e Paper Koran Madura 27 Juni 2013

1

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

27 JUNI 2013

g PAMANGGHI

JELANG PILEG 2014

Pungli

140 Caleg Menolak Dipublikasikan

Oleh : Satya Milfa Kafka

Kolumnis, tinggal di Jakarta

P

ungutan liar alias pungli sudah menjadi penyakit akut yang menggerogoti birokrasi negeri ini.

Di setiap level pos pelayanan publik, selalu tercium aroma pungli. Buntutnya, akses masyarakat untuk memperoleh kemudahan pelayanan selalu mentok pada desain proses berbelit. Lagi-lagi cuma uang pelicin yang mampu mengurai benang kusut dalam sistem birokrasi warisan Orde Baru ini.

Era reformasi yang diharapkan mampu memutus tabiat kotor para birokrat itu, rupanya hanya menjadi momentum perpindahan rezim penguasa belaka, tanpa adanya perubahan struktural dalam upaya meningkatkan pelayanan publik ke arah yang lebih baik.

Bahkan, kini perilaku mengutip dana secara liar kian menggurita ke tataran pelayanan publik yang langsung menyentuh wong cilik.

Pada level pemerintahan terbawah saja, aksi pungli hampir selalu ditemui masyarakat saat membuat atau memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP). Parahnya lagi, praktik curang di tingkat kelurahan ini bukan dilakukan sekali atau dua kali saja dalam pengurusan sebuah KTP. Individu yang berharap bisa memiliki identitas legal itu pun harus di-ping pong Praktik pungli ke sejumlah yang seolah meja di Kansebagai tor Keluraperilaku lumrah han. Tentu ini bisa saja saja di setiap menciptakan meja itu dia disintegrasi harus merogoh kocek dalam untuk memuberbangsa luskan proses kepemilikan KTP. Lebih sialnya, KTP belum tentu rampung dalam satu atau dua hari ke depan. Publik masih perlu melewati rekayasa proses administrasi yang tetap berlanjut pada praktik pungli.

Di sektor lain, di bandara Soekarno-Hatta misalnya, seorang supir taxi harus merogoh kocek Rp10.000 untuk bisa masuk ke terminal kedatangan.

Bahkan, biaya tambahan akan diberikan kepada sekuriti jika supir taxi mengambil penumpang.

Di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi lagi dari kelurahan, kegiatan bernuansa pungli tentu lebih kompleks dan dibarengi perputaran dana kutipan yang jauh lebih besar. Demikian pula yang terjadi di lembaga pelayanan publik non-pemerintah maupun aparat penegak hukum. Kondisi ini sekaligus menegaskan rendahnya kualitas pelayanan publik. Praktik pungli yang seolah sebagai perilaku lumrah ini bisa saja menciptakan disintegrasi dalam berbangsa.

Bagi kelompok berduit, tentunya bukan persoalan serius untuk menerobos sekat-sekat birokrasi berbalut praktik pungli. Maka idiom yang kerap dipakai pelaku pungli “Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?” akan dengan gampang saja dilewati pemiliki dana besar. Kontradiksi antara Si Kaya dan Si Miskin dalam konteks pelayanan publik pun semakin kentara. Pada akhirnya bisa meledak dan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejauh ini sudah melekat stigma di masyarakat bahwa sisi buruk pelayanan publik di Indonesia lebih mengemuka dan dicitrakan sebagai salah satu sumber korupsi. Padahal pelayanan publik tanpa berbalut pungli diyakini akan mampu memperkuat ekonomi dan landasan demokrasi bangsa serta mampu mewujudkan tanggung jawab negara sebagai pelayan warga negara.

Tetapi, sayangnya, menciptakan pelayanan publik yang ideal hanya sekedear mimpi karena maraknya pungli. =

Dia Lurah Matrawi sedang berjalanjalan dengan istrinya. Ia melihat tukang tambal ban yang ternyata mantan pacar istrinya. Dengan berlagak, “Lihat tuh mantanmu. Untung kamu ngak kawin sama dia,” katanya.

“Emang kenapa? Kalau saya kawin sama dia, yang jadi lurah dia. Yang jadin sampeyan lurah kan saya,” balas istrinya, sambil tersenyum manis.

Cak Munali

HARGA NAIK Sehubungan dengan naiknya harga BBM, terhitung 1 Juli 2013 harga langganan Koran Madura naik menjadi Rp 70.000,- sementara harga eceran naik menjadi Rp 3500,- Demikian harap maklum.

antara foto/wahyu putro a

TUNTUT PENGAWASAN BLSM. Pengunjuk rasa mengikuti aksi yang digagas Gerakan Awasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Depan Kantor Menkokesra Jakarta, Rabu (26/6). Aksi tersebut meminta pemerintah melakukan pengawasan dalam penyaluran BLSM sehingga tepat sasaran.

Rakornas Demokrat Tentukan Nasib PKS JAKARTA-Partai Demokrat akan menggelar Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) pada 29 Juni mendatang.

Selain membahas strategi pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Rakornas ini juga akan meminta masukan dari kader daerah terkait dengan posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsudin menegaskan, Rakornas Demokrat akan mengedepankan konsolidasi dalam rangka membahas strategi pemenangan Pemilu dan konvensi calon presiden dan wapres periode 2009-2014. “Mungkin bisa membicarakan itu (konvensi). Jangan saya mendahului, tunggu tanggal 29 Juni.

Saya kira ini hal penting,” kata Amir di Jakarta, Rabu (26/6).

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menggelar Rakornas Demokrat pada Sabtu, 29 Juni 2013 pukul 09.00 WIB di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta.

Lebih lanjut Amir mengatakan, sejauh ini dirinya belum yakin kalau pada rakor-

nas tersebut akan membahas nasib PKS terkait keberadaannya di koalisi dan tiga posisi menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II. Menurut dia, persoalan koalisi PKS lebih ideal dibahas di setgab. “Saya kira kalau forum yang akan membicara-

kan masalah status PKS itu di forum setgab,” kata Amir sembari menambahkan, sejauh ini partai belum mau untuk berkomentar terkait isu reshuffle.

Amir menyatakan, saat ini memang ada larangan terhadap menteri untuk bepergian ke luar negeri, karena mereka sedang dibutuhkan untuk membantu Presiden agar lebih maksimal bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, Amir membantah kalau larangan terse-

but berkaitan dengan adanya rencana reshuffle kabinet. “Itu (larangan ke luar negeri) agar kami lebih berkonsentrasi.

Para menteri saya kira ditugaskan untuk berkonsentrasi kepada tugasnya,” tegas Amir.

Soal PKS di koalisi, tambah Amir, Setgab sudah sempat melakukan pembahasan tersebut saat rapat, tetapi belum ada kesimpulan yang diputuskan.

“Selama menjadi Sekretaris Setgab, membicarakan permasalahan ini baru dua kali di rapat. Dan semua itu terjadi sebelum pemutusan APBN-P (2013) dan memang nuansanya seperti itu, pada saat itu (akan mempertahankan PKS),” tutur Amir.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Achsanul Kosasih mengatakan, Rakornas Partai Demokrat diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai. “Mereka akan berupaya mendapat kepercayaan rakyat, agar pemilu dapat kami menangkan kembali. Banyak hal termasuk kasus yang lagi ramai kita diskusikan di sana,” kata Achsanul, Rabu (26/6).

Achsanul mengungkapkan bahwa tidak tertutup kemungkinan Rakornas Demokrat akan membahas posisi PKS. Sebagai Ketua Umum Parta Demokrat, kata dia, adalah hal yang sangat wajar jika SBY meminta berdiskusi dengan pengurus Partai Demokrat di daerah. (gam/bud)

JAKARTA- Sebanyak 140 orang calon legislatif (caleg) tidak mau daftar riwayat hidup nya dipublikasikan di web KPU tanpa alasan yang jelas. Ketua KPU Husni Kamil Manik, 140 caleg yang tidak mau riwayat hidupnya dipublikasikan ini akan mengalami kerugian dari segi publikasi dan mungkin pemilih memiliki hukuman sendiri untuk mereka. “Penghargaan bagi yang mau adalah biodata akan di publis sampai pemilu selesai,” kata Husni, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Namun, kata dia, tidak ada hukuman 140 caleg yang tak mau mempublikasikan daftar riwayat hidup karena kebijakan ini tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. “Tapi karena komitmen kami dalam setiap tahapan itu harus ada terobosan baru yang itu mengarah kepada peningkatan kualitas penyelenggara pemilu itu akan kami lakukan itu dan itu kebijakan,” jelasnya.

Dia mengatakan, daftar riwayat hidup caleg ini didapatkan dari formulir BB-11 yang bukan merupakan kewajiban berdasarkan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. “Semua (caleg) mengisi biodata tapi ada pilihannya di publis atau tidak,” tambahnya.

Ko m i s i o n e r KPU, Hadar Nafis Gumay mengungkapkan bukan kewajiban seorang caleg menolak riwayat hidupnya dipublikasikan.

Namun disayangkan caleg yang mau dikenal pemilih, tapi riwayat hidupnya saja tidak mau dipublikasikan.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung upaya KPU untuk mempublikasikan daftar riwayat hidup seluruh bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Hanya saja, PPP menyesalkan sikap KPU yang terlalu mempublikasikan hal itu ke media. Padahal KPU memiliki kewenangan untuk mempublikasikan setiap data bacaleg yang ada. “KPU jangan genit, kan mereka punya riwayat hidup caleg, tidak perlu konsultasi, buka saja, jangan KPU seperti anak cengeng,” kata politikus PPP, Ahmad Yani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).

Jangan Jadi Pejabat Secara terpisah, Ketua Satgas Penjaringan Caleg DPP Partai Demokrat Suaidi Marasabessy mendukung langkah KPU agar memaksa Caleg bersedia mempublikasikan riwayat hidupnya.

Bahkan partai berlambang bintang Mercy ini menyarankan kepada seluruh Bacalegnya untuk mundur dari Pemilihan Legislatif (Pileg) jika tidak bersedia untuk menyerahkan daftar riwayat hidup. “Enggak usah jadi pejabat negara, Kalau ada yang tidak mau serahkan daftar riwayat hidup. Itu sudah jadi dokumen negara silakan saja dipakai,” kata dia.

Menurut Suaidi, dengan adanya daftar riwayat itu, masyarakat justru bisa melihat dan memberikan penilaian terhadap setiap bacaleg yang ada di daerah pemilihanya. Data tersebut juga bisa dijadikan referensi jika memang masyarakat menemukan indikasi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh bacaleg yang bersangkutan. (gam/cea/abd)

PEDULI LINGKUNGAN

Christiano Ronaldo Menanam Mangrove di Pulau Bali BALI- Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menobatkan Pesepakbola Dunia Christiano Ronaldo sebagai Duta Forum Peduli Mangrove Bali - Indonesia, ditandai dengan penyerahan sertifikat sebagai duta mangrove pada acara Save Mangrove Save Earth Rabu, 26 Juni 2013 di Tahura Ngurah Rai Telagawaja, Bali. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Any Yudhoyono dan segenap Menteri KIB II dan Gubernur Bali serta unsur muspida Prov. Bali. Menurut cerita, yang mendorong Christiano Ronaldo adalah berita di media sosial yang menayangkan Martinus selamat dari ganasnya tsunami Aceh tahun 2004 karena tersangkut di pohon mangrove dan sedang memakai kaos bertulis-

kan C. Ronaldo.

Dalam sambutannya Menhut menyampaikan tentang manfaat mangrove, yang bisa hidup didalam air dgn kadar garam yang tinggi, berfungsi sebagai pencegah/pemecah gelombang tsunami, abrasi pantai, tempat habitat berkembang biaknya biota laut. Selain itu, buahnya bisa diolah untuk dijadikan sirup dan makanan, dari sisi ekonomi, mangrove menghasilkan kayu untuk bahan bakar, bangunan dan arang. Kulit batang maupun daun mangrove sangat baik untuk bahan baku pewarna batik.

Pada akhir acara dilakukan penanaman pohon mangrove oleh Presiden RI, Ibu Any Yudhoyono, Menteri Kehutanan dan Christiano Ronaldo. (ant/beth)

2

SUMENEP

KAMIS 27 JUNI 2013 NO. 0147 TAHUN II

PINDAH PARPOL

HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL

BK Tunggu Rekom Pimpinan DPRD

Pelajar Kampanyekan Anti Narkoba

SUMENEP - Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep masih menunggu rekomendasi pimpinan dewan untuk memproses anggota dewan yang kembali mencalonkan diri dari partai politik lain pada Pemilu Legislatif 2014.

Ketua BK DPRD Miftakhur Rahman menjelaskan, sesuai ketentuan, penanganan terhadap segala bentuk pelanggaran DPRD harus diawali dengan pengaduan masyarakat, kemudian disusul rekomendasi pimpinan. "Kalau bentuknya pengaduan itu harus ada usul dari masyarakat dulu," ungkapnya, Rabu (26/6).

KPUD Sumenep telah mengumkan Daftar Caleg Sementara (DCS) beberapa waktu. Terdapat anggota dewan yang mencalonkan diri dari partai lain. Namun, belum ada partai politik yang mengajukan keberatan terkait anggota dewan yang pindah partai.

Politisi PPP ini mengatakan, dalam waktu dekat akan koordinasi dengan pimpinan DPRD untuk menanyakan usulan pengunduran diri anggota dewan yang pindah partai, termasuk memperjelas sikap DPRD melihat masalah tersebut.

"Kami pasti memproses sesuai dengan ketentuan.

Apabila terdapat anggota DPRD yang mencalonkan diri di parpol lain, maka tidak berhak lagi menjadi anggota legislatif," tuturnya kepada Koran Madura. (athink/mk)

BANDARA TRUNOJOYO

Trans Air Juga akan Melayani Penerbangan

SUMENEP - Selain telah memutuskan kontrak dengan maskapai penerbangan Lion Air, Pemkab Sumenep telah menjalin MoU dengan perusahaan maskapai Trans Air. Pada tahun depan, maskapai Trans Air direncanakan sudah bisa beroperasi di Bandara Udara Trunojoyo tanpa perpanjangan run way seperti yang dikehendaki Lion Air. Demikian disampaikan Bupati Sumenep A Busyro Karim.

"Besok pagi saya ke Surabaya untuk melakukan kontrak dengan pemilik maskpai Trans Air," tuturnya, Rabu (26/06).

Selain persyaratan dari pihak maskapai Trans Air lebih ringan, ongkos penerbangan juga lebih murah dibandingkan dengan Lion Air. "Bahkan Trans Air dengan rute Sumenep Surabaya, ongkosnya juga lebih murah. Hanya 204 ribu rupiah," ungkapnya.

Mengenai proses pembebasan lahan Bandara Udara Trunojoyo, menurutnya, masih menunggu kepastian rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Sedangkan lahan seluas kurang lebih tiga hektare yang akan digunakan untuk perpanjangan landasan pacu (run way) sudah menjadi kewenangan pemkab, melalui panitia yang tergabung dalam Tim 9. (athink/mk)

junaedy/koran madura

RAZIA. Petugas Satpol PP sedang membawa salah satu pasangan dari dalam mobil menuju kantor satpol PP untuk menjalani penyidikan dan pembinaan oleh petugas satpol PP setempat. Rabu (26/6).

PNS Ditemukan Berduaan dengan Mahasiswi SUMENEP – Satpol PP belakangan ini mengintensifkan razia. Dalam razia gabungan Rabu (26/6), Satpol PP menemukan dua pasang lawan jenis sedang berduaan di sebuah rumah kos di Kota Sumenep. Mereka dibawa ke Kantor Satpol PP karena tidak bisa menunjukkan KTP saat dirazia.

Dua pasangan tersebut, satu diantaranya merupakan pegawai negeri sipil (PNS).

MS (inisial laki-laki) (30) asal Desa Tambaagung Ares, Ambunten, ditemukan sedang berduaan dalam kamar kos dengan NU (inisial perempuan), warga Desa Semaan, Dasuk, yang masih berstatus sebagai mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Malang.

Satu pasangan lainnya yang ditemukan sedang ber-

duaan di salah satu kamar kos adalah F (inisial laki-laki) warga asal Jl. Imam Bonjol Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, yang ditemukan sedang berduaan dengan SP (inisial perempuan) warga asal Desa Pabian Kecamatan Kota. ”Karena tidak mempunyai KTP terpaksa kamai bawa ke kantor (Satpol PP. Red),” kata Kasi Operasional Moh. Saleh. Rabu (26/6).

Saleh menjelaskan, pa-

sangan yang sedang berstatus PNS mengaku telah melangsungkan nikah siri.

Namun, menurut Saleh, MS dan NU tidak bisa menunjukan surat keterangan nukah sirri dari kepala desa. ”Selain itu, MS dan NU ini mengaku masih ada hubungan famili, yakni sepupunya,” terangnya.

Sementara, satu pasangan lainnya, berdasarkan hasil penyidikan Satpol PP Sumenep, mengaku tidak mempunyai tujuan yang pasti selain pertemanan saja. ”Berdasarkan hasil penyelidikan tadi, mereka mengaku hanya untuk silaturrahim saja. Terbukti mereka tidak melakukan perbuatan

di luar prikemanuiaan,” ungkap Saleh di ruang kerjanya.

Pihaknya akan terus melakukan operasi ke sejumlah lokasi lainnya yang sebelumnya telah menjadi target dalam operasinya.

“Jadi kami akan terus melakukan opersi di tempat kos dan tempat yang diduga menjadi tempat prostitusi,” tambahnya.

Operasi gabungan dengan dinas perhubungan, TNI dan polisi tersebut, menyisir sejumlah tempat yang ditengarai menjadi tempat maksiat, seperti rumah kos dan tempat lainnya yang ditengarai sebagai tempat maksiat. (edy/mk)

WARGA BACOK KADES

Istri Pelaku Bantah Ada Hubungan dengan Korban SUMENEP - Hj. Suraida, istri pelaku pembacokan Kepala Desa Keles Hozaini, membantah jika dirinya menjalin cinta kasih dengan Hozaini sebagaimana tuduhan suaminya. Bantahan tersebut disampaikan istri korban, Antiyani (33), Rabu (26/6).

Berdasar hasil pemeriksaan Polsek Ambunten, Selasa (25/6), pelaku melakukan aksi tersebut karena cemburu terhadap korban (Koran Madura, 26/6). Antiyani menjelaskan, pelaku membacok korban setelah mendapatkan nomor kontak baru yang menelepon istrinya. Saat ditelepon balik, orang diujung telepon mengatakan bernama Hoz, panggilan korban, dan An, panggilan istri korban. Pelaku menyimpulkan istrinya selingkuh.

Antiyani mengatakan,

setelah aksi pembacokan, dirinya sempat mendatangi Hj. Suraida, istri H. Baisuni, di Desa Campor Timur sekitar pukul 15.00 untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut. Istri pelaku membantah dirinya berselingkuh dengan suami korban. "Sore hari setelah kejadian, saya bertemu dengan Hj. Suraida, dan dari pertemuan tersebut dia bersumpah tidak ada hubungan dengan suami saya" ungkap Antiyani.

Mendengar informasi tersebut Hj. Suraida bersama Antiyani dengan didampingi sanak famili Hj. Suraida menuju ke Mapolsek Ambunten, Selasa (25/6), untuk memberikan klarifikasi.

"Setelah dari rumah Hj. Suraida, kami pergi ke Mapolsek Ambunten" ungkapnya.

Kapolsek Ambunten IPTU Supardi membe-

narkan jika istri pelaku dan korban bersama sejumlah kerabat datang ke Mapolsek Ambunten.

Hj. Suraida memberikan sejumlah penjelasan te rkait motif p e mba co kan yang dilakuka n s uaminya dan s e kal i gus me lap o rkan tinda ka n ke ke ras an yang di a l a minya.

"Benar, H. Suraida yang merupakan istri pelaku datang ke kami untuk menjelasakan ke kami, dan j ug a me laporkan tindakan ke ke ra sa n yang dia alami," ungkap nya.

Untuk masalah kekerasan yang dialami Hj. Suraida, IPTU Supardi menerima laporan kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami.

Ia menyarankan kasus tersebut untuk dilaporkan ke Unit Pe layana n Pe re mp uan dan Ana k ( P PA ) Po lre s Sume n ep.

" Untuk l a pora n, ka mi c a ta t na mun ka mi a ra hka n ke Uni t PPA" ta nda sny a .

S a a t i ni , Pol sek Ambunten sel a i n tel a h mena ha n H. Ba i suni , juga tel a h memi nta ketera nga n da ri S uba i di (40), ora ng y a ng membonceng pel a ku. Na mun, ka rena ti da k di temuka n unsur pi da na ma ka y a ng bersa ngkuta n di beba ska n.

Sedang Hambali, orang yang diduga menjadi mata-mata masih dalam proses pengembangan Polsek Ambunten. "Subaidi sudah kami periksa. Namun, kami tidak temukan unsur pidana. Sedang Hambali masih dalam pengembangan" tandasnya.

Pelaku pembacokan terancam dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. (edy/mk)

SUMENEP - Badan Narkotika Kabupaten Sumenep menggandeng pelajar untuk mengkampanyekan perang terhadap narkoba. Sejumlah pelajar melakukan aksi pemasangan seribu stiker kepada kendaraan pengendara yang melintas di depan Masjid Agung Sumenep.

Kegiatan yang dilakukan pelajar dan polisi tersebut dalam rangka menyambut Hari Narkotika International (HANI). Ketua Badan Narkotika Soengkono Sidik turun langsung membagi-bagikan stiker bersama pelajar. Stiker tersebut berisi ajakan untuk menghindari mengonsumsi narkoba.

Siswa SMA 2 Cahya Kusuma Atmaja mengatakan, dirinya merasa terhormat bisa terlibat dalam kegiatan gerakan anti narkoba. "Saya mewakili semua siswa, sangat bangga kepada gerakan ini. Saya berharap pencegahan narkoba juga dilakukan kepada siswa," ungkapnya, Rabu (26/6).

Ketua Badan Narkotika Soengkono Sidik mengatakan, pelajar sebagai generasi masa depan perlu dilibatkan dalam aksi tersebut sebagai langkah pencegahan diri. Sumenep termasuk kategori tertinggi pengonsumsi narkoba. Saat ini menduduki peringkat kelima, sama dengan tiga kabupaten lainnya di pulau Madura.

Sampai saat ini, terdapat lima orang yang sudah direhabilitasi karena mengonsumsi barang haram tersebut. Dalam hari anti narkoba internasional, pihaknya menggandeng siswa-siswi sekolah tingkat SMA untuk melakukan pemasangan stiker kepada setiap kendaraan pengendara.

Untuk memastikan tidak ada pejabat negara yang mengonsumsi narkoba, semua institusi pemerintahan sudah melakukan tes urine, kecuali pihak legislatif yang belum melakukan itu. (athink/mk)

syah a latief/koran madura

STIKER ANTI NARKOBA. Ketua Badan Narkotika Soengkono Sidik turun turun langsung membagi-bagikan stiker bersama pelajar di depan Masjid Agung Sumenep.

INTERVENSI REVISI RTRW

Sumenep Bisa Kehilangan Sumber Migas Sumenep - Anggota Pansus RTRW DPRD Sumenep Moh Husein menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur terlalu mengintervensi pemkab. Hasil evaluasi gubernur terhadap perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Perda Rencana Tata Ruang dan Wilaya (RTRW) Kabupaten Sumenep bernomor 188/29.K/ KPTS/013/2013 tahun 2013 penuh dengan intervensi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha memasukan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2013/2033 yang merugikan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Moh Husein mengatakan, jika perda Jawa Timur tersebut dimasukkan, akan mengancam hilangnya sejumlah sumber migas yang ada di sejumlah perairan Kabupaten Sumenep, di antaranya sumur Terang Sirasun Batur, dan sumur gas Blok Maleo.

“Di Sumenep hingga saat ini sudah ada sekitar 50 sumur migas, dan jika ini dipaksakan maka Sumenep hanya akan memiliki 4 sumur saja,” terangnya, Rabu (26/6).

Pada tahun 2008, DPRD Sumenep sudah melakukan yudisial review ke Mahkamah

Konstitusi terkait sengketa zona migas, karena pada saat itu Blok Maleo diklaim sebagai milik provinsi, tapi setelah gugat ke MK, pemkab menang dan itu masuk wilayah Sumenep.

“Namun hingga saat ini, kita belum menikmati bagi hasil migas sebagai daerah penghasil, karena semunya masuk ke pemrov,” terangnya.

Hal Senada juga diungkapkan anggota Pansus Noval Ali Hisyam. Dia mengaku akan tetap mempertahankan perda tersebut, agar sumur migas di Sumenep tidak dicaplok oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak merugikan Sumenep.

“Kita inginkan semua sumur migas tetap milik Sumenep, makanya kita akan datang ke pemprov untuk menolaknya,” tegasnya.

Pansus RTRW DPRD Sumenep mengaku akan datang langsung ke Pemerintah Provinsi, untuk mempertanyakan maksud evaluasi raperda tersebut, karena kalau dibiarkan, politisi PKB ini menilai, Sumenep dijajah pemerintah provinsinya sendiri. (sai/mk)

PERTANIAN

Dinas Pertanian Kekurangan Penyuluh SUMENEP – Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep Bambang Heriyanto mengeluhkan minimnya tenaga penyuluh.

Jumlah penyuluh tidak berimbang dibandingkankelompok tani yang ada.

"Memang menjadi penghambat kekurangan penyuluh lapangan dalam membangun pertanian ke depan," keluhnya.

Data yang dihimpun Ko-

ran Madura, di Kecamatan Ambunten terdapat 112 kelompok tani (poktan) dan didampingi oleh tujuh penyuluh lapangan, di Kecamatan Batuputih terdapat 121 poktan dan didampingi oleh enam orang penyuluh, di Kecamatan Kota Sumenep terdapat 48 poktan dan didampingi enam penyuluh.

Komposisi tersebut, menurut Bambang, tidak ideal. Ia khawatir kurang-

nya petugas lapangan akan berdampak terhadap hasil panen. Dinas pertanian akan kekurangan tenaga penyuluh untuk memberikan bimbingan kepada petani.

"Idealnya, satu desa itu ada satu orang penyuluh" jelasnya Saat ini, penyuluh lapangan membawahi dua bahkan tiga desa. “Bahkan tidak sedikit yang telah merangkap sebagai kepala UPT. Di bulan Agus-

tus mendatang sudah ada tiga kepala UPT yang akan mengakhiri tugasnya dan sampai saat ini masih belum ada penggantinya," tambahnya.

Ketua Peguyuban Pemerhati Kelompok Tani (P2KT) Sumenep Zaenuri mengatakan, keberadaan penyuluh sangat dibutuhkan untuk melakukan bimbingan secara teknis kepada petani, sehingga hasil komoditi pertanian akan le-

bih berkualitas. "Tentunya, jika masih kurang tenaga penyuluh lapngan, tentunya petani tidak akan maksimal. Bahkan, petani tetap memakai tradisi lama yang sudah tidak lagi sesuai lagi dengan zaman modern ini," katanya.

Ia berharap, pemerintah memikirkan nasib petani ke depannya. Terutama dalam mengahadapi tanan alih fungsi seperti yang telah diprogramkan

oleh disperta. "Melihat fungsinya, kami sangat mengharap agar segera ada upaya untuk memenuhi kekurangan tenaga penyuluh," harapnya.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim juga tidak membantah minimnya tenaga penyuluh. Salah satu kendala minimnya penyuluh pertanian tersebut karena minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki latar belakang

pertanian yang menjadi penyuluh pertanian. "Kita memang kekurangan SDM yang latar belakangnya dari pertanian" ungkapnya.

Busyro mengatakan, pada tahun ini tidak pengangkatan tenaga penyuluh. "Untuk tahun ini, pos pengangkatan PNS hanya untuk dokter dan guru saja.

Tidak ada untuk penyuluh pertanian," ungkapnya. (edy/mk)

SUMENEP

3

KAMIS 27 JUNI 2013 NO. 0147 TAHUN II

Kejaksaan Temukan Kejanggalan Sumenep - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep menemukan kejanggalan dari proses penyelidikan terhadap kasus pembebasan lahan SMA Batuan. Indikasi kejanggalan yang ditemukan oleh kejari tersebut berdasarkan hasil dari sejumlah saksi yang dihadirkan oleh Kejari.

Kini, kasus pembebasan lahan Sekolah Menengah Atas (SMA) Batuan masih terus dalam proses pengembangan kasus oleh pihak kejaksaan.

Bahkan, kasus itu sudah naik pada penyidikan.

Kejari Kabupaten Sumenep

melalui Kasi Intel, NS Gustina Aryatha mengatakan, untuk kasus SMA Batuan, pihaknya sudah memanggil sejumlah saksi yang berkaitan langsung dengan kasus tersebut, sebagai bahan pengembangan lebih jauh.

“Pemanggilan sejumlah saksi untuk kasus SMA batuan sudah selesai semua, kami sudah meminta keterangan dan klarifikasi dari berbagai saksi yang kami panggil beberapa waktu yang lalu,” katanya Rabu (26/6).

