wartawan, Minggu (25/1).

Menurutnya, musimpenghujan menjadi faktor yang sangat dominan, sebab, walang sangat

mengalami perkembangbiakan yang sangat cepat. “Potensi menyerang padi pada saat hujan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan musim kemarau,” jelas Lukmanul Hakim..

Salah satu petani asal Desa Brumbungan, Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Heru mengatakan tanaman padi memang ada serangan dari binatang jenis serangga itu. “Memang ada, sudah mulai menyerang,” katanya.

Ia menjelaskan, akibat dari serangan itu, banyak bunga padi yang seharusnya tumbuh kini sudah tidak bisa berkembang. Agar tidak berlanjut, menurutnya ada dua cara bisa dilakukan. Pertama dengan memberikan jaring pada tanaman.

“Tanaman padi yang diberikan jaring biasanya tidak bisa dihinggapi serangga itu.Kalau sudah dijaring, kemungkinan besar akan. Aman dari serangan hama,” tandas Heru.

Hanya saja, lanjut Heru, biaya yang dikeluarkan relatif besar.

Untuk sewa jaring ukuran 800 meter persegi saja untuk satu kali masa tanam mencapai Rp 2 juta.

“Itu sudah termasuk biaya pasang,” ucapnya.

Cara kedua dengan cara menyemprotkan pupuk insektisida yang tersedia di berbagai produk obat. Hanya saja, cara ini masih mengandung risiko. Jika terlalu banyak obat kimia itu, Akan mengakibatkan penyakit kuning.

Jika kuning juga akan berimbas pada kegagalan panen. “Kalau kuning itu karena daun padi tidak kuat menerima zat insektisida.

Bisa jadi juga akan gagal panen.

Karena buah padi akan kempis,” papar Heru. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo menambah satu lagi ruang terbuka hijau (RTH).

Hal itu sesuai arahan UndangUndang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Setiap kota dan kabupaten berkewajiban memiliki RTH sekitar dua puluh persen dari total luasan kota.

“Sesuai amanat undang-undang tersebut, RTH dua puluh persen itu dicapai dalam dua puluh tahun perencanaan. Kota Probolinggo sendiri, penambahan RTH Semeru di Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan sudah masuk rencana detail tata ruang (RDTR) Kota Probolinggo,” ujar Wahono, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo, di sela-sela persemian RTH Semeru, kepada wartawan, Jum’at (23/1) kemarin.

Menurutnya, pembangunan RTH Taman Semeru merupakan salah satu implementasi dari Kementerian PU, yang tiga tahun ini mendapat bantuan progam pengembangan kota hijau(P2KH ).

“RTH Taman Semeru ini dalam rangka implementasi kota, dan sekaligus mematuhi UU Nomor 26 tahun 2007, tentang tata ruang dan untuk menyambung RTH untuk perkotaan, dan interaksi sosial masyarakat,” tandas Wahono.

Lebih lanjut Wahono, men-

gatakan biaya berasal dari APBD melalui bantuan P2KH. RTH Semeru di bangun pada tanah asset Pemerintah Kota Probolinggo, dan sudah memenuhi keadaan.

“RTH Taman Semeru mempunya area lahan parkir, sumur resapan, green wash, area baca dan play ground taman bermain anak,” ucapnya.

Terpisa, Walikota Hj. Rukmini mengatakan pembangunan RTH Taman Semeru ini merupakan langkah menjadi kota hijau, harus berkelanjutan dan ini sebagai langkah nyata, untuk memenuhi ketetapan UU nomor 26 tahun 2007, tentang tata ruang serta menjawab perubahan iklim.

“Kota Hijau harus berkelanjutan, seluruh masyarakat dapat memanfaatkan lahan kosong untuk menanam pohon,” katanya.

Saat ini Probolinggo mempunyai taman popular, sepertitaman wahana study lingkungan (TWSL), ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) Kedopok, dan Maramis, Alun – Alun serta RTH Taman Semeru ini. ”Taman bisa digunakan untuk, olahraga, kesenian dan interaksi sosial secara aktif, taman ini harus dijaga dan dirawat dengan baik,” papar Walikota Hj.Rukmini. =M.HISBULLAH HUDA

LANGKAH NYATA. Pemkot Probolinggo menambah satu lagi ruang terbuka hijau (RTH) Taman Semeru di Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 201526| JANUARI No. 0532 |2015 TAHUN IV SENIN

No. 0532 | TAHUN IV

15 15

SERIE A

AC Milan Kalah Lagi, Inzaghi Tertekan

Chelsea secara mengejutkan kalah dari Bradford City 2-4 saat bermain di kandang sendiri, Stamford Bridge.

Tim-tim Elite Keok dari Tim Gurem LONDON - Klub-klub papan atas Liga Utama Inggris yang berada di zona Liga Champions harus tersingkir dari ajang Piala FA setelah kalah di putaran keempat dari lawan-lawannya pada laga yang berlangsung terpisah Sabtu (24/1) malam WIB. Sedangkan MU yang berada di peringkat keempat klasemen sementara dan Liverpool harus menjalani laga ulang setelah bermain imbang. Ironisnya, tim-tim yang menyulitkan dan menghentikan langkah tim-tim elite ini adalah tim-tim gurem yang bermain di kompetisi bawah Liga Inggris.

Pemimpin klasemen sementara, Chelsea kalah 2-4 dari klub divisi dua, Bradford City di Stamford Bridge, sedangkan Manchester City yang berada di peringkat kedua klasemen sementara kalah dua gol tanpa balas juga oleh klub divisi dua, Middlesbrough.

Adapun Southampton yang menempati peringkat tiga klasemen sementara Liga Utama Inggris takluk dari sesama klub Liga Primer, Crystal Palace.

Di Anfield, tuan rumah Liverpool ditahan imbang tanpa gol oleh tim dari divisi bawah Bolton Wanderers. Sedangkan sehari sebelumnya, Manchester United ditahan imbang tanpa gol oleh tuan rumah Cambridge United.

Keempat tim ini pun harus melakoni laga ulangan untuk memastikan satu tempat di putaran kelima. Laga antara Liverpool versus Bolton dilakukan tanggal 4 atau 5 Februari mendatang di kandang Bolton.

Di Stamford Bridge, Chelsea unggul dua gol terlebih dahulu

sebelum disamakan oleh Bradford hingga akhirnya menundukkan “The Blues” di depan publiknya sendiri dengan skor akhir 2-4. Kiper Chelsea Petr Cech menilai, kegagalan timnya dan timtim besar lainnya di Piala FA ini adalah sebuah bencana dan Sabtu (24/1) menjadi Sabtu kelabu bagi tim-tim besar Liga Utama Inggris.

“Saya sempat berpikir ketika kami unggul 2-0, kami punya sebuah keuntungan besar tapi itu memang “tricky”. Karena kami sesungguhnya mencetak gol setelah tanpa peluang-peluang berarti dan mereka punya kesempatan-kesempatan sebelumnya. Kami tahu laga ini akan sulit dan segera setelah mereka mencetak gol penyama, kami kehilangan kontrol akan apa yang kami ingin lakukan. Hari ini mereka jauh lebih antusias dalam pertandingan,” kata Cech.

Dia melanjutkan, “Ini adalah Sabtu kelam untuk tim-tim Liga Utama Inggris. Setiap tahun Anda bisa melihat hasil

semacam ini di Piala FA. Itulah sebabnya saya selalu menyebutnya spesial. Cuma sial saja hari ini, untuk pertama kali, saya ada di sisi yang salah dalam keajaiban ini. Kredit untuk Bradford, mereka mencetak empat gol bagus dan layak melaju ke babak berikutnya.”

Sementara itu, pelatih Liverpool Brendan Rodgers mengaku, anak-anak asuhnya sudah melakukan segala upaya untuk mencetak gol. Hal itu terlihat dari dominasi mereka dalam menguasai bola hingga mencapai 69%.

Liverpool juga agresif dalam menyerang. Buktinya, mereka 24 kali mengancam gawang Bolton, sembilan di antaranya tepat sasaran. Tekanan gencar anak-anak Liverpool itu membuat kiper Bolton, Adam Bogdan, melakukan enam kali penyelamatan. Sayang, anak-anak asuhnya gagal mencetak gol.

“Itu adalah pertandingan yang sangat bagus. Saya menikmatinya, atmosfernya juga luar biasa dan kredit untuk kedua tim, saya pikir kami unggul. Kami melakukan segalanya kecuali mencetak gol. Saya sangat bangga pada tim. Kami terus menggedor, kiper mereka melakukan beberapa penyelamatan hebat,” kata Rodgers.

Dia melanjutkan, “Saya tidak bisa mengeluh, kepercayaan diri dan penempatan posisi kami sangat bagus, kami masuk ke ruang yang bagus, tapi tidak ada sentuhan akhirnya.” =BBC/carol aji

ROMA - Pelatih AC Milan Filippo Inzaghi mengakui timnya bermain buruk sehingga layak kalah dari Lazio pada lanjutan Liga Serie A Italia di Stadio Olimpico, Roma, Minggu (25/1) dini hari WIB. Milan kalah telak 1-3 dari Lazio.

Kekalahan ini memperpuruk posisi “I Rossoneri” di papan klasemen sementara. Kekalahan ini membuat posisi Inzaghi semakin tertekan.

“Itu adalah performa yang buruk, tapi para pemain telah mengerahkan segalanya dan jelas tidak menahan diri. Laga telah dimulai di trek yang tepat ketika kami meraih keunggulan, tapi kemudian kesulitan di bawah tekanan Lazio,” kata Inzaghi .

Dia melanjutkan, “Pada momen-momen seperti ini kami hanya perlu terus bekerja dan menatap ke laga berikutnya, mengingat kami akan menghadapi Lazio lagi pada hari Selasa di Coppa Italia. Saya yakin tim ini bisa kembali bermain lebih baik, sebagaimana kami lakukan sampai sebulan lalu. Untuk tiga dan empat laga kami memang tidak tampil baik, tapi kami harus mencoba dan mendapatkan yang terbaik dari para pemain ini.”

“Saat ini mudah mengatakan kami harus mengubah segalanya. Kami harus mengubah sejumlah hal, jadi kami akan menganalisis pertandingan, melihatnya kembali dan mencari tahu apa yang perlu disesuaikan. Beberapa pekan lalu kami bertarung seimbang dengan AS Roma dan Napoli, jadi saya tidak merasa ini adalah Milan sesungguhnya,” tutupnya.

Pada laga dini hari kemarin itu, Milan unggul cepat di menit keempat melalui Jeremy Menez.

Namun setelah itu Rossoneri bermain buruk dan terus dapat tekanan sepanjang pertandingan.

Kesulitan menembus gawang Diego Lopez di babak pertama, Lazio akhirnya bisa melakukannya di babak kedua. Tak tanggungtanggung, skuat besutan Stefano Pioli mencetak tiga gol di paruh kedua. Marco Parolo menyamakan kedudukan jadi 1-1, Miroslav Klose membalikkan keadaan jadi 2-1 dan Parolo kembali mencetak gol untuk memastikan tuan rumah menang.

Kekalahan ini menambah panjang catatan buruk Milan di awal 2015. Dari empat laga setelah pergantian tahun, skuat besutan Filippo Inzaghi cuma mencatatkan satu hasil imbang dan tiga kekalahan. Sebelumnya Milan sempat mengalahkan Napoli 2-0 dan menahan imbang Roma medio Desember lalu. Mereka selanjutnya akan kembali berhadapan dengan Lazio di perempatfinal Coppa Italia, Rabu (28/1) dini hari WIB nanti.

Hasil laga ini juga dipastikan membuat posisi Inzaghi makin disorot, di mana rumor pemecatan dirinya sudah berembus kencang sejak mengalami kekalahan beruntun sepanjang bulan ini.

Kekalahan Milan ini masih diperparah oleh kartu merah yang diterima bek Philippe Mexes. Bek asal Prancis itu dikartu merah karena mencekik Stefano Mauri dan sempat terlibat keributan seusai pertandingan di injury time. Mexes terancam dihukum sanksi lebih berat oleh otoritas sepakbola Italia. =sky sports/carol aji

Striker Lazio melepaskan tembakan yang tidak bisa dijangkau kiper AC Milan Diego Lopez pada laga Minggu (25/1) dini hari WIB di Stadion Olimpico, Roma. AC Milan kalah dari tuan rumah Lazio 1-3.

