e Paper Koran Madura 27 Januari 2015

SELASA

27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Pertumbuhan Urbanisasi Indonesia a Tercepat di Asi Nasional hal 5

KORAN MADURA

1

SELASA 27 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0533 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

KONPERS BAMBANG Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melakukan jumpa pers di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (26/1). Bambang menyatakan telah menyerahkan surat pengunduran diri pada pimpinan KPK terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Namun Pimpinan KPK menolak pengunduran diri tersebut.

TERANCAM LUMPUH

Semua Pimpinan KPK Dilaporkan ke Mabes Polri ant/fanny octavianus

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

Tuntas

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Mencari orang bersih seperti malaikat hampir tak ada di muka bumi ini. Seorang Nabi seandainya tak mendapat bimbingan langsung dari Tuhan, akan melakukan kesalahan. Ini menegaskan satu hal bahwa sebaik apa pun, sehebat apa pun kualitas moralnya, manusia potensial melakukan kesalahan.

Karena potensi negatif itu, manusia yang baik kreteria idealnya secara sosial bukan yang tak pernah berbuat salah tapi yang selalu menyadari kesalahannya. Lalu, tak pernah lagi mengulang kesalahan yang sama. Agama menyebutnya manusia yang melakukan taubatan nasuha. Benar-benar kapok, tak mengulang kembali. Bukan sejenis penganut paham tomat; tobat sebentar lalu kumat. Atau, bertobat seperti makan cabai.

Merasa pedas tapi tetap saja selalu mencampur cabai setiap menikmati makanan.

Karena potensi negatif itu juga, antar manusia diminta untuk saling menasehati. Saling mengingatkan dan mengawasi. Sebab sebaik dan sebermoral apapun manusia, pada saat tertentu kadang tergoda atau bisa jadi tak sengaja terpeleset. Ini menggambarkan lagi satu hal bahwa pengawasan selalu menjadi bagian penting dari pekerjaaan atau tugas apapun.

Dalam konteks hubungan kemasyarakatan dan kene-garaan konsepsi bahwa manusia itu dhoib alias lemah selalu diwujudkan melalui check and balances.

Montesquieu merumuskan dengan cerdas apa yang di-sebut trias politica. Ada yang membuat peraturan dan me-ngawasi, ada yang Diakui atau tidak, menjalankan tugas serta ada di negeri ini terlalu yang memproses setiap ada banyak “kesala- kesalahan secara adil. han” dibiarkan, disManusia memang bukan embunyikan atau malaikat (konon malaikathanya diselesaikan pun pernah salah; ini makin menegaskan tentang potensi melalui sebuah salah manusia serta hampir kompromi. tak mungkin menemukan manusia yang tak memiliki ke-salahan). Karena itu tak usah terkejut bila seseorang yang dianggap sangat bermoral, beretika, berintegritas selalu saja ada betapapun kecil jejak buram.

Masalahnya sekali lagi bukan pernah berbuat salah atau tidak, karena hampir tidak mungkin sosok manusia lepas dari kesalahan. Apakah ia menyadari dan tak berbuat lagi. Lalu, jika dalam konteks kemasyarakatan, apakah kesalahan itu dibiarkan, disembunyikan atau diproses sesuai aturan yang berlaku.

Pilihan tindakan setelah manusia berbuat salah itulah sebenarnya yang terpenting dalam proses hubungan kemasyarakatan dan kenegaraan. Tiga hal itu menjadi ukuran apakah manusia akan mencapai peradaban tinggi atau tidak. Jika kesalahan dibiarkan atau disembunyikan, manusia akan terpenjara masalah sepanjang waktu. Akan selalu terbuka kemungkinan kesalahan itu saat tertentu diungkap menjadi amunisi politik.

Secara sosial sangat jelas, bukan persoalan manusia berbuat salah atau tidak. Tetapi bagaimana setiap kesalahan diproses sehingga ada kepastian disertai sanksi hukum agar tak ada lagi “kerikil dalam sepatu” yang membuat seseorang terpenjara kesalahan yang dibiarkan mengambang. Jika proses hukum selesai ada kepastian sehingga tak ada lagi ruang kesalahan dijadikan amunisi politik.

Diakui atau tidak, di negeri ini terlalu banyak “kesalahan” dibiarkan, disembunyikan atau hanya diselesaikan melalui sebuah kompromi. Tidak tuntas. Bukan hal aneh, jika sekali waktu terjadi silang sengketa, kesalahan yang belum diproses itu saling diungkap dijadikan senjata politik. Tak usah aneh selalu muncul keributan berlatar belakang masa lalu yang tak terselesaikan. Lalu kapan akan melangkah maju? =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

2

Giliran Samad dan Zulkarnain Dilaporkan ke Mabes Polri JAKARTA- Setelah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Pradja dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, kini giliran Ketua KPK Abraham Samad dan Komisioner KPK Zulkarnain juga mengalami nasib serupa.

Samad dilaporkan Muhamad Yusuf Sahide, Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia. Yusuf melaporkan Samad dengan dugaan korupsi.

Sedangkan Zulkarnain dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Aliansi Masyarakat Jawa Timur (Jatim-AM) terkait dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur tahun 2008.

Dengan dilaporkannya Samad dan Zulkarnain maka lembaga antirasuah ini lumpuh total karena semua pimpinannya sudah dipolisikan.

Berdasarkan laporan dalam surat pengaduan bernomor LP/75/I/2015/ Bareskrim yang dilayangkan pada

Jumat (22/1) pekan lalu, Yusuf menyebut Abraham Samad menjanjikan kemudahan perkara hukum yang tengah disidik KPK berkaitan dengan Emir Moeis.

Laporan ini berbekal dua saksi yakni Plt Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan pengacaranya serta tulisan berjudul Rumah Kaca Abraham Samad di sebuah blog.

Sementara itu, Ketua Presidium Jatim-AM Fathur Rosyid mengatakan Zulkarnain diduga telah menerima suap Rp 5 miliar untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi yang diduga melibatkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Saat itu Zulkarnain masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Laporan atas Zulkarnain ini diklaim Fathur bukan upaya melemahkan KPK, melainkan usaha pembersihan institusi itu dari oknum bermasalah.

“Kami tidak mau KPK jadi tempat persembunyian,” kata dia.

Dengan dilaporkannya Samad dan Zulkarnain, maka KPK benarbenar lumpuh karena tidak pimpinan KPK yang tersisa.

Seperti diketahui, pada Jumat (23/1), Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan menetapkannya sebagai

tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010.

Keesokannya, Sabtu (24/1), giliran Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan mengambil paksa saham milik PT Desy Timber, perusahaan penebangan kayu yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur, pada tahun 2006, saat Adnan menjadi penasihat hukum perusahaan itu.

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Rikwanto mengatakan Polri akan menindak lanjuti laporan tersebut. Termasuk akan memanggil Abraham Samad jika dibutuhkan.

Sementara itu, ahli hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan Komite Etik untuk memeriksa pelanggaran etika Samad harus segera dibentuk guna menjaga kredibilitas lembaga anti korupsi itu.

“Harus segera dibentuk Komite Etik untuk memverifikasi pernyataan Politisi PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Kalau dibiarkan mengambang, kredibilitas KPK dipertaruhkan,” ujarnya, di Jakarta, Senin (26/1). =GAM/ABD

GUGATAN UJI MATERI UU POLRI DAN TNI Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM Denny Indrayana (kedua kanan) memperlihatkan surat gugatan Uji Materi UU Polri dan TNI didampingi tim kuasa hukumnya Heru Widodo (kiri), Defrizal Djamaris (kedua kiri) dan Yanwar Malaming (kanan) saat mendatangi loket Penerimaan Perkara Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (26/1). Kedatangannya tersebut untuk mengajukan permohonan uji materi sejumlah pasal UU No.2 2002 tentang POLRI dan UU TNI terkait konstitusionalitas persetujuan DPR dalam pengangkatan Kaporli dan Panglima TNI yang merupakan hak prerogatif Presiden. ant/teresia may

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV SELASA 27 JANUARI 2015

No. 0533 | TAHUN IV

33

AMENDEMEN UUD 1945

Basarah: Fraksi PDIP Belum Mendukung JAKARTA- DPD telah mengusulkan 10 poin pokok amendemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Namun Fraksi PDI Perjuangan di MPR tak sepenuhnya setuju dengan usulan DPD itu.

ant/wira suryantala

KUNJUNGAN KERABAT BALI 9. Ibu dari Myuran Sukumaran, Raji Sukumaran (kiri), bersama kerabat Andrew Chan berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar, Senin (26/1). Dua warga Australia terpidana mati yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan merupakan sindikat penyelundup heroin atau anggota Bali 9 tersebut permohonan grasinya telah ditolak presiden sehingga keduanya akan menghadapi eksekusi hukuman mati.

Hak Imunitas KPK Melanggar Konstitusi?

JAKARTA-Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, tidak setuju wacana pemberian hak imunitas terhadap pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, pemberian kekebalan hukum bagi para pimpinan dan penyidik KPK akan melanggar konstitusi.

“Kita kan punya konstitusi, semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan. Itu (hak imunitas) potensial untuk melanggar konstitusi,” ucap Yasonna saat mendampingi Presiden Joko Widodo di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (26/1).

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Zainal Arifin Mochtar meminta Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang mengatur pemberian hak imunitas bagi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Perlakuan hukum khusus, sudah selayaknya diberikan kepada pekerja pemberantasan korupsi, terutama KPK. Sebab, dalam bidang kerjanya mereka rentan dijegal dengan berbagai upaya kriminalisasi oleh pihak yang merasa terancam dengan kinerja mereka dalam memberantas korupsi “Perppu kami harapkan bisa dikeluarkan Presiden untuk memberikan hak imunitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk pekerja pemberantasan korupsi lainnya di Indonesia,” katanya.

Namun kata Yasono, hak kekebalan itu tidak perlu. Karena yang diperlukan dalam penegakan hukum adalah transparansi. Baik KPK maupun Polri dan Kejaksaan harus transparan dalam menangani sebuah kasus. “Yang perlu barangkali

transpransi, menjaga supaya masing-masing lembaga hukum, institusi hukum kita, saling menjaga dirinya dalam melakukan tindakan-tindakan di dalam tupoksinya,” jelasnya.

Usul hak imunitas KPK diajukan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Menurut Adnan, dalam menjalankan tugasnya, KPK banyak mendapat ganjalan. Hak imunitas untuk memperkuat KPK yang kerap tidak berdaya saat dikriminalisasi oleh pihak tertentu Senada dengan Yasona, Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin mengatakan gagasan imunitas KPK yang belakangan mencuat harus disikapi dengan hati-hati.

Alasanya, gagasan imunitas KPK ini bisa berpontensi kontrapoduktif. Yaitu ketika hak imunitas tersebut diartikan seolah komisioner KPK akan diposisikan sebagai orang-orang yang kebal hukum. =GAM/ABD

Ketua F-PDI Perjuangan di MPR RI, Ahmad Basarah, menyatakan, sikap PDI Perjuangan adalah meminta agar pembahasan tentang rekomendasi MPR periode 2009-2014 tentang perbaikan sistem ketatanegaraan, termasuk usulan perubahan UUD 1945, dilakukan di MPR melalui Badan Pengkajian Ketatanegaraan yang sudah dibentuk di MPR. “Apakah akan disetujui atau tidak usulan perubahan tersebut, tergantung pembahasan yang terjadi di Badan Pengkajian,” tegas Ahmad usai Rapat bersama Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK DPD RI) yang dipimpin oleh Bambang Sadono dan Asri Anas di Gedung GBHN, Gedung DPD/MPR RI, Jakarta, Senin (26/1).

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kepada fraksi-fraksi dan Kelompok DPD RI di MPR agar tidak mewacanakan ke publik seolah-olah sudah terjadi kesepakatan MPR untuk mengubah kembali UUD 1945 sebelum MPR sendiri secara kelembagaan sudah bersepakat melakukan amendemen. “PDI Perjuangan meminta syarat ada-nya suasana psikologis bangsa, terutama di kalangan elite politik yang kondusif jika akhirnya amandemen UUD harus dilakukan,” tambahnya.

Menurutnya, situasi dan suasana psikologis bangsa yang masih emosional, labil dan saling curiga akan membuat pembahasan perubahan UUD dipenuhi oleh berbagai macam tarik menarik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Hal tersebut tentu saja sangat tidak positif bagi produk perubahan UUD. “Intinya, untuk melakukan agenda perubahan UUD 1945, bangsa Indonesia maupun para elite politik harus dalam keadaan siap lahir dan batin karena UUD adalah kristalisasi kehendak seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Kelompok DPD di MPR Bambang Sadono mengatakan ada 10 poin yang diusulkan DPD menjadi pokok pikiran amendemen itu, salah satunya adalah mengubah sistem pemilihan presiden sehingga bisa diikuti calon perseorangan atau independen. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

ant/andreas fitri atmoko

SAVE KPK DAN POLRI. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kudus Peduli KPK dan Polri melakukan aksi keprihatinan di Alun-alun Kudus, Jawa Tengah, Senin (26/1). Mereka menilai kriminalisasi KPK dan Polri akan memperlemah penegakan hukum terutama kasus korupsi.

BW Mundur dari KPK Komjen Budi Gunawan Diminta Sadar Diri JAKARTA-Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) telah resmi mengajukan surat pengunduran dirinya dari lembaga antirasuah itu.

Keputusan tersebut merujuk pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memang menyebut pimpinan KPK memang harus diberhentikan sementara jika menjadi tersangka.

Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua meminta Kapolri Terpilih, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan agar mengikuti jejak BW mengundurkan diri karena disangka melakukan perbuatan pidana. “ Aturan memang mengharuskan Bambang mundur , Dalam Undang-Undang memang demikian. Ketika sudah status tersangka harus nonaktif,” kata Abdullah selepas bertemu dengan pimpinan KPK di Jakarta, Senin (26/1).

Abdullah mengatakan semestinya Komjen Budi memahami etika sebagai

pejabat publik apabila tersangkut masalah.

Hal itu diperlukan sebagai contoh pejabat yang taat aturan. “Kalau BG merasa sudah jiwa besar sebagai perwira tinggi polisi dan ditetapkan sebagai tersangka, maka seharusnya juga beliau mengundurkan diri nonaktif dari Kepolisian. Supaya semua bisa berjalan sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Abdullah mengaku sedih sebagai mantan orang dalam KPK terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam menghadapi kemelut ini. Dia mendesak supaya Jokowi segera bersikap tegas menyudahi polemik ini. “Presiden Jokowi harus ambil sikap tegas. Pak BW tersangka keluarkan Keppres nonaktif. Kalau rekayasa SP3 supaya pimpinan KPK,” sambung Abdullah.

BW menyatakan memilih mengundurkan diri. Dia bahkan sudah menulis surat pengunduran diri dan ditujukan kepada pimpinan KPK lainnya. “ Surat permohonan pemberhentian sementara,” katanya.

Bambang mengutarakan beberapa isi surat pengunduran diri itu. Salah satunya adalah dia meyakini perkaranya dibuatbuat. “Saya meyakini kasus yang ditujukan kepada saya diada-adakan. Direkayasa.

Fakta-faktanya fiktif,” ujarnya.

Bambang mengatakan, menurut Pasal

32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, bilamana seorang pimpinan KPK tersangka maka diberhentikan sementara. Dia mengatakan akan taat pada konstitusi sampai perkaranya terbukti. “Saya tunduk pada konstitusi, undangundang, dan kemaslahatan kepentingan publik. Saya mengajukan surat itu kepada pimpinan KPK,” jelasnya.

Namun, BW menyatakan sampai saat ini belum tahu apakah pimpinan KPK lainnya menerima pengunduran diri itu. “Biar nanti pimpinan KPK yang akan menentukan lebih lanjut. Karena saya sebagai salah satu komisioner harus bertindak kolegial.

Saya menduga pimpinan KPK sedang rapat,” ucapnya.

Pimpinan KPK Menolak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menolak pengunduran diri Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terkait dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

Alasan penolakan pengunduran diri Bambang, menurut Johan karena keyakinan kasus yang menjerat Bambang adalah

rekayasa. “Pimpinan yakin bahwa seperti yang disampaikan Pak BW, pelapor yang kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian dan kemudian menjadikannya tersangka menurut pimipinan itu rekayasa. Di samping Pak BW juga dibutuhkan di KPK,” ujar Johan.

Pada Senin (26/1) ini Bambang mengajukan surat pengunduran diri, karena berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan bahwa “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”.

“Namun demikian, kami masih menunggu bagaimana sikap dari Presiden Joko Widodo. Apakah Bapak Presiden akan mengeluarkan Keppres pemberhentian sementara untuk Pak BW sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 pasal 32? Sampai hari ini kami belum memperoleh informasi soal itu,” kata Johan.

Artinya, KPK tinggal menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo apakah akan mengeluarkan Keppres pemberhentian sementara Bambang atau tidak.

KPK juga menilai bahwa ada upaya untuk menjerat pimpinan KPK satu per satu dalam masalah hukum. “Apakah kebetulan atau disengaja setelah pak BW ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, sehari kemudian Pak Adnan Pandu dilaporkan ke Mabes. Kemudan setelah itu katanya Pak Abraham juga dilaporkan. Kemudian menyusul Pak Zul juga katanya akan dilaporkan maka sempurnalah pelaporan ini sangat sempurna,” tambah Johan. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV No. 0533 | TAHUN IV

55

NYAWA FREEPORT DIPERPANJANG

Keuntungan Negara Harus Meningkat

JAKARTA-Pemerintah memahami keinginan PT Freeport Indonesia meminta perpanjangan kontrak di wilayah tambang Grasberg, Papua, pascahabis pada 2021.

Menteri ESDM Sudirman Said saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Freeport memandang perlu kepastian perpanjangan kontrak atas rencana pengeluaran investasi senilai 17,3 miliar dolar AS. “Kami pahami Freeport yang membutuhkan kepastian karena berencana alirkan dana sebesar 17,3 miliar dolar AS. Dana sebesar itu tidak dialirkan kalau tidak ada kepastian berapa lama mereka masih di sini lagi,” katanya.

Namun, lanjut dia, pemerintah meminta Freeport memberikan tambahan keuntungan bagi negara, khususnya Papua.

Oleh karena itu, menurut Sudirman, dalam masa renegosiasi kedua selama enam bulan ke depan (Januari--Juli 2015), pemerintah akan berupaya meningkatkan keuntungan bagi negara tersebut.

“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah ingin membuka ‘frame’ lebih luas supaya dalam renegosiasi itu pemerintah dapatkan ‘benefit’ yang maksimal, terutama mendukung pembangunan di Papua,” ujarnya.

Sampai saat ini, Kemenkeu belum memberikan nilai benefit yang dimintakan ke Freeport.

Selain benefit, tambah Sudirman, pihaknya juga meminta Freeport meningkatkan aspek keselamatan kerja.

Ia mengatakan, pihaknya mencatat hampir 50 karyawan meninggal dunia saat bekerja.“Kami minta Freeport perhatikan ini,” katanya.

Freeport juga diminta meningkatkan kandungan lokal.“Kami minta tahun ini diaudit berapa ‘local content’-nya. Lalu, ‘local content’ harus naik dengan angka yang terukur setiap tahunnya,” kata Sudirman.

Pemerintah sudah memperpanjang nota kesepahaman (MOU) renegosiasi amendemen kontrak karya selama enam bulan sejak 25 Januari--24 Juli 2015.

Ada enam poin renegosiasi, yakni luas lahan, kewajiban pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter), peningkatan “local content”, besaran divestasi, peningkatan penerimaan negara, dan kelanjutan operasi.

Freeport sudah meminta perpanjangan kontrak dari seharusnya habis 2021 menjadi 2041.

Perusahaan raksasa tambang asal AS mengaku telah menyiapkan dana 15 miliar dolar AS untuk kegiatan tambang bawah tanah. =ANT/KELIK

ant/sigid kurniawan

PENJELASAN KONTRAK PT FREEPORT. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said (dua dari kanan) memberikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Dalam rapat tersebut Sudirman Said menjelaskan hingga kini pemerintah belum memutuskan apapun terkait kontrak PT Freeport dan masih melanjutkan negosiasi terkait kelanjutan usaha tersebut selama enam bulan.

Urbanisasi Indonesia Tercepat di Asia JAKARTA-Perkembangan arus urbanisasi di Indonesia makin melesat tiap tahunnya. Data World Bank menyebutkan, pertumbuhannya rata-rata mencapai sekitar 4,4 persen, terhitung dari 1960 hingga 2013.

Meski mengalami pertumbuhan urbanisasi, kepadatan di Indonesia tidak merata tiap kotanya.

Senior Urban Economist World Bank Taimur Samad memprediksi bahwa puncak urbanisasi bakal terjadi pada 2025.

“Diperkirakan tahun 2025, sebanyak 68 persen rakyat Indonesia akan tinggal di kota besar,” kata Samad di Jakarta, Senin (26/1).

Samad menegaskan, Indonesia merupakan negara dengan kaum urban terbanyak di Asia. Pada 2013, sekitar 52 persen penduduknya bahkan tinggal di kota be-

sar. “Indonesia adalah salah satu negara dengan kaum urban terbanyak di Asia,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, kepadatan penduduk Indonesia tumbuh pesat antara periode 2000 hingga 2010, atau dari 7.400 orang per km persegi menjadi 9.400 orang per km persegi. Jumlah tersebut bahkan lebih padat dibanding negara Asia lainnya. “Di China saja, pertumbuhan populasi kaum urbannya hanya 3,6 persen. India 3,0 persen dan Filipina 3,4 persen. Tidak heran Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan kaum urban tercepat di Asia,” terangnya.