NS Gustina Aryatha menjelaskan bahwa saksi-saksi yang dipanggil tersebut diantaranya meliputi Kepala Dinas Pendidikan yang lama, Camat Batuan, pemilik lahan SMA Batuan, Kepala Desa serta pegawas Disdik. “Iya, kami

sudah selesai memanggil semuanya, yakni Kepala Disdik yang lama, Camat Batuan, Kades Batuan, pemilik lahan, dan juga pengawas dari Disdik,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pemanggilan dan pengakuan dari beberapa saksi yang dilakukan oleh kejari, menurut Aryata, memang proses pengadaan lahan tersebut sudah sesuai dengan aturan. Namun, kejari menemukan indikasi kejanggalan dalam kasus tersebut, sehingga kejari hingga kini

masih terus melakukan pengembangan kasus. Kasus tersebut saat ini sudah sampai pada proses penyidikan.

“Kalau masalah indikasiindikasi itu, ada beberapa indikasi yang kami temukan dalam pengadaan lahan itu SMA batuan itu, namun itu semua masih belum final, sebab masih dalam proses penyidikan,” ungkapnya Ketika ditanya lebih lanjut terkait indikasi apa saja yang telah pihaknya temukan, Aryatha masih belum bisa berko-

mentar banyak tentang indikasi dan tersangkanya, sebab dirinya tidak mau menyebutkan sebelum kasus tersebut benar-benar jelas.

“Mengenai indikasi dan tersangkanya, saya masih belum kasih keterangan pasti, sebab masih dalam proses penyidikan. Dan kini, sudah masuk pada kasi pidsus (pidana khusus). Kasis pidsus nantinya juga akan membentuk tim, dari tim itu nanti ada pengembangan lagi. Sedangkan konkretnya, itu ada

hak dan kewenangan Kejari.

Karena kami bekerja sesuai dengan tifoksi kami,” lanjutnya.

Ketika ditanya lebih jauh apakah sudah masuk pada kategori pelanggaran hukum, Aryatha tidak secara pasti menyatakan bahwa pembebasan lahan tanah SMA Batuan adalah melanggar hukum. “Tetapi biasanya kalau sudah masuk dalam tingkat penyidikan, kasus itu sudah ada perbuatan melanggar hukum,” jelasnya. (sym/mk)

INFRASTRUKTUR

Jalan Dekat Lapangan Terbang Trunojoyo Dialihkan Sumenep – Semua ruas jalan yang dekat dengan Lapangan Terbang Tronojoyo akan dialihkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. Ruas jalan yang akan dialihakan adalah jalan dari arah utara Parsanga menuju kalinget, dari arah selatan pasar kayu, dan juga dari arah jalan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep.

Pengalihan jalan tersebut dilkukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk optimalisasi pembangunan lapangan terbang yang menurut rencana, awal tahun 2014 harus selesai dan beroperasi.

“Jadi, semua ruas jalan yang sekarang ada akan alikan karena adanya penambahan lapangan pacu untuk terminal Tronojoyo,” kata Soengkono Sidik, Wakil Bupati Sumenep kepada wartawan, Rabu (26/6) usai melakukan pengukuran jalan yang akan dialihkan bersama dinas PU Mina Marga.

Dia menjelaskan, penambahan lapangan pacu tersebut akan ditambah sekitar 2 240 meter.

“Sekarang pemilik tanah sudah oke, sudah terbayar semuanya.

Kini tinggal sosialisasi, dan akhir tahun ini sudah harus clear,” jelasnya.

Wakil Bupati tersebut menambahkan, landasan pacu yang akan ditambah nantinya akan memanjang sampai ke pintu air. Otomatis, menurutnya, memang harus ada pengalihan jalan. “Sedangkan jalan yang akan dialihkan adalah jurusan Parsangah, dari pasar kayu, juga jurusan dari kejaksaan.

Nah, itu nani kita alihkan, sementara penyelesaiannya juga ditarget

tahun ini, dan sekarang sudah di PHK. Jadi, begitu nanti lapangannya berfungsi semua, jalan lalu lintas ke bandara aman, lancar dan tanpa hambatan,” pungkasnya.

Soengkono juga menegaskan bahwa mau tidak mau tahun ini, menurut dia, bupati menginginkan sudah berfungsi pada tahun ini. “Karena ada dua maskapai yang sudah siap lindas di lapangan Tronojoyo, malah tinggal rekom saja untuk berangkat, dan turun ke sini,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang dua maskapai tersebut, dia menyebutkan bahwa pertama dari Lion Air dengan Wins Airnya itu, sedangkan maskapai yang kedua dari Transpasifik.

“Dan waktu dekat ini insya Allah sudah mau beroperasi, meskipun masih belum selesai, karena kapasitas duduknya adalah 50 sit, jadi itu bias. Sebetulnya lion wins air juga bias, tapi yang bisa kita pakai hanya 50 dulu lah, karena sisanya kami belum siap bayar, dan pemda keberatan kalau sit kosong kita yang bayar,” terangnya.

Disinggung tentang anggaran yang dihabiskan untuk pengalihan jalan, Soengkono menjelaskan bahwa sekarang masih dalam proses menghintung berapa anggarannnya. “Tetapi yang jelas berapapun anggarannya, kita siap demi terealisasinya lapangan yang komersial. Dan temen temen DPR sudah mendukung sepenuhnya beroperasinya anggaran ini, termasuk pengalihan jalan,” pungkasnya. (sym/mk)

noveradika/ant

HARI ANTI NARKOTIKA SEDUNIA. Sejumlah personil Korem 072 bersama elemen masyarakat dan komunitas melakukan aksi damai dalam memperingati Hari Anti Narkotika Sedunia di Jl. Malioboro, Yogyakarta, Rabu (26/6). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengkampanyekan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat.

TERKENDALA TUNJANGAN GAJI MINIM

Dewan Sesalkan Sulitnya Rekrutmen Dokter SUMENEP - Anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur sedikit menyayangkan jika alasan kekurangan dokter itu disebabkan karena tunjangan gaji yang minim. “Dulu pernah ada kesepakatan, kalau satu peskesmas harus ada dua

dokter yang bertugas, dan kami nanti tanyakan lebih lanjut kenapa sampai sekarang masih satu dokter di puskesmas,” katanya.

Plotisi PKS mengatakan, jika alasan pihak dinkes kesulitan untuk merekrut dokter ada di masalah gaji,

menurutnya, bisa dikomunikasikan lebih lanjut.

“Kalau masalah kontrak dan tunjangan gaji yang dinilai kecil di Kabupaten Sumenep, pihak dinkes, kan, bisa melakukan komuniaksi dan koordinas, bahkan kalau perlu mengaju-

kan tambahan anggaran, itu pun jika benar-benar menjadi kendala untuk merekrut dokter,” ujarnya.

Tetapi menurut Nur Asyur, penambahan anggaran tersebut harus sesuai dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

“Jangan sampai anggaran bertambah, tetapi pelayanan kesehatan masih buruk,’ ucapnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep Anugrah Riska Rahadi mengatakan, kurangnya

BERANDA PERJUANGAN

tenaga dokter di Kabupaten Sumenep, disebabkan berkenaan dengan gaji. Enggannya para dokter untuk bertugas di Kabupaten Sumenep para dokter pertimbangan mereka tunjangan gajinya dinilai minim.

Berdasarkan data yang

dirilis oleh dinkes, tenaga dokter yang ada di Kabupaten Sumenep hanya berjumlah 60 orang. Jumlah tersebut masih jauh dari harapan untuk melengkapi kekurangan akan enaga dokter yang dibutuhkan oleh kabupaten Sumenep. (sym/mk)

Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

KARTU JEMPOL DAN PRO SEMAR

Bambang-Said Siap Sejahterakan Masyarakat Jatim Sumenep - Pasangan cagub-cawagub Jatim dari partai berlambang moncong putih, Bambang-Said membawa dua program inti jika pasangan ini dinobatkan sebagai jawara dalam pilgub mendatang. Dua program yang dibawa pasangan yang berjargon Jempol untuk Jawa Timur baru tersebut adalah program kartu Jempol dan Pro Semar.

Kartu Jempol adalah kartu sehat dan sejahtera bagi masyarakat Jatim. Kartu tersebut memang secara khusus dihadiahkan bagi masyarakat Jatim yang kurang mampu dari segi pembiayaan dalam kesehatan. Termasuk dalam kartu jempol Bambang-Said juga mengusung misi pem-

berdayaan dalam pendidikan.

Sehingga nantinya, siapapun masyarakat Jatim yang hendak berobat ke rumah sakit atau puskesmas setempat, maka cukup dengan kartu jempol, dan masyarakat berobat tanpa biaya. Hal serupa juga akan diberlakukan bagi pendidikan, nanti tidak ada istilahnya ada anak yang putus sekolah gara-gara tidak punya biaya, dan jika masyarakat kurang mampu dalam berobat.

“Siapapun yang sakit dengan penyakit apapun nantinya cukup dengan kartu Jempol, maka masyarakat bebas dari biaya. Termasuk dalam hal pendidikan, anak-anak akan dapat bantuan beasiswa bagi yang tidak mampu. Karena saya tidak ingin melihat

SILATURRAHMI. MH Said Abdullah (tengah) saat menghadiri ke acara Haflah Desa Pangilen, Dasuk ada anak yang putus sekolah,” bagai tempat ngi beberapa tempat di Kabuucap Said Abdullah, Cawagub Pantauan Koran Madura paten Sumenep, tak lupa Said Jatim saat bertandang ke ber- saat Said Abdullah mendata- Abdullah mengatakan bahaw

kepada seluruh masyarakat bahwa jika dirinya dan Bambang DH benar-benar diamanahi mimpin Jatim ke depan, dua program, yakni Kartu jempol Sehat dan Program Sedesa Setengah Miliar (Pro Semar) menjadi program prioritas.

“Seperti Pro Semar, setiap tahun selama periode 5 tahun kepemimpinannya, setiap desa akan mendapatkan bantuan itu sebesar Rp 500.000.000,” jelasnya.

Dia menambahkan, bahwa dua program tersebut akan menjadi program ini. Bahkan jika dirinya jadi dan dua program tersebut tidak direalisasikan, maka dirinya siap menerima konsekuensi dan kutukan dari masyarakat dan Allah.

“Dan jika ternyata nanti saya

lupa, maka biarkan Allah yang menghukum saya,” tegasnya.

Pada silaturraham ke berbagai tempat di Kabupaten Sumenep yang dimulai dari hari Sabtu hingga Minggu kemarin, kurang lebih sekitar 7 tempat yang didatangi. Di antaranya adalah ke rumah lamanya di Jalan Kemala RT 6, Pondok Pesantren Nurul Huda, Pengilen Dasuk, Pagelaran Kontes Sape Sono’, Desa Bicorong, Kecamatan Pakong, Pamekasan, ramah tamah Bupati Busyro Karim, Bupati Sumenep di Pendopo, Lembaga Pendidikan Lughatul Islamiyah, Legung Timur Batang-Batang, Yayasan AsSalam, Desa Lapa Taman dan Ponpes Nurul Yaqin, Kecamatan Dungkek. (sym)

4

PAMEKASAN

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147| TAHUN II

NRG

Kemenag Penuhi Panggilan DPR

USUT TUNTAS KASUS KORUPSI. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan pemuda Sulawesi Selatan berunjukrasa di Tol Reformasi, Makassar, Sulsel, Rabu (26/6).

Dalam aksinya, mereka meminta kepada Kejaksaaan Tinggi untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Jeneponto yaitu penyelewengan dana bantuan sosial tahun 2009 dan 2010 oleh Dinas Pertanian dengan anggaran APBN sebesar Rp. 3,3 milyar, serta oleh Dinas Kesehatan tahun 2011 sebesar Rp. 18 milyar.

225 Calon Haji Tak Jadi Berangkat PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan memastikan Jamaah Calon Haji (CJH) asal Kabupaten Pamekasan yang batal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini sebanyak 225 jamaah. Para calon haji yang batal berangkat itu akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan, jika memenuhi persyaratan.

Berdasar data di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag setempat, jumlah itu terdiri dari 110 jamaah yang menunda keberangkatan mereka karena belum mampu melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sedang 115 lainnya merupakan jamaah yang terkena program

pengurangan kuota 20 persen dari kuota semula sebanyak 1.497 jamaah.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Juhedi, Rabu (26/6), mengatakan jumlah itu berkurang dari perkiraan awal sebanyak 230 dengan rincian 110 jamaah yang belum me-

lunasi BPIH dan 120 jamaah akibat pengurangan kuota.

“Pengurangan tersebut berdasar Surat Edaran dari Kamenag Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh maupun Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur,” kata Juhedi.

Dengan jumlah pengurangan itu ditambah jumlah jamaah yang menunda keberangkatannya ke tanah suci karena belum mampu melunasi biaya penyelenggaraan haji, maka Jamaah Calon Haji yang dipastikan akan berangkat tahun ini sebanyak 1.272 jamaah.

Para calon haji yang batal berangkat karena kebijakan pengurangan kuota itu, kata

dia, sudah diundang ke Kantor Kemenag untuk diberi penjelasan tenang kebijakan pengurangan kuota tersebut.

Lebih lanjut, mantan Pengawas Pendidikan di lingkungan Kamenag Pamekasan itu menjelaskan, sebelumnya direncanakan JCH lanjut usia akan diberi kuota khusus pada tahun ini. Namun karena adanya pengurangan kuota itu, maka rencana tersebut dibatalkan.

Sementara itu, Kepala Kemenag Pamekasan, Muarif Tanthowi, dalam petemuan dengan Komisi D DPRD Pamekasan, Rabu (26/6), menjelaskan Surat Edaran dari Kemenag RI tentang pengurangan

kuota sudah diterima. Pihaknya juga sudah menyosialisasikan kebijakan itu ke calon jamaah yang nomor porsinya masuk dalam daftar pengurangan.

Kemenag, juga sudah meminta para calon jamaah untuk membatasi barang bawaan mereka dan tidak membawa barang berlebihan, terutama rokok dan jamu. Sebab, salah satu kebiasaan jamaah calon haji asal Madura, selalu membawa barang-barang tersebut, hingga barang bawaan mereka melebihi batas maksimal. “Itu kami sampaikan melalui KBIH agar disampaikan ke jamaah masing-masing,” katanya.

(CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN - Pimpinan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, akhirnya memenuhi undangan Komisi D DPRD Pamekasan setelah sebelumnya undangan yang sama tidak bisa mereka penuhi.

Pimpinan Kemenag yang hadir dalam pertemuan klarifikasi (permintaan penjelasan) itu antara lain, Kepala Kemenag, Muarif Tanthowi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Juhedi, dan Kepala Seksi Mapenda, Juhairiyah.

Pada pertemuan itu, Komisi D meminta penjelasan tentang pengurangan kuota haji dan penarikan dana terhadap guru yang lulus program sertifikasi untuk mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG).

Dalam pertemuan itu, Muarif menjelaskan tengah melakukan perbaikan di internal kantor yang dipimpinnya dengan melakukan restrukturisasi (penataan ulang) dengan melakukan roling tenaga karyawan dan pimpinan.

Dalam kasus dugaan pemungutan dana dari guru yang lulus sertifikasi untuk mendapatkan NRG, Muarif menjelaskan beberapa waktu lalu instansi yang dipimpinnya didatangi petugas dari intelejen Kejaksaan Agung dan Inspektorat Kementerian Agama RI. Mereka telah melakukan investigasi (penyeledikian mendalam) atas kasus terse-

KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA

Pemerintah Lalai Mengawasi UMK PAMEKASAN - Federasi Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (FPPBI) Cabang Pamekasan menilai Pemerintah Kabupaten Pamekasan lalai melakukan pengawasan penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) oleh perusahaan di wilayah itu. Sehingga jumlah perusahaan yang memenuhi kewajiban pemenuhan UMK sangat minim dibanding jumlah perusahaan yang ada.

GURU

Disdik Nyatakan SK Mutasi Guru yang Ditolak telah Dibatalkan

PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan menyatakan sebanyak 20 orang guru yang sebelumnya menolak dimutasi telah dikembalikan ke tempat tugas asalnya. Langkah itu dilakukan untuk menjamin kegiatan di lembaga pendidikan bisa berjalan normal.

Kepala Bidang Ketenagaan Disdik, Mohammad Hatib, Rabu (26/6), pembatalan mutasi dan pengembalian para

guru ke tempat tugas asal itu dilakukan oleh Bupati Pamekasan, Akhmad Syafii.

“Mutasi atau penangguhan mutasi merupakan kewenangan bupati. Kami hanya menjalankan kebijakan dari pimpinan daerah,” katanya.

Pembatalan terhadap mutasi yang dilakukan Kholilurrahman saat menjabat sebagai Bupati Pamekasan, setelah sebelumnya dilakukan kajian terhadap dampak mutasi yang

dinilai sepihak dan melanggar etika birokrasi.

Dari hasil kajian itu dinilai mutasi tersebut membawa dampak negatif terhadap pengelolaan pendidikan di sekolah, karena adanya penolakan oleh sejumlah guru dan kepala sekolah.

“Ini solusi yang tepat. Karena ternyata pengembalian mereka ke tempat tugas asal itu membawa dampak yang sangat positif dan lebih meng-

gairahkan kegiatan pendidikan,” katanya.

Menurutnya, pembatalan mutasi itu sama sekali tidak menyalahi aturan karena tidak ada aturan yang melarang seorang bupati membatalkan kebijakan dari pimpinan sebelumnya jika untuk tujuan yang lebih baik.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris mengaku belum mempelajari persoalan tersebut. Hanya saja,

menurut dia, pimpinan daerah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan mutasi ataupun rotasi terhadap guru.

Ia menyatakan masih akan mempelajari masalah tersebut.

Kebijakan mutasi terhadap 58 guru Sekolah Dasar Negeri dilakukan Kholilurrahman dua hari menjelang selesainya masa jabatannya sebagai Bupati Pamekasan. Kebijakan itu dinilai menyalahi etika birokrasi sehingga ditentang dan ditolak. Tercatat sebanyak 20 orang guru mengembalikan SK mutasi tersebut ke Disdik setempat dan menyatakan tetap akan bertugas di tempat tugas semula.

Para guru yang menolak itu mengaku sangat terkejut karena awalnya mereka hanya diundang ke kantor Disdik untuk menghadiri rapat dan dihubungi melalui telepon. Selain itu, penolakan itu dilakukan karena mutasi itu justru dilakukan pada saat persiapan pelaksanaan unas tingkat SMP dan SD. Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, saat itu menuding mutasi tersebut merupakan desain untuk mengacaukan pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMP dan SD. Khairul Kalam juga menuding Kholilurrahman yang saat itu masih menjabat sebagai bupati tidak memiliki kearifan dan sensitifitas terhadap lingkungan hingga menyebabkan kondisi sekolah tidak kondusif. (awa/muj/rah)

but.

Sejauh ini, kata Muarif, dirinya masih belum mendapatkan informasi apa pun tentang proses maupun hasil dari investigasi tersebut, karena proses itu terjadi ketika dirinya baru dimutasi dari Kemenag Lumajang.

“Soal bagaimana kelanjutannya, masih belum bisa kami tentukan saat ini. Begitu pula untuk menyikapi tuntutan para guru agar dana yang ditarik itu dikembalikan,” katanya.

Selain kasus itu, investigasi juga dilakukan terhadap kasus mutasi yang diduga dilakukan secara sepihak oleh mantan Kepala Kemenag, Nurmaluddin.

Kasus itu menjadi bagian dari materi investigasi karena diduga dilakukan dengan cara di luar prosedur yang berlaku.

Ketua komisi D DPRD Pamekasan, Makmun mengatakan pertemuan dengan pimpinan Kemenag itu sangat penting karena berkaitan dengan klarifikasi beberapa hal. Selain masalah penyelenggaraan haji, juga beberapa kasus yang selama ini banyak dipersoalkan.

“Kami juga sudah meminta agar dana pengurusan NRG yang diminta kepada para guru yang lulus sertifikasi dikembalikan, karena pada dasarnya proses penerbitan nomor tersebut tanpa biaya. Namun masalah ini belum menemukan titik terang,” katanya.(awa/muj/ tah)

Padahal, salah satu persyaratan untuk mendirikan perusahaan adalah kemampuan dia menggaji karyawan secara layak. Jika memang tidak mampu menggaji dengan layak, seharusnya tidak diloloskan pada saat mengajukan izin pendirian perusahaan,

Juru bicara FPPBI Cabang Pamekasan, Indra Maulana mengatakan akibat lemahnya pengawasan itu, penetapan UMK yang dilakukan melalui Peraturan Gubernur terkesan hanya sekedar formalitas, karena tidak didukung dengan penerapan di masing-masing kabupaten.

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) tidak mampu berbuat banyak terhadap perusahaan yang tidak menerapkan UMK. Bahkan, mereka tidak memiliki data yang jelas soal perusahaan yang sudah menerapkan UMK dan yang masih belum menerapkannya.

“Sepertinya, UMK itu hanya sekedar yang penting ada dan tidak ditindaklanjuti dengan aksi yang nyata,” kata Indra.

Alasan yang seringkali digunakan, kata dia, adalah kenaikan gaji menjadi kewenangan perusahaan.

Alasan lainnya, tidak semua perusahaan memiliki kemampuan menggaji karyawannya secara layak.

“Padahal, salah satu persyaratan untuk mendirikan perusahaan adalah kemampuan dia menggaji karyawan secara layak. Jika memang tidak mampu menggaji dengan layak, seharusnya tidak diloloskan pada saat mengajukan izin pendirian perusahaan,” kata Indra.

Akibat lembahnya pengawasan itu, banyak perusahaan yang berlaku sewenang-wenang dengan memberi sanksi berupa pemutusan kontrak kerja terhadap karyawan yang menuntut haknya.

Kepala Bagian Pengawasan dan Pemeriksaan Perusahaan dan Buruh Dinsosnakertrans Pamekasan, Ali Kusni mengatakan sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diindikasi nakal. Tetapi, pemeriksaan itu tidak membawa hasil karena seringkali terkendala dengan saksi.

Sampai saat ini, Dinsosnakertrans tidak menerima laporan keberatan dari karyawan perusahaan yang merasa tidak digaji sesuai dengan UMK. Karenanya, Dinsosnakertrans tidak memiliki data dan dasar untuk melakukan penindakan.

Sebelumnya, sejumlah buruh dan mahasiswa melakukan unjukrasa menuntut ketegasan dari pemerintah soal pemberlakuan Pergub Jatim Nomer 72 tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten di Pamekasan sebesar Rp 1.059.000.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pergub 72 tahun 2012 tersebut, Gubernur menetapkan UMK di Pamekasan naik dari sebelumnya Rp 975 ribu.(awa/muj/rah)

SURAMADU

Pencairan Dana Tunjangan 171 Guru Masih Belum Jelas PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan belum memastikan kapan jadwal pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 171 guru untuk masa pencairan triwulan pertama. Penyaluran dana itu masih terkendala persyaratan teknis dan menyangkut kewenangan instansi lain.

Kepala Bagian Keuangan, Disdik Pamekasan, Kusfandi mengatakan penerima TPG dari semua tingkatan pendidikan mencapai 3. 180 guru.

Namun dari jumlah itu, dana yang bisa disalurkan hanya untuk 2.998 guru.

Sedangkan untuk 182 sisanya belum bisa dibayarkan karena beberapa kendala.

Kendala itu antara lain, 131 guru belum menerima Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP), 40 guru masih proses

5

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147| TAHUN II

verifikasi berkas di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) Pamekasan.

Selain itu ada guru yang sudah pensiun dan meninggal dunia sebelum masuk Tahun Anggaran 2013, yang menurut aturan, dinyatakan tidak berhak menerima TPG dan dana yang dialokasikan untuk mereka dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda).

“Kami belum bisa memastikan kapan pencairan

TPG bagi guru yang belum menerima pencairan triwulan pertama. Tapi yang jelas, bagi guru yang meninggal dan pensiun sebelum 2013, akan kami kembalikan ke Kasda,” katanya.

Sebelumnya, Dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset (DPPKA) Kabupaten Pamekasan, menyatakan sudah mentransfer dana Tunjangan Profesi Guru sertifikasi maupun Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru non sertifikasi, dibawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan pada (17/6) lalu.

Dana yang ditransfer ke rekening Bendahara Disdik itu mencapai Rp 33 miliar. Terdiri dari Rp 31.8 miliar untuk tunjangan sertifikasi dan Rp 1.2

miliar untuk tamsil guru non sertifikasi pada triwulan pertama.

Kepala DPPKA Pamekasan Taufikurrahman menjelaskan, dana itu ditransfer ke rekening Disdik karena persyaratan pengajuan sudah lengkap termasuk surat keputusan tunjangan profesi (SKTP) bagi guru yang dinyatakan lulus sertifikasi. Namun beberapa diantaranya masih ditangguhkan karena identitasnya meragukan.

“Kami masih menangguhkan pengajuan TPG untuk tiga guru karena meragukan. Ya, intinya identitas mereka tidak sama dengan SK, maka kami tangguhkan dulu,” katanya.

Sementara itu, tunjangan penghasilan (Tamsil) bagi

guru non sertifikasi sebesar Rp. 1,2 miliar, diberikan kepada 1. 606 guru berbagai tingkatan se Pamekasan. Dana yang diberikan itu juga untuk teriwulan pertama, sebesar Rp. 250 ribu perguru, perbulan.

Taufikurrahman menjelaskan pembayaran TPG di Pamekasan diakuinya tertunda hingga memasuki triwulan kedua, karena terkendala persyaratan teknis yang harus dilampirkan dalam pengajuan.

Terutama SKTP para penerima TPG yang diterbitkan pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, ia juga belum memastikan pencairan TPG dan Tamsil triwulan kedua karena dananya belum masuk ke Kasda. (uzi/ muj/rah)

PENGUNGSI

Gubernur Jatim Bantah Usir Warga Syiah Sampang SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo membantah bahwa relokasi warga Syiah Sampang ke kawasan Rusunawa Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo, merupakan pengusiran, karena pemindahan itu bebas.

“Awalnya, mereka ada masalah psikologis dengan masyarakat, lalu kita tawari pindah, tapi prinsipnya bebas, karena itu hanya 52 orang yang mau, tapi sekarang 63 orang,” katanya di Surabaya, Rabu.

Awalnya, mereka ada masalah psikologis dengan masyarakat, lalu kita tawari pindah, tapi prinsipnya bebas, karena itu hanya 52 orang yang mau, tapi sekarang 63 orang,

Di sela-sela Kuliah Tjokroaminoto bertajuk “Pemikiran Soekarno di Tengah Iklim Neoliberalisme” yang digelar Fisip Unair dan “Prisma Resources Center” itu, ia mengatakan jumlahnya tidak mungkin bertambah jika tak nyaman.

“Itu (kasus Syiah Sampang) bukan masalah SunniSyiah, tapi masalah kultural, karena Syiah di Bondowoso, Pasuruan, atau tempat

lain di Jatim juga tidak ada masalah,” katanya.

Menurut dia, pihaknya juga menangani warga Syiah Sampang bukan dalam masalah akidah/agama, karena masalah akidah/ agama merupakan urusan pemerintah pusat (Menteri Agama).

“Urusan gubernur itu hanya masalah kemanusiaan, bagaimana mereka hidup layak. Soal bagaimana mereka bisa diterima masyarakat Sampang, saya kira itu soal komunikasi kultural yang tidak mudah,” katanya.

Dalam kaitan itu, Gubernur Jatim Soekarwo juga menyarankan warga Syiah Sampang di Puspa Agro untuk mau berbaur dengan masyarakat di lingkungan setempat dengan melakukan berbagai kegiatan bersama.

“Saya juga akan meminta ada perusahaan yang mau menerima mereka bekerja, misalnya ada yang mau menjadi ‘cleaning service’ dan sebagainya,” katanya.

Di hadapan peserta Kuliah Tjokroaminoto yang juga mengundang Pimpinan Redaksi Majalah Prisma Daniel Dhakidae PhD dan hakim MK DR Haryono MCL itu, Soekarwo meminta untuk belajar dari para pemimpin.

“Bung Karno, Pak Harto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Musyawarah mufakat dan gotong royong itulah kekuatan bangsa ini,” katanya. (ant/rah)

BERHEMAT

Ketua DPRD Surabaya Akan Kurangi Anggaran Kunker PROTES LIMBAH PABRIK. Sejumlah warga berunjuk rasa dengan membakar ban bekas di depan pabrik mebel di Desa Puji Mulyo Kec Sunggal Kab Deli Serdang, Sumut, Rabu (26/6). Warga memprotes dan meminta pabrik ditutup karena berdampak pencemaran lingkungan dari limbah pabrik tersebut.

AKSES TRANSPORTASI

Perbaikan Lima Ruas Jalan Utama Masih Proses Lelang PAMEKASAN - Perbaikan lima ruas jalan utama di Kabupaten Pamekasan sampai pertengahan tahun ini dipastikan belum bisa terlaksana. Kegiatan itu masih menunggu proses lelang yang diperkirakan baru akan dilaksanakan pada awal se-

mester kedua tahun ini.

Kelima ruas jalan utama yang menunggu proses perbaikan itu antara lain, jalan utama yang menghubungkan Desa Palengaan Laok dengan DesaTalambah, jalan antara Desa Bandungan dengan Desa Cenlecen, jalan

Pagantenan dengan Desa Bujur Barat, jalan Bandungan menuju Pagantenan dan jalan yang menghubungkan Desa Lenteng dengan Teja Barat.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Pamekasan, Basri Yulianto

mengatakan perencanaan teknis lima lokasi itu sudah selesai dan sudah memasuki tahap persiapan lelang. Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan metode, dokumen, dan jadwal pelelangan.

