e Paper Koran Madura 26 November 2013

1

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

26 NOVEMBER 2013

g PAMANGGHI

Menjadi Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

ant/septianda perdana

PENGUNGSI SINABUNG. Beberapa anak pengungsi menggunakan masker di Pengungsian Blangkejeren, Karo, Sumut, Senin (25/11). Pasca ditetapkan status Gunung Sinabung menjadi Awas level IV jumlah pengungsi Sinabung mengalami peningkatan yang sebelumnya berjumlah 6.168 jiwa di 16 titik kini telah mencapai 11.618 jiwa yang tersebar di 23 titik lokasi pengungsian.

Boediono Pasti Pesta Gol Menjadi Tersangka Man City Berita di hal 8

Timwas: Jangan Lempar Kesalahan pada LPSK JAKARTA-Wakil Presiden (Wapres) Boediono hampir pasti menjadi tersangka dalam kasus bail out Bank Century.

Boediono tidak bisa mengelak mengingat perannya yang sangat sentral dalam kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“Boediono pasti menjadi tersangka. Kecuali ada kekuatan besar, kekuatan kingkong atau siluman yang bisa merubah arah kasus ini,” kata anggota Timwas Century dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno di Jakarta, Senin (25/11).

Menurut dia, satu hal yang mengganjal karena saat ini status Boediono adalah Wapres. Hendrawan mengatakan, Timwas ingin menegaskan status Boediono yang pada saat pengucuran dana terjadi masih sebagai Gubernur BI. “Masalahnya yang logis sering tidak jalan. Kalau KPK fokus pada penegakkan hukum, bekerja

sesuai bukti, ya tunggu waktulah,” terang dia.

Fakta lain, kata dia, perubahan peraturan BI yang tergoppoh-gopoh. Pencairan FPJP tak sesuai hukum. “Data yang sontoloyo, terlebih kronologisnya, perlakuan tidak adil dan lainlain membuat Boediono tak bisa menghindar,” jelas Hendrawan.

Sementara itu, anggota

Boediono pasti menjadi tersangka.

Kecuali ada kekuatan besar, kekuatan kingkong atau siluman yang bisa merubah arah kasus ini Hendrawan Supratikno Anggota Timwas Century

Tim Pengawas Kasus Century, Syarifuddin Sudding, meminta Boediono bersikap kesatria dan tidak melempar kesalahan skandal Bank Century pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Wapres jangan lempar kesalahan ke LPS. Kebijakan memang tidak bisa dikriminalisasi, tapi di situ ada tanggungjawabnya.

Nah, Pak Boediono jangan melemparkan masalah ke pihak lain, sebab secara tersirat sudah mengakui dalam kasus itu ada penyelewenangan, tapi dilempar ke pihak lain, yaitu LPS. Padahal, kalau tidak ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik, dana Rp 6,7 trliun itu tak akan dikucurkan, “ tegas Sudding pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (25/11).

Menurut dia, pengambilan keputusan soal Bank Century merupakan tanggung jawab Boediono, selaku pengambil keputusan tertinggi BI, saat Century mendapat dana talangan.

“Kalau pengambilan keputusan di BI sifatnya kolektif kolegial, maka semua tanggungjawab termasuk Pak Boediono,” ujarnya.

Dalam konfrensi pers setelah di periksa oleh KPK Sabtu (23/11) pekan lalu, Boediono mengatakan, ketika dana talangan itu membengkak, Century sudah diambil alih oleh LPS. “Untuk penyelamatan, LPS menjadi pemegang saham. Setelah itu, yang terjadi adalah antara LPS dan pengawas bank. Saya kira di situ jawabannya kalau ingin mencari jawaban tepat apa yang terjadi antara pengawas, century (Mutiara sekarang) dan LPS?” tandas Boediono. (gam/abd)

SKANDAL SUAP MK

Bupati Lebak Dimintai Keterangan Terkait Kasus Akil JAKARTA-Bupati Kabupaten Lebak, Banten, Iti Oktavia diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap terkait penanganan perkara pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi yang menjerat mantan ketua MK Akil Mochtar, Senin.

“Saya hanya dimintai keterangan terkait pilkada lebak,” kata Iti di Gedung KPK, Jakarta, Senin. Iti tiba di KPK pukul 10.00 WIB dengan mengenakan pakaian atasan dan bawahan yang senda dengan warna biru.

Ia menjelaskan kehadirannya di KPK terkait putusan MK mengenai pemungutan suara ulang (PSU) yang dilakukan MK pada pencalonan dirinya tahun 2013. Iti menambahkan data keterangannya akan digunakan untuk kelanjutan sidang di MK. “Sudah selesai PSU, hasil PSU kan

harus dilaporkan kembali ke MK, ya terkait itu,” ujarnya.

Pada pilkada Lebak tahun 2013, pasangan Iti Oktavia dan Ade Sumardi meraih suara terbanyak yaitu 407.156

suara atau 62,37 persen. Mereka mengalahkan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah-Kasmin yang meraih 226.440 suara atau 34,69 persen. Adapun pasangan Pepep

Faisaludin-Aang Rasidi yang maju dari perseorangan meraih 19.163 suara atau 2,94 persen.

Kemudian pasangan Amir Hamzah dan Kasmin yang merupakan pasangan calon yang kalah pada pilkada Kabupaten Lebak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Amir Hamzah dan Kasmin menggugat keputusan KPU ke MK terkait hasil pilkada yang dimenangkan pasangan Iti Octavia dan Ade Sumardi higga MK memutuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Namun putusan MK yang memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Lebak, Banten diduga didasari suap. Pasalnya Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang disebut-sebut sebagai tim sukses Amir Hamzah-Kasmin diduga menyuap Akil Mochtar saat masih menjabat Ketua MK sebesar Rp 1 miliar. Uang itu diberikan melalui seorang pengacara Susi Tur Andayani. (ant/mon/mid)

MERASA Indonesia, apalagi hidup sebagai rakyat Indonesia sejati sungguh tak mudah.

Sekuat apapun semangat ingin menjadi seorang Indonesia saat ini, tetap terasa seperti orang asing. Kita seperti berada di belantara kehidupan negara lain dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi.

Pagi-pagi ingin minum air segar seperti Aqua atau Mizon, ternyata 74 persen milik Danone yang berbau Prancis. Ingin ngeteh Sariwangi dan minuman Buavita ternyata milik Unilever, Inggris. Ingin ganti selera di pagi hari bertemu dengan Nescafe, Milo, Nestea ternyata merupakan produk Nesle Indofood Citarasa, Switzerland. Anak kitapun dari sejak awal sudah sulit jadi orang Indonesia. Susu SGM yang populer di kalangan masyarakat menengah ke bawah 82 persen sahamnya milik Numico, perusahaan dari Belanda. Belum lagi susu lainya.

Ingin memoles diri? Mulai sejak mandi ternyata aliran asing makin terasa. Lifebuoy, Lux, Dove, termasuk Pepsodent merupakan produk Unilever. Shampo dari Clear, Sunsilk, juga Univelever. Sedang sikat gigi Oral B serta Shampo Pentene, Rejoice produk P&G dari USA. Jika ingin lengkap dengan aroma segar usai mandi tersedia Axe, Rexona; juga Unilever. Termasuk juga Vaseline, Citra, Pond’s. Parfum lain apalagi yang bermerk allamak, makin terasa aroma asingnya.

Mandi dan berdandan sudah. Tentu perlu sarapan dengan menikmati beras Thaeland atau Vietnam. Jika berlauk tempe yang kandungannya kedelai dan sedikit jagung, sudah hampir pasti merupakan komoditas dari Sekuat apapun USA dan Thaeland. semangat Demikian pula guingin menjadi lanya.

Usai sarapan, bagi seorang sebagian pria perlu Indonesia saat ini, tetap terasa menikmati sebatang dua batang rokok seperti orang Sampoerna yang asing. sahamnya 97 persen kini milik Philip Morris, USA. Di tengah asap mengepul kita berkomunikasi memakai Samsung (Korea), Nokia (Finlandia), BlackBerry; Mito, Imo, Nexian dan aneka macam produk Cina. Kartu alat komunikasi yang dipakaipun ternyata tak beda jauh.Yang pakai Telkomsel ternyata beraroma Temasek, Singapura. XL kepanjangan tangan Malaysia. Indosat, milik Qtel, Qatar. Axispun yang sudah dibeli XL milik STC Arab Saudi. Hem. Berkemas lalu siap berangkat kerja. Tinggal pilih mau naik apa. Naik motor ada produk Jepang, Cina dan India. Mau naik mobil lebih beragam: ada Mitsubisi, Nissan, Honda, Isuzu, Kijang, Avanza, Yaris, Camry yang semuanya dikenal sebagai produk Jepang. Lalu ada Lexus, BMW, Mercedes Benz, Chevrolet, Hyundai, KIA semua asing. Pakai bus pun akan bertemu Mercedes, Hino dan Daewo. Asemka yang katanya produk negeri ini, masih sulit dicari. Mungkin lebih mudah mencari di Google, ketimbang di jalanan.

Sampai di kantor, dari sejak menyalakan AC lalu bekerja tetap terasa sebagai orang asing. Fujitsu, Lenovo, Acer, Apple, Asus, Benq, Dell, Sony Vio, Toshiba semuanya diimpor.

Bahkan ketika istirahat menonton televisi juga dikepung produk asing. Termasuk untuk berurusan dengan bank pun, di luar bank pemerintah semuanya sudah berada di tangan asing.

Bahkan secara menyedihkan, bisa jadi garam dan singkong yang kita nikmati, produk impor.

Terlalu sempit ruang ini untuk menuliskan lebih banyak tentang deretan produk yang mengepung kita sehingga menyulitkan untuk menjadi seorang Indonesia. Kita mungkin masih menyisakan sedikit kebanggaan ketika tim-tim olahraga mewakili Indonesia walau belakangan tim sepak bola juga diwarnai naturalisasi, yang sedikit berbau asing. Apalagi yang tersisa ya? =

Susu Seorang pria di ruang ICU sebuah rumah sakit sedang sekarat mendekati ajal. Saat nafasnya sudah timbul tenggelam, ia berpesan pada tiga anak dan istrinya.

“Dudi, kamu mendapat bagian Perumahan Madura Indah. Santi Mall Suramadu. Untuk Syaiful mendapat Kompleks Perkantoran di Jalan Sudirman,” pesan pria itu, kepada tiga anaknya.

Lalu lanjutnya, “Istriku, kau dapat bagian Perumahan Madura Indah dan Tower Megah Utama.”

Dokter Matrawi yang mendampingi pasien ini kagum sekali. “Bu, hebat sekali. Walau hanya pedagang susu, suami ibu warisannya luar biasa.”

“Warisan apa. Itu pembagian tempat pemesan susu, yang harus kami antar setiap hari,” kata si ibu, sinis.

Cak Munali

2

NASIONAL

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II

Timwas Minta Boediono Mundur JAKARTA-Tim Pengawas Century meminta Wakil Presiden (Wapres) Boediono mundur atau menonaktifkan diri dari jabatannya. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu dinilai telah memberikan keterangan bohong saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu lalu.

Seperti diberitakan, Boediono menggelar jumpa pers setelah diperiksa hampir 10 jam oleh KPK di kantornya pada Sabtu (23/11). Dalam jumpa pers itu, Wapres Boediono merasa tak bertanggung jawab soal dana bailout Bank Century yang BI senilai Rp 6,7 triliun. Boediono pun menyatakan jika kebijakan penyelamatan tersebut adalah bukan bailout, melainkan pengambilalihan bank gagal berdampak sistemik.Boediono menyatakan jika ia yakin tak terlibat dalam kasus bailout Bank Century. Dia pun menyatakan jika BI melakukan pengambilalihan, bukan memberikan bailout.

“Sebenarnya pengambilan alih, karena pengambilan alih karena pemegang saham lama sudah tidak ada di sana.

Kalau bailout pemegang saham lama ada dan diinjeksi.

Ini diambil alih ke bank, pemegang sahamnya sahamnya 0. dan itu yang kita lakukan,” ujar Boediono.

Namun menurut inisiator Bank Century Mukhamad Misbakhun, kucuran dana yang dilakukan BI adalah bentuk dana talangan atau bailout. Sebab, pemilik Bank Robert Tantular masih sah menjadi pemegang saham saat dana itu dicairkan.

“Pernyataan Pak Boediono kemarin bisa kita carikan buktinya. Kita temukan fakta bahwa tanggal 21 November 2008 Robert Tantular pernah tanda tangan surat pernyataan selaku direktur Bank Century, pemegang saham Bank Century untuk ikut sebanyak 20 persen saham dalam penanganan dilakukan LPS,” ujar Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/11).

Bahkan untuk memperkuatnya pernyataannya, Misbakhun menyebarkan bukti surat Robert Tantular kepada para wartawan. Dengan bukti penandatanganan tersebut, Misbakhun yakin kasus Century, bukanlah pengambilalihan, melainkan bailout. Karena, jika pengambilalihan, artinya bank tersebut tidak jelas milik siapa.

“Dalam terminologi tersebut, itu bailout (bukan ambil alih), pasal 32, 33, penangan melibatkan pemegang saham lama ini bailout,” tegas dia.

“Kenyataan ini dianggap tidak ada oleh Pak Boediono, bahkan pernyataan tersebut sudah disetujui oleh LPS, artinya bahwa ada upaya kebohongan, ada upaya untuk membohongi publik,” tegas dia.

Kita temukan fakta bahwa tanggal 21 November 2008 Robert Tantular pernah tanda tangan surat pernyataan selaku direktur Bank Century, pemegang saham Bank Century untuk ikut sebanyak 20 persen saham dalam penanganan dilakukan LPS Muhammad Misbachun Anggota DPR RI

Karena itu, ia curiga ada bentuk pembelokan isu dalam hal status pemberian dana Rp 6,7 triliun dari BI ke Bank Century. “Ini upaya apa? Kenapa kemudian bailout berubah pengambilalihan tanpa melibatkan pemegang saham lama,” tambah dia.

Selain itu, ia menilai, jika Boediono melempar tanggung jawabnya sebagai Gubernur BI yang memiliki kewenangan mem-bailout justru melempar kesalahan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dia menambahkan, pernyataan Boediono sangat berbeda kala Pansus Hak Angket Century DPR memanggil Boediono.

Anggota Komisi III DPR sekaligus Tim Pengawas Century, Chandra Tirta Wijaya mengeritik langkah KPK yang terkesan memberikan perlakukan khusus terhadap Boedion0. “Boediono seharusnya mundur atau menonaktifkan diri sebagai

wapres agar pemeriksaan KPK itu tidak terganggu kegiatan protokoler,” ujar Chandra Tirta Wijaya, di Jakarta, Senin (25/11).

Ia menambahkan, terkait pemerintahan di Istana Negara mengenai kasus Century, Boediono terkesan lepas tangan dan menganggap dana Century sebesar Rp6,7 triliun bukan tanggung jawabnya.

Validasi Secara terpisah, anggota Timwas Century DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, KPK juga perlu mem-validasi serta mendalami temuan lain yang pernah diungkap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yakni tentang pengakuan ketua KSSK/Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa dia merasa telah dibohongi BI dalam konteks penyelamatan Bank Century.

Selain itu menurut Bambang, yang membingungkan adalah penjelasan Boediono yang cenderung melimpahkan seluruh ekses kebijakan penyelamatan Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pengawas bank dan manajemen Bank Century saat itu.

“Padahal, fungsi pengawasan bank saat itu masih digenggam BI. Artinya, BIlah yang mengawasi Bank Century saat itu. Perlu juga diperjelas dulu institusi apa yang menghitung dan menyetujui gelembung dana talangan sampai Rp 6,7 trliun itu,” kata Bambang saat dihubungi, Senin (25/11).

Diketahui bahwa kebijakan strategis BI yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur BI adalah keputusan kolektif kolegial. “Pertanyaannya apakah pada tempatnya semua ekses penyelamatan Bank Century ditimpakan kepada dua mantan deputi Gubernur BI, Budi Mulya dan Siti Fadjriah?” tanya Anggota Komisi III DPR RI ini.

Anggota Tim Pengawas Bank Century Ahmad Yani mengatakan kasus Century sudah jelas dan tidak perlu ditutupi. “Century sudah terang, enggak perlu ditutup-tutupi lagi. Ini jelas perampokan uang negara melalui perbankan,” ujar Ahmad Yani dalam konferensi pers di gedung Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (25/11). (gam/ abd/aji)

ant/agung rajaza

BOIKOT KONFERENSI PERS KPK. Ketua KPK Abraham Samad (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri) dan Deputi Penindakan KPK Warih Sadono (kanan) menghadiri konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (25/11). Wartawan melakukan boikot dengan keluar dari konferensi pers yang akan disampaikan Pimpinan KPK terkait pemeriksaan Wakil Presiden Boediono yang telah dilakukan di Kantor Wapres, Sabtu (23/11) lalu, boikot tersebut merupakan wujud protes para wartawan karena KPK dianggap menutup-nutupi pemeriksaan Boediono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

SKANDAL BANK CENTURY

Wartawan Boikot Jumpa Pers KPK JAKARTA-Ratusan wartawan dari berbagai media massa cetak dan elektronik memboikot jumpa pers pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang auditorium kantor KPK, Jakarta, Senin (25/11) petang. Boikot dilakukan lantaran KPK dinilai tak transparan soal pemeriksaan Wakil Presiden Boediono terkait penyidikan kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Konpers sendiri dimulai sekitar pukul 15.00 WIB di Auditorium gedung KPK, Jakarta. Saat itu hadir Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Deputi Penindakan dan pelaksana tugas Direktur Penyidikan Wareh Sadono, dan juru bicara KPK Johan Budi. Konpers dilakukan terkait pemeriksaan Boediono di kantor Wakil Presiden Jalan Veteran, Jakarta, Sabtu (23/11).

Namun, petinggi KPK yang sudah duduk di ruang jumpa pers terpaksa balik ke ruang kerjanya karena diboikot wartawan. Mulanya juru bicara KPK Johan Budi membuka acara jumpa pers kali ini, tapi perwakilan wartawan meminta izin untuk

menyampaikan aspirasinya.

“Baik teman-teman, nanti akan disampaikan penjelasan resmi berkaitan dengan proses yang dilakukan penyidik KPK, di Istana Wapres, Sabtu lalu,” ujar Johan Budi.

Akan tetapi, belum selesai Johan Budi berbicara, wartawan langsung angkat suara.

Sejumlah pekerja pers ini menyampaikan kritikannya kepada pimpinan KPK begitu konpers dibuka. “Apa bedanya JK dengan Boediono? Semua sama di mata hukum. Temanteman sudah sangat kecewa, tidak ada transparansi.

Mendekati tahun politik, KPK makin aneh. Ada apa ini?,” tegas salah satu perwakilan awak media.

“Saya minta teman-teman meletakkan semua alat reka-

SKANDAL SUAP SKK MIGAS

Rudi Rubiandini diduga menerima suap dari Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Simon Gunawan Tanjaya melalui pelatih golf Rudi, Deviardi bersama dengan barang bukti 400 ribu dolar AS agar dimenangkan dalam tender minyak mentah dan kondensat bagian negara oleh Fossus Energy.

Belakangan KPK juga menetapkan Rudi Rubiandini dan Deviardi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi sejak ekspose pada 12 November 2013.

Dari bulu tangkis ke golf Rudi yang awalnya lebih senang bermain bulu tangkis akhirnya tergoda bermain golf.

Dari lapangan golf ini juga menjadi tempat pertemuan Rudi dengan Deviardi, pelatih golf-nya.

Hal ini terungkap dari keterangan saksi Kadip Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman. Menurut pengakuannya, dia adalah orang

yang mempertemukan Rudi dengan Deviardi di lapangan golf kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Pusat.

Bahkan Iwan juga yang awalnya mengajak Rudi bermain golf sejak Rudi menjabat Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan (Almarhum) Widjajono Partowidagdo yang wafat saat mendaki Gunung Tambora pada 2012.

“Kata orang-orang, “Wamen-nya kok enggak golf ?”

terkait kasus dugaan korupsi bailout Bank Century di kantor Wapres oleh penyidik KPK di kantor Wapres pada akhir pekan lalu, mengundang tanda tanya. Sebab, belum ada informasi sebelumnya dari pihak KPK mengenai pemeriksaan orang nomor dua di Indonesia itu. Bahkan, Abraham Samad pada hari itu mengaku belum tahu tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut.

Seusai diperiksa penyidik KPK selama sekitar sembilan jam, akhirnya Boediono menggelar jumpa pers di kantornya, Wapres, pada Sabtu malam.

Boediono mengakui, kantor Wapres dipilih sebagai tempat pemeriksaan karena khawatir pasukan protokoler dirinya selaku Wapres akan mengganggu proses pemeriksaan bila dilakukan di kantor KPK. “Pertimbangannya adalah masalah logistik. Kalau saya datang ke suatu tempat, perangkat saya itu pasukannya besar, terkait protokol kenegaraan. Sebelumnya harus disterilisasi dan ini akan sangat mengganggu suasana di tempat itu,” kata Boediono. (gam/abd)

TEKNOLOGI INFORMASI

Deviardi Sering Datangi Rumah Rudi Rubiandini JAKARTA- Satuan Pengamanan (Satpam) Rumah Dinas Rudi Rubiandini Joko Supriyono mengungkapkan Deviardi alias Ardi sering bertandang ke kediaman mantan Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

“Ya Pak Ardi memang sering datang, tidak mengisi buku tamu,” ujar Joko Supriyono saat menjadi saksi atas terdakwa Komisaris PT. Kernel Oil Simon Gunawan Tanjaya dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap SKK Migas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Joko juga membenarkan bahwa Deviardi pernah membawa sepeda motor jenis BMW ke kediaman Rudi Rubiandini serta sebuah tas yang belakangan diungkap KPK berisi uang.

“Iya Pak Ardi memarkir motor jenis BMW di rumah dan membawa tas ‘laptop’ hitam, saya nggak tahu isinya apa baru tahu isinya saat diperiksa KPK,” ungkapnya.

Barang-barang yang dibawa Deviardi, pelatih golf Rudi, akhirnya terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Agustus 2013 malam sebagai barang bukti dugaan suap.

Mantan Kepala SKK Migas

man, foto, dan kamera dan kita sama-sama keluar, karena KPK sudah bersikap diskriminasi terhadap media,” ujar awak media lain.

“Kami inginkan pimpinan KPK bisa setara terhadap semua media massa dan atas semua informasi. Kalau hari ini pimpinan hanya menceritakan soal pemeriksaan hari Sabtu, lebih baik tidak usah,” tegasnya lagi.

Bahkan,wartawan lainnya menimpali, bahwa pihak KPK semakin tidak transparan dan tidak independen mendekati tahun politik 2014. “Pimpinan KPK kerap menyatakan, semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Faktanya, pihak KPK justru memberikan “kesitimewaan” kepada Boediono saat memeriksanya di kantor Wapres pada akhir pekan kemarin,” tambahnya.

Setelah menyampaikan aspirasinya, satu per satu awak media meninggalkan ruang jumpa pers. Sementara itu, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto hanya bisa tersenyum menyaksikan wartawan melakukan aksi boikot tersebut.

Pemeriksaan Boediono

Saya bilang ke pak Rudi, “Pak ayo main golf. Kan bapak sudah jadi Wamen. Biar sama seperti yang lain,” kata Iwan yang menambahkan Rudi sempat ogah-ogahan bermain golf.

“Kata Pak Rudi waktu itu, ‘Enak ya, keringatan’,” tambah Iwan mengungkapkan ucapan Rudi saat itu.

Kemudian, Iwan melanjutkan, saat Rudi bermain golf lagi pada pekan depannya, saat itulah mereka bertemu Deviardi.

“Saat lagi main, di situ ada Deviardi sama teman-temannya. Saya kenalkan ke Pak Rudi. Saya bilang, ‘Pak Rudi, ini Deviardi, jago main golfnya’,” kata Iwan saat bersaksi dalam sidang Simon.

Akan tetapi Iwan mengaku tidak tahu apakah Rudi dan Deviardi sempat membicarakan masalah bisnis dan lelang di SKK Migas karena dia hanya sebatas mengenalkan saja.

Dalam sidang tersebut, terungkap pula bahwa Deviardi akhirnya menjadi tangan kanan Rudi Rubiandini. Hal ini disampaikan oleh saksi lain yakni Tenaga Ahli Bidang Pengendalian Operasi SKK Migas, Gerhard Marten Rumeser, yang mengakui sempat berkenalan dengan Deviardi di Singapura awal tahun ini. (gam)

Kemkominfo Tetap Migrasikan Sistem Televisi Analog JAKARTA- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan tetap memigrasikan teknologi sistem televisi analog ke sistem teknologi digital, meski Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) Nomor 22 tahun 2011.

“Keputusan MA itu tidak membatalkan proses migrasi. Pemerintah akan segera mengupayakan payung hukum bagi perkembangan teknologi terkait,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, Gatot S. Dewa Broto dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Gatot mengatakan implikasi pembatalan Permenkominfo Nomor 22 tahun 2011 yaitu tidak ada penghentian (switch off) sistem televisi analog, tidak ada kelembagaan (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) dan tidak adanya zone baru.

Namun, Kemkominfo, lanjut Gatot, akan tetap mempersiapkan seleksi lembaga penyiaran televisi digital pada zona dua yang meliputi Sumatera Barat,

Riau, dan Jambi; dan zona tiga yang meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.

“Masih dibahas tepatnya,” kata Gatot kepada Antara tentang apakah penyelenggaraan seleksi lembaga penyiaran televisi digital pada zona dua dan zona tiga akan dilakukan pada kuartal pertama 2014.

Gatot mengatakan keputusan MA itu bersifat retroaktif yang berarti hasil seleksi lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing sebelumnya tetap berlaku.

“Masyarakat dan pelaku industri televisi tidak perlu resah karena Kementerian Kominfo akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo sebagai penggantinya,” tutur Gatot.

Pada Oktober, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo, Syukri Batubara, mengatakan konsekuensi atas pembatalan Permenkominfo itu adalah pembatalan jadwal pengalihan siaran analog ke digital pada 2018. (ant/beth)

EKONOMI

3

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II

MK Menguji Materi UU Keuangan Negara JAKARTA - Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) yang terpuruk pasca penangkapan Akil Mochtar akan teruji dan menjadi taruhan saat memutuskan perkara uji materi Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

MK didorong agar menolak uji materi kedua UU tersebut karena akan berdampak buruk bagi masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Demikian diungkapkan pengamat sosial Benny Sasetyo dan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Senin (25/11). “(Uji materi) ini ujian bagi kredibilitas MK. MK sedang diuji sejauh mana visi negarawan hakimhakim itu dalam memandang masalah ini,” ungkapnya.

Menurut dia, MK harus sangat berhati-hati dalam

mengambil putusannya. Sebab MK tidak hanya mengambil kesimpulan dari fakta yang kelihatannya logis dan masuk akal tetapi juga harus melihat apa motif dari Uji Materi tersebut.

“Apa tujuannya benar untuk bikin BUMN lebih profesional dan lebih baik, atau menyelamatkan dari intervensi KPK dan lembaga pengawas

negara?” lanjut Benny.

Jika nantinya MK menolak uji materi ini, maka menurut Benny, secara perlahan MK akan berhasil menaikkan kredibilitasnya. Namun jika MK menerimanya, maka lembaga 9 pilar tersebut dinilai telah melanggar konstitusi karena tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam mengambil putusannya.

Malahan Emerson Juntho mengkhawatirkan kasus yang menimpa Mantan Ketua MK Akil Mochtar beberapa waktu lalu kembali akan terulang dalam uji materi keuangan negara ini. Kekhawatiran Emerson itu, tidak lain dilatarbelakangi karena uji materi ini dianggapnya dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi pihak-pihak yang

(Uji materi) ini ujian bagi kredibilitas MK. MK sedang diuji sejauh mana visi negarawan hakimhakim itu dalam memandang masalah ini

Benny Sasetyo Peneliti ICW

memanfaatkan.

“Kita semua berharap, MK bisa mengambil keputusan dengan hati-hati. Kita berharap MK tidak masuk angin lagi seperti kemarin,” kata Emer-

son.

Uji materi ini dimohonkan oleh Forum BUMN, Biro Hukum Kementerian BUMN dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia. Pasal yang diminta untuk diuji materi adalah pasal 2 huruf g dan I UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada intinya, uji materi tersebut menyatakan bahwa kekayaan BUMN tidak lagi masuk dalam lingkup keuangan negara.

Sementara itu, anak buah pengacara Hotma Sitompul yaitu Mario Cornelio Bernardo dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menilai

Mario terbukti menyuap staf Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh, Suprapto melalui Staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA), Djodi Supratman.

“Menuntut supaya mejlis hakim memustuskan Mario Cornelio Bernardo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan penjara,” ujar Jaksa Pulung Rinandoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (25/11).

Mario dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20

tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam tuntutannya, tidak ada pertimbangan hal-hal yang meringankan untuk Mario. Adapun hal-hal yang memberatkan tuntutan yaitu perbuatan Mario tidak mendukung pemberantasan korupsi. Selaku penegak hukum, Mario dinilai telah mencemarkan nama baik advokat.

Selain itu, selama di persidangan Mario dianggap berbelit memberi kererangan dan tidak mengakui perbuatannya.

“Terdakwa tidak merasa menyesal. Terdakwa yang mempunyai inisiatif menyediakan uang mengurus perkara dan menyerahkan memori kasasi kepada Djodi Supratman,” lanjut Jaksa Pulung. (gam/aji)

MIGAS NATUNA

DANA HAJI

Santos Jadi Operator

BI Berharap Bank Syariah Bisa Menyerap hingga 30%

JAKARTA- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi menyetujui usul perusahaan migas asal Australia, Santos Limited sebagai operator Blok Northwest Natuna menggantikan AWE Limited.

VP Santos Asia Pacific Martyn Eames dalam siaran pers di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya juga memperoleh persetujuan akuisisi 50 persen hak partisipasi (participating interest/PI) blok tersebut dari AWE. Dengan pengalihan tersebut, pemegang PI Northwest Natuna menjadi Santos 50 persen sekaligus operator dan AWE yang juga berasal dari Australia, berkurang menjadi 50 persen.

Perusahaan migas asal Australia tersebut memperoleh persetujuan pengalihan PI dari Dirjen Migas Kementerian ESDM atas nama Menteri ESDM pada 17 Oktober 2013. Sedangkan, persetujuan operator diberikan SKK Migas pada 7 November 2013.

Blok Northwest Natuna di lepas pantai Natuna memiliki Lapangan Ande Ande Lumut dengan potensi cadangan terbukti dan terduga (proved and probable/2P) sekitar 100 juta barel ekuivalen minyak.

Ande Ande Lumut ditemukan April 2000 dan selanjutnya dilakukan pengeboran dua sumur penilai pada 2006.

Sejumlah rencana pengembangan yang akan dilakukan Santos di Northwest Natuna antara lain memasang anjungan sumur lepas pantai (well-head platform) dan satu unit floating production storage and offloading (FPSO).

Pengambilan minyak (offtake) akan dilakukan dengan menggunakan tanker ulang-alik (shuttle).

Santos menargetkan keputusan akhir investasi (final investement decision/FID) diharapkan rampung pada 2014. (ant/lik)

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) berharap alokasi dana haji ke perbankan syariah tahun depan akan memberikan stimulus positif bagi pengembangan dan pertumbuhan bank syariah. Bahkan, sebesar 30% dana haji diharapkan benar-benar bisa masuk ke perbankan syariah.

Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Edy Setiadi mengatakan, adanya dana haji yang akan masuk ke perbankan syariah pada tahun depan harus bisa

JAKARTA-Upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang sudah mencapai 15 juta unit pada 2013 akan semakin sulit bila unit-unit rumah rakyat diambil oleh mereka yang tidak menghuni, melainkan berinvestasi. Karena itum harus ada upaya mengatur hal ini agar jeda antara kebutuhan dan penyediaannya tidak semakin tinggi.

Menurut Wakil Presiden Boediono jumlah mereka yang berupaya mendapatkan capital gain (keuntungan financial) dari membeli unit rumah yang seharusnya dipakai oleh mereka yang membutuhkan tidak sedikit. Baik rumah susun atau rumah tapak, para pengambil keuntungan ini membeli rumah dengan tujuan investasi, bukan untuk dihuni. “Harus ada kebijakan terintegrasi untuk menekan jumlah ini. Mungkin mereka yang berupaya mendapat capital gain itu berpikir daripada dideposito, lebih beruntung jika dibelikan rumah murah. Tapi jangan sampai kita terus membangun, lalu dijadikan objek investasi. Bentuk kebijakan-

Sekarang 70% (dana haji) di sukuk dan 30% di perbankan. Dan saya kira itu sudah merupakan hal yang luar biasa.

Edy Setiadi

Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

ant/widodo s. jusuf

SAMBUT KTT WTO. Mendag Gita Wirjawan (kanan) didampingi Wakil Mendag Bayu Krisnamurthi (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11). Rapat kerja tersebut membahas persiapan dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) ke-9 tahun 2013 yang akan diselenggarakan pada 3-6 Desember di Bali.

dimanfaatkan dengan baik oleh perbankan syariah. Ini penting mengingat penetrasi keuangan syariah di Indonesia masih kecil. “Sekarang 70% (dana haji) di sukuk dan 30% di perbankan. Dan saya kira itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Saya kira komposisinya akan seperti apa kedepannya akan kita lihat lagi seperti apa”, ungkap Edy, kepada wartawan, ditemui dalam sebuah seminar, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, (25/11).

Edy juga berharap, alokasi dana haji sebesar 30% di perbankan pada tahun depan bisa terserap penuh oleh perbankan syariah. Bila mampu terserap secara penuh alokasi sebesar 30% itu bukan tidak mungkin akan meningkatkan kemampuan perbankan syariah dalam berekspansi, dan nantinya memperbesar

PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Batasi Capital Gain di Pemukiman Murah nya mungkin bukan larangan, tapi lebih pada sistem insentif. Capital gain boleh, tapi jumlahnya tidak dominan. Rasionya harus pas. Ini tugas moral kita,” kata Wapres saat membuka Musyawarah Nasional Realestat Indonesia 2013 di Hotel Grand Melia, Jakarta, (25/11).

Dia mengatakan backlog atau kekurangan 15 juta rumah pada tahun 2013 berarti laju suplai tak bisa memenuhi perkembangan permintaan. Kekurangan suplai ini harus diwujudkan menjadi program-program operasional. “Kalau ada backlog, kita semua di pemerintahan mestinya perlu mempertanyakan di mana prioritasnya selama ini,” katanya.

Wapres meminta agar prioritas utama diberikan kepada mereka yang berpenghasilan rendah, yang belum bisa memenuhi kebutuhan

hidupnya sendiri, dibanding kelompok masyarakat yang penghasilannya sudah menengah. Baik pemer-

intah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat sendiri harus bekerja bersama-sama

menyatukan fokus.

“Yang penghasilannya sudah cukup tidak perlu dijadikan prioritas lagi. Kalau ada kemampuan mari kita curahkan pada mereka yang belum mampu. Ini pilihan yang logis dan etis, sesuai dengan semangat kita sebagai satu bangsa yang mempunyai rasa persatuan yang kuat,” katanya.

Wapres meminta agar anatomi dari permintaan yang sangat tinggi tersebut harus dijabarkan lebih rinci, misalnya siapa yang membutuhkan bentuk hunian seperti apa, dengan syarat bagaimana mengingat solusi bisa bermacam-macam. Bentuk hunian bisa rumah tapak atau rumah susun, modanya bisa beli atau sewa.

Yang jelas, tak bisa semua permintaan tersebut dijawab dengan membangun rumah tapak yang sama sebesar 36 meter persegi.

pangsa pasarnya.

Proses perbankan syariah memperbesar pangsa pasarnya dirasa perlu. Apalagi, nilai kapitalisasi pasar perbankan syariah Indonesia yang sebesar Rp2.763 triliun masih tergolong belum mencapai titik yang ideal, karena jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 151,79% dibanding jumlah muslim di Timur Tengah.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pertumbuhan aset keuangan syariah di atas 40 persen pada tahun depan.

“Maka dari itu perlu ada kerja sama antar lembaga keuangan syariah dan terciptanya interkoneksi lembaga keuangan syariah, mengingat penetrasi keuangan syariah di Indonesia masih kecil,” ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani saat Islamic Finance Conference 2013, di Jakarta, Senin (25/11).

Dia menambahkan, “Pondasi transaksi ini mengharuskan lembaga jasa keuangan syariah harus mengenali siapa rekan kerjanya dan jenis usaha rekan kerjanya. Hal tersebut memastikan terjadinya hubungan kerjasama yang dekat antar lembaga keuangan syariah dan menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.”

Dalam lima tahun terakhir, lembaga keuangan syariah telah tumbuh dengan signifikan. Pada 2007, aset perbankan syariah dan industri keuangan non bank syariah baru mencapai R38,4 triliun.

Jumlah itu menanjak pada tahun lalu menjadi Rp247,2 triliun. Itu terdiri dari aset perbankan syariah Rp199,7 triliun dan IKNB syariah sebesar Rp47,5 triliun.

“Artinya secara total aset lembaga keuangan syariah di Indonesia telah meningkat sebanyak 6,5 kali,” jelas dia. (gam/abd)

Setelah memerinci permintaan, maka langkah selanjutnya adalah peran apa yang harus dijalankan oleh masing-masing seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun REI secara tajam dan rinci.

Wapres mengatakan, peran REI sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat mengingat hal itu adalah kebutuhan hidup yang mendasar. “Satu keunikan dari kebutuhan papan ini adalah harus disediakan di sini, tak bisa diimpor. Itulah keunikan sekaligus tantangannya,” katanya.

Wapres mencontohkan, di daerah perkotaan kebutuhan untuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sangat besar. Namun mengingat skema ini belum direspon baik, Wapres meminta agar skema pembiayaan dirumuskan dengan lebih memberikan insentif yang cukup bagi calon konsumennya. Di sisi lain, pemerintah pusat bisa melakukan banyak hal antara lain pemberian subsidi, proyekproyek APBN maupun peraturan yang memudahkan. (gam/abd)

4

LINTAS JATIM

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II

UMK 2014

Penangguhan UMK Paling Lambat 21 Desember

ant/adhitya hendra

MINIATUR MASJID. Seorang siswa menunjukan hasil karya miniatur masjid yang terbuat dari kertas koran yang di pamerkan di halaman sekolah SMAN 1 Kejayan, Kejayan, Pasuruan, Jatim, Senin (25/11). Pameran karya miniatur masjid yang berjumlah 222 buah tersebut dibuat oleh siswa kelas 10 dengan tujuan untuk meningkatkan daya kreatifitas siswa serta memanfaatkan limbah kertas koran.

Pemprov Sebaiknya Mewujudkan Kesetaraan Gender SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara makro serta penanganan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

"Komitmen itu dapat dinilai dari tiga aspek yang selama ini dikelola pemerintah provinsi," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Surabaya, Senin (25/11).

Ia mengemukakan hal itu di sela pembukaan Verifikasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bencana Jatim.

"Ketiga aspek tersebut yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 71,06 persen pada

2009 menjadi 72,18 persen pada 2012," katanya.

Aspek kedua, yaitu Indeks Pembangunan Gender yang meningkat dari 63,48 persen pada 2009 menjadi 65,38 persen pada dua tahun berikutnya.

Aspek ketiga, yakni Indeks Pemberdayaan Gender yang terus meningkat dari 2009 sebesar 60,26 persen menjadi 68,11 persen pada 2011.

"Meningkatnya tiga aspek itu tak lepas dari program pembentukan koperasi wanita yang menghapus kesenjangan

gender sebagai salah satu penyebab kemiskinan keluarga," katanya.

Wakil Gubernur yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menjelaskan melalui koperasi wanita maka perempuan diharapkan bisa berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Tidak hanya itu saja, bentuk perlindungan perempuan lainnya dari berbagai tindak kekerasan seperti ekspolitasi dan diskriminasi diupayakan ditanggulangi dan dicegah melalui pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, korban "trafficking" hingga pendampingan kesehatan.

"Pengembangan kebijakan yang responsif gender juga di-

aplikasikan dengan pelayanan KB pascasalin untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), pemberian Bosda, Renovasi RTLH dan Jamkesda," kata Gus Ipul.

Pemprov Jatim juga telah menginisiasi pengembangan menuju kabupaten/kota layak anak. Pihaknya mendirikan 10.000 Taman Posyandu Terintegratif yang terdiri dari PAUD, Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Perlindungan Anak.

Sementara itu, Pemprov juga mencatat bahwa peran perempuan juga meningkat di lembaga eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya angka keterwakilan perempuan di parlemen dari 12,5 persen

pada 1990 menjadi 18,18 persen pada 2012.

Di lingkungan Pemprov Jatim atau eksekutif, kata dia, keterwakilan perempuan yang mengisi jabatan publik sebanyak 549 orang, dari jumlah laki-laki yang mencapai 1.292 orang.

"Ini artinya perempuan dilibatkan dalam pembangunan dan menyejahterakan rakyat tanpa adanya diskriminasi, misalnya Kepala Dinas ESDM, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan," katanya.

Selain itu, Kepala BPPKB, Kepala Biro Kesra, Direktur RS Haji dan RS Saiful Anwar.

"Mereka adalah perempuan yang memiliki potensi dan kemampuan di bidangnya," katanya. (ant/fqh/dik)

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kesempatan kepada sejumlah perusahaan yang tidak mampu membayar Upah Minumum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai Pergub No 78 Tahun 2013 untuk mengajukan penangguhan pelaksanaan penetapan UMK 2014 paling lambat, 21 Desember mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Kadisnakertransduk) Provinsi Jatim, Hary Soegiri kepada wartawan disela-sela kegiatan sosialisasi Pergub No 78 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupten/Kota di Jawa Timur 2014 di Hotel Satelit Surabaya, Senin (25/11) kemarin.

Menurut Hary, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika perusahaan mengajukan penangguhan penetapan UMK 2014. Diantaranya melampirkan neraca rugi dan laba perusahaan, neraca produksi perusahaan pada dua tahun terakhir maupun dua tahun yang akan datang serta jumlah tenaga kerjanya yang dimintakan penangguhan serta adanya persetujuan dari serikat buruh (pekerja) dengan manajemen perusahaan. Lalu usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Disnakertransduk Jawa Timur.

“Nanti kami akan melakukan peninjauan ke lokasi perusahaan guna memastikan kebenaran atas pengajuan dari usulan penangguhan perusahaan itu. Jadi itu merupakan salah satu persyaratan ketika perusahaan akan melakukan pengajuan permohonan penangguhan penetapan UMK yang ditembuskan ke Disnakertransduk Jatim,” jelasnya.

Jika memenuhi persyaratan usulan penangguhan UMK 2014 akan diterima, namun jika tidak, maka tidak ada alasan bagi perusahan untuk tidak menjalankan

keputusan gubernur tersebut. Dalam kesempatan itu, Kadisnakertransduk mengingatkan perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur memberikan UMK lebih tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak boleh menurunkannya.

Untuk diketahui, pada penetapan UMK tahun 2013 lalu, sedikitnya 35 perusahaan di Jawa Timur mengajukan penangguhan UMK. Namun hanya 24 perusahaan disetujui Disnakertransduk karena memenuhi persyaratan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

Nanti kami akan melakukan peninjauan ke lokasi perusahaan guna memastikan kebenaran atas pengajuan dari usulan penangguhan perusahaan itu.

Hary Soegiri

Kadisnakertransduk Provinsi Jatim meminta kepada para buruh dan pengusaha agar menerima dengan legowo keputusan gubernur tentang UMK. Hal itu disampaikan Gus Ipul kepada wartawan usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Jawa Timur, Senin (25/11) kemarin.

Menurutnya, keputusan gubernur tersebut telah melalui masukan atau rekomendasi dari dewan pengupahan Jatim, seperti mulai dari penghitungan kebutuhan hidup yang layak baik.

“Saya minta kepada semua stakeholder baik buruh dan pengusaha dapat menerima keputusan gubernur dengan legowo, sehingga kondisi dan suasana Jatim semakin kondusif,” tandasnya. (han)

KEBUTUHAN DAN HAK POLITIK

Perempuan Harus Penuhi Implementasi Affirmative Action SURABAYA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dan sinergi untuk mewujudkan komitmennya dalam meningkatkan pendidikan politik dan keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2014.

"Jawa Timur yang merupakan provinsi ke-6 diselenggarakan kegiatan tersebut dengan mempertimbangkan aspek sisi peta politik dan konstruksi sosial budaya masyarakat yang memungkinkan terjadi peningkatan jumlah keterpilihan perempuan

di parlemen pada Pemilu 2014," ujar Sekretaris Negera KPP-PA, Dra. Sri Danti, Ma disela-sela acara fasilitasi keterwakilan perempuan caleg pada pemilu 2014 di Surabaya, Senin (25/11).

