Koran Madura

1

RABU 27 MARET 2013 NO. 0084 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

27 MARET 2013

PEMBOBOLAN BANK JATIM

g PAMANGGHI

Kader PKS Diduga Terlibat JAKARTA- Penyidik Subdit Pencucian Uang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri tengah mendalami kasus pembobolan Bank Jatim senilai Rp50 miliar yang diduga juga melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq. “Pasangan (Carolina Gunadi dan Yudi Setiawan) ini memang dekat dengan Luthfi. Mereka kenal Lutfhi melalui Elda Devianne Adiningrat yang kini telah dicekal KPK terkait dugaan suap impor daging. Kami akan berkoordinasi dengan KPK soal ini,” kata Kanit Pencucian Uang Bareskrim Polri Kombes Agung Setya di Jakarta, Selasa (26/3).

Kasus bobolnya Bank Jatim itu diduga terkait dengan pengajuan kredit Rp50 miliar oleh seorang pengusaha, Yudi Setiawan yang ternyata proyek fiktif. Kasus itu terungkap berkat laporan Bank Jatim Pusat ke Polda Jatim dengan surat laporan LPB/449/ VI/2012/SPKT tertanggal 21 Juni 2012 dan pelapor adalah Zulkifli Abdul Gani (kuasa hukum Bank Jatim Pusat). Yudi sendiri yang menjabat sebagai Direktur PT Cipta Inti Parmindo sudah ditahan oleh Polda Kalimantan Selatan.

Kini, Bareskrim sudah menahan Carolina Gunadi, mantan istri Yudi Setiawan, yang telah dijadikan tersangka. Karena itu Polisi terus mengembangkan kemana saja dana pembobolan Bank Jatim (BJT) yang dilakukan Yudi bersama Carolina itu mengalir.

Lebih jauh Agung menambahkan dugaan kedekatan kedua tersangka dengan mantan Presiden PKS bukan berarti ingin membidik Luthfi dengan kasus baru. ”Makanya, kami perlu berkoordinasi dengan KPK, apa yang belum mereka tangani dan bisa menjadi porsi kami untuk melakukan pendalaman,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, Luthfi dan Elda bahkan datang ke acara ulang tahun Yudi pada 29 Juni 2012 yang digelar di Restoran Merah Delima yang terletak tak jauh dari Mabes Polri. Selain Luthfi, penyidik Polri juga akan mendalami peran bupati Magelang dan Bupati Mojokerto yang dianggap tahu soal harta haram milik Yudi.

Yudi ditangkap tim gabungan Polda Kalsel dan Polda Metro Jaya di Jakarta pada Oktober 2012. Saat ini dia mendekam di Lapas di Banjarmasin. Dia terjerat kasus di Kabupaten Barito Kuala, Kalsel, untuk pengadaan barang dan jasa lelang buku 2011 yang diduga merugikan negara sebesar Rp 1,2 miliar.

Sebelumnya kuasa Hukum Yudi, Eben Eser Ginting di Cikini, Jakarta, Jumat (22/3) lalu mengatakan adanya aliran uang panas kepada beberapa petinggi PKS. “Selain mengajukan ke Bank Jatim, klien kami juga mengajukan kredit ke BJB senilai Rp 75 miliar,” jelas kuasa Hukum Yudi, Eben Eser Ginting di Cikini, Jakarta, Jumat (22/3).

Eben bahkan meminta KPK untuk mengambil alih kasus Yudi, yang juga Direktur PT Cipta Inti Permindo, dari Mabes Polri karena kasus kredit BJT dan BJB dinilai terkait erat dengan kasus impor daging sapi di Kementerian Pertanian. (gam/cea)

Demokrat Sampang

Tolak Bacaleg Terlibat Narkoba Sampang - DPC Partai Demokrat Sampang, Madura, menegaskan akan menolak bakal calon legislatif (bacaleg) yang mendaftar ke partai itu dan diketahui mengonsumsi obat terlarang narkoba.

“Persyaratan bebas narkoba ini adalah ketentuan pokok yang harus dipenuhi. Selain melanggar hukum, dari sisi etika moral politik juga tidak baik,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Sampang Abdussalam, Selasa.

Menurutnya, bebas narkoba ini merupakan salah satu kriteria yang ditetapkan partai, baik di tingkat pusat maupun kebijakan lokal Sampang.

Disamping itu, bacaleg harus mempunyai dukungan massa kuat, dan tingkat popularitasnya juga tinggi.

Dengan ketentuan seperti itu, bacaleg dari Partai Demokrat nantinya dipastikan akan banyak mendapatkan dukungan masyarakat pemilih yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Sampang.

“Kami meminta bacaleg yang tidak lolos supaya tetap solid dan mendukung Partai Demokrat pada pemilu 2014 sehingga perolehan suara yang diraih bisa maksimal,” kata Abdussalam.

Selain itu, ia juga menyarankan kader partai bisa berpolitik cantik, tidak bermain kotor, apalagi melakukan politik uang. (ant/ ziz/beth)

Gultor Oleh : Anwar Anggasoeta

Jurnalis Koran Madura di Yogyakarta

A

ant/ampelsa

HORMAT BENDERA. Warga memberi penghormatan saat pengibaran bendera Aceh berlambang bulan bintang di kediaman mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka Hasan Tiro (almarhum), Desa Lamtemen, Meuraxa, Banda Aceh,Selasa (26/3). Pengibaran bendera Aceh di beberapa daerah itu, menyusul telah disahkan Bendera Aceh dan Lambang Aceh dalam Qanun (peraturan) di DPR Aceh dan kemudian dimasukan dalam lembaran daerah.

Bawaslu Anggap KPU Terapkan Standar Ganda

Bawaslu Bersama Partai Tereleminasi menggugat KPU ke DKPP JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan standar ganda dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) pada 2014 mendatang.

Karenanya, Bawaslu dan sejumlah partai yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014 menggugat KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua Bawaslu Muhammad, mengatakan, KPU telah melakukan tindakan yang tidak baik selama ini. Bahkan kata dia, KPU berstandar ganda. “Ada kesan, KPU pilih kasih terhadap partai-partai yang mendaftarkan diri menjadi partai politik peserta Pemilu 2014,” tutur dia di Jakarta, Selasa (26/3.

Sikap KPU ini sangat disayangkan karena selama ini Bawaslu dan KPU memiliki wewenang yang sama sebagai penyelenggara Pemilu. “Kan harusnya wewenang kita sama.

Namun, putusan Bawaslu mengenai PKPI kemarin itu ditolak oleh KPU. Itu bagaimana. KPU sudah memberikan budaya

politik dengan standar ganda.

Padahal, UU Pemilu No. 15/2011 itu jelas menyebutkan bahwa Bawaslu dan KPU itu kewenangannya sama,” kata Muhammad.

Dia menyayangkan sikap KPU yang tidak mau berkoordinasi dengan baik dan saling melengkapi dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan Pemilu pada 2014 mendatang. Apalagi, keputusan yang dilakukan Bawaslu tidak mau ditanggapi KPU dan justru menunggu hasil putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), baru meloloskan PKPI menjadi peserta Pemilu pada 2014. “Itu jelas KPU melanggar kode etik.

Masa tidak mau menjalank putusan Bawaslu. Ini jelas kalau KPU tidak menghormati purusan Bawaslu,” katanya Ketua Umum PKPI Sutiyoso mengaku sangat menya-

yangkan sikap KPU yang sudah mengeluarkan surat keputusan mengenai nomor urut partai politik peserta Pemilu pada 2014 mendatang. Hal itu sangat disayangkan karena hal tersebut tidak perlu dilakukan mengingat ada beberapa partai politik yang bersengketa dengan KPU dan secara final belum diputuskan apakah diloloskan atau tidak. “Seharusnya itu kan ditunggu. Ternyata kan malah diumumkan. Sebenarnya sangat disayangkan kenapa hal tersebut perlu diumumkan.

Tapi, saya rasa oke lah. Saya rasa itu jadi sebuah catatan dan menjadi sebuah pembelajaran untuk bisa lebih baik lagi pada pemilu pada 2019 nanti”, kata Sutiyoso.

Dia berharap agar kejadian tersebut tidak terjadi kembali dan KPU perlu melakukan pembenahan diri, sehingga penetapan nomor urut partai bisa dikoordinasikan lebih baik lagi di waktu-waktu mendaatang.

Menurutnya, kejadian tersebut perlu diambil hilmahnya dan jangan sampai keputusan tersebut menganggu tahapan-ta-

PILGUB JATIM

Dana Pilgub Dibungakan Bank?

SURABAYA – Lambannya pencairan dana pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur menuai kabar tak sedap. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dituding telah mengendapkan dana Rp 578 miliar tersebut di bank dengan harapan memperoleh bunga. Padahal, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur

sudah memasuki tahapan persiapan pilgub. Beberapa pihak bahkan berspekulasi bahwa Sekdaprov Jatim Rasiyo yang juga merupakan Ketua Anggaran Pilgub Jatim diduga sengaja mengendapkan anggaran bernilai triliunan di di Bank.

Seperti diungkapkan salah seorang pakar politik Universitas Airlangga (Un-

hapan penyelenggaraan Pemilu di waktu-waktu mendatang.

“Kita dapat nomor 15. Saya rasa itu nomor hoku. Kelahiran PKPI itu kan 15 Januari. Anak saya lahir tanggal 15, busway juga diresmikan tanggal 15. Saya rasa saya optimis bisa memenangkan Pemilu pada 2014 nanti,” pungkasnya.

Bantah Sementara itu, Komisioner KPU Ida Budhiati, membantah pernyataan Bawaslu yang menyebut KPU tidak menghormati putusan lembaga Bawaslu dalam upaya penyelesaian sengketa Pemilu. KPU kata dia sudah menjalankan putusan dengan baik dan sesuai arah dan tujuan yang sudah ditetapkan. “Sikap KPU menunggu keputusan PTTUN atas gugatan yang diajukan PKPI sudah bisa dipandang sebagai tindakan tertib hukum untuk mencapai kepastian hukum. KPU merasa tindakan mencari kepastian hukum untuk PKPI sudah benar dan seharusnya Bawaslu tidak mempermasalahkannya,” ungkap Ida (gam/abd)

air) Hariyadi Selasa (26/3). Menurutnya, jika anggaran tersebut sudah disetujui, seharusnya pencairan bisa segera dilaksanakan.

“Pengendapan atau pembungaan anggaran Pilgub bisa saja terjadi. Hal ini merupakan tanggungjawab ketua anggaran karena jika anggaran sudah disetujui mestinya harus langsung dicairkan,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan Gubernur Jatim, Soekarwo yang berkilah pada wartawan bahwa anggaran tersebut tertunda pencairannya karena KPU Jatim mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 10 miliar, Hariyadi menilai hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan.

“Perlu adanya perbaikan pada rancangan anggaran itu kan karena anggarannya belum cair. Sementara, sebenarnya proses itu bisa dilakukan sambil berjalan,” kata dia seraya menambahkan bahwa seharusnya Gubernur Jatim tidak perlu menyalahkan pengajuan penambahan anggaran Pilgub.

Saat dikonfirmasi, ketua anggaran Pilgub Rasiyo membantah bahwa lambatnya pencairan anggaran Pilgub adalah karena pengendapan anggaran. Serupa dengan pernyataan Gubernur Jatim, ditegaskannya bahwa pencairan tersebut membutuhkan proses. “karena ada permintaan tambahan anggaran, sehingga harus membuat kembali rameng dan rpad nya.

Hal ini tidak mudah dan membutuhkan proses. Sebenarnya tidak ada masalah dengan pencairan anggaran dan sudah fix,” jelas dia. (neu/han/beth)

da 31 selongsong peluru kaliber 7,62 milimeter dalam olah tempat kejadian perkara di LP Cebongan. Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Hardiyono Sarosa meyakinkan tidak ada prajurit TNI yang terlibat dalam penyerbuan di sana, di Sleman, Yogyakarta, belum lama ini. Begitulah cerita sementara seputar heboh Cebongan. Lembaga Pemasyaratan ini kedatangan 17-an tamu tak diundang dan menewaskan 4 orang, tersangka yang diduga terlibat dalam kematian anggota Kodam IV/Diponegoro, mantan anggota Kopassus, Sertu Santosa.

Bantahan Pangdam, mengingatkan cerita bantahan pimpinan teroris yang diduga melakukan kerusuhan di tempat yang lain. Teroris tidak dimungkinkan melakukan hal yang merusak dan mematikan. Sebab, versis teroris, yang merusak itu adalah perusak dan yang membunuh adalah pencabut nyawa.

Ketika kerusakan ekosistem manusia melampaui batas kepatutan, dicandakan, pimpinan setan juga memprotes tuhan. Perbuatan serupa korupsi, mutilasi, dan pelemahan supremasi hukum, itu semua bukan perbuatan setan. Sebab, versi pimpinan setan, setan telah purna tugas untuk urusan seperti itu. Meski telah berhenti dari perbuatan serupa itu, masih banyak orang yang menduga setan pelakunya. Padahal, kejahatan manusia saat ini telah melampaui garis-garis kesetanan.

Dalam kasus Cebongan, tidak mungkin pelakunya teroris apalagi setan.

Pasti mereka manusia biasa yang dilengkapi senjata dan merasa Mereka, perkasa. Keorang yang jadian itu juga tidak dikenal tidak mungkin itu pasti ada terjadi begitu pihak lain yang saja.

Sebab, empat korban mengenalnya. yang tewas Sebagai yang di Cebongan tidak dikenal adalah tersangka yang diduga menganiaya anggota TNI di Hugo’s Cafe. Karena itu,sulit tidak mengaitkan kasus Cebongan dengan peristiwa sebelumnya dimana kerusuhan terjadi dan mantan anggota Kopassus tewas di sana.

Pendek kata, pelaku yang tidak dikenal itu adalah kelompok profesional, setidaknya kompeten dalam membunuh empat orang, sesuai yang diinginkannya atau mengikuti kehendak pemberi order. Siapa mereka, Pangdam IV/Diponegoro sudah jelas menyebut, mereka, para pelaku itu, adalah orang yang tidak dikenal.

Mereka, orang yang tidak dikenal itu pasti ada pihak lain yang mengenalnya.

Sebagai yang tidak dikenal, 400 personel Gultor (Penanggulangan Teror) siap diterjunkan untuk mendukung langkah Polda DIY. Gultor adalah satuan anti-teror yang berada di jajaran Kopassus. Satuan ini memiliki motto tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Jika mereka tidak diketahui, tidak terdengar dan tidak terlihat, apakah ada bedanya antara Gultor dengan sosok yang tidak dikenal?

Pembunuh 4 orang tersangka, harus ditemukan siapapun mereka. Kecuali, bila mereka adalah pemeran dalam film laga bertajuk Pendekar 17 Bayangan.

Tetapi mana mungkin mereka pendekar? Sebab pendekar pada umumnya pilih tanding. Bila mereka, ksatria, pasti tidak berjumlah 17 untuk menaklukkan 4 orang yang terpenjara pula. Itulah sebabnya mereka pantas diduga sosok terlatih dalam menghadapi rintangan.

Termasuk terlatih untuk menaklukkan bagaimana rumitnya protap di penjara yang berliku. =

SUAMI KEEMPAT Setelah menabrak wanita di sebuah trotoar, seorang laki-laki yang wajahnya mirip sekali dengan Tom Cruise tampak sangat panik dan shock.

Ia kemudian turun dari kendaraannya dan menemui si wanita.

Dan ia pun meminta maaf, “Saya mohon maaf atas kecerobohan saya.”

“Oh, tidak apa-apa,” kata wanita itu. “Ngomong-ngomong, Anda mirip sekali dengan suamiku yang keempat.”

“Wow!” seru lelaki itu. “Memangnya Anda sudah menikah berapa kali?” “tiga kali..” jawab wanita itu sambil mengedipkan mata.

Cak Munali

2

SUMENEP

RABU 27 MARET 2013 NO. 0084 TAHUN II

PASUTRI DITUDUH MENCURI

Surat Pengampunan Menjadi Bukti di Pengadilan

anis efizudin/ant

KONSOLIDASI PAN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa (tengah) didampingi calon bupati dan Anif Punto (kiri) dan wakil bupati Temanggung Budidoyo menyampaiakn orasi politiknya pada acara konsolidasi DPD PAN untuk pemenangan Pilbup Temanggung dan Pilgub Jawa Tengah di Sepikul, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (24/3). Dalam arahannya ketua umum PAN Hatta Rajasa menyampaikan kepada kader PAN yang terpilih menjadi kepala daerah untuk mendahulukan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Kader PAN Dukung Hatta Rajasa Jadi Capres SUMENEP - Seluruh kader Partai Amanat Nasional (PAN) di Sumenep terus merapatkan barisan dalam rangka mendukung Hatta Rajasa sebagai calon presiden (Capres) 2014 mendatang. Bahkan, konsolidasi politik diinternal PAN sudah sampai ditingkat desa.

Sekretaris DPD PAN Sumenep, Faisal Muhlis mengatakan, keinginan kader PAN di kabupaten paling timur Pulau Madura sudah bulat untuk men-

dukung Hatta Rajasa (HR) untuk menjadi Capres.

“Kalau semua kader hingga tingkat desa sudah siap, sehingga ketika Pilpres 2014 mendata-

ng, kita siap dan tinggal mengkomunikasikan dengan tokoh masyarakat, para kiai dan organisasi yang lainya,” akunya, Selasa (26/3/).

Manueut Wakil Ketua DPRD Sumenep ini, ditingkat desa, pihaknya sudah merekrut sebanyak 2.413 tim pemenangan, kemudian tingkat desa 1000 orang, dan di masingmasing kecamatan seluruh pengurus dan fungsionaris

partai berlambang matahari terbit juga siap mendukung.

“Selain kader yang ada dalam struktur partai, di luar itu kita juga siap menggalang kekuatan, dan dimasing-masing TPS kita sudah punya satu hingga dua orang yang siap jadi tim relawan, kemudian dimasing-masing dusun ada, termasuk desa,” tuturnya dengan senyum optimis. (sai/mk)

SUMENEP - Keluarga pasangan suami istri (pasutri) jamaah haji, berinisial NS dan MY asal Kepulauan/Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep yang tersandung kasus dugaan pencurian saat melakukan ibadah haji tahun 2012 lalu hingga kini belum bisa bernafas lega. Pasalnya, pasutri itu masih berada di penjara Mahkamah Syari’ah Arab Saudi.

NS dan istrinya MY, jamaah haji asal Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, pada tahun 2012 lalu dituduh mencuri dompet mukimin asal Makassar saat tawaf. Namun menurut pengakuan NS dan MY, mereka tidak mencuri dompet tersebut, melainkan menemukan dompet itu terjatuh, dan akan dikembalikan pada pemiliknya. Tapi, pemiliknya malah menuduh NS dan MY mengambil dompetnya dan melaporkan ke kepolisian.

Kepala Seksi Haji dan Umroh, Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep, Jono Hadi mengatakan, pasangan suami istri yang tersandung kasus dugaan pencurian saat beribadah haji di Makkah itu hingga saat ini masih berada di penjara Mahkamah Syariah di Arab Saudi dalam rangka menunggu

proses peradilan pada bulan Mei mendatang.

“Proses peradilannya diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang dengan agenda mendatangkan saksi mukimin dari Makasar yang merupakan pemilik dompet yang diduga diambil pasutri tersebut,” kata Jono Hadi kepada wartawan, Selasa (26/3).

Menurut Jono, agenda peradilan yang akan dilaksanakan pada bulan Mei itu adalan mendatangkan saksi. Jika saksi tesebut datang, proses hukum tersebut bisa secepatnya selesai. Namun, jika saksinya tidak datang, proses peradilannya bisa ditunda hingga datangnya saksi mukimin tersebut.

“Kalau memang saksinya datang, tidak perlu menunggu lama lagi, langsung diputuskan oleh hakim Arab Saudi. Tapi jika saksinya tidak datang, itu yang akan menjadi kendala dan menambah lamanya waktu penahanannya,” ujarnya.

Terkait dengan hukumannya, Jono Hadi memastikan, pasutri itu tidak akan dipotong sangannya sesuai kukum yang berlaku di Arab Saudi, melainkan dipenjara seperti proses hukum di Indone-

sia. “Cuma berapa lamanya itu tergantung dari majelis hakimnya. Yang jelas tidak akan dipotong tangan,” jelasnya.

Dia menegaskan, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia akan mendatangkan kuasa hukum melalui Duta Besar Arab Saudi pada pelaksanaan persidangan tersebut. “Upaya pemerintah Indonesia pasti ada diantaranya akan mendatangkan kuasa hukum melalui Duta Besar Arab Saudi,” tegasnya.

Terkait dengan pasutri itu telah mendapatkan surat pengampunan dari pihak korban (mukimin dari Makasar) yang akan dibuktikan dipengadilan nanti. “Soal surat pengampunan itu akan dibuktikan dipengadilan nanti,” urainya.

Sedangkan waktu kepulangannya, sambungnya, pihaknya belum bisa memastikan karena masih menunggu proses hukum dan putusan dari pengadilan.

“Saat ini mereka statusnya sebagai tahanan. Kalau mengenai kapan akan pulang, kami belum bisa memastikan karena setelah diputuskan oleh hakim, tentunya kan harus menjalani sangsi hukuman itu dulu,” pungkasnya. (rif/mk)

PEMBANGUNAN

Semua BUMD Sumenep Berkumpul SUMENEP— PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Sumenep mengumpulkan seluruh direktur badan usaha milik daerah (BUMD) setempat untuk membicarakan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan RPJMD 20112015, Selasa (26/3).

Hadir pada kesempatan tersebut perwakilan dari PT. WUS, PDAM, BPRS dan Sumekar Lines.

Direktur Utama PT WUS Sitrul Arsy menjelaskan, pertemuan

tersebut tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diminta oleh bupati untuk membangun hubungan yang sinergis diantara semua BUMD Sumenep.

“Waktu itu kami dipanggil oleh Bupati agar menyatukan iktikad baik dengan semua BUMD,”terangnya saat ditemui usai pertemuan.

Pertemuan tersebut, menurut Sitrul, penting dilakukan oleh semua BUMD untuk menaikkan

PAD Sumenep. Selain itu, kerjasama antar BUMD dibutuhkan untuk saling membantu dan mempelajari kelebihan maupun kekurangannya.

Sementara PT WUS sendiri, saat ini tengah melakukan tahapan dan proses yang tidak sederhana karena membutuhkan kerja keras. “Kami tengah melakukan terobosan dan itu tidak mudah didapatkan karena butuh proses,” pungkasnya. (athink/mk)

BUDAYA

Tidur di Atas Pasir Dapat Medetoksifikasi Tubuh

S

UMENEP – Warga Kecamatan Batang-Batang memiliki tradisi tidur di atas kasur pasir. Tradisi yang sampai saat ini masih lestari tersebut merupakan warisan dari nenek moyang yang tetap dipertahankan. Warga meyakini, tidur di atas kasur pasir dapat menetralkan toksin di dalam tubuh.

Mohammad Juri, warga Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang, menuturkan, warga dikampungnya ratarata memiliki kasur pasir di rumahnya. Banyaknya perumahan tidak mempengarhui tradisi tersebut. “Masyarakat tetap menyediakan kamar khusus keberadaan kasur pasir,” ucapnya, Minggu (24/3).

Tradisi kasur pasir memiliki riwayat yang sangat panjang.

Ia menyebutkan, di rumahnya

memiliki kamar khusus kasur pasir sebanyak tiga kamar. Memang ada kasur busa dan kapok, tuturnya, tapi keluarganya lebih suka tidur menggunakan kasur pasir. “Anak kami yang kecil ini sudah tak biasakan tidur di pasir,” paparnya.

Budayawan D. Zawawi Imron mengatakan, tradisi kasur pasir merupakan kecerdasan nenek moyang yang sulit ditemukan pada daerah lainnya di luar Madura. Nilai-nilai kosmologi orang Madura seperti kasur pasir, kata Zawawi, sebagai ungkapan mutlak manusia dengan alam besar.

Alam besar merupakan realitas yang wujudnya hanya bisa dirasakan manusia melalui cara penyatuan dengan tanah atau pasir. “Tuhan memberikan isyarat pada manusia agar rendah diri dan selalu bertawakal,” tuturnya.

Kepala Dinas Budaya, Pariwisata, dan Olah raga (Disbudparpora) Bambang Irianto mengakui keberadaan tradisi kasur pasir di Kecamatan BatangBatang sebagai tradisi yang unik di Kabupaten Sumenep. “Saya merasakan sendiri manfaatnya.

Tidur di pasir kalau malam hangat dan pagi hari dingin,” ungkapnya, Senin (25/3).

Bambang menjelaskan, kepercayaan warga atas manfaat tidur di atas pasir yang cukup kuat akan membuat tradisi tersebut tetap terawat. “Kan keyakinan masyarakat yang tinggal disana, semua penyakit akan terdetoksifikasi,”terangnya.

Bambang berjanji, lembaganya akan mempertahankan tradisi tersebut dengan mengawal setiap kunjungan maupun peliputan dari luar daerah yang datang ke tempat tersebut. (athink/mk)

FASILITAS UMUM

Pembangunan Pasar akan Dikerjasamakan dengan Sistem Investasi SUMENEP- Pemkab Sumenep berencana membenahi Pasar Anom Baru dengan dikerjasamakan pada pihak ketiga melalui sistem investasi. Hal itu diungkapkan Bupati Sumenep A Busyro Karim menyusul adanya komunikasi antara Pemkab dengan pihak investor terkait pembangunan pasar.

Bupati menjelaskan, selama ini, Pemkab telah banyak mengeluarkan biaya melalui APBD untuk pembangunan pasar tahap pertama. Namun, perkembangannya masih banyak bermasalah seperti proyek pembangunan pasar di lokasi kebakaran tahap pertama 2011 lalu. Bahkan, hingga saat ini, penanganan kasus tersebut belum selesai sehingga menjadi kendala pembangunan selan-

jutnya.

Busyro menyatakan, saat ini sudah ada investor yang siap membangun Pasar Anom. Hanya saja, pihaknya berkomitmen pelaksanaannya baru bisa terealisasi setelah pembangunan tahap pertama yang bermasalah dinyatakan selesai.

