e Paper Koran Madura 27 Agustus 2013

1

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO.0185 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

27AGUSTUS 2013

g PAMANGGHI

PEMILUKADA JATIM

Ketua KPU Memalsu Tanda Tangan?

Kewenangan Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

“Silahkan ada yang berdakwah lemah lembut seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq RA namun jangan menista yang berdakwah tegas dan lugas semisal Umar ibn Khattab RA. Selamat milad FPI,” papar salah satu status teman kontak BBM saya.

Status itu secara tak langsung bermaksud menegaskan dakwah FPI identik gaya Umar ibn Khattab RA, yang dalam sejarah dikenal sebagai sosok tegas dan berani. Tindakan kekerasan FPI dalam mensweeping, mengobrak abrik berbagai tempat yang dianggap sarang maksiat, termasuk menutup warung yang buka di bulan puasa dianggap pararel dengan gaya Umar ibn Khattab.

“Ada kesamaan,” katanya.

Saya sempat tertegun, apa iya Umar dalam berdakwah bergaya seperti yang dilakukan FPI. Umar memang dikenal tegas dan berani. Nabi Muhammad, pernah mengatakan, setanpun lebih memilih menyingkir ketakutan bila berpapasan Umar. Beberapa ayat al Qur’an pernah membenarkan tindakan tegas Umar terhadap kaum kuffar Quraish, ketika Nabi dan para sahabat bertindak lebih lembut. Sejarah memang mencatat hukum di khalifah kednegeri ini ua ini dikenal masih jauh memiliki gaya dari semangat berbeda dalam keadilan berdakwah dibanding sahabat terkemuka lainnya.

Namun sejarah juga mencatat, ketika negara Madinah belum terbentukpun, tindakan tegas Umar tetap berada dalam bingkai tertib hukum. Dan sejarah mencatat, ketika negara Madinah terbentuk Umar dikenal sangat tertib hukum, taat hukum. Ia bahkan pernah bersedia duduk di meja hijau dalam posisinya sebagai khalifah yang menegaskan kometmennya pada penegakan hukum. Ini menggambarkan bahwa ketegesan dan keberanian amar ma’ruf nahi munkar tetap harus dalam bingkai hukum.

Sejarah modern sudah membuktikan, tindakan yang dianggap pelaksanaan hukum yang dilaksanakan pihak yang tidak berwenang, tidak pernah menghasilkan tertib hukum. Tindakan itu sama saja menyelesaikan masalah dengan membuat masalah. Dan yang lebih parah, tindakan itu akan memancing kekuatan lain, juga mengatasnamakan penegakan hukum. Lalu siapapun akhirnya, bisa bertindak sebagai aparat hukum. Lalu bayangkan negeri macam apa yang akan terbentuk jika setiap kelompok masyarakat merasa berhak bertindak atas nama hukum.

Yang perlu dicermati, pihak berwenang saja saat melaksanakan penegakan hukum seringkali menghadapi perlawanan, apalagi mereka yang sama sekali tidak memiliki kewenangan. Ini artinya, tindakan hukum tanpa dasar kewenangan jauh lebih menimbulkan masalah baru berupa konflik horizontal sebagai bentuk perlawanan. Alih-alih ketertiban yang muncul malah sebaliknya situasi hampir pasti bertambah buruk.

Memang disadari, hukum di negeri ini masih jauh dari semangat keadilan.

Jauh dari ketegasan dalam memberantas kemaksiatan misalnya. Namun, kondisi ini, tak bisa menjadi alasan siapapun bisa bertindak mengatasnamakan hukum. Sebab, ketika satu kelompok mengatasnamakan hukum, kelompok lainpun akan bersikap sama.

Muncullah kewenangan-kewenangan lain, yang pada akhirnya saling berbenturan.

Tindakan hukum itu yang benar saja kadang dilawan, apalagi yang salah. =

Black Barry Dilihat selalu kere, Matrawi akhirnya diputus oleh ceweknya yang rupanya masuk katagori cewek matre.

“Mat, mulai sekarang kita Putus, aku sudah bosan sama kamu!”

“Hah! ? kenapa ? padahal aku baru Mau beliin BB baru buat kamu,sayang” ratap Matrawi.

“Waw, aku tidak ingin putus, aku cuma becanda kok sayang”.

“Sama. Aku juga cuma becanda. . .”

Jawab Matrawi sambil mencibir.

Cak Munali

ant/risyal hidayat

SURABAYA – Bawaslu Jawa Timur menemukan dugaan pemalsuan tanda tangan tiga komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad di form BC (lembar kertas formulir gambar pasangan calon yang ditempel di pintu masuk TPS).

Guna membuktiBERITA kan dugaan TERKAIT tersebut, Bawaslu akan Halaman 8 memanggil tiga komisioner KPU yang dipalsu tanda tangannya oleh Ketua KPU Jawa Timur. “Jika temuan pemalsuan tanda tangan ini terbukti, kami akan panggil tiga komisioner KPU Jatim dulu untuk klarifikasi.

Setelah itu, kami akan membawa bukti ini ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk diproses,” terang Ketua Bawaslu Jawa Timur Sufiyanto di kantornya, Senin (26/8).

Bersih-bersih di SKK Migas JAKARTA- Menteri ESDM Jero Wacik mengganti tiga deputi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM nomor 3128/73/MEM/2013 yang dibacakan saat acara pelantikan di Jakarta, Senin, ketiga pejabat yang diganti adalah Deputi Pengendalian Keuangan Akhmad Syakhroza, Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis Gerhard M Rumeser, dan Pengawas Internal Priyo Widodo.

Selanjutnya, Jero Wacik mengangkat Budi Ibrahim sebagai Pengawas Internal, Budi Agustyono sebagai Deputi Pengendalian Keuangan, dan Lambok Hutauruk sebagai Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis.

Jabatan Lambok sebelumnya adalah Tenaga Ahli Bidang Dukungan Bisnis, Budi Ibrahim

menjabat Kepala Divisi Sistem Teknologi Informasi, dan Budi Agusetiono menjabat Kepala Divisi Pemeriksaan Biaya Operasi.

Kemudian, Surat Keputusan Pelaksana Tugas Kepala SKK Mgas J Widjonarko mengangkat Akhmad Syakhroza sebagai Tenaga Ahli Bidang Keuangan, Priyo Widodo sebagai Tenaga Ahli Bidang Dukungan Bisnis, dan Gerhard M Rumeser sebagai Tenaga Ahli Bidang Operasi.

BERITA Pelantikan dilakuTERKAIT kan J Widjonarko. Jero Halaman 12 Wacik tidak hadir. Wamen ESDM yang juga Anggota Komisi Pengawas SKK Migas Susilo Siswoutomo hadir, meski terlambat. Hadir pula Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana dan pimpinan kontraktor migas.

Widjonarko mengatakan, pergantian deputi merupakan kelanjutan proses pem-

benahan yang sedang berjalan. “Mari wujudkan SKK Migas yang bebas KKN,” katanya.

Pergantian deputi, lanjutnya, juga merupakan upaya mencapai target “lifting” minyak sebesar 840.000 barel per hari dan gas 7.175 MMSCFD. Sebelumnya, Komisi Pengawas SKK Migas sudah menerima usulan pergantian deputi dan pejabat setingkat di institusi tersebut. “Usulan memang sudah ada dan kami ‘review’,” ujar Susilo Siswoutomo, Jumat (23/8).

Sesuai Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pergantian deputi dan pejabat setingkat diusulkan Kepala SKK Migas ke Menteri ESDM. Selanjutnya, atas usulan tersebut Menteri meminta persetujuan Komisi Pengawas.

Komisi diketuai Menteri ESDM dengan wakil ketua Wamenkeu, dan anggota Kepala BKPM dan Wamen ESDM. (ant/kel/beth)

SUAP DI SKK MIGAS

KPK Harus Masuk ke Kementerian ESDM

antara foto/widodo s. jusuf

Ketua Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD yang juga Senator dari NTB Farouk Muhammad (kiri) bersama Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas (tengah) dan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara (kanan) menjadi pembicara dalam Dialog DPD Menyapa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8). Dialog tersebut mengambil tema “Membongkar Korupsi Migas, Memanfaatkan Untuk Kepentingan Rakyat.”

JAKARTA- Indonesian Corruption Watch (ICW) mendorong penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak hanya berhenti kepada pemeriksaan bekas Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Sebab, sangat kuat kemungkinannya ada keterlibatan pihak lain dalam suap tersebut mengingat kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memiliki kewenangan di hulu migas.

“Ada kewenangan Kementerian ESDM. Bahkan misalnya Jero Wacik (Menteri ESDM) merupakan bagian dari ketua pengarah pengawas,” kata Koordinator dan Monitoring Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, di Jakarta, Senin (26/8).

Seperti diketahui, KPK sudah menetapkan Rudi Rubiandini, Devi Ardi (pelatih golf), dan Simon Gunawan Tanjaya

(Komisaris PT Kernel Oil Pte Ltd) sebagai tersangka. Mereka ditangkap lantaran kedapatan menerima dan melakukan suap.

RR dan A disangka melanggar Pasal 12 huruf A dan B, atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Adapun S disangka melanggar 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana

Korupsi Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kuatnya dugaan tersebut juga didasarkan selama ini SKK Migas tidak memiliki akuntalibilitas publik. Firdaus menengarai keterlibatan pihak lain selalin Rudi masuk dalam unsur niaga yang menjadi penitipan kepentingan-kepentingan tertentu. “Sekali lagi yang harus dijaga kasus ini tidak hanya berhenti di Rudi Rubiandini tetapi juga kementerian atau lembaga terkait kemudian juga Kernel dan perusahaan lain, kemudian dilihat lebih jauh apakah praktik ini bagian dari mafia migas untuk kepentingan politik,” tegas Firdaus.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan, pemeriksaan terhadap

Menteri ESDM Jero Wacik bakal dilakukan sehabis KPK memeriksa Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno. Namun demikian, KPK tak bisa memastikan kapan Jero dipanggil. “Didahului periksa Sekjen ESDM dulu, baru jadwal siapapun yang ada indikasi bukti permulaan yang perlu diklarifikasi dan didalami,” kata Busyro.

Busyro mengaku, langkah tersebut dilakukan karena perkara suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) itu diduga tak hanya melibatkan Rudi Rubiandini semata. Melainkan, juga pihak lain di atasnya. “Ini kasusnya korupsi sistemik,” sambungnya.

Busyro pun enggan mengomentari apakah ada upaya menghalangi KPK untuk memeriksa Jero. Sebaliknya, ia mengaku saat ini penyidik KPK harus membagi waktu dengan penyidikan perkara lain. “Penyidik kasus SKK Migas juga menangani sejumlah kasus lain,” tegasnya.

Milik Ardi Secara terpisah, Pengacara PT Kernel Oil Pte Ltd, Junimart Girsang, menegaskan uang yang diberikan kepada Devi Ardi adalah uang milik Ardi yang dititipkan kepadanya. Dia pun menyebut, Widodo Ratanachaitong selaku Direktur Kernel Oil Singapura bakal mempertanggungjawabkan fakta tersebut. “Beliau (Widodo) siap mempertanggungjawabkan fakta yang sebenarnya. Dalam minggu ini, beliau akan memberikan bukti tersebut kepada saya,” katanya, Senin (26/8). (gam/abd)

antara foto/prasetyo utomo

RIZAL TANGG API AUDIT BPK. Rizal Mallarangeng memberikan keterangan kepada wartawan menanggapi hasil Audit BPK tahap 2 tentang proyek Hamblang di Jakarta, Senin (26/8). Rizal mengatakan bahwa audit tersebut terkesan dipaksakan, dan dia menepis keterlibatan dua saudaranya yaitu mantan Menpora Andi Mallarangeng dan Choel Mallarangeng dalam proyek tersebut.

KORUPSI DI HAMBALANG

Marzuki Akui Anggota Panja Terlibat SURABAYA- Ketua DPR RI Marzuki Alie mengakui beberapa dari 15 anggota DPR RI yang menjadi anggota Panja Proyek Hambalang ada yang terlibat penyalahgunaan wewenang dalam proyek itu sebagaimana laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. “Laporan investigasi BPK soal proyek itu memang diminta oleh 15 anggora Panja Hambalang, karena tugas Panja antara lain melakukan pengawasan, jadi mereka yang meminta dan justru mereka yang membuka untuk membuktikan, apakah ada yang terlibat atau tidak di antara mereka,” katanya di Aula Garuda Mukti Kampus C Unair Surabaya, Senin.

Ia mengemukakan hal itu di selasela penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi untuk Ketua KEN Chairul Tanjung yang dihadiri mantan Wapres Jusuf Kalla, tujuh menteri (Mensesneg, Mendikbud, Menkominfo, Menteri BUMN, Mentan, Menpora, dan Menakertrans), Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, tokoh nasional Buya Syafii Maarif, sejumlah pimpinan BUMN dan tokoh pers serta beberapa duta besar negara sahabat.

Menurut orang nomer satu di DPR RI itu, pihaknya menghargai hasil audit BPK yang dilaporkan kepada DPR selaku pengawas. “Mungkin di antara 15 anggota itu ada yang disebut-sebut menyalahgunakan wewenang, karena itu BPK melaporkan hasil auditnya ke KPK selaku penegak hukum,” katanya.

Ditanya jumlah anggota Panja Hambalang yang terlibat, ia enggan menyebutkan, karena pihaknya akan dianggap membuka rahasia negara bila menyampaikan hasil audit BPK itu, termasuk siapa-siapa anggota Komisi X DPR yang diduga terlibat melakukan pelanggaran pidana.

“Hasil audit BPK itu bukan dokumen publik dan secara tegas dinyatakan di situ sebagai rahasia. Yang jelas, hasil audit itu akan membuka siapa otak yang merugikan negara itu.

Ada anggota DPR yang menjadi mitra proyek itu disebut-sebut minta ini dan itu,” kata politisi Partai Demokrat itu. (gam)

2

SUMENEP

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO. 0185 | TAHUN II

Program KF Berpotensi Jadi Ajang Bancakan SUMENEP – Sekitar dua puluh mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kaukus Mahasiswa Sumekar (FKMS), Senin (26/8) melakukan demonstrasi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep.

Mereka merasa malu dengan predikat Kota Sumekar mendapat peringkat III penyandang buta aksara terbanyak se-Indonesia.

Mahasiswa menuntut transparansi penggunaan dana keaksaraan fungsional (KF) yang nilainya miliaran rupiah namun tidak mampu mengurangi angka buta aksara. Program KF dinilai hanya dijadikan bancakan pejabat, sehingga jumlah buta aksara tidak pernah berkurang.

“Kemana uang miliaran rupiah yang digelontorkan pemerintah kok tidak jelas hasilnya. Angka buta aksara di Sumenep masih tinggi bahkan tertinggi kedua se-Jawa Timur, dan tertinggi ketiga untuk tingkat nasional. Ini kan sangat memprihatinkan,” teriak Eko Wahyudi, orator aksi.

Anggaran untuk memberantas buta aksara yang jumlahnya miliaran rupiah dinilai sengaja disembunyikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dana tersebut diduga habis untuk bancakan oknum-oknum tertentu saja.

Bahkan, banyak kelompok KF yang fiktif, sehingga upaya pemberantasan buta aksara di Sumenep gagal total. Ia mencontohkan pemberantasan buta aksara di Desa Banmaleng yang terdapat 52 kelompok pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang diduga fiktif. Sementara

di Desa Banbaru terdapat 35 kelompok. Setiap kelompok mendapat kucuran dana Rp 6 juta per kelompok, namun diduga fiktif atau tidak maksimal dalam kegiatannya.

