Koran Madura

1

JUMAT 26 APRIL 2013 NO. 00105 | TAHUN II Koran Madura

JUMAT

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

26 APRIL 2013

g PAMANGGHI

Silhouette Oleh : Abrari Alzael

Pemimpin Redaksi Koran Madura

S

ant/eric ireng

NUANSA NUSANTARA. Sejumlah model mengenakan busana pesta nuansa Nusantara, saat acara ‘Arva Students Gathering 2013’ di Ciputra World Surabaya (CWS), Kamis (25/4). Busana pesta karya desainer muda Surabaya, Charles Sie dan Alben Ayub Andai tersebut, menggunakan bahan dasar tenun khas Nusantara dengan tidak meninggalkan kemewahan busana pesta.

Bandar Pemilu Ikut “Mainkan” BBM

SURVEI ELEKTABILITAS PARPOL

PDI Perjuangan Paling Dipilih Pemuda

Jakarta-Hasil survei Indo Barometer menyimpulkan jika pemilu legislatif diselenggarakan saatini, PDI Perjuangan meraih posisi teratas yakni 18,8 persen, jauh melampaui perolehan suara Partai Demokrat yang hanya 4,8 persen.

“InimerupakanhasilsurveiIndoBarometerdenganrespondenparapemudaberusia16-30tahun. Artinya, para pemuda paling banyak akan memilih PDI Perjuangan, “kata Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP PDI Perjuangan, MarurarSirait, ketika membuka rapat koordinasi bidang pemuda dan olah raga (RakorbidPora) IV, dikantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.

Menurut Marurar, survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka terhadap1.200 responden di seluruh Indonesia pada periode 15-25 Maret 2013.

Ia menambahkan, responden dipilih dengan metode “multi stage random sampling” dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei tersebut, katadia, PDI Perjuangan meraih 18,8 persen, Partai Golkar meraih 17,5 persen, Partai Gerindra 14,3 persen, Partai Demokrat 4,8 persen, PKB 3,2 persen, Partai NasDem, 2,9 persen, PAN 2,6 persen, PKS 1,9 persen, Hanura1,5 persen, dan PPP 1,1 persen.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menambahkan, dari hasil survei tersebut juga menyimpulkan responden yang belum menentukan pilihan partai politik dan menjawab tidak tahu masih sangat tinggi yakni 30,3 persen. “Pemuda yang belum menentukan pilihan ini masih merupakan suara mengambang yang akan dibidik PDI Perjuangan menghadapi pemilu 2014,” katanya.

Maruarar menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pemuda berusaha16-30 tahun ada sekitar 90 juta jiwa. “Sebanyak 30 persen dari sekitar 90 juta yakni sekitar 27 juta jiwa. Ini potensi suara yang besar untuk dibidik,”katanya.

Maruarar menjelaskan, untuk membidik para pemuda yang belum menentukan pilihannya maka bidang pemuda dan olahraga DPP PDI Perjuangan, akan menerapkan sejumlah program dan kebijakan, kejuaraan sepakbola Piala Megawati Soekarnoputri, pelatihan “publicspeaking” kepada para pelajar dan mahasiswa, peluncuran buku “Megawati tidak Feodal” dan sejumlah kegiatan lainnya.

Ia menambahkan, selama setahun terakhir para kader muda PDI Perjuangan yang tergabung dalam Taruna Merah Putih juga telah melakukan serangkaian kegiatan, antara lain kejuaraan renang, pelatihan “publicspeaking”, kegiatan donor darah, serta perayaan HariKartini.

Pada Rakorbid Pora VI ini, katadia, akan membahas antaralain, strategi menyikapi hasil survei Indo Barometer serta rencana menyelenggarakan berbagai kegiatan dan kebijakan partai. (ant/beth)

JAKARTA- Para cukong,alias bandar besar di dalam negeri yang ingin terlibat di pemenangan pemilu 2014 disinyalir berada dibalik wacana kenaikan harga BBM yang makin menguat beberapa hari ini.

Sebab dipastikan, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika harga BBM naik.

“Kenaikan atau pengurangan subsidi BBM itu tidak lepas dari permainan bandar menuju pemenangan pemilu dan pilpres 2014,” kata Pengamat politik ekonomi Icshanuddin Noorsy pada diskusi “BBM Dua harga, SPBU kacau” bersama mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Effendy Simbolon, Wakil Ketua DPR RI FPKS Sohibul Iman, dan Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat Ichsan Modjo di Jakarta, Kamis (25/4).

Oleh karena itu, sambung Ichsanuddin lagi, konstruksi kenaikan harga BBM tersebut tidak berdiri sendiri karena ada kelompok yang menangguk dan sekaligus menikmati keuntungan. “Ada pihak-pihak yang menikmati terkait impor minyak mentah Indonesia,” tegasnya.

Lihat saja, kata Direktur Eksektutif Lembaga Studi Kebijakan Publik ini, kenaikkan BBM ini biasanya selalu diiringi dengan sejumlah kompensasi. Dengan alasan rakyat bawah harus menerima imbalannya. “Apalagi sebelumnya sudah jelas, dengan menerapkan konvensasi berbagai kebijakan seperti Raskin, PNPM, BLT, Keluarga Harapan dll, partai penguasa ini malah meningkat 300 % atau tiga kalipat dalam satu periode pemilu,” tandasnya.

Sementara Sohibul Iman mengakui jika rencana menaikkan atau mengurangi subsidi BBM tersebut tidak ada komunikasi dengan DPR RI. “Pemerintah tiba-tiba akan mengurangi subsidi BBM akibat defisit APBN. Karena itu FPKS DPR akan menunggu perkembangan fraksi-fraksi lain untuk menyikapi rencana pengurangan subsidi ini. Yang penting jangan sampai membohongi rakyat,” harapnya.

Menurut Effendi Sombolon jika FPDI Perjuangan tak mungkin mampu menahan nafsu pemerintah untuk menaikkan harga BBM sebagai wujud liberaliasai BBM ke pasar dunia. Langkah ini juga jelas untuk biaya pemilu 2014, sehingga harus dibarengi adanya konvensasi BLT, Raskin dan lain-lain. “Maka, nanti akan berebut siapa yang akan mendistribusikan ber-

KAMTIBMAS

Polisi Merazia Preman

SURABAYA- Jajaran Ditreskrimum Polda Jatim meningkatkan operasi preman yang selama ini sudah dilakukan secara rutin, karena aksi premanisme akhir-akhir ini

semakin meresahkan masyarakat.

“Selama ini, operasi preman sudah dilakukan di berbagai lokasi, seperti lokasi wisata, tempat parkir, pasar, terminal,

bagai jenis konvensasi itu untuk menarik simpati rakyat,” tegasnya.

Dengan demikian lanjut Effendi Simbolon, semuanya bersifat transaksional dan berebut mencuri uang negara untuk kepentingan politik. Untuk itu dia menyarakan sebaiknya Presiden SBY berdialog langsung dengan rakyat untuk menjelaskan kenaikan atau pengurangan subsidi BBM tersebut, daripada harus melancong ke luar negeri. “Presiden sebaiknya mendengar suara rakyar terkait pengurangan subsidi BBM ini. Pemerintah harus memahami di mana rakyat masih susah meghadapi sekolah, kesehatan, kebutuhan sehari-hari termasuk transportasi rakyat yang masih memprihatinkan,” pungkasnya.

Namun Ichsan Modjo membenarkan jika pengurangan subsidi BBM tersebut akibat terjadinya defisit APBN sebagai dampak dari defisit transaksi berjalan, yang bisa mengakibatkan terjadinya inflasi. Di mana inflasi itu akan mengakibatkan menurunnya konsumsi domestik dan ini tidak boleh dibiarkan. Untuk itu pemerintah membuat kebijakan dengan menerapkan dua harga BBM dengan persetujuan DPR. “Jadi, pengurangan subsidi dan berbagai konvensasi yang dilakukan pemerintah tidak ada kepentingan politik,” ungkapnya. (gam/cea/abd)

bandara, sekolahan, dan sebagainya, tapi operasi itu sekarang ditingkatkan,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Hilman Thayib di Surabaya, Kamis.

Didampingi Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jatim AKBP Suhartoyo, ia menjelaskan operasi dalam bentuk kegiatan razia yang ditingkatkan itu dilakukan sedari Polsek hingga Polda Jatim, bahkan operasi tertentu melibatkan jajaran TNI. “Preman itu bermacam-macam, baik individu, kelompok atau sindikat, maupun insidentil di kalangan bawah. Preman itu bermakna free man atau manusia bebas, karena itu preman juga bisa berdasi, seperti koruptor atau pemalak di kalangan birokrat,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan bila mengetahui atau mengalami tindakan premanisme yang merugikan atau mengancam dirinya. “Laporan masyarakat itu sangat penting dan kami akan rahasiakan identitas pelapor,” tukasnya.

Ia mencontohkan operasi atau razia yang baru saja dilakukan Unit I Bajak dan Sandera Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim pimpinan Kompol Arbaradi Jumhur di Sidoarjo, yakni membekuk sindikat spesialis perampasan motor anak sekolah. (ant/abe)

ewaktu belajar fotografi, silhouette atau siluet, sebentuk efek yang dihasilkan karena perbedaan signifikan antara latar belakang dan pantulan cahaya objek utama di bagian depan gambar. Cahaya dari bagian belakang sangat terang ditangkap dengan mengukur luminitas cahaya latar belakang. Ada kontradiksi antara obyek dengan latar, inilah Indonesia. Pada fotografi, silhouette sengaja diciptakan untuk membentuk keindahan. Tetapi pada foto besar Indonesia, silhouette yang terjadi tidak diharapkan. Ia sangat horor.

Maka dengan bahasa apalagi negeri ini harus diingatkan? Walau tuhan tidak terlalu teknis, tetapi banjir dan longsor ternyata tak membuat penduduk republik ini mengerti. Ada tatanan yang sengaja dirusak secara sistemik dan ekosistem tercerai dari keindahan dan kerimbunannya sebagai alam. Saat istana negara terendam air, sesungguhnya ini isyarat bahwa yang berkuasa pun tidak sepenuhnya memberikan perhatian kepada bumi dan karenanya air menegurnya. Meski kita sebangsa tanah dan sebangsa air, cara ini tetap menyisakan pembiaran dan air datang berkali-kali, bertubi-tubi.

Tanah ini 350 tahun dijajah Belanda. Tetapi ratusan tahun ini tidak bisa belajar menaklukkan air dari Negeri Kincir Angin ini. Padahal, wilayah penghasil tulip itu memiliki daratan yang lebih rendah dari permukaan laut.

Namun di Belanda, air bisa jinak karena inovasi. Suatu konstruk yang berbeda dengan republik ini yang destruktif dalam memberlakukan alam. Awalnya, Belanda tergenang air. Tetapi inovasi yang diciptakan mencipta suatu daratan yang bisa didiami manusia.

Orang-orang Belanda yang kreatif, meletakkan bukit-bukit pasir mengelilingi tanah-tanah yang rendah terutama di sekitar daerah di pesisir pantai Belgia sampai provinsi Groningen dan Frisland di Belanda bagian Utara. Orang Belanda menyebut bukit-bukit pasir ini sebagai Duinen (pematang raksasa).

Duinen yang berbentuk bukit pasir ini ditanami berbagai macam pohon kayu dan semak belukar. Akar pohon kayu dan semak belukar yang sudah busuk, membuat bukit pasir ini menjadi rekat satu sama lain. Sehingga tanah pasir ini menjadi tahan, tidak longsor dan tak terkikis pasang, surut, dan ombak.

Inilah yang tidak dimengerti. Di republik ini, pasir-pasir di bibir pantai dikeruk. Saat gelombang datang, hantamannya demikian muda masuk membentur tanah tepian pesisir dan lahirlah abrasi. Sejumlah pulau yang semula mengapung, kini tenggelam karena ditambang. Bahkan pulau-pulau di Indonesia sekitar Kepri habis diangkut ke Singapura dan menjadikan daratan negera itu semakin luas.

Begitu pula, pohon-pohon yang tumbuh di hutan dan di lereng bukit ditebang sembarangan lalu lahirlah longsor. Sungai dan kanal mengalami hal serupa dimana orang-orang menjadikannya sebagai tempat sampah.

Kondisi ini diperparah penguasa yang berselingkuh pengusaha yang membangun dengan menimbun pori-pori tanah. Tak ada lagi tempat resapan air dan mengalirlah banjir yang hampir terjadi setiap musim hujan tiba. Ini pun tidak cukup membuat penguasa dan penduduk republik mengerti bahwa air tak bisa dibendung bila tatakelola alam diabaikan.

Silhouette bangsa ini adalah fotografi-realistik yang tidak diharapkan dimana kedaulatan atas alam tak lagi bisa dimiliki. Bumi yang begitu pentingnya sampai diamanatkan undang-undang, lebih banyak dieksploitasi dibanding direhabilitasi. Tuhan memang tidak terlalu teknis untuk sekedar mendidik hambanya agar lebih mengerti bahwa perlakuan yang tidak ramah pada lingkungan akan mendapat balasan yang setimpal atau jauh lebih buruk.

Maka kepada destroyer bumi, salam dari Ariel: cobalah mengerti! =

Ongkos Setelah lama hanya duduk di atas becaknya, Matrawi akhirnya mendapatkan seorang penumpang. Ia mematok ongkos 10.000 ribu pada penumpangnya yang bawa banyak barang itu.

“Waduh pak, kok mahal amat, itu rumah saya deket, dah kelihatan dari sini”, protes sang penumpang.

“Hmmm ibu ini, bulan juga keliatan bu’”. gumam Matrawi.

Cak Munali

2

SUMENEP

JUMAT 26 APRIL 2013 NO.0105| TAHUN II

KEBUTUHAN WARGA

Bapak Mengantre Solar, Ibu Menanti Elpiji

KUNJUNGAN DUBES AS. Dubes AS Scot Marciel menjabat tangan seorang pedagang sayur di Kedaung wetan, Neglasari dalam kunjungannya, Tangerang, Banten. Dalam kesempatan tersebut duta besar AS menyerahkan bantuan modal usaha untuk UMKM senilai Rp 9.000.000 bagi warga Neglasari yang merupakan warga binaan usaha USAID.

Rekanan Pasar Bisa Dipidana SUMENEP- Rekanan pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep, PT Surya Baru Sejahtera (SBS) bisa terancam masuk ke ranah pidana apabila rekanan tidak mau membayar kelebihan DP (down payment) pasar sebesar Rp 800 juta dari total Rp 1,6 miliar.

Sebab, selama beberapa kali ditagih oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep belum membayar.

Kepala Kejari Sumenep Bambang Hartoto menjelaskan, pihaknya sudah berupaya untuk melakukan penagihan.

Namun, rekanan belum juga membayar sampai detik ini. ”Kasus itu itu sebenarnya perdata, tapi PT SBS ternyata sampai detik ini belum juga melakukan pelunasan sisa uang muka itu,” ungkapnya.

Bambang mengungkapkan, apabila tetap tidak mel-

akukan pembayaran maka masalah itu bisa dibawa ke ranah pidana. Sebab, diduga telah merugikan negara. ”Sebab, dana APBD yang sudah masuk Rp 1,6 miliar, ternyata dari hasil audit ada kelebihan sisa. Nah, kalau sisanya itu tidak dibayar kan negara dirugikan,” ujarnya.

Apabila terjadi kerugian negara, terang dia, berarti ada dugaan tindak pidana korupsi.

Sebab, ada upaya untuk memperkaya dirinya atau orang lain. ”Maka, kasus pasar pada dasarnya sangat mudah untuk ditarik ke pidana. Apalagi, sudah jelas ada audit BPKP (badan pemeriksa keuangan dan pembangunan),” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tidak akan buru-buru untuk menarik kasus itu ke ranah pidana. Pihaknya masih akan menindaklanjuti masalah perdatanya. ”Kami masih berupaya menagih ke PT SBS supaya mengembalikan dana itu.

Sebab, supaya proses kelanjutan pasar anom lebih cepat dilakukan. Sehingga, pedagang lebih nyaman,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta pro aktif dari pihak rekanan untuk melakukan pembayaran uang sisa itu. Pihaknya

tidak mau menggantung nasib pasar tersebut. ”Kami minta segera melakukan pelunasan terhadap sisa DP tersebut.

Sebab, saat ini sudah banyak pedagang menunggu kelanjutan pembangunan pasar anom itu,”ungkapnya.

Pada pembangunan tahap pertama tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan uang muka 1,6 miliar kepada rekanan. Namun, dari hasil audit BPKP fisik yang dibangun tidak sebanding dengan uang muka.

Veris BPKP, pembangunan fisik itu hanya menghabiskan dana sekitar Rp 800 juta. Dengan demikian, ada kelebihan dana uang muka di rekanan 10 persen. Kejari Sumenep berwenang melakukan penagihan uang tersebut. (yat/mk)

PEMILU

Ada Panitia Pemilu yang Mendaftar Pengawas Lapangan SUMENEP - Rekrutmen pengawas pemilu lapangan (PPL) beberapa hari terdapat kajanggalan. Dalam rekrutmen pemilu ditemukan pendaftar yang sudah menjabat panitia pemungutan suara (PPS), Petugas pemutakhiran data pemilih (P2DP) dan panitia pendaftar pemilih (Pantarlih). Demikian laporan yang diterima Panwaslu Sumenep.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep Zamrud Khan menyebutkan laporan

yang diterima dari panwascam tentang rekrutmen PPL, salah satu bentuk kejanggalan adalah para pendaftar ternyata sudah banyak yang menjabat di PPS, P2DP dan Pantarlih. “Jadi, ada beberapa panwascam menemukan pendaftar yang sebagian sudah memiliki jabatan di PPS, P2DP, termasuk juga ada dari sebagian dari mereka yang sudah jadi Pantarlih,” ucapnya, Kamis (25/4).

Panwaslu sudah mem-

berikan instruksi kepada seluruh panwascam untuk segara mengambil langkah preventif mengantisipasi pelanggaran tersebut. “Yang pertama, mereka harus membangun koordinasi dengan PPK, karena mereka semua berada di bawah struktural PPK. Selain itu, kami juga mengistruksikan kepada panwascam untuk meminta klarifikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Artinya, nama-nama yang diindikasikan

telah menjabat di PPS, Pantarlih maupun P2DP harus segera mendapat kejelasan agar mendapat teguran atau sanksi dari pihak PPK atau mungkin KPU,” katanya.

Zamrud menyayangkan mereka yang sudah menjabat di jabatan lain masih mendaftar di PPL. Selain menyalahi aturan, mereka juga telah menciderai demokrasi dengan cara-cara yang kurang etis. “Misalnya, ada orang yang sudah punya jabatan PPK masih mau daftar di panwascam, pun sebaliknya, sudah di panwascam, masih mau daftar di PPK. Ini kan secara etika demokrasi kurang etis, apalagi menabrak aturan yang berlaku.

Dan itu satu hal yang mustahil,” tegas Zamrud.

Ketika ditanya jumlah desa yang terindikasi melakukan pelanggaran, Zamrud masih belum bisa menyebutkan. “Tidak perlu saya sebutin, tetapi ada banyak desa, dan sekarang seluruh panwascam terus menyisir dan menelusuri khawatir semua kecamatan terjadi kasus yang sama,” katanya Dalam hal ini, panwaslu sudah mengambil langkah kooperatif atas pelanggaran tersebut, selain sudah diintruksikan kepada seluruh panwascam agar terus memantau perkembangan, panwaslu juga meminta klarifikasi kebenaran informasi dan dugaan tersebut. “Apabila itu benar, maka mereka yang terindikasi seperti itu harus diproses oleh PPK yang secara struktural berada di bawahnya. Kami hanya mengawasi dan menelusuri, selebihnya ada pada PPK, bukan pada lembaga kami,” tegasnya. (sym/mk)

SUMENEP – Selain bahan bakar minyak jenis solar, bahan bakar gas elpiji juga banyak dikeluhkan warga.

Bedanya, solar banyak dikeluhkan laki-laki, elpiji banyak dikeluahkan wanita.

Epliji ukuran tiga kilogram misalnya, selain mahal hingga mencapai harga Rp 16.000, untuk mendapatkannya juga sulit.

Uswatun Hasanah, ibu rumah tangga, mengaku resah karena kelangkaan elpiji masih terus terus berlangsung. Selain harga melambung tinggi, dia sudah mulai beralih fungsi ke caracara tradisional karena untuk mendapatkannya cukup sulit. “Untuk memasak saya terpaksa menggunakan kayu untuk lantaran tidak dapat jatah elpiji,” tuturnya.

Seperti yang dialami laki-laki untuk mendapatkan solar di SPBU, ibu-ibu juga harus sabar menunggu antrean untuk mendapatkan tabung gas elpiji. “Iya, beberapa hari terakhir ini kami masih kesulitan mendapat elpiji, baru kali ini saya dapat jatah, itupun harus mengantri,” ucapnya kepada wartawan.

Pantuan Koran Madura, Kamis, (25/4) di beberap agen dan suplayer, termasuk di sejumlah toko, terlihat antrean panjang. Seperti yang terjadi di Suplayer Bintang Sembilan di Desa Pandian Kecamatan Kota, para warga yang mayoritas kaum hawa rela mengantre panjang untuk dapat jatah elpiji. Bahkan ada salah satu warga harus rela tidak kebagian jatah.

Sementara, Yanto, Pengecer Tabung Gas Bintang Sembilan mengaku bahwa umumnya diwaktu normal biasanya tersedi stok 200 tabung. “Tetapi saat ini malah berkurang, tiap pengiriman hanya 100 tabung per hari, padahal konsumen banyak sehingga banyak tidak dapat jatah elpiji,” katanya.

Dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa ketika banyak pelanggan mengeluh lantaran stok elpiji selalu tidak ada. “Saya hanya bisa menjawab bahwa stok elpiji lagi dikurangi oleh pihak pertamina,” ucapnya.

Selain di daratan, kelangkaan pasokan gas elpiji juga meresahkan warga kepulauan. Bahkan kelangkaan yang terus berlangsung hingga hari ini membuat harga elpiji 3 kilogram di kepulauan terus melambung tinggi, dari 27 ribu sekarang sudah mulai tembus 30

hingga 40 ribu.

Sukron, warga Sapeken, mengatakan harga elpiji di kepulauan bukan lagi harga elpiji, tetapi sudah harga baju. “Bayangkan, hari ini sudah tembus 40 ribu untuk beli elpiji 3 kilogram, bagaimana kalau yang 12 kilogram, mungkin bisa 200 ribu,” katanya.

Salah satu penyebabnya mungkin, kata Sukron lantaran pasokan elpiji berkurang, termasuk penyebabnya juga terjadi pada kelangkaan solar. “Karena transportasi ke kepulauan itu tidak seperti daratan, kapal kan menggunakan solar, jika solar langka, maka apapun akan ikut naik,” tegasnya.

Sukron berharap, kelangkaan ini dengan segera diantisipasi oleh pemerintah.

Agar tidak menjadi bumerang bagi masyarakat, termasuk jika ini terus berlangsung lama, maka akan memunculkan ketegangan. (sym/mk)

DPRD

Anggaran Pilkades Ditetapkan SUMENEP – Hari ini, (26/4), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep akan menetapakan dana pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) yang akan dilaksanakan pekan depan. Anggaran pilkades yang akan ditetapkan Rp. 1,08 miliar, dari anggaran yang diajukan eksekutif 1,48 miliar.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan mengatakan, pihaknya baru akan menetapkan dana pengamann tersebut hari ini, sebab sebelumnya semua anggota dewan banyak agenda dan masih melakukan

rasionalisasi anggaran yang telah diajukan oleh pihak Setkab Sumenep, sehingga tidak bisa segera menetapkannya. “Kami sbelumnya masih ada reses,” ungkapnya, Kamis (25/4).

Penetapan anggaran tersebut akan terjadi jika pemdes juga menyetujui terhadap anggaran yang telah menjadi kesepakatan di badan anggaran Komisi A DPRD selaku badan yang mempunyai kewenangan dalam memutuskan anggaran. Kalau pemerintah tidak menyetujui maka akan kembali terjadi dead lock. “Jika ini sudah semuanya meny-

etujui atas hasil yang kami lakukan, maka akan kami sahkan. Namun, jika masih ada yang keberatan, maka kita patut kaji ulang lagi,” ungkapnya Sebelum menentukan anggaran dana pengaman tersebut, legislatif sudah mengkaji secara mendalam agar dana yang ditetapkannya benar-benar sesuai dengan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tersebut.

“Kami sebelum melakukan penetapan, masih mengakaji terlebih dahulu mengenai besaran anggaran yang harus ditetapkannya,” kata Politisi PKB itu. (edy/mk)

PERTANIAN

Petani Gagal Panen Dibantu

SUMENEP - Petani yang mengalami gagal panen karena tergenang banjir akan mendapat bantuan. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disparta) Sumenep telah melakukan verifikasi lapangan dan menemukan kurang lebih 60 hektar sawah yang mengalami gagal panen dan gagal tanam.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Bambang Heriyanto menjelaskan, pihaknya sudah melaporkan kepada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur agar lahan yang mengalami gagal panen maupun gagal tanam mendapatkan bantuan dari program gagal panen tahun ini.

“Mengenai besarnya jumlah bantuan yang akan diterima sejumlah petani yang gagal panen tidak tahu, sebab bantuan tersebut merupakan kewenangan Dinas Pertanian Provinsi,” katanya, Kamis (25/4).

Disperta telah menemukan beberapa lahan yang mengalami gagal panen, diantaranya berada di Desa Sindir Kecamatan Lenteng.

Di daerah tersebut, pihaknya menemukan umur tanam 98 hari dan hampir masa panen dengan luas lahan 40 hektar yang gagal panen.

Berikutnya di desa Saronggi, Kecamatan Saronggi.

Kegagalan didaerah tersebut dikategorikan gagal tanam, yaitu puso 14 h, dan yang terkena 20 h dengan umur tanaman baru 6 hari. “Untuk desa Nambakor, terhitung gagal pada masa persemaian.

Itu data terkahir,” paparnya.

Heriyanto mengimbau petani tidak memaksakan

diri untuk mengambil resiko, karena musibah tersebut sudah menjadi setiap tahun.

“Kalau misalnya sudah tidak memungkinkan untuk masa tanam yang kedua, jangan dilakukan. Hal tersebut, sebaiknya dihindari dan dicari tanaman yang tidak mengandung resiko dan kerugian yang fatal,” ujarnya. (athink/mk)

SUMENEP

3

JUMAT 26 APRIL 2013 NO.0105| TAHUN II

Polisi Antisipasi Aksi Penimbunan

PENGAMANAN DEMO BBM

SUMENEP – Polres akan menurunkan sejumlah personel aparat keamanan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di Sumenep untuk mengantisipasi penimbunan terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Mei mendatang.

PENGAMANAN DEMO BBM. Sejumlah personil Brimob Polda Sulselbar membersihkan sisa ban bekas yang dibakar mahasiswa yang berunjuk rasa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan kantor DPRD Makassar, Sulsel, Kamis (25/4). Polda Sulselbar menyiagakan personil polisi di sejumlah titik rawan demonstrasi mahasiswa menolak rencana kenaikan BBM.

Namun, Kapolres Sumenep AKBP Marjoko belum bisa menjelaskan jumlah personil yang akan diterjunkan di masing-masing SPBU. ”Yang jelas, rencana kenaikan harga BBM itu menjadi atensi kami. Kami sudah menyiapkan personil untuk menjaga SPBU. Itu agar penimbunan tidak terjadi,” kata Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto.

Sebab, sambung perwira dengan satu melati di pundak ini, apabila terjadi penimbunan maka warga Sumenep tentu akan resah. Itu karena akan terjadi kelangkaan BBM. ”Kami tidak mau itu terjadi di Sumenep. Makanya, mulai

bebeberapa waktu lalu, kami terus melakukan pemantaun di setiap SPBU,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Sumenep.