KORAN MADURA 16 AC MILAN

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

KALAH LAGI,

INZAGHI

TERTEKAN

SENIN 26 JANUARI 2015 No. 0532 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

Laju Barca Tak Terbendung

E

LCHE - Barcelona melanjutkan tren penampilan positif pada 2015 ini sejak dikalahkan Real Sociedad 0-1 pada laga pertama tahun ini. Pada Minggu (25/1) dini hari WIB di Stadion Martinez Valero, Lionel Messi dan kawankawan menyikat Elche dengan enam gol tanpa balas. Ini adalah kemenangan ketiga El Barca atas Elche dalam satu bulan terakhir.

Total, Messi dan kawan-kawan sudah mencetak 15 gol ke gawang Elche pada tiga laga tersebut tanpa kebobolan.

Dua pertemuan sebelumnya terjadi di babak 16 besar Copa Del Rey. Pada leg pertama di Stadion Martinez Valero, Barcelona menyikat Elche lima gol tanpa balas. Sedangkan pada leg kedua di Camp Nou, Barcelona yang diperkuat pemain lapis kedua juga menang telak dengan empat gol tanpa balas.

Dominasi Barcelona kembali terjadi dini hari kemarin di Stadion Martinez Valero, lagilagi dengan skor telak 6-0. Lionel Messi dan Neymar menjadi bintang pada laga tersebut. Terutama Messi, selain mencetak dua gol, dia juga memberi asis untuk dua gol Neymar. Sedangkan dua gol lainnya dicetak oleh Gerrard

16

Pique sebagai pembuka pesta gol Barcelona dan Pedro Rodriguez sebagai penutup.

Neymar menilai, penampilan Barca saat ini sangat menakutkan.

Tidak ada satu pun tim, kata dia, yang bisa menghetikan langkah Barcelona. Secara pribadi dia juga puas atas penampilannya. “Saya senang dan puas atas apa yang saya lakukan di atas lapangan.

Dengan sikap yang kami tunjukkan dan cara kami bermain saat ini, kami sedang sulit untuk dihentikan,” kata Neymar.

Dengan hasil ini, Barca yang ada di posisi kedua klasemen mengoleksi poin 47 --tertinggal satu angka di belakang Real Madrid yang pada laga terpisah juga menang atas Cordoba, tapi dengan skor tipis 2-1. Bahkan kemenangan ini masih diwarnai dengan diusirnya Cristiano Ronaldo keluar lapangan karena mendapat kartu merah dari wasit.

Sedangkan tempat ketiga masih dikuasai Atletico Madrid yang menang 3-1 atas Rayo Vallecano pada laga di kandang sendiri, Vicente Calderon, Minggu (25/1) dini hari WIB. Antoine Griezmann menjadi motor kemenangan Atletico dengan mencetak dua gol. Sedangkan satu gol lainnya dibuat oleh gol bunuh

diri Manucho Golcalves. Sedangkan satu-satunya gol Vallecano dibukukan Roberto Trashorras.

Atletico mengoleksi 44 poin, tertinggal tiga angka dari Barcelona.

Pelatih Atletico, Diego Simeone menyanjung Griezmann setinggi langit. Dia menilai Griezmann telah b e r ke m b a n g menjadi penyerang y a n g komplet y a n g dibutuhkan oleh At l e t i co .

“Benar bahwa Griezmann sudah banyak berkembang sejak November. Ini adalah pemain yang kami butuhkan. Seperti juga gol dan assistnya, saya menilai kapasitas kerjanya untuk tim,” sebut Simeone.

Pria Argentina itu melanjutkan, “Dia menunjukkan tidak hanya bisa bermain di sayap, tapi di posisi manapun di lini serang dan bisa membongkar pertahanan lawan dengan kecepatan dan talentanya.” =sky sports/espn/carol aji

Penyerang Barcelona Neymar mengecoh penjaga gawang Elche Tyton pada laga Minggu (25/1) dini hari WIB.

SENIN 26 Januari 2015 No. 0532 | TAHUN IV

Kasus Penembakan Aktivis

Motif dan Pelaku Belum Terungkap lapsus | l

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

A

Kinerja Polres Belum Membanggakan

Ada Rumdin Belum Difungsikan?

PAMEKASAN |F

SAMPANG |k

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

SUMENEP – Memasuki tahun kelima, kepemimpinan Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan Wakil Bupati Soengkono Sidik (Abussidik) dinilai tidak bisa menciptakan pemerintahan yang baik (good government).

SCW: Sejak Lima Tahun Terakhir Banyak Kasus Tipikor

Sumenep Belum

“Good Government”

panyenya berjanji bahwa jika terpilih akan menggratiskan PBB (pajak bumi dan bangunan). Padalal PBB merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membayarnya dalam kurun waktu satu tahun sekali.

Meski janji tersebut terealisasi, namun Abussidik dinilai telah melabrak aturan juga telah membohongi masyarakat Sumenep. Sebab, secara tidak langsung masyarakat Sumenep tetap melakukan pembayaran PBB setiap tahun. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara diambilkan dari dana ADD (Alokasi Dana Desa).

Kepala Bappeda itu, pemkab setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup drastis di setiap bidang.

Hal itu bisa dibuktkan dengan setiap tahun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat selalu mengalami peningkatan. Selain itu, Kabupaten Sumenep selama beberapa tahun terakhir selalu mendapatkaan prestasi. Prestasi itu membuktikan jika roda Pemerintah Sumenep tidak berjalan di tempat.

Hadi

“Sejak lima tahun terakhir banyak kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan, utamanya di berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," kata Tim Investigasi SCW Junaidi, Minggu (25/1).

Ia mencontohkan realisasi DAK (Dana Alokasi Khusus) Dinas Pendidikan (Disdik) yang dinilai tidak tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan perbaikan lapangan Giling dinilai tidak sesuai petunjuk teknis.

"Ada juga yang terindikasi mengarah ke tipikor (tindak pidana korupsi), yakni penga-daan obat-obatan senilai Rp 5 miliar di RSUD. Dr. H. Moh. Anlalu. lima tahun kono Sidik war. Selain itu, realisasi raskin di setiap ng oe S im o Kar ati A. Busyr desa masih terus me-nuai kontroversi. n Wakil Bup da i at up B Bahkan sampai menggelinding ke KeSoetarto mengangan Calon Stiker Pasa jaksaan," terangnya. takan, dilihat dari segi capaian kinerja pada Pasangan Abussidik juga dinilai gagal Modusnya, setelah setiap tahunnya juga selalu mengalami kemenata aset daerah dengan baik. PemADD dicairkan oleh pemerintah terhadap naikan. Terbukti pada tahun 2013 untuk bebahasan APBD (Anggaran pendapatan dan semua kepala desa, semua kepala desa lanja langsung yang hanya RP 76 miliar pada Belanja Daerah) tahun 2015 molor. Kondisi harus mengembalikan dana tersebut ke- tahun 2014 meningkat sampai kurang lebih pendidikan yang masih lemah. pada pemerintah daerah sesuai biaya pajak Rp 80 miliar.

Berdasarkan hasil survei JPIP, katanya, yang harus ditanggung selama setahun.

“Kita lihat, pada tahun 2014 capaian PAD pendidikan di Sumenep masih berada di "Ini kan sudah indikasi kegagalan. Ka- (Pendapatan Asli daerah) sudah terlampaui urutan 34 di Indonesia. "Selain itu, hasil rena pasti di dalamnya juga ada yang fiktif, dengan baik. Bahkan APBD (Anggran Penaudit BPKP, Sumenep selama tiga tahun seperti halnya LPJ dan semacamnya. Soal dapatan dan Belanaja Daerah) tahun 2015 selalu mendapatkan predikat WDP (wajar ini kami sudah melaporkan ke KPK (Komisi juga menagalami kenaikan hingga mencapai dengan pengecualian). Ini juga menyata- Pemberantasan Korupsi) tahun 2014 yang lebih dari Rp 2 triliun,” terangnya kan jika ada salah satu roda pemerintahan lalu," ungkapnya.

Ditanya soal beberapa program yang yang tidak jalan," ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda- dinilai tidak berjalan maksimal, seperti Bahkan lanjut Junaidi, yang lebih parah kab) Sumenep, Hadi Soetarto menampik Pasar Anom dan realisasi penggunaan lagi adalah janji politik Abussidik saat kam- jika roda pemerintahan selama lima ta- DAK, pihaknya tidak mau berspekulasi. panye pada tahun 2010 lalu. Dalam kam- hun dikatakan tidak baik. Menurut mantan Namun yang jelas, menurutnya, pemban-

gunan pasar segera diselesaikan dan tidak akan menggunakan anggaran dari APBD tahun 2015. ”Untuk DAK kan ada platformnya tersendiri dan tidak harus terealisasi semua. Karena kemungkinan adanya efisiensi,” terangnya.

Lebih lanjut Atok mengatakan, jika ada salah satu pihak yang kurang percaya jika Sumenep selalu ada perubahan setiap tahunnya, pihaknya menganjurkan untuk mengkaji LKPJ Bupati yang akan disampaikan mendatang. ”Jadi semua capain itu nantinya akan disampaikan di LKPJ tahun 2015.

Kita tunggu saja nanti,” terangnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep tahun 2015, mencapai Rp. 2.011.880.223.395 atau naik 13,58 persen sebesar Rp. 240.612.028.205 dibandingkan dari tahun 2014 sebesar Rp. 1.771.268.195.190.

Dalam kekuatan APBD ini, meliputi pendapatan dan belanja daerah. Untuk pendapatan daerah tahun 2015 senilai Rp. 1.852.476.718.273, naik 15,33 persen atau Rp. 246.273.069.619 dari tahun 2014 sebesar Rp. 1.606.203.648.654. Sedangkan belanja daerah pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.011.880.223.395 atau naik 13,58 persen sebesar Rp. 240.612.028.205 dari tahun 2014 senilai Rp. 1.771.268.195.190.

Masa jabatan A. Busyro Karim-Soengkono Sidik sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 yang merupakan hasil pilkada langsung setempat pada 2010, akan berakhir pada Oktober 2015. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SENIN 26 JANUARI 2015 No. 0532 | TAHUN IV

ALAT TRANSPORTASI UDARA

Pesawat Susi Air Belum Tiba di Bandara

Warga menunjukkan penyakit kusa yang diderita anaknya, Minggu (25/1). Sumenep menjadi daerah dengan penderita penyakit kusta tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Sampang.

Kusta Masih Menggurita Dinkes: Kita Menduduki Kedua Setelah Sampang SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep harus perupaya optimal untuk menekan tingginya penyakit kusta. Pasalnya, Sumenep menjadi daerah dengan penderita penyakit kusta tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Sampang.

Berdasarkan data yang dikantongi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, per 22 Januari 2015, penderita kusta mencapai 508 orang. Sebanyak 298 orang berpotensi menularkan penyakit tersebut kepada yang lainnya. Sementara sisanya, yaitu 210 sudah mendapatkan penanganan medis sehingga kecil kemungkinan untuk menular.

Kepala Dinkes Sumenep, A. Fatoni mengungkapkan, tingginya angka penderita kusta membuat Sumenep dinobatkan sebagai daerah dengan jumlah penderita kusta tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Sampang.

“Kita menduduki tempat ked-

ua setelah Sampang di Jawa Timur,” ungkapnya.

Dikatakan oleh Fatoni, dari sekian banyak penderita lepra, sebutan lain untuk penyakit kusta, tersebar di beberapa kecamatan di Sumenep. Namun, dari berbagai kecamatan yang ada, Batuputih termasuk kecamatan dengan jumlah penderita kusta tertinggi.

Selain Batuputih, tertinggi kedua adalah Kecamatan Pragaan. Kemudian disusul oleh Kecamatan Talango. “Tapi tidak setiap kecamatan ada penderita kustanya. Penyakit kusta itu biasanya hanya di daerah-daerah tertentu saja.

Misalnya di Pragaan. Di sana tidak di setiap desa ada pen-

derita kustanya. Kalau di sana di bagian utara saja, di dataran tinggi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fatoni menuturkan, dari tahun ketahun penderita penyakit kusta di Sumenep telah mengalami penurunan. Hal itu bisa dilihat dari tahun 2012 hingga 2013.

Namun untuk tahun 2014, pihaknya mengakui bahwa penderita kembali mengalami peningkatan. “Mungkin itu karena masyarakat sudah banyak yang tahu, dan petugasnya juga sudah banyak yang tahu sehingga dapat didiagnosa lebih cepat dan lebih akurat,” dalihnya.