“Perencanaan teknisnya baru selesai, tinggal pelaksanaan lelangnya. Mudahmudahan bisa segera terlaksana dalam waktu dekat,” katanya.

Dia jelaskan pihaknya tidak bisa memastikan kapan proyek itu bisa digelar. Hal tersebut menjadi kewenangan panitia lelang. Pihaknya tidak bisa diintervensi, karena tahapan itu merupakan kewenangan panitia dan sudah ada ketentuan yang mengatur.

Adapun anggaran yang tersedia untuk lima titik pekerjaan itu sebesar Rp 8,7 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) 2013. Rinciannya, Palengaan- Talambah sepanjang 2,5 km dianggarkan sebesar Rp 1,83 miliar, jalur Bandungan-Cenlecen sepanjang 1,5 km dianggarkan sebesar Rp 1,03 miliar.

Selanjutnya, perbaikan jalan Pagantenan menuju Bujur Barat sepanjang 3,5 km dianggarkan dana sebesar Rp 2, 25 miliar, BandunganPagantenan sepanjang 4,6 km disiapkan dana paling banyak sebesar Rp 2, 94 mil-

iar. Sedangkan jalur LentengTeja Barat sepanjang 1 km dianggarkan dana sebesar Rp 0,68 miliar. Perbaikan jalan yang menggunakan DAK ini akan menggunakan konstruksi hotmik.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pamekasan, Totok Hartono mengatakan dari volume pekerjaan yang direncanakan ini masih perlu dilakukan penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menyusul penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta dampak musim hujan yang berkepanjangan yang mengakibatkan kerusakan jalan. Konsekuensi penyesuaian itu harus mengurangi volume, karena tidak mungkin menambah alokasi dana.

“Nambah anggaran sudah tidak mungkin karena sudah ditetapkan. Makanya akan kami lakukan penyesuaian.

Tapi kalaupun ada pengurangan volume tidak akan banyak,” katanya.

Totok menambahkan dari lima lokasi pekerjaan itu, tidak seluruhnya bisa tersambung dengan hotmik, terutama Bandungan-Pagantenan hanya dapat dikerjakan separuh. Sisanya akan diupayakan untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya. Sedang lokasi lain yang belum bisa disentuh proyek tahun ini diharapkan bisa bersabar karena dana yang tersedia terbatas. (uzi/muj/rah)

SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya M. Machmud berencana akan mengurangi anggaran kunjungan kerja anggota dewan sebagai upaya penghematan anggaran hingga Rp 12 miliar.

“Untuk penghematan anggaran kunker, saya sudah meminta teman-teman di Sekretariat DPRD Surabaya untuk menghitung ulang anggarannya,” kata Machmud saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu.

Menurut dia, rencana penghematan biaya kunker yang dilakukan anggota dewan memang sudah ada di benaknya pasca dilantik sebagai Ketua DPRD Surabaya pada 7 Juni 2013.

Bahkan dalam beberapa pekan terakhir, ia bersama Sekretariat DPRD dan Bina Program Pemkot Surabaya sudah mulai melakukan pembahasan.

“Kita akan hitung lagi kebutuhan yang diperlukan.

Kalau tidak digunakan, ya lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Kendati demikian, Machmud mengaku belum tahu formula yang akan digunakan dalam melakukan penghematan biaya kunjungan kerja.

“Tapi yang jelas, saya belum ada rencana mengurangi jumlah kunjungan kerja,” ujarnya.

Namun langkah pengurangan anggaran kunker yang ia tempuh merupakan langkah maju dbandingkan dengan ketua DPRD sebelumnya.

Sebab selama Wishnu Wardhana menjabat Ketua DPRD Surabaya, tidak ada pengurangan untuk biaya kunjungan kerja.

“Tahun lalu, saya tidak tahu berapa yang terserap.

Tapi yang pasti, saya berusaha untuk menjadikan DPRD jauh lebih baik,” katanya.

Disinggung soal tanggapan sejumlah anggota leg-

islatif terhadap gagasanya tersebut, Machmud menyatakan ada sebagian yang mendukung. “Kalau yang tidak mendukung, ya, biarakan saja tidak masalah. Bahkan ketika ada yang menuding saya mencari sensasi pun, saya tidak masalah,” katanya.

Sementara itu, menyikapi rencana penghematan biaya kunker yang dilakukan Ketua DPRD, Ketua Komisi D Baktiono menilai langkah tersebut bukanlah sesuatu yang sensasional.

Sementara itu, menyikapi rencana penghematan biaya kunker yang dilakukan Ketua DPRD, Ketua Komisi D Baktiono menilai langkah tersebut bukanlah sesuatu yang sensasional. Sebab tanpa dikurangi pun, sebenarnya anggaran untuk legislatif secara otomatis akan tereduksi dengan sendirinya.

Baktiono mengatakan, berdasarakan pengalaman tahun sebelumnya tidak semua anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan untuk DPRD dapat terserap. Sebagai solusinya, akhirnya anggaran yang tidak terpakai itu dialihkan ke program yang lain, di antaranya untuk membiayai beberapa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Sebenarnya tidak hanya di DPRD. Di sejumlah SKPD, anggaran yang dialokasikan tidak mungkin terserap sepenuhnya,” ujarnya.(ant/rah)

6

SAMPANG

KAMIS 27 JUNI 2013 NO. 0147 TAHUN II

KASUS SYIAH

Kemenko Polhukam Tak Menemukan Konspirasi

Berniat Bakar Kapal PT Husky. Warga desa aeng sareh kecamatan kota sampang saat menunjukkan jaring nelayan yang di rusak oleh PT Husky

ryan hariyanto/koran madura

Warga Berniat Membakar Kapal PT Husky S ampan g - Sudah hampir sekitar satu bulan lebih masyarakat Dusun Mandangin Desa Aeng Sareh Kecamatan Kota Sampang diresahkan dengan ulah PT Husky, salah satu pengelola minyak saat berada di desa setempat.

Pasalnya, para warga sekitar yang rata-rata pencari ikan di laut dilarang mendekatai areal kapal milik PT Husky tersebut. Alasannya, saat kapal pengelola minyak itu beroperasi tidak terganggu dan merusak peralatan milik para nelayan.

H.Rido (45), Warga Dusun Demongan Desa Aengsareh Kecamatan Kota Sampang, menuturkan, beberapa

barang peralatan miliknya rusak dan tak bisa kembali melaut mencari ikan. Salah satunya jaring yang biasa ia gunakan untuk tangkapan ikan kini rusak dan terlihat robek.

"Pada waktu itu saya cari ikan di tengah. Dari jauh itu PT.Husky melarang beberapa nelayan untuk ke pinggir dan menjauh, bahkan gardan (jaring-red) rusak," tuturnya

kepada Koran Madura.

Tak hanya dirinya yang menjadi korban pengelola minyak. Ratusan penduduk warga di desa setempat yang mayoritas nelayan juga merasa dirugikan. Kini warga merasa terbebani jika mata pencariannya terganggu dan tak bisa beraktivitas kembali.

Warga merasa rugi hingga jutaan rupiah.

"Punya teman saya, Pak, Syamsudin juga ikut jadi korban. Saya rugi hampir 2,5 juta, karena kebanyakan di sini sudah jadi nelayan. Kalau kayak gini gak kerja lagi, dan apa yang mau dikasihkan sama anak kita," ucapnya.

Hal sama juga dikeluhkan H. Rifai (36). Ia mengatakan,

meski PT Husky sendiri sudah melakukan pertemuan selama dua kali, namun hingga kini masih belum ada realisasi dari PT Husky terhadap warga seperti yang diharapkan.

Padahal, menurut Rifai, dari PT Husky sendiri sudah berjanji jika akan ada kompensasi. Bahkan, saat itu dalam pertemuan dua karyawan PT Husky bernama Nurul Hadi dan Fainus salah satu karyawan, belum bisa memastikan kapan kejelasan tersebut.

"Yang datang itu dari PT Husky belum bisa kapan jelasnya, cuma katanya perwakilan saat pertemuan akan memberikan kompensasi ter-

hadap warga yang dirugikan, tapi sampai sekarang tidak ada,"jelas salah satu tokoh masyarakat desa setempat.

Jika nantinya dari PT Husky sendiri belum ada keputusan setelah hasil di lakukan secara baik, seluruh warga mengecam akan melakukanya aksi demo besarbesaran dan membakar kapal milik PT Husky.

"Warga di sini juga sudah memanas jika belum ada keputusan secara tegas dari pengelola minyak akan terjadi aksi yang tidak diingikan, karena kasian warga kalau kayak gini, kan, sama aja hengkang dari nelayan hanya kerja tidur di rumah," pungkasnya. (ryn)

Sampang - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyatakan tidak menemukan adanya indikasi konspirasi antara pemkab dengan kelompok tertentu terkait pemindahan pengungsi Syiah dari Sampang ke Sidoarjo.

"Tidak ada konspirasi, dan kami memang tidak menemukan adanya indikasi konspirasi yang dilakukan oleh pemkab," kata Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial Kemenko Polhukam Brigadir Jenderal Polisi Damisnur di Sampang, Rabu (26/6).

Damisnur mengemukakan hal ini, menanggapi opini yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa pemindahan pengungsi Syiah dari Sampang ke Sidoarjo, karena adanya konspirasi antara Pemkab Sampang, dan Pemprov Jatim dengan kelompok mayoritas di wilayah itu, termasuk oleh petugas kepolisian Polres Sampang.

Ia menjelaskan, pemindahan warga Syiah ke Sidoarjo itu murni karena pertimbangan keamanan, dan untuk mendapatkan tempat yang lebih layak dibandingkan fasilitas pengungsian di Sampang.

Saat ini kata Damisnur, pemerintah masih mengupayakan solusi terbaik bagi para pengungsi itu, karena faktanya hingga kini pengungsi masih menyatakan tetap ingin dan kembali ke kampung halamannya.

"Salah satunya dengan menggunakan pendekatan persuasif seperti saat ini," ucapnya.

Selain datang ke Sampang untuk memantau situasi keamanan secara langsung setelah pemindahan pengungsi dari Sampang ke Sidoarjo, tim Kemenko Polhukam juga mempertemukan perwakilan kedua belah pihak, yakni antara Syiah dengan tokoh ulama Sampang.

Ia menjelaskan, kasus Sampang memang memerlukan perhatian serius semua pihak.

Kedua belah pihak yang bertikai, perlu duduk bersama, berpikir jernih, sehingga letak salah paham yang merupakan akar permasalahan itu bisa diketahui, sehingga segera teratasi.

"Jadi dari semua sisi nanti yang akan kami upayakan un-

PNPM

PENDIDIKAN

Anggaran PNPM Berkurang

Pendaftaran Siswa Sekolah Dasar Minim

SAMPANG - Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2013 di Kabupaten Sampan berkurang jika dibanding tahun 2012. Hal ini disebabkan penurunan jumlah angka kemiskinan dalam katagori rumah tangga sangat miskin (RSTM).

Kepala Bapemas Sampang melalui Kepala Bidang Ekonomi Rakyat Moh. Wasaton Hadi mengatakan, pada tahun 2012, Kabupaten Sampang mendapatkan anggaran sebesar 42 miliar.

Saat ini turun menjadi 37 miliar. Dana sebesar Rp 37 milliar tersebut dialokasikan ke 14 kecamatan, diantaranya Kecamatan Sampang, Ketapang dan Sokobanah. Dananya masing-masing sebesar Rp 1.350.000.000. Sedangkan untuk 11 kecamatan lainnya alokasi dana masing-masingsebesar Rp 3 milliar.

“Perbedaan jumlah anggaran pada 3 kecamatan tersebut dikarenakan angka rumah tangga sangat miskin sudah menurun,” terangnya, Rabu (26/6).

Pada tahun anggaran 2013, Sampang mendapat pendukung PNPM yaitu PNPM-MP integrasi yang berbasis kabupaten sebesar Rp 4 milliar yang terdiri dari dana APBN mendapatkan alokasi Rp 3 milliar dan APBD Rp 1 milliar.

Adapun pengalokasiannya tersebar di 14 kecama-

Sampan g - Menjelang pendaftaran siswa baru sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sampang, siswa yang masuk ke SD sangat minim. Minimnya siswa yang mendaftar ke SD tersebut karena lokasi terpencil dan jauh dari kota.

Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten

tan di Kabupaten Sampang dengan jumlah 40 desa atau kelurahan di Kabupaten Sampang dengan setiap desa masing-masing mendapatkan 100 juta.

Sementara Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Sampang kota Iwan Efendi mengatakan, anggaran PNPM di Kabupaten Sampang tahun 2013 ini terjadi penurunan anggaran dibanding tahun lalu.

Dari dana sharing PNPM integrasi sebanyak 4 miliar, Kecamatan Kota Sampang mendapatkan Rp.600 juta dan dialokasikan pada 6 kelurahan di Kecamatan Kota Sampang.

“Pelaksanaan PNPM integrasi rincian kelurahannya, Kelurahan Karang Daleng dengan Kleurahan Gunung Sekar, Kelurahan Delpenang dengan Kelurahan Rongtengah, dan Kelurahan Banyuanyar dengan Kelurahan Polagan. Ratarata kegitan mereka berupa fisik dengan kegiatan pengaspalan dan pembuatan selokan.

Ditambahkan, Iwan Efendi, pelaksanaan PNPM saat ini sudah mencapai 40 persen dengan pembelian bahan material. Bahkan, sebagian lokasi sudah mengalami progres lebih dari 40 persen. Dan dipastikan pekerjaannya akan sesuai jadwal yang ada.

(Hol)

Sampang Abi Kusno mengatakan, dari sekitar 580 jumlah sekolah SD di Kabupaten Sampang, secara umum kuota siswa di daerah kota masih termasuk jumlah standar, jika di bandingkan dengan jumlah siswa di daerah terpencil yang masih sangat tinggi.

"Jadi sekolah terpencil

itu memang minim. Siswanya dari 10 siswa hingga 20, dan ini tidak memenuhi standar jumlah siswa. Tapi kalau kota sendiri pasti tinggi dari lokasi terpencil," ucapnya, Rabu (26/6).

Dari ratusan siswa SD dengan jumlah siswa minim, terdapat di 14 kecamatan di Kabupaten Sampang.

Diantaranya, seperti daerah terpencil Pulau Mandangin serta di Kecamatan Banyuates.

"Setiap kecamatan itu kayaknya ada sekolah dasar terpencil yang minim siswa," jelasnya Abi melanjutkan, dalam standar jumlah siswa tingkat SD seharusnya setiap kelas

tuk menyelesaikan persoalan ini," tuturnya, menambahkan.

Sementara, terkait keinginan warga Syiah unutk tetap kembali ke kampung halamannya di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Damisnur menyatakan itu harus melalui proses di tingkat lokal.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Sampang Rudi Setiadi mengatakan, konflik yang terjadi di Sampang ini bukan hanya persoalan paham keagamaan saja, akan tetapi juga karena kurangnya toleransi dalam menyikapi perbedaan pemahaman keagamaan.

Faktor pendidikan di kalangan masyarakat, kata dia, menjadi salah satu pemicu terjadi konflik itu.

"Makanya, ke depan kami akan mengupayakan untuk terus meningkatkan wawasan toleransi kepada masyarakat," ujarnya.

Ketika itu, keduanya masih sama-sama menganut aliran Syiah. Namun karena persoalan perempuan, Rois akhirnya memilih keluar dari aliran itu. Sejak saat itu, maka tersiar kabar di kalangan masyarakat Sampang penganut aliran Sunni bahwa Tajul Muluk mengajarkan aliran Islam sesat.

Pada Agustus 2012, rumah pengikut Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, diserang kelompok bersenjata dan menyebabkan satu orang tewas, serta enam orang lainnya lukaluka.

Sebanyak 47 unit rumah milik penganut Syiah juga dibakar, termasuk madrasah dan mushalla. Penyerangan pada Agustus itu merupakan kali kedua. Sebelumnya pada Desember 2011, pengikut Tajul Muluk ini juga pernah diserang, dan sekitar 300 kepala keluarga terpaksa menungsi.

Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan pemerintah, termasuk berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil, hingga akhirnya pemerintah memutuskan agar penganut Syiah dipindah, sesuai dengan keinginan mayoritas ulama di Pulau Garam itu. (ant/mk)

jumlah siswa mencapai 30 siswa atau jika dikoalisikan mencapai 180 siswa, baik dari kelas 1 hingga kelas 6.

"Itu, kan, daerah terpencil untuk membangun daerah sekolah SD masih khusus di sana, kami hanya melaksanakan suasan pembelajaran dari siswanya," imbuhnya. (ryn)

CJH

GAIB Soroti Biaya Tes Kesehatan Calon Jemaah Haji SAMPANG – LSM Gerakan Indonesia Bangkit (GAIB) menyoroti biaya tes kesehatan calon jemaah haji sebenar Rp. 50.000.

Sebelum CJH membuat paspor, Selasa (25/6), mereha terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan, yaitu tes kesehatan yang dilakukan di puskesmas.

Ketua DPC LSM Gerakan Anak Indonesia Bersatu Selamet Riyadi mengatakan, biaya tes kesehatan jemaah haji seharusnya sudah satu paket dengan pembiayaan secara keseluruhan, sehingga CJH tidak dibebani dengan biayabiaya lain.

Menurutnya, ketika peserta CJH membuat paspor, ada yang mengatakan ditarik biaya sebe-

sar Rp. 11.000 per peserta dengan alasan untuk biaya kesehatan dan transportasi.

“Perlu dipertanyakan terhadap penarikan biaya pembuatan paspor kemarin sampai mencapai Rp. 11000 seharusnya itu sudah satu paket dengan biaya yang lain,” ujarnya.

Kepala Puskesmas Torjun Akh Jasuli ketika dikonfirmasi mengatakan, pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji antara pemeriksaan kesehatan fisik dan berat badan, setelah itu dia langsung mengeluarkan rekomendasi kesehatan terhadap calon peserta yang akan membuat paspor di Kemenag Sampang.

Namun, ketika ditanya tentang pembayaran ad-

Perlu dipertanyakan terhadap penarikan biaya pembuatan paspor kemarin sampai mencapai Rp. 11000 seharusnya itu sudah satu paket dengan biaya yang lain

Selamet Riyadi

Ketua DPC LSM Gerakan Anak Indonesia Bersatu

ministrasi dia enggan menjawab. "Untuk tahapan pembuatan paspor peserta memang dites kesehatan dulu. Namun, untuk masalah biaya itu bukan bagian saya melainkan petugas saya," ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (26/6).

Hal senada juga diungkapkan Kepala Puskesmas Kemoning Intan Retnosari. Ia mengatakan, sebanyak 80 peserta yang sudah melakukan tes kesehatan, dan dia melakukan pemeriksaan fisik, berat badan dan juga memang ditarik biaya sesuai dengan perda, karena pemeriksaan yang dia lakukan terhadap calon peserta haji termasuk standar pemeriksaan fisik laboratorium, seperti periksa kencing, periksa darah dan juga periksa diabet dan semua itu biaya perorang sebesar Rp. 51000.

Namun, dia minta dengan harga Rp. 50.000.

“Tarif yang kami lakukan sesuai dengan perda yang baru, dengan rincian seperti bay a r ka rc i s R p.

5000, l a b fi si k R p. 10 000, tes uri n l engka p da n keha mi l a n 15000 da n gol onga n da ra h peri ksa di a bet denga n mengguna ka n stec k untuk peri ksa kenc i ng ma ni s 6000 tota l . S emua R p. 51. 000, na mun ka mi a mbi l 50 000” tera ngny a .

Intan juga menambahkan, untuk anggaran kesehatan tidak ada kerjasama dengan Kemenag Sampang karena yang ada keputusan bersama Kemenag, Dinas Kesehatan dan dari Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan kembali tiga bulan sebelumnya peserta CJH berangkat. Setelah itu 1 bulan sebelumnya pemberian imunisasi yang dibiayai pemerintah.

(Jun)

BANGKALAN

7

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147 | TAHUN II

KOMUNIKASI

Dewan Panggil Pihak Terkait Pendirian Tower BANGKALAN - Komisi A DPRD Bangkalan memanggil para pemilik tower seluler di Kabupaten Bangkalan. Hal itu disebabkan maraknya pembangunan tower yang diduga tidak disosialisasikan kepada masyarakat setempat.

Selain itu, pemanggilan juga dilakukan kepada pihak eksekutif yaitu Dinas perizinan, Dishubkominfo, dan Satpol PP. Ketua Komisi A Syafiuddin Asmoro menjelaskan kepada para pemilik tower dan pihak eksekutif, bahwasanya sebelum melakukan pendirian tower seluler harus disosialisasi lebih dahulu kepada masyarakat. Sebab, banyak keluhan dari masyarakat. Mereka merasa terganggu oleh dampak radiasi. Selain itu, mereka takut suatu saat tower itu run-

tuh menimpa rumah warga.

"Saya kira harapan ke dapan bagi para pihak swasta pemilik tower harus sosialisasi dulu sebelum mendirikan tower," pinta Syafi Menurutnya, hingga saat ini, Pemkab Bangkalan belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pendirian tower. Untuk itu, secepatnya pihak eksekutif segera membuat perda tersebut, yang nantinya diajukan kepada DPRD Bangkalan untuk dikaji lebih lanjut. "Saya harapkan segera membuat perda, agar ada aturan main yang jelas terkait hal itu," katanya.

Lebih lanjut dia juga meminta kepada pihak ketiga yaitu para pemilik tower untuk memberikan laporan dan mengurus izin setiap mendirikan

tower. Selain itu, juga harus ada jaminan yang jelas bagi para masyarakat setempat.

Anggota Komisi A lainnya Mujiburrahman mengatakan bahwa dalam pendirian tower harus melibatkan masyarakat setempat. Jangan sampai terjadi gejolak seperti yang ada di desa lajing Arosbaya karena merasa tidak dilibatkan karena memang tidak pernah setuju terhadap pembangunan tower.

"Jika prosedur yang dilakukan oleh semua pihak terkait itu jelas. Maka tidak ada gejolak maupun konflik sosial," tagas politisi PKS ini.

Sementara itu kepala kantor perizianan Rizal Moris mengatakan bahwa pihaknya sudah meninjau lokasi beserta para pemilik tower. Jika tidak ada izin yang jelas, pihaknya tidak

mungkin mengeluarkan rekom untuk mendirikan tower.

"Jangankan tower pendirian buat kios bensin saya cek, kita selalu memantau wilayah yang mendirikan tower seluler," ujarnya.

Senada dengan Dinas perizinan perwakilan dari PT STP Pratama, Rudi mengaku sebelum mendirikan tower pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan secara prosedural surat izin ke kantor perizinan sudah dilakukan "Di Bangkalan ada14 tower. Lokasinya di antaranya Kec. Kokop . Kec blega Kec Kamal, Kec, Tanah Merah, Kec. Socah, kec. Arosbaya, dan Kec. Geger. Towernya beragam ada Xl dan yang lainnya," ujarnya. (dn/rah)

HEARING: Komisi A DPRD Bangkalan saat memanggil para pemilik tower dan pihak eksekutif. Mereka hearing tentang maraknya tower yang diduga tidak disosialisasikan.

Komisi C Kecewa Gagal Lobi Pertamina BANGKALAN - Tekad Komisi C DPRD Bangkalan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan bisa memperoleh Participating Interest (PI) dari pengelolaan blok migas West Madura Offshore (WMO) lebih besar rupanya sia-sia.

Upaya melobi pertamina terkait bagi hasil PI tersebut tak membuahkan hasil.

Mereka berkeinginan untuk memperoleh bagian lebih tinggi dibandingkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Alasannya, ketiga belah pihak telah

melakukan MoU. “Ketiga belah pihak rupanya telah melakukan Mou terkait porsi dan persentase PI dari pengelolaan migas blok WMO. Oleh karena itu, tidak bisa diganggu gugat lagi,” terang Mahmudi, Anggota Komisi C DPRD Bangkalan.

Pihaknya mengaku tidak dapat berbuat banyak, karena terbentur perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara Pertamina, Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan.

Dirinya baru mengetahui komposisi jatah PI tersebut, setelah Komisi C mendatangi Dirjen Migas Kementerian ESDM dan PT Pertamina, selama dua hari sejak Senin (24/6) lalu. Dari situ, dia mendapat penjelasan resmi dari Vice President and General Manager Pertamina Hulu Energi West Madura Off-

shore (PHE WMO), Bambang Kardono yang memastikan bahwa persentase PI untuk pemerintah daerah itu hanya 10 persen.

“Dari PI 10 persen ini kemudian dibagi 2, untuk Pemprov Jatim sebesar 53 persen.

Sedangkan Pemkab Bangkalan mendapat 47 persen sisanya, lebih rendah 6 persen dari Pemprov Jatim,” terangnya.

Pembagian porsi PI itu dinilai masih belum adil.

Sebab, Bangkalan seharusnya yang lebih berhak mendapatkan PI yang lebih besar diband-

ingkan Pemprov Jatim. Alasannya, lokasi eksploitasi WMO ini berada di kawasan Bangkalan, tepatnya sekitar 4 mil dari garis pantai utara Bangkalan.

“Karena PI ini merupakan bentuk kerjasama antar badan usaha pemerintah, saya optimis MoU komposisi porsi PI masih bisa direvisi. Dan itu harus kita lakukan bersamasama antara eksekutif dan legislatif,” jelasnya.

Dia menjelaskan, dalam PI tersebut yang paling berhak mendapatkan itu adalah Pemkab. Hal itu sesuai dengan

undang-undang dan PP 35 tahun 2005. Dia jelaskan penerima PI adalah daerah. Menurut Mahmudi, akan menjadi salah, kalau yang menerima PI lebih besar Pemprov.

“Saya menginginkan agar Bangkalan tetap mendapatkan porsi yang lebih banyak dibandingkan perolehan Pemprov,” harapnya.

Jangan salahkan, ketika PI tersebut lebih kecil dari seharusnya yang sesuai aturan, rakyat Bangkalan akan sangat tidak setuju dengan adanya PHE WMO yang beroperasi di

wilayah Bangkalan.

Jika PI Bangkalan lebih kecil, sangat tidak wajar.

Menurutnya, sudah jelas, kalau lokasi PHE WMO berada di Bangkalan, bukan milik Pemprov.

Selain itu, atas nama komisi C yang membidangi hal itu, pihaknya akan berupaya dan memaksa kembali Pertamina agar segera merealisasikan kantornya di Bangkalan. Hal itu bertujuan agar garis koordinasi dengan pihak tersebut bisa berjalan lancar. (ori/rah)

KOMPENSASI

Penerima Bantuan BLSM Berkurang

PENYALURAN BANTUAN: Suasana kantor pos saat penyaluran bantuan siswa miskin, Rabu (26/6) kemarin.

BANGKALAN - Kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dalam waktu dekat bisa dinikmati masyarakat kabupaten Bangkalan. Namun, jika dibandingkan dengan program pemerintah sebelumnya, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2008, Jumlah penerimanya dipastikan berkurang.

Menurut Koordinator Satgas penyaluran BLSM, Muzammil Anwar di kantor Pos Cabang Bangkalan, untuk jumlah penerima BLSM, di

Bangkalan sebanyak 86.068 RTS (rumah tangga sasaran), jumlah tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan penerima BLT yang berjumlah 125 ribu lebih RTSM. Penurunan dana kompensasi sebagai dampak kenaikan BBM, mencapai 20 persen.

Namun demikian, Kantor pos hanya bertugas sebagai tenaga pelaksana penyaluran, bukan pemegang kebijakan penerima BLSM. “Tugas kami hanya menyalurkan dana BLSM kepada masyarakat, supaya tepat sasaran. Mengenai kebijakan penerimaannya yang menen-

tukan adalah pemerintah,” terangnya.

Dia menjelaskan untuk penyaluran BLSM ada dua sistem. Pertama penyaluran di kantor pos, yang diambil oleh yang bersangkutan.

Kedua, penyaluran melalui komunitas masyarakat, dalam artian petugas akan turun langsung ke lapangan dengan memberikan secara langsung.

“Untuk penyaluran sistem komunitas, kita akan berlakukan pada wilayah yang tidak ada kantor posnya, karena dari 18 kecamatan di Bangkalan, ada 4 kecamatan yang be-

lum ada kantor, di antaranya, kecamatan Konang, Trageh, Kokop, dan kecamatan Geger,” ungkapnya.

Menurut Muzammil, untuk penyaluran dana bantuan BLSM akan disalurkan kepada masyakat per tanggal 1 Juli.

Sedangkan untuk pembagian kartu perlidungan sosial (KPS), akan di bagikan dalam 2 hari ke depan yaitu pada tanggal 28 Juni.

“Penyaluran BLSM tidak bisa diwakilkan, penerima langsung datang ke kantor pos, hal ini untuk menghidari penyimpangan,” ujarnya. (ori/rah)

BANTUAN PENDIDIKAN

Ada Dugaan BSM Diselewengkan BANGKALAN - Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangkalan rentan diselewengkan. Sebab dana tersebut dikelola pihak sekolah. Apalagi, mekanisme pengajuan siswa untuk mendapatkan BSM dilakukan oleh guru. Bahkan, dalam pengajuannya diduga fiktif. Karena semua siswa diajukan untuk menerima bantuan tersebut meski bukan termasuk kategori miskin.