Nanti kalau sudah ada kepastian waktu kenaikan langsung akan merapatkan barisan dengan pemkab. ”Memang, sampai detik ini belum ada koordinasi. Itu karena belum ada kepastian dari pemerintah soal kenaikan BBM itu,” ungkapnya,” tegasnya Mantan Kapolsek Kalianget ini menuturkan, sampai detik ini memang belum ditemukan adanya penimbunan yang dilakukan oknum masyarakat. Kendati

demikian, pihaknya harus hati-hati dan waspada. ”Masalah pengamanan itu memang menjadi tanggungjawab kami.

Makanya, kami harus terus awasi,” ucapnya.

Memang, terang dia, ada beberapa daerah yang rawan penimbunan. Daerah yang rawan itu sudah dilakukan pemantauan intensif oleh intelijen kepolisian. “Soal pengawasan kami tidak sendirian, kami juga bekerja sama dengan pemkab. Itu lebih mudah, karena pemkab banyak yang tahu lapangan,” tegasnya tanpa menyebutkan daerahnya.

Pemerintah direncakan akan menaikkan haraga BBM jenis premium untuk mobil pribadi menjadi Rp 6.500.

Sedangkan untuk yang subsidi harganya masih tetap Rp 4.500 termasuk untuk kendaraan pelat kuning. Hanya saja waktu kenaikan itu masih belum simpang siur. (edy/yat)

PERTANIAN

Lahan Produktif Makin Menyempit SUMENEP – Beberapa lahan produktif yang beralih fungsi membuat Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumenep khawatir hasil produksi tanaman pangan tahun ini menurun. Saat ini terdapat 29 ribu hektar lahan, 9 hektar lahan irigasi, dan selebihnya adalah lahan tadah hujan.

“Tetapi akhir-akhir ini banyak orang khawatir, lahan tersebut akan mulai menyempit dengan adanya alih fungsi lahan kepada perumahan,

pabrik, industri maupun bangunan-bangunan yang lain,” kata Kepala Disperta Bambang Heriyanto kepada Koran Madura, Kamis (25/4).

Disperta saat ini sedang melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi semakin luasnya lahan yang beralih fungsi. Salah satunya adalah mengkampanyekan varietas unggul terhadap para petani.

“Walaupun lahan kita nantinya mulai menyempit, maka dengan varietas unggul yang tahan hama,

genangan air dan kekeringan, tren positif dari sektor pertanian tetap stabil.

Kita tidak mungkin dengan yang lain, tetapi fokos kami kepada intensifikasi. Lahan terbatas, maka solusinya intensifkan tanaman pangan kita,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga berharap petani kooperatif agar petani terbiasa dengan cara-cara teknologi. “Paling tidak langkah tersebut dapat menjaga produktifitas pertanian kita,” ucapnya. (sym/mk)

Realisasi Capaian Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB) Triwulan Pertama Tahun 2012 dan Tahun 2013

T

ingkat Capaian Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sumenep Tri wulan I Tahun 2013 merupakan penjabaran dari target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Tahun 2013. Beberapa Langkah yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Sumenep, bekerjasama dengan pelayanan Samsat Payment Point bekerja sama dengan UPT Dipenda Jatim Sumenep dan Bank Jatim Sume-

No

nep, yaitu peningkatan kualitas layanan yang buka pukul 08.00 s/d 12.00 Wib rutin setiap hari Senin s/d Jum’at dan melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk pengesahan STNK baik untuk kendaraan bermotor lokal Sumenep maupun di luar Sumenep namun masih dalam lingkup Jawa Timur. Pelaksanaan Samsat Payment Point dilaksanakan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang tempat tinggalnya jauh dari KB. Samsat Sumenep.

Ali Muchson selaku Ka UPT Dipenda Jatim Sumenep menuturkan, Program SIRATU MALAM merupakan Program unggulan SAMSAT Sumenep. “ Kami hadir untuk memberikan pelayanan bagi wajib pajak di luar waktu pelayanan jam kantor Samsat Sumenep, Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya memperpanjang Pajak Kendaraan maka Sat Lantas Polres Sumenep terus menambah jam pelayanan dengan dibuatnya pro-

Tahun 2012

Jenis Pungutan

Target

Realisasi

gram “Siratu Malam ” (Senin, Rabu, Sabtu Malam),” papar Ali. “Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat khususnya dalam hal pelayanan perpanjangan Pajak Kendaraan sehingga warga masyarakat tidak harus mendatangi Kantor Samsat pada siang hari, namun masyarakat bisa melakukan perpanjangan Pajak Kendaraan sembari bersantai bersama keluarga di tempat wisata dan juga tempat yang ramai dikunjungi oleh

masyarakat”. lanjut Ali. Pelaksanaan program “Siratu Malam ” terbukti mendapatkan apresiasi yang sangat postif dari warga masyarakat Sumenep, program tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi suatu kegiatan unggulan untuk mengajak peran aktif para wajib pajak kendaran bermotor, yang dapat diterima oleh warga masyarakat khususnya warga Kabupaten Sumenep.

Tahun 2013

%

Target

Realisasi

%

01

Pajak Kendaraan Bermotor

Rp. 19.828.960.000,00

Rp. 4.443.437.336,00

22,36

Rp. 21.579.291.000,00

Rp. 5.713.782.779,00

26,48

02

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Rp. 21.591.744.068,00

Rp. 4.651.971.800,00

21,55

Rp. 22.372.214.000,00

Rp. 6.283.039.000,00

28,08

03

RJU

Rp.

4.950.000,00

Rp.

Rp.

3.713.000,00

Rp.

960.000,00

25,86

04

Parkir Berlangganan (keseluruhan sampai triwulan IV, (Mei-Desember) Tahun 2012

Rp.

1.500.000.000,00

Rp.

167.919.000,00

Rp.

42.500.250,00

25,31

05

Denda

Rp.

41.747.951,00

0,00

Rp. 12.102.027.902,00

27,43

Rp. 41.425.654.068,00

2.950.000,00

0,00

Rp. 1.379.269.000,00 Rp.

56.475.784,00

0,00

-

Rp. 9.144.834.920,00

22,08

Rp. 44.123.137.000,00

Layanan ini dipersembahkan oleh Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep

4

PAMEKASAN

JUMAT 26 APRIL 2013 NO. 00105 | TAHUN II

ANTISIPASI PENIMBUNAN BBM

Polres Tingkatkan Pengawasan

ant/fiqman sunandar

ELPIJI LANGKA. Tabung gas elpiji ukuran 3 kg kini mulai langka di kabupaten Pamakasan. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Elpiji 3 kg diduga membuat spekulan memborong dan menimbun Bahan Bakar ini sehingga menjadi langka di pasaran.

Elpiji 3 Kg Mulai Langka PAMEKASAN- Bahan bakar Elpiji ukuran tabung 3 kilogram mulai langka di wilayah Kabupaten Pamekasan. Selain langka, harga bagan bakar tersebut naik dari harga normal. Belum diketahui penyebab terjadinya kelangkaan tersebut.

Supfiyah, seorang ibu rumah tangga di Jalan Pintu Gerbang, Kelurahan Bugi, Kecamatan Pamekasan, Kamis (25/4), mengatakan, kelangkaan itu sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Para pedagang sering mengaku kehabisa persediaan karena selain pasokan dibatasi, pengiriman dari agen ke pengecer juga tidak normal. “biasanya sekali beli saya langsung borong 3 buah. Tapi beberapa hari terakhir ini hanya diberi satu saja dan harganya menjadi Rp. 16 ribu,” terangnya.

Karena sulitnya mencari dan naiknya harga itu, pemilik

warung yang jadi tempat nongkrong penarik becak tersebut untuk sementara wkatu memutuskan menggunakan minyak tanah karena lebih mudah didapatkan.

Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Pamekasan, Khairul Hidayat, saat dikonfirmasi mengatakan, kelangkaan elpiji itu disebabkan karena makin meningkatnya penggunaan elpiji oleh masyarakat setelah banyak yang beralih dari menggunakan minyak tanah. Namun Hidayat tidak menjelaskan pasti berapa jumlah masyarakat yang be-

ralih dari minyak tanah ke elpiji.

Khairul mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan segerea melakukan koordinasi dengan Pertamina maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji berkaitan dengan persediaan gas elpiji untuk masyarakat.

“Sedang yang berkaitan dengan kenaikan harga, agak sulit mengaturnya karena merupakan masalah bisnis.

Sedang ketentuan harga hanya diatur dari pertamina ke distributor dan pangkalan,” katanya.

Persoalan mahalnya elpiji itu menurut penelusuran tim Perekonomian Pamekasan di lapangan, terjadi antara pengecer dan toko-toko kecil yang ada di pelosok desa. Hal itu dipengaruhi oleh biaya

transportasi pengiriman yang harus mereka keluarkan untuk membeli dari pangkalan ke pengecer.

Namun demikian, pihaknya akan mencoba melakukan pengaturan harga dari pangkalan ke pengecer, sehingga harga bahan bakar tersebut tetap bisa dipantau hingga tingkat konsumen.

“Kami akan coba atur kesepakatan harga dari pangkalan ke pengecer sehingga pengecer tidak smena-mena menentukan harga kepada konsumen,” katanya.

Namun, untuk mengatur hal itu, kata Khairul, diperlukan adanya rumusan bersama antara perwakilan distributor, pangkalan, pengecer, DPRD Pamekasan dan Bagian Perekonomian serta Bagian Sumber Daya Alam. (auf/muj)

PILKADES SERENTAK

27 Desa Dijadwalkan Pilkades Serentak Tahap Dua PAMEKASAN: Sebanyak 27 desa di Kabupaten Pamekasan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Kegiatan ini menyusul suksesnya pelaksanaan Pilkades serentak tahap pertama yang digelar pada 14 April lalu yang diikuti sebanyak 25 desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah kabupaten Pamekasan, Mohammad Zakir, Kamis (25/4), mengatakan pemilihan kepala desa di 27 desa yang tersebar di enam kecamatan itu akan digelar pada 11 Mei mendatang.

Zakir menambahkan, mekanisme yang akan digunakan

pada pilkades serentak tahap kedua tersebut, tidak beda dengan pada tahap pertama.

Salah satunya dalam hal anggaran dana kegiatan masih tetap Rp 40 ribu dikalikan jumlah hak pilih.

Hal itu mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) No 30/2012 dan perda No 6/2012 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang di dalamnya mengatur tentang mekanisme Pilkades serta besaran biaya minimal kegiatan tersebut.

“Namun jika anggaran yang mengacu pada peraturan tersebut masih kurang karena minimnya jumlah hak pilih, panitia bisa berkonsultasi dengan Tim Pengarah Kecama-

tan dan Tim Pengarah Kabupaten,” katanya.

Sampai saat ini, kata dia, peraturan tersebut belum dicabut atau belum diganti, sehingga masih tetap menjadi aturan yang sah dan tetap dijadikan acuan pelaksanaannya.

Pilkades serentak, jelas Zakir, merupakan upaya untuk memperkecil praktek perjudian atau taruhan, di masing-masing lokasi penyelenggaraan Pilkades serta mengantisipasi adanya kerawanan yang ditimbulkan ditimbulkan oleh kepentingan pihak luar. Sehingga dengan cara tersebut, suasana pilkades tidak terlalu memanas.

Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi dari Komisi A DPRD Pamekasan, pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan berjalan kondusif, dan tidak ditemukan hal-hal yang mengganggu aktivitas masyarakat di masing-masing desa penyelenggara.

“Tidak nampak ada konflik pasca pelaksanaan pilkades.

Kondisinya normal,” kata ketua Komisi A, Suli Faris.

Berdasarkan data yang diterima dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Pamekasan, hari ini akan dilantik 10 orang kepala desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak tahap pertama.(f1/muj).

PAMEKASANKelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Pamekasan sampai saat ini belum teratasi. Kelangkaan yang diduga dampak dari pengendalian ini, masih mengakibatkan antrian kendaraan saat ada pengiriman BBM dari Pertamina ke SPBU. Kelangkaan BBM jenis solar ini juga menimbulkan kekawatiran terjadi penimbunan, menyusul rencana penaikan harga BBM bersubsidi, yang rencananya akan diputuskan bulan depan. Namun demikian, aparat kepolisian setempat sudah melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi penimbunan tersebut.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Pamekasan Ajun Komisaris Siti Mariyatun, Kamis (25/4), menyatakan sudah menempatkan dua personil polisi di tiap-tiap SPBU. Mereka ditugaskan secara berganian untuk melakukan pengamanan sekaligus mengawasi upaya-upaya penimbunan BBM yang bisa merugikan masyarakat lainnya.

Dijelaskan, selain menempatkan polisi di SPBU, pihaknya menerjunkan personil yang berpatroli di beberapa titik.

“Kami sudah tugaskan dua personil di tiap SPBU serta personel patroli. Mereka kami tugaskan untuk mengantisipasi ada upaya penimbunan BBM,” katanya.

Dijelaskan, sejauh ini belum ditemukan adanya upaya penimbunan BBM di wilayah tersebut. Meski demikian, polisi akan terus memantau agar tidak terjadi penyimpangan BBM bersubsidi.

Pemantauan itu akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar normal.

Kelangkaan BBM, kata Mariyatun, juga terjadi di daerah lain. Sehingga ia memastikan, masalah tersebut murni karena pengurangan jatah distribusi dari Depo Pertamina ke SPBU. Sebab, jika karena adanya penimbunan, maka tidak mungkin kasus tersebut terjadi secara serentak di sejumlah daerah.

Sementara itu, dari pantauan Koran Madura, Kamis (25/4), tidak semua SPBU di Pamekasanan dijaga aparat kepolisian. Utamanya SPBU yang berada di wilayah pinggiran, seperti SPBU di Kaduara Barat, SPBU di Kecamatan Tlanakan serta SPBU Buddagan di jalan raya Sumenep.

Para petugas kepolisian hanya terlihat Beberapa SPBU itu pada Rabu (24/4) ketika terjadi puncak antrean

kendaraan yang akan mengisi bahan bakar solar. Petugas kepolisian yang bertugas di stasiun pengisian bahan bakar itu sebagian besar merupakan petugas Satuan Lalu Lintas yang mengatur kendaraan yang antre agar tidak memacetkan arus lalu lintas.

Kelangkaan BBM ini berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat, meliputi usaha pertanian dan usaha nelayan yang bergantung pada ketersediaan solar.

Bahkan sebagian nelayan di Wilayah Kecamatan Larangan Pamekasan terpaksa tidak melaut akibat tidak dapat membeli solar sebagai bahan bakar perahu mereka.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi menyarankan, agar pelaku ekonomi lokal utamanya usaha kecil yang berbahan bakar solar, agar mendapat perlakuan khusus meski pengisian melalui jerigen tidak diperbolehkan. Caranya, dengan meningkatkan sosialisasi pembelian melalui jerigen yang harus mendapat rekomendasi pejabat setempat.

“Agar penerbitan rekomendasi ini belum dipahami oleh masyarakat, saya pikir perlu adanya sosialisasi melalui SPBU yang ada,” katanya. (uzi/muj)

ant/syaiful arif

ANTISIPASI. Penjagaan terhadap SPBU untuk mengantisipasi penimbunan BBM tidak hanya terjadi di Pameksan.

Tampak Kapolsek Gudo, Jombang, Jawa Timur Gudo AKP Ismono Hadi (2 kiri) saat melakukan penjagaan antrian solar subsidi di SPBU Blimbing, Kecamatan setempat.

AKSI MASSA

BMM Pertanyakan Penggunaan Anggaran Pelantikan Bupati PAMEKASANBarisan Mahasiswa Merdeka (BMM) Pamekasan menyoal transparansi penggunaan anggaran pelantikan BupatiWakil Bupati Pamekasan, Ach. Syafii-Khalil Asy’ari pada Senin (22/4) lalu.

Anggaran sebesar hampir Rp. 0,5 miliar untuk kegiatan pelantikan itu dinilai cukup besar untuk pelantikan bupati-wakil bupati, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Koodinator BMM, Zaini Wer-Wer mengatakan, dana yang diperoleh dari uang rakyat itu layak dipertanyakan pengunaannya, karena kawatir disalahgunakan.

Sebab dana sebesar itu diyakini tidak terserap secara keseluruhan dan masih banyak sisa anggaran yang harus dikembalikan ke kas negara, agar bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Zaini mengatakan, anggaran pelantikan BupatiWakil Bupati Pamekasan

menyaingi anggaran pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang dianggarkan Rp. 600 juta lebih.

Ia memperkirakan acara pelantikan itu, tidak membutuhkan biaya sebesar itu dan cukup dengan anggaran sekitar Rp. 200 sampai Rp. 250 juta.

Sebab berdasar pengamatannya, acara pelantikan tersebut tidak terlalu mewah.

Jumlah undangan yang hadir serta konsumsi yang diberikan juga dinilai sangat sederhana.

Oleh karenanya, ia meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola anggaran itu, memberi laporan secara terbuka.

“Saya kira dengan acara seperti itu, gak akan menghabiskan anggaran sebesar itu, maksimal Rp. 250 juta sudah cukup,” kata Zaini, Kamis (25/4).

Kepala Bagian Administrasi Umum Pamekasan, Salah Syamlan menyatakan

belum menerima laporan terhadap semua penggunaan anggaran itu. Namun ia memperkirakan, anggaran sebesar Rp. 05 miliar untuk acara pelantikan itu terserap keseluruhan.

“Saya belum terima laporan penggunaan keuangannya, tapi saya kira terserap semuanya,” katanya.

Sebelumnya, Salah menyatakan, anggaran itu sudah berdasarkan kalkulasi kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, jumlah anggaran itu sudah mendapat persetujuan dari DPRD Pamekasan.

Menurut Salah, di Pamekasan, penanggungjawab pelantikan diserahkan ke Bagian Umum, sedangkan untuk acara persidangannya akan dibiayai Sekretariat Dewan. Hal ini berbeda dengan daerah lainnya, seperti di Bangkalan yang ditangani langsung Sekretariat DPRD. (uzi/muj)

VERIFIKASI BAKAL CALEG

Mahasiswa Sarankan KPU Tes Urine PAMEKASAN - Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) Pamekasan, Jawa Timur, menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) hendaknya melakukan tes urine kepada semua bakal calon legislatif (bacaleg).

Ketua BMM Pamekasan Zaini, Kamis, menyatakan tes urine penting dilakukan, mengingat para bakal calon legislatif itu nantinya akan menjadi wakil rakyat apabila nantinya terpilih sebagai

anggota DPRD. “Jika di antara wakil rakyat yang terpilih ini ada yang mengkonsumsi narkoba, maka ketika terpilih nantinya jelas akan lebih parah, karena dia memiliki fasilitas pemerintahan,” ucapnya.

Oleh karenanya, sambung Zaini, pihaknya menyarankan agar para bakal anggota calon legislatif itu sebaiknya dilakukan tes urine. Sehingga mereka yang menjadi anggota wakil rakyat nantinya

benar-benar bersih dari jerat narkoba.

Bahkan, BMM menyarakan tes urine itu tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi minimal dua kali.

“Pertama saat akan ditetapkan sebagai calon legislatif dan kedua sebelum mereka dilantik sebagai wakil rakyat. Artinya tes yang kedua itu, setelah yang bersangkutan terpilih menjadi wakil rakyat,” tuturnya, menjelaskan. (ant/ziz/mk)

PAMEKASAN

5

JUMAT 26 APRIL 2013 NO. 00105 | TAHUN II

VERIFIKASI BAKAL CALEG

KISRUH UN

KPU Pamekasan Gandeng Panwaslu PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, melibatkan Panitia Pengawas Pemilu dalam melakukan verifikasi administasi bakal calon legislatif yang diajukan partai politik peserta pemilu ke institusi itu.

“Kami sengaja melibatkan Panwaslu dalam pelaksanaan verifikasi ini dengan tujuan agar semua bentuk kegiatan yang dilakukan petugas penyelenggara pemilu dalam proses

pendaftaran bacaleg ini bisa terawasi,” kata anggota KPU Pamekasan pada bagian kelompok kerja pencalonan, Didin Sudarman, Rabu.

Selain Panwaslu, kata dia, KPU Kabupaten Pamekasan juga melibatkan panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Didin menjelaskan, jumlah berkas bacaleg yang diverifikasi kali sebanyak 491 berkas dari 12 partai politik peserta pemilu yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Ke-12 partai politik itu, masing-masing Partai Na-

sional Demokrat (Nasdem) sebanyak 45 orang, PKB sebanyak 45 orang bacaleg, PKS 45 orang bacaleg, PDIP sebanyak 42 orang bacaleg dan Golkar sebanyak 44 orang bacaleg.

Selanjutnya Partai Gerindra sebanyak 45 orang bacaleg, Partai Demokrat sebanyak 42 orang bacaleg, PAN sebanyak 45 orang bacaleg, PPP sebanyak 45 orang bacaleg, Partai Hanura sebanyak 45 orang bacaleg, lalu PBB sebanyak 42 orang bacaleg dan PKPI sebanyak 6 orang bacaleg.

Menurut dia, pola verifikasi yang dilakukan KPU bersama Panwaslu Pamekasan ini dilakukan dengan sistem dapil (daerah pemilihan).

Setiap dapil, verifikasi dilakukan secara bersama-sama antara petugas KPU dengan panitia pengawas pemilu dan panwascam Pamekasan.

“Dengan cara seperti ini, maka semua jenis kekurangan berkas bisa diketahui langsung oleh panwaslu selaku institusi yang bertugas melakukan pengawasan tahapan pelaksanaan pemilu,” kata Didin Sudarman menjelaskan.

Didin menambahkan, verifikasi berkas bacaleg bersama Panwaslu itu nantinya akan berlangsung hingga 22 Mei 2013.

Tahapan selanjutnya adalah perbaikan berkas bagi bacaleg yang dinyatakan kurang dan pada 30 Mei hingga 12 Juni adalah penyusunan dan penetapan daftar calon sementara. Sedangkan, pengumuman DSC dijadwalkan pada tanggal 13 hingga 17 Juni 2013.

“Tahapan pelaksanaan pemilu legislatif ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2013,” kata Didin Sudarman menjelaskan. (ant/mk)

Disdik: Kunci Jawaban UN Itu Palsu

a. ghaffar/koranmadura

PASAR TRADISIONAL. Bupati Ahmad Syafii meninjau salah satu pasar tradisional di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan melakukan penataan ulang pasar tradisonal agar tidak terlalu nampak kumuh.

Pemkab akan Tata Ulang PasarTradisional PAMEKASAN-Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan melakukan penataan pasar tradisional di wilayah itu. sebab, saat ini kondisi pasar tradisional di Pamekasan dinilai masih belum tertata dengan baik sehingga kurang memberi fasilitas kenyamanan bagi penggunanya.

Bupati Pamekasan Akhmad Syafii usai meninjau sejumlah pasar tradisional di wilayahnya, Kamis (26/4), mengatakan penataan pasar tradisional harus dilakukan di beberapa hal. Bukan hanya penataan kondisi yang sebagian besar masih terlihat kumuh, namun juga membutuhkan penataan yang profesional.

Syafii mencontohkan, kondisi sebagian pasar tradisional saat ini masih cender-

ung menyebabkan kemacetan akibat jalan yang sempit, serta lantainya masih merupakan lantai tanah yang becek saat hujan.

Selain itu, keberadaan infrastruktur pasar, mulai jalan menuju pasar dan kios-kios milik pedanggang yang perlu perbaikan serta kurangnya penerangan jalan di sekitar pasar.

Ia menyatakan akan memanggil pihak-pihak terkait dengan pengelolaan

ant/ahmad fawaid

Bupati Ahmad Syafii menemui siswa yang melakukan mogok belajar. Aksi itu sebagai bagian dari penolakan terhadap kepala sekolah hasil mutasi oleh Bupati yang saat itu masih dijabat Kholilurrahman.

PENDIDIKAN

Bupati Pamekasan: Kasus Mutasi Guru Selesai Sabtu PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Achmad Syafii berjanji kasus mutasi guru di wilayahnya akan selesai pada Sabtu (27/4), sehingga kegiatan belajar mengajar di sejumlah lembaga pendidikan kembali berjalan lancar. “Insya-Allah, Sabtu (27/4), semua masalah pendidikan di Pamekasan sudah ada kejelasan, termasuk soal mutasi guru dan kepala sekolah yang ramai dipertanyakan itu,” katanya dalam keterangan pers di Pamekasan, Kamis.

Menurut Bupati, pihaknya telah menggelar serap aspirasi dengan para guru dan para kepala sekolah yang menolak dimutasi itu, termasuk dengan pejabat instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan Pemkab Pamekasan.

Ia menjelaskan dalam serap aspirasi itu memang banyak keluhan dari para guru dan kepala sekolah.

Umumnya, para guru dan kepala sekolah itu menolak dimutasi karena pertimbangan ujian nasional.

Namun, ada juga yang menolak karena mereka menilai kebijakan mutasi itu tidak prosedural, karena

dilakukan oleh bupati yang mau berakhir masa jabatannya, bahkan ada yang menilai mutasi itu bernuansa politis. “Semua aspirasi itu telah kami tampung, makanya kemungkinan Sabtu (27/4) akan ada kabijakan baru guna menyelesaikan masalah pendidikan di Pamekasan,” katanya menjelaskan.

Pada 19 April 2013, Bupati Pamekasan melakukan mutasi kepada 51 orang guru dan kepala sekolah yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.

Namun, para guru dan kepala sekolah yang dimutasi menolak dan mereka menilai kebijakan mutasi itu tidak tepat. Selain karena bersamaan dengan pelaksanaan UN untuk SMA dan yang sederajat, para guru juga menilai kebijakan mutasi tersebut terkesan tendensius.

Selain itu, kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Pamekasan sebelumnya yakni KH Kholilurrahman juga dinilai para guru melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Bagi mereka, ketentuan yang

ada mengatur bahwa enam bulan sebelum pilkada, bupati dilarang melakukan mutasi jabatan, namun mutasi kepada 51 orang guru dan kepala sekolah yang dilakukan ketika itu, justru dua hari sebelum akhir masa jabatannya.

Sementara, penolakan mutasi itu tidak hanya oleh guru dan kepala sekolah yang bersangkutan, namun juga melibatkan para siswa di sekolah yang mereka pimpin.

Sejak adanya mutasi itu, gelombang unjuk rasa menolak mutasi terus digelar, sehingga menyebabkan kegiatan proses belajar mengajar di sejumlah sekolah terganggu.

Unjuk rasa menolak kebijakan mutasi yang terakhir digelar di SMK Negeri I Pamekasan. Ribuan siswa dan para guru di sekolah itu melakukan aksi mogok belajar dan menyegel ruang kelas mereka.

Para siswa dan guru di sekolah ini mengancam akan tetap melakukan aksi mogok belajar, jika bupati tidak mengubah kebijakan terkait mutasi terhadap kepala sekolah mereka. (ant/mk)

pasar dan penyediaan fasilitas infrastruktur pasar, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Kepala Pasar dan Ketua Kebersihan Pasar untuk membahas penataan tersebut.

“Kami akan pertanyakan tanggungjawab pengelolaan pasar itu yang menyebabkan kondisi pasar tradisional seperti tidak terkelola dengan baik,” katanya.

Bupati syafi’I juga berjanji akan mendesains ulang keberadaan pasar tradisional.

Dengan konsep pengelolaan pasar modern. Bahkan jika perlu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan mendata-

ngkan konsultan khusus untuk melakukan desain ulang pasar-pasar tersebut.

Untuk tahap pertama, penataan akan dilakukan di pasar tradisional yang berada di wilayah Kecamatan Kota.

Jika hal itu berhasil, maka akan dilanjutkan ke pasar tradisional di wilayah kecamatan lainnya.

Namun ia meminta, rencana tersebut diiringi oleh semangat masyarakat untuk saling membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar pasar agar hasil penataan itu bisa dinikmati dalam jangka waktu yang lama. “Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.” katanya. (f1/muj)

PAMEKASAN - Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Pamekasan, Moh Tarsun, menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan pihaknya menyimpulkan kunci jawaban soal UN untuk SMP dan sederajat yang menyebar di wilayahnya itu palsu.

“Kami menduga, kunci jawaban soal UN itu disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat situasi dalam pelaksanaan ujian tidak kondusif,” katanya di Pamekasan, Kamis.