Sri Danti menjelaskan, Jawa Timur masuk kluster dua dalam meraih kursi DPRD Provinsi yakni 18% dari 100 kursi yang diperebutkan.

"Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat dan DKI Jakarta meraih kursi 20%-25% masuk dalam kategori satu," paparnya.

Sementera itu, keterwakilan perempuan DPRD di 38 kabupaten/kota di Jatim, tambah Sri Danti, Kota Batu, Kota Madiun dan Kota Probolinggo mencapai target amanat UU Pemilu yakni minimal 30%.

"Yang paling kritis ialah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten

Bondowoso, dan Kabupatem Tulungagung hanya memperoleh 1 kursi DPRD yakni 2%", jelasnya.

Menurutnya, kondisi keterwakilan perempuan se Jatim seharusnya dapat mendongkrak percepatan pembangunan SDM-nya.

"Fakta dilapangan menunjukkan bahwa IPM-nya masih belum kompetitif dengan provinsi yang memiliki IPM, IPG dan IDG lebih tinggi," tegasnya.

Untuk itu, ujar Sri Danti, peningkatan kapasitas perempuan calon legislatif pada Pemilu 2014 merupakan kebutuhan dan hak politik perempuan yang harus dipenuhi, sekaligus implementasi affirmative action.

"Calon perempuan legislatif memiliki keterbatasan pengetahuan, sumberdaya politik dan pengalaman dalam persaingam

di pasar politik. Karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan," ujarnya.

Selain itu, ujar Sri Danti, caleg perempuan harus memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas poltik dan ekonomi dengan cara membangun ketahanan ekonomi keluarga melalui penghematan sumberdaya yang dimiliki dan mencintai rupiah untuk semua transaksi.

"Saya harap para perempuan calon legislatif harus mampu tampil beda dengan menawarkan program terobosan untuk mengatasi pembangunan, sehingga dapat meyakinkan calon pemilih agar mendapat simpati luas untuk mendukung keterpilihan perempuan di legislatif pusat dan daerah," pungkasnya. (ara)

ari armadianto/koran madura

SAMBUTAN. Sekretaris Negera KPP-PA, Dra. Sri Danti, Ma memberikan pemaparan di hadapan para caleg perempuan dalam acara fasilitasi keterwakilan perempuan caleg pada pemilu 2014 di Surabaya, Senin (25/11).

ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kapolsek Tandes Kompol Bagus Dwi Rismawan menunjukkan barang bukti dan ketiga tersangka di Mapolsek Tandes.

NARKOTIKA

Polisi Menggerebek Penyabu SURABAYA – Tiga orang yang sedang pesta narkoba jenis sabu, dibekuk satuan Reskrim Polsek Tandes.

Mereka adalah Risnandar Sugiarto (35) warga gadukan Utara, Ganda Gunawan (27) warga Tambak asri dan Willy Andrean (25) warga Jl Gadukan Utara.

Kejadian bermula saat tersangka Risnandar mengantar Willy yang masih kerabat, kerumah Ganda untuk menjual camera. Rencananya uang dari hasil menjual camera akan digunakan untuk untuk bayar hutang. Namun, sesampai ditempat, Ganda menawarkan narkoba dengan harga 200 ribu untuk dipakai bersama, yang dapat dibayar kemudian hari.

Risnandar dan Willy setuju, kemudian ketiganya melakukan pesta sabu, saat istri tersangka Ganda pergi menjemput anaknya yang dititpkan dirumah orang tuanya.

"Saya tawarkan pada mereka, ternyata mau dengan bayar belakangan, akhirnya kami pakai bersama," terang Ganda, Senin (25/11).

Saya dapat barang tersebut dari Tuwek, tapi selama ini saya tidak pernah ketemu, untuk pembayarannya juga sistim ranjau," tambah bapak satu anak tersebut.

“Kami tindak lanjuti laporan masyarakat yang mengetahui bahwa ditempat tersebut sering diadakan pesta narkoba, setelah kami lakukan penyidikan benar

ditempat kost tersebut sedang gelar pesta dan anggota langsung melakukan penangkapan," Terang Kapolsek Tandes Kompol Bagus Dwi Rismawan.

“Saat ini kami masih mengejar tersangka Tuwek, yang diakui sebagai penyuplai barang dan kami tetapkan sebagai Daftar pencarian Orang (DPO), namun mereka mengaku selama ini tidak pernah bertemu hanya via telepon," lanjut Bagus.

Dari tangan tersangka Ganda, petugas mengamankan 5 poket sabu, 465 butir pil double L serta uang tunai 200 ribu, tersangka dijerat pasal 112 UU RI no 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.(ddy)

LINTAS JATIM

5

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II

ant/eric ireng

BOZEM PENAMPUNGAN AIR HUJAN. Foto udara bozem Morokrembangan Surabaya, Senin (25/11). Bozem Morokrembangan yang memiliki luas 79,5 Hektar dan satu dari enam bozem besar yang berfungsi sebagai penampungan limpahan air hujan di Surabaya tersebut, dinilai berhasil dalam pelaksanaan program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM) Plus oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Pembangunan Double Track Jakarta-Surabaya belum Tuntas SURABAYA – Pemerintah belum menuntaskan pembangunan jalur ganda atau double track kereta api (KA) jurusan Jakarta–Surabaya. Padahal, sesuai target, pembangunan double track sepanjang 725 km tersebut selesai akhir Desember 2013.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Sri Winarto kepada wartawan di Surabaya, Senin (25/11) kemarin mengatakan sejauh ini progress pembangunan double track baru mencapai 75-80 persen.

“Menurut Satuan Kerja (Satker) dari Kementerian Perhubungan RI yang bertanggung jawab proyek double track, pengerjaan mega proyek double track tersebut sudah mencapai sekitar 75 persen.

Jadi ini pasti molor karena masih ada di beberapa titik yang belum selesai penyambungan relnya,” kata Win, sapaan karib Sri Winarto.

Jalur yang belum tersambung kata Win, berada di Tandes dan Cerme Gresik.

Sulitnya pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam proses pembangunan double track tersebut. Harga tanah yang cukup tinggi tampaknya menyebabkan pemilik lahan

dan pemerintah tidak menemukan kata sepakat. Memang sesuai dengan target yang ditetapkan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, pengoperasian double track akan dilakukan secara bertahap, sejalan dengan penyelesaian pada beberapa ruas jalur.

“Di beberapa spot masih ada pembebasan lahan yang masih berlangsung. Ada spotspot yang belum kelar, karena harga tanah belum ada kesepakatan antara masyarakat dan Satker. Sudah ada kemajuan di Semarang-Bojonegoro, Bojonegoro-Surabaya cukup baik yang sebelumnya sempat ada kendala,” paparnya.

Pengerjaan proyek ini dibagi menjadi rute CirebonBrebes, Pekalongan-Semarang, Semarang-Bojonegoro, dan tahap akhir Bojonegoro-Surabaya. Double track sepanjang 725 kilometer yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya ini diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh Jakarta-Surabaya. Jika saat ini waktu tempuh Jakarta-Surabaya 11 jam, setelah double track beroperasi diharapkan bisa ditempuh dalam 8,5 jam.

Ruas Jakarta–Semarang diharapkan sudah selesai sebelum Lebaran kemarin sehingga dapat dioperasikan dan membantu kelancaran per-

jalanan kereta api ke wilayah itu.

Setelah itu, jalur ganda akan diselesaikan secara bertahap ke arah timur. Penyelesaian jalur ganda masih on schedule, meskipun pada beberapa lokasi masih terkendala pembebasan lahan karena dalam proses negosiasi dan sebagainya.

Adapun double track yang sudah selesai dan telah dioperasikan adalah rute Tegal– Pekalongan, kemudian Pekalongan–Brebes, sedangkan jalur ganda Cirebon–Brebes sepanjang 60 kilometer masih dalam proses penyelesaian yang ditargetkan rampung dalam tahun ini. (han)

NARKOTIKA

Polisi Menangkap Bule Bandar Sabu Lintas Suramadu SURABAYA - Edward Geradus Lutter alias Edo (53) warga keturunan Belanda-Cina yang tinggal di Rungkut Asri Utara Gang 12 Surabaya, diamankan Polsek Rungkut di rumah kontrakannya saat pesta narkoba.

Dalam penangkapan tersebut, petugas dapat mengamankan 11 gram sabu yang sudah dikemas dalam plastik untuk dijual, Edo yang merupakan Residivis, memasarkan kristal putih tersebut ke daerah Pamekasan Madura.

Selain Edo, petugas juga mengamankan Abdul hadi (43), yang dalam kesehariannya sebagai pembantu dirumah Edo, meski berstatus pembantu, kedua tersangka selalu bersama saat melakukan pesta narkoba.

"Kedua tersangka ini kami tangkap, saat melakukan

pesta narkoba, ini merupakan pengembangan dari informasi dari masyarakat yang telah melaporkan pada kami," Terang Kapolsek Rungkut Kompol Yakhob Silvana, Senin (25/11)..

Setelah melakukan pengintaian selama seminggu, kami langsung melakukan penangkapan pada kedua tersangka yang merupakan majikan dan pembantu tersebut, setelah kami lakukan penggeledahan kami amankan barang bukti sabu seberat 11 gran yang temukan didalam lemari," Lanjut Yakhob.

Dalam pengakuan pada petugas, tersangka Edo mengaku mendapat barang tersebut dari seseorang yang dibeli secara ranjau, namun setiap transaksi, pria setengah baya ini mengaku dilakukan disebuah

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kapolsek Rungkut Kompol Yakhob Silvana (kiri) menunjukkan barang bukti dan kedua tersangka.

ddy/koran madura

tempat di sedati Sidoarjo.

Sebelum ditangkap, Edo sempat membeli barang haram tersebut sebanyak 20 gram, namun kami hanya menemukan sisa barang tersebut sedang 9 gram lainnya sudah

dijual oleh tersangka kedaerah Pamekasan," ujar perwira dengan 1 melati dipundak tersebut.

Kapolsek menambahkan, Edo ini merupakan residivis.

Dimana belum lama ini, di-

rinya pernah ditangkap oleh Pasuruan dengan kasus yang sama. Sebagai alibi, Edo menyatakan bahwa bahwa sabu tersebut, merupakan candu yang bisa mendatangkan arwah.(ddy)

PELAYANAN MASYARAKAT

Wagub Minta Birokrasi Tak Berbelit-belit SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta jajaran birokrasi tidak berbelit-belit dan diwajibkan tepat waktu dalam melayani masyarakat dengan tidak diskriminasi atau mengistimewakan rakyat tertentu.

"Seperti filosofi prorakyat, yakni tidak ada pengistimewaan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan menetapkan biaya administrasi sesuai ketentuan atau Saifullah Yusuf tidak melakukan pungutan Wakil Gubernur Jatim liar," ujarnya saat menerima peserta orientasi lapangan di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Senin (25/11).

Menurut dia, pemimpin menjadi faktor terpenting dalam filosofi "prorakyat" tersebut guna melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik.

"Sebab pemimpin merupakan pengambil kebijakan dan bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan terhadap masyarakat," kata wakil gubernur yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Ia juga menekankan pemerintahan yang baik harus menjadi orientasi seorang kepala daerah agar kehadirannya dapat memberikan warna pelayanan dan kinerja pelaksanaan pembangunan korelatif dengan kemakmuran yang lebih baik.

"Hal tersebut sejalan dengan tujuan observasi lapangan yang dilakukan saat ini, yaitu mempelajari 'good practice' dengan praktik kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Selain itu, pihaknya mengingatkan bahwa instrumen penting membangun pelayanan publik yang prima adalah tersedianya ruang komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau "Citizen Charter".

Prasyaratnya, lanjut Gus Ipul, melalui reformasi birokrasi yang dilakukan terukur. Salah satu hal paling mendasar menjadi filosofi kepemimpinan daerah merupakan tugas utama pemerintah dalam menjaga agar manfaat pelayanan publik dirasakan masyarakat.

"Implementasi praktik kepemerintahan yang baik hendaknya ditindaklanjuti melalui rencana aksi nyata, seperti pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat demi pelayanan, baik dalam administrasi investor, maupun masyarakat umum seperti KTP atau akta kelahiran," katanya.

Setelah bertemu Gus Ipul didampingi Kepala Badan Diklat Departemen Dalam Negeri Sanyoto, peserta observasi lapangan orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi bupati dan wali kota dan wakilnya itu melakukan orientasi ke Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Pasuruan. (ant/fqh/dik)

PENGADAAN SARANA

Pelindo III Kembali Beli 8 Unit Container Crane dan 2 Unit Grab Ship Unloader SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau (Pelindo III) membeli peralatan bongkar muat sebesarUS$ 68,2 ribu. Investasi tersebut di antaranya berupa pengadaan 8 (delapan) unit Container Crane baru untuk Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Petikemas Semarang (TPKS) senilai USD 48,2 ribu.

"Pelindo III juga pengadaan 2 (dua) unit Grab Ship Unloader baru yang akan dioperasikan di Terminal Teluk Lamong senilai USD 19, 9 ribu," ujar Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto, Senin (25/11).

Edi mengatakan pengadaan 8 (delapan) unit Container Crane (CC) dan 2 (dua) unit

Grab Ship Unloader tersebut dituangkan dalam kontrak kerjasama oleh PT Pelindo III selaku pemesan alat dan Dalian Huarui Heavy International Co, Ltd selaku pemasok alat bongkar muat tersebut yang akan diselenggarakan di Kantor Pusat PT Pelindo III Surabaya, Senin, (25/11).

Edi menjelaskan, Dalian

Huarui Heavy International Co, Ltd sendiri merupakan badan usaha milik Negara China, dengan lingkup pekerjaan mulai pengadaan alat, pengiriman, pengetesan, sertifikasi, pelatihan dan pengenalan alat, penyediaan suku cadang, masa garansi serta babysitting.

"Sebelumnya, Pelindo III telah menggelontorkan anggaran senilai US$ 162,6 juta setara Rp 1,5 Triliun untuk pemenuhan alat angkat dan angkut serta sistem operasi di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya," paparnya.

Edi menambahkan, dana tersebut diperuntukkan untuk

pengadaan 10 unit Ship to Shore Crane (STS), 20 unit Automated Stacking Crane (ASC), 5 unit Straddle Carrier (SC), 50 unit Combined Terminal Tractor (CTT), dan pengadaan Terminal Operating System (TOS).

"Peningkatan arus petikemas di lingkungan PT Pelindo III selama ini menunjukkan bahwa angkutan barang melalui transportasi laut menggunakan petikemas saat ini menjadi primadona, hal ini juga menjadi salah satu alasan manajemen PT Pelindo III kembali berinvestasi menambah 8 (delapan) unit Container Crane (CC), disamping dalam rangka peningkatan

pelayanan kepada customer" tambah Edi. Selama lima tahun terakhir, ungkap Edi, pertumbuhan arus petikemas melalui wilayah kerja PT Pelindo III terus mengalami peningkatan, pada tahun 2008 dan 2009 masih tercatat 2,9 juta Teus, pada tahun 2010 meningkat menjadi 3,2 juta Teus, dan meningkat lagi menjadi 3,5 juta Teus tahun 2011 dan 3,9 juta Teus pada tahun 2012 lalu.

Sepanjang tahun 2013, PT Pelindo III menargetkan arus bongkar muat kontainer melalui Terminal Petikemas Semarang (TPKS) mengalami pertumbuhan 10% dibanding tahun 2012 lalu yang telah

mencapai 457.055 Teus.

Selanjutnya 2 (dua) unit Contaner Crane (CC) rencananya akan ditempatkan di Terminal Multipurpose Nilam Timur (TMTL) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Jumlah alat bongkar muat petikemas eksisting tersedia 3 (tiga) unit Container Crane (CC) sehingga dengan penambahan 2 (dua) unit CC baru ini maka total CC di TMTL Pelabuhan Tanjung Perak menjadi 5 (lima) unit, dengan demikian jumlah total CC di Pelabuhan Tanjung Perak menjadi 16 (enam belas) unit.

Dari data capaian sepanjang Januari hingga September (Triwulan III/2013) arus

petikemas melalui Pelabuhan Tanjung Perak sudah mencapai 2.200.701 Teus atau setara 1.836.110 Box. Sementara arus petikemas di Terminal Konvensional Pelabuhan Tanjung Perak meliputi terminal Jamrud, Nilam dan Mirah sejak Januari sampai dengan September tahun 2013 terealisir sebanyak 476.569 Teus atau setara dengan 446.779 Box. Sementara 2 (dua) unit Grab Ship Unloader akan dioperasikan di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak guna mempercepat layanan dan melayani kegiatan bongkar muat barang jenis curah kering di Pelabuhan Tanjung Perak. (ara)

6

PROBOLINGGO

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II

WASPADA BANJIR

Wisata Air Terjun Rawan Banjir Bandang

TEMPAT WISATA, Air Terjun Madakaripura merupakan salah satu tempat wisata, pada musim penghujan lokasi tersebut rawan terjadi banjir.

PROBOLINGGO - Belakangan ini hujan kerap kali turun diberbagai daerah. Ketika musim penghujan tak jarang bencana banjir bandang akan melanda, termasuk di tempat wisata Air Terjun. Untuk mengantisipasi bencana tersebut pengujung wisata tersebut diimbau untuk berhati-hati.

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar) Kabupaten Probolinggo, Doddy Nurbaskoro, kepada wartawan, Senin (25/11).

Doddy Nurbaskoro mengatakan kawasan wisata air terjun di daerahnya tergolong banyak, termasuk wisatawan yang berkujung kelokasi itu.

Namun. jika musim penghujan tiba wisata air terjun tersebut berpotensi terjadi banjir bandang.“Jadi masyarakat yang berkunjung lebih berwaspada ketika hujan sudah mulai turun,” terangnya.

Oleh karenanya, pihak pariwisata yang ada dilokasi tersebut akan terus mengingatkan kepada pengujung jika mendung sudah menyelimuti lokasi wisata. Pasalnya mendung tersebut bertanda hujan akan segera turun dan kawasan wisata tersebut akan mengalami banjir.“Setiap pengujung akan diingatkan untuk tidak masuk ketampat wisaya air terjun. Hal ini dilakukan

Mediasi Harus Didahulukan

Terkait MoU Mabes Polri dan PGRI PROBOLINGGO – Proses mediasi harus kali pertama didahulukan. Jika terjadi permasalahan yang terjadi antara guru dan siswa. Sinergisitas ini bisa dilakukan antara pihak sekolah, dewan kehormatan, dan orang tua murid.

Demikian diungkapkan Kapolres Probolinggo Kota melalui Kasat Reskrim, AKP. Agus.I. Suprianto, usai sosialisasi perlindungan profesi dan keamanan guru di Puri Manggala Bhkati, Kantor Walikota Probolinggo, kepada wartawan, Senin (25/11).

AKP.Agus I Suprianto mengatakan menindaklanjuti MoU yang telah disepakati antara Mabes Polri dengan PGRI, tentang mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru.

“Ini juga untuk menindaklanjuti bagaimana proses dalam mengamankan penegakan hukum, terutama untuk memuliakan masalah profesi guru di sekolah, tata cara menangani murid itu seperti apa, dan materi-materi yang disampaikan membahas tentang MoU tersebut,” katanya.

Menurutnya, sosialisasi ini tidak lain juga untuk memberitahukan bahwasannya, jika oknum guru yang terlibat permasalahan hukum, melalui

pedoman MoU tersebut sudah mengetahui pemecahan masalahnya.

Apalagi, adanya permasalahan-permasalahan antara guru dengan murid, pihak kepolisian sebagai leading sektornya akan selalu kooperatif dalam tindak hal penyelesaian, contoh ada permasalahan guru dan murid, masing-masing ada perlindungan, jangan sampai ada masalah langsung melakukan tindakan tegas.

“Di mata hukum semua masyarakat sama, mekanisme dan caranya yang harus di pahami. Teknisnya pihak PGRI akan membentuk forum yang akan memfasilitasi berbagai permasalahan tersebut. Pihak kepolisian dalam penindakan, tidak serta-merta melakukan penanganan melalui penangkapan,”tandas AKP. Agus I Suprianto.

Rencana kedepan, lanjut AKP.Agus I Suprianto, pihak Polres Probolinggo Kota, akan berkelanjutan hingga ke sekolah-sekolah untuk men-

ingkatkan kesepahaman sinergisitas dalam menegakan aturan di sekolah.

“Yang penting, jika menghukum siswa sesuai dengan aturan sekolah. Jangan sampai melanggar hukum dan menyiksa anak, ataupun membuat anak tersebut terganggu secara psikologisnya, karena di Undang-Undang (UU) perlindungan anak itu sudah di atur. Tapi berdasarkan aturannya harus dilaksanakan secara proporsional dan profesional,” sebutnya. Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Probolinggo, Abdul Choliq menjelaskan dengan adanya MoU tentang perlindungan profesi Guru dengan pihak Polres Probolinggo Kota akan memberikan sebuah keamanan, perlindungan hukum dan kenyamanan guru. “Saya berharap nantinya, tidak lagi lagi was-was dan cemas dalam melaksanakan pendidikan sesuai dasar-dasar dan prinsip psikologis, dan pedagogik yang telah diterima sesuai metodik,”ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua PGRI menambahkan, bahwa sebelumnya tidak ada MoU, setiap laporan masyarakat wajib hukumnya ditanggapi oleh pihak Kepolisian. Kedepan dengan adanya MoU, akan bisa memi-

lah mana yang bisa diselesaikan PGRI bersama DKGI, dan mana yang harus masuk ke ranah hukum.

“Insyaallah kedepan permasalahan guru didalam kelas, kita dapat atasi bersama melalui kerjasama yang baik, antara guru, siswa, Dispendik dan Kemenang,”tandas Abdul Choliq.

Terkait penyelesaian kasus hukum, Abdul Choliq, menyatakan pihaknya di Kota Probolinggo masih dalam taraf penyelesaian secara mufakat dan kekeluargaan.”Saya berharap hal semacam ini dapat diselesaikan secara mufakat dan kekeluargaan, dan tidak

dapat diteruskan keranah hukum,” pintanya.

Secara terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) Kota Probolinggo, Drs. Hendro Suroso, Msi mengatakan pihaknya tidak akan intervensi jika ada permasalahan guru yang tersangkut masalah hukum. ”DKGI fungsinya hanya sinkronisasi, jika masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan kenapa tidak. Sebelum mengambil keputusan, alangkah lebih baik dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk mengambil proses,”pungkasnya.(hud).

Probolinggo nomor 274/22/ KPU Kota/014.329449/ XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013 tentang Penetapan Zona dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik pada pemilihan umum

(pemilu) anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman, WHP, Senin (25/11) mengugkapkan, dalam keptusan KPU Kota Probolinggo tersebut, menyatakan bah-

LOKALISASI

MUI Dukung Gubernur Jatim Berantas Prostitusi PROBOLINGGO - Keinginan Gubernur Soekarwo agar di Jatim bebas prostitusi pada tahun 2014 mendatang, mendapat respon dari sejumlah kalangan. Bahkan, sejumlah kalangan ulama sangat mendukung dengan rencana tersebut. Salah satunya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo.

“Kita mendukung dengan rencana minimalisir lokalisasi itu,” ujar Ketua MUI Kota Probolinggo, KH. Masruhin kepada wartawan, Senin (25/11).

Di Kota Probolinggo, memang tidak ada temuan tempat lokalisasi seperti di kota-kota besar lainnya.

Namun, indikasi adanya praktek prostitusi “gelap” bisa saja terjadi. Itulah sebabnya, MUI nantinya akan mengundang pemilik tempat hiburan yang ada di Kota Probolinggo.

“Kita akan undang semua pemilik tempat hiburan yang ada,” tandasnya.

Menurut dia, rencana untuk mengundang para pemilik tempat hiburan itu akan dilakukan pada awal bulan

Desember mendatang.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Probolingg itu menjelaskan, di Kota Probolinggo ada sejumlah tempat hiburan karaoke.

Dia tidak ingin keberadaan tempat-tempat hiburan tersebut dijadikan kedok prostitusi gelap. “Bisa saja itu sebuah kedok. Makanya, mereka nanti kita akan undang untuk membicarakan soal ini,” katanya.

Dia menjelaskan, tujuan MUI mengundang mereka, agar pemilik tempat-tempat hiburan tidak membebaskan pengunjung mengumbar napsu. “Kalau hanya dijadikan tempat hiburan biasa, saya kira tidak masalah.

Namun keberadaan tempat hiburan tersebut jangan sampai dijadikan kedok,” terang dia.

Untuk mengundang para pemilik tempat hiburan tersebut, kata dia, MUI akan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan Dinas Pariwisata. Karena persoalan itu menjadi tanggungjawabnya pihak Dinas terkait.(ugi).

Identitas Pelajar Mulai Memudar

KPU Kota Tetapkan Zonasi Alat Peraga Kampanye

PROBOLINGGO - Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, akhirnya resmi menetapkan zonasi pemasangan alat peraga kampanye. Hal ini menyusul terbitnya Keputusan KPU Kota

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, membenarkan rawannya banjir bandang di lokasi wisata air terjun ketika hujan datang.”Kalau hujan tiba wisatawan harus berhatihati. Karena tempat tersebut bisa terjadi banjir bandang,” katanya.

Ia menambahkan, memang sebelum terjadi hujan, aliran arus wisata air terjun tidak begitu deras. Tetapi jika terjadi hujan kondisi tersebut akan terjadi banjir dengan arus yang sangat kuat.”Karena volume aliran sungai dari wisata air terjun terus bertambah karena air hujan dari berbagai daerah yang berdekatan dengan lokasi itu akan menyatu ketempat itu,” papar Dwijoko Nurjayadi.

Lebih lanjut, Dwijoko Nurjayadi, mengungkapkan pihaknya akan melakukan upaya koordinasi dengan pihak terkait termasuk Disbudpar dan Muspika di wilayah wisata itu. Sesuai dengan surat edaran Bupati Probolinggo tentang tanggap bencana.”Agar banjir bandang yang seringkali terjadi tempat wisata air terjun tidak membawa petaka dan musibah jiwa pengujung,” pungkasnya.(fud)

JATI DIRI

ALAT PERAGA

RESMI, KPU Kota Probolinggo menetapkan zonasi alat peraga kampanye bersama perwakilan partai politik.

demi menjaga keselamatan para pengujung,” tandas Doddy Nurbaskoro.

Tempat wisata air terjun yang ada di Kabupaten Probolinggo, lanjut Doddy Nurbaskoro, memang banyak, diantaranya wisata air terjun Madakaripura Kecamatan Lumbang,wisata air terjun Darungan Kecamatan Bremi dan air terjun yang ada di kecamatan Gading dan Pakuniran. Namun wisata yang dikelola oleh pihak pemkab hanya wisata air terjun Madakaipura saja.“Wisata Air terjun yang lain masih penduduk desa setempat yang mengelolanya,” ucap pria yang pernah menjabat Kadis Perijinan ini.

Dia juga menjelaskan, upaya pemkab melalui Disbudpar yang akan dilakukan pada 2014 mendatang, akan menyediakan fasilitas helm dan jas hujan ditempat wisata air terjun yang dikelolanya.

Karena, pihaknya berasalan dengan langkah tersebut wisatawan yang berkujung ketempat itu bisa terjaga keamananya.”Sebab lokasinya berada dibawah tebing yang sangat curam, ini untuk antisipasi bagi pengujung dari jatuhnya kerikil tebing yang dinilai sangat membahayakannya” tegas Doddy Nurbaskoro.

wa menetapkan zona alat peraga berupa baliho, billboard, spanduk bagi partai politik dan perorangan satu unit untuk satu kelurahan. Sedangkan titik pemasangan alat peraga kampanye sebagai tempat pemasangan alat peraga berupa bendera dan umbul-umbul partai politik titik –titiknya per RW. ”Jadi, dengan adanya Keputusan KPU Kota Probolinggo tersebut, yang diperkuat PKPU beserta Surat Edaran (SE) KPU Provinsi Jatim tentang peraturan kampaye ini penempatan alat peraga tidak bisa sembarangan lagi,”katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, penetapan alat peraga berupa bendera partai politik peserta Pemilu 2014 di halaman kantor KPU Kota Probolinggo, halaman atau depan kantor kelurahan dan kecamatan, dan alat peraga berupa bendera berukuran 90

cm x 120 cm, serta tinggi tiang 3 meter dari bambu.

Menurutnya, untuk alat peraga kampaye DPR, DPD, dan DPRD yang telah terpasang yang melebihi ketentuan, satu zona satu alat peraga maka akan segera dilakukan penertiban terhadap alat peraga tersebut. Selain itu, diharapkan untuk para calon yang akan memasang alat peraga kampaye koordinasi terlebih dahulu.”Ya, supaya para calon ini mengetahui zona yang telah ditetapkan dimana saja,” tandas Sukirman WHP. Meskipun peraturan pemasangan alat peraga ini sudah ditetapkan, lanjut dia, sesuai nomor pihaknya masih belum bisa melakukan penertiban sebelum disosialisasikan ke masing-masing parpol dan caleg. ‘’Setelah peraturan ini disosialisasikan baru kami tertibkan,’’ tegasnya.(hud).

PROBOLINGGO - Identitas atau jati diri pelajar saat ini dinilai sudah mulai luntur. Pasalnya banyak terjadinya tawuran pelajar bahkan mereka cenderung berbuat anarkis. “Memang pelajar saat ini sudah mengalami kemunduran moral dan jati dirinya sebagai kaum yang berilmu,” kata Ketua Pusat Study dan Kebijakan Publik (Puskab) Probolinggo, Mushafi Miftah, kepada wartawan, Senin, (25/11).

Mushafi Miftah, mengungkapkan persoalan pelajar saat ini yakni hilangnya identitas dirinya serta merosotnya moral baginya. Banyak terjadinya tawuran, melakukan hal-hal yang dinilai negatif. Sehingga ulah pelajar seperti itu, merupakan perilaku yang kurang diharapkan oleh publik “Bahkan nilai kebangsaan yang dimilikinya sudah mulai berkurang. Padahal pelajar merupakangenerasi emas bangsa ini,” katanya.

Ia mengingatkan kepada para guru atau tenaga pendidik dalam peringa-

tan hari guru yang jatuh setiap 25 November, untuk dijadikan sebagai momentum refleksi diri bagi mereka. Agar jiwa perjuangan seoarang guru tetap harus dipertahankan.”Guru sebagai ujung tombak pembinaan keilmuan bagi para pelajar,” jelas Mushafi Miftah.

Lebih lanjut Mushafi Miftah, mengingatkan kepada yang berprofesi sebagai guru, agar profesinya tersebut jangan hanya dijadikan sebagai ladang bekerja semata. Dan mereka melalaikan akan tugas yang diamanatkan kepadanya. Namun guru harus paham profesi tersebut sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mendidik generasi bangsa ini.

“Guru jangan hanya mikirin bayaran samata.

Tetapi guru harus mampu mencetak pelajar yang memiliki kemampuan intlektual dan spiritual yang tinggi.Sehingga para pelajar tersebut mampu menjawab tantangan jaman,” tegasnya. (fud)

OPINI

Guru Harus Menjadi Teladan Pelajar

salam songkem

Benteng Moral

Diakui atau tidak, kebutuhan ekonomi merupakan hal yang sangat subtansial dalam kehidupan. Karenanya, dalam konteks saat ini sedianya pemerintah memberikan pelayanan dan fasilitas yang cukup kepada para guru-guru sehingga mereka tidak lagi memikirkan hal-hal lain yang dapat menimbulkan kelalaian dalam dunia pendidikan, yang berakibat pada tiadak adanya efektifitas dalam mengajar. Karenanya, kebutuhan seorang guru perlu dicukupi agar tindakantindakan yang kurang mendidik dilakukan oleh seorang guru.

H

ari guru sudah berlalu, Senin (25/11) kemarin, namun hari itu masih meninggalkan catatan yang memilukan. Sebab dari refleksi peringatan hari guru di Pamekasan, Madura, yang dilakukan oleh aktivis PMII terungkap fungsi guru sudah tergeser. Guru tidak lagi berfungsi sebagai pendidik, melainkan berfungsi sebagai tenaga pengajar, sehingga berdampak pada buruknya kwalitas pendidikan di Indonesia.

Padahal seharusnya fungsi guru konsisten sebagai pendidik. Karena antara tenaga pengajar dengan tenaga pendidik memang berbeda. Sebagai tenaga pengajar, guru hanya bertanggungjawab mentransper ilmu pengetahuan terhadap anak didiknya. Sedangkan guru yang berfungsi sebagai pendidik, selain bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan juga berkewajiban menanamkan karakter moralitas pendidikan terhadap siswa-siswinya. Karena itulah, dapat dilihat gagalnya pendidikan selama ini, karena fungsi guru sudah ditempatkan pada posisi sebagai tenaga pengajar.

Dampaknya sangat terasa, pendidikan tidak membuat para pelajar menjadi lebih baik prilakunya.

Tawuran nyaris terjadi di semua lembaga pendidikan di tanah, mulai dari jenjang paling rendah hingga setingkat perguruan tinggi. Tawuran pelajar menjadi penyakit menular yang sangat membahayakan, bahkan kini mulai merambah ke Pamekasan, Madura.

Tawuran bukan lagi terjadi di lembaga pendidikan di kota-kota besar.

Tidak jarang, pelajar dan mahasiswa terlibat masalah narkoba, terjaring razia di tempat-tempat pelacuran, menjadi tontonan video tak sopan, dan tindak kriminal lainnya. Itu saja sudah cukup menjadi potret bobroknya pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, tampaknya hal itu masih belum cukup mencorengkan aib ke wajah pendidikan di tanah. Karena aib pendidikan di Indonesia makin sempurna dengan adanya keterlibatan guru dalam tindak pidana pencabulan terhadap siswinya sendiri, juga ada guru yang tersandung prostitusi, narkoba, pencurian, adu ayam, dan perbuatan tak sopan lainnya.

Bila gurunya saja sudah tidak bisa menjaga dirinya menjadi lebih baik, bagaimana mungkin mereka bisa membentengi moralitas peserta didiknya. Ibaratnya panggang jauh daripada api, hasil pendidikan tak sesuai seperti yang diharapkan, akibat guru tidak bisa menjadi benteng moral dirinya sendiri,apalagi membentengi moralitas para muridnya.

Memang tidak semua guru bermoral tidak baik. Di antara mereka pun masih ada yang baik. Punya dedikasi dan tanggung jawab terhadap profesi guru yang disandangnya. Ini juga tak ubahnya karena nila setitik jadi rusak susu sebelanga, akibat sebagian guru yang tak bermoral maka jadi rusaknya citra semua guru dan pendidikan Indonesia. Untuk itulah pemerintah harus mengembalikan fungsi guru menjadi tenaga pendidik, bukan tenaga pengajar. (*)

Sering kita dengar bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa. Istilah ini muncul sebagai bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai luhur yang ada dalam diri seorang guru. Ia mengajar anak bangsa tanpa pamrih, tanpa melihat latar belakang etnis, suku, agama anak didiknya.

M

ereka rela memberikan ilmunya tanpa dibayar. Meski dibayar, kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi ia terima dengan lapang dada. Meski demikian, mereka tetap bersemangat dalam mendidiknya anak-anak bangsa yang membutuhkan bimbingannya.

Pertanyaannya, guru seperti yang disebut di atas, apakah masih berlaku di era modern ini? Tentu kita kesulitan untuk menjawabnya, pasalnya, semua tergantung pribadi seorang guru masing-masing, apakah ia mengajar untuk mencari keuntungan atau mengabdi kepada bangsa. Fenomen yang sering kita jumpai dewasa ini, banyak prilaku ‘guru’ yang kurang relevan terhadap identitas dan pengertian seorang guru itu sendiri. Lembaga pendidikan tidak lagi menjadi media pengabdian kepada bangsa dan negara. Status guru telah menjadi profesi kerja dan tidak lagi menjadi abdi masyarakat. Bahkan tidak jarang kita temukan seorang ‘guru’ tidak bisa memberi teladan yang baik kepada muridnya. Bahkan mereka sering melakukan demonstrasi, guna menuntut kenaikan gaji dan fasilitasnya harus dipenuhi.

Ketahanan Nasional

Pendidik dan Teladan Orang tua mana yang tidak sedih dan prihatin melihat anak-anak pelajar terlibat kasus-kasus asusila, seperti tawuran, mesum, narkoba dan lain sebagainya. Mengingat mereka ini adalah tunas-tunas masa depan bangsa. Potret masa depan bangsa bisa kita lihat dari kondisi pemuda (pelajar) saat ini, sehingga sangat disayangkan jika pelajar saat ini banyak teribat pada prilaku-prilaku amoral.

Tentu hal ini dikarenakan apa yang disampaikan oleh seorang guru kepada siswa ketika di kelas tidak terserap dengan baik. Sehingga nilai-nilai pendidikan dalam diri seorang pelajar tidak ada. Akibatnya, banyak pelajar yang terlibat kasus-kasus amoral.

Dalam dunia pendidikan, guru mempunyai peran sentral dalam mendidik murid-muridnya. Baik buruknya peserta didik tergantung bagaimana seorang pendidik mendidik peserta didiknya. Di samping mengajar, peran guru juga sebagai model atau contoh bagi anak. Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Peran guru sebagai pendidik (nurturer) tersebut, merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.

Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk

memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggungjawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan.untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Yang perlu diketahui sebagai guru baru atau calon guru adalah tugas seorang guru.

Tugas tersebut diantaranya adalah: pertama, Mengajar. Mengajar berarti menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Menjadikan siswa dari tidak tahu menjadi mengetahui tentang berbagai disiplin ilmu sesuai mata pelajaran masing-masing. Fokus utamanya adalah aspek kognitif (intelektual) siswa. Tugas mengajar dilaksanakan dengan berbagai strategi dan metode, serta media pembelajaran yang sesuai. Kedua, Mendidik. Tugas guru sebagai pendidik boleh dibilang agak sulit. Mendidik berkaitan dengan sikap dan tingkah laku (afektif) siswa. Dalam hal ini guru tidak hanya mendidik secara intelektual tapi juga

harus mendidik melalui keteladanan.

Jadi guru tidak hanya mendidik juga memberikan teladan.

Mendidik berarti mengubah sikap dan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Pameo “Guru Kencing Berdiri, murid kencing berlari” akan benarbenar jadi kenyataan bila guru tidak memahami tugas yang satu ini. Ketiga, Melatih. Tugas guru melatih bertujuan agar siswa memiliki sejumlah keterampilan dan kecakapan sesuai mata pelajaran masing-masing. Pada sekolah umum, maka keterampilan dan kecakapan yang dimaksud disini adalah keterampilan dan kecakapan dasar. Berbeda dengan sekolah kejuruan yang memberikan keterampilan dan kecakapan lanjutan. Akan tetapi, tugas pokok guru tersebut terkadang bertolak belakang dengan apa yang menjadi ketentuan teoritik dari tugas pokok guru. Seorang guru terkadang tidak bisa menjadi contoh atau teladan yang baik kepada muridnya. Sikap-sikap yang keluar dari nilai-nilai pendidikan seringkali dilakukan oleh seorang guru. Guru, bagaimanapun juga, masih berperan sebagai sosok panutan yang sangat dominan dalam mempengaruhi perilaku siswa.

Karenanya, momentum peringatan hari guru nasional ini, sedianya dijadikan media refleksi oleh seorang guru. Kondisi pelajar yang demikian carut, tanpa moral dan akhlak harus dijadikan cambuk untuk lebih intensif dalam mendidikan anak. Sebab, jika tidak demikian, maka masa depan bangsa ini akan semakin buram.

Dalam sekolah guru harus menjadi teladan yang baik teruma dalam hal moralitas. Nilai-nilai pendidikan karakter, pendidikan kebangsaan harus dimulai dari seorang guru. Baik buruknya masa depan bangsa Indonesia tergantung bagaimana guru menjadi teladan yang baik pada muridnya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan perhatian khusus kepada guru agar mereka bekerja lebih profesional yaitu sebagai tenaga pendidik dan abdi masyarakat.= *) Ketua RMI NU dan Anggota Komisi A DPRD Kota Probolinggo.

Sinergi Membangun Negeri

D

alam sebuah survei, kata pengajar profesional Lemhanas, Mayjen TNI (purn) I Putu Sastra, ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia masih labil. Ketidaktangguhan ketahanan nasional NKRI itu terlihat dari 8 gatra yang menjadi ukuran ketahanan nasional, yaitu diantaranya geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan hakam. Kedelapan gatra tersebut mengindikasikan ketidakstabilan. Salah satunya di sektor pertahanan dan keamanan, tampak Indonesia sedang dikacaukan dengan berbagai gangguan, mulai dari penyadapan yang rentan berujung pada genjatan senjata.

Apabila proses penyelesaian penyadapan yang dilakukan negara Australia terhadap para petinggi negeri ini tidak happy ending, maka dapat dipastikan genjatan senjata tersebut menjadi ancaman yang serius. Saat ini SBY sudah menarik mundur semua pasukan TNI yang sedang melakukan latihan bersama dengan tentara Ausiee tersebut sebagai dampak dari penyadapan itu. Selain itu, Indonesia juga perlu mengkaji pemutusan kerja sama bilateral dengan negara tetangga yang tak baik itu. Pemutusan kerja sama kedua negara memang harus dikaji secara mendalam agar tidak dapat mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang dapat ditimbulkannya.

Penyadapan tersebut merupakan sebagian dari peristiwa yang dapat dijadikan diindikator lemahnya ketahanan nasional. Selain itu, ketahanan nasional juga dapat diketahui dari adanya guncangan dalam negeri, seperti upaya merongrong negara dari dalam.

Rongrongan dari dalam bisa terlihat dari berbagai kegiatan melawan hukum, seperti maraknya kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta kejahatan lainnya yang dapat memburamkan citra Indonesia di mata rakyat dan dunia.

Diduga pula, gugatan materi yang diajukan Forum BUMN terhadap UU Keuangan Negara dan UU Badan Pemeriksa Keuangan merupakan upaya menggoncang ketahanan nasional. Sebab bila gugatan uji materi itu dikabulkan oleh MK, maka BUMN akan terpisah dari keuangan negara. Dampaknya resiko korupsi yang terjadi di BUMN tak bisa lagi diendus KPK, karena tak lagi merugikan negara.

Pemerintah harus lebih serius lagi memperkuat ketahanan nasional,yang kini tampaknya menjadi permasalahan serius Indonesia. Jika tidak, maka negara ini akan tercerai-beraikan. Rakyat tentu tidak menghendaki NKRI terusik, karena rakyat juga yang mendapat sengsara karenanya.(*)

A

7

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II

Indonesia ibarat bukit yang elok nan menawan. Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, baik yang nampak oleh kelopak mata, atau yang terpendam di dalamnya, menjadikan negeri ini dikenal sebagai negeri zamrut khatulistiwa.

S

ayang, kekayaan Indonesia yang dimiliki, belum mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Keindahan dan kekayaan nusantara pun seakan sekadar cerita sebelum tidur dan hanya mimpi semata.

Kondisi demikian bisa dilihat dari realitas kehidupan sosial rakyat, yang masik banyak di bawah garis kemiskinan. Ini masih diperparah dengan mentalitas para pejabat yang elitis dan para wakil rakyat yang tidak merakyat sama sekali. Bahasa mudahnya, mayoritas rakyat Indonesia masih bermental inlander dan inferior. Untuk sekedar menampakkan kualitas aslinya saja tidak percaya diri.

Lantas, jika pertanyaannya bagaimana memajukan Indonesia?

Jujur dengan beribu alas an, susah untuk menjawabnya. Untuk problem ini, membutuhkan kerja ekstra dan waktu

lama. Sejauh ini, Indonesia belum lagi bisa dikatakan sebagai negara maju, meski usaha-usaha untuk mencapainya senantiasa dilakukan.

Berbagai usaha untuk memajukan Indonesia itu bisa dilihat dari ikhtiar pembangunan di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pertahanan, pertanian, pendidikan, perekonomian, hingga bidang politik. Menurut mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, negara bisa dikatakan maju setidaknya aman dalam segala sektor.

Namun harus disadari, jika memiliki komitmen, Indonesia sebenarnya mampu berdikari dan berkibar megah di dunia (Bung Karno), sehingga akan mematahkan rumor bahwa untuk memperoleh kejayaan, setidaknya Indonesia butuh ratusan tahun seperti Amerika. Itu semua hanya omong kosong, selagi bias kenapa tidak sekarang juga untuk memacu semangat perubahan.

Hanya saja, memang banyak sisi kelemahan di Indonesia yang perlu diperbaiki. Bahkan dari sektor birokrat, yang dalam bahasa KH Musthofa Bisri (Gus Mus), dipandang masih dalam periode pubertas (belum stabil). Bahkan, yang paling memperihatinkan, Mahkamah Konstitusi yang hakikatnya menjadi peradilan tertinggi negeri, justru pimpinannya Akil Mochtar tersendat kasus korupsi.