Fatoni juga menjelaskan, penyakit kusta merupakan jenis penyakit yang serius sehingga membutuhkan penganan secara khusus. Namun demikian, ia menegaskan kalau penyakit kusta bukan merupakan penyakit kutukan sebagaimana opini yang berkembang di masyarakat.

“Penyakit kusta itu bisa diobati. Cuma harus diakui, penanganannya memang lama. Karena kalau penyakit kusta itu tidak ada imunisasi.

Jadi memang sulit sekali. Lama waktu pengobatannya bisa lama, sampai ada yang harus dua tahun,” tukasnya.

Untuk menekan tingginya angka penderita kusta di Sumenep, pihaknya mengaku akan melakukan sosialisasi yang lebih keras lagi kepada masyarakat. Ia menyarankan agar masyarakat juga berperan aktif mengurangi tingginya penyakit kusta itu dengan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Lebih dari itu, ia mengaku saat ini pihaknya memang fokus melakukan penelitian tentang penyakit kusta. Bahkan, menurutnya, salah satu organisasi dunia, World Health Organization (WHO) sudah pernah datang untuk melakukan hal yang sama. =FATHOL ALIF

SUMENEP – Rencana Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengoperasikan melakukan penerbangan perintis di akhir bulan Januari ini sepertinya masih jauh panggang dari api. Pasalnya, hingga Minggu (25/01) belum tampak Cessna Grand Caravan milik maskapai Susi Air di Bandara Trunojoyo.

Pantauan Koran Madura di lokasi, tak tampak pesawat milik maskapai Susi Air tersebut. Di sana hanya tampak 2 pesawat latih Cessna 72P dan pesawat Trans Asia Pacific. Kedua pesawat itu terlihat diparkir dan ditutupi selimut. Sementara di luar landasan pacu pesawat, terlihat beberapa orang anak menonton pesawat tersebut sambil lalu selfie.

Masih belum tampaknya pesawat milik maskapai Susi Air yang akan dioprasikan di Bandara Trunojoyo itu membuat anggota komisi C DPDR Sumenep, Indra Wahyudi bertanya-tanya. Ia mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Dishub beberapa waktu lalu, memang ada wacana pesawat akhir Januari sudah akan beroperasi.

Indra melanjutkan, jika sampai detik ini belum datang, pihaknya mengaku akan kembali meminta penjelasan kepada Dishub untuk klarifikasi masalah penerbangan perintis. Sebab, imbuhnya, dalam rapat koordinasi sebelumnya dengan pihak Dishub, yang dibahas hanya masalah rute dan tarif.

Menurut Indra, jadwal dan teknis penerbangan memang menjadi tanggung jawab Dishub. Mulai dari kapan kirakira proses peswatat datang dan jadwal penerbangan akan dimulai. ”Dishub memang tidak janji terkait dengan jadwal pesawat. Tapi, kami akan minta klarifikasi,” paparnya.

Selebihnya, politisi Partai Demokrat itu menyarankan agar tidak sampai muncul stigma politis agar masyarakat tertarik. Ia mengaku tidak ingin ada kesan muatan politik terkait penerbangan di Bandara Trunojoyo. Pasalnya, menurut ia saat ini merupakan tahun politik.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dishub Sumenep, Mohamad Fadillah mengaku masih belum mendapat informasi terkait kapan pastinya pesawat milik masakapai Susi Air itu akan datang ke Sumenep.

Sementara saat disinggung mengenai jadwal pengoperasiannya, menurut Fadillah maskapai penerbangan Susi Air masih menyiapkan segala sesuatunya. Menurut dia, persiapan itu dilakukannya dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara. ”Kami posisi masih menunggu,” tandasnya. =FATHOL ALIF

Sumenep Seremonial

STKIP PGRI Ajak Wali Mahasiswa Aktif

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

JELANG PILKADA

Kandidat Mulai Merapat ke Parpol SUMENEP - Menjelang pemilihan Bupati Sumenep yang direncanakan akan digelar pada Desember 2015, sejumlah kandidat mulai merapat ke partai politik, seperti yang dilakukan Zainal Abidin dan Moh. Sahnan.

SEMANGAT. Ketua STKIP PGRI Sumenep Musaheri saat memberikan sambutan pada acara Pertemuan Orang Tua/ Wali Mahasiswa di Auditorium Lt. III STKIP PGRI Sumenep, Minggu (25/01).

S

UMENEP - Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumenep menggelar Pertemuan Orang Tua/Wali Mahasiswa, Minggu (25/01) di Auditorium Lt. III STKIP PGRI Sumenep.

Ketua STKIP PGRI Sumenep, Musaheri dalam sambutannya memaparkan, saat ini tingkat membaca mahasiswa masih tergolong renda. Padahal, membaca bagi mahasiswa sangat penting.

“Dari jumlah keselurah mahasiswa STKIP yang jumlahnya ribuan, per hari hanya ada sekitar 200 mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan. Padahal, perpustakaan yang dimiliki STKIP merupakan yang terbaik di Madura,” tuturnya.

Selain itu, ia juga memaparkan bahwa kebanyakan mahasiswa juga jarang mau terlibat dalam kegiatankegiatan yang diadakan oleh kampus. Misalnya seminar dan pelatihan-pelatihan. Padahal, lanjutnya, seminar dan pelatihan dapat membantu mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang tidak diajarkan di ruang kelas.

Untuk itu, ia mengharap kepada semua wali mahasiswa yang hadir dalam pertemuan itu untuk bersamasama mendorong anak-anaknya agar bisa aktif dalam kegiatan studi mahasiswa yang diselenggarakan oleh STKIP PGRI. “Mari pacu bersama agar putra dan putri sampean bisa menjadi mahasiswa yang benar-benar berkualitas,” tandasnya.

Selain itu, bentuk dukungan yang harus dipenuhi oleh para wali siswa, menurut Musaheri adalah kebutuhannya terhadap buku dan laptop. Pasalnya, keduanya sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, terutama saat sudah mulai menggarap skripsi.

Pantauan Koran Madura, pada acara tersebut, STKIP PGRI juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa instansi. Salah satunya adalah KNPI Sumenep, BPMP-KB Sumenep, dan Koran Madura. =ADV/FATHOL ALIF

Sekretaris DPD PAN Sumenep, Faisal Muhlis mengungkapkan, tiga kandidat yang akan maju ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep, berkomunikasi dengan pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) setempat.

"Secara keseluruhan ada tiga orang, di antaranya Sahnan dan Zainal Abidin. Mereka ingin menjadikan PAN sebagai kendaraan politik untuk Pilkada Sumenep," kata, di Sumenep, Jumat (23/1).

Sahnan adalah warga asal Pulau Kangean, Sumenep, dan sekarang memimpin lembaga swadaya masyarakat (LSM), yakni "Gerakan Masyarakat Sumenep Sejahtera".

Sementara Zainal Abidin adalah warga asli Sumenep yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur.

"Pak Sahnan secara resmi mengajukan surat lamaran kepada PAN Sumenep, sedangkan Pak Zainal baru

bersilaturrahim dan mengutarakan niat untuk maju sebagai kandidat Pilkada Sumenep melalui PAN," ujarnya.

Hingga sekarang, kata dia, pihaknya belum melakukan penyaringan maupun penjaringan kandidat secara formal dalam rangka menghadapi Pilkada Sumenep.

"Kami belum membuka pendaftaran bagi kandidat yang ingin maju ke pilkada. Namun, kami tidak mungkin menolak atau melarang orang yang ingin berkomunikasi maupun melamar ke PAN menjelang pilkada," ucapnya.

Sesuai aturan main di PAN, kata Faisal, penetapan nama yang akan diusung sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep ditentukan oleh DPW PAN Jawa Timur.

"Kami di DPD PAN Sumenep melalui rapat harian yang diperluas hanya bisa menetapkan nama untuk diusulkan ke DPW. Nantinya, DPW yang memutuskannya. Kami di DPD wajib melaksanakan putusan DPW,"

katanya, menambahkan.

Pada Sabtu (25/1), Zainal Abidin, berkomunikasi dengan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setempat.

"Kami sengaja bersilaturrahim dengan pengurus PDIP Sumenep sebagai bagian dari komunikasi politik dalam rangka maju ke pilkada. Alhamdulillah, kami diterima oleh sejumlah pengurus PDIP dalam suasana penuh keakraban," katanya, usai bertemu dengan pengurus PDIP setempat.

Pihaknya mengakui tidak hanya menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. ”Sebelum ke PDIP, kami sudah berkomunikasi dengan pengurus Partai Demokrat dan PAN Sumenep,” ujarnya.

Sementara Ketua DPC PDIP Sumenep, Hunain Santoso menjelaskan, pihaknya tidak mungkin menolak kehadiran seseorang yang ingin melakukan komunikasi politik.

"Pak Zainal adalah salah seorang yang selama ini disebut-sebut akan maju ke Pilkada Sumenep. Alhamdulillah, Pak Zainal ternyata menemui kami di DPC dalam rangka bersilaturrahim sekaligus menanyakan mekanisme di internal kami tentang penjaringan kandidat pilkada," katanya. =ABD AZIZ/ANT

SEREMONIAL

STKIP Gelar Turnamen Bola Voli

Pembukaan STKIP CUP II, Minggu (25/1) di di lapangan voli kampus STKIP PGRI.

SUMENEP - STKIP PGRI Sumenep menyelenggarakan turnamen kejuaraan bola voli Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Se Madura dengan tajuk STKIP CUP II. Acara pembukaan turnamen tersebut dilaksanakan Minggu (25/01) .

Ketua STKIP PGRI Sumenep Musaheri mengatakan, kegiatan tersebut untuk melahirkan atlet-atlet yang dapat dibanggakan, baik oleh sekolah maupun daerahnya.

Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan agar generasi muda senantiasa melakukan hal-hal positif. “Kita ingin kegiatan ini menjadi agenda tahunan,” tukasnya.

Peserta dalam ajang kejuaraan bola voli yang diselenggarakan oleh STKIP PGRI Sumenep itu sebanyak 37 tim.

Dengan rincian, 25 tim putera dan 12 tim puteri. =ADV/FATHOL ALIF

SEREMONIAL

SCW Kerja Sama dengan Nada FM

BERSAMA. Musaheri memberikan penghargaan kepada pengelola dan dosen terbaik, mahasiswa berprestasi, dan sekolah terbaik (foto kiri). Musaheri berfoto bersama dengan pimpinan instansi yang diajak kerjasama usai penandatangan memorandum of understanding (MoU).

C

SUMENEP – Sumenep Corruption Watch (SCW) menggelar kerja sama dengan PT Radio Nada FM Madura.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU).

Penandatanganan MoU dilakukan Koordinoator Tim Investigasi SCW Junaidi dan Station Manager PT. Radio Nada FM Madura, Ibnu Hajar, di

Studio Radio Nada FM Jl KH. Mansyur Sumenep.

“Kegiatan ini akan dilakukan setiap hari Selasa pukul 15.00 sampai pukul 16.00 WIB. Program ini akan dikemas dialog interaktif atau talkshow yang diberi nama REBAK (Rembuk Anti Korupsi),” kata Tim Koordinator SCW Junaidi. =ADV/JUNAEDI

Junaidi

Tim Investigasi SCW

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

FESTIVAL TOPENG MAULID Sejumlah pelajar menampilkan aneka kreasi Tari Topeng saat Tari Topeng Massal disela-sela Festival Topeng Maulid yang digelar di halaman Balai Kota, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (25/1).

Tari Topeng Massal yang digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini diikuti oleh kalangan pelajar, karang taruna, dan sanggar tari di Kotamadya Surabaya.

foto: ant/suryanto

SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, menegaskan tidak semua partai politik bisa mengusung calon bupati (cabup) pada bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015.

Partai yang diperbolehkan mengusung bakal calon hanya partai yang mempunyai legalitas formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Keabsahan itu harus ditunjukkan melalui Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)," kata Ketua KPU Sumenep, A Warits Umar, Minggu (25/1).

Menurut Warits, persyaratan tersebut untuk mencegah munculnya dua bakal calon dari satu partai. Sebab, hingga saat ini sebagian parpol masih terjadi dualisme kepemimpinan di tingkat pusat.

"Ada sebagian partai yang masih terjadi konflik internal, seperti halnya Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saat ini di pusat masih mengalami dualisme kepemimpinan, menjelang pelaksanaan pilkada serentak ini,” terangnya.