“Kemana uang sebanyak itu kok tidak jelas hasilnya.

Makanya jangan sembarang menunjuk orang untuk menjadi tutor di bawah. Sehingga uang yang digelontorkan pemerintah tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A Shadik mengakui jika angka buta aksara di Sumenep masih tinggi.

Namun, pihaknya akan terus berupaya menurunkan angka buta aksara tersebut melalui program keaksaraan fungsional secara bertahap setiap tahun.

“Tahun 2010, angka buta aksara di Sumenep 134.540, tahun 2011 turun menjadi 129.214. Sedangkan tahun 2012, angka buta aksara kembali turun menjadi 111.124,” paparnya.

Ia menerangkan, untuk tahun 2013, pihaknya menargetkan akan menuntaskan 11.330 warga belajar, sehingga angka buta aksara tinggal 99.794.

Angka buta aksara tersebut ditargetkan tuntas paling lam-

bat 2015. “Untuk mengentas buta aksara tersebut, kami menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar lebih, dengan rincian dari dana APBD Sumenep Rp 1 miliar, dana dekonsentrasi (deko) Rp 3,4 miliar, dan APBN Rp 900 juta,” ungkapnya.

Terkait tudingan mahasiswa, Sadik menepis dugaan adanya kelompok-kelompok belajar fiktif dalam pemberantasan buta aksara tersebut.

Ia meyakini, PKBM sudah berjalan efektif karena pihaknya mempunyai tim monitoring untuk mengawasi pelaksanaan pemberantasan buta aksara tersebut.

Dalam menentukan penempatan kelompok KF, pihaknya melibatkan semua elemen masyarakat agar pemberantasan buta aksara bisa tercapai sesuai target. Setiap warga belajar yang selesai mengikuti program KF akan mendapatkan surat keterangan melek aksara.

Sadik juga membantah tudingan mahasiswa tentang aliran dana KF sebesar Rp 6 juta per kelompok yang dinilai sia-sia dalam pemberantasan buta aksara tersebut. “Kalau mengacu pada standar nasional, anggaran per warga belajar untuk melek aksara sebesar Rp 360 ribu. Jadi kalau ada 10 warga belajar per kelompok, berarti dananya Rp 3600.000, bukan Rp 6 juta seperti yang disampaikan mahasiswa itu,” paparnya.

Selain menggelar aksi di pintu masuk Dinas Pendidikan Sumenep, mahasiswa juga menggelar aksi di kantor

TRANSPARANSI DANA Sekitar dua puluh mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kaukus Mahasiswa Sumenep melakukan demonstrasi di Dinas Pendidikan, Senin (26/8).

Mereka menuntut transparansi penggunaan dana keaksaraan fungsional.

Pemerintah Daerah Kabupaten setempat. Mereka membentangkan sejumlah poster yang berisi kecamana seperti ‘Usut tuntas dana KF’.

Salah Data Secara terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto mengatakan, data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah buta aksara yang menempatkan Sumenep dalam urutan 3 se- Indonesia dan nomor 2 se- Jawa Timur adalah data 2010, bukan data terbaru.

“Kami sudah punya data yang terbaru, dan kebetulan, saya tidak membawa hari ini,” katanya kepada Koran Madura, Senin (26/8). Menurutnya, data BPS itu kurang valid.

“Karena kalau berkaca pada data terbaru, buta aksara di Kabupaten Sumenep itu sudah mulai menurun,” ujarnya.

Jika hari ini Sumenep masih berada di nomor 3 se-Indonesia dan nomor 2 se-Jatim, menurut Hadi, itu adalah data pada tahun 2010. “Iya, tidak menampik jika Sumenep masih nomor 3, tetapi itu dulu pada tahun

2010. Tetapi berdasarkan data terbaru, buta aksara di Sumenep itu sudah mulai beranjak turun, bahkan hampir separuh,” jelasnya.

Ditanya lebih lanjut apakah pemerintah yakin Sumenep masih berada pada nominasi ke-3, Mantan Kepala Bappeda tersebut kurang yakin jika buta aksara Sumenep setinggi itu. “Karena melihat data terbaru, saya kurang yakin jika Sumenep nomor 3 se-Indonesia. Jika pada tahun 2010 iya, tetapi kalau sekarang tidak,” pungkasnya.

Sementara berdasarkan

data yang dilansir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, jumlah buta aksara mencapai angka 212.226 orang. Namun, pada kurun waktu 2 tahun, disidk hanya bisa mengentaskan buta aksara sebanyak 23 ribu orang.

Dengan demikian, pada tahun 2013 angka buta aksara masih meninggalkan sisa 111.124 ribu orang. Sehingga pemberantasan buta aksara menurut sebagian orang itu terkesan lamban, karena selama kurun waktu 2 tahun hanya menuntaskan 23 ribu saja. (edy/sym/mk)

PILGUB JATIM

Distribusi Logistik Tidak Lancar

BELUM DIDISTRIBUSI. Petugas sedang memeriksa logistik yang belum didistribusikan. Karena cuaca ekstrem dan pesawan yang direncanakan tidak bisa digunakan, logistik ke Pulau Masalembu belum dikirimkan hingga saat ini.

DUGAAN PEMOTONGAN PANTARLIH

PLTD KEPULAUAN DISENGKETAKAN

SUMENEP – Dugaan pemotongan honor Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP) di salah satu desa oleh salah satu oknum PPS bisa diproses secara hukum meski sudah dikembalikan.

Praktisi Hukum Achmad Novel mengatakan, dugaan pemotongan uang oleh salah satu petugas PPS terhadap sejumlah petugas pantarlih dan P2DP bisa dilanjutkan ke ranah hukum. ”Meskipun telah dikembalikan, tapi itu masih tetap melawan hukum,” katanya, Senin (26/8).

Pengembalian uang pemotongan tersebut, katanya, sama saja dengan yang tidak dikembalikan.

Karena proses pengembalian yang dilakukan tidak atas kesadaran yang bersangkutan, melainkan karena keterpaksaan. ”Secara proses hukum, pengembalian itu tidak bisa menghapus pidananya,” katanya Namun, menurutnya, seandainya pengemabalian tersebut dilandasi dengan atas kesadaran diri maka bisa dengan sendirinya dapat menghapus pidana. ”Jika dikembalikan bukan karena ada desakan, itu sudah tidak

SUMENEP – Forum Solidaritas Pelanggan Listrik (FSPL) Pulau Raas menuntut pengelola PLTD mengembalikan hak pengelolaannya kepada masyarakat.

Hal itu respon atas ketidakpuasan klaim Hema-Mona, pegelola PLTD di Desa Brakas, Kecamatan Pulau Raas, yang telah sewenang-wenang.

Pemerintah Kabupaten Sumenep diminta turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut.

“Kalau pemkab tidak bisa jadi juri untuk perkara yang dihadapi masyarakat Brakas, kami akan melakukan penyegelan,” ancam Ketua FSPL, Abdur Rachman, Senin (26/8).

PLTD bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu memang sejak mulai dioperasionalkan sudah mengundang polemik. Warga mempersoalkan pengelolaanya yang dikelola oleh perseorangan, bukan secara komunal. Rachman mengatakan, bahwa bantuan provinsi itu semestinya dikelola oleh pokmas.

Klaim kepemilikan sudah

Bisa Diproses Secara Hukum Pengembalian uang pemotongan tersebut, katanya, sama saja dengan yang tidak dikembalikan. Karena proses pengembalian yang dilakukan tidak atas kesadaran yang bersangkutan, melainkan karena keterpaksaan

masalah,” tambahnya.

Oleh sebab itu, yang telah dilakukan oleh salah satu petugas PPS tersebut tidak bisa menghapus hukum selama pengembaliannya ada tekanan dari pihak lain. ”Ya selama masih ada tekanan dari oranag lain, maka pengembalian itu tetap bisa diproses secara hukum pidana,” terangnya. (edy/mk)

SUMENEP – Distribusi logistik surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Timur ke Pulau Masalembu terancam gagal. KPU berencana mendistribusikan surat suara pilgub yang akan digelar 29 Agustus mendatang menggunakan pesawat karena cuaca ekstrem. Namun, pesawat yang direncanakan tidak bisa digunakan.

Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi mengatakan, pendistribusian surat suara hingga saat ini ke Pulau Masalembu dan Masakambing masih belum ada kepastian. ”Memang saat ini pendistribusian SS (surat suara) itu masih belum mendapatkan solusi,” katanya, Senin (26/8).

Helikopter milik TNI angkatan laut yang telah direncanakan akan dipakai untuk latihan. Sementra kapal jenis nimitz yang juga dijadwalkan dapat mengangkut surat suara pada Selasa tidak memungkinkan untuk berlayar ke daerah kepulauan.

Thoha mengatakan, KPU masih berupaya untuk mencari solusi mengenai alat transportasi yang sekiranya bisa untuk mendistribusikan surat suara tersebut. Sehingga, masyarakat Pulau Masalembu dan Masakambing bisa melakukan pemilihan dalam pilgub yang akan dilakukan pada Kamis mendatang.

Untuk mencari solusi persoalan pengiriman logistik ke Masalembu, pihaknya akan membicarakan persoalan tersebut dengan KPU Provinsi, kelima komisioner KPU Sumenep akan berangkat ke Surabaya untuk bertemu KPU Jatim. ”Kami akan mencari solusi terbaik dalam waktu 5 jam.

Karena benar-benar persoalan ini merupakan persoalan yang sangat luar bias,” tuturnya.

Thoha berharap ada solusi terbaik dalam permasalahan pengiriman logistik, mungkin satu-satunya jalan harus menggunakan kapal besar yang bisa menembus ombak besar. ”Kalau jalan itu yang di tempuh, maka

kapal harus sudah bersandar di Pelabuhan Kalianget paling lambat subuh besok,” tekannya.

Perjalanan ke Masalembu kalau lewat jalur laut cukup panjang. Makanya, semuanya dipasrahkan kepada KPU Jatim. Mudah-mudahan ada solusi untuk pendistribusian logistik ke Masalembu.

Sementara 79 personel dari Polres Sumenep sudah digeser ke berbagai pulau untuk melakukan pengamanan pelaksanaan Pilgub Jatim. ”Kami sudah menggeser pasukan ke kepulauan, untuk melakukan pengamanan pilgub, dan sekarang posisi pasukan sudah berada di masing-masing pulau. Untuk Pulau Masalembu, pengamanan pilgub kami serahkan sepenuhnya kepada Polsek setempat,” tegas Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko.

Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Sumenep memiliki 27 kecamatan, yang terdiri dari 18 kecamatan daratan, sementara 9 kecamatan berada di kepulauan. (edy/mk)

FSPL Meminta Pemerintah Turun Tangan mencekik masyarakat. Karena semua pelanggan listrik merupakan warga masyarakat yang tidak hanya membutuhkan penerangan di rumahnya, mempersoalkan kenaikan tarif abundemen dan biaya pemakaian yang tidak semestinya.

Beban yang abundemen pelanggan kapasitas 1.300 KWH sebesar 165 ribu perbulan, 900 KWH 140 ribu, dan 450 KWH 115 ribu dengan harga pemakaian 2000 per-KWH. Saat ini pihak pengelola, menaikkan biaya pemakaian jadi 3000 tanpa melalui kesepakatan dengan para pelanggan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Brakas, Ali Wafa Raafgani. Dia menyatakan, apa yang telah diperbuat pengelola PLTD itu sebagai tindakan yang kurang proporsional dan menghisap warganya.

“Karena warga kami membutuhkan listrik, berapapun tanggungan bayarannya perbulan tetap dibayar. Tapi kan tidak masuk akal jika dalam satu rumah harus bayar Rp. 600 sampai

Rp. 800 ribu, setiap bulan tanpa menggunakan kulkas, AC maupun TV,” ungkapnya.

Raafgani meminta perhatiannya kepada pemkab untuk menengahi masalah tersebut, agar tidak menjadi konflik horisontal di desanya. Pihak pengelola, dianggapnya terlalu arogan mengenai keluhan pelanggan, bahkan secara sepihak melakukan pencabutan apabila salah satu pelanggan terlambat pembayarannya. Selain itu, pengelola, menurutnya kurang transparan dalam pengelolaan keuangan PLTD tersebut.

Kepala ESDM Sumenep Moh. Kahir menjelaskan, terkait laporan masyarakat Desa Brakas, Pulau Raas, ESDM sebagai pihak yang dikaitkan dengan bantuan provinsi tersebut tetap akan turun lapangan untuk memidiasi dan mengkondisikan masalah tersebut.

Dia mengatakan, bahwa PLTD di Desa Brakas itu merupakan bantuan provinsi. Namun pihaknya ingin memastikan lebih dulu, sebab saat bantuan itu diberikan

oleh bupati dan yang menerima diwakili oleh H. Hamyer pengelola sekarang, follow up-nya dilapangan masih belum jelas. Seharusnya jika bantuan itu memang atas nama pokmas, segala prosedur pengelolaannya diatur sesuai peraturan organisasi publik.

Sementara ini, informasi yang diterima pihaknya, ada dua, dari versi masyarakat dan versi pengelola. Jika menurut versi masyarakat, pengelolaan PLTD itu sudah ada tendensi kepada kepemilikan individu. Tapi, versi pengelola, mesin bantuan provinsi itu sudah rusak dan digantikan dengan mesin baru dari hasil beli sendiri. “Kalau sudah seperti ini jawaban pengelola, logikanya kan mesin yang digunakan sekarang milik pengelolal,”tuturnya.

Pihaknya sudah mengkoordinasikan masalah itu dengan camat setempat, untuk memastikan persetegangan yang terjadi. Sehingga harapannya tidak muncul persoalan horisontal yang merugikan masyarakat sendiri. (athink/mk)

PAMEKASAN

3

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO.0185| TAHUN II

PEMILUKADA

KPU Menegur PPK-PPS PAMEKASANKomisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, menegur semua anggota panitia pemilihan kecamatan (PPS) dan panitia pemungutan suara (PPS) di wilayah itu karena tidak mengoptimalkan kegiatan sosialisasi Pemilukada Gubernur Jatim.

Menurut Komisioner KPU Pamekasan bagian Divisi Sosialisasi, Didin Sudarman, pihaknya perlu menegur institusi penyelenggara pemilukada di tingkat kecamatan dan desa itu, karena sebagian masyarakat di perdesaan kini masih banyak yang belum mengetahui tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Gubernur Jatim.

“Padahal kami telah memberikan dana sosialisasi kepada mereka agar segera menggelar sosialisasi. Kalau sampai saat ini sosialisasi belum optimal, maka yang jelas angka golput akan lebih banyak nantinya,” kata Didin Sudarman.

Padahal, kata dia, pihak KPU berupaya keras untuk menekan angka golput semaksimal mungkin. Salah satu caranya dengan terus menggencarkan kegiatan sosialisasi kepada calon pemilih yang ada di Pamekasan, khususnya pada masyarakat di perdesaan.

Menurut Didin Sudarman, tingginya angka golput saat pemilu, salah satu penyebabnya kurang sosialisasi kepada masyarakat pemilih, terutama pada kelompok masyarakat yang jauh dari akses informasi media, yakni masyarakat perdesaan.

“Makanya, kami akan menegur semua anggota PPK dan PPS di Pamekasan ini agar lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya menjelaskan.

Di Pamekasan, sosialisasi pelaksanaan Pemilukada Jatim memang terasa kurang dibanding sosialisasi pemilukada yang digelar oleh KPU di tiga kabupaten lain,

seperti Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Kabupaten Sumenep.

Salah satu caranya dengan terus menggencarkan kegiatan sosialisasi kepada calon pemilih yang ada di Pamekasan, khususnya pada masyarakat di perdesaan.