Dia pesimis Indonesia mampu mengelola pertumbuhan arus urbanisasi di masa mendatang. Pasalnya, Indonesia terbilang irit dalam penambahan lahan kota per orang.

Dibandingkan Malaysia, Indonesia kalah jauh dalam penambahan lahan kota per orang. Pada periode 2000 hingga 2010, di Indonesia tercatat penambahan lahan kota hanya 40 meter persegi. Padahal, Malaysia bisa mencapai 135 meter persegi per orang. “Terkecil di seluruh Asia Timur,” katanya.

Pada 2010, jelas Samad, Indonesia

memiliki dua kota besar, yakni Bandung dan Surabaya dengan jumlah penduduk 5 juta hingga 10 juta. Selanjutnya terdapat 18 kota yang berpenduduk 1 hingga 5 juta penduduk.

Sedangkan, kota lainnya masih banyak yang berisi penduduk kurang dari 1 juta. Diduga, masyarakat kurang minat menempati kota-kota tersebut. “Ada 27 kota, penduduknya antara 500 ribu hingga 1 juta. Dan 29 kota antara 100 ribu hingga 500 ribu penduduk,” terangnya.

Selain Bandung dan Surabaya, pertumbuhan jumlah penduduk di Jakarta tercatat tumbuh sangat signifikan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan infrastruktur sehingga tingkat kemacetan dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan.

Setidaknya terdapat empat tantangan dari Kota Jakarta akibat tingginya pertumbuhan jumlah penduduk tersebut.

Pertama, soal banjir. Kedua, perumahan murah. Ketiga, sanitasi. Keempat, drainase. “Termasuk juga soal banjir. Pertumbuhan penduduk di Jakarta memang tinggi. Memang ini juga dialami oleh kota besar di negara lain”, ucapnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

BAHAN BAKAR MINYAK

Minyak Dunia Bisa Rebound Signifikan JAKARATA- Ekonom senior Bank Standard Chartered Fauzi Ichsan memperkirakan harga minyak dunia, yang sejak pertengahan 2014 terus merosot, berpotensi berbalik naik (rebound) signifikan hingga mencapai 90 dolar AS per barel.

Oleh karena itu, menurut Fauzi Ichsan di Jakarta, Senin, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2015 sebesar 70 dolar AS per barel, kurang relevan dengan prediksi dalam konsensus pasar.

“Jika lihat asumsi ICP di 70 dolar AS per barel realistis atau tidak, kalau lihat konsensus pasar, itu tidak. Kenapa?

Ya, konsesus pasar itu kita lihat sekitar 90 dolar AS per barel,” katanya dalam konferensi pers “Global Research Briefing 2015”.

Pemerintah mengasumsikan harga ICP 70 dolar AS per barel dalam RAPBNP 2015 setelah menurunkan dari perkiraan semula pada APBN 2015 sebesar 105 dolar AS per barel.

Penurunan asumsi itu dikarenakan harga minyak dunia yang terus anjlok dari 100 dolar AS per barel hingga di bawah 60 dolar AS per barel pada tahun 2014.

Fauzi menuturkan bahwa pelemahan harga minyak dunia saat ini telah menguntungkan negara-negara net importir minyak, dan akan berkontribusi pada kebijakan fiskal negara tersebut untuk memacu pertumbuhan.

Sebaliknya, untuk negara eksportir minyak, penurunan harga ini cukup memberikan implikasi negatif, terutama untuk negara yang tidak melakukan diverisifikasi sumber daya ekspornya.

Penurunan itu juga akan berpengaruh pada negara-negara yang masih mengandalkan ekspor bahan mentah, seperti halnya Indonesia.

Kepala Riset Makro wilayah Asia dari Bank Standard Chartered David Menn menjelaskan penurunan harga minyak dunia lebih karena penurunan permintaan, terutama karena makin berkembangnya revolusi shale gas di AS.=ANT/LIDYA

ant/wahdi septiawan

PENUTUPAN GUDANG PENGOPLOS BERAS. Beberapa anggota kepolisian mengeluarkan barang bukti beras-beras yang diduga hasil oplosan di salah satu gudang beras di kawasan Payo Selincah, Jambi Timur, Jambi, Senin (26/1). Pihak kepolisian menutup sementara gudang yang diperkirakan menyimpan ribuan ton beras tersebut karena diduga terkait aktivitas pengoplosan beras Bulog menjadi beberapa merek lain.

Pemerintah Diharap Segera Redam Kegaduhan Jokowi: Konflik KPK dan Polri Tak Ganggu Iklim Investasi JAKARTA-Presiden Joko Widodo memastikan kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan berpengaruh negatif terhadap investasi ke Indonesia. Kondisi ini tidak mengubah iklim investasi Indonesia yang sudah berjalan dengan baik.

“Kalau saya bilang tidak ada, ndak ngaruh.

Tanya ke investornya saja,” ujar Jokowi dalam peluncuran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (26/1).

Karena itu, Presiden Jokowi optimistis kehadiran PTSP akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia dalam hal investasi. PTPS ini akan menjadi faktor pendukung yang utama dalam meningkatkan pertumbu-

han perekonomian Indonesia ke depan.

“Kalau negara lain pertumbuhan ekonominya mereka diturunkan tapi kita Indonesia tahun ini dari 5,1 persen kita targetkan nanti 5,6 persen - 5,8 persen, sehingga setiap tahun target kita pertumbuhan ekonomi terus naik.

Kuncinya adalah realisasi APBN dan perkembangan investasi di negara kita,” paparnya.

Kepala BKPM Franky Sibarani meyakini, kericuhan antara KPK dan Polri tidak mengubah iklim investasi Indonesia yang sudah berjalan dengan baik. Hal ini sama sekali tidak menggangu iklim investasi di negeri ini.

“Menurut saya tidak ada. Bisa tanyakan ke investor masalah itu,” ucap Franky ditemui di gedung BKPM, Jakarta, Senin (26/1).

Hal sama disampaikan Ekonom Ekonom dari Standard Chartered Bank, Eric Alexander bahwa kisruh KPK vs Polri tak berpengaruh besar terhadap perekonomian maupun investasi di Indonesia. Pasalnya, kisruh tersebut bukan melibatkan Presiden Jokowi sebagai korban.

“Saya lihat pasar memang mencermati, tapi buktinya pas BW (Wakil Ketua KPK) tertangkap, pasar modal hijau atau menguat.

Jadi dugaan saya karena pasar tidak menjadikan Jokowi sebagai sasaran dari kisruh ini,” terang Eric kepada wartawan seusai Global Research Standard Chartered Bank di Jakarta, Senin (26/1).

Eric mengatakan, pengaruh terhadap pasar justru akan besar apabila kinerja pemerintahan Jokowi yang dipertanyakan, seperti para menteri. “Kalau legitimasi pemerintahan Jokowi dipertanyakan, baru deh berdampak ke pasar. Faktor global lebih memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dibanding ketidakpastian politik di negara ini,” tuturnya.

Namun analis obligasi Milenium Danatama Asset Management Desmon Silitonga mengatakan, ketegangan antara KPK dengan Polri memberikan efek sementara bagi kondisi pasar modal dalam negeri. Sebab kepastian hukum di negeri ini mulai terombang ambing yang secara tidak langsung memberikan efek bagi negeri luar. “Ini hanya sementara saja, tidak memiliki dampak jangka panjang dari masalah yang terjadi di kubu KPK dan Polri.

Ini hanya masalah ego dan riak-riak kecil saja,” kata Desmon.=GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533|IVTAHUN IV No. 0533 | TAHUN

PENDIDIKAN

Kebutuhan Biaya Sekolah Dikaji Ulang MALANG - Komisi D DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dalam waktu dekat mengkaji ulang kebutuhan biaya sekolah dengan melibatkan para pakar pendidikan dari sejumlah kampus yang ada di daerah itu.

"Para pakar pendidikan yang dilibatkan itu nanti akan melakukan analisa terhadap kebutuhan biaya sekolah per siswa per bulan di jenjang SD dan SMP yang saat ini masih memberlakukan program sekolah gratis," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Ribut Harianto di Malang, Senin (26/1).

Menurut dia, kajian tersebut dilakukan agar dana pendidikan yang disiapkan dalam APBD bisa sesuai dengan yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, setelah dilakukan kajian dan analisa mendalam, akan digelar workshop untuk menghitung berapa biaya pendidikan di dua jenjang itu yang dibutuhkan oleh setiap siswa per bulannya.

Dari hasil analisa yang dilakukan oleh pakar pendidikan itu, katanya, akan dijadikan referensi estimasi biaya pendidikan secara riil. Namun, jika dalam analisa biaya pendidikan yang dianggarkan dalam APBD tahun ini masih kurang, sistem subsidi silang dalam pendidikan di Kota Malang harus digencarkan.

Selain melakukan kajian ulang soal kebutuhan biaya pendidikan, Komisi D juga meminta Pemkot Malang segera membuat payung hukum berupa Peraturan Walikota (Perwali) soal rencana penarikan dana pendidikan kepada orang tua siswa.

"Penarikan ini dilakukan untuk mengefektifkan sistem subsidi silang, siswa yang mampu tetap membayar biaya pendidikan, sedangkan siswa yang tidak mampu akan dibantu melalui program sekolah gratis," tegasnya.

Saat ini, anggaran biaya pendidikan gratis yang tertuang di APBD 2015 sebesar Rp 158.500 per siswa per bulan untuk siswa di jenjang Sekolah Dasar (SD), sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp 220.000 per siswa per bulan. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/m risyal hidayat

TOLAK LIBERALISASI. Aksi massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur melakukan aksi dengan menggunakan topeng ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK), Abraham Samad di Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/1). Dalam aksi tersebut mereka menuntut tolak dan lawan segala upaya yang menghambat proses penegakan hukum, kembalikan fungsi komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum tanpa dilibatkan dalam kepentingan politik praktis, dan tolak segala bentuk liberalisasi.

IMM Minta Presiden Tegas ke Polri-KPK SURABAYA - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama terkait persoalan di tubuh kedua institusi hukum tersebut.

"Sesungguhnya Presiden dapat bertindak tegas dalam menangani kasus yang sekarang terjadi ini," ujar Pengurus IMM Surabaya Tri Aji, di sela unjuk rasa sebagai bentuk keprihatinan konflik Polri-KPK di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (26/1).

Pihaknya berharap Presiden wajib bertindak tegas apabila Polri-KPK bergerak melenceng dari koridor misinya untuk menciptakan Indonesia baru yang berdaulat secara politik, berdika-

ri dari ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.

"Termasuk di dalamnya Indonesia yang bersih dari korupsi sebagaimana garis politik yang dijanjikan pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla," ucapnya.

Menurut dia, ketidakberdayaan Presiden dalam menangani persolan tidak lepas dari tekanan-tekanan lingkaran partai maupun pendukungnya dalam Pemilihan Presiden, sehingga membuatnya seolah memposisikan dirinya tidak mampu memu-

tusukan apa-apa terkait polemik sekarang.

Mahasiswa semester akhir Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tersebut juga menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi adalah terpenting dan sangat mendesak.

"Tapi alangkah baiknya bila lembaga negara yang dibentuk untuk tugas itu, baik KPK maupun Kejaksaan memprioritaskan kasus-kasus korupsi besar yang berhubungan langsung dengan persoalan kedaulatan bangsa," tuturnya.

Sementara itu dalam aksinya, puluhan mahasiswa tidak hanya sekadar orasi dan membentangkan poster berisi dukungan kembali baiknya hubungan kedua institusi hukum, namun juga menggelar

teaterikal tentang polemik yang sekarang terjadi.

Para mahasiswa juga mengenakan topeng Ketua KPK Abraham Samad serta Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Presiden Joko Widodo di Jakarta menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang ditangani baik oleh KPK maupun Polri.

"Agar prosesnya bisa berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun, baik dari LSM, partai politik, pejabat, dan juga saya sendiri," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar siapa pun tidak mengintervensi proses hukum yang tengah ditangani kedua institusi penegak hukum itu. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533| TAHUN IV

JELANG PILKADA

Gerindra Usung Kader sebagai Bacabup

ant/m risyal hidayat

APEL KOMANDAN SATUAN TNI AL. Sejumlah perwira TNI AL menyimak sambutan KSAL Laksdya TNI Ade Supandi pada Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AL 2015 di Gedung Graha Samudera, Bumimoro, Surabaya, Jatim, Senin (26/1). Apel tersebut bertema Menigkatkan Kesatuan Operasional TNI AL Dalam Rangka Meningkatkan Kedaulatan NKRI.

6 Pangkalan Penyanggah di Perbatasan Disiapkan SURABAYA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Ade Supandi menyatakan pihaknya menyiapkan enam pangkalan penyanggah di kawasan perbatasan guna mendukung kebijakan poros maritim.

"Selain pangkalan utama TNI AL (Lantamal), kita juga membangun pangkalan penyanggah di wilayah perbatasan," katanya setelah membuka tiga acara strategis yang diikuti 541 pamen-pati TNI AL di Grha Samudera Bumimoro (GSB) Surabaya, Jatim, Senin (26/1).

Di sela Apel Komandan Satuan (AKS) Tahun 2015, Olah Yudha Renstra TNI AL Tahun 2016, dan 'Workshop' Penegakan Hukum di Laut (26-28 Januari), ia menjelaskan enam pangkalan penyanggah itu terdiri dari tiga pangkalan di wilayah Armabar dan tiga pangkalan di wilayah Armatim.

"Keenam pangkalan penyanggah itu akan dibangun di

Jakarta, Sumatera, dan Tanjungpinang untuk wilayah barat, lalu di Sulut, Palu, dan NTT untuk wilayah timur, sehingga kalau ada kasus 'illegal fishing' di timur, misalnya, tidak harus ditangani jajaran TNI AL dari Surabaya," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan jumlah alutsista secara bertahap, di antaranya penambahan kapal patroli cepat PC-60 yang sudah bisa dirancang di galangan dalam negeri.

"Kita sudah memiliki delapan kapal patroli cepat, tapi kita proyeksikan 44 kapal patroli cepat, karena idealnya kita memang harus memiliki 40-60 kapal patroli cepat untuk menekan tin-

dak pidana 'illegal fishing'. Kalau 'illegal fishing' dapat ditekan maka jumlah ikan akan meningkat, sehingga menguntungkan nelayan dan industri perikanan," tuturnya.

Namun, kapal patroli cepat itu bukan kapal patroli untuk pangkalan, melainkan kapal patroli yang siap di lapangan, sehingga membutuhkan anggaran bahan bakar, karena itu pengadaannya harus bertahap.

Selain kapal patroli untuk operasi "illegal fishing", TNI AL juga memperkuat alutsista untuk bantuan penanganan bencana alam. Rencananya, "salvage" atau kapal SAR yang canggih buatan Prancis akan tiba di Indonesia pada Februari 2015.

"Sayang sekali, kapal SAR dari Prancis itu tidak datang saat kita menangani jatuhnya pesawat AirAsia, padahal kapal itu memiliki peralatan SAR yang canggih," ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya

bersama Basarnas telah mampu mendeteksi badan pesawat AirAsia di dasar laut. "Tinggal, kita lakukan pengangkatan," tukasnya.

Di hadapan ratusan peserta tiga acara strategis dengan pembicara Menko Kemaritiman Dr Ir Dwisuryo Indroyono Soesilo MSc, Menko Polhukam Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, dan Satgas Pemberantasan IUU Fishing itu, KSAL juga menekan pentingnya interaksi anggota TNI AL dengan rakyat untuk mengembangkan budaya maritim.

"Saya harapkan apa yang didapat dari apel, diskusi, dan 'workshop' kali ini akan ditularkan kepada anggota di bawah, sehingga ada persepsi yang sama dan ada kesatuan pemahaman terkait kebijakan kemaritiman," katanya dalam kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari seluruh jajaran AL. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

JEMBER - Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Jember, Jawa Timur berencana mengusung kader sendiri sebagai bakal calon bupati dalam pemilihan kepala daerah setempat.

"Arahan mengusung calon kepala daerah dari internal partai itu disampaikan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jatim dalam pertemuan partai beberapa waktu di Malang," kata Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Jember Siswono, di Jember, Senin (26/1).

Menurut dia, beberapa kali partai berlambang kepala garuda itu mengusung calon kepala daerah dari luar partai, namun saat mereka jadi, ada sejumlah orang yang tidak loyal terhadap partai.

"Kami punya pengalaman pahit saat mengusung kepala daerah dari luar partai karena mereka tidak loyal saat mereka sudah jadi bupati atau gubernur, padahal Partai Gerindra yang memberangkatkan mereka maju dalam pilkada," paparnya.

Kekecewaan Partai Gerindra terhadap calon kepala daerah yang di usungnya seperti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang keluar dari partai saat sudah menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta.

Kendati demikian, kata dia, Partai Gerindra Jember dalam waktu dekat tetap akan menjaring bakal calon bupati untuk Pilkada Jember dan mekanismenya masih akan dibicarakan lagi.

"Saat ini kami memang belum menampilkan figur kader yang akan diusung partai baik dari internal maupun luar partai, namun komunikasi politik secara informal kepada sejumlah bacabup sudah dilakukan," ucap Ketua Komisi C DPRD Jember itu.

Sementara Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jember, Lukman Winarno mengatakan partainya sudah melakukan penjaringan bacabup dari luar partai, dan melakukan konsolidasi internal partai terkait figur calon kepala daerah yang diusung. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533| TAHUN IV

Pengamat: Masyarakat Tidak Tahu Pilkada 2015 SURABAYA - Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menegaskan, mayoritas masyarakat Jawa Timur tidak mengetahui adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar 2015.

"Berdasarkan survei yang kami lakukan, masyarakat di sejumlah kabupaten/kota di belum mengetahui adanya Pilkada tahun ini," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (26/1).

Ia menjelaskan, pihaknya telah menyurvei daerah di Jatim pada awal Januari 2015 dan hasilnya 91,5 persen masyarakatnya tidak tahu, sedangkan sisanya 8,5 persen mengetahui.

Selain itu, dalam survei yang diselenggarakan Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Unair, 95 persen masyarakat tidak tahu tentang sejumlah nama calon kepala daerah yang muncul di permukaan.

"Hanya tiga persen yang tahu siapa saja bakal calon kepala daerah, kemudian dua persen sisanya

tidak menjawab," kata Kepala Puskakom Unair tersebut.

Karena itulah pihaknya berharap kepada penyelenggara pilkada, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan institusi terkait mulai bersosialisasi sejak sekarang tentang adanya pilkada di Jatim.

Tidak itu saja, menurut dia partai politik juga harus mulai menyosialisasikan pilkada serta memperkenalkannya kepada masyarakat, terutama di 16 daerah di Jatim yang dijadwalkan menggelar pemilihan serentak Desember mendatang.

"Tugasnya KPU, partai politik dan pihak terkait lainnya segera menyosialisasikan ke masyarakat karena memiliki hak untuk tahu.

Apalagi, kalau mendadak jelas

menguntungkan pihak tertentu," ucapnya.

Terkait tingkat partisipasi masyarakat terhadap pilkada kali ini, Suko Widodo mengungkapkan hal itu tergantung kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

"Pilkada serentak ini baru pertama digelar dan harus ada sosialisasi besar-besaran. Namun, tentu saja kondisi politik sekarang yang sedang gaduh ini jelas mempengaruhi masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, kepastian pemungutan suara pilkada serentak telah disetujui oleh DPR RI dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk menjadi Undang-Undang dengan sejumlah revisi seperti calon yang maju merupakan paket pasangan (gubernur/bupati/wali kota dan wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) atau tidak, uji publik, dan penyelenggara pemilu.

DPR RI pada rapat paripurna

kedua 20 Januari lalu telah menyetujui Perppu yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadi UU dan kini sedang dibahas dan diharapkan selesai sebelum masa sidang kedua ini berakhir pada pertengahan Februari mendatang.

Pilkada di 16 kabupaten/kota di Jawa Timur, yakni Kabupaten Ngawi (berakhir masa jabatan pada 27-07-2015), Kota Blitar (0308-2015), Kabupaten Lamongan (09-08-2015), Kabupaten Jember (11-08-2015), Kabupaten Ponorogo (12-08-2015) dan Kabupaten Kediri (19-08-2015).

Berikutnya, Kabupaten Situbondo (06-09-2015), Kabupaten Gresik (27-09-2015), Kota Surabaya (28-09-2015), Kabupaten Trenggalek (04-10-2015), Kota Pasuruan (18-10-2015), Kabupaten Mojokerto (18-10-2015), Kabupaten Sumenep (19-10-2015), Kabupaten Banyuwangi (21-102015), Kabupaten Malang (26-102015) serta Kabupaten Sidoarjo (01-11-2015). = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

SOAL LOBSTER

Menko Kemaritiman Dukung Menteri Susi SURABAYA - Menko Kemaritiman Dr Ir D Indroyono Soesilo MSc mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait persoalan larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan yang diatur dalam Permen KP Nomor 1 Tahun 2015.

"Sekarang Bu Susi masih rapat kerja dengan (Komisi IV) DPR RI, tunggu ya," katanya setelah berbicara dalam 'Apel Komandan Satuan (AKS) Tahun 2015', 'Olah Yudha Renstra TNI AL Tahun 2016', dan 'Workshop Penegakan Hukum di Laut' di Graha Samudera Bumimoro (GSB) Surabaya, Senin (26/1).

