e Paper Koran Madura 26 September 2013

1

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO.0207 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

26 SEPTEMBER 2013

KECELAKAAN TOL JOGORAWI

Dul Diperiksa Hari Ini JAKARTA- Tim dokter mengizinkan putra musisi Ahmad Dhani berinisial AQJ alias D (13) meninggalkan Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan, usai menjalani perawatan setelah terlibat tabrakan di Tol Jagorawi.

ant/yudhi mahatma

IMBAS MOBIL MURAH. Petugas membersihkan mobil di Pusat Penjualan Mobil Bekas, Thamrin City, Jakarta, Rabu (25/9). Pelaku usaha mobil seken mengungkapkan bahwa kehadiran mobil dengan harga murah mengakibatkan penjualan mobil bekas menurun terutama untuk pasar “city car”.

KRIMINAL

Olga Jadi Tersangka JAKARTA- Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan tersangka terhadap pembawa acara, Olga Syahputra terkait dugaan kasus perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah.

Seorang dokter bernama Febby Karina melaporkan Olga Syahputra ke Polda Metro Jaya perihal dugaan kasus pencemaran nama baik, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan atau tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) pada 19 Juni 2013.

Awalnya saksi Kartika meminta Febby mendatangi studio salah satu stasiun televisi untuk perawatan di kawasan Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan, 23 Mei 2013.

Namun, Kartika menarik paksa Febby saat acara “Pesbukers” berlangsung secara langsung. Olga yang menjadi salah satu pemeran dalam acara tersebut, menyebutkan Febby “milik” saksi Yudi.

Rikwanto menuturkan Olga menuduh Febby pura-pura menjadi dokter padahal diajak Yudi datang ke lokasi. Bahkan Olga menyatakan Yudi pernah mengajak makan Febby hingga selingkuh pulang pukul 23.00 WIB. “OG juga memfitnah pelapor (Febby) membuat rumah tangga Yudi kacau,” ujar Rikwanto. (ant)

Beli BBM Non-Tunai Sulit Diterapkan JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengaku mengapresiasi rencana pemerintah yang akan memberlakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan kartu debit atau uang elektronik (e-money). Namun pada praktiknya, keinginan pemerintah ini dinilai akan sulit untuk diterapkan di lapangan.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi A Johansyah di Jakarta, Rabu (25/9). “Kami menyambut baik rencana tersebut, tetapi akan sulit dalam penerapannya,” kata Difi.

Dia justru mempertanyak, apakah dengan penggunaan kartu debit atau uang plastik khusus, nantinya para petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bisa memeriksa rekening nasabah. Menurut Difi, SPBU tidak memiliki akses untuk mengetahui aliran dana pemilik kartu debit tersebut. “Bila ada kasus, baru bisa minta ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, keharusan bagi konsumen BBM bersubsidi untuk menggunakan kartu debit

ini, tentunya akan menyulitkan masyarakat di daerah yang tidak memiliki cabang bank.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang

Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan aturan pembelian BBM bersubsidi dengan cara nontunai. Bahkan, jelas dia, aturan ini dijalankan sebelum berjalannya kebijakan pengendalian konsumsi BBM dengan pemasangan alat RFID (Radio Frequency Identification) di seluruh SPBU dan kendaraan.

“Jadi kalau beli bensin tidak pa-

kai tunai lagi, pakai kartu. Jadi, ada data yang bisa mengidentifikasi siapa yang membeli bensin di luar kewajaran,” tutur Bambang.

Pembelian BBM lewat nontunai, menurut dia, akan menjadi program prioritas, karena tidak menggunakan teknologi tinggi yang membutuhkan dana besar. “SPBU sekarang semua harus ada. Dia kan unit bisnis. Transaksi ke banknya mudah. Jadi, untuk keperluan customer ditambah,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan mengungkapkan, sebelum program kartu debit ini berjalan, konsumen bisa diminta untuk membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan kartu anjungan tunai mandiri (ATM).

“Yang bagus mengontrol penggunaannya, bukan pembayaran. Apa betul dengan ini menggunakan BBM subsidi bisa dikontrol?” kata Dahlan di Jakarta Jakarta, Rabu (25/9).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis beranggapan, kebijakan pemerintah itu akan berakibat fatal bagi perekonomian di dalam negeri. “Secara tidak langsung, pemerintah mengharuskan rakyat miskin mebeli BBM non-subsidi dan kelompok kaya diberi keringanan boleh membeli BBM bersubsidi,” katanya. (gam/ bud/beth)

KRIMINAL

Polisi Tangkap Petugas KPK Gadungan di Garut GARUT- Polisi Resort Garut menangkap seorang yang mengaku sebagai petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian melakukan penipuan dan pemerasan terhadap seorang warga Kabupaten Garut, Jawa Barat.

“Pelaku ini mengaku sebagai petugas salah satu instansi di Jakarta dan melakukan penipuan akan memasukan CPNS terhadap warga dengan cara meminta sejumlah uang,” kata Kepala Polisi Resort Garut, AKBP Arif Rachman kepada wartawan, Rabu.

Ia menuturkan tersangka M Gunawan (40) warga Kadungora, Kabupaten Garut itu melakukan aksinya dengan cara meminta uang sebesar Rp5 juta kepada warga Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, sebagai syarat masuk menjadi PNS. Upaya meyakinkan korbannya itu, kata Arif, pelaku mengaku sebagai anggota KPK, aparat penegak hukum, bahkan wartawan berikut menunjukan kartu identitasnya.

“Pelaku juga meyakinkan korbannya dengan menunjukan senjata

api jenis airsoft gun dan beberapa id card instansi,” katanya.

Namun tindakan pelaku tersebut, katanya, dicurigai warga sekitar tempat tinggal korban penipuan kemudian menanyakan identitas diri dan tempat bekerja.

Warga yang memeriksa pelaku tersebut, lanjut Arif, semakin curiga akan melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai petugas KPK dan beberapa profesi lainnya.

“Kecurigaan warga tersebut dilaporkan kepada kami, lalu kami

mendatangi pelaku yang sedang menjalankan aksi penipuannya di Kampung Tanjung, Desa Pasawahan, Rabu pagi tadi,” katanya.

Polisi selanjutnya mengamankan pelaku ke ke markas Polsek Tarogong berikut barang bukti lainnya yang dibawa pelaku berupa senjata api “airsoft gun” senjata kejut listrik dan uang sebesar Rp3 juta hasil penipuan.

Petugas juga mengamankan atribut lainnya seperti kartu identitas, surat tugas sebagai anggota KPK, kepolisian dan juga wartawan di salah satu perusahaan media massa.

Perlengkapan kartu identitas dan senjata api yang dibawa pelaku tersebut digunakan untuk meyakinkan dan menakut-nakuti warga yang akan menjadi korban penipuannya.

“Untuk kasus ini kami akan terus kembangkan, karena diduga masih ada korban-korban lainnya yang belum melapor atau mungkin juga tidak berani melapor,” katanya.

Akibat perbuatannya itu pelaku ditahan di markas Polsek Tarogong untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut dan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (ant/ fer/beth)

AQJ keluar dari RSPI pada pukul 14.20 WIB dan terlihat hanya sang ayah dan neneknya, Joyce yang menemani bocah berusia 13 tahun itu.

AQJ yang mengenakan kaos berwarna biru, keluar dari pintu lobi RS menggunakan kursi roda dengan kaki yang masih terbalut perban, sementara sang ayah berada di belakangnya mendorong kursi roda AQJ. Tidak ada kata yang terucap dari Ahmad Dhani maupun AQJ ketika para awak media berusaha menanyai mereka.

Sebelumnya Dhani menjelaskan pihaknya datang ke RS untuk menjemput putra bungsunya sekaligus membayar biaya perawatan RS yang mencapai Rp500 juta. Menurut dia, dana sebesar itu tidak hanya berasal dari kantong pribadinya, melainkan

juga dari bantuan dana rekannya sesama artis.

“Alhamdulillah ada temanteman yang membantu juga sehingga hari ini saya membawa uang untuk mengeluarkan anak saya dari RS,” katanya.

Menurut Dhani, perusahaan asuransi Prudential menolak menanggung biaya perawatan AQJ selama di RS karena kecelakaan yang membuat AQJ mengalami luka berat itu terjadi akibat AQJ melanggar hukum dengan mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM. “Asuransi Prudential nggak mau bayar RS karena menurut mereka ini pelanggaran hukum,” kata Dhani.

Polisi berencana akan meminta keterangan AQJ jika kondisinya memungkinkan di rumahnya hari ini Kamis (26/9). (ant/rid/beth)

ant/muhammad adimaja

DUL KELUAR DARI RUMAH SAKIT. Musikus Ahmad Dhani (tengah) mendorong kursi roda putra ketiganya Abdul Qodir Jaelani (Dul) saat keluar dari RS Pondok Indah, Jakarta, Rabu (25/9). Dul menjalani perawatan selama hampir tiga minggu akibat kecelakaan maut di Tol Jagorawi KM 8 pada 8 September lalu, yang mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia.

SENGKETA PEMILUKADA JATIM

Saksi Khofifah Bawa Kambing ke MK JAKARTA- Saksi pemohon pasangan Khofifah Indarparawansa - Herman Suryadi Sumawiredja membawa kambing ke sidang sengketa Pilkada Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya dapat kambing tiga ekor (dari Gubernur Jatim Soekarwo). Kambingnya ada, saya bawa ke sini (MK) dua ekor,” kata Samsul Huda, warga Pasuruan, saat sidang di Jakarta, Rabu.

Samsul mengaku menerima bantuan kambing dari Program Bantuan Program Jalin Kesra Gubernur Jawa Timur.

Ketua Majelis Panel Akil Mochtar mempertanyakan kenapa harus bawa kambing ke sidang dan apakah benar dibawa dari Pasuruan. “Saya bingung bawanya dari sana kan ongkosnya mahal. Bisa saja bapak beli di Pasar Rebo,” kata Akil.

Samsul tetap mengaku kambing tersebut dibawa langsung dari Pasuruan dan merupakan pemberian Jalin Kesra.

“Biar tahu buktinya,” kata Samsul.

Saksi lainnya, Supardal dari Magetan, juga mengaku mendapat kambing dari Bantuan Program Jalin Kesra Gubernur Jawa Timur.

Namun dia mengaku kambingnya sudah dijual.

“Sudah dijual, sebagian ada yang mati,” kata Supardal.

Menurutnya, ia mendapatkan bantuan kambing bersama 20 warga desanya. “(Yang terima) 20-an orang di Balai Desa. Pak Lurah bilang ini (kambing) dari Pak Dhe (Soekarwo),” katanya.

Akil menanyakan apakah pemberian kambing ini disertai permintaan untuk memilih Soekarwo. “Tidak pak, cuma disuruh tempel stiker jalin kesra,” kata Suaprdal.

Dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Jawa Timur, pasangan Khofifah Indarparawansa - Herman Suryadi Sumawiredja, menghadirkan 20 saksi dan KPU lima saksi. (ant/jok)

SEKOLAH Di ruang sekolah, seorang guru senior sedang memarahi siswanya: Guru

: Menjawab saja tidak becus, eh malah bercanda dan ngobrol seenaknya. Ayo Sekarang yang merasa dungu BERDIRI !!!!

Beberapa menit suasana hening. Tiba-tiba dari bangku belakang seorang siswa, yaitu Matrawi berdiri.

Guru : “Jadi kamu yakin betul, kamulah si dungu itu ??? “ Matrawi : “ Bukan begitu pak, saya cuma tidak tega melihat Bapak berdiri sendiri.”

Guru : Dasaaarrr….!!!

Cak Munali

2

LINTAS JATIM

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO.0207 | TAHUN II

87 Persen Investor Belum Manfaatkan AKSes MALANG - Sedikitnya 87 persen dari 302.964 investor pasar modal belum memanfaatkan fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Syafruddin di Malang, Rabu, mengemukakan hingga saat ini investor yang sudah login atau memanfaatkan fasilitas AKSes baru sebanyak 39.693.

"Sampai sekarang masih sangat banyak investor yang belum tergerak dan sadar akan pentingnya fasilitas AKSes tersebut. Para investor merasa nyaman dan sepenuhnya percaya dengan 'broker' atau perusahaan sekuritas tempatnya menjadi

nasabah," katanya.

Kondisi tersebut, tegas Syafruddin yang akrab dipanggil Alex, cukup mengkhawatirkan sebab berpotensi terjadi penyalahgunaan aset investasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, semua pihak tidak ingin terjadi lagi kasus-kasus penyalahgunaan aset investasi nasabah.

"Investor baru menyadari betapa pentingnya fasilitas AKSes tersebut ketika sudah terlanjur mengalami kerugian," ucapnya.

Dengan gencarnya sosialiassi ke berbagai kalangan ini, investor bursa saham akan makin paham akan keamanan dana miliknya yang telah diinvestasikan,”

Zylvia Thirda

Kepala Unit Komunikasi KSEI

Ia menilai kesadaran dan peran investor untuk secara aktif melakukan monitoring aktivitas investasinya di pasar modal sangat penting. Padahal, dengan monitoring secara aktif dan mandiri oleh investor, diharapkan tidak sampai terjadi penyalahgunaan aset investasi milik investor bisa ditekan.

Untuk meningkatkan jumlah investor yang melakukan login ke AKSes tersebut, dilakukan sosialisasi secara terus-menerus, termasuk dalam pengembangan

aplikasinya.

Kepala Unit Komunikasi KSEI Zylvia Thirda menjelaskan berbagai fitur tambahan, seperti status transaksi yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perhitungan penyelesaian hak dan kewajiban transaksi juga dapat dilihat secara langsung dalam fasilitas AKSes. Selain itu, lanjut dia, investor juga dengan mudah dapat memonitor keberadaan dana miliknya yang tersimpan dalam rekening dana nasabah

(RDN).

"Dengan gencarnya sosialiassi ke berbagai kalangan ini, investor bursa saham akan makin paham akan keamanan dana miliknya yang telah diinvestasikan," ujarnya.

Berdasarkan data dari KSEI, jumlah investor bursa saham di Jatim mencapai 43 ribu, sementara di Malang jumlah investornya mencapai 4.281 dengan jumlah rekening efek sebanyak 4.998 dan yang telah login ke AKSes sebanyak 538 investor. (ant/dik)

GUGATAN PILKADES

Penggugat Menunggu Memori Banding BOJONEGORO - Pengacara penggugat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Campurejo, Kecamatan Kota, Bojonegoro, Jatim, masih menunggu memori banding dari pemkab setempat dalam kasus gugatan pilkades di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami masih belum menerima panggilan dari Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Surabaya soal pengajuan banding Pemkab Bojonegoro," kata Abdul Hakim, S.H., pengacara penggugat Pilkades Desa Campurejo Yudha Alamsyah, Rabu (25/9).

Ia menjelaskan pihaknya akan membuat kontra memori banding kalau sudah menerima memori banding yang diajukan pemkab dalam kasus pelaksanaan Pilkades di Desa Campurejo yang dimenangkan kliennya Yudha Alamsyah.

"Saya menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Pilkades Desa Campurejo dalam proses hukum ," jelas penggugat Pilkades Desa Campurejo Yudha Alamsyah, menegaskan.

Lebih lanjut Yudha menjelaskan Majelis Hakim PTUN Surabaya memutuskan membatalkan semua produk hukum dan tahapan pelaksanaan Pilkades di Desa Campurejo, pada 20 September.

Tidak hanya itu, katanya, Majelis Hakim PTUN Surabaya pada 7 Juni juga sudah mengeluarkan keputusan sela yang isinya menetapkan pelaksanaan Pilkades di Desa Campurejo ditunda agar ada ketertiban hukum.

"Tapi panitia Pilkades Campurejo tetap melaksanakan pilkades pada 9 Juni dengan dua peserta yang dimenangkan Edy Sampurno," jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, pem-

kab tetap melantik cakades Edy Sampurno sebagai Kades Campurejo beberapa hari yang lalu.

Menurut dia, gugatan yang diajukan ke PTUN itu karena dirinya ditolak mendaftar sebagai peserta pilkades di Desa Campurejo.

Padahal, katanya, dirinya pernah menetap dan menjadi warga Desa Campurejo selama 36 tahun yang kemudian pindah ke desa lainnya.

Alasan panitia, katanya, mengacu Peraturan Daerah (Perda) No.9 tahun 2010 tentang Desa bahwa peserta yang bisa mengikuti pilkades harus menjadi warga di suatu desa minimal selama setahun.

Oleh karena itu, lanjutnya, dirinya yang sudah pindah ke lain desa tidak bisa mendaftar sebagai peserta pilkades, meskipun sudah pernah menjadi warga setempat 36 tahun. (ant/dik)

MENYANDRA PENGUSAHA

CPNS

BKD Jatim Seleksi 25 Ribu Berkas SURABAYA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur terus melakukan proses verifikasi data administrasi dari para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur, telah mengirimkan berkasnya ke kantor BKD. Hingga kemarin, jumlah berkas yang sudah masuk mencapai lebih dari 25 ribu pelamar atau separuh lebih dari pelamar yang telah mengisi datanya secara online.

Kepala BKD Provinsi Jawa Timur Drs Akmal Boedianto kepada Koran Madura, Rabu (25/9) mengatakan, dari 52.814 pelamar yang mendaftar secara online, sebanyak 25 ribu lebih yang telah mengirimkan berkasberkas administrasinya ke BKD. Data-data tersebut kemudian diverifikasi kelengkapannya. “Kalau lengkap dan memenuhi persyaratan, kami akan kembalikan berkas tersebut ke yang bersangkutan, beserta kartu ujian,” kata Akmal disela-sela kegiatannya memantau proses verifikasi data pelamar.

Proses verifikasi tersebut, lanjutnya, melalui beberapa tahapan, mulai dari penerimaan berkas, pengecekan berkas yang tujuannya untuk memilah mana pelamar bidang kesehatan dan non kesehatan, kemudian verifikasi, validasi, pengendalian data dan entry data. Tim untuk

ddy/koran madura

BEBERKAN BARANG BUKTI: Kanit Jatanum Polrestabes Surabaya (kiri) dan salah satu penyidik (kanan) beberkan barang bukti yang digunakan tersangka untuk mengintimidasi pengusaha yang disanderanya.

melakukan proses ini mencapai 50 orang lebih. Di kantor BKD Jatim, berkas dari para pelamar ‘menggunung’. Puluhan ribu pelamar tersebut akan memperebutkan 585 kursi PNS yang dialokasikan untuk pemprov Jawa Timur tahun ini. Mantan Sekwan DPRD Jawa Timur ini mengungkapkan, sepanjang sejarah proses rekruitment CPNS, baru kali ini kuotanya terbesar.

“Mungkin karena kuotanya besar (585), maka jumlah pendaftar lewat online mencapai angka 50 ribu lebih. Tapi tidak semua yang daftar online ikut test.

Karena bisa saja data administrasinya tidak memenuhi persyaratan,” tandasnya.

Ironisnya, meski jumlah pelamar menembus angka 50 ribu lebih, namun lowongan untuk dokter spesialis masih sepi peminat. Padahal dari kuota 585 tersebut, 60 persennya untuk bidang kesehatan dan 40 persen non kesehatan. Menurut Akmal, kondisi ini tidak jauh beda dengan proses rekruitmen PNS tahun lalu. Pelamar dokter spesialis hanya 3 orang.

“Kami tidak tahu pasti sebabnya, mungkin mereka merasa biaya sekolahnya mahal, penghasilannya sekarang juga sudah tinggi, sehingga tidak mau terikat dengan aturan sebagai pegawai negeri sipil yang mungkin membatasi aktifitasnya sebagai dokter spesialis,”

terangnya.

Sementara itu, Pelaksanaan tes CPNS dilaksanakan pada 17 Oktober–15 November 2013, bertempat di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan, Jln Jemurandayani Surabaya.

Tes ini dilakukan setelah peserta dianggap lolos dalam seleksi berkas pada 17 sampai 28 September. Sementara pengumuman kelulusan kompetensi dasar dilakukan pada minggu kedua November 2013.

Untuk menjamin sistem rekrutmen ini bersih, seleksi CPNS dilakukan dengan cara terbuka. Yang artinya peserta bisa melihat langsung nilai dari hasil yang mereka kerjakan, dana hasil nilai dari para pesaing mereka. Sistem ini disebut Computer Assisted Test (CAT).

“Peserta akan bisa langsung melihat skornya sendiri.

Jika skor hasil tesnya berada di bawah passing grade yang telah ditentukan, peserta sudah bisa tau diri kalau tidak mungkin bisa diterima.

Namun hasil resminya bisa diketahui Setelah 20 hari dari tes,” jelasnya.

Untuk tes menggunakan sistem CAT ini, pemprov telah menyediakan 200 komputer. Jika pelamar yang lolos seleksi administrasi mencapai 20 ribu orang, maka tes akan dilakukan bertahap. Sehari bisa dilakukan lima sift dengan 200 peserta di setiap siftnya.(ddy/han) VERIFIKASI: Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, Drs Akmal Boedianto memantau langsung proses verifikasi administrasi dari para pelamar CPNS di lingkungan Pemprov Jawa Timur.

Polrestabes Surabaya Menangkap Pengelola Café SURABAYA– Pengelola café di Jalan Embong Malang Surabaya ditangkap Unit Jatanum Polrestabes Surabaya karena menyandera seorang pengusaha yang terbelit hutang,. Dari tangan tersangka polisi mengamankan sebilah pisau, sepucuk pistol dan senter yang berfungsi sebagai alat setrum.

Pria bernama Yafed Sugiyanto, warga Jalan Simo Sidomulyo II Surabaya tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Jatanum Satreskrim Polrestabes Surabaya ini, juga berprofesi sebagai pengelola Family Café yang berada di Jalan Embong Malang Surabaya.

Yafed ditangkap polisi, Jumat (20/9) dengan tuduhan penyanderaan terhadap seorang pengusaha yang terbelit masalah hutang piutang.

Korban penyanderaan itu bernama Jemmy Imantoko (31) warga Perumahan Villa Jasmine, Sidoarjo.

Kanit Jatanum Polrestabes Surabaya, Iptu Solikhin Ferry mengatakan, kasus ini berawal dari hutang piutang antara John Silvianus warga Jalan Simo Sidomulyo II Surabaya dengan korban sebesar Rp. 250 juta. Hutang piutang itu sendiri terjadi Juni 2012.

“Dalam perjanjiannya, korban dikenakan bunga 10 % tiap bulannya. Karena usaha yang dikerjakan korban ini mengalami kebangkrutan, proses pembayaran hutang piutang yang selama ini lancar akhirnya tersendat hingga akhirnya korban tidak bisa membayar hutangnya sama sekali sampai saat ini, “ ujar Ferry.

John Silvianus Terrukeni, warga Jalan Simo Sidomulyo II Surabaya memberikan kuasa kepada tersangka Yafed untuk menagih seluruh hutangnya kepada korban. Atas jasanya itu, John Silvianus Terrukeni memberikan fee sebesar 30%.

“Begitu mendapat kuasa untuk menagih hutang, tersangka bersama John kemudian mendatangi Ketua RT tempat tinggal korbannya, Minggu (15/9). Kepada Ketua RT ini, tersangka Yafed mengatakan jika salah satu warganya, sedang berurusan dengannya.

Karena korban ketika itu tidak dirumah, oleh Sujono, Ketua RT tersebut, disarankan untuk kembali keesokan harinya, “ ungkap Ferry.

Senin (16/9) sekitar pukul 22.00 Wib, lanjut Ferry, tersangka Yafed kemudian mendatangi korban untuk menagih hutang. Korban kemudian meminta tersangka untuk men-

emuinya, Rabu (18/9) untuk bersama-sama membuat surat kuasa jual rumahnya dihadapan notaries.

“Namun, tersangka tidak mau datang pada hari yang sudah disepakati tersebut.

Tersangka malah menyuruh korbannya untuk datang ke Café Family di Jalan Embong Malang Surabaya untuk menemuinya. Ditempat itu, sudah ada John,” ujar Ferry.

Rencana awal untuk memberikan kuasa jual rumah milik korban akhirnya dibatalkan.

Dalam pertemuan itu, korban diminta untuk menyediakan uang tunai. Korban hanya diberi waktu dua hari untuk menyediakan uang tersebut.

Dalam kuasa tersangka dan teman-temannya, korban mendapat intimidasi dan penyiksaan fisik. Saat itu, tersangka Yafed menyetrum tubuh korban hingga berkalikali menggunakan alat senter listrik. KOrban juga diancam dengan menggunakan pistol, akan ditembak jika tidak segera melunasi hutang-hutangnya.

Tersangka dan komplotannya kemudian membawa korban dengan menggunakan mobil ke rumah kakaknya di Jalan Kendangsari Surabaya.

Dalam perjalanan, tersang-

ka mengeluarkan pisau dan mengancam korban akan memotong tangannya jika tidak segera diberi uang pembayaran.

Tindakan penyiksaan yang dialami korban tidak berhenti sampai di sini. Dalam perjalanan ke rumah orang tuanya di Perumahan Mejayan Taman Sepanjang Sidoarjo, pukul 00.30 Wib, korban kembali disetrum menggunakan senter listrik yang dibawa tersangka.

Setelah bertemu dengan orangtuanya dan meminta supaya pihak keluarga mencarikan uang pembayaran atas hutang-hutang korban selama ini, korban kemudian dibawa ke Surabaya dan ditempatkan di Café Family Jalan Embong Malang Surabaya.

Dengan bantuan adik ibu korban yang berdinas sebagai Pomal, pihak keluarga pun melaporkan kejadian ini ke polisi, karena tersangak tak juga melepaskan korbannya, hingga Kamis (18/9).

Aparat langsung menangkap tersangka dan menahannya Mapolrestabes Surabaya.

Atas tindakannya, tersangka dijerat dengan pasal 333 KUHP karena merampas kemerdekaan seseorang dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara. (ddy)

CALON LEGISLATIF

Madiun Dituntut Nonaktifkan Kades Caleg MADIUN - Sejumlah perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Madiun, Jatim, menuntut kepada Pemkab dan DPRD setempat segera menonaktifkan para kepala desa yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2014.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungbanteng, Kecamatan Pilangkenceng, Santoso, mengatakan, kepala desa yang ikut mencalonkan menjadi anggota legislatif pada pemilu mendatang harus mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang.