Hingga saat ini, masih banyak warga yang tinggal di pedesaan, terutama warga yang buta huruf belum mengetahui waktu pelaksanaan pemilukada dan jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bersaing pada pemilukada yang akan digelar pada 29 Agustus 2013 itu. (ant/rah)

Seluruh logistik Pilgub Jatim untuk wilayah Pamekasan dinyatakan lengkap. KPU setempat akan mendistribusikan logistik itu mulai hari ini.

Mulai Distribusikan Logistik PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan akan membakar seluruh sisa surat suara yang rusak hasil penyortiran sebelum melakukan distribusi logistik Pemilukada Jawa Timur.

Pembakaran surat suara rusak itu akan dilakukan hari ini, Selasa (27/8).

Dengan begitu, penyelenggara pemilu tingkat kabupaten di Pamekasan tersebut, hanya memiliki waktu satu hari, yakni besok (Rabu , 28/8) untuk mendistribusikan seluruh logistik itu hingga ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Sekretaris KPU, Bambang

Khairul Huda menjelaskan untuk mempercepat proses pendistribusian itu akan menggunakan delapan truk dengan dibantu sekitar 20 tenaga harian lepas.

Pendistribusian logistik ini akan dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama logistik akan dikirim ke wilayah pantura, seperti Kecamatan Pasean, Batumarmar, Waru, Pakong, dan Pegantenan.

Kemudian pada tahap kedua ke kecamatan di wilayah selatan, seperti Kecamatan Pademawu, Tlanakan, Kota, Proppo, Galis, dan Kadur.

Bambang berharap tidak ada kendala dalam pendistribusian itu. Sehingga seluruh logistik bisa sampai di tempat pendistribusian sesuai waktu yang direncanakan. “Kita harus berupaya cepat karena hanya memiliki waktu satu hari untuk melakukan distribusi,” katanya.

Logistik Pemilukada itu, kata dia, sudah harus diterima masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan pada Rabu (28/8) malam. Selanjutnya

akan diteruskan ke 1.637 Tempat Pemungutan Suara pada hari pencoblosan.

Bambang menyatakan seluruh logistik telah tiba di Pamekasan, termasuk logistik yang sebelumnya dinyatakan kurang, seperi Formulir C-6 dan Berita Acara Pemungutan Suara (Formulir Model C).

“Seluruh logistik telah kami terima lengkap dan tinggal melakukan pendistribusian. Tugas kami hanya mendistribusikan ke masingmasing PPK, sedang yang ke TPS menjadi tanggungjawab masing-masing PPK, PPS, dan KPPS,” jelasnya. (CR-1/muj/ rah)

KEMARAU

Warga Lima Desa Mulai Kesulitan Air Bersih PAMEKASAN - Sebagian warga lima desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mulai kesulitan air bersih. Sebagian warga harus mencari air bersih ke desa lain atau membeli ke pelanggan PDAM serta mendatangkan air menggunakan mobil tangki air bersih.

Beberapa daerah yang warganya mulai kesulitan air bersih di antaranya warga Desa Tlesah Larangan Tokol, Bandaran, dan Ambat, Kecamatan Tlanakan, juga Desa Baddurih, Kecamatan Pademawu.

Menurut warga beberapa desa itu, setelah lama desanya tidak diguyur hujan, sumursumur warga mulai kering dan airnya keruh sehingga tidak bisa dikonsumsi. Bahkan, di kawasan pesisir, air sumur menjadi payau (agak asin) sehingga hanya digunakan untuk mandi dan mencuci.

Sebagian warga terpaksa menggunakan air yang biasa digunakan untuk menyiram tembakau di ladang-ladang tembakau. Itupun mereka harus menunggu agar air di sumur tembakau itu jernih sebelum diambil.

Sehingga sumur yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga warga bercampur air laut.

“Bagi yang mampu, mereka membeli dari pelanggan PDAM atau mendatangkan air menggunakan mobil

tangki secara patungan. Tapi sebagian masih mencari ke sumur-sumur penyiraman tembakau,” kata Suyanto, warga Dusun Sumberanyar, Desa Larangantokol, Kamis (22/8).

Suyanto menjelaskan harga satu mobil tangki air bersih ukuran 6 ribu liter Rp 80 ribu.

Itu juga air yang didatangkan berasal dari sumber air Desa Gugul dan Bukek, Kecamatan Tlanakan.

Namun jika air yang didatangkan berasal dari sumber Daman di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang yang lebih layak sebagai air konsumsi harganya mencapai Rp 95 ribu hingga Rp 100 ribu untuk satu mobil tangki. Sehingga warga yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli, memilih mencari di sumur-sumur tempat penyiraman tembakau.

Misbahah, warga Desa Tlesah mengatakan, di tempatnya air

sumur-sumur milik warga mulai terasa asin akibat lama tidak turun hujan. Sehingga sumur yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga warga bercampur air laut.

“Sudah sekitar sepekan air sumur milik warga tidak bisa digunakan karena terasa agak asin. Kami hanya menggunakannya untuk mandi dan mencuci pakaian serta peralatan dapur,” katanya.

Sebagian warga terpaksa tetap menggunakan air sumur itu sebagai air konsumsi meski terasa payau, karena beberapa sumur tembakau juga sudah tidak memiliki persediaan air. Sekalipun ada, namun sudah dipenuhi dengan antrean cerigen warga.

“Kalau sudah terpaksa, meski agak asin tetap digunakan. Itu kalau sudah tidak mendapatkan lagi sumur yang masih ada persediaan airnya,” kata Misbahah. (muj/rah)

ADVERTORIAL

Mahasiswa STAIN Harus Memiliki Visi Kemandirian yang Jelas

PAMEKASAN - Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel

Surabaya, Achmad Muzakki memaparkan kiat-kiat untuk meraih sukses besar sebagai

mahasiswa.

Diantara kiat itu antara lain penguasaan bahasa asing terutama Bahasa Arab dan Inggris serta membangun keseimbangan belajar di bangku kulian dan aktivitas ekstra kampus. Disamping itu membangun penguatan budaya kritis menuju kemandirian akademik.

Menurut Muzakki, apabila empat hal tersebut berhasil dibangun, maka ia yakin masing-masing mahasiswa akan mencapai kesuksesan.

Sebab, apa yang dicapai melalui bangku kuliah, bisa dipadu dengan pengetahuan yang diperolehnya dari pengalaman di lapangan.

“Seorang sarjana, bukanlah mereka yang mendapatkan titel dan sudah menjalani wisuda, namun sarjana yang hakiki adalah mereka

yang menguasai teori-teori pengetahuan yang mereka pelajari di bangku kuliah, kemudian bisa memadukannya dengan pengalaman lapangan,” katanya.

Hal itu disampaikan Muzakki saat memberi kuliah umum (studium general) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, Senin (26/8). Kegiatan itu dilaksanakan di Aula STAIN itu, diikuti ribuan mahasiswa di kampus tersebut, sebagai tanda dimulainya masa perkuliahan.

“Ini sebagai upaya STAIN untuk menciptakan suasana akademis dan ilmiah antara elemen pendidikan untuk membentuk mahasiswa yang mampu mencapai kesuksesan belajar di perguruan tinggi,” kata Maimun. (adv/ CR-1/muj/rah)

BALIHO

Sisa Atribut Pasangan CagubCawagub Diturunkan PAMEKASAN - Pantia Pengawas (Panwas) Kabupaten Pamekasan menurunkan sisa atribut dan alat peraga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang masih terpasang di sejumlah kawasan di Pamekasan.

Para petugas menemukan beberapa alat peraga yang masih terpasang, di antaranya di dekat Hotel New Ramayana di Jalan Trunojoyo dan di Jalan Raya Ambat, Kecamatan Tlanakan dalam bentuk baliho serta di pertigaan Jalan Niaga dalam bentuk spanduk. Alat peraga itu dibawa ke kantor Panwas untuk diamankan.

Divisi Hukum dan Penegakan Panwas, Sapto Cahyono mengatakan penurunan alat kampanye itu sebagai upaya menjaga ketentraman selama masa tenang menjelang waktu pemungutan suara Pemilukada Jawa Timur.

Sebelumnya, Panwas sudah menyampaikan pemberitahuan melalui surat ke masing-masing tim pemenangan pasangan calon, agar menurunkan sendiri alat kampanye mereka sebelum masa tenang. ”Kami sudah sampaikan melalui surat, bahwa pada masa tenang tidak boleh ada alat kampanye yang masih terpasang. Sehingga, atas nama Undang Undang, kami terpaksa menurunkan paksa sisa alat peraga yang masih terpasang,” kata Sapto.

Menurutnya, Panwas tidak akan serta merta menilai masih terpasangnya alat peraga di masa tenang itu sebagai sebuah pelanggaran pemilu. Sebab, dimungkinkan media kampanye itu tidak dipasang oleh tim pemenangan, sehingga tidak terdata oleh mereka, atau lepas dari pantauan mereka saat melakukan penurunan sendiri.

“Kami masih berpandangan bahwa sebetulnya tim pemenangan memiliki niat baik untuk menurunk-

an sendiri alat kampanye mereka.

Karenanya,kami menganggap, yang masih terpasang adalah sisa yang lepas dari pantauan mereka,” katanya.

Para petugas menemukan beberapa alat peraga yang masih terpasang, di antaranya di dekat Hotel New Ramayana di Jalan Trunojoyo dan di Jalan Raya Ambat, Kecamatan Tlanakan dalam bentuk baliho serta di pertigaan Jalan Niaga dalam bentuk spanduk. Alat peraga itu dibawa ke kantor Panwas untuk diamankan.

Pada masa tenang, jelas dia, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan upaya pemenangan pasangan calon, serta memasang atribut di tempat umum.

Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan mobilisasi massa, selama didalamnya tidak ada atribut pasangan calon dan tidak ada tindakan yang mengarah kepada kampanye, masih diperbolehkan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Panwas dan Kepolisian setempat.

“Namun, apabila dalam kegiatan itu, terdapat penggunaan atribut, istilah atau tindakan yang mengarah kepada kampanye, atas nama undang-undang akan langsung dihentikan,” katanya.

Tim Gabungan Saat menurunkan atribut dan alat peraga itu, Panwas

dibantu dua pleton petugas kepolisian serta petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Tim gabungan dari Panitia Pengawas Pemilu dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, ini menertibkan semua alat peraga kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Penertiban dilakukan secara serentak di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Sebelum melakukan penertiban, panwaslu telah menyampaikan surat imbauan kepada masing-masing tim sukses pasangan calon Gubernur dengan Wakil Gubernur Jatim agar melakukan penertiban sejak Selasa, pukul 00.00 WIB. Zaini mengatakan surat imbauan tentang penertiban alat peraga kampanye masing-masing pasangan calon itu telah disampaikan sehari sebelum masa tenang berakhir.

Ternyata hingga kini masih banyak alat peraga kampanye yang tidak ditertibkan oleh tim, sehingga kami bersama Satpol PP bergerak sendiri melakukan penertiban.

Masa tenang Pemilihan Gubernur Jatim akan berlangsung hingga 28 Agustus 2013, sedangkan pemungutan suara pada 29 Agustus 2013.

Alat peraga pasangan calon yang ditertibkan petugas gabungan dari Panwaslu dan Satpol PP Pemkab Pamekasan itu, antara lain berupa poster, spanduk, dan baliho.

Semua poster, spanduk, baliho, dan stiker pasangan calon ditertibkan petugas, seperti pasangan SoerkawoSyiafullah Yusuf, Eggi Sudjana-M. Sihat, Bambang D.H.Said Abdullah, dan Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja. (muj/ant/rah)

4

PAMEKASAN

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO.0185| TAHUN II

INFRASTRUKTUR

Pemerintah Menganggarkan Rp 30 M untuk Jalan Desa

BARANG BUKTI GANJA-SABU. Satuan Reserse Narkoba Polres Jakbar mengawasi barang bukti ganja dan sabu saat gelar perkara di Kepolisian Resor Jakarta Barat, Senin (26/8).

Polres Jakarta Barat mengungkap barang bukti berupa 2,7 kilogram sabu, 1 kilogram ganja dengan total nilai Rp 4,046 miliar dalam operasi Narkoba saat arus mudik Lebaran 2013 dan menemukan 69,2 kilogram ganja senilai Rp 1,730 miliar dalam operasi ganja jaringan Aceh pada bulan Agustus 2013.

BACALEG

Ada Atensi KPU Jatim Terkait DCT Dibutuhkan PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, akan meminta petunjuk KPU Jatim terkait penetapan calon tetap (DCT) Pemilu Legislatif 2014 yang diprotes oleh kelompok pemuda Pamekasan karena dinilai tidak layak.

Komisioner KPU Pamekasan pada Kelompok Kerja Pencalonan, Didin Sudarman mengaku pihaknya perlu meminta petunjuk secara langsung kepala KPU Jatim, karena penentuan DCT itu sudah prosedural dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam menetapkan calon legislatif ini ‘kan KPU sudah berdasarkan hasil penelitian berkas administrasi yang diajukan partai politik yang mengusung para calon itu,” kata Didin.

Oleh karena itu, katanya, semua berkas bacaleg yang ditetapkan pihak KPU Pamekasan telah memenuhi persyaratan administratif.

“Selama masa pengumuman daftar calon sementara (DCS) memang ada masukan dari kelompok masyarakat bahwa ada bacaleg yang dinilai tidak memenuhi persyaratan administratif,” katanya.

Bacaleg yang dimaksud adalah bacaleg bernama Sahur dan Moh Urip, keduanya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.

“Kedua bacaleg ini mendapatkan sorotan dari masyarakat karena dinilai tidak memenuhi persyaratan administratif, yakni tidak sehat jasmani dan rohani,” kata Didin Sudarman.

Akan tetapi, sambung dia, pihak KPU ketika itu juga langsung melakukan klarifikasi kepada partai yang memberangkatkan kedua bacaleg yang mendapatkan sorotan itu.

Hasilnya, kata dia, pihak PPP menyatakan keduanya memenuhi syarat, bahkan fungsionaris partai berlambang Ka’bah itu juga menyertakan surat keterangan dari dokter yang menyatakan keduanya sehat.

“Kami di KPU dalam men-

etapkan DCS menjadi DCT itu kan berdasarkan berkas yang kami terima,” kata Didin.

Jika berkas yang diterima telah dinyatakan lengkap, maka pihak KPU hanya tinggal menetapkan menjadi DCT, lanjutnya.

Kendati kedua caleg PPP itu memenuhi syarat, namun Didin mengakui keduanya memang kurang sehat. Sahur menderita lumpuh karena mengalami kecelakaan lalu lintas, sedangkan caleg PPP bernama Urip mengalami stroke.

“Tapi kan keterangan dokter menyatakan kedua orang ini sehat. Jadi itu saja yang menjadi landasan kami di KPU memasukkan kedua bacaleg PPP itu ke dalam daftar calon tetap,” katanya.

Didin Sudarman tak bersedia menyebutkan nama dokter yang memberikan keterangan sehat kepada kedua caleg yang tidak sehat itu.

Senin (26/8) pagi, sekelompok massa dari Koalisi Parleman Jalanan (Kopaja) Pamekasan berunjuk rasa ke kantor KPU di Jalan Brawijaya Pamekasan.

Menurut korlap aksi itu Kholil Iam, penetapan dua orang caleg dari PPP itu melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Dalam aturan ini sudah jelas, harus sehat jasmani dan rohani. Kalau orangnya sudah stroke dan lumpuh, apa masih bisa dikatakan sehat jasmani,” kata Kholil Iam. Seharusnya, kata dia, KPU dalam menetapkan bacaleg tidak hanya berdasarkan berkas yang diajukan partai, tetapi bisa melakukan survei secara langsung ke lapangan, sehingga bisa mengetahui secara langsung kondisi caleg yang sebenarnya.