Permen KP Nomor 1 Tahun 2015 itu menyebutkan bahwa penangkapan lobster (Panulirus sp) dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas di atas 8 centi meter, kepiting (Scylla spp) dengan ukuran lebar karapas di atas 15 centimeter, dan rajungan (Portunus pelagicus spp) dengan ukuran lebar karapas di atas 10 centimeter.

Di sela tiga acara strategis yang dibuka KSAL Laksamana Madya Ade Supandi dan diikuti

ant/m risyal hidayat

APEL KOMANDAN SATUAN TNI AL. KSAL Laksdya TNI Ade Supandi (kiri) bersama Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kanan) menuju ruangan Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AL 2015 di Gedung Graha Samudera, Bumimoro, Surabaya, Jatim, Senin (26/1). Apel tersebut bertema Menigkatkan Kesatuan Operasional TNI AL Dalam Rangka Meningkatkan Kedaulatan NKRI.

541 pamen-pati TNI AL, Menko Indroyono menjelaskan Menteri Susi sudah menghitung jumlah kapal yang sandar dan potensi lobster yang ada.

"Yang jelas, ada data yang melatarbelakangi kebijakan itu," katanya, setelah menyampaikan kebijakan pemerintah dalam pembangunan Indonesia seba-

gai Poros Maritim pada ratusan peserta acara yang berlangsung pada 26-28 Januari itu.

Saat membuka acara yang juga menampilkan Menko Polhukam Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno dan Satgas Pemberantasan IUU Fishing sebagai pembicara itu, KSAL Laksamana Madya TNI Ade Supandi menekankan pentingnya interaksi anggota TNI AL dengan rakyat untuk mengembangkan budaya maritim.

"TNI AL juga menyiapkan enam pangkalan penyanggah di kawasan perbatasan guna mendukung kebijakan poros maritim yakni tiga pangkalan di wilayah Armabar dan tiga pangkalan di wilayah Armatim," tuturnya.

Keenam pangkalan penyanggah itu akan dibangun di Jakarta, Sumatera, dan Tanjungpinang untuk wilayah barat, lalu di Sulut, Palu, dan NTT untuk wilayah timur. "Jadi, kalau ada kasus 'illegal fishing' di timur, misalnya, tidak harus ditangani jajaran TNI AL dari Surabaya," tandasnya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

9

BENCANA ALAM

Ratusan Rumah Terkena Puting Beliung NGAWI - Ratusan rumah milik warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, rusak dan satu di antaranya roboh, akibat terkena bencana alam angin puting beliung yang melanda kawasan setempat.

Data BPBD Ngawi mencatat, angin puting beliung melanda tiga desa di Kabupaten Ngawi. Yakni di Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar, Desa Ngale Kecamatan Paron, dan Desa Walikukun Kecamatan Widodaren.

Kepala Desa Kawu, Dani Subiyantoro, mengatakan bencana puting beliung tersebut terjadi pada Minggu (25/1) bersamaan dengan hujan lebat yang turun sejak sore hingga malam hari. Adapun, satu rumah yang roboh tersebut adalah rumah miliknya.

"Sejak sore sudah hujan deras. Lalu terjadi angin kencang yang berputar-putar.

Melihat itu, saya tidak berani keluar rumah dan berlindung di bawah meja. Tiba-tiba saja bangunan rumah saya sudah roboh," ujar Dani Sibiyantoro, kepada wartawan, Senin (26/1).

Padahal, rumah tersebut baru selesai direnovasi sebulan lalu dengan dana ratusan juta Rupiah. Beruntung, istri dan anaknya dapat menyelamatkan diri saat kejadian berlangsung.

"Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Istri dan anak saya juga bisa menyelamatkan diri. Meski demikian kerugian materi akibat bencana tersebut jutaan rupiah," ucapnya.

Selain merobohkan rumahnya, angin puting beliung juga menerjang ratusan rumah warga lainnya hingga mengalami kerusakan parah dan sedang.

"Sesuai pendataan, angin puting beliung di Desa Kawu mengakibatkan satu rumah roboh dan 129 rumah lainnya rusak. Baik rusak ringan ataupun sedang. Kerusakan paling banyak terjadi pada atap rumah," kata Kades Dani. = ANT/CHANDRA HN/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533| TAHUN IV

TIDAK BERIZIN

Ribuan Rumah Segera Ditertibkan

ant/seno

SITA UANG PALSU. Kapolres Jember AKBP M. Sabilul Alif (kiri), Kasat Reskrim AKP Rony Setiadi (kedua diri) dan Kasubag Humas Polres Jember AKP Dono Sugiarto (ketiga kiri) memperlihatkan uang palsu yang berhasil diamankan di Mapolres Jember, Jawa Timur, Senin (26/1). Polisi menyita uang palsu sebanyak Rp 12,2 miliar dari empat orang tersangka asal Kabupaten Jombang, Kediri, dan Sumatera Selatan.

Pecatan Polisi Edarkan Uang Palsu Rp 12,2 Miliar JEMBER - Pecatan polisi berpangkat AKP, Agus Sugiyoto bersama sejumlah rekannya yang merupakan warga sipil gagal mengedarkan uang palsu senilai Rp 12,2 miliar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, karena ditangkap aparat kepolisian setempat.

"Kami berhasil mengungkap sindikat peredaran uang palsu sebesar Rp 12,2 miliar, dan salah satu tersangka merupakan pecatan Polri tahun 2013," kata Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif, saat menggelar jumpa pers di halaman Mapolres Jember, Senin (26/1).

Empat tersangka yang berhasil ditangkap adalah Agus Sugiyoto (48), pecatan polisi yang merupakan warga Kabupaten Jombang, Aman (35) seorang guru honorer di Sumatera Selatan, Abdul Karim (46) warga Kabupaten Jombang, dan Kasmari (50) warga Kabupaten Kediri.

"Empat pelaku tersebut diduga merupakan salah satu jaringan nasional pembuat dan pengedar uang palsu dengan sasaran Indonesia bagian timur dan Pulau Jawa," tuturnya.

Polres Jember, lanjut dia, terus menelusuri dan mengembangkan hasil pengungkapan uang palsu terbesar di Jember, bahkan di Indonesia tersebut.

"Kertas uang palsu tersebut hampir sama dengan uang asli, namun kalau diperhatikan dan diraba dengan baik maka bisa diketahui bahwa miliaran rupiah uang tersebut merupakan uang palsu," paparnya.

Menurut mantan Kapolres Bondowoso itu, polisi terus menelusuri mesin cetak untuk membuat uang palsu tersebut, karena desain uangnya hampir sama dengan uang asli.

"Kami lakukan pengembangan untuk mesin pembuat uang palsu yang saat ini telah diindentifikasi keberadaannya," katanya.

Kronologi penangkapan berawal pada Sabtu (24/1) sekitar pukul 19.30 WIB di Terminal Bus Tawangalun, Kecamatan Rambipuji, polisi menangkap tersangka Aman dengan barang bukti senilai Rp 116 juta uang palsu.

Setelah melakukan introgasi terhadap Aman, polisi menangkap lagi tersangka Agus Sugiyoto di Rumah Makan Pujasera Jalan Hayamwuruk, Kecamatan Kaliwates dengan barang bukti Rp 1,8 miliar dan mobil Avanza.

Kemudian petugas kembali

menangkap Abdul Karim dan Kasmari dengan barang bukti uang palsu senilai Rp 12 miliar yang tersimpan di dalam mobil Inova P-1962-PS diparkir di Hotel Beringin Indah Kecamatan Ajung.

Salah seorang tersangka pecatan polisi, Agus Sugiyoto mengaku baru membuat uang palsu itu pada awal Januari 2015, karena ada orang Jember yang memesan uang palsu tersebut.

"Kami membuat uang palsu sebanyak 12 miliar lebih dalam waktu dua minggu dan satu juta uang palsu dijual sebesar Rp 250 ribu uang asli," tuturnya.

Ia mengaku baru pertama kali mengedarkan uang palsu tersebut dan belum sempat menjual uang palsu itu karena tertangkap oleh petugas Polres Jember. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

MALANG - Ribuan rumah ‘liar’ yang berdiri di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Brantas di Kota Malang, Jawa Timur, segera ditertibkan dan penghuninya dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa yang dibangun pemkot setempat.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang, Teddy Soemarna, mengatakan jumlah bangunan liar di sepanjang DAS Brastas di daerah itu lebih dari 10 ribu unit.

Bangunan tersebut dianggap liar karena tidak berizin dan berdiri di bantaran sungai.

"Saat ini kami masih melakukan pendataan terhadap seluruh bangunan liar yang berada di bantaran sungai tersebut. Kami akan menertibkan dan menatanya kembali dan 'pembersihan' bangunan liar di bantaran sungai ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami," ujarnya, Senin (26/1).

Menurut dia, selain bangunannya yang tak berizin alias liar, ribuan bangunan itu juga sangat membahayakan penghuninya, apalagi ketika musim hujan, bangunan tersebut rawan longsor karena tergerus air hujan.

Oleh karena itu, lanjutnya, setelah dilakukan pendataan, pihaknya bakal merelokasi penghuni rumah yang berada di sepanjang DAS Brantas tersebut. Untuk menampung mereka, Pemkot Malang sudah membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di sejumlah lokasi, khusus bagi warga yang selama ini menempati bantaran sungai.

Saat ini, sudah ada dua bangunan rusunawa khusus untuk penghuni DAS Brantas di kawasan Kelurahan Buring, yakni Buring I dan II. Rusunawa Buring II, diprioritaskan untuk menampung warga Muharto yang tinggal di DAS Brantas.

Ia mengemukakan saat ini masih dilakukan proses seleksi, karena tidak semua warga bisa mendapatkan rusunawa tersebut. Untuk mendapatkan rusunawa tersebut, harus memenuhi sejumlah kriteria dan persyaratan. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV 27 JANUARI 2015 SELASA

MADURA

No. 0533 | TAHUN IV

Agama, Cinta, dan Kekerasan

Salam Songkem

Pemberantasan Korupsi

P

emberantasan korupsi tidak boleh terganggu oleh kasus yang menimpa salah seorang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. Jika BW memilih mundur dari KPK, itu pilihan pribadi BW yang harus dihargai. Meskipun hingga kini masih belum mendapat restu dari Ketua KPK Abraham Samad. Ini juga tidak boleh mempengaruhi kinerja KPK, apalagi membuat KPK tak lagi tajam ‘memenggal’ para koruptor.

Jika KPK mengalami lemah syahwat dalam memberantas korupsi pasca BW ditangkap Polri, itu wujud kekalahan KPK atas Polri. Pertanda cukup bertaji strategi Polri menetapkan salah seorang pimpinan KPK sebagai tersangka kasus keterangan palsu dari saksi sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dalam mengebiri kejantanan KPK. Jika ini benar, Komjen Pol Budi Gunawan sebagai orang terakhir dari unsur kepolisian yang ditetapkan tersangka oleh KPK, bukan ilusi.

Memang nuansa upaya pelemahan KPK sangat kental. Salah satunya tidak hanya BW, tapi pimpinan KPK lainnya pun mulai terus digerogoti. Tak ubahnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja, juga dilaporkan ke polisi oleh pemilik saham perusahaan pengelola hasil hutan PT Daisy Timber di Berau, Kalimantan Timur, melalui kuasa hukumnya, Mukhlis Ramlan.

Bahkan Ketua KPK pun, Abraham Samad, mulai digoyang. Ini jelas wujud KPK tak lagi diharapkan oleh sejumlah pihak yang mulai ketakutan pada KPK. Ketakutan itu tidak mungkin muncul kecuali di hati mereka yang terlibat korupsi. Karena itulah KPK semestinya sudah mendapat isyarat siapa lagi yang perlu diincar untuk dilakukan OTT (operasi tangkap tangan) sebagaimana selama ini dilakukan KPK terhadap sejumlah tersangka korupsi yang telah dibidiknya.

Apabila mereka tidak terlibat korupsi, dipastikan mendukung KPK. Hanya orang-orang yang mengharap kejahatannya tak terungkap yang akan menggerogoti KPK. Ini sudah mafhum dan disadari oleh siapa pun, termasuk oleh KPK. KPK tak boleh gentar, karena mayoritas rakyat masih lebih percaya KPK. (*)

I

C 11

Barangkali kita akan sedikit tercengang, ketika membaca judul buku “When Religion Becomes Evil” (2002) yang ditulis oleh Charles Kimball.

Betapa tidak, agama yang kita anut dan begitu kita agung-agungkan, ternyata dapat juga berubah menjadi sumber kejahatan. Bukankah agama diturunkan untuk menciptakan kedamaian dan keselamatan?

M

emang benar demikian, bahwa agama diturunkan untuk menciptakan kedamaian dan merawat nilainilai kemanusiaan. Namun, dalam perjalanan sejarah manusia, agama memiliki catatan kelam yang ditulis dengan tinta darah. Agama selalu terlibat dalam banyak konflik, kekerasan dan peperangan antar umat manusia. Semua itu telah menghabiskan ribuan bahkan jutaan nyawa.

Tak sulit bagi kita untuk menyebutkan beberapa saja. Semisal, Perang Salib yang menjadi perang antar umat beragama paling dahsyat sepanjang sejarah manusia. Kemudian terjadi juga konflik yang tak kunjung usai antara umat Yahudi di Israel dengan umat Islam di Palestina. Dan ditambah lagi dengan konflik sektarian antara Katolik dan Protestan serta Sunni dan Syiah. Semua peristiwa barbar itu membawa-bawa nama Tuhan dan agama.

Lebih jauh lagi, tentu kita masih ingat dengan peristiwa serangan 11 September 2001 yang memporak-porandakan Menara Kembar World Trade Center di New York City. Serangan yang mengorbankan sekitar 3.000 jiwa itu juga diduga diprakarsai oleh sekelompok umat Islam garis keras, yakni al-Qaeda.

Beberapa hari terakhir ini juga telah terjadi dua peristiwa

kekerasan yang semakin membuat jengah umat beragama.

Pertama, aksi penyanderaan yang dilakukan oleh Man Haron Monis pada 15 Desember 2014 di Sydney, Australia. Kedua, serangan terhadap kantor tabloid satire Charlie Hebdo di Paris, Prancis, oleh sekelompok bersenjata.

Serangan yang terjadi pada 7 Januari 2015 itu mengakibatkan 12 orang tewas dan setidaknya 21 orang lain terluka.

Dan, lagi-lagi, terkait dengan tragedi Charlie Hebdo itu, alQaeda sebagai kelompak Islam radikal pada 9 Januari membuat pengakuan, bahwa pihaknya bertanggung jawab atas penyerangan itu sebagai upaya balas dendam kepada Charlie Hebdo yang dengan karikaturnya dianggap menghina umat Islam.

Agama Cinta Melihat rentetan peristiwa di atas, maka tidak berlebihan jika Charles Kimball menulis buku “When Religion Becomes Evil”, yang mengatakan bahwa agama memang berpotensi untuk disalahgunakan menjadi pembenar atas tindak kekerasan dan kejahatan. Agama yang mulanya untuk membentuk peradaban bisa saja menjadi monster yang begitu menakutkan. Padahal, seperti ditulis Kimball, agama adalah hal yang utama dalam kehidupan manusia (2002: 15).

Dalam kondisi seperti inilah kita membutuhkan agama yang bisa memberi ketenangan, kesejukan, dan kedamaian. Itulah agama cinta yang semestinya menjadi anutan seluruh umat manusia.

Agama cinta ini melampaui bentuk-bentuk agama formal yang seringkali dipertikaikan.

Ibnu ‘Arabî dalam kitabnya, Tarjuman al-Asywaq, menuliskan beberapa syair tentang agama cinta. Salah satunya adalah syair berikut ini: hatiku telah mampu untuk menerima setiap bentuk/ padang rumput bagi rusa dan biara bagi para rahib// rumah bagi berhala dan kakbah bagi orang yang thawaf/ sabaksabak Taurat dan lembaran-lembaran al-Qur’an// aku beragama

dengan agama cinta/ ke manapun ia bergerak, maka di situlah agama dan keyakinanku.

Untuk dapat memahami maksud syair-syair itu, sebelumnya kita harus memahami pokok pemikiran Ibnu ‘Arabî terlebih dahulu. Dalam karya terbesarnya, Futûhat al-Makkiyah, Ibnu ‘Arabî menuliskan: roaytu al-haqqa fil a’yâni haqqan/ wa fil asmâi fa lam arahu siwâî (aku sungguh melihat Tuhan dalam setiap realitas/ dan di dalam nama-nama aku tidak melihat semuanya kecuali Aku).

Dari syair yang kedua itu kita dapat memahami bahwa Ibnu ‘Arabî memiliki gagasan tentang Wahdatul Wujud (Kesatuan Wujud). Melalui gagasan ini Ibnu ‘Arabî menegaskan bahwa Tuhan satu-satunya eksistensi yang riil. Semua yang selain Tuhan hanyalah bentuk-bentuk eksistensi yang semu belaka. Dan di balik semua bentuk-bentuk itu hanya ada satu wujud, yakni al-haq (Sang Maha Kebenaran).

Dari satu penemuan tentang ketunggalan wujud, maka hati Ibnu ‘Arabî tertarik untuk mencintai semua ‘bentuk’. Ibnu ‘Arabî tidak lagi membedakan bentuk-bentuk formal yang partikular, sebab yang tampak baginya hanyalah wujud Tuhan yang universal. Dengan begitu, cinta Ibnu ‘Arabî melampaui batas-batas agama, suku, kelompok, dan golongan. Sebab pada hakikatnya, ia mencintai Tuhan yang menampakkan diriNya dalam segala hal.

Menjadi Fedele d’amore Henry Corbin dalam buku-

nya, L’Imagination Creatrice dans le Soufisme d’Ibn ‘Arabi, menyebutkan Ibnu ‘Arabî sebagai fedele d’amore, yakni seorang pecinta sejati. Itu karena Ibnu ‘Arabî memiliki hati yang mampu mencintai segala realitas dalam bentuk cinta ilahi. Cinta yang bisa menghilangkan semua batas-batas formal di antara berbagai macam eksistensi.

Orang yang beragama seharusnya bisa menjadi fedele d’amore, seorang pecinta sejati, layaknya Ibnu ‘Arabî. Karena beragama sejatinya adalah pengakuan akan adanya Dzat Adikodrati yang manunggal dalam semua bentuk eksistensi.

Oleh karena itu, tidak ada laku keberagamaan yang paling esensial selain mencintai semua makhluk Tuhan. Dan dengan begitu pula, agama akan terbebas dari noda hitam kekerasan.

Bila manusia beragama tanpa harus menjadi seorang pecinta sejati, maka agama akan cenderung untuk dijadikan sebagai alat legitimasi atas tindakan yang tidak manusiawi.

Dengan agama, manusia justru bisa saling menyerang, bertikai, sehingga dunia dipenuhi perpecahan.

Namun jika sebaliknya, manusia beragama dengan cinta, manusia akan merasa tenang, tentram, dan dunia akan damai.

Dengan kekuatan cinta, manusia akan bersatu padu dalam jalan menuju Tuhan. Sebab, sebagaimana ajaran kosmologi Empedokles, cinta memiliki kekuatan untuk menyatukan alam, sementara perselisihan justru akan membuat alam tercerai-berai=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 27 JANUARI 2015 No. 0533 | TAHUN IV

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

MADURA

12

GIGIT JARI. Kondisi PT KL Terus memburuk apalagi tahun ini tidak mendapatkan Penyertaan Modal Negara.

Manajemen PT KL Gigit Jari Akibat Tidak Masuk Daftar PMN PROBOLINGGO - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan nama-nama perusahaan dibawah naungannya untuk mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2015. Namun kenyataannya, PT KL (Kertas Leces) Kabupaten Probolinggo, yang merupakan perusahaan milik pelat merah ini terancam gigit jari, lantaran namanya terlewati.

Padahal ditahun ini, manajemen PT KL telah merencanakan untuk melakukan perubahan pencetakan kertas biasa menjadi Monet Paper (Kertas Uang) dalam draf APBN-P 2015 yang akan segera dibahas bersama DPR. Sayangnya, PT KL tidak mas-

uk dari ke 35 perusahaan yang ma-yoritas sahamnya itu milik negara. Dana segar yang akan dikucurkan untuk ke 35 perusahaaanya oleh Kementerian BUMN sebesar sebesar Rp 48,01 triliun Mengenai tidak masuknya PT KL ke daftar PMN tahun ini, Ketua

Serikat Karyawan (Sekar) PT KL, Asmawi mengaku tidak heran dengan kebijakan Kementerian BUMN. “Kami sudah yakin itu akan terjadi. Karena aktionnya tidak jelas untuk menajemen PT KL,” terangnya kepada wartawan, Senin (26/1).

Pihaknya menilai, Direksi PT KL tidak usah berandai-andai untuk bisa meloloskan perusahaannya untuk mencetak Money Papar. Sebaiknya lebih memikirkan, bagaimana gaji yang tertunggak kepada karyawan untuk segera diselesaikan.

“Saat ini utang gaji kepada

karyawan mencapai puluhan miliar yang belum lunas,” tegas Asmawi.

