1
KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147 | TAHUN II Koran Madura
KAMIS
Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-
27 JUNI 2013
g PAMANGGHI
JELANG PILEG 2014
Pungli
140 Caleg Menolak Dipublikasikan
Oleh : Satya Milfa Kafka
Kolumnis, tinggal di Jakarta
P
ungutan liar alias pungli sudah menjadi penyakit akut yang menggerogoti birokrasi negeri ini. Di setiap level pos pelayanan publik, selalu tercium aroma pungli. Buntutnya, akses masyarakat untuk memperoleh kemudahan pelayanan selalu mentok pada desain proses berbelit. Lagi-lagi cuma uang pelicin yang mampu mengurai benang kusut dalam sistem birokrasi warisan Orde Baru ini. Era reformasi yang diharapkan mampu memutus tabiat kotor para birokrat itu, rupanya hanya menjadi momentum perpindahan rezim penguasa belaka, tanpa adanya perubahan struktural dalam upaya meningkatkan pelayanan publik ke arah yang lebih baik. Bahkan, kini perilaku mengutip dana secara liar kian menggurita ke tataran pelayanan publik yang langsung menyentuh wong cilik. Pada level pemerintahan terbawah saja, aksi pungli hampir selalu ditemui masyarakat saat membuat atau memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP). Parahnya lagi, praktik curang di tingkat kelurahan ini bukan dilakukan sekali atau dua kali saja dalam pengurusan sebuah KTP. Individu yang berharap bisa memiliki identitas legal itu pun harus di-ping pong Praktik pungli ke sejumlah yang seolah meja di Kansebagai tor Keluraperilaku lumrah han. Tentu ini bisa saja saja di setiap menciptakan meja itu dia disintegrasi harus merogoh kocek dalam untuk memuberbangsa luskan proses kepemilikan KTP. Lebih sialnya, KTP belum tentu rampung dalam satu atau dua hari ke depan. Publik masih perlu melewati rekayasa proses administrasi yang tetap berlanjut pada praktik pungli. Di sektor lain, di bandara Soekarno-Hatta misalnya, seorang supir taxi harus merogoh kocek Rp10.000 untuk bisa masuk ke terminal kedatangan. Bahkan, biaya tambahan akan diberikan kepada sekuriti jika supir taxi mengambil penumpang. Di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi lagi dari kelurahan, kegiatan bernuansa pungli tentu lebih kompleks dan dibarengi perputaran dana kutipan yang jauh lebih besar. Demikian pula yang terjadi di lembaga pelayanan publik non-pemerintah maupun aparat penegak hukum. Kondisi ini sekaligus menegaskan rendahnya kualitas pelayanan publik. Praktik pungli yang seolah sebagai perilaku lumrah ini bisa saja menciptakan disintegrasi dalam berbangsa. Bagi kelompok berduit, tentunya bukan persoalan serius untuk menerobos sekat-sekat birokrasi berbalut praktik pungli. Maka idiom yang kerap dipakai pelaku pungli “Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?” akan dengan gampang saja dilewati pemiliki dana besar. Kontradiksi antara Si Kaya dan Si Miskin dalam konteks pelayanan publik pun semakin kentara. Pada akhirnya bisa meledak dan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejauh ini sudah melekat stigma di masyarakat bahwa sisi buruk pelayanan publik di Indonesia lebih mengemuka dan dicitrakan sebagai salah satu sumber korupsi. Padahal pelayanan publik tanpa berbalut pungli diyakini akan mampu memperkuat ekonomi dan landasan demokrasi bangsa serta mampu mewujudkan tanggung jawab negara sebagai pelayan warga negara. Tetapi, sayangnya, menciptakan pelayanan publik yang ideal hanya sekedear mimpi karena maraknya pungli. =
Dia Lurah Matrawi sedang berjalanjalan dengan istrinya. Ia melihat tukang tambal ban yang ternyata mantan pacar istrinya. Dengan berlagak, “Lihat tuh mantanmu. Untung kamu ngak kawin sama dia,” katanya. “Emang kenapa? Kalau saya kawin sama dia, yang jadi lurah dia. Yang jadin sampeyan lurah kan saya,” balas istrinya, sambil tersenyum manis.