"Kenyataannya, hingga kini sejumlah kades yang maju menjadi caleg belum mengun-

durkan diri dan masih menjabat. Ironisnya, pihak KPU setempat telah meloloskan yang bersangkutan menjadi calon legislatif tetap (DCT) 2014. Untuk itu, kami meminta Pemkab Madiun segera menindaklanjuti proses administrasi pengunduran diri kades yang maju caleg," ujar Santoso kepada wartawan, Rabu (25/9).

Menurut dia, pencalonan para kades tersebut telah berdampak pada pemerintahan desa setempat. Akibat ketidakjelasan status itu telah membuat para anggota BPD menolak menandatangani Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

"Sampai kini kami tidak mau menandatangani APBDes

karena belum ada status jelas kepala desa yang maju caleg.

Warga sudah kami beritahu bahwa kades sudah mengundurkan diri, namun kenyataannya masih menjabat," kata Santoso.

Pihaknya juga menegaskan, tidak ada alasan bagi camat untuk tidak merekomendasi pengunduran diri kepala desa. Selama ini, camat dinilai tidak memberi rekomendasi hanya karena alasan kop surat pengunduran diri tidak menggunakan kop kabupaten. Padahal, pihak BPD telah menembuskan surat tersebut ke bupati, KPU Panwas, Pemdes, dan DPRD setempat.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Sugito, menanggapi hal tersebut men-

yatakan ikut mendesak Pemkab Madiun segera mengambil tindakan dan melakukan proses pengunduran diri secara kelembagaan. "Harus segera diproses kelembagaan. BPD diberikan salinan keputusan pengunduran diri kepala desa. Sisi lain, harus ada batasan waktu, jika kepala desa tidak segera membuat surat pengunduran diri, maka akan dicabut di KPU," kata Sugito.

Pihak DPRD juga mengingatkan kepada pemerintah daerah setempat segera bertindak agar tidak terjadi gejolak di kalangan masyarakat desa.

Ia menilai tuntutan BPD merupakan aspirasi warga desa yang harus diperhatikan karena telah sesuai aturan. (ant/dik)

LINTAS JATIM

3

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO.0207 | TAHUN II

PAMERAN PENINGGALAN MAJAPAHIT: Seorang karyawan menata perhiasan karya desainer Irwan WilliamsHolmes yang dibuat dari bendabenda peninggalan kerajaan Majapahit dalam pameran perhiasan bertema di Hotel Tugu, Malang, Jawa Timur. Pameran perhiasan yang menampilkan perhiasan berbahan baku kayu dan batuan khas Indonesia karya desainer perhiasan Donna Angelina tersebut berlangsung hingga 20 Oktober 2013.

ant/ari bowo sucipto

PENANGANAN LINGKUNGAN

Menteri Lingkungan Hidup se-ASEAN Bahas Isu Lingkungan SURABAYA - Sebanyak 120 peserta dari kementerian atau lembaga negara anggota ASEAN yang memiliki mandat untuk menangani isu lingkungan berkumpul di Surabaya selama dua hari, mulai 25-26 September 2013.

Pesertanya berasal dari Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan

Vietnam plus China, Korea Selatan dan Jepang. Termasuk dari Sekretariat ASEAN dan para pejabat senior masingmasing negara.

Beberapa Menteri Lingkungan Hidup yang hadir diantaranya adalah dari Brunei, Malaysia, Laos, serta Singapura, serta deputi menteri dari Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam.

Pertemuan yang dilakukan di Shangri-La hotel dibuka langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Balthasar Kambuaya. Rabu (25/9). "Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mendorong negara anggota ASEAN lainnya mengikuti Indonesia dan Laos meratifikasi Protokol Nagoya yang menjadi akses dan benefit sharing,"

PERTEMUAN: Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama Perwakilan Lembaga dari negara-negara se-ASEAN saat pertemuan IAMME ke-14 di Hotel Shangri-La Surabaya.

ujar Balthasar.

Berbagai isu lingkungan menjadi topik pembahasan dengan tema Meeting of the Informal Ministerial Meeting on Environment (IAMME) and related meetings.

Kepala Bagian (Kabag) Kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Ifron Hady Susanto mengatakan, Kota Surabaya dipilih oleh Sekretariat ASEAN sebagai host penyelenggara IAMME ke-14 dikarenakan reputasi Surabaya sebagai kota dengan pengelolaan lingkungan terbaik. Keberhasilan Surabaya dalam pengelolaan lingkungan diantaranya mengelola sampah dengan layak dan juga penanganan sungai.

“Karena itulah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Sekretariat ASEAN memilih Pemkot Surabaya menjadi host untuk IAMME ke-14 ini. Tentu saja, permintaan seperti ini kita tanggapi serius agar apa yang sudah kita lakukan dalam pengelolaan lingkungan, bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tegas Ifron Hady Susanto.

Indonesia dalam kesempatan ini juga mengajak seluruh

PARPOL

SEPAK BOLA

ddy/koran madura

PKB Bantah Mekanisme Penggantian Musyafak Tak Jelas SURABAYA - Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya Syamsul Arifin membantah pernyataan Sekretaris Fraksi PKB Mazlan Mansyur bahwa mekanisme penunjukan Moch Naim Ridwan sebagai Wakil Ketua DPRD menggantikan Musyafak Rouf tidak jelas.

“Saya sudah sampaikan bahwa pleno bukan final dari penentuan wakil ketua,” kata Syamsul Arifin kepada Antara di Surabaya, Rabu (25/9).

Menurut dia, pernyataan Mazlan tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan karena apa yang dilakukan DPC PKB Surabaya dalam menentukan calon wakil ketua DPRD melalui rapat pleno sudah sesuai aturan.

Hasil dari rapat pleno tersebut yang disampaikan ke DPP PKB untuk selanjutnya diputuskan siapa yang akan dipilih untuk menggantikan posisi Musyafak yang terkena kasus pidana korupsi.

Pada rapat pleno pengurus DPC PKB Surabaya beberapa waktu lalu, Mazlan Mansyur (Sekretaris FPKB) memperoleh skoring tertinggi (20) dibanding Gus Naim yang hanya berada di peringkat kedua (4).

Saat ditanya soal pertanyaan Mazlan bahwa rapat pleno tersebut tidak ada gunannya, Syamsul mengatakan tidak mempermasalahkan pernyataan tersebut.

Syamsul menyatakan sudah memberikan penjelasan

dari awal bahwa rapat pleno bukan keputusan akhir, melainkan yang memutuskan pilihan itu DPP PKB. “Itu karena kehendak dia sendiri,” ujarnya.

Begitu juga saat ditanya apakah rekomendasi dari DPP PKB sudah ada ditangannya, Syamsul mengatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui rekomendasi itu sudah turun. Hanya saja hingga saat ini rekomendasi tersebut belum diam-

Kalau kecewa tidak, saya cuma menyayangkan sistem partai ini belum jelas.

Jadi tidak ada mekanisme yang jelas dalam penunjukan itu,”

Mazlan Mansyur

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Surabaya bil di DPP PKB. “Mau saya sambil tapi belum sempat,” katanya.

Syamsul juga mengatakan pihaknya belum bisa menyampaikan kepada publik hasil rekomendasi dari DPP PKB tersebut karena hingga kini belum ada di tangannya. “Itu pasti saya umumkan secepatnya,” katanya.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Surabaya Mazlan

Mansyur sebelumnya menyayangkan mekanisme penunjukan Moch. Naim Ridwan sebagai Wakil Ketua DPRD setempat menggantikan jabatan Musyafak Rouf sesuai dengan rekomendasi DPP PKB. Namun rekomendasi itu hingga kini tidak jelas.

“Kalau kecewa tidak, saya cuma menyayangkan sistem partai ini belum jelas. Jadi tidak ada mekanisme yang jelas dalam penunjukan itu,” kata Mazlan.

Mazlan mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui apakah rekomendasi tersebut sudah keluar atau belum.

Namun, ia menyayangkan jika mekanisme pengganti Musyafak yang semula dilakukan melalui rapat pleno DPC PKB Surabaya dengan hasil memenangkan dirinya tidak ditindaklanjuti oleh partai.

Dengan alasan ada rekomendasi DPP itu, lanjut dia, berarti mengarah pada persoalan personal yakni “like and dislike” atau suka dan tidak suka.

“Justru dalam hal ini sikap ketua DPC tidak tegas.

Pola ini dibikin sendiri dan tidak ditaati,” katanya.

Seharusnya, lanjut dia, tidak perlu ada pleno dulu, melainkan langsung empat calon tersebut diserahkan ke DPP PKB. “Semua calon dikirim ke DPP. Secara pribadi, saya ditempatkan di mana saja siap,” katanya. (ant/dik)

negara ASEAN ikut meningkatkan kepedulian dalam program Sustainable Cunsumption and Production dengan PBB. Isu kemitraan bidang lingkungan dengan beberapa negara mitra ASEAN seperti China, Korea Selatan, serta Jepang juga akan menjadi isu penting dalam pertemuan kali ini.

Selain itu, isu yang juga akan dibahas yaitu mengenai perubahan iklim, konservasi alam dan kehati, pengelolaan sumberdaya air, pengelolaan lingkungan perkotaan, pesisir dan laut, pendidikan lingkungan, serta polusi.

Sementara itu, pertemuan informal para menteri lingkungan negara ASEAN ini merupakan forum tahunan yang diselenggarakan terutama dalam rangka persiapan ASEAN Ministerial Meeting on the Environment yang merupakan forum tiga tahunan.

Dalam pertemuan tahun lalu, Singapura dan Malaysia setidaknya telah menyampaikan apresiasinya karena Indonesia dianggap mampu menangani kebakaran hutan dan lahan. (ddy)

Dimana Berkas si Germo Cilik?

Kejaksaan Sudah Mengirim P-21 ke Polisi, Polrestabes Mengaku Belum Terima SURABAYA - Sidang kasus germo cilik yang menggegerkan masyarakat, masih belum menemui titik terang, sebab hingga saat ini masih terjadi tarik ulur antara Polrestabes dan Kejaksaan. Berkas perkara NA siswi SMP kelas III, germo cilik yang menjual teman sebayanya ke lelaki hidung belang tersebut, tidak diketahui keberadaannya.

Seperti diketahui, sejak ditangkap polisi di Hotel Fortune, Jalan Darmokali Surabaya, Sabtu (8/6) pukul 17.00 Wib, hingga saat ini kasus memprihatinkan tersebut tidak juga diajukan ke meja hijau. Terkait lambatnya siding kasung NA, pihak Polisi dan Kejaksaan saling lempar tanggung jawab.

Pihak kepolisian mengaku bahwa kasus ini sudah lama dilimpahkan ke Kejari Surabaya untuk dilakukan penelitian hingga akhirnya jaksa peneliti yang meneliti berkas perkara ini menyatakan jika perkara ini sempurna (P-21). Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP. Farman, Kamis (25/9).

Surat resmi P21 tersebut hingga kini belum dikirimkan oleh kejaksaan ke penyidik kepolisian Polrestabes Surabaya, maka penyidik dari VC Unit Jatanum Polrestabes, tidak melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka (tahap II) ke Kejari Surabaya.

“Sudah lama memang kalau berkas ini dinyatakan sempurna. Mengapa kami tidak segera melakukan tahap II terhadap perkara ini? Karena hingga saat ini, peryataan resmi tentang P-21 perkara ini masih belum kami terima dari kejaksaan, “ ungkap Farman.

Pernyataan polisi ini langsung dibantah Kejari Surabaya. Jaksa Jauharul Fushus yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyidangkan perkara ini, dengan tegas Jauharul menyatakan bahwa jika pernyataan P21 tersebut sudah dikirimkan ke polisi bebrapa waktu yang lalu.

“Tidak benar itu, kami sudah mengirimkan sekitar seminggu yang lalu,” tegasnya.

Seperti diketahui, Subdit VC Unit Jatanum Polrestabes Surabaya, Sabtu (8/6) pukul 17.00 Wib, mengamankan empat orang gadis dibawah umur yang diduga kuat sebagai wanita panggilan di hotel Fortune Jalan Darmokali Surabaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan polisi, keempat orang gadis di bawah umur yang masih bersekolah itu, sengaja datang ke hotel tersebut karena ada tamu hotel yang sengaja membutuhkan jasa syahwat mereka berempat.

Dari pemeriksaan intensif yang dilakukan polisi terkuaklah jika yang menjadi mami atau mucikari dari keempat gadis dibawah umur itu adalah NA (16) yang masih duduk di bangku SMP kelas III, di salah satu sekolah swasta di Surabaya.

Modus yang dilakukan NA, adalah menerima orderan melalui Blackberry Messeger (Bbm). Untuk bisa berkencan dengan para anak buahnya itu, NA mematok tarif Rp. 750 ribu hingga Rp. 1 juta.(ddy)

Kapten Timnas Indonesia U-19 Terima Beasiswa Utomo

SURABAYA - Kapten Tim Nasional Indonesia U-19 Evan Dimas Darmono (18) menerima beasiswa penuh dari Universitas dr Soetomo Surabaya, karena dia memiliki prestasi nonakademik tingkat internasional yang dinilai menaikkan citra bangsa dan negara.

“Kami beri beasiswa ‘full’ sejak sekarang hingga selesai studi akan kami bebaskan dari DPP (dana pengembangan pendidikan) dan SPP (sumbangan penyelenggara pendidikan),” kata Rektor Unitomo Surabaya Dr Bachrul Amiq SH MH di kampus setempat, Rabu (25/9).

Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan beasiswa kepada ratusan mahasiswa yang meliputi 100 mahasiswa dari atlet berprestasi (lokal, regional, nasional, internasional), 20 mahasiswa penerima beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA), 15 mahasiswa miskin berprestasi, 20 mahasiswa penerima beasiswa bantuan belajar mahasiswa (BBM), dan 20 mahasiswa penerima beasiswa BRI. “Saya mulai masuk tahun 2012 memang sudah nggak bayar, tapi kali ini saya senang mendapat beasiswa lagi hingga selesai studi,” kata Evan Dimas Darmono yang sekarang semester 3 di Jurusan Administrasi Negara/Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Unitomo Surabaya itu.

Didampingi ayahanda Hari, arek Ngemplak Surabaya itu mengaku dirinya merasa “enjoy” menerima beasiswa Unitomo itu, apalagi kuliahnya bersifat fleksibel. “Kalau longgar, saya masuk kuliah, tapi kalau ada TC (latihan), saya bisa berkomunikasi dengan dosen lewat telepon atau bertemu dimanapun,” ujarnya.

Apalagi, dirinya sudah masuk

Timnas Indonesia sejak setahun sebelum kuliah. “Saya sering mendapatkan dispensasi kalau pas konsentrasi TC, karena kampus tahu kalau saya membela nama bangsa dan negara, saya rasa kuliah di sini sungguh menyenangkan,” katanya.

Evan yang segera berlaga dalam AFC pasca-AFF itu mengaku studi itu memberikan manfaat banyak, di antaranya belajar berkomunikasi dengan orang lain dan mengenal bahasa asing. “Semuanya akan sangat membantu masa depan saya,” katanya.

Hal itu dibenarkan Rektor Unitomo Surabaya Dr Bachrul Amiq SH MH. “Kami mendorong anakanak muda seperti Evan, karena pendidikan itu penting, sebab prestasi itu ‘kan ada batasnya.

Kalau nanti sudah mengalami keterbatasan itu, maka pendidikan akan berarti,” katanya.

Kepada Evan, Rektor Unitomo berpesan agar Evan bisa menyempatkan diri untuk kuliah di tengah kesibukannya, apalagi kuliah di Unitomo itu bisa ditempuh pagi atau sore.

“Saya sendiri sempat kecewa saat melawan Timor Leste, ketika Evan gagal mencetak gol,” katanya, tersenyum.

Selain prestasi akademik dengan nilai rata-rata 8,5. Unitomo juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa peraih prestasi nonakademik, baik olahraga, seni, maupun kejuaraan sains.

Untuk prestasi nonakademik dalam skala kabupaten/kota akan mendapat beasiswa 40 persen dari DPP, prestasi skala provinsi menerima 60 persen DPP, prestasi skala nasional menerima 80 persen DPP, dan prestasi skala internasional menerima 100 persen dari DPP. (ant/dik)

4

PROBOLINGGO

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO.0207| TAHUN II

KEBAKARAN

Pasar Gotong Royong Ludes Terbakar PROBOLINGGO - Rabu (25/9) dini hari, sekitar pukul 03.00 WIB, disaat para pedagang tertidur lelap, tiba-tiba dikejutkan dengan peristiwa kebakaran pasar Gotong Royong Kota Probolinggo.

Puluhan kios terbakar, dan tidak ada korban dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

MENUNGGU, Tampak pedagang bawang di Pasar Bawang Kecamatan Dringu, menunggu pembeli yang akan menghampiri bawang miliknya.

EKONOMI

Harga Turun, Penimbunan Bawang Marak PROBOLINGGO - Harga bawang merah mengalami penurunan. turunnya harga tersebut dipicu karena bawang merah di daerah lain seperti daerah Nganjuk dan Brebbes Jawa Tengah sudah mulai panen raya.

Banyak petani dan pedagang di Kabupaten Probolinggo memilih untuk melakukan penimbunan bawang.

Penurunan harga bawang merah di Probolinggo, Menurut Saiful Haq (47) salah satu pedagang bawang merah asal Desa Watuwungkuk Kecamatan Dringu, dikarenakan stok bawang merah diluar Probolinggo sudah banyak yang panen dengan tingkat produksi yang relatif besar.

Sehingga berpengaruh kepada

ANGIN KENCANG

Nelayan Enggan Melaut PROBOLINGGO - Angin kencang yang terjadi di wilayah Probolinggo bebarapa minggu terakhir membuat nelayan enggan melaut.

Pasalnya kondisi angin tersebut membuat nelayan tak mau mengambil resiko.

Menurut salah sala satu nelayan asal Desa Randu Putih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Abdur Rohim (32) mengatakan, dengan datangnya angin kencang para nelayan di daerahnya banyak yang tidak melaut. Karena kondisi angin tersebut sedikit berisiko kepada perahu yang ditumpanginya.

“Jadi saya beberapa hari jarang pergi mencari ikan kelaut, karena anginnya tidak stabil,” kata Rohim, Rabu (25/9).

Selain berdampak pada keselamatan dirinya, Abdur Rohim juga mengungkapkan dampak angin tersebut akan mempengaruhi sepinya hasil tangkapan ikan dilaut. Sebab jika angin nelayan nekat malaut maka dia akan melawan arus angin, bahkan kalau tidak beruntung maka perahu yang ditumpanginya nelayan bisa saja terbalik.

“Saya tidak memberanikan diri untuk melakukan pencarian ikan dilaut, karena yang saya takut hal tersebut terjadi. Jadi saya lebih berhati-hati saja,” ujar pria yang mengku punya anak satu itu.

Menurutnya, kondisi angin kencang yang terus menghantam wilayah Probolinggo membuat penghasilan kesehariannya mengalami kendala. Menurutnya penghasilan yang didapat jika angin tidak kencang seperti ini, dia mendapatkan penghasilan rata-rata Rp 150-200 ribu perharinya.

“Tetapi kalau angin seperti ini nelayan jika memberanikan untuk melaut, rata-rata penghasilannya hanya mendapatkan keuntungan Rp 70100 ribu saja. Jadi pendapatannya tidak imbang dengan kerjanya,” tandas Abdur Rohim (fud)

harga bawang merah di Proboolinggo.

Saiful Haq, mengatakan harga bawang yang berukuran besar saat ini mencapai Rp 14 ribu perkilonya. Sedangakan yang berukuran sedang mencapai Rp 12 ribu perkilonya.

Untuk bawang yang berukuran kecil harganya menembus Rp 10 ribu pekilonya.

Penurunan harga tersebut sangat jauh dibanding dengan harga sebelumnya. Karena bawang yang berukuran besar harganya mencapai Rp 45- 50 ribu perkilonya, bawang sedang seharga Rp 35-40 ribu, sedangkan harga bawang kecil Rp 25-30 ribu perkilogramnya.

“Jadi harga bawang sekarang sudah nggak begitu tinggi.

Dan pedagang dari luar kota juga dengan penen raya tersebut banyak yang tidak turun ke Probolinggo, seperti Surabaya dan daerah lain di Jawa timur untuk belnja bawang,” ujar Saiful Haq, kepada wartawan, Rabu (25/9).

Hal senada juga dilontarkan oleh pedagang lain Huzaeni (45) dengan penurunan harga bawang karena dipicu produksi bawang lain sudah mulai ramai. Menurutnya juga mengalamu dampak yakni permintaan bawang kepada dirinya juga mengalami penurunan.Biasanya kalau bawang masih sepi di daerah lain. Permintaan pedagang daerah lain cukup banyak.“Sekarang banyak yang nggak mintak kiri-

man bawang karena bawang di daerah lain sudah mulai ada yang mengirimnya, dengan harga yang lebih murah. Secara otomatis harga bawang di Probolinggo juga ikut turun,” terangnya.

Sementara itu, salah satu petani bawang merah Junaedi (40) asal desa Warujinggo Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, mengatakan dengan kondisi harga bawang merah yang mengalami penurunan petani banyak yang melakukan penimbunan bawang untuk dibuat bibit.“Karena bibit bawang sekarang langka dan harganya masih cenderung tinggi. Jadi situasi ini baik untuk dilakukan penimbunan,” ujarnya.(fud).

Para pedagang yang sebagian tengah menikmati tidur nyenyaknya, berhamburan keluar untuk menyelamatkan kios mereka, namun tak satupun barang dagangan dapat diselamatkan. Belum dipastikan penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara kebakaran bersumber dari hubungan pendek arus listrik. Api terus membesar, karena banyaknya material mudah terbakar seperti kian dan plastik.

Bangunan kios yang seluruhnya terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh kios dipasar tradisional itu. “Api cepat sekali menjalar Pak, hanya dalam sekejap sudah menyebar dan membesar,” terang Faisol di lokasi kebakaran.

Akibat peristiwa tersebut, sebagian pedagang tak lagi sempat lelap dalam tidurnya, karena panik dan berusaha menyelamatkan diri dan mengevakuasi barang dagangan serta harta bendanya yang belum terbakar.

Para pedagang hanya bisa pasrah dan menangis menyaksikan kiosnya musnah dilalap sijago merah.

“Habis barangku. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Saya

hanya bisa pasrah, uang sejumlah Rp.24 juta juga ikut terbakar,” tutur Salwiah, salah satu pedagang buah yang sudah puluhan tahun berjualan di pasar Gotong Royong.

Enam unit mobil kebakaran dari Pemkot, Pemkab Probolinggo tiba dilokasi.

Petugas pemadam dengan dibantu warga terus berupaya menjinakkan si jago merah. Proses pemadaman berlangsung sulit, karena selain banyak material yang mudah terbakar juga angin bertiup kencang.

Selain memadamkan titik api, tim pemadam bersama aparat kepolisian juga berupaya menghalau dan mencegah meluasnya kobaran api agar tidak merembet ke bangunan, serta permukiman warga Api baru bisa dipadamkan berselang tiga jam. “Saya sempat tidak menyangka ini kebakaran, saya kira orang lagi bakar-bakar. Kabarnya api awalnya dari kios di dalam pasar,” ujar Muriyanto, salah seorang pedagang yang dagangannya ludes terbakar.

Peristiwa itu meludeskan 80 kios yang berada di Jalan Sudirman, Kecamatan Mayangan tersebut. Dengan rincian, 40 di antaranya kios

permanen, 20 kios pakaian, dan 20 kios buah dan sayuran.

Demikian juga, petugas Kepolisian yang berada di lokasi turut serta mengamankan barangbarang milik pedagang, guna mengantisipasi penjarahan. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan.

Sementara itu, Walikota HM.Buchori yang turun langsung dilokasi kebakaran mengungkapkan pihaknya bersyukur kejadian ini tidak sampai membakar keselurahan. Karena masyarakat dan petugas mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tugas pemerintah.

“Yang penting situasi ini jangan sampai dimanfaatkan dari orang-orang yang tak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan, dan beruntung sebagian barang-barang bisa diselamatkan,”tandas orang nomor satu di Kota Probolinggo ini.

Menurutnya, pemerintah akan segera mengatasi, beserta bagaimana pemulihannya agar para pedagang bisa melakukan aktivitas secara normal bekerja.”Yang penting segara kita tangani supaya pedagang normal bekerja, dan bedak-bedak yang terbakar bisa segera diperbaiki. Soal bantuan belum bisa bicara, tapi pemerintah akan mengambil langkah perbaikan agar segera diatasi, dan akan mendorong pedagang segara mendapat bantuan kredit lunak,”pungkas HM.Buchori.(hud).

SURAMADU

5

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO.0207| TAHUN II

DPTHP

Panwaslu Perketat Pengawasan Perbaikan Data Pemilih

PAMEKASAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan, Jawa Timur, memperketat pengawasan pada tahapan perbaikan data daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) untuk pemilu legislatif 2014.

Menurut Ketua Panwaslu Pamekasan Zaini, upaya memperketat pengawasan perbaikan data pemilih itu karena sebelumnya memang telah ditemukan adanya daftar pemilih ganda dan warga yang meninggal dunia tetap masuk DPT. “Kami sudah menginstruksikan kepada masingmasing panitia pengawas kecamatan (Panwascam) di Pamekasan ini agar lebih memperketat pengawasan dan segera melaporkan apabila memang ditemukan adanya penyimpangan,” kata Zaini.

Menurut Zaini, banyak data pemilih dalam DPT pemilu legislatif 2014 itu, bukan karena institusi penyelenggara pemilu di Pamekasan tidak bekerja, tetapi karena kendala teknis, yakni server data online DPT bermasalah.

Panitia penyelenggara pemilu, di tingkat kabupaten, kecamatan dan di tingkat desa, sambung Zaini, telah melakukan pemilahan data.

“Misalnya, nama-nama yang ganda dan meninggal dunia telah dipilah, lalu dihapus. Namun setelah sampai di kabupaten, data-data itu bercampur lagi. Sehingga data-data pemilih yang diumumkan KPU itu adalah data yang tidak valid,” terang Zaini.

Oleh karena itu, sambung dia, pihaknya akan memperketat pengawasan dan meminta KPU melakukan tindakan cepat, memperbaiki server data pemilih

yang rusak itu. Apabila dibiarkan, dipastikan bahwa data pemilih pemilu legislatif 2014 tidak akan valid.

Anggota KPU Pamekasan Nuzulul Qurnain sebelumnya mengakui, “data base” pemilih Pemilu Legislatif 2014 yang dimiliki KPU memang terganggu dan itu tidak hanya terjadi di Pamekasan saja, tetapi juga di semua kabupaten/kota di Indonesia.