Menurut dia, pihaknya hingga akhir UN untuk SMP dan sederajat tidak menemukan kebocoran soal UN. “Hasil pantauan yang kami lakukan mulai Senin (22/4) hingga Kamis (25/4), semuanya lancar dan aman,” katanya.

Ia mengaku pihak panitia dan pengawas ujian di Pamekasan memang sempat dikejutkan dengan adanya selebaran yang diduga merupakan kunci jawaban naskah soal ujian saat pelaksanaan UN hari pertama.

“Tapi masalah ini kan tidak berlangsung lama, hanya pada hari pertama.

Pada hari kedua hingga hari terakhir, tidak ada lagi isu penyebaran kunci jawaban dan siswa sudah tidak percaya lagi,” katanya.

Di Kabupaten Pamekasan, siswa SMP dan sederajat yang mengikuti ujian nasional kali ini sebanyak 14.730 orang siswa. (ant/ziz/mk)

6

SAMPANG

JUMAT 26 APRIL 2013 NO.0105 | TAHUN II

STIMULAN PERUMAHAN

Pencairan Bantuan Rehab Rumah Tak Bisa Menyeluruh

MENGAMBIL RASKIN: Warga miskin saat mengambil beras raskin di Desa Noreh, Kecamatan Sreseh Sampang beberapa waktu lalu.

holis/koran madura

Penebusan Raskin Dinilai Melanggar Juknis SAMPANG - Penebusan bantuan beras untuk warga miskin (raskin) di Kabupaten Sampang yang lokasinya jauh dari kota Sampang harga penebusannya bervariasi, mulai dari Rp. 1.800 hingga 2.500 perkilogram. Tebusan itu sangat bertentangan dengan petunjuk juknis peraturan Bupati Sampang tahun 2012.

“Dalam juknis, seharusnya warga miskin penerima raskin hanya diwajibkan menebus setiap kilogram raskin senilai Rp. 1.600, masing-masing penerima dapat maksimal 15 kilogram,” kata Karrom Rahmatullah, salah satu tim pemantau raskin Kabupaten Sampang saat ditemui, Kamis (25/4).

Menurut Karrom, penebusan raskin dengan harga melebihkan pagu Rp. 1.600 per kilogram ini sudah berlangsung cukup lama, sejak tahun 2012 hingga sekarang masih berlanjut. Seharusnya tidak ada alasan bagi Dinas Sosial maupun pihak Bulog Sampang untuk membebankan biaya apapun pada penerima raskin melebihi ketentuan yang ada.

“Saat kami menanyakan

kepada Dinas Sosial Sampang, alasan penambahan biaya melebihi pagu 1.600 per kilogram tersebut, karena digunakan untuk biaya angkut dan kuli untuk daerah yang jauh dari Kota Sampang. Memang itu sangat bertentangan dengan juknis yang ada. Tapi, seharusnya biaya tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah, bukan malah dibebankan kepada warga penerima yang menanggung biaya tambahan untuk kuli angkut tersebut,” tegasnya.

Masih kata Karrom, tidak hanya harga penebusan raskin yang melebihi pagu ketentuan. Sebagai pemantau raskin di lapangan dirinya banyak menemukan penyimpangan, salah satu contohnya seperti terjadi di Desa Taman Sareh,

Kecamatan Kota Sampang. Di desa tersebut, kata Karrom, terdapat karung raskin yang sudah tidak bersegel lagi, sudah dalam kondisi terbuka dan diikat dengan tali. Selain itu juga banyak ditemukan raskin yang kondisinya sudah berkurang dari seharusnya 15 kilogram dan masih banyak temuan lain yang butuh evaluasi oleh Pemkab Sampang.

“Bantuan raskin 2013 di Kabupaten Sampang, pagu penerima untuk RTSM turun dibandingkan dengan tahun 2012 lalu. Contohnya di Kecamatan Kota Sampang, pada tahun 2012 pagu RTSM terdata 13.854, namun pada tahun 2013 turun menjadi 8.622 penerima. Pada dasarnya kami berharap bantuan raskin ini bisa benar-benar tepat sasaran dan tepat harga,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Arif Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Dinsosnakertrans Sampang saat dikonfirmasi membenarkan di lapangan harga penebusan raskin bervariasi.

Ia juga mengatakan tariff itu diberlakukan untuk daerah yang jauh dari kota, yang

membutuhkan jasa angkut tambahan.

“Truk bulog tidak bisa menembus lokasi, karena kondisi jalan yang sulit dan harus menggunakan jasa kuli angkut untuk sampai pada desa sasaran. Tapi untuk lokasi yang bisa diakses oleh truk bulog, harga per kilogram raskin tetap diberlakukan Rp. 1.600 sesuai pagu,” kilahnya.

Hal senada juga diungkapkan Imam Syafie, kepala gudang Bulog Sampang. Dia mengatakan pengurangan pagu penerima raskin itu sudah menjadi ketentuan pihak pemerintah Kabupaten Sampang.

“Kami hanya menjalankan saja, memang untuk tahun 2013 ini kalau dipersentase penerimanya turun dibandingkan dengan tahun 2012 lalu dengan perbedaan mencapai 15 persen. Jika pada tahun 2012 se-Kabupaten Sampang total pagu tonasenya mencapai 1.917 ton, untuk tahun 2013 ini turun menjadi 1.630 ton,” ujarnya. (hol/msa/ rah)

SAMPANG - Setelah terkendala teknis pelaksanaan yang berubah-ubah dari Kemenpera RI, bantuan dana miliaran rupiah dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera RI) berupa stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (BSPS) APBN 2012 di Kabupaten Sampang tertahan dan kini realisasi kegitan tersebut tak cair secara merata. Hal ini menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak efektif dan menuai protes dari sejumlah penerima bantuan tersebut.

Berdasarkan data yang berada di Bappeda Sampang, bantuan Kemenpera RI tahun anggaran 2012 akan tetap direalisasikan pada tahun 2013 karena juknis dari Kemenpera RI yang berubah-ubah.

Dari jumlah total penerima bantuan rehab rumah (BSPS) di Kabupaten Sampang 1.624, yang dibawah kewenangan Bapedda Sampang hanya 604 unit, tersebar di 4 Kecamatan se-Kabupaten Sampang, yakni Kecamatan Torjun, Tambelangan, Omben, dan Kecamatan Camplong. Sedangkan sisanya di bawah kewenangan PU Cikatarung Sampang dan Dinas Sosial

Sampang.

Kesemrawutan juknis pelaksanaan tersebut berdampak pada penolakan dari salah satu penerima bantuan. Samsul (35), warga Desa Torjun Kecamatan Torjun Sampang menolak bantuan tersebut dengan alasan hanya mendapat jatah bantuan yang tidak sesuai ketentuan.

Menurutnya, sesuai aturan dirinya menerima bantuan 6 juta rupiah sebagaimana jatah itu untuk tiap satu keluarga. Sedangkan bantuan yang akan diberikan jika ditotal kurang dari 2 juta rupiah.

Rinciannya bahan material bangunan yang diberikan 3 gerobak pasir hitam, 1 grobak pasir putih, 4 lembar triplek ,2 sak semen, dan bata putih 50 biji.

Moh Khotib (58), tetangga Samsul, warga Desa Torjun, Kabupaten Sampang, mengaku terpaksa menerima bantuan tersebut apa adanya. “Memang kalau ditotal bantuan tersebut tidak sampai 6 juta rupiah, tapi mau bagaimana lagi, kami hanya warga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Apalagi rumah kami sudah hampir roboh,” ujarnya kepada Ko-

ran Madura, Kamis (25/4).

Di tempat terpisah, Kabid Fisik dan Prasarana Bapedda Sampang, Ervien B saat dikonfirmasi mengatakan, ia akan segera turun langsung ke lapangan terkait informasi penolakan warga dan dugaan bantuan yang tidak sampai Rp 6 juta rupiah di Desa Torjun Kecamatan Torjun Sampang. Pada dasarnya memang bantuan dari Kemenpera RI ini belum cair 100 persen, bahkan untuk di Desa Torjun anggarannya masih cair 50 persen saja. Kalau kemudian ditemukan ada yang sudah selesai 100 persen dimungkinkan bahan material dipasok langsung oleh pihak toko bangunan yang memang sudah ditunjuk.

“Hingga saat ini dari 4 Kecamatan di Kabupaten Sampang yang menerima bantuan Kemenpera RI di bawah kewenangan Bappeda Sampang, yang sudah dicairkan baru 30 persen dari jumlah total penerima 604, sementara sisanya masih menunggu verifikasi dari Kemenpera RI. Kami berharap bantuan ini tepat sasaran dan ditargetkan akan selesai pada bulan Mei mendatang,” pungkas Ervein. (hol/msa/rah)

holis/koran madura

BANTUAN REHAB RUMAH: Salah satu bantuan rehab rumah yang berada di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

ADVERTORIAL

PENDIDIKAN

Bapemas Selenggarakan Lokakarya PNPM Mandiri

GTT Wajib Masuk Tiap Hari

junaidi/koran madura

LOKAKARYA: Bupati Sampang Fannan Hasib dan Wakil Bupati Fadhilah Budiono bersama Kepala Bapemas Ali Wafa dan fasilitator PNPM-MP ketika di depan peserta lokakarya di pendopo Bupati Sampang, Kamis (25/4) kemarin.

SAMPANG – Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) menyelenggarakan lokakarya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP), Kamis (25/4) di pendopo Bupati Sampang. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Sampang Fannan Hasib. Hadir dalam kegiatan itu Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Sampang, tim koordinasi PNPMMP Kabupaten Sampang, seluruh Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-kabupaten Sampang, serta pengurus PKK Kabupaten Sampang.

Bupati Sampang, Fannan Hasib dalam sambutannya mengatakan kemiskinan masih menjadi problem utama di negara ini. Untuk mengurangi dan menun-

taskan angka kemiskinan dan pengangguran sejak tahun 2007, pemerintah mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM Mandiri Pedesaan, perkotaan, serta daerah khusus yang tertinggal. Dan, ini salah satu program yang mengandalkan partisipasi masyarakat yang menjadi gerakan nasional untuk menanggulangi angka kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Ada tiga tujuan dalam program PNPM-MP, yaitu meningkatkan akses kepada infrastruktur dan pelayanan dasar, menciptakan lapangan kerja tambahan seperti pendamping, fasilitator, konsultan, dan lain sebagainya, serta mengurangi tingkat kemiskinan,” ujarnya di

depan para peserta lokakarya PNPM-MP. Fannan Hasib menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Bapemas pada tahun 2013 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 37.050.000.000 dengan rincian dari APBN Rp. 33.345.000.000 dan dana pendamping dari APBD II atau DAU sebesar Rp. 3.705.000.000 untuk 14 Kecamatan.

“Untuk tiga kecamatan, Kecamatan Kota Sampang, Ketapang, dan Sokobanah masing-masing mendapatkan Rp. 1.350.000.000, karena di tiga kecamatan tersebut bantuan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sudah turun, sedangkan 11 kecamatan lainnya akan mendapatkan dana

sebesar Rp. 3.000.000.000,” tukasnya.

Menurut Kepala Bapemas Sampang, Ali Wafa, tujuan diselenggarakan acara tersebut selain sosialisai, juga untuk menyamakan persepsi dan langkah seluruh unsur yang ada di Kabupaten Sampang terhadap pelaksanaan PNPM-MP dengan perencanaan reguler Musrembang, agar dapat memahami peran dan fungsi serta pembagian tugas para pelaku PNPM-MP di Kabupaten Sampang.

“Kami berharap agar masyarakat dan seluruh pelaku PNPM juga paham PNPM sudah masuk pada tahapan fisik dan terintegrasi pada perencanaan musrembang, sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dan mendorong untuk mensukseskan program ini,” ungkapnya kepada Koran Madura.

Ali Wafa berharap hasil dari pelaksanaan lokakarya tersebut dapat meningkatkan pemahaman, persepsi, dan langkah seluruh unsur pelaku PNPM terhadap pelaksanaan program. Selain itu, agar mereka ikut serta dalam perencanaan integrasi dengan perencanaan reguler dan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman peran, fungsi, dan tanggung jawab pelaku PNPM-MP di Kabupaten Sampang.

“Kami berharap dengan diselenggarakannya acara ini bisa memberikan pemahaman kepada pelaku PNPM agar bisa melaksanakan program dengan benar,” ujarnya. (jun/msa/rah)

SAMPANG – Setelah masingmasing Badan Kebagawaian Daerah di berbagai daerah mengumumkan sejumlah nama Guru Tidak Tetap (GTT) yang diperolehnya dari BKN awal April lalu, beberapa sekolah negeri yang memiliki GTT langsung menindaklanjuti pengumuman uji publik data GTT itu dengan mewajibkan GTT masuk tiap hari, karena GTT sudah dianggap sama dengan PNS. GTT yang lolos mengikuti kategori 2 yang bekerja di naungan pemerintah baik tingkat SD, SMP, SMA, diwajibkan bekerja seperti guru yang sudah berstatus PNS, hal itu sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 tahun 2010.

Kepala Bidang Tenaga Kependidikan (Kabid Tendik) Disdik, Lukito menjelaskan GTT guru kelas di jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), wajib masuk setiap hari. Sedangkan GTT guru mata pelajaran (mapel) di tingkat SD, SMP dan SMA masuk aktif menyesuaikan dengan jadwal mapel yang sudah ada di lembaga masing-masing. Peraturan ini diberlakukan baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Disdik, A. Syaiful Bahri ketika dikonfirmasi mengatakan guru GTT sebenarnya tidak ada bedanya dengan guru yang sudah menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

A. Syaiful Bahri Kasi Perencanaan Disdik Kabupaten Sampang

Guru GTT itu tidak bedanya dengan guru yang sudah PNS. Kalau yang PNS masuk setiap hari dalam seminggu penuh, maka yang lolos kategori 2 juga harus bekerja layaknya seperti PNS. Menurutnya, syarat untuk lolos kategori 2 tidak ada ketentuan harus memenuhi syarat mengajar selama 24 jam dalam satu minggu, yang menjadi persyaratan justru masa kerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005,

sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, dan berusia sekurang-kurangnya 19 tahun, serta tidak boleh melebihi usia 46 tahun per 1 januari 2006.

“Guru GTT itu tidak bedanya dengan guru yang sudah PNS. Kalau yang PNS masuk setiap hari dalam seminggu penuh, maka yang lolos kategori 2 juga harus bekerja layaknya seperti PNS. Tidak ada ketentuan yang menjelaskan bagi guru GTT yang lolos kategori 2 bekerja 24 jam dalam 1 minggu, karena sebenarnya tidak ada bedanya antara GTT dan PNS,” ungkapnya.

Sementara Kepala Bidang Tenaga Kependidikan (Kabid Tendik) Disdik, Lukito mengatakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2010 semua guru baik PNS maupun non PNS wajib masuk kerja setiap hari, agar bisa bertatap muka minimal 24 jam dalam seminggu.

Kewajiban masuk tiap hari itu harus mendapat rekomendasi dari kepala sekolah masing-masing. Sedangkan untuk daerah Sampang yang lolos dalam kategori 2 pada tahun 2013 lebih didominasi oleh guru SD. “Memang benar, tidak ada perbedaan antara guru GTT dengan guru yang sudah PNS untuk masalaha jam kerjanya, karena untuk guru SD sebagai guru kelas mempunyai kewajiban untuk masuk setiap hari dan untuk guru mapel tertentu menyesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing,” tandasnya. (jun/msa/rah)

SAMPANG

7

JUMAT 26 APRIL 2013 NO.0105 | TAHUN II

KRIMINAL

Satreskrim Tangkap Tersangka Pencurian

ryan hariyanto/koran madura

DEMONSTRASI: Puluhan mahasiswa yang bergabung dalam Koalisi Mahasiswa Sampang (Kwasa) kembali melakukan demonstrasi di depan kantor pemerintah kabupaten Sampang, Kamis (25/4) kemarin. Kedatangan mereka mendesak Pemkab Sampang untuk secepatnya memberhentikan pekerjaan PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard.

Kwasa Mempermasalahkan Kembali Amdal PT Dumas SAMPANG - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa Sampang (Kwasa) kembali mendatangi kantor pemerintah kabupaten Sampang, Kamis (25/4). Dalam aksinya mereka memblokir jalan sambil terus mempersoalkan amdal PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard. Bahkan demonstran mendesak Pemkab secepatnya memberhentikan pekerjaan PT tersebut.

Mereka menuding PT Dumas Tanjung Perak Shipyard tidak Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam proses Pembangunan Galangan Kapal di desa labuhan Kecamatan Sreseh. Di samping itu, Kwasa juga menilai saat izin Amdal PT. Dumas terjadi skandal izin yang dilakukan oleh beberapa pejabat terkait.

Tak hanya itu, menurut demonstran, warga di sekitar lokasi pengerjaan proyek meresahkan warga karena merusak ekonomi dan lahan yang menjadi sumber mata pencarian para nelayan di kawasan Kecamatan Sreseh Sampang.

Koordinator Lapangan (korlap) Aksi, Erfan Yulianto mengatakan pihaknya akan

segera memberhentikan pengerjaan proyek PT. Dumas tersebut jika memang dalam izin Amdal masih menyimpan permasalahan.

“Kami ingin bupati Sampang harus mengusir para investor nakal, apalagi masyarakat di bohongi karena PT. Dumas sudah berjanji untuk pertengahan bulan April semua akan diselsesaikan, nyatanya tidak,” terangnya usai melakukan orasinya, Kamis (25/4).

Ketika puluhan massa Kwasa memaksakan diri untuk menghadap Bupati Sampang A. Fannan Hasib, tetap saja mereka dihadapkan kepada kekecewaan, karena Bupati yang mereka cari tidak berada di tempat. Menurut informan di Pemkab, Bupati sedang menghadiri kegiatan sosial-

isasi di Pendopo Sampang.

“Kalau kita tidak akan ditemui oleh Bupati, kita akan melakukan aksi lebih besar lagi, terutama warga yang berada di Kecamatan Sreseh,” teriak jubir demonstran, Erfan, dengan lantang.

Ketika puluhan massa bergeser hendak menuju ke pendopo Sampang untuk bisa bertemu Bupati Sampang A. Fannan Hasib langsung, aparat kepolisian pun langsung memasang pagar betis pengamanan di depan pagar pendopo. Demonstran langsung dihadang di pertigaan ketika keluar dari kawasan Pemkab Sampang.

Menurut aparat kepolisian, para demonstran dihadang karena dalam izin disebut mereka hanya diperbolehkan

menyampaikan aspirasinya di lokasi Pemkab Sampang, tidak di tempat lain. Tak ayal tingkah penegak keamanan itu membuat sejumlah mahasiswa yang berdemonstrasi kecewa.

Sebagai pilihan demonstran pun langsung melakukan aksi blokir jalan, meski dalam waktu yang tak begitu lama.

Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Solehan melalui Kabag Ops polres Sampang, Imam Iriyanto mengatakan aparat kepolisian hanya bisa menoleransi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. “Karena izinnya hanya di Pemkab supaya tidak salah dan sesuai dengan aturan, makanya kita meminta untuk aspirasi di sini saja,” tukasnya di sela-sela pengamanan. (ryn/ msa/rah)

SAMPANG - Satuan Reserse Kriminal (satreskrim) Polres Sampang menangkap Mat Sehri (30), warga Dusun Sentol Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, pada hari Kamis (18/4) lalu, di Jalan Raya Kedinding Surabaya sekitar pukul 13.00 Wib, karena melakukan pencurian hewan sapi.

Tersangka mencuri sapi milik Khuiri alias Pak Toy (45), warga Dusun Dlengoh Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada Selasa (09/4) lalu, pukul 06.00 Wib di Desa Omben Kecamatan Omben Sampang. Korban membawa lari sapi milik korban setelah pencuri berhasil merusak kandang milik korban.

Tersangka melakukan tindak pencurian itu bersama rekannya, Sumar (33), warga Dusun Nanggar Desa Meteng Kecamatan Omben.

Tersangka melarikan diri setelah keduanya kepergok oleh warga sekitar saat menuntun sapi hasil curian tersebut.

Setelah Mat Sehri (30) tertangkap, polisi mengembangkan kasus tersebut ke-

pada tersangka lain yang ikut terlibat. Berdasarkan keterangan Mat Sehri, polisi kemudian memburu Sumar hingga akhirnya dia pun tertangkap aparat keamanan saat melakukan pencurian onderdil sepeda motor di wilayah kota Sampang.

Kapolres Sampang AKBP Solehan melalui Kasatreskrim Polres Sampang, AKP Jeni Al-Jauza mengatakan hingga saat ini berdasarkan proses penyelidikan yang telah dilakukan kepolisian, tersangka diduga baru dua, namun bukan tidak mungkin akan terus melebar. “Sementara tersangka yang kita ketahui masih dua, diperkiran tidak ada jaringan lainnya, kita tunggu proses penyelidikan lebih lanjut,” terangnya.

Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti satu ekor sapi, satu buah tali sapi, dan gembok warna putih yang sudah rusak bengkok saat dirinya melakukan tindak pencurian.

Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat dengan pasal 363 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. (ryn/msa/rah)

PENCURI SAPI: Satuan Reserse Kriminal (satreskrim) Polres Sampang menangkap pencuri sapi warga Dusun Sentol Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, pada hari Kamis (18/4) lalu,

ryan hariyanto/koran madura

PEJABAT NEGARA

TANGGAP BENCANA

Oknum Guru Nyabung Ayam Dilaporkan ke Bupati

Polres Dirikan Posko Bencana Banjir

SAMPANG - Oknum guru agama SDN Sreseh 3 dilaporkan kepada bupati Sampang oleh LSM Gerakan Peduli Sampang (Gerpas) karena guru tersebut sering menyabung ayam.

Dalam Surat laporan dengan nomer 17/Gerpas/ IV/2013 itu, Gerpas menuntut agar Bupati Sampang memindahtugaskan oknum guru agama tersebut ke tempat lain atau dibebastugaskan dari jabatannya.

Pengurus LSM Gerpas mendatangi kantor pemerintah kabupaten Sampang, Kamis (25/4). Mereka melaporkan atas perilaku salah satu guru agama SDN Sreseh tiga yang selama ini sering meresahkan warga Sreseh karena sering nyabung ayam.

Menurut Gerpas oknum guru agama tersebut adalah salah satu oknum PNS yang melanggar kedisiplinan. Lagi pula tindakannya yang sering nyabung ayam tidak sesuai dengan profesinya sebagai guru agama.

Ketua LSM Gerpas Jawahir mengatakan pihaknya membuat laporan berdasarkan informasi yang diterimanya dari masyarakat tentang adanya guru agama yang sering nyabung ayam. Warga sudah merasa resah dengan ulah oknum guru agama tersebut.

Menurut Jawahir, laporan warga itulah yang menggugah Gerpas melaporkan tindakan oknum guru tersebut kepada Bupati Sampang secara resmi karena mereka menganggap tindakan guru tersebut merusak citra pendidikan kabupaten

SAMPANG - Lantaran kawasan kota Sampang kerap diterjang banjir, polres Sampang akhirnya turun tangan dengan membuka posko banjir.

Menurut Wakapolres Sampang Kompol Alfian Nurizal, posko bencana banjir diadakan agar lebih sigap dalam menangani korban banjir bandang luapan sungai kali kemuning yang pernah menelan korban nyawa tersebut.

“Cuaca di wilayah Sampang Utara akhir-akhir ini semakin tidak menentu. Hampir setiap hari diguyur hujan dan kami

junaidi/koran madura

BEBERKAN BUKTI DOKUMENTASI: Ketua LSM Gerpas ketika membeberkan bukti dokumentasi kepada wartawan atas perilaku oknum guru agama yang sering nyabung ayam.

Sampang.

Gerpas berharap laporannya itu ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat sehingga menimbulkan efek jera kepada guru PNS dan tak menyabung ayam lagi.

“Saya sudah melaporkan hal ini kepada pemerintah kabupaten Sampang melalui surat resmi dengan tembusan kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang (BKD), dan Komisi D DPRD Sampang. Saya berharap ada

tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Sampang,” ungkapnya kepada Koran Madura.

Menurut Jawahir sanksi yang harus diberikan kepada oknum guru minimal harus dipindahtugaskan ke lingkungan lain agar kebiasaan nyabung ayam bisa hilang atau dibebastugaskan dari jabatannya karena perbuatannya itu tidak pantas dilakukan oleh pendidik apalagi sebagai guru agama.

Kalau anak didiknya

nanti melihat gurunya sering nyabung ayam, akan berdampak tidak baik bagi penerus bangsa dan akan terjadi seperti istilah guru kencing berdiri siswa kencing berlari. “Saya ingin oknum guru tersebut dipindah ke lingkungan lain atau dipecat,” ujarnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang, Andoyo Sudono melalui Kasubid Pembinaan, Bambang Maryono ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah menerima surat tembusan dari LSM Gerpas.

Maryono mengatakan pihaknya akan berkordinasi dengan inspektorat dan juga perlu koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Pendidikan.

“Setelah kami menerima surat tembusan dari LSM Gerpas, kami langsung koordinasi dengan pihak inspektorat dan kami juga akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Apabila kordinasi itu sudah dilakukan, maka kami akan melakukan pemanggilan terhadap oknum PNS tersebut,” tukasnya.

Menurutnya, BKD tidak akan bertindak ceroboh.

Pihaknya dalam menindaklanjuti laporan itu akan menyesuaikan dengan PP No 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan PNS yang mengurangi harkat dan martabat PNS serta dengan peraturan BKN (Badan Kepegawaian Negara) No 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanggilan Oknum PNS. (jun/ msa/rah)

harus ikut mengantisipasi dalam penanganan bencana banjir ini,” kata Alfian Nurizal, Kamis (25/4).

Alfian menjelaskan pembangunan posko itu akan dilangsungkan hingga cuaca di Sampang kembali normal. Dalam beberapa hari ke depan kabupaten Sampang di bagian utara diprediksikan masih akan datang hujan lebat. Hal itu yang membuat banjir justru semakin besar. “Posko ini tetap kami dirikan selama cuaca di Sampang masih tidak normal,” tandasnya.

Sekedar diketahui,

yang menjadi titik sasaran penanganan dini oleh Polres Sampang adalah wilayah kelurahan Dalpenang, karena di tempat ini bisa menjadi ukuran banjir akibat luapan kali kemuning. Jika di wilayah itu banjir sudah setinggi lutut hingga leher orang dewasa bisa diprediksikan akan datang banjir besar.

“Kalau di daerah Dalpenang sampai monumen air luapan sungai kali kemuning ini bisa memakan korban, inilah yang akan kita antisipasi agar tidak terjadi korban jiwa lagi,” ucapnya. (iam/msa/rah)

UJIAN NASIONAL

Pelajar Sakit Bisa Ikut UN Susulan SAMPANG – Ujian Nasional SMP / Sederajat sudah berakhir Kamis (25/4) kemaren. Dari 15.341 peserta yang seharusnya ikut ujian nasional di Kabupaten Sampang, terdapat sembilan pelajar di antaranya yang tidak bisa mengikuti UN karena sakit dan terhalang banjir.

Menanggapi kejadian itu, Kepala Disdik Sampang Sumadi melalui Kabid Kurikulum Abi Kusno menjelaskan agar pelajar yang tidak bisa mengikuti Ujian Nasional pada tanggal 22-25 April tidak

terlalu risau, karena Disdik dipastikan akan menyelenggarakan ujian nasional susulan di wilayah Sampang untuk mereka.

Kesembilan anak yang duduk di kelas akhir SMP bisa mengikuti UN susulan yang akan segera dilaksanakan sesuai jadwal.

“Jadi, untuk yang tidak masuk mengikuti ujian karena sakit akan mengikuti UN susulan,” jelasnya kepada Koran Madura, Kamis (25/4).

Menurut Abi Kusno, secara keseluruhan pelaksanaan UN untuk tingkat

SMP di Sampang sampai hari terakhir berjalan dengan lancer, meski ada diantaranya yang tidak bisa mengikutinya.