Cak Munali
HARGA NAIK Sehubungan dengan naiknya harga BBM, terhitung 1 Juli 2013 harga langganan Koran Madura naik menjadi Rp 70.000,- sementara harga eceran naik menjadi Rp 3500,- Demikian harap maklum.
antara foto/wahyu putro a
TUNTUT PENGAWASAN BLSM. Pengunjuk rasa mengikuti aksi yang digagas Gerakan Awasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Depan Kantor Menkokesra Jakarta, Rabu (26/6). Aksi tersebut meminta pemerintah melakukan pengawasan dalam penyaluran BLSM sehingga tepat sasaran.
Rakornas Demokrat Tentukan Nasib PKS JAKARTA-Partai Demokrat akan menggelar Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) pada 29 Juni mendatang. Selain membahas strategi pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Rakornas ini juga akan meminta masukan dari kader daerah terkait dengan posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsudin menegaskan, Rakornas Demokrat akan mengedepankan konsolidasi dalam rangka membahas strategi pemenangan Pemilu dan konvensi calon presiden dan wapres periode 2009-2014. “Mungkin bisa membicarakan itu (konvensi). Jangan saya mendahului, tunggu tanggal 29 Juni. Saya kira ini hal penting,” kata Amir di Jakarta, Rabu (26/6). Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menggelar Rakornas Demokrat pada Sabtu, 29 Juni 2013 pukul 09.00 WIB di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta. Lebih lanjut Amir mengatakan, sejauh ini dirinya belum yakin kalau pada rakor-
nas tersebut akan membahas nasib PKS terkait keberadaannya di koalisi dan tiga posisi menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II. Menurut dia, persoalan koalisi PKS lebih ideal dibahas di setgab. “Saya kira kalau forum yang akan membicara-
kan masalah status PKS itu di forum setgab,” kata Amir sembari menambahkan, sejauh ini partai belum mau untuk berkomentar terkait isu reshuffle. Amir menyatakan, saat ini memang ada larangan terhadap menteri untuk bepergian ke luar negeri, karena mereka sedang dibutuhkan untuk membantu Presiden agar lebih maksimal bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, Amir membantah kalau larangan terse-
but berkaitan dengan adanya rencana reshuffle kabinet. “Itu (larangan ke luar negeri) agar kami lebih berkonsentrasi. Para menteri saya kira ditugaskan untuk berkonsentrasi kepada tugasnya,” tegas Amir. Soal PKS di koalisi, tambah Amir, Setgab sudah sempat melakukan pembahasan tersebut saat rapat, tetapi belum ada kesimpulan yang diputuskan. “Selama menjadi Sekretaris Setgab, membicarakan permasalahan ini baru dua kali di rapat. Dan semua itu terjadi sebelum pemutusan APBN-P (2013) dan memang nuansanya seperti itu, pada saat itu (akan mempertahankan PKS),” tutur Amir. Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Achsanul Kosasih mengatakan, Rakornas Partai Demokrat diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai. “Mereka akan berupaya mendapat kepercayaan rakyat, agar pemilu dapat kami menangkan kembali. Banyak hal termasuk kasus yang lagi ramai kita diskusikan di sana,” kata Achsanul, Rabu (26/6). Achsanul mengungkapkan bahwa tidak tertutup kemungkinan Rakornas Demokrat akan membahas posisi PKS. Sebagai Ketua Umum Parta Demokrat, kata dia, adalah hal yang sangat wajar jika SBY meminta berdiskusi dengan pengurus Partai Demokrat di daerah. (gam/bud)