“Kasus data base pemilih bermasalah ini tidak hanya di Pamekasan, akan tetapi di seluruh Indonesia, karena ‘server’-nya di KPU pusat,” tutur Nuzulul Qurnain, menjelaskan.

Menurut dia, pihak KPU telah melaporkan kasus ini ke KPU Jatim dan KPU pusat, dan kini masih diupayakan perbaikan.

Tahapan Pemilu Legislatif 2014 telah memasuki penetapan daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh masing-masing panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Nuzulul menjelaskan data pemilih yang masuk dalam DPT itu masih bisa berubah, karena itu KPU masih menyediakan waktu untuk melakukan perbaikan berupa DPT hasil perbaikan.

“Kami juga meminta masyarakat dan partai politik peserta pemilu untuk sama-sama mengawasi proses penetapan DPT ini,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan KPU, jumlah pemilih untuk Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pamekasan 684.473 orang bertambah 28.131 orang dibanding Pilkada Jatim yang saat itu berjumlah sebanyak 656.342 orang. (ant/rah)

HARI SUSU SEKOLAH SEDUNIA. Pelajar SD Arrahman Motik bersama-sama minum susu segar Greenfields ketika merayakan Hari Susu Sekolah Sedunia di Jakarta, Rabu (25/9).

Kegiatan yang menjadi ajang internasional tersebut merupakan upaya mempromosikan minum susu terutama untuk anak-anak dan siswa sekolah.

Dua Penderita HIV/Aids Meninggal Sumenep - Sebanyak dua di antara 13 penderita HIV/Aids di Kabupaten Sumenep, yang terdeteksi pada tahun ini, meninggal dunia.

Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep Dwi Regnani, Rabu (25/9), menjelaskan pihaknya mendeteksi 13 warga setempat menderita HIV/Aids.

“Itu hasil temuan sejak

Januari hingga September 2013. Kalau diperinci, selama Januari-April terdeteksi 10 orang dan Mei-September sebanyak 3 orang. Dua penderita HIV/Aids yang meninggal dunia itu adalah penderita yang ditemukan pada Januari-

April,” ujarnya di Sumenep.

Kalau dalam satu keluarga terdeteksi satu orang saja yang menderita HIV/Aids, kata dia, dalam jangka waktu 10-15 tahun kemudian jumlahnya bisa bertambah.

“Setiap penderita itu punya keluarga dan tentunya mereka berpotensi ditulari.

Penderita HIV/AIDS memang harus ekstra hati-hati agar tidak menularkan penyakitnya ke keluarganya,” ucapnya.

Ia mengatakan, pada 2012 lalu, sebanyak 29 warga Sumenep terdeteksi menderita HIV/ Aids.

“Selama dua tahun ini terdeteksi 42 warga Sumenep yang terjangkit virus memastikan tersebut. Kami telah berusaha membawa mereka ke rumah sakit di Surabaya guna mendapatkan pengobatan, karena rumah sakit di Sumenep belum bisa. Sebagian dari mereka tidak mau,”

paparnya.

Ia juga mengemukakan penyebaran penderita HIV/Aids di Sumenep yang terdeteksi pada 2012 dan 2013 ini lebih banyak berada di tiga kecamatan, yakni Pasongsongan, Ganding dan Kalianget.

“Namun, ada juga yang berasal dari kecamatan di luar tiga kecamatan itu. Hanya saja jumlahnya tidak sebanyak di tiga kecamatan tersebut,” katanya. (ant/mk)

PERUNDANG-UNDANGAN

Bupati Tolak Raperda Penyertaan Modal

Trio Karateka putri Indonesia (ki-ka) Ayu Rahmawati, Eva Fitria, dan Siti Muria berpose bersama Pelatih mereka Omita Olga Ompi usai menerima medali di Sriwijaya Promotion Center Jakabaring Palembang. Trio karateka ini berhasil meraih medali perunggu pada kelas kata beregu putri Islamic Solidarity Games (ISG).

RAIH PENGHARGAAN

STIE Perbanas Surabaya Raih Indonesia Best University SURABAYA - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Surabaya, Jawa Timur, meraih penghargaan “Indonesia Best University 2013” dalam kategori “Private University” dari majalah “Mix Marketing Communications”.

“Kami bangga bisa memperoleh penghargaan tersebut. Penilaian anugerah itu dilakukan dengan metode survei di lima kota besar di Indonesia,” ujar Ketua STIE Perbanas Surabaya, Tatik Suryani di Surabaya, Rabu (25/9).

Survei tersebut, kata dia, disebar kepada 2.100 siswa sekolah menengah atas (SMA) di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan.

“Penilaian penghargaan ini juga melibatkan sejumlah orang tua siswa dan praktisi sumber daya manusia dari berbagai perusahaan skala nasional,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan, penghargaan tersebut tidak didasarkan

penjurian pihak tertentu, akan tetapi murni pengamatan masyarakat termasuk mereka yang merupakan lulusan di lima kota besar di Indonesia.

“Anugerah yang diberikan salah satu media itu terbagi dalam beberapa kategori. Kami berhasil meraih penghargaan ‘Indonesia Best University 2013’ dalam kategori ‘Private University’,” katanya.

Sementara itu, Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama STIE Perbanas Surabaya, Lindianawati optimistis penghargaan itu makin menyemangati dan menggiatkan pengelola maupun seluruh civitas akademika.

“Kami juga memiliki program internasional, yakni menjalin kerja sama dengan beberapa kalangan di luar negeri, khususnya negara anggota ASEAN seiring akan terealisasinya ‘ASEAN Economy Community 2015,” ujarnya. (ant/ dik)

SUMENEP - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tambahan Penyertaan Modal Pemkab Sumenep kepada PD Sumekar dianggap sia-sia. Bahkan, Bupati A. Busyro Karim menganggap raperda yang menjadi prakarsa DPRD itu tidak perlu dibahas lagi. Pasalnya dalam aturan tersebut sudah tertuang dalam raperda.

Raperda Tambahan Penyertaan Modal Pemkab Kepada PD Sumekar yang baru disampaikan DPRD Sumenep dalam forum sidang paripurna, Rabu (25/9) mendapat penolakan dari Bupati A Busyro Karim. “Kami her-

an terhadap munculnya raperda itu.

Sebab sudah ada Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga, yang juga merupakan inisiatif DPRD,”papar Bupati, Rabu (25/9) Menurutnya, dalam perda itu tidak menyebutkan, setiap penyertaan modal harus diperdakan kembali, apalagi penyertaan modal kepada PD Sumekar sebesar Rp. 500 juta sudah dianggarkan di APBD 2013. Pihaknya meminta DPRD mengkaji kembali Raperda Penyertaan Modal Kepada PD Sumekar, sebab pihaknya menilai Raperda itu

tidak perlu dilanjutkan dalam pembahasan eksekutif.

Mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode ini menilai, sebenarnya raperda itu sudah absah tinggal merealisasikan penyertaan modal yang memang telah dianggarkan di APBD tanpa menunggu perda lagi. Apalagi penyertaan modal itu, menurutnya telah disetujui bersama DPRD dan Bupati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan APBD. Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim menyatakan, Rap-

erda Penyertaan Modal kepada PD Sumekar dinilai penting sebab sesuai ketentuan setiap penyertaan modal harus disertakan perda, apalagi nominal dana yang akan dikucurkan cukup besar, yaitu Rp. 500 juta.

Meski demikian, lanjut Imam Hasyim, legislatif belum bisa memastikan raperda itu tetap dilanjutkan atau justru dihentikan. Sebab, DPRD masih akan mengadakan kajian yang lebih mendalam sekaligus melakukan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi mengenai pentingnya raperda tersebut. (athink/mk)

KARAPAN SAPI

Pemilik Sapi Inginkan Piala Presiden Tetap Digelar Pamekasan - Pemilik sapi “kerap” di Pamekasan, Jawa Timur, menginginkan agar lomba karapan sapi memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI 2013 tetap digelar karena merupakan festival tahunan yang bertujuan melestarikan budaya leluhur di Pulau Madura.

Juru bicara pemilik sapi kerap di Pamekasan, Naufal, Rabu, minta agar kebijakan pemerintah tidak menggelar karapan sapi memperebutkan Piala Bergilir Presiden 2013 ditinjau ulang, karena hal itu akan merugikan masyarakat Madura.

Menurut dia, karapan sapi merupakan khazanah budaya tradisional di Madura dan lomba memperebutkan Piala Presiden RI merupakan kebanggaan tersendiri bagi para pengerap.

“Pemerintah saya kira perlu membentuk tim ‘islah’ guna menyelesaikan persoalan ini.

Tapi yang jelas para pengerap tetap menginginkan agar pelaksanaan karapan sapi Piala Presiden RI tetap digelar,” kata Naufal.

Para pemilik sapi kerap menyampaikan hal itu menanggpi kebijakan pemerintah melalui Gubernur Jawa Timur yang menginstruksikan agar pelaksanaan karapan sapi Piala Presiden RI 2013 tidak digelar karena masih menggunakan kekerasan.

Menurut Naufal, kebijakan pemerintah yang meniadakan pelaksanaan karapan sapi Piala Presiden 2013 kali ini dinilai

kebijakan emosional.

Sebab, menurut dia, kendatipun tahun 2012 lalu pemerintah memang telah meminta pemilik sapi karapan tidak melakukan kekerasan, akan tetapi pemerintah tidak mau memfasilitasi pelaksanaan karapan tanpa kekerasan.

Sepanjang 2012 hingga pertengahan 2013 ini, lomba karapan sapi yang ada di Madura kebanyakan lomba de-

ngan kekerasan atau menggunakan “rekeng”, sedang yang tidak menggunakan kekerasan, menurut dia, tidak pernah digelar.

“Seharusnya, jika pemerintah ingin melarang pelaksanaan karapan sapi tanpa kekerasan, semestinya harus memberikan fasilitas kepada para pengerah. Tapi nyatanya kan tidak seperti,” katanya menambahkan.

Bahkan, beberapa kali pelaksanaan karapan sapi yang digelar di Pamekasan, termasuk pada pelaksanaan karapan sapi yang digelar anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yanto Waluyo pada Agustus lalu, juga menggunakan pola kekerasan.

Seharusnya, jika memang pemerintah tidak menginginkan adanya praktik kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi, tidak membiarkan pelaksanaan karapan sapi yang digelar anggota DPRD dari PPP itu menggunakan kekerasan.

“Dari karapan sapi yang digelar anggota DPRD PPP

Yanto itu, kan seolah-seolah pelaksanaan karapan sapi dengan kekerasan tetap diperbolehkan di Madura ini,” katanya menambahkan.

Sehingga, sambung dia, wajar apabila sebagian para pemilik sapi karapan tetap menggunakan pola kekerasan atau menggunakan “rekeng”.

Kebijakan pemerintah sendiri menghapus praktik kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi, karena beberapa pertimbangan. Selain karena melanggar aturan hukum yang berlaku, baik hukum agama, maupun hukum positif, praktik kekerasan itu juga dilarang, karena jika dibiarkan seolah Indonesia membiarkan praktik perbuatan sadis kepada masyarakat dunia.

“Kalaupun ada karapan sapi di Madura nanti, tentu itu bukan karapan Piala Bergilir Presiden RI, karena presiden sendiri sudah menginstruksikan agar karapan sapi tidak digelar selama menggunakan kekerasan,” kata Sekretaris Bakorwil IV Pamekasan Budiono menjelaskan. (ant/mk)

6

BANGKALAN

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO. 0207 | TAHUN II

KRISIS AIR BERSIH

Warga Mencari Air Sejauh 1 Kilometer

PENGENDARA DI BAWAH UMUR Seorang personel Polisi Lalu-lintas Polres Palu menjaring siswa SMP saat razia pengendara dibawah umur, di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (25/9). Razia ini rutin dilaksanakan untuk mengantisipasi maraknya lakalantas yang melibatkan pengendara yang belum berhak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan aksi balapan liar.

FOTO: zainuddin mn/antara

Piala Presiden Dibekukan, Pengerap Sapi Kecewa Pemerintah Seharusnya Menyelesaikan Beda Pendapat BANGKALAN - Tersiarnya kabar kerapan sapi piala Presiden dibekukan menuai kekecewaan para pengerap (pemilik kerapan sapi). Pengerap Bangkalan menyayangkan dibekukannya tradisi masyarakat Madura yang telah berlangsung bertahun-tahun itu. Kerapan sapi piala presiden kali ini dibekukan hingga batas waktu yang belum ditentukan, akibat silang pendapat antara Bakorwil dan para pengerap yang tak kunjung usai.

Sejak tahun 2012 lalu, karapan sapi di Madura terbagi atas dualisme sistem, selain sistem rekeng (kekerasan) terdapat juga sistem pak kopak (tanpa kekerasan). Dualisme

inilah yang hingga kini tak menemukan muara hingga berujung dibekukannya gelaran kerapan sapi tersebut.

Salah satu pemilik sapi kerap asal Bangkalan, Moham-

mad Mahfud mengaku kecewa atas pembekuan yang dilakukan oleh pihak pemprov.

“Jujur kami kecewa dengan pembekuan ini, kerapan sapi ini kan budaya yang telah turun temurun, dan Madura sudah terkenal dengan budaya itu. Kalaulah ada dualisme sistem yang terjadi akhir-akhir ini, hal itu sebetulnya tidak patut dijadikan alasan penghentian atau pembekuan gelaran kerapan sapi ini,” ujarnya penuh kecewa.

Bagi Aan, sapaan akrab mohammad mahfud, pemerintah seharusnya telah

mampu mengantisipasi sejumlah pertentangan yang terjadi jauh sebelumnya.

Mahfud menganggap, dengan pembekuan ini, itu tandanya pemerintah telah mencederai budaya dan adat istiadat masyarakat madura.

“Jika ujungnya adalah pembekuan oleh pemerintah atas pesta rakyat kerapan sapi yang selama ini terjadi, ini namanya pemerintah telah mencederai budaya lokal masyarakat madura,” terangnya.

Mahfud mengaku siap mengikuti semua ketentuan yang akan diberlakukan pe-

merintah, entah itu rekeng maupun pak kopak, hanya saja jangan sampai gelaran budaya ini dihentikan begitu saja.

Senada dengan Mahfud, pengerap lainnya H. Hadlori juga merasa kecewa atas dibekukannya kerapan sapi yang selama ini telah menjadi icon budaya madura. Menurutnya, hal ini tidak perlu terjadi apabila disikapi dengan bijak.

"Kalau pemerintah bijak mestinya akan terus berjalan.

Ini sudah menjadi kebanggan Madura mas," tandasnya. (dn/rah)

pa berpikir panjang langsung dilakukan penangkapan di masing-masing lokasi," terang Andy.

Lebih jauh Andi mengatakan,dari tanggal 22-24 September, pihaknya melakukan penangkapan di 2 kecamatan. Diantaranya, 1 tersangka judi togel di Kecamatan Burneh, 2 orang tersangka judi togel di Kecamatan Modung dan 3 orang tersangka judi kartu remi di Desa Nyonning Daya.

"Tangkapan terakhir ini merupakan pengepul togel dan salah satu dari tersangka judi remi itu ditemukan barang bukti sabu-sabu yang diselipkan di songkoknya,"

ungkapnya.

Ditambahkan Andy, dari tangan ke-15 tersangka tersebut petugas mengamankan berbagai macam perlengkapan judi togel dan remi serta uang sebesar Rp 4 juta. Saat ini, para tersangka mendekamp di balik jeruji besi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

"Ke-15 tersangka itu sudah mendekam di balik jeruji besi dan terancam dengan pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksima 10 tahun penjara," tandasnya.(dn/rah)

JUDI

15 Tersangka Dibekuk BANGKALAN - Polres Bangkalan membekuk 15 tersangka perjudian dalam waktu 7 hari terakhir. Ke-15 tersangka tersebut dibekuk karena terlibat berbagai macam perjudian di 9 Kecamatan setempat. Diantaranya, tersangka terlibat judi togel, judi remi, dan judi jangkrik. Mereka diamankan beserta sejumlah barang bukti lainnya.

"Selama 7 hari terakhir dari tanggal 17-24 September, kami berhasil mengamankan sebanyak 17 tersangka judi, antara lain judi togel, judi jangkrik, dan judi kartu remi," Kasatreskrim Polres Bangkalan, Iptu Andy Purnomo.

Andi menjelaskan pada tanggal 18 September, pihaknya mengamankan 5 orang tersangka judi togel dari 4 lokasi yang berbeda. Rinciannya, kata Andy, di Kecamatan Blega terdapat 2 orang, di Kecamatan Arosbaya 1 orang dan di Kecamatan Kwanyar 1 orang serta 1 orang di Kecamatan Tanjung Bumi.

Pada tanggal 19 September 1 orang tersangka judi togel berhasil dibekuk di Kecamatan Sepuluh. Sedangkan tanggal 20 September, 1 orang tesangka judi togel diamankan dari Kecamatan Klampis dan tanggal 21September, 2 orang tersangka judi jangkrik tertangkap di Kecamatan Ta-

Iptu Andy Purnomo Kasatreskrim Polres Bangkalan

nah Merah.

"Semua itu kami tangkap atas laporan masyarakat. Tan-

Advertorial

Pemkab Akan Terapkan SAP Berbasis Akrual BANGKALAN – Pemkab Bangkalan akan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual dalam penyampaian laporan keuangan, kata Bupati Bangkalan Muh Makmun Ibnu Fuad ketika membuka bimbingan teknis (bimtek) PP Nomor 71 Tahun 2010 di aula Diponegoro pemkab Bangkalan. Acara tersebut bekerjasama dengan LPPABSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.

Dirinya mengimbau Kepala SKPD mendorong seluruh staf bekerja cepat melaksanakan SAP berbasis akrual, agar pemerintah Bangkalan bisa tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal penyampaian laporan keuangan. ”Ada 15 SKDP yang dapat penghargaan karena laporan keuangan terbaik,”

Pelaksanaan Bimtek PP 71/2010 di Aula Diponegoro Pemkab Bangkalan, kemarin (25/9). kata Bupati.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ahmat Hafid mengatakan bahwa PP 71/2010 bermanfaat dalam memberikan gambaran laporan keuangan yang lebih proporsional

untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan. ”Tahun 2015, paling lambat pemkab Bangkalan optimis bisa menerapkan sistem laporan akuntansi berba-

sis akrual tersebut. Untuk penghargaan atas laporan keuangan ditentukan dari beberapa kriteria yakni beban kinerja laporan, kecepatan dan ketepatan serta kualitas laporan dari masing-masing SKPD,” terangnya.

Adapun peraih skor tertinggi atau ranking pertama yakni Bappeda dengan nilai 257. Sedangkan posisi terakhir atau ke-15 ditempati Dinas Pendidikan dengan nilai 217. Penilaian sendiri sifatnya independen. Untuk ke-15 SKPD yang dimaksud yakni Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dishub Kominfo, RSUD Syamrabu, serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bagian Umum Setda Bangkalan, Kecamatan Blega, serta Dinas PU Binamarga dan Pengairan. Selain itu, Dinas Pendapatan, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan. Terakhir, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan Bangkalan. (ori/ADV/rah)

BANGKALAN - Sudah kembali ke rumah-rumah sejak sebulan terakhir, warga. masyarakat Dusun Laok PerHal senada disampaireng, desa Tambin mengalakan Subhan, warga lainnya. mi krisis air. Hal itu disebab- Menurutnya, meski tidak kan musim kemarau yang semuanya desa Tambin sudah mengurangi debit mengalami kekeringan, sesumber air yang ada. Mereka perti dusun Duko, dan Tampun mengaku rela mengambin Barat yang masih ada bil air dari sumber yang air. Dusun laok perreng ini, ada dengan jarak tempuh 1 sudah sejak 2 tahun terakhir kilometer. mengalami krisis air setiap Menurut salah satu musim kemarau. warga setempat, Toha, per”Harapan kami, ada sediaan air yang ada hanya bantuan droping air secara tinggal satu titik sumber air. rutin bagi warga agar tidak Sebab dua sumber lainnya, lagi mengalami krisis air,” sudah tidak mengeluarkan harapnya. air, sehingga warga berbonSementara itu berdasardong-bondong mengambil kan data Badan Penangair pada sumber air yang gulangan Bencana Daerah tersisa. Itu (BPBD) Bangkapun harus lan, sebanyak 152 menunggu Desa di kabupaten lama untuk Bangkalan teranmendapatkan cam kekeringan, satu galon air. dari ratusan desa Dua sumber air tersebut seba”Dua sudah kalah. sumber air nyak 47 desa di 17 Setiap pagi dan kecamatan masuk sudah kalah.

Setiap pagi ke dalam katagori sore warga di dan sore sini mengambil kering kritis. warga di sini ”Sejak tanggal air secara mengambil 29 Agustus hingga bergantian...,” air secara 25 Oktober sudah bergantian. kita tetapkan seButuh waktu setengah hari bagai bencana kekeringan,” untuk mendapatkan satu kata Kepala BPBD Bangkadrum air bersih,” terang lan, Wahid Hidayat.

Toha, kemarin (25/9).

Dia menjelaskan, Dia menjelaskan, bagi selama 58 hari ditetapkan warga yang mampu, mereka sebagai bencana kekerincenderung akan membeli air gan, BPBD mendroping air dengan harga Rp 130 ribu bersih ke desa desa yang per Pick Up. Akan tetapi, mengalami kekeringan. bagi warga yang miskin, rela “Setiap hari kita droping untuk menempuh jarak 1 air ke desa yang mengalami kilo meter demi mendapatkekeringan, dalam sehari kan air.

10 tangki kita droping,” ”Air merupakan kebutujelasnya. han yang fital. Jika tidak ada Menurutnya, dalam campur tangan pemerinpenetapan bencana tah, kami kawatir mengenai kekeringan ini, BPBD kondisi masyarakat yang ada telah membagi ratusan sekarang,” jelasnya. yang terancam kekerinSelain itu, mereka gan dalam tiga kategori. mengeluhkan kondisi air Antara lain, 47 desa maPDAM yang sejak satu tahun suk dalam kategori kering tak berfungsi. Sebab, air kritis dan 58 desa masuk tak lagi mengalir ke setiap kedalam kata gori kering rumah warga. Padahal, langka terbatas. warga mengaku siap untuk ”Kalau masyaarakat desa membayar biaya penggudalam mencari air 1 hingga naan air. Dari pada harus 3 km maka masuk ke dalam susah payah mengambil air, kata gori kering langka, apalagi membeli dengan kalau jauhnya 0 hingga 3 km harga mahal. maka masuk dalam kategori ”Dulu di sini ada jarkering langka terbatas,” ingan PDAM, tapi air tidak tutur Wahid Hidayat. teraliri selama kurang lebih Dari 17 kecamatan satu tahun. Alasannya, yang ada, masing-masing karena mesinnya mengalami terdapat 2 hingga 3 desa. kerusakan,” ungkapnya.

Jadi di setiap kecamatan Namun, jika ada permesti ada desa Kering hatian dari pemerintah kritis. Oleh karena itu, seseharusnya mesin yang lama bencana kekeringan dimaksud diperbaiki, kaini, banyak masyarakat rena masyarakat siap untuk dari desa yang terancam membayar. Salah satu solusi kekeringan itu telah minta bisa dilakukan perbaikan bantuan air ke pemkab sehingga air bisa teraliri Bangkalan. (ori/rah)

PENDIDIKAN

2.392 Siswa SMA Diajukan Terima BSM BANGKALAN - Sebanyak 2.392 siswa di 79 Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat di Bangkalan yang tergolong tidak mampu akan diprioritaskan dalam pengajuan sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2013.

Namun, dari jumlah tersebut dimungkinkan tidak menerima BSM secara keseluruhan.

Sebab kuota penerima BSM ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

"Jumlah itu yang kami daftarkan ke pusat untuk mendapatkan BSM tahun 2013.

Mengenai kuota penerima itu kewenangan pusat," uangkap Kabid. SMP/SMA/SMK Abdullah Mu'ad melalui Kasie Kelembagaan SMP/SMA/SMK, Wiwik.

Menurut Wiwik, data tersebut pihaknya terima dari sekolah SMA sederajat yang tergolong tidak mampu. Selanjutnya diajukan ke pusat untuk mendapatkan BSM demi keberlangsungan pendidikannya. Sebab BSM diprioritaskan bagi siswa miskin. Namun, kata Wiwik, dari jumlah siswa yang diajukan belum tentu mendapatkan semua. Sebab, yang

menentukan kebijakan menerima atau tidak adalah pusat.

"Kewenangan kami hanya sebatas mendata siswa tergolong tidak mampu. Mengenai penentuan dapat atau tidaknya BSM itu kewenangan pusat," paparnya.

Setiap jatah BSM untuk siswa miskin, menurut Wiwik, bervariasi. Untuk siswa kelas III hanya mendapatkan sebanyak Rp 500.000. Sedangakan bagi kelas I dan II masing-masing mendapatkan Rp 1000.000. Mengenai penyalurannya langsung ke setiap siswa yang menerima bantuan melalui kantor pos.

"Jatahnya memang bervariasi, karena yang kelas III itu akhir semester. Jadi nominalnya lebih sedikit dibandingkan dengan kelas I dan II," jelasnya.

Kendati yang menentukan kouta peneriam BSM adalah Pusat, namun Wiwik tetap menaruh harapan besar semua siswa yang diajukan dapat menerima semua. Hal itu, demi kelangsungan biaya pendidikan bagi siswa yang tergolong tidak mampu. (dn/rah)

SAMPANG

7

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO. 0207 | TAHUN II

ASET PEMKAB HILANG

Komisi A Memanggil Kabag Umum

TAWURAN. Siswa SMA Negeri 4 sampang hendak terlibat aksi tawuran sesama sekolah sehingga aparat kepolisian langsung berhasil membawa siswa terkait dipulangkan.

Siswa Tidak Berseragam Mengepung SMA 4 Siswa Dipulangkan Lebih Awal SAMPANG - Puluhan pelajar tak berseragam sekolah mengepung SMA 4 Sampang di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota Sampang, Rabu (25/9) sekitar pukul 11.00 WIB. Kedatangan siswa tersebut untuk melakukan tawuran.

Siswa menantang untuk tawuran lantaran diduga salah paham saat berlangsungnya ulangan. Bahkan, diduga dipicu karena ada adu jotus beberapa waktu. Tak puas, maka siswa tersebut mengajak tawuran massal dengan meng-

undang beberapa pelajar luar lainnya.

Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Sampang Moh Mudhari mengatakan, tidak diketaui secara pasti penyebab tersebut. Namun, guna mengantisipai kejadian terjadi pihaknya beserta

guru lainnya langsung turun tangan dan mengusir kerumunan siswa tak berseragam itu. "Makanya saya tadi langsung mengusir beberapa siswa bergerombol di depan sana supaya bisa cepat kondusif," ucapnya kepada Koran Madura.

Untuk menyelesaikan perselisihan antar siswa itu, pihaknya akan memanggil kedua belah pihak siswa dengan orangtua masing-masing.

Menurutnya, pemicu itu diduga salah paham saat berlang-

sungnya ulangan antar siswa dari Kecamatan Robatal dengan siswa Kecamatan Camplong.

"Besok (hari ini, red) ini saya pannggil semua siswa itu.

Katanya salah paham saat ulangan dari siswa bernama M dari Robatal. Kalau anak camplong saya gak tau namanya," jelasnya.

Terkait siswa dipulangkan lebih awal, menurutnya, hal itu karena pemberangkataan jemaah calon haji. "Itu karena

instansi pemkab menyuruh bahwa sekolah yang dekat dengan lokasi pemberangkatan CJH supaya dipulangkan terlebih dahulu, karena takut menganggu dan membludaknya para pengantar jemaah haji," katanya.

Beruntung, aksi premanisme pelajar itu bisa di redam oleh aparat Polres Sampang yang langsung membawa 3 siswa terkait dengan dikawal dan dibawa pulang menggunakan mobil patroli. (ryn/lum)

hampir tiap tahun melakukan hal itu. Dengan menjual barang dagangannya secara dadakan, keuntungan yang didapat lebih besar dibandingkan dengan hari-hari biasa.

Ia mengaku sudah mempersiapkan barangnya mulai beberapa hari sebelumnya.

“Sebagai pedagang berjualan seperti ini sudah biasa kami lakukan. Apalagi kalau mendengar ada kera-

maian sudah pasti kami mengejarnya. Dan pada musim haji ini sering kami lakukan setiap tahun dan hasilnya pun juga lumayan cukup dari pada menjual pada waktu hari-hari biasa,” ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (25/9).

Hal senada juga dikatakan Sulaiman (34). Penjual mainan anak-anak itu mengatakan, momentum keberangkatan je-

maah haji menjadi kesempatan untuk menjual barang-barangnya, dan barang yang laku juga lebih banyak. Bahkan, bagi dirinya, pekerjaannya lebih ringan tanpa harus keliling jarak jauh.

“Barang yang kami jual cukup menguntungkan karena jarang barang yang kami bawa bisa laku lebih banyak. Dan untuk sekarang sudah banyak yang laku,” ujarnya. (jun/lum)

SAMPANG – Komisi A DPRD Sampang memanggil Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkab Sampang, Rabu (25/9) sekitar pukul 10.00 WIB. Hal itu terkait adanya aset milik Pemkab Sampang yang hilang, Sabtu (21/9) di dalam rumah dinas Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono.

Pemanggilan tersebut berlangsung di ruang komisi A. Ketua Komisi A DPRD Sampang Hodai menjelaskan, pemanggilan tersebut untuk menanyakan asset pemerintah yang hilang karena kabag umum kuasa pengguna anggaran dan PPTK pembangunan rumah dinas Wabup Sampang.

"Kita panggil Kabag Umum karena dalam hal ini bertanggung jawab atas hilangnya aset milik Pemerintah Kabupaten Sampang yang tidak jelas titik temunya ini," ucapnya kepada Koran Madura, Rabu (25/9).

Kabag Umum Pemkab Sampang Cholilurachman, katanya, mengaku tidak banyak tahu. "Masak setelah kita panggil itu Bagian Umum Pemkab Sampang mengaku tidak tahu menahu tentang aset di Rumdin Wabup Sampang yang hilang, karena saat pengambilan sudah dihalangi pihak PPTK tapi rekanannya bernama Zainal tetap memaksa dan lucunya lagi aset itu ditadah oleh bagian aset dispendaloka,” jelasnya.

Kata Hodai, ada dugaan Bagian Umum Pemkab terlibat dengan hilangnya sejumlah aset di rumah dinas wabup itu.

Indikasi itu dikuatkan dengan adanya rapat antara pihak dispendaloka bersama Bagian Umum Pemkab Sampang dengan hasil akan menerbitkan surat penghapusan aset.

“Nah pada waktu adanya kehilangan aset malah ada rapat antara dispendaloka dengan Pemkab Sampang, yaitu ada penghapusan asset. Kalau seperti ini seolah-olah barang aset yang hilang sudah dihapus dan tidak ada apa-apa donk," katanya.

Sementara itu, Kabag Umum Pemkab Sampang Cholilurachman menuturkan, dirinya tidak tahu menahu jika adanya aset milik Pemkab sampang hilang di rumdin wabup.

Menurutnya, ia juga sudah dipanggil oleh Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan.

"Saya gak tahu kenapa bisa hilang itu aset di rumdin wabup. Ini juga saya akan menghadiri panggilan polres sampang, gak tau secara rinci bagaimana proses pemeriksaan nanti," tuturnya.

Ia menambahkan, terkait paving yang sudah dihibahkan kepada sejumlah pondok pesantren, Cholilurachman mengatakan akan kembali memproses hal itu sesuai prosedur yang ada yakni melalui izin dari bupati. “Kalau masalah paving yang sudah di hibahkan ke pondok nanti kami meminta ijin bagaimana secara prosedurnya yang baik," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah barang dan aset yang ada di rumah dinas wakil bupati sampang hilang pada saat dilakukan renovasi. Dugaan muncul beberapa barang-barang seperti paving, pompa tandon aluminium, dan genset tersebut diambil oleh rekanan untuk diserahkan kepada Bagan Umum Pemkab. Sayangnya, hal itu dilakukan tanpa seizin Wakil Bupati Fadhilah Budiono. (ryn/lum)

BISNIS

Berkah di Musim Haji SAMPANG – Lapangan Wijaya Kusuma Sampang, tempat pemberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Sampang, Rabu (25/9) tidak hanya dipadati pengantar jemaah dan pejabat yang menghadiri pelepasan JCL. Pedagang kaki lima menambah sesaknya lapangan Wijaya Kusuma.

Rabu pagi, terdapat sejumlah pedagang kaki lima

dadakan yang menempati beberapa titik, baik di luar maupun dalam lapangan Wijaya Kusuma. Mereka menjajakan barang dagangannya kepada pengantar jemaah. Pedagang banyak mengaku mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan harihari biasa.

Rohimah (42), salah satu PKL, mengatakan, dirinya

Pemkab Melepas 610 Jemaah Haji

Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono melepas sebanyak 610 jemaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Sampang di depan Pendopo, Rabu (25/9).

Menurutnya, seperti halnya juga dengan pemberangkatan di Kecamatan Ketapang sangat lancar tidak beda jauh dengan pemberangkatan di depan Pendopo. Baik dari segala administrasi, maupun pelaksaan juga demikian. "Alhamdulillah sudah berangkat

dengan lancar dan tertib secara administrasi mau pun pelaksanaan juga, semoga pulangnya nanti juga lancar," paparnya.

Dijelaskan, kebarangkatan JCH Tahun 2013 itu dengan dua kelompok terbang (kloter), yakni kloter 33 ada 3

KEBAKARAN

Puluhan Hektare Lahan Gambut Terbakar

Advertorial SAMPANG – Pemerintah Kabupaten Sampang melepas secara resmi keberangkatan 610 jemaah calon haji (JCH) setempat menuju Tanah Suci Mekkah, Rabu (24/9) sekitar pukul 14.00 WIB. Acara pelepasan yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Fadilah Budiono di depan Pendopo Bupati Sampang.

Mewakili Bupati Sampang A Fannan Hasib, Wabup Fadhilah Budiono menyempatkan diri menyapa kepada para jemaah haji dengan mengunjungi masing-masing armada bus untuk mengucapkan selamat dan mendoakannya.

"Semoga menjadi haji yang mabrur dan tidak ada kendala apa pun sampai ke tempat Tanah Suci Mekkah, serta kembali ke Kota Sampang dengan selamat," sapa Fadlilah di hadapan JCH di dalam bus.

Fadilah mewanti-wanti kepada semua JCH asal Sampang agar menggunakan kesempatan sebaik-baiknya sesampainya di Mekkah. ”Perbanyak ibadah di Mekkah karena kesempatan sampai ke sana sangat istimewa,” ujarnya.

Fadhilah kemudian menyinggung pemberangkatan JCH Sampang bagian utara.

Kebakaran lahan gambut di pintu masuk Kota Sampang menggegerkan warga setempat. Api dengan cepat melalap rumputan kering, Rabu (25/9).

bus, sedangkan untuk kloter 34 sedikitnya ada 9 bus pemberangkatan. Dimana jumlah bus pemberangkatan sebanyak 11 bus agar bisa memberangkatan CJH menuju asrama haji sikolilo surabaya.

Bahkan, untuk jumlah total dari 610 CJH itu diantaranya

terdapat CJH laki-laki sebanyak 318 orang, serta 292 orang CJH perempuan.

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama (Kamenag) Sampang, Ahmad Mudjali, mengatakan, dari jumlah total 610 JCH tersebut di pisahkan dengan dua titik pemberangkatan. Yakni, untuk pemberangkatan di Kecamatan Ketapang bersama Kec/ Kota Sampang. Terdiri dari, 126 orang JCH di Kecamatan Ketapang dengan armada 14 bus. "Dari 610 CJH itu terdiri dari dua kloter yakni 33 dan 34. Dimana, pemberangkatan dipecah menjadi dua titik.

Yaitu kalau di kecamatan ketapang ada 126 orang CJH dengan armada 14 bus dengan kloter 34. Jadi kalau sisanya disampang ini ada 484 orang CJH," terangnya.

Dikatan Mudjali, dipisahnya dua titik pemberangkatan itu dilakukan agar menghindari dari adanya kemacetan dan menghemat biaya pemberangkatan JCH di wilayah utara. Seperti, dari keluarga pengantar haji di kecamatan sokobanah, banyuates, dan kecamatan ketapang. "Agar menghindari kemacetan besar dan menghemat biaya saja,"terangnya. (adv/ryn/lum)

SAMPANG- Puluhan hektare lahan gambut sawah penuh semak belukar di pintu masuk Kota Sampang, terbakar, Rabu (25/9) sekitar pukul 16.00 Wib. Hal itu membuat warga sekitar geger dan panik lantaran api takut merambat ke beberapa bangunan dekat lokasi.

Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Kepulan asap menyelimuti ruas jalan memasuki pintu kota hingga jalur arus lalu lintas dari dua arah, baik dari timur maupun barat, terganggu. Pemadam kebakaran langsung bergerak untuk memadamkan api tersebut.

Sukardi (45), warga Pliyang, mengatakan, dirinya hanya mengetahui jika ada kebakaran lahan setelah adanya sisa kotoran daun kering menghamburi halaman sekitar rumahnya. Sehingga, ia langsung menghampiri lokasi dan meminta bantuan kepada warga setempat.

"Saya tahunya pas ada sisa daun terbakar banyak menghampiri depan halaman saya. Dikira orang bakar sampah, menang pas saya lihat ternyata di dekatnya pintu masuk kota ada lahan terbakar," ucapnya di lokasi.

Tri Iswanto (23) warga yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kebakaran, menambahkan, dirinya belum

tahu pasti siapa awalnya membakar daun kering tersebut, hingga menjalar ke setiap lahan kosong semak-semak itu. Dikatakannya, api terus menghanguskan beberapa tanaman sawah milik warga di lokasi kebakaran. "Ya saya tahunya banyak kepulan asap bakar yang menghabiskan tanaman sawah milik warga sini," jelasnya.

Pantauan Koran Madura, kejadian itu sempat menyita pengguna jalan saat melintasi di sekitar lokasi. Apalagi, banyaknya warga berkurumunan menghampiri lokasi kebaran. Pasalnya, warga kekwatir jika api merambat ke bangunan yang diketahui adanya bangunan kolam renang di pintu masuk Kota Sampang, sebelah selatan jalan.

"Untung saja gak merembet ke bangunan kolam renang ini dan langsung ada mobil pemadam kebakaran," tutur Mulyadi (50) sembari membantu petugas pemadam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang baru datang membawa mobil pemadam kebakaran setelah api menghanguskan rumputan kering di lahan kosong, hingga menjalar ke setiap pinggir ruas Jalan Raya Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong Kec/Kota Sampang. (ryn/lum)

8

PAMEKASAN

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO.0207| TAHUN II

KAMPANYE

Aturan Pembatasan Alat Peraga Dinilai Kurang Efektif

BANTUAN AIR BERSIH. Warga mengangkut air bersih dari mobil tangki bantuan PDAM di Desa Krangkeng, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (25/9).

Sejak tiga bulan lalu, warga di desa tersebut kesulitan mendapat air bersih terutama untuk kebutuhan memasak dan minum.

Terdeteksi Menderita Stroke

PAMEKASAN - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2013, yang membatasi jumlah alat peraga kampanye Calon Anggota Legislatif (Caleg) dinilai kurang efektif.

Salah satu caleg untuk DPRD Jawa Timur asal Kabupaten Pamekasan Agus Sujarwadi menyatakan alasan diterbitkannya PKPU tersebut untuk memberi peluang yang sama bagi caleg yang mampu dan kurang memiliki kemampuan secara materi dalam membuat alat peraga kampanye.

Hanya saja, kata dia, aturan tersebut tidak akan berjalan efektif, karena pembatasan itu hanya berlaku bagi baliho dan reklame saja.

Sementara masih banyak bentuk media kampanye lain yang bisa dimanfaatkan oleh caleg yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Diantaranya, kaos yang diberikan secara cuma-cuma dan pembuatan buku biografi caleg yang bisa dijadikan media kampanye.

PKPU tersebut dinilai

percuma, karena peluang caleg untuk duduk sebagai wakil rakyat tetap dimiliki oleh mereka yang memiliki dana cukup untuk membuat media kampanye. “Menurut saya itu tidak efektif, karena masih banyak media kampanye yang belum tersentuh,” katanya.

PKPU tersebut dinilai percuma, karena peluang caleg untuk duduk sebagai wakil rakyat tetap dimiliki oleh mereka yang memiliki dana cukup untuk membuat media kampanye.

“Menurut saya itu tidak efektif, karena masih banyak media kampanye yang belum tersentuh,” katanya.

Anggota Panwaslu Pamekasan Divisi Tindak Lanjut dan Penindakan Hukum, Sapto Wahyono meminta KPU setempat secepatnya menindaklanjuti peraturan yang baru tersebut.

Menurut Sapto, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU diharapkan bisa melakukan langkah-langkah koordinatif Pemkab Pamekasan berkaitan penertiban alat peraga parpol maupun caleg.

“Kami minta KPU Pamekasan segera melakukan langkah-langkah koordinatif dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan partai politik peserta pemilu.

Panwaslu tetap menghormati lembaga penyelenggara pemilu dan hanya mengimbau, karena di kabupaten lain sudah melakukaan langkahlangkah pemetaan zona kampanye,” jelasnya.

Meskipun mengaku masih menunggu koordinasi lebih lanjut dari KPU, namun Panwaslu Pamekasan menyarankan agar tiap desa cukup satu alat peraga untuk masingmasing partai. (CR-1/muj/rah)

14 persen dari jumlah JCH menderita hipertensi PAMEKASAN - Dua orang Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan menyatakan urung melakukan pemeriksaan kesehatan haji di Puskesmas setempat, karena terserang gejala penyakit stroke.

Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Pamekasan, Ali Maksum membenarkan pengunduran diri dua jamaah haji tersebut untuk memeriksakan kesehatannya. Namun, dia belum mengetahui, keduanya akan tetap berangkat menunaikan ibadah haji atau membatalkan dan menunda hingga penyakitnya dinyatakan sembuh.

Sayangnya, Ali Maksum menolak menyebutkan identitas kedua jamaah yang menderita gejala stroke tersebut. ”Yang mengundurkan diri

melakukan pemeriksaan kesehatan haji semuanya berjumlah tiga orang. Namun yang satu orang batal karena meninggal dunia,” katanya.

Dinas Kesehatan, kata dia, sudah memberikan pembinaan kepada kedua JCH tersebut, untuk tidak memaksakan diri berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Karena kondisi kesehatan tubuh keduanya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji.

Ali menjelaskan penyakit stroke adalah serangan mendadak pada otak akibat terjadinya penyumbatan atau pec-

ahnya pembuluh darah yang kemudian berkembang menjadi beberapa gejala stroke. Akibat yang muncul antara lain sulit berbicara dengan baik, lumpuh, gangguan menelan, dan akibat yang paling fatal yakni meninggal dunia.

Selain stroke, penyakit lain yang banyak diderita JCH asal Pamekasan yakni hipertensi atau tekanan darah tinggi.

Jumlah penderitanya 14 persen dari total jamaah haji asal kabupaten itu yang berangkat tahun ini. ”Kami sudah pastikan akan memberi pengawalan dan pelayanan khusus begi para jamaah yang menderita penyakit tersebut. Pengawalan akan dilakukan oleh petugas medis yang mengiringi mereka sejak masa pemberangkatan hingga pemulangan mereka.

Kepala Seksi Penyelenggaran Haji Dan Umroh Kantor Kementerian Agama Pamekasan, Abdul Wafi mengaku belum mendapat surat penguduran diri dari kedua JCH yang terdeteksi penyakit stroke. ”Untuk sementara belum ada yang menyatakan membatalkan keberangkatan mereka menunaikan ibadah haji tahun ini,” katanya.

Menurutnya, keputusan untuk batal atau tetap berangkat merupakan hak masingmasing jamaah. Terkadang sekalipun menderita penyakit, sebagian tetap memaksakan diri berangkat menunaikan ibadah haji. “Ada juga yang memaksakan diri tetap berangkat meski dalam keadaan sakit. Sebab, menurut keyakinan mereka, tidak berangkatpun akan tetap sakit,” katanya. (awa/muj/rah).

Pengendara motor melintas di depan Alat Peraga Kampanye (APK) di ruas jalan Taman Narogong, Bekasi, Selasa (24/9). Penertiban alat peraga kampanye di kota Bekasi segera dilaksanakan setelah penetapan zona kampanye sesuai dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013.

KRIMINALITAS

Satlantas Diduga Merekayasa Penanganan Lakalantas PAMEKASANSatuan lalulintas (Satlantas) Polres Pamekasan diduga merekayasa penanganan kecelakaan lalulintas, yang menewaskan Hendiarto Hikmansyah 22, warga Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan, pada akhir Januari 2013 lalu. Dugaan ini muncul dari pihak keluarga korban yang tidak puas dengan penanganan yang dilakukan polisi.

Suhartini 55, orangtua korban masih belum puas atas penanganan kasus kecelakaan yang menewaskan anaknya, karena diduga sarat rekayasa dan merugikan keluarganya.

Perempuan itu mengatakan dugaan rekayasa yang dilakukan Polisi terjadi saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Sebab posisi mayat anaknya tibatiba berubah yang semula berada di tengah-tengah garis marka, berpindah ke pinggir jalan. Rekayasa itu menyebabkan mobil Daihatsu Xenia bernomor Polisi W 1303 PK yang dikendarai Sofyan Hadi, asal Kabupaten Sampang selaku penabrak anaknya, bebas dari jeratan hukum.

“Polisi sudah merubah posisi mayat anak saya saat kecelakaan dan yang menabrak tidak ditahan,” katanya.

Kata Suhartini, polisi justru menetapkan Ahmad Supriyanto 22, sebagai tersangka yang saat kejadian membon-

ceng korban. Padahal, korban terpental saat Ahmad Supriyanto menabrak pengendara becak di depannya.

Setelah korban terpental dan jatuh di tengah marka jalan, kemudian ditabrak pengendara mobil Xenia dari arah berlawanan. Saat itu, anaknya terseret mobil, bukan karena

menabrak.

Dijelaskan di bagian depan mobil Xenia yang menabrak, kata dia, sudah jelas ada bekas penyok dan cat warna putih bekas helm korban. Namun ketika dirinya bertanya kepada Polisi, mobil itu dikatakan ditabrak motor yang dikendarai korban ber-

sama temannya.

Ia meminta Polisi agar tidak merekayasa kasus ini dan menanganinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia meminta agar penanganan kasus itu tidak dilakukan dengan cara tebang pilih, apalagi mencari keuntungan melalui kasus tersebut.

Wakil Kepala Polres Pamekasan, Komisaris Ikhwanuddin memastikan tidak ada rekayasa dalam penanganan kasus kecelakaan lalulintas itu. Perubahan letak jasad korban, kata dian bisa saja terjadi sesuai dengan keterangan saksi-saksi. Apalagi, tidak ada saksi kecelakaan disebabkan oleh mobil Xenia, namun motor yang dikendarai korban menabrak becak terlebih dahulu sebelum menabrak mobil Xenia.

“Yang menjadi tersangka adalah penyebab utama terjadinya kecelakaan yakni teman korban. Kalau ada saksi yang mengatakan mobil Xenia yang bersalah, silahkan hadirkan,” katanya.

Ia menegaskan, bagian depan sebelah kanan mobil Xenia disebabkan karena ditabrak motor korban.

Kecelakaan lalulintas ini terjadi, saat korban bersama rekannya Ahmad Supriyanto mengendarai motornya dari arah Surabaya menuju Pamekasan.

Sesampai di Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, sepeda motor yang dikendarai keduanya menabrak becak hingga terpental dan jatuh di tengah jalan. Dari arah timur, melaju kencang mobil Xenia yang dikendarai Sofyan Hadi dan menabrak korban. Korban sempat terseret dan langsung meninggal di tempat kejadian. (uzi/muj/rah)

KESEHATAN

Dinkes Harus Meningkatkan Kompetensi Tenaga Medis PAMEKASAN - Ketua Komisi D, Khairul Kalam meminta Dinas Kesehatan dan pimpinan rumah sakit tersebut untuk meningkatkan kompetensi (kemampuan) tenaga medis, baik perawat, bidan maupun dokter.

Peningkatan kompetensi tersebut bisa dilakukan dengan cara menggelar kegiatan pembinaan dan pendidikan terhadap tugas tenaga medis untuk melakukan tindakan terhadap pasein. Diantaranya dengan mengikutkan mereka pada beberapa kegiatan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan profesi masing-masing.

Hal itu peting dilakukan, agar para medis tersebut lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan medis kepada pasiennya. ”Kejadian ini salah satu bukti, pembinaan kepada petugas medis, khususnya yang menyangkut tugasnya belum maksimal,” kata Khairul Kalam.

Khairul juga meminta organisasi yang menaungi profesi tenaga medis tersebut berperan aktif dalam memberikan pembinaan, pendidikan, dan pengawasan terhadap masingmasing anggotanya. Khairul juga meminta pimpinan Rumah Sakit dr. Slamet Martodirjo memberi sanksi tegas kepada oknum perawat yang menyalahgunakan profesinya dengan membuka praktek secara ilegal (tidak sah), se-

hingga menyebabkan kondisi pasiennya lebih parah.

Kasus malpraktik oleh Bustami, oknum perawat RSD Pamekasan terungkap setelah keluarga salah seorang korban prakteknya melapor ke Mapolres Pamekasan. Korbannya adalah Suadeh alias Sudeh (42), warga Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan yang berobat kepada Bustami yang selama ini mengaku sebagai dokter spesialis bedah.

Kasus itu terjadi pada 2012 lalu. Saat itu korban bernama datang ke “Klinik Harapan” yang menjadi tempat praktik oknum itu di rumahnya di Desa/Kecamatan Pakong, Pamekasan, karena menderita pusing-pusing.

Kepada korban, ia menawarkan diri untuk dilakukan operasi langsung di kliniknya yang belakangan diketahui liar dan bukan di rumah sakit. Namun setelah menjalani operasi, ternyata kondisinya tidak sembuh, bahkan pandangan matanya makin buram, pendengaran terganggu, dan kemudian lumpuh.

Kasus Malpraktik yang dilakukan seorang oknum perawat Rumah Sakit dr. Slamet Martodirjo Pamekasan yang mengakibatkan sejumlah korban mengalami kelumpuhan menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.(awa/ muj/rah).

PAMEKASAN

9

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO.0207| TAHUN II

HONORER

Tenaga K-2 Resah

TUNTUT LURAH MUNDUR. Warga membawa keranda dan bendera kuning ketika berunjuk rasa di depan Kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (25/9). Aksi itu menuntut Lurah Lenteng Agung Susan Jasmin Zulkifli yang merupakan hasil lelang jabatan dimutasi karena tidak sesuai dengan keinginan warga.

Kekeringan Landa Pamekasan Sebagian Warga Mencari Air Bersih hingga ke luar desa PAMEKASAN – Semua desa dan kecamatan yang ada di kabupaten Pamekasan dilanda musibah kekeringan.

Bencana kekeringan akibat musim kemarau tahun ini terus meluas hingga tak ada desa yang selamat. Bahkan puluhan desa di 13 kecamatan di wilayah Pamekasan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih hingga harus mencari ke luar desa.

Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Posko Pelayanan Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, ada 113 desa yang mengalami Kekeringan. 41 desa diantaranya mengalami kekeringan kritis. Sedangkan, 72 desa

mengalami kekeringan langka dan langka terbatas.

Pelaksana Tugas Kepala BPBD, Ismail mengatakan bencana kekeringan tahun ini sudah terus meluas hingga mencakup semua kecamatan yang ada. Data dari kecamatan atau pun desa terus bertambah. Bahkan dimungkinan laporan akan terus berdatangan sebelum hujan turun.

Desa yang mengalami kekeringan kritis tersebar di 10 kecamatan. Rinciannya 3 desa ada di Kecamatan Larangan. 3 desa di Kecamatan Proppo, 2 desa di Kecamatan

Pasean, 2 desa di Kecamatan Pagantenan, 9 desa di Kecamatan Batumarmar, 6 desa di Kecamatan Waru, 3 desa di Kecamatan Palengaan, 5 desa di Kecamatan Pademawu, 4 desa di Kecamatan Kadur, dan 4 desa di Kecamatan Tlanakan.

Kriteria desa-desa yang masuk dalan daftar kekeringan kritis antara lain keterpenuhan air di desa itu maksimal 10 liter saja per orang per hari, hanya untuk kebutuhan air minum dan memasak dengan jarak yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan air tersebut sejauh tiga kilometer lebih.