Ia juga berharap semua peserta pada tahun ini bisa lulus 100 persen dan bisa meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Mungkin dalam waktu dekat ini kami menjadwalkan UN susulan bagi peserta yang tidak mengikuti kemarin. Mengenai waktunya kapan, kami belum bisa memastikan,” tandasnya. (ryn/msa/rah)

8

BANGKALAN

JUMAT 26 APRIL 2013 NO.0105 | TAHUN II

ALIH FUNGSI LAHAN

Disperta Menginginkan Perda Perlindungan Lahan BANGKALAN - Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mengusulkan akan membuat Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pertanian ke DPRD. “Keberadaan Perda Perlindungan Lahan Pertanian ini sangat penting demi melindungi lahan-lahan pertanian yang produktif,” kata Kasubag Program pada Dinas Pertanian Dan Peternakan Bangkalan Moh Ridwan, Kamis.

Ia menjelaskan dengan adanya perda itu, maka lahan pertanian produktif yang ada di wilayah itu nantinya akan tetap terlindungi dan tidak akan beralih fungsi.

Selain itu, perda tersebut nantinya diharapkan agar petani bisa mengelola lahan pertanian dengan aman dan nyaman.

“Perda ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian alih fungsi lahan,” katanya.

Selain itu, kata dia, perda tersebut juga untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

“Gagasan membuat perda ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan,” kata Moh

Ridwan.

Landasan hukum lainnya, menurut dia, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Menurut dia, di Bangkalan kini luas lahan pertanian yang ada mencapai 126.182,4 hektare. Rincian lahan sawah 29.540,4 hektare dan lahan kering 96.642 hektare.

Akan tetapi, luas lahan itu sebagian telah mengalami alih fungsi, yakni pada lahan sawah seluas 109 hektare menjadi lahan pekarangan dan sebanyak 112 hektare berubah menjadi jalan raya yakni di sekitar akses jembatan Suramadu.

Perubahan aih fungsi lahan juga terjadi pada sawah tadah hujan menjadi perumahan seluas 121 hektare, dan sawah teknis menjadi perumahan seluas 20 hektare.

“Jika kita memiliki perda yang mengatur atau memperketat tentang alih fungsi lahan, maka minimal nantinya perubahan alih fungsi lahan itu bisa diperketat, khusus pada lahan-lahan produktif,” katanya.

Sebab menurut dia, jika banyak lahan produktif beralih fungsi, maka hal bisa berpotensi mengancam kerawanan pangan di Kabupaten Bangkalan.(ant/rah)

MEMERIKSA: Kepolisian Polres Bangkalan memeriksa SPBU Junok terkait masalah kelangkaan solar di Bangkalan yang terus berlangsung lama, Kamis (25/4) kemarin. ori/koranmadura

BBM

Polisi Antisipasi Penimbunan Solar BANGKALAN - Untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kepolisian polres Bangkalan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU yang ada di Bangkalan, di antaranya di SPBU Junok.

Inspeksi dilakukan terkait langkanya pasokan solar di sejumlah SPBU yang ada di Bangkalan.

Pertama kali polisi memeriksa SPBU Junok yang berada di jalan Pemuda Kaffa. Sebab, di SPBU tersebut tertulis pengumuman yang memberitahukan bahwa persediaan solar habis.

Dengan memakai alat deteksi polisi langsung melakukan pemeriksaan pada bunker penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Alhasil, bunker SPBU memang tak terisi solar.

“Kami memeriksa SPBU yang memasang plang pemberitahuan solar habis. Selain itu SPBU di sini kerap menimbulkan kemacetan, karena antrean kendaraan yang akan mengisi solar,” kata Kasat Shabara Polres Bangkalan, AKP Sunarto, kemarin (25/4).

Pihaknya memastikan kondisi SPBU yang bersangkutan benar-benar telah kehabisan solar. Kepolisian juga mengimbau pihak pengelola untuk tidak melayani pembelian solar menggunakan jerigen. Upaya itu sebagai langkah menekan terjadinya penimbunan solar.

“Kita sidak ke tempat ini untuk memastikan apa benar solar habis, kita buka bunker tempat penyimpanan solar ternyata me-

mang kosong,” ungkapnya.

Pantauan Koran Madura, meski solar di SPBU sudah kosong, tetapi sejumlah truk dan roda empat tetap antre di SPBU Junok.

Para sopir kendaraan yang menggunakan BBM jenis solar merasa terganggu dengan kondisi tersebut.

Mereka harus antre dua hingga tiga kali setiap hari, agar bisa bekerja mengangkut barang.

Saat dikonfirmasi Pengelola SPBU Junok Djumadin membenarkan telatnya pengiriman BBM jenis solar. Keterlambatan pengiriman terjadi sejak satu minggu yang lalu. Sebab ada pengurangan jatah pasokan BBM. Menurutnya, setiap hari pertamina biasanya melakukan pengiriman solar sebanyak 16 ribu liter, namun kini hanya 8 ribu liter perharinya.

“Ya memang banyak kendaraan truk dan mobil bermesin diesel yang terlibat antrean. Mereka menunggu truk tangki pengangkut solar,” terangnya.

Selain itu, dengan adanya pengurangan jatah tersebut, pihaknya mengantisipasi dengan membatasi pembelian BBM jenis solar ini. Setiap kendaraan pemakai bahan solar dijatah Rp 200 ribu untuk sekali isi tangki.

“Jadi, kurangnya jatah tersebut otomatis berpengaruh terhadap kendaraan yang memakai bahan bakar jenis solar. Kebijakan itu dilakukan agar kendaraan sama-sama mendapatkan solar,” ungkap pensiunan anggota kepolisian Polres Bangkalan tersebut. (ori/ rah)

HEARING: Kepala Bapemas bersama Camat Kokop, Camat Tanah Merah, dan Camat Blega saat hearing dengan Komisi A DPRD Bangkalan, Kamis (25/4) kemarin.

doni heriyanto/koran madura

Bapemas - Camat Bisa Diberhentikan BANGKALAN - Tuntutan Puluhan masyarakat Desa Rong Durin Kecamatan Tanah Merah dan Masyarakat Desa Kampao Kecamatan Blega Kabupaten dan Desa Durjan Kecamatan Kokop Bangkalan beberapa waktu lalu untuk mempercepat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, berujung dengan pemanggilan pihak-pihak terkait oleh Komisi A DPRD setempat, kemarin (25/4).

Pihak-pihak yang dipanggil oleh Komisi A DPRD Bangkalan yang membidangi hukum dan pemerintahan di antaranya Kepala Bapemas, Pemdes, Camat, Pejabat Sementara (Pjs), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersangkutan.

Pemanggilan yang dilakukan bertujuan untuk dimintai keterangan maupun penjelasan mengenai belum terlaksananya pemilihan kepala desa sampai saat ini di kedua desa tersebut. Padahal, berdasarkan surat edaran Bupati tanggal 23 Januari 2013 merekomendasikan kepada seluruh desa yang belum memiliki kepala desa definitif untuk segera melaksanakan pilkades.

Kepala Bapemas dan Pemdes Roosli Hariono saat hearing mengatakan bahwa pihaknya pada tanggal 23 Januari telah membuka untuk pelaksanaan pilkades. Pihaknya telah men-

girimkan surat kepada seluruh Camat untuk membentuk BPD yang baru karena hampir keseluruhan masa jabatan BPD lama telah berakhir pada Bulan Februari 2013.

Dalam pembentukan BPD yang baru, Camat diminta untuk memfasilitasi dan disarankan agar mengambil langkah secara hati-hati. Sebab, disinyalir dalam pembentukan BPD cenderung didominasi dan dikoptasi oleh orang-orang terdekat Pjs. “Kami telah mengirimkan surat kepada Camat yang bersangkutan. BPD yang telah masa jabatannya berakhir agar segera dibentuk BPD yang baru. Kemudian, dalam pembentukannya harus benar-benar orang netral. Oleh sebab itu, dalam mengambil langkah harus hati-hati agar anggota BPD tidak didominasi oleh orang-orang terdekat Pjs desa stempat,” terangnya.

Jika sampai saat ini BPD

yang baru belum terbentuk, lanjut Roosli, konsekuensinya dapat dijatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa sebuah teguran dan sanksi adminitrasi dan pemecatan. Diakui sampai saat ini pihaknya belum menerima satu pun laporan dari tiap desa pembentukan BPD baru sudah terbentuk ataukah belum.

Menurut laporan dari ketiga Camat yang hadir diketahui pokok permasalahan memang terletak pada pembentukan BPD. Sebab, pada proses pembentukan sangat sulit karena tidak ada kesamaan persepsi di kalangan BPD dan PJs. Tidak adanya kesamaan persepsi itu menjadi penyebab pilkades di dua desa tersebut belum terlaksana hingga saat ini.

Ada kecenderungan salah satu pihak untuk menguasai keanggotaan BPD. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan konflik terutama bila keanggotaan BPD tidak dipilih secara selektif. Untuk itulah pendekatan secara persuasif menjadi penting agar BPD terbentuk sesuai keinginan masyarakat dan pilkades cepat terlaksana di dua desa tersebut.

Menanggapi laporan dari Bapemas dan ketiga camat yang disampaikan saat hearing, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan mengatakan permasalahan tersebut harus

SOSIAL KEMASYARAKATAN

segera terpecahkan dengan solusi yang tepat agar tidak terjadi stagnasi di pemerintahan desa.

Ia menyayangkan sikap dari para camat yang seolaholah tidak tahu menahu dengan permasalahan yang ada.

Seharusnya sejak surat edaran Bupati diterbitkan tahapantahapan untuk melangsungkan pilkades sudah dapat terselesaikan. Realita seperti ini adalah indikasi kegagalan pihak-pihak terkait.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan waktu selama 3 bulan Kepada Bapemas beserta pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan permasalahan pembentukan BPD. Karena, terbentuknya BPD yang baru merupakan pintu masuk bagi pelaksanaan pilkades secepat mungkin.

“Permasalahan ini adalah permasalahan klasik yang sampai saat ini terus bergulir tanpa menemukan solusi yang tepat. Oleh karenanya, segeralah lakukan langkahlangkah sesuai dengan regulasi agar harapan masyarakat segera terwujudkan,” katanya.

Politisi PKB ini mengatakan, jika dalam jangka waktu tiga bulan, camat setempat belum bisa mengatasi permasalahan pilkades dan BPD yang baru belum terbentuk, pihaknya akan merekomen-

dasikan kepada Bupati agar Kepala Bapemas dan Camat yang bersangkutan diganti atau bahkan dipecat.

Lambannya Bapemas dan Camat menyelesaikan permasalahan tak bisa ditolerir dan memalukan. Orang akan menilai camat dan Bepemas tidak bisa menyelesaikan permasalahan.

“Kami meminta untuk semua tahapan agar diselenggarakan secara transparan dan melibatkan semua elemen termasuk tiga unsur masyarakat ,yaitu kepala desa atau Pjs dan tokoh agama serta tokoh masyarakat kaum blateran,” ujarnya.

Selain itu, anggota komisi A Mujiburrahman menuturkan semestinya permasalahan seperti ini tidak perlu terjadi sampai berlarut-larut. Permasalahan akan cepat teratasi apabila pihak-pihak terkait bekerja secara intens. Kondisi seperti ini akan terus berlanjut jika penangannya lamban, maka proses demokrasi akan tehambat.

“Proses demokratisasi di tingkat desa jangan sampai terhambat oleh permasalahan yang semestinya dapat diatasi jika ditangani secara serius.

Maka dari itu pihak Bapemas dan camat serta pihak-pihak lainnya harus tegas dalam mengambil sikap,” tegasnya. (dn/rah)

IDENTITAS WARGA

DPRD Minta Pemkab Pulihkan Kampung Narkoba

Realisasi E-KTP Baru 60,61 Persen

BANGKALAN - Pasca dilakukan penggrebekan kampung sabu oleh aparat kepolisian di Dusun Tapel, Desa Parseh, Kecamatan Socah beberapa waktu lalu, Komisi A DPRD Bangkalan menyatakan pemulihan kampung tersebut menjadi tanggungjawab Pemkab Bangkalan. ”Pemkab harus turun tangan dan jangan hanya berpangkutangan serta menutup mata. Mengambil langkah konkrit menjadi kewajiban untuk menemukan solusi alternatif. Karena peredaran sabu di sana sudah menjadi mata pencaharian,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Syafiudin Asmoro, Kamis (25/4).

Menurutnya, apa yang terjadi di desa tersebut bukan hanya masalah hukum saja.

Namun juga mengandung permasalahan sosial, yang menjadikan barang haram itu sebagai mata pencaharian.

Pemkab harus secara intens memberikan sosialisasi akan bahaya bagi pengguna narkoba, terutama bagi generasi muda.

Pemkab juga hendaknya

BANGKALAN - Proses rekam data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) di Kabupaten Bangkalan hingga saat ini masih terealisasi 60.61 persen. Presentase jumlah tersebut diambil dari jumlah wajib KTP sebanyak 822,635 jiwa.

“Kalau yang wajib KTP sebanyak 822,635 jiwa, terealisasi rekaman sekitar 498,590.

Sehingga ada sisa sebanyak 324.045 jiwa,” terang Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Bangkalan, M. Musleh melalui Kabid Administrasi Kependudukan, Djayus Sayuti, kemarin (25/4).

Djayus menjelaskan, hingga saat ini jumlah e-KTP yang tercetak sebanyak 457,315 keping atau 91,72 persen. Kartu yang tersisa atau yang belum tercetak sebanyak 41,275 keping. Selain itu, pihaknya juga menemukan e-KTP yang sudah tercetak dari pu-

bertanggungjawab menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengatasi masalah tersebut.

Karena mereka tidak memiliki kegiatan lain yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan seharihari.

“Menyediakan lapangan pekerjaan baru. Saya kira mereka terpaksa melakukan itu karena memang tidak mempunyai kegiatan lain yang menghasilkan,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyempatkan diri memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran kepolisian atas penggerebekan itu.

Sebab, selama dirinya menjadi anggota legislatif selama 10 tahun, baru kali ini ada Polres setempat berani malakukan tindakan berupa penangkapan besar-besaran terhadap para pengguna narkoba. ”Selama saya jadi anggota dewan, baru kali ini Polres masuk ke daerah itu. Ini adalah momen untuk memperbaiki keberadaan kampung itu,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro mengatakan pihaknya

menyadari keterbatasan kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba di kampung itu, karena tindakan represif dari pihak kepolisian belum cukup untuk menyelesaikan masalah di kampong narkoba itu. ”Langkah penanganan pasca penggerebekan harus melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat, termasuk kalangan dewan sendiri. Seperti penanganan bilik-bilik sabu dan upaya penanganan sosial ekonominya juga. Karena sudah menjadi mata pencaharian. Itu tergantung Pemerintah,” ujarnya.

Ia berharap, pengungkapan jaringan narkoba tidak hanya sebatas penggrebekan saja. Namun pihak-pihak lain bisa duduk bersama untuk mendukung Bangkalan bebas dari narkoba. ”Dari 14 warga yang terjaring saat penggrebekan di Kampung Tapel, Desa Parseh, empat di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Sisanya sudah kami pulangkan karena belum terbukti sebagai pelaku narkoba,” ungkap Endar.(dn/ rah)

sat dalam kondisi rusak.

Jumlahnya sebanyak 168 keping. Oleh karena itu, pihaknya mengirimkan ulang ke pusat untuk dicetak ulang.

“Untuk e-KTP yang sudah didistribusikan ke masing-masing pemilik sebanyak 274,114 keping atau mencapai 59.94 persen,” kata Djayus.

Menurutnya, rata-rata warga Bangkalan yang belum memproses rekam data merupakan warga berasal dari pedesaan.

Mereka belum mengetahui pentingnya memiliki e-KTP. Dari 18 kecamatan yang ada di Bangkalan, masyarakat yang paling banyak belum memproses rekam data yakni warga Kecamatan Geger, Galis, dan Kokop.

“Kami mengimbau kepada masyarakat yang belum memproses rekam data agar segera mengurus. Sebab, e-KTP nantinya bakal menjadi kartu identitas multi fungsi,” ucapnya. (ori/ rah)

SURAMADU

Eksekutor Pembunuhan Enggan Mengakui Kesalahan BANGKALAN – Kamis (35/4), Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan kembali menggelar sidang pembunuhan terhadap Mustofa (20), warga Dusun Jakan, Desa Parseh, Kecamatan Socah.

Sidang kali ini dengan agenda mengkronfrontir antara bantahan Basuni 29, warga Kecamatan Burneh, yang diduga menjadi eksekutor pembunuhan dengan kesaksian Moh. Jakil (35), warga Kampung Injing-Injing Kecamatan Kota Bangkalan sebagai perantara pembunuhan.

Dalam persidangan sebelumnya (22/4) yang sempat diwarnai kericuhan, Basuni menyangkal kesaksian yang diberikan oleh Moh. Jakil. Bahkan, Basuni menuding Jakil sebagai otak pembunuhan yang dilakukan pada Jumat (23/11/2012) terhadap diri Mustofa.

Pernyataan yang disampaikan oleh Basuni kembali dibantah oleh Jakil dalam persidangan yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian dengan senjata lengkap itu.

“Saya tidak pernah mendukung apalagi menjadi otak

9

JUMAT 26 APRIL 2013 NO.0105 | TAHUN II

pelaku pembunuhan terhadap korban. Justru saat Hj. Khotijah meminta jalan pintas untuk membunuh korban, saya suruh Hj. Khotijah langsung berbicara ke Basuni. Jadi, saya tidak ikut-ikut dalam pembunuhan itu. Sebab, saya hanya perantara mengenalkan Basuni untuk mencari dukun saja, ’’ kata Jakil di depan majelis hakim, kemarin (25/4).

Jika dirinya yang dituduh menjadi otak pelaku pembunuhan, sambung Jakil, seharusnya ia yang membayar uang 60 juta ke Basuni sebagai imbalan atas terbunuhnya korban. Namun, semua yang membayar uang itu adalah Hj. Khatijah yang diantarkan oleh H. Rasul kepada dirinya untuk diberikan kepada Basuni.

“Kalau memang saya yang merencanakan pembunuhan seharusnya saya yang membayar Basuni. Tapi yang

membayar itu kan Hj. Khitijah yang memang meminta untuk menghabisi nyawa korban. Dan, saya tidak pernah ada kepentingan dan masalah dengan korban. Memang saya yang mengantarkan uang itu ke Basuni atas pemintaan H. Rasul yang disuruh oleh Hj. Khatijah,” imbuhnya.

Kesakasian dari Jakil yang lugas dan mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan Berita Acara Pemerikasaan saat penyidikan, lagi-lagi dibantah oleh Basuni dan H. Rasul serta Hj. Khatijah. Ketiganya menganggap kesaksian yang diberikan oleh Jakil semuanya bohong. “Itu tidak benar, Pak Hakim. Semua itu bohong,” kata H. Rasul.

Melihat ketiganya berkelit atas kesaksian Jakil, membuat keluarga korban yang sudah memenuhi ruang persidangan emosi. Karena Basuni dan H. Rasul serta Hj. Khatijah dinilai berkelit tidak mengakui fakta yang sebenarnya sesuai dengan kesaksian yang diberikan Jakil. Suasana persidangan mulai ramai dan kurang kondusif. Hakim terpaksa menun-

da persidangan karena belum menemukan titik temu antara kesaksian Jakil dengan Basuni.

Namun, hakim bisa menilai kesaksian yang diberikan oleh Jakil dan Basuni.

“Baik, kami sudah bisa membaca dan menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi, kami tunda persidangan sampai hari Senin (29/4),” kata salah satu Majelis Hakim.

Sementara itu, Ismail, salah satu kerabat korban yang ikut serta dalam menyaksikan jalannya persidangan mengatakan sangat kecewa dengan Basuni dan H. Rasul serta Hj. Khatijah yang menyangkal semua kesaksian yang diberikan oleh Jakil. Padahal, menurutnya fakta sudah jelas yang tertuang dalam BAP mengenai kejadian mulai dari awal hingga terjadinya pembunuhan.

“Sangat kecewa dengan ketiga terdakwa itu, kenapa mesti berbohong dengan menyangkal kesaksian Jakil, padahal semua sudah Jelas. Kami minta kepada hakim untuk menghukum terdakwa seberat-beratnya bahkan seumur hidup,” tandasnya.(dn/rah)

PILKADA JATIM

Khofifah Dinilai Kuat Jika Menggandeng Tokoh PDIP SURABAYA - Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dinilai akan memiliki dukungan besar jika bergandengan bersama tokoh dari PDI Perjuangan dalam Pilkada Jatim, 29 Agustus 2013.

“Kalau Khofifah maju bersama tokoh PDI Perjuangan, akan menjadi pesaing berat dari bakal pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa),” ujar Direktur Sosial Politik Lembaga Survei “Proximity” Achmad Hasan Ubaid di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, Khofifah yang notabene Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) masih memiliki basis massa kuat, khususnya dari peran Muslimat. Apalagi, kata dia, Muslimat merupakan representasi kaum perempuan untuk memilih calon gubernur perempuan.

Lebih lanjut Hasan mengatakan bahwa dukungan dari tokoh PDI Perjuangan mewakili kaum nasionalis dinilai akan mampu mewakili dukungan dari masyarakat, khususnya dari kalangan nonreligius.

“Gabungan atau duet nasionalis dan religius akan

membuat pasangan ‘Karsa’ memperoleh lawan yang berat, seperti halnya pada Pilkada Jatim 2008. Berbeda jika gandengan Khofifah juga berasal dari religius, yang tentunya akan berpengaruh kurang maksimal,” katanya.

Hasan Ubaid mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan memiliki stabilitas perolehan suara yang relatif stabil, terbukti dengan hasil Pemilu 2009 yang menempatkan partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut meraih suara

signifikan.

Sementara itu, di lain sisi, tak kunjung adanya deklarasi pasangan lain yang diusung oleh partai politik dalam pilkada mendatang sangat menguntungkan pasangan “Karsa”. Keterpilihan pasangan yang diusung mayoritas partai politik besar ini menjadi sangat besar.

“Kami sudah melakukan survei dan hasilnya popularitas serta elektabilitas pasangan ‘Karsa’ selalu lebih di atas 50 persen. Ini menandakan belum ada yang menandingi popularitas dan elektabilitasnya,” kata dia.

Namun, hasil survei yang dilakukan “Proximity” tersebut, lanjut dia, dinilainya belum teruji.

Masalahnya, hingga Kamis (25/4) belum ada satu pun pasangan cagub-cawagub kuat yang mendeklarasikan diri.

Meskipun pasangan jalur perseorangan Eggi SudjanaMuhammad Sihat sudah mendeklarasikan diri, Hasan melihat keberadaan pasangan jalur perseorangan tersebut dinilai belum berpengaruh untuk mengganggu popularitas dan elektabilitas “Karsa”. (ant/mk)

KEBUN BINATANG

11 Telur Komodo Menetas di KBS

doni heriyanto/koran madura

DIKONFRONTIR: Basuni, Hj Khatijah, dan H. Rasul saat dikonfrontir dengan Moh. Jakil saat persidangan kesaksian di PN Bangkalan, Kamis (25/4) kemarin.

AKADEMIKA

Toni mengatakan jumlah komodo di KBS cukup besar dan tidak sebanding dengan kandang yang ada sehingga solusinya pihak KBS akan memindahkannya ke kebun binatang lainnya.

“Surat pemindahan satwa dari Kementerian Kehutanan akan dikeluarkan,” katanya.

Dengan adanya pemindahan tersebut, kata dia, secara konservasi satwanya akan lebih sehat karena satwa tidak berdesak-desakan dalam satu kandang yang sempit.

“Ada 35 ekor komodo yang akan dipindahkan sedangkan sisanya termasuk komodo yang melahirkan akan tetap di KBS,” katanya.

Sementara itu, salah satu pengamat satwa Singky Soewadji mengatakan kelahiran satwa komodo di KBS bukan

suatu prestasi tapi menjadi permasalahan baru.

“KBS bukan penakaran satwa. Tapi kalau penakaran banyak bertelur itu dinamakan berhasil,” katanya.

Banyaknya satwa yang ada, kata dia, tidak sebanding dengan jumlah kandang yang ada. “Tantunya ini akan makan tempat. Sekarang ini di KBS over populasi,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, biaya untuk makan komodo berupa daging sulit didapatkan, selain itu harga daging juga mahal. Dengan demikian jika semakin banyak satwa, maka biayanya juga harus besar.

“Kalau mau dipindah ke kebun binatang harus ada nilau plusnya. Komodo kan masuk aset jadi perlu pertimbangan yang matang,” katanya. (ant/mk)

UJIAN NASIONAL

Mahasiswa Petra Ciptakan Teh Antioksidan Kulit Manggis SURABAYA - Lima mahasiswa Universitas Kristen Petra (UKP) Surabaya menciptakan teh dari kulit manggis yang mereka sebut “Dant Tea” dengan manfaat sebagai antioksidan yang dapat mencegah kanker, kolesterol, diabetes, dan proses penuaan.

“Saya semula sebenarnya tidak mengenal buah manggis. Saya sering minum teh di restoran pinggir jalan yang umumnya manis dan berpengawet, karena itu banyak kasus diabetes dalam usia muda,” kata anggota tim mahasiswa UKP, Anthomi Wibisono Limanto, di kampus setempat, Kamis.

Ditemui saat mengikuti “Petra Green Bazzar” untuk memeriahkan “open house” UKP bertajuk “Petra Parade 2013”, ia menceritakan ide untuk menciptakan minuman yang mengedukasi masyarakat itu akhirnya dapat terwujud saat ada lomba dari Bank Mandiri.

“Lomba ‘Business Plan’ itu diselenggarakan Bank Mandiri pada Oktober 2012, lalu saya mengajak empat rekan untuk mengimplementasikan ide minuman yang mengedukasi masyarakat hingga akhirnya berkembang menciptakan teh dari kulit manggis,” katanya.

Mahasiswa FE UKP itu menjelaskan teh dari kulit manggis dibuat dalam empat rasa, yakni original (murni manggis) dan tiga rasa campu-

SURABAYA - Sebanyak 10 telur komodo menetas di Kebun Binatang Surabaya (KBS) sehingga jumlah total komodo yang ada saat ini sebanyak 72 ekor.

“Sejak kemarin (24/4) hingga saat ini sudah ada 10 dari 11 telur komodo yang menetas. Satu telur gagal menetas karena embrionya tidak ada,” kata Ketua Harian Tim Pengelolaan Sementara (TPS) KBS Toni Semampau kepada Antara di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, dengan menetasnya telur komodo ini menunjukkan tingkat mortalitas atau kematian satwa di KBS satwa menurun, meskipun jumlah untuk satwa komodo menjadi banyak.

Dengan demikian, lanjut dia, saat ini koleksi satwa komodo di KBS berjumlah sekitar 72 ekor.

ran (manggis dicampur stroberi, anggur, dan buah naga) dengan takaran 1:2 (satu liter rasa campuran dengan dua liter teh manggis).

“Hasilnya di luar dugaan, kerja sama kami untuk menciptakan teh dari kulit manggis itu akhirnya memenangkan lomba yang diumumkan pada Maret lalu. Kami juga senang karena mendapat dukungan dana implementasi dari Bank Mandiri,” katanya.

Didampingi empat rekannya yakni Handry S (FE), Randy (FE), Rendy (FE), dan Audrey Angelina (FSD/Fakultas Seni Desain), ia mengatakan dana implementasi selama setahun dengan bimbingan dosen UKP itu bertujuan untuk menjadikan wirausaha muda agar bisa “eksis”.

“Kami memilih manggis karena buah itu bersifat antioksidan yang cukup baik untuk kesehatan. Karena itu kami mencantumkan motto ‘fresh and fun’. Bahkan tiga rasa campurannya juga bersifat antioksidan,” katanya.

Tentang cara membuatnya, ia mengatakan buah manggis diambil kulit bagian dalam yang berwarna merah, lalu dikeringkan dan dimasukkan ke dalam air mendidih dengan suhu ideal 80-100 derajat celsius.