Berdasarkan laporan salah satu wali murid Sekolah Dasar Negeri di kecamatan kota yang berinisial LR (32), dia mengatakan bahwa saat pencairan dana untuk siswa SD negeri, putranya disuruh untuk tanda tangan. Akan tetapi, uang yang seharusnya diberikan tidak diterima oleh yang bersangkutan. Dengan alasan, tanpa bantuan pun masih mampu untuk membiayai sekolah.

"Anak saya disuruh tanda tangan, tapi gak terima uangnya karena saya masih dianggap mampu," katanya.

Menurut LR, ternyata semua siswa ditempat putranya bersekolah diusulkan untuk menerima uang bantuan siswa miskin. Kemudian, kata LR, setelah bantuan itu diterima, diduga langsung diambil oleh guru maupun kepala sekolah dengan dalih akan diberikan kepada yang tidak mampu.

"Saya khawatir yang kurang mampu itu justru

guru atau kepala sekolahnya.

Bukan anak-anak sekolah miskin di luar sana, dan ini cukup besar," imbuhnya.

LR pun curiga adanya penyelewengan dana bantuan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Bahkan, berpotensi terjadi korupsi dalam ruang lingkup pendidikan di Bangkalan. Jika dibandingkan dengan kota besar seperti di Surabaya, pengajuan BSM dilakukan oleh orang tua. Namun, di Bangkalan sepertinya pihak sekolah yang mengusulkan. Sebab, semua siswa mendapatkan bantuan. "Dana seperti ini rawan dikorupsi, apalagi kenyataan yang terjadi seperti ini," tandasnya.

Terpisah, bagian pelayanan kantor pos setempat M. Bukhari sebagai distributor BSM mengatakan jumlah siswa yang menerima bantuan tersebut sebanyak 4.294 siswa. Bahkan, hampir semua Sekolah Dasar Negeri di Bangkalan mendapatkan dana tersebut.

"Rata-rata dapat, dengan rincian setiap siswa mendapatkan Rp 360.000, yang diwakilkan oleh pihak sekolah," katanya.

Bantuan siswa miskin, lanjut Bukhari, hanya diberikan satu kali saja dalam setahun tanpa dicicil. Sementara itu, untuk penyaluran bantuan, melalui rekening tanpa tabungan dari dinas pendidikan ke pihak sekolah penerima bantuan.

Ditanya mengenai total

bantuan yang dialokasikan, dirinya mengaku tidak mengetahui secara terperinci.

Pihaknya mengaku hanya bertugas menyalurkan saja. ”Mengenai jumlah dana tersebut, totalnya tinggal kalikan saja penerima bantuan dengan jumlah uangnya," tuturnya.

Sementara itu, Komisi D DPRD Bangkalan, saat dikonfirmasi menganai adanya indikasi penyelewengan bantuan. Komisi yang membidangi kesejahteraan dan pendidikan ini akan menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut.

"Saya sebagai wakil rakyat serius melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah baik pusat maupun daerah," kata Imron Rosyadi, anggota Komisi D DPRD Bangkalan.

Politisi Gerindra itu menyampaikan, penyimpangan yang dilakukan oleh siapa pun harus dilakukan tindakan. Sebab hal itu akan menggagalkan program yang sudah dirancang dengan baik.

Menurutnya, jangan sampai pemerintah sudah serius memprogramkan pendidikan gratis namun "dihadang" oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Kami akan melakukan cross check terhadap kebenaran laporan itu. Terlebih dahulu, kita akan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan," janjinya. (dn/rah)

RAZIA

Satpol PP Menangkap Pasangan Mesum BANGKALAN - Menjelang memasuki bulan suci ramadhan, Satpol PP Bangkalan melakukan operasi di sejumlah titik lokasi yang rawan digunakan muda-mudi untuk berpacaran. Satu di antaranya yang memang merupakan target operasi pihak Satpol PP adalah kawasan akses ring road barat, daerah Mlajah yang biasa masyarakat sebut sebagai “Jalan Asmara”.

Dalam operasi yang berlangsung singkat, 4 re-

maja yang masih berstatus pelajar berhasil diamankan pihak Satpol PP. Kedua pasangan tersebut sedang asyik memadu kasih “mojok” di sekitar semak-semak lokasi sekitar. Pada saat terjadi penggerebekan, keduanya berusaha untuk kabur.

Namun, usaha mereka siasia karena Satpol PP telah menutup akses jalan menggunakan truck dan mobil yang digunakan dalam razia.

“Ada dua pasangan mudamudi yang kami amankan hari ini. Status 4 orang ini masih pelajar, 3 di antaranya pelajar SMP, dan 1 lagi pelajar SMA,” papar Kepala Satpol PP Kabupaten Bangkalan Bambang Setyawan.

Ditanya mengenai sanksi yang akan diberikan oleh pihaknya terhadap remaja yang berhasil diamankan.

Bambang mengatakan sanksi bagi keempat remaja tersebut akan dipanggil orang tuanya.

Selain itu ,pihaknya hanya akan memberi teguran keras dan meminta keempatnya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi kembali.

“Kami prihatin dengan kondisi itu, terlebih di lokasi tersebut pernah terjadi pembunuhan beberapa waktu yang lalu. Kami harap hal itu tidak terjadi lagi, karenanya kami giatkan operasi di jalan asmara ini,”jelas Bambang. (dn/rah)

DIDATA: Pasangan muda-mudi di kawasan akses ring road barat daerah Mlajah yang biasa masyarakat sebut sebagai "Jalan Asmara" sedang didata dan diberi teguran keras oleh Satpol PP.

8

SURAMADU

KAMIS 27 JUNI 2013 NO. 0147 TAHUN II

KASUS SYIAH

DPTB Lemah

Gubernur Bantah Usir Warga Syiah Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo membantah bahwa relokasi warga Syiah Sampang ke kawasan Rusunawa Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo, merupakan pengusiran, karena pemindahan itu bebas.

"Awalnya, mereka ada masalah psikologis dengan masyarakat, lalu kita tawari pindah, tapi prinsipnya bebas, karena itu hanya 52 orang yang mau, tapi sekarang 63 orang," katanya di Surabaya, Rabu.

Di sela-sela Kuliah Tjokroaminoto bertajuk "Pemikiran Soekarno di Tengah Iklim Neoliberalisme" yang digelar Fisip Unair dan "Prisma Resources Center" itu, ia mengatakan jumlahnya tidak mungkin bertambah jika tak nyaman.

"Itu (kasus Syiah Sampang) bukan masalah SunniSyiah, tapi masalah kultural, karena Syiah di Bondowoso, Pasuruan, atau tempat lain di Jatim juga tidak ada masalah," katanya.

Menurut dia, pihaknya juga menangani warga Syiah Sampang bukan dalam masalah akidah/agama, karena masalah akidah/agama merupakan urusan pemerintah pusat (Menteri Agama).

"Urusan gubernur itu ha-

nya masalah kemanusiaan, bagaimana mereka hidup layak. Soal bagaimana mereka bisa diterima masyarakat Sampang, saya kira itu soal komunikasi kultural yang tidak mudah," katanya.

Dalam kaitan itu, Gubernur Jatim Soekarwo juga menyarankan warga Syiah Sampang di Puspa Agro untuk mau berbaur dengan masyarakat di lingkungan setempat dengan melakukan berbagai kegiatan bersama.

"Saya juga akan meminta ada perusahaan yang mau menerima mereka bekerja, misalnya ada yang mau menjadi 'cleaning service' dan sebagainya," katanya.

Di hadapan peserta Kuliah Tjokroaminoto yang juga mengundang Pimpinan Redaksi Majalah Prisma Daniel Dhakidae PhD dan hakim MK DR Haryono MCL itu, Soekarwo meminta untuk belajar dari para pemimpin.

"Bung Karno, Pak Harto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Musyawarah mufakat dan gotong royong itulah kekuatan bangsa ini," katanya. (ant/mk)

KEAMANAN

Tim Kemenko Polhukam Pantau Situasi Keamanan Sampang - Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu, memantau situasi keamanan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, pascapemindahan pengungsi Syiah ke Sidoarjo.

Rombongan Kementerian ini tiba di Sampang sekitar pukul 09.50 WIB dan selanjutnya menggelar pertemuan dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas), serta perwakilan TNI dan Polri di wilayah itu.

Menurut Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial Kemenko Polhukam Brigadir Jenderal Polisi Damisnur, selain untuk memantau situasi terkini keamanan di Sampang, pihaknya juga berkoordinasi dengan sejumlah tokoh ulama dan tokoh masyarakat agar situasi keamanan kian membaik.

"Kedatangan kami ingin melihat langsung seperti apa situasi di Sampang ini," kata Damisnur di pendopo Pemkab Sampang, Rabu siang.

Nanti, kata Damisnur, hasil temuan di lapangan, serta pemantauan yang dilakukan itu akan dilaporkan kepada pimpinan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait kasus itu. Termasuk hasil serap aspirasi dengan sejumlah tokoh ulama dan masyarakat Sampang.

Salah satu tokoh ulama yang ditemui Kemenko Polhukam di Sampang itu ialah pengasuh Pondok Pesantre Darul Ulum Desa Kersempal, Kecamatan Omben, Sampang, KH Syafiudin.

Selain merupakan tokoh ulama setempat, pengasuh pondok pesantren dari kalangan Sunni itu juga merupakan pengurus

Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Basra).

"Kami sengaja datang secara langsung kepada menemui tokoh ulama Basra ini, karena peran ulama memang sangat berpengaruh dalam menciptakan situasi keamanan di Kabupaten Sampang ini," kata Damisnur menjelaskan.

Kedatangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ke Sampang ini merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh institusi itu.

Sebelum ke Sampang, rombongan Kemenko Polhukam ini meninjau lokasi penampungan warga Syiah di Puspa Agro Sidoarjo.

"Di sana saya juga sudah melihat secara langsung dan tempatnya memang layak bagi pengungsi, dan fasilitas juga sudah cukup memadai," katanya menjelaskan.

Konflik bernuansa SARA di Sampang ini berawal dari hubungan keluarga antara pimpinan Syiah Tajul Muluk dengan saudaranya Rois Al Hukama.

Ketika itu, keduanya masih sama-sama menganut aliran Syiah. Namun karena persoalan perempuan, Rois akhirnya memilih keluar dari aliran itu. Sejak saat itu, maka tersiar kabar di kalangan masyarakat Sampang penganut aliran Sunni, bahwa Tajul Muluk mengajarkan aliran Islam sesat.

Pada Agustus 2012, rumah pengikut Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, diserang kelompok bersenjata dan menyebabkan satu orang tewas, serta enam orang lainnya luka-luka. (ant/ mk)

Banyak Rusunawa Pindah Tangan

HARGA SEMBAKO STABIL. Transaksi jual-beli di Pasar Srimangunan Sampang

ngan catatan," katanya.

Pathor membenarkan tindakan dari Kejari Gresik. Menurutnya harus ada koordinasi antara kejaksaan dengan kepolisian.

"Tapi walaupun dilepas kasus hukumnya tetap berjalan," ujarnya.

Ke 4 orang tersebut oleh kejaksaan dikenakan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. "Juga dikenakan pasal 170 tentang penganiayaan ancaman hukumannya 4 tahu penjara," pungkasnya.

Seperti diberitakan, empat warga Desa Sumurber, Kecamatan Panceng, Gresik, yang ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, langsung ditangguhkan penahannya, Selasa malam (25/06).

Keempat warga tersebut diduga melakukan pencemaran nama baik yang menuduh mantan Kepala Desa Sumurber A Syafi'i Las berbuat asusila. (kas)

SURABAYA – Lemahnya pengawasan Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dimanfaatkan para penghuni Rusunawa sebagai ajang bisnis. Banyak penghuni Rusunawa yang memindah tangankan hak kamar atau menyewakan ke pihak lain.

Hal ini diungkapkan ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono. Dirinya mengatakan, berdasarkan laporan warga yang masuk di Komisi D terkait dengan Rusunawa yang dikelola oleh DPTB Kota Surabaya.

Banyak kamar di Rusunawa tidak dihuni oleh warga yang berhak.“Ini hasil laporan masyarakat yang datang ke Komisi D belakangan ini,” ungkap dia. Rabu (26/6).

Dirinya memaparkan, kondisi tersebut sangat mempriahatinkan. Bahkan, dirinya mengaku geram setelah mengetahui ada unit rusunawa yang dikontrakan oleh para penghuni aslinya. Praktik dikontrakannya unit Rusunawa oleh penghuni asli ke pihak lain ini terjadi di Rusun Tanah Merah Blok A, di Rusun Randu dan Rusun Penjaringansari. “Kami tahunya dari laporan sejumlah keluarga miskin (gakin) di kawasan Randu. Dia datang ke Komisi D dengan membawa kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), SKTM (Surat Keterangan Tanda Miskin), KTP dan KK (Kartu Keluarga). Warga tersebut mengaku memerlukan rusun. Tapi sejak tiga tahun lalu tak kunjung mendapatkan apa yang diinginkan,” papar dia.

Dirinya menambahkan, jika belakangan ini pihaknya sering menerima keluhan warga terkait sulitnya mendapatkan Rusunawa.

Padahal, masih banyak warga kota yang jelas-jelas belum memiliki rumah atau tempat tinggal.“Ini sudah keterlaluan. Kalau ada penghuni rusun yang berani mengontrakkan, berarti dia kan juga sudah punya tempat tinggal selain di rusun.

Kalau belum punya, pastinya tidak mungkin dikontrakkan,” tegas dia.

Politisi PDI Perjuangan ini menerangkan, jika saat ini ada 3.000 warga Surabaya yang antri untuk bisa menempati Rusunawa.

Namun, faktanya ada pihak yang justru mengontrakkan. “Ini namanya semaunya sendiri. Sebab, di Rusun Tanah Merah, di lantai empat Blok A itu nyata-nyata ada yang dikontrakan. Padahal yang masuk daftar tunggu banyak,” terang dia.

Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya berjanji akan akan menindak lanjuti laporan warga terkait dengan praktik sewa Rusunawa, dan meminta DPTB Kota Surabaya untuk menindak tegas tegas para penghuni Rusunawa yang mengontrakkan atau menyewakan kamar ke pihak lain. (wan/kas)

fungsi budgeting atau Banggar DPRD Surabaya. “Kebijakan itu, dilakukan guna menghidupkan fungsi budgeting yang ada di DPRD,” ujar dia.

Dirinya menambahkan, dengan berubahnya prosedur pembahasan KUA PPAS maka para legislator DPRD Surabaya bisa intervensi secara aktif dalam menentukan pagu anggaran dalam setiap program yang ada di SKPD. Sehingga fungsi budgeting yang ada di DPRD bisa berjalan dengan baik.“Bagi kami langkah tersebut sangat ba-

gus,” tambah dia.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencontohkan, misalnya jika suatu program pagu anggaranya dianggap kurang, komisi bisa meminta untuk menambah alokasi anggaran. Begitu juga sebaliknya, ketika pagu anggaran suatu program dinilai terlalu besar, legislatif juga memiliki kewenangan dalam memberikan masukan.“Apalagi, dalam pembahasan program kita juga dituntut mendengarkan aspirasi dari warga,” tandas dia. (wan/kas)

hol/koran madura

Pasca Kenaikan BBM Harga Sembako Stabil SAMPANG - Meski di sejumlah daerah pasca naiknyan harga bahan bakar minyak (BBM) harga sembako mengalami kenaikan harga. Namun, harga sembako di Pasar Srimangunan, Sampang, masih stabil dan tidak ada kenaikan harga.

Menurut Kasi Pengadaan dan Penyaluran Disperindagtam Kabupaten Sampang Busar Wibisono, harga bahan kebutuhan pokok seperti cabe rawit masih bertahan di harga Rp.35.000 perkilogram, bawang merah Rp. 25.000 perkilogram, telur Rp. 19.000 perkilogram dan daging masih pada harga Rp. 85.000 perkilogram.

“Kenaikan harga sembako memang sempat terjadi kenaikan sebelum ada

pengumuman resmi dari pemerintah pusat terkait kenaikan BBM. Tetapi setelah pemerintah mengumumkan secara resmi kenaikan harga BBM, harga sembako masih belum ada kenaikan dan masih stabil diangka tersebut,” tuturnya, Rabu (26/6).

Tetapi harga sembako akan terjadi kenaikan pada saat menjelang bulan puasa yang kurang beberapa hari lagi.

Pihaknya hingga saat ini

terus melakukan pemantauan harga sembako ke Pasar Srimangunan Sampang dan harga masih tetap stabil, semua harga kebutuhan pokok di Sampang masih normal.

“Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Sampang agar tidak cemas dengan adanya kenaikan harga kebutuhan rumah tangga tersebut, agar semua pihak baik pedagang dan konsumen tidak dirugikan,” imbaunya.

Sementara Martini (35), ibu rumah tangga yang sedang belanja di Pasar Srimangunan Sampang masih merasa keberatan dengan kenaikan harga sembako

yang sudah naik sebelum BBM dinaikan.

“Memang saat ini masih belum ada kenaikan kembali, tetapi kami sebagai ibu rumah tangga merasa kesulitan untuk mengantur uang belanja, karena sudah hampir mendekati bulan puasa dengan otomatis sejumlah kebutuhan pokok akan terjadi kanaikan lagi,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah proaktif menekan harga kebutuhan pokok yang berada di pasar, misalnya menggalakkan operasi pasar murah, agar sejumlah kebutuhan sembako para pedagang nantinya tidak menaikanharga terlalu tinggi (Hol)

Kejati - Polda Berantem

Terkait Pembebasan 4 Tahanan Kejari Gresik oleh Kapolda dari Rutan Banjarsari Gresik SURABAYA- Kasus 4 tahanan Rutan Banjarsari Cerme Kabupaten Gresik yang dilepaskan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono berbuntut panjang.

Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik mengaku terpaksa melepaskan Syuhud (39), Abdul Karim (28), Nazidin (28), dan Idham Cholid (30) dari rutan tersebut.

Kepala Kejari Gresik Bambang Utoyo saat ditemui di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mengatakan bahwa dirinya keberatan dengan upaya Kapolres Gresik AKBP Achmad Ibrahim, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baginya, dengan melepaskan empat tahanan yang telah dilimpahkan ke kejaksaan adalah tidak tepat. "Itu membuktikan kurangnya koordinasi antara penyidik dari Polsek Panceng dengan Kapolres Gresik," katanya disela-sela menghadap Aspidum Pathor Rahman, Rabu (26/6),kemarin.

Diceritakannya, kejaksaan Gresik sebelum menerima pelimpahan 4 tersangka tersebut sudah melakukan koordinasi dengan Polsek Panceng. "Kami tidak mau disalahkan terhadap penahanan 4 orang tersebut. Dari Polsek Panceng semuanya sudah ditetapkan jadi tersangka," ujarnya.

Dari Polsek Panceng, kejari Gresik mendapatkan laporan bahwa ke 4 orang tersebut dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. "Tetapi Kapolresnya bilang ke 4 tahanan tersebut semuanya kooperatif," bebernya.

Akhirnya setelah berkoordinasi dengan Polsek Panceng, ke 4 orang tersebut dijebloskan ke Rutan Banjarsari Cerme Gresik. Hingga akhirnya terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran dengan menutup jalur Pantura.

Para pengunjukrasa tidak terima jika Idham Kholid, salah seorang warganya di jebloskan ke rumah tahanan di Cerme, gara-gara

dianggap menjadi provokator dalam demo besar soal pilkades di desanya beberapa waktu lalu.

Ditambahkan Bambang, saat Kapolda datang Selasa (25/6) kemarin untuk membebaskan tahanan.

Terjadi tarik ulur dengan Kejari Gresik. "Kita bilang tidak bisa dilepas begitu saja, harus ada penangguhan penahanan. Baik dari keluarga atau pengacaranya," sambungnya.

Pihak keluarga akhirnya menjaminkan dirinya bahwa ke 4 orang tersebut akan bersikap kooperatif.

"Dengan adanya pernyataan tersebut akhirnya kita lepaskan," pungkasnya.

Sementara itu Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim Pathor Rahman mengatakan pelepasan tahanan tersebut untuk menjaga daerah Gresik agar kondusif daerah. "Tadi Kapolda datang bertemu dengan Kejati. Untuk pengeluaran tahanan tersebut dibenarkan de-

KUA-PPAS

Dewan Ubah Mekanisme Pembahasan KUA PPAS SURABAYA – Kebijakan Ketua DPRD Surabaya, Moch. Machmud dengan membuat perubahan terkait dengan prosedur pembahasan Keterangan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2014 mendapat sorotan banyak pihak. Hal ini beralasan, karena pada tahun-tahun sebelumnya pembahasan di tingkat komisi baru dilakukan ketika pagu anggaran yang ada di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah ditentukan Pemkot

Surabaya. Kini, pembahasan awal langsung dilakukan di Komisi. Artinya, pembahasan KUA PPAS dimulai dari komisi kemudian dilanjutkan ke Badan Anggaran (Banggar).

Hal ini diungkapkan salah satu staf Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.

Dirinya mengakui, jika pihaknya merasa bingung dan mempertanyakan perubahan prosedur pembahasan KUA PPAS tahun 2014 saat di undang oleh komisi A DPRD Surabaya, Rabu

(26/6), kemarin.“Kami tadi bingung menyikapi kebijakan dewan saat ini. Sebab, di setiap SKPD anggaranya saja belum ditentukan.

Tapi, ketika kami diundang oleh Komisi A untuk membahas KUA PPAS, ternyata anggarannya harus ditentukan sekarang,” keluh dia, seraya mengatakan untuk tidak ditulis namannya.

Dirinya menambahkan, jika pembahasan KUA PPAS, biasanya pembahasan awal dilakukan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya. Setelah itu, hasil

pembahasan baru di bawa ke rapat Badan Musyawarah (Banmus).“Sekarang pembahasannya langsung di bawah ke komisikomisi, lalu baru berbicara program-proram yang ada di masing-masing SKPD,” terang dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya, Moch.

Machmud mengakui, jika memang kebiasaan pembahasan KUA PPAS dibalik.

Kalau dulu pembahasannya dimulai dari pembahasan di Banggar, tapi sekarang pembahasannya dimuali

dari komisi-komisi, lalu dilanjutkan pembahasan di Banggar. Ini untuk mempermudah dan mempercepat pembahasannya.“Langkah ini sebenarnya lebih sederhana, tapi kenapa justru banyak yang mempertanyakannya,” kata dia.

Hal senada juga dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Alfan Khusaeri. Dirinya mengatakan, jika pihaknya mengapresiasi langkah Ketua DPRD Surabaya yang baru.

Langkah ini dinilainya tepat untuk lebih menghidupkan

MATARAMAN

9

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147 | TAHUN II

KPS

Kantor Pos Akan Bagikan Kartu BLSM BOJONEGORO - Petugas pengantar surat Kantor Pos Bojonegoro, Jatim, akan membagikan kartu pengendali sosial untuk pencairan bantuan langsung sementara masyarakat secara langsung kepada 118.354 rumah tangga sangat miskin.

"Petugas pengantar surat akan langsung mendistribusikan KPS kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)," kata Kepala Kantor Pos Bojonegoro Edi Sutowo, Rabu Namun, katanya, kalau memang petugas pengantar surat tidak menemukan alamat RTSM akan meminta bantuan komunitas masyarakat atau pihak lainnya untuk meneruskan KPS itu kepada RTSM. "Tapi prinsipnya petugas pengantar surat akan mendistribusikan langsung kepada RTSM. Hanya kalau sulit ditemukan baru meminta bantuan pihak lain, seperti komunitas masyarakat

atau jajaran perangkat desa dan kecamatan," katanya, menegaskan.

Ia menyebutkan jumlah petugas pengantar surat yang akan mengantarkan KPS kepada RTSM jumlahnya ada sekitar 17 petugas baik yang ada di kantor pos induk maupun di 12 kantor pos pembantu.

Ditanya mengenai kapan KPS dari Kementerian Sosial diterima, Edi yang didampampingi Manajer Cabang Operasi (MCO) Kantor Pos Budi Pekerti, menjelaskan kemungkinan dalam waktu dekat KPS sudah diterima dan langsung akan didistribusikan ke RTSM. "Informasi yang kami terima hari ini KPS untuk RTSM Bojonegoro sudah ada di Surabaya," jelas Budi.

Lebih lanjut Edi menjelaskan teknis pencairan BLSM yang besarnya Rp300 ribu/RTSM (dua bulan) akan dilakukan di 140 titik yang lokasinya tersebar di 28 ke-

camatan.

Di setiap titik, kata dia, akan melayani tiga desa yang daerahnya ada warga penerima BLSM. Namun kalau memang di titik tersebut RTSM belum sempat mencairkan BLSM masih diberi kesempatan untuk mencairkan di kantor pos induk atau di 12 kantor pos pembantu.

"Pencairan BLSM akan dilakukan bertahap. Tidak langsung serentak mengingat terbatasnya petugas kantor pos," tuturnya.

Ditemui terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono menjelaskan pihaknya sudah menyosialisasikan BLSM kepada camat untuk diteruskan ke desa dan RTSM. "Kami juga meminta tim pengawas di kecamatan dan desa untuk secepatnya melapor ke pemkab kalau menemukan penerima BLSM ternyata bukan warga miskin," ujarnya. (ant/rah)

DAMPAK BI RATE

Bunga Kredit UMKM Bisa Naik BOJONEGORO - Petugas pengantar surat Kantor Pos Bojonegoro, Jatim, akan membagikan kartu pengendali sosial untuk pencairan bantuan langsung sementara masyarakat secara langsung kepada 118.354 rumah tangga sangat miskin.

"Petugas pengantar surat akan langsung mendistribusikan KPS kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)," kata Kepala Kantor Pos Bojonegoro Edi Sutowo, Rabu Namun, katanya, kalau memang petugas pengantar surat tidak menemukan alamat RTSM akan meminta bantuan komunitas masyarakat atau pihak lainnya untuk meneruskan KPS itu kepada RTSM. "Tapi prinsipnya petugas pengantar surat akan mendistribusikan langsung kepada RTSM. Hanya kalau sulit ditemukan baru mem-

inta bantuan pihak lain, seperti komunitas masyarakat atau jajaran perangkat desa dan kecamatan," katanya, menegaskan.

Ia menyebutkan jumlah petugas pengantar surat yang akan mengantarkan KPS kepada RTSM jumlahnya ada sekitar 17 petugas baik yang ada di kantor pos induk maupun di 12 kantor pos pembantu.

Ditanya mengenai kapan KPS dari Kementerian Sosial diterima, Edi yang didampampingi Manajer Cabang Operasi (MCO) Kantor Pos Budi Pekerti, menjelaskan kemungkinan dalam waktu dekat KPS sudah diterima dan langsung akan didistribusikan ke RTSM. "Informasi yang kami terima hari ini KPS untuk RTSM Bojonegoro sudah ada di Surabaya," jelas Budi.

Lebih lanjut Edi menjelaskan teknis pencairan

BLSM yang besarnya Rp300 ribu/RTSM (dua bulan) akan dilakukan di 140 titik yang lokasinya tersebar di 28 kecamatan.

Di setiap titik, kata dia, akan melayani tiga desa yang daerahnya ada warga penerima BLSM. Namun kalau memang di titik tersebut RTSM belum sempat mencairkan BLSM masih diberi kesempatan untuk mencairkan di kantor pos induk atau di 12 kantor pos pembantu.

"Pencairan BLSM akan dilakukan bertahap. Tidak langsung serentak mengingat terbatasnya petugas kantor pos," tuturnya.

Ditemui terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono menjelaskan pihaknya sudah menyosialisasikan BLSM kepada camat untuk diteruskan ke desa dan RTSM. (ant/rah)

ant/sigid kurniawan

TANAMAN PADI TERENDAM AIR: Sejumlah warga melintas di area persawahan padi yang terendam air asin di Srigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta, Selasa (25/6). Lahan persawahan tanaman padi dengan kondisi terendam air asin membuat padi berubah menjadi hitam ketika diproses menjadi beras sehingga harga jual lebih murah Rp 500 per Kilogram dibandingkan beras normal.

Diperta Buka Sawah Baru 15.000 Hektar BOJONEGORO - Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyebutkan adanya pembukaan sawah baru di kawasan hutan seluas sekitar 15.000 hektar sehingga berkurangnya sawah baku 660 hektar tidak mengganggu produksi padi daerah itu.

"Masyarakat di sekitar kawasan hutan saat ini mulai ikut menanam padi di lahan hutan.

Produksi padinya tidak hanya mengganti produksi padi yang hilang akibat berkurangnya sawah baku tapi juga menambah produksi padi," kata Kepala Diperta Bojonegoro Subekti di Bojonegoro, Rabu.

Ia juga menjelaskan berfungsinya lahan sawah baru itu karena keberadaan Bendung Gerak Bengawan Solo yang mampu mengairi sawah

TARGET KALAHKAN PERSEMA: Sejumlah pesepakbola Semen Padang berlatih di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Selasa (25/6).

Semen Padang akan mengerahkan seluruh kemampuan pemainnya untuk memenuhi target mengalahkan Persema Malang dalam laga kompetisi Indonesia Premier League (IPL) pada Rabu (26/6). ant/ari bowo sucipto

SEPAK BOLA

Persema Krisis Pemain Ladeni Semen Padang MALANG - Persema menghadapi masalah krisis pemain saat meladeni tamunya Semen Padang dalam lanjutan Liga Primer Indonesia yang digelar di Stadion Gajayana.