"Kami tidak ingin mengalami masalah yang kedua kalinya dalam pembangunan pasar. Dan kami tetap bersikukuh tidak melanjutkan pembangunanya sebelum masalah yang pertama selesai, walaupun sebenarnya masih banyak yang perlu dibenahi," terang Bupati, Selasa (26/3).

Bupati Busyro menambahkan, Pemkab telah meminta Kejaksaan Negeri agar masalah pembangunan pasar tahap per-

tama segera selesai dengan menagih kelebihan uang muka pembayaran sekitar Rp. 800 juta pada pihak rekanan.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, hasil pekerjaan proyek Pasar Anom tahap pertama sekitar Rp 800 juta. Sementara uang muka yang masuk ke rekanan mencapai Rp1,6 miliar.

"Untuk itu, kelebihan uang muka sebesar Rp 800 juta itu perlu dikembalikan. Ini yang perlu diselesaikan dulu sebelumnya diinvestasikan. Dan pembangunan itu tidak hanya dilokasi yang sekarang ini ditangani, tetapi juga di sebelah timurnya," pungkas Bupati.(sai/ mk)

SUMENEP

3

RABU 27 MARET 2013 NO. 0084 TAHUN II

BENIH TAHAN VIRUS. Sejumlah petani sayur keunggulan varietas sayuran baru yang tahan terhadap virus Gemini di Sumenep.

Peluncuran benih sayuran varietas baru merupakan solusi yang ditawarkan Ewindo untuk mengatasi serangan virus Gemini yang melanda daerah Sumenep, dan sekitarnya. noverandika/ant

Target Realisasi Cetak Sawah Baru April SUMENEP - Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Kabupaten Sumenep menargetkan realisasi cetak sawah baru di Desa Gellaman, Kecamatan Arjasa, bulan April 2013 ini. Pasalnya, hingga saat ini, program dari pemerintah pusat itu sudah berjalan, seperti kesiapan pemerintah daerah dalam mempersiapkan lahannya.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) kabupaten Sumenep, Bambang Heriyanto menyatakan, setelah Pemkab menyediakan lahan seluas 300 hektar untuk cetak sawah baru di Arjasa itu, minggu depan tim konsultan dari Propinsi Jatim akan datang ke lokasi lahan yang disediakan di Arjasa untuk melihat lahan langsung.

“Karena ini merupakan program dari pusat, pelaksanaannya harus melibatkan Propinsi Jatim sebagai konsultan.

Diprediksi bulan April sudah

direalisasikan karena semua persiapan saat ini sudah berjalan,” kata Bambang kepada wartawan, Selasa (26/3).

Menurut Bambang, salah satu tujuan dari program cetak sawah baru itu guna menunjang peningkatan produksifitas padi di Kabupaten Sumenep. Terkait dengan pemilihan lokasi di daerah kepulauan, karena secara potensi air memang sangat memadai, tinggal pengelolaannya.

“Program cetak sawah baru itu memang kami lakukan untuk meningkatkan produktifi-

tas padi di Sumenep. Sedangkan lokasi yang dipilih karena di daerah kepulauan, yaitu di Kecamatan Arjasa merupakan mempunyai potensi air yang sangat cukup dan harus diberdayakan,” ujarnya.

Dia menegaskan, program cetak sawah baru itu harus sukses karena program tersebut merupakan satu-satunya program di Jawa Timur. Sebab, jika hal itu tidak sukses, akan menjadi presiden buruk bagi Pemerintah Sumenep. Untuk itu, Pemkab akan berupaya semaksimal mungkin agar program tersebut terealisasi pada tahun ini.

“April harus sudah terealisasi, tapi itu bisa mundur karena terkendala geografis.

Namun, kami akan berupaya program ini bisa terealisasi tahun ini, tidak boleh mundur hingga tahun berikutnya,” paparnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, jika tahun-tahun ini hasil produksi padi hanya mencapai 6,03 ton setiap hektarnya, untuk lahan yang baru itu nanti bisa lebih meningkat, minimal 7 ton per hektarnya, tentunya akan diimbangi dengan bibit yang digunakan.

“Selama ini hasil produksi padi kan hanya 6,03 ton per hektarnya, tapi kedepan, kami akan tingkatkan menjadi 7 ton per hektar, termasuk di lahan yang baru tersebut,” jelasnya.

Selain itu, sambung Bambang, cetak sawah baru itu guna mengimbangi suplai beras tahun 2014 mendatang sebanyak 10 juta ton sebagaimana diprogramkan pemerintah.

“Program itu juga akan menunjang program suplai 10 juta ton beras untuk tahun 2014 mendatang,”pungkasnya. (rif/ mk)

PENERANGAN

Warga Kepulauan Sapeken Butuh Aliran Listrik SUMENEP Warga Kepulaun Sapeken membutuhkan aliran listrik yang sempurna. Selama bertahun-tahun warga kepulauan hanya menikmati listrik selama tujuh jam dalam 24 jam. “Kami selama bertahun-tahun belum pernah menikmati aliran listrik dengan sempurna. Masyarakat di Kepulauan Sapeken hanya menikmati tujuh jam saja selama 24 jam,” kata Sukron, warga Desa Sabuntan, Selasa (26/3).

Sebayak 12 desa di Kepulaun Sapeken hanya merasa-

kan penerangan listrik dari pukul 00.00 hingga pukul 16.00 Wib. “Selama berpuluh tahun warga Sapeken menikmati listrik dengan cara curah. Bahkan, lebih memprihatinkan lagi saat anak-anak lagi belajar pada malam hari, baik waktu ngaji di surau maupun belajar di sekolahnya. Mereka tidak bisa dengan sempurna, karena voltase listrik yang hanya dari diesel kecil sering turun,” terang Sukron.

Mamat, warga yang lain, menyampakan keluhan yang sama. Menurut Mamat, tak

jarang masyarakat di Sapeken masih banyak menggunakan lampu penerang teplok. “Untuk itulah, kami berharap kepada pemerintah untuk segera mengaliri listrik ke Pulau Sapeken, agar lampu hidup selama 24 jam,” katanya Terkait dengan tenaga kincir yang ada, Sukron mengatakan, keberadaan tenaga kincir hanya seumur jagung, sudah dua bulan sudah tak berfungsi. “Bahkan sekarang hanya tinggal tiangnya, dan mesinnya dilelang,” jelas Sukron. (sym/mk)

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

RUU KUHP Santet akan Menimbulkan Kegaduhan Sosial SUMENEP Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep Darul Hasyim Fath menengarai rancangan undang-undang KUHP tentang santet akan memicu kegaduhan sosial apabila benar-benar diterapkan. “Memang merasa penting karena hal tersebut adalah unsur hukum, tetapi akan bermasalah ketika santet itu akan dibuktikan. Taruhlah misalnya dalam RUU KUHP santet ini akan menggunakan asas bukti pengakuan dan sumpah, tetapi asas itu masih lemah ketika dibenturkan pada tiga asas hukum, yaitu keadilan, manfaat, dan kepastian hukum,” katanya, Selasa (26/3).

Dewan Perwakilan Rakyat RI saat ini sedang menggodok pasal RUU tersebut untuk disahkan. Sampel penelitian sebagai bahan referensi dalam pembahasan pasal santet salah satunya di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sume-

nep.

Darul mengatakan pembahasan tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan. “Soal penelitian santet tidak hanya sekarang, tetapi dulu juga pernah ada penelitian mendalam tentang santet, tetapi mengendap lagi. Dan sekarang RUU pasal santet kembali dibahas sampai akan dilakukan pendalaman lagi tentang santet. Tetapi yang jelas, asal bisa dibuktikan dengan berlandasan terhadap tiga asas hukum, maka tak jadi masalah, karena bagaimana pun hukum bisa disebut pasti jika sudah ada bukti,” paparnya.

Secara terpisah Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Damanhuri menilai, jika delik pasal santet dianggap sebagai delik materil, jelas akan mengundang masalah. Sebab, hal tersebut sulit untuk dibuktikan.

“Bagaimana cara mem-

buktikan bahwa seseorang memiliki ilmu gaib atau ilmu hitam. Bahkan sampai harus membuktikan apakah benar akibat perbuatan orang itu, atau santetnya, ilmu gaibnya, dan ilmu hitamnya, banyak menelan korban meninggal atau luka-luka?” katanya kepada Koran Madura, Kamis (21/3).

Namun, sekalipun pasal santet itu akan dikategorikan sebagai delik formal, menurut Ahli Hukum Islam tersebut, tak perlu dibuktikan. “Juga tak perlu dibuktikan apakah benar orang itu yang menyantet atau tukang santet,” ucapnya.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan jika pasal tersebut disahkan akan menimbulkan kegaduhan sosial. “Karena, seseorang bisa saja dipenjara tanpa buktibukti yang kuat dan akurat, akibat tuduhan-tuduhan menyantet atau sebagai dukun santet. Salah satu buktinya,

kini sudah mulai menggejala dalam masyarakat kita main hakim sendiri terhadap orang yang dituding sebagai dukun santet, tanpa sedikitpun diadili secara baik-baik,” pungkas kandidat doktor hukum ini.

Menurut Ahmad Khotib, Peneliti Madura, pasal santet tidak perlu ada atau dimasukkan dalam RUU KUHP. Karena dalam pandangan dia, kalaupun kaidah hukum pidana semacama itu akan dikehendaki sebagai bentuk solusi taktis dalam menjerat dukun santet, maka tidak perlu harus dimasukkan ke dalam RUU KUHP. “Bagi saya tak harus sejauh itu, cukup diakomodasi saja dengan kaidah hukum pidana yang bersifat umum tentang aturan menyangkut permufakatan jahat atau adanya orang yang hendak melakukan tindak pidana,” tandas Khotib. (sym/mk)

rudi mulya/ant

FLUKTUASI HARGA CABAI. Petani memanen cabai rawit pada panenan terakhir di kawasan perkebunan cabai miliknya. Petani mengeluhkan fluktuasi harga cabai rawit di tingkat petani yang tidak menguntungkan karena harga cabai rawit merah di tingkat petani Rp. 27.000 per kilogram sedangkan cabai rawit hijau Rp 10.000 per kilogram, sementara harga cabai di pasaran melambung tinggi.

PNS BOLOS

Dewan Minta Pemkab Tegas Beri Sanksi SUMENEP - Salah satu kendala yang menghambat pelayanan publik di Kabupaten Sumenep terletak pada sumber daya manusia di lingkungan pemerintah yang masih lemah. Sehingga peristiwa bolosnya PNS beberapa waktu lalu telah menandakan bahwa progres report pemimpin tidak strongnes .

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath, Selasa (26/3). Menurut dia, ketidakrespekan para birokrat terhadap pemimpinan ditandai dengan peristiwa bolosnya sejumlah PNS. “Sehingga para birokrat gampang berleha-leha keluar masuk kantor tanpa satu alasan yang jelas. Bagi kami, sebagai representasi publik secara keseluruhan melihat peristiwa tersebut cukup mengganggu,” katanya kepada wartawan.

Dewan meminta pihak eksekutif untuk memberikan ganjaran yang tegas terhadap para PNS yang masih berleha-leha keluar masuk kantor saat jam dinas. “Un-

tuk itu, perlu ada sanksi tegas kepada pegawai yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik,” ucapnya.

Dalam undang-undang kepegawaian juga sudah jelas bahwa PNS yang masih sering bolos hingga akumulasi beberapa hari akan disanksi, bahkan terancam dipecat. “Karena idealnya dari kinerja birokrasi itu kan ada reward and punishment.

Kalau ada pejabat berbirokrasi, kehalalan dia mendapatkan reward sudah pasti asalkan dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, tetapi kalau dia tidak menjalankan tugas sesuai fungsinya, maka yang paling adil adalah mendapatkan sanksi, bahkan bisa sanksi pecat,” paparnya.

Lebih jauh ditanya tentang proses reward and punishment, Darul menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif untuk memberikan ketegasan. “Soal ini, kita serahkan kepada eksekutif. Karena yang berkompeten dalam hal reward and punishment adalah

teman-teman yang ada di eksekutif,” tandanya.

Sementara secara terpisah, Pengamat Politik Madura Fathorrahman MD, menyayangkan peristiwa bolosnya sejumlah PNS yang yang terjadi beberapa waktu lalu. “Sebagai representasi dari pelayanan publik, mereka telah melakukan dosa demokrasi, karena hal tersebut berimplikasi serius terhadap patron para pegawai pemerintahan yang dinilai kurang profesional dan terkesan main-main dalam berbirokrasi,” katanya.

Disinggung masalah sanksi, Fathor sangat berharap konsep reward and punishment betul-betul diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memberikan efek jera terhadap PNS yang masih nakal. “Agar pemerintahan yang good governent sungguh berjalan sebagaimana yang diikhtiarkan Kabupaten Sumenep,” harap lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut. (sym/mk)

4

Bupati Minta Musrenbang Selaras dengan RPJMD 2011-2015

SAMBUTAN. Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik atas nama Bupati A Busyro Karim memberikan sambutan pada pembukaan Musrembang Kabupaten Sumeep yang dihadiri seluruh Kepala SKPD di Pendopo Agung, Selasa (28/3).

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kabupaten Sumenep tahun 2013 di Pendopo Agung, Selasa (26/3). Acara tersebut dihadiri seluruh kepala SKPD, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur, pengurus tim penggerak PKK, direktur BUMN/BUMD, tokoh masyarakat dan camat.

Menurut Bupati Sumenep A. Busyro Karim yang disampaikan wakilnya, Soengkono Sidik, pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tidak hanya sebagai kewajiban sebagaimana amanat undang-undang. Tapi

ADVERTORIAL

RABU 27 MARET 2013 NO. 0084 TAHUN II

harus dapat mengakomodir usulan dan harapan masyarakat melalui program prioritas yang telah dilaksanakan.

“Kita harus pahami, bahwa paradigma pembangunan yang sekarang ini tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai pelaksana. Melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator terhadap dinamika pembangunan. Sehingga mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan masyarakat mempunyai hak untuk terlibat, memberikan masukan dan mengambil keputusan dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya,” kata Bupati A. Busyro Karim dalam sambutannya.

Dengan demikian, papar Wabup, Musrenbang tingkat desa dan kecamatan, harus diselaraskan dengan visi misi bupati

dan wakil bupati, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2011-2015 mengenai peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah.

Ia menitipkan, yang harus digarisbawahi dalam Musrembang tersebut ada beberapa isu, seperti indek pembangunan manusia (IPM) yang masih berada di level bawah di antara kabupaten/ kota lain di Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka yang naik 3, 72 persen di tahun 2011, menjadi 4, 6 persen di tahun 2012, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 464 ribu 339 orang.

Selain itu, tingkat kemiskinan yang juga naik dan jadi indikasi belum sejahteranya masyarakat. (adv/athink)

Sumenep Kembali Raih Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

SUMENEP - Bupati Sumenep A. Busyro Karim, kembali terpilih sebagai pembina terbaik untuk Keselamatan dan Kesejehteraan Kerja (K3) dan Sistem Managemen Keselamatan dan Kesejehteraan Kerja (SMK3) Jawa Timur 2013.

Penghargaan itu diberikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebagai upaya pembinaan lingkungan kerja yang sehat, aman dan kondusif.

Penghargaan tersebut diterima Bupati Sumenep A. Busyro Karim di Gedung Grahadi, Jl. Gubernur Suryo, Surabaya, yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Selasa (26/4), kemarin. Prestasi dan apresiasi tersebut didasarkan atas atensi dan prestasi bupati dalam melakukan pembinaan lingkungan kerja yang sehat, aman dan kondusif.

Zero accident adalah indikatornya, dan 19 perusahaan di Sumenep berhak atas penghargaan tersebut.

Dunia usahanya berbeda, baik industri, perdagangan, pendidikan, perbankan dan jasa publik lainnya.

Penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten oleh Pemprov Jawa Timur dengan kriteria pencapaian zero accident bagi pekerja perusahaan sesuai dengan Permenakertrans RI No. Per 01/MEN/I/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3, dikelompokkan dalam perusahaan besar (jumlah karyawan kurang lebih 100 orang), perusahaan sedang (jumlah karyawan 50-100 orang), dan perusahaan kecil (jumlah kar-

yawan kurang lebih 50 orang).

“Terima kasih kepada dunia usaha yang konsisten pada kesehatan dan keselamatan kerja.

Hasilnya, dapat dirasakan oleh semua orang," kata Bupati Sumenep, A Busyro Karim.

Untuk itu, dia berjanji akan mengawal harmonisasi antara dunia usaha dan tenaga kerja

yang selama tiga tahun ini semakin berkembang . "Dukungan oleh semua pengusaha dan perusahaan yang ada di Sumenep, serta peranan lapisan masyarakat Sumenep yang tentunya tetap berpedoman pada etika dan aturan yang ada, merupakan keyakinan sekaligus komitmen saya sebagai bupati untuk terus mempertahankan dan meningkatkan untuk lebih baik lagi," ujarnya.

Sementara dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo menjelaskan, program keselamatan K3 merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya telah berkembang sampai kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional, dan secara umum maksud dan tujuan pemberian penghargaan ini adalah untuk lebih membudayakan K3 di perusahaan di Jatim.

Capaian Program Zero Accident di KABUPATEN Sumenep tahun 2013

19 Perusahaan Peraih Penghargaan K3 2013 Di kabupaten Sumenep

PAMEKASAN

5

RABU 27 MARET 2013 NO.0084 | TAHUN II

ANTISIPASI KRISIS AIR BERSIH

PDAM Siapkan Empat Titik Sumur Bor

SIMULASI SIAGA BENCANA. Pelajar berlarian keluar ruangan sambil menutupi kepala dengan tas saat bencana gempa pada simulasi sekolah siaga bencana di SDN 17 Peulanggahan, Banda Aceh. Simulasi yang melibatkan 400 pelajar siswa dan 50 guru di tiga sekolah dasar yang diselanggarakan Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Unsyiah didukung oleh Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) bertujuan melatih penyelamatan diri pada saat bencana gempa dan kebakaran.

DPRD Dukung Rencana Penggabungan SD Negeri PAMEKASAN: DPRD Pamekasan mendukung rencana Dinas Pendidikan (Disdik) setempat melakukan penggabungan (regrouping) bagi Sekolah Dasar (SD) Negeri yang dinilai tidak layak berdiri sendiri sebagai sebuah sekolah.

Dinas Pendidikan rencananya akan melakukan 15 Sekolah Dasar untuk memaksimalkan kegiatan di sekolah, karena berada dalam satu kompleks dengan sekolah lain atau memiliki jumlah siswa yang sangat sedikit.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini,

mengatakan komisinya sudah mengantongi beberapa sekolah, yang jumlah siswanya sangat sedikit, serta berada di satu halaman sekolah lainya.

Karenanya, ia menyatakan mendukung rencana Disdik untuk melakukan regrouping sekolah-sekolah tersebut.

Langkah itu, dinilainya

bisa mengatasi kekurangan ratusan guru Sekolah Dasar yang berstatus pegawai negeri selain meningkatkan kualitas kegiatan belajar dan mengajar di masing-masing sekolah dasar.

“Kami yakin langkah Dinas Pendidikan melakukan penggabungan sekolah dasar, merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan guru SD dengan status pegawai negeri, yang mencapai lebih dari 400 guru,” katanya Sekretaris Dewan Pendidikan Pamekasan Nur Kodim, menilai regrouping, bisa

berpengaruh pada efisiensi tenaga pendidik dan upaya peningkatan kualitas sekolah.

Sebab, tenaga pengajar di sekolah yang akan digabung, bisa didistribusikan ke selolah lainnya.

“Ini adalah sebuah rencana yang cukup bagus untuk segera dilaksanakan pada tahun ini. Karena bisa berpengaruh pada peningkatan kualitas pengajaran oleh para tenaga yang ada,” kata Nur Kodim.

Sebanyak 15 SD Negeri di Kabupaten Pamekasan, tahun ini akan dilakukan re-

KASUS PENCABULAN

Pemerintah Anggarkan Dana Penanganan Orang Gila

Komisi D Nilai Pendidikan Belum Berhasil Ubah Prilaku

karena dipicu beberapa faktor. Selain karena faktor pengawasan dari orang tua dan wali murid, faktor minimnya pendidikan agama di masingmasing satuan pendidikan dinilai masih minim.

Tindakan pencabulan secara beramai-ramai terhadap “Bunga” (nama samaran) warga Desa Teja Barat Kecamatan/ Kabupaten Pamekasan diduga dilakukan oleh delapan orang pelaku setelah sebelumnya pesta minuman keras (Miras).

Kasus ini sudah diadukan ke Mapolres Pamekasan pertengahan bulan ini. Kedelapan pelaku masing-masing berinsial NSR, YG, TH, FD, AR, HR, IP dan FR. dan NSR. Kepala Sub Bagian Humas Polres Pamekasan Ajun Komisaris Siti Maryatun menyatakan sudah memeriksa pihak-pihak yang terlibat dari kasus ini, meliputi saksi korban, serta saksi pelaku.

Bahkan, kata dia, kedelapan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal 82 undang-undang (UU-RI) nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dijelaskan, tindakan pencabulan ini terjadi sepulang sekolah di rumah salah satu pelaku di Desa Teja Timur Kecamatan/ Kab Pamekasan (6/3) lalu, namun baru dilaporkan ke Polisi.

Saat itu, pelaku memberi minuman keras kepada korban dan mencabulinya secara bergantian setelah korban mabuk. (uzi/muj)

PAMEKASAN- Komisi D DPRD Pamekasan menilai, tindakan pencabulan yang dilakukan delapan remaja terhadap salah satu siswi SMK di Pamekasan disebabkan karena kurangnya penekanan pendidikan karakter di lembaga pendidikan yang ada di kabupaten itu. Tindakan melanggar norma sosial itu dinilai sudah keterlaluan karena melibatkan pelajar.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini, mengatakan pendidikan di lembaga pendidikan yang ada masih menekankan pada nilai-nilai pelajaran dan belum menyentuh pada penanaman nilai sosial dan keagamaan bagi siswa didiknya.

Akibatnya, pelajaran yang disampaikan hanya diterima sebagai sebuah pengetahuan dan belum bisa dijadikan pedoman untuk berprilaku yang sesuai dengan norma agama dan norma sosial masyarakat.

“Kami meminta masalah ini segera dikaji akarnya dan dijadikan pijakan untuk pengambilan kebijakan terutama di bidang pendidikan di masa yang akan datang,” kata Juhaini, kemarin (26/3).

Ia meminta aparat kepolisian setempat mengusut tuntas serta menindak tegas delapan pelaku pencabulan pelajar itu. Sebab, selain melanggar undangundang, tindakan para

pelaku ini dinilai mencoreng citra pendidikan di wilayah tersebut. Apalagi, Kabupaten Pamekasan menyandang ikon kota pendidikan.

Menurut Juhaini, tindakan pencabulan ini terjadi diduga karena dipicu beberapa faktor. Selain karena faktor pengawasan dari orang tua dan wali mu-

Pendidikan di lembaga pendidikan yang ada masih menekankan pada nilai-nilai pelajaran dan belum menyentuh pada penanaman nilai sosial dan keagamaan bagi siswa didiknya.

Juhaini

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan

rid, faktor minimnya pendidikan agama di masingmasing satuan pendidikan dinilai masih minim.

Ia menyatakan sudah beberapa kali meminta Dinas terkait untuk membenahi hal tersebut, namun belum ditindaklanjuti secara serius.

sumur tambahan dari sumur yang ada sebelumnya.

Data di PDAM Pamekasan terdapat 34 desa yang tersebar di 10 kecamatan dari 13 kecamatan se-Pamekasan, yang dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan pada musim kemarau nanti.

Itu diketahui, setelah PDAM setempat, melakukan pemetaan, menjelang musim kemarau. Yaitu, Kecamatan Waru, Barumarmar, Pademawu, Tlanakan, Proppo, Larangan, Kadur, Pegantenan, Palengaan dan Pamekasan, yang rawan kekeringan.

Agus menambahkan, selain akan menyiapkan sumur bor, pihaknya juga siap untuk mendroping air ke wilayah kekeringan yang belum terjangkau aliran PDAM. “Kami siap antisipasi dengan mendistribusikan air bersih. Untuk mendukung itu, kami siapkan enam armada tanki air, tiga diantaranya milik PDAM dan sisanya milik Bakorwil IV Madura, PU Privinsi dan pemkab,” katanya.

Ia menambahkan, setiap desa yang mengalami kekeringan bisa menyampaikan permintaan air bersih melalui tokoh masyarakat dan kepala desa tanpa dipungut biaya. (uzi/muj)

grouping. Penggabungan sekolah ini dinilai mendesak dilakukan karena sejumlah sekolah dinilai tidak layak berdiri sendiri sebagai sebuah sekolah karena memiliki jumlah siswa yang sangat sedikit serta ada sebagian yang berada di dalam satu kompleks.

Penggabungan SD Negeri ini, kata Kasi Pembelajaran Disdik Pamekasan, Mutammam, tidak hanya dilakukan pada sekolah yang kekurangan siswa, namun, juga pada sekolah yang siswanya berlebih. (afa/muj)

MASALAH SOSIAL

PAMEKASAN- Komisi D DPRD Pamekasan menilai, tindakan pencabulan yang dilakukan delapan remaja terhadap salah satu siswi SMK di Pamekasan disebabkan karena kurangnya penekanan pendidikan karakter di lembaga pendidikan yang ada di kabupaten itu. Tindakan melanggar norma sosial itu dinilai sudah keterlaluan karena melibatkan pelajar.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini, mengatakan pendidikan di lembaga pendidikan yang ada masih menekankan pada nilai-nilai pelajaran dan belum menyentuh pada penanaman nilai sosial dan keagamaan bagi siswa didiknya.

Akibatnya, pelajaran yang disampaikan hanya diterima sebagai sebuah pengetahuan dan belum bisa dijadikan pedoman untuk berprilaku yang sesuai dengan norma agama dan norma sosial masyarakat.

“Kami meminta masalah ini segera dikaji akarnya dan dijadikan pijakan untuk pengambilan kebijakan terutama di bidang pendidikan di masa yang akan datang,” kata Juhaini, kemarin (26/3).

Ia meminta aparat kepolisian setempat mengusut tuntas serta menindak tegas delapan pelaku pencabulan pelajar itu. Sebab, selain melanggar undang-undang, tindakan para pelaku ini dinilai mencoreng citra pendidikan di wilayah tersebut.