Saat ini keberadaan PT KL, lanjut Asmawi, dinilai oleh kementerian masih tergolong sanggup mengelolanya. Padahal fakta dilapangan, kondisi PT KL sangat memprihatinkan. ”Jika memang berkeinginan memperbaiki nasib para karyawan, tinggal menandatangani surat ketidak mampuan mengelola perusahaan kepada pemerintah,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT KL, Budi Kusmarwoto melalui Kadiv SDM, Karyono, be-

lum memastikan jika perubahan produksi dari kertas biasa ke kertas uang itu gagal. “Kami masih optimis itu bisa dilakukan,” katanya.

Dia sendiri memastikan, manajemen tengah berusaha untuk mendapat penyertaan modal.

Jika memang upaya itu tidak bisa, cara yang bisa ditempuh dengan meminjam dana jaminan pemerintah selaku pemilik saham mayoritas.

“Ada cara-cara yang bisa ditempuh selain PMN. Dan kami tengah mengupayakan,” papar Karyono. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo PUPUK BERSUBSIDI

Diawasi Ketat

PROBOLINGGO – Peredaran pupuk bersubsidi akan dijaga ketat peredaraannya.

Karena kuota pupuk diduga rentan akan penyelewengan.

Bahkan dalam pengawasannya, semua aparat pemerintah akan terlibat aktif, termasuk dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ungkapan itu disampaikan, Kasdim 0820 Probolinggo, Mayor InfantriWinarso, kepada wartawan, Senin (26/1).

Menurutnya, ketersedian pupuk memang sangat diperlukan oleh semua kalangan petani di Indonesia termasuk di Probolinggo. ”Semua petani yang menanam tanaman sangat membutuhkan pupuk untuk tanamannya,” terang Mayor Infantri Winarso.

Keberadaan pupuk, lanjut Mayor Infantri Winarso, memang kerap kali dikeluhkan petani. Bahkan petani juga sering kebingungan akan ketersedian pupuk di pasaran, Padahal ketersedian pupuk sudah dipersiapkan oleh pemerintah. ”Kenyataannya, kelanggkaan pupuk kerap kali terjadi,” jelasnya.

Ungkapan itu disampaikan, Kasdim 0820 Probolinggo, Mayor Infantri Winarso, kepada wartawan, Senin (26/1).

Dikatakan, pihaknya akan terlibat aktif dalam memantau pendistribusian pupuk sampai kekalangan petani. Karena pupuk sangat urgen untuk kebutuhan petani. ”Pupuk tidak lagi dijadikan permainan dan benar-benar bisa tercukupi di kalangan petani,” tandas Mayor Infantri Winarso.

Mayor Infantri Winarso menambahkan, pemerintah saat ini memang akan terus mengoptimalkan upaya potensi pertanian. Sebab tanah dinegara ini memang cukup subur yang dikenal dengan sebutan Zamrud Katulistiwa. ”Apapun tumbuhan yang ditanam di Indonesia semuanya akan bisa tumbuh,” tandasnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

13

Nelayan Mayangan Gelar Aksi Damai Tolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PROBOLINGGO - Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 tahun 2014, yang melarang bongkar muat di tengah laut (transhipment) dan Permen KP Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dinilai merugikan pelaku usaha perikanan di wilayah Mayangan Kota Probolinggo.

“Kebijakan Menteri Susi Pudji astutik telah merugikan para nelayan, baik nelayan tradisional maupun nelayan modern yang ada di wilayah Pantai Utara, khususnya di nelayan Mayangan Kota Probolinggo. Karena itu, sekitar 3500 nelayan mendatangi kantor DPRD Kota Probolinggo guna menyampaikan aspirasi kami,” tegas H. Yusuf Susanto, selaku Koordinator Aksi Damai, Senin (26/1).

Ribuan masyarakat nelayan Mayangan Kota Probolinggo, sepakat melakukan aksi unjuk rasa damai, mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai.

“Kami menilai, dampak dari aturan atau kebijakan yang dibuat Menteri Susi itu sangat merugikan nelayan tradisional dan anak buah kapal yang juga berimbas pada terjadinya Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Ribuan warga akan menjadi pengangguran, karena secara umum masyarakat Mayangan Kota Probolinggo ini berprofesi sebagai nelayan,” tandasnya.

Menurutnya, terbitnya aturan Permen KP No. 57/2014 soal larangan transhipment dan Permen KP Nomor 2/Permen-KP/2015, tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets), membuat banyak pemilik kapal akan bangkrut atau gulung tikar.

“Tujuan kami adalah supaya pemerintah Republik Indonesia maupun pihak terkait lainnya bisa mengkaji ulang bahkan mencabut Permenkanla yang jelas merugikan banyak pihak tersebut. Kami ingin ada kepastian usaha, sebab

investasi yang dilakukan juga di bawah Undang-undang.Dan, masyarakat nelayan di Mayangan Kota Probolinggo adalah pelaku perikanan Indonesia,” teriak H.Yusuf Susanto.

Pada kesempatan itu, H.Yusuf Susanto, juga mengimbau seluruh nelayan di Mayangan Kota Probolinggo untuk ikut dalam aksi unjuk rasa damai tersebut. “Begitupun, bagi nelayan yang tidak bisa ikut dalam aksi unjuk rasa damai karena sesuatu hal. Kami harapkan bisa berpartisipasi memberikan dukungan moril maupun doa demi tercapainya permintaan masyarakat nelayan,” katanya.

Dikatakan, keberadaan kapal-kapal dengan alat tangkap cantrang atau jonggrang telah menjadi sumber penghidupan ribuan nelayan dan menjadi roda ekonomi bagi ratusan pedagang dan pengusaha terkait perikanan di Kota Probolinggo. “ Hasil tangkap ikan dengan contrang atau jonggrang berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat, khususnya jenis ikan demersal seperti kurisi, mangla, cumi-cumi, udang, dorang, ikan putih, dan ikan lainnya,” tegas H. Yusuf Susanto.

Kapal nelayan beralat tangkap contrang atau jonggrang, lanjut H. Yusuf susanto, jika dilarang penggunaannya akan sangat merugikan masyarakat nelayan khususnya di Kota Probolinggo.

Pihaknya menolak dengan tegas kebijakan Ibu Menteri Susi Pudjiastutik terkait Permen Kelautan dan perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikat pukat tarik. Dan meminta Walikota dan DPRD Kota Probolinggo untuk memperjuangkan sikap penolakan masyarakat nelayan atas peraturan menteri tersebut.

“Kami minta kepada pihakpihak terkait, peraturan menteri tersebut dibatalkan atau direvisi.

Dan menyerukan kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo untuk membangun solidaritas atas perjuangan, demi berputarnya roda ekonomi,” ucap H.Yusuf Susanto.

Setelah berorasi, perwakilan nelayan Mayangan diterima oleh Pimpinan DPRD Kota Probolinggo, yakni Agus Rudi Ghafur, Mukhlas Kurniawan, dan Zulfikar Himawan, serta di dampingi Sekdakot Johny Hariyanto dan Kapolres Probolinggo Kota, AKBP.Iwan Setyawan. =M.HISBULLAH HUDA

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

Non Subsidi

TDL Bakal Turun PROBOLINGGO - Setelah Bahan Bakar Mi-nyak (BBM) sudah resmi diturunkan, pemerintah pusat juga berencana akan menurunkan Tarif Dasar Listrik (TDL) non subsidi per 1 Februari mendatang. Dengan situasi itu, banyak pelaku usaha menyambut baik rencana tersebut.

Menanggapi hal itu, Sekretaris PT PLN Rayon Probolinggo, Setutik, mengaku sudah mendengar rencana penurunan TDL dari berbagai media. “Kami sudah mendengar,tapi kalau secara resmi dari pusat kami belum menerimanya,” katanya kepada wartawan, Senin (26/1).

Menurutnya, TDL yang direncanakan diturunkanyakni TDL non subsidi atau 1.300 Volt/Ampere keatas. Saat ini TDL non subsidi berbeda-berbeda sesuai dengan golongan.

Untuk daya 1.300 Volt/Ampere di patok Rp 1.090/KWH. Sementara untuk 2200 Volt/Ampere sebesar Rp 1.109/KWH. Untuk rincian penurunan TDL, pihaknya belum bisa memastikannya. Tetapi melihat bulan Juni tahun lalu, pemerintah menaikkan TDL untuk golongan non subsidi itu sebesar 10-15 persen.

“Kemungkinan penurunan tidak akan jauh berbeda dari kenaikan sebelumnya.Tapi semuanya tergantung kebijakan pemerintah pusat,” jelas Setutik.

Salah satu pengusaha meubel di wilayah Desa Jorongan Kabupaten Probolinggo, Sholeh, mengatakan dirinya memang belum tahu rencana pemerintah akan menurunkan TDL diatas 1.300 Volt/Ampere. ”Kalau itu terjadi, saya menyambut baik. Karena kemarin TDL mengalami kenaikan,” ucapnya.

Ditambahkan, listrik memang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha termasuk untuk usaha mebel. Karena untuk menghaluskan kayu kerajinannya menggunakan tenaga listrik. Apalagi daya yang digunakan cukup besar. ”Untuk membayar beban listrik pada jenis usaha meubel mencapai ratusan ribu,” tandas Sholeh.

Dengan DiturunkannyaTDL untuk non Subsidi, lanjut Sholeh, maka sejumlah pengusaha tidak akan menaikkan jenis produk yang dihasilkan. “Karena hal itu akan berpengaruh terhadap penjualan produk yang dimilikinya,” paparnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

DIAMANKAN. Belasan helm yang berhasil diamankan dari tangan tersangka sebagai barang bukti.

Polisi Tangkap Pasutri PROBOLINGGO - Tak hanya kompak dalam urusan rumah tangga.DA (24) dan DS (20) pasangan suami-istri ini kompak dalam urusan pencurian. Pasangan suami-istri itu, kini harus mendekam ditahanan Mapolsek Mayangan, lantarantertangkap melakukan pencurian Helm di jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Kapolsek Mayangan Kota Probolinggo, Kompol Kasman menjelaskan pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa menemukan pasutri mencuri helm merk INK warna abuabu milik salah satu warga di area parkir jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

“Mendapat laporan itu, petugas langsung bergegas menuju

tempat kejadian perkara. Ternyata suami istri ini tertangkap basah oleh wargamencuri Helm.

Modusnya, tersangkaDA menyuruh isterinya DS untuk membeli rokokkterlebih dahulu agar tidak diketahui oleh orang,” ujarnya kepada wartawan, Senin (26/1).

Menurutnya, setelah petugas mengamankan tersangka DA dan DS ke Mapolsek Mayangan langsung melakukan pengembangan.

Alhasil, pasangan suami isteri ini tidak saja melakukan pencurian helm di Jalan Wijaya Kusuma, tetapi sudah melakukan aksinya di sebelas TKP. Yakni, di halaman parkir UGD RSUD Moh. Saleh, area parkir Sinar Terang, Giant, kantor BPN Probolinggo, taman wahan study lingkungan (TWSL), KDS, alunalun sebelah selatan dan timur, dan depan foto kopi di Kelurahan Jati, jalan Hayam Wuruk Kota Probolinggo.

“Setelah hasil pengembangan, ternyata pasangan suami isteri ini tidak hanya melakukan di satu lokasi, tetapi melakukan di sebelas lokasi. Hasilnya, helm hasil curiannya di titipkan ditempat penitipan dengan harga Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu,” tandas

Kompol Kasman.

Berdasarkan pengakuan tersangka, helm hasil curian tersebut dibawa tersangka itu ternyata sudah dipersiapkan dari rumah.

Setiap mereka hendak beraksi mencuri helm, pasangan suami isteri ini selalu berhasil.

Namun kali ini, keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. ”Hanya suaminya DA yang kami tahan. Sedangkan isterinya DS tidak kami lakukan penahan karena alasan kemanusian. Tetapi dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis, di Mapolsek Mayangan Kota probolinggo,” papar Kompol Kasman. =M.HISBULLAH HUDA

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 201527| JANUARI No. 0533 |2015 TAHUN IV SELASA

No. 0533 | TAHUN IV

15 15

PIALA FA

Wenger: Kami Salah Satu Favorit Juara

Gelandang Valencia Dani Parejo merayakan gol keduanya ke gawang Sevilla yang dibuat melalui penalti pada menit ke-32, Senin (26/1) dini hari WIB. Parejo mencetak dua gol dari tiga gol kemenangan Valencia atas Sevilla.

Perebutan Tempat Keempat Sengit VALENCIA - Persaingan perebutan tempat keempat La Liga Spanyol sangat ketat. Minimal ada tiga klub yang memperebutkan jatah terakhir Liga Champions dari Spanyol itu yaitu Valencia, Sevilla dan Villarreal. Jarak ketiga tim ini di papan klasemen sementara cukup pendek. Bahkan Valencia dan Sevilla saling bertukar tempat memperebutkan “zona elite” tersebut.

Paling baru, kedua tim ini saling berhadapan di Estadio Mestalla Minggu (25/1) malam waktu setempat atau Senin (26/) dini hari WIB kemarin. Pada laga tersebut, tuan rumah Valencia menyikat Sevilla dengan skor telak 3-1. Tambahan tiga angka ini membawa Valencia kokoh di peringkat keempat La Liga atau batas terakhir zona Liga Champions dari Spanyol dengan 41 poin, unggul dua angka dari Sevilla. Hanya saja, Sevilla masih unggul satu pertandingan di tangan.

Pada laga ini, dua dari tiga gol Valencia dicetak oleh Daniel Parejo, sedangkan satu gol lainnya dibuat Javi Fuego. Sementara satu-satunya gol Sevilla dilesakkan Carlos Bacca.

Daniel Parejo mencetak gol pertamanya pada menit ke-18 dari titik putih menyusul pelanggaran Diogo Figueras terhadap Alvaro Negredo di kotak terlarang, sedangkan gol keduanya dicetak pada menit ke-32 memanfaatan umpan Enzo Perez, hasil dari sebuah serangan balik

cepat.

Empat menit berselang, Carlos Bacca memperkecil ketinggalan timnya juga dari titik putih menyusul pelanggaran Parejo terhadap Figueras di kotak penalti. Bacca mampu menaklukkan kiper Valencia Diego Alves di bawah mistar gawang dan mengubah kedudukan menjadi 2-1 yang bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-56, Javi Fuego memperlebar kemenangan timnya menjadi 3-1 melalui sebuah tendangann kaki kiri dari tengah kotak penalti ke pojok kiri bawah gawang Sevilla memanfaatkan umpan Rodrigo. Bacca memiliki peluang memperkecil ketinggalan, lagi-lagi dari titik putih.

Tetapi kali ini tendangannya berhasil dihentikan Diego Alves.

“Dia berhasil memperdayai saya pada penalti pertama, tetapi untuk kedua kalinya saya sudah membaca arah bolanya.

Maka saya bergerak seperti pada tendangan penalti pertama dan berhasil menghentikan bola.

Sekarang kami sedikit di atas Sevilla, dan kita tunggu saja apakah kami bisa bertahan di posisi itu,” kata kiper Valencia, Diego Alves.

Roma Tertahan Sementara itu dari ajang Liga Serie A Italia, AS Roma lagi-lagi bermain imbang 1-1 atas tuan rumah Fiorentina pada laga di Stadio Artmeio Franchi, Senin (26/1) dini hari WIB. Tambahan satu poin ini membuat anakanak asuh Rudi Garcia itu terpaut jauh dari Juventus yang makin kokoh di puncak klasemen sementara. Kedua tim kini berjarak delapan poin.

Pada laga tersebut, Fiorentina unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan 19 menit melalui Mario Gomez. Mendapat umpan dari David Pizzaro, pemain internasional Jerman ini melepas tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti dan bola bersarang di pojok kanan bawah gawang AS Roma yang dikawal Morgan de Sanctis.

Roma baru bisa membalas gol itu di babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan empat menit melali Adem Ljanic.

Gol ini berawal dari umpan Juan Iturbe yang disambut dengan tendangan kaki kanan Ljajic dari dalam kotak penalti dan menempatkan bola ke pojok kiri bawah gawang tanpa terjangkau kiper Fiorentina, Ciprian Tatarusanu. =ESPN/CAROL AJI

BRIGHTON - Pelatih Arsenal Arsene Wenger menilai, timnya menjadi salah satu favorit juara Piala FA musim ini setelah lolos ke putaran kelima sesuai mengalahkan Brighton City dengan skor tipis 3-1 di The Amex Stadium, Brighton, Minggu (25/1) tengah malam hingga Senin (26/1) dini hari WIB. Optimisme itu tidak terlepas hasil pertandingan tim-tim papan atas Liga Utama Inggris seperti Chelsea, Manchester City, dan Southampton yang menderita kekalahan dari tim-tim gurem pada akhir pekan lalu.

“Hasil sejak kemarin cukup menjadi peringatan bagi kami.

Hasil-hasil itu membangunkan kami. Saya kira hasil-hasil ini membuat kami tampil bagus pada pertandingan hari ini dan memetik hasil yang berbeda. Tetapi ketika kita melihat hasil itu kita harus cek dua kali lalu menemukan kesalahan mereka dan segera memperbaikinya,” papar Wenger seusai pertandingan.

Dia melanjutkan, “Berdasarkan hasil-hasil itu maka yang dibutuhkan adalah fokus pada putaran berikutnya. Kami memiliki pengalaman yang bagus sejak dari musim lalu untuk mengetahui kesulitan pada setiap putarannya. Laga yang paling sulit adalah justru yang tidak kita duga. Kami akan berjuang mempertahankan gelar ini.”

Menurut Wenger, tim-tim lain yang menjadi favorit juara turnamen ini adalah Liverpool dan MU, asal mereka bisa mengatasi lawan-lawannya pada laga ulangan.

“Kami akan menjadi salah satu favorit karena Manchester United juga akan lolos, begitu juga beberapa tim Liga Utama Inggris lainnya. Tetapi kita tidak bisa memprediksi, siapa yang akan

menjuarai turnamen ini. Kita tunggu saja hasil undian putaran kelima. Tetapi yang pasti kami akan bertarung habis-habisan dan dan ingin mempertahankan gelar ini. Tetapi masih terlalu dini mengatakan hal tersebut,” imbuhnya.

Theo Walcott juga sependapat dengan bosnya itu. “Sebagai juara bertahan, kami adalah juara turnamen ini. Semua tim besar sudah tumbang, maka ini menjadi kesempatan emas untuk kami,” ucap Walcott.

Pada laga dini hari kemarin itu, Arsenal mengatasi Brighton dengan susah payah, meskipun sempat unggul cepat. “The Gunners” unggul dua gol terlebih dahulu berkat gol cepat dari Theo Walcott dan Mesut Oezil. Walcott membawa timnya unggul ketika pertandingan baru berjalan dua menit. Menerima umpan silang, pemain yang baru merumput setelah absen selama hampir setahun akibat cedera melepas tendangan yang sulit dihentikan kiper lawan. Sedangkan gol Oezil yang baru bermain sejak Oktober tahun lalu terjadi memanfaatkan umpan Tomas Rosicky ke pojok gawang lawan. Kedudukan 2-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan 10 menit, Brighton sempat memperkecil ketinggalan melalui Chris O’Grady. Tetapi beberapa menit kemudian, pemain veteran Tomas Rosicky kembali memperlebar keunggulan timnya dengan sebuah tendangan voli dari sebuah sudut sempit. Tuan rumah lagi-lagi memperkecil ketinggalan timnya berkat gol Sam Baldock pada menit ke-75. Kedudukan 3-2 ini pun berakhir hingga akhir pertandingan. =ESPN/CAROL AJI

Pemain sayap Arsenal Theo Walcott (tiga dari kiri) merayakan gol bersama rekan setimnya pada laga Piala FA babak keempat antara Brighton & Hove Albion kontra Arsenal di Stadion Amex, Brighton, Senin (26/1) dini hari WIB.

KORAN MADURA 16 WENGER:

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

KAMI SALAH SATU FAVORIT JUARA

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 No. 0533 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

L

ONDON-Legenda Chelsea Didier Drogba berharap, kekalahan dari Bradford City menjadi pemantik bagi rekan-rekannya untuk bertarung habis-habisan pada leg kedua semifinal Piala Liga Inggris melawan Liverpool di Stamford Bridge Selasa (27/1) malam waktu setempat atau Rabu (28/1) dini hari WIB nanti. Pada saat bersamaan, pemain internasional Pantai Gading itu berharap, rekan-rekannya melupakan kekalahan akhir pekan lalu tersebut.

Pada laga itu, “The Blues” kalah 2-4 dari Bradford City yang bermain di League 1. Sempat unggul dua gol tanpa balas, Bradford justru berbalik dan mempermalukan Chelsea di depan publiknya sendiri. “Tentu saja kami tidak senang dengan apa yang terjadi.

Kami tidak bermain bagus serta tidak tampil seperti yang seharusnya kami tampilkan,” kata pemain 36 tahun itu.

Dia juga memuji Bradford City yang tampil bagus pada laga tersebut. “Mereka pertama-tama data-

Lupakan Kekalahan

dari Bradford khususnya dalam sepakbola Inggris adalah bahwa kami memiliki pertandingan lain hanya dalam tempo dua hari. Karena itu, kami harus fokus pada laga ini dan mencoba bermain baik daripada laga akhir pekan lalu,” tegas mantan pemain Timnas Pantai Gading itu.

Drogba berharap rekan-rekan satu timnya mampu menumpahkan kemarahan atas kekalahan ini kepada Liverpool pada laga di Stamford Bridge nanti. Hanya kemenangan yang akan membawa Drogba dan kawan-kawan melaju ke final. Tetapi mengalahkan Liverpool bukanlah perkara mudah.