Manajer Persema Patrick Tarigan di Malang, Rabu, mengakui kondisi tim asuhan Rudi Hariantoko itu kehilangan banyak pemain saat menjamu tim kuat Semen Padang. Sejumlah pemain terpaksa absen karena berbagai alasan.

"Saat menjamu Semen Padang yang saat ini berada di puncak klasemen, Persema justru banyak kehilangan pemain, padahal kita sangat membutuhkan tenaga mereka untuk menghadang laju

serangan para pemain Semen Padang," katanya, menandaskan.

Beberapa pemain Persema yang absen saat menjamu Semen Padang, Rabu itu di antaranya adalah Dodit Fitrio yang terakumulasi kartu, Nehemia Martin dan Peter Mandibidibo memperkuat tim Kota Malang di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim di Madiun serta Dio Permana yang bergabung dengan Timnas U-19 di Yogyakarta.

Untungnya, lanjut Patrick, Syaiful Indra Cahya yang sebelumnya bergabung dengan Timnas U-23 sudah kembali dan bisa diturunkan saat menjamu Semen Padang.

Patrick mengakui lawan yang bakal dihadapi para pemain "Bledek Biru" merupakan tim yang sangat kuat, sehingga pihaknya realistis saja dengan mematok target mampu menahan imbang tamunya pada babak pertama. Apalagi, lini depan Persema juga tidak diperkuat beberapa pemain pilarnya.

Yang terpenting, tegasnya, kekalahan 0-3 dari Pro Duta beberapa waktu yang lalu jangan sampai terulang lagi, apalagi gol yang tercipta saat itu terjadi pada menit-menit akhir pertandingan.

"Anak-anak memang harus konsentrasi dan memperkuat lini pertahanannya

agar kekalahan telak dari Pro Duta tidak terulang lagi ketika menjamu Semen Padang," tegasnya.

Sementara itu pelatih Semen Padang Jafri Sastra menegaskan anak asuhnya wajib meraih kemenangan dari Persema dan mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara LPI. "Kami sudah instruksikan pada pemain untuk bermain maksimal, apalagi komposisi pemain juga 'sempurna' (full team). Kita bawa 19 orang pemain untuk meladeni tuan rumah dan tidak ada satupun pemain yang bermasalah dengan kondisi fisiknya," ujar Jafri. (ant/rah)

seluas 5.000 hektar di sejumlah kecamatan, antara lain di Kecamatan Kalitidu, Dander, dan Kedewan.

"Berfungsinya Bendung Gerak juga ikut memberikan andil produksi padi sebab petani di daerah setempat yang biasanya menanam padi hanya sekali sekarang bisa dua kali," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan daerahnya selalu memperoleh target produksi padi berkisar 700.000-750.000 ton

gabah kering sawah (GKS) per tahunnya. "Target produksi padi setiap tahun itu bisa tercapai bahkan kadang terlampaui," katanya.

Subekti mencontohkan target produksi padi 2013 ditetapkan sebesar 750.000 ton GKS sudah tercapai sebanyak 390.000 ton GKS dari tanaman padi seluas 66 ribu hektar yang ditanam pada Januari-April 2013.

"Pada saat ini juga ada tanaman sekitar 70.000 hektar yang baru akan panen sehingga untuk mencapai target produksi itu tidak sulit," katanya.

Menurut dia, target produksi padi di daerahnya selalu bertumpu dengan sawah irigasi teknis yang memperoleh air irigasi Waduk Pacal yang luasnya mencapai 16.000

hektar. Waduk Pacal mengairi sawah di sejumlah kecamatan, antara lain Kecamatan Kapas, Sukosewu, Balen, Sumberrejo, Kanor, dan kecamatan lainnya sehingga selalu bisa panen dua kali.

Selain itu, lanjutnya, sawah di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo mulai Kecamatan Margomulyo di wilayah barat sampai di Kecamatan Balen, Kanor dan Baureno di wilayah timur yang luasnya sekitar 15.000 hektar juga panen dua kali.

"Berkembangnya Bojonegoro menjadi kawasan industri migas tidak akan mengganggu produksi padi.

Meskipun ada sawah baku yang berubah fungsi sehingga luas seluruhnya berkurang," ujar Subekti. (ant/rah)

SENAM

Tambahan Tiga Emas Lambungkan Kontingen Surabaya MAGETAN - Tambahan tiga medali emas pada perlombaan hari terakhir cabang olahraga senam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IV/2013 di GOR Ki Mageti, Kabupaten Magetan, Rabu, melambungkan kontingen Kota Surabaya ke posisi puncak perolehan medali.

Dari total 18 medali emas yang diperebutkan pada cabang olahraga senam sejak hari pertama, Minggu (23/6), Kontingen Kota Surabaya tampil sebagai juara umum dengan mengumpulkan tujuh medali emas, dua perak, dan tiga perunggu.

Peringkat kedua ditempati Kabupaten Gresik yang mengoleksi enam medali emas dan tiga perak, diikuti Kota Malang di posisi ketiga dengan torehan dua emas dan dua perak.

Kota Kediri memperoleh satu emas, tiga perak, dan satu perunggu, sedangkan Kota Probolinggo membawa

pulang satu emas, satu perak, dan tiga perunggu.

Kabupaten Gresik yang sejak awal menjadi tim unggulan, sempat memimpin perolehan medali di cabang senam hingga menyelesaikan perlombaan pada Selasa (25/6), mengumpulkan enam emas dan tiga perak.

Keunggulan mereka digusur Kota Surabaya yang pada perlombaan hari terakhir menyapu bersih tiga medali emas yang diperebutkan dari nomor aerobik perorangan putra dan putri, serta pasangan campuran.

Medali emas perorangan putri dipersembahkan Nina Wimastuti, setelah menyisihkan rekannya Dinda Asri dan pesenam Kabupaten Mojokerto, Nandira, yang masingmasing harus puas kebagian perak dan perunggu.

Di bagian putra, pesenam Surabaya Raja Dwi Permata tampil sebagai yang terbaik dan berhak mendapat kalun-

gan medali emas, diikuti Galang Rey (Kota Malang) dan Taqiyudin (Kabupaten Malang) di peringkat dua dan tiga.

Kedua pesenam Surabaya itu kembali menyumbangkan medali emas saat turun di nomor aerobik pasangan campuran (mix) dengan mengalahkan Bagas Agfar/ Chusnul berasal dari Kota Pasuruan. “Sejak Porprov pertama, pesenam Kota Surabaya dan Gresik selalu bersaing dalam perebutan medali emas.

Gresik punya keunggulan di nomor artistik dan ritmik, sementara nomor lainnya didominasi atlet Surabaya,� kata delegasi teknik cabang olahraga senam Porprov Jatim, Indra Sibarani.

Pada Porprov 2009 di Kota Kediri, tim senam Surabaya tampil sebagai juara umum setelah Porprov dua tahun sebelumnya Kabupaten Gresik yang berkuasa. (ant/rah)

ant/seno

KONSERVASI BANTENG JAWA: Seekor banteng jantan dalam program konservasi dan perkawinan buatan (breeding) semi alami Banteng Jawa (Bos Javanicus) di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (26/6).

10

LINTAS JATIM

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147 | TAHUN II

Dewan Minta Anggaran KONI Diaudit SURABAYA - Anggota Komisi E DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar mulai menyoal anggaran APBD yang diperoleh KONI Jatim. Politisi PDI-Perjuangan ini menilai Lembaga Koni Jatim adalah lembaga paling aneh di Indonesia, Pasalnya meski tanpa disetujui oleh DPRD Proponsi, Koni tetap mendapat kucuran dana dari APBD Jatim.

Sejumlah keganjalanpun mulai dibuka oleh Saleh, Mulai dari Pekan Olah Raga Propinsi (Porprov) Jatim dikediri tahun 2011 hingga Proprov IV Jatim 2013 yang diselenggara-

kan di Madiun, 20 Juni lalu.

Pada Porprov di Madiun, beberapa waktu lalu, KONI mendapatkan kucuran anggaran berasal dari APBD Jatim tahun 2012 sebesar Rp

126 Miliar, Ironisnya angaran tersebut tidak pernah disetujui oleh DPRD Jatim tepatnya Komisi E."Kita dikomisi E, sama sekali tidak pernah menyetujui anggaran sebesar itu anehnya tanpa disetujui dewan tetapi KONI dapat APBD sebesar 126 miliar,"ungkap Saleh.

Menyikapi hal itu, Saleh berharap agar lembaga olah raga itu harus dilakukan audit dari instansi yang berewenang. Dengan audit itulah nantinya dapat diketahui sejumlah keganjalan ditubuh

Koni."Kenapa harus diaudit, karena 2 tahun lalu waktu dikediri sebesar Rp 350 juta dipotong untuk fee Rp 20 juta, jadi untuk biaya panggung 320 juta Tapi acaranya sukses. Sedangkan untuk tahun ini anggarannya Rp 850 juta bonusnya kecelakaan. Sehingga harus diaudit sehingga tau salahnya.

Bisa jadi potonganya 50 persen, harus diaudit biar tau siapa yg memotong besar EO nya atau panitianya."ujar dia.

Diakui salah, DPRD Jatim telah melakukan hearing terhadap anggaran Koni ini,

Namun Ketua Umum Koni, Erlangga Satriagung maupun Ketua Harian Koni, Dimam Abror tidak hadir. " Kita sudah panggil Ketua Umum dan Ketua Hariannya tapi yang datang malah pengurusnya yaiti Tjipto Boediono dan Pada waktu itu kita usir dia saat hearing alokasi perencanaan untuk Koni karena apa, Komisi E sama sekali tidak pernah diajak, tiba-tiba sudah muncul anggarannya 126 miliar."Ungkap dia Selain itu, Saleh menganggap munculnya penolakan

nilai anggaran Rp 126 miliar tersebut disinyalir bukan untuk kepentingan olah raga semata, melainkan diduga untuk kepentingan seseorang yang diduga untuk kepentingan salah satu Cagub Jatim yang akan tampil di Pilgub, 29 Agustus mendatang. "karena Didewan mengkondisikan anggaran untuk olah raga bukan untuk orang per orang,"pungkasnya.

Bahkan Saleh menganggap, ketidakhadiran Erlangga dan Dimam Abror dalam hearing di DPRD Jatim lantaran

adanya ketidaksepahaman dengan dirinya." Bolehlah dia benci sama saleh mukadar tapi dewan itukan lembaga yang harus dihormati dan dihargai Kalau Erlangga sebagai ketua Umum tidak hadir ya minimal ketua harian yang hadir,"ujarnya.

Selain, Saleh mengungkapkan jika Komisi E juga tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran tahun 2013."anggaran 2013 ini kita juga gak tau karena gak pernah diajak bicara, tapi besar juga sih."Kata dia diakhir konfirmasi. (kas)

KPI

Kecurangan Pilgub 2008 Bakal Terulang

kas/koranmadura

SOLAR SUBSIDI: AKBP Suhartoyo menunjukkan barang bukti berupa solar subsidi pemerintah yang dilakukan penimbunan oleh oknum masyrakat yang nakal di Mapolda Jatim, Rabu (26/6) kemarin.

BBM

Polda Jatim Amankan 6400 Liter Solar Subsidi SURABAYAKepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menyita Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi yang rencananya akan dijual dipasaran seiring dengan adanya kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Dalam operasi "Dian" yang akan berakhir pada 9 Juli mendatang itu, Direktorat Kriminal Khusus yakni Uni Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) berhasil mengamankan 6400 liter solar atau senilai Rp. 35.200.000,dalam harga BBM yang saat ini telah naik dipastikan negara juga mengalmi kerugian hingga puluhan juta.

Kasubid Penmas Bid Humas Polda Jatim, AKBP Suhartoyo, menuturkan, dalam ungkap kasus yang dilakukan pihaknya kali ini, ada dua tempat kejadian perkara dalam penyitaan barang bukti kejahatan tersebut, yaitu didaerah Mojok-

erto dan Banyuanyar, Sampang, Madura." Kali ini kami berhasil mengamankan didua tempat yang mencoba melakukan penimbunan BBM dengan barang bukti hingga 6400 Liter," katanya, Rabu (26/6) kemarin.

Menurut dia, atas kejadian perkara tersebut, kedua tersangka yang kini masih dalam pemeriksaan petugas terbukti melakukan pelanggaran pasal 55 dan 53 tentang permasalahan MIgas." Pelaku masih diperiksa yakni Dua orang oleh Direskrimsus," tegasnya Dalam pengungkapan pengamanan akan 6400 Liter Solar di daerah Mojokerto dan Sampang, Madura oleh pihak Polda Jatim. Ternyata, ada dua modus dalam pengamanan tersebut ada dua modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang masih dalam peeriksaan itu. Modus pertama yang dilakukan di Mojokerto yakni

dengan melakukan pembelian di SPBU dan baru disimpan BBM subsidi tersebut yang direncanakan disebuah gudang oleh pelaku kejahatan. Sedangkan modus kedua, yakni merupakan modus terbaru yaitu, dengan melakukan pembelian solar dengan menggunakan tronton yang diatasnya ada bego. Menariknya, saat dalam pengisian bukan tronton yang diisi melainkan bego." Yang pertama di Mojokerto itu mengisi di SPBU terus di timbun. Sedangkan, yang di Sampang malah yang sebenarnya melanggar karena mengisi dengan menggunakan tronton dan bego diatasnya, malah begonya yang diisi," katanya, Rabu (26/6).

Ketika disinggung keterkaitan pihak SPBU, ia menyatakan, permaslahan keterkaitan dengan SPBU masih didalami.

Apabila, terjadi hal seperti itu

memang seharusnya spbu menolak dan pihaknya masih akan memeriksa SPBU yang bersangkutan." Ada sekitar 200 liter yang diisi di Tronton, dan kami akan memeriksa SPBU yang bersangkutan," tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit IV Sumdaling Polda Jatim, AKBP Maruli Siahaan, menuturkan, dari operasi yang digelar ini memang kerp kenaikan harga BBM, menjadi ajang untuk para oknum-oknum nakal melakukan aksi.

Sehingga, merugikan negara hingga miliaran. Eskipun yang ditangkapnya saat ini bukan sebuah oknum nakal yang besar dalam melakukan pelanggaran.“ kenaikan BBM seiring juga dengan maraknya oknum nakal dalam penyelewengan BBM. Maka dari itu, kami hingga 9 juli mendatang akan melakukan operasiini,” tutupnya. (mag/kas)

PDI-Perjuangan Menyeleksi Calon Pengganti BDH Surabaya, Baktiono. Dirinya mengatakan, jika saat ini DPC PDIP Kota Surabaya sedang melakukan seleksi siapa yang akan menggantikan BDH sebagai wawali Surabaya. “ Ya ,

pengganti BDH sebagai wawali masih terus kami godok. Kami dari PDIP masih terus menggodoknya, apalgai syarat pengajuan calon wawali harus dua nama.

lukada, maka persoalan 2008 lalu bakal terjadi. Bahkan bisa jadi untuk pemilukada lainnya”, jelasnya.

Penyelenggara pemilu, tambah Jerry, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi sangat mudah dipengaruhi, karena tingkat kompetisinya sangat ketat dan keterikatan orang sangat kuat. Karena itu, perlu antisipasi-antisipasi lebih tinggi, dalam hal ini KPU Provinsi sebagai penanggungjawab seluruh proses pemilihan di Jatim.

“Nah ini tidak boleh terjadi.

Harus ada kepastian sikap dari KPU, sehingga tahapan itu tidak bisa ditunda-tunda atas dasar pertimbanganpertimbangan politik atau pengaruh dari kepentingan politik yg ada”, tegasnya.

Dia mengatakan, kecurangan tidak hanya di tingkat bawah, diakuinya jika rekaputulasi bermula di tingkat PPS, namun, penghitungan itu akan belanjut

ke tingkat atasnya dan ditetapkan pleh KPU sebagai penyelenggara.

Sisi lain, lanjutnya, fungsi dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) juga tidak kuat. Dicontohkanya, dengan jumlah personel terbatas tidak akan maksimal mengawasi di setiap level dan jumlah yang diawasi juga banyak, sehingga Panwaslu cenderung bekerja berdasarkan laporan.”Pemain yang ingin memenangkan kontes akan mendekati penyelenggara dan berupaya mempengaruhi penyelenggara. Di sini akan terjadi kecurangan itu,” sebutnya.

Terkait kemungkinan itu, lanjutnya, pihaknya meminta KPU Provinsi untuk tetap mengawasi kinerja anggotanya, agar tidak terjadi kecurangan.”Untuk ini, kita juga berharap Panwas turut mengawasai tahapantahapan yang berlangsung,” pungkas Jerry.(ara)

ant/wahyu putro a

TUNTUT PENGHAPUSAN OUTSOURCING: Massa dari Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek melakukan aksi unjuk rasa sambil melintasi jalan Juanda Jakarta, Rabu (26/6). Dalam aksinya pekerja menuntut PT KAI dan PT KAI Commuterline Jabodetabek untuk menghapus sistem kerja kontrak (Outsourcing) serta mengangkat seluruh karyawan menjadi pegawai tetap.

DISNAKERTRANSDUK OPTIMIS

KURSI WAWALI KOTA SURABAYA

SURABAYA – Siapa yang akan menduduki kursi Wakil Walikota (Wawali) Surabaya setelah resmi ditinggalkan oleh Bambang D.H (BDH) sampai saat ini masih menjadi misteri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki hak menyodorkan pengganti BDH pun masih enggan mengungkapkan siapa pendamping Tri Rismaharini berikutnya.

Namun, saat ini muncul kabar jika mantan anggota DPRD Surabaya periode 2004-2009, Taroe Sasmito dan Whisnu Sakti Buana (WSB) sebagai calon pengganti BDH. Langkah ini diambil karena sesuai regulasi untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt), partai harus mengajukan minimal dua nama calon. Padahal, sebelumnya PDIP mengajukan calon tunggal pengganti BDH, yakni WSB yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya.

Hal ini diungkapkan, Wakil Ketua Dewan Pinpinan Cabang (DPC) PDIP Kota

SURABAYA-Potensi kecurangan pemilihan gubernur Jawa Timur 2013 sangat berpeluang terjadi di seluruh tingkatan penyelenggara pemilihan umum. “Potensi itu di setiap tingkatan penyelenggara. Karena penetapan itu kan ada di penyelenggara,” kata Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampau kepada Koran Madura, Rabu (26/6),kemarin.

Menurutnya, kerawanan paling besar ada di tingkat kelurahan/desa atau PPS. Seperti terjadi di pemilu 2008 lalu di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, Madura, rekapitulasi suara langsung dilakukan di tingkat kecamatan.

Sementara sesuai UU Nomor 8 tahun 2012, rekapitulasi suara kembali dilakukan mulai dari tingkat desa/ kelurahan dan harus menjadi perhatian serius hingga tidak terjadi kecurangan.”Jika KPU tidak ada ketegasan dalam menjalankan tahapan pemi-

Tunggu saja hasilnya,” ungkap dia. Selasa (25/6).

Dirinya menambahkan, jika sebenarnya pihaknya berharap jika WSB bisa langsung menggantikan BDH sebagai Plt Wawali kota Surabaya. Namun, ketentuan Undang-undang (UU) mewajibkan PDIP harus mengajukan dua nama untuk pengganti Wawali.“Harapannya begitu, namun UUnya mewajibkan dua nama calon,” tambah dia.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono. Dirinya menambahkan, jika saat ini PDIP menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut pada WSB. Artinya, WSB sendiri yang akan menunjuk sendiri siapa yang bakal bersaing dengannya sebagai kompetitor calon Plt Wawali.“Itu yang sedang kita bahas, yang jelas siapun yang terpilih sebagai calon pengganti Wawali pasti kita umumkan,” tambah dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP (FPDIP) DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri mengungkapkan, sesuai keputusan rapat beberapa hari yang lalu, pihaknya telah mengantongi nama-nama yang bakal bersaing dengan WSB pada bura pengganti Wawali Kota Surabaya. Sayangnya, dirinya enggan menyebutkan siapa saja namanama tersebut.“Yang jelas namanya sudah ditetapkan, tapi untuk sosoknya memang sengaja kita rahasiakan dulu,” kata dia.

Sebelumnya, delapan anggota Fraksi PDIP DPRD Surabaya dikabarkan memiliki peluang sama untuk mendampingi WSB sebagai calon wawali menggantikan BDH. Delapan anggota Fraksi PDIP tersebut antara lain Baktiono (Ketua Komisi D) , Khusnul Khotimah (Anggota Komisi D), Adi Sutarwijono (anggota Komisi C), Syaifuddin Zuhri (anggota Komisi C), Agustin Poliana (Anggota Komisi B), Tri Didik Adiono (Anggota Komisi A), serta Armuji (Ketua Komisi A). (wan/ kas)

Kenaikan BBM Tak Berpengaruh Terhadap Pengangguran SURABAYAKenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah di lakukan Pemerintah, tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penggangguran yang ada di Jawa Timur.

Meski saat ini jumlah angka pengangguran yang ada Sebanyak 800 ribu lebih, namun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kependudukan ( Disnakertransduk) Jawa Timur optimis tingkat pengangguran yang ada tersebut dapat di tekan. “Selain menggelar bursa kerja, kita menawarkan suatu pelatihan bagi pencari kerja yang tidak sesuai kompetensi, sehingga mereka mempunyai ketrampilan,” Ungkap Hary Soegiri.Rabu (26/06).

Menurut Kadisnakertransduk Jatim ini, dengan sekenario yang di terapkan oleh Pemrpov Jatim untuk menangani masalah pengguran, diharapkan tahun ini minimal angka pengguran yang ada susut menjadi 3

persen, dari jumlah penggangguran di Jawa Timur yang mencapai 4 Persen dari Jumlah penduduk.

Diakui Hary, rendahnya kompetensi yang di miliki menjadi salah satu Indikator anggka pengguran di Jawa Timur masih terjadi.Saai ini 48,5 persen warga Jatim hanya mengeyam bangku pendidikan SD, sehingga sulit terserap lapangan pekerjaan.

Karena nya pemberdayaan SDM yang ada dengan berbasis kompetensi ketrampilan terus di giatkan oleh Pemrov Jatim sehingga ada penyetaraan antara jenjang pendidikan dan keahlian.”Upaya lainnya adalah dengan program transmigrasi. Tahun ini, Pemprov berencana memberangkatkan 1.000 kepala keluarga (KK) ke daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku,”tambah nya.

Namun, sebelum dipindahkan, kata Hari, mereka dibekali keterampilan, modal serta lahan, agar dapat berkembang. Lebih lanjut dia

mengatakan, untuk tahun ini, jumlah transmigran yang akan dikirimkan sebanyak 1300 keluarga. “300 KK untuk transmigrasi khusus di daerah perusahaan dan 1.000 KK transmigrasi umum,” ujarnya.

Untuk transmigrasi khusus ini yang merupakan transmigrasi hasil kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta dimana hasil pertanian dari para transmigran ini langsung bisa dibeli oleh perusahaan yang ada di sekitar wilayah transmigrasi.

Berdasarkan data realisasi pemberangkatan transmigran, daerah asal transmigran yang paling banyak mengirimkan transmigran antara lain Kabupaten Banyuwangi, Kab Sumenep, Kab Sampang. Sedangkan daerah lainnya yang mengirimkan transmigran tidak begitu banyak antara lain, Sidoarjo, Lamongan, Ngawi, Kab Madiun, Lumajang, Magetan, Nganjuk, Bondowoso, Kab Malang, Ponorogo, Kab Blitar, Kab Mojokerto, Bojonegoro. (mag/kas)

LINTAS JATIM

11

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147 | TAHUN II

MALPRAKTIK

RSU dr Soetomo Digugat Rp 10 Miliar SURABAYA Kasus dugaan malpraktik yang menimpa Arizal Fahri (29) sepertinya belum bisa diterima keluarganya. Itu terbukti ketika korban memilih menempuh jalur hukum dengan menggugat RSU dr Soetomo secara perdata dengan kerugian material sebesar Rp 72 juta dan immaterial Rp 10 miliar.

Proses gugatan itu dilakukan kuasa hukum Arizal Fahri, M Sholeh di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Ditemui di loket pendaftaran gugatan, dia mewakili keluarga korban untuk memasukkan gugatan terhadap dugaan malpraktik itu.

Sholeh mengungkapkan, pihaknya mewakili korban memasukkan gugatan karena melihat penderitaan korban yang dialami selama dua tahun. Selama dua tahun, Arizal tak bisa beraktivitas, sering nyeri pada bagian bahu kiri dan pada luka itu muncul nanah. "Ini karena ada kain kassa yang tertinggal di dalam tubuh Arizal," tuturnya kepada wartawan, Rabu (26/6),kemarin.

Dia mengungkapkan, adanya kain kassa yang berada di dalam tubuh Arizal menunjukkan dugaan malpraktik itu. Dia mengaku menyayangkan sikap RSU dr Soetomo yang menjelaskan bahwa kain kassa yang tertinggal itu bukan kelalaian dari RS milik Pemprov Jatim.

"Klien kami yang dipersalahkan karena tak pernah kontrol rutin. Namun faktanya, selama setahun, yakni setiap minggu 2-3 kali, klien kami kontrol karena nanah selalu keluar. Selain itu, kalau memang ada kain kassa, seharusnya klien kami diber-

itahu kapan akan dioperasi," paparnya.

Mengenai gugatan ke RSU dr Soetomo, pihaknya sebenarnya ingin menujukan pada dokter yang melakukan operasi itu. Namun karena kliennya tak tahu siapa dokter itu, dan pihak RS juga tak memberitahukan, maka lembaganya yang digugat. Tak hanya itu, kliennya menggugat sebesar Rp 72 juta dan immaterial sebanyak Rp 10 miliar karena melihat penderitaan Arizal selama dua tahun. "Ini juga menjadi pelajaran bagi dokter supaya lebih hati-hati saat mengoperasi pasien," tegasnya.

Untuk diketahui, dugaan malpraktik yang dilakukan RSU dr Soetomo ini bermula saat korban mengalami kecelakaan tunggal 2 tahun lalu, dia terpaksa harus operasi cangkok otot di bahu kiri.

Operasi itu dilakukan di RSU dr Soetomo dengan memakan biaya Rp 10 juta.

Namun setelah operasi dan dipulangkan, belakangan didapati kain kasa yang menggumpal didalam rongga bawah ketiak Arizal.

Hal itu diketahui saat Arizal merasakan nyeri di dada sebelah kiri. Selang 2-3 hari kemudian bekas luka operasi ini justru memperburuk dan mengeluarkan nanah kuning kehijauan yang menimbulkan bau menyengat.

Dalam 1 tahun, nanah yang terus merembes dari bekas luka operasi dibersihkan secara manual dengan kapas. Sesekali darah juga ikut merembes bersamaan dengan keluarnya nanah.

Sementara saat melakukan kontrol ke RSU dr Soetomo, bekas luka operasi itu hanya dibersihkan nanahnya. (kas)

kas/koranmadura

SURAT GUGATAN: M. Sholeh saat menunjukan surat gugatannya di PN Surabaya, Rabu (26/6) kemarin.

kas/koran madura

AKSI: Sejumlah Buruh melakukan aksi dan berorasi di area PN Surabaya, Rabu (26/6) kemarin. Mereka menuntut hak-hak untuk shalat jumat.

Buruh Perjuangkan Hak Salat Jumat SURABAYA - Proses persidangan salah satu buruh di PT Hasil Fastindo, Mahfud Zakaria terkait tuduhan fitnah atas larangan shalat Jumat rupanya direaksi Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jatim. Itu terlihat dengan adanya demo para buruh itu ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Demo yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB itu dilakukan lebih dari 50 pendemo. Mereka berdemo di depan pintu masuk PN Surabaya.

Membentangkan spanduk besar warna merah bertulis 'Perjuangkan Sholat Jumat Berbuah Tersangka' Demo itu dimanfaatkan mereka untuk berorasi secara bergantian.

Adapun Mahfud Zakaria juga ikut memberikan orasi terkait proses hukum yang akan dijalaninya. "Kami mendesak agar Ketua PN Surabaya dan majelis hakim agar membebaskan kami

terkait persidangan perdana nanti," jelas Mahfud kepada wartawan, Rabu (26/6).

Dia melihat, persidangan itu tak tepat, karena para buruh memang mengetahui bahwa manajemen Toko Hasil di PT Hasil Fastindo melarang shalat Jumat. "Ketika sidang nanti digelar, kami memiliki bukti-bukti kuat bahwa memang ada larangan shalat Ju-

mat. Ini bukan fitnah," jelasnya berapi-api.

Pihaknya juga mengakui, bahwa apa yang diperjuangkan ini mendapat respon positif dari MUI Jatim, Gabungan Umat Islam Bersatu (GUIB) dan Komnas HAM RI. "Kami juga mendesak Ketua PN Surabaya memberi perlindungan hukum pada kami yang selama ini memperjuangkan hak beribadah shalat Jumat di Toko Hasil," tegasnya.