Menurut Juhaini, tindakan pencabulan ini terjadi diduga

PAMEKASANPerusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Pamekasan akan menyiapkan empat titik sumur bor untuk meminimalisir kekerangan di wilayah tersebut.

Empat titik sumur bor itu tersebar empat kecamatan, masing-masing di Kecamatan Pasean, Kecamatan Waru, Kecamatan Pegantenan dan Kecamatan Galis.

Pelaksana Tugas Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bachtiar, kemarin (26/3), menjelaskan, pengeboran empat titik sumur itu akan menggunakan dana propinsi yang sampai saat ini belum diketahui secara pasti, besaran anggaran yang tersedia untuk tiap sumur.

“Tahun ini kami rencanakan penambahan empat sumur bor, untuk menekan daerah yang rawan kekeringan di Pamekasan.

Tapi kepastian realisasi masih menunggu dari Pemrop Jatim,” katanya.

Dijelaskan, dari empat titik sumur yang akan dibor tahun ini, tiga diantaranya berada di lokasi yang belum tersedia sumur PDAM. Yaitu di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Waru.

Sedangkan pengeboran di Kecamatan Galis merupakan

Tindakan pencabulan secara beramai-ramai terhadap “Bunga” (nama samaran) warga Desa Teja Barat Kecamatan/Kabupaten Pamekasan diduga dilakukan oleh delapan orang pelaku setelah sebelumnya pesta minuman keras (Miras).

Kasus ini sudah diadukan ke Mapolres Pamekasan pertengahan bulan ini. Kedelapan pelaku masingmasing berinsial NSR, YG, TH, FD, AR, HR, IP dan FR. dan NSR. Kepala Sub Bagian Humas Polres Pamekasan Ajun Komisaris Siti Maryatun menyatakan sudah memeriksa pihak-pihak yang terlibat dari kasus ini, meliputi saksi korban, serta saksi pelaku.

Bahkan, kata dia, kedelapan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal 82 undang-undang (UURI) nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dijelaskan, tindakan pencabulan ini terjadi sepulang sekolah di rumah salah satu pelaku di Desa Teja Timur Kecamatan/ Kab Pamekasan (6/3) lalu, namun baru dilaporkan ke Polisi. Saat itu, pelaku memberi minuman keras kepada korban dan mencabulinya secara bergantian setelah korban mabuk. (uzi/muj)

HARI AIR SEDUNIA. Seorang petugas menyuntikan zat kimia berupa koagulasi kedalam partikel air pada mesin Jar Test untuk mendapatkan air bersih saat peringatan Hari Air Sedunia di Jakarta.

PERBAIKAN TANGKIS LAUT

Pemerintah Ajukan Usulan Dana Rp. 40 Miliar PAMEKASANPemerintah Kabupaten Pamekasan, mengusulkan dana sebesar Rp. 40 miliar untuk pembangunan tangkis laut di wilayah pantai utara (Pantura) Pamekasan.

Tangkis laut yang direncanakan akan diperbaiki itu meliputi beberapa titik di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar dan Desa Tolontoh Rajeh, Kecamatan Pasean.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Pamekasan Totok Hartono menjelaskan, usulan ini disampaikan ke pemerintah pusat melalui Balai Besar Brantas di Surabaya.

Usulan ini dilakukan, karena Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun tangkis laut sekaligus pemecah gelombang di wilayah tersebut.

Dijelaskan, usulan dana Rp. 40 miliar untuk pembangunan ini sudah mendapat respon dari Balai Besar Brantas Surabaya.

Bahkan, pada Februari lalu, sudah ada konsultan yang melakukan survey di pantura selama satu minggu.

Survey ini dilakukan untuk mengkaji prilaku gelombang di wilayah tersebut.

“Usulan kami direspon oleh Balai Besar, bahkan sudah dilakukan survey untuk mempelajari prilaku ombang di Pantura,” katanya.

Totok menyatakan akan mengawal dan terus berkoordinasi dengan Balai Besar, agar pembangunan ini bisa terealisasi. Ia belum memastikan, kapan pembangunan bisa dilaksanakan karena hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pembangunan tangkis laut dan pemecah gelombang di wilayah Pantura sangat diharapkan oleh warga setempat. Sebab, terjangan ombak selama ini masih mengancam pemukiman warga setempat. Tercatat puluhan rumah warga rusak setiap tahunnya akibat hantaman ombak.

Kondisi tersebut masih diperparah lagi dengan maraknya para penambang pasir liar yang diduga memperparah terjangan ombak.

Warga setempat, kini menyiasati dengan memasang tangkis laut seadanya, seperti memasang zak-zak berisi pasir. (uzi/muj)

6

SAMPANG

RABU 27 MARET 2013 NO.0084 | TAHUN II

PENDIDIKAN

PENGUNDURAN DIRI

Mahasiswa STAINATA Belum Mendapatkan Ijazah

Mamak Tunggu Surat Balasan dari KPU Jatim

SAMPANG - Sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nazhatut Thullab (STAINATA) mengeluh karena pasca wisuda bulan November 2012 lalu sampai sekarang masih belum mendapatkan ijazah strata 1 (S1). Akibatnya para mahasiswa merasa terhambat ketika mempunyai keinginan untuk meningkatkan kariernya, baik di lembaga formal maupun non formal.

Apalagi mayoritas mahasiswa alumni sekolah tinggi tersebut berprofesi sebagai tenaga pendidik.

Salah satu mahasiswi dari STAI NATA yang tidak mau disebut namanya, ketika didampingi suaminya juga mengatakan masih belum ada kejelasan kapan ijazahnya akan keluar. Bahkan dia pun mendengar informasi bahwa teman-temannya juga banyak yang belum menerima ijazah.

Padahal di zaman sekarang, ijazah menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan karier. Apalagi seperti sekarang untuk lulus sertifikasi baik yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kemenag juga diminta untuk melampirkan ijazahnya.

“Apalagi sekarang dengan adanya program sertifikasi agar bisa mengikuti program tersebut syaratnya harus

SAMPANG - Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sampang, Divisi Program dan Data, Mohammad Hasan Jailani, yang akrab dipanggil Mamak menunggu surat tanggapan dari KPU Provinsi Jatim terkait surat pengunduran dirinya dari keanggotaan KPUD Sampang.

Mohammad Hasan Jailani mengungkapkan, pada akhir bulan Januari lalu dirinya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota KPUD Sampang. Surat pengunduran dirinya langsung dilayangkan ke KPU Provinsi Jatim. Akan tetapi hingga saat ini masih belum ada respon dari KPU Jatim tentang surat pengunduran dirinya tersebut.

“Tidak tahu kenapa sampai detik ini KPU Jatim masih belum membalas surat pengunduran diri yang sudah saya kirimkan,” ungkapnya kepada Koran Madura.

Mamak mengatakan, terkait pengunduran dirinya sudah disampaikan secara oral (lisan) dengan terbuka kepada Anggota KPUD Sampang lainnya. “Mereka mensupport agar saya membuat surat secara resmi. Setelah itu saya langsung membuat surat tersebut. Pada bulan Januari lalu, saya langsung mengirimkan surat pengunduran diri saya ke KPU Jatim,” terangnya.

Masih kata Mamak, mulai dari tahun ini, dirinya sudah mulai beraktifitas di tempat lain, karena secara aturan di KPU tidak boleh bermain di area yang berbeda.

“Nanti teman-teman akan tahu sendiri. Saya akan berada di mana. Karena secara aturan

melampirkan ijazah S-1. Karena ijazah kami masih belum keluar sampai sekarang, kami tidak bisa mengikuti program itu. Ini menjadi penghambat bagi kami, padahal sudah 5 bulan kami diwisuda, yaitu bulan November tahun 2012 kemarin,” ungkap salah satu mahasiswi yang enggan dikorankan namanya kepada Koran Madura, Selasa (26/3).

Hal senada juga dikatakan oleh Nanang Kosim (30), alumnus STAI NATA yang lulus tahun 2012 lalu. Karena ijazahnya tidak keluar, seringkali terkendala ketika ingin mengikuti program yang ada di Kabupaten Sampang.

Dirinya pernah mempertanyakan tentang ijazahnya ke pihak tempatnya menimba ilmu tersebut. Namun jawaban yang didapatnya tidak pernah ada kejelasan.

“Ketika saya datang ke kampus dan mempertanyakan tentang ijazah, pihak kampus tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Bahkan pihak kampus seakan saling lempar tanggung jawab,” terangnya.

Sementara itu, Rektor STAI NATA, KH. Thoyyib Madani ketika dikonfirmasi melalui telephon selulernya mengatakan, yang bertanggungjawab tentang ijazah adalah Maksum Karim. Kemudian dia mematikan handphonnya. (jun/msa/rah)

PERUSAKAN

Oknum LSM Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan SAMPANG Terkait adanya perbuatan tidak menyenangkan oleh salah satu oknum LSM di Kabupaten Sampang terhadap SD Negeri Bunnah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, puluhan guru dan pejabat UPTD Kecamatan Sreseh mendatangi Polsek Sreseh pada Selasa (26/3).

Aksi puluhan guru dan pejabat UPTD tersebut bermula ketika hari Rabu (20/3) lalu saat jam kegiatan belajar mengajar berlangsung, sebanyak lima anggota LSM datang ke SDN Bunnah Kecamatan Sreseh datang dan melemparkan bangku di dalam kelas.

Adegan tidak sopan tersebut membuat beberapa pelajar di sekolah tersebut tunggang langgang berlarian karena ketakutan Sebelumnya, kejadian itu berawal ketika salah satu pengajar di SDN Bunnah yang berinisial ER, telah ditegur oleh piha UPTD setempat karena sering tidak berada di tempat saat jam dinas.

Merasa tidak terima dengan hal itu, lantas ER melapor terhadap suaminya yang

merupakan salah satu anggota LSM. Entah dengan alasan apa, keesokan harinya pasca ER ditegur, sejumlah oknum LSM langsung mendatangi SDN Bunnah Kecamatan Sreseh.

Tak hanya itu, kemudian oknum LSM yang berjumlah 5 orang tersebut kemudian mendatangi kantor UPTD setempat dengan merusak sarana dan prasarana di tempat tersebut. “Padahal waktu kejadian ada siswa saya di kelas dan masih jam pelajaran berlangsung, Pak,” ucap seseorang yang identitasnya enggan dikorankan, Selasa (26/3).

Bahkan, saat itu juga puluhan guru dan pejabat UPT mendatangi Polres Sreseh dengan berpakaian Korpri.

Namun, perwakilan dari LSM tidak satu pun yang tampak.

Sementara itu, Kapolsek Sreseh, AKP Syamsul Arifin mengatakan, untuk menyelesaikan masalah itu, hingga kini pihaknya masih memanggil sejumlah oknum yang terlibat. “Hari ini juga (26/3), kita masih memanggil pihak terkait,” tukasnya. (ryn/msa/ rah)

mahardika surya abrianto/koran madura

BERMAIN: Anak-anak sedang asyik bermain di areal pengungsian yang dihiasi dengan tulisan-tulisan yang berbentuk tuntutan terhadap hak-hak para korban SARA di Kabupaten Sampang.

Pengungsi Tolak Solusi Relokasi SAMPANG - Pernyataan tegas para ulama di Madura yang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sampang, Gubernur Jawa Timur, hingga Pemerintah Pusat agar para pengungsi korban konflik SARA yang masih menempati GOR tenis indoor Sampang untuk segera direlokasi ke luar Madura, mendapat penolakan keras dari para pengungsi.

Juru bicara pengungsi, Iklil, yang masih kakak kandung Tajul Muluk mengatakan pihak manapun dan dengan alasan apapun, pengungsi tidak akan mau direlokasi apalagi hingga keluar Madura.

Menurut Iklil, pengungsi menolak solusi relokasi tersebut karena langkah tersebut bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. “Kami

dengan tegas menolak untuk direlokasi, apalgi sampai keluar Madura,” tegasnya, Selasa (26/3).

Di samping itu, yang paling dikhwatirkan pengungsi adalah timbulnya masalah serupa di tempat relokasi yang baru, karena ini menyangkut masa depan orang banyak.

“Kami tidak mau direlokasi kemana pun. Kenapa kita

harus dikeluarkan dari Sampang, itu kan berarti kita ini dianggap orang bermasalah.

Sedangkan relokasi menurut kami bukan jalan keluar yang tepat untuk mengakhiri konflik ini,” terang Iklil.

Menurut Iklil, keinginan pengungsi saat ini hanya kembali ke kampung halamannya dan tetap menolak rekomendasi pemerintah maupun para ulama untuk menempati hunian baru, yaitu di Puspo Argo Sidoarjo.

“Pengungsi ini hanya ingin kembali ke kampung halamannya, bukan dipindah ke daerah lain. Dan yang dibutuhkan kami hanyalah ketenangan hidup,” ujarnya. (iam/msa/rah)

MOH. HASAN JAELANI

Anggota Komisioner KPU Sampang di KPU tidak boleh kalau berperan di wilayah yang berbeda dan konsekuensinya adalah harus keluar. Pada prinsipnya pengunduran diri ini bukan atas dasar suatu permasalahan, melainkan karena ingin beraktivitas di tempat lain saja,” ujarnya.

Pengunduran diri Mamak bukan tanpa alas an. Menurutnya, dia mengundurkan diri dengan alasan karena ingin berkiprah di daerah lain. “Saya akan pindah ke daerah lain, maka dari itu saya mengundurkan diri lebih awal sebagai anggota KPUD Sampang. Dimana tujuan saya, tentunya belum bisa saya ungkapkan sekarang. Nanti semuanya akan tahu pada waktunya,” tandas Mamak.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Sampang, KH. Dhovier Shah ketika akan dikonfirmasi terkait pengunduran diri anggotanya tersebut tidak ada di kantornya.

“Pak Ketua sedang ada rapat di Surabaya, membahas tentang anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2013,” kata salah satu staf KPUD Sampang. (jun/msa/rah)

SALURAN AIR BERSIH

PDAM Perbaiki Pipa yang Bocor

junaidi/koran madura

RUSAK: Petugas PDAM sedang memperbaiki salah satu saluran air di Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, Selasa (26/3) kemarin.

SAMPANG - Pekerja dari Petugas Daerah Air Minum (PDAM) di Kelurahan Dalpenang memperbaiki selang saluran air minum yang bo-

cor.

Perbaikan tersebut dilakukan karena salah satu petugas tersebut melihat air yang selalu keluar dari jalan

raya. Petugas pun dengan cepat memperbaikinya dengan cara merusak jalan beraspal.

Sekitar jam 11 siang para pekerja PDAM membongkar

jalan dengan pengawasan kepala unit kota PDAM yang juga memperhatikan para pekerja ketika melakukan pembongkaran jalan. Tidak hanya itu, pembongkaran tersebut juga jadi perhatian para karyawan toko emas dan warga yang melintasi jalan tersebut.

Perbaikan selang PDAM tersebut sempat mengganggu lalu lintas. Mereka menggunakan cara memberi penghalang di depan mereka untuk melancarkan proses perbaikannya.

Kepala Unit Kota Aufan ketika mengawasi para pekerjanya mengatakan perbaikan ini milik salah satu pelanggan yang bocor, mulai dari kemarin sore dan ditemukan oleh petugas. Hari ini langsung mereka memperbaikinya.

“Petugas saya kemarin sekitar jam 5 sore melintasi

jalan ini. Ketika melihat air yang terus mengalir, petugas saya langsung menyampaikan kepada saya. Sekarang langsung saya perbaiki, khawatir jalan licin,” terang Aufan, Selasa (26/3).

Aufan juga menjelaskan, kalau di daerah kota, saluran air memang sering bermasalah. Pipa instalasi sering bocor karena sudah termakan usia.

“Kebocoran ini sering kami tangani, karena merupakan tanggung jawab kami selama di wilayah jalan raya, kecuali di daerah perkampungan itu merupakan tanggung jawab para pelanggan sendiri. Sebelum kami melakukan pengrusakan jalan, kami koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Bina Marga, sebab kalau tidak koordinasi kami juga tidak berani membongkar,” tandasnya. (jun/msa/rah)

BINATANG BERBISA

Warga Kembali Tangkap Ular Piton SAMPANG - Warga jalan Lawu, kelurahan Rongtengah, kecamatan Sampang Kota, kembali temukan ular piton di dekat kandang ayam warga setempat pada Senin (25/3) sekitar pukul 20.00 wib. Sejumlah warga langsung menangkap ular piton tersebut, karena sering memakan ayam milik warga.

Ular piton dengan panjang 3,5 meter tersebut ditemukan warga setempat sesaat setelah mengintai ayam betina yang diketahui milik Memed (35), warga jalan Lawu, kelurahan Rongtengah, kecamatan Sampang Kota. Namun, tak mau ayam miliknya menjadi mangsa ular piton, akhirnya binatang melata tersebut diamankan oleh rekan Memed

bersama sejumlah tetangganya.

“Awalnya ular itu sudah mengintai ayam di dalam kandang saya. Tapi untungnya ada yang melihat ular itu. Ya akhirnya langsung diamankan oleh warga sini,” terang Memed.

Menurut Memed di kawasan pemukiman warga tersebut memang seringkali berkeliaran ular. Apalagi kawasan dimaksud dekat dengan wilayah perbukitan desa Gunung Maddah. Karena itulah sudah dua kali ditemukan oleh warga setempat.

“Di sini kan memang dekat dengan perbukitan. Jadi, binatang ternak ayam warga memang sering dijadikan mangsa oleh ular yang turun dari per-

bukitan,” ungkapnya.

Ular piton dengan berat sekitar 55 kilogram tersebut rencananya akan dijual ke luar kota dengan perkiraan harga bisa mencapai jutaan rupiah Harga tersebut didasarkan pada peristiwa penangkapan ular sebelumnya. Sabtu (16/3) lalu sekitar pukul 02.15 wib, penemuan ular dengan jenis yang sama sepanjang 5 meter dengan berat 60 kilogram berhasil dijual seharga 1,5 juta rupiah.

“Ular hasil tangkapan pekan lalu saya jual ke Surabaya, laku 1,5 juta rupiah. Harga itu tergantung pada bagus tidaknya kulit ular,” tukasnya sembari mengelus ular piton hasil tangkapannya. (ryn/msa/ rah)

PITON: Ular Piton kembali ditemukan warga Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang, Senin (25/3) kemarin.

Ular tersebut ditangkap oleh warga di dekat kandang ayam milik warga sekitar pukul 20.00 WIB dengan panjang 3,5 Meter karena sering memakan ayam milik warga.

ryan hariyanto/koran madura

BANGKALAN

7

RABU 27 MARET 2013 NO.0084 | TAHUN II

PUPUK BERSUBSIDI

Alokasi Pupuk Tahun 2013 Capai 20.003 Ton BANGKALAN – Kepala Dispertanak Bangkalan Puguh Santoso mengatakan persediaan pupuk di Bangkalan tahun ini dipastikan tak akan mengalami kekurangan seperti yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya.

Ketersediaan pupuk tahun ini mencapai 20.003 ton. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu.

Alokasi pupuk pada tahun 2012 lalu hanya mendapat alokasi kurang lebih 19.000 ton.

“Saat ini alokasi pupuk cukup besar, mengingat kebutuhan pupuk bersubsidi di tahun 2008 sangat mengalami kekurangan,” terang Kepala Dispertanak Bangkalan Puguh Santoso, Selasa (26/3).

Sebenarnya, kata Puguh, alokasi pupuk bersubsidi tahun ini merupakan alokasi terbesar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Walaupun memang belum sesuai dengan banyaknya kebutuhan yang diharapkan oleh petani.

Dari total alokasi pupuk bersubsidi tersebut, dianta-

ranya meliputi pupuk UREA 3.236 ton, ZA 369 ton, NPK 1.761 ton, dan pupuk organik 351 ton. Pupuk tersebut nantinya, kata dia, akan disalurkan ke para petani. ”Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanian, perkebunan, kolam tambak dan lain sebagainya. Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan dari seluruh petani yang tersebar di 18 Kecamatan,” ungkapnya.

Puguh menjelaskan kenaikan jumlah kebutuhan pupuk tak lepas dari jumlah peningkatan penduduk. Termasuk faktor alih fungsi lahan yang semakin berkurang. Sehingga penggunaan pupuk yang maksimal perlu ditingkatkan guna mencapai produksi pertanian yang bagus.

Selain itu, tingkat kebutuhan pangan masyarakat bertambah karena faktor padatnya penduduk.

Oleh karena itu, pemacuan produksi lahan pertanian sangat diperlukan. Salah satunya, penyediaan pupuk yang berkualitas dan memenuhi standar kebutuhan para petani. (ori/rah)

INFRASTRUKTUR

Dana Perbaikan Kualitas Jalan Kabupaten Rp 60 M BANGKALAN – Banyaknya jalan rusak di sepanjang jalan kabupaten yang ada di Bangkalan memaksa dinas terkait harus bekerja ekstra ketat. Jalan tersebut hingga saat ini hanya sebagian saja yang mendapatkan perbaikan.

Oleh karena itu, PU Bina Marga dan Pengairan selaku instansi yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas jalan tersebut, menggelontorkan dana sebesar Rp 60 milyar untuk 171 proyek jalan yang telah mengalami kerusakan. ”Memang fokus perbaikan kita tahun ini masih berada pada perbaikan infrastruktur jalan kabupaten dan desa. Dana tersebut bersumber dari APBD tahun 2013,” kata Kepala PU Bina Marga dan Pengairan Taufan Zariansyah.

Agar arus transportasi antar kecamatan berjalan lancar. Maka beberapa jalan kabupaten dan pedesaan yang rusak dan butuh direhab secepat mungkin akan dilakukan rehab. Bahkan jalan yang masih berstatus jalan lapen perlu ada peningkatan menjadi jalan hot mix (aspal).

Proyek peningkatan kualitas jalan itu pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya. Di sepanjang tahun 2012 lalu, PU Bina Marga dan Pengairan juga menggarap proyek peningkatan kualitas jalan untuk 86 ruas jalan di lokasi berbeda, dengan rincian 48 ruas jalan kabupaten dan 38 ruas jalan desa, dengan plavon dana senilai Rp 56 miliar lebih.

”Bisa tuntas lebih cepat juga semakin baik, karena keberadaan prasarana jalan yang berkualitas merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat umum,” imbuh Taufan.

Sementara itu, lebih rinci Kabid Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas setempat Roniyun menjelaskan, garapan proyek 171 ruas jalan itu dipilah menjadi dua katagori, yakni 71 proyek di antaranya berupa peningkatan kualitas jalan kabupaten, sementara 100 proyek lainnya peningkatan kualitas jalan pedesaan.

Menurut Roniyun, khusus proyek peningkatan kualitas jalan kabupaten, akan direalisir dalam beberapa bentuk dan jenis garapan. Di antaranya, peningkatan kualitas jalan kabupaten yang masih berstatus jalan lapen menjadi hot-mix (Jalan Aspal). ”Kerusakan jalan yang sifatnya ringan saja, perbaikannya berupa tambalsulam. Itu untuk ruas jalan kabupaten yang kadar kerusakannya di bawah 40 persen,” terangnya.

Selain itu, proyek peningkatan kualitas 100 ruas jalan pedesaan, bentuk garapan proyeknya juga dipilah menjadi dua katagori, yakni berupa peningkatan jalanjalan alami pedesaan menjadi jalan tel-ford atau makadam, serta jalan makadam menjadi lapen. ”Mudah-mudahan semua proyek perbaikan tersebut bisa tuntas pada akhir tahun nanti. Mengingat tahun 2012 lalu bisa selesai akhir tahun,” ucapnya. (ori/rah)

ori/koran madura

RUSAK: Salah satu jalan Kabupaten yang rusak parah dan butuh segera diperbaiki.

ant/iggoy el fitra

USUT DANA SILUMAN: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Padang, menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sumbar, Padang.

Mereka menuntut DPRD membentuk pansus untuk mengusut tuntas dana “Siluman” Rp. 1,9 miliar berupa dana hibah safari dakwah salah satu partai poitik.

DPR Nilai Pemkab Tidak Berhasil Bina Pegawai BANGKALAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan menilai Pemerintah Kabupaten setempat gagal dalam membina pegawai Pemerintah Daerah dan Tenaga Harian Lepas di lingkungannya. Dalam bulan ini saja sudah terdapat dua oknum pegawai yang terlibat dalam kasus hukum. Karenanya Pemkab Bangkalan diminta lebih serius dalam melakukan pengawasan dan pembinaan para pegawainya.

Ketua komisi A Shafiuddin Asmoro meminta Pemerintah Daerah melalui pihak terkait Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat untuk lebih melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua pegawai Pemerintahan Daerah dan Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemkab Bangkalan.

“Bagi pegawai yang terlibat kasus hukum untuk di-

berikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan peraturan yang ada,’’ ungkapnya, Selasa (26/3).

Menurutnya dengan kejadian yang seperti ini, sebagai bukti bahwa Pemkab Bangkalan telah gagal dalam membina pegawainya. Karena, demikian itu merupakan prilaku yang tidak bisa ditolerir bahkan mencemarkan nama baik Pemkab setempat.

Jika pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan baik, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pegawai tidak mungkin terjadi dan terulang lagi. Pelanggaran yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab tersebut mengindikasikan ketidakseriusan Pemkab melalui instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya.

“Secepatnya komisi A DPRD Bangkalan akan memanggil pihak-pihak terkait,” janjinya.

Hal senada juga disampaikan oleh sekretaris komisi A DPRD Bangkalan Siti Fatonah Rachmaniyah. Politisi Partai Bintang Reformasi ini menyayangkan dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh oknum pegawai tersebut.

Karena menurutnya peris-

tiwa semacam ini merupakan pukulan terhadap semua pegawai di lingkungan Bangkalan. ‘’Kami sangat prihatin dan sangat menyayangkan kejadian ini. Karena, apa yang telah dilakukan oleh oknum pegawai sangat memalukan dan ini menjadi cambuk bagi kita semua,” ungkap satu-satunya anggota legislatif dari kaum perempuan di Bangkalan.

Fatonah mengatakan pihak yang berwenang wajib memproses kasus itu. Sehingga menjadi pelajaran yang berharga bagi semua, terutama di kalangan pegawai negeri sipil. Ia berharap agar Pemkab harus lebih peka dan sensitif dalam hal ini, sebab peristiwa tersebut sangat memalukan.

“Semoga ini menjadi pela-

jaran yang berharga dan tidak pernah terjadi lagi untuk masa yang akan datang,” tandasnya.