Pihaknya hanya akan menerima pendaftaran bakal calon bupati yang diusung partai politik

PPP dan Golkar Bisa Tak Usung Calon PDIP: Lima Nama Masuk Bursa Kandidat Pilkada yang mendapatkan legalitas dari Kemenkumham. "Yang jelas kami tetap merujuk terhadap legalitas formal. Dan KPU hanya akan mengakui partai politik, apabila telah memenuhi persyaratan dan keabsahan sebagai partai dan undang-undang yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua DPC PPP Sumenep Ahmad Salim saat dikonfirmasi belum bisa memberikan kejelasan terkait dualisme kepemimpinan partainya di tingkat pusat. Saat dihubungi melalui telepon seluler tidak merespons.

Wakil Sekretaris DPC PPP M Syukri optimis PPP tetap bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi di tingkat daerah. ”Saya yakin konflik yang terjadi di internal PPP akan segera terselesaikan sebelum pilkada dilakukan,” katanya.

Disinggung soal legalitas dari Kemenkumham, pihaknya menegaskan legalitas PPP bisa dipertanggungjawabkan secara hu-

kum. Sebab, Kemenkumham tidak pernah mencabut SK struktural kepengurusan yang sebelumnya. ”Terjadi konflik diinternal PPP memang benar. Tapi, kalau PPP dikatakan tidak formal itu yang salah,” tegasnya.

PDI Perjuangan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumenep menyatakan lima nama masuk bursa kandidat yang layak diusung pada pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat.

"Itu hasil sementara sesuai hasil penyaringan dan penjaringan yang dilakukan kami di dewan pimpinan cabang (DPC) maupun dewan pimpinan anak cabang (DPAC)," kata Ketua DPC PDIP Sumenep Hunain Santoso di Sumenep, Sabtu (24/1).

Lima nama tersebut adalah MH Said Abdullah (anggota DPR RI), Hunain Santoso, Dekky Purwanto (Sekretaris DPC PDIP Sumenep), A Busyro Karim (Bupati Sumenep), dan Zainal Abidin

(mantan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur).

"Sejak beberapa waktu lalu, kami memang melakukan penyaringan dan penjaringan kandidat sekaligus membuka pendaftaran hingga Rabu (28/1) bagi warga yang ingin maju ke Pilkada Sumenep melalui PDIP," ujarnya.

Sesuai aturan main di PDIP, kata dia, kandidat yang ingin maju ke pilkada melalui PDIP harus mengisi formulir khusus. "Mereka yang mengisi formulir khusus itu yang akan kami usulkan sebagai bakal calon bupati ke DPD PDIP Jawa Timur dan selanjutnya diteruskan ke DPP PDIP," ucapnya.

Ia menjelaskan, hingga sekarang belum satu pun nama yang masuk bursa kandidat itu mengisi formulir khusus untuk maju sebagai bakal calon bupati melalui PDIP. "Selain melakukan persiapan internal, kami juga terus berkomunikasi dengan pimpinan sejumlah partai politik lainnya dalam rangka penjajakan koalisi untuk mengusung calon bupati,"

kata Hunain, menambahkan.

Masa jabatan A Busyro KarimSoengkono Sidik sebagai BupatiWakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 yang merupakan hasil pilkada langsung setempat pada 2010, akan berakhir pada Oktober 2015.

Sebelumnya, Seongkono menyatakan akan maju sebagai bakal calon bupati menggandeng mantan Bupati Sumenep, KH Moh Ramdlan Siraj, untuk dijadikan sebagai bakal calon wakil bupati.

"Kalau nanti pilkadanya tetap satu paket (memilih bupati dan wakil bupati), kami memastikan akan menjadikan Kiai Ramdlan sebagai calon wakil bupati. Kalau hanya memilih kepala daerah, kami pastikan akan meminta Kiai Ramdlan sebagai wakil bupati, ketika nantinya terpilih," tegasnya.

Sementara KPU Sumenep hingga sekarang masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari KPU RI tentang pelaksanaan pilkada setempat. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

E

DBD Tertinggi di Saronggi Dinkes: Penderita Demam Berdarah Rata-rata 20 Orang Setiap Hari SUMENEP - Kecamatan Saronggi daerah paling tinggi angka penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) pada awal tahun 2015 se-Kabupaten Sumenep.

Dari 18 kecamatan yang terserang penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk agepty itu, di Kecamatan Saronggi terdapat 50 penderita.

Berdasarkan data yang dihimpun Koran Madura dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep per 20 Januari 2015, jumlah penderita DBD di Kecamatan Saronggi sebanyak 50 orang, Kota Sumenep 23 orang, Bluto 13 orang, Gapura 11 orang, Manding 9 orang, Lenteng 8 orang, Talango 8 orang, Kalianget 8 orang, Rubaru 7 orang, Dasuk 6 orang, Dungkek 5 orang, Ganding 1 orang, Batuputih 1 orang, Ambunten 1 orang, serta Pragaan 1 orang.

Dari jumlah tersebut, saat ini yang sudah terjangkit mencapai 168 orang yang tersebar di 78 desa. Rinciannya, Kecamatan Kota Sumenep sebanyak 13 desa, Saronggi 13 desa, Bluto 6 desa, Manding 6 desa, Kalianget 6 desa, Gapura 5 Desa, Talango 6 desa, Lenteng 4 desa, Dasuk 4 Desa, Dungkek 3 desa, Batang-Batang 3 desa, Rubaru 3 desa, Pragaan 2 Desa, Pasongsongan 1 desa, Ambunten 1 desa, Batuputih 1 desa, Ganding 1 desa, dan Batuan 1 desa.

"Dari laporan yang kami terima per 20 Januari 2015 sebanyak 168 orang yang berasal dari 18 ke-

camatan. Sedangkan jumlah desa yang terinfeksi sebanyak 78 desa.

Dari jumlah tersebut ada 2 orang yang meninggal dunia, yakni warga Kecamatan Batang-Batang dan Kecamatan Kota Sumenep," urai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, A. Fatoni.

Menurut mantan Sekretaris Dinkes itu, jumlah penderita penyakit DBD di Kabupaten Sumenep dimungkinkan akan terus bertambah hingga beberapa hari ke depan. Mengingingat intensitas hujan masih cukup tinggi.

"Berdasarkan hasil laporan dari petugas puskesmas, rata-rata 20 orang setiap harinya. Korban saat ini ada yang dirawat di RSUD dr. H. Moh. Anwar dan sebagian lagi ada yang dirawat di puskesmas. Sedangkan yang sudah parah seperti shock sudah dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Suetomo Surabaya," terangnya.

Pihaknya berjanji akan terus berusaha untuk melakukan pencegahan. Termasuk melakukan pengasapan (fogging) di berbagai lokasi yang dinilai jadi sarang nyamuk, meskipun cara

Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Sumenep NO KECAMATAN PENDERITA DESA

1.

Saronggi 50 orang 13 desa 2.

Kota Sumenep 23 orang 13 desa 3.

Bluto 13 orang 6 desa 4.

Gapura 11 orang 5 desa 5.

Manding 9 orang 6 desa 6.

Lenteng 8 orang 4 desa 7.

Talango 8 orang 6 desa 8.

Kalianget 8 orang 6 desa 9.

Rubaru 7 orang 3 desa 10.

Dasuk 6 orang 4 desa 11.

Dungkek 5 orang 3 desa 12.

Ganding 1 orang 1 desa 13.

Batuputih 1 orang 1 desa 14.

Ambunten 1 orang 1 desa 15.

Pragaan 1 orang 2 desa 16.

Batang-Batang 1 orang 3 desa 17.

Pasongsongan 1 orang 1 desa 18.

Batuan 1 orang 1 desa

tersebut dinilai tidak efektif Katanya, fogging hanya bisa membasmi nyamuk dewasa. Sementara larva dan telur nyamuk yang belum menetas tidak bisa

dibinasakan dengan cara fogging.

"Oleh karena itu, kami imbau agar masyarakat juga ikut serta dalam mencegah merambahnya DBD ini.

Yakni dengan cara 3M dan mem-

bersihkan genangan air, baik yang ada di saluran pinggir jalan maupun yang ada di sekitar pemukiman warga," tukasnya. =JUNAEDI/MK

PENGGEREBEKAN

Satpol PP Peras Remaja?

SUMENEP- Pasangan mudamudi yang ditangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep saat tertangkap berdua di kamar kosnya di sebelah timur Terminal Arya Wiraraja mengaku dimintai uang sebesar Rp. 2 juta oleh pihak Satpol PP. Perempuan yang berinisial UL itu mengaku, dirinya bersama kekasihnya berinisial FF digerebek oleh Satpol PP saat sedang tinggal berdua di kamar kosnya pada hari Sabtu (24/01) sore. Ia menduga, keberadaannya diketahui oleh Satpol PP berdasarkan laporan warga sekitar.

Menurut keterangan UL, dari tempat kosnya keduanya digelandang ke kantor Satpol PP Sumenep sekitar pukul 16.30 WIB. Sesampainya di kantor Satpol PP, pihaknya dimintai keterangan. Tak hanya itu, UL juga mengaku dimintai uang sebesar Rp. 2 juta oleh salah seorang pegawai Satpol PP melalui teman kekasihnya yang juga datang ke kantor Satpol PP. Namun, karena tidak memiliki uang sebanyak yang diminta, ia tidak lantas membayarnya.

“Saya waktu itu bilang, kalau sebanyak itu, saya tidak punya. Tapi kalau cuma Rp. 3 ratus ribu sampai Rp. 5 ratus ribu, saya punya.

Tidak ada laporan yang masuk kepada saya. Kalau benar ada permintaan uang itu, laporkan langsung kepada saya”

Abd Majid

Kepala Satpol PP Saya waktu itu takut. Karena kalau tidak membayar mau ditahan, katanya,” tutur UL. Lebih lanjut, ia mencerita-

kan, karena dirinya tidak memiliki uang Rp. 2 juta untuk membayarnya, ia dan pasangannya tak kunjung dibiarkan meninggalkan kantor Satpol PP. Bahkan, lanjutnya, ia berada di kantor Satpol PP sampai berjam-jam, mulai pukul 16.30 sampai sekitar pukul 21.00 WIB. Karena sudah lama dan merasa bosan ditanya-tanya, akhirnya FF, kekasih UL membayar uang Rp. 1 juta. Setelah itu, baru keduanya “dibebaskan”. Namun, ia mengaku tidak tahu uang sebesar itu akan digunakan untuk apa. “Tapi saya tidak tahu, apa setiap orang yang ditangkap Satpol PP itu harus bayar atau

tidak,” tandasnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Sumenep, Abd Majid mengaku tidak tahu kalau pada Sabtu sore lalu anggotanya menggerebek sepasang kekasih di kamar kosnya. Ia mengatakan bahwa tidak ada laporan yang masuk kepada dirinya. Karena itu, ia juga mengaku tidak tahu menahu adanya permintaan uang tersebut.

“Tidak ada laporan yang masuk kepada saya. Kalau benar ada permintaan uang itu, laporkan langsung kepada saya. Siapa itu yang melapor? Laporkan langsung kepada saya,” dalihnya saat dihubungi Koran Madura, Minggu (25/01). =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 26 JANUARI 2015 No. 0532 | TAHUN IV

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

MADURA

F

RILIS. Kepolisian Polres Pamekasan menunjukkan hasil tangkap sejumlah tindakan kriminal, seperti curanmor, Jumat (23/1) lalu

Kinerja Polres Belum Membanggakan Polisi Masih Memburu Dua Orang DPO Curanmor PAMEKASAN – Kepolisian Polres Pamekasan masih belum membanggakan. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum juga berhasil menangkap pelaku curanmor. Polisi hanya mengaku tengah memburu dua orang yang terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum polres setempat. Keduanya sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) di polres Pamekasan.

Keduanya adalah berinisial R dan M, kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. R terlibat dalam curanmor di Jl Trunojoyo I, Pamekasan, pada hari Minggu (7/1) lalu, sekitar pukul 11.00 WIB, bersama rekannya AA, 35, warga Desa Komondung, Kecamatan Omben, Sampang, yang kini sudah ditahan di Mapolres Pamekasan.

Dalam penangkapan AA itu polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor, Honda Vario M 4602 BB, warna putih, milik korban Syaiful Bahri, satu kunci T yang digunakan untuk merusak kontak dan HP merek Samsung.