Untuk diketahui, kasus ini bermula dari tuntutan buruh di Toko Hasil untuk melaksanakan ibadah shalat Jumat tanpa diskriminasi. Namun tuntutan itu direspon PT Hasil Fastindo dengan kebijakan shalat Jumat bergilir. Kebijakan itu ditolak buruh sehingga berbuah sanksi PHK. Tak lama, PPNS Disnaker Surabaya memantapkan lang-

kah manajemen Toko Hasil sebagai tersangka terkait pelanggaran pasal 80 UU No 13/2003 tentang Ketenagaankerjaan.

Namun, PT Hasil Fastindo balik melaporkan Mahfud Zakaria ke Polda Jatim terkait tuduhan fitnah.

Terpisah, Usai melakukan aksi demo di depan pintu PN Surabaya, Mahfud Zakaria langsung menjalani sidang perdananya. Dalam sidang yang dihelat di ruang Cakra PN Surabaya, Mahfud yang diajukan sebagai terdakwa kasus fitnah atas larangan melakukan shalat Jumat terlihat tenang dan menyimak dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Agus Oktavianto dari Kejari Surabaya.

Dalam sidang perdana itu, JPU Deddy membacakan dak-

waan fitnah yang dikenakan pada Mahfud. Itu berawal pada 15 Maret 2012 lalu, dimana Mahfud memimpin demo di halaman Toko Hasil. Dalam demo itu, Mahfud menyampaikan aspirasi bahwa buruh disana dilarang melaksanakan shalat Jumat. "Namun apa yang disampaikan terdakwa tanpa didasari bukti yang kuat," jelas Deddy dalam persidangan, Rabu (26/6).

Padahal, sesuai dakwaan itu, manajemen PT Hasil Fastindo tak pernah melarang karyawannya untuk melakukan shalat Jumat. Bahkan mengenai pelaksanaan dan waktu, semuanya diserahkan pada karyawan sendiri. "Untuk itu, terdakwa terancam pidana penjara maksimal empat tahun dengan jeratan pasal 311 ayat 1 KUHP," ujarnya. (kas)

KEBUTUHAN POKOK

Bulog Stabilator Harga Daging Sapi SURABAYA - Menjelang Ramadhan dan Lebaran, kini pemerintah mulai menyusun strategi untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, salah satunya yakni daging sapi. Dalam kurun sekitar sembilan bulan terakhir, harga daging sapi masih di kisaran Rp 80-90 ribu/ kg di pasaran Jawa Timur.

Menyikapi itu, Bulog Divre Jatim kini menyatakan siap menjadi stabilitator harga daging sapi.

Kepala Bulog Divre Jawa Timur, Rusdianto, Rabu (26/6) mengatakan, hingga kini belum menerima perintah maupun petunjuk teknis pengelolaan daging sapi impor. Namun, pihaknya mengaku siap jika sewaktu-waktu mendapatkan mandat, termasuk bila daging itu masuk dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. “Meski kurang dari sebulan tidak perlu dikhawatirkan, kami siap distribusi kalau memang tiba-tiba diperintahkan.

Kami akan menyiapkan cold storage untuk daging impor beku,� katanya.

Dari data Kementerian Pertanian, impor daging sapi tahun 2013 ini sebanyak 80 ribu ton. Untuk impor yang dilakukan Bulog yakni antara 2.0005.000 ton di luar ketentuan impor. Jika stabilisasi harga dilakukan Bulog, maka diharapkannya harga daging dipasaran dapat stabil di kisaran Rp 70 ribu/kg.

Ia mengatakan, untuk

daging impor, Jawa Timur sebenarnya telah menjadi sentra penghasil daging, sehingga intervensi pasar daging kemungkinan dipusatkan di kawasan Jakarta, Bogor dan Tanggerang.

Sehingga bila daging masuk dari Tanjung Perak maka komiditi dikirim ke sasaran intervensi.

Mengingat waktu Ramadhan yang kurang dari sebulan dan permintaan daging yang cenderung meningkat, Kementerian Pertanian menargetkan impor yang dilakukan Bulog dapat dilaksanakan bulan Juni, sehingga pada Juli mendatang harga daging sapi diharapkan dapat normal kembali atau tak melonjak lebih tinggi dari saat ini.

Penunjukan dua perusahaan BUMN (PT RNI dan Perum Bulog) sebagai stabilitator harga daging sapi merupakan ide dari Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Upaya itu terinspirasi dari informasi harga daging sapi di Australia yang ternyata hanya Rp 20.000 per kilogram. Bahkan, di Australia ternyata sapi banyak yang ditembaki karena kelebihan populasi.

Namun, kebijakan pemerintah menugaskan Perum Bulog mengimpor daging sapi guna stabilkan harga juga membuat resah peternak sapi dalam negeri. Misalnya Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) yang menilai kebija-

kan impor sapi pemerintah tidak lagi konsisten. “Impor daging kualitas premium dibebaskan. Sapi bakalan juga mau diimpor Bulog.

Ini bakal menggeser target dari kuota yang ditetapkan pemerintah," ujar Ketua Umum PPSKI, Teguh Boediyana.

Teguh mengatakan, semula pihaknya mendukung keputusan pemerintah menyerahkan tugas impor sapi ke BUMN. Dengan begitu, tidak terjadi rebutan kuota daging impor. Namun, niatan penugasan Bulog untuk menurunkan harga daging impor sapi di pasar menjadi Rp 65.000 per kilogram (kg) itu jelas akan memukul para peternak. Harga sebesar itu ekuivalen sebesar Rp 27.000 kg bobot hidup.

Padahal, biaya budidaya ternak sapi seperti pembelian bibit para peternak dalam satu tahun terakhir sudah beranjak naik. Kenaikan itu meliputi harga bibit,biaya pakan, obat dan tenaga kerja. "Kalau disuruh menjual dibawah Rp 32.000 per kg bobot hidup sama saja peternak diminta untuk merugi, berkorban buat kepentingan konsumen," ungkapnya.

Jika nantinya impor dijadikan pilihan, Teguh meminta Bulog menggandeng feedloter skala koperasi dan peternak rakyat, bukan feedloter besar. Jika penggemukan diserahkan kepada koperasi dan peternak tradisional, akan menciptakan nilai tambah. (mag/kas)

ant/indrianto eko suwarso

PELEPASAN TKI SEKTOR FORMAL: Seorang Tenaga Kerja Indonesia menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) saat pemberangkatan TKI sektor formal oleh BNP2TKI di Ciracas, Jakarta Timur. BNP2TKI memberangkatkan sekitar 383 TKI sektor formal dari berbagai bidang ke 9 negara penempatan yaitu Korea, Jepang, Taiwan, Afrika, Papua Nugini, Myanmar, Amerika, dan Eropa.

TENAGA KERJA INDONESIA

Pengiriman TKI ke Arab Saudi Diberhentikan SURABAYA- Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke kawasan Timur Tengah dengan modus umroh masih terjadi ketika moratorium atau penghentian sementara TKI ke Arab Saudi masih di berlakukan oleh Pemerintah.

Hary Soegiri Kepala Dinas Tenaga Kerja Trnasmigrasi dan Kependudukan (Kadisnakertransduk) Jawa Timur, tidak menampik Ibadah Umrah Bisa menjadi Celah untuk Memberangkatkan TKI Tidak Berdokumen resmi ke Arab Saudi.

Pengelabuan visa kunjungan yang di lakukan di jelaskan Hary memang sering terjadi. Biasanya para TKI tersebut memalsukan tujuan kedatangan mereka ke Arab Saudi dengan alasan akan berwisata, ziarah, umroh dan haji.

"Dari prediksi 15ribu TKI Jatim Ilegal yang tinggal dan bekerja di Arab Saudi, 60 persen nya merupakan TKI tidak berdokumen resmi atau menggunakan Visa kunjungan atau Umroh, sedangkan 40 persen nya merupakan TKI Overstay "Ungkap Hary Soegiri kepada

RRI, Rabu (26/06/13).

Para TKI tidak berdokumen resmi ini di katakan Hary rela melakukan apa saja, agar bisa bekerja di Arab Saudi, termasuk berkedok ibadah, yang ujung-ujung nya tidak kembali ke tanah air. Karena nya Disnakerjatim meminta Kementerian Agama untuk melakukan penataan dan evaluasi serta memberikan sanksi tegas kepada biro penyelenggara umroh, sehingga celah memanfaatkan visa umroh untuk bekerja tidak terjadi kembali.

"Sudah di lakukan penga-

wasan ketat, tapi saja masih lolos, namun untuk supaya modus ibadah tidak ada sama sekali itu memang sulit, namun sekarang ini jumlah nya dari tahun ke tahun mengalami penurunan."terang nya.

Dengan penggunaan visa kerja atau visa umroh untuk bekerja di jelaskan Hary, akan berdampak buruk pada TKI itu sendiri, mereka tidak akan mendapatkan jaminan keselamatan kerja, dan tidak mendapatkan hal yang semestinya di dapat seperti halnya yang di peroleh TKI resmi. (mag/kas)

12

NASIONAL

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147 | TAHUN II

Tim Pemburu Aset Bank Century Mandul?

JAKARTA-Tim pengawas kasus Bank Century (Timwas Century) DPR mengaku kecewa dengan kinerja Tim Pemburu Aset pemerintah. Kekecewaan itu muncul setelah Timwas Century menemukan penyusutan aset eks Bank Century di Hong Kong.

Karena itu, Timwas Century menjuluki Tim Pemburu Aset ini sebagai Tim Pemburu Angin. “Pemerintah mengatakan, dari penilaian aset yang dilakukan PriceWaterhouse Coopers (PWC) hanya senilai USD18,2 juta. Padahal dalam laporan awal pemerintah, di Hong Kong ada USD388 juta, dalam dollar Singapura sebesar 650 juta dan uang tunai Rp 86 miliar,” kata Anggota Timwas Century, Dolfie OF Palit di Gedung DPR Jakarta, Rabu (26/6).

Dolfie meminta pemerintah agar memetakan dan menjelaskan proses penyusutan aset Century ini. Bahkan, publik juga wajib mengetahui aset eks Bank Century dalam bentuk rupiah yang mancapai Rp86 miliar sudah lenyap tanpa diketahui penggunaannya.

Sebelumnya, Tim Pengembalian Aset eks Bank Century yang dipimpin Kejaksaan Agung telah melaporkan, terdapat aset Eks Bank Century di Hong Kong dengan nilai

USD400 juta dan uang tunai sebesar Rp860 miliar. Namun, setelah Department of Justice Hong kong memerintahkan PriceWaterhouse Coopers Hong Kong Untuk menghitung kembali. Hasil yang disampaikannya kepada pemerintah Indonesia senilai USD18 juta.

Sementara itu, anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo mengaku kecewa dengan kinerja Tim Pemburu Aset. Alasannya, Tim Pemburu hanya menemukan U$18,2 juta dari ratusan juta dollar Amerika Serikat yang diduga menjadi aset Bank Century. Sehingga, Tim Pemburu Aset dicap hanya sebagai Tim Pemburu Angin. “Janganjangan Tim Pemburu Aset

sudah berubah jadi Tim Pemburu Angin. Timwas kecewa, bagaimana bisa aset yang semula ratusan juta dolar tinggal U$ 18,2 juta,” kata dia.

Bambang mempertanya-

kan kinerja Tim Pemburu Aset dalam melakukan perburuan harta mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular. Bambang juga kecewa karena hartaharta Robert 3 negara tidak sukses dibawa ke Tanah Air. Ketiga negara itu yakni Swiss, Amerika, dan Hongkong. “Apa ada permainan, semua dari 3 negara menyusut, bagaimana ceritanya?” tanyanya.

Tim Pemburu Aset melakukan progress report kepada Timwas Century DPR. Setelah rapat dengan Tim Pemburu Aset, Timwas Century seharusnya mendapatkan laporan perkembangan dari KPK. Tim Pemburu Aset Bank Century ini terdiri dari lin-

tas instansi seperti Kejaksaan Agung, kepolisian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Nilai Derivatif Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin selaku Ketua Tim Pengembalian Aset Eks Bank Century mengatakan, perhitungan aset yang di lakukan oleh PWC Hong Kong tidak sebesar nilai yang diperkirakan sebelumnya.

“Nilai derevatif itu tergantung pada best value yang dilihat dari sejauhmana kredibilitas pengeluaran surat berharga,” ujar Amir.

Amir mengatakan, PWC Hong Kong meminta pemerintah Indonesia tidak boleh berharap banyak dan bersiap

untuk menghadapi persidangan pada 31 juli 2013 terkait dengan perebutan aset senilai USD10 juta. “Indonesia akan berhadapan dengan First Global Fund dan First Oedey,” kata Amir sembari mengatakan, kedua lembaga keuangan terkemuka itu tidak akan mungkin mau mengeluarkan biaya di pengadilan.

Sejauh ini, tambah Amir, PWC sebagai kurator yang ditugaskan pemerintah tengah melakukan analisis biaya dan manfaat untuk melanjutkan penelusuran aset tersebut.

“Saya kira ini cukup fair, agar tidak terkesan (mereka) hanya memberi harapan-harapan saja kepada pemerintah,” ujarnya. (gam/bud/abd).

KASUS CEBONGAN

Auditor Militer: Kasus ini Terencana

ant/noveradika

DUKUNGAN UNTUK KOPASSUS. Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi dukung kopassus ketika sidang kasus penyerangan Lapas 2B Cebongan di depan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta, Rabu (26/6).

PENGAMBILALIHAN SAHAM

JELANG PEMILU 2014

JAKARTA-DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Inalum untuk menggali sejumlah keganjilan pada rencana pengambilalihan seluruh saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari Nippon Asahan Aluminium (NAA). “Ada kejanggalan dalam rencana pengambilalihan proyek aluminium ini. Kenapa harus diambil alih?

JAKARTA-Lembaga riset politik Lingkar Studi Perjuangan (LSP) meliris hasil survei keberpihakan dan kompetensi dari sejumlah tokoh yang layak menjadi Capres pada ajang Pemilihan 2014. Studi kualitatif dilakukan terhadap 36 nama calon presiden terhadap integritas dan kompetensi yang kemudian dikerucutkan menjadi 14 nama figur calon presiden. Mereka adalah Aburizal Bakrie (kompetensi), Din Syamsuddin (Integritas dan kompetensi), Endriartonho Sutarto (integritas), Gita Wirjawan (kompetensi), Hatta Rajasa (kompetensi), Hidayat Nur Wahid (integritas), Joko Widodo (integritas), Jusuf Kalla (kompetensi), Mahfud MD (integritas dan kompetensi), Megawati Soekarnoputri (kompetensi), Rizal Ramli (integritas dan kompetensi), Sri Mulyani (kompetensi), Sri Sultan Hamengkubowono (integritas) dan Yusril Ihza Mahendara (kompetensi).

Menurut peneliti LSP, Gede Sandra, dari hasil penelitian tersebut, figur capres yang memiliki integritas dan kompetensi diberi penilaian atau mendapat rating triple A (sangat baik). Sedangkan yang kurang diberi rating BC, dan AB untuk rating cukup baik.

Hasilnya, lima figur mendapatkan rating BC, rating terendah keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat dan bangsa, yaitu Aburizal Bakrie, Gita Wirjawan, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, dan Sri Sultan Hamengkubowono X. Mereka, kebanyakan dari kalangan penganjur paham ekonomi neoliberalisme.

Bahkan, khusus pada isu kenaikan harga BBM menyebutkan Aburizal Bakrie (ARB) mendapat nilai terendah ka-

DPR Bentuk Panja Inalum

Seharusnya di sini pengembalian atau penyelesaian kontrak. Kita sangat perlu membentuk Panja untuk mengetahui persoalanpersoalan yang ada di dalam pengakhiran kontrak Inalum,” kata Anggota Komisi VI DPR, Chaeruman Harahap di Gedung DPR Jakarta, Rabu (26/6).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan mematangkan pengambilalihan seluruh saham Inalum dari NAA melalui perundingan yang akan digelar pada Juli 2013 di Singapura. Pada pertemuan tersebut diharapkan ada kesepakatan baru terkait perbedaan perhitungan penetapan nilai buku Proyek Asahan.

Rencana pengambilalihan 58,88 persen saham Inalum akan dilakukan pada 1 November 2013 berdasarkan provisional price (harga sementara). Skema pendanaan untuk pengambilaihan saham Inalum dari NAA bersumber dari APBN-P 2012 dan APBNP 2013 sebesar Rp7 triliun.

Menurut dia, penggunaan istilah pengambilalihan juga dalam perjanjian kerjasama juga akan mengundang berbagai konsekuensi hukum di kemudian hari. Padahal, kata dia, konsorsium dari Jepang tersebut sudah sangat banyak mengambil keuntungan dari kegiatan eksplorasi aluminium di Sumatera Utara itu sejak 1975. “Pada pengakhiran kontrak ini, seharusnya kita

mengedepankan kepentingan nasional. Sehingga, kami kira sangat perlu untuk membentuk Rapat Panja Inalum. Panja ini juga untuk mengetahui, kenapa disaat kontrak kerjasama habis, kita justru harus membayar?” papar Chaeruman mempertanyakan.

Namun demikian, jelas dia, pada dasarnya publik memang mengetahui bahwa pada 1975 sangat berat bagi pemerintah Indonesia membangun proyek aluminium di Sumatera Utara. “Sampai Presiden dan pemerintah Jepang menggelar pertemuan tingkat tinggi. dan akhirnya perusahaan-perusahaan Jepang bisa ikut di dalam konsorsium,” ucapnya.

Tentunya, lanjut Chaeruman, hingga saat ini NAA sudah banyak mengambil keuntungan dari proyek tersebut, sehingga pemerintah Indonesia diharapkan tidak harus membayar untuk mengambil alih. “Saya tidak setuju dengan peristilahan, pengambilalihan. Karena seolah-olah pihak lain kita paksa untuk memberikan haknya kepada kita,” ujarnya.

Ketua Komisi VI DPR Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto, menyetujui pembentukan panitia kerja pembahasan permindahtanganan sepenuhnya PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dari Jepang ke pemerintah Indonesia. “Dengan diketoknya palu ini, kami setuju membentuk panja,” ujar dia.(gam/bud)

YOGYAKARTA- Proses Sidang kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan Sleman di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, terus dikebut agar dapat segera selesai.

Proses sidang dengan materi tanggapan Oditur Militer atas eksepsi yang terbagi dalam empat persidangan hanya membutuhkan waktu satu setengah jam untuk menyelesaikan semuanya.

Selanjutnya, sidang akan kembali digelar pada Jumat (28/6) mendatang dengan agenda putusan sela dari Majelis Hakim.

Kepala Tata Usaha Urusan Dalam (Kataud) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kapten (Sus) Aulisa Dandel mengatakan, setelah agenda tanggapan eksepsi ini, kemudian sidang selanjutnya pada Jumat (28/6/2013) mendatang, berupa putusan sela dari Majelis Hakim.

“Jika nantinya diputuskan untuk dilanjutkan, kemudian agenda selanjutnya pemerik-

saan saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pledoi, replik, duplik,” katanya.

Ia mengatakan, setelah tahapan tersebut kemudian putusan atau vonis terhadap seluruh terdakwa.

“Setelah vonis ini nanti masih ada kesempatan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk banding, begitu juga Oditur Militer juga dapat mengajukan kasasi jika putusan tidak sesuai harapan,” katanya.

Kasus penyerangan tersebut dilakukan 12 terdakwa anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Group II, Kandang Menjangan, Kartosuro, pada Sabtu 23 Maret 2013, yang mengakibatkan empat tahanan titipan Polda DIY tewas akibat diberondong peluru satu eksekutor, Serda Ucok Tigor Simbolon.

Terencana Dalam sidang berkas satu yang menghadirkan tiga terdakwa eksekutor penyerangan Lapas Cebongan Serda Ucok

Tigor Simbolon, Serda Sugeng Sumaryanto, dan Koptu Kodik yang merupakan anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan Kartasura ini, Oditur Militer Letkol Sus Budiharto menyatakan tetap pada tuntutannya.

“Para terdakwa melakukan pembunuhan sudah terencana, sehingga dakwaan yang kami sampaikan sudah tepat, dan benar,” katanya, menegaskan.

Atas dasar itu, Oditur Militer meminta agar majelis hakim dapat mengabulkan surat dakwaan yang disampaikan. “Eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa tidak berdasar, keliru. Mohon majelis hakim menolak eksepsi dari penasihat hukum dan menerima dakwaan dari Oditur Militer,” ucapnya.

Setelah membacakan tanggapan atas eksepsi, Majelis Hakim yang dipimpin Letkol Joko Sasmito akan memberikan putusan sela pada Jumat 28 Juni. (ant/vic/beth)

Lima Kandidat Capres Dinilai Tidak Berpihak kepada Rakyat proximity (kedekatan) tersebut cukup mewakili karena merupakan aspek strategis dalam konteks kedaulatan rakyat dan bangsa Indonesia, seperti yang diamanatkan dalam UUD dan pasal 33 UUD 1945,” ujar Gede.

rena dianggap tidak berpihak kepada rakyat dengan mendukung kebijakan pemerintah untuk kenaikan harga BBM. Sedangkan, tiga tokoh mendapat rating AB, cukup baik dalam keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat dan bangsa yaitu Din Syamsuddin, Megawati Soekarnoputri dan Yusril Ihza Mahendra. Ketiga figur ini perwakilan kekuatan politik yang nasionalis dan kerakyatan. “Dari penelitian kami hanya satu yang memperoleh rating triple A,” ujar Gede.

Menurut dia, satu-satunya figur tersebut adalah Rizal Ramli. Dia mendapatkan rating AAA, yang sangat baik dalam keberpihakan terhadap kepentingan rakyat dan bangsa. Hal itu dikarenakan

mantan Menko Perekonomian tersebut adalah satu-satunya figur yang rela berkorban terhadap posisinya sebagai Presiden Komisaris BUMN. Rizal dicopot dari jabatannya oleh pemerintahan SBY tahun 2008 karena membela pandangan politik pribadinya yang menolak kenaikan harga BBM. “Dia juga pernah ditahan Orde Baru karena keteguhan keberpihakan kepada rakyat ketika menjadi aktivis mahasiswa ITB tahun 1978,” ucap Gede Menurut Gede, tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan sebuah alat uji yang dapat menjaring para tokoh capres berdasar tingkat keberpihakannya pada kepentingan rakyat dan bangsa.

“Pada akhirnya, penelitian ini

untuk membantu masyarakat umum mengenali jagoannya secara cerdas,” kata dia.

Survei dilakukan tidak secara kuantitatif atau meminta penilaian atau wawancara dari responden, melainkan berdasarkan metode kualitatif yaitu penilaian yang didasarkan atas pemberitaan aktual dari berbagai pemberitaan di media massa. Untuk mengukur matriks keberpihakan terhadap rakyat, lembaga itu melihatnya dari respons mereka terhadap isu kenaikan harga BBM seperti diberitakan berbagai media massa.

Sedangkan untuk melihat keberpihakan mereka terhadap persoalan bangsa diukur dengan posisi politik figur terhadap UU Migas. “Kami berpendapat isu yang menjadi

Capres Alternatif Ditempat terpisah, Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta agar ada capres alternatif yang diusung media dan masyarakat dalam Pemilu mendatang. “Barangkali ini fungsi pers untuk mendorong calon-calon muda dan alternatif yang bagus. Kedua itu juga fungsi publik, misal kampus atau LSM, atau civil society harus ikut mendorong capres alternatif,” ujarnya Menurut Bagir, perlu ada calon presiden yang bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat, yang tidak melulu merupakan muka lama partai politik dalam setiap Pemilu. “Kita perlu mendukung calon yang kita anggap sudah memenuhi harapan rakyat untuk menjadi abdi rakyat yang baik,” tambahnya Mantan Ketua Mahkamah Agung ini menuturkan, capres alternatif itu mungkin dalam falsafah Jawa disebut sebagai ‘satria piningit’. “Satria piningit itu mari kita cari bersama dan gali bersama agar keluar siapapun orangnya, saya tidak tahu siapa yang pantas,” ucapnya.

Bagir menyadari media tentu memiliki hak untuk memilih, bahwa dia simpati pada kekuatan politik juga bagian dari hak demokrasi. “Yang penting itu dia menggunakan hak demokrasi itu tanpa melupakan dia sebagai lembaga publik sehingga unsur keberimbangan,” pungkasnya. (gam/cea/abd)

EKONOMI

13

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147| TAHUN II

ESDM

Pemerintah Janji 1.000 SPBU Nelayan

JELANG GREEN AVIATION CONFERENCE. Direktur Jenderal Pehubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S Gumay (kanan) didampingi Direktur Operasional Garuda Indonesia Novianto Herupratomo (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan tentang pelaksanaan International Green Aviation Conference 2013 di Jakarta, Rabu (26/6). International Green Aviation Conference 2013 akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 2-3 Juli 2013 yang merupakan forum dialog antara pemerintah dan operator industri penerbangan dalam rangka upaya pencegahan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca.

Perbankan Diminta Tidak Naikan Suku Bunga JAKARTA-Keputusan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan akan diikuti perbankan dengan menaikan suku bunga, baik di sektor pendanaan maupun kredit.

Namun kalangan pengamat meminta perbankan agar tidak menaikan suku bunga, mengingat perbankan masih bisa mencetak keuntungan.

Direktur Mikro and Retail Banking Bank Mandiri Hery Gunardi mengatakan, jika pada bunga cost of fund naik maka otomatis bank akan menaikkan bunga kredit juga.

“Naiknya harga BBM, pasti ada efeknya ke perbankan,” ujar Gunardi usai acara peluncuran fitur layanan transaksi online kartu Mandiri Debit, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/6).

Namun demikian, Gunadi tidak bisa memastikan, berapa besaran persentase kenaikan pada suku bunga tersebut karena perbankan masih melakukan perhitungan.

Hery meyakini untuk pen-

yaluran kredit Bank Mandiri khususnya di sektor mikro sendiri, masih akan tercapai sesuai dengan target di 2013 ini. “Untuk penyaluran kredit mikro sendiri secara portofolio saat inikan sudah mencapai 21 triliun rupiah hingga 22 triliun rupiah. Kami berharap pada akhir tahun ini penyaluran kredit mikro bisa terjaga sesuai dengan target yakni sebesar 27 triliun rupiah- 28 triliun rupiah,” jelas dia.

Selama ini kata Gunadi, penyaluran kredit mikro lebih banyak dilakukan oleh pedagang, yakni dengan tingkat rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL”) sebesar 3,5 persen. “Kebijakan BBM bersubsidi ini juga tidak akan berdampak secara jangka panjang terhadap penurunan

tingkat pengajuan kredit oleh nasabah. Mungkin dampaknya hanya tiga sampai lima bulan sajalah,” imbuh dia.

Masih Untung Sementara itu, pengamat ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto meminta BI menekan perbankan agar tidak menaikkan suku bunga kredit terlampau tinggi. Sebab dampak kenaikan suku bunga kredit akan memukul pertumbuhan sektor riil, termasuk laju pertumbuhan kredit perbankan itu sendiri. “Perbankan tetap bisa meraih keuntungan meskipun tidak menaikkan suku bunga kredit pasca kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi enam persen maupun kenaikan harga BBM bersubsidi,” jelas dia.

Dia mengatakan, spread atau jarak antara bunga kredit dan bunga deposito perbankan masih relatif tinggi, yakni dikisaran enam persen. De-

ngan spread yang demikian tinggi, bank masih bisa memperoleh keuntungan meskipun hanya menaikkan bunga dana, tanpa menaikkan bunga kredit. “Bank bisa menekan efisiensi di sektor lain. Tapi memang sepertinya kenaikan bunga kredit sulit dielakkan perbankan, karena bank memiliki target laba yang perlu dicapai,” kata dia.

Sementara itu secara terpisah, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi Ahmad Johansyah, mengatakan belum mengetahui seberapa jauh kenaikan BI Rate akan atau telah direspon perbankan dengan menaikkan bunga dana dan kreditnya.

“Kami akan tunggu laporan dari bank. Namun sepertinya industri perbankan masih hitung-hitung akan menaikkan bunga kredit di sektor yang mana. Meskipun sebenarnya sebelum BI Rate naik, beberapa bank ada juga yang sudah menaikkan suku bunganya,” jelas Difi. (gam/abd)

Usaha kecil dan menengah

PPh 1 % untuk UKM Beromzet Rp 4,8 M JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar satu persen untuk badan usaha atau orang pribadi yang mempunyai penghasilan sebesar 4,8 miliar rupiah per tahun. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang terbit tanggal 12 Juni 2013. “Pengenaan pajak

tersebut berlaku mulai 1 Juli mendatang,” Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kismantoro Petrus dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (26/6).

Dalam PP tersebut jelas dia, juga diatur tentang kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang tidak dapat memanfaatkan aturan ini.

Misalnya, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/ atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibong-

kar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan seperti pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.

Selain itu, kata dia Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh omzet melebihi 4, 8 miliar rupiah. Untuk jenis-jenis wajib pajak tersebut, maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan menghitungan PPh final disesuaikan omzet per bulan. Artinya, setiap bulan, Wajib Pajak akan membayar PPh final sebesar 1 (satu) persen dari omzet bulanannya. Dia menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini bertujuan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Insentif Sementara itu, Menteri Keuangan, Chatib Basri mengklaim, pengenaan pajak pengahasilan (PPh) sebesar 1 persen terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tidak ubahnya sebagai insentif yang akan mendorong usaha kecil menuju ke sektor formal.