Perlu diketahui bahwa kedua oknum pegawai yang terlibat kasus hukum telah diamankan oleh pihak yang berwajib. Oknum tersebut adalah Eko Heri Wahyudi (30), warga Kelurahan Bancaran, pegawai negeri sipil Dinas Kesehatan Bangkalan.

Ia terlibat kasus penggelapan Mobil Honda jazz beberapa waktu lalu dan kasus pencurian dua buah laptop di tempatnya bekerja.

Oknum lainnya adalah Moh. Hasim Said (41), warga jalan Sukun V, Dasa Banyuajuh, Kecamatan Kamal. Ia ditangkap karena membawa obat-obatan terlarang jenis sabu seberat 0,32 gram Rabu (20/3).(dn/rah)

KRIMINAL

Saksi Tidak Bisa Memastikan Suara Musa BANGKALAN – Muhammad Ali (40) dan Bambang Iswanto (45), keduanya warga Surabaya dan anggota polwitabes, yang menjadi saksi kasus pembunuhan Brigadir Hariri (30), pada Selasa (26/3), dengan terdakwa Musa, warga desa Blega, tidak bisa memastikan suara dalam louspeaker yang mempropokasi warga sehingga korban terbunuh adalah suara Musa.

Kedua saksi kasus pembunuhan anggota kepolisian yang sempat menggegerkan warga Bangkalan 14 tahun silam itu akhirnya hadir dalam persidangan di PN Bangkalan.

Dalam sidang tersebut, kedua saksi dari anggota kepolisian yang turut terlibat saat kejadian hadir memberi keterangan. Dalam sidang kesaksian yang sempat tertunda 3 kali ini, ruang sidang penuh sesak dengan kehadiran keluarga Musa.

Muhammad Ali dan Bambang Iswanto di antara 6 anggota Polwiltabes Surabaya yang turun kelapangan saat terjadi peristiwa itu. Keduanya berhasil selamat dari amuk massa saat tim yang saat itu mencoba menangkap Musa malah dikepung warga karena isu ninja yang santer saat itu.

“Saat itu, tanggal 1 November 1998, kami polwiltabes (sekarang polrestabes) Surabaya menangkap salah satu pelaku ranmor,” ungkap Bambang, dalam kesaksiannya.

Pada saat itu, berdasarkan

doni heriyanto/koran madura

SUMPAH: Saksi dari Kepolisian saat diambil sumpahnya sebelum memberikan kesaksian dalam persidangan di PN Bangkalan, Selasa (26/3) kemarin. keterangan salah satu pencuri motor yang tertangkap mengaku beberapa hasil curiannya dijual kepada Musa (50), maka tepat hari itu juga sekitar pukul 4 sore, anggota polwiltabes tiba di Blega dengan pengawalan dan bantuan dari polsek Galis (pemangku wilayah Blega saat itu) yang memberitahu dimana rumah Musa. “Kami langsung menuju rumah Musa,” ucapnya di hadapan Majelis Hakim.

Sesaat setelah mengetahui

rumah Musa, tim polwiltabes yang berjumlah 6 orang ditambah bantuan 2 personil polisi Galis berpencar. Bambang yang masuk ke rumah Musa sempat menemui Musa di kamarnya. Namun melihat kedatangannya yang tiba-tiba, Musa masih sempat lari lewat jendela samping rumahnya menuju belakang rumah kemudian tak diketahui selanjutnya.

Bambang mengatakan tak lama berselang dari kejadian

itu terdengar suara kaca pecah dari arah tempat tim kepolisian meletakkan mobil Panther milik tim tersebut.

“Ya, suara kaca pecah dan semacam pengrusakan gitu, Pak. Saya ketahui saat itu mobil kami sedang dirusak oleh warga. Pada saat bersamaan terdengar dari pengeras suara, lebih dari satu pengeras suara, yang mengatakan PKI datang!

Ninja datang!” paparnya di depan Majelis Hakim.

Namun demikian, saksi tak berani menjamin apakah suara dari pengeras suara tersebut suara Musa ataukah orang lain. Keterangan tersebut diberikan sesuai dengan apa yang menjadi harapan pengacara Musa beberapa waktu lalu.

“Saya yakin, tidak ada bukti kuat yang menjamin apakah suara itu bisa dibuktikan sebagai suara Musa,” ujar pengacara Musa, Zaibi Susanto. (dn/rah)

8

LINTAS MADURA

RABU 27 MARET 2013 NO.0084 | TAHUN II

BISNIS

Petani Kesulitan Jual Garam Konsumsi

MUTASI PEJABAT. Sejumlah pejabat yang dilantik sebagai pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Pendopo Ronggosukowati. Mutasi itu oleh sebagian kalangan dinilai melanggar etika birokrasi.

INFRASTRUKTUR

Bupati Mutasi 110 Pejabat Sebelum Purna Tugas PAMEKASAN Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, melakukan mutasi (pemindahan) dan rotasi (pergantian) jabatan terhadap 110 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabuapten setempat, kemarin (26/3). Mutasi itu dilakukan Kholilurrahman menjelang detik-detik akhir masa jabatannya.

Mutasi dan rotasi pejabat itu, dilakukan terhadap 6 orang pejabat Eselon II, 35 orang pejabat Eselon III, 64 orang pejabat Eselon IV, dan 5 orang pejabat Eselon V. Pengambilan sumpah bagi mereka dilaksanakan di Pendopo Ronggosukowati.

Dalam sambutannya, Kholil mengatakan, mutasi dan rotasi itu, sudah merupakan hasil maksimal dari pengkajian yang dilakukan terhadap kinerja para pejabat di masing-masing tingkatan. Dari hasil kajian itu, sebagian dari para pejabat dan pegawai itu mengalami pemindahan dan pergantian jabatan karena prestasi.

Ia berharap, agar mutasi itu disikapi dengan arif dan menjunjung tinggi sumpah jabatan yang telah diucapkan.

Sehingga posisi baru yang diemban, diterima sebagai amanat yang harus dilaksanakan secara baik.

“Sebagai pegawai negeri yang telah diambil sump-

ahnya, tidak ada pilihan lain selain memberikan perhatian.

Niatkan tulus pengabdian kita bagi masyarakat, bangsa dan negara,” katanya.

Mutasi pejabat itu, mendapat sorotan dari beberapa kalangan. Sejumlah anggota DPRD Pamekasan menilai mutasi itu dilakukan tidak berdasar kebutuhan untuk memperbaiki kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bahkan ada yang menyatakan, kegiatan itu melanggar nilai kepatutan dan etika birokrasi meskipun sebagian ada juga yang menilai mutasi itu sebagai sesuatu hal yang wajar dan menjadi kewenangan bupati.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, mengatakan kesan dari kegiatan itu bukan didasarkan pada asas profesionalitas birokrasi, namun justru yang muncul adalah penagmbilan kesempatan menjelang pergantian kepemimpinan.

“Sangat kentara sekali

jika mutasi ini bukan didasarkan pada kebutuhan untuk memperbaiki kinerja SKPD mutasi tersebut dinilai tidak berdasarkan kebutuhan untuk memperbaiki kenerja satuan kenerja perangkat daerah karena perencanaannya juga dilakukan secara mendadak,” katanya.

Hal senada disampaikan Suli Faris, ketua Fraksi Partai Bulan Bintang Pamekasan. Menurutnya mutasi itu tidak seharusnya dilakukan, pasalnya ada surat edaran Kemen PAN dan RB bahwa kepala derah dilarang melakukan keputusan strategis seperti mutasi pejabat enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada.

“Enam bulan sebelum Pilkada saja sudah dilarang, apalagi setelah Pilkada,” katanya.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Juhaini, mengatakan mutasi itu tidak perlu dipersoalkan karena merupakan sesuatu hal yang wajar di organisasi manapun, termasuk pemerintahan. Ia menyatakan bupati memiliki kewenangan untuk melakukan langkah itu untuk perbaikan kinerja.

“Yang melakukan mutasi dan pergantian jabatan itu masih bupati yang sah dan memiliki kewenangan untuk itu. Jadi tidak perlu dipersoal-

kan,” katanya.

Kepada wartawan usai pelantikan, Bupati mengatakan mengatakan dirinya mutasi itu sudah berdasarkan kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Sehingga dirinya membantah kegiatan itu dilakukan atas dasar suka dan tidak suka.

“Sama sekali tidak ada balas dendam ataupun balas jasa. Bahkan ada pejabat yang dinilai dekat dengan saya pada mutasi kali ini menempati jabatan yang kata orang tidak strategis,” kata Kholil.

Pejabat tersebut kata Kholil yakni Kepala Bappemas dan Pemdes, Achmad Faesol yang ditarik sebagai staf ahli Bupati.

Menanggapi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 800/5535/SJ tertanggal 27 Desember 2012 tentang larangan Kepala Daerah melakukan mutasi atau rotasi jabatan struktural dalam waktu enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada, Kholil mengatakan, surat edaran itu melarang mutasi dalam waktu enam bulan sebelum pelaksanaan pilkada.

“Sedang mutasi yang saya lakukan saat ini setelah pelaksanaan pilkada. Jadi saya pikir tidak ada surat edaran yang dilanggar,” katanya.

Ketua Lembaga Peng-

DPR Soroti Bangunan Galangan Kapal kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Heru Budi Prayitno mengatakan pergantian pejabat yang dilakukan Bupati Kholilurrahman menjelang detik-detik akhir jabatannya bisa menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat.

“Seandainya dalam pemilukada yang lalu dia bukan salah satu peserta, mutasi itu akan dianggap sebagai hal yang wajar,” katanya.

Namun bagaimanapun, pergantian itu sudah berlangsung dan dilakukan oleh bupati yang kewenangannya belum dicabut. Karenanya, ia meminta pejabat yang dimutasi bisa melaksanakan tugasnya tanpa memandang unsur yang melatarbelakangi pergantian itu.

Sementara itu, pejabat eselon dua yang terkena mutasi antara lain, Bambang Edy Suprapto sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhammad Sakir sebagai Kepala Bapemas dan Pemdes, Achmad Faesol sebagai Staf Ahli, Budi Irianto sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Zainal Abidin sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Akmalul Firdaus sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa. (fik/afa/muj)

PENDIDIKAN

4 SD Negeri akan Diregrouping karena Kekurangan Siswa SAMPANG – Dinas Pendidikan Sampang akan meregrouping empat Sekolah Dasar Negeri di Sampang karena keempatnya kekurangan siswa, juga tidak mempunyai efisiensi guru dan prasarana.

Keempat sekolah yang rencananya akan digabung tersebut adalah SDN Karang Dalam 1, SDN Gunung Sekar 3 , SDN Dalpenang 3, dan SDN Dalpenang 5, masing-masing terletak di Kecamatan Kota Sampang.

Kabid Kurikulum Di-

nas Pendidikan (Disdik) Sampang Abi Kusno menyatakan, pihaknya berencana akan menggabungkan keempat SD di kecamatan Sampang dengan sekolah lainnya terutama yang berdekatan. Hanya saja, hingga kini masih belum bisa dipastikan akan digabungkan dengan sekolah mana. “Rencanaya empat SD itu akan kita gabungkan, tapi masih menunggu keputusan selanjutnya,” ucapnya, Selasa (26/3).

Karena saat ini masih dalam bentuk rencana

pihaknya berencana akan menggabungkan keempat SD di kecamatan Sampang dengan sekolah lainnya terutama yang berdekatan.

Abi Kusno

Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan (Disdik)

usulan kepada Bupati. Selain alasan kurang murid, keempat sekolah tersebut dinilai tidak mempunyai efisiensi guru dan prasarana. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2007, Pemkab berwenang dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan di daerahnya.

“Untuk sementara ini yang dilakukan penggabungan atau marger hanya di kecamatan kota Sampang saja.

Selanjutnnya giliran di beberapa kecamatan lain. Bah-

PAMEKASAN- Sejumlah petani garam di sentra produksi garam Pamekasan yang mengembangkan usaha garam konsumsi, mengalami kesulitan pemasaran. Bahkan mereka memproduksi garam konsumsi hanya ketika ada pesanan, selebihnya garam hasil panen mereka terpaksa dijual mentahan.

Menurut petani garam asal Desa Lembung, Kecamatan Galis, Pamekasan, Fathorrahiem, kemarin (26/3), kondisinya usaha produksi garam konsumsi terus tergencet dan kalah bersaing dengan serbuan garam produksi pabrikan. Sehingga petani lebih memilih langsung menjual garam mereka tanpa terlebih dahulu dilakukan pengolahan.

Selain karena tidak menentunya kondisi pasar, garam konsumsi tradisional juga kalah bersaing dalam hal kemasan, kualitas dan kuantitas produksi dengan hasil produksi sejumlah perusahaan garam yang lebih bagus dan rapi.

“Perusahaan itu sudah menggunakan alat-alat modern berupa mesin. Sedangkan kami masih lebih mengandalkan tenaga manusia,” terang Fathor.

Peralatan mesin yang dimiliki petani saat ini hasil dari modifikasi mereka sediri. Walaupun ada mesin hasil bantuan dari pemerintah namun tidak dipakai karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan petani garam. Bahkan ada sebagian mesin hasil bantuan pemerintah yang tidak dipakai dan surat karatan.

Tidak adanya mesin yang memadai itu berdampak terhadap biaya produksi yang harus dikeluarkan. Dalam setiap kali produksi, tidak cukup dikerjakan oleh tiga orang saja sehingga biayanya menjadi cukup besar.

“Dengan biaya produksi yang tinggi maka harga di pasaran secara otomatis akan mahal. Ini berbeda dengan garam perusahaan yang lebih murah,” kata Fathor.

Kesenjangan harga itu kemudian juga berdampak kepada kondisi pemasaran. Selama ini, pemasaran yang dilakukan petani masih tradisional. Tidak ada promosi yang didukung oleh pemerintah.

Peredarannyapun masih sebatas tingkat lokal Madura saja. Untuk diedarkan keluar daerah masih terkendala dengan ijin edar dan izin produksi dari Departemen Kesehatan.

“Izin ini seharusnya dibantu oleh pemerintah sehingga petani lebih mudah. Apalagi prosesnya panjang harus sampai ke Jakarta dan biayanya mahal,” pungkas Fathor. (fik/muj)

kan saat ini SD Gunung Sekar 3 sudah tidak mempunyai kepala sekolah,” ujarnya.

Ditambahkan Abi, rencananya tahun ini proses marger sudah selesai. Kemudian diterbitkan surat keputusannya.

Menurutnya tidak semua sekolah di desa yang kekurangan murid harus dimarger. Banyak sekolah di pedesaan yang dibutuhkan. Seperti di wilayah utara Sampang masih banyak sekolah dasar yang secara geografis terpencil. (ryn/ msa/rah)

SAMPANG – DPRD Kabupaten Sampang menyoroti kegiatan PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, salah satu investor yang tertarik membangun galangan kapal di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh senilai Rp 35 miliar, tidak memiliki izin amdal.

Anggota Komisi C DPRD Sampang Aulia Rahman menengarai investor itu tidak mengantongi izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), namun investor tersebut tetap nekat melakukan kegiatan seperti penebangan pohon dan pemerataan tanah.

“Akibat kegiatan PT Dumas di lokasi itu menyebabkan habitat ikan di kawasan itu rusak. Sehingga merugikan para nelayan. Karena ikan banyak yang mati. Oleh karena itu, kami mendesak agar segera menghentikan aktivitasnya sampai persoalan perizinannya beres,” kata Aulia Rahman.

Menurut Aulia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, maka pihak investor harus mengetahui ketentuan tersebut, karena merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kegiatan konstruksi.

Apabila ternyata tidak mengantongi izin amdal, maka pihaknya berhak menghentikan aktivitas PT Dumas tersebut karena dianggap melanggar ketentuan.

“Kajian amdal tersebut harus dimiliki pihak investor dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat sebelum melaksanakan kegiatan fisik di lapangan. Karena warga setempat yang merasakan dampak langsung dari kegiatan itu sehingga kegiatan itu tidak merugikan semua pihak,” ujarnya.

Dia mengancam akan memanggil PT Dumas, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sampang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sampang. Itu untuk mengetahui siapa saja yang telah melanggar aturan atau adanya indikasi main mata antara investor dengan instansi terkait sehingga meloloskan kegiatan walaupun izin amdal belum turun.

“Bukannya dewan sengaja ingin menghalang-halangi investor masuk Sampang, tetapi semata-mata agar jangan sampai ketentuan yang berlaku diabaikan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan tetap menjaga kewibawaan pemerintah,” tandas Aulia.

Menanggapi sorotan itu, Mohammad Lutfi Sulaiman, Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, ketika dikonfirmasi menyatakan pihaknya tidak berani melangkah jauh mengurus Izin Mendirikan Bangunan sebelum mengantongi izin amdal.

“Sejauh ini kita masih dalam tahap persiapan teknis saja sambil menunggu proses pengajuan izin amdal dinyatakan lulus dan mendapatkan rekomendasi dari Pemkab Sampang. Kita tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Setelah mendapat kepastian baru, kita bergerak melaksanakan kegiatan konstruksi di lokasi yang telah dilakukan feasibility study (studi kelayakan) beberapa bulan sebelumnya,” jelas Lutfi.

Lutfi juga mengatakan, secara tidak langsung dampak positif dari pembangunan galangan kapal itu akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, karena aktifitas roda perekonomian mulai menggeliat.

Selain itu juga dapat berpengaruh terhadap perbaikan infrastruktur sarana dan prasana karena mobilitas pembangunan akan makin tinggi. Ia pun berjanji jika nanti galangan kapal itu telah beroperasi, pihak investor yang bergerak di bidang perkapalan itu akan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Karena PT Dumas selama ini juga konsisten sebagai perusahaan yang ramah lingkungan.

“Apabila semua proses persyaratan adminitrasi berjalan lancar, izin amdal sudah mendapat persetujuan dari Pemkab, maka pada 2013 nanti kami akan meletakkan pada daftar pertama pencanangan pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari program awal pembangunan kapal tersebut,” pungkasnya. (msa/rah)

PROBOLINGGO

9

RABU 27 MARET 2013 NO.0084 | TAHUN II

PERJUDIAN

Nenek Suka Beli Togel

Rumah dr. Mohammad Saleh Diresmikan Jadi Museum PROBOLINGGO - Rumah dr. Mohammad Saleh, resmi menjadi museum. Rumah berdesain dan berasitektur eropa ini, pada Selasa (26/3) pagi telah diserahkan hak pengelolannya ke Pemkot Probolinggo, oleh keluarga besar dr Moh. Saleh.

MALU. Tiga tersangka togel saat di Mapolsek Mayangan Kota sedang tersangka perempuan mendekam di Mapolres Probolinggo kota.

PROBOLINGGO - Endang Rahayu (53) warga Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, terpaksa diinapkan di sel Mapolres Probolinggo Kota. Nenek dengan beberapa cucu ini, kesandung kasus kupon putih alias toto gelap (Togel).

Endang tidak sendirian ditangkap buser Polsek Mayangan Kota, Polres Probolinggo Kota, tetapi bersamaan dengan Salam riyadi (37). Hanya saja Salam yang tinggal di Ikan Paus, Kelurahan/Kecamatan Mayangan ini ditahan di Mapolsek Mayangan Kota.

Salam ditangkap 18 Maret, di jalan Slamet Riyadi, Kelurahan/Kecamatan Kanigaran.

Sedang Endang disergap 20 Maret di sekitar tempat tinggalnya. Keduanya dibekuk pada jam yang sama, yakni pukul 18.30 wib. “Endang ditangkap hasil pengembangan dari tersangka Salam,” keta Kanit Reskrim Polsek Mayangan Kota, Iptu Sumi Andana, Selsa (26/3).

Menurut Kanit, Endang salah seorang pembeli togel ke Salam, via sms. Dari nomer yang ada di hp Salam, petugas kemudian memburu Endang.

Hasilnya, ia ditangkap dua hari setelah Salam disergap.

Dari tangan perempuan yang tinggal di jalan KH Hasan Genggong ini, barang bukti yang berhasil diamankan berupa, sebuah Hp yang bersi sms tombokan togel.

Sedang dari tangan Salam, petugas berhasil mengamankan lima lembar kupon togel, sebuah buku tafsir mimpi, dua bolpoin, empat buah Hp, uang sebanyak Rp 270 ribu dan dua buah buku rekapan. “Komplotan Salam, masih kami buru.

Terutama bandarnya,” kata Iptu Sumi Andana.

Selain menangkap Salam dan Endang, petugas juga berhasil menyergap Syaiful Bahri (40) warga jalan Birgjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan dan Kasim (42) warga Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran. Syaiful tertangkap di sebuah gang, 17 Maret, pukul 14.30 wib dan Kasim ditangkap keesokannya.

Barang bukti yang diamankan dari keduanya berupa, selembar kertas berisi nomor tombokan, sebuah Hp berisi nomor togel, uang sebanyak Rp 100 ribu. Keempatnya menurut Kanit Reskrim diancam pasal 303 KUHP yang ancamannya lima tahun penjara. (gus)

CURANMOR

Anak Bawah Umur Nekat Curi Motor

Buchari Soleh, salah satu cucu dr. M Saleh berharap rumah kakeknya yang berada di jalan dr. Moh Saleh, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan ini, yang kini telah menjadi museum tidak menjadi monumen mati.

Ini menjadi alat supaya api nyala perjuangan beliau bisa diwariskan ke generasi selanjutnya.

Jadi menurutnya, jika ada pengunjung yang datang ke museum bekar rumahnya kakeknya itu, petugas harus menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam museum tersebut. “Kami berharap meseum ini hanya menjadi barang mati yang hanya ditonton atau dilihat saja. Tularkan ke generasi sekarang, nilai-nilai sejarah perjuangannya,” sebut Buchari Saleh Sementara, menurut Kepala Dispobpora Paeni Effendy, tugas utama pemkot adalah untuk melestarikan cagar budaya. sesuai dengan amanat UU/10 2011 tentang cagar budaya. Dengan UU tersebut, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk mengabaikan bangunan yang dikategorikan sebagai cagar budaya.

Karenanya, sejak 2007 lalu pemkot melakukan pendataan terhadap bangunan yang usianya lebih dari 50 tahun atau kawasan-kawasan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pemkot kemudian menetapkan 10 bangunan dan sebuah kawasan sebagai cagar busaya, termasuk rumah dr. Moh. Saleh. “Ini museum khusus. Kalau museum Probolinggo kan museum umum,” jelas Paeni.

Berangkat dari hal itu, Paeni berencana akan membangun destinasi cagar budaya atau museum lagi, yakni museum automotive.

Pihaknya akan bekerjasama dengan perusahaan Otobus (PO) Akas. Mengingat Akas merupakan perusahaan bus terbesar dengan armada ribuan. Saat ini sudah dilakukan pendekatan ke keluarga besar Akas. Disebutkan bus

akas mulai beroperasi saat bus masih terbuat dari kayu jaman Belanda.

Disebutkan selain rumah dr Moh. Saleh, Bangunan atau kawasan yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya yang memiliki nilai sejarah, Diantaranya. Makodim 0820, Batalyon Zeni Tempur (Yon Zipur) 10, Masjid Tiban, Stasiun Probolinggo, Gereja GBIP Immanuel (Gereja Merah), Gedung Graha Bina Harja, yang kini berubah menjadi Museum Probolinggo, Benteng, Pelabuhan Tanjung Tembaga, Monumen Tugu di alun-alun, dan Kali Banger.

Paeni juga menyebut, rumah yang didalamnya terpajang berbagai foto dan aneka properti bernilai sejarah ini, kerjasamanya dengan pemkot telah ditandatangani Walikota HM Buchori dengan keluarga dr Moh Saleh, di sebuah hotel Surabaya, beberapa waktu lalu. Sedang pada Selasa (26/3), merupakan peresmian sekaligus dibuka untuk umum. Acara serah terima rumah sejarah itu dihadiri Wakil Walikota Bandyk Soetrisno, perwakilan Muspida, sejumlah kepala satker, sejarawan, tokoh ulama dan masyarakat, serta keluaga besar dr Moh. Saleh.

Rumah dr Moh. Saleh ini dibangun sekitar tahun 1800 dengan pelataran depan, samping dan belakang yang cukup luas sekitar 9000 meter persegi,. Berdasarkan catatan sejarah di dalam buku Boedi Oetomo karya Adi Eko Priyono, dr. Moh saleh lahir dengan nama Mas Moehammad Saleh bin Sastridikromo.

Ia merupakan salah satu pendiri Boedi Oetomo pada 1908.

Profil dr. Mohammad Saleh Lahir dari pasangan H. Sastrodikromo dan Nalirah di Simo, Boyolali, Jawa Tengah, 15 Maret 1888. dr. Moh Saleh menjadi siswa STOVIA pada usia 15 tahun. Sebagai dokter. Ia turut menyuplai obat-obatan untuk pejuang, hingga diketahui Belanda.

Selain itu Ia kemudian aktif

sebagai pengurus Parindra (Paartij Indonesia Raya) yang tidak disukai Belanda.

Pada usia menjelang 50 tahun, dr. Moh. Saleh, bertugas dan hijrah di Probolinggo. Di rumah yang kini dijadikan museum itu, kata Buchari Saleh, kakeknya mendirikan parpol pertama bersama Bung Tomo, yaitu Partai Indonesia Raya, yang visi perjuangan partainya untuk kepentingan nasional.

Rumah yang menjadi cagar budaya ini, terdapat dua bangunan. Bangunan utama di fungsikan dr. Moch Saleh semasa hidup untuk kediaman keluarga. Sementara bangu-

nan kedua yang berada di sisi selatan, untuk praktek kedokterannya. Total sekitar ada 10 ruangan yang berada di ruang utama. Sedang bangunan di sampig kirinya ada tiga ruangan. Ruang depan untuk ruang pasien, di belakangnya untuk ruang pasien menginap dan ruang terakhir, kamar mayat.

Di salah satu ruangannya, ada 2 buah lemari besar yang berisi buku-buku peninggalan mendiang dan obat-obatan yang diduga milik dr. Moh Saleh kala masih aktif sebagai dokter. Ada dua macam bahasa yang tertera di obat tersebut, yakni bahasa Inggris dan bahasa belanda.

Diduga, obat-obatan yang berbahasa Belanda adalah milik dr. Moh Saleh, Sementara obat-obatan yang berbahasa Inggris milik salah satu putranya yang juga dokter, Abubakar Saleh.