Kemudian, M terlibat dalam curanmor di depan pasar palawija Desa Waru Barat, Kecamatan

Waru, Pamekasan, pada Senin (22/12/2014), sekitar pukul 16.30 WIB, bersama temannya MV, 18, warga Dusun Lompelle, Desa Batubintang, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, yang kini ditahan di Mapolres Pamekasan.

Dalam penangkapan MV itu polisi menyita berang bukti berupa Yahama Vega yang sudah dimodifikasi dan tanpa pelat nomor untuk balapan liar dan kunci T. M terdeteksi polisi sudah melarikan diri ke Kabupaten lain di pulau Madura.

Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha, melalui Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun mengatakan

pihaknya akan terus mencari keberadaan pelaku yang kini masih bersembunyi dalam pelariannya.

Bahkan, tersangka M sempat terdeteksi sedang berada di wilayah hukum Sumenep. Namun, saat akan dilakukan penangkapan, M sudah tidak berada di tempat. Sehingga pihaknya menduga M merupakan anggota jaringan curanmor yang memiliki mata-mata.

“Untuk mengungkap kasus curanmor yang cukup meresahkan masyarakat tidak mudah, kami telah mempelajari, baik dari pemilik, situasi, dan kondisi, lingkungan sekitar serta faktor pendukung lainnya. Kami sudah punya strateginya, tapi tidak bisa

disampaikan ke publik,” kata Maryatun.

Dia menjelaskan dalam kasus curanmor yang terjadi, polisi juga telah menahan dua orang yang diduga penadah motor hasil curanmor, yaitu RG, 40, warga Dusun Perreng, Desa Pangtonggal dan AM, 22, warga Dusun Pangbeluk, Desa Rangperang Daja, Kecamatan Proppo, Pamekasan.

“Saat Operasi, motor yang digunakan RG dan AM diketahui tidak dilengkapi surat-surat yang sah, setelah dilakukan cek pada nomor mesin dan rangka, ternyata motor Suzuki Spin yang digunakannya hasil curanmor,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan MAMIN KADALUWARSA

Potensial Menyebar di Pedesaan PAMEKASAN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan mencium banyak makanan dan minuman (mamin) serta sejumlah sembako kadaluwarsa beredar di sejumlah toko ataupun warung yang ada di desa-desa.

Untuk itu pihak disperindag meminta masyarakat untuk mewaspadai peradaran tersebut. Dan meminta masyarakat proaktif melaporkan adanya mamin kadaluarsa.

Kepala Disperindag Pemkab Pamekasan, Bambang Edi Suprato mengatakan mamin tersebut dengan mudah menyebar. Karena pemilik toko ataupun warung tidak membeli ke sales, melainkan membeli langsung ke pusat grosir di Pamekasan.

Mamin kadarluarsa tersebut, disebabkan karena terlalu lama penyimpanan di dalam toko grosir dan dijual dengan jumlah banyak serta murah yang memikat pemilik toko membelinya.

Bambang menambahkan, saat ini pihaknya tengah menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan terhadap distribusi mamin di pedesaan.

Termasuk intens melakukan komunikasi dengan distributor mamin yang ada di Pamekasan.

Bambang berharap partisipasi masyarakat jika menemukan toko ataupun warung yang kedapatan menjual makanan ataupun minuman serta sembako yang kadarluarsa, sekalipun, harganya tergolong murah. Sebab, hal itu mengancam kesehatan pembeli. Ia meminta masyarakat untuk tidak terkecoh dengan barang murah, sementara, kualitasnya belum terjamin dengan baik, bahkan, barang kadaluarsa.

Ditanya soal sanksi terhadap pemilik toko yang menjual barang kadaluarsa, Bambang mengaku hanya bisa memberikan teguran dan belum bisa memberi sanksi tegas.

Hanya saja jika ada masyarakat dirugikan terhadap barang kadaluarsa, berhak mengembalikan ke distributor ataupun toko tempat membelinya. Jika pemilik toko menolaknya, agar dilaporkan langsung ke Disperindag Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/rah

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

G

KPK-Polri Belum Dewasa?

HMI Minta Bambang dan Budi Gunawan Mundur PAMEKASAN – Konflik KPK dan Polri mengindikasikan dua lembaga penegak hukum itu belum dewasa, karena seharusnya keduanya dapat memberikan contoh yang menyejukkan, bukan malah menampakkan seteru di hadapan publik, apa pun alasannya.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta agar institusi KPK dan Polri segera mengakhiri konflik yang terjadi. “Jika konflik kedua institusi ini terus berkepanjangan, ini akan sama halnya dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk meniru seperti yang saat ini terjadi,” kata Koordinator Majelis Pekerja Komisariat (MPK) HMI STAIN Pamekasan Hernan Muhni di Pamekasan, Sabtu.

Persepsi publik yang berkembang pascapenangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto karena institusi Polri tidak terima sosok yang hendak dicalonkan sebagai Kapolri dan telah disetujui DPR dijadikan tersangka oleh

KPK. Dari sisi hukum, kata dia, polisi menetapkan Bambang sebagai tersangka, tidak salah, karena semua orang sama kedudukannya di mata hukum.

Sebagaimana juga KPK tidak salah dalam menetapkan BG (Budi Gunawan) sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut. Sebab keduanya memiliki alat bukti permulaan yang cukup. Hanya saja, kesan yang mengemuka, setelah Bambang Widjojanto ditangkap, cara pandang publik telah terarah, bahkan menganggap sebagai “sandera” atas penetapan tersangka calon Kapolri Budi Gunawan.

Oleh karenanya, sambung dia, pihaknya meminta agar konflik

kedua institusi itu hendaknya diakhiri. Salah satu caranya, kedua tokoh di KPK dan Polri itu samasama mengundurkan diri.

“Bambang sebaiknya mundur dari jabatannya di KPK dan demikian juga Budi Gunawan mundur dari pencalonannya sebagai Kapolri,” katanya.

Langkah ini, diyakini Hernan, akan mampu mengembalikan persepsi publik yang selama ini berkembang bahwa penangkapan Bambang Widjojanto dan penetapan tersangka Budi Gunawan murni merupakan penegakan hukum, bukan karena adanya upaya politisasi hukum.

Mantan Ketua Umum HMI Komisariat STAIN Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, meski di satu sisi “kisruh” Polri-KPK ini menjadi polemik dan menimbulkan persepsi publik yang negatif, namun di sisi lain bisa menjadikan pelajaran bahwa siapa pun bisa terjerat hukum.

“Kasus ini juga seolah memberikan penjelasan kepada kita

bahwa semangat penegakan supremasi hukum di negeri ini mulai tampak, tapi tentunya harus dibarengi dengan itikat baik, yakni siapa saja yang terindikasi terlibat pelanggaran hukum dan sedang atau akan menjabat sebagai pejabat publik, hendaknya mengundurkan diri,” katanya.

Saat ini, kata dia, tinggal menunggu komitmen dari Bambang Widjojanto dan Budi Gunawan, apakah masih tetap akan menduduki jabatannya saat ini, atau memilih mundur untuk kepentingan bangsa yang lebih baik, serta upaya menciptakan persepsi bahwa institusi penegak hukum bebas dari pejabat yang terindisikasi pelanggaran hukum.

Hernan menilai, sebenarnya konflik KPK-Polri adalah kasus pribadi pejabat di dua institusi itu.

Namun, karena jabatan itu melekat pada diri seseorang, maka timbul persepsi bahwa kasus itu merupakan konflik antara institusi Polri dan KPK. =ANTARA/ABD. AZIZ/RAH

BURUH ANGKUT PASIR. Sejumlah buruh menurunkan pasir dari perahu di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Minggu (25/1). Pasir yang diambil dari Pulau Takat, Sumenep itu selain digunakan untuk bahan bangunan, juga untuk infrastruktur jaklan yang dijual Rp 750 ribu per truk.

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

PERSEPAM MU

Tanduk Lasklar Sape Ngamok Belum Tajam

HALAU. Busari, pesepakbola Persepam Madura Utama berusaha menghalau pesepakbola Persegres Gresik Kacong, Khairul Munif, dalam laga persahabatan di Persepam MU vs Persegres Gresik di Stadion Petrokimia, Sabtu (24/1)

Jalan Provinsi Harus Ditingkatkan DPRD Menyoroti Akses Menuju Pusat Pemerintahan PAMEKASAN – Sejumlah ruas jalan di kota Pamekasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur sering mendapat keluhan dari masyarakat, karena kondisinya yang rusak. Dengan kondisi itu, terkesan Pemprov belum mampu menyeimbangkan dengan kondisi jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Imam Hosairi menyoroti sejumlah ruas jalan dalam kota yang dibiarkan rusak dan berlubang tanpa perbaikan, terutama di akses jalan menuju pusat pemerintahan, seperti di Jalan Kabupaten hingga depan pendopo Ronggosukowati dan Kantor Bupati Pamekasan.

Koordinator Komisi III DPRD Pamekasan, yang membidangi pembangun ini mengaku prihatin, sebab jalan itu merupakan akses utama menuju pusat pemerintahan dan apabila tetap dibiarkan tanpa perbaikan juga dapat membahayakan pengguna jalan

di dalam kota yang cukup padat kendaraan.

“Sebenarnya semuanya penting tapi yang sangat kami harapkan adalah jalan-jalan yang menuju pusat pemerintahan. Jadi kami harapkan dan sekaligus tekanan agar supaya peningkatan, utamanya di dalam kota ini segera dilaksanakan,” kata Politisi PKB ini.

Tambahnya, akses jalan dalam kota lainnya yang belum tersentuh perbaikan diantaranya di Simpang Tiga Jalan Pintu Gerbang – jalan Kabupaten yang terletak tidak jauh dari lokasi pendopo Ronggosukowati serta Jalan

Dirgahayu, Pamekasan.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Pamekasan, Totok Suhartono mengatakan secara umum masyarakat tidak mau tahu tentang kewenangan perbaikan jalan-jalan di dalam Kota Pamekasan. Masyarakat hanya ingin jalan tersebut kondisinya baik.

Salah satunya di dalam kota Pamekasan yang menjadi kewenangan Pemprov yang sering dikeluhkan adalah Jl Diponogoro dan Kabupaten atau jalur dari taman Arek Lancor ke arah kebarat hingga perbatasan di Kecamatan Proppo, Pamekasan, dengan Kecamatan Omben, Sampang.

“Jalan jurusan PamekasanOmben tahun 2015, Pemprov menyiapkan anggaran Rp 5 miliar.

Dengan anggaran yang sedikit jika dibanding panjang jalannya, kami perkirakan hanya perbaikan bukan peningkatan jalan seperti pada jalan yang menjadi kewenangan kabupaten,” kata To-

tok.

Dari hasil koordinas itu, dijelaskannya, dana Rp 5 miliar itu akan di lelang pada bulan Februari mendatang, sehingga pada bulan April 2015, pengerjaannya sudah bisa gelar. Pihaknya memperkirakan pada Bulan Juni (Ramadhan) sudah selesai.

Padahal terang Totok, Bupati Pamekasan, Ach syafii melalui PU Bina Marga setempat telah mengirimkan surat kepada Pemprov untuk melakukan peningkatan jalan di Pamekasan, sehingga kondisi tidak membahayakan pengguna jalan yang mayoritas masyarakat Pamekasan.

“Harapan kami itu adanya peningkatan jalan oleh Pemprov, agar dapat menyeimbangkan dengan ruas-ruas jalan dalam kota yang telah dilakukan hotmik oleh pemkab. Semoga saja pemprov tergugah melihat jalan kabupaten sehingga tidak hanya melakukan perbaikan saja,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

GRESIK - Laskar Sape Ngamok berhasil menahan imbang klub yang akan berkompetisi di Indonesia Super Liga (ISL) yakni Pesegres Gresik dengan skor kacamata (0-0), dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Petrokimia Gersik, Sabtu (24/1). Namun, pelatih Persepam Madura Utama (Persepam MU), Widodo Cahyono Putro mengaku belum puas terhadap gaya permainan yang ditampilkan anak asuhnya.

Menurut Widodo, dalam pertandingan menjamu Laskar Joko Samudro, banyak peluang terbuang sia-sia. Salah satu penyebabnya, karena koordinasi yang belum padu di lini depan.

Tiga penyerang, Sirvi Arvani, Qhischil Gandrum yang ditopang oleh Busari sebagai second striker, dinilai kurang maksimal dalam penyelesaian akhir dan sering terlambat mengambil keputusan untuk mengeksekusi bola. Hanya tendangan keras Busari pada menit ke-47 atau 2 menit setelah kick off babak kedua nyaris dikonversi menjadi gol namun membentur tiang gawang.