Sebelum mengakhiri aksinya, kelompok massa Kopaja ini terlebih meyampaikan ancaman, akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak, apabila KPU tetap tidak memperhatikan tuntutan mereka. (ant/rah)

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menyatakan sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk program pembangunan dan perbaikan jalan desa.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pamekasan, Totok Hartono mengatakan tidak semua desa akan mendapatkan program tersebut pada tahun ini akibat keterbatasan anggaran. Karenanya, jalan desa yang akan dibangun dan diperbaiki tahun ini adalah yang kondisinya sangat mendesak untuk dilakukan perbaikan. Sedang untuk desa lainnya akan diupayakan dilakukan pada tahun depan.

“Kemampuan APBD Pamekasan sangat terbatas, sehingga perbaikan jalan harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan,” kata Totok.

Beberapa jalan desa yang membutuhkan perbaikan, salah satunya, jalan desa yang berada di Dusun Kretek, Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu. Jalan penghubung desa tersebut dengan Desa Pademawu Timur di kecamatan yang sama itu sudah sejak hampir tiga tahun yang lalu rusak parah. Padahal, jalan tersebut merupakan akses utama antar kedua desa.

Saat musim hujan jalan

tersebut tidak bisa dilewati kendaraan karena becek.

Bahkan, siswa yang akan berangkat sekolah harus melewati tanggul sungai yang ada di desa tersebut yang saat ini kondisinya juga rusak parah dan hampir jebol, akibat banjir beberapa waktu lalu.

Saat musim hujan jalan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan karena becek. Bahkan, siswa yang akan berangkat sekolah harus melewati tanggul sungai yang ada di desa tersebut yang saat ini kondisinya juga rusak parah dan hampir jebol, akibat banjir beberapa waktu lalu.

Selain di Pademawu Barat, kondisi serupa juga terjadi di sepanjang jalan Desa Sopa’ah dan Buddih, Kecamatan Pademawu. Jalan yang juga merupakan akses antar kecamatan itu juga kondisinya rusak parah. (awa/muj/rah)

Posisi Kepala Inspektorat Kosong PAMEKASAN - Jabatan Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan masih kosong setelah ditinggal Alwi Beik yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) setempat.

Sejumlah kalangan meminta agar posisi tersebut segera diisi karena dikhawatirkan program kegiatan akan terhambat akibat kekosongan pimpinan di lembaga pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Pamekasan itu.

Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembagan Masyarakat (LP2M), Heru Budi Prayitno mengatakan pemerintah seharusnya segera

melakukan langkah kongkrit agar tidak terjadi kekosongan cukup lama di beberapa jabatan strategis.

Heru mengatakan semestinya sebelum dilakukan mutasi (pemindahan) dan pergantian pejabat terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tidak ada pimpinan instansi yang kosong. “Saya heran jika karena ada mutasi dan pergantian, lalu ada jabatan strategis yang kosong,” ka-

tanya.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii usai mutasi beberapa waktu lalu menyampaikan kekosongan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijanjikan dalam waktu dekat akan segera terisi. Sebab, ia merencanakan akan kembali melakukan mutasi dan penggantian pejabat, sehingga jabatan yang kosong itu akan segera terisi.

Bupati menyatakan mutasi 16 pejabat sebelumnya, hanya mutasi kecil-kecilan dan hanya ada di dua SKPD, yakni Dinas Pendidikan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Mutasi di Dinas Pendidi-

kan dinilai tepat karena saat ini memasuki awal ajaran baru. Sementara di Bagian Kesejahteraan Rakyat beberapa program-program sudah tuntas. Sehingga mutasi dinilai tidak akan mengganggu terhadap program-program yang direncanakan.

“Kami harus mempertimbangkan secara matang untuk menentukan siapa yang akan diposisikan di pimpinan sebuah instansi. Sebab, kami tidak ingin pergantian itu tidak membawa dampak perbaikan apalagi berdampak negatif,” kata Syafii.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan melantik Alwi Beik sebagai Sekda. Sebelumnya

Alwi merupakan Kepala Inspektorat Kabupaten. Setelah Alwi diangkat sebagai Sekda, jabatan yang ditinggalkannya masih belum terisi. Kemungkinannya, pejabat yang akan menggantikannya akan ditentukan dalam mutasi yang akan datang.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan dinilai sebagai tempat pengkaderan calon Sekda. Sebab, dari beberapa kali pergantian pejabat di posisi Sekda, figur yang terpilih pernah menjabat sebagai pimpinan Inspektorat Kabupaten. Salah satunya adalah mantan Sekda sebelum Alwi, yakni Hadi Suwarso. (awa/ muj/rah)

PENGINAPAN

MUI Madura Mewajibkan Hotel Dilengkapi Musholla

PAMEKASAN Majelis Ulama Indonesia (MUI) seMadura akan menerbitkan panduan bagi pemilik dan pengunjung hotel di wilayah Madura. Saat ini buku panduan tersebut tengah dalam pe-

nyelesaian dan diperkirakan pekan depan akan selesai.

Ketua Forum Komunikasi MUI Madura Ali Rahbini mengatakan buku tersebut berisi acuan penyelenggaraan usaha penginapan yang sesuai de-

ngan ajaran Islam, salah satunya menuntut penyediaan tempat shalat di semua tempat penginapan.

“Sebelum dicetak, kami masih akan terlebih dahulu membahasnya agar panduan

itu benar-benar sesuai dengan kondisi di Madura,” kata Ali Rahbini.

Dalam pembahasan tersebut akan dievaluasi secara umum isi buku tersebut dengan melibatkan perwakilan

pengusaha hotel.

Ketua MUI Pamekasan itu menjelaskan salah satu isi dalam panduan itu adalah meminta setiap hotel dan penginapan di Madura untuk menyediakan fasilitas tempat shalat yang dilengkapi dengan mokenah dan Al-Qur’an. ”Setiap memasuki waktu sholat harus ada petugas yang adzan disertai anjuran untuk shalat berjamaah,” kata Ali. Ia belum bisa memastikan berapa eksemplar buku itu akan dicetak pada tahap pertama. Sebab, MUI belum memiliki gambaran jumlah hotel dan penginapan yang ada di Madura.

Untuk itu sebelum proses pencetakan, MUI dari empat kabupaten di Madura diminta sudah memiliki data kongkrit jumlah hotel dan lokasi penginapan di wilayah masingmasing, sehingga panitia pengadaan buku itu memiliki gambaran jumlah buku yang akan dicetak. Ia menargetkan tahun depan, buku tersebut sudah terbit dan bisa didistribusikan.

“Kami juga berharap ada komitmen dari para pengusaha hotel untuk mengukiti panduan itu, karena pada dasarnya panduan tersebut untuk kepentingan mereka,” katanya. (awa/muj/rah)

SAMPANG

5

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO. 0185 | TAHUN II

RAPAT PARIPURNA

Bupati Tidak Hadir, Dewan Mangkir SAMPANG – Rapat paripurna antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sampang masih belum menemukan titik tengah, melaikan semakin memanas. Agenda rapat nota penjelasan Bupati Sampang terhadap RPJMD dan penandatanganan KUA PPAS Perubahan 2013, Senin (26/8) gagal digelar dan harus ditunda.

Anggota dewan mangkir hadir ke rapat tersebut karena rapat yang diagendakan pukul 09.00 Wib hingga jam 12.00 Wib, Bupati A. Fannah Hasib dan Wakil Bupati Fadilah Budiono tidak menghadiri rapat tersebut.

Wakil Ketua Dewan Sampang Kian Santang yang membuka rapat paripurna tersebut, terpaksa harus menunda kembali rapat dengan agenda nota penjelasan Bupati Sampang terhadap RPJMD dan penandatanganan KUA PPAS Perubahan 2013 tersebut. Hal ini dikarenakan pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Sampang K. A Fannan Hasib tidak hadir dengan alasan ada tamu. Sikap bupati tersebut membuktikan bahwa agenda paripurna yang sangat penting masih mengalahkan agenda lain.

“Jika Bupati peduli terhadap pembangunan Kabupaten Sampang mau tidak mau harus mengahdiri rapat paripurna tersebut. Sikap Bupati yang tidak peduli ini membuat anggota dewan malas untuk datang ke paripurna, terbukti dalam rapat paripurna dari jumlah total 45 anggota dewan yang hadiri hanya 10 anggota dewan saja. Mestinya hadir tidaknya anggota dewan Bupati wajib datang dalam angenda paripurna tersebut,” jelas Kian Santang, politisi PPP. Masih katanya Kian Santang, lemahnya komunikasi politik Bupati K. A Fannan Hasib ini dipastikan akan berdampak pada program pembangunan di Kabupaten Sampang. Rapat AKIBAT BUPATI TIDAK HADIR. Suasana rapat paripurna yang tidak dihadiri bupati, Senin (26/8). Anggota dewan mangkir karena orang nomor satu di Kabupaten Sampang tersebut tidak menghadiri paripurna ini bukan hanya kepentingan anggota dewan atau eksekutif saja, melainkan kepentingan rakyat Sampang rapat tersebut. dalam agenda pembangunan.

“Karena rapat paripurna tidak dihadiri Bupati dan anggota DPRD tidak kuorum maka berdasarkan undang-undang dan tatib DPRD rapat paripurna harus ditunda, sehingga nantinya rapat nota penjelasan Bupati Sampan terhadap RPJMD dan penandatanganan KUA PPAS Perubahan 2013 akan dikembalikan lagi pada badan musyawarah (bamus) DPRD Sampang. Jika seperti ini maka yang akan dirugikan adalah cairan BLSM sampai mencapi tanpa melakukan perubahan terhadap desa yang tidak rakyat,” ujarnya.

SAMPANG - Pencairan dana BLSM (bantuan langDitambahkan Kian Santang, memanasnya anggota legsung sasaran miskin) tahap pertama di Kecamatan 59 persen dari desa dan kelu- apapun sehingga kami me- melakukan perubahan nama rahan karena jumlah tersebut nunggu dari kepala desa ma- dan tidak usah menunggu islatif dengan Bupati Sampang ini disebabkan lemahnya koKota Sampang berjalan 59 persen yang terbayar tanpa melakukan perubahan sing-masing karena kantor dari kepala desa karena pos munikasi politik Bupati. Sejak dilantik kurang lebih 6 bulan dalam jumlah 18 desa, sedangkan desa yang belum data sehingga prosesnya le- pos sudah siap mencairkan yang bertanggung jawab Bupati K. A Fannan tidak proaktif melakukan komunikasi bih cepat dibandingkan de- kapan pun dana tersebut," mencairkan dana tersebut meakukan pencairan diantaranya yaitu dari Desa politik, jika mengacu pada bupati yang lalu sangat pro aktif ngan desa yang lain, dan dia ucapnya kepada Koran Ma- dan pihaknya mempunyai berkomunikasi dengan fraksi yang berada di DPRDSampang, Gunung Maddeh, Tanggumong, Aeng Sareh, Pekamenunggu dari tiga kepala dura, Senin (26/08). tanggung jawab sebatas sebab disadari atau tidak jabatan Bupati adalah jabatan polilongan, Kemoning, Taman Sareh dan Panggung, tersebut karena pos kecamaSementara Kepala Dinas monitoring dan pengawasan tik sehingga harus melakukan komunikasi politik. karena masih melakukan perubahan nama terhadap tan kota Sampang sudah siap Sosial melalui Kabid Sosial serta mensosialisasikan.

Sementara, Sudarmanto Sekretaris DPRD Sampang usai orang yang layak menerima dana tersebut. mencairkannya.

Syamsul hidayat mengata“Kami menunggu laporan membuka rapat paripurna, menjelaskan undangan sudah "Dari jumlah 18 desa kan belum mengetahui pasti dari kecamatan dan sampai disebar pada semua anggota dewan sebanyak 45 orang, yang terdiri dari desa dan terhadap jumlah penerima saat ini masih belum menetetapi yang hadir hanya 10 anggota dewan, 30 anggota dewan tidak hadir dan 5 anggota dewan izin sakit.

Kepala Cabang PT POS ya tanpa melakukan peru- kelurahan sekitar 59 per- dana tersebut karena masih rima laporan dari kecamatan Akibat tidak kuorum maka rapat paripurna agenda rapat Sampang Didik menyatakan bahan data namun pos ke- sen sudah kami cairkan dan belum menerima laporan dan dari PT pos sehingga nota penjelasan bupati sampang terhadap RPJMD dan pendesa yang belum melakukan camatan kota Sampang juga sisanya karena masih mela- dari kantor pos cabang Sam- kami masih belum tau, perandatanganan KUA PPAS perubahan 2013 harus ditunda. pencairan sebanyak tujuh masih belum mencairkan kukan perubahan nama dari pang, dia juga mengakui be- masalahan yang ada seha“Terkait ketidak hadiran Bupati Sampang K. A Fannan desa dan empat desa masih dana tersebut dengan alasan yang tidak layak kepada yang lum menerima juga laporan rusnya diselesikan diwilayah sehingga Hasib dalam rapat paripurna, ia enggan berkomentar rinci melakukan perubahan KPS karena menunggu informasi layak menerima dan sampai dari kecamatan sehinnga masing-masing alasan ketidak hadirannya tersebut, mungkin karena ang(kartu perlindungan sosial) dari kepala desa padahal itu sekarang sebanyak 7 desa permasalahan yang didesa pabila bisa diselesaikan ditgota dewan yang hadiri tidak kuorum atau beliaunya masih seperti desa tanggumong, harus dicairkan oleh pihak yang belum selesai melaku- agar diselesaikan diwilayah ingkat bawah kenapa harus kan perubahan nama terse- masing-masing, dan pos diselesaikan ditingkat atas,” ada tamu.terangnya sambil meninggalkan ruang rapat panggung, kamuning dan pos sendiri. paripurna,” pungkasnya. (hol/lum) Masih kata didik pen- but dan tiga desa yang lain agar segera mencairkannya ujarnya. (jun/lum) gunung maddeh, dan sisan-

Pencairan BLSM Belum Tuntas

PENEBANGAN POHON

PANWASLU

Diduga Tidak Netral

Polisi Mengamankan Kayu yang Diduga Ilegal

SAMPANG - Ketua komisi A DPRD Sampang, Moh Hodai menyayangkan sikap Panwaslu Kabupaten Sampang yang menyebutkan jika kehadiran Cagub Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati sampang A Fannan Hasib dalam salah satu acara di MTs Bahrul Ulum Kec. Tambelangan, bukan sebuah kampanye.

Pasalnya, wakil rakyat tersebut beranggapan bahwa Panwaslu sudah tak lagi berfungsi sebagai panitia pengawas dalam pelanggaran para semua kandidat.

Termasuk pasangan calon (paslon) nomor urut 4 yang dikenal dengan nama berkah tersebut.

"Seharusnya Panwaslu ini melakukan penyelidikan dan mengevaluasi terlebih dahulu jangan hanya mengkalim saja. Kalau begini caranya ada apa dengan Panwaslu, jangan-jangan ada keberpihakan kepada salah satu paslon," ucapnya saat ditemui Koran Madura.

Dirinya juga berharap, Panwaslu dalam menyikapi semua pelanggaran Pilgub harus tegas, serta tidak tebang pilih. Hal itu sesuai perundang-undangan yang berlaku. ”Jangan pandang bulu, siapapun dia dan pejabatnya yang melanggar undang-undang panwaslu mestinya harus tegas, minimal harus dilaporkan kepada intansi diatasnya yakni Bawaslu," katanya.