Diantara obat-oabatan yang berbahasa Inggris ada yang bernama Comropen, Adexolin, dan Insulin. Obat-obatan itu masih etrsimpan rapi di rak yang kini warnanya mulai kusam. Dan masih banyak lagi ruangan atau kamar yang berisi barang bernilai sejarah.

Seperti Radio, Gramaphone, dipan ukir dan closed (WC) berdiri yang terbuat dari keramik. (gus/dar)

hanya sebatas dari infrastruktur yang dibangun oleh Pemkab Probolinggo.

Padahal pembangunan non fisik jauh lebih penting dari pembangunan fisik.

“Masyarakat menilai pembangunan yang dilakukan oleh Pemda hanya dengan mulusnya jalan dan kemegahan gedung yang dibangun.

Pembangunan

non fisik itu sangat penting karena menyangkut pembangunan moral yang butuh ketelatenan dan dilakukan berkesinambungan.

Jika pembangunan non fisik ini tidak dilakukan maka yang rugi adalah rakyat Kabupaten Probolinggo,” ucapnya.

Ia menyambut baik kegiatan pemberian bantuan beasiswa yang digagas oleh GNOTA Kabupaten Probolinggo, dalam hal kepeduliannya terhadap pendidikan umum maupun pendidikan yang berbasis keagamaan. “Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yang memiliki kelebihan rizqi,”tandas Bupati Tantri.

Menurutnya, hari ini tuntutan rakyat kepada pendidik adalah kualitas dan profesionalisme guru. Guru tidak hanya mengajar saja, tetapi yang terpenting mampu mendidik yang bertujuan agar moral anak jauh lebih baik dari orang tuanya.

“Saya meminta agar bantuan beasiswa ini disyukuri dengan cara terus belajar yang rajin. Hari ini dan ke depan harus lebih semangat dibandingkan kemarin.

Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Akhlak dan ilmu adalah bekal utama dan wajib dimiliki oleh anak,”pungkasnya. (hud)

BANTUAN PENDIDIKAN

700 Pelajar Terima Beasiswa GNOTA TERSANGKA. Junaidi (15) saat diperiksa petugas, di Mapolsek Leces untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

PROBOLINGGO – Junaidi (15), anak yang drop out sejak kelas 5 SD itu terlihat hanya tertunduk di depan penyidik Polsek Leces Kabupaten Probolinggo.

Warga Desa Sumber Petung Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, itu harus membayar mahal kelakuan nekatnya mencuri motor Honda Tiger bernomor polisi N 5891 PZ milik H. Saiful (45) warga Desa Kerpangan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, yang juga juragan meubel dimana tempat ia bekerja sebagai karyawan. Ia terpaksa mendekam di balik jeruji besi Polsek Leces.

Kapolsek Leces, AKP. Sujianto, mengatakan penangkapan itu hasil dari penyelidikan berkat adanya laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor. Pelaku ditangkap oleh pihak polisi pada sekitar pukul 12.30 WIB, saat mengendarai sepeda motor hasil curiannya kehabisan bahan bakar, di jalan raya leces Kabupaten Probolinggo.

“Saat kita lakukan penangkapan dia sempat terkejut dan setelah mengetahui

polisi, pelaku langsung diam dan pasrah untuk digiring ke Mapolsek Leces untuk diperiksa,” terangnya kepada wartawan, Rabu (26/3).

Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa Handphone, dan tersangka sedang diperiksa, untuk keperluan penyidikan.

“Saat ini Junaidi sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan segera akan dilakukan penahanan atas perbuatannya. Untuk sementara ia kita jerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun,” terang pria yang suka bercanda itu.

Sementara itu, dari pengakuan Junaidi, mengatakan bahwa dia baru satu kali melakukan pencurian kendaraan bermotor itu. Saat itu, ia disuruh temannya Edi (30) yang masih buron. Bahkan ia menyesali kejadian itu, seakan tak percaya dibenak pikiranya belum pernah akan merencanakan mencuri motor milik juragan tempatnya bekerja.”Saya sama sekali tidak pernah punya niatan mengambil motor.”tutur Junaidi lugu. (hud)

PROBOLINGGO – Sebanyak 700 pelajar SD/MI/SMP/ MTs se Kabupaten Probolinggo menerima bantuan Beasiswa Gerakan Nasional Orang Tua Asuh ( GNOTA). Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Probolinggo, Hj. Puput Tantriana Sari, SE, di Pendopo Bupati, Selasa (26/3).

Besaran beasiswa yang diberikan untuk 400 pelajar SD/MI senilai Rp. 80 juta.

Sedangkan beasiswa pelajar SMP/MTs sebesar Rp. 75 juta.

“Pemberian bantuan sosial beasiswa GN-OTA ini bertujuan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anak didik mulai dari tingkat SD/MI hingga SMP/MTs, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam memenuhi sarana dan prasarana pendidikan diluar yang ditanggung pemerintah,”ujar Kabag Kesra Setda Kabupaten Probolinggo, Moh. Syarifuddin.

Moh. Syarifuddin mengungkapkan sebagai langkah awal bagi pengurus GNOTA Kabupaten Probolinggo yang notabene merupakan mitra Pemerintah Daerah untuk terus menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat agar lebih peduli dan bersedia untuk menjadi orang tua asuh, khususnya yang berasal dari

keluarga tidak mampu agar mereka bisa menyelesaikan pendidikannya minimal sampai dasar 9 tahun.

Tak hanya itu, bantuan hibah rehab rumah peribadatan diberikan kepada 230 orang, yakni 194 pengurus musholah, masing –masing menerima Rp. 1 juta. Sedangkan 36 takmir masjid, masing-masing menerima ban-

tuan Rp. 2 juta.

“Total anggaran untuk bantuan sosial beasiswa GNOTA dan bentuan hibah rehab rumah peribadatan mencapai Rp. 421 juta,”tandasnya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari, SE mengungkapkan banyak masyarakat menilai sebuah pembangunan

10 KEBANGSAAN

MPR Posisikan Pancasila Sebagai Pilar Negara SURABAYA - Wakil Ketua MPR H Lukman Hakim Saifuddin membantah bahwa lembaganya memosisikan Pancasila sebagai “pilar” dalam artian penyangga, dan bukan fondasi atau dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kalau kita masukkan Pancasila sebagai salah salah satu dari empat pilar bersama UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, bukan berarti Pancasila itu tiang atau penyangga,” katanya dalam Sosialisasi Empat Pilar di hadapan 200-an guru LP Maarif NU se-Jatim di Surabaya, Selasa.

Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Pengurus Pusat (PP) Lembaga Pendidikan (LP) Maarif NU HM Arifin Djunaidi dan Sekretaris PW LP Maarif Jatim H Abdullah Sani MPd, ia menjelaskan MPR hanya memerlukan istilah singkat.

“Kalau Sosialisasi Empat Pilar tentu lebih ringkas dibandingkan dengan Sosialisasi Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, tapi Pancasila sebagai pilar juga bukan berarti Pancasila hanya tiang atau penyangga,” paparnya.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), katanya, pilar memiliki arti tiang penguat, tiang penyangga, dasar, pokok, dan induk. “Jadi, Pancasila sebagai pilar yang kami maksud bukan Pancasila sebagai penyangga, melainkan Pancasila sebagai dasar atau induk,” ucapnya.

LINTAS JATIM

RABU 27 MARET 2013 NO.0084 | TAHUN II

Selain itu, katanya, pilar juga bukan hanya empat, melainkan ada pula Bahasa Indonesia, bendera Merah Putih, lagu Indonesia Raya, dan sebagainya. “Semuanya itu merupakan pilar, karena Bahasa Indonesia juga mempersatukan bangsa, tapi prioritas MPR adalah empat pilar itu,” tuturnya.

Kalau kita masukkan Pancasila sebagai salah salah satu dari empat pilar bersama UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, bukan berarti Pancasila itu tiang atau penyangga

Menurut dia, MPR berkepentingan melakukan sosialisasi Empat Pilar kepada berbagai kalangan untuk menjaga Indonesia dari perpecahan akibat perbedaan yang muncul akibat arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang bersifat positif dan negatif.

“Secara positif, arus globalisasi membuat dunia menjadi tanpa batas dan perkembangan teknologi juga mendorong hal itu karena apa yang terjadi di belahan dunia lain dapat diketahui di seluruh dunia dalam waktu yang sama dan tanpa

batas,” tukasnya.

Namun, arus globalisasi dan perkembangan teknologi itu juga memunculkan nilainilai yang sangat mungkin bertentangan dengan nilainilai luhur bangsa Indonesia yang mementingkan persatuan di tengah-tengah perbedaan agama, suku/etnis, golongan, dan sebagainya.

“Karena itu, sosialisasi Empat Pilar itu menjadi sangat penting dan strategis untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Apalagi, sosialisasi kepada guru itu memiliki arti sangat strategis, karena guru merupakan sumber ilmu bagi generasi muda kita,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua PP LP Maarif NU HM Arifin Djunaidi menegaskan bahwa Sosialisasi Empat Pilar di lingkungan LP Maarif Jatim merupakan sosialisasi ketiga setelah Cirebon (Jawa Barat) dan Jawa Tengah.

“Nantinya, kerja sama dengan MPR itu akan kami lanjutkan ke Lampung (Sumatera), Banjarmasin (Kalimantan), dan seterusnya.

Kerja sama ini untuk memperkuat ‘mitsaqun gholidzo’ (konsensus bersama) yang diwariskan para leluhur bangsa ini,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengembangkan kerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk konservasi hutan bagi madrasah di dekat hutan, kerja sama dengan DKP untuk madrasah bahari, kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk pendidikan S2 dan S3 untuk guru, dan sebagainya. (ant/edy/dar)

Ratusan Anak Kena Razia Warnet saat Jam Sekolah Izin untuk Mengerjakan Tugas, Tapi Main Game Online

SURABAYA – Sedikitnya 100 anak usia sekolah diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Selasa (26/3) di seluruh warung internet (warnet) yang ada di Surabaya pada jam-jam sekolah.

Razia yang dimulai pukul 09.00 WIB bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya, Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Mereka bergerak terbagi dalam beberapa tim untuk menyisir seluruh warnet dan game online yang ada di wilayah masing-masing kecamatan.

Pantuan Koran Madura di Kecamatan Tegalsari, razia dilakukan beberapa tim yang masing-masing mengendarai tiga mobil, dua dari Satpol PP

dan satu dari Kepolisian. Di Tegalsari, mereka menyisir beberapa warnet sekitar Jenderal Basuki Rachmat dan Gubernur Suryo. Namun di dua lokasi ini, nihil anak sekolah. Petugas hanya menanyakan soal izin pendirian warnet serta tanda larangan bagi anak sekolah.

Postel Kominfo Kota Surabaya, Iswan Arif mengatakan sedikitnya 100 anak usia sekolah terjaring dalam razia ini. Sejumlah pemilik warnet yang memasukkan anak usia sekolah bermain tanpa pendampingan orang tua atau

guru didik akan ditindak tegas.

“Kurang lebih ada seratus. Usai dilakukan pengarahan, anak-anak bisa langsung dikembalikan ke orang tua.

Banyak warnet yang belum mematuhinya,” ujar Iswan Arif.

Salah satu contoh Soleh siswa kelas 7 pelajar SMP AlJihad Surabaya bernasib sial, waktu sekolah pun nekat bolos dan mengisi waktunya bermain game online di kawasan Urip Sumoharjo. Soleh yang masih memakai segaram puitih biru ini pun langsung di keler petugas Satpol PP, tanpa menyadari kehadiran bapak-bapak petugas dengan berseragam dinas.

“Aku ga diterno bapakku (aku tadi nggak diantar ayah) ke sekolah,” jawab Soleh kepada petugas Satpol PP. Larangan bagi warnet memasukkan anak usia sekolah ini tertuang dalam Surat Edaran Walikota bernomor 555/5554/436.6.8/2011 perihal tata tertib warnet. Dalam surat edaran itu, untuk mengelola warnet dengan prinsip aman, bersih dan berbudaya, serta melarang pengunjung usia sekolah pada jam-jam sekolah.

Selain itu, server dan komputer yang ada di warnet harus dilengkapi dengan pembatas atau filter untuk memblokir situs porno. Pemilik warnet dituntut juga harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap etika perilaku pengunjung apalagi mengakses pornografi, kekerasan, perjudian, ataupun terorisme. “Jika

ada yang melanggar maka bisa dilakukan penutupan atau pencabutan izin usaha dan bisa dilakukan pelimpahan tindakan kepada penegak hukum,” tegas Iswan Arif.

Anak usia SD ini lantas dibawa ke kantor kecamatan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Petugas juga menghubungi orang tua dari anak-anak ini untuk dilakukan pembinaan. Beberapa orang tua sendiri mengaku kaget anaknya tertangkap dan dibawa kecamatan. “Terus terang saya sock karena tetangga bilang anak saya tertangkap,” ungkap Maryoto, warga Dinoyo Tegal, Kelurahan Keputeran, Kecamatan Tegalsari, saat berada di kantor Kecamatan Tegalsari untuk mengambil anaknya yang dibawa petugas Satpol PP. Ia mengaku tidak bisa melarang anaknya untuk ke warnet karena hampir seluruh tugas sekolah saat ini harus dilakukan dengan mencari bahan dari internet. “Anak saya memang izin ke warnet karena tugas-tugasnya banyak yang dari internet,” kata Maryoto.

Masih di tempat sama, Camat Tegalsari Hari Widodo mengatakan razia kali ini sifatnya hanya sosialisasi.

“Ini untuk kebaikan bersama, kalau harus ke warnet orang tua harus mendampingi. Tadi dari pantauan kami mayoritas anak-anak ini tidak mengerjakan tugas, tapi bermain game,” ujar Hari. (ara)

PENGADILAN

PERSIAPAN SWASEMBADA DAGING

Adjis Anggap Panggilan Eksekusi Kejari Tidak Sah

MALANG. Seorang peternak menunggui sapi potong yang dijualnya di Pasar Sapi Tumpang, Malang, Jawa Timur, selasa (26/3). Provinsi Jatim menargetkan produksi daging sapi pada tahun 2013 ini sebanyak 108.976 ton dengan target sapi potong sebanyak 5.329.647 ekor sebagai persiapan menuju swasembada daging tahun 2014 mendatang.

PERDAGANGAN

Perusahaan Jatim Didorong Siap Hadapi AFTA SURABAYA – Persaingan dalam pasar bebas Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 membuat Gubernur Jatim, Soekarwo memberikan perhatian lebih kepada sertifikasi keberhasilan manajemen perusahaan Jatim. Selasa (26/3), Soekarwo menyerahkan Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kabupaten/ Kota, Penghargaan Zero Accident, SMK3 serta Penghargaan Pemerduli K3 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Orang nomor satu di Jatim ini menyatakan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjadi faktor penting dalam menghadapi persaingan dengan investor asing. Secara tidak langsung SMK3 adalah ISO versi Indonesia yang hasil penilaiannya berupa keselamatan kerja, standarisasi kerja dan produk, output, kualitas kerja dan jam kerja.

Kompetitor kita bukan lagi antar provinsi melainkan luar negeri. Kemampuan dan manajemen perusahaan harus dibenahi melalui Diklat hingga Jatim bisa menduduki posisi terdepan pada AFTA 2015 nanti

“Pemprov Jatim terus berupaya mendorong perusahan-perusahaan untuk bisa meraih SMK3 karena SMK3 merupakan sertifikat keberhasilan manajemen perusahaan. Apabila pengusaha mengantongi sertifikat

tersebut, berarti siap untuk menghadapi persaingan dengan pengusaha asing,” jelas dia seraya meyakinkan bahwa Jatim harus siap dan mampu bersaing di AFTA 2015 dengan pengusaha luar negeri.

Karwo berjanji, demi mewujdkan cita-cita tersebut Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim akan menyiapkan pendidikan dan latihan (Diklat) bagi pengusaha untuk memperdalam skill dan manajemen.

“Kompetitor kita bukan lagi antar provinsi melainkan luar negeri. Kemampuan dan manajemen perusahaan harus dibenahi melalui Diklat hingga Jatim bisa menduduki posisi terdepan pada AFTA 2015 nanti,” katanya.

Sementara itu Kepala Disnakertransduk Jatim Harry Soegiri mengatakan, pemberian penghargaan dalam rangka

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2013 ini bertujuan untuk lebih membudayakan K3 di perusahaan Jatim sehingga menjamin terciptanya keselamatan di tempat kerja yang aman, nyaman dan produktif.

“Penerima penghargaan Pembina K3 (Bupati dan walikota) dan perusahaan serta tenaga kerja/personil pemerduli K3 di wilayah Jatim ada 10 orang Bupati dan Walikota.

Sementara penerima penghargaan Zero Accident sebanyak 275 perusahaan yang terbagi dalam 199 perusahaan besar, 44 perusahaan menengah, 31 perusahaan sedang dan 1 perusahaan kecil. Sedangkan penerima penghargaan SMK3 tahun ini sebanyak 32 dan diupayakan naik 45 persen pada tahun depan hingga 75 perusahaan,” papar Harry panjang lebar. (neu)

SURABAYATerpidana Penipuan Tembakau senilai miliar rupiah melalui pengacaranya, Adjis Gunawan , Selasa (26/3) kemarin mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim di jalan Ahmad Yani Surabaya untuk meminta penjelasan pada pihak Kejati Jatim terkait pemanggilan eksekusi pada kliennya yang dinilai tidak prosedural, sebab kata Adjis pemanggilan tersebut tidak sesuai dengan KUHAP, dimana surat pemanggilan dikirimkan dan dalam hitungan jam sudah diterbitkan sprint eksekusi yang dikeluarkan Kajari Surabaya, M.Dhofir.

“Ini tidak benar, mestinya pemanggilan dilakukan lalu tiga hari berikutnya baru ada tindak lanjutnya. Semua ada tahapannya,” ujar Adjis di Gedung Kejati Jatim, Kemarin.

Diungkapkan dia, dalam kasus yang mendera klienya tersebut, semestinya tugas Jaksa bukan hanya memenjarakan seseorang, namun juga mem-

berikan perlindungan hukum pada orang yang tidak bersalah.

Adjiz mengingatkan pada pihak Kejari tentang kasus Engkon dan Karta tidak terulang kembali, dimana Sengkon dan Karta sudah masuk penjara selama dua tahun kemudian diketahui bukan pembunuh, dan akhirnya Kejagung mewakili publik mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) sehingga Sengkon dan Karta dibebaskan.

“Begitu juga dengan klien saya, JPU Edy Winarko mengetahui kalau klien saya tidak melakukan penipuan dan penggelapan sepeserpun uang milik Tio Piauw Jong, makanya sebaiknya Kejari Surabaya menunda eksekusi hingga putusan PK turun,” ujar dia.

Selain itu dalam PK yang diajukan kliennya lanjut Adjiz, adanya novum berupa formulir transfer Bank BCA yang tidak bisa disangkal lagi kebenarannya. “ Terbukti pelapor

dalam BAP juga mengakui sendiri menerima kembali dari Limantoro uang modal berikut keuntungannya sebesar Rp2,7 M,” tegas dia.

Ditambahkan dia, bahwa kliennya menjadi korban mafia peradilan, sebab penipuan yang ditudingkan Jaksa tidak pernah dilakukan karena segala tanggungan baik itu modal maupun keuntungan sudah dikembalikan.

“Perkara ini semata-mata karena sponsor, karena tidak mungkin orang sekelas Limantoro tidak mau bayar hutang Rp1 miliar , dia malah memberikan uang Rp2,7 miliar kepada korban,” tegas dia.

Terpisah, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim, Pathor Rachman saat dikonfirmasi masalah ini, mengatakan pihaknya akan tetap melaksanakan apa yang selama ini sudah dilakukan.

“Seperti semula, tidak ada yang perlu diulang,” ujar Pathor. (kas)

OPERASI PEKA

Polisi Amankan Puluhan Botol Miras SURABAYA- Guna menekan angka kriminalitas di wilayah Genteng dan sekitarnya, Polsek Genteng terus menggalakan operasi Peka, Senin (25/3) malam.

Hasilnya, Puluhan botol miras mulai dari minuman kelas ringan jenis Cukrik hingga kelas berat jenis vodka berhasil diamankan setelah petugas menggelar opensif di Jl. Kusuma Bangsa Surabaya pukul 23.00 WIB. Selain itu, Polisi juga mengamankan dua pemilik miras tersebut, yakni Moch. Wiyono (46), warga Jl. Sukomanunggal V dan Abdul Jalal (60), warga Jl. Pucangan I. "Keduanya kita amankan setelah anggota mendapatkan botol miras dari pengendara saat opnesif di Jl. Kusuma Bangsa. Miras yang kita amankan pengakuannya beli dari kedua orang yang kita amankan," ujar Kompol Hen-

dria Lesmana, Kapolsek Genteng, Selasa (26/3) kemarin.

Masih kata dia, digalakkannya operasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir penyakit masyarakat (pekat) yang berawal dari

berbagai bentuk. Mulai dari minum-minuman keras, perjudian dan sebagainya.

"Tujuan kita, sebagai langkah antisipasi kejahtan yang dimulai dari minum-minuman keras," kata dia. (kas)

LINTAS JATIM

11

RABU 27 MARET 2013 NO.0084 | TAHUN II

PENGRUSAKAN

TANGKAP TERORIS

Mobil Dinas Legislator F-PD Dirusak Orang

SURABAYA. Sejumlah prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI-AL mengamankan seorang teroris ketika melakukan simulasi pengamanan teror di kawasan Suramadu, Perairan Surabaya, Jatim, Selasa (26/3). Giat tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani bahaya terorisme pada objek vital.

DPRD Pertanyakan Kredibilitas Pemprov Jawa Timur SURABAYA- Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Baktiono mempertanyakan alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) yang belum mencairkan Tunjangan Prestasi Pendidik (TPP) Guru Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta di Surabaya padahal persayaratannya telah terpenuhi.

Menurut dia, meski persyaratan mereka terpenuhi, namun masih ada guru non PNS yang belum menerima TPP dari tahun 2011. “Alasannya apa kok tunjangan tersebut belum dicairkan, padahal persyaratan sertifikasi dan Nomor Registrasi Guru (NRG) sudah dipenuhi. Ironisnya, ada yang belum menerima TPP dari tahun 2011,” ungkap dia.

Selasa (26/3) kemarin.

Bahkan dia menduga ada unsur politis, terkait dengan

belum dicairkannya anggaran TPP guru non PNS. “Mungkin, karena biasanya momentmoment tertentu juga bisa dimanfaatkan untuk mencairkan tunjangan tersebut, misalnya menjelang Pilgub, Pileg dan Pilpres,” duga dia.

Ribuan guru non PNS yang belum menerima TPP mayoritas dari sekolah swasta, mulai dari sekolah tinggat dasar sampai tingkat atas atau kejuruan. “Mayoritas yang belum menerima TPP dari sekolah

swasta, mulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, guru mata pelajaran atau bidang studi dan guru agama,” papar dia.

Dijelaskan dia, Bila TPP tersebut merupakan program kebijakan pemerintah pusat. TPP untuk guru non PNS merupakan tanggung jawab Pemprov Jatim, sedangkan untuk guru PNS tanggung jawab Pemkot Surabaya. “Untuk pendidik non PNS anggaran lewat Pemprov Jatim, sedangkan untuk pendidik yang sudah PNS lewat Pemkot Surabaya,” kata dia.

Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga memaparkan, nominal TPP yang diterima oleh guru non PNS maupun guru yang sudah PNS. “Nominalnya bervariatif, un-

tuk guru non PNS mendapat Rp. 1,5 juta perbulan, sedangkan untuk guru PNS satu kali gaji. Sekarang gaji guru PNS Rp. 3 juta,” papar dia.

Ditegaskan dia, jika Pemprov Jatim harus segera mencairkan anggaran TPP, karena masalah tersebut dapat menghambat jalannya proses belajar mengajar. “Mereka kan sudah memenuhi kewajiban dengan memenuhi persyaratan data baik sertivikasi maupun Nomor Registrasi Guru (NRG). Sekarang TPP yang merupakan hak mereka harus segera diberikan,” tegas dia.

Seraya mengimbau kepada para guru non PNS yang belum menerima TPP agar tidak terkecoh oleh sesuatu hal di balik molornya atau nanti saat dicairkannya dana TPP tersebut. (wan/kas)

SURABAYA – Diduga karena efek atau akibat dari kericuhan yang terjadi saat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya pada Jumat (22/3) lalu, dimana beberapa anggota legislator dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), melakukan boikot Sidang Paripurna, mobil dinas salah seorang anggota F-PD yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya, M. Anwar, dirusak orang tidak dikenal.

M. Anwar dan anggota F-PD yang lain menuntut Ketua DPRD Surabaya, Wishnu Wardhana (WW) turun dari kursi pimpinan sidang paripurna. Tidak hanya melakukan boikot Sidang Paripurna, Pria bertubuh gemuk ini juga merampas dan mencopot plakat nama WW dan Afus Santoso saat Paripurna berlangsung.

“Kejadian ini, mungkin, karena Pak Anwar Terlalu Ekstrim waktu itu,” ungkap sumber dari kalangan DPRD Surabaya yang enggan di tu-

sopir saya,” ungkap dia. Selasa (26/3).

Tidak hanya itu, anwar juga manambahkan, jika dirinya juga mendapat intimidasi melalui handphonenya.

“Saya tidak mau menuduh, tapi paska kejadian hari jumat, ada miscall dari beberapa orang yang saya kenal (orangorang dari kubu WW) dan sms ancaman dari nomor tidak dikenal,” tambah dia.

Dirinya menegaskan, jika pihaknya akan segera melapor ke pihak berwajib karena kerusakan tersebut terjadi pada barang milik negara.“Yang pasti pengrusakan dan ancaman tersebut tindakan melanggar hukum,” tegas dia.

Pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, sebelum melaporkan kepihak yang berwajib.

“Kita akan komunikasi dulu dengan DPC Partai Demokrat terkait kejadian ini sebelum melapor ke pihak berwajib.”

Pungkas dia. (wan)

PENYIDIKAN

Makam Bayi Dibongkar Lagi untuk Mencari Bukti Baru SURABAYA– Polrestabes Surabaya, Selasa (26/3) kemarin melakukan pembongkaran makam seorang bayi di Tempat Pemakamam Umum (TPU) Kedung Cowek jalan HM Noer Surabaya. Bayi tersebut diduga merupakan hasil pemerkosaan yang dilakukan tersangka Hasan (73) warga jalan Kedung Cowek Surabaya.