“Dalam waktu 10-15 menit, air mendidih itu menjadi teh, lalu didinginkan selama

setengah hari, maka teh dari kulit manggis yang original pun jadi. Untuk rasa campuran, buah stoberi, anggur, dan buah naga dipotong dalam ukuran kecil,” katanya.

Untuk anggur, katanya, perlu dibuang biji-nya terlebih dulu tapi kulitnya dibiarkan, kemudian buah naga tanpa kulit, dan stroberi tanpa dipilahpilah kulit atau biji-nya. Ketiga buah untuk rasa campuran itu dipotong dalam ukuran kecil, lalu “diblender”.

“Takaran manggis dan buah campuran dalam jumlah 400 gram itu dimasuki air sebanyak 5-10 liter. Cara penyajiannya juga bisa panas (tanpa gula), standar (dengan gula batu), dan dingin (dengan gula manis),” katanya.

“Petra Green Bazaar” yang merupakan persembahan bagi warga Siwalankerto di sekitar kampus itu dimeriahkan dengan anjungan teh “Dant Tea” dari inovasi mahasiswa dan penjualan 1.000 paket sembako dengan separuh harga yang dikemas dengan tas ramah lingkungan.

Selain “bazaar” itu, “Petra Parade 2013” di kampus setempat pada 23-26 April itu juga dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan, di antaranya “Branded Schooling Experience” (BSE), Petra Olympiad, Petra Parade Festival, dan Petra Gallery. (ant/mk)

Sistem UN SMP / Sederajat Terus Ditolak BANGKALAN – Sistem pelaksanaan Ujian Nasional dengan paket mencapai 20 secara berkode menuai protesan berbagai pihak. Kali ini sebagian besar kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Bangkalan mengaku kurang setuju dengan sistem ujian nasional tersebut, karena hanya membuat siswa khawatir dan terbebani secara psikologis, bahkan di daerah lain sampai ada yang masuk RSJ. Selain itu, siswa ditarget dengan nilai rata-rata yang sama dalam setiap ujian.

Apalagi ditambah dengan banyaknya varian soal yang berbeda. Hingga sangat membingungkan para peserta UN. ”Saya sebenarnya kurang setuju dengan adanya ujian nasional pada Sekolah Dasar dan menengah pertama. Apalagi targetnya dengan predikat lulus,” terang Kepala SMP Ibnu Kholil Bangkalan, Hasan.

Menurutnya, siswa SD dan SMP masih berpikir dengan pola konkrit. Sementara dalam pelaksanaan UN disadari atau tidak hanya mengukur pola kognitif. Akhirnya, pola pembelajarannya beralih ke model bimbingan belajar.

Sebab, fokusnya hanya terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan kisi-kisi soal.

Seharusnya, kata Hasan, pada pola berpikir yang seperti itu, siswa hanya diwajibkan tamat belajar. Jika dipaksakan otomatis akan membuat beban pada siswa. Justru itu bertolak belakang dalam praktek sehari-

ori/koranmadura

KHUSYUK: Sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedang khusyuk mengikuti Ujian Nasional mulai tanggal 22-25 April 2013. hari. Siswa cenderung diajarkan dengan pola pembelajaran langsung. Tetapi pengukurannya lebih banyak didasarkan dengan Ujian Nasional. ”Meski 40 persen nilai yang diambil dari pembelajaran sekolah, tetap saja 60 persen mengacu pada penilaian UN tersebut,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sebenarnya UN sangat pantas jika hanya dilakukan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebab, siswa memang cenderung berpikir kritis. Sudah bisa membedakan bentuk soal yang diberikan. Terlebih itu benar-benar mengasah

kemampuan yang didapat selama wajib belajar 9 tahun.

Hal senada juga disampaikan kepala SMPN 1 Socah, Heru Ali Wardhana. Menurutnya, target UN cukup memberatkan kepada siswa, termasuk guru yang mengajarkan mata pelajaran selama ini. Kesulitan bagi guru yakni pencapaian target rata-rata yang diinginkan Dinas Pendidikan. ”Memang tak jadi persoalan bagi siswa yang berpikirnya diatas rata-rata. Sebab, indikator kisi-kisi soal sudah mengarah pada jawaban,” katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepala SMPN 2 Kamal, Machsusiah juga berpendapat

seharusnya indikator kelulusan bagi siswa bukan UN. Yang penting siswa tamat menempuh pendidikan sekolah, itu sudah cukup bagus. ”Aneh juga kalau dalam pembelajaran selama tiga tahun, penilaian kelulusan terbesarnya dari hasil UN selama 4 hari,” ungkapnya.

Dirinya berpendapat, jika bisa dilakukan ujian pada tingkat SMP yang sifatnya otonomi daerah. Selain efisien menghemat waktu, juga anggarannya lebih minim. ”Saya rasa cukup dengan ujian daerah. Biayanya lebih hemat,” ujarnya. (ori/rah)

10

LINTAS JATIM

JUMAT 26 APRIL 2013 NO.0105 | TAHUN II

WW Anggap Gubernur Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pelengseran WW Belum Mendapat Restu Dua Pimpinan Dewan SURABAYA- Pasca dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim yang melengserkan Wishnu Wardana (WW) dari Ketua DPRD Surabaya malah berbuntut panjang. Selain menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, WW juga menggugat lima pihak yang dinilainya telah melakukan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Pihak-pihak yang digugat WW melalui PN Surabaya yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jatim, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Surabaya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan DPRD Kota Surabaya. Sidang gugatan perdananya tersebut bakal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (30/4) depan “Kami menggugat pihakpihak itu karena mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan di keluarkannya SK PAW (Pergantian Antar Waktu) bagi klien kami Pak Wishnu,” ujar kuasa hukum WW, Andry Er-

mawan saat dikonfirmasi, Kamis (25/4).

Gugatan tersebut diajukan lantaran pihak-pihak tersebut dituding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membuat WW akhirnya dipecat dan dilengserkan dari Ketua DPRD Surabaya. “Dasar kami adalah perbuatan melawan hukum karena hasil keputusan majelis tinggi Partai Demokrat yang tidak sesuai aturan yang berlaku,” ungkap dia.

Andry mengaku, pihaknya menuntut agar majelis hakim PN Surabaya menyatakan agar pihak-pihak tersebut bersalah dan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan dikeluarkan-

nya SK tersebut. “Selain itu kami juga menuntut agar majelis hakim yang menyidangkan gugatan itu nanti bisa memerintahkan agar SK pemecatan Pak Wishnu dibatalkan. Kami juga meminta agar majelis hakim memerintahkan pihak-pihak yang tergugat itu patuh dan tunduk atas hukum,” tegas dia.

Majelis hakim di PTUN telah menyatakan siap untuk menyidangkan gugatan ini.

Sidang perdana gugatan WW ke PTUN Surabaya bakal digelar pada Senin (29/4) pekan depan.

Tempuh Segala Cara Polemik di tubuh internal DPRD Kota Surabaya yang terus berkepanjangan dan belum ada kejelasan penyelesaiannya, terkait pergantian ketua dewan, membuat lembaga parlemen Surabaya ini diprediksi masih akan lumpuh sampai beberapa bulan ke depan. Padahal, Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah mengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Wishnu Ward-

hana (WW) sebagai Ketua DPRD Surabaya.

Hal ini beralasan, mengingat keputusan Rapat Badan Musyawarah pada Rabu (24/4) kemarin masih mengganrtung. Karena, rapat Banmus yang mengagendakan Sidang Paripurna peresmian pelengseran WW hasil kepurusannya belum ditandatangani oleh unsur pimpinan dewan yang lain, yakni Wisnu Sakti Buana (WSB) dari Fraksi PDIP dan Ahmad Suyanto dari Fraksi PKS. Saat ini WSB berada di Singapura karena harus mengantarkan Ibunya berobat dan cuci darah disana, sedangkan Ahmad Suyanto sampai sekarang belum diketahui dimana rimbanya.

Menyikapi persoalan tersebut, para anggota Banmus berencana untuk mengirim utusan ke Singapura untuk menemui Wakil Ketua DPRD, WSB, untuk meminta tanda tangan undangan Sidang Paripurna.

Hal ini diungkapkan salah satu Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Golkar, Erik

PSIR IMBANGI AREMA

Reginal Tahalele. Dirinya mengatakan, jika sampai hari Jumat (26/4) WSB belum kembali ke Surabaya, pihaknya akan mengambil langkah dengan mengirim utusan dari salah satu anggota DPRD Surabaya untuk menemui WSB di Singapura.

“Dengan di tanda tanganinya surat undangan tersebut oleh Pak WSB, maka hari Senin (29/4) besok, bisa langsung digelar Paripurna,” ungkap dia, Kamis (25/4).

Dirinya menjelaskan, jika rencana mengirim utusan anggota DPRD Surabaya ke Singapura menemui WSB yang sedang mendampingi Ibundanya yang sakit saat ini, masih dalam tahap pembahasan perwakilan fraksi-fraksi DPRD Surabaya. Mengingat, pemberangkatan utusan tersebut akan dibiayai secara urunan olah anggota DPRD Surabaya.

“Jadi, langkah mengutus satu orang anggota DPRD menyusul Pak WSB merupakan salah satu solusi, dan hari ini rencana itu masih dimatangkan,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono, punya solusi yang berbeda untuk menyikapi persoalan yang sedang melumpuhkan gedung wakil rakyat di jalan Yos Sudarso, Surabaya. Dirinya mengatakan, jika para anggota dewan bisa meminjam Musyafak Rouf dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Porong, Sidoarjo, untuk memimpin Sidang Paripurna DPRD Surabaya yang mengagendakan pengesahan SK Gubernur Jatim tentang PAW WW.

Kami menggugat pihak-pihak itu karena mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan di keluarkannya SK PAW bagi klien kami Pak Wishnu.

Andry Ermawan Kuasa Hukum WW

Hal ini berdasar, karena sampai saat ini Musyafak Rouf masih sah sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya. Menurutnya, solusi ini merupakan langkah terbaik setelah dua pimpinan DPRD Sura-

baya tidak ada ditempat.

“Kami yakin, langkah pinjam pak Musyafak itu jalan terbaik untuk menjamin kelangsungan kinerja DPRD Surabaya yang mengalami kemacetan ini,” kata dia.

Dirinya menjelaskan, jika peminjaman Musyafak Rouf dari LP Porong tersebut bisa dilakukan dengan memberikan jaminan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Bahkan, Gubernur Jatim bisa ikut mengajukan peminjaman Musyafak Rouf dari Lembaga Pemasyarakatan demi kelangsungan jalannya roda pemerintahan di Kota Surabaya.

Sayangnya, solusi peminjaman Musyafak Rouf dari LP Porong untuk memimpin Sidang Paripurna DPRD dinilai rawan gugatan dari WW. Karena dikhawatirkan Sidang Paripurna DPRD Surabaya yang dipimpin seorang terpidana bisa dikasuskan secara hukum di belakang hari.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PKB, Masduki Thoha. Dirinya mengakui, jika meminjam Musyafak Rouf dari LP Porong merupakan solusi terbaik, namun harus siap dengan urusan hukum di kemudian hari.

“Solusi itu memang yang terbaik tapi bisa berkonsekuensi hukum di belakang hari, makanya itu yang tidak boleh terjadi,” ujar dia. (kas/wan/dar)

PENYALAHGUNAAN JABATAN

Karyawan Gelapkan 500 Unit Ponsel

MALANG -Pesepakbola Arema Indonesia-IPL, M .Kholil (kanan) menarik baju pesepakbola PSIR Rembang, Joned (kiri) dalam pertandingan kompetisi Indonesia Premier League (IPL) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Kamis (25/4). PSIR menahan tuan rumah, Arema IndonesiaIPL dengan skor akhir 2-2.

PENADAH 84 BLACKBERRY

Sopir Angkot Terancam Disel SURABAYA- Kenekadan Suprapto alias Sugeng (38) menjadi penadah 84 smartphone BlackBerry (BB) akhirnya membawanya ke kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dengan kasus ini, pria yang menjadi sopir angkot itu dijerat pasal penadahan dengan ancaman hukuman empat tahun.

Sejak mulai disidangkan, penampilan Suprapto terlihat biasa saja. Terdakwa juga terlihat serius menyimak dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sesekali dia menunduk dan kemudian menatap lurus ke arah majelis hakim.

Berdasarkan dakwaan yang dibacakan JPU Arief Fatchurrohman, terdakwa yang bertempat tinggal di Jl UKA Gang 18 Sememi Surabaya ini mengaku membeli 84 BB kosongan itu dari Machmud alias Imam yang sekarang menjadi tahanan. “Dengan perbuatan itu, terdakwa dijerat pasal 480 ke 1 KUHP dengan hukuman maksimal empat tahun penjara,” paparnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Eko Sugianto, Kamis (25/4).

Dijelaskan, kronologis kejadian ini bermula pada 22 Januari 2013 di Jl Kendung Benowo. Terdakwa telah membeli 84 buah BB dengan harga Rp 47 juta dari Mahmudi.

Kemudian, Suprapto menjual kembali ke Anton (DPO) seharga Rp 51 juta, namun BB itu tidak dilengkapi doosbox dan kuitansi.

Berdasarkan penyelidikan, ternyata, sebanyak 84 buah BB itu adalah barang hasil curian Machmudi di Plaza Marina, tepatnya konter ponsel AA phone milik Agung parwoko. Setelah Mahmudi berhasil diringkus, maka penangkapan berlanjut ke terdakwa selaku penadah. (kas)

SURABAYA- Merekrut seseorang untuk dijadikan sebagai karyawan sebuah perusahaan, haruslah dilihat dari asal usul pendidikan dan kepribadian orang tersebut. Lain halnya dengan Sya’roni M (32), warga Jl Kalidami ini telah menyalahgunakan jabatannya di perusahaan tempat ia bekerja. Dimana perusahaan tersebut adalah PT Era Jaya, yang bergerak dibidang distribusi telpon seluler dengan merk terkenal seperti Apple, Nokia, Samsung, Blackberry, dan Sony Ericsson.

Kini tersangka harus berurusan dengan Unit Kejahatan Umum (jatanum) Polrestabes Surabaya. Pasalnya Sya’roni terlibat dalam kasus penggelapan 500 unit handphone beserta aksesorisnya di tempat dia bekerja. Dan alasan tersangka melakukan hal itu, karena ingin membantu temannya yang sedang terlilit utang banyak.

“Tersangka ini merupakan karyawan PT Era Jaya, dan untuk membantu temannya

dirinya nekat menggelapkan sebanyak 500 unit yang diambilnya di perusahaan tempatnya bekerja,” ujar Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti, Kamis (25/4).

Lebih jelas Suparti menjelaskan, modus dari tersangka ini cukup rapi. Dimana dirinya berpura-pura bahwa ada counter handphone milik orang lain yang memesan barang diperusahaan tempatnya bekerja. Namun sebenarnya counter yang memesan barang tersebut tidak ada, melainkan rekayasa dirinya sendiri untuk mengelabuhi pihak perusahaan. Dengan kata lain dirinya menyamar sebagai pembeli fiktif.

Dengan menyamar sebagai pembeli fiktif, tersangka berhasil mengelabuhi perusahaan tersebut. Dan dalam menjalankan aksinya, tersangka berani mengambil order sebanyak 70 unit barang. Dimana orderan yang dirinya buat sendiri itu kemudian dijualnya di countercounter handphoe lain. Hasil

dari penjualan barang-barang itu, kemudian tersangka gunakan untuk keperluan sendiri dan sisanya dirinya gunakan untuk membayarkan hutang temannya.

“Pada saat menjalankan teransaksi, tersangka berhasil ditangkap aparat kepolisian di tempat kejadian perkara (TKP) di Jl Depo Rungkut Megah Raya Blok Q. Dimana dirinya kepergok sedang menawarkan barang-barang hasil penggelapannya di salah satu konter handphone,” tambah mantan Kapolsek Pabean Cantikan Surabaya.

Adapun barang bukti yang berhasil disita Polisi adalah terminal handphone dan aneka aksesoris handphone, yang mana total dari kerugian perusahaan yakni sebesar Rp 414 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, dengan ancaman 5 tahun penjara. (mag)

PERAMPASAN MOTOR

Tidak Ada Kasus H7N9 di Jatim SURABAYA – Meski mengaku hingga kini belum ada laporan untuk kasus virus flu burung H7N9 di wilayah Jawa Timur, tetapi Dinas Kesehatan Jatim mengimbau kepada seluruh warga Jatim untuk tetap mewaspadai penularannya.

Hal tersebut diungkapkan salah seorang petugas Pemberantasan Penyakit (P2) Dinas Kesehatan Jatim, Sulfi Kamis (25/4). Virus mematikan yang diketahui telah membunuh beberapa orang di beberapa bagian dari wilayah di China ini, tidak mustahil masuk ke Indonesia khususnya Jatim. “Penularan virus jenis baru yang lebih berbahaya ini terjadi dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia. Hal ini perlu diwaspadai mengingat setiap harinya kan ada saja kunjungan wisatawan dari China,” paparnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, Indonesia dan China juga memiliki terlibat banyak kerjasama termasuk sektor perdagangan sehingga potensi penularan menjadi semakin besar. “yang perlu kita perhatikan adalah menjaga kebersihan lingkungan seperti selalu cuci tangan sebelum dan sesudah makan,” kata Sulfi.

Dia menegaskan, di China ditemukan sejumlah kasus virus tersebut membunuh manusia, namun hingga saat ini belum diketahui ada kasus penularan dari sesama unggas, bahkan kasus kematian unggas. “Virus flu burung yang ini jauh lebih berbahaya dari virus flu burung sebelumnya,” jelas dia.

Jika diperlukan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar sidak untuk mengetahui sejauh mana penyebaran virus flu burung tersebut.

“Kalau dibutuhkan dan ada laporan masyarakat mengenai virus ini, pasti akan langsung kami tindaklanjuti,” tegasnya. (neu)

Pura-pura Jadi Gay untuk Kelabui Korban SURABAYA- Aksi kejahatan Tiga pemuda yakni, Delvin Remon Frost alias David (18), warga Jalan Bronggalan 3/O, Andi Yahya bin Wartono (20) warga Jalan Indrapura Surabaya dan Mochamad Andri Latif alias Kardi (15) yang masih duduk dibangku SMA di Surabaya terbilang cerdik. Pasalnya, untuk merampas motor korbannya ketiganya menyamar untuk menjadi Gay atau Homo.

Aksi tersebut mereka bertiga lakukan terhadap, Alaman warga Puri Indah Sidoarjo. Akibatnya, ketiganya kini pun meringkuk disel tahanan Polsek Tambaksari Surabaya. “ Saya pertama kali berencana nongkrong dan berpura-pura homo biar rencana ngerampas mudah, dan disuruh kedua teman saya,” kata David, dihadapan Kapolsek Tambaksari Kompol Suhartono, Kamis (25/4).

David menjelaskan, kejadian bermula, pada Kamis (24/4) lalu sekira pukul 02.30 WIB. Saat itu ketiga tersangka tengah mengendarai motor berboncengan bertiga. Ketiganya nongkrong di Jl, Kangean kali Pataya, dan didatangi oleh korban. Korban yang mempunyai orientasi sex yang berbeda dengan kata lain suka sesama jenis, menghampiri David. “ Ia mendatangi saya dan meminta, untuk bercinta dan akan dibayar Rp. 50 ribu. Saat itulah, kami akhirnya berniat untuk merampas motornya,” terangnya.

Sementara itu, Kapolsek Tambaksari, Kompol Suhartono menyatakan bahwa ternyata perampasan ini dikarenakan David sakit hari dengan diberikannya uang seusai keduanya bercinta di Kali pinggir Jalan Kagean Pataya. Saat itu,

kata dia, tersangka geram dikarenakan hanya diberika uang Rp. 50 ribu. Mengetahui hal itu, kedua temannya akhirnya memukuli korban dan merampas motornya untuk dibawa kabur. “ Ini dikarenakan tersangka sakit hati hanya dibayar Rp. 50 ribu, kemudian merampas motor korban,” terangnya.

Tertangkapnya ketiga pelaku, sambungnya, pada saat korban berteriak meminta tolong terdengar oleh anggota yang sedang kring disekitaran Jl. Raya Guben. David ditangkap saat sedang mengondol motor korban. Sedangkan Andi dan M. Andri Latif ditangkap

dirumah masing-masing. “ Kami tangkap kedua temannya karena ikut dalam upaya perampasan motor, dan penganiayaan,” jelasnya.

Selain ketiga tersangka yang diamankan pihak kepolisian tersebut. Petugas, juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang Rp. 50 ribu, Motor Honda Beat warna Biru Nopol W 2250 TL milik korban. Sedangkan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman kurungan penjara diatas 5 tahun. (Mag)

LINTAS JATIM

11

JUMAT 26 APRIL 2013 NO.0105 | TAHUN II

Jatim Membuka Kerjasama dengan Timur Tengah SURABAYA – Diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Provinsi Jatim kini tengah melakukan upaya kerja sama dengan Istambul Turki. Hal ini dikatakannya usai menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Istambul, Kezin Tekim, kemarin.

MALANG - Seorang karyawan merapikan kain batik Pansellen yang dipajang dalam Pameran Batik Belanda di Hotel Tugu, Malang, Jawa Timur, Kamis (25/4). Pameran yang berlangsung selama 15 hari tersebut menampilkan ratusan jenis batik dengan motif perpaduan eropa dan Jawa klasik seperti bunga tulip, mawar, kompeni, serta cerita cinderela sesuai dengan sejarah perpaduan budaya pada masa penjajahan Belanda.

PERKARA UMR

Wayan: Putusan MA Sudah Tepat SURABAYAKeputusan hakim Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap Tjioe Christina Chandra (55) pemilik UD. Terang Suara mendapat apresiasi dari sejumlah pakar pidana. Salah satunya I Wayan Titip Sulaksana, pakar hukum pidana dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Menurut Wayan, pimpinan perusahaan UD Terang Suara yang beralamat di Jalan Kalianyar Nomor 17-c Surabaya memang layak dihukum penjara karena tidak memberi gaji sesuai dengan upah minimum regional (UMR) Surabaya.

“Bagi pimpinan perusahaan yang tidak mengajukan keberatan dan meminta penangguhan UMR ke Gubernur, wajib hukumnya memberi gaji sesuai dengan ketentuan,” kata Wayan saat dikonfirmasi, Kamis (25/4).

Tjioe selaku pimpinan perusahaan tidak mengajukan keberatan. Karena itu, setiap perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan pembayaran sesuai UMR dianggap

mampu. “Tapi kalau tidak meminta penangguhan dan tidak membayar sesuai UMR itu namanya melakukan pidana,” tambahnya.

Wayan menegaskan, pimpinan perusahaan yang menggaji karyawannya dibawah UMR telah melanggar pidana penggelapan. “Ya, tentu pelanggarannya adalah penggelapan gaji karyawan,” tandas Wayan.

Sementara itu, Ketua PN Surabaya, Heru Pramono menjelaskan kasus Tjioe disidang pada 2010. Kasus yang bermula dari pengaduan Serikat Buruh Kerakyatan ditangani oleh Jaksa Edi Winarko. “Iya perkara itu pernah disidang di sini (PN Surabaya),” akunya saat dikonfirmasi kemarin.

Oleh jaksa, kata Heru, Tjioe dituntut bersalah dengan pidana satu tahun penjara.

Selain itu, Tjioe juga didenda membayar uang senilai Rp 100 juta. Bila tidak mampu bisa diganti dengan hukuman penjara selama tiga bulan.

Namun, majelis hakim memutus diluar tuntutan jaksa.

Nelson Pasaribu sebagai ketua hakim dengan anggota I Wayan Suastrawan dan I.B.N. Oka Diputra menyatakan terdakwa tidak bersalah.

Hakim mempertimbangkan, pemilik dan yang bertanggung jawab atas perusahaan adalah Untung Tjandra yang tak lain suami terdakwa.

Karena itu, dakwaan jaksa tidak tepat dan dinyatakan terdakwa bebas dari seluruh dakwaan jaksa alias vrispraak.

“Putusannya dibaca pada 24 januari 2011,” kata Heru.

Tak terima dengan putusan hakim, Jaksa Edi Winarko kemudian mengajukan kasasi melalui PN Surabaya. Kasasi itu diajukan pada 10 Februari 2011. Upaya Edi rupanya berhasil, hakim MA yang diketuai Hakim Zaharuddin Utama, dan Gayus Lumbuun beserta Surya Jaya sebagai anggota mengabulkan tuntutan jaksa. Tjioe dihukum bersalah selama setahun dengan denda sebesar Rp 100 juta. Sebab, Tjioe dinilai melanggar pasal 90 ayat 1 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. (kas)

Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul ini, hubungan dagang antara Indonesia dan Turki telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Dua puluh persen dari komoditas Indonesia yang masuk ke Turki berasal dari Jawa Timur. Sejumlah pengusaha dari Istambul juga mulai berinvestasi ke provinsi terbesar kedua di Jawa ini.

Seperti diketahui, pemerintah RI telah menetapkan target nilai perdagangan dengan Turki sebesar USD 5 Miliar sampai tahun 2015.

Menurut Dubes Nahari, saat ini, nilai perdagangan kita

akan makin banyak wisatawan dari provinsi ini yang datang ke Turki.

Dalam kesempatan tersebut, Tekim juga bertanya tentang sistem pemerintahan dan politik di Indonesia.

Misalnya tentang jabatan politik apa saja yang dipilih langsung oleh rakyat. Sekedar diketahui, gubernur dan wakil gubernur di Turki tidak dipiih langsung oleh rakyat, tapi ditunjuk presiden. Yang dipilih langsung adalah walikota dan anggota majelis atau semacam anggota DPRD. Pertemuan bisnis ini diketahui merupakan lanjutan dari pertemuan bisnis yang sudah diawali Gubernur Soekarwo, satu bulan lalu.

Selain dengan Turki, Wagub juga rencananya akan menandatangani kontrak kerjasama dengan Dubai dan Maroko. (neu)

PEMERASAN ANAK DEWAN

Hakim Heru Terbukti Langgar Kode Etik SURABAYAKasus dugaan pemerasan yang dikuak terpidana Kevin Stevano memasuki babak baru.

Setelah sebelumnya jaksa Suci Anggraeni ‘dilindungi’ Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, kini giliran hakim Heru Mustofa yang ‘diamankan’ oleh korps-nya. Padahal, CCTV (Close Circuit Television) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, sudah memastikan adanya pertemuan antara hakim dengan Kevin, yang ‘dimakelari’ oleh jaksa.

CCTV yang berada di selasar ruang hakim PN Surabaya, menguak adanya pertemuan antara hakim Heru dengan terpidana Kevin. Meski seharusnya tidak dapat memasuki ruangan hakim, Kevin tetap dapat berjalan lancar melewati pintu dengan kun-

ci yang hanya dapat dibuka dengan sidik jari tersebut.

Pasalnya, keberadaan Kevin ini diantarkan langsung oleh Jaksa Suci, untuk menemui hakim Heru.

Bukti CCTV ini lah, yang kemudian, menjadi salah satu pegangan tim bentukan dari Pengadilan Tinggi (PT) Jatim, untuk mengusut kasus tersebut. Hal ini diakui oleh Ketua PT Jatim, Soemarno Kamis (25/4) kemarin.

Soemarno menyatakan, secara kode etik, Hakim Heru sudah dinyatakan melanggar, karena menemui pihak yang seharusnya tidak diperbolehkan. Oleh karenanya, sanksi etik pun sudah dijatuhkan padanya, sembari menunggu turunnya putusan Mahkamah Agung (MA). “Secara kode

etik memang terjadi pelanggaran. Dan dengan ini, sudah dijatuhkan sanksi.

Putusannya sudah dikeluarkan pertanggal 25 April ini,” pungkas dia.

Ditambahkan dia, sanksi yang dimaksud adalah penarikan yang bersangkutan sebagai hakim di PN Surabaya, ke PT Jatim. Di tempat tersebut, hakim Heru diposisikan tidak akan memegang kasus.