Pengusaan bola oleh setiap pemain juga dinilai belum maksimal. Sekalipun diakui pemainnya cepat merebut bola dari kaki lawan, tetapi, mereka juga sering kehilangan bola. Padahal, peluang sangat terbuka untuk mencetak gol.

Namun secara umum kata pelatih kelahiran Cilacap Jawa Tengah ini, anak asuhnya sudah mampu berdaptasi dan mengetahui keinginan antar sesama pemain. Bahkan, ia mengakui anak asuhnya sudah menunjukkan sebuah tim yang solid.

Tinggal selanjutnya dirinya bersama tim pelatih melakukan racikan strategi serta terus berupaya untuk melakukan evaluasi dan menggenjot kemampuan masing-masing pemain.

Khususnya di lini depan dan lini tengah, agar terus dipertajam. Sementara di sisi sayap, ia menganggap sudah sangat sesuai dengan keinginannya.

Sementara Pesegres Gresik, sekalipun di lini belakang diperkuat pemain asingnya Sasa Zecevic dan pemain senior Bima Sakti, masih mudah diterobos oleh Faris Aditama dan Rosi Noprianis. Sekalipun, penyelesaian akhirnya juga belum maskimal. =FAKIH AMYAL/UZI/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

I

PENDERITA DBD MENINGKAT. Seorang balita penderita demam berdarah dengue (DBD) mendapat perawatan di RSUD dr. Slamet Mardirdjo, Pamekasan, Jatim, Jumat (23/1). Pada musim hujan saat ini penderita DBD di sejumlah wilayah di Indonesia terus mengalami peniingkatan.

Penyelidikan Kejari Janggal Ada Pengembalian Beras Bulog Sebanyak 100 Ton PAMEKASAN – Salah seorang tersangka dalam perkara beras hilang di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura, Jl Raya Larangan Tokol, Pamekasan, menyatakan ada yang janggal dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, sebelum menetapkan 11 orang tersangka.

Sebelas tersangka yang telah ditetapkan Kejari, masing-masing berinisial SUH (Mantan Kepala Bulog Sub Divre XII Madura), PRA (Mantan Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura), ESA (Petugas Adm Bulog Sub Divre XII Madura ), HAS (pengawas internal Bulog), SM (Mitra), P (penghubung), dan M (Mitra Bulog), KAD, IDP, NS, dan SUN (Mitra Bulog).

Penilaian itu disampaikan Prayitno, Mantan Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura. Men-

urutnya, dalam perkara tersebut, pihaknya yang paling awal mengungkap hilangnya beras sebanyak 1.504 ton di internal Bulog.

Tersangka yang berinisial PRA ini menceritakan bahwa pada Senin (6/10/2014) pihaknya meminta tim, yang terdiri dari internal Bulog Subdivre Madura dan pengawasan Bulog, untuk melakukan pemeriksaan jumlah beras di gudang tersebut, sehingga pada Kamis (9/10/2014) tim tersebut melaksanakan perintah dengan

memeriksa jumlah beras.

Hasilnya, tim tersebut menemukan kekurangan jumlah beras sekitar 1.600 ton. Lalu, kata Prayitno, pihaknya memanggil kepala Gudang, Kadiono, untuk mempertanyakan kurangnya beras tersebut, yang kemudian keluar surat penyataan dari Kadiono, atas hilang beras tersebut.

“Setelah itu, kami selaku pimpinan Bulog meminta agar beras yang hilang itu dikembalikan dengan batas waktu tiga minggu. Tapi setelah lewat batas waktu saya bentuk tim lagi, hasilnya ada pengembalian beras sebanyak 100 ton,” kata Prayino, yang menghubungi Koran Madura melalui sambungan telepon.

Kemudian, lanjutnya, setelah pemeriksaan beras kedua itu, kepala Gudang kembali mem-

buat pernyataan yang sama, yang ditindaklanjuti dengan laporan Bulog Sub Divre XII Madura ke Bulog Divre Jawa Timur pada Jumat (31/10/2014).

Atas laporan itu, dikatakan Proyitno, Bulog Divre Jawa Timur kemudian melaporkan kurangnya beras tersebut ke Kejari Pamekasan. Yang membuat pihaknya merasa aneh (janggal) dalam penyelidikan di Kejari, karena secara mengejutkan pihaknya ditetapkan sebagai tersangka.

“Padahal temuan itu bukan oleh pengawasan Bulog. Tapi pengawasan itu atas perintah kami selaku pimpinan. Jadi, jelas tidak ada pembiaran dari kami.

Semestinya, kami mendapat penghargaan atas upaya kami memperbaiki Bulog,” ungkapnya.

Namun, tambah Prayitno, se-

bagai warga Negara yang baik, pihaknya kan tetap menjalani proses hukum yang dilakukan Kejari. Sebab pihaknya yakin perjuangan untuk memperbaiki Bulog Madura, akan terbukti di hadapan hukum. “Saya menyampaikan ini agar pemberitaan seimbang, agar tidak terkesan kami membiarkan kejahatan yang terjadi di Bulog,” kata Prayitno.

Di tempat terpisah, Kepala Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pamekasan, Samiaji Zakaria mengatakan penetapan tersangka dalam perkara pengadaan beras fiktif di Gudang Bulog itu sudah sesuai prosedur hukum.

“Dua alat bukti atas semua tersangka sudah terpenuhi, termasuk mantan pimpinan Bulog,” kata Samiaji melalui pesan Blackberry. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN J SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SENIN 26 JANUARI 2015 No. 0532 | TAHUN IV

J

Jumlah Pengangguran Meningkat Didominasi Masyarakat Pantai Utara

madai.

Sehingga dimungkin tahun berikutnya akan lebih meningkat mengingat penduduk yang ada rata-rata sudah cenderung membutuhkan lapangan pekerjaan. “Kami mengakui angka penganguran di Sampang terus meningkat. Dan ini harus dicari-

kan solusi. Sebenarnya solusi itu adalah lapangan pekerjaan untuk mereka,” katanya.

Amin menjelaskan, berdasarkan data BPS untuk tahun 2012, angka pengangguran di Sampang mencapai 8,469 jiwa atau 1,78 persen, sementara pada tahun 2013 mencapai 21,826 atau 4,74 persen. Angka tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. “Angka itu sangat tinggi. Satu faktornya yaitu lapangan pekerjaan

tidak sebanding dengan angkatan kerja setiap tahunnya,” imbuhnya.

Angka pengangguran untuk 2014 dan 2015, lanjut Amin, masih belum diketahui. Karena, angka untuk penganguran bisa diketahui setelah satu tahun berjalan. Dan juga data 2014 belum divalidasi. “Data 2014 belum ada, data itu bisa diketahui setelah satu tahun berjalan. Saat ini masih tahap validasi data,” tutunya.

Angka pengangguran tersebut rata-rata didominasi masyarakat pantura. Seperti Ke-

camatan Banyuates, Ketapang, Sokobanah dan Kecamatan Sampang. Namun, masyarakat yang menganggur di daerah pantura mayoritas menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Sebenarnya, keinginan masyarakat tidak mau jadi TKI. Sulitnya lapangan pekerjaan di Sampang membuat para pengangguran rela merantau ke luar negeri. Ada yang ke Arab Saudi.

Ada juga ke Negara Malaysia, kan pengangguran berpotensi masalah terhadap kehidupan keluarga, sosial dan lain-lain,” tutupnya. =CR3/LUM

di sekitar. Jika terjadi hujan deras halaman sekolah tersebut dipastikan banjir.

“Kami bukan mengadu tapi realitanya seperti ini. Padahal ya, pemerintah menggelontorakn anggaran untuk pendidikan miliaran rupiah.

Namun, kondisi sekolah untuk PAUD belum disentuh. Termasuk lembaga ini,” tutur Kepala PAUD Sri Wahyuni, Minggu (25/1).

Menurut keterangan Sri Wah-

yuni, sekolah yang dipimpin itu terus mengajukan proposal untuk pembangunan pagar dan paving halaman. Karena, pihaknya menilai muridnya tidak mempunyai kebebasan istirahat atau bermain.

Sebab, halaman sekolah yang ada penuh dengan kotoran. Bahkan, bisa dikatakan becek.

“Kami sering mengajukan proposal ke Disdik. Namun, tidak ada respons positif sampai sekarang.

Ini membuktikan bahwa Disdik

tidak prihatin terhadap lembaga yang masih belum mempunyai sarana prasarana,” imbuhnya.

Menurutnya, pagar sekolah sangat dibutuhkan untuk memperindah sekolah yang ada.

Apalagi, lanjut dia, sekolah yang ada di pinggir jalan tersebut dilihat barbagai kalangan. Selain itu, sekolah yang mempunyai siswa kurang lebih 27 itu juga membutuhkan halaman yang bersih.

Karena, yang sering terjadi saat musim hujan, halaman sekolah selalu dipenuhi dengan air. Sehingga berakibat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) diliburkan. ”Sekolah manapun pasti menginkan sarana prasaran yang cukup. Apalagi sekolah tingat PAUD yang membutuhkan halaman yang memadai, pagar dan prasarana lainya yang sekiranya bisa menunjang kenyaman siswa,” tutupnya.=CR3/LUM

SAMPANG - Angka pengangguran di Kabupaten Sampang setiap tahunnya semakin meningkat. Pasalnya, dalam angkatan kerja setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada.

Hal itu disampaikan Kasi Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Sampang Moh Amin, Minggu (25/1). Menurutnya, angka pengangguran pada tahun 2013 lalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Hal itu disebabkan lapangan kerja yang ada di Kota Bahari tidak me-

PENDIDIKAN

PAUD Perlu Perhatian SAMPANG– Anggaran miliaran rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang belum mampu memberikan sarana dan prasarana yang memadai kapada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Terbukti, masih ada PAUD yang dibiarkan tanpa prasarana yang cukup.

Tutwuri Handayani, Kelurahan Pamolongan di Jl Raya Mangkubumi Sampang menjadi salah contoh sekolah yang minim fasilitas dan sarana prasarana hingga saat ini. Pantauan Koran Madura, lembaga tersebut sangat tidak layak ditempati jika dilihat dari sisi halaman sekolah yang penuh dengan rumput. Bahkan, di halamanyan tergenang air.

Ironisnya, sekolah untuk pendidikan anak usia dini yang membutuhkan kelestraian alam dan kebersihan alam sudah sangat sulit ditemukan di Kota Bahari.

Padahal, pendidikan untuk anakanak tidak hanya bermain dan belajar. Tetapi juga menjaga kesehatan tubuhnya agar terhindar dari kotoran. Berbeda dengan lembaga PAUD Tutwuri Handayani yang saat ini kondisnya sangat memperihatinkan.

Selain itu, sekolah yang sudah berdiri sejak 2001 itu sampai saat ini masih belum memiliki pagar.

Dan halamanya berpotensi tergenang air dari saluran air sawah

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

K

FASILITAS MONUMEN RUSAK

BLH Berdalih Tak Ada Anggaran SAMPANG - Kondisi fasilitas umum di Monumen Trunojoyo, Kabupaten Sampang, tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pasalnya, fasilitas yang ada untuk permainan anak di bawah umur rusak parah.

Kerusakan fasilitas itu sangat disayangkan oleh para pengunjung karena fasilitas umum untuk anak-anak sangat dibutuhkan pengunjung monumen. Fasilitas tersebut diketahui sudah lama rusak. Namun, hingga kini belum ada perbaikan dari pemerintah.

Padahal, Monumen Trunojoyo salah satu tempat yang menjadi ciri khas Kota Bahari.

Arofah (32), salah satu pengunjung Monumen mengatakan, pihaknya sudah lama mengetahui fasilitas tersebut rusak.

Sebab, pekan yang lalu Arofah dan anaknya yang masih umur 5 tahun saat berkunjung sudah mengetahui fasilitas tersebut sudah rusak parah. Sehingga pada waktu itu, anaknya yang bernama Taufiq terpaksa tidak bermain.

Karena kondisi fasilitasnya mengancam keselamatan anaknya.

“Itu sudah lama rusak, pekan lalu saya dengan keluarga berkunjung sudah diketahui rusak. Sekarang saya ke sini lagi. Eh, ternyata fasilitasnya masih belum diperbaiki,” kata Arofa sambil gendong anaknya di Monumen Trunojoyo,

Minggu (25/1).