Namun, hal itu malah digubris oleh kepala Panwaslu Kabupaten Sampang, Akhamd Ripto, Minggu (25/8). Ia menjelaskan acara yang dihadiri juga oleh Mahfud MD selaku tokoh nasional itu hanya acara wisuda dan halal bihalal. Bukan, berkampanye.

"Khofifah itu hanya diajak oleh Mahfud MD untuk

SAMPANG – Sedikitnya 15 pohon jati seharga Rp. 107 juta diamankan Polres Sampang. Diamankannya barang bukti kayu jati ilegal tersebut setelah ada laporan dari polisi hutan (polhut) yang sedang melakukan patroli di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan, Sampang. Dari hasil patrol dilaporkan ke Polres, kemudian di tempat kejadian (TKP) ditemukan warga setempat atas nama Agus Cahyono (21) yang sedang menebang pohon jati milik negara.

Menurut Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Jeni Al Jauza saat dikonfirmasi melalui Aiptu Sunarno Kanit IV Tindak Pidana Tertentu (TIPITER ), dari laporan polhut pada Polres Sampang, ditemukan tersangka yang sedang melakukan penebangan pohon jati milik negara

menyampaikan orasi kebangsaan dan juga terkait penyampaian bahwa orang di Tambelangan jangan jadi penonton diproyek pengeboran minyak. Itu pun setelah kita kroscek ke panwascam dan masyarakat," jelasnya.

Seharusnya Panwaslu ini melakukan penyelidikan dan mengevaluasi terlebih dahulu jangan hanya mengkalim saja.

Kalau begini caranya ada apa dengan Panwaslu, jangan-jangan ada keberpihakan kepada salah satu paslon,”

hol/koran madura

TUNJUK. Salah satu anggota Polres Sampang menunjukkan kayu ilegal yang diamankan di Mapolres Sampang, Senin (26/8). sebanyak 15 pohon jati senilai Rp. 107 juta rupiah.

“Dari operasi Satreskrim Polres Sampang bersama polhut tersebut, berhasil diamankan satu tersangka Agus

polres berhasil mengamankan barang bukti (BB) 15 pohon jati yang sudah dipotong-potong dan mesin gergaji senso yang digunakan tersangkan untuk menebang pohon jati

PEMILUKADA JATIM

Tim Bambang-Said Selalu Patuh Aturan

Moh Hodai

Ketua komisi A DPRD Sampang Diberitakan sebelumnya, Bupati Sampang KA Fannan Hasib bersama-sama Cagub Jatim Khofifah Indar Parawansa di acara halal bihalal dan sunatan missal di kec. Tambelangan. Muncul dugaan kehadiraan orang nomor satu di Kab. Sampang itu ikut mengkampanyekan paslon nomor urut 4. Tetapi, bantahan keras dari A Fannan Hasib, menyebutkan kehadirannya di Kec. Tambelangan murni untuk menghadiri undangan panitia. Apa lagi, sedikitpun tidak mengetahui jika Khofifah hadir dalam acara tersebut. (ryn/lum)

Cahyono (21), warga Desa Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan, Sampang, yang tertangkap basah sedang melakukan penebangan kayu jati milik negara. Selain tersangka,

milik negara,” jelas Sunarno.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 78 Ayat 5, Pasal 50 Ayat 3 huruf e dan f undang-undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dengan ancaman 10 tahun penjara kurungan.

“Hingga saat ini proses pemeriksaan pada tersangka masih terus dilakukan oleh penyidik Polres Sampang, apakah ada tersangka lain hingga saat ini masih belum ditemukan ada tersangka lain, sebab pelaku saat ditangka sedang melakukan penebangan pohon jati milik negera sendirian, alasan sementara dari pemeriksaan tersangka melakukan penebangan pohon untuk dibuat rumah sendiri, tetapi hal ini masih butuh pendalaman lebih lanjut,” tegasnya. (hol/lum)

junaidi/koran madura

Tim Relawan Bambang-Said ketika mencabut baliho, Minggu (25/8) malam, sebelum dicabut Panwascam.

SAMPANG- Untuk memenuhi aturan yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum, tim relawan Bambang DH-Said Abdullah mencabut lebih awal alat peraga atau baliho yang terpasang dipinggir jalan sebelum memasuki batas waktu yang sudah ditentukan sampai tanggal tanggal 25 Agustus 2013. Mereka mencabut satu persatu baliho calon gubernur nomor urut tiga tersebut mulai dari Jalan Jaksa Agung sampai Jalan Diponogoro.

Memasuki masa tenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, tim relawan Bambang DHSaid Abdillah mencabut

baleho lebih awal sebelum Panitia Pengawas Pemilu mencabut baliho tersebut.

Mereka mencabut baliho, Minggu (25/8) dari pukul 22.00 mulai dari Jalan Jaksa Agung sampai ke timur menuju Jalan Diponogoro, dan pada pukul 00.00 Jalan Protokol sudah bersih dari gambar pasangan Bambang DH-Said Abdillah.

Tim relawan Bambang DH-Said Abdillah Luk (40) mengatakan, pencabutan baliho lebih awal karena Bambang DH-Said Abdillah senantiasa mematuhi aturan yang ada, karena batas waktu yang ditentukan sampai tanggal 25 Agustus. Sehingga, menjelang tiba pada waktu yang sudah ditentukan

mereka mencabut lebih awal dari pukul 10 malam mulai dari Jalan Agung Suprapto sampai jalan ke timur menuju Jalan Diponogoro.

“Kami hanya mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh penyelenggara pemilu, sehingga kami mencabutnya sendiri sebelum dicabut oleh Panwas, dan sudah tidak ada lagi gambar Bambang DH-Said yang terpampang di sepanjang jalan protokol,” ucapnya kepada Koran Madura, Minggu malam .

Sementara anggota Panwascam Kecamatan Kota Sampang. Bambang mengatakan, mulai dini hari berkumpul di Monumen Sam-

pang untuk mencabut baliho masing-masing calon Pilgub Jatim. Dan dia mengakui kalau dari paslon (pasangan calon) dari nomor urut tiga yang dicabut sendiri sebelum mereka mencabutnya seperti pasangan calon yang lain, dan yang dilakukan tim nomor tiga sudah mematuhi aturan.

“Karena sudah memasuki hari tenang sehingga perintah yang didapat dari atasannya agar semua diturunkan dan mulai dari monumen sampang terus keselatan sudah kami bersihkan semua dan yang diambil sendiri dari pasangan BDH-Said,” ucapnya. (jun/lum)

6

BANGKALAN

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO. 0185 | TAHUN II

PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PILGUB

Medan Sulit Jadi Prioritas BANGKALAN – Pemilihan gubernur Jawa Timur hanya tinggal menghitung hari. Logistik Pilgub Jatim yang diterima KPUD Bangkalan di antaranya formulir model C, model C1, C3, surat suara, dan tinta serta logistik pilgub lainnya mulai didistribusikan hari ini (Selasa), terutama ke PPS dan TPS di daerah yang sulit ditempuh roda empat.

“Kita sudah berkoordinasi dengan PPK, tanggal 27 Agustus (hari ini) semua logistik Pilgub akan didistribusikan dan sampai di PPK,” terang Pokja Logistik KPUD Bangkalan, Muhammad Mansur.

Dia melanjutkan, pada 28 Agustus, logistik itu dari PPK akan didistribusikan ke PPS. Akan tetapi, untuk daerah yang masuk kategori daerah Kita sudah rawan dan medannya sulit berkoordinasi seperti di daerah kecamatan Kokop dan Konang, maka dengan PPK, pendistribusian dari PPS ke tanggal 27 Agustus TPS akan dilakukan lebih (hari ini) semua awal. logistik Pilgub akan ”Untuk di daerah yang didistribusikan dan jauh dan masuk katagori sampai di PPK,” rawan kami telah mengacu pada pengalaman pilgub sebelumnya,” ungkapnya.

Muhammad Mansur Dia menjelaskan, jumlah Pokja Logistik KPUD TPS di kabupaten Bangkalan Bangkalan sebanyak 1.998 TPS yang tersebar di 281 desa dan kelurahan. Pihaknya berharap pendistribusian logistik akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar mengatakan secara umum logistik pilgub yang diterima KPUD Bangkalan tidak ada masalah. Surat suara kami terima lengkap dan tidak ada yang rusak atau pun cacat.

Menurutnya, jumlah surat suara yang diterima KUPD Bangkalan sesuai dengan DPT perubahan sebanyak 756.337 ditambah 2,5 persen surat suara cadangan atau 18908. Semua surat suara cadangan sudah dimasukkan ke dalam kotak dan siap didistribusikan.

Untuk petugas yang melipat surat suara, KPUD Bangkalan mengaku sedikitnya mengerahkan 84 orang yang merupakan staf dan karyawan yang bekerja di kantor KPUD Bangkalan.

“Tidak ada pihak dari luar, semuanya pegawai,” ujar Fauzan. (ori/rah)

Panwas Terkesan Membiarkan Baliho Karsa Bertebaran BANGKALAN - Masuk hari tenang, baliho pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Timur Soekarwo-Saifullah Yusuf masih marak di sejumlah tempat di Kabupaten Bangkalan. Bahkan, di tempat terlarang pun baliho peserta pilgub itu masih tetap terpasang rapi. Seharusnya, alat peraga politik sudah ditertibkan.

Namun, Panwaslu Bangkalan terkesan membiarkannya.

”Penertiban baliho itu bukan kewenangan kami. Akan tetapi domain dari Pemkab setempat,” ujar Ketua Panwaslu Bangkalan, Fajar Harianto.

Menurut Fajar, sesuai dengan UndangUndang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan untuk

menertibkan alat peraga itu adalah Pemkab setempat, yaitu Satpol PP. Petugas penertiban yang dimiliki daerah itulah yang seharusnya melakukan penertiban di hari tenang ini, termasuk penertiban baliho yang dipasang di tempat-tempat terlarang untuk ditempeli baliho, iklan, dan se-

jenisnya.

Sedangkan untuk baliho yang memiliki izin, itu merupakan kewenangan Dinas Perizinan. Pihak Panwas mengaku hanya berkordinasi dengan pihak yang berwenang dalam melakukan penertiban sejumlah peraga politik yang masih bertebaran itu.

JALUR SURABAYA-MADURA

Jalur Suramadu Mulai Bertaburan Reklame BANGKALAN – Ramainya arus kendaraan yang berada di akses dan area Suramadu rupanya memikat sejumlah pengusaha untuk memasang reklame. Banyak dijumpai reklame berukuran besar mengotori sepanjang akses jembatan penghubung pulau Madura dan Surabaya itu, termasuk di ruang lingkup wilayah kota.

Pendirian reklame yang mulai marak itu mengindikasikan longgarnya perizinan pemasangan reklame. Mestinya pemasangan reklame perlu dilakukan secara ketat, agar keberadaannya tidak sampai mengganggu keindahan.

Apalagi pada bulan Mei lalu, ada reklame yang rusak roboh menimpa warga. ”Reklame itu sudah sesuai aturan yang ada. Baik dari sektor perizinan maupun dari lokasi pemasangan reklame sendiri. Di kawasan akses Suramadu ada empat reklame besar. Mereka sudah tidak ada masalah, karena telah mengantongi izin dan pemasangan reklame sendiri sesuai aturan yang ada,” kata Kasie Sosial dan Ekonomi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bangkalan, Saiful Imron, kemarin (26/8).

Menurutnya, reklame besar yang sudah terpajang tersebut salah satunya terletak di perempatan Petapan, Kecamatan Labang. ”Dalam mengeluarkan izin bagi pengusaha reklame tidak asal mengeluarkan, tetapi diperiksa dulu. Apakah asuransi masih berlaku atau tidak. Jika semua persyaratan lengkap, maka reklame bisa didirikan,”

ucapnya.

Menurutnya, jenis pemasangan reklame ada dua kategore, yakni permanen dan non permanen. Untuk reklame permanen biasanya berdurasi satu tahun. Sedangkan non permanen biasanya masa berlaku paling lama satu bulan.

Pihaknya memberikan paraf pada non permanen untuk durasi pemasangan. Ketika masa berlaku sudah habis, maka harus diturunkan.

Dia pun menilai, pertumbuhan reklame di Bangkalan masih belum tergolong banyak. Melainkan masih dibatas normal. “Belum tentu ada yang menyewa, terkadang masih kosong. Ini istilahnya taruhanlah. Tetapi, mereka tidak hanya punya reklame di Bangkalan, namun juga ada di daerah lain. Sehingga biayanya bisa diambilkan pada reklame yang disewa,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk rekalame non permanen yang berasal dari partai, tidak dikenakan biaya perizinan.

Hanya sekedar memberitahukan dan laporan terhadap pihak perizinan. Itu pun ada batas waktu yang telah ditetapkan.

Adapun untuk reklame dan baliho berukuran kecil, pihaknya mengaku itu merupakan hal yang ilegal. Sifatnya pun kalau itu merupakan gambar dari partai biasanya yang melakukan pemasangan adalah simpatisan partai. ”Kita juga mempunyai hak untuk membersihkan.Kalau dalam masa kampanye itu ada toleransi sendiri,” terangnya. (ori/rah)

ori/koran madura

SENYUM. Mayor Jason Eltham, pria asal Adelide, Negara Australia, saat diwawancarai para wartawan, Senin (26/8). Dalam keterangannya, dirinya mengakui akan lezatnya kuliner Madura.

doni heriyanto/koran madura

DIBIARKAN. Meski sudah memasuki hari tenang masa kampanye, alat peraga milik salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur berukuran 60 x 40 cm masih terpasang rapi di Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan.

”Kami sudah melakukan kordinasi terkait adanya alat peraga yang masih terpasang. Eksekutornya bukanlah Panwaslu, tapi Satpol PP dan Dinas Perizinan,” terangnya.

Perlu diketahui, sambung Fajar, Panwaslu adalah lembaga rekomended, artinya yang memberikan rekomendasi saja. Dengan demikian, apabila masih terdapat sejumlah baliho yang belum diturunkan, itu bukanlah tanggung jawab Panwaslu.

Oleh sebab itu, perlu kiranya memahami tugas dan fungsi masing-masing lembaga. ”Kami sudah merekomendasikan itu. Masalah eksekusi ya tergantung Satpol PP. Berdasarkan informasi akan dilakukan penertiban pada hari ini (26/8),” imbuhnya.

Berdasarkan pantauan Koran Madura, di Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan baliho kecil berukuran 60 x 40 cm milik salah satu calon masih tertempel di pohon. Sehingga terkesan adanya pembiaran dari aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) Polisi Pamong Praja. Sebab hingga saat ini tidak ada tindakan penertiban baliho, padahal sudah memasuki hari tenang Pilgub Jatim.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Satpol PP Bangkalan Bambang Setiawan belum bisa dikonfirmasi.

Hanya terdengar pesan mailbox dari handponenya. (dn/rah)

KOMPENSASI

Pencairan BLSM Tahap Dua Dimungkinkan Tidak Tepat Waktu BANGKALAN - Pencairan BLSM untuk tahap dua hingga saat ini masih belum ada titik terang. PT Pos Indonesia Bangkalan, selaku pihak yang menyalurkan bantuan tersebut, mengaku masih belum melakukan berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat.

Oleh karena itu, realisasinya pencairan dana kompensasi kenaikan harga BBM itu potensial molor. ”Rencananya besok (hari ini, red) kita akan melakukan koordinasi dengan pemkab,” kata Unit Pelayanan Luar, kantor Pos Bangkalan, Muzammil Anwar, kemarin (26/8).