Disinggung mengenai bukti CCTV, Soemarno menyatakan bahwa memang ada gambar masuknya Kevin ke ruangan Hakim. Atas dasar temuan bukti ini lah, yang kemudian menjadikan pihaknya menjatuhkan sanksi. Terkait dengan upaya pemerasan, ia mengaku hingga kini hal tersebut belum dapat dibuk-

tikan. “Perhari (kemarin-red) ini, yang bersangkutan sudah ngantor di PT,” tegas dia.

Tidak adanya sanksi pidana terhadap hakim Heru Mustofa ini, seiring sejalan dengan sanksi yang diberikan pada jaksa Suci.

Pasalnya, dua orang ini, dianggap sama-sama telah membantah menerima uang dari Kevin Stevano.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula dari ‘nyanyian’ Kevin Stevano, terdakwa dalam kasus kecelakaan. Namun, seiring berjalannya proses pengadilan, Kevin mengaku telah menjadi korban pemerasan Hakim Heru Mustofa dan Jaksa Suci Anggraeni. Total uang yang dikeluarkan untuk hakim dan jaksa, adalah 9 juta. (kas)

KEJAHATAN-KEKERASAN

KORUPSI BANK JATIM

Kekerasan Libatkan Bocah 15 Tahun

Jaksa “Sembunyikan” Saksi Kunci SURABAYA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur berkukuh untuk tidak menghadirkan Direktur PT Cipta Inti Parmindo (CIP) Yudi Setiawan, Direktur Bank Jatim Eko Ananto dan notaris Ranti Nursukma Handayani, yang menjadi saksi kunci dalam perkara dugaan korupsi (kredit fiktif) Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya. Jaksa juga tidak membacakan keterangan tiga saksi tersebut di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Untuk Yudi Setiawan sudah pernah kami usahakan dan sudah berkirim surat ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Sudah ada jawaban (Yudi) tidak bisa dihadirkan karena kini kasusnya ditangani KPK,” kata Hari Wibowo, salah satu jaksa perkara yang merugikan negara Rp 52 miliar dengan terdakwa Bagoes Suprayogo (Kepala Cabang Bank Jatim HR Muhammad) dan Tony Baharawan (penyelia Bank Jatim) ini.

Jaksa juga menolak ketika diminta pengacara para ter-

telah mencapai USD 2,5 miliar. Karena itu, diperkirakan ekspor dari Jatim diperkirakan mencapai USD 500 juta.

“Rasanya sudah saatnya meningkatkan hubungan antar kedua provinsi ini lebih dalam lagi,” kata Gus Ipul. Wakil Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar langsung mengamini niat Pemprov Jatim lewat Gus Ipul tersebut.

“Kami sangat mendukung,” tegas politisi yang juga Ketua DPW PKB Jatim.

Wagub Kezin Tekim menyambut baik keinginan tersebut. Dia meminta Pemprov Jatim mengirim surat resmi ke

Gubernur Istambul. “Berdasarkan surat resmi tersebut, nanti tim dari kedua provinsi akan menindaklanjutinya pada tataran teknis,” katanya.

Dia berharap juga segera ada delegasi dari Istambul yang berkunjung ke Jawa Timur. Wagub yang juga punya tugas khusus mengurusi pariwisata Istambul ini berharap agar provinsi Jatim menjadikan daerahnya menjadi pintu masuk ke Turki dan dunia. Negara-negara yang punya kesamaan-kesamaan emosional seperti Indonesia.

Dalam hal pariwisata, misalnya, Tekim menyebutkan bahwa tahun lalu 9,5 juta turis asing datang ke Istambul. Namun, 75 persen dari jumlah tersebut berasal dari Jerman dan Amerika Serikat.

Dia berharap dengan semakin meningkatnya hubungan antara Istambul dan Jatim

dakwa agar menghadirkan Eko tersebut tidak dihadirkan.

Ananto, Direktur Bank Jatim, Sidang perkara ini kemarin dan Ranti notaris proyek yang mengagendakan keterangan dilaksanakan CIP dalam kredit saksi bernama Awang, anafiktif tersebut. Jaksa tidak mem- lis Bank Jatim HR Muhamberikan alasan mad Cabang jelas kenapa dua Surabaya. Dia saksi tersebut juga tersangka tidak bisa dihaddalam kasus irkan. “Pembukini.

Ditanya tian dari kami Jaksa juga menolak pengacara siacukup,” kata jakpa yang mesti ketika diminta sa Hari Wibowo bertanggungpengacara para dari Kejati Jatim. jawab jika terterdakwa agar Mendenkredit fikmenghadirkan Eko jadi gar jawaban ini, tif kasus ini, Ananto, Direktur pengacara terAwang menBank Jatim, dan dakwa, Sunarno jawab, “SeEdi Wibowo, Ranti notaris proyek harusnya Diyang dilaksanakan rektur (Bank berang di persidangan. Dia Jatim,red).”Kata CIP dalam kredit ngotot meminta Awang dalam fiktif tersebut. majelis mengepersidangan luarkan penAwang juga etapan untuk menuturkan, menghadirkan tiga saksi yang sejak proses pengajuan 28 disebutnya ‘saksi mahkota’ kredit yang diduga fiktif oleh itu.

8 perusahaan bentukan Yudi Dia sempat menolak kes- Setiawan, seharusnya Direktur empatan yang diberikan Bank Jatim Eko Ananto menghakim untuk menghadirkan etahui jika terjadi kejanggasaksi meringankan dari ter- lan, termasuk ketika terjadi dakwa kalau tiga saksi kunci kredit macet. “Karena sudah

masuk dalam sistem komputerisasi. Mestinya direktur tahu,” ujarnya.

Ada dugaan pembiaran dalam kasus ini oleh Direktur Eko. Sebab, Awang menuturkan, pengawas internal Bank Jatim baru melakukan pemeriksaan ketika kasus ini ramai diberitakan di media massa. “Baru dilakukan pemeriksaan internal ketika diberitakan media,” tandasnya.

Menanggapi keterangan Awang, Yunus Susanto, pengacara salah satu terdakwa, menyampaikkan keheranannya. Dia bahkan menduga ada yang disembunyikan oleh jaksa akan peran Eko Ananto dalam kasus ini. “Ini ada apa?” tanyanya. “Seharusnya dia (Eko) ikut bertanggungjawab,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari pengajuan kredit yang diajukan Yudi Setiawan melalui perusahaannya, PT CIP, ke Bank Jatim HR. Muhammad Surabaya, 2005 lalu. Kredit diajukan terkait proyek DAK sekolah yang dibiayai oleh APBN ke daerahdaerah di Jatim. Selain CIP, Yudi juga mengajukan tujuh perusahaan lain yang sebenarnya dibentuk oleh dirinya sendiri.

Total uang yang berhasil dipinjam Yudi Setiawan di Bank Jatim sebesar Rp 52 miliar lebih. Awang mengatakan, karena ini terkait proyek DAK, ada beberapa syarat yang harus ditampilkan di pengajuan kredit, yang di antaranya melampirkan SPK (Surat Perintah Kerja) dari dinas terkait di daerah sasaran DAK. “Ada SPK dari Kepala Dinas di daerah-daerah,” kata Awang usai sidang. (kas)

SURABAYA- Aksi perampasan kepruk kepala yang baru-baru ini marak terjadi diwilayah Sidoarjo menjadikan atensi tersendiri terhadap kinerja Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Seperti dalam penangkapan petugas Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim berhasil menangkap seorang pelaku perampasan sepeda motor bermodus kepruk kepala di daerah Wonoayu, Sidoarjo. Ironisnya, ialah pemuda 15 tahun yang mengkomandoi aksi tersebut.

TA, bocah 15 tahun asal Krian, Sidoarjo yang berhasil ditangkap di daerah Legundi, Gresik.

“Tersangka ini beraksi bersama seorang temannya berinisial T yang saat ini masih dalam pengejaran polisi,” ungkap Kasubbid Penmas Polda Jatim AKBP Suhartoyo, Kamis (25/4) kemarin.

Dalam menjalani pemeriksaan penyidik, bocah yang tinggal di Krian Sidoarjo ini mengaku sudah tidak sekolah. “Dia drop out,” jelas Suhartoyo. Sementara itu, Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Heru Purnomo menyatakan, Terakhir, bandit belia ini berhasil merampas sepeda motor Yamaha Vega R bernopol W 3491 YU milik M Rizki (15) pelajar asal Sidoarjo yang sedang melintas di jalan Wonoayu pada, 14 April 2013 lalu.

Saat melintas di jalan sepi, korban didekati dua pelaku berboncengan sepeda motor. Tersangka TA kemudian memukul kepala korban dari belakang hingga terjatuh. Kemudian, motornya diambil dan dibawa kabur.

“TA ini yang bertugas

mengeksekusi korban. Sementara T tugasnya sebagai joki,” terangnya.

Kepada penyidik, pelaku mengaku sudah tujuh kali melancarkan aksi serupa dan korbannya semua adalah pelajar yang sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. “Setiap kali beraksi, pelaku ini hanya eksekutor, dan yang bertugas menjual motor hasil curian adalah rekannya berinisial T yang masih buron,” sambungnya.

Setelah motor laku, tersangka TA mengaku hanya kebagian Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu dari hasil penjualan sepeda motor.

“Namun, untuk aksi terakhir ini sepeda motor hasil curian belum sempat dijual.

Sekarang, motor hasil curian itu kita amankan sebagai barang bukti,” tukasnya. (Mag)

12

NASIONAL

JUMAT 26 APRIL 2013 NO.0105| TAHUN II

Survei

18 % untuk Elektabilitas PDI Perjuangan

POLEMIK BBM. Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy (tengah), Wakil Ketua DPR Sohibul Iman (kiri), dan Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon (kanan), menyampaikan pendapatnya saat diskusi tentang plemik BBM di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Diskusi yang diselenggarakan oleh wartawan parlemen tersebut mengangkat tema tentang polemik BBM.

Biaya Produksi BBM Misterius JAKARTA-Perhitungan biaya produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia ternyata tidak jelas, bahkan menjurus misterius. Hal ini disebabkan sikap pemerintah yang tidak terbuka sehingga subsidi yang jatuh ke masyarakat hitungannya masih samar. “Biaya produksi minyak mentah tidak jelas, berapa hitunganya, karena saat ini pemerintah menganggap masyarakat tidak membeli minyak dari buminya sendiri. Padahal, masyarakat harus membeli minyak sesuai dengan harga internasional,” kata pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi “BBM Dijual Dua Harga, SPBU Kacau” di Jakarta,Kamis,(25/4).

Hadir pula dalam diskusi tersebut, Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat M Ikhsan Mojo, anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon dan Wakil Ketua DPR, Sohibul Iman.

Ichsanuddin mengaku beberapa kali meminta penjelasan Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo berapa se-

benarnya biaya produksi minyak mentah. Namun Wamen ESDM juga tidak bisa menjawab soal ini. “Tidak pernah dijelaskan berapa biaya pokok produksi minyak mentah dari bumi Indonesia, dan berapa biaya pokok produksi minyak olahan serta impor, lalu berapa harga campuran (dari olahan sendiri dan dari impor,”

tambahnya Padahal, kata Direktur Eksekutif Lembaga Study Kebijakan Publik ini, sudah jelas konsumsi energi terus mengalami peningkatan sekitar 5%-7% pertahun. “Hal ini penyebabnya adalah, pasar otomotif tumbuh 9%-11% per tahun, di saat transportasi publik tidak membaik,” tuturnya.

Sementara itu, Effendi MS Simbolon menyoroti masalah niat pemerintah yang ngotot ingin menaikkan harga BBM dan kemungkinan diiringi dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Politisi PDI Perjungan ini mengaku sebagai oposisi pihaknya selalu konsisten dan mempertanyakan kepada pemegang mandat rakyat, yakni Presiden SBY. “Mengapa APBN selalu dijadikan alasan untuk menaikkan harga BBM. Lalu bagaimana menjaga ketahanan energy

nasional,” tanyanya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR, Sohibul Iman mengaku pernah mengusulkan kebijakan BBM dua harga ke pemerintah. Usulan ini sempat dibahas di tingkat Sekretariat Gabungan (Setgab) pada 2010 lalu. Namun usulan tersebut kurang mendapat respon.

Dalam perkembangannya pemerintah tidak menunjukkan sistem dan cara pengendalian BBM itu seperti apa.

Hingga pada akhir 2011 lalu, tiba-tiba pemerintah mengumumkan akan menaikkan harga BBM. “Sudah dibahas di Setgab 2010 lalu. Disepakati, perlunya dilakukan pengaturan, agar kuota BBM tidak terus membengkak,” ujarnya.

Menurut Sohibul, kalaupun pemerintah tetap terpaksa menaikkan, PKS merekomendasikan kebijakan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” (discriminative and

affirmative policy). Yaitu, melalui skema BBM Bersubsidi dua harga (dual price), Rp6.500/liter untuk mobil pribadi, sementara kendaraan umum, angkutan pedesaan, kendaraan barang atau usaha kecil menengah, dan motor tetap seharga Rp4.500/liter,” terangnya.

Diakui Ketua Departemen Keuangan/ekonomi Partai Demokrat, M Ikhsan Modjo, mengaku penerapan dual price BBM ini, sangat tergantung dari pengawasan di lapangan. Terutama di Jawa dan Bali. “Mekanisme dua harga ini bisa berjalan, tapi harus ada diawasi secara ketat,” tegasnya.

Kelemahannya, kata mantan peneliti INDEF ini, secara teoritis bila marketnya juga beda. Namun untuk daerahdaerah, misalnya satu kabupaten hanya ada satu SPBU, tentu sulit dijalankan. (gam/ cea)

Pendidikan Finansial

Citi Indonesia Gandeng Teater Koma

JAKARTA-Citi Indonesia melalui Citi Peka menghadirkan “Petualangan Agen Penny” ke SDN Palmerah 17 Pagi, Jakarta. Petualangan Agen Penny merupakan salah satu kegiatan Citi Peka dalam menyajikan pendidikan finansial sejak dini kepada murid Sekolah Dasar melalui kerjasama dengan Yayasan Mitra Mandiri Indonesia dan Teater Koma dalam bentuk pertunjukan teater yang menghibur, seru dan interaktif. “Pendidikan finansial masih belum menjadi bagian dari kurikulum di

Sekolah Dasar, padahal pembekalan pemahaman finansial sejak dini akan sangat bermanfaat di masa depan,” ujar Executive Director dari Yayasan Mitra Mandiri Indonesia (YMMI) Gino Latief Sn di Jakarta, Kamis (25/4).

Karena itu, Citi Indonesia dan Teater Koma menyusun dan menjalankan program pertunjukan teater Petualangan Agen Penny yang memberikan pemahaman keuangan dengan cara yang menghibur, seru dan interaktif.

Sementara itu, Pendiri

Teater Koma, Ratna Riantiarno mengatakan pendidikan finansial perlu diberikan sedini mungkin guna membangun generasi muda yang sadar keuangan, sehingga mereka dapat lebih selektif dan cermat dalam melakukan pengaturan finansial dalam menyongsong masa depan.

“Mengelola keuangan merupakan konsep yang penting, namun seringkali sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, bersama Citibank kami berupaya menyederhanakan materi pendidikan finansial melalui pertunjukan

teater yang dapat diserap oleh murid-murid Sekolah Dasar,” ungkap Ratna.

Di samping menghadirkan 61 pertunjukan teater Petualangan Agen Penny selama tahun 2013 di Sekolah Dasar di wilayah Jakarta, Citi Indonesia melalui Citi Peka juga mendonasikan empat unit laptop kepada Sekolah Dasar yang membutuhkan. Masing-masing satu unit laptop diberikan kepada SDN Palmerah 17 Pagi, SDN Pademangan Barat 09 Pagi, SDN Pegangsaan II 04 Petang dan SDN Kebon Mang-

gis 14 Pagi.

Donasi laptop ini merupakan wujud kepedulian Citibank terhadap pendidikan di Indonesia serta bentuk partisipasi Citibank sebagai salah satu agen penjual Sukuk Negara Ritel Seri 005 yang mengedepankan tema peduli pendidikan anak bangsa.

“Hingga tahun 2013, Citi Indonesia telah menyediakan dana sebesar USD765,000 (sekitar Rp7,4 milyar) untuk pelaksanaan program Petualangan Agen Penny bersama dengan YMMI,” ujar Director, Head of Corporate Affairs, Citi Indonesia, Agung Laksamana.

Komitmen Citi kata dia untuk terus mendukung perkembangan dan pertumbuhan Indonesia, salah satunya melalui pelaksanaan berbagai program pendidikan finansial kepada seluruh lapisan masyarakat.

Di awal tahun 2013, Citi Indonesia melalui Citi Peka menandatangani kesepakatan kerjasama CSR senilai USD860,000 (sekitar Rp8,3 miliar) dengan tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia. Tujuh LSM tersebut adalah Yayasan Ladang Media, Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Plan International (dan Prestasi Junior Indonesia), Habitat for Humanity of Indonesia, UKM Center – FEUI, dan YMMI. (gam)

JAKARTA-Hasil survey Indo Barometer menempatkan PDI Perjuangan sebagai parpol paling “perkasa”. Tingkat elektabilitas PDI Perjuangan mencapai 18,8 %, unggul atas Partai Golkar yang hanya mendapat sekitar 17,5 % dan Partai Gerindra hanya 14,3 %. Sedangkan partai penguasa parlemen, Partai Demokrat (PD) terjun bebas. “Ini penting, untuk pertama kali PDI Perjuangan menduduki posisi pertama.

Untuk setiap survei kita selalu satu-dua dengan Golkar,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda, Maruarar Sirait, yang mengaku bekerjasama Indo Barometer di Jakarta, Kamis (25/4).

Dalam survey itu juga menunjukkan target Presiden SBY untuk mempertahankan Partai Demokrat dalam tiga besar ternyata gagal. Survey Indo Barometer menyebutkan Partai Demokrat 4,8 %, PKB 3,2 %, Partai NasDem: 2,9 %, PAN: 2,6 %, PKS: 1,9 %, Hanura: 1,5 %, dan PPP: 1,1 %.

Survei dilakukan tanggal 15-25 Maret 2013 dengan 1200 responden dari 33 provinsi di Indonesia. Margin error 3 % dengan tingkat kepercayaan 95 %. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling dengan menghasilkn populasi pemilih muda Indonesia. Definisi pemilih muda dalam survei ini berusia antara 16 tahun sampai 30 tahun.

Wawancara terhadap responden dilakukan dengan metode wawancara dan kuisioner.

Meskipun hasil survei positif, menurut Maruarar, PDI Perjuangan masih punya pekerjaan rumah. Karena Pemilu 2014 masih setahun lagi. “PR kita saat ini untuk merebut massa mengambang, masa yang dari partai lain, dan mempertahankan yang sudah ada. Karena responden yang tidak memilih: 1,0 % dan yang belum tahu mencapai 30,3 %,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mengatakan jika hari ini dilaksanakan Pemilu, maka sedikitnya 6 parpol tidak lolos ke Senayan tidak lolos parliamentary threshold (PT) alias ambang batas keterwakilan di parlemen.

Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “ PKB hanya meraup suara sebesar 3,2 %, Nasdem 2,9 %, PAN 2,6 %, PKS 1,9 %, Hanura 1,5 % dan PPP 1,1 %,” jelas dia.

Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2011, parpol harus mencapai PT minimal 3,5 % di tingkat nasional untuk bisa meloloskan caleg ke parlemen. Masih menurut survei ini, sebesar 30 % tidak tahu atau belum memutuskan akan memilih partai mana. Sedangkan pemenang Pemilu tahun 2009, Demokrat, hanya memperoleh suara sekitar 4,8 % bila Pemilu digelar hari ini. “Ada sekitar 30 % suara mengambang yang bisa direbut partai partai lainnya,” pungkasnya. (gam/cea)

BBM BERSUBSIDI

Kemenkeu Setujui Tambahan Kuota BBM JAKARTA - Kementerian Keuangan berjanji akan menyetujui permintaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui APBN Perubahan 2013 menjadi 48,5 juta kiloliter atau lebih besar dari kuota yang ditetapkan pada APBN 2013 sebesar 46,01 juta kiloliter.

Hal tersebut seperti disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati di Jakarta, Kamis (25/4). “Persoalan apakah nanti volume BBM bersubsidi akan direvisi pada APBN-P 2013, tentunya akan kita lihat kembali tren konsumsi sebelum diajukan.

Tidak tertutup kemungkinan saja volume kuotanya dilakukan adjustment,” kata Anny.

Menurut Anny, sejauh ini pemerintah memang menilai perlu untuk menambah kuota BBM bersubsidi, mengingat sejak beberapa waktu terakhir terjadi kelangkaan solar di sejumlah daerah. Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengkalkulasi kebutuhan konsumsi BBM hingga akhir tahun ini.

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, kata Anny, pada 2013 volume produksi mobil akan lebih tinggi antara 200.000 unit hingga 300.000 unit. Ditambah lagi dengan perkiraan bakal meningkatnya jumlah pengguna sepeda motor. “Ada kemungkinan volume kuotanya (46,01 juta kiloliter) terlampaui. Tetapi, angka kekurangan kuota itu masih kami diskusikan,” ujarnya.

Dia menegaskan, jika hasil perhitungan pemerintah akan ada kekurangan kuota BBM bersubsidi, maka pihaknya akan merevisi besaran kuota BBM bersubsidi di APBN 2013.

“Kalau memang dianggap perlu, kemudian konsumsinya berlebih, kami revisi nanti,” katanya.

Guna menutupi kekurangan stok solar di daerah, kata Anny, rencananya BPH Migas akan mengalokasikan sebanyak satu juta kiloliter yang belum teralokasi pada kuota 46,01 juta kiloliter. “Saat ini

ada satu juta kiloliter yang masih dalam bentuk stok. Ini akan digunakan untuk mengisi persediaan solar yang harihari,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, antrian panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah, lebih disebabkan oleh kelangkaan pasokan solar. Anny menegaskan, pada dasarnya kebijakan apa pun yang akan diputuskan, harus mencermati dampak yang akan muncul terhadap APBN. Pada prinsipnya, kata Anny, Kemenkeu harus tetap mengupayakan untuk menjaga agar defisit APBN 2013 tidak lebih dari 2,4 persen, sehingga jika nantinya dijumlahkan antara pemerintah pusat dan daerah, maka defisitnya hanya 3 persen. “Yang dialokasikan oleh BPH Migas, 46,01 juta KL sudah disepakati dalam APBN. Kemudian akan dilihat kembali pada APBN-P, apakah perlu dilakukan kenaikan kuotanya? Kalau memang dipandang perlu akan dilakukan,” ucapnya.

Sangat Buruk Sementara itu, menurut Anggota Komisi VII DPR, Rofi Munawar, kelangkaan pasokan solar di daerah mencerminkan mekanisme penyaluran BBM yang dilakukan pemerintah sangat buruk. “Pemerintah telah melakukan pengendalian tanpa memperhatikan kebutuhan dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat,” kata Rofi, Kamis (25/4).

Dengan demikian, jelas dia, pemerintah diminta segera menginventarisir kelemahan distribusi tersebut, guna menghindari kejadian serupa di masa mendatang. “Kalau ada penyimpangan, tentu harus ditindak dan diberikan sanksi,” kata Rofi sembari menegaskan, kelangkaan tersebut tentunya menghambat aktivitas ekonomi di daerah.

Sebagaimana diketahui, kelangkaan solar terus terjadi di sejumlah daerah, seperti beberapa wilayah di Pulau Sumatera, bahkan kelangkaan juga terjadi di Surabaya dan Bali. (gam/bud)

EKONOMI DPR

Suku Bunga Kredit

Diatas 12 Persen Wajar

Diminta Bank Masuk UU JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta memasukkan aturan mengenai bank khusus ke dalam UU Perbankan yang saat ini tengah dimatangkan oleh legislatif. Kehadiran bank khusus ini sangat diperlukan untuk menopang kinerja ekonomi. “Seharusnya, di Indonesia memang harus memiliki bank khusus, namun harus diperkuat melalui undang-undang, agar bank khusus memiliki legalisasi yang kuat dari negara,” kata Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono dalam Seminar Nasional “Peluang dan Tantangan Bank Khusus di Tengah Dominasi Asing” di Hotel Le Meridien Jakarta, Kamis (24/4).

Pada dasarnya kata dia bank umum bisa mengkhususkan diri untuk membentuk bank yang bisa melaksanakan bisnis tertentu. Apalagi pasal 5 pada draft RUU Perbankan menjelaskan bahwa jenis bank antara lain bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). “Di mana bank umum bisa menjadi bank khusus,” kata dia.

Namun demikian, jelas dia, UU Perbankan nantinya perlu mempertegas soal eksistensi bank khusus, agar keberadaannya bisa diakui melalui hukum formal.

“Bank khusus diperlukan untuk membedakan perhitungan key performance index dengan bank umum dan mencegah perbankan semakin masuk ke dalam predikat universal bank,” ujar Sigit.

Lebih lanjut Sigit menambahkan, nantinya bank khusus perlu mendapatkan perlakuan berbeda, mengingat jenis bank ini diperkirakan tidak akan mampu memberikan margin keuntungan seperti bank umum.

“Kalau tidak dibedakan, tentunya tidak ada investor yang mau mendirikan bank khusus,” imbuhnya.

Dia menilai, setidaknya saat ini struktur perbankan nasional sudah berbentuk bank khusus, seperti adanya bank syariah, BPR, Bank Tabungan Negara. “Namun demikian, Perbanas mengusulkan agar di dalam UU Perbankan menegaskan pembedaan antara Bank Umum dengan Bank Khusus,” ujar dia.

Berkaca pada pembiayaan terhadap sektor-sektor ekonomi selama periode 2002-2012, kata dia, pembiayaan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan terus-menerus mengalami penurunan. “Selain itu, sektor utama pendukung pertumbuhan ekonomi hampir tidak mendapat pembiayaan perbankan, seperti konstruksi, listrik, gas dan air bersih, serta sektor pengangkutan dan komunikasi,” jelas dia.

Koreksi Penyaluran Kredit Sementara itu, terkait kebijakan BBM pemerintah, dia mengatakan realisasi kenaikan harga BBM bersubsidi akan berpotensi terjadinya koreksi besaran penyaluran kredit di masing-masing bank. Pasalnya, kebijakan pemerintah tersebut akan memicu kenaikan angka inflasi yang berimbas pada peningkatan biaya bank.

“Secara jangka pendek, kenaikan harga BBM bersubsidi akan meningkatkan inflasi. Sehingga, dampaknya akan ada pada peningkatan biaya perbankan,” kata Sigit.

Namun demikian, lanjut dia, Perbanas meyakini dalam jangka panjang kebijakan pemerintah tersebut akan mampu menumbuhkan ekonomi dalam negeri termasuk sektor keuangan.

“Jangka panjang, dampak kenaikan BBM itu juga akan mampu mengurangi beban keuangan pemerintah yang selama ini lebih besar mengalir ke sektor energi melalui subsidi,” pungkas dia. (gam/bud)

13

JUMAT 26 APRIL 2013 NO.0105| TAHUN II

KERJASAMA PENGEMBANGAN PELABUHAN. Menteri Ekonomi, Tenaga Kerja dan Pelabuhan Bremen Jerman, Martin Guenthner, berbicara dalam forum internasional dengan tema “ Logistik dan Pengembangan Pelabuhan Dalam Kaitannya Dengan Aspek Bisnis, Riset dan Transfer Teknologi JermanIndonesia” di Wisma Kalla, Makassar, Sulsel.

OJK Akan Bentuk Departemen Penyidikan JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merencanakan pembentukan departemen penyidikan untuk menangani kasus pelanggaran hukum di sektor jasa keuangan. Rencana lembaga ini tidak terlepas dari adanya wacana pemberian wewenang penyidikan kepada OJK. “Ada rencana pembentukan departemen penyidikan di OJK. Ini satu terobosan, karena ada isu baru bagi kami tentang pemberian wewenang penyidikan pada OJK di sektor keuangan.

Jadi, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan,” papar Spesialist Madya OJK, Rizal Ramdhani di Jakarta, Kamis (25/4).