Jadi wajar jika dewasa ini masyarakat semakin geram dengan peradilan Indonesia, tanpa terkecuali terhadap birokrat Negara. Masyarakat memang mengakui mereka cerdik, tapi munafik. Sebab, hak rakyat dipermainkan demi kepentingan pribadi dan golongan. Seakan prioritas ke rakyat semakin lenyap oleh hembusan keruh para petinggi Negara.

Titik Perbaikan Paling Vital Akan tetapi, jika mau jujur, prob-

lem mendasar yang dialami Indonesia sehingga menghambat kemajuan, yaitu lemahnya sumber daya manusia (SDM). Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang ada, tidak diimbangi dengan intelektualitas dan kapasitas diri. Seharusnya proglam Keluarga Berencena KB harus benar-benar digalakkan.

Sebab lambat tahun jumlah pendudukan Indonesia semakin melonjak.

Ironisnya perkembangan penduduk tidak diimbangi dengan perkembangan kualitas warga. Oleh sebab itu, bertambahnya penduduk justru memicu bertambahnya beban dan tanggungan negara. Dengan kata lain, tambah manusia justru tambah dosa (Firozut Tajul Wafa).

Tidak jauh berbeda jika diterapkan dalam ranah internasional, memiliki banyak anak dapat dikatakan sebagai dosa sosial. Sebab, jumlah manusia yang menempati bumi ini hampir 7 miliar. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Soedibyo Alimoeso, dengan semangat juangnya juga mengisyaratkan agar mengerem produktifitas anak. Dengan program KB, cukup dua anak (Wawasan, 16/05/13).

Di sisi lain, KB juga membuka masa depan lebih baik. Logikanya, dengan program cukup dua anak, maka secara otomatis tanggungan pasangan rumah tangga hanya dua anak. Dan itu akan lebih mudah dan ringan, serta hasilnya pun maksimal. Tentu dapat berqiblat ke negeri China yang jauh hari sudah menerapkan program ini, dan hasilnya pun membanggakan. Dan secara otomatis pula, mematahkan mitos jawa bahwa akeh anak akeh rejeki.

Akibatnya, karena banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak diimbangi dengan aspek kualitas, maka banyak rakyat Indonesia menjadi buruh, termasuk harus menjadi Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, sementara tenaga ahli mesti impor dari luar. Pendek kata, rakyat Indonesia masih “akrab” dengan kemiskinan dan belum terpecahkan solusinya hingga sekarang.

Apakah kemiskinan ini hanya dikarenakan problem kapasitas dan rendahnya SDM? Para ahli mengemukakan, kemiskinan dilatarbelakangi setidaknya oleh tiga hal.

Pertama, kelembagaan. Dikatakan, betapa orang miskin (kaum inlander) itu tidak mempunyai akses serta ruang gerak yang cukup. Kedua, regulasi.

Regulasi dimaksud ini, yaitu kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan sektor ekonomi. Ketiga, tangan kotor pemerintah. Yaitu adanya kebijakan yang tidak pro rakyat dan tidak transparan.

Menyikapi berbagai problem yang mendera Indonesia, maka dibutuhkan sinergi semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, mahasiswa, para civitas academica, pakar ilmu, ulama’, sastrawan, dan seluruh rakyat Indonesia agar negeri ini benar-benar bisa menjadi negeri zamrut khatulistiwa yang bisa dinikmati kekayaannya oleh rakyat, dan lebih dari itu untuk dunia. Sebab Indonesia merupakan jantung dunia.

Bagaimanapun juga, sinergi membangun negeri menjadi keniscayaan, karena tanpa ini, hanya saling menghujat dan saling menyalahkan lah yang akan selalu mengemuka. Dan sinergi seperti ini akan terbangun, jika para pejabat tidak hanya didikte oleh kepentingan partai politik dan mangabaikan kepentingan negara dan rakyat yang semestinya diutamakan.

Wallahu A’lam Bishawab.= *) Aktivis HMI IAIN Walisongo Semarang dan Peraih Beasiswa Unggulan Monash Institute.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II

LA LIGA SPANYOL

Sevilla Penguasa Andalusia MADRID - Sevilla mengukuhkan diri sebagai penguasa Andalusia setelah menaklukan rival sekota Real Betis dengan skor telak 4-0 dalam lanjutan pertandingan La Liga Spanyol, Minggu (24/11) waktu setempat atau Senin (25/11) dini hari WIB. Hasil ini membantu posisi Sevilla terdongkrak ke urutan kedelapan dengan koleksi 19 angka. Sementara, Betis semakin terjerembab di dasar klasemen dengan hanya sembilan poin dari hasil dua kemenangan, tiga kali seri dan sembilan kekalahan.

Berlaga di Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla tampil perkasa dan langsung membuka keran golnya pada menit pertama pertandingan lewat kaki Carlos Bacca. Ivan Rakitic melepaskan umpan matang kepada Bacca yang tanpa kesulitan mampu menaklukkan kiper Betis Guillermo Sara.

Pada menit ke-41, Betis yang bernafsu mengejar ketertinggalan harus bermain dengan sepuluh orang menyusul akumulasi kartu kuning yang diterima Paulao usai menjegal Antonio Reyes. Sevilla pun mampu memanfaatkan situasi tersebut.

Hanya selang dua menit setelah insiden itu, Stephane M’Bia membawa tuan rumah menggandakan keunggulan lewat tandukannya.

Interval kedua praktis menjadi miliki Sevilla. Pada menit ke-59, Vitolo semakin menjauhkan keunggulan timnya sebelum Vincent Iborra menggenapkan kemenangan menjadi empat gol tanpa balas dua menit jelang laga usai. “Kami tahu sebagai tuan rumah harus mengalahkan mereka (Betis). Derby seperti pertandingan final dan sepanjang minggu ketika saya sedang di restauran bersama keluarga saya, orangorang berhenti untuk memberitahu saya betapa pentingnya partai ini,” ucap Bacca mengenai kemenangan timnya.

Di laga lain, Elche diluar dugaan mampu mengatasi Valencia dengan meraih tiga poin berkat kemenangan 2-1.

Tambahan tiga poin membawa tim promosi itu menuju posisi kesepuluh klasemen dengan 17 poin. Sementara, Valencia menguntit tepat di bawahnya dengan poin serupa tetapi kalah dalam selisih gol.

Tekel

MU Tertahan Dramatis, Man City Pesta Gol

STATISTIK SEVILLA

Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

4 6 16 3 33 8 26

Penguasaan bola

53%

Umpan Sukses

75%

STATISTIK REAL BETIS Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

0 2 21 1 40 5 20

Penguasaan bola

47%

MASA INJURY TIME. Para pemain Manchester United (kaos hitam) mencoba menghalau sundulan dari pemain Cardiff City (kaos merah). Pada momen ini, Kim Bo-Kyung sukses menyundul bola ke dalam gawang De Gea, yang membuat laga harus berakhir imbang 2-2.

Umpan Sukses

70%

Bermain imbang di babak pertama, Elche yang bertindak sebagai tuan rumah akhirnya mampu memecahkan kebuntuan melalui Fidel Gonzalez pada menit ke-57. Sempat disamakan oleh Juan Bernat di menit ke 74, Elche kembali berbalik unggul melalui gol pamungkas di laga itu yang dicetak Cristian Herrera pada enam menit jelang bubaran. (espn/aji)

SERIE A ITALIA

Inter Milan Buang Peluang

Pemain Inter Milan Ricky Alvarez (#11) mencoba menghadang laju pemain Bologna pada laga di Renato Dell’Ara. Inter Milan gagal menjaga keunggulan dan ditahan imbang oleh tuan rumah Bologna 1-1.

ROMA - Inter Milan membuang peluang untuk masuk tiga besar Liga Serie A Italia setelah hanya bermain imbang 1-1 Melawan tuan rumah Bologna dalam lanjutan pertandingan Serie A Liga Italia di Renato Dall’Ara, Minggu (24/11) waktu setempat atau Senin (25/11) dini hari WIB. Kalau saja “Nerazzurri” bisa meraih tiga angka, mereka akan menggusur Napoli di posisi ketiga klasemen. Alhasil, Inter harus puas tertahan di urutan keempat tabel klasifika dengan nilai 26 dan tertinggal dua angka dari Napoli yang kalah atas Parma pada pekan ke-13.

Tampil di depan pendukung lawan, Inter langsung mengambil inisiatif serangan. Namun, keputusan tersebut justru membuat lini belakang mereka meninggalkan celah. Inter pun kecolongan lebih dulu lewat skema serangan balik yang disusun pemain Bologna ketika laga baru memasuki 12 menit.

Berawal dari tendangan penjuru yang berhasil dihalau, tuan rumah dengan cepat balik menyerang lewat Jonathan Cristaldo yang memberikan umpan datar kepada Panagiotis Kone yang bebas di area kotak penalty. Tanpa kesulitan, Kone menaklukkan Samir Handanovic untuk membuat timnya unggul satu bola hingga turun minum.

Memasuki interval kedua Inter kembali tancap gas untuk mencari gol penyama kedudukan. “La Beneamata” akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-51 melalui aksi Jonathan.

Tusukan sang pemain bertahan sukses melewati beberapa pemain Bologna sebelum melepaskan tembakan datar yang sempat berbelok arah setelah mengenai kaki pemain Bologna.

Di menit akhir, Inter mendapat peluang emas untuk dapat menyegel kemenangan lewat dua kesempatan yang diraih

SELASA 26 NOVEMBER 2013

Rolando dan Juan Jesus, Rolando meraih peluang lewat tandukannya yang masih bisa ditepis kiper Bologna Gianluca Curci, sementara tembakan Juan Jesus masih menerpa tiang gawang.

Jika Inter gagal menyalip Napoli, cerita berbeda justru dialami Juventus. Kemenangan 2-0 atas tuan rumah Livorno pada laga beberapa jam sebelumnya, memastikan “La Vecchia Signora” mengambil alih pimpinan klasemen dari AS Roma dengan nilai 34 dan unggul dua angka atas “Giallorossi”. Namun, susunan tabel klasifika tersebut bisa saja berubah mengingat Roma baru memainkan partainya pada Selasa (26/11) dini hari WIB melawan Cagliari.

Di laga lain, Fiorentina secara mengejutkan kalah dari Udinese di Stadio Friuli dengan skor tipis 0-1. Thomas Heurtaux berhasil mencuri gol di menit 34 setelah tendangannya dari jarak dekat tidak mampu diantisipasi Roberto Muarara Neto. Dengan kekalahan ini, “La Viola” a gagal melangkahi Inter Milan di urutan keempat dan tetahan satu strip di bawahnya dengan 24 poin. Di sisi lain, Udinese naik ke peringkat 11 dengan koleksi 16 angka. (espn/aji)

LIVEONTV Rabu 27 November 2013 LIGA CHAMPIONS Ajax vs Barcelona 02:45 WIB SCTV B. DORTMUND vs NAPOLI 02:45 WIB Nex Entertainment Kamis 28 November 2013

Bayer Leverkusen vs Man. United 02:45 WIB SCTV Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

CARDIFF - Satu gol pemain pengganti Cardiff City Kim Bo-Kyung pada menit akhir akhir memaksa Manchester United pulang dengan hanya satu poin. Berlaga di Cardiff City Stadium, “The Red Devils” dipaksa bermain 2-2 oleh Cardiff dalam lanjutan pertandingan Liga Utama Inggris, Minggu (24/11) waktu setempat atau Senin (25/11) dini hari WIB. Hasil berbeda justru diraih rival sekota MU, Manchester City yang berpesata enam gol tanpa balas ke gawang Tottenham Hotspurs.

Tambahan satu angka tidak mengubah posisi MU di tabel klasifika. Sang jawara bertahan masih tertahan di urutan keenam dengan poin 21. Mereka terpaut satu angka dari City yang berada di posisi keempat dan berbeda tujuh poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen. Sementara, Cardiff masih berkutat di papan tengah dengan bercokol di tempat ke-15 dengan 13 poin.

Tampil tanpa Robin van Persie, “Setan Merah” bertumpu kepada Wayne Rooney sebagai target man.

Tanggungjawab yang diemban penggawa Timnas Inggris ini pun berhasil dijawabnya melalui golnya pada menit ke-15 setelah memaksimalkan sodoran manis Javier ‘Chicharito’ Hernandez yang menjadi tandemnya.

Tertinggal satu gol membuat Cardiff bermain lebih menyerang. Setelah sejumlah peluang, Cardiff akhirnya berhasil menyamakan keadaan di menit 33. Menerima umpan matang dari Jordan Mutch, pemain buangan asal MU Fraizer Campbell menceploskan si kulit bundar ke gawang David De Gea. Namun, tuan rumah kembali kecolongan jelang turun minum. Melalui situasi bola mati, sepak pojok akurat Rooney disambar dengan sempurna oleh Patrice Evra untuk mengubah skor menjadi 2-1 di babak pertama.

Tidak kunjung mendapatkan hasil konkret di babak kedua, Andreas Cornelius dan Kim Bo-Kyung dimasukan. Namun perubahan juga tidak kunjung terjadi hingga akhirnya keajaiban terjadi di injury time.

Pada menit ke-90+1, Kim tampil sebagai penyelamat Cardiff dari kekalahan melalui tandukan tajamnya di muka gawang yang gagal dihentikan De Gea. Sontak, para pemain Cardiff pun berlarian mengejar pe-

main asal Korea itu yang melakukan selebrasi dengan membuka jersey-nya itu.

“Saya kecewa kami gagal mendapatkan tiga poin. Cardiff berhasil memberikan tekanan kepada kami dan kami memberikan tendangan bebas yang tidak penting yang akhirnya menjadi gol mereka,” ucap pelatih MU David Moyes yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya seusai laga.

Di Etihad Stadium, City diluar dugaan mampu membantai tim yang tengah naik daun Tottenham dengan skor 6-0. Sergio Aguero dan Jesus Navas menjadi bintang dalam laga ini dengan melesakan masing-masing dua gol. Sementara, dua gol lainnya tercipta dari gol bunuh diri Sandro dan lesakan Alvaro Negredo. Kemenangan ini membawa “The Citizens” naik ke peringkat empat dengan 22 angka, tertinggal enam poin dari Arsenal.

Sedangkan, Tottenham merosot ke posisi sembilan dengan koleksi 20 poin.

Tanda-tanda kehancuran “The Lyliwhites” sejatinya telah terlihat setelah City mampu mencetak gol cepat melalui aksi Navas. Laga baru berjalan 13 detik, mantan winger Sevilla sukses memanfaatkan bola rebound hasil tendangan Aguero yang gagal ditepis dengan sempurna oleh Hugo Lloris.

Tuan rumah menggandakan kedudukan pada menit ke-34 lewat gol bunuh diri Sandro. Lloris mencoba mengamankan usaha Aguero yang mendapat umpan dari Fernandinho, tetapi bola jatuh di depan Negredo yang melakukan tendangan akrobatik. Bola masuk ke gawang setelah menyentuh Sandro.

Empat menit jelang jeda pertandingan, giliran Aguero yang memaksa Lloris memungut bola dari gawangnya. Zabaleta memberikan passing indah kepada Navas melalui sisi kanan yang kemudian meneruskan umpan kepada Agüero yang tanpa kesulitan mengubah skor menjadi 3-0 untuk menutup babak pertama.

Di menit 50, Aguero mencetak gol keduanya di laga ini setelah mendapat umpan Yaya Toure. Tidak mau ketinggalan, Negredo ikut mencatatkan namanya di papan skor selang lima menit berkat penyelesaian akhir brilian usai meneruskan assist Fernandinho yang melewati Michael Dawson.

City menutup pesta golnya melalui aksi Navas di injury time. (espn/aji)

RAPOR JESUS NAVAS

(Manchester City vs Tottenham)

Akurasi Umpan Menang Duel Udara Sentuhan Pelanggaran Dribel sukses Tekel sukses Total Tembakan Mencetak gol

RATING PENAMPILAN

79% 25% 55 1 1 2 3 2

10

KARAKTERISTIK BERMAIN + KEKUATAN Dribel Penguasaan bola

- KELEMAHAN Kontribusi Bertahan Duel udara

Kuat Kuat

Lemah Lemah

GAYA BERMAIN Suka melakukan umpan crossing

SEA GAMES 2013

Rahmad Darmawan Bawa 20 Pemain ke Myanmar JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-23 Rahmad Darmawan membawa 20 pemain terbaik yang ada saat ini untuk menjalani pertandingan Grup B SEA Games 2013 Myanmar, 9-21 Desember.

Sebanyak 20 pemain ini merupakan hasil penyaringan yang dilakukan selama pelatnas. Sebelumnya ada 26 pemain yang terus dipantau kemampuannya hingga pertandingan ujicoba terakhir melawan Maladewa di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (24/11).

“Enam pemain sudah resmi dicoret. Saat ini tinggal 20 pemain saja sesuai dengan kuota yang diberikan oleh penyelenggara SEA Games,” kata pelatih Timnas Indonesia, Rahmad Darmawan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, enam pemain yang tidak akan dibawa ke Myanmar terdiri dari seorang penjaga gawang yaitu Sahar Ginanjar, satu pemain belakang yaitu Fandry Imbiri, dua pemain tengah yaitu Syakir Sulaiman dan Oktovianus Maniani serta dua pemain depan yaitu Aldaier Makatindu dan Sunarto.

Dari 20 pemain yang masuk tim inti SEA Games 2013, lima pemain diantaranya pada kompetisi ISL 2012/2013 memperkuat klub Arema Indonesia yaitu Kurnia Meiga, Egi Melgiansyah, Dedi Kusnandar, Dendi Santoso dan Yandi Sofyan Munawar.

“Saat ini 20 pemain menjalani lanjutan dan refreshing di Pulau Pelangi hingga dua hari ke depan,” kata pelatih yang akrab dipanggil RD itu.

Setelah ke Pulau Pelangi, kata dia, semua pemain terpilih akan kembali menjalani pemusatan latihan hingga 5 Desember nanti. Sesuai dengan jadwal, Andik Vermansyah dan kawan-kawan akan berlatih di Lapangan Karawaci Tangerang.

Sesuai dengan hasil drawing, Timnas Garuda Muda berada di Grup B bersama tuan rumah Myanmar, Thailand, Timor Leste dan Kamboja dan akan bertanding di Yangon.

Pada penyisihan pertama Grup B, Bayu Gatra dan kawan-kawan akan menghadapi Kamboja (9/12), melawan Thailand (12/12), Timor Leste (14/12) dan pertandingan penyisihan terakhir melawan Myanmar (16/12). (ant/dar)

Penjaga gawang: Kurnia Meiga, Andritany Ardiyasa Pemain belakang: Alfin Tuasalamony, Roni Esar, Andri Ibo, Manahati Lestusen, Syahrizal, Mokh.

Syaifuddin dan Diego Michiels.

Pemain tengah: Rizky Pellu, Andik Vermansyah, Ramdani Lestaluhu, Ferinando Pahabol, Dedi Kusnandar, Dendi Santoso, Bayu Gatra, Egi Melgiansyah dan Nelsom Alom.

Pemain depan: Fandi Eko Utomo, Yandi Sofyan.

Taneyan Lanjang

1

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II

SELASA

9

26 NOVEMBER 2013

PENDIDIKAN

Kota Sumekar Kekurangan Guru

awa/koran madura

AKSI. Anak kecil mengikuti aksi jalan mundur bersama sejumlah aktivis PMII Pamekasan. Aksi itu menjadi simbol protes mereka terhadap mundurnya peran guru yang hanya sebagai tenaga pengajar dan bukan sebagai tenaga pendidik.

Hidup Mandiri

D

iana Saputri, perempuan kelahiran 30 Desember 1994 adalah salah satu dari sekian perempuan yang telah memilih hidup mandiri. Memang bagi Diana cukup berat, selain jauh dari orang tua, ia juga berusaha untuk menjaga semangat agar bisa terus bertahan dari hiruk pikuk dunia kota yang keras dan kejam.

Sebab, perempuan asal Giligenting harus mengembara ke Surabaya demi sebuah tugas mulia, berusaha dan bekerja dan menghilangkan ketergantungannya kepada orangtua. Kini, ia bekerja di salah satu perusahaan besar di Surabaya, bahkan dia pun dipercaya untuk ikut mengembangkan perusahaan karena kejujuran dan ketekunannya dalam dunia bisnis.

"Saat saya baru berangkat ke Surabaya, hanya satu hal yang ada dalam pikiran, yakni bisa menjadi anak yang berbakti bagi orangtua. Sebab sudah cukup Bapak-Ibu menjaga saya hingga umur 19 tahun," ucap perempuan yang akrab disapa Diana.

Perempuan yang jago menghitung dan menulis itu seolah hendak mengatakan kepada para generasi perempuan lainnya bahwa dalam hidup, yang terpenting adalah mampu memberikan contoh kepada orang lain mengenai bagaimana harus hidup, termasuk beberapa hal yang harus juga menjadi perhatian saat sebuah pribadi tidak dibentuk berdasarkan kerja keras atau hanya ingin hidup enak dengan sedikit kerja. Sehingga barangkali etos kerja bisa dibangun jika diawali dengan nilai kemandirian.

Oleh karena itu, efek positif dari kemandirian itu, bagi perempuan berkulit putih tersebut, nantinya dapat memicu kreatifitas anak dimana akan memunculkan ide-ide sesuai dengan keinginan mereka dan berusaha merealisasikannya sekuat mereka mampu.

Bahkan setelah dewasa nanti, mereka akan menjadi seseorang dengan citacita tinggi dan mampu mengendalikan berbagai hal sesuai dengan harapan yang akan diraihnya.

Nah, itu semua sudah mulai dirintis oleh Diana. (sym)

Diana Saputri

Karyawati

Fungsi Guru Tergeser PAMEKASAN – Senin (25/11) kemarin, aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan melakukan jalan mundur di Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Madura. Aksi tersebut merupakan simbol dari mundurnya pendidikan di Indonesia. Bahkan dalam pandangan PMII ini, fungsi guru telah bergeser jauh. Guru kini sudah tidak lagi berfungsi sebagai tenaga pendidik, melainkan sudah mengedapankan fungsi tenaga pengajar.

Akibatnya, pendidikan di Indonesia, termasuk di Pamekasan, tidak mampu lagi membentuk karakter generasi bangsa yang ideal.

Pergeseran fungsi guru terlihat dalam nilai-nilai moral yang nyaris tidak tertanam lagi dalam kepribadian siswa. Para pelajar kini cenderung bertindak radikal, emosional, dan brutal. Mereka mudah terprovokasi oleh perkara-perkara sepele. Sebuah kebiasaan hidup yang jauh dari nilai moral sudah tertanam pada pelajar di Indonesia, itu juga sebagai bias dari penddikan di Indonesia yang sudah tidak lagi mengedepankan pembentukan karakter moralitas dan keberagamaan. Pemerintah juga sepertinya terlalu bangga dengan kurikulum yang lebih memprioritaskan penguasaan sains dan pengetahuan semata. Sehingga menghasilkan warga pendidikan yang hanya bisa mencorengkan malu ke wajah pendidikan di Indonesia.

Koordinator aksi, Elmanduro mengatakan sejumlah kasus yang melibatkan pelajar, tidak seharusnya diarahkan kepada pelajar atau pada lemahnya pengawasan wali murid. Tidak seharusnya murid dan orangtua mereka dikambinghitamkan. Sebab pelajar berprilaku brutal dan cenderung destruktif seperti itu lebih dipengaruhi oleh hasil pendidikan yang membentuk mereka di sekolah. Proses pendidikan di lingkungan sekolah ternyata tidak mampu lagi mempengaruhi warga pelajar. Sehingga mereka lebih terbentuk oleh pergaulan sesama te-

man-temannya di sekolah.

"Tidak sepantasnya hanya menyalahkan pelajar saat mereka terlibat satu kasus. Semua pihak harus ikut disalahkan dan bertanggungjawab," katanya.

Apalagi, kata dia, saat ini di sekolah-sekolah di Pamekasan, nyaris tidak ada pendidikan moral dan keagamaan, dan yang ada hanya pelajaran pengetahuan agama.

Elman mengatakan kasus terakhir yang terjadi di kota pendidikan itu adalah tawuran yang melibatkan sejumlah pelajar salah satu sekolah lanjutan atas di wilayah itu. Apalagi tawuran tersebut disebabkan oleh hal yang sepele. Karenanya, ia meminta agar pemerintah bertang-

Tidak sepantasnya hanya menyalahkan pelajar saat mereka terlibat satu kasus.

Semua pihak harus ikut disalahkan dan bertanggungjawab,”

Elmanduro

Koordinator Aksi gungjawab dan mencarikan langkah untuk mengembalikan peran guru sebagai tenaga pendidik dan bukan hanya sebagai tenaga pengajar. Caranya dengan memasukkan kurikulum lokal yang memiliki basis keagamaan dan basis moral yang kuat disamping kurikulum yang masuk dalam materi Ujian Nasional.

Ia meminta agar pemerintah setempat meminta Dewan Pendidikan dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam (LP2SI) merumuskan kurikulum lokal tersebut sebagai pijakan untuk pengambilan kebijakan di bidang pendidikan.

"Dewan Pendidikan dan LP2SI perlu merumuskan ini, agar keberadaan dua lembaga tersebut manfaatnya lebih terasa," kata Elman.

Jaminan Keselamatan Guru Sementara itu di Kabupaten Bangkalan, Kasubag Hukum Polres Bangkalan, AKP Hartanta menyatakan antara Persatuan Guru Republik Indonesia dan Kapolri telah melakukan kesepakatan untuk menjaga keselamatan guru. Kesepakatan itu tertuang dalam sebuah MoU. ”Mou tersebut dilakukan antara Persatuan Guru Republik Indonesia dengan Kapolri. Itu menjaga keselamatan guru,” kata Kasubag Hukum Polres Bangkalan, AKP Hartanta, kemarin (25/11).

Dia menjelaskan, selama ini guru selaku pendidik selalu menyelesaikan masalah yang terjadi dengan siswa dan wali murid tanpa melibatkan pihak kepolisian. Di masa yang akan datang diharapkan guru bisa melakukan koordinasi agar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi.

Selama ini, banyak kasus yang terjadi antara guru dan siswa sehingga penyelesaiannya selalu mengambang. Hal itu disebabkan tidak adanya sikap keterbukaan guru.

Keselamatan guru sering merasa terancam. Padahal secara peranan mempunyai tugas yang sangat mulia.

Kalau ada permasalahan antara guru dan murid, kepolisian akan terlibat untuk mencarikan solusi terbaik bagi keduanya,” terangnya.

Selama ini, sikap guru memang cenderung tertutup, sehingga permasalahan yang terjadi di sekolah pihak kepolisian tidak mengetahui.

Dikhawatirkan setiap permasalahan yang tidak diselesaikan, justru akan merugikan semua pihak. ”Kalau ada laporan, baru kita mengetahui hal itu. Kedepan, setelah dilakukan MoU tersebut, kami harap guru lebih terbuka,” harapnya.

Tentunya, pihaknya tidak akan menghukum guru atau pun murid, melainkan lebih pada pendekatan musyawarah. Namun, jika itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tentunya akan dilakukan upaya hukum. (awa/muj/ori/rah)

SUMENEP - Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep mengatakan kekurangan tenaga pengajar. Beberapa institusi pendidikan yang berada di bawah naungan disdik kekurangan jumlah tenaga pendidik. Kekurangan guru di Kota Sumekar mencapai ribuan orang.

Kekurangan guru dinominasi sekolah dasar (SD). Kekurangan guru sekolah dasar mencapai 1.368 tenaga pengajar. Sekretaris Dinas Pendidikan Sumenep, Kadarisman, menuturkan, kekurangan guru itu berdasarkan analisa kebutuhan.

Menurutnya, idealnya, masing-masing sekolah memiliki enam guru kelas, selain Kepala sekolah, guru agama, dan penjaskes. Ketika disesuaikan dengan rasio idealnya, berarti kebutuhan guru SD yang berada di bawah naungan disdik mencapai 5.111 dari jumlah 587 lembaga yang tersebar.

“Sedangkan untuk tahun ini, guru SD yang ada baru berjumlah 3.743 guru. Ketika di akumulasikan dengan jumlah secara keseluruhan, maka ditemukan kurang lebih ada 1.368 tenaga pendidikan yang dibutuhkan,” katanya kepada Koran Madura.

Kadarisman menjelaskan, kekurangan guru tersebut merata di daratan dan kepulauan.

Khusus kepulauan, kekurangan guru mencapai 918 orang, dan di daratan hanya 450 guru.

“Tetapi untuk anTetapi untuk tisipasi kekurangan antisipasi guru, kami memakkekurangan simalkan guru yang PNS, dengan cara guru, kami menerapkan pola memaksimalkan mengajar minimal guru yang PNS, 24 jam per mingdengan cara gu,” ucapnya, Senin menerapkan (25/11). pola mengajar Ia menyadari minimal 24 jam per minimnya tenaga minggu,” pengajar sangat mengganggu terhadap efektifiKadarisman tas kegiatan belajar Sekretaris Disdik mengajar (KBM).

Sumenep Sehingga dengan pola itu, dampak buruk hingga dapat berimplikasi terhadap kegiatana belajar mengajar harus dilakukan. “Selain menambah jam belajar, juga telah memanfaatkan tenaga honorer agar tidak sampai ada jam kosong,” jelasnya.

Mantan Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan tersebut menyatakan bahwa kurangnya tenaga pendidik hingga mencapai 1.368 itu paling banyak dialami oleh sekolah tingkat dasar. Sedangkan untuk jenjang yang lain seperti SMP masih normal, kondisi tenaga pengajar yang ada sebanyak 818 tenaga, hanya kekurangan 95 guru pada 9 mata pelajaran, tetapi untuk 7 mapel justru kelebihan 137 tenaga guru. “Oleh karena itu, harapan kami hanya ada pada THL Kategori 2 yang ikut tes ikut seleksi CPNS awal November lalu. Semoga banyak yang lulus, sehingga dapat menutupi kekurangan guru di beberapa jenjang tersebut,” tandasnya.

Sementara, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep, Samsul Rijal, membantah jika Kota Sumekar dikatakan kekurangan guru, tetapi tak ada pemerataan. “Saya tidak percaya jika Sumenep itu kekurangan guru, bahkan sampai ribuan.

Jadi, itu perlu dikroscek ulang,” ucapnya.

Menurut Rijal, isu kekurangan guru itu sudah sejak dulu mengemuka, tetapi ternyata bukan kurang, tetapi memang tidak ada pemeraataan guru. “Kebijakan Disdik saat masih dipegang oleh Pak Rais, akan ada pemerataan guru, tetapi sampai Kadis berubah tiga kali pemerataan itu hanya sekadar isapan jempol belaka, tong kosong nyaring bunyinya,” jelasnya. (sym/mk)

GURU SEKOLAH DASAR

587 Jumlah Guru : 3.743 Ideal Jumlah Guru : 5.111 Kekurangan Guru : 1.368 Jumlah Sekolah

:

Sumber data diolah dari pemberitaan Koran Madura

MUSIM PENGHUJAN

3 Kelurahan, 2 Desa Rawan Banjir SAMPANG - Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sampang mencatat terdapat tiga kelurahan dan dua desa di Kecamatan Kota setempat yang berpotensi dilanda banjir. Warga daerah setempat diharap waspada saat terjadi hujan lebat.

Wilayah yang berpotensi dilanda banjir itu meliputi Kelurahan Dalpenang, Gunung Sekar, dan Rong Tengah. Sedangkan dua desa lainnya Desa Pasean dan Gunung Maddeh.

Daerah tersebut rawan dilanda banjir akibat luapan sungai kali Kemuning. Bahkan, terkadang genangan banjir akibat kiriman air hujan dari

kawasan wilayah utara seperti Kecamatan Ketapang, Robatal maupun Kecamatan Kedungdung. Ketinggian air biasanya mencapai 2,5 meter.

Kabid Bina Manfaat Dinas Pengairan Sampang Mohammad Zainullah mengatakan, lima titik tersebut merupakan wilayah paling parah jika tergenang banjir. Pasalnya, wilayah itu tidak jauh dengan kali Kemuning yang sering meluap saat terjadi hujan. "Ya karena wilayah tiga kelurahan dan dua desa ini sangat dekat dengan sungai kali Kemuning," ucapnya, Senin (25/11).

Saat ini, pihaknya sedang

Kalau di Sampang ini normalisasi sungai kali Kemuning tidak bisa cegah banjir, tapi mengurangi debit air banjir,”

Moh. Zainullah

Kabid Bina Manfaat Dinas Pengairan Sampang

melakukan pengerukan kali Kemuning sepanjang 1,5 kilometer. Hal itu dilakukan agar bisa mengurangi debit air saat banjir. Pasalnya, di Kabupaten Sampang sendiri tidak bisa mencegah bencana banjir.

"Kalau di Sampang ini normalisasi sungai kali Kemuning tidak bisa cegah banjir, tapi mengurangi debit air banjir," jelasnya.

Dari hasil analisa yang dilakukan PU Pengairan, satunyasatunya cara untuk mencegah banjir harus membuat sungai.

Namun, hal itu cukup sulit terealisasi karena terkait pembebasan lahan milik masyarakat

yang rawan terjadi konflik. "Cara mencegah banjir ya harus buat sungai, tapi kita sulit dengan lahan milik warga, apalagi ini rawan konflik," tuturnya.

Di samping itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar kali Kemuning untuk terus menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sebab, hal itu menjadi salah satu kunci agar banjir tidak terlalu parah. "Hanya satu kuncinya supaya masyarakat di pinggiran sungai Kemuning tidak membuang sampah sembarangan menjadi penyebab banjir," imbuhnya. (ryn/lum)

10

SUMENEP

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II

INFORMASI PEMILU

KPU Bentuk “HelpDesk”

DORONG. Puluhan warga saat melakukan aksi dorong dengan petugas untuk bisa menerobos masuk ke gedung DPRD Sumenep, Senin (25/11). Mereka mendatangi kantor dewan untuk menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan BBM di Masalembu.

Rakyat Masalembu Demo DPRD Desak Tuntaskan Kelangkaan BBM Kepulauan SUMENEP - Puluhan warga Kepulauan Masalembu yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kepulauan Masalembu menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (25/11). Mereka menuntut eksekutif dan legislatif menuntaskan kelangkaan BBM di Masalembu.

Mereka juga menuntut pencabutan kontrak kouta pendistribusian. Juga, izin lain yang diberikan kepada APMS sesuai dengan Perbup Nomor 3/2011. Untuk itu, pemkab harus meyusun ulang kebijakan distribusi BBM ke kepulauan Masalembu. Rekom yang diberikan diefektifkan dengan pengawasan yang maksimal. Serta menindak tegas pejabat yang menjadi mafia BBM. Sebab, menurut warga, pemkab terkesaan tutup mata dengan fenomena BBM kepulauan. Buktinya, tidak ada solusi hingga berlangsung selama tiga bulan. Bahkan, mereka menduga telah terjadi

penyelewengan distribusi oleh Agen Premiun Minyak dan Solar (APMS). Di mana penjualan BBM (bahan bakar minyak) tidak melalui dispenser.

Aksi puluhan warga kepulauan ini dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka membawa sejumlah poster, yang salah satunya bertuliskan “APMS Kejam Tak Tertandingi”, “Pemda Tak Berdaya di Hadapan APMS”, “Pecat Pejabat Korup”, “Pak Bupati, Mana Janjimu”, “Cabut Izin APMS”, dan sejumlah lainnya. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian.

Sambil beorasi, mereka memaksa untuk menerobos pintu masuk gedung DPRD Sume-

nep. Mereka meminta untuk bisa bertemu dengan dewan.

Tak selang berapa lama, akhirnya sejumlah anggota dewan dari komisi A DPRD Sumenep menemui massa.

Dewan mendukung langkah warga kepulauan. Setelah itu, mereka menggelar hearing di ruang komisi A DPRD Sumenep. Ikut Asisten II bagian perekonomian.

Korlap Aksi, Ahmad Sholeh, menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan semua tuntutan kepada pemerintah dan legislatif. Termasuk, meminta pemerintah untuk menelusuri oknum-oknum yang bermain di balik layar.

“Kami minta segera menuntaskan masalah BBM, juga pemerintah harus menelusuri oknum-oknum yang bermain di balik layar, sebab ini bukan hanya persoalan kuota atau distribusi, tetapi kami menaruh curiga ada banyak oknum yang menjadikan isu BBM sebagai peluang para pembisnis hitam,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan Aminullah. Menurutnya, model penjualan BBM yang selama ini terjadi sangat tidak sehat, sehingga memicu tingginya harga. Akibatnya, peluang penimbunan BBM menjadi semakin besar. ”Ternyata Pemerintah Sumenep malah tinggal diam, seolah kelangkaan BBM kepulauan adalah terjadi secara alami,” ujarnya.

Asisten II Bagian Perekonomian Setkab Sumenep M. Syahrial mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak APMS. Itu untuk meminta keterangan terkait tuntutan para pendemo.

“Sebab kedatangan puluhan rakyat kepulauan ke sini, karena ditengarai ada pengusaha yang bermain di balik distribusi BBM melalui APMS. Oleh karena itu, langkah kami adalah Senin mendatang akan memanggil APMS,” katanya.

Syahrial mengungkapkan, apabila ada keterlibatan pihak APMS dalam permainan bis-

nis hitam BBM ini, pihaknya tidak akan tinggal diam.

Pasti pihaknya akan memberikan sanksi tegas. “Nanti akan langsung dikomunikasikan kepada Pertamina, sebab APMS itu kepanjangan tangan dari Pertamina. Jadi sanksinya dari Pertamina, termasuk jika izinnya hendak dicabut,” ujarnya.

Minta Segera Telusuri Anggota Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menjelaskan, masalah kelangkaan BBM Masalembu bukan hanya persolan kuota, tetapi memang ada oknum yang bermain. Juga memanfaatkan isu kelangkaan BBM kepulauan.

“Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harus turun tangan terhadap problem BBM yang melanda kepulauan, biar tidak berkepanjangan, termasuk yang paling penting tidak membantu para pebisnis hitam semakin kaya,” jelasnya. (sym/yat)

DIDUGA MENCURI KAYU

Pengadilan Memvonis Bebas Nahruddin SUMENEP - Nahruddin, 54, warga Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, terdakwa pencuri kayu akhirnya divonis bebas. Senin (25/11), Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sumenep memvonis Nahrudin tidak bersalah. Sehingga, dia dinyatakan bebas dari segala tuntutan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang dipimpin Deny Indrayana jelas bertentangan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 8 bulan penjara dengan denda Rp 652 ribu dan subsider 3 bulan kurungan. Menurut hakim, tuntutan JPU tidak memenuhi unsur.

Salah satu alasan pembebasannya, karena kayu yang dicuri sudah tidak masuk kategori milik perhutani. Sebab, kayu itu sudah dibakar, sehingga tidak melahirkan faktor ekonomis. Termasuk, fakta dipersidangan tidak terbukti ada pencurian. Sehingga, semua tuntutan jaksa dianggap gugur.

Terdakwa gagal dijerat dengan UU RI pasal 78 No 41/1999 tentang

kehutanan.

Materi vonis yang dijatuhkan terdakwa dibacakan secara bergantian oleh tiga majelis hakim pimpinan Deny Indrayana itu. Sidang berlangsung sekitar setengah jam. Usai dibacakan vonis, terdakwa Nahrudin langsung menagis. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut kakek tua itu. Saat Koran Madura mencoba menanyakan terkait hasil putusan hakim, terdakwa hanya terdiam dan mengeluarkan tangis kebahagian.

Sementara itu, meski sidang yang berisi tentang penjatuhan vonis terhadap Nahrudin berlangsung singkat, rupanya jaksa masih belum terima degan keputusan hakim tersebut. Buktinya, pasca persidangan, jaksa enggan diminta keterangan terkait tuntutannya yang tak dikabulkan oleh majelis hakim.

“Saya masih akan membicarakan hasil vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa.

Saya belum tahu langkah apa yang akan diambil oleh kejaksaan berikutnya menyikapi putusan bebas tehdap Nahrudin. Tapi yang jelas, saya akan

segera koordinasikan dengan atasannya (Kajari Sumenep),” terang Susmiyati, selaku JPU. Nahrudin dituduh mencuri kayu jati milik perhutani sebanyak 110 x 19 sentimeter.

Akhirnya, pihak perhutani

membawa kasus ini ke Kejari Sumenep. Hingga, masuk persidangan. Namun, dalam vonis sidang yang dijatuhkan ternyata terdakwa tidak bersalah, sehingga dibebaskan. (edo/yat)

KANDAS: Tuntutan Jaksa Penuntut Umum akhirnya tidak terbukti, saat pembacaan vonis oleh majelis hakim terhadap terdakwa Nahrudin di PN Sumenep, Senin (25/11).

SUMENEP –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, membentuk helpdesk atau warung konsultasi bagi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 soal pelaporan dana kampanye.

Komisioner KPU Sumenep, Hidayat Andiyanto, menjelaskan, petugas helpdesk ini terdiri dari lima komisioner dan dibantu dari staf sekretariat KPU. “Kita telah siapkan petugas di bagian ‘’helpdesk’’. Untuk kejelasannya kami sudah sosialisasikan kepada parpol peserta pemilu, kemarin (25/11). Jadi peserta pemilu dapat berkonsultasi soal pelaporan dana kampanye kepada petugas tersebut,” kata Menurut Didik, sapaan akrab Hidayat Andiyanto, agar tidak mengganggu aktivitas seluruh staf dan komisioner KPU, helpdesk ini akan mulai bekerja setiap hari efektif sejak pukul 13.0015.30 Wib. “Jadwal sudah kita susun. Kalau helpdesk dibuka sejak pagi hari, akan menganggu pekerjaan yang lain. Makanya kita sepakati helpdesk ini mulai efektif pada pukul 13.00-15.30 Wib,” terangnya.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, setiap partai politik peserta pemilu wajib menyampaikan laporan dana kampanyenya kepada KPU. Untuk itu, partai politik harus membukukan rekening khusus dana kampanye dan menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU, dilengkapi dengan keterangan sumber dana kampanye, baik berupa uang, barang atau jasa.

Laporan ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran dana kampanye termasuk identitas penyumbang dana kampanye.

“Apabila ada partai politik yang tidak menyampaikan laporan dana kampanyenya kepada kita, maka parpol itu akan dikenakan sangsi tidak akan diikutkan sebagai Peserta Pemilu 2014. Artinya kalau partai politik tersebut nantinya memperoleh kursi maka jatah kursi itu akan dibatalkan,” ungkapnya.

Didik berharap semua partai politik dapat mematuhi berbagai aturan pemilu yang telah ditetapkan KPU sehingga pelaksanaan pemilu jujur dan adil yang mengedepankan persamaan hukum sesama peserta pemilu dapat diwujudkan.

Jumlah warga Sumenep yang tercacat dalam DPT Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 904.192 orang. Sesuai keputusan KPU RI, Pemilu Legislatif 2014 akan digelar pada 9 April (edy/mk)

Kita telah siapkan petugas di bagian ‘’helpdesk’’. Untuk kejelasannya kami sudah sosialisasikan kepada parpol peserta pemilu.

Hidayat Andiyanto Komisioner KPU

ASUSILA

Pemuda Jadi Bintang Video Mesum SUMENEP – Sungguh memalukan prilaku pemuda yang diduga berasal dari Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan BatangBatang. Sejak lulusan dari sebuah lembaga pendidikan tingkat atas tahun lalu, justru menjadi bintang video mesum. Video yang dinilai merusak moral dan mencoreng nama baik lingkungannya itu, sekarang beredar dikalangan masyarakat setempat.

Video mesum itu sudah banyak beredar dari ponsel ke ponsel milik masyarakat setempat. Namun, sayang tak satupun di antara mereka yang menyebutkan dari mana asal mula video itu diperoleh. “Video ini sudah beredar luas, Mas! Tidak tahu dari mana asalnya,” ujar Ugik (41), salah seorang pemuda asal Batang-Batang.

Video mesum itu berdurasi 10 menit 20 detik dengan judul ‘Wawan Bergoyang’. Tidak tahu pasti, apakah judul itu asli dari pertama kali video beredar atau sudah dimodifikasi oleh orang lain. Yang jelas, dalam video itu sangat jelas sengaja untuk direkam prilaku layaknya suami istri tersebut. Laki-laki yang kelihatan bertubuh gemuk menggunakan sarung warna hijau kembang dan kaos singklet putih, tak terlihat canggung.

Sesekali sang perempuan Video mesum itu yang menggunakan baju warna berdurasi 10 menit kuning juga terlihat enjoi mel20 detik dengan akukan perbuatan mesum tersejudul ‘Wawan but. Sarung yang digunakan sang perempuan didominasi warna Bergoyang’. Tidak kuning campur coklat liris-liris. tahu pasti, apakah “Yang laki-lakinya itu, mirip judul itu asli dari siswa salah satu lembaga penpertama kali video didikan di Batang-Batang yang beredar atau sudah lulus tahun kemarin, mas!,” kata dimodifikasi oleh salah seorang penjual pentol keorang lain. liling di wilayah Batang-Batang, Sumenep, Senin (25/11).