Sedangakan desa yang mengalami kekeringan langka dan langka terbatas tersebar di 13 kecamatan yang ada di

Pamekasan, yaitu sebanyak 10 desa tersebar di Kecamatan Pakong, 3 desa di Kecamatan Pamekasan, 3 desa di Kecamatan Galis, 6 desa di Kecamatan Larangan, 7 desa di Kecamatan Proppo, 5 desa di Kecamatan Pasean, 3 desa di Kecamatan Batumarmar, 3 desa di Kecamatan Pagantenan, 6 desa di Kecamatan Waru, 9 desa di Kecamatan Palengaan, 3 desa di Kecamatan Pademawu, 5 desa di Kecamatan Kadur, dan 9 desa di Kecamatan Tlanakan.

Kriteria desa-desa yang masuk dalan daftar kekeringan langka dan langka terbatas antara lain, keterpenuhan air di desa itu 10 liter lebih hingga 30 liter per orang per hari, untuk kebutuhan air minum, memasak dan mandi

HARGA AIR BERSIH

KAWASAN TERLARANG

PAMEKASAN - Usulan kenaikan tarif Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Pamekasan akhirnya mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Ketua Komisi B DPRD pamekasan, Hosnan Ahmadi menjelasakan dari hasil pertemuan dengan menejemen PDAM sudah disekapati dilakukan penaikan tarif Langganan PDAM. Namun kenaikan tersebut tidak berlaku di semua jaringan, melainkan tergantung pada tingkat pelayanan dan kelancaran pasokan air ke pelanggan.

Dia akui hingga saat ini DPRD masih mendapat laporan dan keluhan masih rendahnya tingkat pelayanan oleh perusahaan milik Pemkab Pamekasan tersebut.

Alasan disetujuinya kenaikan tersebut karena tingginya biaya produksi air akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Hanya saja nilai kenaikannya masih belum ada kesepekatan DPRD dengan pimpinan PDAM. Perbedaan itu disebabkan oleh belum adanya

PAMEKASAN - Para Pedagang Kaki Lima (PKL) terkesan mengabaikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 05 tahun 2008 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Masih ditemukan sejumlah PKL yang berjualan di lokasi yang dinyatakan sebagai kawasan bebas PKL. Beberapa kawasan itu, antara lain Jalan Kabupaten, Jalan Dipenogoro dan Jalan Jokotole. Dalam Perda yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 itu, kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat berjualan.

Dewan Penasehat Asosiasi Pedangan Kaki Lima (APKLI) Pamekasan, Nur Faisal mengatakan penyebab diabaikannya Perda tersebut, karena Satpol PP belum mampu bersikap tegas dalam menegakkan peraturan tersebut, sehingga kurang dipatuhi para PKL. Sebetulnya, kata dia, dalam Perda tersebut sudah dinyatakan secara terang lokasi yang diperbolehkan dijadikan tempat berjualan.

Sehingga Satpol PP tinggal

DPRD Setujui Usulan Penaikan Tarif PDAM besaran biaya pokok dalam laporan keuangan di perusahaan tersebut.

Komisi B dan pimpinan PDAM masih akan mengadakan petemuan kembali untuk membahas besaran biaya kenaikan tersebut.

Karena yang akan dijadikan dasar menentukan persentase kenaikan adalah harga pokok air.

Komisi B dan pimpinan PDAM masih akan mengadakan petemuan kembali untuk membahas besaran biaya kenaikan tersebut. Karena yang akan dijadikan dasar menentukan persentase kenaikan adalah harga pokok air.

Hosnan Ahmadi menjelaskan besaran kenaikan yang sempat diajukan oleh pimpinan PDAM sebesar 38 persen dari tarif awal, namun angka itu belum mendapat persetujuan dan menunggu hasil laporan harga pokok tarif saat ini.

Hosnan menekankan nilai kenaikan yang akan diberlakukan harus rasional dan sesuai dengan perhitungan ekonomi. Ia memperkirakan tarif baru tersebut dapat diterapkan pada bulan November mendatang, harus disosialisasikan ke masyarakat selama sebulan.

“Harus ada masa jeda satu bulan sebagai waktu untuk menyampaikan informasi itu secara luas ke masyarakat,” kata Hosnan.

Hosnan Ahmadi berharap sebelum tarif kenaikan itu diterapkan, PDAM mampu membuktikan kepada pelanggannya untuk memperbaiki kualitas pelayanan, sehingga tidak memunculkan kekecewaan dari pelanggannya. (CR-1/muj/ rah)

dengan jarak yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan air tersebut sejauh setengah kilo meter hingga tiga kilometer. ”Data-data itu bukan hanya berdasarkan laporan dari bawah. Kami sudah lakukan monitoring langsung ke bawah,” katanya.

Dilihat dari jumlah kecamatan, menurutnya, kekeringan yang terjadi tahun ini lebih banyak dari tahun 2012. Tahun lalu kekeringan hanya terjadi di 10 kecamatan. Tiga kecamatan yang sebelumnya tidak mengalami kekeringan, tahun ini mengalami kekeringan. Tiga kecamatan itu adalah Kecamatan Kota, Pakong, dan Galis.

(CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN - Sejumlah tenaga harian lepas (THL) yang masuk kategori dua (K-2) di Kabupaten Pamekasan saat ini masih resah karena belum ada kepastian soal kuota pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah itu yang melalui jalur khusus. Mereka khawatir tidak diangkat menjadi PNS jika kuota yang diberikan pemerintah pusat terbatas.

Syafiudin, salah satu THL di Pamekasan mengatakan sangat membutuhkan informasi pasti, soal pengangkatan CPNS jalur khusus itu.

Sebab sampai kini belum ada pengumuman resmi terkait mekanisme pengangkatan, kuota, dan formasi yang akan direkrut.

Dia jelaskan nasib para THL yang tersebar di beberapa Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di Pamekasan, sampai saat ini belum jelas, meski sudah mengabdi selama beberapa tahun lamanya.

Mereka berharap adanya perhatian khusus agar semua THL yang ada bisa diangkat sebagai PNS. Sebab, selama mengabdi menjadi pegawai pemkab setempat, pendapatannya sangat terbatas. Padahal kebanyakan dari mereka menanggung beban keluarga yang cukup berat.

“Harapan kami semua THL K-2 yang saat ini bisa diangkat sebagai CPNS, agar kami bisa meningkatkan taraf hidup kami. Kami sudah tidak bisa berbuat banyak, karena mau ikut CPNS melalui jalur umum adanya cuma formasi guru,” katanya.

Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan belum bisa memastikan kuota THL K-2 yang akan diangkat menjadi PNS tahun ini.

Meliputi kuota dan formasi PNS yang akan diangkat di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala BKD Pamekasan Lukman Hedi Mahdiya mengatakan pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB), terkait pelaksanaan dan kuota CPNS yang diberikan melalui jalur khusus itu. Meliputi penomoran dan nominasi honorer K-2 yang akan mengikuti tes CPNS. “Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat. Teknis pelaksanaannya seperti apa, kami belum terima petunjuknya. Termasuk penomoran peserta dan nominasi honorer K-2 yang akan mengikuti tes belum ada dari pusat,” katanya.

Informasi awal, pelaksanaan tes CPNS melalui jalur khusus ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tes CPNS reguler pada Oktober mendatang.

Namun rencana ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemenpan-RB. Kepastian tentang waktu dan teknis pelaksanaannya akan segera diumumkan setelah ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Jumlah THL yang sudah diusulkan ke Menpan-RB dengan kategori dua (K-2) sebanyak 1.443 orang. Mereka merupakan THL yang sudah lama mengabdi di berbagai SKPD di Pamekasan.

Dari jumlah itu, belum diperoleh informasi pasti, apakah mereka akan direkrut sebagai CPNS semua atau secara bertahap. Sementara itu, tahapan rekrutmen CPNS reguler di Kabupaten Pamekasan sudah dimulai.

BKD setempat sudah membuka pendataran dengan mengumumkan pendaftaran CPNS di kabupaten itu, melalui media massa dan papan informasi pemkab setempat sampai ke tingkat kecamatan.

Formasi CPNS yang diterima Pamekasan melalui jalur reguler ini sebanyak 50 orang, meliputi 43 untuk guru kelas dan 7 orang tenaga guru produktif, yaitu guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 50 formasi guru kelas untuk SD dan guru SMK yang akan direkrut tahun ini harus memiliki ijazah strata satu (S-1). (uzi/muj/rah)

Sejumlah guru honorer dibantu Forum Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung, mengurus formulir untuk pencairan Tunjangan Daerah (Tunda), di Bandung.

Perda Penataan dan Pemberdayaan PKL Terabaikan mengarahkan para PKL ke kawasan itu dan menindak tegas jika ada yang ngotot berjualan di kawasan terlarang.

Di antara wilayah yang diperbolehkan itu antara lain, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Cokroatmojo, Jalan Niaga, Jalan Dirgahayu, bekas stasiun PJKA, dan Jalan Kamayoran. ”Jika tidak ada sikap tegas, nanti akan muncul PKL-PKL baru yang berada di zona yang

terlarang tersebut,” kata Nur Faisal.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja Pamekasan melakukan penertiban para pedagang yang melanggar zona terlarang tersebut. Ia mengatakan para PKL tersebut sebetulnya merupakan potensi yang apabila dikembangkan dapat memberi dampak positif bagi pereko-

nomian daerah. Karenanya, penataan terhadap pedagang tidak tetap itu dinilai perlu dilakukan, agar keberadaan mereka bisa disatukan dan tidak terpisah-pisah.

“Kami sudah menyiapkan pusat PKL. Sehingga di kawasan itu akan tersedia bermacam dagangan murah, sementara di kawasan terlarang akan terlihat bersih,” katanya.

Kepala Satpol PP Pamekasan, Masrukin mengatakan penertiban PKL yang melanggar zona itu, masih menunggu hasil pertemuan tim yang yang khusus mengkaji soal kebijakan penataan tersebut. Jika tim merekomendasikan harus dieksekusi, maka pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan melakukan penertiban.

Masrukin menjelaskan tim tersebut melibatkan beberapa pihak, antara lain para Asisten Sekda, Dinas Koperasi, Pol PP, Dishubkominfo, Dinas Pendapatan, Camat, Lurah, dan perwakilan PKL. “Kami belum bisa melakukan langkah apapun, dan masih menunggu hasil kajian tim tersebut,” kata Masrukin. (awa/muj/rah).

10

SUMENEP

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO. 0207 | TAHUN II

IBADAH HAJI

KOPER HAJI BERISI JAMU Petugas menata tas calon haji di Gedung Serbaguna, Pamekasan, Jatim, Rabu (25/9).

Sebanyak 19 koper besar ukuran 30 kilogram milik calon haji dari Kloter 32 dan 33 asal Sumenep, ditemukan penuh berisi jamu yang didominasi merek “Rumput Fatimah”, kecuali 2-3 koper saja yang tidak penuh berisi jamu.

Foto: ANTARA/ Saiful Bahri

Kelangkaan BBM Sudah 3 Bulan Dewan Desak Pemerintah Segera Selesaikan SUMENEP – Anggota Komisi A DPRD Sumenep asal kepulauan, Mohammad Ali, menjelaskan, warga kepulauan sudah tiga bulan dikacaukan dengan kelangkaan BBM. Setelah terkendala cuaca ekstrem, saat ini BBM di kepulauan dihadapkan kepada regulasi yang tidak jelas. Peraturan bupati tentang distribusi migas dinilai bertentangan regulasi di BPH Migas.

“Kalau begini terus sampai kapan warga kepulauan bisa makan. Para nelayan saat ini praktis tidak bisa makan, karena ketentuan ini masih tidak jelas,” tuturnya, Rabu (25/9).

Asumsi penertiban kembali yang akan dilakukan pemerintah, menurutnya, masih tidak permanen dan sewaktu-waktu tidak akan berfungsi. Karena indikasi permainan yang merugikan warga kepulauan tetap ada.

Sebagai warga kepulauan, dirinya tidak menginginkan status regulasi tersebut hanya dijadikan alasan untuk menyelamatkan sebagian orang yang memberi rekom.

Pertemuan terakhir pemerintah dengan BPH Migas di Surabaya, menurutnya, masih mengambang pada kesepakatan harga Rp. 1.220 yang ditawarkan Pertamina lewat PT yang ditunjuk untuk mendistribusikan BBM ke kepulauan.

Dia menegaskan, sebaiknya pemerintah mencarikan solusi

yang benar-benar berpihak kepada warga kepulauan. Jangan sampai warga kepulauan mati kelaparan gara-gara tidak bisa berangkat melaut, karena warga setempat kebanyakan nelayan.

Hal senada juga disampaikan Politisi PKS. Nur Asyur mengatakan, di daerahnya sudah kesulitan mendapatkan BBM, sehingga mata pencaharian masyarakat terhenti, padahal saat ini musim tangkapan yang sangat bagus karena biasanya tangkapan ikan nelayan melimpah. Sehingga pendapatan yang mereka peroleh akan besar, namun sayang dengan kelangkaan BBM tersebut para nelayan harus terlewati penghasilan yang menjanjikan itu.

“Kami berharap respon cepat dari Pemkab untuk mengatasi permasalan ini. Jangan biarkan berlarut-larut, karena itu sudah lama,” paparnya.

Pihaknya juga berharap kepada pemerintah pusat

agar mempermudah izin untuk membuat SPBN di wilayah kepulauan, sehingga masyarakat yang mayoritas nelayan kebutuhannya dapat terpenuhi, karena selama ini memang seringkali terjadi kelangkaan BBM, sehingga membuat harga jualnya juga tidak wajar dan membuat resah masyarakat dengan harga yang melambung tinggi.

“Padahal dilihat dari tempat usaha sudah layak dan dengan itu satu-satunya solusi terkait dengan distribusi BBM di kepulauan. Jadi ada rekom dan juga SPBN, karena kebutuhan nelayan disana sangat tinggi,” imbuh Nur Asyur.

Anggota DPRD dari Masalembu, Darul Hasyim Fath menegaskan, regulasi distribusi BBM itu semestinya tidak mengcover salah satu dari sekian unsur pemakai yang ada di kepulauan, seperti pengendara bermotor yang tidak diasumsikan dalam penerima BBM bersubsidi.

Maka rekom itu sejatinya diterbitkan setelah ada data dari pemilik rekom di bawah yang mendata berapa kebutuhan orang pulau dan nelayan yang ingin beli BBM, sehingga validasi data oleh pemerintah diabsahkan.

“Tetapi yang menjadi pertanyaan setelah dilegalisasi itu untuk apa? kalau untuk asumsi penertiban,

setelah memberikan legalisasi Pemkab kan tidak dapat mengawasi. Boro-boro ditertibkan,”paparnya.

Pemerintah diminta bertindak tegas terhadap pengawasan BBM yang ada di daerah Sumenep. Jika memang ingin menertibkan sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi kenapa orang membeli dengan menggunakan jerigen di SPBU setiap hari tidak ditanggapi.

“Kita ketemu di pom bensin orang beli pakek jeriken enggak ada yang ngawasin.

Emang itu untuk siapa? Jadi kalau rekom emangnya beli dimana di SPBU kan?. Rekom ini hanya peri-peri kecil para mafia bisnis yang kalaupun melakukan kesalahan tidak sebesar yang dilakukan APMS. Pemkab berbuat apa? setelah APMS melakukan penebusan langsung dijual ke Karamian enggak masuk dispenser,”kata politisi PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut Darul menuturkan, kalau kondisi harga BBM Di Kepulauan Masalembu saat ini sudah mencapai 20 ribu perliter, itupun tidak ada barang yang bisa dibeli oleh masyarakat, kalaupun ada membelinya dari kepulau lain seperti Kalimantan, itupun sangat terbatas dengan jumlah yang sangat sedikit paling hanya 1 sampai 2 jerigen saja.

Ketika ditanya mengenai

kondisi masyarakat pulau akibat kelangkaan BBM ini Darul menjawab, mereka di pulau hampir terbiasa dengan penderitaan yang dialaminya setiap hari. Karena masalah BBM itu sudah lama membelit warga pulau yang tak kunjung menemukan solusi. “Ya kalau nelayan sudah hampir terbiasa tidak mendapatkan pendapatan akibat kelangkaan BBM ini, jadi masyarakat disana disuruh biasa menderita,karena tidak ada perhatian yang jelas,” kesalnya.

Darul menambahkan, apa yang diupayakan oleh Pemkab dengan BPH Migas dalam pertemuan terakhirnya kemarin menurutnya, tidak berbeda dari apa yang dilakukan oleh Anggota DPRD asal kepulauan. Seharusnya yang dipastikan keabsahan rekom dan ijin angkut yang dianggap masih mengganduli dan dicarikan jawabannya.

Pihaknya sudah mendapatkan kabar dari Pemkab, bahwa rekom sudah bisa ditandatangani mulai saat ini. Namun, yang diharapkan dari pemerintah, tidak adanya peluang kepada para mafia dan pebisnis BBM yang selama ini telah menyengsarakan masyarakat kepulaun. Karena itu semua regulasi yang dianggap saling bertentangan, menurutnya harus segera dirativikasi. (athink/mk)

Advertorial

Bupati Minta JCH Jaga Nama Baik Kota Sumekar SUMENEP – Bupati A Busyro Karim melepas 685 jemaah calon haji (JCH) Sumenep, Rabu (25/9) sekitar pukul 8.30 di Gelanggang Olahraga (GOR) A. Yani, Panglegur. Bupati didampingi Wakil Bupati Soengkono Sidik, Sekretaris Daerah Kabupaten Hadi Soetarto, Kepala Kankemenag Idham Chalid, Ketua DPRD Imam Hasyim, dan sebagian kepala SKPD. Sebelum melepas jemaah, bupati sempat memberikan pengarahan.

Busyro meminta agar semua JCH asal Sumenep kompak dalam melakukan ibadah di Tanah Suci. Juga mewanti-wanti agar menjaga kesehatan, dan mengikuti arahan dan petunjuk dari panitia pendamping. ”Sehingga perjalanan ibadah nantinya berjalan dengan baik dan menjadi haji yang mabrur,” ungkapnya.

Mereka diminta untuk menjaga nama baik negara, khususnya nama baik Kota Sumekar. ”Mulai dari sejak dahulu Sumenep dikenal dengan sebutan orang yang ramah dan tamah. Jadi, diharpakan para JCH ini bisa menerapkan dalam prilaku sehari-hari setelah sampai di Tanah Suci nantinya,” tukasnya.

Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Sumenep Idham Chalid menjelaskan, pemberangkatan JCH dibagi menjadi dua klompok terbang, yakni kloter 32 dan kloter 33. ”Dari dua kloter yang mencapai

JEMAAH HAJI SUMENEP

MELEPAS JCH.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat memberikan pengarahan di depanjemaah calon haji Kabupaten Sumenep, Rabu (25/9). Bupati berpesan JCH untuk selalu menjaga nama baik Kota Sumekar.

685 JCH ini memakai 16 bus dan tujuh truk pengangkut barang sampai di Surabaya,” katanya.

Kankemenag Sumenep menyediakan lima pendamping dan dua perawat kesehatan. Hal itu untuk

mengantisipasi adanya sesuatu yang tidak dinginkan menimpa JCH. ”Kami akan terus memberikan pelayan yang prima. Hal itu untuk memberikan kenyamanan terhadap JCH asal Sumenep sampai di Tanah

Suci nantinya,” terangnya.

Pantauan Koran Madura, Bupati A. Busyro Karim dan Wakil Bupati Soengkono Sidik sempat mendatangi CHJ untuk mengucapkan selamat jalan. (adv/edy)

PPIH Temukan Belasan Koper Berisi Jamu SUMENEP - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Surabaya menemukan 19 koper ukuran 30 kilogram milik calon haji dari Kloter 32 dan 33 asal Sumenep, yang penuh berisi jamu dengan dominasi merek “Rumput Patimah”, kecuali 2-3 koper.

“Ini modus, saya yakin ada yang pesan dari Arab untuk dijual lagi di sana, apalagi orang Arab juga suka jamu ramuan Madura, sehingga keuntungannya berlipat,” kata Kepala Humas PPIH Embarkasi Surabaya Fatchul Arif di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Rabu (25/9) petang.

Didampingi Sekretaris I PPIH Embarkasi Surabaya H Sutarno P di sela-sela pemeriksaan petugas X-Ray di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, ia menjelaskan petugas semula menemukan 1.290 kemasan kecil (sachet) jamu “Rumput Patimah” dalam koper calon haji dari Kloter 32.

“Ke-1.290 kemasan kecil jamu yang dibungkus dalam 129 kotak kecil itu milik Hamdiyah binti Hasan dari Desa Romben Barat, Kecamatan Dungkek, Sumenep,” katanya.

Akhirnya, 1.270 kemasan kecil jamu disita petugas untuk dikembalikan ke daerah melalui petugas daerah yang mengantar calon haji ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya, sedangkan 20 kemasan dalam dua kotak atau dua slop diperbolehkan untuk dibawa Hamdiyah.

Namun, petugas justru menemukan jamu “Rumput Patimah” dalam jumlah lebih besar pada Kloter 33 yang juga mengangkut calon haji dari Sumenep dan sebagian kecil dari Sampang, bahkan petugas mencurigai 18 koper.

Setelah dilakukan pemeriksaan, hanya 2-3 koper dari 18 koper itu yang tidak berisi jamu “Rumput Patimah” atau berisi kain batik Madura, petis Madura, rokok, dan bahan kerupuk yang sudah dibungkus kecil-kecil dan diberi nama pemiliknya yang merupakan “mukimin”.

Koper besar yang penuh berisi jamu itu antara lain milik Sugidin, Mat Amir, Wadilah, Rahmaniah, Russeh, Khoiriyah, Mustafa, Jahnan, dan sebagainya yang semuanya berasal dari Kecamatan Dungkek, meski desanya berbeda.

“Itu bukan punya saya. Saya membawa ini untuk teman mukimin di sana, saya nggak tahu kalau tidak boleh, saya hanya tahu kalau tidak boleh membawa barang yang bobotnya melebihi 30 kilogram,” kata Mat Amir.

Senada dengan itu, Jahnan mengaku dirinya juga hanya menerima titipan dari seseorang untuk dibawa ke Tanah Suci. “Kalau memang tidak boleh ya sebaiknya dibakar saja, sebab kalau dibawa ke daerah lagi akan diperdagangkan lagi,” katanya.

Menurut Kepala Humas PPIH Embarkasi Surabaya H Fatchul Arif yang juga Kepala Humas Kanwil Kemenag Jatim itu, pihaknya memang hanya memperbolehkan calon haji untuk membawa barang sesuai kebutuhan, misalnya dua slop rokok.

“Kalau lebih dari itu ya tidak boleh, karena hal itu pasti dijual lagi dan bisa ketahuan aparat keamanan Arab Saudi yang menganggap sebagai penyelundupan. Jadi, dua slop boleh dibawa, sedangkan lainnya dikembalikan ke daerah melalui petugas daerah,” katanya.

Sebelumnya, pihaknya menerapkan kebijakan bahwa barang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa ke Tanah Suci itu dibakar dan pernah juga mengeluarkan kebijakan bahwa barang-barang itu dilelang yang hasilnya disumbangkan ke panti asuhan anak yatim. “Tapi, tahun ini disepakati untuk dikembalikan ke daerah, karena kalau dibakar atau disumbangkan itu masih meragukan secara fiqih. Dengan kejadian itu, kami meminta petugas daerah untuk meningkatkan sosialisasi kepada calon haji,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Sumenep H Hadi menegaskan bahwa pihaknya sudah berkali-kali melakukan sosialisasi, tapi calon haji tetap saja berspekulasi.

“Kalau akhirnya ketahuan di sini ya karena di daerah itu tidak ada pemeriksaan dengan X-Ray,” katanya, didampingi petugas Sahara dari Kloter 33, Usman Sidik. (ant/mk)

RASKIN

9 Bulan Belum Ditebus SUMENEP - Terdapat dua desa yang sudah sembilan bulan belum menebus beras untuk masyarakat miskin (raskin). Dua desa tersebut adalah Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget dan Desa Romben Ranah Kecamatan Dungkek.

Desa Kalianget setiap bulannya memperoleh 3.755 kilogram beras. Sedangkan Desa Romben Ranah mendapatkan 390 kilogram beras. Hingga, Rabu (25/9), beras tersebut mengendap di Gudang Bulog Sumenep. Jumlah raskin yang belum ditebus 37.305 kilogram.

Kepala Gudang Bolog Sumenep Ainul Fatah mengaku kesulitan cara mendistribusikannya karena kepala desanya belum menebus. ”Kami tidak tahu bagaimana kok bisa masih belum melakukan penebusan. Padahal keberadaannya sangat diharapkan oleh masyarakat, utamanya yang tidak mampu,” katanya.

Pihaknya telah mewanti-wanti agar kedua kepala desa tersebut segera menebus, namun tidak dihiraukan. ”Namun sampai saat ini masih belum juga melakukan penebusan,” ungkapnya.

Dua kepala desa tersebut diharap segera menebus, karena jika terlalu lama dikhawatirkan kualitas beras rusak. ”Ketimbang rusak dan juga hangus nantinya, lebih baik ditebus dan dibagikan terhadap yang berhak,” harapnya.

Sementara anggota Komisi A DPRD Huzaini Adzim menyangkan hal tersebut. ”Sangat disayangkan jika selama ini masih belum juga ditebus. Padahal program tersebut merupakan bentuk dari pemerintah untuk masyarakat miskin,” katanya. (edy/mk)

IKLAN BARIS

SUMENEP DANA SUPLAI AIR BERSIH

OLAHRAGA

Hanya Cukup Hingga 15 Oktober SUMENEP – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep menyebutkan, jumlah suplai air bersih Rp 60 juta. Dana penanggulangan bencana kekeringan tersebut diprediksikan hanya cukup sampai 15 Oktober 2013.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumenep Syaiful Arifin mengatakan, dana untuk penanggulangan kekeringan sebanyak Rp 60 juta itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2013. “Jumlah dana sebesar itu hanya cukup untu mendistribusikan air bersih hingga 15 Oktober 2013,” katanya, Rabu (25/9).

Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan air 279 tangki. Hingga Rabu, yang sudah didistribusikan 135 tangki. “Sampai saat ini yang sudah didistribusikan

11

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO. 0207 | TAHUN II

sudah 135 ret,” jelasnya.