Meskipun begitu, pihak PT Pos sendiri meyakini pencairan tersebut bisa teralisasi pada minggu awal bulan September mendatang. ”Kalau ada kesepahaman dengan pemkab baru bisa dibayar,” ujarnya.

ori/koran madura

ANTRI. Warga Bangkalan saat mengantri penerimaan BLSM di kantor Pos Burneh, beberapa waktu lalu.

Seperti pada pencairan tahap pertama bulan Juli

lalu, pencairan pada tahap kedua juga akan dilakukan

pembayaran BLSM secara doble pula. ”Tahap kedua,

untuk pencairan bulan September dan Oktober,” terangnya.

Dia menjelaskan jumlah penerima BLSM pada tahap kedua ini masih sama, yakni sebanyak 85.068 RTSM di 18 kecamatan yang ada di Bangkalan. Besaran nominal dipastikan juga sama dengan pembayaran Juli-Agustus, yakni sebesar Rp 300 ribu.

Mengenai evaluasi pada tahap pertama, dirinya mengaku tidak ada kendala.

Realisasi pencairan tahap pertama, capai 99,64 persen.

Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan, warga belum mengambil bantuan tersebut, uang tersebut akan dikembalikan ke kas negara. ”Untuk masa pembayaran dan pengambilannya sampai 30 Desember mendatang. Bisa jadi yang bersangkutan masih ada di luar Madura,” ujarnya. (ori/rah)

MASAKAN KHAS

Perwira Australia Bersenjata Tertarik Kuliner Madura BANGKALAN - Lezatnya kuliner Madura ternyata tidak hanya cocok di lidah masyarakat lokal. Bahkan seorang perwira angkatan bersenjata Australia yang tengah menjalankan tugasnya di Bangkalan, juga mengaku kepincut dengan kelezatan makanan khas warga pulau garam ini. Selain itu, keramahan warga Bangkalan pun memberikan kesan mendalam bagi bule tersebut, kerena Madura ternyata tidak segarang seperti yang tersiar di luar sana.

Mayor Jason Eltham, pria asal Adelide, Negara Australia ini mengaku sangat menikmati suasana yang cukup menyenangkan saat tiba di Madura, khususnya Bangkalan.

Menurutnya, Bangkalan adalah kota yang akan menjadi tempat menetap baginya selama sepekan kedepan.

Dirinya mengaku datang ke Madura untuk mengikuti kuliah kerja lapangan perwira siswa sekolah staf komando angkatan darat (Seskoad).

Menurutnya, kuliner Madura dan olahan bebek khas Bangkalan membuat lidahnya kepincut dan ketagihan. ”Saya suka dan menikmati makanan khas Madura,

terlebih di Bangkalan. Saya sudah menikmati kikil, soto Madura, sate kambing, dan special bebek goreng. Bahkan saat makan bebek goreng kemarin saya menghabiskan 2 piring,” ungkap bule yang murah senyum ini dengan logat asingnya yang masih kental.

Jason hadir di Madura sebagai perwira siswa yang mengikuti program pertukaran di Seskoad Bandung.

Dia mengaku masih akan terus menikmati kulinerkuliner lain yang belum dicicipinya. Selain kuliner, Jason pun mengagumi keindahan batik tulis Bangkalan. ”Ya bagus sekali, walaupun saya belum punya uang untuk membelinya, nanti menjelang kepulangan saya

pasti akan membeli batik tulis itu untuk oleh-oleh,” ungkap ayah tiga anak yang cukup lancar berbahasa Indonesia ini.

Jason mengaku senang dengan semua ciri Khas Madura, termasuk sapaan hangat masyarakat Bangkalan yang suka menyapanya dengan senyuman penuh keakraban. Keakraban itulah membuat Jason ingin lebih lama tinggal di Bangkalan.

Menurutnya, suasana yang penuh keakraban membuatnya begitu terkesan akan budaya saling bertegur sapa. Tidak hanya itu saja, bahkan baginya sekalipun dirinya orang asing tidak membuat dirinya bingung untuk beradaptasi. Karena, masyarakat Madura tidak

pernah membeda-bedakan. ”Masyarakat Madura luar biasa. Cepat akrab meski saya orang asing,” kesannya.

Dia pun mengaku selama berada di Indonesia, dirinya mempelajari banyak hal mengenai kebudayaan dan bahasa yang beraneka ragam yang ada di negeri katulistiwa ini. Termasuk minatnya untuk bergabung dalam sekolah Skoad tersebut. ”Banyak hal yang bisa saya pelajari seperti perbedaan dalam sistem militer.

Di negara saya Australia tidak menggunakan sistem pertahanan teritorial sebagaimana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, saya banyak mendapatkan pengalaman tentang situasi yang ada di negara ini,” ungkapnya. (ori/rah)

LINTAS MADURA

7

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO.0185| TAHUN II

PANITIA PENGAWAS PEMILU

Panwaslu Pelajari Groping TPS

KEMELUT KERATON SURAKARTA. Pendukung dua kubu yang berseteru, bersitegang di luar gerbang Sasana Mulya, Keraton Surakarta Hadiningrat, Solo, Jateng, Senin (26/8).

Pihak yang menamakan diri Lembaga Dewan Adat Keraton membubarkan paksa penobatan KGPH PA Tedjowulan sebagai Maha Menteri menyusul kemelut di Keraton Surakarta yang semakin memanas jelang tahapan sidang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemulihan Daerah Istimewa Surakarta yang dibekukan tahun 1946.

4 Kapal Tak Bisa Berlayar SUMENEP – Cuaca ekstrem mengakibatkan pelayaran ke sejumlah kepulauan harus ditunda.

Tidak adanya armada kapal yang berlayar dari Pelabuhan Kalianget ke sejumlah wilayah di kepulauan mengakibatkan penumpang sudah beberapa hari tertahan di pelabuhan.

Mereka terpaksa menginap di sekitar pelabuhan sambil menunggu pemberangkatan kapal.

Kapal Motor Sabuk Nusantara 27 dengan tujuan Kalianget-Masalembu yang mestinya berangkat Rabu (21/8), hingga Senin (26/8) belum bisa berlayar. Kapal Cepat Express Bahari 3 C dengan tujuan Kalianget-Kangean yang mestinya sudah berlayar juga belum bisa beraktivitas. Di Perairan Masalembu, ketinggian ombak mencapai empat meter.

Petugas Kepelabuhanan Kantor Administrator Pelabuhan Kalianget Fadjar Sadik mengatakan, KM Sabuk Nusantara 27 mestinya melakukan pelayaran ke Kalianget, Masalembu, dan Surabaya pada Sabtu. Namun, karena cuaca buruk harus ditunda

hingga waktu yang belum ditentukan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalianget, memprediksi kondisi cuaca di wilayah Sumenep cerah berawan dengan kecepatam angin antara 5 hingga 45 knot per jam dari arah timur ke tenggara. Sementara kondisi gelombang untuk perairan Selat Madura 0,5 hingga 2 meter, Pulau Kangean 2 hingga 3 meter, dan Masalembu 2 hingga 4 meter.

“Dengan demikian, cuaca tidak kondusif, sehingga Adpel tidak mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi semua armada pelayaran kecuali KM Kartika yang melayani penyebrangan Kalinget-Jangkar Kabupaten Situbondo karena untuk perairan Selat Madura lebih kondusif,” terang Fadjar.

Dia menegaskan, Adpel belum bisa memastikan kapan pelayaran kembali dilakukan. Namun, hasil perkiraan BMKG Kalianget, cuaca eks-

trem diprediksi terjadi hingga Kamis (29/8). “Intinya tergantung cuaca. Namun, jika hingga tanggal 29 nanti masih dianggap kurang aman, maka penundaan pemberangkatan kapal itu tetap kami berlakukan,” tandas Fadjar.

Sementara Mohammad Abduh, penumpang asal Masalembu di Kalianget, mengaku terpaksa bermalam di pelabuhan, setelah kapal perintis gagal berlayar sejak Sabtu. Pemkab diharapkan dapat memberi bantuan, minimal berupa makanan kepada para penumpang yang terlantar.

Penumpang yang tertahan di Pelabuhan Kalianget banyak mengeluhkan bekal perjalanan pulang yang mulai menipis. Setiap harinya mengeluarkan banyak uang untuk makan dan minum, termasuk biaya mandi selama berada di pelabuhan.

Abu Bakar, penumpang lain, berharap cuaca kembali kondusif. Sebab, dirinya bersama penumpang lainnya dengan tujuan Masalembu terlantar di Pelabuhan Kalianget menunggu pemberangkatan kapal.

“Kami dan para penumpang lainnya berada di Pelabu-

han sejak Jum’at (23/8). Karena informasinya kapal perintis dijadwal melakukan pelayaran pada Sabtu pagi, namun karena cuaca buruk akhirnya gagal pulang, sehingga sementara menginap di Pelabuhan,” tuturnya.

Sembako Naik Lumpunya pasokan sembako ke daerah kepulauan akibat tidak ada kapal yang melakukan pelayaran, harga sembako di kepulauan mulai mengalami kenaikan harga.

Di Desa Paliat, Kecamatan Sapeken, misalnya, harga beras yang semula Rp. 7.000 perkilogramnya naik menjadi Rp. 10 ribu. Minyak Goreng yang semula Rp. 11 ribu naik menjadi Rp. 15 ribu. Gula pasir juga mengalami kenaikan harga, dari Rp. 12 ribu menjadi Rp. 15 ribu.

Sugianto, warga setempat, mengatakan, kanaikan harga sembako tersebut sangat meresahkan warga kepulauan, apalagi gelombang masih diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir Agustus mendatang. Ditambah aktivitas warga kepulauan untuk melaut lumpuh.

“Transportasi laut ini

merupakan nafas warga pulau, kalau transportasi lumpuh, maka semua harga akan ikut naik” terangnya.

Sementara warga Sapeken lainnya, Moh Ali, mengatakan, 80 persen warga kepulauan memang bekerja sebagai nelayan, sehingga ketika cuaca ekstrem datang, maka akan sangat menyengsarakan warga kepulauan, karena mereka kehilangan mata pencaharian kemudian diperparah dengan naiknya harga sembako.

“Mereka sudah menarik semua perahunya untuk tidak melaut, ada juga yang memperbaiki jaring agar saat cuaca baik bisa kembali berjalan lancer,” terangnya.

Diharapkan Pemerintah kabupaten Sumenep segera merealisasikan pengadaan kapal besar yang tahan ombak, seperti yang dijanjikan Bupati Sumenep selama ini, agar pasokan sembako tidak terhambat walaupun cuaca tidak bersahabat.

“Kami minta agar kapal laut yang selama ini dijanjikan segera dikerjakan, agar nasib kita tidak terus terkatung-katung,” keluhnya. (athink/sai/ mk)

dari Kecamatan Jrengik hingga Kecamantan Camplong.

Tentu, agar tidak melanggar aturan penyelengaraan pilgub baik secara administrasi maupun pidana.

“Penyisiran sudah dilakukan sama Satpol PP dari Jalan Raya Kecamatan Jrengik sampai Kecamatan Camplong, agar tidak adanya pelanggaran secara administrasi. Namun, kalau masih bandel memasang alat peraga bisa pelanggaran pidana yang akan diberikan pada tim kampanye nya,” jelasnya.

Sebelumnya, panwas dengan beberapa instansi dari Pemkab Sampang mengumpulkan seluruh perwakilan tim sukses dari keempat kandidat, khususnya di Sampang sejak 16 Agustus. Pembahasan tersebut agar tidak

adanya pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelarangan Pemasangan Alat Peraga.

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP Hamdani melalui Kasi Operasional, Moh Sidik, mengatakan, dilakukanya penurunan alat peraga itu memasuki masa tenang dari 26 Agustus hingga tanggal 28. Sebab, hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama dari panwaslu dan tim sukses semua kandidat. “Masa tenang inilah kita terpaksa diturunkan karena sudah masa tenang.

Itu sesuai dengan hasil rapat sejak 16 Agustus. Kita juga prioritas baliho lainnya yang melintang dijalan kita turunkan juga,” katanya. (ryn/ lum)

MASA TENANG

Baliho Cagub Itu Belum Diturunkan

SAMPANG – Sekalipun sudah memasuki tahapan masa tenang kampanye pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2013-2018, sejumlah alat per-

aga di beberapa pohon, seperti di Jalan Raya Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, masih terpampang.

Padahal, masa kampanye sudah berakhir sejak 26 Agustus dan tinggal melangsungkan pencoblosan hak suara pada Kamis, 29 Agustus mendatang.

Berdasarkan pantauan Koran Madura, sejumlah alat peraga tersebut masih bertebaran di sejumlah jalan protokol Kec/ Kota Sampang. Padahal, pengawas pemilu kecamatan (panwascam), Senin (26/8) sekitar pukul 00.00 Wib hingga 03.00 Wib sudah melakukan membersihkan.

Ripto, menambahkan, dalam masa tenang ini pihak Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol Pp) sudah melakukan penyisiran untuk membersihkan alat peraga yang dimulai

SUMENEPPanitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep menindaklanjuti hasil laporan panitia pengawas kecamatan (panwascam) tentang penyatuan tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Cankreng, Kecamatan Lenteng.

Berdasarkan laporan, ada indikasi bahwa TPS 1,2,3, 4 dan 5 itu akan disatukan menjadi satu TPS. Padahal dalam aturan penyatuan tersebut tidak dibenarkan. Sehingga Panwaslu Sumenep melalui panwascam menindaklanjuti kepada PPK dan PPS setempat terkait adanya indikasi penyatuan TPS. Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep Zamrud Khan mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat melalui Panwascam Lenteng untuk dikirim kepada Pihak Kepolisian, Koramil dan Pihak Kecamata untuk masuk ke PPK, dan menanyakan tentang mengemukanya wacana penyatuan TPS di Desa Cangkreng, Kecamatan Lenteng. “Surat itu kami kami kirim agar masalah ini segera diantisipasi, agar bisa clear (jelas),” katanya, Senin (26/8).

Sesuai tugas dan fungsinya, menurut Zamrud, Panitia pengawas sifatnya hanya melalukan langkah preventif, selebihnya adalah instanasi-instanasi terkait untuk menyelesaikan masalah ini.

“Artinya, tugas kami hanya melakukan langkah-langkah preventif untuk memperjelas temuan-temuan, termasuk indikasi penyaturan TPS yang santer diwacanakan oleh banyak orang,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Zamrud, langkah preventif yang dilakukan oleh panwas adalah mendatangi instansiinstansi terkait dan mengirim surat kepada pihak yang bertanggung jawab agar tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. “Karena jika ada sesuatu sudah menabrak aturan, maka kami tidak ingin masalah itu akan mengganggu terhadap optimalisasi pemilihan gubernur mendatang, dan masalah ini jelas adalah tugas dan wilayah KPU dan jajarannya ke bawah,” terangnya.

Ditanya apakah memang tidak boleh dalam aturan baku pemilihan umum, TPS itu disatukan, secara tegas Zamrud menyatakan bah-

wa itu tidak boleh. “Karena kami mengacu kepada surat edaran yang dibuat KPU bahwa penyatuan TPS itu tidak perkenankan dan tidak dibenarkan. Jadi, sesuai surat yang telah kami terima dari KPU bahwa tidak boleh ada penyatuan TPS,” paparnya.

Dengan demikian itulah, lanjut Zamrud, pihaknya melakukan langkah antisipasi dengan langsung mengirimkan surat kepada pihak kepolisian, koramil dan camat agar tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan.