Empat Episode Video mesum berdurasi 10 menit 20 detik dengan judul ‘Wawan Bergoyang’ ternyata bukan satu-satunya video yang ‘diproduksi’ oleh siswa lulusan SMA asal Batang-Batang.

Sedikitnya, ada empat video mesum yang beredar di masyarakat. “Kalau yang beredar itu ada empat video, mas!, tapi saya baru punya dua yang menggunakan sarung,” kata salah seorang pemuda asal Legung, Batang-Batang, Sumenep yang enggan disebutkan identitasnya.

Keresahan masyarakat semakin diperparah dengan ulah pemuda pengangguran tersebut. Sebab, sampai saat ini belum ada tindakan tegas pada pembuat maupun pengedar video yang mencoreng nama baik lingkungan setempat.

“Sampai saat ini, belum ada informasi kalau pelakunya berurusan dengan aparat penegak hukum. Padahal, video itu beredar sudah hampir satu bulanan dan bukan rahasia lagi dikalangan masyarakat Kecamatan Batang-Batang,” ujar Ugik.

Pada umumnya, masyarakat di Kecamatan Batang-Batang santer membicarakan soal video mesum tersebut. Dari warga biasa, hingga pemuda yang biasa ‘nongkrong’ di pinggir jalan.

Bahkan, sebagian besar mereka nampaknya mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Namun, ketakutan untuk menyebut identitas pelaku video mesum tersebut.

(Sumber: http://portalmadura.com)

SUMENEP

Warga Menemukan Mayat Mengapung di Tengah Laut

INDISIPLINER

Tenaga Medis yang Bolos Bakal Disanksi

SUMENEP - Mayat Mr X yang sebagian tubuhnya tinggal tulangnya saja, ditemukan mengapung oleh Rafi’ei (42), warga Desa Beluk Ares, Kecamatan Ambunten, saat sedang jalan-jalan sore di Pantai Taneros, sekitar 50 meter dari bibir pantai, Senin (25/11) sekitar pukul 17.00.

Mayat yang hampir seluruh dagingnya hancur oleh hempasan air laut, ditemukan mengambang sekitar 45 meter dari bibir pantai.

Rafi’ei sekitar pukul 16.15 sedang berjalan bersama istrinya, tepatnya di bibir Pantai Tanaros. Sekitar pukul 17.00, Rifa’ei melihat baju yang mengapung di tengah laut, sekitar 45 meter dari bibir pantai. Karena Rifa’ie merasa curiga maka dirinya bersama istrinya langsung mendekat, tidak tahunya setelah sampai didekatnya ternyata mayat dengan kondisi yang miris.

Rifa’ei menemukan kondisi mayat sudah lapuk.

Kedua betis hanya tinggal tulang benulang dan kepalanya juga sudah nyaris putus. Hal itu diduga karena terkena arus di tengah laut.

11

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II

”Awalnya kami tidak percaya bahwa itu mayat, karena sudah tidak ada kepalanya, bahkan betisnya tinggal tulangnya,” cerita Rifa’ei.

Setelah dirinya memastikan bahwa itu adalah mayat orang, Rifa’ei langsung memanggil warga sekitar, untuk mengevakuasi korban. ”Karena kami tidak tega dengan kondisi korban, maka kami

meminta bantuan warga di sini,” terangnya.

Tidak berselang begitu lama, puluhan warga berdatangan dan langsung mengevakuasi korban ke bibir pantai. ”Ada yang menarik korban, dan sebagian lagi ada yang melaporkan ke pihak kepolisian,” tukasnya Menurut sumber Koran Madura, mayat itu diduga ber-

nama Aziqin, 45, warga Desa Sedayu, Kab Gresik. Selama ini, tinggal di Kecamatan Batumarmar, Pamekasan. Dia dikabarkan hilang sejak satu bulan terakhir, saat dirinya sedang mancing di tengah laut.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto, mengaku sudah menerima informasi penemuan mayat itu.

Namun, hingga malam tadi, masih belum diketahui identitas mayat tersebut. Hanya, masih dugaan saja.

Di pakaian korban memang tidak ada identitas yang bersangkutan. Sehingga, polisi terus menampung informasi dari para pihak. “Itu belum pasti, masih perlu kroscek lebih lanjut mas,” katanya. (edy/mk)

ujung timur Pulau Madura ini banyak pulau. Sementara kehidupan di beberpa pulau itu sangat mahal dibandingkan dengan daerah daratan. ”Di Sumenep ini terdiri dari 27 Kecamatan, dan 9 Kecamatan berada di daerah kepulauan. Sementara biaya hidup di daerah kepulaun itu sangat mahal dibandingkan dengan daerah daratan,” terangnya Oleh sebab itu, lanjut Politisi asal Kepulaun Sapeken itu, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil disnakertrans. Hal itu untuk meninjau ulang atas keputu-

san yang telah ditetapkan oleh gubernur. ”Ini harus ditinjau ulang, makanya kami akan memanggil Disnakertrans, karena Disnakertrans yang banyak tahu persoalan itu,” tergasnya Sementara Kepala Disnakertrans Sumenep, Sustono, saat Koran Madura konfirmasi terkait persoalan tersebut, sedang tidak ada di ruang kerjanya. Informasinya, dia sedang berda di luar kota. ”Kalau diklatnya sudah selesai, namun kebetulan sekarang masih ada acara khusus di luar kota,” kata stafnya yang enggan disebutkan namanya. (edy/yat)

juga dipaksa untuk dibawa ke polindes, meski kondisinya tidak memungkinkan. Sehingga, warga terpaksa membawa pasien ke polindes lantaran bidan tersebut enggan mendatangi rumah pasien atau warga yang sakit.

Kadinkes Sumenep, Anugerah Rizka Rahadi, mengatakan, sudah memberikan teguran pada bidan di polindes tersebut. Selain itu, dia juga sudah

pernah melakukan pembinaan pada bidan tersebut berdasarkan laporan masyarakat, beberapa waktu silam.

“Nah, ternyata sekarang ada laporan lagi dari warga Desa Bicabbi terkait kasus yang sama yakni keluhan atas pelayanan bidan Polindes. Untuk itu, Dinkes berjanji akan melakukan pembinaan yang lebih masif lagi nantinya,” terang Kadinkes. (edo/mk)

SUMENEP - Sorotan demi sorotan terkait maraknya tenaga medis yang bertugas di kepulauan tidak masuk kerja membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Geram. Dinkes memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada tenaga medis yang dengan sengaja tidak masuk kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinkes Anugerah Rizka Rahadi menjelaskan, jika ada tenaga medis seperti dokter dan bidan sering membolos atau tidak menempati tempat tugasnya, maka akan disanksi. Bahkan terancam langsung diberhentikan.

Dimanapun jika “Jadi, dimanapun jika ada ada tenaga tenaga medis seringkali bomedis seringkali los dan tidak mengantor, maka laporkan pada saya, namanya bolos dan tidak siapa, bertugas dimana, bidan mengantor, maka laporkan pada saya, dokter, kami akan memproses, bahkan bisa kami berhentikan,” namanya siapa, katanya, Senin (25/11). bertugas dimana, Rizka mengungkapkan, unbidan dokter, kami tuk bidan pihaknya bisa lebih akan memproses, mudah memberhentikan. Sebab, bahkan bisa kami mayoritas bidan yang bertuberhentikan. gas masih kontrak. “Jadi, kalau tenaga medis yang sering tak menempati tempat tugasnya itu adalah bidan, maka lebih mudah untuk memberhentikan, tinggal memutuskan kontrak sudah selesai, kalau PNS masih harus melalui banyak tahapan, tetapi tetap akan disanksi,” jelasnya.

Dia mencontohkan, di Pulau Arjasa ada yang melaporkan salah satu bidan jarang ada di tempat kerjanya. “Maka saya langsung sampaikan kepada pihak terkait untuk dibina, jika tidak bisa dibina, maka laporkan ke saya, akhirnya bisa dibina dan ia kembali ke tempat dimana ia bertugas,” tandasnya. (sym/yat)

PENERTIBAN

Satpol PP Tertibkan PKL

UPAH MINIMUM KABUPATEN

Nilai UMK 2014 Terlalu Kecil SUMENEP – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Sumenep dinilai terlalu kecil. Sebab, UMK yang ditetapkan Gubernur Jatim Soekarwo itu tidak sesuai dengan kebutuhan layak hidup (KHL) di Kota Sumekar.

Untuk tahun 2014, UMK yang ditetapkan sebesar Rp 1.090.000. UMK itu lebih besar dibandingkan tahun 2013 yang hanya Rp 965.000.

Penetapan UMK Sumenep itu tertuang dalam Peraturan Gebernur Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa timur 2014 tetanggal

20 November 2013. Kendati demikian, kalangan DPRD Sumenep ternyata masih mempertanyakan kecilnya UMK yang ada. Sebab, layak hidup di kota Sumekar sudah cukup tinggi.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep, Dul Siam, mengatakan, ketetapan UMK tahun 2014 itu terlalu minim, naiknya hanya sedikit jika dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal, taraf hidup layak itu sudah meningkat. ”Itu untuk daerah Sumenep masih terlalu minim, karena biaya kehidupan di Sumenep itu sangat mahal.

Mungkin di atas Rp 1,2 juta sudah layak,” katanya.

Menurut politisi PKB ini, keputusan itu sangat tidak etis jika dibandingkan dengan daerah yang lain, seperti halnya Kabupaten Sampang yang UMK-nya sebesar Rp 1.120.000 dan juga Bangkalan sebesar Rp 1.202.000. ”Kalu dibandingkan dengan daerah lain di Madura, masih terlalu kecil, padahal dilihat dari KHL dan juga SDAnya Sumenep cukup besar,” tambahnya Dia menjelaskan, keputusan UMK itu sangat tidak sepadan dengan kondisi geografis. Sebab, di kabupaten

PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Polindes Dikeluhkan SUMENEP - Keberadaan pondok bersalin desa (polindes) di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, mendapat protes dari warga setempat. Senin (25/11), sejumlah warga Bicabbi terpaksa mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep sekitar pukul 10.30).

Mereka merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Polindes Bi-

cabbi. Itu lantaran, pelayanan yang diberikan dinilai buruk.

Padahal, polindes ini sudah pernah diprotes warga.

Tuni, 50, saat mendatangi dinkes, mengatakan, pelayanan bidan polindes sangat mengecewakan. Buktinya, warga atau pasien yang sering ditakut-takuti untuk menyediakan sejumlah uang ketika hendak melakukan operasi, padahal kategori penyakitnya

terbilang sepele.

“Bidan ini maunya apa sih, kok warga masih ditakuttakuti. Keluarga pasien itu sudah terkena musibah, masih saja dibuat resah. Bukannya membantu meringankan beban penderitaan yang dialami pasien, malah pasien dibuat waswas dan takut,” ujarnya.

Tak hanya itu, sambung Tuni, pasien yang hendak berobat ke Polindes Bicabbi

TETAP MANGKAL: Sejumlah PKL yang terjaring razia penertiban di area Taman Adipura Sumenep, Senin (25/11).

SUMENEP - Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polres, dan Dinas Perhubungan menggelar razia terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan terlarang, misalnya Taman Adipura Sumenep, Senin (25/11).

Razia terhadap PKL dilakukan di Taman Adipura dan sejumlah jalan protokol. Dalam operasi itu, pihaknya menurunkan lapak-lapak yang ada di trotoar depan Masjid Agung Sumenep.

Razia para PKL itu berlangsung cukup cepat, karena tidak ada berlawanan dari para.

Kasi Ops Satpol PP Sumenep Moh Saleh mengatakan, pihanya menertibkan PKL yang dianggap melanggar Perda No. 3/2002 tentang Ketertiban Umum. Semua PKL yang melanggar pasti ditertibkan. ”Untuk di Taman Adipura yang berjualan di bagian timur Taman Adipura tidak ada masalah, sebab belum direlokasi,” terang Saleh.

Di bagian timur akan dilarang nanti kalau sudah ada tempat relokasi. Sebab, mau diusir paksa PKL itu ke pasar, tentu tidak akan menyelesaikan masalah. ”Untuk itu, rencana ke depan pemerintah akan menyediakan lahan untuk relokasi PKL. Sehingga lokasi Taman Adipura berfungsi sebagai taman bukan untuk lahan berjualan,” ujar Saleh.

Selain itu, razia gabungan ini juga menyasar kendaraan yang diparkir di trotoar-trotoar. Sebab, itu juga termasuk area terlarang untuk parkir kendaraan bermotor. Dari razia itu, puluhan motor masih nekat markir di trator-trotoar teruma daerah pertokoan. (edo/yat)

ePaper

Terbit Siang!

Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

LOWONGAN KERJA Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

Klik dan unduh di sini:

http://www.koranmadura.com/category/epaper-koranmadura/

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)

• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

12

DKP Akan Diseret ke Meja Hijau Karena Bantuan Pugar Hanya Diberikan pada KOMPAG PAMEKASAN - Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) mengancam akan menggugat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pamekasan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat setelah gabungan kelompok tani itu tidak menerima penyaluran dana Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) 2013.

Koordinator HMPG Pamekasan, Agus Sumantri menuding DKP Pamekasan tebang pilih dalam menentukan kelompok penerima bantuan dana pemberdayaan petani garam. Sebab penyaluran program itu hanya diberikan kepada kelompok tani yang tergabung dalam Komunitas Petani Garam (KOMPAG).

Sedangkan kelompok tani yang tergabung dalam organ-

isasinya tidak menerima bantuan itu, meski sudah mengajukan proposal permohonan.

Dia menjelaskan KOMPAG dan HMPG sama-sama mengelola lahan sengketa antara petani dengan PT. Garam. Namun, HMPG dicoret, karena alasan tak cukup syarat administratif. Padahal, pihaknya sudah melampirkan bukti keterangan swakelola lahan dari PT. Garam.

“Kami masih siapkan materi gugatan ke PN Pamekasan. Kami merasa dirugikan, karena kami juga petani yang juga punya hak atas bantuan pemerintah,” katanya.

Agus menegaskan DKP Pamekasan seharusnya tidak perlu mempersoalkan status tanah yang kini masih disengketakan antara petani dengan PT. Garam, karena sangat merugikan anggota HMPG yang tidak diberi hak untuk mendapatkan bantuan. Ia menilai DKP Pamekasan diskriminatif, karena hanya menyalurkan bantuan untuk kelompok tertentu.

Kepala DKP Pamekasan Nurul Widiastutik menyatakan penyaluran pugar untuk 170 kelompok lebih di Pame-

kasan sudah sesuai petunjuk teknis (Juknis). Yakni dikucurkan bagi kelompok yang anggotanya memiliki status lahan yang jelas.

Kejelasan status itu dibuktikan dengan surat keterangan sewa, kerjasama bagi hasil atau surat keterangan kepemilikan tanah. Sedangkan HMPG tidak memiliki persyaratan administratif yang ditentukan.

“Semua kelompok tani sudah kami fasilitasi yang berpedoman pada Juknis. Kalau kelompok lain bisa dapat keterangan dari PT. Garam, kenapa HMPG gak dapat, silahkan tanyakan pada PT. Garam,” katanya.

Adapun dana pugar sebesar Rp 3,6 miliar sudah dis-

alurkan kepada 170 kelompok tani lebih. Dari total dana itu, sebanyak Rp 100 juta dikembalikan ke kas negara, karena petaninya tidak bersedia mengelola program sesuai Juknis.

“Yang kami kembalikan ke kas negara bukan karena tidak cukup syarat administratif, tetapi mereka memang tidak mau mengerjakan sesuai juknis. Kalau tidak cukup syarat tentu sudah kami coret sejak awal,” katanya.

Ia menambahkan dana pugar yang disalurkan kepada petani 70 persen digunakan untuk pembelian peralatan sewa lahan, sedangkan 30 persen sisanya digunakan untuk optimalisasi lahan. (uzi/ muj/rah)

Sejumlah mahasiswa yang diduga pelaku pembakaran fasilitas kampus diamankan polisi di Kampus Universitas Negeri Makassar, Sulsel, Senin (25/11). Tawuran antara mahasiswa Fakultas Teknik dangan Fakultas Bahasa dan Sastra mengakibatkan gedung bengkel seni dan dua sepeda motor hangus dibakar.

SEREMONIAL

KPPT Layani Izin Lokasi dan Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang

PAMEKASAN - Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pamekasan membuka lay-

PAMEKASAN

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II

anan penerbitan izin lokasi dan izin persetujuan pemanfaatan ruang. Kepala KPPT, Mohammad Amin mengatakan pemohon izin lokasi disyaratkan mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000, berisi pernyataan luas tanah, surat kuasa, dan surat pernyataan data benar.

Disyaratkan foto copy KTP, foto copy NPWP, foto copy izin lokasi terdahulu untuk perluasan/perubahan, akte pendirian perusahaan. Khusus PT, harus ada pengesahan dari Depkumham/sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV. Membuat pernyataan kesanggupan memberi ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau yang ber-

hak atas tanah. Gambar atau sketsa rencana pemanfatan tanah yang dimohon, juga foto copy surat persetujuan penanaman modal bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN)/surat persetujuan presiden bagi penanaman modal asing (PMA). “Menyertakan foto copy surat keterangan terdaftar sebagai anggota REI/APERSI bagi perusahaan pembangunan perumahan, dibuat rangkap empat,” jelasnya.

Pemohon perpanjangan izin lokasi, bagi tanah yang belum dikuasai setelah habis masa berlakunya, disayaratkan permohonan bermaterai Rp 6.000, foto copy KTP pemohon, foto copy NPWP, foto copy Akte Pendirian perusahaan bagi yang Berbadan Hukum. Khusus PT, ada pengesahan dari Depkum-

ham/sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV. Menyerahkan foto copy Kepemilikan Lahan minimal 50 % dari yang diajukan.

Izin lokasi asli terdahulu harus dilampirkan. Foto copy Kepemilikan Lahan minimal 50 persen dari yang diajukan.

Pemohon izin persetujuan pemanfaatan ruang (PPR) baru dan perubahan, pemohon harus mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6000, foto copy KTP, foto copy NPWP, foto copy Akte Pendirian perusahaan bagi yang Berbadan Hukum. Khusus PT, ada pengesahan dari Depkumham/sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV dan Firma.

Menyerahkan gambar/ sketsa lokasi yang dimo-

hon, foto copy kepemilikan tanah bisa berupa sertifikat tanah, petok D, letter C, surat hibah, akta perjanjian sewa menyewa, atau SPH khusus lahan yang sudah dikuasai. “Dilampirkan SK persetujuan pemanfataan ruang asli, surat kuasa, dibuat rangkap empat,” kata Amin.

Pemohon perpanjangan PPR disyaratkan permohonan bermaterai Rp 6000, foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab, SK Persetujuan Pemanfaatan Ruang, foto copy KTP kuasa, dibuat rangkap tiga. “Persyaratan perpanjangan PPR diatas, apabila belum menindak lanjuti izin-izin lain yang telah diwajibkan sampai masa berlaku PPR habis,” jelasnya. (adv/uzi/ muj/rah)

ANTISIPASI GENANGAN AIR

Tiga Puskesmas Siaga Banjir PAMEKASAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan menunjuk tiga Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Puskesmas yang menangani korban banjir di wilayah itu. Ketiga Puskesmas tersebut berada di kawasan yang selama ini menjadi lokasi bencana banjir setiap musim penghujan.

Dinkes juga telah menyerahkan nomer handphone (hp) petugas kesehatan yang ditunjuk dalam penanganan kesehatan korban banjir kepada BPBD untuk penanganan secara cepat.

Tiga Puskesmas yang ditunjuk masing-masing, Puskemas Teja, Puskesmas Pademawu, dan Puskesmas Sopaah. Penunjukan Puskesmas tersebut karena berdekatan dengan wilayah yang sering terdampak bencana banjir.

Kepala Dinkes, Ismail Bey mengatakan penunjukan tiga puskesmas itu dilakukan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk memetakan kawasan rawan banjir.

“Dari hasil koordinasi itu kami menunjuk tiga Puskesmas tersebut dan meminta ketiganya untuk selalu siaga disaat turun hujan deras secara merata untuk mengantisipasi terjadinya banjir,” katanya.

Dinkes juga telah menyerahkan nomer handphone (hp) petugas kesehatan yang ditunjuk dalam penanganan kesehatan korban banjir kepada BPBD untuk penanganan secara cepat.

Penyiapan tiga Puskesmas itu, jelas Ismail, juga diimbangi dengan penyiapan obat-obatan yang dibutuhkan oleh korban bencana tersebut termasuk peralatan yang akan digunakan dalam

keadaan darurat.

Sementara itu, BPBD setempat mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam di musim hujan tahun ini.

Bencana yang biasa terjadi di wilayah itu antara lain banjir, longsor, dan angin kencang. Tidak menutup kemungkinan bencana itu juga akan terjadi pada tahun ini, sehingga harus diwaspadai.

Khusus untuk banjir, data di BPBD Pamekasan menyebutkan kawasan yang selama ini menjadi kawasan rawan banjir ada di tiga kecamatan yang dialiri sungai Keluang, Jombang, dan Semajid.

Kawasan itu antara lain, di Kecamatan Kota adalah Kelurahan Patemon, Jungcangsang, Parteker, Barkot, Desa Laden, Jalmak, Teja Barat, dan Kelurahan Gladak Anyar. Sedang di Kecamatan Pademawu adalah Desa Sumedangan, Lemper, Kelurahan Barurambat Timur, Durbuk, dan Prekbun. Sementara di Kecamatan Larangan hanya di Desa Montok.

Pelaksana Tugas Kepala BPBD, Ismail mengatakan pihaknya sudah menetapkan Kecamatan Kota sebagai pos utama penanganan bencana banjir. Sebab di wilayah itu, jumlah kawasan yang terdampak lebih luas dibanding kecamatan lainnya. Selain itu, akibat yang ditimbulkan juga lebih besar, karena berada di pusat kota.

BPBD, kata dia, sudah mengajukan tambahan peralatan dan bantuan bagi korban bencana ke Provinsi Jawa Timur. Peralatan yang diajukan diantaranya, gergaji mesin untuk penanganan angin kencang dan perahu karet untuk korban banjir serta makanan siap saji, juga usulan bantuan sembako.

“Sementara ini kami hanya punya satu perahu karet. Jadi untuk memaksimalkan kinerja dalam penanganan korban banjir, kami ajukan bantuan tambahan perahu karet,” katanya. (oni/ muj/rah)

Sejumlah kendaraan berjalan pelan saat melintasi genangan air di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

DAPATKAN INFORMASI SEBELUM BERINVESTASI KAMI SIAP MELAYANI ANDA! HUBUNGI KAMI DI KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU JALAN JOKOTOLE NO. 143 KABUPATEN PAMEKASAN

DIPERSEMBAHKAN OLEH : KPPT KABUPATEN PAMEKASAN

PAMEKASAN

13

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II

PENERTIBAN ALAT PERAGA

Baliho Caleg DPR RI Diturunkan Paksa PAMEKASAN - Panwaslu Pamekasan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Senin (25/11), menurunkan paksa sebuah baliho besar millik salah seorang calon anggota legislatif (caleg) DPR RI. Baliho berukuran 12 x 6 meter itu terpasang di depan Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Martodirjo, Jalan Raya Panglegur.

Penurunan paksa tersebut dilakukan setelah sebelumnya Panwaslu sudah berkirim surat kepada partai pengusung caleg tersebut dan meminta untuk menurunkan sendiri baliho tersebut dengan batas waktu yang ditentukan. Sayangnya, permintaan tersebut tidak dilaksanakan.

Penurunan tersebut berlangsung selama setengah jam, dengan menggunakan mobil hidrolis. Selain melibatkan Satpol PP, Panwaslu juga meminta pengamanan dari petugas kepolisian. Tidak ada aksi protes terhadap penurunan baliho tokoh yang cukup dikenal di Madura tersebut.

Anggota Divisi Hukum dan Tindak Lanjut Panwaslu Pamekasan, Sapto Wahyono menyatakan penertiban itu merupakan bentuk komitmen Panwaslu untuk tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye.

Ia memastikan seluruh atribut dan alat peraga yang berkaitan dengan pemilihan

umum yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) akan ditertibkan tanpa memandang caleg maupun partai pemilik.

“Kalau masih ada yang tercecer, mohon dipahami bahwa kami harus melakukan penertiban secara bertahap, karena keterbatasan petugas dan alat yang kami miliki,” katanya.

Sapto menjelaskan penertiban tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Karena sekalipun pemasangan baliho tersebut memiliki izin, namun pemasangan dan isinya dinilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU. Diantara yang tidak sesuai, baliho tersebut dibuat oleh perorangan dan bukan oleh partai pengusung.

“Semua baliho dan alat peraga yang berisi tentang pemilu, kami memiliki hak untuk mengaturnya sesuai undang-undang,” katanya.

Sebelumnya, Panwaslu dinilai kurang serius dalam menegakkan pelaksanaan Peraturan KPU tentang alat peraga kampanye. Sebab di beberapa lokasi, masih didapati baliho yang belum ditertibkan. Baliho tersebut milik Caleg DPR RI yang sudah dikenal di Pamekasan.

Namun Sapto membantah dikatakan tidak serius. Sebab untuk menurunkan baliho tersebut, timnya harus mendatangkan alat hidrolis. (awa/muj/rah)

Salah satu baliho besar milik salah seorang caleg DPR RI di Pamekasan diturunkan paksa oleh Panwaslu dan Pol PP setempat. Baliho itu dinilai melanggar peraturan pemasangan alat peraga kampanye.

DPR Minta Hasil Investigasi Diumumkan Terkait Kasus Penggelapan Dana di SMP Pademawu PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan meminta Inspektorat setempat mengumumkan hasil investigasi (penyelidikan secara mendalam) terhadap kasus dugaan penggelapan uang sekolah di SMPN 1 Pademawu yang dilaporkan sejumlah guru di sekolah tersebut.

Wakil Ketua Komisi D, Juhaini mengaku belum menerima laporan hasil investigasi itu sehingga belum mengetahui perkembangan penanganan kasus tersebut. Dia hanya mengetahui bahwa kasus itu

sudah ditangani Inspektorat dan masih menunggu laporannya.

Menurut Juhaini jika pemeriksaan tersebut sudah tuntas, dipastikan lembaga tersebut akan menyampaikan

laporan secara terbuka kepada masyarakat.

Dimungkinkan saat ini proses penyelidikan itu sedang berjalan sehingga laporannya belum disampaikan.

“Kasus ini menjadi sorotan masyarakat sehingga selayaknya jika sudah ada hasil dari penyelidikan yang dilakukan Inspektorat, segera disampaikan ke masyarakat,” katanya.

Ia berharap agar hasil investigasi itu disampaikan secara terbuka sehingga tidak menjadi pertanyaan di masyarakat. Sayangnya,

Pelaksana Tugas Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sutomo tidak bisa dikonfirmasi, karena sedang tidak berada di kantornya. Namun, salah satu petugas di kantor Inspektorat mengatakan kasus dugaan penggelapan dana itu masih dalam proses penyelidikan.

Sebelumnya, Bupati setempat, Achmad Syafii berjanji akan memberi tindakan tegas kepada pelakunya jika kasus tersebut benar-benar terbukti.

Ia menyerahkan penyelidikan kasus itu kepada Inspektorat setempat. (awa/muj/rah).

KRIMINALITAS

Bayi Ditemukan di Pinggir Jalan PAMEKASAN – Minggu (25/11) kemarin, tiga orang remaja menemukan seorang bayi di pinggir jalan Desa Klompang Barat, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Ketika ditemukan bayi dalam kondisi masih hidup.

Dia ditemukan di dekat musalla yang masuk wilayah Dusun Nangger.

Bayi berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan saat ketiga remaja, yakni Kusairi, 16, Helmi, 19, dan Mustofa,16, hendak pulang ke rumah masing-masing usai bermain. Belum jelas siapa orangtua bayi tersebut dan alasan hingga bayi itu dibuang yang diduga oleh orangtua kadungnya.

Menurut warga, saat ditemukan, bayi tersebut berada di dalam sebuah kardus makanan ringan yang dibungkus kain batik warna kuning. Di dalam kardus tersebut juga ditemukan selimut bayi dan uang sebesar Rp 100 ribu.

Ketiga remaja itu segera melaporkan penemuan mereka ke Kepala Desa setempat, Syamsul Arifin.

Kades segera membawa bayi itu ke rumahnya. Bayi dengan berat 3,1 kilogram dan panjang 49 sentimeter itu saat ini dalam keadaan sehat dan masih dalam perawatan Kades Klompang.

Syamsul Arifin mengata-

kan saat pertama kali dibawa ke rumahnya, di kepala bayi tersebut masih terdapat bercak darah, sehingga kuat dugaan bayi tersebut belum berumur satu hari. Namun ia tidak mau menyimpulkan

bahwa bayi itu merupakan hasil hubungan gelap, karena hal itu belum bisa dibuktikan.

Rencananya, ia akan mengadopsi (mengambil hak asuh) bayi itu, kecuali ada pihak

yang mengaku sebagai orangtua yang dibuktikan dengan surat keterangan bidan atau kepolisian.

“Kalau ada orang yang mengaku orang tua bayi ini harus dibuktikan dan harus menyelesaikan proses hukum, karena telah membuang bayinya,” katanya.

Kapolsek Pakong, Ajun Komisaris A. Jauhari Anwar mengatakan dari keterangan bidan yang didatangkan untuk memeriksa kesehatan bayi tersebut, diperkirakan bayi itu belum berumur sehari dan dilahirkan pada pagi hari sebelum ditemukan.

Pihaknya sudah menyelidiki kasus itu dengan meminta keterangan terhadap bidan dan dukun beranak di wilayah pakong untuk mengetahui identitas bayi tersebut dan orang tuanya. Namun diperkirakan bayi tersebut lahir melalui bidan di luar Kecamatan Pakong, karena seluruh bidan di wilayah itu mengaku tidak melayani persalinan pada hari penemuan bayi tersebut.

“Kami hanya bisa memastikan bahwa proses kelahiran bayi itu ditangani tenaga medis, karena bungkus tali pusarnya menggunakan kain kasa, baju, dan gurita yang dikenakan saat ditemukan merupakan alat bayi bantuan program pemerintah,” katanya. (oni/muj/rah)

BALIHO KAMPANYE

Alat Peraga Marak Ditempel di MPU PAMEKASAN - Banyak cara yang dilakukan calon anggota legislatif (caleg) untuk menaikkan popularitasnya. Selain memasang alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk di sejumlah ruas jalan, sebagian dari mereka juga memasang alat peraga berupa stiker yang ditempel pada mobil penumpang umum (MPU).

Kondisi ini bisa terlihat saat MPU itu, antre penumpang di sejumlah ruas jalan, seperti di jalan Stadion yang menjadi tempat mangkal MPU jurusan Pakong-Waru.

Di tempat itu, nampak beberapa stiker Caleg DPRD Pamekasan menempel pada bagian kaca MPU jurusan itu.

Demikian juga MPU jurusan Palengaan dan Proppo, sebagian terpasang stiker caleg berbagai ukuran.

Maimun, salah satu sopir MPU jurusan Pakong mengatakan stiker itu dipasang, karena caleg yang maju masih temannya. Stiker itu dipasang atas permintaan temannya agar ia lebih dikenal dan

diketahui sebagai caleg.

“Saya hanya ingin bantu teman saya. Kebetulan pemilik mobil ini tidak mempermasalahkan, ya saya pasang,” katanya.

Menanggapi hal itu, Divisi Tindak Lanjut dan Penindakan Hukum, Panwaslu Pamekasan, Sapto Wahyono mengatakan alat peraga kampanye yang dipasang di motor maupun MPU milik pribadi, baik plat hitam maupun plat kuning tidak bisa ditertibkan, karena tidak ada payung hukum yang bisa dijadikan landasan.

Berdasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2013, pasal 17 ayat 1 huruf a, kewenangan Panwaslu sebatas menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang di kendaraan milik pemerintah, baik, motor, mobil maupun angkutan umum milik pemerintah. Di luar itu, pihaknya hanya bisa memberi imbauan, namun tidak bisa merekomendasi untuk dilakukan penertiban.

“Kami tidak bisa mere-

komendasikan untuk menertibkan alat peraga yang ditempel di kendaraan pribadi. Kami sudah sampaikan imbauan, mudah-mudahan bisa dipatuhi dalam rangka memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Panwaslu Pamekasan sudah merekomendasikan penertiban sejumlah alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan.

Seperti di lokasi terlarang, kendaraan milik pemerintah, tempat ibadah ibadah, tempat pelayanan kesehatan, kantor pemerintah maupun gedung sekolah.

Rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan melakukan penertiban. Alat peraga itu diturunkan paksa, karena partai politik (parpol) maupun caleg yang memasang alat peraga perorangan, tidak mengindahkan imbauan KPU untuk memindah atau menurunkan sendiri. (uzi/ muj/rah)

Petugas Satpol PP bersama Panwaslu Kabupaten Pasuruan, membongkar baliho atribut kampanye bergambar calon legislatif di Jalan Raya Raci, Pasuruan, Jatim. KPU bersama Panwaslu Kabupaten Pasuruan dibantu Satpol PP menerbitkan atribut kampanye yang melanggar aturan.

14

Empat Saksi Tak Hadir Pengusutan Korupsi Dana Pesangon DPRD Periode 1999-2004 SAMPANG - Kejaksaan Negeri Sampang, Senin (25/11) berencana meminta keterangan empat orang saksi dari tim badan anggaran (bangkar) dari eksekutif dan legislatif terkait korupsi dana pesangon DPRD setempat periode 1999-2004. Namun tidak ada seorang pun yang memenuhi pamggilan kejari.

Empat orang saksi yang rencananya akan diperiksa H Fauzi, Slamet Terbang, Dr A Malik Masyur, dan M Wartomo. Ketidakhadiran mereka karena sedang berada di luar kota. Kejari sendiri sudah mengirimkan surat pemanggilan penyidikan pertama kalinya Senin (18/11).

Kasi Pidsus Kejari Sampang Ach Fauzan mengatakan, surat panggilan ke empat orang sebagai saksi dana pesangon itu sudah dikirim melalui sekda yang disampaikan kepada kabag hukum pemkab.

Tetapi hasilnya masih belum ada yang memenuhi panggilan.

“Kita sudah melakukan pemanggilan kepada empat orang sebagai saksi dengan mengirim surat panggilan penyidikan kepada Sekda kemudian disampaikan ke Kabag Hukum Pemkab Sampang.

Ternyata Sampai hari ini (25/11) belum ada yang datang,” ucapnya kepada Koran Madura.

Dari keterangan Kabag Hukum Pemkab Sampang, lanjutnya, salah satu dari empat terpanggil itu sedang berada di luar kota. Dirinya juga berencana akan kembali melakukan pemanggilan secara terus menerus kepada yang bersangkutan.

Sehingga, proses pangggilan penyidikan tetap berjalan.

“Kita belum tahu kemana

SAMPANG

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II

entah di luar kota pindah rumah atau ada kepentingan apa. Namun dari informasi Kabag Hukum, salah satunya sedang ada tugas intern di luar kota. Kalau seperti ini juga menghambat kan,” katanya.

Ditanya apakah nanti dari hasil penyidikan akan ada tersangka baru?

Fauzan masih belum bisa berkomentar banyak.

Menurutnya, hingga kini pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap sembilan anggota dewan yang masih belum lunas meski membayar deengan menyicil. “Ya pokoknya kita masih membidik sembilan anggota dewan dulu yang lainnya nanti bisa diketahui apakah ada tersangka lagi,” ungkapnya.

Dikatakan Fauzan, dari rencana pihak bangkar eksekutif pada tahun 1999 mengusulkan kepada pihak legislatif untuk dana anggaran non PNS. Akan tetapi, hal ini oleh keempat anggota legislatif yang sudah dieksekusi yakni Sayuti, Fathur Rozi Farouq, serta KH hasan asyari (alm), dan Herman Hidayat (belum dieksekusi) mengubah dana tersebut menjadi dana pesangon anggota DPRD periode 199-2004 hingga dana itu diterima oleh anggota DPRD lainnya yang telah merugikan uang negara

sebesar 1.912.500.000.

“Kita masih fokus kepada sembilan anggota itu, karena agar bisa membedakan, apalagi dulu yang diusulkan oleh eksekutif Pemkab Sampang itu dana anggaran untuk non PNS. Kemudian sama empat orang anggota dewan yang sudah dieksekusi ini diubah menjadi dana pesangon,” terangnya.

Selanjutnya, pihaknya akan terus melakukan pemanggilan terhadap semua anggota dewan yang bersangkutan. Namun, masih belum diketahui pasti kapan pemeriksaan itu dilakukan.

“Kita akan panggil lagi dan masih nunggu kapan hari apa belum bisa dipastikan,” im-

buhnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Sampang Moh Djuawni saat dikonfirmasi melalui saluran teleponnya membenarkan pemanggilan terhadap empat orang tersebut dan tidak bisa hadir. Katanya, surat itu baru diterima pada Jumat (22/11) malam, seperti H Fauzi sedang berada di luar kota begitu pun Slamet Terbang masih ada di Jakarta.

“Ya memang benar sedang ada di luar kota, sehingga tidak bisa memenuhi panggilan Kejari, dan surat saya sudah diterima pada malam Sabtu kemarin, sehingga kini masih proses penyampaian,” paparnya. (ryn/lum)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA LINGKUNGAN SEHAT

Ditargetkan Cair Minggu Ini SAMPANG - Terjadinya kekeliruan administrasi, membuat pencairan anggaran Program Peningkatan Sarana Prasana Lingkungan Sehat Perumahan tahun 2013 untuk rukun tangga (RT) sehingga sampai sekarang masih belum cair. Dinas Pedapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Kabupaten Sampang masih melakukan perbaikan, dan berjanji akan dicairkan dalam minggu ini.

Sebelumnya, Camat Kota Sampang Suryanto berjanji akan mencairkan dana tersebut pada mingu kemarin.

Akan tetapi, sampai sekarang anggaran tersebut belum cair juga. Hal itu disebabkan terjadi kesalahan teknis, karena antara RT dengan pihak kecamatan salah faham dan berangggapan kalau pencairan-

ya seperti sebelumnya waktu masih belum masuk program kecamatan dan masih dana hibah yang pencairannya langsung 100 persen. Padahal untuk sekarang berbeda dengan dulu, karena itu merupakan program kecamatan yang akan dicairkan dalam dua tahap.

Karena dana tersebut sudah masuk program kecamatan, maka tahapan pencairannya untuk tahapan awal 50 persen dari dana sebesar Rp 10 juta untuk setiap RT dan untuk pencairan selanjutnya akan diberikan pada tahapan kedua ketika pengerjaannya sudah mencapai 50 persen.

Sedangkan jumlah anggarannya sebesar 1,4 miliar dari sejumlah 139 RT dalam enam kelurahan.

“Sebelumnya yang men-

jadi kendala yaitu untuk membangun sepemahaman dengan RT, karena dana tersebut bukan dana hibah seperti dulu yang harus dicairkan langsung 100 persen. Akan tetapi, sejak tahun 2013 itu sudah masuk pada program kecamatan yang pencairannya harus dikerjakan dulu baru dicairkan. Sedangkan dulu cair dahulu baru dikerjakan,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Kabupaten Sampang melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Sumarno mengatakan, sampai sekarang masih belum cair, karena terjadi kesalahan administrasi dan terjadi perubahan namanama direkening RT. Sehingga, oleh pihak bank dikembalikan. (jun/lum)

BANTUAN SISWA MISKIN

Sekolah Belum Menerima BSM SAMPANG - Wali siswa dari dua sekolah dasar (SD) Gersempal I dan II, Kecamatan Omben, sampai saat ini mengaku belum menerima dana bantuan siswa miskin (BSM). Hal itu disebabkan terjadi keterlambatan pengajuan data penerima. Wali siswa sudah mengadukan hal itu ke LSM Lira.

Anggota LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Hasan mengatakan, dua sekolah tersebut sampai sekarang masih belum menerima dana BSM. Padahal, sekolah yang lain di sekitar Kecamatan Omben sudah banyak menerima. Sehingga, wali siswa dari dua sekolah tersebut banyak yang mengadu.

Alasan keterlambatan data tersebut, menurut Hasan, sangat tidak masuk akal karena sekolah yang lain sudah banyak yang mencairkannya. Itu dimungkinkan karena kepala sekolah tidak bekerja dengan serius, apalagi kondisi sekolah dengan sekolah yang lain jaraknya berdekatan. Sehingga, sering terjadi kecemburuan sosial dari masing-masing sekolah.

“Dua SDN Gersempal 1 dan II sampai sekarang masih belum mendapatkan dana BSM, padahal dari dua sekolah tersebut sudah me-

megang kartu penyandang sosial (KPS), dan kami setelah mendatangi kepala sekolah tesebut alasannya karena keterlambatan data dan masih diajukan. Kenapa itu baru diajukan sementara untuk sekolah yang lain sudah banyak yang cair,” ucapnya, Senin (25/11) kepada Koran Madura.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui staf Bagian Pembiayaan Arief Karya ketika dikonfirmasi mengaku masih akan menghubungi pihak bank dulu tentang pecairan dana BSM tersebut. Akan tetapi untuk sekolah Gersempal II tidak masuk dalam data dan masih belum mengajukan ke UPTD setempat, namun itu dimungkinkan akan masuk pada tahap kedua setelah pencairan dana BSM untuk sekoah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

“Untuk SDN Gersempal I datanya ada dan untuk Gersempal II masih belum masuk, dan itu dimungkinkan akan masuk pada tahap dua, karena kemarin masih pencairan pada tahap pertama. Sedangkan yang diprioritaskan adalah siswa yang memegang KPS,” ucapnya. (jun/lum)

BANGKALAN

15

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II

KESADARAN POLITIK

Masyarakat Penentu Kualitas Demokrasi

Petugas memperhatikan papan pemberitahuan premium habis di SPBU (Stasiun Pengisiian Bahan Bakar Umum) Kepandean, Serang, Banten, Senin (25/11). Kelangkaan BBM terjadi di Serang sejak Minggu (24/11) karena kuota BBM bersubsidi yang ada sudah terserap.

PERTANIAN

Bank Tani Dinilai Dapat Memajukan Petani BANGKALAN - Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan menilai gagasan Bank Tani yang diwacanakan DPRD setempat merupakan langkah positif untuk kemajuan bagi petani untuk jangka panjang.

Pemkab Bangkalan sejatinya telah memberikan kemudahan fasilitas berupa Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Pangan (KUP), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Semua itu untuk petani.

Namun harus melewati kelompok tani dengan jumlah luas lahan yang telah ditentukan,” ungkap Kepala Dispertanak Bangkalan, Ir. Puguh Santoso.

Gagasan Bank Tani yang dilontarkan, menurut Puguh, merupakan gagasan yang sangat bagus. Namun, untuk jangka pendek, para petani juga bisa melakukan peminjaman modal melalui Bank-Bank swasta yang ada.

Permodalan bagi para petani merupakan permasalahan klasik ketika mereka belum mampu melakukan analisa usaha tani dengan baik.

“Apakah mereka untung apa tidak? Jika dengan luas lahan di bawah 0,3 hektare, kebutuhan para petani sulit bisa terpenuhi. Di Bangkalan, mayoritas luas lahannya hanya (0,3 hektare) segitu,” jelasnya.

Ia menambahkan gagasan agar pemkab mendirikan

Bank Tani itu akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Apalagi hal itu masih pada tataran wacana yang belum dibentuk secara formulasi. Namun Puguh menyatakan respek terhadap gagasan yang cukup akomodatif bagi kebutuhan petani itu.

Gagasan Bank Tani yang dilontarkan, menurut Puguh, merupakan gagasan yang sangat bagus.

Namun, untuk jangka pendek, para petani juga bisa melakukan peminjaman modal melalui Bank-Bank swasta yang ada.

Perlu diketehui DPRD Bangkalan memiliki inisiatif untuk mendirikan Bank Tani.

Gagasan itu timbul, karena seringkali petani tidak mendapatkan akses permodalan yang tepat dan mudah. Sehingga terpaksa untuk mengolah lahan mereka harus berhutang pada rentenir.

Oleh sebab itu, mendirikan Bank Tani diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan tersebut.

“Sudah saatnya petani

itu mendapatkan kemudahan dalam mengelola lahan pertaniaannya, tanpa harus merasa kesulitan dalam segala hal.

Bank Tani kami kira menjadi solusi konkrit untuk menjawab semua permasalahan,” ungkap anggota Komisi B DPRD Bangkalan, Moh. Ikhsan.