Menurutnya, seharusnya pemerintah yang bertanggung jawab mengelola monumen tersebut segara memperbaiki agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berkunjung, termasuk ayunan anak-anak yang saat ini sudah tidak bisa digunakan. Bahkan, ayunan yang rusak mengancam keselamatan anakanak jika tetap digunakan.

Sebab, anak di bawah umur kalau lepas dari pengawasan orangtua di monumen bisa saja menggunakan maskipun rusak.

“Saya khawatir, kalau anak saya lepas dari pengawasam pasti akan menggunakan. Karena, anak di masa itu tidak tahu mana fasilitas yang rusak atau tidak. Yang penting bisa bermain,” tutur perempuan asal Karang Penang itu.

Pihaknya, mengharapkan kepada pemerintah atau yang bertanggung jawab segera memperbaiki. Atau kalau tidak, kata Arofah, dikasih tanda atau bacaan bahwa fasilitas tersebut rusak dan tidak bisa digunakan.

“Kan kalau ada bacaan seperti

RUSAK. Dua fasilitas anak yang ada di area Monumen Trunojoyo dalam keadaan rusak parah.

itu, anak-anak tidak akan menggunakan. Kemudian, orangtua pasti akan lebih hati-hati menempatkan anaknya untuk bermain. Saya berharap fasilitas itu segera diperbaiki oleh pemerintah,” harapnya.

Sementara itu, Kabid Pertamanan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sampang Husen mengatakan, fasilitas yang sudah rusak biasanya dibuka dan dipindah seperti di Pemda. Karena, kalau tidak dibuka dikhawatirkan mengancam keselamatan pengunjung.

Namun, untuk di Monumen Trunojoyo masih belum dibuka karena masih menunggu anggaran 2015. “Sebenarnya untuk perbaikan fasilitas tersebut tidak ada anggaran khusus. Namun, kami tetap berusaha akan memperbaiki,” ucapnya.

Dikatakan, faktor kerusakan fasiltas anak-anak yang ada di Monumen Tronojoyo diakibatkan masyarakat yang berkunjung dan bermain tidak hanya anak di bawah umur. Akan tetapi, pe-

muda dan dewasa juga bermain.

Sehingga, fasilitas tersebut cepat rusak.

“Kami sudah sering mengimbau kepada masyarakat yang sudah berusia dewasa untuk tidak bermain di fasiltas anak-anak.

Karena, bahan yang digunakan tidak kuat. Kadang tidak hanya anaknya yang bermain. Akan tetapi orangtuanya juga. Seperti fasilitas ayunan yang sering digunakan orang dewasa,” ujarnya. =CR3/LUM

bertanya dengan status kepemilikanya. Karena sampai saat ini tidak ada orang yang menempati.

Padahal rumah itu masih bagus.

“Saya yakin itu milik pemerintah.

Karena rumah tersebut ditempati dokter,” ucapnya.

Sementara itu Kabid Aset Dispindaloka Sampang Bambang mengakui kepemilikan aset atau rumah dinas dokter itu milik pemerintah. Akan tetapi bukan milik pemerintah daerah melainkan milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. “Kemarin memang sempat ditempati dokter. Namun sekarang tidak ada.

Dan status kepemilikannya itu milik Dinkes Provinsi,” akunya.

Dikatakan, pada tahun ini Pemda akan melakukan koordinasi dengan kementerian untuk mengalihkan kepemilkan aset provinsi menjadi aset daerah. Karena, Barang Milik Negara (BMN) dalam pengajuan pengalihan kepemilikan

aset ditujukan kepada kementerian keuangan. Maka dari itu, kata Bambang, pihaknya akan segara melakukan pengajuan. “Kami akan segera melakukan pengajuan pengalihan milik provinsi untuk menjadi aset daerah kepada kementerian keuangan,” imbuhnya.

Katanya, pada tahun sebelumnya pemerintah daerah sudah berhasil mendapatkan aset milik provinsi menjadi milik daerah.

Salah satunya kantor Bakesbangpol dan BKD. Namun, masih banyak aset yang dimiliki pemerintah pusat dan provinsi yang ada di Kota Bahari. Akan tetapi, pihaknya optimis akan mendapatkan.

Karena, tahun sebelumnya sudah ada koordinasi dengan kementerian. “Pada tahun ini kami akan mengajukan pengalihan aset lagi.

Siapa tahu direspons dengan baik.

Namun, sebelum mengajukan, kami akan koordinasi dulu,” tutupnya. =CR3/LUM

FASILITAS DOKTER

Ada Rumdin Belum Difungsikan?

SAMPANG – Fasilitas rumah dinas (rumdin) dokter yang ada di Jl Teku Umar, tepatnya di utara Terminal Sampang terkesan diabaikan oleh pemerintah. Pasalnya rumah tersebut sampai saat ini ditengarai tidak digunakan sebagaimana mastinya.

Informasi yang dihimpun Koran Madura, aset berupa rumah dengan bangunan yang masih lumayan bagus itu sudah lama tidak digunakan. Bahkan, aset tersebut terkesan diabaikan. Terbukti, kondisi saat ini rumah yang sempat ditempati para dokter tersebut tidak terawat dengan baik.

Menurut HS (inisal) warga setempat menuturkan, pihaknya sempat mendapatkan informasi bahwa rumah itu rumah dinas dokter yang bertugas di Sampang.

Namun sudah lama tidak ditempati sampai sekarang.“Saya tidak tahu persis. Apa itu rumah dinas dokter atau tidak. tapi yang jelas,

bangunan itu milik pemerintah.

Dan sempat ditempati,” tuturnya.

Selain itu, lanjut HS, rumah

dengan luas 1.758 meter itu setelah tidak ditempati banyak masyarakat setempat yang sering

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Laporan Khusus SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532| TAHUN IV

BANGKALAN - Aksi teror dan tindak kekerasan terhadap aktivis anti korupsi di Kabupaten Bangkalan sudah biasa terjadi. Sebelum kasus penembakan terhadap Mathur Khusairi, Direktur Pusat Kajian Islam dan Demokrasi (Center for Islam and Democracy Studies/CIDe) Bangkalan, Selasa (20/1) dini hari, tindakan kekerasan juga pernah menimpa aktivis lainnya di wilayah itu.

Dalam catatan Koran Madura, selain Mathur, dalam beberapa tahun terakhir setidaknya ada lima orang yang pernah mengalami kasus kekerasan di Bangkalan yang diduga berkait dengan aktivitas mereka mengawal kasus korupsi di kabupaten ujung barat Madura tersebut.

Mereka antara lain, Aliman Haris, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Anggaran Jawa Timur yang dibacok tangannya oleh orang tak dikenal; Mohammad Fachrillah, aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Bangkalan yang dianiaya dan mobil serta rumahnya dirusak.

Aktivis lainnya yang mengalami teror dan tindak kekerasan adalah Muzakki dan Mahmudi ibnu Khatib yang dibacok tangannya. Kemudian Musleh dari Madura Corruption Watch (MCW) yang juga dianiaya orang tidak dikenal.

Sayangnya, berbagai kasus kekerasan itu belum satu pun yang berhasil diungkap, baik pelaku maupun motifnya. “Kami sangat kecewa dengan sikap aparat kepolisian yang hingga saat ini belum bisa mengungkap pelaku dan dalang aksi kekerasan itu sampai saat ini,” kata koordinator Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bangkalan, Edrus Syamsi, saat berunjukrasa di depan Mapolres Bangkalan, Rabu (21/1).

Mathur sebelum dirinya ditembak orang tak dikenal di depan rumahnya di Jalan Tengku Umar, masih sempat memperbaharui status Blackberry-nya ,”Ampuunnn….. berbuat jahat kok bangga,”. Status itu ditulisnya Selasa (20/1) sekitar pukul 00.30 WIB atau satu jam sebelum peristiwa penembakan.

Para aktivis MCW di Bangkalan menyatakan tidak bisa memastikan apakah penembakan dan serangkaian aksi kekerasan itu dilakukan oleh orang-orang suruhan Bupati Bangkalan atau bukan. Namun, kejadian yang di-

Bangkalan L

SENIN 26 JANUARI 2015 No. 0532 | TAHUN IV

Aktivis Sering Diteror LIRA Menduga Ada Penegak Hukum dan Kroni Fuad Terlibat

ant/m risyal hidayat

KUNJUNGI KORBAN TEMBAK BANGKALAN. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Hasyim Muzadi (kanan) berbincang dengan Mutmainah, istri dari anggota aktiivis anti korupsi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) Centre of Islamic Democratic Studies (Cides), Mathur Husaini yang dirawat di IRD Rumah Sakit dr. Soetomo, Surabaya, Jatim, beberapa hari yang lalu. Hasyim Muzadi meminta kasus penembakan oleh orang tak dikenal pada Mathur Husaini pada Selasa (20/1) dini hari di Bangkalan, Madura tersebut segera diusut tuntas pelakunya.

alami para aktivis itu bersamaan dengan saat mereka mengkritisi kebijakan penguasa Bangkalan, termasuk saat dipimpin Fuad Amin, yang diduga sarat dengan unsur korupsi. Bahkan penganiayaan yang dialami Aliman Haris, terjadi sekitar 15 menit setelah menerima ancaman dari Bupati Bangkalan yang saat itu dijabat Fuad Amin.

Mathur Husairi ditembak orang tak dikenal, Selasa (20/1) dini hari, saat baru pulang dari Surabaya bertemu dengan tokoh masyarakat untuk membicarakan kasus korupsi di Bangkalan.

Saat akan membuka pagar rumahnya, dua orang yang mengendarai sepeda motor mendekat dan melepaskan tembakan dan langsung melarikan diri. Mathur sempat melakukan pengejaran.

Namun karena luka tembak yang dialaminya, ia jatuh tersungkur hingga harus dilarikan ke RSUD dr. Soetomo, Surabaya, untuk menjalani perawatan. Polisi menyatakan senjata yang digunakan menembak aktivis adalah senjata rakitan Mathur dikenal sebagai ak-

tivis yang berani bersuara menyuarakan anti korupsi di Bangkalan sejak 2006 lalu, saat mencuat dugaan korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Madura Industrial Seaport City di Kecamatan Socah yang diduga dilakukan Bupati Fuad Amin.

Tahun lalu ia juga melaporkan kasus dugaan korupsi proyek pengaspalan jalan Bujuk Sarah di Desa Martajesah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua pekan lalu, ia memimpin unjuk rasa memprotes dugaan pungutan liar pada Dinas Pendidikan setempat serta dugaan penyimpangan dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah.

Kepolisian Resor (Polres) Bangkalan, Jawa Timur, menyatakan senjata yang digunakan menembak Mathur Khusairi, seorang aktivis anti korupsi di Bangkalan, adalah senjata rakitan berkaliber 9 milimiter.

Kepala Polres, AKBP Sulistiyono mengatakan berdasarkan hasil uji laboraturium Polda Jatim terhadap proyektil peluru yang bersarang di tubuh aktivis yang

ditembak pada Selasa (20/1) dini hari itu dipastikan pelaku menggunakan sejata rakitan.

“Kami sudah menerima pemberitahuan hasil uji laboratorium, senjata pelaku penembakan adalah senjata rakitan,” katanya, Kamis (22/1).

Ia mengatakan, saat ini telah dibentuk tim pengusut yang anggotanya 12 orang terdiri dari anggota Polres Bangkalan dibantu anggota dari Polda Jatim untuk mengusut kasus tersebut. Sehingga diharapkan, penanganannya bisa berlangsung cepat dan profesional.

“Kami akan menyidik kasus ini secara profesional dan terbuka. Apalagi penanganan kasus ini mendapat back up dari Polda dan KPK,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur, Jusuf Rizal menduga adanya keterlibatan oknum penegak hukum dan kroni Fuad Amin di balik peristiwa penembakan itu. Sebab Mathur merupakan salah seorang saksi pelapor dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Bangkalan

tersebut.

Sebelum peristiwa penembakan itu, korban sudah sering menerima teror berupa pesan singkat maupun perusakan rumah dan pembakaran sepeda motor.

Bahkan, tahun lalu, rumah di Jalan Tengku Umar dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal saat korban yang juga aktivis LIRA mengungkap kasus dugaan korupsi.

“Dua hari sebelum ditembak, ia menjadi nara sumber utama di salah satu majalah nasional tentang kasus korupsi di Bangkalan.

Itu juga diketahui mereka,” kata Jusuf.