“Karena langkah antisipasi itu sangat diperlukan guna membendung masalahmasalah seharusnya tidak terjadi,” tandasnya Menyalahi PKPU Sementara secara terpisah, Komisioner KPU, Moh. Ilyas, kepada Koran Madura, menyatakan bahwa tidak dibenarkan ada penyatuan TPS. “Apanya harus diantisipasi lagi, karena dalam surat edaran KPU sudah jelas bahwa tidak diperkenankan ada penyatuan TPS. Kami sudah antisipasi dengan surat edaran yang tembusannya ke KPU Provinsi, Panwaslu, PPK dan pihak-pihak terkait,” katanya dengan singkat.

Diketahui berdasarkan surat edaran KPU Nomor 1296/KPU-Kab-14.329908/ VIII/2013 telah tetulis bahwa mengacu kepada PKPU RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 12 ayat 1 huruf a, bahwa PPS membagi pemilih paling tinggi 600 orang dengan memerhatikan lima poin,yaitu tidak menggabungkan desa/ kelurahan; memudahkan pemilih; hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis; tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan jarak waktu tempuh menuju TPS. Oleh karena itu, berdasarkan dari PKPU dan penjelasan poin di atas, maka dengan tegas berdasarkan surat edaran bahwa KPU tidak memperkenankan adanya penyatuan lokasi beberapa TPS di 1 (satu) tempat, KPU Sumenep mengintruksikan kepada PPK dan PPS Cangkreng Kecamatan Lenteng untuk mematuhi aturan dan peraturan yang ada. (sym/mk)

PILGUB JATIM

KPU Mendistribusikan Logistik di 14 Kecamatan

SAMPANG - KPU Sampang, Senin (26/8) sekitar pukul 13.00 Wib, mendistribusikan logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur secara serentak di 14 kecamatan di Kabupaten Sampang.

Pendistribusian itu langsung ditempatkan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Jumlah total TPS di Kabupaten Sampang 1.152. Distribusi tersebut menggunakan truk dengan pengawalan ketat aparat Polres Sampang.

Namun, di sisi lain ketika berlangsungnya pendistribusian logistik tersebut, KPU Sampang mengaku belum menerima pendistribusian surat suara tambahan sebanyak 1.031 lembar yang telah diajukannya terhadap KPU Provinsi.

Ketua KPU Sampang, Abu Ahmad Dovier Syah melalui Divisi Logistik dan Keuangan, Hernandi Kusumahadi mengatakan, keterlambatan pengiriman tambahan surat suara itu tidak akan mengganggu proses pendistribusian kotak suara dan surat suara yang mulai dilaksanakannya. Karena masih ada sisa waktu sampai Selasa (27/8) dan kekurangan surat su-

ara itu hanya dialokasikan di dua TPS saja. Sehingga, nantinya akan didistribusikan ke TPS terdekat yaitu di Kecamatan Kota.

“Dari adanya pendistribusian ini ada kendala dimana sejak (26/8) pukul 07.00 WIB belum terdistribusi kekurangan surat suara yang sudah kita ajukan.

Tetapi dari keterangan KPU provinsi menyebutkan bahwa armadanya masih berada di gudang untuk mengirim,” ucapnya.

Lanjut Hernandi, dari keterlambatan tersebut dirinya juga sudah mengubah teknis pendistribusian agar pelaksanaan distribusi terlaksana selama 1 hari.

Dimana, pelaksanaan pendistribusian dibagi menjadi dua gelombang. Diantaranya, untuk gelombang pertama pendistribusian dimulai sejak (28/6) sekitar pukul 08.30 Wib untuk 7 kecamatan.

“7 kecamatan ini yakni, Kecamatan Kedungdung, Robatal, Ketapang, Sokobanah, serta Kecamatan Banyuates, Karang Penang, dan Kecamatan Omben. Dan sisanya akan kita distribusikan siang ini (26/8),” katanya. (ryn/ lum)

8

POLITIKA

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO.0185 | TAHUN II

KELENGKAPAN PILGUB

Logistik Pemilukada di Kediri Tak Cukup KEDIRI - Logistik untuk pemilihan kepala daerah (Pemilukada) Jawa Timur, 29 Agustus mendatang, di Kota Kediri ternyata masih kurang, seperti surat suara yang kekurangannya mencapai 4.877 lembar.

“Sebenarnya surat suara saat pendistribusian awal mencukupi, tapi setelah disortir ada kerusakan sejumlah itu, jadi kami meminta ke KPU Jatim,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri Agus Rofik, Senin (26/8).

Ia mengatakan pihaknya sudah meminta komisioner KPU divisi logistik untuk mengambil kekurangan logistik itu ke KPU Jatim. Hal itu harus dilakukan secepatnya, mengingat pelaksanaan Pemilukada tinggal beberapa hari lagi.

Selain surat suara, Agus juga mengatakan terdapat sejumlah logistik lain yang belum siap, seperti formulir dan sejumlah alat coblos untuk Pemilukada Jatim. Kekurangan itu juga akan diajukan sekalian ke KPU Jatim.

Pihaknya menyebut awalnya berencana mendistribusikan logistik Pemilukada Jatim pada 27 Agustus 2013, tapi karena masih kekurangan logistik, maka pendistribusian itu ditunda dan rencananya

dilakukan pada 28 Agustus secara langsung ke kecamatan.

“Selanjutnya, petugas pemungutan suara (PPS) akan mengambil logistik Pemilukada saat hari H pencoblosan dengan dikawal polisi,” katanya.

Untuk logistik Pemilukada Kota Kediri, Agus juga mengatakan semua sudah siap dan tinggal menunggu untuk pendistribusian. Saat ini, masih menunggu logistik Pemilukada Jatim.

Menyinggung tentang sarana pendistribusian, ia mengatakan akan melibatkan enam truk. Untuk pendistribusian juga akan dikawal oleh petugas Polres Kediri Kota mulai pengambilan oleh masingmasing PPS, bahkan sampai rekapitulasi pascapemberian hak suara.

Pemilukada di Kediri dilakukan bersamaan dengan Pemilukada Jatim, 29 Agustus 2013. Jumlah DPT untuk Pemilukada Kota Kediri sebanyak 205.855 pemilih, sementara untuk Pemilukada Jatim mencapai 206.876 pemilih. Aspirasi mereka akan disalurkan di 529 tempat pemungutan suara (TPS) di tiga kecamatan, yaitu Kota Kediri, Pesantren, dan Mojoroto.

KPU Kota Kediri juga mendirikan TPS khusus yang

ant/rudi mulya

DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILUKADA JATIM: Sejumlah petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengecek kelengkapan logistik Pemilukada Jatim sebelum didistribusikan ke panitia pemilihan tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kantor KPU Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (26/8). Distribusi logistik Pemilukada Jatim ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditargetkan selesai pada 28 Agustus 2013, atau sehari menjelang pencoblosan. ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri.

Pendirian TPS itu atas permintaan dari Lapas Kediri, karena jumlah penghuni juga

banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk membawa satu per satu penghuni pulang memberikan hak suaranya.

Pemilukada Kota Kediri itu diikuti tujuh pasangan calon,

dua dari jalur perseorangan, dua lainnya “incumbent”, dan lainnya dari swasta.

Mereka antara lain Arifudinsyah-Sudjatmiko, Bambang Hariyanto-Hartono,

Alat Peraga Cagub-Cawagub Masih Bertebaran SURABAYA – Memasuki masa tenang kampanye pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 2013 yang dimulai, Senin (26/8) hingga Rabu (28/8) mendatang, ternyata masih banyak baliho maupun spanduk kampanye yang masih terpasang di sejumlah titik Kota Surabaya. Padahal sesuai aturan, hal itu dilarang oleh Bawaslu Jatim karena jalan-jalan harus bersih dari atribut kampanye ketika memasuki hari tenang.

Baliho sosialisasi kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jatim terkesan dibiarkan oleh masing-masing tim pemenangan pasangan calon. Ini terlihat dari masih banyaknya baliho yang dibiarkan terpasang di sejumlah sudut Kota Surabaya.

Pantauan Koran Madura, baliho pasangan SoekarwoSaifullah Yusuf (KarSa) terlihat, Jalan Jend. Basuki Rachmat, Sumatera, dan Taman Bungkul. Sedangkan pasangan Eggi Sudjana-Muhammad Sihat (Beres) terlihat di Perumnas Tengger, Tandes.

Baliho pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Jempol) terlihat di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Yos Sudarso (depan DPRD Surabaya), Taman Bungkul, pojok Jalan Raya Darmo, Banyurip, dan Darmo Permai. Untuk baliho dan papan reklame pasangan Khofifah Indar ParawansaHerman S Sumawiredja terlihat di Jalan Sumatera.

Bahkan, perang baliho gambar pasangan calon ternyata diwarnai perang rusak baliho oleh orang tidak dikenal di sejumlah titik di Surabaya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim mengaku sudah memproses aksi pengerusakan alat peraga kampanye itu.

Menurut laporan yang masuk di Bawaslu Jatim, baliho pasangan SoekarwoSaifullah Yusuf (Karsa) yang bertuliskan “Kami pilih KarSa, Kamu?” di bawahnya terdapat coretan yang rapi dengan tulisan ‘Bambang-Said’.

Baliho KarSa yang menjadi dirusak dengan coretan Bambang-Said itu dapat dilihat di pojok utara Taman Apsari

depan Grahadi, Jalan Tunjungan, Jalan Panglima Sudirman (monumen Bambu Runcing) dan Bunderan Satelit Mayjend Sungkono.

Ketua Bawaslu Jatim, Sufianto, mengingatkan agar semua pihak, terutama elemen masyarakat untuk menghargai etika kampanye yang ada.

“Baliho yang dicoret dan merugikan pasangan calon gubernur ini sudah tidak dibenarkan dan bisa masuk kategori pelanggaran karena membuka konflik antar calon, kita juga akan klarifikasi ke tim dari Bambang-Said,” ujar Sufianto, Juru Bicara tim pemenangan Karsa Anang Supriyono membenarkan aksi perusakan itu. Dia meyakini, pengerus-

kan itu dilakukan secara terorganisir. “Kita tidak membalas merusak, tapi kami sudah laporkan ke Bawaslu Jatim,” ujarnya.

Tim Pemenangan Bambang-Said juga menyangkal telah melakukan perusakan baliho calon pasangan lain.

“Calon kami sejak awal sudah berkomitmen melakukan kampanye yang fair, jadi tidak mungkin itu ulah kami,” terangnya.

Mengingat baliho masing-masing paslon merusak keindahan wajah kota, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menertibkannya. Karena coblosan Pilgub Jatim 2013 yang digelar 29 Agustus, kurang tiga hari lagi.

KPU Minta TPS Tempeli Stiker Berkah

ara/koranmadura

PENGAMANAN PEMILUKADA

Ada Dua Titik yang Rawan Pemilukada Jatim GRESIK - Jajaran Kepolisian Resor Kabupaten Gresik, Jawa Timur, membagi dua lokasi rawan pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jatim yang akam berlangsung 29 Agustus 2013, yakni wilayah Pulau Bawean dan Gresik Utara.

Kapolres Gresik AKBP Ahmad Ibrahim, Senin mengaku pembagian dua titik rawan itu karena untuk Pulau Bawean

merupakan wilayah yang jauh dari pantauan dan keramaian kota, sedangkan di Gresik Utara ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang terletak di pedalaman.

"Dua lokasi yang rawan itu masuk ke dalam pantauan kami dan merupakan prioritas, karena menyangkut adanya tindak pidana di wilayah itu," katanya usai kegiatan penandatanganan kerja sama dengan Panwaslu

dan Kejari yang berlangsung di Aula Mapolres Gresik.

Oleh karena itu, pihaknya akan menggunakan pola pengamanan dengan menempatkan dua petugas di setiap TPS untuk wilayah Pulau Bawean dan Gresik Utara.

"Khusus di Pulau Bawean, kami akan kirim sebanyak 50 petugas, dan mereka rencana berangkat bersama pada Selasa (27/8) dari Pelabuhan Gresik," katanya.

Meski demikian, Ibrahim mengaku siap menambah jumlah petugas di Pulau Bawean bila diperlukan, karena jumlah petugas yang dikirim tersebut tidak baku.

"Untuk total anggota yang kami libatkan selama pelaksanaan Pemilukada Jatim di Gresik mencapai 576 personil, dan rencana juga akan dibantu 1 SSK BKO Brimob Polda Jatim serta 1 SSK TNI," katanya.

Jatim diikuti empat pasangan, yaitu Soekarwo-Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M Sihat, Bambang DH-Said Abdullah, dan terakhir Khofifah-Herman. (ant/dik)

STIKER CAGUB-CAWAGUB

“Ada banyak laporan pelanggaran alat peraga, seperti terpasang di pohon atau bahkan sampai mengganggu jalan,” ujar Sufianto Semestinya, kata Sufi, kampanye haruslah dilakukan dengan cara yang santun dan yang terpenting tidak mengganggu masyarakat.

Untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut, pihaknya akan memperhatikan masalah tersebut.

“Jika kampanye dilakukan dengan cara yang baik, maka masyarakat pasti akan bersimpati. Dan bila sudah bersimpati, maka partisipasinya akan meningkat, sehingga pasangan calon harus lebih kreatif tanpa harus melanggar aturan,” tegasnya. (ara)

BELUM DITERTIBKAN: Baliho salah satu Cagub-Cawagub di jalan Jend. Achmad Yani, Surabaya belum ditertibkan.

Imam Subawi-Suparlan, Samsul Azhar-Sunardi, KasiadiBudi Rahardjo, Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibbah, dan Herry Muller-Ali Imron.

Sementara itu, Pemilukada

Ia juga menegaskan, siap mengamankan pelaksanaan Pemilukada Jatim, baik di dalam wilayah Gresik maupun di wilayah perbatasan Gresik dengan Surabaya atau Lamongan.

"Dengan adanya pengamanan ini, kami berharap Pemilukada Jatim bisa berjalan aman, tertib dan pemimpinnya siap dipilih dan siap tidak dipilih," katanya. (ant/dik)

TRENGGALEK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek meminta petugas TPS untuk menempeli stiker nama pasangan calon gubernur nomor empat (4) Khofifah-Herman pada formulir C-1 yang masih kosong.

"Kami telah menerima ribuan stiker yang bertuliskan nama pasangan itu dari KPU Jatim untuk ditempelkan pada formulir yang kosong, tapi penempelannya kami serahkan ke masingmasing TPS, karena kalau kami yang menempelkan waktunya tidak mencukupi," kata Komisioner KPU Trenggalek, Budi Mukaryanto, Senin (26/8).

Ia juga mengaku pihaknya terpaksa tidak memasukkan ribuan amplop surat suara dalam kotak logistik karena terlambat datang. "Setelah kami melakukan penyegelan kotak logistik itu, amplop baru datang, sehingga kami tidak bisa memasukkan, namun kami taruh di luar dan dikirim bersamaan logistik yang lain," pungkasnya.

Namun, pihaknya telah mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Jatim ke tingkat kecamatan yang ditargetkan rampung dalam sehari. "Pengiriman surat suara serta beberapa kebutuhan pencoblosan tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dengan mengerahkan enam armada truk," katanya.

Untuk gelombang pertama, pihaknya mendahulukan untuk daerah-daerah pegunungan, seperti Munjungan, Panggul, Dongko, Bendungan, Pule serta Watulimo.

Selanjutnya, baru untuk wilayah datar, seperti Kota Trenggalek dan sekitarnya.

Menurut dia, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pengiriman logistik pilkda dari KPU ke panitia pemilihan kecamatan (PPK) mendapatkan alokasi waktu selama dua hari, yakni 26-27 Agustus.

Namun dengan mempertimbangkan efisiensi waktu, proses itu akan selesai dalam sehari. "Kalau bisa selesai dalam sehari, maka kami akan memiliki waktu yang agak longgar, sehingga apabila muncul persoalan bisa kami selesaikan lebih cepat dan mudah," ujarnya.