Menurut Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Komisaris Polisi Suparti mengatakan Pembokaran tersebut dilakukan sebagai upaya penyidik untuk mendapatkan bukti baru dalam dalam kasus tersebut. “Untuk mendapatkan bukti baru.

Dan yang kami bongkar ini adalah makam anak korban pemerkosaan,”ungkap dia.

Mantan Kapolsek Asemrowo itu mengatakan, jika kasus tersebut dilaporkan keluarga korban yang masih berusia belasan tahun ke Polisi sejak Maret 2012 silam. Hasil pemerkosaan tersebut menyebabkan kor-

JELANG PILGUB

SEPAK BOLA

Eggi Sudjana Segera Daftar Cagub

Persela Optimistis Kalahkan Pelita Bandung Raya

SURABAYA - Bakal calon gubernur Jawa Timur Eggi Sudjana semakin mantap untuk mewujudkan niatnya maju dalam bursa pemilihan gubernur Jawa Timur.

Ini karena jumlah dukungan masyarakat Jawa Timur terhadap dirinya semakin besar.

Berdasarkan data dari tim pemenangannya, hingga saat ini lebih dari 10 juta KTP dukungan masyarakat telah dikantongi diserahkan ke posko Eggi Sudjana di Somer Set hotel Surabaya. Jumlah tersebut terus bertambah.

“Kami sangat berterima kasih kepada warga Jatim yang begitu memberikan perhatian kepada Cak Eggi,” ujar Ketua Tim Pemenangan Eggi Sudjana, Fathoni di Surabaya, Selasa (26/3).

Dukungan tersebut berasal dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Mereka secara sukarela menyerahkan KTP yang dibutuhkan sesuai syarat dari KPU. Rencananya, 7 April mendatang, Cak Eggi secara resmi akan menutup penerimaan KTP dukungan. Acaranya akan digelar di lapangan Makodam V/Brawijaya. Dalam acara tersebut dia akan memberikan orasi politik dihadapan 50 ribu massa pendukungnya yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur.

“Kemudian Cak Eggi diantar berjalan kaki dari Kodam ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur bersama pasangannya dan juga menyerahkan KTP sebagai syarat pencalonan,” tambah Fathoni.

Permintaan dari berbagai daerah untuk hadir dalam acara tersebut terus mengalir. Hingga kemarin sudah 17 daerah yang mendaftar untuk hadir dalam acara tersebut. Masing-masing daerah disediakan maksimal 12 bus untuk mengangkut massa pendukung. Tetapi ada daerah yg minta lebih dari 12 bus, karena membludaknya jumlah peserta yang mau ikut. Seperti Kabupaten Pasuruan.

Menurut Ketua SIRI Kabupaten Pasuruan Mirza Khulam Ahmad, di kabupaten pasuruan, sudah lebih dari 2 ribu massa yang sudah mendaftar. “Kami butuh 20 bus, tetapi karena panitia membatasi maksimal 12 bus terpaksa ya kami batasi juga jumlah peserta,” kata Mirza. (han)

LAMONGAN - Tuan rumah Persela Lamongan optimistis mengalahkan Pelita Bandung Raya pada pertandingan lanjutan kompetisi Indonesia Super League (ISL) di Stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur, Rabu (27/3).

Karateker Pelatih Persela Didik Ludiyanto ketika dihubungi wartawan di Lamongan, Selasa, mengatakan pihaknya sudah mempelajari karakter permainan PBR sebagai evaluasi untuk menyiapkan strategi dalam meredamnya.

“PBR termasuk salah satu tim yang bagus dengan didukung materi pemain berkualitas, salah satunya penyerang Gaston Castano yang dikenal memiliki naluri gol cukup tajam,” katanya.

Mantan penyerang Gresik United itu, lanjut Ludiyanto, menjadi salah satu pemain PBRI yang harus diwaspadai pergerakannya.

Saat libur kompetisi selama satu pekan lalu, Didik Ludiyanto membenahi organisasi permainan dan kerja sama tim, terutama sektor pertahanan, setelah menelan kekalahan 2-4 dari tuan rumah PSPS Pekanbaru di laga sebelumnya.

“Seluruh pemain utama bisa diturunkan. Ini yang membuat saya cukup optimistis bisa mengalahkan Pelita Bandung Raya,”

tambah pelatih yang musim lalu mengantar Persela U-21 menjadi juara nasional.

Dalam daftar klasemen sementara, Persela Lamongan berada di peringkat ke-12 dengan mengantongi nilai 13.

Posisi itu lebih baik dibandingkan dengan PBR yang menempati peringkat ke-16 dengan nilai 9.

Menurut Ludiyanto, pihaknya akan menerapkan skema permainan menyerang dengan menempatkan duet Samsul Arif-Mario Costas di lini depan.

Keduanya akan ditunjang pemain tengah Jimmy Suparno, In-Kyun Oh dan sang kapten Gustavo Lopez.

Asisten Manajer Persela

lis namanya, karena persoalan ini terlalu sensitif.

Dirinya menambahkan, jika itu bentuk intimidasi yang yang ditujukan kepada Anwar. Mobil dinasnya yang bernomor polisi (Nopol) L 1733 NP yang dirusak bagaian belakang, yang mengakibatkan plat nomor mobil tersebut hilang, kerena tumpuannya di jebol.

“Kabarnya, sore hari pasca kekisruhan sidang paripurna tersebut, memang sempat ada beberapa orang yang mencari pak Anwar di ruang kerjanya di komisi A. Namun petugas keamanan mencegah orangorang tersebut naik dan mencarinya di ruang Komisi A,” tambah dia.

Sementara itu, korban pengrusakan mobil oleh orang yang tidak dikenal, M. Anwar, mengaku tidak tahu jika mobil dinasnya dirusak orang. “Awalnya saya tidak tahu kalau bagian belakang mobil saya rusak. Saya baru tahu pada Minggu (24/3) kemarin, itu pun hasil laporan

Yuhronur Efendi menambahkan bahwa timnya wajib mengamankan tiga angka di seluruh laga kandang tersisa di putaran pertama, termasuk melawan PBR, guna mengejar posisi ke papan atas.

“Target kami jangan sampai kalah atau seri di kandang sendiri, harus menang. Dengan kondisi tim yang bagus saat ini, mudah-mudahan target itu bisa diwujudkan,” ujarnya.

Selain menjamu PBR, “Laskar Joko Tingkir” masih memiliki tiga laga kandang, masing-masing menghadapi tim tangguh Sriwijaya FC (31/3), Persib Bandung (21/4), dan Persita Tengerang (27/4). (ant/ddk/dar)

ban hamil .”Korbannya masih dibawah umur, usianya baru 14 tahun, sedangkan pelakunya masih tetangganya sendiri yang sudah berumur, namanya Hasan. Dia dilaporkan keluarga korban karena telah memperkosa anaknya hingga hamil dan melahirkan,” jelas dia.

Dalam laporan itu disebutkan jika Hasan telah memperkosa korban sebanyak 3 kali. Korban yang mengalami keterbelakangan mental dipanggil kemudian diperkosa di dekat sumur antara rumah korban dan tersangka.

Meski sedang mengandung, keluarga korban tak mengetahuinya karena bagian perut korban tidak menunjukkan perubahan.

Terbongkarnya pada Februari 2012, korban mengeluh perutnya sakit. Namun saat dibawa ke rumah sakit, korban malah melahirkan. Saat itulah keluarga korban sadar jika anaknya telah hamil.

“Keluarga korban baru melapor setelah anaknya

melahirkan. Saat ditanya, korban menjawab jika telah diperkosa Hasan,” kata Suparti.

Awalnya Polisi merasa kesulitan saat dilakukan penyidikan, pasalnya tersangka Hasan selalu mengelak dan tak mengakui perbuatannya, polisi juga kesulitan mencari barang bukti serta saksi “berkas kami saja sudah 3 kali dikembalikan kejaksaan karena kurang sempurna,” jelas Suparti.

Dalam perjalanan kasus tersebut, anak korban yang diberi Hafna Auliatul Husna meninggal bulan Februari 2013 kemarin. Bayi malang tersebut hanya diberi kesempatan hidup selama setahun. Polisi yang terus mencari bukti keterlibatan Hasan akhirnya terpaksa membongkar makam Hafna.

“Kami melakukan pembongkaran untuk melakukan tes DNA. Ini adalah upaya maksimal kami untuk melanjutan kasus ini,” tandas Suparti. (kas)

PARTISIPASI PEMILIH

Masyarakat Makin Cerdas, Golput Meningkat SURABAYATingkat partisipasi pemilih baik pemilihan umum kepala daerah (pilkada), pemilu legislatif dan pemilu presiden di Indonesia terus menurun seiring dengan semakin cerdasnya masyarakat. Hal tersebut disampaikan Direktur Poltik Dalam Negeri Kemendagri, Luthfi MTA kepada wartawan usai menghadiri acara Forkomkon Ormas dan LSM se Jatim di Surabaya, Selasa (26/3).

“Sejak 10 tahun terakhir ini, angka golput meningkat tajam dari mulanya hanya 20 persen, kini bisa mencapai 60-70 persen,” ujar Lutfi.

Menurutnya, kondisi ini terjadi karena masyarakat menaruh masyarakat menaruh ekspetasi yang terlalu tinggi terhadap kandidat yang ada. Tetapi kenyataannya tidak sesuai sehingga menjadi kekecewaan yang berkepanjangan.

“Faktor kecewa juga menjadi penyebab utama.

Karena harapan dan kenyataan tidak sesuai. Bahkan cenderung hanya jual beli saja dengan nominal tert-

entu,” ungkapnya.

Menurutnya, peran Ormas dan LSM dalam mengawal dan mengawasi jalannya Pemilu dan Pilkada di Indonesia sangat diharapkan. Karena dari gerakan tersebut dapat di pastikan pesta demokrasi berjalan dengan baik.

“Peran Ormas dan LSM dalam bersinergi dengan KPU dan Bawaslu dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada sangat mungkin. karena mereka yang bersentuhan lanmgsung dengan masyarakat,” terangnya.

Sementara, Kepala Bakesbang dan Politik provinsi Jatim, Zaenal Muftadin mengatakan, kalau Pemerintah provinsi Jatim selalu menggandeng Ormas dan LSM dalam mengawal Pemilu dan Pilkada di Jatim.

“Seperti halnya Pilgub Jatim, kita libatkan secara langsung peran Ormas dan LSM untuk memantau kondisi yang terjadi dilapangan. Termasuk dalam menggerakan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS,” katanya. (ara)

12

EKONOMI

RABU 27 MARET 2013 NO. 0084 | TAHUN II

EKONOMI

Bubble Properti di Depan Mata JAKARTAPemerintah diminta meningkatkan kewaspadaannya mengenai ancaman ‘gelembung ekonomi’ alias bubble seiring derasnya modal masuk. Salah satu yang diwaspadai yakni sektor properti yang ternyata mengalami sedikit gejolak harga.

Bank Dunia (World Bank) memperingatkan akan potensi terjadinya penggelembungan (bubble) di sektor properti. Hal ini ditengarai tingginya pinjaman atau kredit yang diberikan perbankan dan semakin tingginya harga properti di Tanah Air. Dalam laporan Indonesia Economic Quarterly 2013 yang dirilis Bank Dunia, terdapat dua faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya bubble properti di Indonesia, terutama di Jakarta.

Pengamat ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Hidayatullah Muttaqin menilai indikasi bubble properti sudah nyata terlihat. Hal ini terbukti dari kenaikan harga properti melampaui pendapatan masyarakat.

Dia menilai, kenaikan harga properti ini akibat ulah developer nakal. Karena dengan menaikan harga setinggi-tingginya seolah-olah properti prospektif, padahal kondisi sebenarnya bubble. “Harga naik karena permainan spekulasi. Termasuk iming-iming developer bahwa properti yang mereka bangun sangat menjanjikan dan akan naik nilainya dalam waktu singkat. Seperti tayangan advetorial properti di TV,” jelas dia di Jakarta, Selasa (26/3).

Menurut dia, kenaikan harga properti dan perkembangan jumlah kredit perbankan di sektor ini merupakan dua faktor utama yang menjadi sebab “bubble property”.

Sehingga untuk melihat apakah terjadi “bubble property” atau tidak adalah dengan memperhatikan perubahan tingkat harga properti rata-rata dan jumlah kredit yang disalurkan perbankan.

“Jika terjadi kenaikan harga properti dengan cepat, maka ini sudah mengindikasikan “bubble property”,” ujar dia.

Cepatnya perubahan harga properti tersebut akibat kegiatan spekulatif yang dilakukan oleh para investor.

Banyak orang yang membeli properti sebagai aset untuk dijual kembali atau disewakan dan mereka bukanlah “end user”.

Langkah-langkah spekulasi investor properti selain menaikkan harga juga mendorong terjadinya kenaikan kredit bank di sektor properti.

Sebab para investor tersebut membeli aset-aset properti dengan dana dari kredit bank.

Dia menjelaskan, ada dua bahaya “bubble property”.

Pertama, dari sisi konsumen “end user” kenaikan harga properti yang tinggi sangat menyulitkan mereka untuk

memperoleh tempat tinggal.

Dan kedua, “bubble property” dapat menjadi sumber krisis ekonomi. Sebab jika “bubble property” meledak, maka ledakan di sektor ini akan ditransmisikan melalui krisis perbankan dengan terjadinya kredit macet secara masif.

Sehingga jika “bubble property” pada hari ini tidak berhasil diredam, maka dalam waktu ke depan berpotensi menjadi sumber krisis ekonomi.

Bank Dunia dalam laporannya menyebut pasar properti Indonesia telah mengalami pertumbuhan harga yang sangat pesat.

Salah satu indikatornya adalah harga perumahan secara nasional yang diukur berdasarkan indeks 14 kota oleh Bank Indonesia (BI) menunjukkan pertumbuhan ratarata 4 persen per tahun sejak awal 2010.

Tak Rasional Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, Purbayu Budi Santoso menilai kenaikan harga properti di Indonesia sudah tidak rasional lagi sehingga jika tidak dibuat regulasi yang tegas maka bubble properti besarbesaran akan terjadi. “Amerika mencari relatif yang cari aman dan Indonesia relatif posisi yang aman. Jadi kalau nggak hati-hati akan terjadi bubble juga,” jelas dia.

Purbayu menilai, potensi bubble properti di Indonesia cukup besar. Karena itu, memang perlu adanya regulasi yang ketat. Salah satu bentuk regulasinya adalah pembatasan pembangunan properti untuk daerah-daerah tertentu. “Perlu juga diatur kepemilikannya supaya tidak dimiliki asing semua. Nanti kita malah menjadi penontonnya, mungkin perlu ada sharing untuk kepemilikannya.Misalnya, jangan sampai ada pihak luar yang menguasai properti kita,” tutur dia.

Namun Bank Indonesia (BI) kembali memastikan kondisi kredit properti di Indonesia dalam keadaan aman.

Bank sentral memastikan, potensi pengelembungan alias bubble masih jauh dari kondisi properti di Indonesia walaupun terjadi kenaikan kredit untuk apartemen.

Kenaikan KPA bukan bubble, tetapi karena adanya kenaikan permintaan riil terutama dari kalangan menengah yang sedang naik cukup tinggi. Hasil analisa BI tersebut diperoleh setelah merujuk penyaluran kredit untuk properti di perbankan yang sudah masih ikut ketentuan aturan uang muka, untuk kredit kepemilikan apartemen minimal 30% dari harga flat atau apartemen. “Kami (BI) mencatat, rata-rata tidak menonjol pinjaman bank untuk apartemen, artinya tidak melonjak atau bubble,” ucap Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah. (gam)

ant/rohan

SIAP PANEN. Mentan Suswono memetik Cabai saat mengunjungi sentra produksi cabai siap panen seluas 3 ha di wilayah Caringin, Bogor, Senin (25/3).

Petani di Bogor dan Sukabumi mulai memasuki panen awal cabai yang puncaknya diperkirakan mulai April-Mei. Menurut petani, sepanjang maret harga cabai masih relatif stabil Rp 14-15 ribu di tingkat petani dan Rp 18-20 ribu per kg.

Mentan Pastikan Harga Cabai Turun

Musim Panen Diyakini akan Tekan Harga Cabai Akhir Maret ini JAKARTA - Kementerian Pertanian menjamin produksi cabai dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan bahkan diperkirakan akan surplus. Karena itu, dipastikan harga cabai akan turun mulai akhir Maret ini, seiring dengan tibanya musim panen.

“Kenaikan harga cabai dimulai pada awal Maret tahun ini hingga pekan ketiga.

Ini karena belum ada panen.

Kenaikan harga cabai yang tertinggi adalah cabai rawit merah sebesar 10 persen, sementara untuk kenaikan cabai lainnya itu tidak terlalu besar,” papar Menteri Pertanian, Suswono di Gedung DPR Jakarta, Selasa (26/3).

Suswono memperkirakan, harga semua jenis cabai

akan kembali normal pasca musim panen yang akan berlangsung di akhir Maret sampai Juni dan berlanjut pada Agustus-September. “Harga cabai diperkirakan akan kembali normal dan stabil seiring dengan berlangsungnya masa panen,” kata Suswono.

Dia menjelaskan, siklus panen besar cabai keriting akan berlangsung sejak April sampai Oktober. “Berdasarkan pola panen tersebut produksi

cabai domestik akan mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan diperkirakan akan surplus,” jelas Suswono.

Berdasarkan data Ditjen Hortikultura Kementan di 2013, kata Suswono, total sasaran produksi cabai merah sebesar 578,5 ribu ton, sedangkan total sasaran produksi cabai rawit sebesar 894,8 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 561,6 ribu ton.

“Pada 26 Maret ini, harga cabai rawit merah Rp36.371 per kilogram, rawit hijau Rp21.874/ kg, merah kriting Rp24.317 dan merah besar Rp23.672,” kata Suswono.

Menyinggung soal kenaikan harga bawang, menurut

FSI Peka Fund Donasikan Rp900 Juta

Rp9,1 Triliun di 2012 David, kinerja keuangan Jasa Marga mengalami peningkatan laba usaha sebesar 28 persen. Dia menambahkan, kenaikan itu menggambarkan adanya upaya perusahaan untuk melakukan efisiensi di aspek beban usaha.

Hal itu terlihat pula dari pertumbuhan beban usaha yang relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pendapatan usaha (diluar pendapatan dan beban konstruksi).

Laba bersih mencapai Rp1,602 triliun, meningkat sebesar 34 persen jika dibandingkan tahun 2011 dan EBITDA sebesar Rp3,8 triliun. David memaparkan, salah satu faktor penambah penghasilan Jasa Marga adalah penjualan saham Citra Marga Nusaphala Persada. (bud/beth)

JAKARTA-Reksa Dana First State IndoEquity Peka Fund (FSI Peka Fund) mendonasikan Rp900 juta kepada Yayasan Kelola dan The Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) sebagai bentuk dukungan kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan.

Donasi ini berasal dari 0,5% nilai investasi yang dikelola di dalam FSI Peka Fund. FSI Peka Fund yang dikelola oleh First State Investments Indonesia (FSI Indonesia) dengan Citibank Indonesia sebagai distributor eksklusif dan bank kustodian, merupakan reksa dana pertama yang mengusung konsep tanggung jawab sosial di Indonesia. “FSI Indonesia dan Citibank Indonesia berinisiatif untuk menetapkan biaya pengelolaan reksa dana FSI Peka Fund yang lebih rendah, agar para investor dapat

berpartisipasi dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan lingkungan di Indonesia, tanpa mempengaruhi kinerja reksa dana yang bersangkutan,” jelas Presiden Direktur FSI Indonesia, Hario Soeprobo di Jakarta, Selasa (26/3).

Peningkatan dana kelolaan FSI Peka Fund ujar dia tidak luput dari keberhasilan Citibank dalam memberikan edukasi komprehensif mengenai berbagai macam aspek kegiatan investasi melalui reksa dana sesuai dengan profil risiko setiap nasabah.

Lebih lanjut dia menjelaskan, FSI Indonesia juga berhasil menginvestasikan dana nasabah ke dalam sahamsaham yang dipilih berdasarkan kualitas, kapitalisasi dan nilai.

“Kami berkomitmen untuk dapat terus memberi

Buruk Sementara, Ketua Komisi IV Romahurmuziy mengatakan tata niaga importasi hortikultura Indonesia memang buruk. “Hal ini yang menyebabkan produk hortikultura lokal sulit bersaing,” katanya saat membuka rapat.

Karena itu, kata Romahurmuziy, sudah saatnya diberlakukan one stop service alias pelayanan perizinan dalam satu atap.

Anggota Komisi Pangan dan Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Habib Nabiel Al Musawa, mengatakan, tanggung jawab masalah kenaikan harga komoditas ini tidak bisa hanya ditanggung oleh satu kementerian. Sebab, keputusan mengenai kebutuhan impor, termasuk distribusinya, dibahas melalui lintas kementerian. “Harus ada tanggung jawab bersama. Percepat pelayanan satu atap,” ujar Habi (gam/bud)

GUBERNUR BI

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pendapatan Jasa Marga

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil membukukan pendapatan usaha di 2012 sebesar Rp9,1 triliun yang terdiri dari pendapatan tol sebesar Rp5,6 triliun, pendapatan konstruksi Rp3,3 triliun dan pendapatan usaha lainnya sebesar Rp143 miliar.

Menurut Sekretaris Perusahaan Jasa Marga, David Wijayatno, pendapatan konstruksi 2012 sebesar Rp3,3 triliun tersebut meningkat jika dibandingkan setahun lalu sebesar Rp1,5 triliun.

“Peningkatan ini menunjukkan tingginya pertumbuhan konstruksi pembangunan, sejalan dengan target perseroan untuk mengoperasikan seluruh ruas baru pada tahun 2015,” ujar David di Jakarta, (26/3).

Sepanjang 2012, kata

Suswono, selain dipengaruhi kebijakan pembatasan impor produk hortikultura, hal tersebut juga dipengaruhi oleh kekosongan posisi Dirjen Pengolahan dan Pengembangan Hasil Pertanian (PPHP) selama dua tahun terakhir yang hanya dijabat seorang Pelaksana Tugas (Plt).

Menurut Suswono, pemberlakukan kebijakan pembatasan impor produk hortikultura telah menyebabkan keterlambatan proses pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian.

Dengan demikian, lanjut dia, hal ini memunculkan permasalahan baru terkait ban-

yaknya permohonan RIPH, sehingga diperlukan kehatihatian untuk melakukan verifikasi.

“Saya sendiri kaget ketika mengetahui seorang Dirjen PPHP harus menandatangani 3.300 dokumen (RIPH). Dan satu item komoditas memerlukan satu SK. Betapa tidak efektif. Demikian juga penomorannya harus dilakukan berbeda tempat,” papar Suswono.

Kondisi tersebut, harap Suswono, perlu disikapi Sekretaris Kabinet untuk mengisi posisi Dirjen PPHP. “Kami sudah mengajukan usul, tetapi oleh Sekretaris Kabinet belum diproses,” kata Suswono sembari menambahkan, untuk mengatasi kelambatan proses RIPH, Kementan akan melakukan revisi terhadap Permentan No 60 tahun 2012 tentang RIPH. Dia menambahkan, sebelumnya Kementan telah menggelar pertemuan bilateral dengan Kemendag dan menyepakati untuk membangun dan mengintegrasikan sistem pelayanan secara elektronik.

“Kami akan mengkaji kemungkinan proses pelayanan satu atap dan menyempurnakan Tim RIPH dan Tim Surat Persetujuan Impor (SPI) Kemendag,” katanya.

dukungan terhadap perkembangan produkproduk investasi bertanggung jawab sosial di masa yang akan datang bersama Citibank Indonesia, tentunya dengan harapan dapat menumbuh-kembangkan baik para nasabah maupun dampak positif yang dapat disalurkan ke masyarakat sekitar,” ungkap Hario Sementara itu, Director Retail Investment & Consumer Treasury Head Citi Indonesia,” Harsya Prasetyo mengatakan dana dari FSI Peka Fund ikut mendukung dan mempromosikan seniman-seniman Indonesia melalui Yayasan Kelola.

“Tahun lalu salah satu kelompok kesenian yang didanai oleh FSI Peka Fund di tahun 2011, kelompok tari kontemporer berbasis pencak silat asal Padang, Nan Jombang, terpilih dari ratusan kelompok seni

seluruh dunia untuk pertunjukan keliling Amerika Serikat selama sebulan sebagai bagian dari program diplomasi kebudayaan Hillary Clinton yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS,” jelas dia.

Dan di tahun 2013 ini, lanjut dia FSI Peka Fund meningkatkan jumlah donasi kepada Yayasan Kelola dari Rp400 juta di tahun lalu menjadi Rp500 juta serta memperluas distribusi donasi sejumlah Rp400 juta kepada Yayasan BOS. “FSI Peka Fund secara aktif selalu mencari organisasi atau yayasan yang bergerak dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan,” ujar Director - Retail Investment & Consumer Treasury Head Citi Indonesia,” Harsya Prasetyo,.

Hingga akhir 2012 kata dia, dana kelolaan FSI Peka Fund melebihi Rp979 miliar, melonjak hampir enam kali lipat dibanding dengan Rp166 miliar yang dicapai di akhir tahun 2011.“Saat ini terdapat semakin banyak masyarakat yang peduli dengan kesejahteraan komunitas di sekitar mereka serta semakin banyak pula masyarakat yang tertarik kepada produk keuangan yang mendatangkan keuntungan bagi investor dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” tambah dia.

Namun demikian kata dia FSI Peka Fund ini lebih berfokus kepada organisasi atau yayasan yang bersifat action-based, bukan yang campaign-based. “Karena tujuan pendanaan kami adalah untuk mendatangkan perubahan konkrit dan nyata bagi masyarakat,” pungkas dia. (gam)

Agus Marto Akhirnya Terpilih JAKARTA - Komisi XI DPR akhirnya sepakat menetapkan Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2013-2018 menggantikan Darmin Nasution yang memasuki masa pensiun.Keputusan ini diambil parlemen melalui mekanisme pemungutan suara (voting) yang dihadiri 54 anggota Dewan dari sembilan fraksi.