Pasal 49 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, jelas Rizal, sangat memungkinkan bagi OJK untuk memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di sektor jasa keuangan. Namun, lanjut dia, kegiatan penyidikan tersebut akan dilakukan oleh penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang diwadahi oleh OJK. Mengingat pegawai OJK bukan PNS, kata Rizal, maka untuk dapat merekrut penyidik sipil, maka OJK akan menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi pemerintah dan Kepolisian. “Rencananya, penyidik PNS akan diambil dari pegawai BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang akan dididik oleh Polri menjadi penyidik di sektor

keuangan,” terangnya.

Keberadaan Pasal 49 di dalam UU OJK, kata dia, juga merupakan keinginan DPR untuk memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan penyidikan, meski tidak secara penuh seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Secara inklusif dia memberikan kewenangan penyidikan, tetapi pimpinan OJK bukan sebagai penyidik seperti di KPK,” ucapnya.

Rizal menegaskan, rencana pembentukan departemen penyidikan di OJK tidak lagi memerlukan persetujuan dari DPR, mengingat Pasal 49 telah mengamanatkan kepada OJK untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan. “Itu kewenangan otonom yang persoalan ini sedang digodok di internal,” kata Rizal.

Sebelumnya, pakar hukum ekonomi Universitas Sumat-

era Utara, Bismar Nasution menyarankan agar OJK diberikan kewenangan penyidikan terhadap kasus di sektor jasa keuangan. “Untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum OJK, perlu dibuat ketentuan dalam regulasi OJK yang mengatur pegawainya sebagai penyidik, di samping penyidik Kepolisian dan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil),” kata Bismar saat ditemui di Hotel Bidakara Jakarta, Jakarta, Selasa (23/4).

Menurut Bismar, sejauh ini struktur organisasi penyidikan di OJK masih ada kekosongan terkait dengan upaya penciptaan otoritas yang independen dalam proses penyidikan. “UU OJK memang memberikan fungsi, tugas dan wewenang penyidikan kepada OJK, tetapi implementasinya tidak bisa langsung mengontrol jalannya penyidikan,” kata Bismar.

Hak Gugat Dalam konteks perlindungan konsumen, kata Rizal, OJK juga akan memiliki kewenangan untuk menggugat secara perdata terhadap industri yang dianggap merugikan konsumen. “Selain mewakili nasabah, OJK juga bisa mewakili industri. Tetapi, benderanya atas nama nasabah atau industri,” katanya.

“Sebagai contoh, saldo nasabah bank yang terdebet tanpa dia merasa pernah

menggunakan kartunya, namun pihak bank mengatakan mereka tidak bersalah. Maka, hal itu bisa digugat OJK yang mewakili nasabah. Jadi, nasabah bisa menggugat bank dengan menggunakan jasa OJK,” tutur Rizal.

Dia menyebutkan, kewenangan menggugat tersebut sesuai dengan konsep politik hukum dalam pasalpasal perlindungan konsumen di UU OJK yang menitikberatkan keberpihakan pada nasabah. “Itu (Pasal 28, 29 dan 30 UU OJK) mau tidak mau kami tafsirkan seperti itu. Kami sedang merumuskan peraturan OJK-nya,” tambah Rizal.

Pada dasarnya, lanjut dia, saat ini OJK sudah memiliki sejumlah peraturan turunan dari UU OJK, namun peraturan tersebut tentunya lebih mengarah pada pengaturan di pasar modal dan lembaga keuangan. “Kalau pengawasan perbankan oleh OJK baru akan berlaku pada Januari 2014,” tegasnya.

Namun demikian, kata Rizal, wewenang menggugat untuk mewakili nasabah tersebut diperkirakan akan menjadi tantangan berat bagi OJK di 2014. “Makanya, nanti OJK akan membuat kriteria mengenai perkara-perkara yang diperkenankan bagi nasabah untuk mendapatkan jasa OJK dalam menggugat bank,” kata Rizal. (gam/bud)

Triwulan I-2013

OCBC NISP Bukukan Laba Bersih Rp 247 M JAKARTA-Bank OCBC NISP berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 247 miliar pada triwulan I-2013 atau naik 23 persen dibanding triwulan I-2012 sebesar Rp 201 miliar rupiahPeningkatan laba ini antara lain dihasilkan dari meningkatnya pendapatan bunga bersih sebesar 18 persen dari Rp 601 miliar pada akhir Maret 2012 menjadi Rp 709 miliar pada akhir Maret 2013. “Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, Bank mengimbangi peningkatan kualitas produk dan layanan, dengan semakin aktif mengembangkan program-program yang inovatif dan bernilai tambah bagi para nasabah,” ujar Presiden Direktur & CEO Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (25/4).

Dia mengatakan, total aset Bank OCBC NISP pada Triwulan I-2013 naik 29 persen menjadi Rp 81,3 triliun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2012 sebesar Rp 63,1 triliun. Demikian

juga dengan kredit Bank OCBC NISP selama Triwulan I-2013 juga berhasil tumbuh 27 persen menjadi Rp 53,7 triliun dibanding periode yang sama tahun 2012 sebesar Rp 42.444 trilun. “Bank OCBC NISP juga senantiasa menjaga kualitas kredit yang diberikan, salah satunya dengan melakukan diversifikasi sektor usaha,” kata dia.

Sesuai jenis penggunaann-

ya, jelas komposisi kredit yang disalurkan untuk modal kerja mencapai 40 persen, investasi 36 persen, dan konsumer 24 persen. Sedangkan penyaluran kredit relatif merata di beberapa sektor yaitu sektor perdagangan 24 persen, industri sebesar 23 persen dan jasa 22 persen.

Dengan strategi manajemen risiko yang tepat, Bank OCBC NISP berhasil mening-

katkan kualitas kredit sekaligus menurunkan tingkat NPL (net) menjadi 0,4 persen pada akhir Maret 2013 dibanding 0,5 persen pada akhir Maret 2012, jauh dari batas maksimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 5 persen. “Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 19 persen dari Rp 49,6 trilun di triwulan I-2012 menjadi Rp 59,3 triliun di triwulan I-2013,” jelas dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, di tahun 2013 ini Bank OCBC NISP terus aktif melakukan ekspansi dalam berbagai aspek sesuai dengan komitmen untuk melanjutkan pertumbuhan. “Dari sisi modal kami mengalami pertumbuhan sebesar 35 persen menjadi Rp 9,1 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sehingga meningkatkan rasio permodalan (CAR) menjadi 16,6 persen. Dengan pondasi keuangan yang semakin kokoh dan pertumbuhan yang berkelanjutan, kami semakin siap menghadapi tantangan perbankan di masa mendatang,” pungkas dia. (gam)

JAKARTA-Dugaan praktik oligopoli atau kartel penentuan suku bunga kredit bank di Indonesia disambut sinis pelaku perbankan. Ketua Umum Persatuan BankBank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menegaskan, tidak ada koordinasi seperti itu antar bankir. Bahkan, besaran suku bunga kredit bank di Indonesia yang rata-rata di atas 12 persen wajar-wajar saja.

Dia justru heran mengapa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkukuh akan memeriksa dugaan kartel. “Sekarang malah ada ngomongin dugaan kartel, padahal enggak ada kartel di bank, tapi KPPU tetap saja enggak percaya,” cetusnya dalam diskusi Peluang dan Tantangan Bank Khusus di Le Meridien, Jakarta, Kamis (25/4).

Sebelumnya, pengamat perbankan, Achmad Iskandar, mengungkap saat ini sekitar 70 persen pangsa pasar perbankan nasional dikuasai sepuluh bank papan atas. Struktur pasar semacam ini mengindikasikan adanya praktik kartel bunga pinjaman di industri perbankan Tanah Air. “Struktur pasar perbankan di Indonesia memang oligopoli. Hampir 70 persen pangsa pasar perbankan Indonesia dikuasai sepuluh bank. Secara teori, kondisi ini menandakan ada praktik kartel,” ujar Iskandar.

Menurut dia, dugaan KPPU yang menyebutkan bahwa industri perbankan nasional sudah dimasuki kartel memang sulit untuk dibantah. Pasalnya, lanjut dia, sejauh ini ada 120 bank, namun struktur pasarnya hanya dikuasai sepuluh bank. “Sepuluh bank ini akan dengan mudah mendikte besaran suku bunga yang akan berlaku secara umum,” ucap dia Namun lagi-lagi, Sigit membantah sinyalemen ini.

Dia mencontohkan nasabah yang meminjam dari bank dengan besaran kecil. Meski besaran bunganya mencapai 24 persen, Sigit melihat hal itu lebih baik dibanding mereka meminjam dari lintah darat. “Katakanlah yang kelasnya minjam Rp 100.000-200.000, kena bunga 24 persen saya lihat enggak masalah tuh. Kalau lintah darat malah mereka kena 100 persen,” kata Sigit.

Perbanas juga membantah jika ada yang menyebutkan bahwa pelaku perbankan menerapkan kebijakan pilihpilih nasabah. Jika pelaku usaha kecil menengah (UKM),

bunga yang dibebankan tinggi, sementara konglomerat bunganya sangat rendah.

“Bukannya kita tidak adil pada yang kecil, yang konglomerat dapat bunga kredit rendah. Tapi menurut saya yang jual rokok di hypermarket, sama jualan di pengecer itu ya lebih mahal yang eceran lah, itu ekonomi saja, tapi politikus tidak melihat seperti itu,” tandas dia.

Dia pun menyatakan jika pemerintah atau pemangku kepentingan lain mendorong perbankan membantu sektor riil, maka seharusnya tidak fokus pada suku bunga saja. Perbanas mendorong pelaku perbankan lebih efisien dalam pengelolaan operasionalnya, tapi bank perkreditan rakyat (BPR) juga harus mengisi peluang itu dan ada dorongan mempermudah akses mendapat pinjaman.

“Kita itu sering untuk UMKM fokusnya pada suku bunga. Kalau mau adil buka kesempatan untuk BPR juga, saya sepakat kalau bank diminta efisien supaya suku bunga turun, tapi fokusnya jangan suku bunga, tapi pada aksesnya, kemudahan mendapat pinjamannya,” kata Sigit.

Sebelumnya, KPPU menilai ada potensi kartel suku bunga karena rata-rata interest margin, Rasio BOPO, NIM bank-bank nasional tidak efisien. Kemungkinan ada koordinasi antar bank dominan sehingga bank lain turut menetapkan bunga kredit selalu di atas 12 persen.

Tudingan KPPU juga sempat dibantah Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Dia menilai suku bunga yang ada saat ini sesuai dengan kondisi masing-masing bank dan kondisi pasar.

Menurutnya, jika tingkat suku bunga mengalami kecenderungan meningkat, bukan menurun, maka itu jadi indikasi adanya kartel. Yang terjadi saat ini adalah tingkat suku bunga, kecenderungannya mengalami penurunan walaupun tidak signifikan mengikuti penurunan BI Rate.

Dari data Bank Indonesia, suku bunga kredit perbankan rata-rata hanya turun sebesar 3,33 persen dalam beberapa tahun terakhir. Bank sentral mencatat rata-rata suku bunga kredit industri perbankan sebesar 15,39 persen pada akhir Desember 2008, turun menjadi 13,24 persen pada Desember 2010, dan kembali turun menjadi 12,06 persen pada akhir 2012. (gam/bud)

EKONOMI

Pemerintah Perlu Bentuk Bank Khusus JAKARTA-Upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu, perlu dibentuk bank khusus untuk membiayai sektor prioritas. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mempersempit gap pembiayaan di sejumlah sektor perekonomian. “Pembentukan bank khusus menjadi harga mati jika pemerintah berorientasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI) Mulya Siregar dalam Seminar Nasional “Peluang dan Tantangan Bank Khusus di Tengah Dominasi Asing” di Hotel Le Meridien Jakarta, Kamis (25/4).

Dia mengatakan, pada periode 2011-2014 pertumbuhan ekonomi ditargetkan berkisar 6,4 persen hingga 7,5 persen.

Sementara itu, dalam kurun 2015-2025 produk domestik bruto (PDB) diharapkan berada di kisaran 4-4,5 triliun dollar AS dengan PDB per kapita pada 2025 sebesar 14.250-15.500 dollar AS dan pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen-9 persen. “Target-target pemerintah itu bisa dicapai dengan pembiayaan yang mampu mendorong delapan sektor prioritas, yakni pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika serta kawasan strategis,” tutur dia.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar. Paling tidak pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp1.000 triliun. “Menjadi penting tentunya untuk membentuk bank infrastruktur, agar dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi ke depan,” imbuh dia.

Mulya menambahkan, pembentukan bank khusus bisa dilakukan melalui empat opsi, antara lain mendirikan bank baru, penugasan khusus kepada bank BUMN, memperkuat perusahaan pembiayaan infrastruktur Indonesia dan memperluas fungsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). “Pilihan yang paling ideal untuk jangka pendek, adalah penugasan khusus kepada bank pemerintah, karena akan lebih cepat implementasinya. Mereka sudah memiliki manajemen yang baik, tidak memerlukan landasan hukum baru dan diyakini tidak akan mengganggu target pasar dan bisnis model yang telah berjalan,” pungkas dia. (gam/bud)

14

TAPAL KUDA

JUMAT 26 APRIL 2013 NO.0105 | TAHUN II

Ribut Mulai Ngantor Setelah Divonis Bebas PROBOLINGGO – Ribut Fadilah yang tersandung kasus hukum dugaan penipuan CPNS pada beberapa tahun lalu, dan telah menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kraksaan hingga ke Pasuruan. Kini anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini sudah mulai ngantor, Kamis (25/4).

Sebelum tiba di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, ternyata Ribut Fadilah masih mampir ke Kantor DPC PKB Kab Probolinggo, di jalan Raya Dringu. Ia bersilaturahim dengan Wakil Ketua Tanfidz DPC PKB Kab Probolinggo, Drs Hanafi beserta dengan pengurus lainnya.

Dengan mengendarai motor metic, sekitar pukul 10.30 di dampingi istrinya Karyani, tiba di gedung wakil rakyat yang berlokasi di Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Di gedung dewan tersebut, Ribut Fadilah langsung di sambut Ketua Fraksi Hanura DPRD Kab Probolinggo H Mudjianto.

“Saya kangen ke teman-teman Pak Haji Mumud,”peluk Ribut.

Kepada ketua Fraksi Hanura itu, Ribut Fadilah menyampaikan kalimat bahwa dia sudah tidak mempunyai jabatan lagi di DPRD. Didamp-

ingi isterinya, Ribut Fadilah hanya duduk bersama para awak media layaknya seorang tamu biasa. Kebetulan, di gedung dewan ada agenda Banmus.”Saya hanya sebagai anggota dewan biasa dan masih belum mendapatkan jabatan apa-apa,”tuturnya.

Ribut Fadilah mengaku, dengan terbebasnya vonis yang di jatuhi oleh hakim ketika itu. Ribut siap untuk menerima jabatan barunya. “Kalau saya masih di percaya menjadi ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa yang di geser H. Mulabbi. Saya masih siap untuk mengemban amanah itu,”seru ribut dengan nada berharap agar Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa itu di raih kembali.

Ketua Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Probolinggo, H. Mudjianto, mengaku menyambut kedatangan Ribut Fadilah dengan pelukan sebagai

sahabat karib dan bukan karena ada unsur lain, melainkan hanya sebatas teman atau sahabat di gedung wakil rakyat itu. “Hanya sebatas seorang sahabat saja, dan tidak ada yang lebih serta tidak ada yang kurang,”tandas H. Mudjianto.

PAW Tak Putus Tengah Jalan Proses pergantian antar Waktu (PAW) Ribut Fadillah, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo nampaknya tidak putus di tengah jalan.

Pasalnya, proses PAW itu sudah di kirimkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU Kab Probolinggo) pada tanggal 22 April 2013 kemarin oleh DPRD Kab Probolinggo sesuai permintaan DPC PKB Kab Probolinggo. Namun, untuk jawaban dari KPU akan dikirim ke DPRD Kabupaten Probolinggo yaitu hari ini Jum’at (26/4).

Ungkapan itu langsung dari Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, melalui Kepala Devisi Kampanye, Jakfar Shodiq. “Besok Jum’at surat jawaban dari KPU di kirim ke DPRD Kabupaten Probolinggo,”ujarnya.

Sebelumnya, Ribut Fadilah yang berangkatnya dari Dapil I, yakni Kecamatan

Tongas, Kuripan dan Sumber itu mendapat suara terpilih sebanyak 3.500 lebih suara, dan digantikan oleh Muhammad Nahrawi dengan mendapat suara sekitar 1.500 lebih.

“Yang jelas, yang mengganti posisinya Ribut Fadilah suara di bawahnya,”terang Jakfar Sodik.

Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Probolinggo, H Ahmad Badlawi mengungkapkan, kalau DPC PKB Kab Probolinggo pada 31 Maret 2013 lalu, sudah membuat rapat pleno untuk mem PAW Ribut Fadillah. “DPC PKB Sudah memplenokan PAW Ribut Fadillah,”ucapnya.

Menurutnya, alasan memberhentikan Ribut Fadilah karena sudah di anggap tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya di legislatif. “DPC PKB Kabupaten Probolinggo per 31 Maret 2013, melakukan Pleno untuk segera mem PAW Ribut Fadillah,”tandas H Ahmad Badlawi.

Menanggapi hal itu, Ribut Fadillah terlihat santai saja.

“Tidak ada celah untuk mem PAW, karena, selama saya berada di dalam Lapas, setiap ada agenda atau rapat di dewan, saya menyodorkan surat ijin,”pungkasnya.(hud).

SPBU

Petani Datangi SPBU Karena Menumpuk Jerigen

PROBOLINGGO – Kelangkaan solar masih terus terjadi di Kota Probolinggo. Untuk mendapat solar, sejak pagi hari ratusan petani terpaksa melakukan antrian panjang dengan cara menumpuk ratusan jerigen di SPBU, Kamis (25/4).

Seperti yang terjadi di SPBU Mastrip Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo.

Sejak empat hari lalu, para petani menumpuk ratusan jer-

igen di SPBU. Bahkan, membuat petugas juga kerepotan saat melayani puluhan truk.

Menipisnya stok solar di SPBU Mastrip membuat petugas membatasi pengisian tangki truk.

Untuk pengisian solar, pihak SPBU memberi batasan hingga 50 liter setiap truk. Sedangkan para petani diberikan jatah maksimal 10 liter setiap orang. Desakan kebutuhan sebelum musim panen, mem-

buat para petani memborong solar di SPBU Mastrip.

“Sampai sekarang belum dapat. Padahal sudah waktunya membajak. Saya sudah mencari sampai ke SPBU Pilang, Ketapang, Sukoharjo, Dringu, dan Pajurangan, tetapi tetap tidak ada. Kalau terus-terusan seperti ini, semua petani di wilayah saya akan saya ajak geruduk SPBU biar ada perhatian dari pemerintah,” ujar Buria., petani Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

Biasanya, Buria menghabiskan solar sekitar 15 liter untuk sawahnya dengan luas sekitar 1,5 hektare. Kini, ia hanya bisa menunggu hingga benar-benar mendapat solar karena belum bisa mengolah sawahnya.

“Beli siang jelas tidak dapat, Mas. Tengah malam sampai subuh atau sampai jam 09.00 Wib ini masih belum dapat juga. Nanti siang pasti habis lagi. Ini tadi sudah banyak truk antre sejak tengah malam dan antrean baru keluar subuh tadi,” terangnya.

Petani lainnya, Toyan,

yang merupakan warga Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo juga harus berulang kali ke SPBU untuk mengecek apakah masih ada solar atau tidak.

“Kalau siang memang tidak dapat. Jadi, adanya hanya tengah malam sampai subuh atau sampai sekitar pukul 07.00 WIB. Siangnya pasti habis lagi. Pagi ini, truk yang antri sejak tengah malam baru mendapat solar,” katanya.

Toyan berharap, petanilah yang harusnya menjadi prioritas untuk mendapatkan solar bersubsidi. Dengan pengurangan alokasi solar bersubsidi ke SPBU, mau tidak mau petani harus bergiliran mencari solar.

Terlebih saat ini sudah habis panen dan akan menanam lagiseharusnya para petani mendapat prioritas untuk mendapat solar bersubsidi.

“Petani itu kan rakyat kecil yang seharusnya mendapat prioritas untuk mendapat solar bersubsidi. Kalau seperti ini, kasihan harus mencari solar kemana-mana. Apalagi, ini akan memasuki musim tanam lagi,” pungkas Toyan.(hud).

DEMAM BERDARAH DENGUE

Siswi Jalani UN di RS Lantaran Menderita DBD PROBOLINGGO – Akibat terserang Demam Berdarah Dengue (DBD) siswi SMP Negeri I Dringu Kabupaten Probolinggo, terpaksa menjalani Ujian Nasional di rumah Sakit, Kamis (25/4).

Tidak hanya di kelas, pengawasan ketat juga dilakukan dalam pelaksanaan UN di Rumah Sakit. Pengawasan di tempat ini juga dilakukan oleh guru pengawas, yang disertai panitia UN sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Eva Komaria (16) harus menjalani ujian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.

Moh Saleh Kota Probolinggo, sejak hari ketiga pelaksanaan Ujian Nasional. Meski kondisinya belum stabil dan masih diinfus di ruang perawat, dia harus menyelesaikan seluruh soal sesuai dengan waktu yang telah diatur.

Orangtua Eva Komaria, khawatir anaknya tidak dapat menyelesaikan ujian dengan sempurna. Karena selain keadaan fisiknya yang masih lemah, dia pasti mengalami gangguan psikis karena harus menjalani ujian di rumah sak-

it.

Walaupun harus menahan rasa sakit, menjalani perawatan sejak 24 April kemarin, Eva Komaria mengerjakan soal ujian IPA di ruangan perawat, ia dijaga oleh seorang pengawas dan seorang guru dari SMP Negeri 1 Dringu Kabupaten Probolinggo. Namun ia dapat menyelesaikan Ujian Nasional (UN) tepat waktu. Beruntung kondisi Eva Komaria sudah tidak terlalu parah, sehingga

bisa menjalani ujian dengan posisi duduk.

Karyati, salah seorang guru SMP Negeri I Dringu mengatakan semenjak hari Selasa kemarin, Eva Komaria masih mengikuti ujian disekolahnya. Namun usai mengikuti ujian, dia mengeluh sakit dan kondisinya terus memburuk.

Oleh keluarga, Eva Komaria kemudian dibawa kerumah sakit. Hasil diagnosa rumah sakit mengatkan Eva Komaria

mengalami sakit demam berdarah. Orang tua eva kemudian membuat surat pemberitahuan kepada pihak sekolah, da langsung dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

“Atas koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, dengan tim medis RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo untuk menggelar Ujian Nasional (UN),”pungkas Karyati.(hud).

PAMERKAN. Produk unggulan dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo di lihat Bupati Probolinggo, Hj. Puput Tantrian Sari, SE.

DISPERINDAG

Pengusaha-Produsen, Dipertemukan Kontak Bisnis PROBOLINGGO – Memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk unggulan Kabupaten Probolinggo kepada para pengusaha (buyers) baik didalam maupun luar Provinsi Jawa Timur.

Pemkab Probolinggo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), menggelar kegiatan kontak bisnis. Kegiatan berlangsung untuk menyambut seratus hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, di Rest Area Tongas, Kamis (25/4).

Bupati Probolinggo, Hj. Puput Tantriana Sari, SE, mengatakan untuk membangun relasi dan kerja sama pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Probolinggo dengan para pengembang IKM, serta memperluas peluang pasar produk-produk unggulan Kabupaten Probolinggo.

Menurutnya, para petani yang ada di Kabupaten Probolinggo panennya harus berkualitas dan lebih baik dari sebelumnya, dan mampu bersaing dengan petani di daerah lain. Ia meminta pelaku usaha, mulai kerajinan batik dari semua produk unggulan dikenalkan kepada masyarakat dengan sejumlah pengusaha, baik di Kabupaten Probolinggo maupun lingkup Jawa Timur. Terlebih lagi, bagi warga yang mem-

punyai usaha kelompok ingin menghasilkan sesuatu terbentur dengan modal.

“Hari ini , saya mengundang pihak Bank agar bisa membantu membangkitkan usaha rakyat Kabupaten Probolinggo agar berdaya secara ekonomi, termasuk ikhtiar akan diresmikan tempat konsultasi bisnis,”ujar Hj. Puput Tantriana Sari.

Menurutnya, pelaku usaha siapa pun yang ingin menghasilkan sesuatu masih bingung untuk memulainya, silakan mendatangi tempat konsultasi bisnis yang berlokasi di Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.

“Silakan manfaatkan sebaiknya. Ini janji saya, melalui program Hati Mesra dan Pro Rakyat,”tandas Bupati Puput Tantriana Sari.

Lebih lanjut, Bupati Puput Tantriana Sari, mempunyai keinginan agar rakyat Kabupaten Probolinggo, utamanya kaum ibu rumah tangga yang hari ini mayoritas menjadi ibu rumah tangga, sehari-hari mengurus, melayani anak, suami, cucu, dan hanya mengandalkan gaji suami tidak menutup kemungkinan, tanpa perlu keluar rumah tetap hasilkan sesuatu yang bermanfaat.

“Saya petakan potensi yang diusung dari desa dan

kecamatan, misalnya Kecamatan Tongas potensi penghasil Rajungan. Konsepya, satu desa mempunyai satu potensi unggulan.

Mestinya lingkup kecil Kecamatan Tongas, tiga desa produk unggulannya jangan sama, ibarat jeruk makan jeruk,”ucapnya.

Demikian juga, ia berharap bagaimana penduduk mengelola sumber daya alam (SDA) semaksimal mungkin, seperti Rajungan. Kedepan orientasi masyarakat terhadap rajungan meningkat, agar produk unggulan Rajungan bisa diolah menjadi produk cemilan.

Kata akhirnya, kata dia, Visi Misi merubah pola pikir masyarakat Kabupaten Probolinggo, orientasinya ekonomi bisnis, rakyat sebagai pelakunya dengan komitmen dan ketetapan hati , termasuk jajaran TNI/Polri, Kadin, Pengusaha, dan IWAPI. “Ini saatnya kita mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Program apapun bisa berjalan sesuai yang diinginkan, tanpa ada dukungan warga dan SKPD untuk mengawal sungguh-sungguh dari semua program pemerintah. Saya tidak ingin kejadian programnya bagus, tapi tidak di kawal oleh pemangku kepentingan,”pungkasnya. (hud).

CALON LEGISLATIF

Penjual Kerupuk juga jadi Caleg PROBOLINGGO,Aspek kwalitas dan profesionalime tentu harus menjadi prioritas bagi partai politik untuk menentukan calegnya,caleg dari unsur perempuanpun tidak hanya sekedar untuk memenuhi kouta 30 persen dari unsur perempuan sebagaimana tuntutan undang undang.

Sumilah Heni tukang jual krupuk keliling di Kota Probolinggo menjadi caleg dari partai Nasdem.apakah dia sudah memenuhi aspek kwalitas dan profesionalisme itu partai yang bersangkutan yang dapat menilainya,dan rakyat yang akan menentukan pilihannya.

Sumilah, begitu biasanya wanita ini dipanggil, keseharianya sibuk membuat krupuk dan kemudian menjualnya keliling di sekitar kota probolinggo, Dia tidak pernah terjun di dunia politik sebelumnya ,apalagi mendapat pelatihan khusus tentang dunianya yang baru ini bagi dirinya.dia baru menyentuk dunia politik setelah dipercaya sebagai bendahara DPC Partai Nasdem di kecamatan kanigaran.”Saya tidak pernah ikut politik sebelumnya baru setelah dipercaya jadi bendahara DPC Parati Nasdem kecamatan Kanigara ini saya aktif di politik;”aku sumilah heni

Dengan bekal ijazah SMEA ibu dari dua anak ini yakin dirinya mampu menjadi wakil rakyat,untuk terpilihpun dia optimis, karena dengan berkeliling menjajakan krupuk ia merasa banyak orang yang mengenal dirinya.”Saya cukup dikenal terutama kalangan ibu –ibu yang menjadi pelanggan saya “ ungkapnya Dia mengungkapkan bahwa menjadi caleg bukan hanya sekedar sebagai pelengkap penderita untuk memenuhi kouta 30 persen dari unsur perempuan,tapi ingin memperjuangkan kaum perempuan agar bangkit dan mampu menyetarakan dirinya

dengan laki laki.”saya nyaleg ini serius mas tidak hanya sekedar untuk memenuhi kouta perempuan.saya ingin berjuang untuk kaum perempuan agar mampu dan bangkit bersama laki laki” ujarnya penuh semangat.