Pasalnya, UKM menjadi salah

satu sektor bisnis yang paling sulit untuk mendapatkan akses kredit di perbankan.

Selain untuk meningkatkan penerimaan negara, kata Chatib, kutipan pajak sebesar 1 persen terhadap UKM dinilai penting bagi pengembangan sektor tersebut. “Dikenakan 1 persen ini yang penting bagi mereka (UKM) adalah mereka itu berpeluang untuk menjadi sektor formal,” tutur dia.

Menurut dia, transformasi UKM menjadi sektor formal, akan memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan akses peminjaman modal dari bank. “Selama ini banyak sektor potensial yang tidak creditable, dengan begini mereka menjadi creditable,” ujar Chatib.

Selain itu, jelas dia, para pelaku usaha kecil atau pedagang kaki lima tidak perlu lagi kucing-kucingan dengan pihak berwajib saat berbisnis. “Setelah masuk ke sektor formal, yang paling penting mereka tidak dikejar-kejar lagi, hanya dengan hanya membayar 1 persen,” kata dia.

Chatib mengungkapkan, sejauh ini sektor UKM di dalam negeri terbilang besar dan sedang bertumbuh, sehingga hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. “Penerimaan akan cukup besar, karena UKM di sini cukup besar. Tentu, mereka (UKM) akan mendaftarkan dirinya secara intensif,” pungkas dia. (gam/bud)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji akan segera merealisasi penyediaan 1.000 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Transportable (SPBUT) yang bersifat mobile untuk memenuhi kebutuhan solar para nelayan di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di kalangan nelayan semakin meningkat. “Nanti kami akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jadi, SPBUT ini memang khusus untuk nelayan, SPBUT tersebut nantinya akan bergerak mobile atau berpindah,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Edy Hermantoro di Jakarta, Rabu (26/6).

Menurut dia, kebutuhan konsumsi bahan BBM bersubsidi jenis solar di kalangan nelayan semakin besar.

Hal ini sejalan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang mencapai di atas 6 persen.

Sejauh ini, jelas dia, Kementerian ESDM, KKP dan PT Pertamina (Persero) tengah melakukan sejumlah kajian untuk segera mereali-

sir rencana itu. “Kami masih membicarakannya dengan pihak terkait mengenai realisasi dan biaya. Nanti, SPBU-nya bisa berbentuk kontainer yang dapat berpindah-pindah dan langsung ke daerah-daerah nelayan,” paparnya.

Edy mengatakan, KKP mengusulkan agar penyediaan SPBUT mobile tersebut sebanyak 600 unit, Kementerian ESDM menyanggupi untuk menyediakan sebanyak 1.000 unit. “Nanti tetap kami sediakan sebanyak 1.000 SPBUT,” tegas Edy sembari mengatakan, pembangunan SPBU akan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan nelayan.

Lebih lanjut Edy mengatakan, saat ini jumlah SPBU sudah ada 5.027 unit dan pemerintah juga tengah mendorong berbagai pihak untuk membangun SPBU kecil khusus sepeda motor.

Rencana Kementerian ESDM tersebut, tentunya menyusul janji Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa yang menyebutkan bahwa pemerintah akan segera memperbanyak SPBU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap BBM. Sebagaimana diketahui,

pemerintah berjanji akan terus mengembangkan pembagian konverter kit kepada seluruh nelayan, agar mereka bisa beralih menggunakan bahan bakar gas (BBG) setelah kenaikan harga BBM. Menyinggung soal harga gas, kata Edy, Kementrian ESDM menyatakan bahwa wacana Pertamina yang akan menaikkan harga gas elpiji tabung 12 kilogram (kg) dengan mengubah beban distribusi ke konsumen masih belum direstui. “Pemerintah belum merestui, karena inflasinya (tinggi). Di APBN kan 7,2 persen. Yang pasti setiap daerah ada HET (harga eceran tertinggi) sendiri lewat Perda,” ucapnya.

Lebih lanjut Edy menjelaskan, saat ini kenaikan elpiji 12 kg masih menjadi pertimbangan, lantaran belum lama pemerintah telah menerapkan kenaikan BBM bersubsidi. “Jelas, itu jadi bahan pertimbanganya,” kata Edy yang menyebutkan bahwa perkiraan kenaikan harga gas di tahun depan juga belum bisa dipastikan.

“Belum tentu juga naik.

Kita cek dulu inflasinya, angkutan umum juga naik lebih 15 persen,” katanya. (gam/bud)

PELUNCURAN PERTAMINA DEX. GM Marketing PT Pertamina Operation Region I, Giri Santoso (kanan) didampingi tokoh masyarakat Sumatera Utara yang juga pengusaha SPBU, Anif (tengah) dan Ketua DPC Hiswana Migas Sumut, Razali Husein (kiri) melakukan proses pengisian BBM Pertamina Dex, pada peluncuran di Medan, Sumut. Pertamina Dex merupakan BBM non subsidi yang memiliki kandungan sulfur rendah dibawah 300 ppm, dikhususkan untuk mesin diesel.

PT. BANK MANDIRI (PERSERO)

Berencana Buka Layanan ke Arab JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan memanfaatkan momen umroh dan haji untuk melakukan promosi kartu Mandiri debitnya ke negara Timur Tengah.

Langkah ini dilakukan karena layanan debit Mandiri sudah bisa dilakukan dalam transaksi tarik tunai di sejumlah negara. “Jika kartu Mandiri debit ini bisa digunakan untuk mengambil uang di berbagai negara, di Arab Saudi misalnya lalu di Jeddah dan Mekah, kita akan pasang billboard, di Bandara Jeddah dan Hotel Zam-Zam sana untuk promosinya,” ujar Direktur Micro and Retail Banking Bank Mandiri Hery Gunardi saat peluncuran fitur layanan transaksi online kartu Mandiri Debit, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/6).

Dia menjelaskan, rencananya tersebut adalah untuk mempermudah para jema’ah haji Indonesia dalam melakukan transaksi financial di negeri minyak sana, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kuota keberangkatan hajinya paling banyak. “Inikan gunanya kalo Jama’ah haji atau umroh mereka tidak usah bawa Real, tinggal pergi ke ATM saja nanti langsung keluar uang lokal dan kurs yang dikenakan lebih murah. Penarikannya itu dilaku-

kan di ATM yang ada logo Visanya, nanti saldo juga bisa kelihatan dalam mata uang mereka,” tukas dia.

Lebih lanjut Hery menambahkan, bahwa pihaknya juga telah melakukan pengiklanan dengan memasang billboard di Bandara Changi, Singapura. Namun demikian, ia tidak bisa menyebutkan berapa jumlah dana yang dikeluarkannya untuk pemasangan iklan ke negeri Singa sana.

“Ada syaratnya yaitu kartu debit aktif dan punya saldo, karena itu yang akan membedakan transaksi dengan menggunakan kartu debit dengan kartu kredit,” tutup Hery.

300 Ribu Transaksi Seiring dengan pertumbuhan e-commerce yang kian terus meningkat, Bank Mandiri menargetkan transaksi melalui fasilitas kartu debitnya yakni e-commerce bertambah hingga 300 ribu transaksi. Mengingat hingga akhir Maret 2013 jumlah transaksi Debit Mandiri telah mencapai 11 juta transaksi.

Untuk itu, Bank Mandiri akan menaikan volume transaksi nasabah debit mandiri yakni dengan tambahan volume sebanyak Rp250 miliar. “Target itu akan diperoleh melalui

peningkatan nasabah lama maupun baru yang digaet oleh Bank mandiri. Jadi ini tidak terbatas tidak hanya dengan nasabah lama tetapi dengan nasabah baru, tapi target nasabah barunya belum kita tentukan ini,” ujar Hery.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam tahun ke tahun pertumbuhan transaksi e-commerce selalu mencapai dua kali lipat. Sementara pada dua tahun yang lalu ada 9 juta transaksi melalui ecommerce dan setahun yang lalu mencapai 18 juta transaksi di Indonesia. “Ini saya perkirakan akan semakin meningkat setiap tahunnya, itu saja tumbuhnya saja sudah mencapai dua kali lipatkan,” tukas dia.

Sementara hingga Maret 2013, Hery menjelaskan jumlah kartu Mandiri Debit yang telah diterbitkan telah mencapai 10,5 juta kartu dengan penguasaan pasar sebesar 14 persen. “Frekuensi transaksi nasabah yang menggunakan Mandiri Debit mencapai 11 juta transaksi, tumbuh 38 persen dari Maret 2012. Sementara volume transaksi nasabah pada periode yang sama tercatat naik 54 persen menjadi Rp7,6 triliun dari Rp5 triliun pada Maret 2012,” tutupnya. (gam)

14

TAPAL KUDA

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147| TAHUN II

KOMPOR GAS

Hiswana Migas: Agen Sepakat Naikkan Harga Elpiji

HARI TANPA KEKERASAN SEDUNIA. Iwan Mulyadi, korban lumpuh akibat penembakan salah seorang anggota Polsek Kinali, Pasaman Barat ikut berunjuk rasa saat memperingati Hari Anti Penyiksaan Sedunia di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kota Padang, Rabu (26/6). Sejak 2010 hingga Juni 2013 tercatat 19 kasus kekerasan di Sumatera Barat yang diduga dilakukan aparat TNI dan Polri dan pendemo menuntut agar negara bertanggung jawab terhadap luka fisik, trauma, dan hilangnya nyawa korban kekerasan serta menindak tegas aparat penegak hukum pelaku penyiksaan.

Tanggungan Pajak Kendaraan Bermotor Masih Tinggi PROBOLINGGO – Ribuan kendaraan bermotor di wilayah kabupaten /kota Probolinggo, hingga saat ini masih banyak yang mangkir dari kewajiban membayar pajak. Padahal jika potensi itu tergali, pendapatan daerah dari sektor tersebut cukup besar sampai tiga puluh persen.

“Obyek dan potensi kendaraan yang tidak daftar ulang di Kota Probolinggo selama lima tahun sampai bulan Mei 2013 sebanyak 25.326, senilai Rp.9.604.325.438.

Penyebarannya di lima kecamatan, yakni Mayangan, Kademangan, Wonoasih, Kedopok dan Kanigaran. Sedangkan di wilayah Kabupaten Probolinggo, selama lima tahun sampai bulan Mei 2013 sebanyak 56.246 obyek dan potensi senilai Rp.19.900.476.000,” kata Abdurrahman Hidayat, Kepala UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo, Abdurrahman Hidayat, dalam Sosialisasi Keringanan dan insentif Pajak Daerah 2013, di Hotel Tampiarto, Rabu (26/6).

Abdurrahaman Hidayat, mengaku obyek dan potensi kendaraan yang tidak daftar ulang di Kecamatan Mayangan 12.529 senilai Rp.5.356.678.938, Kademangan 4.509 senilai Rp.1.574.165.375, Wonoasih 3.844 senilai Rp. 1.375.544.875 , Kedopok

1.247 senilai Rp.305.207.375, dan Kanigaran 3.197 senilai Rp.992.728.875.

“Apabila dilihat perbandingan, kabuputan/kota berbanding terbalik jumlah obyek dan potensi kendaraan yang tidak daftar ulang sampai bulan Mei 2013. Yakni Kabupaten Probolinggo 60 persen roda dua, 40 persen roda empat. Sedangkan untuk Kota Probolinggo, 40 persen roda dua, dan 60 persen roda empat,”ucapnya.

Ia menambahkan, dasar kebijakan keringan dan insentif pajak daerah tahun 2013 adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur, Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pasal 66 ayat 1, yang menyatakan Gubernur dapat memberikan keringanan, kebebasan, dan insentif pajak, dan ayat 3 berisi tata cara pemberian keringanan, kebebasan, dan insentif, sebagaimana diatur dalam ayat 1, ditetapkan oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 42 tahun 2013 tentang pembe-

rian dan keringanan insentif pajak daerah.

“Maksud dan tujuan pemberian keringanan dan insentif pajak daerah, untuk membantu meringankan beban masyarakat Jawa Timur dalam rangka untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadhan, Idul Fitri, mudik, dan kenaikan harga BBM,”tandas Abdurahman Hidayat.

Selain memberikan insentif pajak untuk kendaraan bermotor atas nama perusahaan yang akan memutasikan kendaraan ke wilayah Jawa Timur, Abdurrahman Hidayat, menyatakan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan bulan Ramadhan yang naik secara perlahan, serta mengantisipasi kenaikan BBM. “Hasilnya masyarakat membayar pajak dengan tertib, identifikasi dan registrasi kendaraan menjadi akurat, menjamin kepastian hak kepemilikan kendaraan bermotor, masyarakat menjadi aman dan nyaman berkendaraan di jalan, dan menekan jumlah piutang pajak daerah,”terang Kepala UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo.

Taka hanya kebijakan yang

diberikan berupa pembebasan pokok dan sanksi administrasi kenaikan dan atau bunga BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya ( BBN II), kata dia, bunga pajak kendaraan bermotor, insentif PKB sebesar 50 persen dari poko pajak untuk kendaraan motor atas nama perusahaan yang di mutasikan dari luar Provinsi Jawa Timur, serta kendaraan plat kuning, plat merah dan alat kendaraan berat akan diberikan.

Bahkan, sasaran kebijakan pengurangan diberikan untuk pembebasan sanksi admisnistrasi PKB dan BBN II, ditujukan kepada seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, termasuk alat-alat berat, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, dan insentif pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50 persen terhadap kendaraan plat hitam maupun plat kuning atas nama perusahaan yang akan dimutasikan ke wilayah Jawa Timur. “Waktu pelaksanaannya selama tiga bulan, dimulai 17 Juni sampai 17 September 2013,”tutur Abdurraham Hidayat.

Demikian juga, kebijakan keringanan dan insentif pajak daerah 2013, Abdurrahman Hidayat, menyatakan akan berdampak terhadap penerimaan untuk mengurangi potensi penerimaan, karena berkurangnya penerimaan sanksi administrasi berupa denda dan bunga PKB , BBN II, serta pengurangan pokok PKB. Terlebih lagi, terhadap wajib pajak, akan berdampak meringankan wajib pajak yang sudah tidak mampu melakukan daftar ulang, dengan kebijakan ini akan terkurangi kebutuhab – kebutuhan pokok. Secara psikologis, pemilik asal kendaraan tidak terbebani lagi, dan terlepas tanggung jawab nya atas segala akibat yang timbul dari kendaraan tersebut.

“Kepemilikan atau subyek pajak sesuai dengan registrasi dan identifikasi di Kantor bersama Samsat. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan, terutama bersumber dari pencairan pokok PKB, dan BBN II, “pungkasnya. (hud)

JEMBER - Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi eks Keresidenan Besuki, Benny Satria, mengatakan seluruh agen distributor liquified petroleum gas sepakat menaikkan harga elpiji 3 kilogram setelah pemerintah menaikkan harga BBM. “Harga eceran tertinggi (HET) untuk elpiji (liquified petroleum gas, red.) ukuran 3 kilogram di wilayah eks Keresidenan Besuki, meliputi Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi naik Rp 1.000 per tabung,” tuturnya di Jember, Rabu.

HET elpiji sebelum pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 12.500 per tabung dan dijual kepada konsumen bervariasi berkisar Rp 13.500 per tabung hingga Rp 14.000 per tabung.

Menurut dia, sebenarnya kenaikan harga elpiji tersebut sudah diusulkan sejak April 2013. Namun, hingga kini belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jatim dan pemerintah kabupaten setempat.

“Dengan kenaikan harga BBM, elpiji diusulkan naik sebesar Rp1.000 dan harga eceran di tingkat konsumen juga beragam, tetapi maksimal Rp15.000 per tabung,” tuturnya.

Kenaikan itu, lanjut dia, seiring dengan kenaikan harga solar dari Rp4.500 per liter menjadi Rp5.500 per liter sebagai ongkos angkut dan naiknya harga “spare part” mobil pengangkut tabung elpiji.

“Sejak 2010, Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim tentang harga elpiji belum ada perubahan sehingga seluruh agen distributor elpiji berani mengambil kebijakan

dan keputusan untuk menaikkan harga elpiji 3 kilogram sebesar Rp1.000 per tabung setelah harga BBM naik,” paparnya.

Benny mengakui bahwa kenaikan harga elpiji di wilayah eks Keresidenan Besuki di tingkat agen hingga pengecer tanpa persetujuan pemerintah daerah masingmasing dan Pemprov Jatim.

“Di Jember, Hiswana Migas sudah berkirim surat kepada Bupati M.Z.A. Djalal tentang kesepakatan para agen untuk menaikkan harga elpiji bersubsidi tersebut,” katanya.

Pantauan di lapangan, harga elpiji 3 kg sudah naik sebesar Rp15.000 per tabung sejak Sabtu (22/6) meskipun tabung elpji yang dijual para pengecer tersebut adalah stok lama pada saat harga BBM belum naik. (ant/rah)

PERTUMBUHAN EKONOMI

Wilayah Selatan Jadi Prioritas Pembangunan PROBOLINGGO – Sebanyak enam prioritas pembangunan Kota Probolinggo tahun 2013, di antaranya peningkatan pelayanan dasar, pengembangan wilayah selatan, pengembangan UMKM, pelestarian lingkungan hidup, reformasi birokrasi, dan tatakelola, serta pemantapan stabilitas politik dan keamanan pra dan pasca Pilkada.

Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kota Probolinggo kepada wartawan Ir.Sanusi Sapuwan, MT usai sosialisasi KUA dan PPAS APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2013 dihadapan Dewan dan SKPD, kemarin.

Sanusi Sapuwan mengatakan tema pembangunan Kota Probolinggo tahun 2013 adalah pemantapan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dalam mendukung stabilitas politik dan keamanan.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2013, kata Sanusi, adalah pendidi-

kan, kesehatan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, penggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana serta prioritas bidang politik, hukum, dan keamanan.

“Asumsi dasar kebijakan daerah tahun 2013, dengan memperhatikan prediksi ekonomi makro nasional, maka prediksi ekonomi makro kota Probolinggo tahun 2013 diasumsikan akan mengalami peningkatan,”ujarnya.

Menurutnya, rincian peningkatan tersebut, yakni target pertumbuhan ekonomi di asumsikan sebesar 7,00 persen sampai 7,60 persen mengalami kenaikan dari target yang telah dicanangkan tahun 2012.

“Peningkatan lainnya adalah indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan, dan lebih baik dari tahun sebelumnya di asumsikan meningkat sebesar 75-76 persen,” kata Sanusi Sapuwan. (hud/rah).

PEMUSNAHAN NARKOBA. Anggota Badan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Barat mempersiapkan ganja untuk dimusnahkan di halaman Mapolda Sumbar.

NARKOTIKA

Polres Tangkap Dua Pengedar Sabu-sabu SIDOARJO - Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sidoarjo, Jawa Timur, menangkap dua orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sidoarjo AKP Chotib Widianto, Rabu, menjelaskan dua orang yang diduga sebagai pengedar sabu-sabu itu berinisial HY dan AT. “Kedua tersangka ditangkap di rumah HY di Kecamatan Sukodono ketika akan pesta sabu-sabu,” ujarnya.

Pengungkapan kasus tersebut, kata dia, berawal dari informasi masyarakat

tentang rumah tersangka HY yang sering digunakan sebagai ajang pesta sabusabu.

“Informasi saya tindak lanjuti dengan memerintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya meringkus dua tersangka itu,” ucapnya.

Polisi menyita barang bukti berupa 1,4 gram sabu-sabu siap pakai di lokasi penggerebekan.

“Hasil pemeriksaan sementara, kedua tersangka ternyata biasa menjual barang terlarang tersebut kepada sejumlah pemuda di Sidoarjo. Namun,

jaringan mereka masih lokal dan hanya berada di Sidoarjo dan sekitarnya,” paparnya.

Ia juga mengemukakan pihaknya akan mengembangkan kasus tersebut guna mengetahui asal-usul narkoba yang diperoleh kedua tersangka sekaligus untuk mengungkap jaringan lainnya.

“Selama proses penyidikan, kedua tersangka ditahan di sel tahanan Polres Sidoarjo dan dijerat dengan pasal 113 Undang Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara,” katanya. (ant/rah)

GAJI PEGAWAI

Pemkot Segera Cairkan Gaji ke-13 PROBOLINGGO - Bersamaan dengan kenaikan BBM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas. Dalam tahun anggaran 2013, pembayaran Gaji 13 sudah dapat dilakukan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

“Pemerintah Kota Probolinggo

berencana mencairkan Gaji 13 Tahun 2013 pada tanggal 27 Juni 2013.

Kami telah mengambil langkah – langkah dengan menyampaikan nota dinas kepada Bapak Walikota Probolinggo H.M. Buchori. Selanjutnya menyampaikan surat edaran kepada SKPD agar segera mengajukan surat perintah membayar dan memerintahkan Bidang Akuntansi Dan Perbendaharaan agar segera memproses serta mengkoordinasi-

kan dengan Bidang Kas Daerah,”ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kota Probolinggo, Drs. H. Imam Suwoko, M.Si, kepada wartawan, Rabu (26/6).

Imam Suwoko mengatakan, sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2013 besaran gaji bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni t 2013, se-

hingga pengusulannya dapat dilakukan lebih cepat.“Dana yang dibutuhkan untuk membayar gaji ke 13 kurang lebih sebesar Rp17.253.160.112,00,”ucapnya.

Walaupun hampir berbarengan dengan pencairan gajian bulan Juli, lanjut dia, dana yang tersedia di Kas Daerah cukup tersedia, dan dipastikan tidak mengganggu kelancaran pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang lain.

“Insyaallah Gaji ke 13 segera dicairkan, karena untuk mencukupi kebutuhan biaya pendidikan putra – putri PNS/CPNS yang bulan Juni/Juli ini memasuki tahun ajaran baru,”tandas Imam Suwoko.

Kepada PNS/CPNS dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Kerja Pemerintah Kota Probolinggo, Imam Suwoko, berharap senantiasa meningkatkan kinerja

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, mempertahankan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai dan meraih penghargaan – penghargaan dimasa yang akan datang.

“Tidak hanya PNS/CPNS, pembayaran gaji 13 untuk Tenaga Kontrak akan dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2013, sehari setelah pembayaran Gaji ke 13 untuk PNS/CPNS,”pungkasnya.(hud).

OPINI

15

KAMIS 27 JUNI 2013 NO. 0147 | TAHUN II

salam songkem Pembagian BLSM

M

enko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akan didistribusikan secara serempak pada tanggal 1 Juli mendatang di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dana kompensasi akibat penaikan harga BBM sejatinya akan diberikan oleh pemerintah kepada 15,5 juta rumah tangga miskin.

Tepatnya, berdasarkan data dari manajer humas PT Pos Indonesia Sofian, data total RTS yang akan menerima BLSM sebanyak 15.530.897 RTS dari 33 provinsi. Sedangkan dana konpensasi yang disiapkan oleh pemerintah secara keseluruhan sebesar Rp 4,65 triliun. Akan tetapi, hingga saat ini, dana kompensasi yang baru terserap pada pendistribusian BLSM pada tahap pertama mulai 22 dan 24 Juni lalu di 15 kota di Indonesia baru mencapai 82, 31 miliar atau baru 5,6 persen.

Dana sebesar 82,31 miliar tersebut disalurkan kepada 275.248 RTM. Sedangkan sisanya 15.255.649 RTS masih belum bisa menerima bantuan dana kompensasi tersebut.

Mengingat masih banyaknya calon penerima yang masih belum dapat menerimanya, ada kekhawatiran bantuan langsung sementara masyarakat itu tak akan terserap seutuhnya pada tanggal 1 Juli di 33 provinsi di Indonesia sebagaimana yang direncanakan.

Niat baik pemerintah memberikan bantuan kompensasi bagi rakyatnya yang miskin memang tidak bisa ditolak. Apalagi setelah BBM naik, diprediksi akan semakin banyak rakyat Indoensia yang jadi termiskinkan. Sejatinya dana kompensasi itu merupakan penyerta dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM jenis bensin dan solar yang berdampak pada meroketnya harga semua barang komoditi di pasaran.

Memang, ada keyakinan pemerintah, distribusi BLSM tahun ini jauh lebih baik daripada tahun 2005 dan 2008 sebelumnya, yang juga terjadi penaikan BBM. Letak paling baiknya pendistribusian BLSM tahun ini dilengkapi dengan dengan kartu perlindungan sosial (KPS). Sehingga BLSM sulit terjadi salah sasaran. Sebab penerima harus mampu menunjukkan KPS ketika menerima BLSM. Sedangkan pada tahun 2005 dan 2008 lalu, penerima bantuan langsung tunai dan sejenisnya memang harus diakui sangat rawan penyimpangan. Sebab penerimanya hanya dibekali dengan kupon. Negatifnya kupon bisa diwakilkan atau dijual kepada orang lain. Dengan demikian penyempangan bantuan dari pemerintah memang rawan marak terjadi.

Berdasarkan pengalaman itulah, kemudian pemerintah tidak lagi menggunakan kupon, tetapi menggunakan KPS dalam pendistribusian BLSM. Tentu saja harapannya dengan KPS ini, penyempangan BLSM dapat dihindarkan, setidak-tidaknya dapat ditekan serendah-rendahnya. Namun ternyata, masih saja, BLSM menimbulkan masalah.

Di antaranya di Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya, ketua RT setempat nyaris saja berduel dengan tetangganya sendiri akibat dana kompensasi itu. Itu artinya, di masa yang akan datang barangkali BLSM atau bantuan apa pun namanya tak perlu lagi, sebagaimana kenaikan BBM yang juga tak perlu terulang lagi.(*)

Ibadah Buruh

M

assa Serikat Buruh Kerakyatan mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya. Sebab di PN tersebut digelar persidangan Mahfud Zakariya, mantan pekerja di PT Hasil Fastindo, yang akhirnya berurusan dengan pihak penegak hukum atas tuduhan fintah.

Mahfud dilaporkan oleh pihak perusahaan tempatnya bekerja karena pada tanggal 15 Maret 2012 lalu, dia memimpin demo di halaman Toko Hasil dengan mengatakan buruh yang bekerja di sana tidak diperbolehkan menyelenggarakan shalat jum’at.

Bila apa yang disampaikan para demonstran dalam komando Mahfud Zakariya itu suatu kebenaran, para buruh dilarang melakukan ibadah shalat jum’at oleh perusahaan tempatnya bekerja, tentu sangat tepat bila mendapat penentangan dari para pekerja. Siapa pun yang masih berakal sehat, pasti menyayangkan adanya kebijakan kerja paksa terhadap para buruh. Sebab saat ini bukan lagi zamannya Belanda.

Perusahaan apa pun yang melakukan pelarangan para pekerjanya melakukan ibadah, memang sangat butuh perlawanan. Sebab tugas bekerja tidak seharusnya dijadikan alasan untuk memberangus kewajiban menunaikan ibadah shalat jum’at. Lagi pula perusahaan yang melarang para buruhnya melakukan ibadah, hakikatnya bentuk penentangan terhadap UU 45 (pasal 29). Bahkan juga melangkahi UU No 13/2003 tentang Ketenagaankerjaan Pasal 80 yang menyatakan Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Tentu saja, informasi adanya para buruh yang bekerja di Toko Hasil dalam PT Hasil Fastindo itu dilarang melakukan ibadah shalat jum’at mendapat penentangan, terutama oleh pihak PT Hasil Fastindo yang merasa dirugikan. Betapa pun begitu, sejatinya permasalahan esensial semacam itu memang butuh penanganan serius. Bila cara penyelesaiannya harus melalui proses hukum, kiranya perlu mendapat pengawalan berbagai pihak agar penyelesaian kasus tersebut benar-benar didasarkan pada objektifitas.

Pihak pengadilan sebagai penentu tidak perlu takut memberikan putusan hukum sesuai perundang-undangan terhadap pihak yang terbukti bersalah. Jika memang Mahfud Zakariya terbukti menyebarkan informasi yang tak berdasar, atau pihak Toko Hasil betul-betul melarang para pekerjanya menunaikan ibadah shalat jum’at, layak mendapatkan sanksi hukum.

Bagi pemeluk islam, shalat jum’at merupakan segalanya, yang tak tergantikan dengan lainnya. Apalagi sampai dicegah menunaikannya, tentu tindakan semacam itu bisa sangat menodai keberagamaan para pemeluknya.

Kaum muslimin pasti akan mereaksi siapa pun yang berupaya melarang-larang seseorang beribadah. Sebab itu hakikatnya penistaan terhadap salah satu agama terbesar di negeri ini.(*)

A

D

Kaum Syiah Juga Manusia

iusir atau dengan bahasa yang lebih santun, direlokasi, bagi warga yang diduga penganut Syiah sebentuk ketidakberdayaan negara menghadapi terorisme. Negara sudah dengan nyata melangsungkan keberpihakan pada kaum mayoritas dengan menindih (untuk tidak menyebut minoritas). Di sini, keresahan sosial menjadi alat bagi negara untuk berlindung dari tiadanya wibawa.

Padahal, crime is crime, apapun suku dan kepercayaannya. Sesuai UUD 1945, warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak dan ditempatkan pada posisi yang sama di depan hukum.