Seorang petani padi, Sohibul Hikam (39), warga Desa/ Kecamatan Burneh mengatakan, ia terpaksa tidak beraktivitas seperti biasanya di musim tanam padi pertama ini. Pria dengan empat anak itu mengaku kesulitan modal bercocok tanam.

“Sudah lama saya bertani.

Tapi tetap saja tidak ada perubahan dalam hal perekonomian. Untuk musim tanam ini, saya libur tanam dulu karena tak ada modal,” tuturnya.

Ia mengatakan setiap musim tanam dirinya selalu meminjam modal melalui rentenir. Karena biaya untuk sekali tanam membutuhkan modal hingga lebih dari Rp 1 juta. “Ada ongkos semai padi, ongkos bajak tanah, ongkos tanam benih, belum lagi ongkos panen, beli bibit, dan beli pupuk” paparnya.

Sementara itu, lahan pertanian di Kabupaten Bangkalan sendiri seluas 27.207 hektare dengan produksi padi mencapai 2.596.409.01 ton per tahun.

Di tahun mendatang, produksi padi akan ditingkatkan menjadi 2.622.902,97 ton atau naik dua persen.(dn/rah)

BANGKALAN - Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, masyarakat perlu meningkatkan kedewasaan, kecerdasan, dan kesadaran berpolitik agar kualitas demokrasi semakin baik.

Mengingat perkembangan dan dinamika sosial politik menjelang Pileg 2014 sangat tinggi, seluruh pemangku kepentingan perlu mengendalikan kegiatan politiknya agar tidak mengganggu publik.

Pernyataan tersebut disampaikan pakar politik Bangkalan M. Syafi, karena begitu dekatnya momentum pesta Pileg 2014. Momen tersebut dinilai berpotensi terjadinya konflik vertikal maupun horizontal apabila masyarakat dan elit politik tidak memiliki kedewasaan yang matang.

“Pada hakekatnya masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik. Hanya saja para elit sendiri yang tidak dewasa dalam menyikapi kekalahan yang dia terima,” kata Syafi.

Akibatnya, kata pakar hukum tata negara Unversitas Trunojo Madura ini, seringkali para elit tersebut melampiaskan kekalahan itu dengan memobilisasi massa untuk melakukan tinda-

kan yang dapat menciderai nilai-nilai demokrasi. Hal itu menjadi salah satu indikator para elit politisi belum dewasa dalam berpolitik. Semestinya harus bisa bersikap dewasa, karena dalam pertarungan itu sudah pasti ada kalah dan menang.

“Semestinya para elit politik memberikan contoh yang baik, bukan justru memprovokasi masyarakat demi kepentingannya sendiri,” imbuhnya.

Syafi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kedewasaan berpolitik dalam menghadapi Pileg 2014 mendatang. Lebih jauh lagi, Syafi berharap calon anggota legislatif yang bertarung dapat mengimbau pendukungnya supaya bisa dan siap menerima kekalahan sebagai hal biasa dalam sebuah kompetisi.

“Harus disadari, masyarakat lain harus dihormati pilihannya terutama para elit politik. Kalau ada kelompok lain yang jumlah pemilihnya lebih besar, harus dihormati. Jadi kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Tidak terbawa pengaruh anarkis yang justru mencoreng pesta demokrasi itu sendiri,” tandasnya.(dn/rah)

Penjaringan Relawan Demokrasi Harus Selektif

Ujian Akan Digelar Selama Dua Hari BANGKALAN - Guna menjaring 25 peserta relawan demokrasi untuk Pemilu 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan akan menggelar tes tulis pada 3 Desember akan datang.

Tes tersebut sebagai salah satu prasyarat untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing peserta. Apalagi peserta dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni demi tercapainya kualitas sosialisasi yang berkualitas.

“Ujian maupun tes tulis sebagai langkah untuk mengukur standar kemampuan para relawan. Sebab relawan harus benar-benar memiliki kualitas yang dapat dipertaruhkan,” papar Saiful Ismail Komisioner KPUD Bangkalan.

Menurutnya, anggota relawan demokrasi nantinya bertugas melakukan sosialisasi pentingnya pemilu bagi masyarakat.

Mereka akan disebar di setiap segmen pemilih untuk menjadi penyuluh demokrasi yang menjelaskan betapa pentingnya pemilu bagi masyarakat. Ditakutkan, jika tidak dilakukan tes terlebih dahulu, yang direkrut tidak mampu menyampaikan dengan baik saat sosialisasi Pemilu.

“Kalau sampai tidak bisa disampaikan dengan baik betapa pentingnya Pemilu 2014 dampa-

knya sangat besar, karena tujuan

Selain tes tulis, kata Saiful, peserta akan juga menjalankan tes kompetensi pada 4 Desember. KPUD Bangkalan memang memberikan porsi ujian maupun tes selama 2 hari berturut-turut. Dengan harapan dapat menemukan atau men-

gan. Sedangkan yang berhasil lolos di dua tes tersebut akan diumumkan sebagai relawan pada tanggal 9 Desember.

“Semua tahapan harus diikuti oleh relawan. Tidak ada alasan bagi peserta tidak ikut ujian. Konsekuensinya tidak

kami agar tingkat partisipasi semakin meningkat,” imbuhnya.

jaring para relawan yang siap untuk diterjunkan ke lapan-

akan lolos menjadi relawan,” ujarnya. (dn/rah)

Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16 16

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

2

NASIONAL

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II

Timwas Minta Boediono Mundur JAKARTA-Tim Pengawas Century meminta Wakil Presiden (Wapres) Boediono mundur atau menonaktifkan diri dari jabatannya. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu dinilai telah memberikan keterangan bohong saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu lalu.

Seperti diberitakan, Boediono menggelar jumpa pers setelah diperiksa hampir 10 jam oleh KPK di kantornya pada Sabtu (23/11). Dalam jumpa pers itu, Wapres Boediono merasa tak bertanggung jawab soal dana bailout Bank Century yang BI senilai Rp 6,7 triliun. Boediono pun menyatakan jika kebijakan penyelamatan tersebut adalah bukan bailout, melainkan pengambilalihan bank gagal berdampak sistemik.Boediono menyatakan jika ia yakin tak terlibat dalam kasus bailout Bank Century. Dia pun menyatakan jika BI melakukan pengambilalihan, bukan memberikan bailout.

“Sebenarnya pengambilan alih, karena pengambilan alih karena pemegang saham lama sudah tidak ada di sana.

Kalau bailout pemegang saham lama ada dan diinjeksi.

Ini diambil alih ke bank, pemegang sahamnya sahamnya 0. dan itu yang kita lakukan,” ujar Boediono.

Namun menurut inisiator Bank Century Mukhamad Misbakhun, kucuran dana yang dilakukan BI adalah bentuk dana talangan atau bailout. Sebab, pemilik Bank Robert Tantular masih sah menjadi pemegang saham saat dana itu dicairkan.

“Pernyataan Pak Boediono kemarin bisa kita carikan buktinya. Kita temukan fakta bahwa tanggal 21 November 2008 Robert Tantular pernah tanda tangan surat pernyataan selaku direktur Bank Century, pemegang saham Bank Century untuk ikut sebanyak 20 persen saham dalam penanganan dilakukan LPS,” ujar Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/11).

Bahkan untuk memperkuatnya pernyataannya, Misbakhun menyebarkan bukti surat Robert Tantular kepada para wartawan. Dengan bukti penandatanganan tersebut, Misbakhun yakin kasus Century, bukanlah pengambilalihan, melainkan bailout. Karena, jika pengambilalihan, artinya bank tersebut tidak jelas milik siapa.

“Dalam terminologi tersebut, itu bailout (bukan ambil alih), pasal 32, 33, penangan melibatkan pemegang saham lama ini bailout,” tegas dia.

“Kenyataan ini dianggap tidak ada oleh Pak Boediono, bahkan pernyataan tersebut sudah disetujui oleh LPS, artinya bahwa ada upaya kebohongan, ada upaya untuk membohongi publik,” tegas dia.

Kita temukan fakta bahwa tanggal 21 November 2008 Robert Tantular pernah tanda tangan surat pernyataan selaku direktur Bank Century, pemegang saham Bank Century untuk ikut sebanyak 20 persen saham dalam penanganan dilakukan LPS Muhammad Misbachun Anggota DPR RI

Karena itu, ia curiga ada bentuk pembelokan isu dalam hal status pemberian dana Rp 6,7 triliun dari BI ke Bank Century. “Ini upaya apa? Kenapa kemudian bailout berubah pengambilalihan tanpa melibatkan pemegang saham lama,” tambah dia.

Selain itu, ia menilai, jika Boediono melempar tanggung jawabnya sebagai Gubernur BI yang memiliki kewenangan mem-bailout justru melempar kesalahan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dia menambahkan, pernyataan Boediono sangat berbeda kala Pansus Hak Angket Century DPR memanggil Boediono.

Anggota Komisi III DPR sekaligus Tim Pengawas Century, Chandra Tirta Wijaya mengeritik langkah KPK yang terkesan memberikan perlakukan khusus terhadap Boedion0. “Boediono seharusnya mundur atau menonaktifkan diri sebagai

wapres agar pemeriksaan KPK itu tidak terganggu kegiatan protokoler,” ujar Chandra Tirta Wijaya, di Jakarta, Senin (25/11).

Ia menambahkan, terkait pemerintahan di Istana Negara mengenai kasus Century, Boediono terkesan lepas tangan dan menganggap dana Century sebesar Rp6,7 triliun bukan tanggung jawabnya.

Validasi Secara terpisah, anggota Timwas Century DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, KPK juga perlu mem-validasi serta mendalami temuan lain yang pernah diungkap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yakni tentang pengakuan ketua KSSK/Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa dia merasa telah dibohongi BI dalam konteks penyelamatan Bank Century.

Selain itu menurut Bambang, yang membingungkan adalah penjelasan Boediono yang cenderung melimpahkan seluruh ekses kebijakan penyelamatan Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pengawas bank dan manajemen Bank Century saat itu.

“Padahal, fungsi pengawasan bank saat itu masih digenggam BI. Artinya, BIlah yang mengawasi Bank Century saat itu. Perlu juga diperjelas dulu institusi apa yang menghitung dan menyetujui gelembung dana talangan sampai Rp 6,7 trliun itu,” kata Bambang saat dihubungi, Senin (25/11).

Diketahui bahwa kebijakan strategis BI yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur BI adalah keputusan kolektif kolegial. “Pertanyaannya apakah pada tempatnya semua ekses penyelamatan Bank Century ditimpakan kepada dua mantan deputi Gubernur BI, Budi Mulya dan Siti Fadjriah?” tanya Anggota Komisi III DPR RI ini.

Anggota Tim Pengawas Bank Century Ahmad Yani mengatakan kasus Century sudah jelas dan tidak perlu ditutupi. “Century sudah terang, enggak perlu ditutup-tutupi lagi. Ini jelas perampokan uang negara melalui perbankan,” ujar Ahmad Yani dalam konferensi pers di gedung Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (25/11). (gam/ abd/aji)

ant/agung rajaza

BOIKOT KONFERENSI PERS KPK. Ketua KPK Abraham Samad (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri) dan Deputi Penindakan KPK Warih Sadono (kanan) menghadiri konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (25/11). Wartawan melakukan boikot dengan keluar dari konferensi pers yang akan disampaikan Pimpinan KPK terkait pemeriksaan Wakil Presiden Boediono yang telah dilakukan di Kantor Wapres, Sabtu (23/11) lalu, boikot tersebut merupakan wujud protes para wartawan karena KPK dianggap menutup-nutupi pemeriksaan Boediono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

SKANDAL BANK CENTURY

Wartawan Boikot Jumpa Pers KPK JAKARTA-Ratusan wartawan dari berbagai media massa cetak dan elektronik memboikot jumpa pers pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang auditorium kantor KPK, Jakarta, Senin (25/11) petang. Boikot dilakukan lantaran KPK dinilai tak transparan soal pemeriksaan Wakil Presiden Boediono terkait penyidikan kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Konpers sendiri dimulai sekitar pukul 15.00 WIB di Auditorium gedung KPK, Jakarta. Saat itu hadir Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Deputi Penindakan dan pelaksana tugas Direktur Penyidikan Wareh Sadono, dan juru bicara KPK Johan Budi. Konpers dilakukan terkait pemeriksaan Boediono di kantor Wakil Presiden Jalan Veteran, Jakarta, Sabtu (23/11).

Namun, petinggi KPK yang sudah duduk di ruang jumpa pers terpaksa balik ke ruang kerjanya karena diboikot wartawan. Mulanya juru bicara KPK Johan Budi membuka acara jumpa pers kali ini, tapi perwakilan wartawan meminta izin untuk

menyampaikan aspirasinya.

“Baik teman-teman, nanti akan disampaikan penjelasan resmi berkaitan dengan proses yang dilakukan penyidik KPK, di Istana Wapres, Sabtu lalu,” ujar Johan Budi.

Akan tetapi, belum selesai Johan Budi berbicara, wartawan langsung angkat suara.

Sejumlah pekerja pers ini menyampaikan kritikannya kepada pimpinan KPK begitu konpers dibuka. “Apa bedanya JK dengan Boediono? Semua sama di mata hukum. Temanteman sudah sangat kecewa, tidak ada transparansi.

Mendekati tahun politik, KPK makin aneh. Ada apa ini?,” tegas salah satu perwakilan awak media.

“Saya minta teman-teman meletakkan semua alat reka-

SKANDAL SUAP SKK MIGAS

Rudi Rubiandini diduga menerima suap dari Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Simon Gunawan Tanjaya melalui pelatih golf Rudi, Deviardi bersama dengan barang bukti 400 ribu dolar AS agar dimenangkan dalam tender minyak mentah dan kondensat bagian negara oleh Fossus Energy.

Belakangan KPK juga menetapkan Rudi Rubiandini dan Deviardi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi sejak ekspose pada 12 November 2013.

Dari bulu tangkis ke golf Rudi yang awalnya lebih senang bermain bulu tangkis akhirnya tergoda bermain golf.

Dari lapangan golf ini juga menjadi tempat pertemuan Rudi dengan Deviardi, pelatih golf-nya.

Hal ini terungkap dari keterangan saksi Kadip Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman. Menurut pengakuannya, dia adalah orang

yang mempertemukan Rudi dengan Deviardi di lapangan golf kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Pusat.

Bahkan Iwan juga yang awalnya mengajak Rudi bermain golf sejak Rudi menjabat Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan (Almarhum) Widjajono Partowidagdo yang wafat saat mendaki Gunung Tambora pada 2012.

“Kata orang-orang, “Wamen-nya kok enggak golf ?”

terkait kasus dugaan korupsi bailout Bank Century di kantor Wapres oleh penyidik KPK di kantor Wapres pada akhir pekan lalu, mengundang tanda tanya. Sebab, belum ada informasi sebelumnya dari pihak KPK mengenai pemeriksaan orang nomor dua di Indonesia itu. Bahkan, Abraham Samad pada hari itu mengaku belum tahu tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut.

Seusai diperiksa penyidik KPK selama sekitar sembilan jam, akhirnya Boediono menggelar jumpa pers di kantornya, Wapres, pada Sabtu malam.

Boediono mengakui, kantor Wapres dipilih sebagai tempat pemeriksaan karena khawatir pasukan protokoler dirinya selaku Wapres akan mengganggu proses pemeriksaan bila dilakukan di kantor KPK. “Pertimbangannya adalah masalah logistik. Kalau saya datang ke suatu tempat, perangkat saya itu pasukannya besar, terkait protokol kenegaraan. Sebelumnya harus disterilisasi dan ini akan sangat mengganggu suasana di tempat itu,” kata Boediono. (gam/abd)

TEKNOLOGI INFORMASI

Deviardi Sering Datangi Rumah Rudi Rubiandini JAKARTA- Satuan Pengamanan (Satpam) Rumah Dinas Rudi Rubiandini Joko Supriyono mengungkapkan Deviardi alias Ardi sering bertandang ke kediaman mantan Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

“Ya Pak Ardi memang sering datang, tidak mengisi buku tamu,” ujar Joko Supriyono saat menjadi saksi atas terdakwa Komisaris PT. Kernel Oil Simon Gunawan Tanjaya dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap SKK Migas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Joko juga membenarkan bahwa Deviardi pernah membawa sepeda motor jenis BMW ke kediaman Rudi Rubiandini serta sebuah tas yang belakangan diungkap KPK berisi uang.

“Iya Pak Ardi memarkir motor jenis BMW di rumah dan membawa tas ‘laptop’ hitam, saya nggak tahu isinya apa baru tahu isinya saat diperiksa KPK,” ungkapnya.

Barang-barang yang dibawa Deviardi, pelatih golf Rudi, akhirnya terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Agustus 2013 malam sebagai barang bukti dugaan suap.

Mantan Kepala SKK Migas

man, foto, dan kamera dan kita sama-sama keluar, karena KPK sudah bersikap diskriminasi terhadap media,” ujar awak media lain.

“Kami inginkan pimpinan KPK bisa setara terhadap semua media massa dan atas semua informasi. Kalau hari ini pimpinan hanya menceritakan soal pemeriksaan hari Sabtu, lebih baik tidak usah,” tegasnya lagi.

Bahkan,wartawan lainnya menimpali, bahwa pihak KPK semakin tidak transparan dan tidak independen mendekati tahun politik 2014. “Pimpinan KPK kerap menyatakan, semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Faktanya, pihak KPK justru memberikan “kesitimewaan” kepada Boediono saat memeriksanya di kantor Wapres pada akhir pekan kemarin,” tambahnya.

Setelah menyampaikan aspirasinya, satu per satu awak media meninggalkan ruang jumpa pers. Sementara itu, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto hanya bisa tersenyum menyaksikan wartawan melakukan aksi boikot tersebut.

Pemeriksaan Boediono

Saya bilang ke pak Rudi, “Pak ayo main golf. Kan bapak sudah jadi Wamen. Biar sama seperti yang lain,” kata Iwan yang menambahkan Rudi sempat ogah-ogahan bermain golf.

“Kata Pak Rudi waktu itu, ‘Enak ya, keringatan’,” tambah Iwan mengungkapkan ucapan Rudi saat itu.

Kemudian, Iwan melanjutkan, saat Rudi bermain golf lagi pada pekan depannya, saat itulah mereka bertemu Deviardi.

“Saat lagi main, di situ ada Deviardi sama teman-temannya. Saya kenalkan ke Pak Rudi. Saya bilang, ‘Pak Rudi, ini Deviardi, jago main golfnya’,” kata Iwan saat bersaksi dalam sidang Simon.

Akan tetapi Iwan mengaku tidak tahu apakah Rudi dan Deviardi sempat membicarakan masalah bisnis dan lelang di SKK Migas karena dia hanya sebatas mengenalkan saja.

Dalam sidang tersebut, terungkap pula bahwa Deviardi akhirnya menjadi tangan kanan Rudi Rubiandini. Hal ini disampaikan oleh saksi lain yakni Tenaga Ahli Bidang Pengendalian Operasi SKK Migas, Gerhard Marten Rumeser, yang mengakui sempat berkenalan dengan Deviardi di Singapura awal tahun ini. (gam)

Kemkominfo Tetap Migrasikan Sistem Televisi Analog JAKARTA- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan tetap memigrasikan teknologi sistem televisi analog ke sistem teknologi digital, meski Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) Nomor 22 tahun 2011.

“Keputusan MA itu tidak membatalkan proses migrasi. Pemerintah akan segera mengupayakan payung hukum bagi perkembangan teknologi terkait,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, Gatot S. Dewa Broto dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Gatot mengatakan implikasi pembatalan Permenkominfo Nomor 22 tahun 2011 yaitu tidak ada penghentian (switch off) sistem televisi analog, tidak ada kelembagaan (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) dan tidak adanya zone baru.

Namun, Kemkominfo, lanjut Gatot, akan tetap mempersiapkan seleksi lembaga penyiaran televisi digital pada zona dua yang meliputi Sumatera Barat,

Riau, dan Jambi; dan zona tiga yang meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.

“Masih dibahas tepatnya,” kata Gatot kepada Antara tentang apakah penyelenggaraan seleksi lembaga penyiaran televisi digital pada zona dua dan zona tiga akan dilakukan pada kuartal pertama 2014.

Gatot mengatakan keputusan MA itu bersifat retroaktif yang berarti hasil seleksi lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing sebelumnya tetap berlaku.

“Masyarakat dan pelaku industri televisi tidak perlu resah karena Kementerian Kominfo akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo sebagai penggantinya,” tutur Gatot.

Pada Oktober, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo, Syukri Batubara, mengatakan konsekuensi atas pembatalan Permenkominfo itu adalah pembatalan jadwal pengalihan siaran analog ke digital pada 2018. (ant/beth)

EKONOMI

3

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II

MK Menguji Materi UU Keuangan Negara JAKARTA - Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) yang terpuruk pasca penangkapan Akil Mochtar akan teruji dan menjadi taruhan saat memutuskan perkara uji materi Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

MK didorong agar menolak uji materi kedua UU tersebut karena akan berdampak buruk bagi masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Demikian diungkapkan pengamat sosial Benny Sasetyo dan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Senin (25/11). “(Uji materi) ini ujian bagi kredibilitas MK. MK sedang diuji sejauh mana visi negarawan hakimhakim itu dalam memandang masalah ini,” ungkapnya.

Menurut dia, MK harus sangat berhati-hati dalam

mengambil putusannya. Sebab MK tidak hanya mengambil kesimpulan dari fakta yang kelihatannya logis dan masuk akal tetapi juga harus melihat apa motif dari Uji Materi tersebut.

“Apa tujuannya benar untuk bikin BUMN lebih profesional dan lebih baik, atau menyelamatkan dari intervensi KPK dan lembaga pengawas

negara?” lanjut Benny.

Jika nantinya MK menolak uji materi ini, maka menurut Benny, secara perlahan MK akan berhasil menaikkan kredibilitasnya. Namun jika MK menerimanya, maka lembaga 9 pilar tersebut dinilai telah melanggar konstitusi karena tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam mengambil putusannya.

Malahan Emerson Juntho mengkhawatirkan kasus yang menimpa Mantan Ketua MK Akil Mochtar beberapa waktu lalu kembali akan terulang dalam uji materi keuangan negara ini. Kekhawatiran Emerson itu, tidak lain dilatarbelakangi karena uji materi ini dianggapnya dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi pihak-pihak yang

(Uji materi) ini ujian bagi kredibilitas MK. MK sedang diuji sejauh mana visi negarawan hakimhakim itu dalam memandang masalah ini

Benny Sasetyo Peneliti ICW

memanfaatkan.

“Kita semua berharap, MK bisa mengambil keputusan dengan hati-hati. Kita berharap MK tidak masuk angin lagi seperti kemarin,” kata Emer-

son.

Uji materi ini dimohonkan oleh Forum BUMN, Biro Hukum Kementerian BUMN dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia. Pasal yang diminta untuk diuji materi adalah pasal 2 huruf g dan I UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada intinya, uji materi tersebut menyatakan bahwa kekayaan BUMN tidak lagi masuk dalam lingkup keuangan negara.

Sementara itu, anak buah pengacara Hotma Sitompul yaitu Mario Cornelio Bernardo dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menilai

Mario terbukti menyuap staf Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh, Suprapto melalui Staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA), Djodi Supratman.

“Menuntut supaya mejlis hakim memustuskan Mario Cornelio Bernardo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan penjara,” ujar Jaksa Pulung Rinandoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (25/11).

Mario dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20

tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam tuntutannya, tidak ada pertimbangan hal-hal yang meringankan untuk Mario. Adapun hal-hal yang memberatkan tuntutan yaitu perbuatan Mario tidak mendukung pemberantasan korupsi. Selaku penegak hukum, Mario dinilai telah mencemarkan nama baik advokat.

Selain itu, selama di persidangan Mario dianggap berbelit memberi kererangan dan tidak mengakui perbuatannya.

“Terdakwa tidak merasa menyesal. Terdakwa yang mempunyai inisiatif menyediakan uang mengurus perkara dan menyerahkan memori kasasi kepada Djodi Supratman,” lanjut Jaksa Pulung. (gam/aji)

MIGAS NATUNA

DANA HAJI

Santos Jadi Operator

BI Berharap Bank Syariah Bisa Menyerap hingga 30%

JAKARTA- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi menyetujui usul perusahaan migas asal Australia, Santos Limited sebagai operator Blok Northwest Natuna menggantikan AWE Limited.

VP Santos Asia Pacific Martyn Eames dalam siaran pers di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya juga memperoleh persetujuan akuisisi 50 persen hak partisipasi (participating interest/PI) blok tersebut dari AWE. Dengan pengalihan tersebut, pemegang PI Northwest Natuna menjadi Santos 50 persen sekaligus operator dan AWE yang juga berasal dari Australia, berkurang menjadi 50 persen.

Perusahaan migas asal Australia tersebut memperoleh persetujuan pengalihan PI dari Dirjen Migas Kementerian ESDM atas nama Menteri ESDM pada 17 Oktober 2013. Sedangkan, persetujuan operator diberikan SKK Migas pada 7 November 2013.

Blok Northwest Natuna di lepas pantai Natuna memiliki Lapangan Ande Ande Lumut dengan potensi cadangan terbukti dan terduga (proved and probable/2P) sekitar 100 juta barel ekuivalen minyak.

Ande Ande Lumut ditemukan April 2000 dan selanjutnya dilakukan pengeboran dua sumur penilai pada 2006.

Sejumlah rencana pengembangan yang akan dilakukan Santos di Northwest Natuna antara lain memasang anjungan sumur lepas pantai (well-head platform) dan satu unit floating production storage and offloading (FPSO).

Pengambilan minyak (offtake) akan dilakukan dengan menggunakan tanker ulang-alik (shuttle).

Santos menargetkan keputusan akhir investasi (final investement decision/FID) diharapkan rampung pada 2014. (ant/lik)

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) berharap alokasi dana haji ke perbankan syariah tahun depan akan memberikan stimulus positif bagi pengembangan dan pertumbuhan bank syariah. Bahkan, sebesar 30% dana haji diharapkan benar-benar bisa masuk ke perbankan syariah.

Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Edy Setiadi mengatakan, adanya dana haji yang akan masuk ke perbankan syariah pada tahun depan harus bisa

JAKARTA-Upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang sudah mencapai 15 juta unit pada 2013 akan semakin sulit bila unit-unit rumah rakyat diambil oleh mereka yang tidak menghuni, melainkan berinvestasi. Karena itum harus ada upaya mengatur hal ini agar jeda antara kebutuhan dan penyediaannya tidak semakin tinggi.

Menurut Wakil Presiden Boediono jumlah mereka yang berupaya mendapatkan capital gain (keuntungan financial) dari membeli unit rumah yang seharusnya dipakai oleh mereka yang membutuhkan tidak sedikit. Baik rumah susun atau rumah tapak, para pengambil keuntungan ini membeli rumah dengan tujuan investasi, bukan untuk dihuni. “Harus ada kebijakan terintegrasi untuk menekan jumlah ini. Mungkin mereka yang berupaya mendapat capital gain itu berpikir daripada dideposito, lebih beruntung jika dibelikan rumah murah. Tapi jangan sampai kita terus membangun, lalu dijadikan objek investasi. Bentuk kebijakan-

Sekarang 70% (dana haji) di sukuk dan 30% di perbankan. Dan saya kira itu sudah merupakan hal yang luar biasa.

Edy Setiadi

Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

ant/widodo s. jusuf

SAMBUT KTT WTO. Mendag Gita Wirjawan (kanan) didampingi Wakil Mendag Bayu Krisnamurthi (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11). Rapat kerja tersebut membahas persiapan dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) ke-9 tahun 2013 yang akan diselenggarakan pada 3-6 Desember di Bali.

dimanfaatkan dengan baik oleh perbankan syariah. Ini penting mengingat penetrasi keuangan syariah di Indonesia masih kecil. “Sekarang 70% (dana haji) di sukuk dan 30% di perbankan. Dan saya kira itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Saya kira komposisinya akan seperti apa kedepannya akan kita lihat lagi seperti apa”, ungkap Edy, kepada wartawan, ditemui dalam sebuah seminar, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, (25/11).

Edy juga berharap, alokasi dana haji sebesar 30% di perbankan pada tahun depan bisa terserap penuh oleh perbankan syariah. Bila mampu terserap secara penuh alokasi sebesar 30% itu bukan tidak mungkin akan meningkatkan kemampuan perbankan syariah dalam berekspansi, dan nantinya memperbesar

PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Batasi Capital Gain di Pemukiman Murah nya mungkin bukan larangan, tapi lebih pada sistem insentif. Capital gain boleh, tapi jumlahnya tidak dominan. Rasionya harus pas. Ini tugas moral kita,” kata Wapres saat membuka Musyawarah Nasional Realestat Indonesia 2013 di Hotel Grand Melia, Jakarta, (25/11).

Dia mengatakan backlog atau kekurangan 15 juta rumah pada tahun 2013 berarti laju suplai tak bisa memenuhi perkembangan permintaan. Kekurangan suplai ini harus diwujudkan menjadi program-program operasional. “Kalau ada backlog, kita semua di pemerintahan mestinya perlu mempertanyakan di mana prioritasnya selama ini,” katanya.

Wapres meminta agar prioritas utama diberikan kepada mereka yang berpenghasilan rendah, yang belum bisa memenuhi kebutuhan

hidupnya sendiri, dibanding kelompok masyarakat yang penghasilannya sudah menengah. Baik pemer-

intah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat sendiri harus bekerja bersama-sama

menyatukan fokus.

“Yang penghasilannya sudah cukup tidak perlu dijadikan prioritas lagi. Kalau ada kemampuan mari kita curahkan pada mereka yang belum mampu. Ini pilihan yang logis dan etis, sesuai dengan semangat kita sebagai satu bangsa yang mempunyai rasa persatuan yang kuat,” katanya.

Wapres meminta agar anatomi dari permintaan yang sangat tinggi tersebut harus dijabarkan lebih rinci, misalnya siapa yang membutuhkan bentuk hunian seperti apa, dengan syarat bagaimana mengingat solusi bisa bermacam-macam. Bentuk hunian bisa rumah tapak atau rumah susun, modanya bisa beli atau sewa.

Yang jelas, tak bisa semua permintaan tersebut dijawab dengan membangun rumah tapak yang sama sebesar 36 meter persegi.

pangsa pasarnya.

Proses perbankan syariah memperbesar pangsa pasarnya dirasa perlu. Apalagi, nilai kapitalisasi pasar perbankan syariah Indonesia yang sebesar Rp2.763 triliun masih tergolong belum mencapai titik yang ideal, karena jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 151,79% dibanding jumlah muslim di Timur Tengah.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pertumbuhan aset keuangan syariah di atas 40 persen pada tahun depan.

“Maka dari itu perlu ada kerja sama antar lembaga keuangan syariah dan terciptanya interkoneksi lembaga keuangan syariah, mengingat penetrasi keuangan syariah di Indonesia masih kecil,” ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani saat Islamic Finance Conference 2013, di Jakarta, Senin (25/11).

Dia menambahkan, “Pondasi transaksi ini mengharuskan lembaga jasa keuangan syariah harus mengenali siapa rekan kerjanya dan jenis usaha rekan kerjanya. Hal tersebut memastikan terjadinya hubungan kerjasama yang dekat antar lembaga keuangan syariah dan menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.”

Dalam lima tahun terakhir, lembaga keuangan syariah telah tumbuh dengan signifikan. Pada 2007, aset perbankan syariah dan industri keuangan non bank syariah baru mencapai R38,4 triliun.

Jumlah itu menanjak pada tahun lalu menjadi Rp247,2 triliun. Itu terdiri dari aset perbankan syariah Rp199,7 triliun dan IKNB syariah sebesar Rp47,5 triliun.

“Artinya secara total aset lembaga keuangan syariah di Indonesia telah meningkat sebanyak 6,5 kali,” jelas dia. (gam/abd)

Setelah memerinci permintaan, maka langkah selanjutnya adalah peran apa yang harus dijalankan oleh masing-masing seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun REI secara tajam dan rinci.

Wapres mengatakan, peran REI sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat mengingat hal itu adalah kebutuhan hidup yang mendasar. “Satu keunikan dari kebutuhan papan ini adalah harus disediakan di sini, tak bisa diimpor. Itulah keunikan sekaligus tantangannya,” katanya.

Wapres mencontohkan, di daerah perkotaan kebutuhan untuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sangat besar. Namun mengingat skema ini belum direspon baik, Wapres meminta agar skema pembiayaan dirumuskan dengan lebih memberikan insentif yang cukup bagi calon konsumennya. Di sisi lain, pemerintah pusat bisa melakukan banyak hal antara lain pemberian subsidi, proyekproyek APBN maupun peraturan yang memudahkan. (gam/abd)

4

LINTAS JATIM

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II

UMK 2014

Penangguhan UMK Paling Lambat 21 Desember

ant/adhitya hendra

MINIATUR MASJID. Seorang siswa menunjukan hasil karya miniatur masjid yang terbuat dari kertas koran yang di pamerkan di halaman sekolah SMAN 1 Kejayan, Kejayan, Pasuruan, Jatim, Senin (25/11). Pameran karya miniatur masjid yang berjumlah 222 buah tersebut dibuat oleh siswa kelas 10 dengan tujuan untuk meningkatkan daya kreatifitas siswa serta memanfaatkan limbah kertas koran.

Pemprov Sebaiknya Mewujudkan Kesetaraan Gender SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara makro serta penanganan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

"Komitmen itu dapat dinilai dari tiga aspek yang selama ini dikelola pemerintah provinsi," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Surabaya, Senin (25/11).

Ia mengemukakan hal itu di sela pembukaan Verifikasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bencana Jatim.

"Ketiga aspek tersebut yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 71,06 persen pada

2009 menjadi 72,18 persen pada 2012," katanya.

Aspek kedua, yaitu Indeks Pembangunan Gender yang meningkat dari 63,48 persen pada 2009 menjadi 65,38 persen pada dua tahun berikutnya.

Aspek ketiga, yakni Indeks Pemberdayaan Gender yang terus meningkat dari 2009 sebesar 60,26 persen menjadi 68,11 persen pada 2011.

"Meningkatnya tiga aspek itu tak lepas dari program pembentukan koperasi wanita yang menghapus kesenjangan

gender sebagai salah satu penyebab kemiskinan keluarga," katanya.

Wakil Gubernur yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menjelaskan melalui koperasi wanita maka perempuan diharapkan bisa berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Tidak hanya itu saja, bentuk perlindungan perempuan lainnya dari berbagai tindak kekerasan seperti ekspolitasi dan diskriminasi diupayakan ditanggulangi dan dicegah melalui pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, korban "trafficking" hingga pendampingan kesehatan.

"Pengembangan kebijakan yang responsif gender juga di-

aplikasikan dengan pelayanan KB pascasalin untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), pemberian Bosda, Renovasi RTLH dan Jamkesda," kata Gus Ipul.

Pemprov Jatim juga telah menginisiasi pengembangan menuju kabupaten/kota layak anak. Pihaknya mendirikan 10.000 Taman Posyandu Terintegratif yang terdiri dari PAUD, Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Perlindungan Anak.

Sementara itu, Pemprov juga mencatat bahwa peran perempuan juga meningkat di lembaga eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya angka keterwakilan perempuan di parlemen dari 12,5 persen

pada 1990 menjadi 18,18 persen pada 2012.

Di lingkungan Pemprov Jatim atau eksekutif, kata dia, keterwakilan perempuan yang mengisi jabatan publik sebanyak 549 orang, dari jumlah laki-laki yang mencapai 1.292 orang.

"Ini artinya perempuan dilibatkan dalam pembangunan dan menyejahterakan rakyat tanpa adanya diskriminasi, misalnya Kepala Dinas ESDM, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan," katanya.

Selain itu, Kepala BPPKB, Kepala Biro Kesra, Direktur RS Haji dan RS Saiful Anwar.

"Mereka adalah perempuan yang memiliki potensi dan kemampuan di bidangnya," katanya. (ant/fqh/dik)

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kesempatan kepada sejumlah perusahaan yang tidak mampu membayar Upah Minumum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai Pergub No 78 Tahun 2013 untuk mengajukan penangguhan pelaksanaan penetapan UMK 2014 paling lambat, 21 Desember mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Kadisnakertransduk) Provinsi Jatim, Hary Soegiri kepada wartawan disela-sela kegiatan sosialisasi Pergub No 78 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupten/Kota di Jawa Timur 2014 di Hotel Satelit Surabaya, Senin (25/11) kemarin.

Menurut Hary, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika perusahaan mengajukan penangguhan penetapan UMK 2014. Diantaranya melampirkan neraca rugi dan laba perusahaan, neraca produksi perusahaan pada dua tahun terakhir maupun dua tahun yang akan datang serta jumlah tenaga kerjanya yang dimintakan penangguhan serta adanya persetujuan dari serikat buruh (pekerja) dengan manajemen perusahaan. Lalu usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Disnakertransduk Jawa Timur.

“Nanti kami akan melakukan peninjauan ke lokasi perusahaan guna memastikan kebenaran atas pengajuan dari usulan penangguhan perusahaan itu. Jadi itu merupakan salah satu persyaratan ketika perusahaan akan melakukan pengajuan permohonan penangguhan penetapan UMK yang ditembuskan ke Disnakertransduk Jatim,” jelasnya.

Jika memenuhi persyaratan usulan penangguhan UMK 2014 akan diterima, namun jika tidak, maka tidak ada alasan bagi perusahan untuk tidak menjalankan

keputusan gubernur tersebut. Dalam kesempatan itu, Kadisnakertransduk mengingatkan perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur memberikan UMK lebih tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak boleh menurunkannya.

Untuk diketahui, pada penetapan UMK tahun 2013 lalu, sedikitnya 35 perusahaan di Jawa Timur mengajukan penangguhan UMK. Namun hanya 24 perusahaan disetujui Disnakertransduk karena memenuhi persyaratan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

Nanti kami akan melakukan peninjauan ke lokasi perusahaan guna memastikan kebenaran atas pengajuan dari usulan penangguhan perusahaan itu.

Hary Soegiri

Kadisnakertransduk Provinsi Jatim meminta kepada para buruh dan pengusaha agar menerima dengan legowo keputusan gubernur tentang UMK. Hal itu disampaikan Gus Ipul kepada wartawan usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Jawa Timur, Senin (25/11) kemarin.

Menurutnya, keputusan gubernur tersebut telah melalui masukan atau rekomendasi dari dewan pengupahan Jatim, seperti mulai dari penghitungan kebutuhan hidup yang layak baik.

“Saya minta kepada semua stakeholder baik buruh dan pengusaha dapat menerima keputusan gubernur dengan legowo, sehingga kondisi dan suasana Jatim semakin kondusif,” tandasnya. (han)

KEBUTUHAN DAN HAK POLITIK

Perempuan Harus Penuhi Implementasi Affirmative Action SURABAYA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dan sinergi untuk mewujudkan komitmennya dalam meningkatkan pendidikan politik dan keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2014.

"Jawa Timur yang merupakan provinsi ke-6 diselenggarakan kegiatan tersebut dengan mempertimbangkan aspek sisi peta politik dan konstruksi sosial budaya masyarakat yang memungkinkan terjadi peningkatan jumlah keterpilihan perempuan

di parlemen pada Pemilu 2014," ujar Sekretaris Negera KPP-PA, Dra. Sri Danti, Ma disela-sela acara fasilitasi keterwakilan perempuan caleg pada pemilu 2014 di Surabaya, Senin (25/11).

Sri Danti menjelaskan, Jawa Timur masuk kluster dua dalam meraih kursi DPRD Provinsi yakni 18% dari 100 kursi yang diperebutkan.

"Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat dan DKI Jakarta meraih kursi 20%-25% masuk dalam kategori satu," paparnya.

Sementera itu, keterwakilan perempuan DPRD di 38 kabupaten/kota di Jatim, tambah Sri Danti, Kota Batu, Kota Madiun dan Kota Probolinggo mencapai target amanat UU Pemilu yakni minimal 30%.

"Yang paling kritis ialah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten

Bondowoso, dan Kabupatem Tulungagung hanya memperoleh 1 kursi DPRD yakni 2%", jelasnya.

Menurutnya, kondisi keterwakilan perempuan se Jatim seharusnya dapat mendongkrak percepatan pembangunan SDM-nya.

"Fakta dilapangan menunjukkan bahwa IPM-nya masih belum kompetitif dengan provinsi yang memiliki IPM, IPG dan IDG lebih tinggi," tegasnya.

Untuk itu, ujar Sri Danti, peningkatan kapasitas perempuan calon legislatif pada Pemilu 2014 merupakan kebutuhan dan hak politik perempuan yang harus dipenuhi, sekaligus implementasi affirmative action.

"Calon perempuan legislatif memiliki keterbatasan pengetahuan, sumberdaya politik dan pengalaman dalam persaingam

di pasar politik. Karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan," ujarnya.

Selain itu, ujar Sri Danti, caleg perempuan harus memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas poltik dan ekonomi dengan cara membangun ketahanan ekonomi keluarga melalui penghematan sumberdaya yang dimiliki dan mencintai rupiah untuk semua transaksi.

"Saya harap para perempuan calon legislatif harus mampu tampil beda dengan menawarkan program terobosan untuk mengatasi pembangunan, sehingga dapat meyakinkan calon pemilih agar mendapat simpati luas untuk mendukung keterpilihan perempuan di legislatif pusat dan daerah," pungkasnya. (ara)

ari armadianto/koran madura

SAMBUTAN. Sekretaris Negera KPP-PA, Dra. Sri Danti, Ma memberikan pemaparan di hadapan para caleg perempuan dalam acara fasilitasi keterwakilan perempuan caleg pada pemilu 2014 di Surabaya, Senin (25/11).

ddy/koran madura

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kapolsek Tandes Kompol Bagus Dwi Rismawan menunjukkan barang bukti dan ketiga tersangka di Mapolsek Tandes.

NARKOTIKA

Polisi Menggerebek Penyabu SURABAYA – Tiga orang yang sedang pesta narkoba jenis sabu, dibekuk satuan Reskrim Polsek Tandes.

Mereka adalah Risnandar Sugiarto (35) warga gadukan Utara, Ganda Gunawan (27) warga Tambak asri dan Willy Andrean (25) warga Jl Gadukan Utara.

Kejadian bermula saat tersangka Risnandar mengantar Willy yang masih kerabat, kerumah Ganda untuk menjual camera. Rencananya uang dari hasil menjual camera akan digunakan untuk untuk bayar hutang. Namun, sesampai ditempat, Ganda menawarkan narkoba dengan harga 200 ribu untuk dipakai bersama, yang dapat dibayar kemudian hari.

Risnandar dan Willy setuju, kemudian ketiganya melakukan pesta sabu, saat istri tersangka Ganda pergi menjemput anaknya yang dititpkan dirumah orang tuanya.

"Saya tawarkan pada mereka, ternyata mau dengan bayar belakangan, akhirnya kami pakai bersama," terang Ganda, Senin (25/11).

Saya dapat barang tersebut dari Tuwek, tapi selama ini saya tidak pernah ketemu, untuk pembayarannya juga sistim ranjau," tambah bapak satu anak tersebut.

“Kami tindak lanjuti laporan masyarakat yang mengetahui bahwa ditempat tersebut sering diadakan pesta narkoba, setelah kami lakukan penyidikan benar

ditempat kost tersebut sedang gelar pesta dan anggota langsung melakukan penangkapan," Terang Kapolsek Tandes Kompol Bagus Dwi Rismawan.

“Saat ini kami masih mengejar tersangka Tuwek, yang diakui sebagai penyuplai barang dan kami tetapkan sebagai Daftar pencarian Orang (DPO), namun mereka mengaku selama ini tidak pernah bertemu hanya via telepon," lanjut Bagus.

Dari tangan tersangka Ganda, petugas mengamankan 5 poket sabu, 465 butir pil double L serta uang tunai 200 ribu, tersangka dijerat pasal 112 UU RI no 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.(ddy)

LINTAS JATIM

5

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II

ant/eric ireng

BOZEM PENAMPUNGAN AIR HUJAN. Foto udara bozem Morokrembangan Surabaya, Senin (25/11). Bozem Morokrembangan yang memiliki luas 79,5 Hektar dan satu dari enam bozem besar yang berfungsi sebagai penampungan limpahan air hujan di Surabaya tersebut, dinilai berhasil dalam pelaksanaan program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan (PNPM) Plus oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Pembangunan Double Track Jakarta-Surabaya belum Tuntas SURABAYA – Pemerintah belum menuntaskan pembangunan jalur ganda atau double track kereta api (KA) jurusan Jakarta–Surabaya. Padahal, sesuai target, pembangunan double track sepanjang 725 km tersebut selesai akhir Desember 2013.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Sri Winarto kepada wartawan di Surabaya, Senin (25/11) kemarin mengatakan sejauh ini progress pembangunan double track baru mencapai 75-80 persen.