Sebelumnya, rapat internal yang pada akhirnya memutuskan voting dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis. Dari seluruh anggota dewan yang memberikan hak suaranya, sebanyak 46 suara menyatakan setuju Agus Marto menjadi Gubernur BI dan tujuh suara tidak setuju serta satu suara abstain. “Dengan demikian Saudara Agus Martowardojo kita putuskan sebagai Gubernur BI periode 2013-2018. Selama 12 tahun di DPR, ini merupakan pengambilan keputusan yang paling berat,” kata Emir di Gedung DPR Jakarta, Selasa (26/3).

Sebagaimana diketahui, Agus Marto merupakan calon tunggal Gubernur BI yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Darmin Nasution yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 22 Mei 2013.

Pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada, Tonny Prasetyantono menilai keputusan Komisi XI DPR memilih Agus Martowardoyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) sudah tepat. “Memang kompetensi Agus Martowardoyo dalam bidang moneter tidak cukup besar. Namun pengalaman sebagai Menkeu 3 tahun memberinya banyak pemahaman makro,” ujar dia di Jakarta, Selasa (26/3). (gam/bud/beth)

IKLAN

RABU 27 MARET 2013 NO. 0084 | TAHUN II

13

14

NASIONAL

RABU 27 MARET 2013 NO. 0084 | TAHUN II

BURSA KETUM DEMOKRAT

Permintaan ke SBY Sangat Kuat

ant/nyoman budhiana

KETUA BERSAMA HLP. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) bersama Ibu Ani Yudhoyono berbincang dengan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf (kiri) saat meninjau pameran produk industri Indonesia di sela kegiatan pertemuan ke-4 Panel Tingkat Tinggi (High-Level Panel) Tentang Agenda Pembangunan Pasca-2015 di Nusa Dua, Bali, Selasa (26/3). Kedua kepala negara akan menjadi ketua bersama dalam Panel Tingkat Tinggi tersebut yang akan dibuka pada 27 Maret 2013.

Revisi UU Pilpres Alot

Empat Fraksi Mendukung, Empat Fraksi Menolak, PPP Abstain JAKARTA- Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kembali berjalan alot. Rapat pleno penyampaian pandangan mini fraksi di Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (26/3), tidak menghasilkan keputusan.

Dalam pandangan mini fraksi, empat fraksi menolak UU Pilpres direvisi dengan berbagai alasan. Empat fraksi itu, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Sedangkan empat fraksi lain berpendapat UU Pilpres harus direvisi. Fraksi tersebut, yakni PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Adapun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bersikap abstain dengan menyerahkan kepada rapat pleno.

Lantaran berimbang, rapat pleno Baleg tak bisa mengambil keputusan. Berdasarkan masukan dari para anggota Baleg, diputuskan dilakukan forum lobi pada Kamis (4/4).”Kalau bisa selesai tanggal 4 April, hari Selasa tanggal 9 April bisa dibawa ke rapat paripurna untuk diambil

keputusan direvisi atau tidak.

Kalau direvisi, kita tinggal kasih draf RUU. Sudah siap drafnya,” kata Ketua Baleg Ignatius Mulyono.

Selain perlu tidaknya revisi, beberapa substansi revisi UU Pilpres masih menjadi perdebatan antarfraksi. Masalah yang paling disorot yakni terkait persyaratan pengusungan calon presiden dan wakil presiden.

Persyaratan itu akan menentukan pengusungan capres dan cawapres setiap parpol.

Anggota Baleg DPR F- PDI Perjuangan, Honing Sanny mengatakan revisi UU Pilpres masih dinilai perlu. Alasannya UU Pilpres harus disesuasikan dengan masa kini. Karena jumlah penduduk dan proses demokrasi terus berkembang.

“Polemik DPT, PDI Perjuangan berharap UU Pilpres dapat sesuai dengan pileg,” kata dia.

Selain itu, kata Honing, setidaknya revisi UU Pilpres

ini juga harus bisa mengatu, bagaimana penyelesaian proses kecurangan. Sehingga bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya pemilihan presiden.

“Memastikan kecurangan sebelumnya bisa diatur dalam UU baru,” tambahnya Usulan revisi UU Pilpres yang diusung PDI Perjuangan ini mendapat dukungan dari Gerindra, Hanura, dan PKS. Bahkan keempat fraksi ini menilai ada hal-hal penting yang harus disesuaikan dengan kondisi terkini. “Kita sepakati UU politik, seperti UU Parpol, UU Pemilu, belum jadi urgensi pembahasan, termasuk UU Pilpres belum mendesak perubahan pasal-pasal pada UU tersebut,” kata anggota Baleg dari Fraksi PD, Subiakto, dalam rapat Baleg.

Menanggapi sikap fraksi, Ketua Baleg Ignatius Mulyono mengajukan opsi lobi antarkapoksi. Usul ini disepakati peserta rapat. “Kita akan serahkan waktu untuk lobi tingkat kapoksi. Tanggal 4 April jam 15.00 WIB kita akan berkumpul lagi bahas lanjutannya,” tuturnya.

Ditempat terpisah, Ketua MK Mahfud MD memutuskan

menolak gugatan Sri Sudarjo, terkait uji materi UU No 42/ 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon meminta negara mengizinkan pencalonan presiden dan wakil presiden bisa dari luar partai politik. “Permohonan pengujian konstitusionalitas pasal 1 angka 2, pasal 9, pasal 10 ayat 1 dan pasal 14 ayat 2 UU No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditolak,” katanya Menurut Mahfud, MK menyatakan Sri Sudarjo yang merupakan pemohon memberikan dasar yang tidak tepat dalam mengajukan permohonan tersebut, karena pemohon menggunakan dasar berupa Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang mengatur hak warga negara atas penghidupan. Padahal pasal-pasal yang dimohonkan lebih terkait pada mekanisme pengajuan calon presiden dan wakil presiden. “Ketentuan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tidak mengatur hal yang sama dengan ketentuan pasal dan atau ayat UU 42/ 2008 sehingga tidak tepat atau tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar pengujian dalam perkara dimaksud,” ujar hakim konstitusi Anwar Usman. (gam/cea)

CALEG PEREMPUAN

Ada Sanksi Parpol Tidak Penuhi Kuota JAKARTA-Partai politik wajib memenuhi syarat kuota 30 persen calon legislatif (Caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (Dapil). Jika tidak maka KPU bakal mencoretparpol tersebut sebagai peserta pemilu. “Konsekuensinya apabila tidak memenuhi 30% caleg perempuan setelah masa perbaikan, maka tidak memenuhi syarat untuk mengajukan caleg di Dapil tersebut,” kata ,” kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Selasa (26/3).

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota pasal 11 disebutkan bahwa Partai politik wajib memperhatikan: a. Daftar bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. b. Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. c. Namanama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut (Model BA). d. Urutan penempatan daftar bakal calon perempuan sebagaimana dimaksud huruf c, yaitu setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-

kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Peraturan KPU itu merupakan turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, tertuang dalam pasal 58 dan 59 yang mengatur syarat kerterwakilan 30 persen caleg perempuan.

“Ancamannya sudah diatur secara tegas,” ujarnya Lebih jauh Ferry mengingatkan, syarat tersebut wajib dipenuhi oleh tiap partai politik saat mengajukan Daftar Calon Sementara (DCS) yang berlangsung pada tanggal 9-22 April 2012. Jika belum terpenuhi, maka masih ada masa perbaikan. “ Mekanisme pencalonan tersebut berada di Dapil. Jadi maksimal mengajukan caleg itu 100%, nah 30% di antaranya harus perempuan,” tambahnya.

Komisioner KPU lainnya, Hadar Nafis Gumay, menyatakan apabila aturan itu menimbulkan resistensi dan gugatan dari partai politik, hal itu dapat dibantah karena KPU telah mensosialisasikan kepada parpol sebelumnya. “Kami siap saja (jika ada gugatan), karena sudah disepakati dan dikonsultasikan sebelumnya. Bahkan mereka (parpol) yang memberikan jalan keluar,” terangnya.

Peraturan KPU itu merupakan turunan dari UU Nomor

8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, tertuang dalam pasal 58 dan 59 yang mengatur syarat kerterwakilan 30 persen caleg perempuan. “Memang konsultasi ini tidak ada semacam dokumen putusan, tapi dari notulen akan keliatan, bisa saja si A atau B berbeda, tapi khusus mengenai perempuan

Konsekuensinya apabila tidak memenuhi 30% caleg perempuan setelah masa perbaikan, maka tidak memenuhi syarat untuk mengajukan caleg di Dapil tersebut disepakati dan konsekuensi Undang-undang yang kamu buat,” imbuhnya.

Sementara itu, KPU ternyata memundurkan jadwal akhir pendaftaran calon anggota legislatif selama 7 hari dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengunduran jadwal itu tertuang dengan adanya Perubahan Peraturan KPU (PKPU).

Dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan,

Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, masa pendaftaran calon anggota DPR, DPRD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilakukan tanggal 9-15 April 2013. PKPU tersebut ditetapkan oleh KPU pada tanggal 10 Juli 2012.

Sementara tahap selanjutnya, tahap verifikasi pencalonan anggota DPR dimulai tanggal 16 April-12 Juni 2013 (sampai tahap verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan). Pengunduran ini tertuang dengan adanya Peraturan KPU (PKPU) yang baru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2012.

PKPU Nomor 6 ini ditetapkan tanggal 8 Maret 2013.

Dalam PKPU nomor 6 Tahun 2013 itu, masa pendaftaran menjadi tanggal 9-22 April. Maka akibat mundurnya masa pendaftaran caleg, berakibat pada mundurnya tahapan berikutnya yaitu tahap verifikasi pencalonan anggota DPD mulai tanggal 23 April-6 Juni 2013 (sampai verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan). Dengan demikian, tahap masa pendaftaran caleg yang semula berakhir tanggal 9 April menjadi 22 April, sesuai dengan perubahan Peraturan KPU. (gam/cea)

J A K A RTA- M e n j e l a n g Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang akan dilaksanakan di Bali, 30-31 Maret 2013, desakan sejumlah daerah Ketua Majelis Tinggi partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambilalih Ketua Umum Partai Demokrat semakin menguat. Saat ini tercatat, 25 DPD Partai Demokrat menginginkan agar SBY menjadi orang nomor satu di partai berlambang mercy itu. Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun, menjadi salah satu elit partai yang mengusung SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Menurut Jhonny, keberadaan SBY di puncak kepemimpinan partai dapat mendorong sinkronisasi kebutuhan, terutama untuk menentukan Daftar Caleg Sementara (DCS) kepada KPU. Hal itu penting agar Partai Demokrat secara kualitas dapat meningkat dan memang tercipta suatu suasana yang kondusif. “KLB sekarang mengisi kekosongan untuk Ketua Umum Partai Demokrat. Itu poinnya karena masalah DCS. Dan ada hal lain itu sinkronisasi kebutuhan,” kata Jhonny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/3).

Jhonny menambahkan jika di dalam KLB SBY terpilih menjadi ketua umum, maka kebutuhan Partai Demokrat dalam rangka optimalisasi sudah terpenuhi. Sebab, SBY memiliki jawaban yang lengkap terhadap permasalahan Partai Demokrat selama ini.

Apalagi, persoalan elektabilitas Partai Demokrat sekarang ini masih menjadi sebuah permasalahan yang pada

waktu-waktu mendatang perlu segera diselesaikan.“Atas permintaan didaerah itu beliau diminta untuk turun gunung, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan untuk menjawab pada saat di Bali nanti. Kalau beliau sampai mau turun gunung saya rasa ada sinkronisasi kebutuhan dalam rangka optimalisasi. Namun, hal itu terjadi apabila beliau mau menyesuaikan dengan usulan daerah. Ada penyelarasan,” jelasnya Kendati Jhonny menyetujui dan menjawab sinkronisasi kebutuhan dalam rangka optimalisasi, namun Jhonny enggan menjelaskan lebih dalam apa saja poin-poin penyelarasan tersebut.

Namun dia berharap agar siapapun Ketua Umum Partai Demokrat nantinya, harus bisa membawa sebuah perubahan yang lebih baik ketimbang diwaktu sebelumnya.

“Saya rasa penyelerasan itu akan berbagai macam dan nanti akan dibahas pada saat kongres. Tapi, sampai sekarang memang masih ada permintaan, dan adanya pemikiran. Saya rasa akan dirumuskan di KLB,” ungkap Jhonny.

Sementara itu, Mantan Ketua DPC Partai Demokrat, Tri Dianto, mengatakan sudah mengetahui sejak dulu terkait kabar SBY yang akan maju sebagai ketua umum.

Namun, Tri yang sudah mendeklarasikan diri maju mengisi kekosongan Ketua Umum Partai tidak takut dan siap bertarung dengan SBY..

“Saya sangat mendukung langkah Pak SBY maju, dan saya siap kalau di KLB akan bertarung dengan Pak SBY.

Saya juga berharap agar hanya ada 2 calon. SBY vs Tri Dianto, majelis tinggi vs majelis rendah,” kata Tri. Tri sendiri sangat yakin bisa bersaing dengan cukup baik pada KLB Partai Demokrat itu. Karena itu, meminta agar semua calon ketua umum memang bersaing dengan sehat. Selebihnya, Tri menyerahkan sepenuhnya kepada pemilik suara yang hadir dalam KLB nanti. Siapapun nanti yang terpilih karena suara terbanyak dirinya akan mematuhi secara baik. “Mengenai siapa nanti yang terpilih itu saya serahkan kepada pemilik suara, untuk menentukan pilihan-nya siapa yang akan menjadi ketua umum di KLB. Saya rasa itu sudah menjadi sebuah pilihan para pemilik suara tentunya,” ungkap Tri Namun, Tri juga berharap agar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu benar-benar fokus mengurus program-program pemerintahan, mengingat SBY sekarang ini merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia.

Apalagi, kondisi masyarakat sekarang ini masih perlu mendapat perhatian khusus oleh presiden SBY. Tri pun meminta agar SBY percaya sepenuhnya kepada dirinya untuk melakukan pembenahan di dalam Partai Demokrat. “Urusan partai serahkan saja sama saya. Saya siap untuk fokus dan bekerja untuk Partai Demokrat serta siap menaikkan elektabilitas.

Saya juga yakin bisa memenangkan Partai Demokrat di (Pemilu) 2014 dan semua itu harus aku lakukan”, pungkasnya (gam/abd).

ant/saiful bahri

BURUH ANGKUT. Sejumlah buruh menggunakan sepeda ontel, mengangkut garam, di Desa Lembung, Galis, Pamekasan, Jatim, Minggu (24/2). Mereka mendapat upah borongan antara Rp 20 ribu hingga Rp 70 ribu per ton tergantung jarak yang ditempuh.

SENGKETA LAHAN GARAM

Petani Garam Madura Ngadu ke DPR JAKARTA- Petani garam Madura yang tergabung dalam Gerakan Gotong Royong Petani Garam Madura mendatangi Gedung DPR RI. Mereka mengadukan nasibnya karena persoalan garam yang dihadapi tak kunjung selesaike Komisi VI DPR. Persoalan yang mengemuka adalah lahan garapan yang masih dikuasai PT. Garam.

Sengketa lahan ini belum menemukan titik temu, sehingga para petani resah dan gamang menggarap lahan garamnya. “Petani garam Madura sudah menyampaikan masalah lahan penggarapan.

Sampai saat ini belum ada penyelesaian karena lahan tersebut masih dikuasai PT. Garam,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR F-PDI Perjuangan, Aria Bima saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, Dirjen Berbasis Manufaktur Kementerian Perindustrian, Direksi PT. Garam, dan para petani garam, di Jakarta, Selasa (26/3).

Dalam RDP itu, Aria Bima memberi kesempatan seluas-luasnya bagi para petani garam untuk menyampaikan persoalan yang membelit mereka selama ini.

“Petani garam Madura sudah menyampaikan masalah lahan penggarapan. Sampai saat ini belum ada penyele-

saian karena lahan tersebut masih dikuasai PT. Garam.

Persoalan lahan garapan ini memang agak pelik. Riwayat lahan garapan yang ada di Madura tersebut sebenarnya merupakan peninggalan Belanda yang diperoleh dengan pengambilalihan lahan dengan menyewa selama 50 tahun,” jelas Aria Bima.

Dari dokumen yang ada, beraksara Jawa kuno pernah ditandatangani oleh Kepala Desa Pinggir Papas Sastro Widjoyo dan Kepala Desa Karang Anyar Sastro Soedeso dengan Bupati Sumenep Raden Tumenggung Ario Samadikun, terhitung tanggal 7 Agustus 1936.

Batas waktu perjanjian adalah 7 Agustus 1986 yang seharusnya lahan tersebut dikembalikan kepada petani garam. Namun, lahan tidak dikembalikan tetapi terbit sertifikat hak pakai atas nama Departemen Perindustrian c.q. PT. Garam. Para petani garam berupaya melakukan berbagai cara untuk mendapatkan haknya kembali sesuai perjanjian. Musyawarah mufakat pernah dilakukan yang difasilitasi Pemda Jatim.

Namun, sampai saat ini belum ada realisasi yang menguntungkan untuk para petani garam. “Petani hanya menggarap, tidak mengambil hak. Cuma, kok, belum ada

eksekusi. Maka kali ini kita memfasilitasi supaya ada kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan satu sama lain sesuai kesepakatan itu,” terangnya Sementara itu, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garam memberikan hak penggarapan lahan garam kepada petani garam madura.

“Komisi VI DPR RI mendorong kementerian BUMN dalam hal ini deputi bidang udaha industri strategis sepakat akan menyelesaikan permasalahan penggarapan lahan antara PT Garam sebagai pemilik lahan dengan masyarakat petani garam madura,” ujar Erlangga.

Dalam RDP tersebut juga meminta Kementerian BUMN untuk melakukan kerjasama antara PT Garam dengan masyarakat petani garam madura. Skema kerjasama sinergi dan saling menguntungkan pada masing-masing pihak.

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga akan membuat tim kecil penyelesaian permasalahan penggarapan lahan. Terdiri dari seluruh unsur stakeholder guna menindaklanjuti penyelesaian masalah pengelolaan lahan antara PT Garam dengan masyarakat petani garam Madura. (gam/cea/beth)

OPINI

15

RABU 27 MARET 2013 NO.0084 | TAHUN II

Arah dan Muara Suksesi Kepemimpinan

salam songkem

Oleh: M. Sjamsul Arief| Pemerhati Sosial dan Kebudayaan

Kemiskinan Tak Terentaskan

K

emiskinan menjadi musuh bersama. Pemerintah di daerah, provinsi, bahkan pusat, sudah sejak dahulu berusaha memerangi kemiskinan. Akan tetapi, selama itu hingga kini kemiskinan masih bertahta di bumi ini. Termasuk di Jawa Timur, angka kemiskinan masih sangat besar.

Saat ini di Jatim penduduk miskin mencapai 3.079.822 rumah tangga miskin. Terdiri dari kelompok hampir miskin mencapai 1.330.696 atau sekitar 43 persen rumah tangga, rumah tangga miskin mencapai 1.256.122 atau 41 persen rumah tangga, dan yang sangat miskin mencapai 493.004 atau sekitar 16 persen rumah tangga.

Sedangkan secara nasional, per September 2012, jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan mencapai 28,58 juta orang (11,66%) dari 240 juta penduduk. Dari jumlah tersebut terdeteksi di perkotaan sebanyak 10,51 juta orang (8,60%), di pedesaan 18,08 juta orang (14,70 %), dan perkotaan plus pedesaan 28,58 juta orang (11,66%).

Data kemiskinan tersebut hendak menyatakan bahwa Indonesia memiliki permasalahan kemiskinan yang sangat rumit.

Setidak-tidaknya persoalan kemiskinan yang terjadi di negara ini tak kunjung terentaskan. Padahal berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah. Diantara upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Langsung Tunai dengan dana Rp 69 triliun, PNPM sebesar Rp 15 triliun, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan dana sekitar Rp 30 triliun, dan sebagainya.

Bahkan pemerintah Indonesia sudah menerima bantuan dari AS sebesar US$600 juta, jika dirupiahkan senilai Rp 5,4 triliun guna merancang program mengurangi kemiskinan. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) juga memberikan bantuan US$200 juta setara Rp 1,8 triliun dalam rangka pengintasan kemiskinan di Indonesia.

Akan tetapi, program bantuan asing dan upaya keras pemerintah Indonesia tersebut tak juga membawa keberhasilan yang signifikan. Permasalahan kemiskinan di Indonesia masih kronis.

Kegagalan pengentasan kemiskinan tersebut tak bisa dilepaskan dari penyakit sebagian besar bangsa Indonesia yang cenderung melakukan penyimpangan. Rendahnya kapasitas penduduk dan tidak meratanya program bantuan tersebut juga menjadi penyebab kegagalan upaya pemberantasan kemiskinan.

Bahkan, pada tahun 2011 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyebutkan potensi penyalahgunaan dana untuk pengentasan kemiskinan tersebut. Sebuah pernyataan awal yang mewarning adanya penyimpangan dana bantuan karena praktik korupsi dan sistem pengadaan yang tidak kompeten.

Dana pengentasan kemiskinan itu sebuah program yang mengatasnamakan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, namun sejatinya tak seluruhnya tersalurkan tepat sasaran. Karena itulah, tidak heran, program pengentasan kemiskinan itu justeru memperkaya oknum tertentu yang terlibat dalam penyaluran program pengentasan kemiskinan tersebut.

Mereka dengan kapasitasnya sebagai penyalur program dana pengentasan kemiskinan tak ubahnya harimau yang menguasai hukum rimba. Hingga yang terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jika seperti ini, maka kemiskinan akan tetap langgeng menjadi permasalahan pelik di Indonesia. =

S

uksesi kepemimpinan pada hakekatnya merupakan aplikasi dari hukum causalitas yang bergerak secara alamiah dan kodrati. Tak ada satupun tokoh dunia, sehebat dan sekuat apapun dia, yang mampu mengelak dari jerat suksesi.

Kamerad Kim Il Sung, super hero dari negeri komunis paling fanatik di kawasan Asia Timur, harus lengser dari tahta kepresidenan. Tak terkecuali, Kim Jong Il sang putra mahkota sebagai pengganti, juga mesti turun tahta, sekaligus menyerahkan suksesi kemepimpian kepada putra sulungnya, jenderal Kim Jong Un. Maut alias kematian, menjadi dalil kodrati alias biang penyebab akumulasi suksesi di negeri yang medewakan faham komunis nasionalis tersebut.

Dalam panggung sejarah dunia, proses perjalanan suksesi tidak hanya berkiblat pada tirah kematian sebagai latar penyebab. Suksesi bisa bergulir karena pergolakan politik atau revolusi rakyat. Louis ke XIV, Kaisar Perancis pada abad pertengahan, yang dikenal dengan semboyan otoriternya The King can do no wrong, atau sabda kaisar tak ada yang salah dan sekaligus berfungsi sebagai undang-undang, juga terjerat hukum suksesi dengan cara amat mengenaskan. Suami dari Maria Antoinette tersebut, dipaksa lengser melalui pisau goliantine (hukum pancung ala Perancis) ketika terjadi revolusi Perancis.

Sederet diktator sangar sekaliber Adi Amin dari Uganda, Syah Reza Pahlevi dari Iran, Saddam Husein dari Irak, Hosni Mubarak dari Mesir, Moammar Khadafi dari Libya, Nicolai Ceusescu dari Rumania, serta Ferdi-

D

A

oritas rakyat hanya mentitipkan satu amanah. Sepak terjang dan perjuangan seorang pemimpin, harus bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sudah barang tentu, juga bermuara kepada kemajuan sebuah Negara, provinsi, kabupaten dan kota tertentu. Kata rakyat, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok mesti lebih baik dari hari ini.

Amanah rakyat semacam ini, padsa hakekatnya merupakan harapan dan tuntutan yang manusiawi dan alamiah. Sebab tidak ada satupun rakyat di belahan Negara manapun, termasuk sekitar 950.000 lebih rakyat di Kabupaten Bangkalan, yang mendambakan masa depan kehidupan suram. Sebaliknya, setiap kali terjadi suksesi kepemimpinan, komunitas rakyat, mesti mendambakan tatanan hidup dalam bingkai kesejahteran yang lebih mapan di bawah kendali pimpinan yang baru.

Itu sebabnya, siapapun pemegang tahta kepemimpinan melalui panggung suksesi, termasuk duet Ra Momon dan Ra Mondir sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan yang baru, mesti memiliki kasadaran yang optimal, bahwa keduanya memiliki beban dan tanggung jawab moral untum bisa memenuhi harapan dan tuntutan rakyat. Dalam konteks inilah, sebagai pemegang amanah suksesi kepemimpinan, langgam dan irama perjuangan Ra Momon dan Ra Mondir, harus sepenuhnya diarahkan dan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Bangkalan.

Beban dan tanggung jawab ini sudah barang tentu teramat berat.

Pasalnya, riak dari tata dan ruang gerak kehidupan di Kabupaten Bangkalan untuk jauh ke depan, akan bergerak ke arah dinamika kehidupan yang semakin dinamis, kompleks dan komprehensif. Maklum, pasca tuntasnya pembangunan Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan sebagai pintu gerbang kel luarmasuk Pulau Madura, diproyeksikan sebagai peta wilayah sub metropolitan Surabaya area. Atau dengan kata lain, sebagian besar peta wilayah di kabupaten ujung barat Pulau Madura itu, akan menjadi basis utama dari pemekaran industrialisasi dari

berbagai sector dan dunia usaha.

Dalam konteks ini, mayoritas Rakyat Bangkalan, sebagaimana lantang disuarakan jauh sebelum Jembatan Suramadu tuntas dibangun, tidak ingin sekedar menjadi penonton dari hura-hura pemekaran indfustrialisasi, melainkan juga ingin diposisikan subyek dan obyek pembangunan.

Atau dengan kata lain, Rakyat Bangkalan ingin ikut menikmati perbaikan taraf hiudup dalam takaran yang jauh lebih mapan, dan tidak menghendaki hanya bisa menonton kalangan praktisi dunia industri bergelimang kemapanan hidup, sementara sebagian besar Rakyat Bangkalan tak kunjung menikmati perbaikan taraf hidup.