Pada saat rusuh Sampang atas nama agama beberapa waktu lalu, isu paling seksi yang layak ditiupkan adalah sesat pada sebuah penganut keyakinan tertentu (Syiah). Kemudian, tersiarlah ke seantero khususnya du Madura bahwa Syiah seolah-olah sesat. Sebagai kelompok yang dilabeli sesat, orang-orang yang pada mulanya tidak mengerti begitu mudah ikut melabeli Syiah sebagai sesat. Selain itu, sebagai kelompok yang dilabeli sesat, orang-orang merasa “mendapat pahala” untuk menyakitinya dengan cara apapun, termasuk melalui cara yang barbar.

Orang-orang yang sebenarnya tidak paham Syiah dan agama, terbangun emosinya untuk bergerak. Mereka memiliki fanatisme terhadap salah satu atau beberapa tokoh yang menentang Syiah. Padahal, bisa jadi pengrusakan pada kelompok yang diduga Syiah di Sampang karena sesuatu yang lain dan bukan agama apalagi Syiah.

Atau katakanlah mereka warga Syiah karena keyakinannya memang begitu, mereka juga manusia yang berhak dilindungi negara. Pada kasus ini, negara seakan-akan tidur dan mencerabut hak-hak hidup sebagian warga Sampang, apapun keyakinannya.

Ditilik dari akar persoalan pada kasus kerusuhan atas nama Syiah di Sampang, kuat dugaan telah terjadi penanganan masalah. Secara substan-

M

tif, perseteruan beberapa ruOleh: atas nama agamah dan tempat ma hakikatnya ibadah dibakar tidak nampak massa. Ketiga, Budayawan Muda Madura terlihat. Tetapi kasus Sampang yang terjadi, mulai meramperseteruan antartokoh yang masih bat dengan menghadirkan warga dalam ikatan keluarga. Masing-mas- non Sampang masuk dan ikut-ikutan ing tokoh ini memiliki pendukung menghujat Syiah. Keempat, kasus ini masing-masing. Sebagaimana hukum muncul selalu bersamaan dengan sitrimba, tokoh dengan jumlah massa uasi negara yang sedang kalut. Kasus yang lebih besar, berpotensi “me- terakhir dimana terjadi pengusiran nang” sebagai mayoritas dan kelom- dengan nama relokasi warga Syiah ke pok minoritas terkalahkan.

Sidoarjo bersamaan dengan kemelut Untuk menghindari kerusuhan rencana kenaikan BBM. Fakta ini seatas nama kriminalitas murni, isu makin menegaskan bahwa ada yang Syiah dihadirkan. Sebab di Madura se- tidak beres dalam penanganan kasus bagai pulau yang religius dan dikenal rusuh Sampang atas nama Syiah. Seosebagai Serambi Madinah, isu agama lah-olah banyak pihak yang telah mesengaja dipilih karena seksi. Sehingga mancing ikan di air keruh Sampang. kriminalitas murni sebagai pengaOleh karena itu, ada persoalan niayaan tak tercium. Bahwa ada satu yang terlupakan secara substansial orang yang diadili, tentu hal ini tidak dalam persoalan Sampang. Pertama, imbang dengan kejadian pengrusakan katakanlah warga itu penganut Syiah, yang sulit rasanya bila hanya dilaku- tetapi mereka adalah warga negara kan satu orang. Di sini semakin ter- yang perlu dilindungi hak-haknya indera dengan sempurna; ada hukum menyangkut hukum dan hidupnya tebang pilih yang seringkali mengun- sebagaimana digariskan undang-untungkan kaum mayoritas, kelompok dang. Kedua, negara juga menjamin yang kuat. kelangsungan hidup pemeluk agama.

Ketiga, agama apapun memiliki muaAda Penumpang Gelap tan kemaslahatan bagi semesta alam.

Kasus Sampang yang belum se- Keemmpat, negara seakan membiarlesai-selesai sampai saat ini menjadi kan pencaplokan terhadap Syiah yang tanda atas tidak adanya sikap sigap seakan-akan sesat dan melakukan dari aparat yang berwenang. Peris- criminal atas mereka sah. Termasuk, tiwa yang pada mulanya tidak begitu memberi label sesat seakan-akan sah. besar lalu melebar, meluas, dan tak Inilah yang perlu direhabilitasi agar terbendung. Padahal, jika aparat yang undang-undang tidak terecoki oleh berwenang tegas dari awal, situasinya ulah segelintir oknum tokoh, pejabat, tidak akan seperti saat ini. Kerusuhan maupun aparat yang berwenang. itu satu hal dan Syiah merupakan hal Dalam teori politik, negara memilain, keduanya bisa dipisahkan bahkan liki kekuatan memaksa. Dalam kasus hakikatnya tidak berhubungan karena Sampang dan beberapa peristiwa yang crime is crime dan religion is religion. lain, aparat negara menunjukkan kePeristiwa kerusuhan yang kemu- wariaannya dalam menegakkan perdian populer dengan kasus Syiah ini soalan. Secara teoritik pula, aparat seperti tidak murni lagi. Pertama, ada mendiagnosa masalah bukan dari perpembelokan isu dari semula criminal- spektifnya tetapi dengan perspektif pengrusakan beralih ke seolah-olah yang lain. Akibatnya, kesalahan menkonflik sara. Kedua, aparat (intele- diagnosa masalah menyebabkan kekejen) kecolongan dan daya endusnya liruan yang lain. Seharusnya, negara tak maksimal sampai menyebabkan mendudukkan masalah dengan ber-

MA Zakitaro

pijak pada pangkal persoalan bukan menganalisa dari permasalahan yang hanya muncul di permukaan. Seperti kata dokter, beda penyakit beda pula obatnya. Sedang pada kasus Sampang, diagnose masalah dianggap sama dengan asumsi. Padahal, hipotesa yang salah akan memunculkan kesimpulan yang salah pula.

Apa yang terjadi di Sampang mengingatkan pada Sting yang menyanyikan They Dance Alone ; They’re dancing with the missing/they’re dancing with the dead/they dance with the invisible ones/they’re anguish is unsaid/they’re dancing with their fathers/ they’re dancing with their sons/they’re dancing with their husbands/ they dance alone/they dance alone.....

Memang, penggalan lagu berjudul itu menggambarkan kesedihan seorang perempuan Chile yang menari Cueca sendirian sambil memegangi foto-foto orang-orang tercintanya yang dihilangkan. Lagu ini merupakan sebuah ekspresi simbolis protes terhadap diktator Chile, Augusto Pinochet, yang selama periode pemerintahannya telah membunuh dan menghilangkan nyawa ribuan rakyatnya. Di Chile, praktek penghilangan paksa bermula pada 1973, ketika tentara Chile di bawah Jenderal Agusto Pinochet menggulingkan dan membunuh Presiden Allende melalui coup d’etat. Jenderal Pinochet lalu menguasai Chile.

Diperkirakan dalam tiga bulan pertama, pasukan Pinochet membunuh atau penghilangan paksa sekitar 1.200 orang. Selama kekuasaannya, kejahatan hak asasi manusia berat tak pernah diusut secara tuntas. Memang, kasus Syiah-Sampang tidak separah di Chile. Tetapi membiarkannya lepas kendali hukum bisa berakibat lebih buruk bagi republik yang mendengungkan kesamaan hukum. Hal yang perlu diingat hanya satu, warga Syiah juga manusia, warga negara juga yang wajib dilindungi. Faktanya tidak selalu begitu dimana minoritas selalu digergaji hak-hak hukumnya. =

Media dan Politik Dromologi

enjelang perhelatan politik 2014 mendatang, Perbincangan politik dalam negeri akhir-akhir ini semakin menarik untuk diamati. Dari waktu kewaktu w acana politik ramai menyeruak diberbagai kalangan. Bukan hanya di tingkat kaum elit, di tingkat masyarakat menengah kebawah pun diskursus perihal politik hangat diperbincangkan. Ini mengindikasikan betapa politik sekarang ini menjadi satu bagian realitas yang melekat dengan keseharian publik.

Dalam komunikasi politik media merupakan jenis alat strategis meraup dukungan suara. Media memiliki nilai efektivitas yang mudah dijangkau masyarakat diberbagai penjuru daerah, hingga yang terpencil sekalipun. Karenanya adalah hal lazim kita lihati jika di era sekarang media menjadi satu komoditas rebuatan politisi memperkenalkan parpol usungannya sebagai upaya menarik simpati.

Berkembangnya media sebagai salah satu alat tunggangan politik menimbulkan satu fenomena baru, dimana media berubah sebagai salah satu realitas sosial semu (artifisial) yang melahirkan citra tersendiri. Realitas semu seperti ini dalam perkembangannya oleh kebanyakan teorotisi sosial disebut dengan dunia hiperrealitas (Amir Piliang, 2009).

Dalam konteks politik, hubungan parpol dan media bisa dikatakan memiliki hubungan simbiosis yang sama-sama muamut nilai kepentingan.

Disatu sisi parpol membutuhkan keterlibatan media sebagai salah satu akses mempromosikan elektabilitas. Meraup dukungan publik sebasar mungkin sehingga bisa dijadikan modal menaikkan nama dan jargon diri partai. Apalagi kita ketahui bersama, diera modern yang serba canggih seperti sekarang media menduduki posisi vital, memiliki peran strategis dalam melancarkan isu-isu social sehingga dengan mudah memperngaruhi opini publik.

Begitu sentralnya peran media dalam komunikasi antar parpol menjadi fenomena tersendiri bagi dinamika perpolitikan di negeri kita. Bahkan hampir bisa dikatakan di tahun politik ini medialah sebenarnya pemegang control social dalam membentuk dan

menyebarkanpersepsi korupsi, skanOleh: masyarakat. Sedal kuasa, data hingga apa yang kemiskinan, berkembang adadan sebagainya Anggota Tim Riset Sosial lah media keraptelah kehilanUniversitas Trunojoyo kali dijadikan alat gan kredibilitas memperkeruh lantaran sudah jalannya politik dalam negeri sehing- dicampuradukkan dengan politisasi ga mau tidak mau pada akhirnya men- berbagai arah. Sekedar dimunculkan jadi gaduh dan kacau. Disinilah media sebagai pencitraan, atau paling tidak menempati posisi sentral pembentuk mengelabuhi pandangan publik. hiperrealitas dengan citra yang beMemang benar menjelang perhegitu beragam. Bahkan tak pelak ber- latan ajang demokrasi diskusi perihal bagai pesoalan dan problem sosial kesenjangan sosial meningkat drastis dipelintirkan, sehingga mengakibat- dipermukaan media. Baik dalam bentuk kan persepsi kebenaran berbalik arah. media elektronik maupun cetak, lokal Media sebagai hiperrealitas nam- maupun nasional. Wacana penganggupak sekali dalam dinamikan politik di ran, dialog interaktif, diskursus kemiskinegeri kita, Indonesia. Baik dalam pil- nan, anak jalanan, masalah pendidikan, bup, pilkada, pileg. Lebih-lebih dalam problem kesehatan semuanya diangkat penyelenggaraan pilpres, pencitraan sedemikian rupa dengan dalih mempolitik dalam media hadir dengan pe- perjuangkan hak rakyat. namun karena nuh serba-serbi dan sajian kampanye disini ada makna kepentingan politik yang serbamanis. Semua menjadi ka- yang bermain dibalik layar, maka semuflase yang disebarkan dalam berb- lepas perhelatan pesata demokrasi seagai tayangan televisi. Publik terjebak lesai, maka sejurus mungkin tayangandengan penuh takjub, melihat adegan tayangan tersebut menciut. Kembali politik yang disajikan kaum elite. kesemula pada acara-acara infotiment Kebenaran justru semakin tertu- berupa sinetron, musik dan hiburan. tupi, karena bisa membuat malapetaka. Sementara kepalsuan yang hadir Politik Dromologi dari berbagai elite politik ditayangkan Harus diakui kedahsyatan sedemikian rupa, simulasi bisnis ber- teknologi informasi yang begitu cepat bagai merek tayang penuh sensasi, diperagakan televisi telah melahirkan reality show hanya mengumbar gaya fakta baru bernama dromologi polihidup yang absurd. Iring-iringan hiper- tik. Dalam salah satu teori sosialnya, realitas menyebarkan berjuta kepalsuan Paul Virilio (1991) menjelaskan, Droinformasi dan menebarkan berjuta kes- mologi hakikatnya merupakan proses emuan citra. Terjadilah pemutarbalikan percepatan kehidupan. Fenomena tanda dalam semiotika politik (pseudo percepatan kultural. Dalam konsep sign), terjadi penjungkirbalikan makna berpolitik dromoogi dikenal sebagai semantika politik (psedo meaning), model politik yang dikuasai oleh kecedan terjadi penciptaan kesadaran semu patan . dibangun oleh dan digerakkan politik (false consciousness) sehingga oleh prinsip kecepatan dan percepamengakibatkan apa yang origin dari tan misal handphone, komputerisasi, politik sendiri mengabur. internet yang semakin hari teknologiTerjebaknya media dalam pusaran nya makin lama makin canggih. politik menyebabkan objektivitas dan Dalam dunia yang dikuasai keceorisinilitas informasi yang disuguhkan patan teknologi, peran politik ruang tidak lagi terjamin. Bahkan dapat dika- diambil alih oleh politik waktu. Dimana takann berita yang disampaikan lebih didalamnya kecepatan, percepatan, dan mengarah pada isu yang kadar kebe- tempo kehidupan yang semakin cepat narannya tidak seberapa besar. Setting telah mengharuskan setiap orang untuk politik yang terlampau dimodifikas hidup dan bertahan dalam satu mesin sedemikian rupa telah menciptakan dunia yang berlari kencang. Dunia ruang gerak kepalsuan. Data publik, seakan disingkat dalam lipatan waktu angka statistik, hasil pemilu, angka yang relatif cepat dan singkat.

Abd. Hannan

Dalam ruang yang digerakkan dromologi, politik yang masih menggunakan media ruang jelas tertinggal jauh dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kecepatan adalah satu identitas yang membudaya. Bukan lagi mempertimbangkan ketepatan dan kebenaran, melainkan bagaimana bergerak secepat mungkin untuk dapat mencapai tujuan. Sampai disini, hampir bisa dikatakan media yang sejatinya merupakan kontrol dan tunggangan berubah peran menjadi aktor politik yang banyak berperan membentuk opini publik.

Kian ramainya budaya politik dromologi menciptakan realitas politik yang kacau balau. Entah menyangkut aspek komunikasi politik, sosialisasi politik, partisipasi politik, bahkan parahnya lagi mewabah hingga aspek rekrutmen politik sekalipun. Munculnya dromologi dalam hal rekrutmen politik menimbulkan idiom-idiom lucu.

Misal, politisi dadakan, politisi kesiangan dan lain sebagainya.

Ideologi dromologi yang dibawa kewilayah politik mengakibatkan dinamika politik kita bagaikan politik transaksi. Bagaimana menjual jasa secepat mungkin untuk menghasilkan laba yang cepat. Tidak memperhatikan proses namun cenderung mengedepankan rasionalisasi seinstan mungkin. Akibat pandangan demikian tak pelak memunculkan tindak perilaku nyeleneh. Berbagai cara dihalalkan tanpa mengenal batas norma-nilai, terpenting adalah bagaimana tujuan bisa didapati secepat mungkin.

Faktor dromologi inilah sebenarnya pangkal penyebab dari bermuaranya politik praktis pragmatis yang akhir-akhir ini membudaya di sekitar kita. Meminimalisir mungkin saja bisa kita lakukan, namun jika bermaksud menghapus, atau lebih tepatnya mengelak dari realitas demikian maka sebenarnya hanyalah harapan belaka.

Demikian karena dromologi merupakan bawaan perkembangan zaman, efek globalisasi, serta buah semangat pembangunan modernisme yang terlampau positivistik. Perkembangan informasi yang semakin cepat menuntut manuver politik juga semakin cepat dan pula. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

KAMIS 27 JUNI 2013 NO. 0147 | TAHUN II

Sape Kerrap Kembali Takluk SAMARINDA - Tim Persisam Putra Samarinda kembali meraih hasil positif dengan mengalahkan tamunya, Persepam Pamekasan, 4-1, pada lanjutan Liga Super Indonesia di Stadion Segiri Samarinda, Rabu.

Satu gol tim Samarinda tersebut lahir pada babak pertama oleh Rahel Radianysah pada menit 12, namun berselang lima menit kemudian tim tamu berhasil menyamakan skor melalui tendangan bebas Rossi Nopriharis pada menit 17, sekaligus menutup babak pertama dengan hasil imbang 1-1.

Dominasi serangan tuan rumah terus berlanjut pada babak kedua, meski kreator serangan Persisam Lancine Kone telah diganti oleh Fer-

PERSISAM Rahel Radiansyah (12’) , M. Roby (60’) Ferdinand Sinaga (78’), Sandi 89’) dinan Sinaga.

Kapten tim Persisam M. Roby berhasil memecah kebuntuan tuan rumah pada menit 60, dengan aksinya membawa bola dari lini belakang dan berhasil menerobos pertahanan tim tamu, kemudian melesakkannya ke gawang Persepam yang dikawal Galih Firmansyah.

Unggul dalam gol, tak membuat tim tuan rumah menurunkan tempo permainan, akan tetapi justru aliran serangan terus deras dengan masuknya pemain baru Sandi menggantikan

4:1

PERSEPAM MU Rossi Nopriharis (17’)

Dian Irawan.

Ferdinan Sinaga yang cukup lama absen karena cedera, akhirnya mampu membayar kepercayaan pelatih Sartono Anwar melalui gol saltonya pada menit 78.

Satu menit sebelum waktu normal berakhir, Sandi melengkapi kemenangan tuan rumah dengan gol setelah memanfaatkan umpan Bayu Gatra.

Pelatih Persepam Pamekasan Daniel Roekito mengakui keunggulan tuan rumah yang bermain dengan tempo cepat dan cukup banyak variasi.

Daniel juga mengakui kekurangan timnya terutama dari segi mental, bila dalam kondisi sudah ketinggalan gol. “Dalam catatan saya memang mental tanding pemain saya masih kurang, mereka seperti susah bangkit ketika sudah ketinggalan, disamping saya akui bahwa hampir semua gol yang terjadi merupakan kesalahan pemain, utamanya penjaga gawang,” katanya.

Pelatih Persisam Putra Samarinda menyatakan bersyukur bisa melalui pertandingan dengan hasil sempurna.

Ia menyatakan senang ka-

rena Sinaga sudah pulih kepercayaan dirinya setelah cukup lama absen, dengan sumbangan satu gol melalui salto.

“Saya senang Ferdinan sudah mencetak gol, meski untuk dipaksakan bermain “full time” 90 menit masih perlu proses yang bertahap,” katanya.

Atas kemenangan tersebut, Persisam Samarinda sukses menggeser Persiram Raja Ampat di posisi ke-7 dengan 38 poin. Sedangkan bagi Persepam Madura United, kekalahan ini membuatnya harus turun satu tingkat ke posisi ke13 setelah sah terlangkahi Persiba Balikpapan yang baru saja memastikan raup poin penuh selepas menundukkan Persiwa Wamena 3-0. (ant/aru/dar)

Sejumlah seporter Pesepakbola PSM Makassa ‘The Maczman’ merayakan kemenangan pada pertandingan antara PSM Makassar vs Persijap Jepara dalam lanjutan Indonesia Premier League (IPL) 2013 di Stadion Mattoanging Gelora Andi Mattalatta Makassar, Sulsel, Rabu (26/6) malam. Tuan rumah PSM Makassar berhasil memetik poin penuh setelah mengalahkan tamunya, Persijap Jepara, dengan skor 2-1 (1-0)

Menang atas Uruguay Momen Krusial bagi Brasil

BELO HORIZONTE Pelatih Tim Nasional (Timnas) Brasil Luiz Felipe Scolari menegaskan, kemenangan atas Uruguay pada laga semifinal Piala Konfederasi 2013 Kamis (27/6) dini hari WIB, saat berita ini naik cetak, sangat penting untuk mengambil hati rakyat Brasil yang sedang galau dan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di tengah penyelenggaraan turnamen ini.

“Ini momen yang krusial bagi tim Brasil. Kami perlu ambil satu langkah di depan untuk mengalahkan Uruguay dan mencapai final. Rakyat Brasil sudah mendukung kami dan semua yang kami lakukan untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Kami harus menemukan cara bekerja sama buka berantem satu sama lain.

Mungkin dalam lima atau 10 tahun lagi kita bisa menjadi sebuah negara yang lebih baik,” kata Scolari.

Mantan pelatih Timnas

Portugal dan Chelsea itu menegaskan, penampilan skuatnya pada Piala Konfederasi 2013 ini membuatnya yakin bahwa tim ini mulai membangun kembali sejarah tim nasional.

Meski demikian, Scolari juga mengaku masih ada banyak pekerjaan agar tim ini menjadi tim terbaik dunia. “Kami sudah berada pada track yang benar. Kami sedang mengembalikan sejarah tim Brasil. Tetapi jalan kami masih panjang untuk mengatakan bahwa kami adalah salah satu dari empat atau lima tim terbaik dunia,” lanjut pelatih yang membawa Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 silam.

Dia lebih senang kalau membandingkan kondisi Brasil saat ini dengan kondisi tim pada Februari lalu ketika dia secara resmi menangani Seleccao. “Pada turnamen ini kami menghadapi laga-laga sulit

dan tim ini mengalami kemajuan dan semakin memiliki kepercayaan diri. Saya tahu pelatih tim-tim lain selalu menghormati kami karena Brasil selalu menjadi tim hebat.

Tetapi mungkin mereka tidak yakin 100 persen bahwa kami sekuat sekarang ini,” paparnya lebih lanjut.

Sementara itu, Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA yakin otoritas setempat bisa menjamin keamanan pada laga semifinal Piala Konfederasi antara Brasil versus Uruguay tersebut. Pasalnya, ada ancaman aksi unjuk rasa dari sekitar 100.000 massa. Mereka meminta pelayanan publik yang lebih dan dan memprotes biaya Piala Dunia 2014 yang terlalu besar.

Para pejabat setempat sudah menyatakan hari libur di Belo Horizonte pada Rabu (26/6) ini untuk menghindari kekacauan lebih besar pada aksi unjuk rasa tersebut.

Belo Horizonte adalah salah satu lokasi unjuk rasa yang berlangsung paling anarkis pada bulan ini. Massa terlibat bentrok dengan polisi di kota itu ketika Brasil dilanda gelombang unjuk rasa menuntut fasilitas transportasi publik, layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

Selasa (25/6) lalu, tidak ada aksi unjuk rasa berarti, tetapi masyarakat menutup tiga jalan utama dan mendesak pemerintah untuk memberi perhatian

lebih kepada mereka. FIFA menegaskan bahwa pengamanan sudah meningkat secara umum karena ada aksi protes ini. Tetapi tidak ada perubahan jadwal pertandingan di Belo Horizonte. Presiden FIFA Sepp Blatter akan menonton laga Brasil versus Uruguay di Mineiro Stadium.

“Kami terus berkomunikasi dengan pemerintah setempat dan kami hakul yakin bahwa petugas keamanan akan bekerja dengan baik. Kami akan terus memonitor situasi, tetapi FIFA, Komite Penyelenggara Lokal dan Pemerintah Federal tidak akan menunda laga semifinal Piala Konfederasi,” kata juru bicara FIFA. (espn/sky sports/aji)

Benitez Pertahankan Cavani di Napoli

ROMA - Pelatih Napoli yang baru direkrut pada musim panas ini, Rafael Benitez menginginkan agar Edinson Cavani bertahan di klub itu. Sebab, Cavani adalah pemain sangat penting bagi Napoli dalam perburuan gelar musim depan, terutama di Liga Champions. Napoli sama sekali tidak tergiur dengan tawaran duit yang banyak dari klub-klub lain.

Penegasan itu disampaikan Benitez menyusul spekulasi terkait masa depan penyerang Tim Nasional Uruguay ini. Dia diincar oleh banyak klub papan atas Eropa. Klubklub kaya Eropa seperti Real Madrid, Chelsea, Manchester City disebut-sebut ingin mendapatkan tanda tangan pemain ini.

“Baik saya maupun Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menginginkan Cavani bertahan karena dia pemain yang sangat penting buat kami. Sudah jelas sekali bahwa adalah sebuah klausul yang tidak bisa dikontrol, tetapi kami menginginkan dia bertahan untuk mencetak banyak gol dan terus bertumbuh bersama Napoli,” kata Benitez kepada Radio Marca.

Lebih lanjut, Benitez menegaskan bahwa Napoli sedang tidak butuh uang. “Cavani boleh saja pergi tetapi harga jualnya seperti yang tertera dalam klausul kontrak dan ini harga yang sangat tinggi.

Tetapi kami menginginkan dia bertahan. Presidek klub ingin memperkuat tim dan Cavani adalah salah satu pemain kami yang paling penting. Saya tidak tahu kalau dia

sudah mendapat sejumlah tawaran, tetapi saya tahu adalah klausul dan setiap orang yang menginginkannya harus membayarnya,” papar mantan pelatih Chelsea dan Inter Milan itu.

Dalam klausul kontraknya, Cavani bisa dilepas dengan harga 63 juta euro. Mereka tidak akan menerima semua tawaran yang nilainya di bawah klausul tersebut. Cavani sendiri yang sedang membela Uruguay di Piala Konfederasi 2013 menilai, Napoli mematok harga terlalu tinggi untuk dirinya.

Sementara itu, Carlos Tevez akan segera mengenakan seragam Juventus musim mendatang setelah Manchester City sepakat menjual penyerang internasional Argentina itu ke juara Seri A Italia musim 20122013 itu dengan harga lebih dari 12 juta pound. Tevez akan dikontrak La Vecchia Signora selama tiga tahun. Kesepakatan itu tercapai dalam sebuah negosiasi yang berlangsung di London pada Selasa (25/6).

Namun, penuntasan negosiasi itu masih menunggu kesepakatan personal antara pemain 29 tahun itu dengan klub.

Bila semuanya sudah beres, maka mantan penyerang West Ham United dan Manchester United itu akan segera melakukan tes kesehatan. Diperkirakan, seluruh proses negosiasi itu akan rampung pekan ini.

Bila dihitung biaya transfer dan bonus hingga tahun terakhir kontraknya, penjualan Tevez ini membuat City melakukan penghematan sebesar 27 juta pounds(sky sports/aji)

Torres Mengaku Kembali ke Performa Terbaiknya RIO DE JENEIRO - Penyerang Tim Nasional Spanyol Fernando Torres mengklaim sedang kembali ke performa terbaiknya, setelah mele-

wati musim-musim yang mengecewakan bersama Chelsea sejak didatangkan dari Liverpool pada Januari 2011 lalu. Klaim itu muncul setelah Torres rutin mencetak gol pada dua laga yang diikutinya di Piala Konfederasi 2013 di Brasil.

Untuk sementara, Torres menjadi pencetak gol terbanyak pada turnamen ini dengan mengoleksi lima gol. Empat gol dia cetak ke gawang Tahiti, sedangkan satu lagi ke gawang Nigeria sesaat setelah masuk menggantikan Roberto Soldado.

Bersama Chelsea musim 2012-2013, mantan pemain Liverpool ini hanya mencetak delapan gol di Liga Utama Inggris atau 24 gol bersama Chelsea di semua kompetisi. Jumlah ini sedikit lebih banyak (7 gol) dari musim pertamanya bersama “The Blues”.

“Pada akhirnya, saya berpikir, orang-orang hanya mengingat tahun pertama saya di Chelsea ketika saya melewati musim itu tidak terlalu bagus.

Tetapi mereka tidak melihat kondisi saya saat ini. Sekarang, saya bahagia bagaimana cara saya bermain. Banyak hal sudah kembali normal untuk saya. Saya merasa kuat, secara fisik juga makin bagus, meskipun musim depan akan sangat panjang. Saya merasa sangat nyaman, kuat dan cepat,” ucap Torres dalam wawancara de-

ngan Radio Marca.

Torres berharap bisa dimainkan kembali oleh pelatih Vicente Del Bosque pada laga semifinal Piala Konfederasi melawan Italia pada Kamis (27/6) sore waktu setempat atau Jumat (28/6) dini hari WIB. Menjelang laga ini, “La Furia Roja” cukup optimistis karena menang telak 3-0 atas Nigeria dan sudah pernah mengalahkan Italia di final Piala Eropa 2012 lalu.

“Kami menang 3-0 di laga terakhir dan kami yakin masih bisa bermain lebih baik. Kami sudah pernah mengeliminasi banyak tim hanya dengan 1-0 dan itu sudah cukup. Tetapi sekarang menang dengan 3-0 saja tidak cukup untuk menunjukkan sudah sejauh apa kiprah kami di turnamen ini,” imbuhnya.

Torres yakin, kemenangan atas Italia pada final Piala Eropa 2012 lalu membuat mereka lebih diunggulkan pada laga Jumat dini hari nanti. “Semua pemain Spanyol sudah tahu apa yang akan dilakukan Italia saat melawan Spanyol. Mereka pernah menyingkirkan kami di Piala Dunia dan Piala Eropa,” tutur Torres.

Dia menambahkan, “Tetapi pada 2008, kami menang dan tahun lalu juga kami menang atas mereka. Ini menjadi modal kami melawan mereka.

Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi sebuah tim yang diisi oleh pemainpemain hebat seperti mereka bisa sangat membahayakan karena mereka bagaikan harimau yang terluka. Mereka adalah petarung hebat dan mereka sudah perlihatkan itu sepanjang hidup mereka.” (espn/aji)