Apalagi pada leg pertama lalu, Liverpool tampil dominan atas Chel-

STRIKER ANDALAN. Pemain Liverpool Daniel Sturridge sudah mulai berlatih bersama rekan-rekan setimnya sejak Minggu (25/1). Sturridge bisa jadi akan diturunkan pada laga semifinal Piala Liga Inggris antara Liverpool dengan Chelsea.

ng bukan untuk kalah dan selama pertandingan mereka begitu berubah. Mereka datang untuk menang.

Selamat buat mereka. Semua orang kecewa dengan hasil ini, tetapi hal yang bagus dalam sepakbola,

sea di Anfield.

Belum lagi, Liverpool akan mendapat suntikan tenaga “baru” yang juga mantan penyerang Chelsea, Daniel Sturridge yang sudah pulih dari cedera. Kemungkinan

pemain ini akan diturunkan pada laga nanti, setelah lama absen, walaupun sebagai pemain pengganti. Hadirnya Sturridge diyakini menambah daya dobrak “The Reds” di lini depan.

Tanda-tanda kembalinya Sturridge sudah terlihat ketika Minggu (25/1), pemain Timnas Inggris ini mengikuti sesi latihabersama rekanrekan satu timnya secara penuh. Dia pun mengaku gembira karena bisa ikut berlatih dengan rekan-rekan satu timnya. “Saya menjadi orang paling bahagia pada hari pertama latihan bersama teman-teman,” kicaunya.

Pada Sabtu (24/1) lalu setelah ditahan imbang Bolton di putaran keempat Piala FA, pelatih Brendan Rodgers memastikan bahwa pemain Timnas Inggris ini akan dibawa ke London Barat untuk melakoni laga melawan Chelsea.

“Daniel mulai latihan bersama tim besok. Dia sedang dalam proses rehabilitasi tahap akhir bersama tim medis hari ini dan bergabung dengan tim mulai sekarang. Tinggal menunggu kebugaran untuk bertanding,” kara Rodgers.

Dia menambahkan, “Kita akan lihat seperti apa dia Selasa (besok).

Kalau dia tidak siap untuk laga besok, tetapi pasti bisa dimainkan saat melawan West Ham akhir pekan mendatang.”

Penampilan terakhir Sturridge saat Liverpool menang 3-0 atas Tottenham Hotspur 31 Agustus 2014. Kemudian dia mengalami cedera saat membela Inggris pada laga persahabatan melawan Norwegia 3 September. Setelah berkutat dengan proses rehabilitasi, sekarang pemain itu sudah siap beraksi kembali. =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

DIDIER DROGBA

Fokus Hadapi Laga Kontra Liverpool

16

SELASA

KORAN MADURA

Bangunan SMPN 3 Pademawu

Pemerintah Diminta Serius Menangani Perbaikan

27 Januari 2015 No. 0533 | TAHUN IV

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

A

PERSEPAM MU USUNg MISI MENANG

PAMEKASAN | I

MADURA SPORT |P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

MENUNTUT. Massa PMK saat berorasi di depan Mapolres Bangkalan, Senin (26/1) meminta Kapolres mundur jika tidak mampu mengungkap kasus penembakan terhadap Mathur Husairi.

PMK Desak Kapolres Mundur BANGKALAN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Kokop (PMK) menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Bangkalan, Senin (26/1). Aksi tersebut merupakan sikap keprihatinan atas kasus penembakan yang menimpa aktivis anti korupsi Mathur Husairi.

Salah satu tuntutan mereka, mendesak Kapolres AKBP Sulistyono mundur karena pelaku dan motif penembakan belum terungkap.

"Kami memberikan deadline selama 7x24 jam agar pelaku dan motif penembakan terungkap. Jika dalam waktu yang kami berikan tidak juga berhasil menggungkap kasus ini, maka secepatnya Kapolres Bangkalan mengundurkan diri sebagai anggota Polri," teriak korlap aksi Taqiuddin.

Menurutnya, Bangkalan yang terkenal sebagai kota santri yang damai dan tenteram harus tercoreng dengan tindakan-tindakan kriminal yang selama ini tidak bisa dituntaskan oleh aparat penegak hukum. Rakyat setempat tidak pernah sedikit pun menyimpan rasa benci terhadap institusi ke-

polisian, akan tetapi rasa benci itu akan muncul apabila membiarkan kezaliman. Sebagai penegak hukum harus memiliki sikap tegas, berani untuk menegakkan keadilan.

"Kami akan meminta Kapolda Jatim dan Kapolri untuk memberhentikan Kapolres karena sudah tidak becus menangani kasus kekerasan dan penembakan sejumlah aktivis di Bangkalan," tegasnya.

Maraknya aksi kekerasan dan premanisme, sebagai indikator betapa buruknya kinerja kepolisian serta begitu suramnya penegakann hukum. Jangan pernah takut dengan siapapun, rakyat pasti mendukung jika langkah yang ditempuh aparat kepolisian memang benar-benar demi sebuah keadilan. Selama ini, relai-

Sulistyono: Penembakan Jadi Atensi Polda Jatim tas kehidupan mempertontonton akrobatik penegakan hukum yang cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

"Tuntaskan dan tangkap penembakan terhadap saudara kami Mathur Husairi. Kami ada di belakang kalian (polisi), jangan khianati kepercayaan kami. Apabila

tidak bisa bubarkan saja, buat apa ada polisi," ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono menegaskan, pihaknya tidak akan main-main dan tidak akan pernah berdiam diri dalam melakukan penyelidikan atas kasus penembakan Mathur Husairi. Apalagi kasus penembakan tersebut menjadi atensi jajaran Polda Jawa Timur. Sehingga menjadi suatu keharusan untuk mengungkap motif dan pelaku penembakan tersebut.

"Kami mohon bantuan doa agar kasus ini bisa segera terungkap. Kami tidak sendirian, kami di-back up Tim Polda Jatim dan Bareskrim Mabes Polri. Percayakan semua pada kami," katanya. =Doni Heriyanto/rah

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SELASA 27 JANUARI 2015 No. 0533 | TAHUN IV

Disdik Ladang Korupsi?

Mahasurya Gelar Dengar Pendapat dengan Komisi D SUMENEP – Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep dituding menjadi ladang korupsi. Banyak program Disdik ditengarai tidak sesuai petunjuk teknis (juknis), sehingga keberadaan sejumlah program tersebut rentan dikorupsi.

Demikian disampaikan Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya) saat melakukan rapat dengar pendapat (hearing) dengan Komisi D DPRD Sumenep, Senin (26/1).

Mereka ditemui Wakil Ketua Komisi D DPRD Abrari, Sekretaris Komisi D Mohammad Imran, serta sejumlah anggota Komisi D DPRD Sumenep.

Pantauan Koran Madura, mahasiswa menyampaikan sejumlah dugaan penyimpangan yang melibatkan petinggi Disdik, termasuk Kepala Disdik A. Shadik, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Disdik Moh. Iksan, dan rekanan.

Mahasiswa mencontohkan pengadaan buku perpustakaan SD/SLB tahun anggaran 20122013. ULP (Unit Layanan Pengadaan) ditengarai telah melakukan rekayasa pengadaan buku, sehingga dalam proses pengadaannya melebihi juknis yang ditentukan oleh Kemendikbud.

Hal itu dilakukan agar peserta lelang tidak mampu memenuhi persyaratan yang ada.

"Akibat perbuatan tersebut negara mengalami kerugian sekitar Rp 4 956.171.334. Rinciannya, pada tahun 2012 kerugian negara sebesar Rp 1.652.560.334 dan pada tahun 2013 kerugian negara mencapai Rp 3.303.611.000,” kata Koordinitor aksi, Bisri Gie dengan

DENGAR PENDAPAT. Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya) saat melakukan dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Sumenep, Senin (26/1).

nada keras.

Penyimpangan lainnya, kata Bisri, tidak seriusnya Disdik dalam melakukan pengadaan alat peraga untuk sekolah dasar (SD).

Pengadaan sejumlah alat peraga tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013.

Sementara sejumlah alat peraga yang disinyalir menyimpang dari juknis yang ada, yakni pengadaan alat peraga Matematika, bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Saat ini sejumlah alat peraga tersebut hingga saat ini masih belum bisa digunakan. Pasalnya, sejumlah sekolah banyak yang tidak mengetahui cara menggunakannya. ”Hal itu disebabkan karena pihak pemenang tender tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap sejumlah sekolah yang menerima,” terangnya.

Tidak hanya itu, Disdik sebagai pengelola keuangan dan juga yang bertanggung jawab pengadaan barang dan jasa, tidak melampirkan buku petunjuk

teknis penggunaan alat tersebut.

Melainkan juknis penggunaannya dengan memakai CD dengan asumsi untuk melakukan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh PPK. Padahal, kata Bisri, tindakan seperti itu sudah sangat jelas melabrak RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang ada. Sebab, sejumlah penerima banyak yang belum memiliki alat pemutar CD ataun DVD, seperti CD, DVD maupun yang lainnya. ”Apalagi di daerah kepulauan, kalau siang hari tidak ada PLN yang hidup. Jadi, mau dilihat dari mana.

Ini kan sudah jelas jika realisasi pengadaan alat perga tidak tepat sasaran. PPK telah mengada-ngada, sehingga bisa dipastikan dalam pengadaan ini ada indikasi kolusi dengan pihak produsen yaitu Duta Nusantara” tudingnya.

Kejanggagalan yang lain, lanjut Bisri, saat pihak Disdik melakukan pengadaan alat laboratorium IPA di salah satu Sekolah Me-

nengah Kejuruan Negeri (SMKN).

Disdik memecah paket dengan asumsi untuk menghindari lelang.

Sebab, ketika semua itu dilakukan pelelangan maka keuntungannya sangat kecil.

Semua itu dibuktikan dengan Disdik telah mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja) sebanyak dua kali. SPK pertama Nomor 20/ SPK/BL-BK/V/435.101/2013, dan SPK kedua Nomor 21/SPK/PLBR/V/435.101/2013. tertanggal 9 September 2013.

Sedangkan jumlah anggaran setiap SPK berfariasi, SPK pertama yakni Rp 199.400.000 dan SPK kedua 199.600.000. Padahal, pe-ngadaan alat laboratorium tersebut dianggarkan dalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) sebesar Rp Rp. 400.000.000. untuk 4 paket.

"Kami meminta anggota dewan utamanya Komisi D DPRD Sumenep, segera mengambil langkah bijak untuk menyelesaikan semua ini. Paling tidak wakil

rakyat itu segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Disdik, PPK dan panitia lelang. Karena kami yakin semua itu semua antek-antek yang membekingi semua ini," ungkapnya.

Jika tuntutan tersebut tidak diindahkan dalam waktu dekat, pihaknya mengancam akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi. ”Sesuai Undang-undang Nomor 31/1999 Jo UU Nomor 20/2001 dan Perpres Nomor 54/2010 Pasal 116 ayat 4 kami punya kewenangan untuk mengawasi setiap program pemerintah. Maka jangan salahkan kami jika dalam waktu dekat tidak ada tanggapan, kami akan melakuklan protes dengan cara kami sendiri,” ancamnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumenep Abrari mengapresiasi atas tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Dirinya berjanji dalam waktu dekat akan menindaklanjuti sesuai temuan sejumlah mahasiswa tersebut. ”Kami pasti menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami, termasuk akan memanggil petinggi Dinas Pendidikan,” katanya.

Hanya saja, dirinya tidak bersedia melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan yang telah disampaikan oleh sejumlah mahasiswa tersebut. ”Kalau untuk penyelidikan dan penyidikan, itu sudah di luar konteks kami. Dan kami juga merasa keberatan untuk melakukan sidak (inspeksi mendadak) sebagaiman yang diminta mereka (mahasiswa). Karena kami saat meminta datanya, mereka tidak memberikan, makanya kami juga merasa keberatan untuk melakukan sidak,” terangnya.

Bahkan, jika memang perlu, lanjut Politisi PDI Perjuangan itu, dirinya menganjurkan untuk melaporkan temuan tersebut ke penegak hukum. ”Karena kami saat meminta datanya tidak dikasih, kami anjurkan untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib, agar temuan itu dilidik sekalian,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

DUGAAN PEMERASAN

Satpol PP: Itu Tidak Benar SUMENEP- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep melalui penyidiknya, Cucuk Siswoyo mengatakan tidak ada oknom dari Satpol PP yang meminta atau menerima uang

dari pasangan remaja yang terjaring razia pada hari Sabtu (24/01) sore.

Menurut Cucuk, selaku penyidik kedua remaja yang digerebek saat tinggal bersama di kamar kosnya, tidak ada salah

seorangpun dari pihaknya yang meminta atau menerima uang.

Dia mengatakan, selama di kantor Satpol PP, keduanya hanya diperiksa dan didata.

“Jadi, mengenai laporan bahwa salah seorang dari kami

itu meminta uang itu tidak benar,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, sepasang remaja, UL dan FF digerebek Satpol PP saat tinggal berdua di kamar kosnya.

Padahal keduanya tidak terikat

hubungan pernikahan. UL mengaku dimintai uang sebasar Rp. 2 juta oleh Satpol PP. Namun, ia mengaku hanya memberikan uang Rp. 1 juta kepada salah seorang oknom Satpol PP. =FATHOL ALIF

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

RETRIBUSI

Ada Pungutan di Stan Pinggir Kali SUMENEP - Sejumlah pedagang ikan bakar yang menggelar dagangannya di pinggir kali di Jalan Lingkar Timur, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, mengaku ditarik retribusi sebagai biaya sewa tempat.

Pengakuan salah seorang pedagang kepada Koran Madura, pungutan yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp 2500 per meter. Uang tersebut dibayarkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Sumenep.

Pantauan Koran Madura, jumlah stan yang biasa beroperasi dari pukul 08.00 hingga pukul 21.00 sebanyak 10 stan.

Hanya saja, yang rutin membayar retribusi kepada pemerintah hanya sebanyak delapan stan, sebab dua stan lainnya berada di areal lahan milik PT. Garam.

"Saya sejak awal Januari sudah menempati tempat ini. Saya mempunyai tanggungan sebesar Rp 180.000 setiap tahunnya.

Karena saya menyewa sebanyak 6 meter," kata salah satu pedagang ikan bakar, KT (inisial laki-laki) asal Desa Marengan Laok, Kecamatan Kalianget.

Dikatakan, awalnya dirinya hanya bermaksud menyewa selama enam bulan. Sebab, baru pertama kali menempati tempat tersebut. Jika tempat tersebut

PARKIR. Mobil dinas sedang diparkir di dekat stan pedagang ikan bakar di Jalan Lingkar Timur, Desa Pabian, Kecamtan Kota Sumenep, Senin (26/1).

prospek untuk melanjutkan usahanya, akan membayar sisanya setelah masa kontraknya habis.

Hanya saja, keinginan tersebut tidak dikabulkan oleh PU Pengairan. Padahal pemerintah sendiri hingga saat ini masih belum memberikan fasilitas apa pun, termasuk tenda tempat berjualan. "Untuk tendanya kami bangun sendiri. Makanya semuanya masih terbuat dari gedek," terangnya.

Aktivis lingkungan Abd. Rahman menyayangkan belum disediakannya fasilitas. Mestinya, katanya, pemkab segera mengambil langkah bijak. Jika

KNPI Gelar Temu Pemuda

tidak bisa memberikan suntikan dana, minimal memberikan fasilitas berupa stan.

"Mestinya itu harus dilakukan. Karena pedagang sistemnya sewa. Kalau gratisan kami juga tidak menuntut banyak," tandasnya. Sehingga, pedagang semakin leluasa dalam mengembangkan usahanya.

Sementara Kepala PU Pengairan Eri Susanto saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak merespons meskipun nada sambungnya terdengar aktif. Saat dihubungi melalui pesan singkatanya sampai berita ini ditulis tidak merespons. =JUNAEDI/MK

Seremonial

S

UMENEP- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep menyelenggarakan acara Temu Pemuda Se-Kabupaten Sumenep dan Dialog Pemuda Kreatif Menyambut MEA, Senin (26/01) bertempat di Aula PPK, Rumah Dinas Bupati Kabupaten Sumenep.

Ketua KNPI Sumenep, Mahsun mengatakan, diselenggarakannya acara tersebut sebagai bentuk kepedulian KNPI kepada para pemuda di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, pihaknya akan senantiasa mengakomodir setiap pemuda di berbagai daerah sehingga menjadi pemuda yang kreatif.

Menurutnya, saat ini para pemuda harus bisa menjawab segala tantangan zaman, terutama persoalan ekonomi. “Jika tidak kreatif, dapat dipastikan ia akan termakan oleh zaman. Oleh sebab itulah, kita KNPI akan selalu bergerak untuk mencetak para pemuda di Sumenep agar menjadi pemuda yang kreatif dan siap bersaing,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mengatakan agar semua pemuda Sumenep menjadi pemuda yang kreatif. Sebab menurutnya, ke depan zaman akan senantiasa memaksa pemuda untuk kreatif dan terampil.

Untuk itu, ia mengatakan bahwa Pemkab Sumenep ke depan akan terus melakukan penguatanpenguatan di berbagai sektor, yaitu pasar, modal dan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya,

Ketua KNPI Sumenep Mahsun (berjas) dan Bupati A. Busyro Karim (tiga dari kiri) saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Senin (26/1).

ketiga hal itu harus dikuatkan agar Sumenep bisa lebih maju lagi.

Ia berharap, ke depan, berssama-sama dengan KNPI, Sumenep bisa mencetak generasi pemuda harapan masa depan. “Saya harapkan, KNPI bisa menyediakan generasi masa depan dalam menghadapi revolusi ekonomi. Sehingga Sumenep bisa lebih baik lagi,” harapnya.

Untuk diketahui, undangan yang hadir dalam acara temu pemuda tersebut berjumlah kurang lebih 150 orang, yang terdiri dari perwakilan dari seluruh DPK KNPI dan perwakilan seluruh OKP yang ada di Sumenep. Dalam pertemuan itu, Bupati bertindak sebagai pembicara. =ADV/FATHOL ALIF

C

Proyek Diduga Tak Sesuai Bestek TPK: Yang Banyak Tahu adalah Kepala Desa SUMENEP – Pembangunan infrastruktur jalan paving di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, yang didanai PNPM MP sebesar Rp 84 juta ditengarai tidak sesuai bestek (besaran teknis).

Indikasinya, proyek sepanjang 200 meter dengan lebar 2 meter yang berada di RT 04 Dusun Nangger, Desa Jambu itu, hingga pertengahan Januari tahun 2015 belum selesai. Padahal anggaran pembangunan jalan tersebut merupakan anggaran tahun 2014.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 194/PMK.05/2014 tertanggal 6 Oktober 2014, semua pekerjaan proyek yang bukan termasuk proyek tahun jamak (multi years) harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

"Ini yang membuat kami tidak habis pikir. Pekerjaan itu mesti-nya sudah selesai, tapi kok sampai saat ini masih belum selesai-selesai," kata Pagiat Tim Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (Topan RI), Syaiful Bahri Menurut Ipunk, sapaan akrab Syaiful Bahri, dirinya menyadari bahwa pemerintah masih memberikan toleransi kepada pelaksana proyek selama 50 hari sejak berakhirnya masa kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan (Perpres Pasal 93 ayat 1 Nomor 70/2012 Perubahan Perpres Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Baran/Jasa).

"Ini kan aturannya sudah jelas, kenapa hingga saat ini masih belum diteruskan pekerjaannya.

Malah bahan materialnya terkesan dibiarkan kocar-kacir di lokasi," terangnya, kemarin.

Selain tidak selesai tepat waktu, kejanggalan pekerjaan

tersebut terletak pada pemasangan pavingnya. Sebab, pemasangan pavingnya tanpa menggunakan pasir. Mestinya sebelum pavingnya dipasang, terlebih dahulu diberi pasir sebagai pondasinya. Baru setelah itu pavingisasi dilakukan.

"Tidak hanya itu saja, tapi pemasangan pavingnya juga tidak diberi semen sebagai perekatnya.

Sehingga bisa dipastikan kualitas pekerjaannya tidak akan tahan lama," ungkapnya.

Lebih lanjut Ipunk mengatakan, setelah dilakukan pengecekan, kualitas pavingnya juga tidak sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) yang ada. Mestinya pavingnya menggunakan paving jenis vebro bosa, namun di sana menggunakan paving jenis lokal dengan kualitas nomor tiga.

"Ini yang berpotensi merugikan negara, karena sudah ada penyusutan anggaran. Kalau paving jenis vebro bosa kan harganya Rp 57 ribu permeternya, namun kalau paving lokal kan hanya 45 ribu permiternya," terangnya.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM MP Mahfud lebih memilih tutup mulut. Padahal secara teknis TPK mempunyai tugas wajib menyusun mekanisme kerja internal (Standar Operasi dan Prosedur). "Di mana-mana (soal pekerjaan PNPM) yang banyak tahu adalah kepala desa. Jadi, silakan ke mantan Kades saja," timpalnya.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP & KB) Sumenep Ach. Masuni masih belum bisa memberikan kejelasan terkait permasalan tersebut. ”Besok pagi ya,” katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkatanya kepada Koran Madura, kemarin. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

PERUNDANG-UNDANGAN

Mahasiswa Pertanyakan Pembahasan Raperda CSR

UJI LANDASAN PACU. Pesawat Susi Air saat melakukan uji landasan pacu di Bandara Trunojoyo Sumenep, Senin (26/1).