Kesulitan untuk mendapat bantuan modal dalam mengembangkan usahanya juga mendorong dirinya untuk terjun di dunia politik,”Dengan menjadi dewan saya juga akan mengupayakan agar para pedagang kecil seperti saya ini bisa mendapatkan bantuan modal dengan mudah dan tidak mengalami nasib seperti saya ini” Kata Sumilah heni. (nto)

SENI BUDAYA

15

JUMAT 26 APRIL 2013 NO. 00105 | TAHUN II

Puisi-puisi ACH. ZAINURI

Sudah Hilang senjaku telah hilang bersama nyanyian itu tak tau kemana.. sudahlah.. menyisahkan harapan yang hanya tinggal duka bersama kerling air mata

Tinggal Mimpi lembayung luka telah hadir,bersama suramnya mentari menyayak dibelukar kata yang hanya menyisahkan mimpi,dalam gelamor fantasi ini taktau harus bagaimana hanya kerling air mata ini yang jatuh pada lorong.luka

Tinggal Sesel harus kumulai dari mana air mata ini.. sembab, sedih, luka, hanya tinggal asa dalam gelap ini. mungkinkah..? aku masih bisa menjadi harapan itu yang mungkin telah layu bersama sesal ini

Tinggegenting mungkin hanya cerita aku tak tau itu dari nenekku hanya tinggal bekas yang bisu dalam legenda itu aku bisa mulai anganku, merangkai harapan. dari cerita itu. yang hanya timggalmasa lalu

Harapan Pagi ku berjalan bersama adzan subuh itu menuju apa yang ku tuju jatuhlah... air wuduk itu bersama pagi ini lalu ku berdo’a semoga hari ini aku bahagia menjalani hari ini

Tumpuan Harapan Ajaklah aku menyelam denganmu Melihat mentari dibalik air bergenang Ajaklah aku menjadi tumpuan harapan Tuk melukis kelabu senja Ajaklah aku meraihnya

Cerita Luka Hilang bersama duka Mengisahkan lukisan kelabu, membuat Kerling jiwa terkikis Oleh nyanyian luka, yang menyanyat Dalam ironi jiwa Kadang teringat, di waktu Simponi jiwa yang bahagia, tapi Hari ini.....

Berbuah kelam duka tampa asa

Keraguan Pagiku bersama lagu keraguan Yang tak mampu menyingkap fakta Dalam benak yang bergelamor Walau, tak tau di amana akan mencari Setitik jawaban dalam keraguan Jiwa yang bimbang

Ach. Zainuri

alumnus Madrasah Nasy’atul Muta’allimin Candi Dungkek, dan saat ini sedang nyantri di PP. Nurul Islam Karangcampaka, Bluto Sumenep..

A

Surat untuk Presiden Cerpen : MA Zakitaro

S

udah lama sebenarnya saya ingin mengirim surat kepada Presiden. Mohon maaf baru kali ini bisa terlaksana. Mohon maaf, pasti mengganggu atau mungkin saja surat saya ini tidak sempat dibaca. Saya paham bila hal itu terjadi karena Presiden sibuk, bahkan sangat sibutk.

Saat menulis surat ini, saya pergi ke bukit. Lalu saya duduk di hamparan batu. Bila musim hujan tiba, hamparan batu ini berlumut. Dulu, saat saya masih sekolah setingkat SMP, saya biasa belajar di atas batu ini. Belajar mengeja batu-batu pada Bukit Lancaran, suatu dataran tinggi di Desa Guluk-Guluk Sumenep.

Presiden mungkin lupa ada nama desa itu meski saat kampanye Presiden pernah mendatangi desa ini. Saya ingat betul, Presiden tebar pesona ketika itu, dan lebih banyak tersenyum.

Hari ini, saya tidak sempat lagi melihat senyum Presiden. Saya berusaha mengerti karena Presiden memiliki perkejaan yang banyak meski mungkin yang dilakukan sedikit.

Saya sebenarnya ingin mengantarkan sendiri surat ini. Tetapi saya bukan siapa-siapa. Saya melihat jaksa di Polda Jabar tidak bisa tembus untuk mengeksekusi Susno Duadji.

Jika jaksa tak lagi bertaji, apalagi

saya, warga biasa yang tidak populer. Namun saya warga negara yang dibuktikan dengan KTP lama, belum elektronik. Padahal, saya sudah datang ke kecamatan, direkam data, difoto juga. Pada saat sebagian yang lain KTP elektronik selesai, milik saya belum. Saya tidak menanyakan alasannya. Saya takut karena di kantor polisi tersangka yang bertanya biasanya mendapat jawaban, “Kamu melawan ya!”

Surat ini hanya kegelisahan diri sebagai warga republik. Mungkin hanya saya yang mengalami dan merasa negara telah menjadi lukisan yang tidak menarik. Bingkai yang memagari lukisan mulai retak dan digerogoti rayap. Warna lukisan mulai lusuh. Sehingga tekstur lukisan tidak menampakkan lagi sebagai gambar yang utuh. Ada yang terkoyak di situ. Saya melihat negeri ini seperti itu, setidaknya mirip.

Sewaktu saya ke Jakarta, saya mendengar orang-orang bercerita tentang Presiden yang punya anak gemar narkoba bahkan berkaitan dengan Raffi Ahmad yang saat ini nasibnya tak jelas dalam rehabilitasi. Tetapi saya tidak yakin karena Presiden di republik tidak hanya satu orang. Misalnya, ada Presiden Partai dan Presiden LSM. Nah, di sana saya

bingung anak presiden yang suka narkoba itu anak presiden yang mana, saya tidak perlu bertanya meski saya punya hak untuk itu. Bila wakil rakyat punya hak bertanya, sudah pasti rakyat yang diwakilinya memiliki hak yang lebih dari sekedar bertanya.

Saya hanya ingin memberikan kabar kepada Presiden seputar republik terakhir. Sebab, selama ini presiden hanya mengikuti perkembangan melalui radio, televisi, media cetak, on line, dan twitter. Boleh dong sesekali Presiden membaca surat yang mungkin saja tak berguna meski di dalamnya mengandung nilai yang bermanfaat untuk masa depan presiden.

Untuk sekedar diketahui, Presiden di hari-hari terakhir terlihat kehilangan aura. Kata-katanya hanya lugas tetapi tidak bernas. Presiden seakan-akan hanya ingin cari selamat untuk diri dan koleganya.

Perjuangan untuk dan atas nama kesejahteraan rakyat nyaris tidak terdengar. Sewaktu terjadi resesi politik, Presiden terasa kehilangan sejumlah orang yang dipercaya dan harus menempatkan dirinya sebagai apapun di situ.

Presiden juga kurang tegas terhadap jajarannya yang lalai melaksanakan tugas. Presiden terasa

lebih memanjakan serdadu dan berbaik-baik agar setelah tidak lagi menjadi presiden ada yang peduli.

Saya juga memahami itu karena begitu banyak persoalan yang terjadi di bangsa ini selain banjir, longsor, kemiskinan, dan penegakan supremasi hukum. Padahal kuncinya, masalah ini akan selesai bila hukum tegak, itu saja. Tetapi, Presiden tidak pernah cerita apakah menjadi bagian dari masalah itu sehingga Presiden tak lagi berwibawa. Bila Presiden tak lagi berkarisma, apalagi punggawa?

Presiden yang terhormat, saya melihat ada hal yang ditutup-tutupi sehingga perjalanan negeri seperti ini adanya. Lihatlah, belakangan ini polisi, tentara, hakim, jaksa, birokrat, LSM, dan preman seakan-akan sama saja. Memang oknum, tetapi bila oknum terjadi di mana-mana di seantero negeri ini, saya kok jadi ingat televisi lokal tetapi yang lokal itu ada di semua tempat. Meski televisi lokal bagi saya sama substansinya dengan televisi nasional. Nah, yang oknum-oknum ini dan bertebar, lama-lama kok setara barisan oknum. Dohlalala….

Saya jadi ingat komentar pengamat politik yang hidup di zaman Orde Baru. Mereka, menilai Soeharto ketika itu memiliki banyak anjing. Anjinganjing itu dibagi dua. Barisan anjing pertama diperintahkan Soeharto untuk mengkritik dan barisan anjing lainnya untuk memuji. Tujuannya, saat anjing pengeritik dan pemuji ini bersuara di tengah warga, feedback publik diketahui siapa yang sesungguhnya benci dan cinta Soeharto. Jangan-jangan Presiden memiliki prilaku yang sama dengan gaya yang berbeda.

Presiden, saya hanya membayangkan negera lebih baik dan betapa indahnya republik ini. Saya juga membayangkan Presiden yang lebih berwibawa dalam unas yang tidak seperti saat ini.

Saya membayangkan Presiden bersama kekasihnya berlarian di tepi pantai lalu membuat kastil angin dan berlarian seperti film India antara Sakhruk Khan dan Kajol dalam ritme slow motion.

Damai rasanya!

Saya membayangkan tetangga yang semangat melapor kepada polisi bila seekor sapinya hilang agar yang raib bisa kembali. Saya memberikan perhatian yang besar kepada Presiden meski Presiden mungkin tak peduli.

Saya membayangkan negeri yang gemah ripah loh jinawi. Saya mohon maaf bila tidak seharusnya menulis ini. Saya juga ingin dipahami kalau saya terlanjur menulis surat karena saya bukan Presiden. = Sumenep – Jakarta 2013

Resensi

Nasib Sekolah di Era Google K

ehadiran mesin pencari (search engine) bernama google telah membuka keran informasi sedahsyat-dahsyatnya.

Iklim akademik pun berubah dengan akselerasi mencengangkan. Minimal, sekolah dan kampus cukup terbantu dalam meningkatkan proses diskursif yang lebih kaya.

Google memang menawarkan kecepatan namun di sisi lain juga rentan mengajak perilaku instan.

Google ibarat pedang bermata dua.

Ia dapat membantu sekaligus mengajak berpikir buntu. Praktis, tulis M. Mushthafa, google turut memperluas ladang subur plagiarisme di Indonesia.

Buku Sekolah dalam Himpitan Google dan Bimbel ini menyorot masa depan sekolah di tengah kedigdayaan google dalam menawarkan jutaan informasi. Tantangan mendasar yang musti dihadapi sekolah dan lembaga pendidikan lainnya adalah bagaimana mengatur semburan informasi agar tidak menimbulkan “kejahatan” akademik lebih lanjut.

Meminjam istilah Felix Guattari dan Gilles Deleuze, mesin pencari (search engine) dengan segala ekses kecepatannya telah menjadi semacam “mesin hasrat” (desiring machine)—sebuah mekanisme psikis dalam psikoanalisis yang fungsinya memproduksi dan mereproduksi hasrat, sehingga ia selalu menginginkan sesuatu yang lain.

Dari sebatas ingin mencari informasi jadi memanipulasi informasi.

Hasrat terhadap gelar dan popularitas ilmiah misalnya adalah turunan mesin hasrat yang acapkali memompa ketidakjujuran (hlm, 203-204).

Tentu saja, lanjut Mushthafa, plagiarisme tak harus menggunakan jasa komputer dan internet, tetapi teknologi menyediakan peluang dan kemudahan yang cukup besar untuk melakukannya. Buku ini terbagi menjadi tiga topik yang secara berurutan berisi “Visi Pendidikan”, “Tantangan Literasi” dan “Pendidikan Lingkungan”.

Meski berisi pemikiran yang tidak utuh, namun penulis mampu menghadirkan satu diktum gagasan mendasar: google—sebagai bagian dari kemajuan teknologi informasi melahirkan konsekuensi penuh risiko. Google telah mengantarkan sekolah pada persoalan literasi yang mengiris hati.

Matinya Literasi Bukan mustahil literatur-literatur yang disediakan sekolah akan menjadi ornamen rak-rak perpustakaan yang semakin jarang diminati. Perpustakaan akan menjadi semacam gudang tempat menyimpan buku. Selebihnya, siswa atau bahkan pihak sekolah lebih memilih google sebagai tempat menggali referensi.

Padahal, kata penulis buku ini, jika saya ditanya tentang kekuatan paling besar yang dimiliki sebuah buku, maka pikiran saya akan terarah

Judul Sekolah dalam Himpitan Google dan Bimbel Penulis M. Mushthafa Penerbit LKiS, Yogyakarta Cetakan 1, 2013 Tebal xxvi + 326 halaman ISBN 978- 979-16776-8-4 Peresensi Naufil Istikhari Kr*

pada keterpautan buku sebagai simbol dari dari pengetahuan, ilmu dan belajar. Lebih dari itu, buku dapat menyediakan sebuah pengalamanbelajar alternatif yang sangat kaya makna (hlm, 141).

Google acapkali membuat orang lupa pada buku, pada perpustakaan.

Jika ini terus dibiarkan, maka literasi akan mati. M. Mushthafa menawarkan solusi efektif yang menarik untuk dipraktikkan di sekolah-sekolah.

Gagasan alternatif itu, ia sebut: “mengantarkan perpustakaan ke ruang kelas”.

Sambil menunggu guru datang, di awal jam pelajaran, M. Mushthafa membagikan satu tulisan bermutu dan inspiratif kepada tiap siswa untuk dibaca di dalam kelas. Panjang tulisan berkisar 600 hingga 700 kata.

Siswa hanya memerlukan waktu 3-5 menit untuk menuntaskan bacaan.

Mutu tulisan yang dibagikan harus diperhatikan betul. Ia memasang target minimal 100 tulisan harus dibaca selama satu tahun. Syukur-syukur jika sampai 230 tulisan, sesuai jumlah hari setahun pelajaran (hlm, 150).

Model semacam ini dipraktikkan langsung oleh penulis buku ini di tempatnya mengajar, yaitu SMA 3 Annuqayah, Sumenep. Walhasil, siswa pelan-pelan mulai suka membaca, dan akhirnya lari ke perpustakaan untuk melampiaskan kehausannya membaca buku.

Program “mengantarkan perpustakaan ke ruang kelas” dapat membekali imunitas minat baca siswa agar tahan terhadap rayuan mesin hasrat—selama berlangsung era google. *) Pecinta Buku. Ketua Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Yogyakarta.

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli Miqdad H, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar, Ahmed David (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, , Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

OLAHRAGA

JUMAT 26 APRIL 2013 NO.0105 | TAHUN II

4-1

AKSI SUPORTER

Dortmund Permalukan Madrid DORTMUND - Kekalahan Real Madrid dari Borussia Dortmund dengan skor mencolok 4-1 pada laga semifinal leg pertama Liga Champions di Signal-Iduna Park, Kamis (25/4) dini hari WIB memperlihatkan dominasi sepakbola Jerman di Eropa.

Sehari sebelumnya, Bayern Muenchen melumat Barcelona dengan empat gol tanpa balas. Uniknya, Bayern Muenchen dan Dortmund adalah dua tim teratas Bundesliga, sementara Barcelona dan Madrid adalah dua tim teratas klasemen La Liga Spanyol.

Pada laga Dortmund versus Real Madrid, keempat gol mereka diborong penyerang internasional Polandia Robert Lewandowski masing-masing pada menit ke-8, 50, 55, dan 67.

Sedangkan satu-satunya gol Madrid dilesakkan Cristiano Ronaldo pada menit ke-43.

Dengan hasil ini, langkah Dortmund ke semifinal semakin terbuka lebar. Pasalnya, mereka hanya butuh hasil imbang atau kalah minimal 0-2 pada laga leg kedua di Santiago Bernabeu pekan depan. Sebaliknya, anak-anak asuh Jose Mourinho harus memetik kemenangan minimal 3-0 untuk mewujudkan “all German final” di Stadion Wembley bulan depan.

Robert Lewandowski mengaku sangat senang bisa memborong empat gol klubnya ke gawang Real Madrid pada tersebut. Dia pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang mencetak empat gol melawan Madrid. Sejarah lain yang dibuat pemain jangkung ini adalah sebagai pemain pertama yang mencetak empat gol pada laga semifinal.

Meski demikian, dia dan rekan-rekan setimnya tidak berpuas diri dengan hasil ini. Pasalnya, masih ada satu langkah lagi yang harus dilewati sebelum bermain di partai puncak.

“Kami baru mengambil langkah pertama. Meski demikian kami sangat senang. Saya senang denga empat gol yang saya buat, tetapi sekarang kami ingin bisa masuk final,” ucapnya.

Sementara itu, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengakui keperkasaan Borussia Dortmund. Menurutnya, Dortmund layak menang pada pertandingan tersebut karena mereka lebih baik dari anak-anak asuhnya. “Menurut saya, sejauh ini mereka adalah tim terbaik. Dalam setiap pertarungan satu lawan satu di lapangan, mereka lebih kuat dari kami. Secara fisik mereka lebih agresif, begitu juga secara mental. Mereka layak menang,” ucapnya.

Dia melanjutkan, “Bagaimana bisa berubah cepat dari posisi imbang 1-1 menjadi 4-1? Saya sungguh tidak paham. Semua itu terjadi dalam waktu yang relatif sangat singkat dan saya jauh dari posisi dimana gol itu terjadi. Tetapi kami memang kalah dalam penguasaan bola dan kami tidak bisa memotong serangan balik mereka yang begitu cepat.”

Mourinho juga mengaku kecewa karena anak-anak asuhnya tidak terlalu mengawal Lewandowski, padahal dia sudah mempelajarinya dengan sangat bagus. Dia pun mengaku sudah mengetahui tentang cara bermain Lewandowski hingga hal sekecil-kecilnya. “Saya sudah mempelajarinya dengan sangat detail, tetapi kami kecolongan dengan tiga golnya. Saya tidak bicara soal penalti, tetapi tiga gol yang diciptakan tentu saja sangat mencewakan. Tetapi ketika saya kalah dan saya tidak menerima kekalahan itu drama buat saya. Ketika saya kalah dan saya menerima kekalahan, itulah situasi yang saya terima,” jelas Mourinho.

Saat ditanya apakah timnya bisa berbuat lebih terhadap Lewandowski, Mourinho menegaskan, sangat bisa. “Gol pertama terjadi karena kami kehilangan bola dalam sebuah situasi yang mudah dan setelah itu kami kehilangan pemian itu dan ketika kami tahu mereka melakukan umpan silang dari kiri dengan kaki kanan ke posisi kedua, kami tahu semua pergerakannya di dalam kotak penalti untuk bola rebound, untuk bola kedua, dan serangan pertama. Kami mengetahui semua tentang dia.

Tentu saja, Lewandowski layak mendapat pujian atas apa yang dia kerjakan dan kami sangat mendukungnya sebagai pemain terbaik pada laga ini,” papar Mourinho. (Sky Sports/aji)

PEMAIN

Sumbangan Kagawa ke MU Belum Optimal

MANCHESTER - Gelandang Manchester United (MU) asal Jepang Shinji Kagawa mengaku tidak terlalu memberi sumbangan yang besar kepada klubnya dalam meraih gelar juara Liga Utama Inggris ke-20. Sumbangan Kagawa pada musim pertamanya di MU tidak sebesar ketika dia berada di Borussia Dortmund.

Kagawa didatangkan dari Dortmund ke Old Trafford pada musim panas lalu. Kagawa memulai debut bersama Setan Merah dengan manis, tetapi akibat cedera lutut pada Oktober tahun lalu, gelandang kreatif ini absen selama dua bulan. Pada musim ini, pemain 24 tahun tersebut baru menyumbang lima gol dari 18 pertandingan di liga, termasuk hattrick yang dibuatnya ke gawang Norwich City bulan lalu.

Meski demikian, keberhasilan

Kagawa meraih gelar juara Liga Utama Inggris disambut gembira pendukung sepakbola Jepang.

“Saya ingin mencapai hasil yang lebih. Tetapi saya sempat cedera dan tidak bisa bermain lebih baik. Saya mengalami banyak konflik, frustrasi dan kekhawatiran. Menurut saya, ini tahun penuh cobaan,” ujar Kagawa yang dilanjurkan, “Sejujurnya saya tidak berkontribusi sebanyak yang saya berikan untuk Dortmund.”

Meski demikian, Kagawa bangga bisa menjadi bagian MU yang meraih gelar juara Liga Utama Inggris. Sebab ini dalah gelar juara ketiga di tiga liga berbeda Kagawa. Dia menjuarai Liga Jepang atau J-League bersama Cerezo Osaka pada 2010. Musim lalu dia menjuarai Bundesliga Jerman bersama Borussia Dortmund. (Sky Sports/aji)

SOLO- Sejumlah suporter menyalakan kembang api dalam pertandingan antara Persis Solo LPIS melawan Persifa Fakfak di Stadion Manahan, Solo, Jateng, Kamis (25/4). Kembang api yang dinyalakan suporter menyebabkan asap masuk kelapangan dan menghalangi pendangan, sehingga menyebabkan pertandingan harus dihentikan sementara dan menyebabkan perpanjangan waktu selama 11 menit.

LAGA PERSAHABATAN

Brasil Diimbangi Cile BELO HORIZONTE - Brasil lagilagi memetik hasil mengecewakan saat menjamu Cile pada laga persahabatan di Belo Horizonte pada Rabu (24/4) malam waktu setempat atau Kamis (25/4) pagi WIB.

Daftar Pencetak gol:

TIMNAS BRASIL Neymar Mencetak gol pada menit ke-54

Rever Mencetak gol pada menit ke-25

TIMNAS CILE Marcos Gonzalez Mencetak gol pada menit ke-7

Eduardo Vargas Mencetak gol pada menit ke-65

Kedua tim bermain imbang 2-2. Hasil ini tentu saja mengkhawatirkan karena ini adalah laga uji coba terakhir juara dunia lima kali itu sebelum mengikuti turnamen Piala Konfederasi 15-30 Juni 2013 mendatang.

Pada laga tersebut, tim tamu Cile unggul terlebih dahulu pada menit ke-7 melalui sundulan bek Marco Gonzalez.

Beruntung, Brasil sukses menyamakan kedudukan melalui sundulan kepala bek Rever pada menit ke-25. Hingga turun minum kedua tim bermain imbang 1-1.

Pada babak kedua, Brasil menungguli tim tamu pada menit ke-54 melalui Neymar memanfaatkan umpan pemain pengganti Alexandre Pato, tetapi Cile berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-65 melalui sundulan Eduardo Vargas. Kedudukan 2-2 ini berakhir hinggal laga berakhir.

Menanggapi hasil ini, sejumlah pemain Seleccao kecewa. Pato, misalnya tidak menduga hanya bisa memetik hasil imbang

pada laga ini. “Kami masih harus bekerja keras. Kami tidak menduga mendapat hasil ini,” ujar mantan striker AC Milan itu.

Sedangkan sang kapten Brasil Ronaldinho mengaku bahwa sebagai tim, mereka sudah melakukan yang terbaik.

“Kami mencoba melakukan yang terbaik. Kami tahu kami akan menghadapai sebuah turnamen sangat penting dan kami tahu bahwa turnamen ini akan sangat sulit,” ucap mantan pemain terbaik dunia dua kali ini.

Pada laga itu, para pemain Brasil banyak melakukan kesalahan, terutama dalam mengumpan dan menguasai bola.

Ronaldinho dan kawan-kawan juga gagal menciptakan peluang-peluang bagus untuk mencetak gol. Karena tampil buruk, Timnas Brasil diteriaki oleh pendukungnya sendiri sepanjang pertandingan.

Pada laga ini, Brasil hanya diperkuat oleh para pemain yang merumput di Brasil. Serangan mereka dimotori oleh Neymar, Ronaldinho yang didapuk sebagai kapten, dan Pato.

Sejak diangkat sebagai pelatih Timnas Brasil, Luiz Felipe Scolari baru memetik satu kemenangan dari lima laga perdananya. Brasil hanya menang atas Bolivia. Sebelumnya Brasil dikalahkan Inggris pada laga persahabatan Februari lalu di Stadion Wembley diikuti hasil imbang saat melawan Italia dan Rusia. (aji)

SANKSI SUAREZ

Asosiasi Pemain Profesional Dukung Keputusan FA LONDON - Ketua Asosiasi Pemain Sepakbola Profesional atau Professional Footballers’ Association (PFA) Gordon Taylor mendukung keputusan Football Association (FA) yang menghukum penyerang Liverpool Luis Suarez dengan 10 pertandingan.

Menurutnya, hukuman itu tidak terlampau melukai Suarez. Dia pun mendukung FA untuk terus mengambil tindakan tegas terhadap aksi kekerasan dan rasisme baik di dalam lapangann maupun di stadion. “Menurut saya sanksi itu bagus dan mencerminkan dua pendekatan. Ada sanksi, tetapi juga ada unsur pendidikan untuk memastikan bahwa kejadian seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” ucapnya.

Dia melanjutkan, “Pesan yang terkuat dari peristiwa itu adalah bahwa perlu ada program konseling yang berimbang di klub.

Ada psikolog di Liverpool. Hal seperti ini harus diperbaiki di masa mendatang.

Rabu (24/4) lalu, FA menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 10 laga kepada Luis Suarez karena melakukan tindakan tidak terpuji dengan menggigit lengan kanan bagian ats bek Chelsea Branislav Ivanovic pada pertandingan Chelsea versus Liverpool di Anfield, Minggu (21/4) lalu.

Laga kedua klub di ajang Liga Utama Inggris itu berakhir imbang 2-2. Seharusnya Chelsea memetik kemenangan, tetapi “dicaplok” oleh gol Suarez pada menit terakhir tambahan waktu (90+7).

Wasit yang memimpin pertandingan tidak melihat kejadian tersebut sehingga tidak mengusir Suarez keluar lapangan.

Tetapi kejadian yang disaksikan oleh jutaan pasang mata ini diteliti oleh FA sebelum kemudian menjatuhkan sanksi kepada Suarez.

Beberapa jam setelah pertandingan, pemain internasional Uruguay ini sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Ivanovic melalui akun Twitter. Dia pun mengaku siap menjalani hukuman yang dijatuhkan atasnya.

Akibat tindakan kanibal tersebut Suarez dijatuhi sanksi larangan bermain tiga pertandingan karena melakukan tindak kekerasan ditambah larangan bermain pada tujuh pertandingan sabagai sanksi dari tindakan tersebut. Dengan sanksi tersebut maka Suarez dipastikan tidak bisa membela klubnya hingga musim ini berakhir yang tersisa empat pertandingan dan enam laga p hingga September 2013.

Suarez diberi kesempatan untuk mengajukan banding hingga Jumat (26/4) besok.

Tetapi Direktur Pelaksana Liverpool Ian Ayre mengungkapkan bahwa Suarez dan pihak klub kecewa dengan hukuman tersebut. “Kami masih menunggu alasan tertulis besok sebelum berkomentar lebih lanjut,” kata Ayre yang selalu menegaskan bahwa klubnya tidak berniat menjual Suarez.

Menggigit pemain lawan bukanlah yang pertama dilakukan Suarez. Saat membela Ajax Amsterdam pada 2010, dia menggigit pemain PSV Eindhoven pada pertandingan Liga Belandang. Kejadian ini membuatnya dijuluki “kanibal dari Ajax”. Menyusul peristiwa ini, Suarez dijatuhi sanksi larangan bermain pada tujuh pertandingan.

Setelah berbaju Liverpool, pada 2011, pemain ini juga dijatuhi sanksi larangan tampil pada delapan laga karena mengeluarkan kata-kata pelecehan ras kepada bek Manchester United (MU) asal Prancis, Patrice Evra. (espn/aji)

DISANKSI. Penyerang Liverpool, Luis Suarez disanksi larangan tampil dalam 10 pertandingan oleh FA (Football Association). Hukuman itu diperolehnya lantaran Suares menggigit lengan kanan bagiat atas bek Chelsea Branislav Ivanovic