JAKARTA- Sebanyak 140 orang calon legislatif (caleg) tidak mau daftar riwayat hidup nya dipublikasikan di web KPU tanpa alasan yang jelas. Ketua KPU Husni Kamil Manik, 140 caleg yang tidak mau riwayat hidupnya dipublikasikan ini akan mengalami kerugian dari segi publikasi dan mungkin pemilih memiliki hukuman sendiri untuk mereka. “Penghargaan bagi yang mau adalah biodata akan di publis sampai pemilu selesai,” kata Husni, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (26/6). Namun, kata dia, tidak ada hukuman 140 caleg yang tak mau mempublikasikan daftar riwayat hidup karena kebijakan ini tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. “Tapi karena komitmen kami dalam setiap tahapan itu harus ada terobosan baru yang itu mengarah kepada peningkatan kualitas penyelenggara pemilu itu akan kami lakukan itu dan itu kebijakan,” jelasnya. Dia mengatakan, daftar riwayat hidup caleg ini didapatkan dari formulir BB-11 yang bukan merupakan kewajiban berdasarkan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. “Semua (caleg) mengisi biodata tapi ada pilihannya di publis atau tidak,” tambahnya. Ko m i s i o n e r KPU, Hadar Nafis Gumay mengungkapkan bukan kewajiban seorang caleg menolak riwayat hidupnya dipublikasikan. Namun disayangkan caleg yang mau dikenal pemilih, tapi riwayat hidupnya saja tidak mau dipublikasikan. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung upaya KPU untuk mempublikasikan daftar riwayat hidup seluruh bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Hanya saja, PPP menyesalkan sikap KPU yang terlalu mempublikasikan hal itu ke media. Padahal KPU memiliki kewenangan untuk mempublikasikan setiap data bacaleg yang ada. “KPU jangan genit, kan mereka punya riwayat hidup caleg, tidak perlu konsultasi, buka saja, jangan KPU seperti anak cengeng,” kata politikus PPP, Ahmad Yani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6). Jangan Jadi Pejabat Secara terpisah, Ketua Satgas Penjaringan Caleg DPP Partai Demokrat Suaidi Marasabessy mendukung langkah KPU agar memaksa Caleg bersedia mempublikasikan riwayat hidupnya. Bahkan partai berlambang bintang Mercy ini menyarankan kepada seluruh Bacalegnya untuk mundur dari Pemilihan Legislatif (Pileg) jika tidak bersedia untuk menyerahkan daftar riwayat hidup. “Enggak usah jadi pejabat negara, Kalau ada yang tidak mau serahkan daftar riwayat hidup. Itu sudah jadi dokumen negara silakan saja dipakai,” kata dia. Menurut Suaidi, dengan adanya daftar riwayat itu, masyarakat justru bisa melihat dan memberikan penilaian terhadap setiap bacaleg yang ada di daerah pemilihanya. Data tersebut juga bisa dijadikan referensi jika memang masyarakat menemukan indikasi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh bacaleg yang bersangkutan. (gam/cea/abd)
PEDULI LINGKUNGAN
Christiano Ronaldo Menanam Mangrove di Pulau Bali BALI- Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menobatkan Pesepakbola Dunia Christiano Ronaldo sebagai Duta Forum Peduli Mangrove Bali - Indonesia, ditandai dengan penyerahan sertifikat sebagai duta mangrove pada acara Save Mangrove Save Earth Rabu, 26 Juni 2013 di Tahura Ngurah Rai Telagawaja, Bali. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Any Yudhoyono dan segenap Menteri KIB II dan Gubernur Bali serta unsur muspida Prov. Bali. Menurut cerita, yang mendorong Christiano Ronaldo adalah berita di media sosial yang menayangkan Martinus selamat dari ganasnya tsunami Aceh tahun 2004 karena tersangkut di pohon mangrove dan sedang memakai kaos bertulis-
kan C. Ronaldo. Dalam sambutannya Menhut menyampaikan tentang manfaat mangrove, yang bisa hidup didalam air dgn kadar garam yang tinggi, berfungsi sebagai pencegah/pemecah gelombang tsunami, abrasi pantai, tempat habitat berkembang biaknya biota laut. Selain itu, buahnya bisa diolah untuk dijadikan sirup dan makanan, dari sisi ekonomi, mangrove menghasilkan kayu untuk bahan bakar, bangunan dan arang. Kulit batang maupun daun mangrove sangat baik untuk bahan baku pewarna batik. Pada akhir acara dilakukan penanaman pohon mangrove oleh Presiden RI, Ibu Any Yudhoyono, Menteri Kehutanan dan Christiano Ronaldo. (ant/beth)