Penerbangan Perintis Kembali Ditunda Pesawat Susi Air Uji Landasan Bandara Trunojoyo SUMENEP - Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto mengatakan, untuk sementara penerbangan perintis perdana di Bandara Trunojoyo harus ditunda. Hal itu disebabkan masih belum adanya slot time.

Dinas Perhubungan beberapa waktu lalu merencanakan penerbangan perintis akan dilakukan akhir bulan Januari . Namun rencana tersebut dipastikan gagal disebabkan masih belum mengantongi slot time.

Setiap pesawat yang akan memasuki bandara internasional harus memiliki izin memasuki landasan penerbangan atau slot time. "Seperti di bandara Juanda Surabaya. Untuk masuk ke sana harus ada izin," tukasnya, kemarin kepada sejumlah awak media.

Meski gagal beroperasi akhir bulan Januari seperti direncanakan sebelumnya, ia berharap pesawat jenis Cessna Grand Caravan milik maskapai penerbangan Susi Air bisa me-layani masyarakat Sumenep di awal Februari mendatang. "Mudahmudahan awal Februari bisa beroprasi," harapnya.

Pihaknya mengaku akan mengupayakan agar slot time bisa segera didapatkan. Pasalnya, mau tidak mau penerbangan dengan menggunakan pesawat milik maskapai Susi Air harus beroperasi. "Karena sudah ada kontrak," tukasnya.

Sementara rutenya hanya Sumenep-Surabaya.

Sementara untuk rute Sumenep-Arjasa masih belum bisa segera direalisasikan.

Pasalnya bandara yang ada di Kepulauan Arjasa masih belum memungkinkan.

Pantauan Koran Madura, Senin, Pesawat milik Susi Air, melakukan penerbangan uji landasan pacu di Bandara Trunojoyo Sumenep, sebagai persyaratan wajib sebelum memulai penerbangan perintis.

"Ini untuk mengecek kondisi riil landasan pacu pesawat di Bandara Trunojoyo. Selain kru pesawat, penerbangan uji landasan ini diikuti oleh staf dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, Moh Fadillah di Sumenep.

Pesawat Cessna Grand Caravan berkapasitas 12 penumpang milik Susi Air yang melakukan penerbangan uji landasan itu tiba di Bandara Trunojoyo sekitar pukul 12.00 WIB. "Ada beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilakukan oleh Susi Air sebagai operator penerbangan perintis yang melalui Bandara Trunojoyo, di antaranya penerbangan uji

landasan yang dilakukan pada Senin ini," ujarnya, menerangkan.

Kemenhub, kata dia, telah menyetujui penerbangan perintis yang memanfaatkan Bandara Trunojoyo pada tahun ini, dengan tiga jalur, yakni Sumenep-Surabaya, Sumenep-Bawean (Gresik), dan SumenepKangean (salah satu kepulauan di Kabupaten Sumenep).

"Semoga saja semua prosedur dan tahapan yang harus dilakukan oleh Susi Air berjalan lancar, dan selanjutnya penerbangan perintis yang memanfaatkan Bandara Trunojoyo bisa direalisasikan dalam waktu dekat," ucapnya.

Fadillah menjelaskan, penerbangan perintis adalah penerbangan yang mendapat subsidi dari pemerintah, yakni melalui Kemenhub, dan selanjutnya harga tarif penerbangannya lebih murah dibanding penerbangan komersial.

"Sesuai informasi yang kami terima dari pihak terkait di Kemenhub, harga tarif penerbangan perintis yang memanfaatkan Bandara Trunojoyo sebesar Rp150 ribu per penumpang per jalur," katanya, menambahkan.

Saat ini, landasan pacu pesawat di Bandara Trunojoyo Sumenep sepanjang 1.160 meter dengan lebar 23 meter, dan sudah dilengkapi dengan lampu penerang untuk penerbangan pada malam hari. =FATHOL ALIF/ANT

SUMENEP – Sebanyak tiga orang mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) datang ke Kantor Komisi B DRPD Sumenep, Senin (26/1). Kedatangan mereka guna menanyakan kejelasan mengenai rancangan peraturan daerah (raperda) tentang CSR. Koordinator KMS, Zainullah, menilai rencana pembahasan Raperda CSR masih belum jelas. “Kami hanya ingin mempertegas kapada Komisi B, kapan Raperda itu akan mulai dibahas. Padahal Komisi B sudah pernah melakukan studi banding ke Bali beberapa waktu lalu,� ujarnya.

Ia menilai, karena masih belum adanya Perda yang mengatur CSR, dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat selama ini misterius. Menurutnya, yang tidak pernah jelas selama ini terkait CSR perusahaan mengenai nominal dan peruntukannya.

"Padahal kita tahu bersama, semua perusahaan itu harus mengeluarkan dana CSR," kata aktivis mahasiswa itu.

Lelaki yang akrab disapa Zen itu menjelaskan, ketidakjelasan dana CSR selama ini disebabkan dua hal. Pertama, perusahaan yang berkewajiban mengeluarkan CSR itu tidak koperatif. Sementara yang kedua, instansi pemerintah yang bertanggung jawab soal CSR juga ia nilai tidak tegas terhadap perusahaan

yang tidak memenuhi tanggung jawabnya.

"Atau jangan-jangan perusahaan itu sudah menunaikan kewajibannya, tapi masyarakat tidak pernah diberi tahu. Lalu pertanyaannya, kepada siapa CSR itu selama ini mengalir?

Logika sehat akan mengatakan demikian," ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya, pemerintah selama ini pintar bersilat lidah ketika disinggung soal CSR. "Ada saja alasan yang dikemukakan oleh pemerintah.

Tidak ada Perda lah. Tidak ada forum CSR-lah. Makanya kami datang ke sini (Komisi B, red.), agar raperda CSR segera dibahas. Agar pemerintah tidak lagi mencari-cari alasan," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B, Juhari memaparkan, Raperda CSR itu akan segera dibahas.

Bahkan ia berharap kepada mahasiswa ikut memberikan masukan. Namun demikian, pihaknya mengakui bahwa Raperda CSR itu masih belum ada kajian akademiknya.

Sehingga, pihaknya tidak bisa memastikan waktu pembahasannya.

Ia mengakui, sebelumnya pihaknya memang sudah melakukan studi banding ke Bali. "Ternyata di Bali, kesadaran perusahaan sangat tinggi. Meski tidak didesak mengeluarkan CSR, namun perusahaan tetap mengeluarkan," ungkapnya kemudian. =FATHOL ALIF

Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Sumenep, Senin (26/1).

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

KRIMINALITAS

SUMENEP – Maling berinisial M (42), warga Desa Mandala, Kecamatan Gapura, ditengarai kembali melakukan pencurian sapi bersama Hayyun (35), di Dusun Mongguk, Desa Juruan Daya, Kecamatan Batuputih, Senin (26/1) dini hari.

Namun kembali lolos saat hendak ditangkap massa.

Pencuri Kembali Lolos dari Pengadilan Jalanan

Massa yang berlagak pengadilan jalanan itu hanya berhasil menangkap Hayyun, warga Desa Badur (berkeluarga ke Desa Gedang-Gedang), Batuputih.

Hayyun, saat ini sedang mendapat perawatan intensif di RSUD Moh Anwar Sumenep, karena babak belur akibat dihajar massa.

“Satu pelaku yang sudah diketahui identitasnya (berinisial M) masih dikejar, sedangkan satu pelaku diserahkan pada polisi,” kata Kepala Desa (Kades) Juruan Daya, Santoso, kemarin.

Kronologi kejadian, pelaku bersama dengan M dan beberapa rekannya ditengarai memuat sapi hasil curian dengan menggunakan mobil jenis Carry. Sapi yang dicuri diduga milik Tosan, warga Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih.

PERAWATAN MEDIS. Hayyun, warga Desa Badur saat mendapatkan perawatan medis di RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, Senin (26/1).

Pada Senin dini hari, Tosan, warga Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih memang kehilangan sapi. Mengetahui kejadian itu, sontak warga setempat

berbondong-bondang mengejar komplotan pencuri sapi tersebut, dan berhasil menangkap Hayyun.

Di tengah-tengah massa, ia dihajar hingga kritis dengan penuh

PEMBANGUNAN PASAR

Pemkab Harus Segera Ambil Sikap SUMENEP - Sejak kebakaran pada tahun 2007 lalu, Pasar Anom Sumenep hingga saat ini masih belum dibangun kembali. Sehingga, sebagian pedagang di Pasar Anom merasa dirugikan. Karenanya, pemerintah didesak untuk segera mengambil sikap.

Salah seorang pedagang di Pasar Anom, Muhammad Sadik mengaku sejak terjadi kebakaran, pendapatannya mengalami penurunan. Hal itu salah satunya disebabkan tempat yang ia tempati saat ini kurang strategis. “Tapi mau bagaimana lagi. Tempat yang tersedia saat ini memang hanya ini,” tukasnya saat ditanya kenapa tidak mencari tempat yang lebih strategis, Senin (26/01).

Selebihnya, ia mengaku tidak tahu alasan kenapa sampai saat ini pasar tersebut masih belum juga dibangun.

Ia menceritakan, yang dirinya ketahui, sebelumnya pasar itu sudah sempat mau dibangun.

E

Namun pada akhirnya tiang pancang yang telah selesai dirobohkan lagi. “Kabarnya ada yang keliru,” ujarnya.

Ia berharap, pemerintah segera membangun kembali pasar tersebut. Agar para pedagang yang ada bisa berjualan lagi di tempat yang lebih layak. “Harapannya segera diselesaikan. Kalau dibiarkan, kapan selesainya,” harapnya.

Sementara itu, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Sumenep, Iskandar mengatakan pemerintah seharusnya segera mengambil sikap. Pasalnya, ia menilai, sejak dipihak ketigakan pemerintah kurang tegas kepada investor. Seharusnya, imbuhnya, pemerintah meminta penjelasan kepada investor yang telah menjalin kesepakatan dengan Pemkab, kenapa masih belum dilakukan pembangunan.

Padahal, informasi yang ia terima, pembangunan Pasar Anom ditarget bulan Septem-

ber sudah harus selesai. “Kami masih belum tahu, kenapa itu masih belum juga dibangun.

Karena kami masih belum memanggil yang bersangkutan.

Kami masih akan minta penjelasan,” tandasnya, kemarin.

Lebih lajut, ia menegaskan, pemerintah seharusnya sudah mengambil sikap. Pasalnya, sudah sejak lama pembangunan Pasar Anom belum ada kejelasan. “Harus segera ambil sikap.

Kalau memang investor itu tidak mau membangun, sebaiknya itu dianggarkan di APBD,” tegasnya.

Namun begitu pihaknya tidak bisa menentukan target pembangunan pasar itu. Untuk bisa menentukan, menurut dia, pihaknya masih harus memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. “Intinya, kalau memang kendalanya ada di pihak ketiga, dengan pihak ketiga kita putus. Lalu kita anggarkan di APBD. Kita tanderkan,” jelasnya. =FATHOL ALIF

luka-luka di bagian kaki, wajah, dan bagian tubuh lainnya.

Sementara teman-temannya yang lain berhasil kabur dan masih dalam pengejaran petugas.

Di antara teman-teman pelaku yang berhasil kabur ditengarai berinisial M, saat ini masih dalam pengejaran petugas kepolisian.

“Diduga mobil yang membawa sapi tersebut lari ke arah timur, ke wilayah BatangBatang,” kata Humas Polres Sumenep, AKP Jaiman. Sementara pelaku belum bisa dimintai keterangan karena masih kritis.

Sebelumnya, pada Minggu (5/10/2014) sore, M bersama Syamsul (23), warga Desa Mandala, Kecamatan Gapura, mencuri motor milik Zayadi (30), warga Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang. Namun yang berhasil ditangkap dan tewas di tangan warga hanya Syamsul.

Humas Polres Sumenep AKP Jaiman, pada waktu itu berjanji akan mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam aksi tersebut, namun sampai saat ini kabar penanganan kasus tersebut tidak jelas hingga pelaku diduga kembali melakukan aksinya di daerah lain. =AHMAD SAI/MK

KESEHATAN

38 Anak Bergizi Buruk

Ali Murtada (2) menderita gizi buruk sejak berusia empat bulan, Senin (26/1)

SUMENEP – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep merilis, sebanyak 38 anak menderita gizi buruk dan 448 menderita gizi kurang dalam setahun terakhir. Penyebab utamanya adalah rendahnya pengetahuan orangtua terhadap asupan gizi yang cukup.

Ali Murtada (2), anak kedua dari pasangan Asyari dan Laili, warga Desa/ Kecamatan Batuan, adalah salah satu penderita gizi buruk.

Perkembangan fisiknya tidak seperti balita atau anak pada umumnya, tubuhnya kurus dan kering.

Menurut Laili, ibu Murtada, anak keduanya itu lahir normal dengan berat badan tiga kilogram. Namun, menginjak usia empat bulan, Ali Murtada terkena penyakit panas kemudian mecret. Penyakit itulah yang menyebabkan Ali Murtada hingga kini menderita penyakit gizi buruk.

Kepala Dinkes Fatoni mengatakan, sejak satu tahun terakhir tercatat sebanyak 38 penderita gizi buruk dan 448 gizi kurang. Menurutnya, salahsatu penyebab utama gizi buruk adalah ketidaktahuan orangtua terhadap pentingnya gizi seimbang dan asupan gizi cukup bagi sang anak.

Untuk mengurangi tingginya angka gizi buruk dan gizi kurang, Pemerintah Kabupaten Sumenep, saat ini tengah menggalakkan sadar gizi bagi masyarakat dengan meningkatkan layanan posyandu dan sosialisasi lain masyarakat dengan melibatkan sejumlah elemen terkait.

“Gizi buruk faktornya bukan karena kemiskinan melainkan kurangnya pengetahuan masyarakat asupan gizi yang cukup,” paparnya. =AHMAD SAI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 27 JANUARI 2015 No. 0533 | TAHUN IV

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

MADURA

F

LELANG PEMBANGUNAN

Terkendala Revisi Perencanaan

DARI BELAKANG. Sejumlah pelaku tindak kriminal seperti perjudian yang berhasil ditangkap Kepolisian Polres Pamekasan.

Judi via SMS Mulai Terendus Polisi Pelaku Diancam 10 Tahun Penjara dan Denda Maksimal Rp 25 Juta PAMEKASAN – Kegiatan judi toto gelap (togel) bukan hal baru dalam telinga masyarakat. Kegiatan melanggar hukum itu kini mulai terendus Polres Pamekasan. Setelah dua pelaku judi togel tertangkap polisi setempat.

Kedua pelaku tindak pidana perjudian jenis togel ditangkap tim Resmob Polres Pamekasan, masing-masing berinisial JF, 40, warga Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, dan ATA, 27 Jl Masjid Bagandan, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Kota, Pamekasan.

Keduanya tersangka di rumah masing-masing setelah polisi mendapatkan informasi adanya kegiatan perjudian togel melalui pesan singkat atau short message service (sms), yang dilakukan oleh masing-masing tersangka.

Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha, melalui Kasu-

bag Humas AKP Siti Maryatun mengatakan dalam penangkapan JF, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 buah HP, tiga lembar kertas rekapan togel dan uang senilai Rp 85 ribu.

Sementara itu, ATA ditangkap di Jalan Masjid Bagandan, Pamekasan, bersama barang bukti berupa satu buah HP warna hitam, yang diduga digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya.

“Semuanya modus operandi kedua pelaku menggunakan sms.

JF diketahui bandar yang men-

erima pembelian, sedang ATA diketehui melakukan pembelian nomor togel yang melalui sms,” kata AKP Siti Maryatun.

Tambah Maryatu, atas perbuatan keduanya, pelaku dijerat dengan pasal 303 ayat (1) ke 1e KUHP tentang perjudian. Dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 25 juta. “Kami akan terus kembangkan kasus ini, karena kegiatan judi togel ini sudah meresahkan,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

PAMEKASAN – Rencana pembangunan tiga kantor pemerintahan yang gagal lelang di tahun 2014 lalu masih menemui kendala dalam pelelangan di awal tahun ini karena perencanaannya harus direvisi mengikuti harga barang terbaru.

Tiga kantor yang akan dibangun itu antara lain, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan kantor Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014.

Besar anggaran yang telah disiapkan untuk pembangunan tiga kantor tersebut seluruhnya mencapai Rp 7,6 miliar. Dengan rincian, kantor Bappeda telah dianggarkan sebesar Rp 2, 5 miliar, kantor Dinkes Rp 2,6 miliar, dan kantor Kecamatan Palengaan sebesar Rp 2, 5 miliar, sehingga total anggaran Rp 7,6 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pamekasan, Muharram mengatakan setelah terjadi perubahan harga barang-barang akibat perubahan harga bahan bakar minyak (BBM), perencanaan yang sudah selesai di tahun 2014, harus direvisi kembali.

Menurutnya, pasca kenaikan BBM, pihaknya telah melakukan revisi dan perencanaannya telah selesai, namun setelah BBM diturunkan kembali, pihaknya kembali harus melakukan revisi ulang terhadap perencanaan tersebut.

“Kami sudah dua kali melakukan revisi perencanaan pembangunan kantor-kantor itu. Revisi kedua telah baru saja selesai. Seandainya tidak ada perubahan harga, awal Januari lalu sudah bisa dilelang. Kami berharap proses lelang cepat selesai sehingga pelaksanaan pembangunan cepat dimulai,” kata Muharram.

Dia menjelaskan, pihaknya memperkirakan pembangunan tiga kantor tersebut akan memakan waktu selama kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Hal itu berdasar pada bentuk bangunan kantor pemerintahan tersebut. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

G

SELAMAT. Achmad Zainuri, 37, terbaring saat dirawat di ruang IGD RSUD Slamet Martodirdjo, Pamekasan, kemarin (26/1)

Tewas di Bawah Tangki Pertamina Pengendara Vario Berusaha Menyalip dari Sisi Kiri Jalan PAMEKASAN – Ulfiah, 40, warga Dusun Banyualit, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, meninggal dunia setelah terlindas tangki tronton yang mengangkut gas LPJ Pertamina seberat 15 ton, di Jl Raya Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Senin (26/1), sekitar pukul 10.30 WIB. Insiden itu bermula saat sepeda motor Honda Vario L 5059 PX yang dikemudikan Achmad Zainuri, 37, adik Ulfiah diduga nekat mendahului dari sisi kiri jalan, sehingga menyenggol tronton M 8609 UV, yang dikemudikan H Abd. Razak, 58, warga Jl KH Lemah Duwur, Kelurahan Pejagan, Bangkalan.

Akibatnya, Ulifah, 40, kakak

kandung Achmad Zainuri, yang dibonceng tewas seketika terlindas ban sebelah kiri tangki tronton dengan kondisi mengenaskan dan terseret hingga 10 meter.

Separuh badannya dari perut hingga kepala hancur, nyaris tak berbentuk. Sebagian isi perutnya terburai.

Sementara Farah (6), anak kandung Ulfiah yang juga dibon-

ceng selamat, tidak mengalami luka sedikit pun. Sedang Zainuri mengalami luka pada bagian kepala dengan lengan kanannya.

Kini tangki trailer maut dengan tutjuan Sumenep itu dan Honda Vario yang hanya tergores pada bagian tebengnya dibawa ke Satlantas Polres Pamekasan.

Sedang jenazah Ulfiah langsung dibawa ke kamar mayat RSUD Slamet Martodirdjo, Pamekasan.

Sementara Achmad Zainuri dirawat di ruang IGD di rumah sakit yang sama.

Menurut sumber di lokasi kejadian, saat itu Achmad Zainuri dari Bangkalan, mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng Ulfiah dan Farah tujuan

Pademawu, Pamekasan. Posisi Farah duduk di tengah dan ibunya, Ulfiah duduk paling belakang.

Ketika tiba di lokasi kejadian, Achmad Zainuri hendak mendahalui tangki tronton dari kiri jalan. Namun karena jalannya agak sempit, sepeda motornya jatuh ke bahu jalan. Saat itu Achmad Zainuri memacu sepeda motornya berusaha naik ke aspal.

Namun apes, ketika sepeda motornya sudah naik ke aspal, kembali jatuh ke bahu jalan. Zainuri dan Farah bersama sepeda motornya oleng ke kiri, sedang Ulfiah terpental ke kanan jalan dan jatuh tepat di bawah tangki.

Sehingga badannya tergilas ban

tangki bagian tengah dan ban belakang.

Kepada petugas, sopir tangki tronton, Abd Razak mengaku kaget saat sebuah sepeda motor tiba-tiba menyalip dari kiri lalu jatuh sendiri. “Pada saat itu tangki yang saya kemudikan berjalan pelan,� kata Abd Razak.

Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, Kanit Laka Polres Pamekasan, Ipda Tanzil mengatakan, pihaknya belum bisa menjelaskan kejadian penyebab kecelakaan maut itu. Sebab pihaknya masih meminta keterangan kepada pengemudi tangki dan pengemudi sepeda motor, termasuk saksi di lokasi kejadian. =ALI SYAHRONI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

PANEN DINI RUMPUT LAUT. Petani menjemur rumput laut di Pantai Jumiang, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur, Senin (26/1). Petani rumput laut di daerah itu terpaksa memanen lebih cepat 10 - 15 hari dari biasanya, untuk menyelamatkan komoditas tersebut dari rontok dan busuk akibat tergenang bah air tawar.