Barangkali, upaya untuk bisa mereealisir harapan dan tuntutan rakyat semacam itulah, yang menjadi beban dan amanah terberat disepanjang kepemimpinan Ra Momon dan Ra Mondir, minimal untuk lima tahun ke depan. Alhasil, duet kempiminan dua pemimpin muda usia itu, mesti berjibaku dalam memainkan kemampuan dan kreatifitas mereka, agar buah dari perjuangan keduanya, benar-benar bermuara pada kemaslahatan hidup umat, selaras dengan tuntutan dan harapan Rakyat Bangkalan. Bahkan, kalau bisa, paling tidak keberhasilan Ra Monon dan Ra Mondir, mampu mengekor jejak kepemimpinan Bupati Sepuh RKH Fuad Amin,SPd, yang dalam satu dasa warsa terakhir ini, mampu menyulap Kabupaten Bangkalan menjadi peta wilayah yang semakin gemerlap oleh hasil dan karya pembangunan.

Mampukah ? bisa jadi mampu bisa pula tidak. Begitulah kodrat alam bicara. Atau dengan kata lain, semua anasir peristiwa alam, pasti bergerak pada salah satu dari dua kutup kejadian. Ada malam ada siang, ada baik ada buruk, ada panas ada dingin, ada keberhasilan ada kegagalan dan otomatis ada yang mampu ada pula yang tidak mampu. Kata filosof terkemuka Tiongkok, Lao Tze, irama kehidupan selalu bergerak pada dua anasir kekuatan, yakni Im dan Yang. Tetapi yang jelas, mayoritas Rakyat Bangkalan, amat merindukan tipikal kemepimpinan Ram Momon dan Ra Mondir yang mumpuni, sekaligus bermuara pada terpenuhinya harapan dan tuntutan alamiah rakyat. =

Kompleksitas Problem Dunia Pendidikan

Pencairan TPP

i Surabaya, dana Tunjangan Prestasi Pendidik (TPP) Guru non PNS baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta, tidak dicairkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Kendati Nomor Registrasi Guru (NRG), persyaratan sertifikasi, dan persyaratan lainnya sudah terpenuhi dengan lengkap.

Tidak hanya di Surabaya, tetapi kasus tidak dicairkannya dana tunjangan untuk guru tersebut sesungguhnya terjadi di daerah lain di Jawa Timur. Bahkan di Madura, sejumlah guru non PNS yang sudah lulus sertifikasi tahun 2011 lalu dan sudah memiliki NRG serta persayaratan lain, dana TPPnya juga tidak bisa dicairkan. Bahkan diantaranya, pencairan dana tunjangan tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Memang cukup beralasan, menjelang pilgub Jatim yang tinggal hitungan bulan, ditengarai pengendapan pencairan dana TPP Guru Non PNS itu karena ada tendensi politisasi. Sebab banyak pihak yang berkepentingan dengan dana tersebut. Setidaktidaknya untuk dijadikan media pemenangan salah satu pasangan cagub-cawagub pada pemilihan gubernur Jawa Timur mendatang.

Penundaan pencairan dana TPP menjadikan sejumlah guru yang bersangkutan sangat mengharapkan sosok pahlawan, yang bisa mencairkan dana tunjangan yang memang jadi haknya itu.

Ketika harapan sejumlah guru terhadap sosok pahlawan tersebut semakin besar, maka bila dugaan ini benar, salah satu pasangan cagub-cawagub Jatim akan tampil mencairkan dana tunjangan untuk guru tersebut.

Sudah mafhum dana tunjangan sertifikasi guru non PNS sebesar Rp 1,5 juta per orang setiap bulan. Sedangkan untuk PNS satu kali gaji, bila dinominalkan gaji PNS guru saat ini sekitar 3 juta.

Akan tetapi, pencairan dana tunjangan sertifikasi yang mengalami keterlambatan hanya guru non PNS, baik di jenjang SDN, MI, SMP, MTS, SMA, MA. Pengendapan sesungguhnya tidak terjadi di Jatim an sich, tetapi juga terjadi di provinsi lain di Indonesia. Pengendapan tunjangan sertifikasi secara nasional menurut data Inspektur Jenderal (Irjen) Kemdikbud, sudah mencapai Rp 10 triliun.

Sedangkan berdasarkan audit realisasi dana sertifikasi anggaran 2011-2012 di setiap provinsi rata-rata hanya 30 persen. Otomatis 70 persennya lagi mengendap. Sehingga jumlah endapan dana sertifikasi bisa mencapai triliunan.

Pengendapan dana tunjangan sertifikasi ini bisa berdampak pada pendidikan dan kepercayaan guru bersangkutan terhadap instansi terkait yang menangani TPP tersebut. Setidak-tidaknya guru bersangkutan akan merasa dirugikan dan haknya untuk menerima dana tunjangan sertifikasi telah dipermainkan.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana TPP atau TPG (Tunjangan Profesi Guru) tersebut, maka pengendapan dana tunjangan guru non PNS di Jawa Timur maupun di daerah lain di Indonesia sangat urgen ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.=

nand Marcos dari Philipina, semuanya tak lepas dari jerat suksesi melalui penetrasi pergolakan politik berbau revolusi rakyat.

Suksesi kepemimpinan, juga tidak pandang ras atau etnis. Presiden Barack Obama, yang notabene warga minoritas kulit hitam, malah naik panggung dalam tahta kepresidenan Amerika Serikat, sebuah negeri adidaya yang sejatinya masih “menghalalkan” praktik rasialis. Demikian pula, Antonio Fuji Mori yang berdarah Jepang, juga pernah tampil sebagai Presiden Peru, sebuah negri yang mayoritas rakyatnya berdarah Amerika Latin. Keduanya, menjadi pelaku suksesi melalui perhelatan Pemilu yang amat demokratis.

Suksesi kepemimpinan, kadang juga tak mengenal batasan usia. Kaisar Fu Ji, pemegang tahta kekaisaran terakhir di negeri Tiongkok (China), malah dinobatkan sebagai kaisar dalam usia teramat belia, yakni usia 9 tahun, sebelum akhirnya tergilas oleh revolusi kebudayaan yang dinakhodai oleh bapak revolusi China, Mao Tze Tung.

Dalam konstalasi lebih sempit, suksesi kepemimpinan dengan penampilan tokoh muda usia seperti itu, ternyata terjadi di Kabupaten Bangkalan. Duet Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan terpilih dalam Pemilukada 12 Dsember 2012 lalu, ternyata masih dalam takaran usia muda. Bupati Moh Makmun Ibu Fuad,SE alias Ra Momon, usianya baru pada kisaran 27 tahun. Sementara Wakil Bupati Ir H Mondir A Rofi’i, juga masih relatif muda, tepatnya pada kisaran 40 tahun lebih. Fakta suksesi semacam ini, baru kali ini terjadi di Kabupaten Bangkalan. Betapa tidak, sederet Bupati sebelumnya, mulai dari H J Soejaki, Drs Sumarwoto, Drs Abdul Kadir, Drs Ernomo, Drs H Jakfar Syafei, Drs H Moh Fatah, dan terakhir RKH Fuad Amin,SPd, tampil menuju tahta kepemimpinan ketika usia mereka sudah beranjak 55 tahun lebih.

Tetapi sejatinya, komunitas rakyat di sebuah Negara, atau rakyat di lingkup wilayah provinsi, kabupaten dan kota, tidak terlalu mempersoalkan takaran usia seorang kepala Negara, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Ketika terjadi suksesi kepemimpinan, hakkul yakin, may-

Oleh: Rusdiyanto | Mahasiswa STIT Aqidah Uysmuni

B

elakangan ini kita sering dihidangi oleh tampilan beritaberita yang cukup menguras emosi dan pikiran. Mulai dari membudayanya praktek kongkalikong (korupsi), maraknya aksi kekerasan sampai pada maraknya kasus asusila dengan pelaku yang melibatkan insan pendidik/guru dengan siswa maupun guru dengan guru di dunia pendidikan. Sebuah berita yang sudah pasti merusak citra institusi pendidikan yang dianggap sebagai tempat lahirnya generasi-generasi unggul dan berkarakter.

Seperti yang marak diberitakan baik di media cetak maupun media televisi beberapa hari yang lalu salah seorang siswi SMAN 22 Utan Kayu, Jakarta Timur berinisial MA, 17 tahun menjadi korban pencabulan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh Taufan,salah seorang guru biologi yang juga menjabat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

MAmengaku dicabuli Taufan sampai empat kali dengan cara (maaf) oral seks.Akibat perbuatan asusilatersebut jabatan oknum guru itu di lepas atau dibebas tugaskan sebagai sanksi dari perilaku buruknya.

Apa yang terjadi pada guru itu

merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang diklaim sebagai pendidik yang dapat memberikan bimbingan dan pendidikan. Nyatanya perilaku guru itu justru tidak mencerminkan layaknya seorang guru yang mampu membimbing, mendidik apalagi mencetak anak bangsa yang unggul (excellent). Alih-alih berupaya mencetak dan membangun karakter (character building)anak bangsa yang berintelektual tinggi, beriman dan bertakwa, guru malah menjadi ‘batu sandungan’ yang akan menghambat tercapainya cita-cita bangsa. Dengan kata lain,terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oknum guru menjadi bagian dari masalah baru ditengah usaha dan upaya pemerintah mencerdaskan anak-anak bangsa melalui terselenggaranya proses pendidikan.

Kasus yang terjadi di DKI Jakarta sebenarnya hanya satu dari sekianbanyak kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan. Bukan tidak mungkin kasus-kasus serupa juga terjadi di lembaga pendidikan di daerah-daerah lain yang masihmengendap dan tidak sampai terungkap ke hadapan publik, lebih tepatnya para stakeholderdan pihak-pihak yang terlibatdi sekolah sengaja tidak mengungkap dan cenderung menutup-nutupi perilaku bejat oknum guru ke masyarakat luas atau ke pihak berwenang. Kalaupun sudah ada bukti dan laporan, pihak sekolah akan dipastikan berupaya menekan kasus itu agar tidak sampai menguap ke permukaan yang pada gilirannya akan menjadi berita yang menghebohkan dan menggoyang dunia pendidikan.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap siswa dengan berb-

agai macam modus akan menimbulkan perasaan takut, depresi, trauma, dan rasa tidak percaya diri pada diri korban. Setiap saat kondisi psikis siswa akan merasa dihantui oleh bayang-bayang ketidak-nyamanan dan ketidak-amanan.Pada gilirannya kondisi mental dan kejiwaannya akan terganggu serta sulit berkembang dengan maksimal. Disamping berimbas pada korban secara khusus, hal itu juga nyata-nyata mencoreng reputasi dunia pendidikan secara umum,disebabkan ulah sebagian oknum guru. Dan duniapendidikan akan dianggap tengah berada dalam ancaman degradasi moral dan susila.

Sungguh sangat disayangkan manakala praktek asusila terjadi pada seseorang yang berstatus guru, dimana dalam perspektif Jawa, guru disenyalir sebagai orang yang harus di gugu dan ditiru, namun jika demikian adanya, perilaku di atas tentu sangat paradoks untuk diteladani, walaupun sebenarnya disisi lain masih banyak sosok-sosok guru yang patut dijadikan uswah hasanah.

Memang status guru tidak bisa menjadi sebuah jaminan bahwa perilakunya tanpa celah (sempurna), artinya guru juga bisa membuat kesalahankesalahan fatal. Akan tetapi, dengan status yang disandangnya paling tidak guru mampu menyadari akan tugas, peran dan fungsinya sebagai tenaga pendidik sehingga bisa lebih bertanggung jawab, profesional dan menaati kode etik guru.

Dengan adanya kasus di atas, maka problem dunia pendidikan dewasa ini semakin kompleks dan rumit.

Di tengah upaya dan usaha pemerintah mengatasi beberapa problem krusial dunia pendidikan,seperti sasaran pendidikan yang belum tercapai, biaya pendidikan yang relatif mahal, kurikulum yang belum paten,

banyaknya output yang kurang memiliki kompetensi dan tidak mampu bersaing di pasar global;pada saat bersamaan komponen-komponen pendidikan, yang salah satunya adalah tenaga pendidik justru menambah daftar panjang persoalan dunia pendidikan karena terlibat kasus moralitas. Nampak disini masih banyak guru yang belum mampu menerjemahkan dengan baik dan utuh isi dalam Undang-Undang Sisdiknas (sistem pendidikan nasional)2003 atau UU RI No.20 Tahun 2003 dalam Bab XI Tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pasal 40 ayat 2, bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Oleh karenanya, sebagai langkah antisipatif agar dunia pendidikan aman dari maraknya kasus-kasus serupa, maka guru harus mampu mengimplementasikan isi UndangUndang di atas secara optimal. Selain itu, guru juga harus memiliki empat kompetensisebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 3, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Menguasai keempat kompetensi tersebut merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi guru.Dengan cara demikian, maka kompleksitas problemdunia pendidikan setahap demi setahap akan dapat teratasi dan terselesaikan dengan baik. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Design Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Ahmed David (non aktif), Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16

RABU 27 MARET 2013 NO. 0084 TAHUN II

Laga Persahabatan Rusia vs Brasil

Gol Fred Selamatkan Brasil dari Kekalahan LONDON - Gol Fred peda menit akhir pertandingan menyelamatkan Brasil dari kekalahan ketika menghadap Rusia pada laga persahabatan yang berlangsung di markas Chelsea, Stadion Stamford Bridge, London pada Senin (25/3) malam waktu setempat atau Selasa (26/3) dini hari WIB. Fred mencetak gol pada menit ke-90 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 yang bertahan hingga akhir laga.

Ini adalah hasil imbang kedua yang diraih anak-anak asuh Luiz Felipe Scolari dalam dua pekan terakhir.

Pekan lalu, mereka ditahan imbang 2-2 oleh Italia dalam laga persahabatan di Jenewa, Swiss. Sebelumnya lagi, Brasil ditaklukkan Inggris 2-1 juga pada laga persahabatan di Stadion Wembley, Inggris, bulan lalu. Sejak dilatih Scolari, Seleccao belum pernah memetik kemenangan. Tentu saja ini tidak terlalu bagus buat Brasil yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014 dan sedang mengincar gelar juara dunia untuk keenam kalinya di depan publik mereka sendiri.

Scolari kembali direkrut untuk menangani Timnas Brasil, menyusul penampilan buruk tim bertabur bintang tersebut selama ditangani Mano Menezes. Scolari pernah membawa Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Scolari juga sempat melatih Timnas Portugal, sebelum direkrut oleh taipan minyak asal Rusia Roman Abramovich untuk melatih Chelsea. Sayang, pria yang digelari "Big Phil" ini hanya bertahan tujuh bulan, sebelum dipecat pada Februari 2009 lalu.

Pada laga dini hari tadi itu, Rusia memberi ancaman pertama kepada Brasil melalui

tendangan bebas Sergei Ignashevich. Untung, kiper Brasil Julio Cesar tampil cemerlang dengan menggagalkan peluang tersebut. Lalu, Brasil juga memberi ancaman ke gawang Rusia yang dijaga Vladimir Gabulov pada menit ke-28 melalui pemain muda berbakat Neymar. Pemain Santos ini mendapat umpan dari Marcelo, tetapi tendangannya dari dalam kotak penalti masih meninggi di atas mistar gawang.

Padahal, kalau saja Neymar tidak egois dan mengirim bola kepada Fred yang berdiri bebas di tengah kotak penalti, ceritanya akan berbeda. Alhasil, hingga turun minum kedua tim bermain tanpa gol.

Memasuki babak kedua, Brasil yang lebih mengandalkan keterampilan individu mencoba mengancam gawang Gabulov. Tendangan silang Neymar memanfaatkan umpan dengan tumit Fred masih bisa diamankan Gabulov. Begitu juga sundulan Neymar memanfaatkan umpan Oscar belum terlalu menyulitkan kiper Rusia.

Di tengah ancaman Brasil, Rusia yang memperagakan permainan cepat justru berhasil memecahkan kebuntuan dan unggul terlebih dahulu pada menit ke-73 melalui Victor Fayzuli memanfaatkan bola umpan hasil kerja keras Alexander Kerzhakov. Gol ini bertahan hingga waktu normal hampir berakhir. Rusia sudah nyaris memetik kemenangan pertama atas Brasil, sebelum Fred menyarangkan bola untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-90.

Gol Fred ini berawal dari bola sodoran pemain pengganti Hulk kepada bek kiri Real Madrid, Marcelo yang menusuk ke pertahanan Rusia. Pemain

berambut gimbal ini kemudian mengirim umpan menyusur tanah ke depan mulut gawang Rusia yang berhasil diselesaikan dengan dingin oleh Fred.

Menanggapi hasil ini, pelatih Brasil Luiz Felipe Scolari tidak terlalu kecewa.

Malahan dia menilai, mereka masih berada pada jalur yang benar.

"Tidak ada kesuksesan yang diraih secara instan. Kami butuh kemenangan dan kami menapaki tahap demi tahap untuk mencetak gol kemenangan.

Inilah yang kami lakukan sekarang. Pada masing-masing tahap, kami mencoba untuk mengalami perkembangan. Kami berada pada jalan yang benar," kata Scolari.

Sementara pelatih Rusia Fabio Capello mengaku sangat senang dengan semangat juang para pemainnya pada laga tersebut. "Hal paling penting yang saya lihat pada pertandingan ini adalah semangat tim. Inilah yang hal terpenting bila kami ingin maju," tutur mantan pelatih Real Madrid itu.

Sesungguhnya pertandingan Rusia vs Brasil ini bukan hanya pertemuan dua klub, tetapi lebih dari itu, pelatih dari kedua tim kembali bernostalgia dengan tanah Inggris.

Fabio Capello adalah mantan pelatih Timnas Inggris yang dipecat setahun silam, sebelum kemudian direkrut federasi sepakbola Rusia untuk menukangi tim beruang putih. Sejak ditangani pelatih asal Italia ini, Rusia berada di puncak grup dengan jarak empat poin dari tim peringkat kedua plus unggul satu pertandingan di tangan.

Sementara Scolari pernah menjadi pelatih Chelsea sebelum kemudian dipecat Roman Abramovich. (espn/sky sports/aji)

DUEL SENGIT. Pemain Brasil Neymar terjatuh saat berduel dengan pemain Rusia Aleksandr Kokorin di Stamford Bridge, London, 25 Maret 2013.

Makelele: Mamadou Sakho Tidak Mungkin Tinggalkan PSG PARIS - Asisten pelatih Paris Saint-Germain Claude Makelele mengungkapkan sangat mustahil Mamadou Sakho meninggalkan klub itu pada musim panas mendatang. Pemain yang berposisi sebagai bek ini dilaporkan diminati oleh sejumlah klub Liga Utama Inggris seperti Liverpool, Arsenal, dan Newcastle United. Pemain ini juga ingin pergi dari Paris karena ingin bermain secara reguler di klubnya saat ini.

Pemain ini semakin jarang dimainkan sebagai starter, menyusul kedatangan dua bek Brasil pada musim panas lalu yaitu Thiago

Silva dari AC Milan dan Alex dari Chelsea.

Meski demikian, Makelele yang pernah merumput di Chelsea dan Real Madrid itu mengungkapkan kemungkinan hengkangnya pemain berusia 23 tahun ini sangat kecil. Sebaliknya, Makelele memintanya untuk terus berjuang dan merebut kembali tempatnya di tim utama.

"Mamadou adalah aset masa depan klub. Karena itu sangat tidak mungkin dia meninggalkan klub ini. Kadang sebagai pemain saya sempat berpkir buruk. Karena itu dia (Mamadou) harus menyingkirkan pikiranpikiran buruk tersebut," ujar mantan gelandang Tim Nasional Prancis tersebut.

Dia melanjutkan,"Tentu saja dia ingin mendengar bahwa dia sangat penting.

Hanya saja dia perlu sedikit bersabar.

Sekaranglah saatnya Mamadou mencapai level permainan terbaiknya dan dia tidak bisa seperti anak-anak yang butuh belas kasihan. Dia seorang pemain profesional."

"Dia berada di dalam sebuah dunia di mana hal-hal paling keras pun tidak mengatakan apa-apa. Yang perlu dilakukan adalah Mamadou melakukan sesuatu yang lebih di atas lapangan. Bila dia berbuat lebih, tidak mungkin dia tidak dimainkan karena dia adalah seorang bek hebat," tutup Makelele.

(Sky Sports/aji)

saiful bahri/ant

PMU VS SFC. Pesepakbola Persepam Madura United (P-MU) Osas Saha (kiri) berusaha melewat hadangan pesepakbola Sriwijaya FC, dalam lanjutan kompetisi ISL, di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jatim, Selasa (26/3). SFC menang dengan skor 2-0.

Laskar Sape Kerrap Dibuat Tak Berdaya di Kandang BANGKALAN - Klub sepak bola Sriwijaya FC berhasil menaklukkan Persepam Madura United 2-0 dalam laga lanjutan Indonesia Super League di lapangan Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Selasa.

"Pemain P-MU sebenarnya sudah berupaya maksimal tapi memang Sriwijaya merupakan tim yang cukup kuat," kata pelatih P-MU Daniel Roekito, Selasa malam.

Di awal permainan, klub sepak bola kebanggaan masyarakat Madura ini terlihat sangat menghibur, dan terus berupaya menekan pertahanan Sriwijaya. Bahkan, me-

masuki menit ke-7 sepakan kaki kiri pemain Persepam Adelmun, nyaris membobol gawang Sriwijaya.

Permainan laskar Sape Kerrap ini mulai tidak terorganisir memasuki menit ke-18, di mana gelandang jangkar tengah Persepam, Khadafi keluar lapangan karena cidera dan diganti oleh Isac Dober.

Kedudukan sama untuk Persepam,

yakni 0-0 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Sriwijaya mulai melakukan tekanan, dan berupaya mengurung pertahanan Persepam. Beberapa kali tendangan pemain Sriwijaya nyaris membobol gawang Persepam, namun berhasil diselamatkan.

Namun, memasuki menit 64, pemain Sriwijaya berhasil mencetak gol ke gawang Persepam, hingga skor berubah 0-1 untuk Sriwijaya FC. P-MU sendiri berusaha membalas, namun gagal. Pada menit 88 pemain Persepam Zainal Arif

berhasil mencetak gol, akan tetapi dianulir oleh Thariq Al Katiri karena kapten Persepam tersebut berada di posisi offside, sehingga skor masih 0-1 untuk Sriwijaya FC. Pada menit ke-92 Sriwijaya FC berhasil menggandakan kedudukan dan skor menjadi 0-2 untuk Sriwijaya. Gol kedua ini menjadi hasil akhir dalam pertandingan hingga babak kedua berakhir.

Sebelumnya pihak manajemen Persepam Madura United mengaku optimis mampu menaham imbang Sriwijaya FC, kendatipun klub sepak bola ini dikenal kuat. (ant/ay)

INSIDEN

Dikartu Merah Saat Keluar Lapangan, Seedorf Terkejut SAO PAULO - Mantan pemain Tim Nasional Belanda yang pernah merumput di Inter Milan dan AC Milan Clarence Seedorf mengaku kaget dengan keputusan wasit yang mengusirnya keluar lapangan karena dinilai salah saat terjadi pergantian pemain dalam sebuah pertandingan di Brasil, Minggu (24/3) lalu.

Ceritanya, pada pertandingan antara Botafogo, klub yang dibela Seedorf, melawan Madurira dalam kejuaraan negara bagian Rio de Jeneiro pada Minggu (24/3) lalu yang dimenangkan Botafogo dengan skor tipis 2-1, Seedorf diganti pada menit-menit akhir pertandingan. Wasit yang memimpin pertandingan Philip Georg Bennet memerintahkannya untuk segera meninggalkan lapangan dengan cepat guna menghemat waktu.

Tetapi Seedorf menolak. Karena itu, wasit mengganjarinya dengan kartu kuning pertama.

Ketika wasit mengembalikan kartu kuning itu ke sakunya, bukannya segera meninggalkan lapangan, Seedorf malah balik ke lapangan sebelum akhirnya berlari ke bangku cadangan. Atas aksinya itu, Seedorf pun diganjari kartu kuning kedua dan kemudian diberi kartu merah dan harus meninggalkan lapangan. "Mengapa saya tidak bisa keluar dengan cara yang lain. Saya sama sekali tidak paham," kata pemain berusia 36 tahun yang pindah ke Botafogo setelah merumput selama 10 tahun di AC Milan.

Menurut wasit Philip Georg Bennet, setelah pertandingan, Seedorf justru melawak saat disuruh meninggalkan lapangan. Lagi pula, pemain ini mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan lapangan kapan pun dia inginkan.

Tetapi pernyataan sang wasit dibantah oleh para direktur klub pada Senin (25/3). Karena itu, mereka akan mengajukan banding atas hukuman kartu merah

terhadap Seedorf tersebut. Hukuman kartu merah ini juga sangat disayangkan oleh pelatih Botafogo Oswaldo Oliveira. "Seedorf dirugikan dengan kejadian tersebut," katanya.

Ini adalah pengalaman kedua Seedorf diusir keluar lapangan oleh wasit sepanjang karier profesionalnya. Pengalaman pertama terjadi saat dia masih berseragam AC Milan.

Ini adalah keputusan kontroversial kedua yang diambil wasit Bennet pada laga tersebut. Pada awal pertandingan, dia sudah memberikan hadiah tendangan penalti kepada Botafogo. Begitu Seedorf ingin mengambil hukuman tendangan penalti, tibatiba dia mengambil bola dan membatalkan tendangan penalti tersebut. Alasannya, dia diberitahu oleh hakim garis bahwa pemain Botafogo sudah terperangkap off side terlebih dahulu.

Pada laga tersebut, Seedorf mencetak gol kedua timnya dan ikut menciptakan gol pertama Botafogo. Meski sudah tidak muda lagi, penampilan Seedorf masih cukup bagus. Pemain ini membantu Botafogo menjuarai Piala Guanabara, sebuah turnamen tingkat pertama awal musim bulan ini.

Ini adalah gelar pertamanya sejak hengkang ke Brasil pada musim panas tahun lalu.

Dia adalah pembelian pemain asing terbesar di Brasil.

Seedorf adalah seorang juara.

Dia pernah menjuarai Liga Champions bersama tiga klub berbeda yaitu bersama Ajax Amsterdam pada 1995, Real Madrid pada 1998 dan bersama AC Milan pada 2003 dan 2007. Dia membela Belanda pada Piala Dunia 1998 dan pada Piala Eropa 1996, 2000, dan 2004. (aji)