Untuk mengantisispasi habisnya anggaran tersebut, pihaknya mengajukan tambahan anggaran kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Kementerian PU. Jumlah dana yang diajukan lebih banyak dari anggaran dari APBD. ”Usulan sudah kami kirim ke Pusat dan Provinsi,” jelasnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau akan berakhir pada bulan Desember. ”Jadi, untuk biaya selanjutya, kami masih menunggu lebih lanjut hasil

keputusan dari dana yang kami usulkan itu,” tambahnya.

Semakin Luas Musim kemarau yang terus terjadi diprediksi akan membuat bencana kekeringan di Sumenep semakin luas. Desa yang masih memiliki stok air bersih diprediksi akan mengalami kekeringan juga. Seperti di Pulau Gili Raja, yang saat ini masih tercukupi dengan air sumur.

BPBD menghitung, saat ini yang membutuhkan suplai air bersih terdapat di 34 desa di 11 kecamatan. ”Itu dilihat dari kondisi kekeringannya. Jika kritis, maka desa tersebut akan mendapatkan suplai air lebih banyak,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, berdasarkan laporan sementara, kekeringan han-

ya terjadi di daerah daratan saja. Sementara untuk daerah kepulauan lokasinya masih belum terdeteksi. ”Untuk di kepulauan sampai saat ini masih mencukupi, karena banyak sumur yng masih berfungsi,” klarifikasinya.

Sebelumnya, warga Desa Sabuntan, Pulau Sapeken, mengatakan, daerahnya mengalami kekeringan sejak beberapa bekan lalu.

“Beberapa pekan terakhir ini, kami sudah kesulitan mendapatkan air, bahkan harus berjalan kurang lebih 500 meter jika hendak mendapatkan air,” kata Sukron, Senin (9/9).

Hal serupa juga terjadi di Pulau Raas. Banyak warga sudah mulai resah dengan kondisi kekeringan. “Sebab sudah beberapa hari ini kami sudah kesulitan mendapat-

kan air. Bahkan untuk keperluan mandi, kami hanya gunakan sekadarnya saja.

Yang penting air untuk menanak dan minum ada. Soal keperluan lain seperti mandi dan nyuci belakangan,” ujar Huda, warga Pulau Raas, Koran Madura (10/9).

Di Pulau Sapudi juga terjadi hal yang sama. Beberapa hari terakhir ini, warga harus beli air kepada tetangga yang debit sumurnya masih belum menyusut. “Karena sebagian sumur kami sudah mulai kering jika terpaksa kami ambil maka air itu kotor, dan tidak bisa untuk menanak.

Sehingga untuk minum, kami beli ke tetangga,” jelasnya.

Tak ketinggalan, kelangkaan air bersih juga terjadi di Giligenting. Untuk mendapatkan air sejumlah warga harus berjalan kurang lebih 500 meter. (edy/mk)

PELATIHAN KERAJINAN TANGAN. Pemuda Sumenep mengikuti pelatihan Handicraf Pin dan Kaos yang dilaksanakan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BWPS) di Hotel Utami, Rabu (25/9). Pelatihan tersebut untuk menata sumber daya manusia Madura.

Perssu Super Mantap Siap Cukur Pesaingnya

SUMENEP- Persatuan Sepak Bola Sumenep (Perssu) Super Mantap yang masih berada dibawah Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI), dipastikan bakal bertarung sengit melawan beberapa pesaingnya yang berada di grup H devisi II, mulai tanggal 28 mendatang hingga 27 Oktober. Beberapa pesaing yang berada digrup H, diantaranya Persesa Sampang, Persesap Alor NTT, Pers Soe, Perseftim Flores Timur, dan terakhir PS. Batam.

Manajer Perssu Super Mantap, Didik Untung Syamsidi, menjelaskan, lawan yang akan dihadapi para pemainnya akan ditentukan pada malam tanggal 27 lusa, pada saat semua manajer tim berkumpul di Sumenep. “Untuk kepastian, Perssu akan berhadapan dengan tim apa, baru tanggal 27 besok ditentukan,”ungkapnya, Rabu (25/09) saat usai acara persiapan promosi Perssu ke divisi 2, di Gedung Rapat Aryawiraraja Pemkab Sumenep.

Didik optimis, skuad yang dimanajerinya dapat mengalahkan beberapa tim lain di grup H. Karena, dalam uji coba pertandingan yang dilakukan skuad Super Mantap, menurutnya mengalahkan lawan-lawannya. Selain itu pula, kemenangan itu dipastikan dapat diwujudkan karena bermain di kandang sendiri, yaitu lapangan Stadion A. Yani Sumenep dan lapangan Adirasa di Kalianget.

Dalam uji coba sebelumnya, Perssu Super Mantap sudah berlatih tanding selama 5 kali. Satu kali melawan Persekap 3-1, Persis, 3 0, Remaker 5-0, Assyabab 4-0, dan satu kali kalah kepada skuad Persida Sidoarjo utama 0-3. Kekalahan ini, kemungkinan masih diperbaiki karena lawannya dari divisi utama. Kemenangan juga berkaitan dengan jam terbang.

Dia mengakui, dalam promosi divisi 2, Sumenep jadi tuan rumah. Karena itu diharapkan para pemain yang diasuhnya dapat mewujudkan impian masyarakat Sumenep, sehingga bisa melenggang ke divisi utama. Mengingat kemampuan skill dan kapasitas mental pemainnya, tidak diragukan lagi. “Para pemain, hanya 6 orang yang asli orang lokal, 17 lainnya orang luar daerah. Tapi semua pemain yang terdaftar di BLAI, 23 orang,”ungkapnya.

Beberapa skuad dari grup H, menurut Didik, dari Jawa Timur hanyalah 2 tim yang lolos, yaitu Perssu dan Persesa, sedangkan 3 skuad lainnya berasal dari NTT ditambah satu skuad dari Batam. Jumlah Tim yang berada di divisi 2, semuanya Berjumlah 64 Tim yang terbagi ke dalam 12 grup. Mekanismenya, akan diambil juara grup dan runner up, dari 12 tim yang bisa lolos ke divisi utama.

Bupati Sumenep, A. Busro Karim, mengatakan, Pemkab akan mendukung penuh promosi Perssu untuk bisa lolos ke divisi utama, sehingga pada akhirnya juga akan berhadapan dengan skuad ISL atau IPL. “Jelas pemkab, akan backup Perssu lah. Sekarang yang donaturnya kan baru BPRS, dan BUMD lainnya. Ditambah 4 KKS Migas. Nanti pasti besar. Kami optimis Perssu Super Mantap lolos ke divisi utama nanti,”harapnya. (athink/mk)

SEKOLAH AMBRUK

Komisi D: Saya Sangat Kecewa KEPENDUDUKAN

DPRD Anggarkan Perbaikan Cardreader E-KTP SUMENEP - Ketua Komisi A DPRD Abrori Mannan mengatakan, dewan sudah menyusun anggaran untuk perbaikan cardreader e-KTP yang rusak di beberapa kecamatan. “Tidak ada alasan bagi kami untuk menolak anggaran perbaikan cardreader yang diajukan Dispendukcapil,”paparnya, Rabu (25/9).

Semua anggaran yang dibutuhkan dispendukcapil, katanya, tidak ada yang ditolak. Sayangnya, sampai saat ini pihaknya masih menunggu keseriusan instansi terkait. Karena informasi yang diterimanya, beberapa cardreader yang rusak tidak dapat diperbaiki

dengan mudah. Cardreader itu, hanya bisa diperbaiki oleh tim khusus yang ada di Surabaya dan Jakarta.

Pihaknya mengharapkan, perbaikan cardreader perekaman e-KTP dapat dipelajari oleh petugas dispendukcapil sendiri, sehingga tidak perlu menunggu tim khusus, apalagi cardreadernya dikirim dulu ke daerah lain.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sumnep Akh Zaini mengatakan, hingga sekarang alat aktivasi e-KTP yang sudah rusak terjadi di lima kecamatan. Sehingga warga yang telah selesai melakukan pereka-

man dan tercetak sementara belum bisa mengaktifkan.

“Dari beberapa kecamatan memang ada kendala.

Cardreader untuk aktivasi mengalami kerusakan, tetapi kami tetap berusaha agar supaya tetap bisa diperbaiki, sehingga masyarakat bisa mengaktifkan kartu identitasnya itu,” terangnya.

Untuk perbaikan alat itu lanjut Zaini, pihaknya masih berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, agar alat yang rusak tersebut segera diganti, sehingga aktivasi e-KTP disejumlah kecamatan tidak tersendat, dan secepatnya masyarakat dapat mengaktifkan kartu

penduduknya.

“Untuk sementara kami masih menunggu kepastian dari kondisi dengan pemerintah pusat mengenai alat yang rusak tersebut, apakah mau diperbaiki atau bahkan diganti yang baru ini masih belum jelas,” katanya.

Dari tiga kecamatan yang alat aktivasi e-KTP rusak total dan tidak bisa digunakan di antaranya, kecamatan Bluto, Ambunten dan Saronggi, namun dua kecamatan lain tidak mengalami kerusakan secara kseluruhan, sehingga dengan satu cardreader tetap melakukan aktivasi, walaupun sering terjadi antrian panjang.

“Jadi kami telah menghubungi pihak kementerian, rupanya sudah ada respon, mungkin dalam minggu ini pihak pemerintah pusat akan mengirim alat yang baru untuk aktivasi e-KTP itu,” paparnya.

Hingga saat ini pelaksanaan aktivasi e-KTP yang ada diwilayah Sumenep masih belum bisa dipastikan sudah berjalan berapa persen, sebab dalam aktivasi tersebut tidak dapat dipersentekan masyarakat yang sudah melakukan aktivasi e-KTP. “Kalau masalah itu tidak bisa dipersentasekan berkenaan dengan jumlahnya,” imbuh Zaini. (athink/mk)

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Rp.

350 PERBULAN

.000

SUMENEP- Menyusul ambruknya salah satu bangunan SMAN 1 Gapura beberapa waktu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep Moh. Subaidi mengaku sangat kecewa. Kekecewaan dirinya karena selama setahun sudah dua kali bangunan sekolah mengalami ambruk.

“Jadi, saya sangat kecewa atas kejadian ini, sebab sudah dua bangunan kelas yang belum genap satu tahun mengalami ambruk. Kemarin di SMA 1 Kalianget, sekarang terjadi lagi di SMAN 1 Gapura,” katanya, Rabu (25/9).

Pihaknya sudah mewanti-wanti dinas pendidikan untuk menseriusi tentang hal itu agar tidak terjadi berulang-ulang.

“Termasuk juga kami sampaikan bahwa disdik itu harus memberikan pengawasan lebih ketika ada proyek pembangunan gedung.,” tambahnya.

Insiden tersebut, katanya, disebabkan disidk belum tegas kepada kontraktor yang menangani pembangunan. “Karena hal tersebut bukan semata-mata urusan material saja, tetapi peristiwa ambruknya ruang kelas jelas akan membahayakan peserta didik. Apanya tidak bahaya kalau ruang kelas itu roboh saat proses kegiatan belajar mengajar itu berlangsung, pasti akan memakan korban,” paparnya.

Subaidi berharap disdik tegas terhadap kontraktor. “Jika itu adalah kesalahan kontraktor, maka sudah seharusnya diberi sanksi. Saya kira tidak cukup hanya dengan sanksi teguran, tetapi kontraknya harus diputus, dan pada tahun depannya lagi tak ada jatah untuk mereka,” tandasnya. (sym/mk)

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081235249119 (ARI)

12

NASIONAL

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO.0207 | TAHUN II

POTENSI PENYALAHGUNAAN ANGGARAN

KPK Pantau Iklan Gita Wiryawan

ant/puspa perwitasariean

RAPAT TIMWAS CENTURY. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso memimpin rapat Timwas Bank Century di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya tidak hadir dalam rapat tersebut dengan alasan statusnya sebagai tersangka kasus bail out Bank Century.

Tren Korupsi di Daerah Lewat Kebijakan JAKARTA-Praktik korupsi di daerah ternyata tidak lagi menggunakan pola lama, seperti mark up pengadaan barang, namun modusnya sudah bergeser melalui kebijakan yang dilegalkan. Cara seperti ini lebih dahsyat karena uang yang diraup sulit terdeteksi secara hukum.

“Modus korupsi saat ini sangat canggih. Jadi korupsi di daerah diproduksi tidak lagi dengan cara lama, tetapi melalui kebijakan yang dibuat secara legal, tetapi uangnya menguap, nggak tau kemana,” kata Pengamat Politik Universitas Indonesia, Boni Hargens dalam diskusi ‘Memberantas Korupsi di Daerah’ di Jakarta , Rabu (25/9).

Menurut Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini, kajian lembaganya tentang pola korupsi di daerah setahun yang lalu, praktik korupsi di daerah berbanding lurus dengan korupsi politik anggaran. “Penguasaan politik yang diperoleh melalui pilkada secara bersamaan diikuti

dengan penguasaan sumbersumber ekonomi. Itu fakta,” tambahnya.

Bahkan, Boni menduga pola korupsi yang dibangun, sudah dirancang sejak sebelum proses pilkada digelar.

Keterlibatan konglomerat, birokrat, dan sejumlah preman sipil berupaya menciptakan sistem oligarki lokal untuk menguasai sumber-sumber ekonomi di daerah. “Kemudian setelah pemerintan terbentuk, sumber-sumber ekonomi itu dikuasai oleh segelntir orang tersebut. Merekalah yang disebut sebagai bos-bos lokal,” terangnya Sementara anggota DPDRI, Instsiawati Ayus men-

gakui korupsi di daerah sudah sangat sistematis. Biasanya, sumber ekonomi yang digerogoti adalah sumber daya alam.

Regulasi perizinan, menurutnya menjadi modus yang paling banyak digunakan.

“Bagi-bagi perizinan. Ada ruang kewenangan yang sudah dikavling antara ruang kewenangan bupati dan gubernur,” paparnya.

Bahkan, di daerah pemilihannya Provinsi Riau, Intsiawati mengatakan dihamparan wilayahnya ada area yang perizinannya dikuasai banyak perizinan, diberikan oleh gubernur maupun para bupati. Penyimpangan melalui kebijakan yang dilegalkan itu seperti kasus suap penerbitan izin tambang. Dan, yang paling banyak ditemui ada di sektor kehutanan, perkebunan dan tambang. “Itu dihamparan yang sama, banyak perizinan diberikan dari mulai gubernur sampai bupati,” ujarnya.

Sedangkan Muhammad

Daulat, aktivis anti korupsi Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menilai sebagai daerah otonom baru sejak 2003 lalu, Wakatobi menjadi contoh bagaimana kekeliruan elit politik di daerahnya dalam memaknai kewenangan otonomi daerah yang diberikan.

“Tahun 2006, kami punya dana hibah dari pusat sebesar Rp 1,6 miliar, tapi uang sebanyak itu habis hanya dibagikan kepada orang per orang,” ungkapnya.

Tapi, kata Daulat, karena pemerintah pusat ketika itu menilai tindakan tersebut bukan sebagai bentuk pelanggaran pidana korupsi, karena menganggap sebagai daerah otonom baru, pemkab Wakatobi belum memiliki pengetahuan cukup dalam mengelola keuangan daerahnya. Sehingga tahun 2007, pemerintah pusat hanya mengeluarkan PP yang berisi seluruh dana hibah harus masuk ke kas daerah. (gam/cea)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memantau iklan Kementerian Perdagangan yang menampilkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebagai modelnya di berbagai media. Dikhawatirkan ada potensi penyalahgunaan anggaran negara oleh Gita yang maju sebagai salah satu peserta konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat.

“Kami akan lakukan pemantauan terus,” kata Ketua KPK, Abraham Samad saat ditemui di Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Rabu (25/9).

Iklan Kementerian Perdagangan yang menampilkan Gita Wirjawan sebagai model terpasang di bus-bus Damri, layar besar di pinggir jalan, billboard, hingga di dalam kereta api. Berbagai hal dikampanyekan, salah satunya bangga menggunakan produk dalam negeri. Mungkin tidak salah dengan sosialisasi program yang dilakukan Kemendag itu. Namun, hal ini menjadi tanda tanya ketika sosok Gita ikut nimbrung di dalamnya.

Berdasarkan data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), anggaran Kemendag untuk iklan tahun 2013 mencapai Rp 56,6 miliar. Sebesar Rp 55,4 miliar di anta-

ranya untuk iklan layanan masyarakat. Adapun anggaran publikasi tahun 2012 mencapai Rp 83,6 miliar.

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi menilai, alokasi anggaran tersebut sudah merupakan pemborosan keuangan negara. Ia berpendapat iklan Kemendag yang selama ini disebarluaskan bermuatan politis menjelang Pilpres 2014.

Untuk menghemat keuangan negara, semua lembaga/ kementerian tidak perlu memasukkan pejabat yang tengah mencalonkan sebagai anggota legislatif atau presiden di dalam iklan

Uchok Sky Khadafi

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA “Untuk menghemat keuangan negara, semua lembaga/kementerian tidak perlu memasukkan pejabat yang tengah mencalonkan sebagai anggota legislatif atau presiden di dalam

iklan. Cukup pakai logo kementerian atau lembaga, publik sudah paham,” kata Uchok di Jakarta, Sabtu (21/9) lalu.

Sebenarnya, khusus untuk pemilu legilatif, Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 sudah melarang para pejabat negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah untuk memanfaatkan iklan layanan masyarakat dengan dalih sosialisasi program lembaganya. Larangan itu muncul setelah banyak menteri dan pejabat lainnya yang masuk dalam daftar caleg tetap (DCT) DPR. Menurut KPU, banyak cara untuk menyosialisasikan program kementerian/ lembaga yang menggunakan uang negara tanpa harus menampilkan pimpinannya.

Sementara itu, Gita membantah bahwa iklan itu untuk kampanye dirinya sebagai bakal capres. “Yang pasti itu (iklan Kemendag) dilakukan di tahun-tahun sebelumnya,” kata Gita di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin ( 23/9).

Namun, ia belum mau berbicara banyak lantaran akan dijelaskan oleh Kemendag nantinya. Lalu, mengapa Gita yang menjadi model iklan?

“Ya daripada pakai model, harus bayar lebih mahal,” jawab Gita. (gam/abd/aji)

ant/irsan mulyadi

OLEH-OLEH IBADAH HAJI. Penjual menata oleh-oleh khas ibadah haji di Pusat Perbelanjaan Thamrin City, Jakarta, Rabu (25/9). Umat Muslim yang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci lebih meminati oleh-oleh khas ibadah haji yang dijual di Indonesia seperti air zam-zam, kurma, perlengkapan sholat, karena tidak perlu memikirkan kuota bagasi, harganya pun lebih terjangkau dengan kualitas dan jenis barang sama.

JELANG PEMILU 2014

DPR Minta KPU Uji Publik Sidalih JAKARTA-DPR meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan uji publik terhadap Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Uji publik diperlukan karena selama Sidalih ini belum memenuhi standar. “Dari awal kami meminta, mengenai sistem pendataan pemilih (Sidalih), KPU melakukan uji publik. Selama ini menurut hemat kami belum ada uji publik. Kami meminta di depan DPR yang uji publik,” kata Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo di Jakarta, Rabu, (25/9) Diakui Arif, uji publik Sidalih memang tidak tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Namun, integrasi sistem milik KPU, yakni Sidalih, dengan sistem yang sudah ada, seperti Siak online di Kemendagri hasil kesepakatan dengan Komisi II DPR. Menurut Arif, masih ada sejumlah data KPU tidak sinkron dengan DP4 Kemendagri.

Ini yang kemudian menimbulkan keraguan banyak pihak akurasi DPT yang akan dipublikasikan pada waktunya.

Sehingga baik KPU dan Kemendagri harus bekerjasama memastikan akurasi data. “Uji publik ini untuk memastikan agar DPT yang direkapitulasi secara nasional ini akurat.

Kalau uji publik nanti ditemukan tidak beres, salahnya KPU. Makanya kita meminta mereka yakin dulu soal daftar pe-

SKANDAL SUAP DI TOILET

Komisioner KY Diancam Anggota BK DPR JAKARTA-Kedatangan Komisioner Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh untuk melakukan klarifikasi terkait upaya suap seleksi hakim agung 2012 lalu tidak sambut positif oleh Badan Kehormatan (BK) DPR. Bahkan BK DPR melakukan tekanan sembari mengancam melaporkan kasus ini ke penegak hukum.

milih. Untuk itu segala macam cara kita lakukan di lapangan,” paparnya.

Namun, kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Yurist Oloan, uji publik terhadap Sidalih tersebut sangat terlambat karena waktunya sudah sangat mepet. “Ini waktu uji publik sangat terlambat.

DPT (daftar pemilih tetap) tingkat kabupaten sebentar lagi sudah diumumkan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU,

Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya terus melakukan sinkronisasi data pemilih yang beda dengan data Kemendagri. Antara lain, terkait 65 juta pemilih yang tak memiliki Nomor Induk Kependudukan.

“Baik KPU dan Kemendagri dari hasil sinkronisasi sudah ada perkembangan. Kita terus melakukan koordinasi untuk memastikan hasil perbaikan DPT (daftar pemilih tetap) yang sudah ditetapkan bisa dilakukan koreksi,” ungkapnya Menurut Husni, secara

teknis ditemukan adanya data-data yang tidak valid antara data yang dimiliki KPU dan data Kemendagri. Namun kemungkinan itu belum tentu juga terjadi pada kenyataannya di lapangan. “Misalnya terhadap data-data yang ditemukan identik ganda nasional.

Tidak mungkin dilakukan di kabupaten atau kota karena harus dikonfirmasi di daerah dengan melakukan verifikasi faktual langsung. Dari 65 juta data yang tanpa NIK tinggal 49 juta,” ujarnya. (gam/abd/cea)

“Karena saya dianggap enggak menghormati BK, mereka akan mengambil langkah hukum. Saya bilang silakan saja, karena (BK) enggak punya hak untuk memaksa saya,” kata Imam di DPR, Jakarta, Rabu (25/9).

Imam mengaku tidak gentar dengan ancaman BK DPR ini. Pasalnya, kedatangannya ke BK DPR merupakan penghormatan kepada institusi negara.

“Saya diminta menyebutkan identitas anggota Komisi III DPR yang disebut mencoba member suap,” tegasnya.

Namun Imam menolak membeberkan identitas anggota Dewan tersebut karena tidak memiliki bukti dan merasa lemah secara hukum serta tak mendapatkan jaminan pasti dari BK DPR. Saat menghadap BK DPR, kata Imam lagi, dia hanya menceritakan adanya anggota Komisi III DPR yang coba memberikan suap untuk meloloskan salah satu calon hakim agung. Namun, dia tidak menyebutkan identitas

nama, asal fraksi, ataupun inisial oknum anggota Komisi III yang dimaksud.

Akan tetapi, Imam menjamin apa yang disampaikannya terkait upaya suap itu bukan hanya isapan jempol.

Salah satu buktinya adalah kepercayaan dari KY yang langsung menggugurkan calon hakim agung bersangkutan. “Kalau (KY) enggak percaya, hakim itu enggak akan digugurkan. Silakan percaya, silakan tidak. Saya ragu, apakah BK bisa menjamin ada tindakan hukum kepada orang ini? Tidak ada jaminan,” terangnya Sementara itu, Ketua BK DPR, Trimedya Panjaitan mengaku kecewa dengan Imam Anshori yang tak mau mengungkap identitas anggota DPR yang diduga akan menyuap. Namun hanya menyebut pihak yang mencoba menyuapnya dari 5 fraksi di DPR. “Terus terang ada 7 orang anggota BK yang hadir, kami kecewa dengan yang disampaikan. Dia judge dulu BK ini lembaga politik, dia

nggak mau yang disampaikan jadi politik,” tuturnya Menurut Trimed, sebetulnya ada ketentuan BK DPR memanggil seseorang selain karena ada laporan.

Namun pemberitaan adanya upaya suap dalam proses calon hakim agung dianggap perlu ditindaklanjuti.

“Kami apreciate Pak Imam dia sampaikan akan hadir kalau yang undang BK DPR. Tapi begitu Pak Imam hadir dia sampaikan ada 16 poin intinya nggak ada yang baru,”tukasnya.

Keterangan yang sebelumnya ramai disampaikan kepada media, sama dengan yang disampaikan ke Badang Kehormatan DPR. “Yang baru hanya dia diundang di Restoran Plaza Senayan, yang lainnya sama saja. Dia nggak punya bukti,” imbuhnya BK sempat menawarkan agar informasi yang disampaikan cukup kepada anggota BK, staf dan tenaga ahli tidak perlu ikut rapat.

Namun Imam tetap menolak memberi tahu nama anggota DPR yang coba menyuap.

“Menurut Pak Imam ada 5 fraksi (coba menyuap), semuanya sama tujuannya ibu, supaya yang ibu yang diajukan lolos seleksi,” ucap Trimed tanpa menjelaskan lanjut siapa ibu itu. (gam/ cea)

EKONOMI

13

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO.0207 | TAHUN II

Kebijakan Mobil Murah Tidak Integratif JAKARTA-Program mobil murah ramah lingkungan (LCGC) yang diluncurkan pemerintah berseberangan dengan dengan dua kebijakan mendasar yang tengah fokus diimplementasikan pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Program mobil murah ini justru bertolak belakang dengan upaya mengendalikan inflasi dan menekan impor.

Hal tersebut seperti dikatakan Deputi Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto saat ditemui di Swiss-BelHotel Mangga Besar Jakarta, Rabu (25/9). “Iya sepertinya LCGC itu tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah mengendalikan inflasi dan

juga impor,” kata Kecuk.

Menurut dia, produksi massal LCGC tentunya akan meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), padahal sebagian besar BBM merupakan produk impor.

“Karena mobil LCGC ini menggunakan BBM, tentunya akan ada peningkatan kon-

sumsi BBM,” ujar Kecuk.

Dia mengatakan, apabila konsumsi BBM kembali tidak terkendali, maka tidak tertutup kemungkinan bagi pemerintah untuk menaikkan harga minyak. Sehingga, lanjut dia, laju inflasi menjadi tidak terkendali, sementara BI tengah mengupayakan menekan laju inflasi dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan moneter.

Dengan demikian, jelas dia, tidak terkendalinya inflasi dan impor, maka dipastikan defisit transaksi berjalan akan sulit ditekan ke angka yang lebih rendah. Pada akhirnya, ekspektasi pasar semakin tidak terkendali yang me-

nyebabkan nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan kebijakan mengenai mobil murah dan ramah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/ PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau.