“Menurut Satuan Kerja (Satker) dari Kementerian Perhubungan RI yang bertanggung jawab proyek double track, pengerjaan mega proyek double track tersebut sudah mencapai sekitar 75 persen.

Jadi ini pasti molor karena masih ada di beberapa titik yang belum selesai penyambungan relnya,” kata Win, sapaan karib Sri Winarto.

Jalur yang belum tersambung kata Win, berada di Tandes dan Cerme Gresik.

Sulitnya pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam proses pembangunan double track tersebut. Harga tanah yang cukup tinggi tampaknya menyebabkan pemilik lahan

dan pemerintah tidak menemukan kata sepakat. Memang sesuai dengan target yang ditetapkan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, pengoperasian double track akan dilakukan secara bertahap, sejalan dengan penyelesaian pada beberapa ruas jalur.

“Di beberapa spot masih ada pembebasan lahan yang masih berlangsung. Ada spotspot yang belum kelar, karena harga tanah belum ada kesepakatan antara masyarakat dan Satker. Sudah ada kemajuan di Semarang-Bojonegoro, Bojonegoro-Surabaya cukup baik yang sebelumnya sempat ada kendala,” paparnya.

Pengerjaan proyek ini dibagi menjadi rute CirebonBrebes, Pekalongan-Semarang, Semarang-Bojonegoro, dan tahap akhir Bojonegoro-Surabaya. Double track sepanjang 725 kilometer yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya ini diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh Jakarta-Surabaya. Jika saat ini waktu tempuh Jakarta-Surabaya 11 jam, setelah double track beroperasi diharapkan bisa ditempuh dalam 8,5 jam.

Ruas Jakarta–Semarang diharapkan sudah selesai sebelum Lebaran kemarin sehingga dapat dioperasikan dan membantu kelancaran per-

jalanan kereta api ke wilayah itu.

Setelah itu, jalur ganda akan diselesaikan secara bertahap ke arah timur. Penyelesaian jalur ganda masih on schedule, meskipun pada beberapa lokasi masih terkendala pembebasan lahan karena dalam proses negosiasi dan sebagainya.

Adapun double track yang sudah selesai dan telah dioperasikan adalah rute Tegal– Pekalongan, kemudian Pekalongan–Brebes, sedangkan jalur ganda Cirebon–Brebes sepanjang 60 kilometer masih dalam proses penyelesaian yang ditargetkan rampung dalam tahun ini. (han)

NARKOTIKA

Polisi Menangkap Bule Bandar Sabu Lintas Suramadu SURABAYA - Edward Geradus Lutter alias Edo (53) warga keturunan Belanda-Cina yang tinggal di Rungkut Asri Utara Gang 12 Surabaya, diamankan Polsek Rungkut di rumah kontrakannya saat pesta narkoba.

Dalam penangkapan tersebut, petugas dapat mengamankan 11 gram sabu yang sudah dikemas dalam plastik untuk dijual, Edo yang merupakan Residivis, memasarkan kristal putih tersebut ke daerah Pamekasan Madura.

Selain Edo, petugas juga mengamankan Abdul hadi (43), yang dalam kesehariannya sebagai pembantu dirumah Edo, meski berstatus pembantu, kedua tersangka selalu bersama saat melakukan pesta narkoba.

"Kedua tersangka ini kami tangkap, saat melakukan

pesta narkoba, ini merupakan pengembangan dari informasi dari masyarakat yang telah melaporkan pada kami," Terang Kapolsek Rungkut Kompol Yakhob Silvana, Senin (25/11)..

Setelah melakukan pengintaian selama seminggu, kami langsung melakukan penangkapan pada kedua tersangka yang merupakan majikan dan pembantu tersebut, setelah kami lakukan penggeledahan kami amankan barang bukti sabu seberat 11 gran yang temukan didalam lemari," Lanjut Yakhob.

Dalam pengakuan pada petugas, tersangka Edo mengaku mendapat barang tersebut dari seseorang yang dibeli secara ranjau, namun setiap transaksi, pria setengah baya ini mengaku dilakukan disebuah

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kapolsek Rungkut Kompol Yakhob Silvana (kiri) menunjukkan barang bukti dan kedua tersangka.

ddy/koran madura

tempat di sedati Sidoarjo.

Sebelum ditangkap, Edo sempat membeli barang haram tersebut sebanyak 20 gram, namun kami hanya menemukan sisa barang tersebut sedang 9 gram lainnya sudah

dijual oleh tersangka kedaerah Pamekasan," ujar perwira dengan 1 melati dipundak tersebut.

Kapolsek menambahkan, Edo ini merupakan residivis.

Dimana belum lama ini, di-

rinya pernah ditangkap oleh Pasuruan dengan kasus yang sama. Sebagai alibi, Edo menyatakan bahwa bahwa sabu tersebut, merupakan candu yang bisa mendatangkan arwah.(ddy)

PELAYANAN MASYARAKAT

Wagub Minta Birokrasi Tak Berbelit-belit SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta jajaran birokrasi tidak berbelit-belit dan diwajibkan tepat waktu dalam melayani masyarakat dengan tidak diskriminasi atau mengistimewakan rakyat tertentu.

"Seperti filosofi prorakyat, yakni tidak ada pengistimewaan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan menetapkan biaya administrasi sesuai ketentuan atau Saifullah Yusuf tidak melakukan pungutan Wakil Gubernur Jatim liar," ujarnya saat menerima peserta orientasi lapangan di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Senin (25/11).

Menurut dia, pemimpin menjadi faktor terpenting dalam filosofi "prorakyat" tersebut guna melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik.

"Sebab pemimpin merupakan pengambil kebijakan dan bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan terhadap masyarakat," kata wakil gubernur yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Ia juga menekankan pemerintahan yang baik harus menjadi orientasi seorang kepala daerah agar kehadirannya dapat memberikan warna pelayanan dan kinerja pelaksanaan pembangunan korelatif dengan kemakmuran yang lebih baik.

"Hal tersebut sejalan dengan tujuan observasi lapangan yang dilakukan saat ini, yaitu mempelajari 'good practice' dengan praktik kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Selain itu, pihaknya mengingatkan bahwa instrumen penting membangun pelayanan publik yang prima adalah tersedianya ruang komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau "Citizen Charter".

Prasyaratnya, lanjut Gus Ipul, melalui reformasi birokrasi yang dilakukan terukur. Salah satu hal paling mendasar menjadi filosofi kepemimpinan daerah merupakan tugas utama pemerintah dalam menjaga agar manfaat pelayanan publik dirasakan masyarakat.

"Implementasi praktik kepemerintahan yang baik hendaknya ditindaklanjuti melalui rencana aksi nyata, seperti pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat demi pelayanan, baik dalam administrasi investor, maupun masyarakat umum seperti KTP atau akta kelahiran," katanya.

Setelah bertemu Gus Ipul didampingi Kepala Badan Diklat Departemen Dalam Negeri Sanyoto, peserta observasi lapangan orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi bupati dan wali kota dan wakilnya itu melakukan orientasi ke Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Pasuruan. (ant/fqh/dik)

PENGADAAN SARANA

Pelindo III Kembali Beli 8 Unit Container Crane dan 2 Unit Grab Ship Unloader SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau (Pelindo III) membeli peralatan bongkar muat sebesarUS$ 68,2 ribu. Investasi tersebut di antaranya berupa pengadaan 8 (delapan) unit Container Crane baru untuk Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Petikemas Semarang (TPKS) senilai USD 48,2 ribu.

"Pelindo III juga pengadaan 2 (dua) unit Grab Ship Unloader baru yang akan dioperasikan di Terminal Teluk Lamong senilai USD 19, 9 ribu," ujar Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto, Senin (25/11).

Edi mengatakan pengadaan 8 (delapan) unit Container Crane (CC) dan 2 (dua) unit

Grab Ship Unloader tersebut dituangkan dalam kontrak kerjasama oleh PT Pelindo III selaku pemesan alat dan Dalian Huarui Heavy International Co, Ltd selaku pemasok alat bongkar muat tersebut yang akan diselenggarakan di Kantor Pusat PT Pelindo III Surabaya, Senin, (25/11).

Edi menjelaskan, Dalian

Huarui Heavy International Co, Ltd sendiri merupakan badan usaha milik Negara China, dengan lingkup pekerjaan mulai pengadaan alat, pengiriman, pengetesan, sertifikasi, pelatihan dan pengenalan alat, penyediaan suku cadang, masa garansi serta babysitting.

"Sebelumnya, Pelindo III telah menggelontorkan anggaran senilai US$ 162,6 juta setara Rp 1,5 Triliun untuk pemenuhan alat angkat dan angkut serta sistem operasi di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya," paparnya.

Edi menambahkan, dana tersebut diperuntukkan untuk

pengadaan 10 unit Ship to Shore Crane (STS), 20 unit Automated Stacking Crane (ASC), 5 unit Straddle Carrier (SC), 50 unit Combined Terminal Tractor (CTT), dan pengadaan Terminal Operating System (TOS).

"Peningkatan arus petikemas di lingkungan PT Pelindo III selama ini menunjukkan bahwa angkutan barang melalui transportasi laut menggunakan petikemas saat ini menjadi primadona, hal ini juga menjadi salah satu alasan manajemen PT Pelindo III kembali berinvestasi menambah 8 (delapan) unit Container Crane (CC), disamping dalam rangka peningkatan

pelayanan kepada customer" tambah Edi. Selama lima tahun terakhir, ungkap Edi, pertumbuhan arus petikemas melalui wilayah kerja PT Pelindo III terus mengalami peningkatan, pada tahun 2008 dan 2009 masih tercatat 2,9 juta Teus, pada tahun 2010 meningkat menjadi 3,2 juta Teus, dan meningkat lagi menjadi 3,5 juta Teus tahun 2011 dan 3,9 juta Teus pada tahun 2012 lalu.

Sepanjang tahun 2013, PT Pelindo III menargetkan arus bongkar muat kontainer melalui Terminal Petikemas Semarang (TPKS) mengalami pertumbuhan 10% dibanding tahun 2012 lalu yang telah

mencapai 457.055 Teus.

Selanjutnya 2 (dua) unit Contaner Crane (CC) rencananya akan ditempatkan di Terminal Multipurpose Nilam Timur (TMTL) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Jumlah alat bongkar muat petikemas eksisting tersedia 3 (tiga) unit Container Crane (CC) sehingga dengan penambahan 2 (dua) unit CC baru ini maka total CC di TMTL Pelabuhan Tanjung Perak menjadi 5 (lima) unit, dengan demikian jumlah total CC di Pelabuhan Tanjung Perak menjadi 16 (enam belas) unit.

Dari data capaian sepanjang Januari hingga September (Triwulan III/2013) arus

petikemas melalui Pelabuhan Tanjung Perak sudah mencapai 2.200.701 Teus atau setara 1.836.110 Box. Sementara arus petikemas di Terminal Konvensional Pelabuhan Tanjung Perak meliputi terminal Jamrud, Nilam dan Mirah sejak Januari sampai dengan September tahun 2013 terealisir sebanyak 476.569 Teus atau setara dengan 446.779 Box. Sementara 2 (dua) unit Grab Ship Unloader akan dioperasikan di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak guna mempercepat layanan dan melayani kegiatan bongkar muat barang jenis curah kering di Pelabuhan Tanjung Perak. (ara)

6

PROBOLINGGO

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II

WASPADA BANJIR

Wisata Air Terjun Rawan Banjir Bandang

TEMPAT WISATA, Air Terjun Madakaripura merupakan salah satu tempat wisata, pada musim penghujan lokasi tersebut rawan terjadi banjir.

PROBOLINGGO - Belakangan ini hujan kerap kali turun diberbagai daerah. Ketika musim penghujan tak jarang bencana banjir bandang akan melanda, termasuk di tempat wisata Air Terjun. Untuk mengantisipasi bencana tersebut pengujung wisata tersebut diimbau untuk berhati-hati.

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar) Kabupaten Probolinggo, Doddy Nurbaskoro, kepada wartawan, Senin (25/11).

Doddy Nurbaskoro mengatakan kawasan wisata air terjun di daerahnya tergolong banyak, termasuk wisatawan yang berkujung kelokasi itu.

Namun. jika musim penghujan tiba wisata air terjun tersebut berpotensi terjadi banjir bandang.“Jadi masyarakat yang berkunjung lebih berwaspada ketika hujan sudah mulai turun,” terangnya.

Oleh karenanya, pihak pariwisata yang ada dilokasi tersebut akan terus mengingatkan kepada pengujung jika mendung sudah menyelimuti lokasi wisata. Pasalnya mendung tersebut bertanda hujan akan segera turun dan kawasan wisata tersebut akan mengalami banjir.“Setiap pengujung akan diingatkan untuk tidak masuk ketampat wisaya air terjun. Hal ini dilakukan

Mediasi Harus Didahulukan

Terkait MoU Mabes Polri dan PGRI PROBOLINGGO – Proses mediasi harus kali pertama didahulukan. Jika terjadi permasalahan yang terjadi antara guru dan siswa. Sinergisitas ini bisa dilakukan antara pihak sekolah, dewan kehormatan, dan orang tua murid.

Demikian diungkapkan Kapolres Probolinggo Kota melalui Kasat Reskrim, AKP. Agus.I. Suprianto, usai sosialisasi perlindungan profesi dan keamanan guru di Puri Manggala Bhkati, Kantor Walikota Probolinggo, kepada wartawan, Senin (25/11).

AKP.Agus I Suprianto mengatakan menindaklanjuti MoU yang telah disepakati antara Mabes Polri dengan PGRI, tentang mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru.

“Ini juga untuk menindaklanjuti bagaimana proses dalam mengamankan penegakan hukum, terutama untuk memuliakan masalah profesi guru di sekolah, tata cara menangani murid itu seperti apa, dan materi-materi yang disampaikan membahas tentang MoU tersebut,” katanya.

Menurutnya, sosialisasi ini tidak lain juga untuk memberitahukan bahwasannya, jika oknum guru yang terlibat permasalahan hukum, melalui

pedoman MoU tersebut sudah mengetahui pemecahan masalahnya.

Apalagi, adanya permasalahan-permasalahan antara guru dengan murid, pihak kepolisian sebagai leading sektornya akan selalu kooperatif dalam tindak hal penyelesaian, contoh ada permasalahan guru dan murid, masing-masing ada perlindungan, jangan sampai ada masalah langsung melakukan tindakan tegas.

“Di mata hukum semua masyarakat sama, mekanisme dan caranya yang harus di pahami. Teknisnya pihak PGRI akan membentuk forum yang akan memfasilitasi berbagai permasalahan tersebut. Pihak kepolisian dalam penindakan, tidak serta-merta melakukan penanganan melalui penangkapan,”tandas AKP. Agus I Suprianto.

Rencana kedepan, lanjut AKP.Agus I Suprianto, pihak Polres Probolinggo Kota, akan berkelanjutan hingga ke sekolah-sekolah untuk men-

ingkatkan kesepahaman sinergisitas dalam menegakan aturan di sekolah.

“Yang penting, jika menghukum siswa sesuai dengan aturan sekolah. Jangan sampai melanggar hukum dan menyiksa anak, ataupun membuat anak tersebut terganggu secara psikologisnya, karena di Undang-Undang (UU) perlindungan anak itu sudah di atur. Tapi berdasarkan aturannya harus dilaksanakan secara proporsional dan profesional,” sebutnya. Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Probolinggo, Abdul Choliq menjelaskan dengan adanya MoU tentang perlindungan profesi Guru dengan pihak Polres Probolinggo Kota akan memberikan sebuah keamanan, perlindungan hukum dan kenyamanan guru. “Saya berharap nantinya, tidak lagi lagi was-was dan cemas dalam melaksanakan pendidikan sesuai dasar-dasar dan prinsip psikologis, dan pedagogik yang telah diterima sesuai metodik,”ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua PGRI menambahkan, bahwa sebelumnya tidak ada MoU, setiap laporan masyarakat wajib hukumnya ditanggapi oleh pihak Kepolisian. Kedepan dengan adanya MoU, akan bisa memi-

lah mana yang bisa diselesaikan PGRI bersama DKGI, dan mana yang harus masuk ke ranah hukum.

“Insyaallah kedepan permasalahan guru didalam kelas, kita dapat atasi bersama melalui kerjasama yang baik, antara guru, siswa, Dispendik dan Kemenang,”tandas Abdul Choliq.

Terkait penyelesaian kasus hukum, Abdul Choliq, menyatakan pihaknya di Kota Probolinggo masih dalam taraf penyelesaian secara mufakat dan kekeluargaan.”Saya berharap hal semacam ini dapat diselesaikan secara mufakat dan kekeluargaan, dan tidak

dapat diteruskan keranah hukum,” pintanya.

Secara terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) Kota Probolinggo, Drs. Hendro Suroso, Msi mengatakan pihaknya tidak akan intervensi jika ada permasalahan guru yang tersangkut masalah hukum. ”DKGI fungsinya hanya sinkronisasi, jika masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan kenapa tidak. Sebelum mengambil keputusan, alangkah lebih baik dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk mengambil proses,”pungkasnya.(hud).

Probolinggo nomor 274/22/ KPU Kota/014.329449/ XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013 tentang Penetapan Zona dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik pada pemilihan umum

(pemilu) anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman, WHP, Senin (25/11) mengugkapkan, dalam keptusan KPU Kota Probolinggo tersebut, menyatakan bah-

LOKALISASI

MUI Dukung Gubernur Jatim Berantas Prostitusi PROBOLINGGO - Keinginan Gubernur Soekarwo agar di Jatim bebas prostitusi pada tahun 2014 mendatang, mendapat respon dari sejumlah kalangan. Bahkan, sejumlah kalangan ulama sangat mendukung dengan rencana tersebut. Salah satunya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo.

“Kita mendukung dengan rencana minimalisir lokalisasi itu,” ujar Ketua MUI Kota Probolinggo, KH. Masruhin kepada wartawan, Senin (25/11).

Di Kota Probolinggo, memang tidak ada temuan tempat lokalisasi seperti di kota-kota besar lainnya.

Namun, indikasi adanya praktek prostitusi “gelap” bisa saja terjadi. Itulah sebabnya, MUI nantinya akan mengundang pemilik tempat hiburan yang ada di Kota Probolinggo.

“Kita akan undang semua pemilik tempat hiburan yang ada,” tandasnya.

Menurut dia, rencana untuk mengundang para pemilik tempat hiburan itu akan dilakukan pada awal bulan

Desember mendatang.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Probolingg itu menjelaskan, di Kota Probolinggo ada sejumlah tempat hiburan karaoke.

Dia tidak ingin keberadaan tempat-tempat hiburan tersebut dijadikan kedok prostitusi gelap. “Bisa saja itu sebuah kedok. Makanya, mereka nanti kita akan undang untuk membicarakan soal ini,” katanya.

Dia menjelaskan, tujuan MUI mengundang mereka, agar pemilik tempat-tempat hiburan tidak membebaskan pengunjung mengumbar napsu. “Kalau hanya dijadikan tempat hiburan biasa, saya kira tidak masalah.

Namun keberadaan tempat hiburan tersebut jangan sampai dijadikan kedok,” terang dia.

Untuk mengundang para pemilik tempat hiburan tersebut, kata dia, MUI akan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan Dinas Pariwisata. Karena persoalan itu menjadi tanggungjawabnya pihak Dinas terkait.(ugi).

Identitas Pelajar Mulai Memudar

KPU Kota Tetapkan Zonasi Alat Peraga Kampanye

PROBOLINGGO - Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, akhirnya resmi menetapkan zonasi pemasangan alat peraga kampanye. Hal ini menyusul terbitnya Keputusan KPU Kota

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, membenarkan rawannya banjir bandang di lokasi wisata air terjun ketika hujan datang.”Kalau hujan tiba wisatawan harus berhatihati. Karena tempat tersebut bisa terjadi banjir bandang,” katanya.

Ia menambahkan, memang sebelum terjadi hujan, aliran arus wisata air terjun tidak begitu deras. Tetapi jika terjadi hujan kondisi tersebut akan terjadi banjir dengan arus yang sangat kuat.”Karena volume aliran sungai dari wisata air terjun terus bertambah karena air hujan dari berbagai daerah yang berdekatan dengan lokasi itu akan menyatu ketempat itu,” papar Dwijoko Nurjayadi.

Lebih lanjut, Dwijoko Nurjayadi, mengungkapkan pihaknya akan melakukan upaya koordinasi dengan pihak terkait termasuk Disbudpar dan Muspika di wilayah wisata itu. Sesuai dengan surat edaran Bupati Probolinggo tentang tanggap bencana.”Agar banjir bandang yang seringkali terjadi tempat wisata air terjun tidak membawa petaka dan musibah jiwa pengujung,” pungkasnya.(fud)

JATI DIRI

ALAT PERAGA

RESMI, KPU Kota Probolinggo menetapkan zonasi alat peraga kampanye bersama perwakilan partai politik.

demi menjaga keselamatan para pengujung,” tandas Doddy Nurbaskoro.

Tempat wisata air terjun yang ada di Kabupaten Probolinggo, lanjut Doddy Nurbaskoro, memang banyak, diantaranya wisata air terjun Madakaripura Kecamatan Lumbang,wisata air terjun Darungan Kecamatan Bremi dan air terjun yang ada di kecamatan Gading dan Pakuniran. Namun wisata yang dikelola oleh pihak pemkab hanya wisata air terjun Madakaipura saja.“Wisata Air terjun yang lain masih penduduk desa setempat yang mengelolanya,” ucap pria yang pernah menjabat Kadis Perijinan ini.

Dia juga menjelaskan, upaya pemkab melalui Disbudpar yang akan dilakukan pada 2014 mendatang, akan menyediakan fasilitas helm dan jas hujan ditempat wisata air terjun yang dikelolanya.

Karena, pihaknya berasalan dengan langkah tersebut wisatawan yang berkujung ketempat itu bisa terjaga keamananya.”Sebab lokasinya berada dibawah tebing yang sangat curam, ini untuk antisipasi bagi pengujung dari jatuhnya kerikil tebing yang dinilai sangat membahayakannya” tegas Doddy Nurbaskoro.

wa menetapkan zona alat peraga berupa baliho, billboard, spanduk bagi partai politik dan perorangan satu unit untuk satu kelurahan. Sedangkan titik pemasangan alat peraga kampanye sebagai tempat pemasangan alat peraga berupa bendera dan umbul-umbul partai politik titik –titiknya per RW. ”Jadi, dengan adanya Keputusan KPU Kota Probolinggo tersebut, yang diperkuat PKPU beserta Surat Edaran (SE) KPU Provinsi Jatim tentang peraturan kampaye ini penempatan alat peraga tidak bisa sembarangan lagi,”katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, penetapan alat peraga berupa bendera partai politik peserta Pemilu 2014 di halaman kantor KPU Kota Probolinggo, halaman atau depan kantor kelurahan dan kecamatan, dan alat peraga berupa bendera berukuran 90

cm x 120 cm, serta tinggi tiang 3 meter dari bambu.

Menurutnya, untuk alat peraga kampaye DPR, DPD, dan DPRD yang telah terpasang yang melebihi ketentuan, satu zona satu alat peraga maka akan segera dilakukan penertiban terhadap alat peraga tersebut. Selain itu, diharapkan untuk para calon yang akan memasang alat peraga kampaye koordinasi terlebih dahulu.”Ya, supaya para calon ini mengetahui zona yang telah ditetapkan dimana saja,” tandas Sukirman WHP. Meskipun peraturan pemasangan alat peraga ini sudah ditetapkan, lanjut dia, sesuai nomor pihaknya masih belum bisa melakukan penertiban sebelum disosialisasikan ke masing-masing parpol dan caleg. ‘’Setelah peraturan ini disosialisasikan baru kami tertibkan,’’ tegasnya.(hud).

PROBOLINGGO - Identitas atau jati diri pelajar saat ini dinilai sudah mulai luntur. Pasalnya banyak terjadinya tawuran pelajar bahkan mereka cenderung berbuat anarkis. “Memang pelajar saat ini sudah mengalami kemunduran moral dan jati dirinya sebagai kaum yang berilmu,” kata Ketua Pusat Study dan Kebijakan Publik (Puskab) Probolinggo, Mushafi Miftah, kepada wartawan, Senin, (25/11).

Mushafi Miftah, mengungkapkan persoalan pelajar saat ini yakni hilangnya identitas dirinya serta merosotnya moral baginya. Banyak terjadinya tawuran, melakukan hal-hal yang dinilai negatif. Sehingga ulah pelajar seperti itu, merupakan perilaku yang kurang diharapkan oleh publik “Bahkan nilai kebangsaan yang dimilikinya sudah mulai berkurang. Padahal pelajar merupakangenerasi emas bangsa ini,” katanya.

Ia mengingatkan kepada para guru atau tenaga pendidik dalam peringa-

tan hari guru yang jatuh setiap 25 November, untuk dijadikan sebagai momentum refleksi diri bagi mereka. Agar jiwa perjuangan seoarang guru tetap harus dipertahankan.”Guru sebagai ujung tombak pembinaan keilmuan bagi para pelajar,” jelas Mushafi Miftah.

Lebih lanjut Mushafi Miftah, mengingatkan kepada yang berprofesi sebagai guru, agar profesinya tersebut jangan hanya dijadikan sebagai ladang bekerja semata. Dan mereka melalaikan akan tugas yang diamanatkan kepadanya. Namun guru harus paham profesi tersebut sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mendidik generasi bangsa ini.

“Guru jangan hanya mikirin bayaran samata.

Tetapi guru harus mampu mencetak pelajar yang memiliki kemampuan intlektual dan spiritual yang tinggi.Sehingga para pelajar tersebut mampu menjawab tantangan jaman,” tegasnya. (fud)

OPINI

Guru Harus Menjadi Teladan Pelajar

salam songkem

Benteng Moral

Diakui atau tidak, kebutuhan ekonomi merupakan hal yang sangat subtansial dalam kehidupan. Karenanya, dalam konteks saat ini sedianya pemerintah memberikan pelayanan dan fasilitas yang cukup kepada para guru-guru sehingga mereka tidak lagi memikirkan hal-hal lain yang dapat menimbulkan kelalaian dalam dunia pendidikan, yang berakibat pada tiadak adanya efektifitas dalam mengajar. Karenanya, kebutuhan seorang guru perlu dicukupi agar tindakantindakan yang kurang mendidik dilakukan oleh seorang guru.

H

ari guru sudah berlalu, Senin (25/11) kemarin, namun hari itu masih meninggalkan catatan yang memilukan. Sebab dari refleksi peringatan hari guru di Pamekasan, Madura, yang dilakukan oleh aktivis PMII terungkap fungsi guru sudah tergeser. Guru tidak lagi berfungsi sebagai pendidik, melainkan berfungsi sebagai tenaga pengajar, sehingga berdampak pada buruknya kwalitas pendidikan di Indonesia.

Padahal seharusnya fungsi guru konsisten sebagai pendidik. Karena antara tenaga pengajar dengan tenaga pendidik memang berbeda. Sebagai tenaga pengajar, guru hanya bertanggungjawab mentransper ilmu pengetahuan terhadap anak didiknya. Sedangkan guru yang berfungsi sebagai pendidik, selain bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan juga berkewajiban menanamkan karakter moralitas pendidikan terhadap siswa-siswinya. Karena itulah, dapat dilihat gagalnya pendidikan selama ini, karena fungsi guru sudah ditempatkan pada posisi sebagai tenaga pengajar.

Dampaknya sangat terasa, pendidikan tidak membuat para pelajar menjadi lebih baik prilakunya.

Tawuran nyaris terjadi di semua lembaga pendidikan di tanah, mulai dari jenjang paling rendah hingga setingkat perguruan tinggi. Tawuran pelajar menjadi penyakit menular yang sangat membahayakan, bahkan kini mulai merambah ke Pamekasan, Madura.

Tawuran bukan lagi terjadi di lembaga pendidikan di kota-kota besar.

Tidak jarang, pelajar dan mahasiswa terlibat masalah narkoba, terjaring razia di tempat-tempat pelacuran, menjadi tontonan video tak sopan, dan tindak kriminal lainnya. Itu saja sudah cukup menjadi potret bobroknya pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, tampaknya hal itu masih belum cukup mencorengkan aib ke wajah pendidikan di tanah. Karena aib pendidikan di Indonesia makin sempurna dengan adanya keterlibatan guru dalam tindak pidana pencabulan terhadap siswinya sendiri, juga ada guru yang tersandung prostitusi, narkoba, pencurian, adu ayam, dan perbuatan tak sopan lainnya.

Bila gurunya saja sudah tidak bisa menjaga dirinya menjadi lebih baik, bagaimana mungkin mereka bisa membentengi moralitas peserta didiknya. Ibaratnya panggang jauh daripada api, hasil pendidikan tak sesuai seperti yang diharapkan, akibat guru tidak bisa menjadi benteng moral dirinya sendiri,apalagi membentengi moralitas para muridnya.

Memang tidak semua guru bermoral tidak baik. Di antara mereka pun masih ada yang baik. Punya dedikasi dan tanggung jawab terhadap profesi guru yang disandangnya. Ini juga tak ubahnya karena nila setitik jadi rusak susu sebelanga, akibat sebagian guru yang tak bermoral maka jadi rusaknya citra semua guru dan pendidikan Indonesia. Untuk itulah pemerintah harus mengembalikan fungsi guru menjadi tenaga pendidik, bukan tenaga pengajar. (*)

Sering kita dengar bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa. Istilah ini muncul sebagai bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai luhur yang ada dalam diri seorang guru. Ia mengajar anak bangsa tanpa pamrih, tanpa melihat latar belakang etnis, suku, agama anak didiknya.

M

ereka rela memberikan ilmunya tanpa dibayar. Meski dibayar, kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi ia terima dengan lapang dada. Meski demikian, mereka tetap bersemangat dalam mendidiknya anak-anak bangsa yang membutuhkan bimbingannya.

Pertanyaannya, guru seperti yang disebut di atas, apakah masih berlaku di era modern ini? Tentu kita kesulitan untuk menjawabnya, pasalnya, semua tergantung pribadi seorang guru masing-masing, apakah ia mengajar untuk mencari keuntungan atau mengabdi kepada bangsa. Fenomen yang sering kita jumpai dewasa ini, banyak prilaku ‘guru’ yang kurang relevan terhadap identitas dan pengertian seorang guru itu sendiri. Lembaga pendidikan tidak lagi menjadi media pengabdian kepada bangsa dan negara. Status guru telah menjadi profesi kerja dan tidak lagi menjadi abdi masyarakat. Bahkan tidak jarang kita temukan seorang ‘guru’ tidak bisa memberi teladan yang baik kepada muridnya. Bahkan mereka sering melakukan demonstrasi, guna menuntut kenaikan gaji dan fasilitasnya harus dipenuhi.

Ketahanan Nasional

Pendidik dan Teladan Orang tua mana yang tidak sedih dan prihatin melihat anak-anak pelajar terlibat kasus-kasus asusila, seperti tawuran, mesum, narkoba dan lain sebagainya. Mengingat mereka ini adalah tunas-tunas masa depan bangsa. Potret masa depan bangsa bisa kita lihat dari kondisi pemuda (pelajar) saat ini, sehingga sangat disayangkan jika pelajar saat ini banyak teribat pada prilaku-prilaku amoral.

Tentu hal ini dikarenakan apa yang disampaikan oleh seorang guru kepada siswa ketika di kelas tidak terserap dengan baik. Sehingga nilai-nilai pendidikan dalam diri seorang pelajar tidak ada. Akibatnya, banyak pelajar yang terlibat kasus-kasus amoral.

Dalam dunia pendidikan, guru mempunyai peran sentral dalam mendidik murid-muridnya. Baik buruknya peserta didik tergantung bagaimana seorang pendidik mendidik peserta didiknya. Di samping mengajar, peran guru juga sebagai model atau contoh bagi anak. Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Peran guru sebagai pendidik (nurturer) tersebut, merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.

Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk

memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggungjawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan.untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Yang perlu diketahui sebagai guru baru atau calon guru adalah tugas seorang guru.

Tugas tersebut diantaranya adalah: pertama, Mengajar. Mengajar berarti menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Menjadikan siswa dari tidak tahu menjadi mengetahui tentang berbagai disiplin ilmu sesuai mata pelajaran masing-masing. Fokus utamanya adalah aspek kognitif (intelektual) siswa. Tugas mengajar dilaksanakan dengan berbagai strategi dan metode, serta media pembelajaran yang sesuai. Kedua, Mendidik. Tugas guru sebagai pendidik boleh dibilang agak sulit. Mendidik berkaitan dengan sikap dan tingkah laku (afektif) siswa. Dalam hal ini guru tidak hanya mendidik secara intelektual tapi juga

harus mendidik melalui keteladanan.

Jadi guru tidak hanya mendidik juga memberikan teladan.

Mendidik berarti mengubah sikap dan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Pameo “Guru Kencing Berdiri, murid kencing berlari” akan benarbenar jadi kenyataan bila guru tidak memahami tugas yang satu ini. Ketiga, Melatih. Tugas guru melatih bertujuan agar siswa memiliki sejumlah keterampilan dan kecakapan sesuai mata pelajaran masing-masing. Pada sekolah umum, maka keterampilan dan kecakapan yang dimaksud disini adalah keterampilan dan kecakapan dasar. Berbeda dengan sekolah kejuruan yang memberikan keterampilan dan kecakapan lanjutan. Akan tetapi, tugas pokok guru tersebut terkadang bertolak belakang dengan apa yang menjadi ketentuan teoritik dari tugas pokok guru. Seorang guru terkadang tidak bisa menjadi contoh atau teladan yang baik kepada muridnya. Sikap-sikap yang keluar dari nilai-nilai pendidikan seringkali dilakukan oleh seorang guru. Guru, bagaimanapun juga, masih berperan sebagai sosok panutan yang sangat dominan dalam mempengaruhi perilaku siswa.

Karenanya, momentum peringatan hari guru nasional ini, sedianya dijadikan media refleksi oleh seorang guru. Kondisi pelajar yang demikian carut, tanpa moral dan akhlak harus dijadikan cambuk untuk lebih intensif dalam mendidikan anak. Sebab, jika tidak demikian, maka masa depan bangsa ini akan semakin buram.

Dalam sekolah guru harus menjadi teladan yang baik teruma dalam hal moralitas. Nilai-nilai pendidikan karakter, pendidikan kebangsaan harus dimulai dari seorang guru. Baik buruknya masa depan bangsa Indonesia tergantung bagaimana guru menjadi teladan yang baik pada muridnya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan perhatian khusus kepada guru agar mereka bekerja lebih profesional yaitu sebagai tenaga pendidik dan abdi masyarakat.= *) Ketua RMI NU dan Anggota Komisi A DPRD Kota Probolinggo.

Sinergi Membangun Negeri

D

alam sebuah survei, kata pengajar profesional Lemhanas, Mayjen TNI (purn) I Putu Sastra, ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia masih labil. Ketidaktangguhan ketahanan nasional NKRI itu terlihat dari 8 gatra yang menjadi ukuran ketahanan nasional, yaitu diantaranya geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan hakam. Kedelapan gatra tersebut mengindikasikan ketidakstabilan. Salah satunya di sektor pertahanan dan keamanan, tampak Indonesia sedang dikacaukan dengan berbagai gangguan, mulai dari penyadapan yang rentan berujung pada genjatan senjata.

Apabila proses penyelesaian penyadapan yang dilakukan negara Australia terhadap para petinggi negeri ini tidak happy ending, maka dapat dipastikan genjatan senjata tersebut menjadi ancaman yang serius. Saat ini SBY sudah menarik mundur semua pasukan TNI yang sedang melakukan latihan bersama dengan tentara Ausiee tersebut sebagai dampak dari penyadapan itu. Selain itu, Indonesia juga perlu mengkaji pemutusan kerja sama bilateral dengan negara tetangga yang tak baik itu. Pemutusan kerja sama kedua negara memang harus dikaji secara mendalam agar tidak dapat mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang dapat ditimbulkannya.

Penyadapan tersebut merupakan sebagian dari peristiwa yang dapat dijadikan diindikator lemahnya ketahanan nasional. Selain itu, ketahanan nasional juga dapat diketahui dari adanya guncangan dalam negeri, seperti upaya merongrong negara dari dalam.

Rongrongan dari dalam bisa terlihat dari berbagai kegiatan melawan hukum, seperti maraknya kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta kejahatan lainnya yang dapat memburamkan citra Indonesia di mata rakyat dan dunia.

Diduga pula, gugatan materi yang diajukan Forum BUMN terhadap UU Keuangan Negara dan UU Badan Pemeriksa Keuangan merupakan upaya menggoncang ketahanan nasional. Sebab bila gugatan uji materi itu dikabulkan oleh MK, maka BUMN akan terpisah dari keuangan negara. Dampaknya resiko korupsi yang terjadi di BUMN tak bisa lagi diendus KPK, karena tak lagi merugikan negara.

Pemerintah harus lebih serius lagi memperkuat ketahanan nasional,yang kini tampaknya menjadi permasalahan serius Indonesia. Jika tidak, maka negara ini akan tercerai-beraikan. Rakyat tentu tidak menghendaki NKRI terusik, karena rakyat juga yang mendapat sengsara karenanya.(*)

A

7

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II

Indonesia ibarat bukit yang elok nan menawan. Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, baik yang nampak oleh kelopak mata, atau yang terpendam di dalamnya, menjadikan negeri ini dikenal sebagai negeri zamrut khatulistiwa.

S

ayang, kekayaan Indonesia yang dimiliki, belum mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Keindahan dan kekayaan nusantara pun seakan sekadar cerita sebelum tidur dan hanya mimpi semata.

Kondisi demikian bisa dilihat dari realitas kehidupan sosial rakyat, yang masik banyak di bawah garis kemiskinan. Ini masih diperparah dengan mentalitas para pejabat yang elitis dan para wakil rakyat yang tidak merakyat sama sekali. Bahasa mudahnya, mayoritas rakyat Indonesia masih bermental inlander dan inferior. Untuk sekedar menampakkan kualitas aslinya saja tidak percaya diri.

Lantas, jika pertanyaannya bagaimana memajukan Indonesia?

Jujur dengan beribu alas an, susah untuk menjawabnya. Untuk problem ini, membutuhkan kerja ekstra dan waktu

lama. Sejauh ini, Indonesia belum lagi bisa dikatakan sebagai negara maju, meski usaha-usaha untuk mencapainya senantiasa dilakukan.

Berbagai usaha untuk memajukan Indonesia itu bisa dilihat dari ikhtiar pembangunan di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pertahanan, pertanian, pendidikan, perekonomian, hingga bidang politik. Menurut mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, negara bisa dikatakan maju setidaknya aman dalam segala sektor.

Namun harus disadari, jika memiliki komitmen, Indonesia sebenarnya mampu berdikari dan berkibar megah di dunia (Bung Karno), sehingga akan mematahkan rumor bahwa untuk memperoleh kejayaan, setidaknya Indonesia butuh ratusan tahun seperti Amerika. Itu semua hanya omong kosong, selagi bias kenapa tidak sekarang juga untuk memacu semangat perubahan.

Hanya saja, memang banyak sisi kelemahan di Indonesia yang perlu diperbaiki. Bahkan dari sektor birokrat, yang dalam bahasa KH Musthofa Bisri (Gus Mus), dipandang masih dalam periode pubertas (belum stabil). Bahkan, yang paling memperihatinkan, Mahkamah Konstitusi yang hakikatnya menjadi peradilan tertinggi negeri, justru pimpinannya Akil Mochtar tersendat kasus korupsi.

Jadi wajar jika dewasa ini masyarakat semakin geram dengan peradilan Indonesia, tanpa terkecuali terhadap birokrat Negara. Masyarakat memang mengakui mereka cerdik, tapi munafik. Sebab, hak rakyat dipermainkan demi kepentingan pribadi dan golongan. Seakan prioritas ke rakyat semakin lenyap oleh hembusan keruh para petinggi Negara.

Titik Perbaikan Paling Vital Akan tetapi, jika mau jujur, prob-

lem mendasar yang dialami Indonesia sehingga menghambat kemajuan, yaitu lemahnya sumber daya manusia (SDM). Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang ada, tidak diimbangi dengan intelektualitas dan kapasitas diri. Seharusnya proglam Keluarga Berencena KB harus benar-benar digalakkan.

Sebab lambat tahun jumlah pendudukan Indonesia semakin melonjak.

Ironisnya perkembangan penduduk tidak diimbangi dengan perkembangan kualitas warga. Oleh sebab itu, bertambahnya penduduk justru memicu bertambahnya beban dan tanggungan negara. Dengan kata lain, tambah manusia justru tambah dosa (Firozut Tajul Wafa).

Tidak jauh berbeda jika diterapkan dalam ranah internasional, memiliki banyak anak dapat dikatakan sebagai dosa sosial. Sebab, jumlah manusia yang menempati bumi ini hampir 7 miliar. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Soedibyo Alimoeso, dengan semangat juangnya juga mengisyaratkan agar mengerem produktifitas anak. Dengan program KB, cukup dua anak (Wawasan, 16/05/13).

Di sisi lain, KB juga membuka masa depan lebih baik. Logikanya, dengan program cukup dua anak, maka secara otomatis tanggungan pasangan rumah tangga hanya dua anak. Dan itu akan lebih mudah dan ringan, serta hasilnya pun maksimal. Tentu dapat berqiblat ke negeri China yang jauh hari sudah menerapkan program ini, dan hasilnya pun membanggakan. Dan secara otomatis pula, mematahkan mitos jawa bahwa akeh anak akeh rejeki.

Akibatnya, karena banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak diimbangi dengan aspek kualitas, maka banyak rakyat Indonesia menjadi buruh, termasuk harus menjadi Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, sementara tenaga ahli mesti impor dari luar. Pendek kata, rakyat Indonesia masih “akrab” dengan kemiskinan dan belum terpecahkan solusinya hingga sekarang.

Apakah kemiskinan ini hanya dikarenakan problem kapasitas dan rendahnya SDM? Para ahli mengemukakan, kemiskinan dilatarbelakangi setidaknya oleh tiga hal.

Pertama, kelembagaan. Dikatakan, betapa orang miskin (kaum inlander) itu tidak mempunyai akses serta ruang gerak yang cukup. Kedua, regulasi.

Regulasi dimaksud ini, yaitu kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan sektor ekonomi. Ketiga, tangan kotor pemerintah. Yaitu adanya kebijakan yang tidak pro rakyat dan tidak transparan.

Menyikapi berbagai problem yang mendera Indonesia, maka dibutuhkan sinergi semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, mahasiswa, para civitas academica, pakar ilmu, ulama’, sastrawan, dan seluruh rakyat Indonesia agar negeri ini benar-benar bisa menjadi negeri zamrut khatulistiwa yang bisa dinikmati kekayaannya oleh rakyat, dan lebih dari itu untuk dunia. Sebab Indonesia merupakan jantung dunia.

Bagaimanapun juga, sinergi membangun negeri menjadi keniscayaan, karena tanpa ini, hanya saling menghujat dan saling menyalahkan lah yang akan selalu mengemuka. Dan sinergi seperti ini akan terbangun, jika para pejabat tidak hanya didikte oleh kepentingan partai politik dan mangabaikan kepentingan negara dan rakyat yang semestinya diutamakan.

Wallahu A’lam Bishawab.= *) Aktivis HMI IAIN Walisongo Semarang dan Peraih Beasiswa Unggulan Monash Institute.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II

LA LIGA SPANYOL

Sevilla Penguasa Andalusia MADRID - Sevilla mengukuhkan diri sebagai penguasa Andalusia setelah menaklukan rival sekota Real Betis dengan skor telak 4-0 dalam lanjutan pertandingan La Liga Spanyol, Minggu (24/11) waktu setempat atau Senin (25/11) dini hari WIB. Hasil ini membantu posisi Sevilla terdongkrak ke urutan kedelapan dengan koleksi 19 angka. Sementara, Betis semakin terjerembab di dasar klasemen dengan hanya sembilan poin dari hasil dua kemenangan, tiga kali seri dan sembilan kekalahan.

Berlaga di Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla tampil perkasa dan langsung membuka keran golnya pada menit pertama pertandingan lewat kaki Carlos Bacca. Ivan Rakitic melepaskan umpan matang kepada Bacca yang tanpa kesulitan mampu menaklukkan kiper Betis Guillermo Sara.

Pada menit ke-41, Betis yang bernafsu mengejar ketertinggalan harus bermain dengan sepuluh orang menyusul akumulasi kartu kuning yang diterima Paulao usai menjegal Antonio Reyes. Sevilla pun mampu memanfaatkan situasi tersebut.

Hanya selang dua menit setelah insiden itu, Stephane M’Bia membawa tuan rumah menggandakan keunggulan lewat tandukannya.