Ia meminta agar Plt Kapolri, Komjen Badroddin Haiti menjamin adanya pengusutan secara tuntas kasus tersebut dan kasuskasus lain yang menimpa aktivis di Bangkalan. Sebab peristiwa yang dialami Mathur itu bukan pertama kali terjadi di wilayah itu.

“Sebelumnya, kasus-kasus lain juga menimpa aktivis anti korupsi lainnya sejak 2010 lalu,” jelasnya. = G.MUJTABA/RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015

SENIN 26 JANUARI 2015| TAHUN | No. 0532|IVTAHUN IV No. 0532

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532| TAHUN IV

BANGKALAN – Jenazah perempuan tua yang tewas karena ditabrak mobil di Jalan Raya Desa Lomaer Kecamatan Blega, kemarin dini hari (24/1) sekitar pukul 00.45 WIB, hingga saat ini masih berada di ruang pendingin kamar mayat RSUD Syamrabu Bangkalan. Jika dalam waktu 2x24 jam, mayat tanpa identitas tersebut tidak dijemput oleh keluarganya, akan langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum (TPU) di sekitar rumah sakit.

"Kalau memang selama dua hari atau 2x24 jam tidak ada yang menjemput, mayat tersebut akan kami kubur di TPU. Tapi kami juga mau lihat situasi dan kondisi apakah hari ini (26/1) atau lusa," jelas Kepala Kamar Mayat RSUD Syamrabu Bangkalan, Sugianto, SH. Menurutnya, mayat perempuan yang diduga memiliki kelainan jiwa itu diperkirakan berumur kira-kira 65 tahun. Kemudian panjang rambut sebahu dan kulit sawo matang. Dengan kondisi baju yang dikenakan tidak beraturan dan kondisi tubuh tak terawat itulah yang mengindikasikan mayat tersebut memang

Mayat Perempuan Belum Dijemput Keluarga Jenazah Akan Dikebumikan di TPU, Penabrak Asal Pamekasan

doni heriyanto/koran madura

TERBUJUR. Mayat tanpa identitas hingga saat ini belum ada salah satu kerabat yang menjemputnya.

tidak normal. Pihaknya berharap, salah satu keluarganya mengetahui korban tewas saat ini berada di kamar mayat.

"Ya kami harap ada keluarganya yang mengetahui. Sehingga bisa diambil dan dikebumikan di kampung halamannya.

Bagaimanapun juga, mayat ini pasti memiliki keluarga," ucapnya.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Bangkalan AKP Nopta Histaris melalui Kanit Lakalantas Ipda Puji Purnomo mengatakan, perempuan tanpa identitas itu tewas setelah ditabrak Mobil Toyota Avanza bernopol M 1814 E yang dikendarai R Bambang Sumintorogo,(48), warga Jalan Veteran 24 Kecamatan/Kabupaten Pamekasan.

"Pelaku mengaku kaget saat tiba-tiba ada orang berdiri di tengah jalan. Karena jarak begitu dekat korban langsung ditabrak dan tewas di TKP. Disana memang gelap meski ada PJU karena ada pohon," terangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Madura Sport

KORAN MADURA

SENIN 26 JANUARI 201526| JANUARI No. 0532 |2015 TAHUN IV SENIN

No. 0532 | TAHUN IV

O O

FOTO BARENG. Sejumlah suporter Persegres Gresik (Ultras Mania) meminta foto bersama dengan Widodo

Mantan Pelatih MU-P Menganggur SUMENEP- Pasca menjadi arsitek Madura United Perssu (MU-P) saat masih berkompetisi di Piala Nusantara tahun 2014 lalu dan mengundurkan diri dari klub yang berjuluk Laskar Madhura Ongghu, kedua eks pelatih MU-P sejauh ini masih belum menemukan baru untuk dilatih.

Budiardjo Thalib dan M Fahmi Amiruddin merupakan arsitek MU-P saat masih ber-

laga di Piala Nusantara. Menurut Budiardjo, mantan pelatih kepala MU-P di Piala Nusantara, saat ini dirinya masih belum menjalin komunikasi dengan klub lain.

Pelatih yang sukses mengantarkan MU-P berlaga di kompetisi Divisi Utama 2015 itu mengaku sedang menikmati masa jeda kompetisi 2014. Selain itu, ia juga mengapresiasi langkah manajemen MU-P yang memiliki rencana mendatangkan pelatih Bonggo Pribadi.

Menurutnya, Bonggo Pribadi merupakan salah seorang pelatih berkelas. Dia yakin, pelatih yang direncakan pihak manajemen untuk mengarsiteki MU-P musim depan akan

mempu membawa MU-P ke arah yang lebih baik. “Semoga MU-P prestasinya meningkat tahun ini,” harapnya.

Namun demikian, Budi tak menampik bahwa dirinya akan menjalin komunikasi dengan klub lain menjelang bergulirnya kompetisi 2015. Hanya saja, sejauh ini dirinya memang masih belum membuka diri kepada klub lain yang akan menjadi tempat berlabuh selanjutnya.

Ia mengatakan, aktivitas sehari-harinya saat ini masih fokus mengajari teman-temannya di kampung halamannya bermain bola. “ Bisa saja saya ke Real Madrid suatu hari nanti,” tutur Budi sambil guyon.=FATHOL ALIF

NOSTALGIA

Ultras Mania Sambut Widodo C. Putro GERSIK - Bagi masyarakat Gresik, nama Widodo Cahyono Putro sudah sangat famaliar.

Sebab suami Adna Rohani Tucunan itu pernah menjadi bagian dari klub sepakbola daerah setempat, yakni sebagai Pelatih Kepala Pesegres Gresik. Sehingga Widodo tahu betul karakter masyarakat Gresik, termasuk ketika anak asuhnya di Persepam Madura Utama menjadi lawan mantan klub yang pernah ditanganinya itu.

Dalam pertandingan ujicoba yang berlangsung di Stadion Petrokimia Gersik tersebut, Widodo tidak hanya mendapat dukungan dari Suporter Persepam MU. Sebab pria kelahiran 8 November 1970 itu, ternyata juga mendapat sambutan dari suporter fanatik Persegres Ger-

sik yakni Ultras Mania. Bahkan usai pertandingan persahabatan itu, Ultras Mania satu persatu mencari Widodo ke dalam lapangan, untuk sejenak meminta tanda tangan dan meminta foto bersama dengan Widodo.

Ultras Mania juga memberikan persembahan lagu khusus untuk Widodo, dengan judul ”Piye Kabare Widodo Putro”.

Dalam kesempatan itu para suporter mendatangi Widodo dan mengelilinginya di pintu masuk ruang ganti pemain.

Widodo mengaku bangga kepada Ultras Mani, sekalipun dirinya sudah tidak lagi menangani Pesegres Gersik. Tetapi, semangat dukungan Ultras Mania kepadanya tetap tinggi. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

fakih amyal/koran madura

KORAN MADURA

KORAN MADURA

P

Erol Pergi, Waluyo dan Dedy Datang

SENIN 26 JANUARI 2015 | No. 0532 | TAHUN IV

KORAN MADURA

P

BATU - Tidak butuh waktu lama bagi manajemen Persepam Madura Utama (PMU) untuk mengisi kekosongan posisi setelah Erol Iba memilih mengundurkan diri karena dibekap cedera. Manajemen mendatangkan pemain baru yang kualitasnya tidak jauh beda dengan Erol Iba. Tidak hanya satu pemain, tapi langsung dua pemain.

Pemain baru yang didatangkan Persepam MU bernama lengkap Dedy Indra. Sebelumnya, Dedy bermain untuk Persegres Gresik. Posisi naturalnya adalah bek kiri. Pemain yang kedua adalah Waluyo, mantan

SENIN 26 JANUARI 2015 No. 0532 | TAHUN IV

pesepakbola Arema Cronus yang berposisi sebagai bek tengah.

Hadirnya dua pemain ini membuat lini pertahanan Laskar Sape Ngamok semakin kokoh. Mereka diharapkan segera nyetel dengan Aang Suparman, Fx Yanuar, Rivai, dan Deny Rumba.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengakui sangat mudah mendapatkan Dedy Indra dan Waluyo. Sebab manajemen hanya berkomunikasi satu kali dengan pemain tersebut dan yang bersangkutan langsung setuju bergabung tim.

Pada uji coba melawan Persegres Gresik, dua pemain ini sudah diturunkan oleh pelatih Widodo C. Putro. Berdasarkan penampilan dan skill yang ditunjukkan di lapangan, Widodo sudah menyetujui untuk mengontrak dua pemain tersebut.

Nadi mengaku salut dengan gaya permainan Dedy Indra. Sekalipun dirinya bermain melawan mantan klubnya yang didukung ribuan Ultras Mania yang memadati stadion, tetapi penampilan pemain yang juga pernah berkostum Persela Lamongan ini sangat memukau dan mampu menunjuk-

kan kecepatan dan skil individu dalam mengolah bola.

Sementara hal yang sama juga ditunjukkan Waluyo yang diturunkan di babak kedua, juga diakui menampilkan gaya permainan yang apik. Nadi bahkan menyebut Waluyo sebagai pengganti Fahruddin, pemain Persepam musim lalu yang kini sudah berkostum Sriwijaya FC. Kemampuannya dalam menghadang bola yang dikuasai lawan juga sangat baik, termasuk dalam melakukan determinasi juga sangat mumpuni.=FAKIL AMYAL/ UZI/RAH/DAR

fakih amyal/koran madura

TRAINING CENTER BATU. Sejumlah pesepakbola Persepam Madura Utama sedang menjalani latihan di Stadion Brantas, Kota Batu

PEMUSATAN LATIHAN

Di Bawah Guyuran Hujan, Pemain Tetap Latihan BATU - Sekalipun Minggu (25/1) sore, Kota Batu diguyur hujan, tidak menyurutkan para pemain Persepam Madura Utama (Persepam MU) serta tim pelatih yang melakukan latihan di Stadion Brantas, Kota Batu. Busari dkk, melahap setiap sesi latihan yang diprogramkan tim pelatih.

Rencananya, Laskar Sape Ngamok menjalani pemusatan latihan di tempat ini hingga 31 Januari.

Dari pantauan Koran Madura, pelatih kepala Persepam Widodo C. Putro yang dibantu Suwandi HS, Muhtar dan Anis Fuad banyak menekankan latihan pada aspek kerjasama tim dan fokus dalam penguasaan bola. Selain itu, TC

ini juga direncanakan untuk memantapkan kondisi fisik para pemain Laskar Sape Ngamok.

“Fisik, stamina, kelincahan serta kekuatan para pemain juga akan digembleng di program (TC, red) ini. Saya akan mempersiapkan tim sebaik mungkin, sebab target kami harus lolos ke ISL musim depan. Itulah mengapa semua pemain harus siap luar dalam demi merealisasikan target yang diinginkan manajemen,” ujar Widodo.

Kepada Koran ini, Widodo menyampaikan latihan ini sebagai kelanjutan evaluasi dan pembenahan tim, pasca pertandingan uji coba dengan Pesegres Gresik

dan persiapan menjelang uji coba selanjutnya yang bakal dilakoni

Laskar Sape Ngamok.

“Tidak hanya latihan, tapi kami juga akan melaksanakan uji coba lagi. Kami akan melawan Perseru Serui tanggal 27 Januari mendatang,” jelas Widodo.

Widodo menambahkan, anak asuhnya mulai menunjukkan kerja sama tim yang baik. Ia berharap kemampuan tersebut tetap dipertahankan, khususnya dalam laga uji coba resmi yang bakal dilakoni oleh anak asuhnya.

Lebih lanjut ditegaskan, kematangan tim dan kerja sama tim harus terus dilakukan. Hingga pada akhirnya terbentuk tim yang hebat. Apalagi, tim ini menurut Widodo masih belum lama ter-

bentuk. Sehingga, dibutuhkan polesan dan proses pematangan yang berkelanjutan.

“Ini tim, baru kemarin terbentuk, apalagi ada beberapa pemain yang baru bergabung, sehingga dibutuhkan proses untuk penyesuaian tim. Dan saya melihatnya sudah mulai nampak,” ujar mantai pemain yang terkenal dengan tendangan saltonya ini.

“Dengan materi pemain dan waktu yang masih tersisa, saya tetap optimis bisa kembali membawa Persepam menjuarai Divisi Utama musim depan, dan kembali berlaga di ISL musim berikutnya,” ujar Widodo. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH/DAR