Tidak Integratif Sementara itu, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rofi Munawar mengatakan, kebijakan

pemerintah soal LCGC tidak mendukung program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan bermotor.

“Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan yang tidak integratif. Di satu sisi ingin mengendalikan konsumsi BBM, namun di sisi lain ada kebijakan LCGC yang bisa meningkatkan konsumsi BBM,” kata Rofi di Jakarta, Rabu (24/9).

Belum lama ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan kebijakan mengenai mobil murah dan ramah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-

PAJAK MOBIL MURAH

Survei: Asia Akan Miliki Jutawan Paling Banyak HONGKONG- Asia akan memiliki jumlah jutawan terbanyak di dunia pada awal tahun depan meskipun diperkirakan terjadi pengurangan program stimulus Federal Reserve AS, menurut sebuah laporan yang diterbitkan Rabu.

Dengan pertumbuhan yang kuat dan tingkat tabungan tinggi, kekayaan jutawan kawasan Asia akan tumbuh rata-rata tahunan 9,8 persen dan mencapai hampir 16

Populasi berpenghasilan tinggi kawasan dan kekayaan masingmasing telah meningkat sebesar 31 persen dan 27 persen sejak 2007, jauh melampaui pertumbuhan di seluruh dunia 14 persen dan sembilan persen

George Lewis,

Kepala Kelompok RBC Wealth Management

ant/reno esnir

KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK. Penjahit menyelesaikan pembuatan pakaian jadi di industri konveksi rumahan di Kuningan, Jakarta, Rabu (25/9). Kenaikan tarif dasar listrik bertahap yang ke empat pada 1 Oktober dinilai memberatkan pengusaha kecil dan menengah

PERBANKAN

UKM Pengakses Kredit Bank Hanya 12 Persen JAKARTA- Jumlah pelaku UKM yang bisa mengakses kredit dari lembaga keuangan formal atau perbankan di Indonesia hanya sekitar 12 persen dari total jumlah UKM di Indonesia yang mencapai 55,2 juta UKM, kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram.

“Kita ketahui sampai saat ini akses UKM terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan sangat rendah atau hanya 12 persen,” kata Agus Muharram di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, rendahnya kemampuan UKM untuk mengakses dana perbankan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya produk bank yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UKM. Selain itu juga akibat adanya anggapan berlebihan terhadap besarnya risiko

dorong tumbuhnya industri automotif tanpa memperhatikan penggunaan energi secara efisien dan ramah lingkungan.

“Jaminan pemerintah kalau LCGC hanya akan digunakan di luar Jabodetabek dan akan ada sanksi bagi pengguna BBM bersubsidi, akan sulit diimplementasikan,” paparnya.

Lebih lanjut Rofi mengatakan, apabila LCGC ini diarahkan untuk menyasar kelompok yang belum memiliki mobil, secara logika pun mereka akan tetap memilih menggunakan BBM bersubsidi. “Pemerintah harus berpikir ulang dalam menerapkan kebijakan ini tutur Rofi. (gam/bud)

PERTUMBUHAN EKONOMI

Mobil Murah, Pajak Tinggi JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengantisipasi penerapan kebijakan mobil murah di ibukota dengan cara memberlakukan berbagai pajak yang tinggi.

“Untuk antisipasi para pembeli mobil murah, kita akan kejar mereka dengan pajak yang tinggi dan pajaknya itu bermacam-macam,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pihaknya akan memberlakukan pajak yang tinggi kepada para pembeli mobil murah, mulai dari pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor dan juga pajak progresif kendaraan bermotor.

“Para pemilik mobil memiliki kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun. Selain itu, tiap bulan juga ada pajak penghasilan. Dari pajak-pajak itu yang ingin kita coba kejar,” ujar Ahok.

Terkait rencana tersebut, Ahok mengungkapkan Pemprov DKI akan mengajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mengecek pajak penghasilan setiap pemilik mobil murah di Jakarta.

“Semua orang yang membeli mobil murah akan kita periksa pajak penghasilannya, kemudian kita lihat apakah orang itu membayar pajak kendaraan atau tidak. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan Ditjen Pajak. Jadi, mereka (para pembeli mobil murah) harus bayar,” tutur Ahok.

Selain pajak penghasilan dan pajak kendaraan bermotor, Ahok mengungkapkan Pemprov DKI juga berencana menerapkan pajak progresif kendaraan bermotor untuk menekan pertumbuhan jumlah kendaraan di ibukota. (ant/ran/beth)

IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau.

Menurut Rofi, meski pemerintah menyebutkan bahwa LCGC akan menggunakan pertamax, namun pada mobil murah tersebut tidak menggunakan teknologi yang mengharuskan untuk menggunakan BBM non-subsidi. Sehingga, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan para pemilik mobil murah tersebut akan menggunakan BBM bersubsidi.

Kondisi ini, jelas dia, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah cenderung men-

kredit terhadap UKM. “Beberapa faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi juga karena biaya transaksi kredit UKM yang masih dianggap relatif tinggi,” katanya.

Apalagi, kata Agus, di lapangan kerap dijumpai persyaratan bank teknis yang kurang mampu dipenuhi oleh pelaku UKM di antaranya dari sisi agunan dan proposal.

Di samping itu, sampai saat ini akses UKM terhadap pembiayaan “equity” masih sangat terbatas dengan monitoring dan koleksi kredit UKM yang masih dianggap tidak efisien.

Agus mengatakan, bantuan teknis juga sayangnya belum efektif dan masih harus disediakan oleh bank sendiri sehingga biaya pelayanan UKM menjadi mahal.

“Intinya bank pada umumnya belum terbiasa dengan pembiayaan kepada UKM,”

katanya.

Ia berpendapat secara umum, kredit perbankan diselenggarakan atas pertimbangan komersial sehingga sulit diakses UKM. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pelaku UKM mengakses dana bergulir melalui LPDB-KUMKM yang telah disalurkan kepada mitra-mitra UKM secara langsung maupun melalui koperasi yang tersebar di daerah seluruh penjuru Tanah Air. Pihaknya mencatat sampai Juni 2013, ada 55,2 juta UKM atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia.

Sektor itu menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia.

UKM juga menyumbang 57,12 persen dari produk domestik bruto (PDB), mencapai Rp8.200 triliun. (ant/han/beth)

triliun dolar AS pada 2015, menurut unit manajemen kekayaan Royal Bank of Canada.

Meskipun ada kekhawatiran devaluasi harga aset karena arus keluar modal yang dipicu oleh pengurangan stimulus Fed, Asia akan memimpin dunia dalam jumlah jutawan dan total kekayaan mereka, bank mengatakan dalam sebuah laporan yang dipersiapkan dengan perusahaan konsultan Capgemini.

“Populasi berpenghasilan tinggi kawasan dan kekayaan masing-masing telah meningkat sebesar 31 persen dan 27 persen sejak 2007, jauh melampaui pertumbuhan di

seluruh dunia 14 persen dan sembilan persen,” George Lewis, kepala kelompok RBC Wealth Management, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Jumlah jutawan di Asia naik sebesar 9,4 persen tahun-ke-tahun menjadi 3,68 juta pada 2012, masih membuntuti Amerika Utara 3,73 juta.

Jutawan dalam laporan ini didefinisikan sebagai individu dengan aset-aset investable (dapat diinvestasikan) sebesar satu juta dolar AS atau lebih, tidak termasuk tempat tinggal, koleksi dan lain-lainnya.

Pertumbuhan penduduk berkelanjutan di Asia, dan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan terus melebihi seluruh dunia, akan membantu Asia mengambil posisi dengan jutawan terbanyak pada awal tahun depan, menurut Eric Lascelles, kepala ekonom RBC Global Asset Management.

Dia mengatakan rencana pengurangan stimulus Fed bisa menciptakan “sedakan”, tetapi tidak akan mempengaruhi lintasan pertumbuhan di wilayah ini.

Bank mengatakan Jepang mengalami pertumbuhan paling lambat dalam populasi jutawannya tahun lalu di kalangan perekonomian Asia, dengan hanya meningkat 4,4 persen pada 2012 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hong Kong mengalahkan negara-negara Asia lainnya dalam pertumbuhan jumlah jutawan dan aset investable mereka pada 2012. Jumlah jutawan naik 35,7 persen tahun-ke-tahun, sementara kekayaan mereka tumbuh sebesar 37,2 persen.

Perusahaan mengatakan lompatan besar sebagian besar disebabkan oleh masuknya modal dari daratan China serta kenaikan harga aset. (ant/afp/beth)

PERTEMUAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Indonesia-Korea Bertemu Membahas Kerja Sama JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa memimpin delegasi Indonesia untuk melakukan pertemuan Komite Bersama Kerjasama Ekonomi ke-3 dengan pemerintah Korea Selatan di Seoul, Korea.

Dalam rilis pers tertulis Kementerian Koordinator Perekonomian yang diterima di Jakarta, Rabu, dalam pertemuan tersebut Hatta bertemu dengan delegasi Republik Korea yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Industri dan Energi, Yoon Sang-jick.

Pertemuan ini sesuai dengan “Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century” yang ditandatangani oleh kedua kepala negara pada 2005 dan bertepatan dengan perayaan 40 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan.

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kemajuan dalam kelompok kerja (working grup) antara lain kerja sama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), industri pembuatan kapal, kerja sama CNG, kerja sama energi terbarukan.

Kemudian, kemajuan dalam kerja sama infrastruktur, restorasi Sungai Ciliwung, kerja sama “rice farming mechanization” dan kerja sama mobil ramah lingkungan.

Hatta dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan adanya kerja sama industri antar kedua negara yang tidak terbatas pada industri baja, ban dan “shipbuilding” serta industri penerbangan dan teknologi informasi dan komunikasi.

“Saya juga berharap Korea komitmen dengan jan-

jinya yaitu adanya transfer teknologi dan adanya kantor perwakilan BKPM di Seoul untuk meningkatkan iklim usaha bagi pengusaha Korea yang akan menanamkan modal di Indonesia,” katanya.

Dalam bidang energi melalui Forum Energi IndonesiaKorea, beberapa proyek kerja sama bidang energi juga terus dikembangkan mengingat kedua negara selalu bekerja sama dalam hal keamanan energi di berbagai forum internasional.

Hatta juga mengharapkan adanya kerja sama yang lebih luas dalam kelompok kerja infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

“Melalui MP3EI, Indonesia memiliki potensi kerja sama infrastruktur yang

tersebar di enam koridor ekonomi,” katanya.

Dalam bidang kehutanan, pertanian dan perikanan banyak kemajuan dari kerja sama dua negara untuk mendukung program ketahanan pangan. Demikian pula dengan kelompok pembiayaan mengingat banyak proyek kerja sama Indonesia-Korea sangat bergantung dari sumber pembiayaan.

“Hubungan bilateral yang sudah terjalin dengan baik akan berkelanjutan dalam jangka panjang, sehingga dapat menjadi kunci sukses tercapainya hubungan saling menguntungkan kedua negara,” kata Hatta.

Menurut rencana, pertemuan Komite Bersama Kerjasama Ekonomi ke-4 antara Indonesia-Korea Selatan akan berlangsung di Indonesia, tahun depan. (ant/sat/beth)

14

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO.0207 | TAHUN II

LINTAS NUSANTARA

ant/regina safri

SEDEKAH LAUT GUNUNGKIDUL: Sejumlah perahu membawa “uba rampe� pada acara sedekah laut untuk dilarung ke tengah laut di Pantai Baron, Gunungkidul. Kegiatan sedekah laut merupakan acara budaya sebagai bentuk syukur masyarakat setempat kepada Tuhan YME atas berkah kepada para nelayan yang melaut.

PULAU

Nusa Penida Proyek Percontohan Pemurnian Sapi Bali DENPASAR - Nusa Penida sebuah pulau yang terpisah dengan daratan Bali, yang lokasinya berjejer dengan Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Lembongan secara administratif masuk wilayah Kabupaten Klungkung. ________________________________Oleh: Ketut Sutika Untuk menjangkau ketiga pulau itu dapat menggunakan perahu motor atau kapal dari Pelabuhan Padangbai, Kabupaten Karangasem, Pelabuhan Benoa maupun Pantai Sanur, Kota Denpasar.

Proyek percontohan pemurnian sapi Bali yang didukung dana dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian sebesar Rp5 miliar itu didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain Nusa Penida selama ini bebas dari berbagai jenis penyakit ternak.

Penyakit jembrana yang menyerang ternak sapi, penyakit ngorok dan SE pada babi, rabies akibat gigitan anjing serta flu burung pada ternak ayam sama sekali tidak pernah ditemukan Pulau Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian Ir Syukur Iwantoro menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian mengalokasikan dana Rp5 miliar untuk pemurnian sapi Bali di Nusa Penida.

Pemurnian itu meliputi pengembangan dan pembudidayaan sapi Bali yang dilakukan bersamaan dengan dua jenis pengembangan sapi lainnya di Indonesia sapi di Pulau Madura, Jawa timur dan sapi di Pulau Raya, Provinsi Aceh.

Seusai tampil sebagai pembicara pada Seminar Nasional Peran Sapi Bali Dalam mewujudkan Swasembada Daging Nasional yang berkelanjutan" yang digelar Pusat Kajian Sapi Bali Universitas Udayana pada Selasa (24/9) Dirjen Syukur Iwantoro menambahkan, pemurniaan sapi bali itu menggunakan teknologi maju, pendampingan dari Universitas Udayana dan kelompok ternak.

Pusat kajian sapi Bali Universitas Udayana sekaligus diberikan kepercayaan melakukan sertifikasi terhadap ternak sapi hasil pengembangiakan tersebut.

Lewat program pemurniaan sapi bali itu Nusa Penida yang selama ini dikenal sebagai daerah kritis yang

kesulitan air terutama pada musim kemarau harus segera upayakan pemecahan.

Pemecahan itu antara lain dengan membangun cubang, bak penampungan air hujan, penyediaan pakan ternak dengan harapan mampu memudahkan petani dalam proses pengembangan dan pembudidayaan ternak sapi Bali.

Terdaftar di FAO Sapi Bali yang populasinya sekitar sekitar 4,7 juta ekor menyebar di berbagai daerah di Indonesia atau 30 persen dari total 14,1 juta ekor populasi sapi di Tanah Air. Ternak piaraan masyarakat itu memi-

liki kekhasan dibanding jenis sapi lainnya, karena dagingnya rasa gurih dan empuk. Sapi Bali khususnya yang ada di Pulau Dewata tercatat satu-satunya sumber plasmanutfah yang menjadi aset nasional.

Sapi Bali dari segi kualitas daging hampir setara dengan daging impor seperti limosin dan brahman yang terkenal kenyal dan gurih. Untuk itu Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani bidang pangan (FAO) sudah mendaftarkan sapi Bali sebagai sumber plasmanutfah aset Indonesia sehingga tidak ada kekhawatiran diklaim oleh negara lain.

Untuk itu perlu terobosan pengembangan sapi Bali di berbagai daerah di Indonesia itu dan menekan sedini mungkin penyakit Jembrana yang menyerang ternak sapi tersebut, harap Dirjen Syukur Iwantoro.

Namun ia mengkhawatirkan, penyelundupan sapi Bali dari Pulau Dewata ke sejumlah daerah di Indonesia hingga sekarang masih terjadi tidak kurang dari 3.000-7.000 ekor per bulan.

Perdagangan sapi tanpa dilengkapi dokumen resmi itu mulai dari sapi bibit, sapi betina (induk) hingga sapi yang siap dipotong, sehingga akan merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah Provinsi Bali, khusus Dinas Peternakan dalam mengontrolkan populasi sapi.

Selain itu secara tidak langsung ikut menyebarkan penyakit jembrana yang menyerang ternak sapi di luar Bali, disamping upaya memperbaiki genetik sapi bali tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena sapi-sapi yang bermutu ikut diselundupkan.

Populasi sapi dan kerbau di Bali hasil sensus pertanian (SP) 2013 merosot 161,087 ekor dari 639.793 ekor hasil pendataan 2011 menjadi hanya 478.706 ekor

pada 1 Mei 2013.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Putu Sumantra menjelaskan, dalam mengatasi masalah tersebut telah melayangkan surat untuk mohon bantuan kepada Pangdam IX Udayana dan Kapolda Bali untuk mengatasi penyelundupan sapi tersebut.

Khusus penyakit jembrana yang menyerang ternak sapi bali di Pulau Dewata selama ini dapat ditekan sekecil mungkin, karena hampir tidak ada sapi bali di daerah ini yang terserang penyakit jembrana.

Pengembangan sapi bali dilakukan secara maksimal melalui sistem pertanian terintegrasi (Simantri) yang khusus memproduksi bibit sapi bali untuk selanjutkan dibesar disamping pengembangan melalui penyaluran kredit perbankan.

Kredit perbankan yang

telah disalurkan untuk pengembangan ternak sapi bali mencapai sekitar Rp23 miliar, jelas Putu Sumantra.

Tidak perlu galau Dirjen Peternakan Syukur Iwantoro juga mengingatkan para akademisi dan peneliti untuk tidak galau terhadap turunnya populasi sapi dan kerbau hasil sensus pertanian 2013, karena pencatatan ternak secara lengkap itu dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun dari 2003 ke 2013 populasi sapi dan kerbau meningkat dari 12 juta ekor menjadi 14,1 juta ekor.

Namun populasi sapi di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 2011 tercatat 14 juta ekor meningkat menjadi 16 juta ekor pada tahun 2012.

Populasi tersebut berdasarkan hasil sensus pertanian 2013 menurun menjadi 14,2 juta ekor, itu jika dibanding tahun 2003 menunjukkan telah terjadinya peningkatan, sehingga penurunan hasil sensus pertanian tidak terlalu mengkhawatirkan.

Populasi sapi sebanyak itu mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat akan daging sapi sebanyak 2,1 kg kapita pertahun untuk penduduk Indonesia sekitar 242 juta jiwa.

Namun berdasarkan hasil sensus nasional, penduduk Indonesia yang mengkonsumsi daging sapi secara berkesinambungan hanya 16 persen atau sekitar 35 juta jiwa dari total penduduk Indonesia, bahkan Bali yang dikenal sebagai daerah penghasil sapi Bali masyarakatnya hanya mengkonsumsi 0,3 kg per orang setahun.

"Dengan demikian masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi daging khusus bagi 16 persen itu ratarata 13,9 kg kapita/tahun lebih tinggi dari konsumsi masyarakat Malaysia," ujar Dirjen Syukur Iwantoro.

Demikian pula masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi daging ayam hanya 62 persen dari penduduk Indonesia atau sekitar 145 juta jiwa sehingga tingkat konsumsinya mencapai 7,6 kg per orang dalam setahun juga lebih tinggi dari masyarakat Myamar.

Dengan demikian swasembada daging dalam tahun 2014 diharapkan dapat tercapai dengan dukungan dari semua elemen masyarakat, harap Dirjen Syukur Iwantoro. (ant/dik)

76 Peristiwa Kekerasan Terhadap Petani JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan telah terjadi sebanyak 76 peristiwa kekerasan terhadap petani sekitar setahun ini sehingga pemerintah didorong untuk lebih melindungi petani.

"Data setahun terakhir, September 2012-September 2013, menunjukkan telah terjadi 76 peristiwa kekerasan terhadap petani," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Menurut dia, para pelaku kekerasan teridentifikasi yaitu dari aparat dan preman serta aksi kekerasan terhadap petani diakibatkan oleh konflik berupa sengketa lahan dan perampasan tanah.

Kontras mencatat, bentuk atau tipologi kekerasan yang terjadi terhadap petani antara lain adalah penembakan berujung pada kematian dan luka serius, penangkapan sewenang-wenang, praktik kriminalisasi dan rekayasa kasus, penganiayaan dan pembubaran paksa demonstrasi petani.

Selain berhadapan secara langsung dengan aparat negara yang kecenderungannya ber-

pihak kepada perusahaan, ujar dia, petani juga harus berhadapan dengan para preman yang diduga kuat dimobilisir atau dibayar oleh pihak perusahaan, yang kerap kali melakukan ancaman dan kekerasan.

Ia berpendapat, aparat secara umum memilih pasif membiarkan kekerasan tersebut berlangsung tanpa ada proses hukum terhadap pelaku. "Salah satu peristiwa kekerasan, baru-baru ini, terjadi di Indramayu Jawa Barat, 25 Agustus 2013," katanya.

Haris Azhar memaparkan, peristiwa itu diawali oleh aksi protes dari Serikat Tani Indramayu (STI) yang menolak pembangunan waduk bubur gadung di Indramayu karena pembangunan waduk tersebut menggusur lahan pertanian.

Kontras menegaskan, beragam peristiwa kekerasan tersebut semakin menegaskan buramnya perlindungan dan perhatian terhadap petani di

Indonesia, ditengah semakin menyusutnya jumlah petani.

"Kehadiran UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, seolah tidak banyak membawa pengaruh terhadap nasib petani di negeri ini, karena tidak diimbangi oleh kebijakan pemerintah yang menitikberatkan perlindungan dan kesejahteraan petani itu sendiri," ujarnya.

Untuk itu, Kontras mengingat penting dan mendesaknya jaminan perlindungan hukum dan perlakuan nondiskriminatif terhadap petani.

Selain itu, pemerintah juga didorong untuk mensinergiskan setiap pembuatan dan pemberlakuan kebijakan yang menyangkut petani dan pertanian, salah satunya dengan aktualisasi UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, yang kemudian menjadi landasan konstitusional bagi pasal 33 UUD 1945.

"Selain itu, perlindungan terhadap petani juga menjadi batu uji bagi pemerintah RI selaku anggota Dewan HAM PBB, mengingat isu ini menjadi salah satu fokus dari Dewan HAM PBB, dan telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB," kata Haris Azhar. (ant/dik)

PEMBAKARAN LAHAN

Kalsel Siaga Hadapi Serbuan Kabut BANJARMASIN - Provinsi Kalimantan Selatan kembali siaga menghadapi serbuan kabut asap karena masyarakat setempat mulai melakukan pembakaran lahan untuk keperluan membuka lahan pertanian dan perkebunan di sebagian kabupaten dan kota di daerah ini.

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin di Banjarmasin, Rabu (25/9) mengungkapkan, pihaknya telah minta kepada pemerintah kabupaten dan kota setempat untuk bersiap-siap melakukan upaya pencegahan pembakaran lahan dan hutan.

"Kondisi kabut asap di daerah kita hingga kini belum terlalu mengkhawatirkan, karena titik api juga belum terlalu banyak sebagaimana tahuntahun sebelumnya," katanya.

Namun demikian, tambah Gubernur, pemerintah kabupaten dan kota melalui Brigade Pengendalian Kebakaran Manggala Agni dan lainnya, diharapkan selalu waspada, mengingat saat ini setiap hari sudah terjadi kebakaran lahan.

Menurut Gubernur, hampir seluruh daerah di Kalsel memiliki petugas yang men-

Cuaca panas yang cukup ekstrem membuat kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan,�

Zulkarnaen

Kepala BPKHLahan DAOP II Banjar jaga dan mengamankan kawasah hutan maupun nonhutan dari kebakaran. Para petugas tersebut harus disiagakan sejak dini.

Selain itu, tambah dia, peran serta masyarakat, juga harus terus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi dan pengertian supaya tidak membakar lahan untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan.

Dalam beberapa hari terakhir, suhu di Kalimantan Selatan cukup panas, dan sejumlah daerah mulai diselimuti kabut tipis akibat kebakaran lahan yang terjadi di beberapa titik.

Kepala Brigade Penanggu-

langan Kebakaran Hutan dan Lahan, Daerah Operasional (DAOP) II Banjar, Zulkarnaen mengatakan, dalam tiga hari terakhir terpantau 36 titik api di sekitar kawasan Bandara Syamsuddin Noor.

Menurut dia, dalam beberapa hari terakhir kebakaran lahan kembali marak di sekitar areal pertanian dan semak belukar yang lokasinya berdekatan dengan Bandara Syamsuddin Noor.

Berdasarkan hasil pantauan Satelit NOAA sepanjang 2013 di Kalsel ditemukan 161 titik api. "Cuaca panas yang cukup ekstrem membuat kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain mengaktifkan posko penanggulangan kebakaran di dua titik yaitu di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dan Mekatani, Kota Banjarbaru.

Posko tersebut, tambah dia, berguna mengantisipasi ancaman kabut asap di kawasan bandara yang hampir selalu terjadi setiap tahun. (ant/dik)

OPINI

Masih Perlukah UN Diberlakukan?

salam songkem

Ibadah Haji

Oleh: Budy Sugandi Master of Mathematics and Science Education Marmara University, Istanbul-Turkey

B

isa menunaikan ibadah haji merupakan keinginan setiap orang islam. Namun tidak semua orang islam mampu melaksanakan rukun islam yang kelima itu. Sebab itulah, ketika seseorang sudah mendapat panggilan untuk berangkat ke tanah suci, kesempatan itu tak akan dibiarkan percuma. Apalagi saat ini untuk bisa naik haji ke tanah suci, masih harus menunggu belasan tahun lamanya dari waktu mendaftar.

Lamanya menunggu panggilan haji itulah barangkali yang menjadi pemikiran para jamaah calon haji tetap bertekat berangkat ke tanah suci meskipun dalam keadaan sakit. Padahal dalam catatan Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Pamekasan, di antara JCH terdapat dua orang yang terdeteksi menderita penyakit berbahaya, stroke.

Namun indikasi penyakit tersebut tak membuat yang bersangkutan patah semangat untuk tetap menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Setidak-tidaknya semangat berhaji meskipun dalam keadaan kondisi kesehatannya terganggu terlihat dari tidak adanya pengunduran diri. Hal itu cukup dijadikan bukti bahwa penyakit bukan alasan untuk menggagalkan melaksanakan panggilan berhaji dari Tuhan yang Maha Esa. Kesempatan berhaji memang tidak bisa diabaikan, namun memerhatikan kesehatan sebenarnya tak kalah pentingnya dengan menunaikan ibadah haji. Sebab bila badan tidak sehat masih tetap memaksakan diri berangkat ke tanah suci bukan mustahil ibadah haji yang tak bisa ditunaikannya juga. Bahkan bisa jadi justeru membuat keselamatan jiwanya terancam dalam perjalanan selama pelaksanaan haji.