Interval kedua praktis menjadi miliki Sevilla. Pada menit ke-59, Vitolo semakin menjauhkan keunggulan timnya sebelum Vincent Iborra menggenapkan kemenangan menjadi empat gol tanpa balas dua menit jelang laga usai. “Kami tahu sebagai tuan rumah harus mengalahkan mereka (Betis). Derby seperti pertandingan final dan sepanjang minggu ketika saya sedang di restauran bersama keluarga saya, orangorang berhenti untuk memberitahu saya betapa pentingnya partai ini,” ucap Bacca mengenai kemenangan timnya.

Di laga lain, Elche diluar dugaan mampu mengatasi Valencia dengan meraih tiga poin berkat kemenangan 2-1.

Tambahan tiga poin membawa tim promosi itu menuju posisi kesepuluh klasemen dengan 17 poin. Sementara, Valencia menguntit tepat di bawahnya dengan poin serupa tetapi kalah dalam selisih gol.

Tekel

MU Tertahan Dramatis, Man City Pesta Gol

STATISTIK SEVILLA

Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

4 6 16 3 33 8 26

Penguasaan bola

53%

Umpan Sukses

75%

STATISTIK REAL BETIS Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

0 2 21 1 40 5 20

Penguasaan bola

47%

MASA INJURY TIME. Para pemain Manchester United (kaos hitam) mencoba menghalau sundulan dari pemain Cardiff City (kaos merah). Pada momen ini, Kim Bo-Kyung sukses menyundul bola ke dalam gawang De Gea, yang membuat laga harus berakhir imbang 2-2.

Umpan Sukses

70%

Bermain imbang di babak pertama, Elche yang bertindak sebagai tuan rumah akhirnya mampu memecahkan kebuntuan melalui Fidel Gonzalez pada menit ke-57. Sempat disamakan oleh Juan Bernat di menit ke 74, Elche kembali berbalik unggul melalui gol pamungkas di laga itu yang dicetak Cristian Herrera pada enam menit jelang bubaran. (espn/aji)

SERIE A ITALIA

Inter Milan Buang Peluang

Pemain Inter Milan Ricky Alvarez (#11) mencoba menghadang laju pemain Bologna pada laga di Renato Dell’Ara. Inter Milan gagal menjaga keunggulan dan ditahan imbang oleh tuan rumah Bologna 1-1.

ROMA - Inter Milan membuang peluang untuk masuk tiga besar Liga Serie A Italia setelah hanya bermain imbang 1-1 Melawan tuan rumah Bologna dalam lanjutan pertandingan Serie A Liga Italia di Renato Dall’Ara, Minggu (24/11) waktu setempat atau Senin (25/11) dini hari WIB. Kalau saja “Nerazzurri” bisa meraih tiga angka, mereka akan menggusur Napoli di posisi ketiga klasemen. Alhasil, Inter harus puas tertahan di urutan keempat tabel klasifika dengan nilai 26 dan tertinggal dua angka dari Napoli yang kalah atas Parma pada pekan ke-13.

Tampil di depan pendukung lawan, Inter langsung mengambil inisiatif serangan. Namun, keputusan tersebut justru membuat lini belakang mereka meninggalkan celah. Inter pun kecolongan lebih dulu lewat skema serangan balik yang disusun pemain Bologna ketika laga baru memasuki 12 menit.

Berawal dari tendangan penjuru yang berhasil dihalau, tuan rumah dengan cepat balik menyerang lewat Jonathan Cristaldo yang memberikan umpan datar kepada Panagiotis Kone yang bebas di area kotak penalty. Tanpa kesulitan, Kone menaklukkan Samir Handanovic untuk membuat timnya unggul satu bola hingga turun minum.

Memasuki interval kedua Inter kembali tancap gas untuk mencari gol penyama kedudukan. “La Beneamata” akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-51 melalui aksi Jonathan.

Tusukan sang pemain bertahan sukses melewati beberapa pemain Bologna sebelum melepaskan tembakan datar yang sempat berbelok arah setelah mengenai kaki pemain Bologna.

Di menit akhir, Inter mendapat peluang emas untuk dapat menyegel kemenangan lewat dua kesempatan yang diraih

SELASA 26 NOVEMBER 2013

Rolando dan Juan Jesus, Rolando meraih peluang lewat tandukannya yang masih bisa ditepis kiper Bologna Gianluca Curci, sementara tembakan Juan Jesus masih menerpa tiang gawang.

Jika Inter gagal menyalip Napoli, cerita berbeda justru dialami Juventus. Kemenangan 2-0 atas tuan rumah Livorno pada laga beberapa jam sebelumnya, memastikan “La Vecchia Signora” mengambil alih pimpinan klasemen dari AS Roma dengan nilai 34 dan unggul dua angka atas “Giallorossi”. Namun, susunan tabel klasifika tersebut bisa saja berubah mengingat Roma baru memainkan partainya pada Selasa (26/11) dini hari WIB melawan Cagliari.

Di laga lain, Fiorentina secara mengejutkan kalah dari Udinese di Stadio Friuli dengan skor tipis 0-1. Thomas Heurtaux berhasil mencuri gol di menit 34 setelah tendangannya dari jarak dekat tidak mampu diantisipasi Roberto Muarara Neto. Dengan kekalahan ini, “La Viola” a gagal melangkahi Inter Milan di urutan keempat dan tetahan satu strip di bawahnya dengan 24 poin. Di sisi lain, Udinese naik ke peringkat 11 dengan koleksi 16 angka. (espn/aji)

LIVEONTV Rabu 27 November 2013 LIGA CHAMPIONS Ajax vs Barcelona 02:45 WIB SCTV B. DORTMUND vs NAPOLI 02:45 WIB Nex Entertainment Kamis 28 November 2013

Bayer Leverkusen vs Man. United 02:45 WIB SCTV Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

CARDIFF - Satu gol pemain pengganti Cardiff City Kim Bo-Kyung pada menit akhir akhir memaksa Manchester United pulang dengan hanya satu poin. Berlaga di Cardiff City Stadium, “The Red Devils” dipaksa bermain 2-2 oleh Cardiff dalam lanjutan pertandingan Liga Utama Inggris, Minggu (24/11) waktu setempat atau Senin (25/11) dini hari WIB. Hasil berbeda justru diraih rival sekota MU, Manchester City yang berpesata enam gol tanpa balas ke gawang Tottenham Hotspurs.

Tambahan satu angka tidak mengubah posisi MU di tabel klasifika. Sang jawara bertahan masih tertahan di urutan keenam dengan poin 21. Mereka terpaut satu angka dari City yang berada di posisi keempat dan berbeda tujuh poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen. Sementara, Cardiff masih berkutat di papan tengah dengan bercokol di tempat ke-15 dengan 13 poin.

Tampil tanpa Robin van Persie, “Setan Merah” bertumpu kepada Wayne Rooney sebagai target man.

Tanggungjawab yang diemban penggawa Timnas Inggris ini pun berhasil dijawabnya melalui golnya pada menit ke-15 setelah memaksimalkan sodoran manis Javier ‘Chicharito’ Hernandez yang menjadi tandemnya.

Tertinggal satu gol membuat Cardiff bermain lebih menyerang. Setelah sejumlah peluang, Cardiff akhirnya berhasil menyamakan keadaan di menit 33. Menerima umpan matang dari Jordan Mutch, pemain buangan asal MU Fraizer Campbell menceploskan si kulit bundar ke gawang David De Gea. Namun, tuan rumah kembali kecolongan jelang turun minum. Melalui situasi bola mati, sepak pojok akurat Rooney disambar dengan sempurna oleh Patrice Evra untuk mengubah skor menjadi 2-1 di babak pertama.

Tidak kunjung mendapatkan hasil konkret di babak kedua, Andreas Cornelius dan Kim Bo-Kyung dimasukan. Namun perubahan juga tidak kunjung terjadi hingga akhirnya keajaiban terjadi di injury time.

Pada menit ke-90+1, Kim tampil sebagai penyelamat Cardiff dari kekalahan melalui tandukan tajamnya di muka gawang yang gagal dihentikan De Gea. Sontak, para pemain Cardiff pun berlarian mengejar pe-

main asal Korea itu yang melakukan selebrasi dengan membuka jersey-nya itu.

“Saya kecewa kami gagal mendapatkan tiga poin. Cardiff berhasil memberikan tekanan kepada kami dan kami memberikan tendangan bebas yang tidak penting yang akhirnya menjadi gol mereka,” ucap pelatih MU David Moyes yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya seusai laga.

Di Etihad Stadium, City diluar dugaan mampu membantai tim yang tengah naik daun Tottenham dengan skor 6-0. Sergio Aguero dan Jesus Navas menjadi bintang dalam laga ini dengan melesakan masing-masing dua gol. Sementara, dua gol lainnya tercipta dari gol bunuh diri Sandro dan lesakan Alvaro Negredo. Kemenangan ini membawa “The Citizens” naik ke peringkat empat dengan 22 angka, tertinggal enam poin dari Arsenal.

Sedangkan, Tottenham merosot ke posisi sembilan dengan koleksi 20 poin.

Tanda-tanda kehancuran “The Lyliwhites” sejatinya telah terlihat setelah City mampu mencetak gol cepat melalui aksi Navas. Laga baru berjalan 13 detik, mantan winger Sevilla sukses memanfaatkan bola rebound hasil tendangan Aguero yang gagal ditepis dengan sempurna oleh Hugo Lloris.

Tuan rumah menggandakan kedudukan pada menit ke-34 lewat gol bunuh diri Sandro. Lloris mencoba mengamankan usaha Aguero yang mendapat umpan dari Fernandinho, tetapi bola jatuh di depan Negredo yang melakukan tendangan akrobatik. Bola masuk ke gawang setelah menyentuh Sandro.

Empat menit jelang jeda pertandingan, giliran Aguero yang memaksa Lloris memungut bola dari gawangnya. Zabaleta memberikan passing indah kepada Navas melalui sisi kanan yang kemudian meneruskan umpan kepada Agüero yang tanpa kesulitan mengubah skor menjadi 3-0 untuk menutup babak pertama.

Di menit 50, Aguero mencetak gol keduanya di laga ini setelah mendapat umpan Yaya Toure. Tidak mau ketinggalan, Negredo ikut mencatatkan namanya di papan skor selang lima menit berkat penyelesaian akhir brilian usai meneruskan assist Fernandinho yang melewati Michael Dawson.

City menutup pesta golnya melalui aksi Navas di injury time. (espn/aji)

RAPOR JESUS NAVAS

(Manchester City vs Tottenham)

Akurasi Umpan Menang Duel Udara Sentuhan Pelanggaran Dribel sukses Tekel sukses Total Tembakan Mencetak gol

RATING PENAMPILAN

79% 25% 55 1 1 2 3 2

10

KARAKTERISTIK BERMAIN + KEKUATAN Dribel Penguasaan bola

- KELEMAHAN Kontribusi Bertahan Duel udara

Kuat Kuat

Lemah Lemah

GAYA BERMAIN Suka melakukan umpan crossing

SEA GAMES 2013

Rahmad Darmawan Bawa 20 Pemain ke Myanmar JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-23 Rahmad Darmawan membawa 20 pemain terbaik yang ada saat ini untuk menjalani pertandingan Grup B SEA Games 2013 Myanmar, 9-21 Desember.

Sebanyak 20 pemain ini merupakan hasil penyaringan yang dilakukan selama pelatnas. Sebelumnya ada 26 pemain yang terus dipantau kemampuannya hingga pertandingan ujicoba terakhir melawan Maladewa di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (24/11).

“Enam pemain sudah resmi dicoret. Saat ini tinggal 20 pemain saja sesuai dengan kuota yang diberikan oleh penyelenggara SEA Games,” kata pelatih Timnas Indonesia, Rahmad Darmawan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, enam pemain yang tidak akan dibawa ke Myanmar terdiri dari seorang penjaga gawang yaitu Sahar Ginanjar, satu pemain belakang yaitu Fandry Imbiri, dua pemain tengah yaitu Syakir Sulaiman dan Oktovianus Maniani serta dua pemain depan yaitu Aldaier Makatindu dan Sunarto.

Dari 20 pemain yang masuk tim inti SEA Games 2013, lima pemain diantaranya pada kompetisi ISL 2012/2013 memperkuat klub Arema Indonesia yaitu Kurnia Meiga, Egi Melgiansyah, Dedi Kusnandar, Dendi Santoso dan Yandi Sofyan Munawar.

“Saat ini 20 pemain menjalani lanjutan dan refreshing di Pulau Pelangi hingga dua hari ke depan,” kata pelatih yang akrab dipanggil RD itu.

Setelah ke Pulau Pelangi, kata dia, semua pemain terpilih akan kembali menjalani pemusatan latihan hingga 5 Desember nanti. Sesuai dengan jadwal, Andik Vermansyah dan kawan-kawan akan berlatih di Lapangan Karawaci Tangerang.

Sesuai dengan hasil drawing, Timnas Garuda Muda berada di Grup B bersama tuan rumah Myanmar, Thailand, Timor Leste dan Kamboja dan akan bertanding di Yangon.

Pada penyisihan pertama Grup B, Bayu Gatra dan kawan-kawan akan menghadapi Kamboja (9/12), melawan Thailand (12/12), Timor Leste (14/12) dan pertandingan penyisihan terakhir melawan Myanmar (16/12). (ant/dar)

Penjaga gawang: Kurnia Meiga, Andritany Ardiyasa Pemain belakang: Alfin Tuasalamony, Roni Esar, Andri Ibo, Manahati Lestusen, Syahrizal, Mokh.

Syaifuddin dan Diego Michiels.

Pemain tengah: Rizky Pellu, Andik Vermansyah, Ramdani Lestaluhu, Ferinando Pahabol, Dedi Kusnandar, Dendi Santoso, Bayu Gatra, Egi Melgiansyah dan Nelsom Alom.

Pemain depan: Fandi Eko Utomo, Yandi Sofyan.

Taneyan Lanjang

1

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247 | TAHUN II

SELASA

9

26 NOVEMBER 2013

PENDIDIKAN

Kota Sumekar Kekurangan Guru

awa/koran madura

AKSI. Anak kecil mengikuti aksi jalan mundur bersama sejumlah aktivis PMII Pamekasan. Aksi itu menjadi simbol protes mereka terhadap mundurnya peran guru yang hanya sebagai tenaga pengajar dan bukan sebagai tenaga pendidik.

Hidup Mandiri

D

iana Saputri, perempuan kelahiran 30 Desember 1994 adalah salah satu dari sekian perempuan yang telah memilih hidup mandiri. Memang bagi Diana cukup berat, selain jauh dari orang tua, ia juga berusaha untuk menjaga semangat agar bisa terus bertahan dari hiruk pikuk dunia kota yang keras dan kejam.

Sebab, perempuan asal Giligenting harus mengembara ke Surabaya demi sebuah tugas mulia, berusaha dan bekerja dan menghilangkan ketergantungannya kepada orangtua. Kini, ia bekerja di salah satu perusahaan besar di Surabaya, bahkan dia pun dipercaya untuk ikut mengembangkan perusahaan karena kejujuran dan ketekunannya dalam dunia bisnis.

"Saat saya baru berangkat ke Surabaya, hanya satu hal yang ada dalam pikiran, yakni bisa menjadi anak yang berbakti bagi orangtua. Sebab sudah cukup Bapak-Ibu menjaga saya hingga umur 19 tahun," ucap perempuan yang akrab disapa Diana.

Perempuan yang jago menghitung dan menulis itu seolah hendak mengatakan kepada para generasi perempuan lainnya bahwa dalam hidup, yang terpenting adalah mampu memberikan contoh kepada orang lain mengenai bagaimana harus hidup, termasuk beberapa hal yang harus juga menjadi perhatian saat sebuah pribadi tidak dibentuk berdasarkan kerja keras atau hanya ingin hidup enak dengan sedikit kerja. Sehingga barangkali etos kerja bisa dibangun jika diawali dengan nilai kemandirian.

Oleh karena itu, efek positif dari kemandirian itu, bagi perempuan berkulit putih tersebut, nantinya dapat memicu kreatifitas anak dimana akan memunculkan ide-ide sesuai dengan keinginan mereka dan berusaha merealisasikannya sekuat mereka mampu.

Bahkan setelah dewasa nanti, mereka akan menjadi seseorang dengan citacita tinggi dan mampu mengendalikan berbagai hal sesuai dengan harapan yang akan diraihnya.

Nah, itu semua sudah mulai dirintis oleh Diana. (sym)

Diana Saputri

Karyawati

Fungsi Guru Tergeser PAMEKASAN – Senin (25/11) kemarin, aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan melakukan jalan mundur di Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Madura. Aksi tersebut merupakan simbol dari mundurnya pendidikan di Indonesia. Bahkan dalam pandangan PMII ini, fungsi guru telah bergeser jauh. Guru kini sudah tidak lagi berfungsi sebagai tenaga pendidik, melainkan sudah mengedapankan fungsi tenaga pengajar.

Akibatnya, pendidikan di Indonesia, termasuk di Pamekasan, tidak mampu lagi membentuk karakter generasi bangsa yang ideal.

Pergeseran fungsi guru terlihat dalam nilai-nilai moral yang nyaris tidak tertanam lagi dalam kepribadian siswa. Para pelajar kini cenderung bertindak radikal, emosional, dan brutal. Mereka mudah terprovokasi oleh perkara-perkara sepele. Sebuah kebiasaan hidup yang jauh dari nilai moral sudah tertanam pada pelajar di Indonesia, itu juga sebagai bias dari penddikan di Indonesia yang sudah tidak lagi mengedepankan pembentukan karakter moralitas dan keberagamaan. Pemerintah juga sepertinya terlalu bangga dengan kurikulum yang lebih memprioritaskan penguasaan sains dan pengetahuan semata. Sehingga menghasilkan warga pendidikan yang hanya bisa mencorengkan malu ke wajah pendidikan di Indonesia.

Koordinator aksi, Elmanduro mengatakan sejumlah kasus yang melibatkan pelajar, tidak seharusnya diarahkan kepada pelajar atau pada lemahnya pengawasan wali murid. Tidak seharusnya murid dan orangtua mereka dikambinghitamkan. Sebab pelajar berprilaku brutal dan cenderung destruktif seperti itu lebih dipengaruhi oleh hasil pendidikan yang membentuk mereka di sekolah. Proses pendidikan di lingkungan sekolah ternyata tidak mampu lagi mempengaruhi warga pelajar. Sehingga mereka lebih terbentuk oleh pergaulan sesama te-

man-temannya di sekolah.

"Tidak sepantasnya hanya menyalahkan pelajar saat mereka terlibat satu kasus. Semua pihak harus ikut disalahkan dan bertanggungjawab," katanya.

Apalagi, kata dia, saat ini di sekolah-sekolah di Pamekasan, nyaris tidak ada pendidikan moral dan keagamaan, dan yang ada hanya pelajaran pengetahuan agama.

Elman mengatakan kasus terakhir yang terjadi di kota pendidikan itu adalah tawuran yang melibatkan sejumlah pelajar salah satu sekolah lanjutan atas di wilayah itu. Apalagi tawuran tersebut disebabkan oleh hal yang sepele. Karenanya, ia meminta agar pemerintah bertang-

Tidak sepantasnya hanya menyalahkan pelajar saat mereka terlibat satu kasus.

Semua pihak harus ikut disalahkan dan bertanggungjawab,”

Elmanduro

Koordinator Aksi gungjawab dan mencarikan langkah untuk mengembalikan peran guru sebagai tenaga pendidik dan bukan hanya sebagai tenaga pengajar. Caranya dengan memasukkan kurikulum lokal yang memiliki basis keagamaan dan basis moral yang kuat disamping kurikulum yang masuk dalam materi Ujian Nasional.

Ia meminta agar pemerintah setempat meminta Dewan Pendidikan dan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam (LP2SI) merumuskan kurikulum lokal tersebut sebagai pijakan untuk pengambilan kebijakan di bidang pendidikan.

"Dewan Pendidikan dan LP2SI perlu merumuskan ini, agar keberadaan dua lembaga tersebut manfaatnya lebih terasa," kata Elman.

Jaminan Keselamatan Guru Sementara itu di Kabupaten Bangkalan, Kasubag Hukum Polres Bangkalan, AKP Hartanta menyatakan antara Persatuan Guru Republik Indonesia dan Kapolri telah melakukan kesepakatan untuk menjaga keselamatan guru. Kesepakatan itu tertuang dalam sebuah MoU. ”Mou tersebut dilakukan antara Persatuan Guru Republik Indonesia dengan Kapolri. Itu menjaga keselamatan guru,” kata Kasubag Hukum Polres Bangkalan, AKP Hartanta, kemarin (25/11).

Dia menjelaskan, selama ini guru selaku pendidik selalu menyelesaikan masalah yang terjadi dengan siswa dan wali murid tanpa melibatkan pihak kepolisian. Di masa yang akan datang diharapkan guru bisa melakukan koordinasi agar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi.

Selama ini, banyak kasus yang terjadi antara guru dan siswa sehingga penyelesaiannya selalu mengambang. Hal itu disebabkan tidak adanya sikap keterbukaan guru.

Keselamatan guru sering merasa terancam. Padahal secara peranan mempunyai tugas yang sangat mulia.

Kalau ada permasalahan antara guru dan murid, kepolisian akan terlibat untuk mencarikan solusi terbaik bagi keduanya,” terangnya.

Selama ini, sikap guru memang cenderung tertutup, sehingga permasalahan yang terjadi di sekolah pihak kepolisian tidak mengetahui.

Dikhawatirkan setiap permasalahan yang tidak diselesaikan, justru akan merugikan semua pihak. ”Kalau ada laporan, baru kita mengetahui hal itu. Kedepan, setelah dilakukan MoU tersebut, kami harap guru lebih terbuka,” harapnya.

Tentunya, pihaknya tidak akan menghukum guru atau pun murid, melainkan lebih pada pendekatan musyawarah. Namun, jika itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tentunya akan dilakukan upaya hukum. (awa/muj/ori/rah)

SUMENEP - Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep mengatakan kekurangan tenaga pengajar. Beberapa institusi pendidikan yang berada di bawah naungan disdik kekurangan jumlah tenaga pendidik. Kekurangan guru di Kota Sumekar mencapai ribuan orang.

Kekurangan guru dinominasi sekolah dasar (SD). Kekurangan guru sekolah dasar mencapai 1.368 tenaga pengajar. Sekretaris Dinas Pendidikan Sumenep, Kadarisman, menuturkan, kekurangan guru itu berdasarkan analisa kebutuhan.

Menurutnya, idealnya, masing-masing sekolah memiliki enam guru kelas, selain Kepala sekolah, guru agama, dan penjaskes. Ketika disesuaikan dengan rasio idealnya, berarti kebutuhan guru SD yang berada di bawah naungan disdik mencapai 5.111 dari jumlah 587 lembaga yang tersebar.

“Sedangkan untuk tahun ini, guru SD yang ada baru berjumlah 3.743 guru. Ketika di akumulasikan dengan jumlah secara keseluruhan, maka ditemukan kurang lebih ada 1.368 tenaga pendidikan yang dibutuhkan,” katanya kepada Koran Madura.

Kadarisman menjelaskan, kekurangan guru tersebut merata di daratan dan kepulauan.

Khusus kepulauan, kekurangan guru mencapai 918 orang, dan di daratan hanya 450 guru.

“Tetapi untuk anTetapi untuk tisipasi kekurangan antisipasi guru, kami memakkekurangan simalkan guru yang PNS, dengan cara guru, kami menerapkan pola memaksimalkan mengajar minimal guru yang PNS, 24 jam per mingdengan cara gu,” ucapnya, Senin menerapkan (25/11). pola mengajar Ia menyadari minimal 24 jam per minimnya tenaga minggu,” pengajar sangat mengganggu terhadap efektifiKadarisman tas kegiatan belajar Sekretaris Disdik mengajar (KBM).

Sumenep Sehingga dengan pola itu, dampak buruk hingga dapat berimplikasi terhadap kegiatana belajar mengajar harus dilakukan. “Selain menambah jam belajar, juga telah memanfaatkan tenaga honorer agar tidak sampai ada jam kosong,” jelasnya.

Mantan Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan tersebut menyatakan bahwa kurangnya tenaga pendidik hingga mencapai 1.368 itu paling banyak dialami oleh sekolah tingkat dasar. Sedangkan untuk jenjang yang lain seperti SMP masih normal, kondisi tenaga pengajar yang ada sebanyak 818 tenaga, hanya kekurangan 95 guru pada 9 mata pelajaran, tetapi untuk 7 mapel justru kelebihan 137 tenaga guru. “Oleh karena itu, harapan kami hanya ada pada THL Kategori 2 yang ikut tes ikut seleksi CPNS awal November lalu. Semoga banyak yang lulus, sehingga dapat menutupi kekurangan guru di beberapa jenjang tersebut,” tandasnya.

Sementara, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep, Samsul Rijal, membantah jika Kota Sumekar dikatakan kekurangan guru, tetapi tak ada pemerataan. “Saya tidak percaya jika Sumenep itu kekurangan guru, bahkan sampai ribuan.

Jadi, itu perlu dikroscek ulang,” ucapnya.

Menurut Rijal, isu kekurangan guru itu sudah sejak dulu mengemuka, tetapi ternyata bukan kurang, tetapi memang tidak ada pemeraataan guru. “Kebijakan Disdik saat masih dipegang oleh Pak Rais, akan ada pemerataan guru, tetapi sampai Kadis berubah tiga kali pemerataan itu hanya sekadar isapan jempol belaka, tong kosong nyaring bunyinya,” jelasnya. (sym/mk)

GURU SEKOLAH DASAR

587 Jumlah Guru : 3.743 Ideal Jumlah Guru : 5.111 Kekurangan Guru : 1.368 Jumlah Sekolah

:

Sumber data diolah dari pemberitaan Koran Madura

MUSIM PENGHUJAN

3 Kelurahan, 2 Desa Rawan Banjir SAMPANG - Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sampang mencatat terdapat tiga kelurahan dan dua desa di Kecamatan Kota setempat yang berpotensi dilanda banjir. Warga daerah setempat diharap waspada saat terjadi hujan lebat.

Wilayah yang berpotensi dilanda banjir itu meliputi Kelurahan Dalpenang, Gunung Sekar, dan Rong Tengah. Sedangkan dua desa lainnya Desa Pasean dan Gunung Maddeh.

Daerah tersebut rawan dilanda banjir akibat luapan sungai kali Kemuning. Bahkan, terkadang genangan banjir akibat kiriman air hujan dari

kawasan wilayah utara seperti Kecamatan Ketapang, Robatal maupun Kecamatan Kedungdung. Ketinggian air biasanya mencapai 2,5 meter.

Kabid Bina Manfaat Dinas Pengairan Sampang Mohammad Zainullah mengatakan, lima titik tersebut merupakan wilayah paling parah jika tergenang banjir. Pasalnya, wilayah itu tidak jauh dengan kali Kemuning yang sering meluap saat terjadi hujan. "Ya karena wilayah tiga kelurahan dan dua desa ini sangat dekat dengan sungai kali Kemuning," ucapnya, Senin (25/11).

Saat ini, pihaknya sedang

Kalau di Sampang ini normalisasi sungai kali Kemuning tidak bisa cegah banjir, tapi mengurangi debit air banjir,”

Moh. Zainullah

Kabid Bina Manfaat Dinas Pengairan Sampang

melakukan pengerukan kali Kemuning sepanjang 1,5 kilometer. Hal itu dilakukan agar bisa mengurangi debit air saat banjir. Pasalnya, di Kabupaten Sampang sendiri tidak bisa mencegah bencana banjir.

"Kalau di Sampang ini normalisasi sungai kali Kemuning tidak bisa cegah banjir, tapi mengurangi debit air banjir," jelasnya.

Dari hasil analisa yang dilakukan PU Pengairan, satunyasatunya cara untuk mencegah banjir harus membuat sungai.

Namun, hal itu cukup sulit terealisasi karena terkait pembebasan lahan milik masyarakat

yang rawan terjadi konflik. "Cara mencegah banjir ya harus buat sungai, tapi kita sulit dengan lahan milik warga, apalagi ini rawan konflik," tuturnya.

Di samping itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar kali Kemuning untuk terus menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sebab, hal itu menjadi salah satu kunci agar banjir tidak terlalu parah. "Hanya satu kuncinya supaya masyarakat di pinggiran sungai Kemuning tidak membuang sampah sembarangan menjadi penyebab banjir," imbuhnya. (ryn/lum)

10

SUMENEP

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II

INFORMASI PEMILU

KPU Bentuk “HelpDesk”

DORONG. Puluhan warga saat melakukan aksi dorong dengan petugas untuk bisa menerobos masuk ke gedung DPRD Sumenep, Senin (25/11). Mereka mendatangi kantor dewan untuk menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan BBM di Masalembu.

Rakyat Masalembu Demo DPRD Desak Tuntaskan Kelangkaan BBM Kepulauan SUMENEP - Puluhan warga Kepulauan Masalembu yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kepulauan Masalembu menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (25/11). Mereka menuntut eksekutif dan legislatif menuntaskan kelangkaan BBM di Masalembu.

Mereka juga menuntut pencabutan kontrak kouta pendistribusian. Juga, izin lain yang diberikan kepada APMS sesuai dengan Perbup Nomor 3/2011. Untuk itu, pemkab harus meyusun ulang kebijakan distribusi BBM ke kepulauan Masalembu. Rekom yang diberikan diefektifkan dengan pengawasan yang maksimal. Serta menindak tegas pejabat yang menjadi mafia BBM. Sebab, menurut warga, pemkab terkesaan tutup mata dengan fenomena BBM kepulauan. Buktinya, tidak ada solusi hingga berlangsung selama tiga bulan. Bahkan, mereka menduga telah terjadi

penyelewengan distribusi oleh Agen Premiun Minyak dan Solar (APMS). Di mana penjualan BBM (bahan bakar minyak) tidak melalui dispenser.

Aksi puluhan warga kepulauan ini dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka membawa sejumlah poster, yang salah satunya bertuliskan “APMS Kejam Tak Tertandingi”, “Pemda Tak Berdaya di Hadapan APMS”, “Pecat Pejabat Korup”, “Pak Bupati, Mana Janjimu”, “Cabut Izin APMS”, dan sejumlah lainnya. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian.

Sambil beorasi, mereka memaksa untuk menerobos pintu masuk gedung DPRD Sume-

nep. Mereka meminta untuk bisa bertemu dengan dewan.

Tak selang berapa lama, akhirnya sejumlah anggota dewan dari komisi A DPRD Sumenep menemui massa.

Dewan mendukung langkah warga kepulauan. Setelah itu, mereka menggelar hearing di ruang komisi A DPRD Sumenep. Ikut Asisten II bagian perekonomian.

Korlap Aksi, Ahmad Sholeh, menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan semua tuntutan kepada pemerintah dan legislatif. Termasuk, meminta pemerintah untuk menelusuri oknum-oknum yang bermain di balik layar.

“Kami minta segera menuntaskan masalah BBM, juga pemerintah harus menelusuri oknum-oknum yang bermain di balik layar, sebab ini bukan hanya persoalan kuota atau distribusi, tetapi kami menaruh curiga ada banyak oknum yang menjadikan isu BBM sebagai peluang para pembisnis hitam,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan Aminullah. Menurutnya, model penjualan BBM yang selama ini terjadi sangat tidak sehat, sehingga memicu tingginya harga. Akibatnya, peluang penimbunan BBM menjadi semakin besar. ”Ternyata Pemerintah Sumenep malah tinggal diam, seolah kelangkaan BBM kepulauan adalah terjadi secara alami,” ujarnya.

Asisten II Bagian Perekonomian Setkab Sumenep M. Syahrial mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak APMS. Itu untuk meminta keterangan terkait tuntutan para pendemo.

“Sebab kedatangan puluhan rakyat kepulauan ke sini, karena ditengarai ada pengusaha yang bermain di balik distribusi BBM melalui APMS. Oleh karena itu, langkah kami adalah Senin mendatang akan memanggil APMS,” katanya.

Syahrial mengungkapkan, apabila ada keterlibatan pihak APMS dalam permainan bis-

nis hitam BBM ini, pihaknya tidak akan tinggal diam.

Pasti pihaknya akan memberikan sanksi tegas. “Nanti akan langsung dikomunikasikan kepada Pertamina, sebab APMS itu kepanjangan tangan dari Pertamina. Jadi sanksinya dari Pertamina, termasuk jika izinnya hendak dicabut,” ujarnya.

Minta Segera Telusuri Anggota Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menjelaskan, masalah kelangkaan BBM Masalembu bukan hanya persolan kuota, tetapi memang ada oknum yang bermain. Juga memanfaatkan isu kelangkaan BBM kepulauan.

“Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harus turun tangan terhadap problem BBM yang melanda kepulauan, biar tidak berkepanjangan, termasuk yang paling penting tidak membantu para pebisnis hitam semakin kaya,” jelasnya. (sym/yat)

DIDUGA MENCURI KAYU

Pengadilan Memvonis Bebas Nahruddin SUMENEP - Nahruddin, 54, warga Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, terdakwa pencuri kayu akhirnya divonis bebas. Senin (25/11), Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sumenep memvonis Nahrudin tidak bersalah. Sehingga, dia dinyatakan bebas dari segala tuntutan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang dipimpin Deny Indrayana jelas bertentangan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 8 bulan penjara dengan denda Rp 652 ribu dan subsider 3 bulan kurungan. Menurut hakim, tuntutan JPU tidak memenuhi unsur.

Salah satu alasan pembebasannya, karena kayu yang dicuri sudah tidak masuk kategori milik perhutani. Sebab, kayu itu sudah dibakar, sehingga tidak melahirkan faktor ekonomis. Termasuk, fakta dipersidangan tidak terbukti ada pencurian. Sehingga, semua tuntutan jaksa dianggap gugur.

Terdakwa gagal dijerat dengan UU RI pasal 78 No 41/1999 tentang

kehutanan.

Materi vonis yang dijatuhkan terdakwa dibacakan secara bergantian oleh tiga majelis hakim pimpinan Deny Indrayana itu. Sidang berlangsung sekitar setengah jam. Usai dibacakan vonis, terdakwa Nahrudin langsung menagis. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut kakek tua itu. Saat Koran Madura mencoba menanyakan terkait hasil putusan hakim, terdakwa hanya terdiam dan mengeluarkan tangis kebahagian.

Sementara itu, meski sidang yang berisi tentang penjatuhan vonis terhadap Nahrudin berlangsung singkat, rupanya jaksa masih belum terima degan keputusan hakim tersebut. Buktinya, pasca persidangan, jaksa enggan diminta keterangan terkait tuntutannya yang tak dikabulkan oleh majelis hakim.

“Saya masih akan membicarakan hasil vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa.

Saya belum tahu langkah apa yang akan diambil oleh kejaksaan berikutnya menyikapi putusan bebas tehdap Nahrudin. Tapi yang jelas, saya akan

segera koordinasikan dengan atasannya (Kajari Sumenep),” terang Susmiyati, selaku JPU. Nahrudin dituduh mencuri kayu jati milik perhutani sebanyak 110 x 19 sentimeter.

Akhirnya, pihak perhutani

membawa kasus ini ke Kejari Sumenep. Hingga, masuk persidangan. Namun, dalam vonis sidang yang dijatuhkan ternyata terdakwa tidak bersalah, sehingga dibebaskan. (edo/yat)

KANDAS: Tuntutan Jaksa Penuntut Umum akhirnya tidak terbukti, saat pembacaan vonis oleh majelis hakim terhadap terdakwa Nahrudin di PN Sumenep, Senin (25/11).

SUMENEP –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, membentuk helpdesk atau warung konsultasi bagi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 soal pelaporan dana kampanye.

Komisioner KPU Sumenep, Hidayat Andiyanto, menjelaskan, petugas helpdesk ini terdiri dari lima komisioner dan dibantu dari staf sekretariat KPU. “Kita telah siapkan petugas di bagian ‘’helpdesk’’. Untuk kejelasannya kami sudah sosialisasikan kepada parpol peserta pemilu, kemarin (25/11). Jadi peserta pemilu dapat berkonsultasi soal pelaporan dana kampanye kepada petugas tersebut,” kata Menurut Didik, sapaan akrab Hidayat Andiyanto, agar tidak mengganggu aktivitas seluruh staf dan komisioner KPU, helpdesk ini akan mulai bekerja setiap hari efektif sejak pukul 13.0015.30 Wib. “Jadwal sudah kita susun. Kalau helpdesk dibuka sejak pagi hari, akan menganggu pekerjaan yang lain. Makanya kita sepakati helpdesk ini mulai efektif pada pukul 13.00-15.30 Wib,” terangnya.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, setiap partai politik peserta pemilu wajib menyampaikan laporan dana kampanyenya kepada KPU. Untuk itu, partai politik harus membukukan rekening khusus dana kampanye dan menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU, dilengkapi dengan keterangan sumber dana kampanye, baik berupa uang, barang atau jasa.

Laporan ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran dana kampanye termasuk identitas penyumbang dana kampanye.

“Apabila ada partai politik yang tidak menyampaikan laporan dana kampanyenya kepada kita, maka parpol itu akan dikenakan sangsi tidak akan diikutkan sebagai Peserta Pemilu 2014. Artinya kalau partai politik tersebut nantinya memperoleh kursi maka jatah kursi itu akan dibatalkan,” ungkapnya.

Didik berharap semua partai politik dapat mematuhi berbagai aturan pemilu yang telah ditetapkan KPU sehingga pelaksanaan pemilu jujur dan adil yang mengedepankan persamaan hukum sesama peserta pemilu dapat diwujudkan.

Jumlah warga Sumenep yang tercacat dalam DPT Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 904.192 orang. Sesuai keputusan KPU RI, Pemilu Legislatif 2014 akan digelar pada 9 April (edy/mk)

Kita telah siapkan petugas di bagian ‘’helpdesk’’. Untuk kejelasannya kami sudah sosialisasikan kepada parpol peserta pemilu.

Hidayat Andiyanto Komisioner KPU

ASUSILA

Pemuda Jadi Bintang Video Mesum SUMENEP – Sungguh memalukan prilaku pemuda yang diduga berasal dari Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan BatangBatang. Sejak lulusan dari sebuah lembaga pendidikan tingkat atas tahun lalu, justru menjadi bintang video mesum. Video yang dinilai merusak moral dan mencoreng nama baik lingkungannya itu, sekarang beredar dikalangan masyarakat setempat.

Video mesum itu sudah banyak beredar dari ponsel ke ponsel milik masyarakat setempat. Namun, sayang tak satupun di antara mereka yang menyebutkan dari mana asal mula video itu diperoleh. “Video ini sudah beredar luas, Mas! Tidak tahu dari mana asalnya,” ujar Ugik (41), salah seorang pemuda asal Batang-Batang.

Video mesum itu berdurasi 10 menit 20 detik dengan judul ‘Wawan Bergoyang’. Tidak tahu pasti, apakah judul itu asli dari pertama kali video beredar atau sudah dimodifikasi oleh orang lain. Yang jelas, dalam video itu sangat jelas sengaja untuk direkam prilaku layaknya suami istri tersebut. Laki-laki yang kelihatan bertubuh gemuk menggunakan sarung warna hijau kembang dan kaos singklet putih, tak terlihat canggung.

Sesekali sang perempuan Video mesum itu yang menggunakan baju warna berdurasi 10 menit kuning juga terlihat enjoi mel20 detik dengan akukan perbuatan mesum tersejudul ‘Wawan but. Sarung yang digunakan sang perempuan didominasi warna Bergoyang’. Tidak kuning campur coklat liris-liris. tahu pasti, apakah “Yang laki-lakinya itu, mirip judul itu asli dari siswa salah satu lembaga penpertama kali video didikan di Batang-Batang yang beredar atau sudah lulus tahun kemarin, mas!,” kata dimodifikasi oleh salah seorang penjual pentol keorang lain. liling di wilayah Batang-Batang, Sumenep, Senin (25/11).

Empat Episode Video mesum berdurasi 10 menit 20 detik dengan judul ‘Wawan Bergoyang’ ternyata bukan satu-satunya video yang ‘diproduksi’ oleh siswa lulusan SMA asal Batang-Batang.

Sedikitnya, ada empat video mesum yang beredar di masyarakat. “Kalau yang beredar itu ada empat video, mas!, tapi saya baru punya dua yang menggunakan sarung,” kata salah seorang pemuda asal Legung, Batang-Batang, Sumenep yang enggan disebutkan identitasnya.

Keresahan masyarakat semakin diperparah dengan ulah pemuda pengangguran tersebut. Sebab, sampai saat ini belum ada tindakan tegas pada pembuat maupun pengedar video yang mencoreng nama baik lingkungan setempat.

“Sampai saat ini, belum ada informasi kalau pelakunya berurusan dengan aparat penegak hukum. Padahal, video itu beredar sudah hampir satu bulanan dan bukan rahasia lagi dikalangan masyarakat Kecamatan Batang-Batang,” ujar Ugik.

Pada umumnya, masyarakat di Kecamatan Batang-Batang santer membicarakan soal video mesum tersebut. Dari warga biasa, hingga pemuda yang biasa ‘nongkrong’ di pinggir jalan.

Bahkan, sebagian besar mereka nampaknya mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Namun, ketakutan untuk menyebut identitas pelaku video mesum tersebut.

(Sumber: http://portalmadura.com)

SUMENEP

Warga Menemukan Mayat Mengapung di Tengah Laut

INDISIPLINER

Tenaga Medis yang Bolos Bakal Disanksi

SUMENEP - Mayat Mr X yang sebagian tubuhnya tinggal tulangnya saja, ditemukan mengapung oleh Rafi’ei (42), warga Desa Beluk Ares, Kecamatan Ambunten, saat sedang jalan-jalan sore di Pantai Taneros, sekitar 50 meter dari bibir pantai, Senin (25/11) sekitar pukul 17.00.

Mayat yang hampir seluruh dagingnya hancur oleh hempasan air laut, ditemukan mengambang sekitar 45 meter dari bibir pantai.

Rafi’ei sekitar pukul 16.15 sedang berjalan bersama istrinya, tepatnya di bibir Pantai Tanaros. Sekitar pukul 17.00, Rifa’ei melihat baju yang mengapung di tengah laut, sekitar 45 meter dari bibir pantai. Karena Rifa’ie merasa curiga maka dirinya bersama istrinya langsung mendekat, tidak tahunya setelah sampai didekatnya ternyata mayat dengan kondisi yang miris.

Rifa’ei menemukan kondisi mayat sudah lapuk.

Kedua betis hanya tinggal tulang benulang dan kepalanya juga sudah nyaris putus. Hal itu diduga karena terkena arus di tengah laut.

11

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO. 0247 | TAHUN II

”Awalnya kami tidak percaya bahwa itu mayat, karena sudah tidak ada kepalanya, bahkan betisnya tinggal tulangnya,” cerita Rifa’ei.

Setelah dirinya memastikan bahwa itu adalah mayat orang, Rifa’ei langsung memanggil warga sekitar, untuk mengevakuasi korban. ”Karena kami tidak tega dengan kondisi korban, maka kami

meminta bantuan warga di sini,” terangnya.

Tidak berselang begitu lama, puluhan warga berdatangan dan langsung mengevakuasi korban ke bibir pantai. ”Ada yang menarik korban, dan sebagian lagi ada yang melaporkan ke pihak kepolisian,” tukasnya Menurut sumber Koran Madura, mayat itu diduga ber-

nama Aziqin, 45, warga Desa Sedayu, Kab Gresik. Selama ini, tinggal di Kecamatan Batumarmar, Pamekasan. Dia dikabarkan hilang sejak satu bulan terakhir, saat dirinya sedang mancing di tengah laut.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto, mengaku sudah menerima informasi penemuan mayat itu.

Namun, hingga malam tadi, masih belum diketahui identitas mayat tersebut. Hanya, masih dugaan saja.

Di pakaian korban memang tidak ada identitas yang bersangkutan. Sehingga, polisi terus menampung informasi dari para pihak. “Itu belum pasti, masih perlu kroscek lebih lanjut mas,” katanya. (edy/mk)

ujung timur Pulau Madura ini banyak pulau. Sementara kehidupan di beberpa pulau itu sangat mahal dibandingkan dengan daerah daratan. ”Di Sumenep ini terdiri dari 27 Kecamatan, dan 9 Kecamatan berada di daerah kepulauan. Sementara biaya hidup di daerah kepulaun itu sangat mahal dibandingkan dengan daerah daratan,” terangnya Oleh sebab itu, lanjut Politisi asal Kepulaun Sapeken itu, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil disnakertrans. Hal itu untuk meninjau ulang atas keputu-

san yang telah ditetapkan oleh gubernur. ”Ini harus ditinjau ulang, makanya kami akan memanggil Disnakertrans, karena Disnakertrans yang banyak tahu persoalan itu,” tergasnya Sementara Kepala Disnakertrans Sumenep, Sustono, saat Koran Madura konfirmasi terkait persoalan tersebut, sedang tidak ada di ruang kerjanya. Informasinya, dia sedang berda di luar kota. ”Kalau diklatnya sudah selesai, namun kebetulan sekarang masih ada acara khusus di luar kota,” kata stafnya yang enggan disebutkan namanya. (edy/yat)

juga dipaksa untuk dibawa ke polindes, meski kondisinya tidak memungkinkan. Sehingga, warga terpaksa membawa pasien ke polindes lantaran bidan tersebut enggan mendatangi rumah pasien atau warga yang sakit.