Kemitraan Komisi Gagal Ada Fraksi Sempat Mengancam Walk Out PAMEKASAN – Wacana soal kemitraan komisi yang akan dibawa ke sidang paripurna yang sempat memanaskan suhu politik di gedung wakil rakyat, kini sudah reda.

Bahkan wacana itu dipastikan gagal dan tidak akan ada paripurna yang membahas soal kemitraan tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Halili. Menurutnya, pembagian kemitraan empat komisi di DPRD setempat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten Pamekasan sudah clear di inter-

nal anggota dewan.

Dikatakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, sebenarnya masalah kemitraan tidak perlu dijadikan polemik.

Apalagi sempat ada ancaman dari salah satu fraksi yang akan walk out apabila polemik kemitraan

dibawa ke forum tertinggi DPRD. “Itu hanya wacana dan sudah clear tidak jadi diparipurnakan.

Saya kan mengatakan itu urusan internal. Urusan internal, saya kira, tidak perlu difollow up ke publik. Cuma mungkin pemberi informasi ke media itu agak berlebihan, sehingga seakan-akan harus diparipurnakan, padahal tidak,” tambahnya.

Sayang, pihaknya tidak menjelaskan bagaimana proses penyelesaiannya sehingga polemik itu bisa diredam. Pihaknya beralasan urusan kemitraan tidak perlu

diketahui publik. Pihaknya hanya memastikan di internal DPRD menganggap persoalan tersebut sudah selesai. “Saya kira publik tidak perlu tahu itu, karena sudah dianggap selesai di internal dewan,” ungkapnya.

Sebelumnya, masalah kemitraan sempat menjadi polemik antara Komisi II dengan Komisi III. Ketua Komisi II, Hosnan Ahmadi mengusulkan agar kemitraan bidang dihapus menjadi kemitraan penuh. Dengan alasan dalam satu SKPD diawasi dan dievaluasi oleh beberapa komisi, se-

hingga dinilai sangat riskan.

Sementara dari kubu Komisi III menyampaikan bahwa usulan kemitraan penuh sudah ditolak oleh Gubernur Jawa Timur, Sukarwo. Hal itu disampaikan anggota Komisi III Achmad Tatang, yang tetap menginginkan kemitraan bidang.

“Alasannya sudah jelas, karena gubernur telah menolak opsi kemitraan penuh itu. Kenapa komisi lain masih sibuk dengan urusan ini,” kata Tatang, politisi Partai Golkar ini. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

I

SMPN 3 PADEMAWU

Pemerintah Diminta Serius Menangani Perbaikan PAMEKASAN - Wakil Ketua Forum Pemerhati Pendidikan Masyarakat Madura (Madura Observer Of Education Forum), Noer Faisal meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan segera menangani kroposnya bangunan SMPN 3 Pademawu, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Bagunan itu rusak diduga terkena dampak lahan pegaraman milik PT. Garam Budiono yang mengitari sekolah.

Menurut Noer Faisal, pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah untuk perbaikan bangunan sekolah itu. Sebab jika dibiarkan terlalu lama, maka akan mengancam terhadap keselamatan siswa dan guru saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah itu.

Bahkan kalau perlu anggaran perbaikan gedung sekolah itu didahulukan, dibandingkan dengan anggaran perbaikan infrastruktur lainnya di Pamekasan. Mengingat kondisi gedung sangat memprihatinkan.

Noer Faisal menyarankan pemerintah untuk kembali melakukan kajian terhadap kondisi dan struktur tanah di atas bangunan sekolah tersebut. Jika diperkirakan tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, lebih baik sekolah tersebut dipindah ke tempat yang lebih aman.

Kecuali pemerintah melakukan langkah tegas kepada pemilik tambak garam yang berada di sekitar sekolah tersebut, untuk menghentikan produksi garam.

Mengingat aktivitasnya sangat mengganggu terhadap KBM di sekolah tersebut.

Dalam kesempatan itu Noer Faisal juga meminta pemerintah memanggil pengelola tambak garam tersebut agar untuk sementara waktu menghentikan aktivitasnya.

Sebab, sangat mengancam terhadap kondisi gedung sekolah.

Pria yang juga Ketua KNPI Pamekasan ini juga mendesak pemilik tambak garam untuk melakukan pengendalian lingkungan. Misalnya dengan pambuatan irigasi maupun penanaman pohon agar lingkungan sekolah bisa sejuk. Sebab jika hal tersebut tidak cepat diatasi maka akan semakin memperparah kondisi fisik sekolah. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

HARGA GARAM TURUN. Pekerja memasukkan garam ke dalam karung, di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (25/1). Di daerah tersebut harga garam turun dari Rp 550 ribu per ton menjadi Rp 400 ribu per ton dengan stok garam di tingkat petani hasil olah tahun 2014 lalu masih berkisar 60 persen.

Dinkes Dinilai Lamban Tangani DBD Selama Januari telah Ada 52 Pasien PAMEKASAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menetapkan 11 kabupaten masuk kategore kejadian luar biasa kasus demam berdarah dengue (DBD), salah satunya disebutkan Kabupaten Pamekasan. Peristiwa KLB DBD di Pamekasan ini membuat Dinkes setempat dinilai lemah dan lamban menangani kasus serangan nyamuk Aedes Aegypti di Ibu Kota Madura itu. Bahkan hampir setiap tahun wilayah Pamekasan mendapat penilaian ketegori tersebut.

Menurut anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mohammad Sahur, penilaian dari pemprov itu harus menjadi cambuk bagi Dinkes setempat untuk meningkatkan kewaspadaan peningkatan jumlah penderita DBD. Untuk itu, pihaknya meminta Dinkes agar segera melakukan penanganan terkait KLB demam berdarah diPamekasan, dengan melakukan langkah-langkah konkret untuk meminimalisir dan

mengantisipasi penyebaran penyakit yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes Aegypti itu.

“KLB demam berdarah di Pamekasan tidak hanya tahun ini saja. Sebelumnya di Pamekasan juga pernah terjadi. Semestinya hal itu harus diantisipasi dari awal musim hujan. Kami minta Dinkes agar segera melakukan penanganan terkait persoalan DBD ini,” kata politisi PPP ini.

Di tempat terpisah, Kepala Dink-

es Pamekasan Ismail Bey mengklaim pihaknya telah me-lakukan sejumlah kegiatan dalam mengantisipasi penyakit DBD. Salah satunya dengan melakukan pengasapan (fogging) di sejumlah kawasan yang diduga endemik nyamuk Aedes Aegypti.

“Kita sudah melakukan berba-

gai upaya untuk mengantisipasi BDB. Termasuk sosialisasi di berbagai kecamatan. Kita juga sudah melakukan fogging di sejumlah kecamatan untuk mengantisipasi penyakit DBD,” kata Ismail Bey. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 52 pasien penderita penyakit demam berdarah dengue (DBD) dirawat di RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan, selama kurun waktu Januari 2015.

Bahkan jumlah itu meningkat dua kali libat dari Desember 2014 lalu yang hanya 20 pasien.

Berdasar ketetapan Pemprov Jawa Timur, 11 daerah yang ma-suk kategori KLB DBD, antara lain, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupa-ten Mojokerto, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN J SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SELASA 27 JANUARI 2015 No. 0533 | TAHUN IV

J

Dishubkominfo Gagal Bebaskan Lahan Terminal Baru SAMPANG - Rencana pemindahan terminal di Kabupaten Sampang sampai saat ini masih belum jelas. Pasalnya, harga tanah yang ditawarkan pemilik tidak wajar.

Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Sampang Moh. Fadeli mengaku sudah berusaha keras memproses pembelian lahan untuk terminal baru. Namun, masih ada kendala yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Salah satu faktornya harga tanah terlalu mahal.

“Kami tidak berniat untuk memolorkan rencana pembeliaan lahan terminal baru. Namun, ada kendala yang menyebabkan tidak

terealisasi dengan baik. Kendalanya harga tanah terlalu mahal,” katanya, Senin (26/1).

Rencana pembelian lahan untuk terminal baru tersebut terancam tidak dianggarkan pada tahun berikutnya oleh Komisi III DPRD Sampang Jika pada tahun ini masih belum terealisasi.

Sebab, Rencana tersebut sudah lama direncanakan, yakni sejak 2007 lalu. Namun, hingga kini

masih belum selesai dengan alasan harga tanah terlalu mahal.

Ketua Komisi III DPRD Sampang Abdullah Mansyur mengaku sudah memanggil Dishubkominfo selaku leading sector dalam rencana pemindahan terminal.

Dewan mempertanyakan kejelasan rencana pembelihan lahan terminal baru. “Kami sebenarnya gerah Dishubkominfo tak kunjung menyelesaikan rencana itu.

Padahal, pemindahan terminal lama tersebut direncanakan sejak 2007,” tuturnya.

Dikatakan, Komisi III sudah menekan kepada dinas terkait rencana pembebasan lahan segera dituntaskan agar tidak terus memicu kegelisahan. Mengin-

gat pemindahan terminal lama itu sudah lama direncanakan.

“Kami sudah menekan kepada Dishubkominfo. Pada tahun ini harus terealisasi, kami tidak ingin rencana pembebasan terdengar gagal lagi. Dan kami harapkan yang mempunyai kewajiban bekerja keras untuk merealisasikan rencana pembebasan lahan itu,” tegasnya.

Menurutnya, legislatif dan eksekutif sudah sepakat untuk tidak lagi menganggarkan pembebasan tanah pada tahun berikutnya, jika pada tahun ini gagal lagi. Sebab, pada tahun sebelumnya sudah dianggarkan. Namun, tidak terserap.

“Ini catatan bagi Dishubkominfo untuk berusaha keras merealisasikan rencana pemindahan

terminal lama. Jika tahun ini gagal lagi, kami pastikan tidak dianggarkan lagi, apalagi sudah ada kesepakatan dua pihak,” imbuhnya.

Lebih lanjut Mansyur memaparkan, pihaknya sangat mendukung rencana pembangunan terminal baru. Akan tetapi, kata dia, jika usaha dinas terkait tidak menemui hasil yang diinginkan, maka lebih baik anggaran tersebut dialihkan ke program lain.

“Anggaran untuk pembangunan terminal lama mencapai Rp 3,5 miliar untuk tahun ini, dana itu diproyeksikan untuk lahan 3 hektar. Kalau terus menerus gagal, alangkah baiknya untuk dialihkan pada program lain,” tutupnya. =CR3/LUM

KOPERASI UNIT DESA

Komisi II Janji Panggil Kepala Diskop dan UKM SAMPANG - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang segara mamanggil Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop dan UKM).

Pasalnya, Diskop dan UKM tidak mampu mengkoordinir Koperasi Unit Desa (KUD) yang tersebar di setiap kecamatan.

Ada 14 KUD yang tersebar belum mampu membangun ekonomi kerakyatan. Bahkan, koperasi yang ada rata-rata tidak berfungsi dan juga banyak yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kendati itu, DPRD berencana memanggil kepala Diskop dan UKM untuk mempertanyakan kendala di bawah seperti apa.

Karena beberapa tahun sebelumnya sudah diketahui KUD yang ada rata-rata sudah tidak berfungsi. “Kami dan temen-temen anggota komisi lainnya memang sudah mempunyai rencana untuk memanggil. Namun, sampai saat ini masih belum terealisasi. Akan tetapi, pemanggilan ini akan segara dilaksanakan,” kata Ketua Komis II Moh Nasir, Senin (26/1).

Selain itu, lanjutnya, banyak kejanggalan yang harus dievaluasi antara dinas terkait dengan Komisi II sebagai mitra kerja.

Karena KUD yang ada tidak hanya tidak berfungsi. Bahkan, ada sebagian yang dialihfungsikan menjadi gedung sekolah Taman Kanak-Kanan (TK), seperti KUD

KUD: KUD Dharma Karta Desan Tambaan Kecamatan Camplong.

Dharma Karta Desa Tambaan, Kecamatan Camplong.

“Ini membuktikan bahawa Diskop dan UKM tidak memantau penuh terhadap kegiatan KUD yang ada. Karena, rata-rata KUD tidak berfungsi. Walaupun ada

hanya dua sampai tiga koperasi yang berjalan, maka dari itu, kami akan segera memanggil,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah memberikan fasiltas koperasi untuk masyarakat agar mengem-

bangkan perekonomian yang ada di setiap desa. Hal itu juga, kata dia, bukan untuk perorangan.

Sehingga KUD yang ada perlu ditingkatkan oleh dinas terkait agar perekonomian masyarakat kecil bisa terbantu dengan

adanya koperasi tersebut. “Kalau koperasi yang ada tidak berfungsi, maka perlu dinas terkait di panggil untuk mengevaluasi agar tahun berikutnya ditingkatkan,” imbuhnya.

Sementara Kepala Diskop dan UKM Saryono enteng menyikapi persoalan KUD yang tidak berfungsi sebagaimana mastinya.

Saryono merasa tidak mempunyai tanggung jawab terhadap koperasi yang ada di 14 kecamatan tersebut. “Kalau Diskop itu tidak mempunyai wewenang karena yang mempunyai tanggung jawab tertinggi itu ada di pengurus dan anggotanya,” tuturnya.

Dikatakan, Diskop dan UKM hanya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pembinaan terhadap koperasi yang sudah terbentuk agar koperasi tersebut berjalan aktif untuk melakukan RAT setiap tahunya.

Pada bulan Agustus 2014, pihak koperasi turun ke setiap KUD yang ada di kecamatan dengan memberikan pembinaan.

“Kami tidak bisa intervensi terhadap KUD untuk melakukan kegiatan. Karena kami tidak mempunyai tanggung jawab. Yang bisa kami lakukan hanya bersifat pembinaan saja. Kalau lembaga koperasi itu kewenanganya ada di keanggotaan koperasi. Seperti itulah kalau lembaga koperasi,” akunya. =CR3/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

K

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

MUI Minta Pemkab Tertibkan Semua Peminta Amal Sampang - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang, meminta pemkab setempat terus menertibkan kegiatan meminta amal pembangunan masjid yang dilakukan warga setempat di jalan-jalan raya di wilayah itu.

Ketua MUI Sampang KH Bukhori Maksum, mengatakan kegiatan meminta amal untuk pembangunan masjid, seperti yang dilakukan sebagian warga Sampang selama ini, sangat mengganggu ketertiban umum, khususnya pengendara kendaraan bermotor yang melintas di jalan raya.

“Kegiatan mengganggu kelancaran jalan raya, itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan, apalagi di jalur cepat,” katanya,

Senin (26/1).

Selain itu, MUI menengarai kegiatan amal yang dilakukan masyarakat terindikasi tidak sebenarnya.

Sesuai dengan laporan yang disampaikan masyarakat ke MUI Sampang, kata Maksum, ada sebagian kegiatan peminta amal yang justru tidak digunakan untuk kepentingan pembangunan masjid melainkan masuk kantong pribadi.

“Kami masih akan melaku-

kan penelitian tentang hal ini,” katanya.

Hal lain yang juga menjadi pertimbangan MUI, karena jalan raya yang dijadikan tempat meminta-minta itu bukan hanya jalan satu golongan tertentu, tapi golongan lain yang berbeda agama dan keyakinan.

Kegiatan meminta-minta di jalan raya, seolah menggambarkan bahwa muslim tukang meminta-meminta, kendatipun kepada orang yang berbeda keyakinan.

Tiga tahun lalu, MUI Sampang pernah mengeluarkan fatwa, haram meminta di jalan raya dengan alasan apapun, karena mengganggu ketertiban umum.

Namun fatwa MUI ini tidak diindahkan, sehingga banyak

warga tetap membukan amal di jalan raya dengan dalih untuk kepentingan pembangunan masjid.

Namun, kini, pemkab melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sampang akhirnya mengambil tindakan tegas dengan melakukan penertiban bersama petugas gabungan dari unsur polisi dan TNI, karena kegiatan menarik amal yang dilakukan warga sangat meresahkan dan menjadi keluhan banyak pihak.

“Makanya kami sangat mendukung, bahkan kalau bisa penertiban tidak hanya sekali, tapi terus dilakukan hingga para peminta amal itu benar-benar tidak beroperasi lagi,” kata Kiai Bukhori.

Penarikan amal di jalan raya

dengan dalih untuk pembangunan masjid ini, sebenarnya tidak hanya dilakukan warga Sampang, akan tetapi juga terjadi di tiga kabupaten lain di Pulau Madura.

Dari jalur Pamekasan menuju Bangkalan, tercatat sebanyak 15 titik yang dijadikan tempat penarikan amal oleh warga dengan dalih pembangunan masjid, meski di sekitar lokasi penarikan amal tidak terlihat adanya pembangunan masjid.

“Saya juga heran. Katanya untuk pembangunan masjid, tapi tidak terlihat adanya pembangunan masjid,” kata salah seorang pengendara mobil asal Pamekasan yang sering melintas di lokasi penarikan amal di Kabupaten Sampang, Syamsul Arifin. =ABD AZIZ/ANT

BAHAN BAKAR UNTUK NELAYAN

Pengelolaan SPBN Tidak Jelas SAMPANG – Pengelolaan pengisian bahan bakar untuk nelayan atau yang dikenal dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Desa Tanjung Kecamatan Camplong disorot.

Pasalnya, pasca ada regulasi tentang migas pengelolaan SPBN itu masih belum jelas.

Hal itu disampaikan oleh Kabid Pertambangan dan Energi Disperindagtam M Suadi. Dia menyampaikan, pasca adanya regulasi migas di Kota Bahari keberadaan SPBN tampaknya sudah tidak jelas. Terbukti, sampai saat ini pengelolaan SPBN atau pemiliknya seakan dirahasiakan. Dan pada dasarnya yang harus memegang tentang pengelolaan SPBN tersebut di pegang Disperindagtam bagian Energi.

Namun, Disperindagtam tidak diberikan kewenangan. “Keberadaan SPBN di Sampang sudah tidak jelas. Siapa pengelolanya, karena sampai saat ini garis koordinasi pengeloaannya itu seakan tidak ada. Padahal, perusahaan yang ada pasti ada koordinasinya dengan pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya,” katanya, Senin (26/1).

Namun, kata Suaidi, untuk perizinan pendirian SPBN dari Pertamina melalui Kementrian ESDM. Sementara pemerintah daerah hanya mempunyai tugas pengawasan terhadap SPBN,

SPBI dan SPBU untuk mengontrol kuota BBM yang sudah disediakan setiap harinya. Namun, sepertinya pemerintah ada kesulitan untuk mengontrol kuota yang sudah disediakan disebabkan pengelolaanya saat ini tidak jelas.

“Kita kan harus tahu kebutuhan masyarakat nelayan berapa setiap harinya, dan masyarakat umum berapa, kalau pengelolaannya atau yang mengelola tidak jelas seperti ini apa yang harus dicatat oleh pemerintah,” ucapnya.

Kendati itu, pada tahun ini pihaknya akan melakukan kegiatan pengawasan terhadap migas.

Termasuk yang dilakukan SKK Migas atau perusaan minyak yang ada di Sampang. Kemudian, lanjut dia, juga akan melakukan pengawasan pada SPBU, SPBN, SPBI dan gas tabung. Karena, sampai saat ini Suadi masih belum mengetahui betul perusahaan yang berdiri sendiri seperti SPBU dan sejenisnya.

“Jujur, sampai saat ini jumlah SPBN yang ada di Sampang kami masih belum tahu betul.

Yang kami ketahui ada dua. Dan saya dapat informasi dari teman media tidak hanya dua, maka dari itu kami akan segera melakukan pendataan dan pengawasan, bentuk pengawasan akan lebih diperketat dari segi penggunaannya, pengawasan kebutuhannya dan termasuk izinya

seperti apa,” ujarnya.

Dikatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menata ulang terkait keberadaan SPBN dan sejenisnya yang sudah mengalami regulasi. Se-

hingga keberadaan atau pengelolaan perusahaan tersebut diketahui dengan jelas. “Kami akan mencoba menata kembali keberadaan SPBN dan sejenis,” tutupnya. =CR3/LUM

SPBN: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Desa Tanjung Kecamatan Camplong.

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SELASA 27 JANUARI 2015 No. 0533 | TAHUN IV

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533| TAHUN IV

Pelaku Penembakan Terekam CCTV Polisi Masih Belum Bisa Mengungkap Nama BANGKALAN - Proses pengungkapan pelaku penembakan terhadap aktivis anti korupsi Mathur Husairi terus dilakukan oleh jajaran Polres Bangkalan. Salah satu upaya melacak pelaku tersebut melalui kamera CCTV (Closed Circuit Television). Diketahui dari rekaman tersebut dua orang yang diduga pelaku membuntuti Direktur LSM Central of Islamic Demokratis Studies (Cides) sebelum peristiwa penembakan itu terjadi.

"Orang yang diduga pelaku membuntuti korban dari bela-

kang. Diketahui dari rekaman CCTV yang ada di perempatan ja-

lan raya Halim Perdana Kusuma," ujar Wakapolres Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang.

Namun sayangnya, kata Yanuar, rekaman tersebut tidak fokus.

Sehingga gambar yang dihasilkan tidak begitu jelas. Setidaknya, dengan gambar yang dimiliki bisa sedikit membantu dalam proses pengungkapan kasus penembakan aktivis yang menjadi berita nasional tersebut. Pihaknya, tidak akan pernah berhenti dan akan

terus berusaha menguak motif dan pelaku dari peristiwa tersebut. "Kami akan berusaha maksimal sampai bisa menangkap pelaku," tuturnya.

Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono menambahkan dari serangkaian proses penyelidikan, pihaknya mencurigai beberapa kelompok yang diduga sebagai pelaku penembakan.

Namun, itu semua belum bisa disimpulkan. Sebab, untuk

memastikan beberapa kelompok tersebut membutuhkan keterangan langsung dari korban yang mengetahui saat kejadian.

"Saksi kunci ini adalah korban itu sendiri. Sebab, korban yang mengalami, melihat, dan mengetahui saat kejadian. Pastinya, kami tidak akan pernah berhenti mengumpulkan bukti-bukti lain maupun keterangan saksi," tuturnya. = DONI HERIYANTO/RAH

MEMBAIK. Kondisi terakhir Mathur Husairi, aktivis antikorupsi di Bangkalan yang menjadi korban penembakan orang tak dikenal saat dirawat di RSUD dr Soetomo Surabaya.

ist koran madura

KORBAN PENEMBAKAN

Kondisi Mathur Husairi Membaik BANGKALAN - Kondisi Mathur Husyairi, aktivis antikorupsi di Bangkalan yang menjadi korban penembakan orang tak dikenal, kini mulai membaik.

Namun dirinya masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya. Hingga saat ini belum ada pengunjung yang boleh menjenguk karena Mathur masih berada di ruang ICU. Hanya istrinya yang

boleh mendampingi.

"Sekarang kondisi Mathur sudah membaik. Sudah bisa bicara meski tidak banyak. Namun, masih belum bisa ditemui," kata sahabat korban, Aliman Haris.

Menurut dia, motif penembakan yang menimpa Mathur diperkirakan berakar dari aksi teror yang sebelumnya pernah terjadi. Menurutnya, Mathur sudah sekian kali diteror oleh orang

tidak dikenal. Sebelumnya mobilnya pernah dibakar, sedangkan saat ini lebih kejam, orangnya yang ditembak. Sahabatnya tersebut memang sangat aktif dan getol mengkritik kebijakan pemkab, terutama yang menyangkut korupsi.

Tidak hanya Mathur, aktivis lainnya di Bangkalan juga pernah menjadi sasaran teror. Sebut saja pembacokan yang menimpa

aktivis Fahrillah, kader Nasdem Muzakki, kemudian terhadap aktivis Mahmudi. Dirinya berkeyakinan, kalau Mathur tidak mempunyai masalah pribadi, tapi kasus itu diduga kuat memang ada kaitannya dengan aktivitasnya sebagai aktivis yang membela kepentingan rakyat. Dirinya juga meminta pada semua elemen aktivis se-Jatim untuk mengutuk aksi penembakan agar tidak

terjadi lagi.

"Cerita beliau terakhir, dia akan menjadi saksi di KPK atas kasus orang penting di Bangkalan. Polisi harus serius mengungkap kasus ini. Jika tidak, saya khawatir bakal terjadi perang gerilya. Banyak kasus kekerasan dan teror yang tidak terungkap di sini. Pertama, mobil saya dirusak pada 2011," pintanya. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533| TAHUN IV

M

HASIL KUNKER

Tak Berarti Tanpa Realisasi BANGKALAN - Hasil kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan anggota DPRD Bangkalan tidak akan berarti, bila tidak ditindaklanjuti. Padahal tak sedikit anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut, kata anggota Komisi B, DPRD Bangkalan, Sudarmo.

"Hasil kunker Komisi dan anggota DPRD Bangkalan nantinya akan terkesan mubazir jika tidak direalisasikan dalam bentuk nyata.

Eksekutif selaku eksekutor bisa menindaklanjuti hasil kunker kami," terang Sudarmo.

Misalnya, hasil kunker di Kota Madya Batu Malang yang bertujuan untuk memotret kesuksesan hasil industri dan koperasi di daerah dingin tersebut. Setidaknya bisa dipetik manfaatnya agar tidak menjadi sia-sia. Meskipun realisasinya tidak saat ini, tetapi minimal ada wujudnya. Sebab beberapa kebijakan masih belum berjalan maksimal.

"Yang terpenting setelah studi banding, perlu dirapatkan antara eksekutif dan legislatif untuk membicarakan hasil.

Sebab, selama ini hasil dari studi tersebut hanya sebatas laporan.

Tindaklanjutnya masih belum terlihat maksimal," ujarnya.

Dia menjelaskan, kunker yang dilakukan selama ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mencontoh kemajuan yang telah di capai kabupaten tujuan. Utamanya di bidang perindustrian dan koperasi yang sudah maju. Kemudian hasil kunkernya akan dilaporkan dalam sidang paripurna DPRD Bangkalan dan pihak eksekutif Bangkalan. Dengan harapan minimal keberhasilan masyarakat Kota Madya Batu Malang bisa dicontoh masyarakat Bangkalan yang berprofesi sebagai petani dan menggerakkan giat home industri di sektor perindustrian kecil.

"Coba kita lihat, kebutuhan masyarakat yang dijual di mini market dan super market di Kabupaten Bangkalan, 100 persen produksinya berasal dari luar daerah. Seharusnya itu kan tidak perlu terjadi," ungkapnya.

Itu sebabnya, anggota DPRD Bangkalan dari PAN menyarankan agar hasil kunker dari setiap Komisi DPRD Bangkalan bisa ditindaklanjuti pihak oleh ekskutif. Sehingga kesuksesan para penggiat industri dan koperasi di Kota Malang bisa ditiru. = MOH RIDWAN/RAH

doni heriyanto/koran madura

DIBEKUK. FBY (tengah) dan tersangka lainnya saat diamankan di Polres Bangkalan.

Pelajar SMK Negeri 2 Membawa Narkoba FBY Harus Mendekam di Balik Penjara BANGKALAN - Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bangkalan, belakangan ini semakin memprihatinkan. Seorang pelajar SMKN 2 Bangkalan, berinisial FBY (19), warga Jalan Letnan Ramli Gang II, Kelurahan Kraton, Kecamatan Kota, diamankan Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres setempat setelah diketahui menjadi pencadu narkoba jenis sabu-sabu.

Tersangka yang masih duduk di bangku kelas IX itu harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres. Kronologis penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan di tempat parkiraan Billiyard Purnama, jalan RA Kartini, ada transaksi narkoba.

Menindaklanjuti informasi

tersebut, tim Satreskoba diterjunkan dan langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Pada saat itu juga, tersangka diringkus oleh petugas, karena kedapatan menyimpan 1 kantong plastik kecil berisi sabu.

"Setelah ditangkap dan kami interogasi, tersangka membuka dari siapa mendapatkan barang

itu," kata Wakapolres Bangkala, Kompol Yanuar Herlambang.

Berdasarkan pengakuan tersangka, kata Yanuar, barang tersebut didapat dari seorang ibu rumah tangga berinisial TP (33) dan US (24), warga Jalan Letnan Ramli Gang II, Kelurahan Kraton.

Setelah dilakukan penggeledahan di rumah TP, petugas menemukan beberapa barang bukti (BB) berupa 1 kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 6 kantong plastik kecil berisi sabu. Kemudian, uang tunai Rp 3.300.000 dan peralatan lain yang digunakan untuk menikmati sabu-sabu.

"Barang yang kami temukan di rumah itu merupakan milik Y, suami TP. Saat ini menjadi target

karena masuk pada daftar pencarian orang (DPO)," imbuhnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka akan dijerat pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI, no. 35 than 2009, ancaman kurungan minimal 6 tahun penjara. Kasus penyalahgunaan narkoba menjadi prioritas utama.

Sebab kasus peredaran narkoba sudah menyentuh hampir di 18 kecamatan. Sehingga pemberatasan terhadap kasus tersebut akan terus dilakukan.

"Tidak ada ampun bagi pengguna, pengedar, apalagi bandar.

Jangan sekali-sekali menyentuh barang itu. Kami tidak mau kompromi," tegas Yanuar. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533| TAHUN IV

Bangkalan N

SELASA 27 JANUARI 2015 No. 0533 | TAHUN IV

ali syahroni/koran madura

MEREKAH. Lahan kritis tampak merekah di Dusun Majungan, Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Lahan Kritis, Penghijauan Butuh Dipercepat PAMEKASAN – Kabupaten Pamekasan selalu dilanda bencana banjir dan kekeringan.

Hal itu terjadi karena 50 persen wilayah Kabupaten Pamekasan masuk dalam kategori lahan kritis, yang sudah sangat membutuhkan penghijauan.

Penghijauan itu sangat identik dengan penanaman pohon, yang selalu berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan dan iklim bumi yang sudah tidak bersahabat dengan manusia. Sebab pohon dapat mengendalikan lingkungan sekitar baik saat musim hujan maupun kemarau.

Pepohonan yang ditanam di sekitar rumah akan memberikan arti positif yang langsung dirasakan seperti meningkatkan kualitas air tanah dan membuat

suasana sejuk karena dapat mengurangi polusi suara.

Kemudian pepohonan berfungsi mengurangi erosi tanah khususnya di lahan miring, pepohonan rindang yang ditanam di dekat badan air mencegah pendangkalan dan penyempitan badan air. Bahkan daun-daun yang kering dari pohon yang berguguran ketika melapuk dan membusuk akan membentuk lapisan humus yang menyuburkan tanah dan meningkatkan kualitas media tanam bagi tanaman lainnya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Suli Faris mengatakan bencana di setiap musim yang selalu terjadi di Pamekasan karena pepohonan yang ada di wilayah itu semakin hari semakin berkurang.

“Pada musim hujan, bagian selatan mengalami bencana banjir. Bila musim kemarau datang bencana kekeringan yang terjadi di bagian utara. Ini jelas bahwa alam di sini (Pamekasan) sudah

membutuhkan perawatan dengan percepatan penghijauan,” katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta pada pemkab Pamekasan, untuk mulai menggalakkan penanaman pohon, khususnya di bagian utara yang banyak lahan kritis, karena banyak pohon yang sudah ditebang, yang berdampak pada rusaknya lingkungan di sekitarnya.

Dengan dilakukan penghijauan di bagian itu, air hujan yang datang pada musim penghujan, airnya dapat disimpan di dalam tanah oleh akar pohon tersebut sehingga tidak terjadi bencana banjir di wilayah selatan karena kiriman air dari hulu di utara.

Pada saat musim kemarau datang, secara perlahan air akan terlepas sendirinya sehingga persediaan air tanah menjadi lebih banyak dan sumur-sumur masyarakat tidak kering. Rencana jangka panjang tersebut harus sudah mulai dipikirkan oleh Pemerintah Pamekasan.

“Penanganan bencana yang selama ini terjadi itu penting, tapi yang lebih penting itu pikirkan cara pencegahannya. Setidaknya semakin lama, semakin dapat diminimalisir,” ungkapnya.

Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Pamekasan, Ajib Abdullah.

Ia mengatakan bahwa sekitar 36 ribu hektare lahan atau separuh dari wilayah Kabupaten Pamekasan lahannya dalam kondisi kritis dan juga berpotensi kritis.

Bahkan, terang Ajib, dengan program penghijauan yang dilakukan Dishutbun saat ini, butuh 30 tahun lagi agar lahan-lahan yang ada di wilayah Pamekasan kembali membaik karena ketersediaan bibit pohon yang ada masih terbatas.

“Untuk pencegahan banjir dan kekeringan memang harus dengan penanaman pohon, namun dengan ketersediaan bibit yang ada sekarang ini, kami perkirakan masih butuh waktu 30 tahun agar

separuh lahan disini (Pamekasan) bisa kembali baik,” katanya.

Dijelaskan Ajib, di Pamekasan ketersediaan bibit pohon saat ini sekitar ada 900 ribu, yang penanamannya dikemas dalam sejumlah kegiatan, seperti kegiatan tanam 1 miliar pohon, tahun menanam, hingga kegiatan perempuan tanam dan pelihara pohon.

Biasanya, lanjut Ajib, kegiatan penanaman bibit pohon itu dilaksanakan setiap tahun, sekitar bulan Desember atau awal memasuki musim hujan. Dengan kegiatan tersebut diharapkan bencana banjir dan kekeringan yang melanda setiap tahun di Pamekasan bisa sedikit berkurang.

“Mengatasi bencana rutin di sini (Pamekasan) itu harus dimulai dengan mengatasi lahanlahan yang kritis. Sebagai besar lahan kritis itu terjadi di wilayah tengah hingga pantura Pamekasan. Sedang untuk bagai selatan hanya sebagian kecil saja,” ungkapnya. = ALI SYAHRONI/RAH

Madura Sport

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 201527| JANUARI No. 0533 |2015 TAHUN IV SELASA

No. 0533 | TAHUN IV

O O

Busari, Kapten Baru P-MU BATU-Teka-teki siapa calon pemegang ban kapten Persepam Madura Utama (Persepam MU) terjawab sudah. Dari beberapa nama pemain yang muncul kepermukaan seperti Faris Aditama, Rosi Noprianis, ataupun Busari, ternyata tim pelatih lebih mempercayakan ban kapten kepada Busari.

Dipilihnya Busari sebagai pemegang ban kapten karena pemain yang pernah berkostum Persiba Bantul itu, memiliki karakter kepemimpinan yang baik dan mampu memberikan contoh kepada pemain lainnya.

Selain itu, Busari dianggap memiliki pengalaman memegang ban kapten. Sehingga, Busari diharapkan mudah menerjemahkan instruksi tim pelatih dan memberikan dorongan kepada pemain lainnya.

Asisten Manager Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan penunjukan Busari sebagai jedral lapangan sudah berdasarkan pertimbangan matang tim pelatih.

Sosok busari dianggap pemain yang tepat dalam memimpin pemain lainnya saat pertandingan.

Apalagi kata Nadi, Busari merupakan pemain yang cukup lama merumput bersama Persepam dan sudah teruji memegang ban kapten. Tinggal selanjutnya tim pelatih memberikan polesan khusus kepada pemain serba bisa itu.

Nadi berharap Busari tidak hanya menjadi kapten tim. Ia diharapkan juga menjadi Goal Getter Persepam MU. Apalagi dalam pertandingan melawan Gresik United, Busari nyaris melesakan gol, jika bola tidak membentur tiang gawang.

Seperti yang disampaikan Badi sebelumnya, kapten tim tidak tergantung pada kualitas skil individu ataupun seniorjunior. Melainkan pemain yang memiliki sosok karakter pemimpin yang baik di lapangan dan mampu mencegah emosi pemain lainnya, saat terjadi kericuhan di lapangan.

Sehingga, tim pelatih berhatihati di dalam menentukan pemain yang akan menjadi kapten tim Laskar Sape Ngamok. Dalam penentuan ban kapten ini manajemen terang Nadi memasrahkan sepenuhnya kepada tim pelatih Widodo C Putro.

Ada beberapa nama yang pernah memegang ban kapten diantaranya, Erol Iba. Namun, sayangnya pemain ini sudah hengkang dari Persepam, karena dibekap cedera.

Faris Aditama juga pernah menjadi pemimpin tim saat masih berbaju persik Kediri. Nama lainnya yakni Rosi Noprianis juga pernah memegang ban kapten saat membela PS. Sumbawa Barat dan Persepam MU. =FAKIH AMYAL/UZI

LATIHAN. Busari saat melatih ketahanan fisik di Stadion Brantas, Kota Batu

fakih amyal/koran madura

UJI COBA

Arema Tak Jelas, Persipura Jadi Lawan Tanding?

Nadi Mulyadi Asisten Manajer Persepam MU

BATU - Keberhasilan Arema Cronus menumbangkan Persebaya dalam laga Semi Final SCM CUP 2015, ternyata berpengaruh terhadap jadwal laga uji coba yang akan dilakukan Persepam Madura Utama. Hingga saat ini pihak manajemen belum menerima kepastian dari Arema Cronus, apakah laga uji coba dengan Laskar Sape Ngamok dilanjutkan atau sebaliknya. Arema lolos ke babak final dan akan berhadapan dengan Sriwijaya FC, Palembang.

Asisten manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengaku masih terus melakukan

komunikasi dengan manajemen Arema untuk memastikan jadwal laga uji coba tersebut. Hingga saat ini belum ada titik terang, apakah laga uji coba dengan Singo Edan tersebut berlanjut atau gagal.

Nadi menyadari peluang uji coba dengan Arema sangat kecil karena Arema masih memperebutkan juara SCM CUP 2015, melawan Sriwijaya FC, pada hari ini. Sementara, pemusatan latihan Lskar Sape Ngamok akan berakhir pada 31 Januari 2015.

Kecuali terang Nadi, manajemen Arema Cronus memberikan jadwal lain kepada manajemen

Persepam MU, di luar masa pemusatan latihan tersebut. Sehingga, dirinya akan tetap menunggu kepastian tersebut.

Sekalipun pada akhirnya nanti gagal akan melakoni uji coba dengan Singo Edan, Nadi mengaku sudah ada klub calon penggantinya yakni Persipura Jayapura, yang saat ini juga melakukan pemusatan latihan di Kota Wisata Batu mulai 25 Januari hingga 17 Februari 2015.

Nadi menjelaskan, manajemen sudah bertemu dan berkomunikasi dengan manajemen Persipura untuk menjalin kesepakatan laga uji coba dengan klub asal Bumi

Cendrawasih tersebut. Dari pertemuan itu sudah ada sinyal positif dari menejemen klub yang kini dilatih Osvaldo Lessa mantan asisten pelatih Jeksen F Tiago kala mengani Persipura.

Arema Cronus dan Persipura Jayapura merupakan tim kuat dan favorit di Indonesia Super Liga (ISL).

Tetapi, tidak ada alasan bagi anak asuh Widodo C Putro tersebut untuk mempecundangi dua klub besar tersebut. “Tunggu saja apakah Arema atau Persipura yang akan menjadi lawan terakhir, sepanjang pemusatan latihan di Kota Batu ini,� kata Nadi. =FAKIH AMYAL/UZI

KORAN MADURA

SELASA 27 JANUARI 2015 | No. 0533 | TAHUN IV

SELASA 27 JANUARI 2015 No. 0533 | TAHUN IV

P

KORAN MADURA

P

PEMANASAN. Para pemain Persepam Madura Utama sedang melakukan pemanasan sebelum memulai sesi latihan di Stadion Brantas, Kota Batu.

Persepam MU Usung Misi Menang MADURA UTAMA

BUSARI, KAPTEN BARU PERSEPAM MU MADURA SPORT | O

BATU-Persepam Madura Utama (Persepam MU) memiliki misi untuk menaklukkan Perseru Serui dan mempermalukan mantan pemain mereka yakni Osas Saha dan Ali Khadafi, dalam laga uji coba di Lapangan Agro, Kota Batu Malang, Selasa, (27/1) sore ini.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi mengatakan timnya berpeluang untuk mempecundangi klub asal Bumi Cenderawasih, Papua tersebut. Sebab, Persepam MU memiliki rekor perjalanan yang baik melawan klub yang kini dilatih Agus Sutiono itu.

Beberapa kali Persepam MU bertemu dengan Perseru Serui.

Sejak berlaga di Divisi I (kini bernama Liga Nusantara) hingga ketika sama-sama berkompetisi di Indonesia Super Liga (ISL), klub kebanggaan Madura ini selalui meraih kemenangan. Sehingga, menurut Nadi, tidak ada alasan

bagi timnya untuk mengalah dari Perseru Serui.

Meski demikian, target utama yang diusung oleh Laskar Sape Ngamok tidak melulu meraih kemenangan. Yang terpenting, pemain Persepam MU mampu meningkatkan kualitas permainan mereka, baik dalam kerjasama tim, organisasi permainan, pengusaan bola hingga penyelesaian akhir.

Pelatih Persepam MU, Widodo C Putro mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi Perseru Serui. Sebab, laga itu merupakan laga persahabatan yang targetnya adalah kematangan tim.

Jadwal Uji Coba 27 Januari 2015 Persepam MU vs Perseru Serui Lapangan Agro Wisata, Kota Batu 29 Januari 2015 Persepam MU vs Persibat Batang Lapangan Agro Wisata, Kota Batu 31 Januari 2015 Persepam MU vs Arema Cronus* Stadion Brantas, Kota Batu *Dalam konfirmasi, apabila Arema tidak bisa maka diupayakan bertanding dengan Persipura Jayapura

Dijelaskan, latihan yang dilakukan di Stadion Brantas, Kota Batu Senin, (26/1), selain merupakan menu rutin pemusatan latihan, juga dalam rangka mematangkan strategi permainan Per-sepam MU. Karena itu, laga uji coba dibutuhkan untuk mengukur pencapaian latihan tim.

Menurut Widodo, hasil evalu-

asi tim pelatih setelah laga uji coba melawan Persegres Gresik, Sabtu, (24/1), terdapat beberapa kelemahan tim yang harus diperbaiki.

Kelemahan dalam pertandingan tersebut terus dibenahi dalam sesi latihan. Termasuk mendorong pemain untuk meningkatkan skil individu dan kerja sama antar pemain.

Disingung soal kekuatan tim lawan yang diperkuat dua pemain asing mantan pemain Persepam MU yakni Ali Khadafi dan Osas Saha, Widodo mengaku tidak gentar. Sebab, dirinya menyimpkan strategi untuk melumpuhkan penyerangan tim lawan. “Yang terpenting dalam laga uji coba tersebut, yakni meraih hasil sempurna dan memacu perkembangan tim lebih baik, khususnya dalam menatap kompetisi Divisi Utama mendatang,� katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/DAR