Yang terpenting bukan hanya menjaga kesehatan, namun juga memastikan tidak kehilangan kuota haji. Perkara pelaksanaan ibadah haji tertunda hingga ke tahun mendatang bila tahun ini mengundurkan diri karena sakit, kiranya tidak perlu terlalu dicemaskan. Pemerintah pun semestinya dapat meyakinkan bahwa mereka yang menunda pelaksanaan ibadah hajinya tahun ini karena kesehatannya terganggu itu tetap akan diberangkan pada tahun haji berikutnya.

Selain itu, pemerintah juga seharusnya bisa menjamin keselamatan para jamaah haji sejak berangkat hingga kembali ke kampung halaman. Jaminan keselamatan itu baik berupa pengawalan terhadap semua JCH asal Indonesia selama pelaksanaan haji di tanah suci, sebab pengalaman tahun haji sebelumnya terdapat jamaah haji asal Indonesia yang tersandung kasus pencurian di Mekkah sehingga mengalami keterlambatan pulang karena masih harus menyelesaikan terlebih dahulu kasus hukum yang menjeratnya. Peristiwa memalukan semacam itu hanya mencemarkan nama baik Indonesia yang notabene penduduknya mayoritas muslim.

Jangan sampai ada lagi di antara para JCH asal Indonesia terjerat kasus pencurian di tanah haram sana. Itu akan dapat terantisipasi apabila pemerintah melalui panitia penyelenggara haji yang telah ditunjuk dapat mengawasi para JCH. (*)

Mengejar Koruptor

K

inerja KPK memburu para koruptor memang perlu terus dikawal. Meskipun sudah cukup banyak koruptor yang dijebloskan di meja hukum. Kiranya belum cukup meyakinkan KPK benar-benar serius menegakkan hukum bagi para tikus berdasi yang telah membawa lari uang negara itu.

Apalagi selama ini kasus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meskipun sudah cukup lama dinyatakan tersangka dalam kasus korupsi Hambalang, hingga saat ini masih belum ditahan. Cukup dijadikan dasar kinerja KPK masih belum sungguh-sungguh menindak para koruptor.

Memang ketua KPK Abraham Samad sudah dapat memastikan bahwa siapa pun yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, tinggal menunggu waktu untuk ditahan.

Namun ucapan itu tetap hanyalah basa basi publik sebelum benar-benar dilaksanakan.

Termasuk dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), yang saat ini sedang menjadi bidikan KPK, tampaknya baru sekedar retorika politik hukum. Walaupun KPK mengaku sedang berkonsentrasi mengumpulkan bukti-bukti dugaan penyimpangan e-KTP tersebut.

KPK memang tidak perlu gentar menyeret siapa pun yang terlibat dalam masalah korupsi di Indonesia. Sebab rakyat akan terus memantau profesionalisme pejabat KPK tersebut. Pernyataan pejabat KPK tak ubahnya ucapan raja, yang dapat mendatangkan harapan baik bagi negara Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Karena ketika KPK berhasil mengembalikan uang negara yang ditilap para koruptor itu ke kas negara sejatinya menjanjikan kesejahteraan bagi semua rakyat negeri ini.

Namun ketika KPK sudah tidak mampu menindak para koruptor sehingga korupsi terus merajalela di Indonesia, maka eksistensi KPK tidak hanya membebani negara, namun juga telah mengkhianati kepercayaan rakyat Indonesia. Secara tidak langsung KPK telah membiarkan kemiskinan terus menghimpit mayoritas rakyat bahkan negara, sehingga negara harus menanggung hutang luar negeri ribuan triliun.

KPK sejatinya penentu penyelamatan uang rakyat yang ada di kas negara. Untuk itulah, KPK berkewajiban meyakinkan rakyat dan negara, bahwa KPK masih sanggup menyelamatkan uang negara yang notabene milik seluruh rakyat Indonesia. Tidak juga dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan pendidikan, terutama dalam penyelenggaraan UN baru-baru ini, hingga kini masih belum tersentuh oleh KPK.(*)

A

15

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO. 0207 | TAHUN II

Beberapa bulan belakangan ini publik dihebohkan oleh isu tentang perlu atau tidaknya UN (Ujian Nasional) diterapkan kepada siswa pada jenjang SD, SLTP, dan SLTA sebagai syarat mutlak kelulusan.

S

alah dua alasan keras dari para ahli yang menolak penerapan UN ialah karena UN dianggap tidak bisa dijadikan satu-satunya penentu kelulusan siswa serta penerapan UN ini bisa berdampak buruk terhadap psikologis siswa terutama bagi mereka yang tidak lulus.

Posisi saya saat ini yang sedang menempuh studi di salah satu universitas di Turki tentu memacu adrinalin

saya untuk terus menghimpun segala informasi terutama informasi dalam hal pendidikan sesuai dengan fokus studi saya.

Sistem pendidikan di Turki memang tidak sebagus sistem pendidikan yang ada di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun setiap negara pasti memiliki keunggulan atau mungkin lebih tepatnya keunikan masing-masing yang bisa kita kaji dan terapkan untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang ada di tanah air.

Menurut saya pribadi sistem UN di Turki ini bisa dijadikan jalan tengah antara Pemerintah (read : Kemendikbud) yang bersikeras tetap mengadakan UN dan pihak yang tidak setuju terhadap pengadaan UN, seperti yang tertulis di paragraf pertama.

Saya sangat tertarik dengan sistem Ujian Nasional di Turki yang mereka sebut Seviye Belirleme Sınavı (SBS) pada saat sebelum diterapkannya sistem yang baru (sistem baru berlaku sejak tahun 2012). Sistem pendidikan terbaru di Turki menggunakan formasi 4-4-4 maksudnya 4 tahun untuk primary school, 4 tahun

untuk secondary school dan 4 tahun untuk high school, sedangkan sistem yang lama menggunakan formasi 8-4, yaitu 8 tahun untuk primary dan secondary school (digabung) dan 4 tahun high school.

Sistem ujian nasional di Turki pada tingkat primary school dan secondary school (8 tahun) sebelum diterapkan sistem yang baru yaitu dengan mengadakan ujian yang dimulai pada 3 jenjang terakhir yaitu akhir jenjang ke-6, ke-7 dan ke-8 kemudian dari hasil ujian tersebut dijumlah untuk diambil rata-ratanya. Nilai hasil komulatif tersebutlah yang menentukan para siswa untuk melanjutkan sekolah (high school) unggulan atau tidak unggulan sesuai dengan nilai yang didapat.

Analisis dan diskusi Sistem ujian seperti inilah yang saya maksud sebagai solusi dalam menjawab perlu atau tidaknya UN diterapkan. menurut saya UN memang harus tetap dilaksanakan sebagai alat ukur keberhasilan

siswa namun dengan sistem komutatif y a i t u dengan mengukur keberhasilan siswa tidak hanya dengan satu kurun waktu melainkan dengan mengadakan beberapa kali ujian.

Pada saat mengerjakan ujian para siswa mungkin sedang mengalami permasalahan mood, sakit dan sebab lain sehingga manjadi faktor kegagalan dalam mencapai standar nilai yang ditentukan. Selain itu sistem komutatif ini akan memberikan kesempatan siswa untuk menjaga, mengatur dan mempersiapkan diri agar bisa lulus dengan memperhatikan hasil ujian-ujian sebelumnya. Dan yang terakhir, hasil ujian nasional tidak dijadikan sebagai penentu siswa lulus atau tidak, melainkan sebagai penentu siswa untuk bisa melanjutkan studi ke sekolah unggulan, biasa atau tidak unggulan sesuai dengan nilai yang diperoleh tersebut. =

Rekonstruksi Politisi Bebas Korupsi Oleh: Ibnu Anshori Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang

“Dilema”, itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan keadaan dunia perpolitikan di Indonesia saat ini.

Sebab, tidak dapat dipungkiri, tragedi penggelapan uang negara yang dilakukan oleh para birokrat negara telah memasuki level puncak. Hal ini tercermin dengan lingkaran setan korupsi yang semakin bermata rantai, kroni bisnis yang semakin mewabah, serta masifnya proyek korup yang memaksa dan menyeret para politisi, baik tua maupun muda untuk mempraktikkan korupsi.

S

ederetan praktik haram tersebut, seakan menjadi tradisi, bahkan kompetisi bagi para politisi kekinian. Politik yang seharusnya menjadi salah satu alternatif untuk melindungi, mengayomi, serat mengatur rakyat dalam kehidupan bernegara, kini menjadi ladang pelampiasan untuk meraup kepuasan. Hal ini dikarenakan politik yang mereka gunakan bukan berlandaskan untuk mencapai suatu tujuan bersama, melainkan untuk memuaskan diri mereka pribadi dengan gaya hidup serba matrealistis dan hedonistis.

Gaya hidup ala barat tersebut, secara transparan nampak jelas sangat merugikan banyak belah pihak. Sebab, terbiasa dengan hidup mewah tentu sangat mendesak diri. Dan hal ini sangat berpengaruh pada saat mereka tidak memiliki uang untuk membeli apa yang diinginkan. Dengan demikian, tanpa berfikir panjang mereka akan menghalakan segala cara agar keinginannya terpenuhi, termasuk melakukan penggelapan uang negara (korupsi).

Idealnya, hal inilah yang me-

latarbelakangi para politisi semakin antusias melakukan praktik haram (korupsi) tersebut. Sebab, merupakan suatu kemustahilan bagi setiap individu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Apalagi dalam hal ini, kebutuhan yang mereka perlukan silih berganti, layaknya pergantian malam dan siang. Dan hal ini diperkuat oleh pakar ekonomi, yaitu Adam Smith yang mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak akan pernah merasa puas dengan segala kebutuhannya.

Dalam waktu yang relatif singkat demikian, tentu salah satu cara yang paling praktis dan dinamis adalah merealisasikan korupsi. Jadi tidak heran, apabila para pejabat negara yang gaya hidupnya mengadopsi ala barat tersebut sering kali melakukan perbuatan cacat moral tersebut.

Lebih parahnya, maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, menjadi identitas tersendiri.

Pasalnya, dalam hal korupsi Indonesia meraih peringkat kedua sedunia.

Dan hal inilah yang menyebabkan Indonesia semakin terpuruk. Sebab, tidak ada lagi harapan bagi negara untuk para politisi muda dalam memberikan perubahan dan pembaharuan yang signifikan terhadap negara ini.

Jika terus demikian, perlahan tapi pasti, kehancuranlah yang akan terjadi. Indonesia akan hanya menyisakan nama dan noda buram di bumi pertiwi ini. Apalagi mengingat realitas yang ada, yang bisa dibilang Indonesia merupakan negara yang hanya mampu melahirkan tikus-tikus berdasi, yang selalu siap beraksi melakukan tindak korupsi.

Oleh karena itu, eksistensi politisi bebas korupsi sangat urgen adanya bagi negara Indonesia saat ini. Setidaknya dengan kehadiran politisi tersebut dapat membenahi dan memperbaiki citra bangsa, serta memberikan signifikansi terhadap dunia politik, yang pada saat ini boleh dibilang telah keluar dari rell tujuan sebenarnya.

Kekinian dan Kedisinian Melihat fenomena kekinian dan kedisinian, tidak dapat dipungkiri, kasus korupsi masih menjadi sajian hangat untuk diperbincangkan. Sebagai saksi bisunya, banyak media massa baik cetak maupun elektronik yang sampai saat ini menampung dan menyajikan kasus demikian. Entah

Jika pandangan hidup kaum elit sudah berubah, tidak menutup kemungkinan akan timbul kesadaran secara mendalam bahwa eksistensi suatu negara dan kemaslahatan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi.

apa yang menyebabkan hal ini terjadi, namun yang pasti kasus korupsi masih belum menemukan titik temu bagaimana cara untuk menyapu bersihkannya.

Meminjam istilah dari Simen philips, yang mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes).

Tentu istilah tersebut merupakan suatu kebenaran, apalagi jika mengingat penderitaan dan kesengsaraan yang dialami rakyat pada khusunya, yakni implikasi dari praktik haram tersebut. Jika demikian, dapat ditarik sebuah benang merahnya, bahwa korupsi sangat merugikan bagi semua pihak, baik individu, sosial, maupun negara.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki keterpurukan Indonesia saat ini, sudah sepantasnya merekonstruksi politisi agar bebas korupsi, yakni dengan cara membidik, membimbing, dan senantiasa memberikan pengaruh yang baik terhadapnya. Mengapa demikian? Sebab, merupakan suatu kemustahilan, dalam rangka ‘penantian’ tanpa diiringi dengan usaha yang keras.

Namun, dalam upaya tersebut, terlebih dahulu harus memberantas bahkan memusnahkan para koruptor. Dalam hal ini, salah satunya bisa ditempuh dengan cara menegakkan keadilan dan menghukum berat para koruptor, tanpa pandang bulu, baik teman dekat, kerabat, maupun pejabat.

Selain itu, dalam upaya tersebut tidak cukup dengan melumpuh jerahkan para koruptor saja, apalagi hanya dengan memberinya hukuman ringan layaknya pencuri telur. Akan tetapi, yang tidak kalah pentingnya adalah merubah pandangan hidup para

politisi yang bersifat materialistis dan hedonistis, khususnya bagi para kaum elit yang tidak pernah memikirkan keadaan dan tidak mau tau penderitaan rakyat akibat dari berbuatan bejatnya.

Dalam hal ini dapat kita tempuh dengan cara memberikan penyadaran terhadapnya. Sebab, tanpa penyadaran, suatu usaha untuk melakukan perubahan tidak akan pernah berhasil, dan akan ternilai sia-sia. Apalagi hal ini diperkuat oleh perkataan pakar sosiolog, yaitu Max Webber, yang mengatakan bahwa, “untuk menciptakan suatu perubahan yang signifikan harus dilakukan dengan penyadaran pada setiap individu”.

Jika pandangan hidup kaum elit sudah berubah, tidak menutup kemungkinan akan timbul kesadaran secara mendalam bahwa eksistensi suatu negara dan kemaslahatan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Dengan begitu, pada diri pejabat bejat negara (koruptor) tidak akan ada lagi keinginan untuk meraup uang negara dengan mendisfungsikan atau menyalahgunakan kepercayaan pemerintah yang diberikan kepadanya.

Disamping itu, negara akan melahirkan politisi yang bebas dari praktik korupsi. Alhasil, Indonesia bisa berbangga diri, karena bisa menghasilkan anak bangsa yang siap menjadi tulang punggung negara, tanpa diiringi dengan praktik korupsi. Lebih dari itu, kemaslahatan, kesejahteraan, kemajuan dan hakikat kemerdekaan yang sebenarnya akan dirasakan oleh seluruh rakyat. Wallahu a’lam bi al-shawab. =

Redaksi Menerima tulisan dalam bentuk opini, puisi, cerpen, dan resensi buku. Panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku).

Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@ gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16 16

KORAN MADURA

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013 NO. 0207 | TAHUN II

KAMIS 26 SEPTEMBER 2013

Ibrahimovic di PSG Hingga 2016

Zlatan Ibrahimovic

Barcelona Masih Sempurna BARCELONA - Dua tim penghuni peringkat teratas La Liga Spanyol Barcelona dan Atletico Madrid masih meraih hasil sempurna hingga pekan keenam, setelah masingmasing memetik kemenangan pada laga Rabu (25/9) dini hari WIB kemarin. Barcelona menang telak atas tamunya Real Sociedad dengan skor meyakinkan 4-1 di Camp Nou, sementara Atletico memetik kemenangan tipis 2-1 atas Osasuna di Vicente Calderon. Dengan kemenangan ini, kedua tim sama-sama mengoleksi 18 poin. Tetapi El Barca berhak duduk puncak klasemen karena unggul dalam selisih gol.

Pada laga Barcelona versus Sociedad, Neymar da Silva Santo Junior mencetak gol pertamanya untuk Barcelona di La Liga atau gol kedua di semua kompetisi. Satu gol lainnya dicetak oleh mantan pemain Santos itu ke gawang Atletico Madrid pada Piala Super Spanyol di Vicente Calderon. Berkat golnya itu, Barcelona kemudian menjadi juara Piala Super, setelah hanya bermain imbang tanpa gol pada leg

BARCELONA

1 2

3 1

4 3 6 6 22 16 23

1

3

Total Tembakan : 23 Tepat Sasaran: 9 Melenceng: 10 Diblok: 4

71%

55%

Penguasaan Aerial Bola Sukses

Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

1 0 12 1 18 5 27

1

93%

78%

45% 29%

Umpan Sukses

Umpan Sukses

Aerial Penguasaan Sukses Bola

1

222 Gol ke 222 di La Liga 7 Gol ke 7 via Sundulan

183

gol kaki kiri

1

gol lengan

31

gol kaki kanan

MAN OF THE MATCH LIONEL MESSI Akurasi Umpan 96% Sentuhan 92 Tembakan 8 Gol 1 Drible 6 Rating 10

Van Ginkel dan Ramires Cedera

GOL ‘PERDANA’ NEYMAR

REAL SOCIEDAD

2

1 1

Sayang Claudio Bravo lebih cepat menghalau bola sebelum dijelma Neymar menjadi gol. Sergio Busquets memperbesar keunggulan klub Catalan itu menjadi 3-0 pada menit ke-23 yang bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Real Sociedad mampu mencetak gol penghibur pada menit ke-64 melalui Alberto de la Bella. Tetapi hanya 13 menit berselang, Marc Bartra kembali melebarkan jarak Barcelona menjadi 4-1 pada menit ke-77.

Kedudukan 4-1 ini bertahan hingga pelui panjang dibunyikan wasit.

Kemenangan ini sekaligus menjadi jawaban pelatih Martino terhadap kritikan media-media Spanyol terhadapanya, menyusul merosotnya persentase penguasaan bola mereka pada laga melawan Rayo Vallecano pada akhir pekan lalu. Kritikan itu juga dijawab Martino dengan penguasaan bola yang mencapai 71 persen dan hanya menyisakan 29 persen untuk Real Sociedad. (sky sports/espn/aji)

kedua di Camp Nou. Gol Neymar pada menit ke-5 itu ke gawang Sociedad membuka pesta gol anak-anak asuh Gerardo Tata Martino pada laga tersebut.

Neymar memanfaatkan keraguan dan kesalahpahaman antara para bek dan kiper Sociedad untuk memaksa penjaga gawang Claudio Bravo memungut bola dari dalam gawangnya.

Tiga menit berselang, Barcelona menggandakan keunggulan melalui pemain terbaik mereka Lionel Messi. Neymar juga berperan besar dalam gol ini. Dia mengirim umpan silang yang diselesaikan dengan baik oleh Messi. Tetapi Messi kemudian ditarik keluar pada menit ke-81.

Sesaat kemudian, Neymar lagilagi memiliki sebuah peluang emas untuk mencetak gol kedua pada laga tersebut ketika dia tinggal berhadap-hadapan dengan penjaga gawang di dalam kotak penalti.

PARIS - Zlatan Ibrahimovic memperpanjang kontraknya bersama Paris SaintGermain (PSG) selama satu tahun, sehingga pemain Tim Nasional (Timnas) Swedia itu akan tinggal di Parc de Princes hingga 2016 mendatang. “Saya tidak melihat ada klub lain di Eropa yang seambisius Paris SaintGermain,” kata Ibrahimovic seusai penandatangan kontrak barunya tersebut di Paris, Selasa (24/9).

Dia berharap, PSG adalah klub besar terakhir yang dibelanya selama aktif bermain sepakbola. “Saya ingin Paris Saint-Germain adalah klub besar terakhir saya. Klub ini sama seperti saya: mimpi tidak pernah cukup besar,” kata mantan pemain Barcelona itu.

Ibrahimovic didatangkan PSG dari AC Milan pada musim panas 2012 lalu dengan nilai transfer sebesar 20 juta euro. Pada musim pertamanya di PSG, pemain yang juga pemegang sabuk hitam olahraga bela diri Tae Kwon Do ini langsung menjadi pencetak gol terbanyak Ligue 1 Prancis dengan 30 gol dan membantu PSG menjuarai Ligue 1 untuk pertama kalinya sejak 1994.

Selama di Italia, Ibrahimovic dua kali menjadi top skor dan merebut empat gelar juara Liga Serie A Italia. Dia pernah membela tiga tim besar Italia yaitu Juventus, Inter Milan, dan AC Milan. (espn/aji)

1 1 1 1 2

Total Tembakan : 9 Tepat Sasaran: 5 Melenceng: 4 Diblok: 0

Menanggapi kesuksesannya mencetak gol pertama di La Liga, Neymar mengaku tidak peduli dengan proses gol tersebut. Yang terpenting bola itu masuk ke gawang lawan. “Tidak masalah gol itu karena kesalahpahaman pemain lawan, yang terpenting terjadi gol. Tim ini juga semakin baik dari waktu ke waktu,” kata pemain asal Brazil ini.

Marco Van Ginkel

MANCHESTER CITY 5-0 WIGAN ATHLETIC

ASTON VILLA 0-4 TOTTENHAM HOTSPURS

Manchester City Menang Telak

Tottenham Melaju ke Babak Empat GOL.

Penyerang Manchester City Stevan Jovetic merayakan golnya ke gawang Wigan Athletic pada laga Piala Liga. City akhirnya menang 5-0 atas tamunya itu.

LONDON - Manchester City melanjutkan tren positif mereka dalam satu pekan terakhir dengan memetik kemenangan telak lima gol tanpa balas atas Wigan Athletic pada putaran ketiga Piala Liga Inggris Rabu (25/9) dini hari WIB di Etihad Stadium. Sedangkan Tottenham Hotspur juga menang telak empat gol tanpa balas atas Aston Villa di Villa Park.

Kemenangan telak City ini adalah yang kedua dalam satu pekan terakhir. Akhir pekan lalu, mereka mempermalukan tim satu kota, Manchester United (MU) di Liga Utama Inggris dengan skor 4-1. Kemenangan ini menaikkan kepercayaan diri para pemain City sehingga bisa melumat Wigan,

tim yang terdegradasi ke Divisi Championship musim panas ini, tanpa ampun dengan lima gol.

Kemenangan ini seakan menjadi balas dendam “The Citizens” atas sang tamu yang diluar dugaan mampu mengalahkan mereka di final Piala FA tahun lalu dengan skor tipis 1-0. Kekalahan dari Wigan ketika itu berbuntut pemecatan pelatih Mancini.

Skuat asuhan Manuel Pellegrini ini tampil agresif sejak awal pertandingan dan hampir tidak memberi kesempatan kepada Wigan untuk menyerang balik. Tuan rumah membuka keran golnya ketika laga memasuki menit ke-33 lewat tendangan voli Edin Dzeko. City baru bisa meng-

gandakan keunggulan mereka melalui sepakan kaki kiri Stevan Jovetic pada menit ke-60.

Unggul dua gol membuat kendali permainan dipegang City sepenuhnya. Gol ketiga datang dari tendangan bebas Yaya Toure berjarak 20 meter di menit 76, sebelum ditambah lewat lesakan kedua Jovetic memanfaatkan sapuan ceroboh dari bek Wigan Ryan Sotton pada tujuh menit jelang waktu normal tuntas.

Pesta gol City ditutup Jesus Navas pada menit ke-86. Pemain yang didatangkan dari Sevilla melakukan akselerasi tanpa bisa dihentikan barisan pertahanan lawan sebelum melepaskan tendangan datar yang gagal diantisipasi kiper Wigan Lee Nicholls. (skysports/aji)

Tottenham Hotspurs menyegel satu tiket ke babak keempat Piala Liga Inggris usai mengemas kemenangan meyakinkan atas Aston Villa di babak ketiga. Tampil di hadapan pendukung sendiri tidak membuat Villa menguasai laga. Mereka justru terlihat inferior dari sang tamu. “The Villans” memang unggul dalam penguasaan bola, yakni 59:41, tetapi tim asuhan Paul Lambert tidak mampu mengembangkan permainan. Tottenham bahkan lebih banyak mendapatkan peluang dengan mencatatkan 14 tendangan dengan delapan mengarah ke gawang. Sementara, Villa hanya melesakan lima tembakan dan dua tepat sasaran.

Statistik itu berbanding lurus dengan pencapaian mereka dilapangan. Villa tertinggal lebih dulu melalui aksi Jermain Defoe sesaat sebelum turun minum. Mantan striker Timnas Inggris mencatatkan namanya di papan skor setelah tandukannya memanfaatkan umpan chip Lewis Holtby tidak mampu dihentikan kiper muda Villa Jed Steer.

Holtby kembali mengeset gol kedua Tottenham ketika babak kedua baru berjalan empat menit. Umpan mantan penggawa Schalke 04 berhasil dituntaskan oleh Paulinho. Nace Chaldi menambah penderitaan tuan rumah lewat gol perdananya pada empat menit jelang waktu normal usai.

Kemenangan klub asal London utara itu ditutup oleh gol kedua Defoe setelah berhasil mengecoh Steer sebelum dengan mudah menceploskan si kulit bundar. Dua gol yang dilesakan Defoe pun mendapat pujian dari pelatih Andre VillasBoas. “Ini merupakan penampilan bagus lainnya dari Jermain Defoe. Performanya terus membaik,” ucapnya. (skysports/aji)

LONDON - Kemenangan 2-0 Chelsea atas Swindon di putaran ketiga Piala Liga Utama Inggris harus dibayar mahal setelah dua pemain mereka yaitu pemain sayap asal Belanda Marco van Ginkel dan gelandang Ramires mengalami cedera pada laga Rabu (25/9) dini hari WIB. Ginkel mendapat cedera lutut cukup serius dan Ramires menderita cedera pinggul.

Kedua pemain ini kemungkinan besar akan absen saat Chelsea menghadapi Tottenham Hotspur pada laga Liga Utama Inggris akhir pekan ini. “Hasil ini tidak sempurna karena pemain kami Marco (van Ginkel) mengalami cedera. Masih terlalu dini untuk memastikan seberapa serius cedera tersebut, tetapi kelihatannya cukup parah,” kata asisten pelatih Jose Mourinho, Steve Holland. (sky sports/espn/aji)

LIVEONTV Jumat, 27 September 2013 01:45 WIB Internazionale vs Fiorentina

Sabtu, 28 September 2013 3 18:45 WIB Tottenham Hotspur vs Chelsea 20:30 WIB Bayern München vs Wolfsburg 1 21:00 WIB Aston Villa vs Manchester City 21:00 WIB Manchester United vs West Bromwich 23:00 WIB Almería vs Barcelona

Minggu, 29 September 2013 22:00 WIB Sunderland vs Liverpool