Kadinkes Sumenep, Anugerah Rizka Rahadi, mengatakan, sudah memberikan teguran pada bidan di polindes tersebut. Selain itu, dia juga sudah

pernah melakukan pembinaan pada bidan tersebut berdasarkan laporan masyarakat, beberapa waktu silam.

“Nah, ternyata sekarang ada laporan lagi dari warga Desa Bicabbi terkait kasus yang sama yakni keluhan atas pelayanan bidan Polindes. Untuk itu, Dinkes berjanji akan melakukan pembinaan yang lebih masif lagi nantinya,” terang Kadinkes. (edo/mk)

SUMENEP - Sorotan demi sorotan terkait maraknya tenaga medis yang bertugas di kepulauan tidak masuk kerja membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Geram. Dinkes memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada tenaga medis yang dengan sengaja tidak masuk kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinkes Anugerah Rizka Rahadi menjelaskan, jika ada tenaga medis seperti dokter dan bidan sering membolos atau tidak menempati tempat tugasnya, maka akan disanksi. Bahkan terancam langsung diberhentikan.

Dimanapun jika “Jadi, dimanapun jika ada ada tenaga tenaga medis seringkali bomedis seringkali los dan tidak mengantor, maka laporkan pada saya, namanya bolos dan tidak siapa, bertugas dimana, bidan mengantor, maka laporkan pada saya, dokter, kami akan memproses, bahkan bisa kami berhentikan,” namanya siapa, katanya, Senin (25/11). bertugas dimana, Rizka mengungkapkan, unbidan dokter, kami tuk bidan pihaknya bisa lebih akan memproses, mudah memberhentikan. Sebab, bahkan bisa kami mayoritas bidan yang bertuberhentikan. gas masih kontrak. “Jadi, kalau tenaga medis yang sering tak menempati tempat tugasnya itu adalah bidan, maka lebih mudah untuk memberhentikan, tinggal memutuskan kontrak sudah selesai, kalau PNS masih harus melalui banyak tahapan, tetapi tetap akan disanksi,” jelasnya.

Dia mencontohkan, di Pulau Arjasa ada yang melaporkan salah satu bidan jarang ada di tempat kerjanya. “Maka saya langsung sampaikan kepada pihak terkait untuk dibina, jika tidak bisa dibina, maka laporkan ke saya, akhirnya bisa dibina dan ia kembali ke tempat dimana ia bertugas,” tandasnya. (sym/yat)

PENERTIBAN

Satpol PP Tertibkan PKL

UPAH MINIMUM KABUPATEN

Nilai UMK 2014 Terlalu Kecil SUMENEP – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Sumenep dinilai terlalu kecil. Sebab, UMK yang ditetapkan Gubernur Jatim Soekarwo itu tidak sesuai dengan kebutuhan layak hidup (KHL) di Kota Sumekar.

Untuk tahun 2014, UMK yang ditetapkan sebesar Rp 1.090.000. UMK itu lebih besar dibandingkan tahun 2013 yang hanya Rp 965.000.

Penetapan UMK Sumenep itu tertuang dalam Peraturan Gebernur Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa timur 2014 tetanggal

20 November 2013. Kendati demikian, kalangan DPRD Sumenep ternyata masih mempertanyakan kecilnya UMK yang ada. Sebab, layak hidup di kota Sumekar sudah cukup tinggi.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep, Dul Siam, mengatakan, ketetapan UMK tahun 2014 itu terlalu minim, naiknya hanya sedikit jika dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal, taraf hidup layak itu sudah meningkat. ”Itu untuk daerah Sumenep masih terlalu minim, karena biaya kehidupan di Sumenep itu sangat mahal.

Mungkin di atas Rp 1,2 juta sudah layak,” katanya.

Menurut politisi PKB ini, keputusan itu sangat tidak etis jika dibandingkan dengan daerah yang lain, seperti halnya Kabupaten Sampang yang UMK-nya sebesar Rp 1.120.000 dan juga Bangkalan sebesar Rp 1.202.000. ”Kalu dibandingkan dengan daerah lain di Madura, masih terlalu kecil, padahal dilihat dari KHL dan juga SDAnya Sumenep cukup besar,” tambahnya Dia menjelaskan, keputusan UMK itu sangat tidak sepadan dengan kondisi geografis. Sebab, di kabupaten

PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Polindes Dikeluhkan SUMENEP - Keberadaan pondok bersalin desa (polindes) di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, mendapat protes dari warga setempat. Senin (25/11), sejumlah warga Bicabbi terpaksa mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep sekitar pukul 10.30).

Mereka merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Polindes Bi-

cabbi. Itu lantaran, pelayanan yang diberikan dinilai buruk.

Padahal, polindes ini sudah pernah diprotes warga.

Tuni, 50, saat mendatangi dinkes, mengatakan, pelayanan bidan polindes sangat mengecewakan. Buktinya, warga atau pasien yang sering ditakut-takuti untuk menyediakan sejumlah uang ketika hendak melakukan operasi, padahal kategori penyakitnya

terbilang sepele.

“Bidan ini maunya apa sih, kok warga masih ditakuttakuti. Keluarga pasien itu sudah terkena musibah, masih saja dibuat resah. Bukannya membantu meringankan beban penderitaan yang dialami pasien, malah pasien dibuat waswas dan takut,” ujarnya.

Tak hanya itu, sambung Tuni, pasien yang hendak berobat ke Polindes Bicabbi

TETAP MANGKAL: Sejumlah PKL yang terjaring razia penertiban di area Taman Adipura Sumenep, Senin (25/11).

SUMENEP - Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polres, dan Dinas Perhubungan menggelar razia terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan terlarang, misalnya Taman Adipura Sumenep, Senin (25/11).

Razia terhadap PKL dilakukan di Taman Adipura dan sejumlah jalan protokol. Dalam operasi itu, pihaknya menurunkan lapak-lapak yang ada di trotoar depan Masjid Agung Sumenep.

Razia para PKL itu berlangsung cukup cepat, karena tidak ada berlawanan dari para.

Kasi Ops Satpol PP Sumenep Moh Saleh mengatakan, pihanya menertibkan PKL yang dianggap melanggar Perda No. 3/2002 tentang Ketertiban Umum. Semua PKL yang melanggar pasti ditertibkan. ”Untuk di Taman Adipura yang berjualan di bagian timur Taman Adipura tidak ada masalah, sebab belum direlokasi,” terang Saleh.

Di bagian timur akan dilarang nanti kalau sudah ada tempat relokasi. Sebab, mau diusir paksa PKL itu ke pasar, tentu tidak akan menyelesaikan masalah. ”Untuk itu, rencana ke depan pemerintah akan menyediakan lahan untuk relokasi PKL. Sehingga lokasi Taman Adipura berfungsi sebagai taman bukan untuk lahan berjualan,” ujar Saleh.

Selain itu, razia gabungan ini juga menyasar kendaraan yang diparkir di trotoar-trotoar. Sebab, itu juga termasuk area terlarang untuk parkir kendaraan bermotor. Dari razia itu, puluhan motor masih nekat markir di trator-trotoar teruma daerah pertokoan. (edo/yat)

ePaper

Terbit Siang!

Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

LOWONGAN KERJA Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

Klik dan unduh di sini:

http://www.koranmadura.com/category/epaper-koranmadura/

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)

• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

12

DKP Akan Diseret ke Meja Hijau Karena Bantuan Pugar Hanya Diberikan pada KOMPAG PAMEKASAN - Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) mengancam akan menggugat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pamekasan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat setelah gabungan kelompok tani itu tidak menerima penyaluran dana Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) 2013.

Koordinator HMPG Pamekasan, Agus Sumantri menuding DKP Pamekasan tebang pilih dalam menentukan kelompok penerima bantuan dana pemberdayaan petani garam. Sebab penyaluran program itu hanya diberikan kepada kelompok tani yang tergabung dalam Komunitas Petani Garam (KOMPAG).

Sedangkan kelompok tani yang tergabung dalam organ-

isasinya tidak menerima bantuan itu, meski sudah mengajukan proposal permohonan.

Dia menjelaskan KOMPAG dan HMPG sama-sama mengelola lahan sengketa antara petani dengan PT. Garam. Namun, HMPG dicoret, karena alasan tak cukup syarat administratif. Padahal, pihaknya sudah melampirkan bukti keterangan swakelola lahan dari PT. Garam.

“Kami masih siapkan materi gugatan ke PN Pamekasan. Kami merasa dirugikan, karena kami juga petani yang juga punya hak atas bantuan pemerintah,” katanya.

Agus menegaskan DKP Pamekasan seharusnya tidak perlu mempersoalkan status tanah yang kini masih disengketakan antara petani dengan PT. Garam, karena sangat merugikan anggota HMPG yang tidak diberi hak untuk mendapatkan bantuan. Ia menilai DKP Pamekasan diskriminatif, karena hanya menyalurkan bantuan untuk kelompok tertentu.

Kepala DKP Pamekasan Nurul Widiastutik menyatakan penyaluran pugar untuk 170 kelompok lebih di Pame-

kasan sudah sesuai petunjuk teknis (Juknis). Yakni dikucurkan bagi kelompok yang anggotanya memiliki status lahan yang jelas.

Kejelasan status itu dibuktikan dengan surat keterangan sewa, kerjasama bagi hasil atau surat keterangan kepemilikan tanah. Sedangkan HMPG tidak memiliki persyaratan administratif yang ditentukan.

“Semua kelompok tani sudah kami fasilitasi yang berpedoman pada Juknis. Kalau kelompok lain bisa dapat keterangan dari PT. Garam, kenapa HMPG gak dapat, silahkan tanyakan pada PT. Garam,” katanya.

Adapun dana pugar sebesar Rp 3,6 miliar sudah dis-

alurkan kepada 170 kelompok tani lebih. Dari total dana itu, sebanyak Rp 100 juta dikembalikan ke kas negara, karena petaninya tidak bersedia mengelola program sesuai Juknis.

“Yang kami kembalikan ke kas negara bukan karena tidak cukup syarat administratif, tetapi mereka memang tidak mau mengerjakan sesuai juknis. Kalau tidak cukup syarat tentu sudah kami coret sejak awal,” katanya.

Ia menambahkan dana pugar yang disalurkan kepada petani 70 persen digunakan untuk pembelian peralatan sewa lahan, sedangkan 30 persen sisanya digunakan untuk optimalisasi lahan. (uzi/ muj/rah)

Sejumlah mahasiswa yang diduga pelaku pembakaran fasilitas kampus diamankan polisi di Kampus Universitas Negeri Makassar, Sulsel, Senin (25/11). Tawuran antara mahasiswa Fakultas Teknik dangan Fakultas Bahasa dan Sastra mengakibatkan gedung bengkel seni dan dua sepeda motor hangus dibakar.

SEREMONIAL

KPPT Layani Izin Lokasi dan Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang

PAMEKASAN - Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pamekasan membuka lay-

PAMEKASAN

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II

anan penerbitan izin lokasi dan izin persetujuan pemanfaatan ruang. Kepala KPPT, Mohammad Amin mengatakan pemohon izin lokasi disyaratkan mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000, berisi pernyataan luas tanah, surat kuasa, dan surat pernyataan data benar.

Disyaratkan foto copy KTP, foto copy NPWP, foto copy izin lokasi terdahulu untuk perluasan/perubahan, akte pendirian perusahaan. Khusus PT, harus ada pengesahan dari Depkumham/sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV. Membuat pernyataan kesanggupan memberi ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau yang ber-

hak atas tanah. Gambar atau sketsa rencana pemanfatan tanah yang dimohon, juga foto copy surat persetujuan penanaman modal bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN)/surat persetujuan presiden bagi penanaman modal asing (PMA). “Menyertakan foto copy surat keterangan terdaftar sebagai anggota REI/APERSI bagi perusahaan pembangunan perumahan, dibuat rangkap empat,” jelasnya.

Pemohon perpanjangan izin lokasi, bagi tanah yang belum dikuasai setelah habis masa berlakunya, disayaratkan permohonan bermaterai Rp 6.000, foto copy KTP pemohon, foto copy NPWP, foto copy Akte Pendirian perusahaan bagi yang Berbadan Hukum. Khusus PT, ada pengesahan dari Depkum-

ham/sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV. Menyerahkan foto copy Kepemilikan Lahan minimal 50 % dari yang diajukan.

Izin lokasi asli terdahulu harus dilampirkan. Foto copy Kepemilikan Lahan minimal 50 persen dari yang diajukan.

Pemohon izin persetujuan pemanfaatan ruang (PPR) baru dan perubahan, pemohon harus mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6000, foto copy KTP, foto copy NPWP, foto copy Akte Pendirian perusahaan bagi yang Berbadan Hukum. Khusus PT, ada pengesahan dari Depkumham/sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV dan Firma.

Menyerahkan gambar/ sketsa lokasi yang dimo-

hon, foto copy kepemilikan tanah bisa berupa sertifikat tanah, petok D, letter C, surat hibah, akta perjanjian sewa menyewa, atau SPH khusus lahan yang sudah dikuasai. “Dilampirkan SK persetujuan pemanfataan ruang asli, surat kuasa, dibuat rangkap empat,” kata Amin.

Pemohon perpanjangan PPR disyaratkan permohonan bermaterai Rp 6000, foto copy KTP pemohon/ penanggung jawab, SK Persetujuan Pemanfaatan Ruang, foto copy KTP kuasa, dibuat rangkap tiga. “Persyaratan perpanjangan PPR diatas, apabila belum menindak lanjuti izin-izin lain yang telah diwajibkan sampai masa berlaku PPR habis,” jelasnya. (adv/uzi/ muj/rah)

ANTISIPASI GENANGAN AIR

Tiga Puskesmas Siaga Banjir PAMEKASAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan menunjuk tiga Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Puskesmas yang menangani korban banjir di wilayah itu. Ketiga Puskesmas tersebut berada di kawasan yang selama ini menjadi lokasi bencana banjir setiap musim penghujan.

Dinkes juga telah menyerahkan nomer handphone (hp) petugas kesehatan yang ditunjuk dalam penanganan kesehatan korban banjir kepada BPBD untuk penanganan secara cepat.

Tiga Puskesmas yang ditunjuk masing-masing, Puskemas Teja, Puskesmas Pademawu, dan Puskesmas Sopaah. Penunjukan Puskesmas tersebut karena berdekatan dengan wilayah yang sering terdampak bencana banjir.

Kepala Dinkes, Ismail Bey mengatakan penunjukan tiga puskesmas itu dilakukan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk memetakan kawasan rawan banjir.

“Dari hasil koordinasi itu kami menunjuk tiga Puskesmas tersebut dan meminta ketiganya untuk selalu siaga disaat turun hujan deras secara merata untuk mengantisipasi terjadinya banjir,” katanya.

Dinkes juga telah menyerahkan nomer handphone (hp) petugas kesehatan yang ditunjuk dalam penanganan kesehatan korban banjir kepada BPBD untuk penanganan secara cepat.

Penyiapan tiga Puskesmas itu, jelas Ismail, juga diimbangi dengan penyiapan obat-obatan yang dibutuhkan oleh korban bencana tersebut termasuk peralatan yang akan digunakan dalam

keadaan darurat.

Sementara itu, BPBD setempat mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam di musim hujan tahun ini.

Bencana yang biasa terjadi di wilayah itu antara lain banjir, longsor, dan angin kencang. Tidak menutup kemungkinan bencana itu juga akan terjadi pada tahun ini, sehingga harus diwaspadai.

Khusus untuk banjir, data di BPBD Pamekasan menyebutkan kawasan yang selama ini menjadi kawasan rawan banjir ada di tiga kecamatan yang dialiri sungai Keluang, Jombang, dan Semajid.

Kawasan itu antara lain, di Kecamatan Kota adalah Kelurahan Patemon, Jungcangsang, Parteker, Barkot, Desa Laden, Jalmak, Teja Barat, dan Kelurahan Gladak Anyar. Sedang di Kecamatan Pademawu adalah Desa Sumedangan, Lemper, Kelurahan Barurambat Timur, Durbuk, dan Prekbun. Sementara di Kecamatan Larangan hanya di Desa Montok.

Pelaksana Tugas Kepala BPBD, Ismail mengatakan pihaknya sudah menetapkan Kecamatan Kota sebagai pos utama penanganan bencana banjir. Sebab di wilayah itu, jumlah kawasan yang terdampak lebih luas dibanding kecamatan lainnya. Selain itu, akibat yang ditimbulkan juga lebih besar, karena berada di pusat kota.

BPBD, kata dia, sudah mengajukan tambahan peralatan dan bantuan bagi korban bencana ke Provinsi Jawa Timur. Peralatan yang diajukan diantaranya, gergaji mesin untuk penanganan angin kencang dan perahu karet untuk korban banjir serta makanan siap saji, juga usulan bantuan sembako.

“Sementara ini kami hanya punya satu perahu karet. Jadi untuk memaksimalkan kinerja dalam penanganan korban banjir, kami ajukan bantuan tambahan perahu karet,” katanya. (oni/ muj/rah)

Sejumlah kendaraan berjalan pelan saat melintasi genangan air di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

DAPATKAN INFORMASI SEBELUM BERINVESTASI KAMI SIAP MELAYANI ANDA! HUBUNGI KAMI DI KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU JALAN JOKOTOLE NO. 143 KABUPATEN PAMEKASAN

DIPERSEMBAHKAN OLEH : KPPT KABUPATEN PAMEKASAN

PAMEKASAN

13

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II

PENERTIBAN ALAT PERAGA

Baliho Caleg DPR RI Diturunkan Paksa PAMEKASAN - Panwaslu Pamekasan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Senin (25/11), menurunkan paksa sebuah baliho besar millik salah seorang calon anggota legislatif (caleg) DPR RI. Baliho berukuran 12 x 6 meter itu terpasang di depan Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Martodirjo, Jalan Raya Panglegur.

Penurunan paksa tersebut dilakukan setelah sebelumnya Panwaslu sudah berkirim surat kepada partai pengusung caleg tersebut dan meminta untuk menurunkan sendiri baliho tersebut dengan batas waktu yang ditentukan. Sayangnya, permintaan tersebut tidak dilaksanakan.

Penurunan tersebut berlangsung selama setengah jam, dengan menggunakan mobil hidrolis. Selain melibatkan Satpol PP, Panwaslu juga meminta pengamanan dari petugas kepolisian. Tidak ada aksi protes terhadap penurunan baliho tokoh yang cukup dikenal di Madura tersebut.

Anggota Divisi Hukum dan Tindak Lanjut Panwaslu Pamekasan, Sapto Wahyono menyatakan penertiban itu merupakan bentuk komitmen Panwaslu untuk tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye.

Ia memastikan seluruh atribut dan alat peraga yang berkaitan dengan pemilihan

umum yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) akan ditertibkan tanpa memandang caleg maupun partai pemilik.

“Kalau masih ada yang tercecer, mohon dipahami bahwa kami harus melakukan penertiban secara bertahap, karena keterbatasan petugas dan alat yang kami miliki,” katanya.

Sapto menjelaskan penertiban tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Karena sekalipun pemasangan baliho tersebut memiliki izin, namun pemasangan dan isinya dinilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU. Diantara yang tidak sesuai, baliho tersebut dibuat oleh perorangan dan bukan oleh partai pengusung.

“Semua baliho dan alat peraga yang berisi tentang pemilu, kami memiliki hak untuk mengaturnya sesuai undang-undang,” katanya.

Sebelumnya, Panwaslu dinilai kurang serius dalam menegakkan pelaksanaan Peraturan KPU tentang alat peraga kampanye. Sebab di beberapa lokasi, masih didapati baliho yang belum ditertibkan. Baliho tersebut milik Caleg DPR RI yang sudah dikenal di Pamekasan.

Namun Sapto membantah dikatakan tidak serius. Sebab untuk menurunkan baliho tersebut, timnya harus mendatangkan alat hidrolis. (awa/muj/rah)

Salah satu baliho besar milik salah seorang caleg DPR RI di Pamekasan diturunkan paksa oleh Panwaslu dan Pol PP setempat. Baliho itu dinilai melanggar peraturan pemasangan alat peraga kampanye.

DPR Minta Hasil Investigasi Diumumkan Terkait Kasus Penggelapan Dana di SMP Pademawu PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan meminta Inspektorat setempat mengumumkan hasil investigasi (penyelidikan secara mendalam) terhadap kasus dugaan penggelapan uang sekolah di SMPN 1 Pademawu yang dilaporkan sejumlah guru di sekolah tersebut.

Wakil Ketua Komisi D, Juhaini mengaku belum menerima laporan hasil investigasi itu sehingga belum mengetahui perkembangan penanganan kasus tersebut. Dia hanya mengetahui bahwa kasus itu

sudah ditangani Inspektorat dan masih menunggu laporannya.

Menurut Juhaini jika pemeriksaan tersebut sudah tuntas, dipastikan lembaga tersebut akan menyampaikan

laporan secara terbuka kepada masyarakat.

Dimungkinkan saat ini proses penyelidikan itu sedang berjalan sehingga laporannya belum disampaikan.

“Kasus ini menjadi sorotan masyarakat sehingga selayaknya jika sudah ada hasil dari penyelidikan yang dilakukan Inspektorat, segera disampaikan ke masyarakat,” katanya.

Ia berharap agar hasil investigasi itu disampaikan secara terbuka sehingga tidak menjadi pertanyaan di masyarakat. Sayangnya,

Pelaksana Tugas Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sutomo tidak bisa dikonfirmasi, karena sedang tidak berada di kantornya. Namun, salah satu petugas di kantor Inspektorat mengatakan kasus dugaan penggelapan dana itu masih dalam proses penyelidikan.

Sebelumnya, Bupati setempat, Achmad Syafii berjanji akan memberi tindakan tegas kepada pelakunya jika kasus tersebut benar-benar terbukti.

Ia menyerahkan penyelidikan kasus itu kepada Inspektorat setempat. (awa/muj/rah).

KRIMINALITAS

Bayi Ditemukan di Pinggir Jalan PAMEKASAN – Minggu (25/11) kemarin, tiga orang remaja menemukan seorang bayi di pinggir jalan Desa Klompang Barat, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Ketika ditemukan bayi dalam kondisi masih hidup.

Dia ditemukan di dekat musalla yang masuk wilayah Dusun Nangger.

Bayi berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan saat ketiga remaja, yakni Kusairi, 16, Helmi, 19, dan Mustofa,16, hendak pulang ke rumah masing-masing usai bermain. Belum jelas siapa orangtua bayi tersebut dan alasan hingga bayi itu dibuang yang diduga oleh orangtua kadungnya.

Menurut warga, saat ditemukan, bayi tersebut berada di dalam sebuah kardus makanan ringan yang dibungkus kain batik warna kuning. Di dalam kardus tersebut juga ditemukan selimut bayi dan uang sebesar Rp 100 ribu.

Ketiga remaja itu segera melaporkan penemuan mereka ke Kepala Desa setempat, Syamsul Arifin.

Kades segera membawa bayi itu ke rumahnya. Bayi dengan berat 3,1 kilogram dan panjang 49 sentimeter itu saat ini dalam keadaan sehat dan masih dalam perawatan Kades Klompang.

Syamsul Arifin mengata-

kan saat pertama kali dibawa ke rumahnya, di kepala bayi tersebut masih terdapat bercak darah, sehingga kuat dugaan bayi tersebut belum berumur satu hari. Namun ia tidak mau menyimpulkan

bahwa bayi itu merupakan hasil hubungan gelap, karena hal itu belum bisa dibuktikan.

Rencananya, ia akan mengadopsi (mengambil hak asuh) bayi itu, kecuali ada pihak

yang mengaku sebagai orangtua yang dibuktikan dengan surat keterangan bidan atau kepolisian.

“Kalau ada orang yang mengaku orang tua bayi ini harus dibuktikan dan harus menyelesaikan proses hukum, karena telah membuang bayinya,” katanya.

Kapolsek Pakong, Ajun Komisaris A. Jauhari Anwar mengatakan dari keterangan bidan yang didatangkan untuk memeriksa kesehatan bayi tersebut, diperkirakan bayi itu belum berumur sehari dan dilahirkan pada pagi hari sebelum ditemukan.

Pihaknya sudah menyelidiki kasus itu dengan meminta keterangan terhadap bidan dan dukun beranak di wilayah pakong untuk mengetahui identitas bayi tersebut dan orang tuanya. Namun diperkirakan bayi tersebut lahir melalui bidan di luar Kecamatan Pakong, karena seluruh bidan di wilayah itu mengaku tidak melayani persalinan pada hari penemuan bayi tersebut.

“Kami hanya bisa memastikan bahwa proses kelahiran bayi itu ditangani tenaga medis, karena bungkus tali pusarnya menggunakan kain kasa, baju, dan gurita yang dikenakan saat ditemukan merupakan alat bayi bantuan program pemerintah,” katanya. (oni/muj/rah)

BALIHO KAMPANYE

Alat Peraga Marak Ditempel di MPU PAMEKASAN - Banyak cara yang dilakukan calon anggota legislatif (caleg) untuk menaikkan popularitasnya. Selain memasang alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk di sejumlah ruas jalan, sebagian dari mereka juga memasang alat peraga berupa stiker yang ditempel pada mobil penumpang umum (MPU).

Kondisi ini bisa terlihat saat MPU itu, antre penumpang di sejumlah ruas jalan, seperti di jalan Stadion yang menjadi tempat mangkal MPU jurusan Pakong-Waru.

Di tempat itu, nampak beberapa stiker Caleg DPRD Pamekasan menempel pada bagian kaca MPU jurusan itu.

Demikian juga MPU jurusan Palengaan dan Proppo, sebagian terpasang stiker caleg berbagai ukuran.

Maimun, salah satu sopir MPU jurusan Pakong mengatakan stiker itu dipasang, karena caleg yang maju masih temannya. Stiker itu dipasang atas permintaan temannya agar ia lebih dikenal dan

diketahui sebagai caleg.

“Saya hanya ingin bantu teman saya. Kebetulan pemilik mobil ini tidak mempermasalahkan, ya saya pasang,” katanya.

Menanggapi hal itu, Divisi Tindak Lanjut dan Penindakan Hukum, Panwaslu Pamekasan, Sapto Wahyono mengatakan alat peraga kampanye yang dipasang di motor maupun MPU milik pribadi, baik plat hitam maupun plat kuning tidak bisa ditertibkan, karena tidak ada payung hukum yang bisa dijadikan landasan.

Berdasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2013, pasal 17 ayat 1 huruf a, kewenangan Panwaslu sebatas menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang di kendaraan milik pemerintah, baik, motor, mobil maupun angkutan umum milik pemerintah. Di luar itu, pihaknya hanya bisa memberi imbauan, namun tidak bisa merekomendasi untuk dilakukan penertiban.

“Kami tidak bisa mere-

komendasikan untuk menertibkan alat peraga yang ditempel di kendaraan pribadi. Kami sudah sampaikan imbauan, mudah-mudahan bisa dipatuhi dalam rangka memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Panwaslu Pamekasan sudah merekomendasikan penertiban sejumlah alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan.

Seperti di lokasi terlarang, kendaraan milik pemerintah, tempat ibadah ibadah, tempat pelayanan kesehatan, kantor pemerintah maupun gedung sekolah.

Rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan melakukan penertiban. Alat peraga itu diturunkan paksa, karena partai politik (parpol) maupun caleg yang memasang alat peraga perorangan, tidak mengindahkan imbauan KPU untuk memindah atau menurunkan sendiri. (uzi/ muj/rah)

Petugas Satpol PP bersama Panwaslu Kabupaten Pasuruan, membongkar baliho atribut kampanye bergambar calon legislatif di Jalan Raya Raci, Pasuruan, Jatim. KPU bersama Panwaslu Kabupaten Pasuruan dibantu Satpol PP menerbitkan atribut kampanye yang melanggar aturan.

14

Empat Saksi Tak Hadir Pengusutan Korupsi Dana Pesangon DPRD Periode 1999-2004 SAMPANG - Kejaksaan Negeri Sampang, Senin (25/11) berencana meminta keterangan empat orang saksi dari tim badan anggaran (bangkar) dari eksekutif dan legislatif terkait korupsi dana pesangon DPRD setempat periode 1999-2004. Namun tidak ada seorang pun yang memenuhi pamggilan kejari.

Empat orang saksi yang rencananya akan diperiksa H Fauzi, Slamet Terbang, Dr A Malik Masyur, dan M Wartomo. Ketidakhadiran mereka karena sedang berada di luar kota. Kejari sendiri sudah mengirimkan surat pemanggilan penyidikan pertama kalinya Senin (18/11).

Kasi Pidsus Kejari Sampang Ach Fauzan mengatakan, surat panggilan ke empat orang sebagai saksi dana pesangon itu sudah dikirim melalui sekda yang disampaikan kepada kabag hukum pemkab.

Tetapi hasilnya masih belum ada yang memenuhi panggilan.

“Kita sudah melakukan pemanggilan kepada empat orang sebagai saksi dengan mengirim surat panggilan penyidikan kepada Sekda kemudian disampaikan ke Kabag Hukum Pemkab Sampang.

Ternyata Sampai hari ini (25/11) belum ada yang datang,” ucapnya kepada Koran Madura.

Dari keterangan Kabag Hukum Pemkab Sampang, lanjutnya, salah satu dari empat terpanggil itu sedang berada di luar kota. Dirinya juga berencana akan kembali melakukan pemanggilan secara terus menerus kepada yang bersangkutan.

Sehingga, proses pangggilan penyidikan tetap berjalan.

“Kita belum tahu kemana

SAMPANG

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II

entah di luar kota pindah rumah atau ada kepentingan apa. Namun dari informasi Kabag Hukum, salah satunya sedang ada tugas intern di luar kota. Kalau seperti ini juga menghambat kan,” katanya.

Ditanya apakah nanti dari hasil penyidikan akan ada tersangka baru?

Fauzan masih belum bisa berkomentar banyak.

Menurutnya, hingga kini pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap sembilan anggota dewan yang masih belum lunas meski membayar deengan menyicil. “Ya pokoknya kita masih membidik sembilan anggota dewan dulu yang lainnya nanti bisa diketahui apakah ada tersangka lagi,” ungkapnya.

Dikatakan Fauzan, dari rencana pihak bangkar eksekutif pada tahun 1999 mengusulkan kepada pihak legislatif untuk dana anggaran non PNS. Akan tetapi, hal ini oleh keempat anggota legislatif yang sudah dieksekusi yakni Sayuti, Fathur Rozi Farouq, serta KH hasan asyari (alm), dan Herman Hidayat (belum dieksekusi) mengubah dana tersebut menjadi dana pesangon anggota DPRD periode 199-2004 hingga dana itu diterima oleh anggota DPRD lainnya yang telah merugikan uang negara

sebesar 1.912.500.000.

“Kita masih fokus kepada sembilan anggota itu, karena agar bisa membedakan, apalagi dulu yang diusulkan oleh eksekutif Pemkab Sampang itu dana anggaran untuk non PNS. Kemudian sama empat orang anggota dewan yang sudah dieksekusi ini diubah menjadi dana pesangon,” terangnya.

Selanjutnya, pihaknya akan terus melakukan pemanggilan terhadap semua anggota dewan yang bersangkutan. Namun, masih belum diketahui pasti kapan pemeriksaan itu dilakukan.

“Kita akan panggil lagi dan masih nunggu kapan hari apa belum bisa dipastikan,” im-

buhnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Sampang Moh Djuawni saat dikonfirmasi melalui saluran teleponnya membenarkan pemanggilan terhadap empat orang tersebut dan tidak bisa hadir. Katanya, surat itu baru diterima pada Jumat (22/11) malam, seperti H Fauzi sedang berada di luar kota begitu pun Slamet Terbang masih ada di Jakarta.

“Ya memang benar sedang ada di luar kota, sehingga tidak bisa memenuhi panggilan Kejari, dan surat saya sudah diterima pada malam Sabtu kemarin, sehingga kini masih proses penyampaian,” paparnya. (ryn/lum)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA LINGKUNGAN SEHAT

Ditargetkan Cair Minggu Ini SAMPANG - Terjadinya kekeliruan administrasi, membuat pencairan anggaran Program Peningkatan Sarana Prasana Lingkungan Sehat Perumahan tahun 2013 untuk rukun tangga (RT) sehingga sampai sekarang masih belum cair. Dinas Pedapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Kabupaten Sampang masih melakukan perbaikan, dan berjanji akan dicairkan dalam minggu ini.

Sebelumnya, Camat Kota Sampang Suryanto berjanji akan mencairkan dana tersebut pada mingu kemarin.

Akan tetapi, sampai sekarang anggaran tersebut belum cair juga. Hal itu disebabkan terjadi kesalahan teknis, karena antara RT dengan pihak kecamatan salah faham dan berangggapan kalau pencairan-

ya seperti sebelumnya waktu masih belum masuk program kecamatan dan masih dana hibah yang pencairannya langsung 100 persen. Padahal untuk sekarang berbeda dengan dulu, karena itu merupakan program kecamatan yang akan dicairkan dalam dua tahap.

Karena dana tersebut sudah masuk program kecamatan, maka tahapan pencairannya untuk tahapan awal 50 persen dari dana sebesar Rp 10 juta untuk setiap RT dan untuk pencairan selanjutnya akan diberikan pada tahapan kedua ketika pengerjaannya sudah mencapai 50 persen.

Sedangkan jumlah anggarannya sebesar 1,4 miliar dari sejumlah 139 RT dalam enam kelurahan.

“Sebelumnya yang men-

jadi kendala yaitu untuk membangun sepemahaman dengan RT, karena dana tersebut bukan dana hibah seperti dulu yang harus dicairkan langsung 100 persen. Akan tetapi, sejak tahun 2013 itu sudah masuk pada program kecamatan yang pencairannya harus dikerjakan dulu baru dicairkan. Sedangkan dulu cair dahulu baru dikerjakan,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Kabupaten Sampang melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Sumarno mengatakan, sampai sekarang masih belum cair, karena terjadi kesalahan administrasi dan terjadi perubahan namanama direkening RT. Sehingga, oleh pihak bank dikembalikan. (jun/lum)

BANTUAN SISWA MISKIN

Sekolah Belum Menerima BSM SAMPANG - Wali siswa dari dua sekolah dasar (SD) Gersempal I dan II, Kecamatan Omben, sampai saat ini mengaku belum menerima dana bantuan siswa miskin (BSM). Hal itu disebabkan terjadi keterlambatan pengajuan data penerima. Wali siswa sudah mengadukan hal itu ke LSM Lira.

Anggota LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Hasan mengatakan, dua sekolah tersebut sampai sekarang masih belum menerima dana BSM. Padahal, sekolah yang lain di sekitar Kecamatan Omben sudah banyak menerima. Sehingga, wali siswa dari dua sekolah tersebut banyak yang mengadu.

Alasan keterlambatan data tersebut, menurut Hasan, sangat tidak masuk akal karena sekolah yang lain sudah banyak yang mencairkannya. Itu dimungkinkan karena kepala sekolah tidak bekerja dengan serius, apalagi kondisi sekolah dengan sekolah yang lain jaraknya berdekatan. Sehingga, sering terjadi kecemburuan sosial dari masing-masing sekolah.

“Dua SDN Gersempal 1 dan II sampai sekarang masih belum mendapatkan dana BSM, padahal dari dua sekolah tersebut sudah me-

megang kartu penyandang sosial (KPS), dan kami setelah mendatangi kepala sekolah tesebut alasannya karena keterlambatan data dan masih diajukan. Kenapa itu baru diajukan sementara untuk sekolah yang lain sudah banyak yang cair,” ucapnya, Senin (25/11) kepada Koran Madura.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui staf Bagian Pembiayaan Arief Karya ketika dikonfirmasi mengaku masih akan menghubungi pihak bank dulu tentang pecairan dana BSM tersebut. Akan tetapi untuk sekolah Gersempal II tidak masuk dalam data dan masih belum mengajukan ke UPTD setempat, namun itu dimungkinkan akan masuk pada tahap kedua setelah pencairan dana BSM untuk sekoah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

“Untuk SDN Gersempal I datanya ada dan untuk Gersempal II masih belum masuk, dan itu dimungkinkan akan masuk pada tahap dua, karena kemarin masih pencairan pada tahap pertama. Sedangkan yang diprioritaskan adalah siswa yang memegang KPS,” ucapnya. (jun/lum)

BANGKALAN

15

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II

KESADARAN POLITIK

Masyarakat Penentu Kualitas Demokrasi

Petugas memperhatikan papan pemberitahuan premium habis di SPBU (Stasiun Pengisiian Bahan Bakar Umum) Kepandean, Serang, Banten, Senin (25/11). Kelangkaan BBM terjadi di Serang sejak Minggu (24/11) karena kuota BBM bersubsidi yang ada sudah terserap.

PERTANIAN

Bank Tani Dinilai Dapat Memajukan Petani BANGKALAN - Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan menilai gagasan Bank Tani yang diwacanakan DPRD setempat merupakan langkah positif untuk kemajuan bagi petani untuk jangka panjang.

Pemkab Bangkalan sejatinya telah memberikan kemudahan fasilitas berupa Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Pangan (KUP), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Semua itu untuk petani.

Namun harus melewati kelompok tani dengan jumlah luas lahan yang telah ditentukan,” ungkap Kepala Dispertanak Bangkalan, Ir. Puguh Santoso.

Gagasan Bank Tani yang dilontarkan, menurut Puguh, merupakan gagasan yang sangat bagus. Namun, untuk jangka pendek, para petani juga bisa melakukan peminjaman modal melalui Bank-Bank swasta yang ada.

Permodalan bagi para petani merupakan permasalahan klasik ketika mereka belum mampu melakukan analisa usaha tani dengan baik.

“Apakah mereka untung apa tidak? Jika dengan luas lahan di bawah 0,3 hektare, kebutuhan para petani sulit bisa terpenuhi. Di Bangkalan, mayoritas luas lahannya hanya (0,3 hektare) segitu,” jelasnya.

Ia menambahkan gagasan agar pemkab mendirikan

Bank Tani itu akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Apalagi hal itu masih pada tataran wacana yang belum dibentuk secara formulasi. Namun Puguh menyatakan respek terhadap gagasan yang cukup akomodatif bagi kebutuhan petani itu.

Gagasan Bank Tani yang dilontarkan, menurut Puguh, merupakan gagasan yang sangat bagus.

Namun, untuk jangka pendek, para petani juga bisa melakukan peminjaman modal melalui Bank-Bank swasta yang ada.

Perlu diketehui DPRD Bangkalan memiliki inisiatif untuk mendirikan Bank Tani.

Gagasan itu timbul, karena seringkali petani tidak mendapatkan akses permodalan yang tepat dan mudah. Sehingga terpaksa untuk mengolah lahan mereka harus berhutang pada rentenir.

Oleh sebab itu, mendirikan Bank Tani diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan tersebut.

“Sudah saatnya petani

itu mendapatkan kemudahan dalam mengelola lahan pertaniaannya, tanpa harus merasa kesulitan dalam segala hal.

Bank Tani kami kira menjadi solusi konkrit untuk menjawab semua permasalahan,” ungkap anggota Komisi B DPRD Bangkalan, Moh. Ikhsan.

Seorang petani padi, Sohibul Hikam (39), warga Desa/ Kecamatan Burneh mengatakan, ia terpaksa tidak beraktivitas seperti biasanya di musim tanam padi pertama ini. Pria dengan empat anak itu mengaku kesulitan modal bercocok tanam.

“Sudah lama saya bertani.

Tapi tetap saja tidak ada perubahan dalam hal perekonomian. Untuk musim tanam ini, saya libur tanam dulu karena tak ada modal,” tuturnya.

Ia mengatakan setiap musim tanam dirinya selalu meminjam modal melalui rentenir. Karena biaya untuk sekali tanam membutuhkan modal hingga lebih dari Rp 1 juta. “Ada ongkos semai padi, ongkos bajak tanah, ongkos tanam benih, belum lagi ongkos panen, beli bibit, dan beli pupuk” paparnya.

Sementara itu, lahan pertanian di Kabupaten Bangkalan sendiri seluas 27.207 hektare dengan produksi padi mencapai 2.596.409.01 ton per tahun.

Di tahun mendatang, produksi padi akan ditingkatkan menjadi 2.622.902,97 ton atau naik dua persen.(dn/rah)

BANGKALAN - Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, masyarakat perlu meningkatkan kedewasaan, kecerdasan, dan kesadaran berpolitik agar kualitas demokrasi semakin baik.

Mengingat perkembangan dan dinamika sosial politik menjelang Pileg 2014 sangat tinggi, seluruh pemangku kepentingan perlu mengendalikan kegiatan politiknya agar tidak mengganggu publik.

Pernyataan tersebut disampaikan pakar politik Bangkalan M. Syafi, karena begitu dekatnya momentum pesta Pileg 2014. Momen tersebut dinilai berpotensi terjadinya konflik vertikal maupun horizontal apabila masyarakat dan elit politik tidak memiliki kedewasaan yang matang.

“Pada hakekatnya masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik. Hanya saja para elit sendiri yang tidak dewasa dalam menyikapi kekalahan yang dia terima,” kata Syafi.

Akibatnya, kata pakar hukum tata negara Unversitas Trunojo Madura ini, seringkali para elit tersebut melampiaskan kekalahan itu dengan memobilisasi massa untuk melakukan tinda-

kan yang dapat menciderai nilai-nilai demokrasi. Hal itu menjadi salah satu indikator para elit politisi belum dewasa dalam berpolitik. Semestinya harus bisa bersikap dewasa, karena dalam pertarungan itu sudah pasti ada kalah dan menang.

“Semestinya para elit politik memberikan contoh yang baik, bukan justru memprovokasi masyarakat demi kepentingannya sendiri,” imbuhnya.

Syafi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kedewasaan berpolitik dalam menghadapi Pileg 2014 mendatang. Lebih jauh lagi, Syafi berharap calon anggota legislatif yang bertarung dapat mengimbau pendukungnya supaya bisa dan siap menerima kekalahan sebagai hal biasa dalam sebuah kompetisi.

“Harus disadari, masyarakat lain harus dihormati pilihannya terutama para elit politik. Kalau ada kelompok lain yang jumlah pemilihnya lebih besar, harus dihormati. Jadi kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Tidak terbawa pengaruh anarkis yang justru mencoreng pesta demokrasi itu sendiri,” tandasnya.(dn/rah)

Penjaringan Relawan Demokrasi Harus Selektif

Ujian Akan Digelar Selama Dua Hari BANGKALAN - Guna menjaring 25 peserta relawan demokrasi untuk Pemilu 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan akan menggelar tes tulis pada 3 Desember akan datang.

Tes tersebut sebagai salah satu prasyarat untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing peserta. Apalagi peserta dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni demi tercapainya kualitas sosialisasi yang berkualitas.

“Ujian maupun tes tulis sebagai langkah untuk mengukur standar kemampuan para relawan. Sebab relawan harus benar-benar memiliki kualitas yang dapat dipertaruhkan,” papar Saiful Ismail Komisioner KPUD Bangkalan.

Menurutnya, anggota relawan demokrasi nantinya bertugas melakukan sosialisasi pentingnya pemilu bagi masyarakat.

Mereka akan disebar di setiap segmen pemilih untuk menjadi penyuluh demokrasi yang menjelaskan betapa pentingnya pemilu bagi masyarakat. Ditakutkan, jika tidak dilakukan tes terlebih dahulu, yang direkrut tidak mampu menyampaikan dengan baik saat sosialisasi Pemilu.

“Kalau sampai tidak bisa disampaikan dengan baik betapa pentingnya Pemilu 2014 dampa-

knya sangat besar, karena tujuan

Selain tes tulis, kata Saiful, peserta akan juga menjalankan tes kompetensi pada 4 Desember. KPUD Bangkalan memang memberikan porsi ujian maupun tes selama 2 hari berturut-turut. Dengan harapan dapat menemukan atau men-

gan. Sedangkan yang berhasil lolos di dua tes tersebut akan diumumkan sebagai relawan pada tanggal 9 Desember.

“Semua tahapan harus diikuti oleh relawan. Tidak ada alasan bagi peserta tidak ikut ujian. Konsekuensinya tidak

kami agar tingkat partisipasi semakin meningkat,” imbuhnya.

jaring para relawan yang siap untuk diterjunkan ke lapan-

akan lolos menjadi relawan,” ujarnya. (dn/rah)

Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16 16

SELASA 26 NOVEMBER 2013 NO.0247| TAHUN II

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769