Proses pendistribusian 1.500 kotak logistik tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian, mu-

lai dari gudang KPU hingga lokasi penyimpanan di tingkat kecamatan.

Setelah terdistribusikan di tingkat kecamatan, maka seluruh logistik bakal dikirimkan lagi ke tingkat panitia pemungutan suara (PPS) di masing-masing desa pada 27-28 Agustus.

"Untuk distribusi ke TPS ada dua alternatif, kalau lokasinya cukup mudah dijangkau maka pengirimannya dilakukan pada hari H pencoblosan atau Kamis (29/8) pagi, sedangkan apabila lokasi PPS ke TPS itu jauh bisa dilakukan pada 28 Agustus," katanya.

Mengenai hasil penghitungan dan pemilahan surat suara, Budi mengaku pihaknya menemukan 205

Kami telah menerima ribuan stiker yang bertuliskan nama pasangan itu dari KPU Jatim untuk ditempelkan pada formulir yang kosong, tapi penempelannya kami serahkan ke masing-masing TPS, karena kalau kami yang menempelkan waktunya tidak mencukupi,”

Budi Mukaryanto

Komisioner KPU Trenggalek surat suara yang rusak dan tidak dapat dipakai, namun dari sisi jumlah keseluruhan diyakini tidak akan mengalami kekurangan. "Pada awal penghitungan itu kami sempat khawatir, karena dalam satu boks surat suara itu ada yang jumlahnya kurang, padahal apabila harus menambah surat suara, percetakanya cukup jauh, di Bandung, Jawa Barat," imbuhnya.

Namun setelah dihitung total terdapat beberapa boks surat suara yang isinya berlebih, sehingga KPU bisa menutupi kekurangan itu dengan diambilkan surat suara yang mengalami kelebihan.

"Alhamdulillah persoalan itu bisa teratasi, walaupun ada beberapa TPS yang jumlah surat cadangannya tidak sampai 2,5 persen, kami berharap tidak ada masalah lain yang bisa mengganggu ketersediaan logistik tersebut," katanya. (ant/dik)

POLITIKA

9

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO.0185 | TAHUN II

SURAT SUARA PEMILUKADA

KPU Meminta Pengganti Surat Suara Rusak BOJONEGORO - KPU KaSesuai laporan, katanya, bupaten Bojonegoro, Jawa kerusakan surat suara hamTimur, Senin (26/8) menga- pir merata, hanya sejumlah jukan permintaan pengganti PPK dari 28 PPK di daersurat suara rusak Pilkada ahnya yang melapor tidak Jawa Timur di daerah itu ada kerusakan surat suara, di yang jumlahnya mencapai antaranya, PPK Kecamatan 14.402 surat suara kepada Malo.

KPU provinsi.

“PPK Kecamatan Malo “Kami hari ini men- melapor tidak ada kerusakan girimkan kurir langsung ke surat suara, bahkan surat suKPU Provinsi Jatim agar bisa ara kelebihan satu surat sumemperoleh surat suara ara,” katanya. yang rusak, sebab khawatir Menjawab pertanyaan tidak kebagian, sebab harus mengenai kebiasaan pemilu berebut dengan jumlah pedaerah lain,” milih yang kata Kasubag d a t a n g Hukum KPU tidak bisa Bojonegoro Su100 persen, Kami hari ini prapto, Senin mengirimkan kurir M u n d z a r (26/8) di Bojomenyatakan langsung ke KPU negoro. ihaknya Provinsi Jatim agar ptidak Dengan debisa bisa memperoleh mikian, kata mengandalsurat suara yang dia, harapankan kodisi rusak, sebab nya kalau meitu. khawatir tidak mang pada Yang jeSenin ini sudah las, katanya, kebagian, sebab memperoleh KPU tetap harus berebut surat suara dengan daerah lain,” b e r u s a h a pengganti yang menyediarusak, maka kan surat Suprapto akan langsung suara sesuai Kasubag Hukum KPU didisitribusijumlah dafkan ke panitia tar pemilih Bojonegoro pemilihan ketetap (DPT) camatan (PPK). sebanyak Mengenai rusaknya su- 1.033.556 pemilih ditambah rat suara di daerah setempat cadangan sebesar 2,5 persen dibenarkan Ketua KPU Bojon- dari DPT. egoro Mundzar Fahman yang “Ya tidak bisa begitu menyebutkan laporan 14.402 mengenai surat suara kemusurat suara rusak itu diterima dian mengandalkan pemilih dari sejumlah PPK sampai yang tidak datang,” ucapnya, Minggu (25/8) tengah malam. sambil tersenyum.

Ia menyebutkan kerusaMasih sesuai laporan kan surat suara sebagian be- PPK, katanya, logistik Pilkasar karena pemotongannya da Jatim sebagian sudah yang tidak tepat, sehingga mulai didistrisbusikan ke satu surat suara ada yang panitia pemungutan suara bagian tertentu yang kurang, (PPS) di desa, sebab penyortapi ada yang berlebih. tiran surat suara juga logistik “Selain itu ada juga surat lainnya sudah rampung.”Jadi suara yang terkena tinta, se- mulai Senin logistik sudah hingga juga kami anggap ru- bergeser didistribusikan ke sak,” kata Suprapto.

PPS,” katanya. (ant/dik)

BALIHO

Panwas Menyesalkan Tim Calon Gubernur SURABAYA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya menyesalkan sikap dari masing-masing tim pemenangan pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur yang tidak membersihkan semua baliho sesuai janji saat masa tenang.

“Saat berkoordinasi dengan KPU dan semua tim pemenangan pasangan calon, tim pasangan berjanji untuk membersihkan sendiri pada 25 Agustus. Tapi ternyata tidak sesuai komitmen karena masih banyak yang terpasang,” kata anggota Panwaslu Surabaya Sardiyoko, Senin (26/8).

Panwas mengakui meski telah memasuki masa tenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, ternyata masih banyak baliho yang berdiri di sejumlah wilayah. “Kami kaget kok masih banyak yang belum dibersihkan,” tegasnya.

Padahal, lanjut dia, tujuan panwas memberikan kesempatan tim pemenangan membersihkan alat peraga, agar mereka bisa menyimpan sendiri.

Sardiyoko menegaskan pada Senin malam ini mulai Pk. 19.00 WIB tim gabungan yang terdiri dari Panwas, KPU, Polrestabes dan Pemkot Surabaya akan melakukan penertiban alat peraga kampanye di seluruh kawasan. Sebelum bergerak, tim gabungan berkumpul di Balai Kota Surabaya.

“Kami akan sisir alat peraga kampanye cagub-cawagub, parpol dan caleg,” ujarnya.

Ia mengatakan, pembersihan baliho caleg dilakukan karena sesuai aturan dan kesepakatan yang dilakukan 200 meter dari tempat pemungutan suara (TPS) tdiak diperbolehkan dipasang alat peraga kampanye. “Bendera parpol identik dengan pendukung pasangan calon,” katanya.

Ia mengatakan seusai pemilihan gubernur dan wakil gubernur, para caleg bisa mengambil kembali baliho mereka yang ditertibkan agar bisa digunakan kembali. Tim gabungan penertiban alata peraga terbagi dalam empat kelompok.

Mereka akan bergerak melakukan penertiban di wilayah utara, tengah, selatan dan pusat kota.

Untuk kawasan perkampungan, penertiban akan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Lapangan (PPL) dibantu panwas kecamatan dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

Sardiyoko mengungkapkan, dalam Pemilukada Jatim kewenangan penertiban alat peraga berada di bawah KPU dan Pemkot Surabaya. “Sesuai aturan dan peraturan KPU, dalam penertiban alat peraga pilgub panwas hanya memberikan rekomendasi,” jelasnya.

Sementara itu, untuk megantisipasi terjadinya kasus politik uang dalam Pemilukada Jatim yang digelar pada 29 Agustus pihaknya akan siaga selama 24 jam. “Dalam bimbingan teknis ditekankan, panwascam dan PPL mulai 26-29 Agustus harus siaga tidak boleh meninggalkan wilayahnya,” katanya.

Jika terjadi praktik politik uang, kata dia, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, karena menyangkut masalah pidana. “Itu sudah masuk kategori tindak pidana. Namun proses awal akan ditangani Gakumdu,” katanya.

Gakumdu adalah sentra penanganan sengketa Pemilu yang berhubungan langsung dengan tindak pidana secara hukum. Beberapa elemen yang terlibat di dalamnya, Panwas, Kepolisian dan Kejaksaan. (ant/dik)

ant/m risyal hidayat

KETIDAKNETRALAN PILGUB JATIM: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, Sufyanto (kiri) didampingi komisioner Divisi Pengawasan Andreas Pardede (tengah) menunjukkan kejanggalan yang ada di Form BC (lembar kertas form yang berisi gambar pasangan calon dan ditempel di pintu masuk TPS) ketika jumpa pers di Kantor Bawaslu Jatim, Surabaya, Senin (26/8) dini hari.

Bawaslu Jatim menucrigai adanya ketidak netralan dari tiga komisioner komisi pemilihan umum (KPU) Jatim dalam Pilgub Jatim yang akan berlangsung pada 29 Agustus 2013.

LCK Mendesak DKPP Pecat Ketua KPU Bawaslu Minta Klarifikasi Andry Dewanto Ahmad SURABAYA - Laskar Cinta Karsa (LCK) mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad karena diduga tidak netral dalam Pemilukada Jatim 2013.

"Kami harap DKPP bisa menindaklanjutinya karena diduga Ketua KPU Jatim tidak netral dan telah mendukung salah satu pasangan calon gubernur," ujar Koordinator LCK Ismail Marzuki kepada wartawan di Surabaya, Senin (26/8).

Ia menegaskan, "broadcast" melalui "blackberry messenger" (BBM) yang dilakukan Andry Dewanto tidak bisa ditolelir, meski sudah langsung diralat setengah jam kemudian.

"Yang kami permasalahkan adalah isi 'broadcast' itu karena telah memihak salah satu kandidat, yakni KhofifahHerman. Kami mendesak DKPP segera menyidang kode etik Ketua KPU Jatim," kata dia.

Seperti diketahui, pesan yang dikirimkan secara bersamaan ke 484 kontak di BBM Andry Dewanto berbunyi, "Saksikan keunggulan Cagub PKB Khofifah IP dalam debat

kandidat di Metro TV live di Gramedia Expo malam ini jam 19.00 WIB. Sebarkan..:)".

Dengan menyebarnya "broadcast" pada masa kampanye tersebut, kata Ismail, berarti Andry Dewanto telah memberikan pemahaman pada publik jika dia sudah menjadi juru kampanye salah satu pasangan.

Tidak itu saja, lanjut dia, Andry Dewanto juga diduga telah memalsukan tanda tangan tiga komisioner KPU Jatim lainnya untuk meloloskan Khofifah. Dengan adanya alasan inilah DKPP sudah seharusnya memecat Ketua KPU Jatim, bukan malah membiarkannya seperti sekarang ini.

"Jika dulu ada dugaan anggota KPU Jatim telah tidak netral dengan tidak meloloskan pasangan Khofifah-Herman, DKPP langsung mengambil sikap dan memutuskan memecat sementara tiga anggota KPU Jatim. Tapi kenapa sekarang tidak?," katanya.

Munculnya kasus ini, LCK akan mengajak semua elemen yang mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) agar terpilih lagi menjadi Jatim-1 dan mendesak DKPP segera memecat ketua KPU. "Kami ingin Andry Dewanto dipecat sebelum 29 Agustus atau sebelum pencoblosan," kata Ismail.

Bawaslu Minta Klarifikasi Sementara, Bawan Pengawas Pemilu meminta klarifikasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Andry Dewanto Achmad atas beberapa kasus yang terjadi menjelang pemilihan kepala daerah setempat.

"Ada dua hal yang kami minta klarifikasi ke Ketua KPU Jatim, yakni tentang 'broadcast' melalui 'blackberry messenger' dan formulir model bc," kata Anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pujiatmiko kepada wartawan di Surabaya, Senin (26/8).

Akibat dua hal tersebut, Andry Dewanto diduga bersikap tidak netral dalam Pemilukada Jatim yang akan diselenggarakan 29 Agustus 2013. Karena itulah Bawaslu memanggil dan memerik-

sanya.

Klarifikasi pertama dilakukan terhadap Andry yang mengirim pesan bernada ajakan menyaksikan debat kandidat yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta, Rabu (21/8).

Pesan yang dikirimkan secara bersamaan ke 484 kontak di BBM Andry Dewanto berbunyi, "Saksikan keunggulan cagub PKB Khofifah IP dlm debat kandidat di Metro TV live dr Gramedia Expo malam ini jam 19.00 WIB. Sebarkan..:)".

Pemeriksaan kedua, kata Sri Sugeng, tentang formulir yang akan ditempelkan di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) karena sudah lengkap mencantumkan empat pasangan kandidat.

"Padahal formulir ini dicetak tertanggal 29 Juli. Artinya, saat itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) belum memutuskan KhofifahHerman masuk. Harusya kalau sesuai tanggal yang tercetak hanya tiga pasangan calon, tapi ini empat sudah ada," katanya.

Pihaknya menekankan tidak mempermasalahkan jumlah gambar pasangan

calon empat atau tiga kandidat, namun sorotannya berkaitan dengan KPU yang seolah-olah sudah mengetahui kalau Khofifah-Herman pasti lolos sehingga sudah dicetak duluan.

"Intinya, yang kami periksa dan klarifikasi terkait dugaan ketidaknetralan dan tidak ada hubungannya dengan kandidat," katanya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Andry Dewanto mengakui sengaja mengirimkan pesan tersebut. Namun, kata Sri Sugeng, Andry beralasan hanya mem-broadcast ulang kiriman seorang temannya bernama Imamuddin.

"Terkait ini, Andry juga mengaku telah meralat broadcast ini tak sampai setengah jam setelah broadcast diluncurkan ke seluruh temannya di BBM," katanya.

Sedangkan untuk formulir bc ini, Andry membantah proses cetak dilakukan 29 Juli, namun dicetak 5 Agustus.

"Kalau memang demikian, berarti tiga komisioner masih dalam keadaan dinonaktifkan sementara. Padahal Andry bilang kalau pencetakan sudah dapat persetujuan seluruh komisioner," kata dia. (ant/dik)

HAK PILIH

KPU Bojonegoro Minta Pemilih Pemula Terlibat BOJONEGORO - Ketua KPU Bojonegoro, Jatim, Mundzar Fahman meminta pemilih pemula dari kalangan pelajar bersedia mempergunakan hak pilihnya secara benar dengan tidak terpengaruh politik uang untuk ikut mencoblos dalam Pemilukada Jatim 29 Agustus.

"Para pelajar jangan ikutikutan terpengaruh dengan politik uang. Misalnya, baru bersedia berangkat mencoblos kalau sudah diberi pulsa," katanya dalam sosialisasi pemilih pemula Pemilukada Jatim, Senin (26/8).

Dihadapan seratusan siswa SMA di daerah setempat, ia menjelaskan pengaruh politik uang yang merambah di desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades) mulai meresahkan pemerintah kabupaten (pemkab). Sebab, para pemilih pilkades bersedia mencoblos karena memperoleh uang saku.

"Saat ini pemkab berusaha mencari pemecahan bagaimana pelaksanaan pilkades tidak ada uang saku, sehingga pilkades bisa dilaksanakan dengan biaya yang murah," katanya.

Mengenai politik uang, menurut dia, akan membebani

ant/aguk sudarmojo

SIMULASI PENCOBLOSAN: Sejumlah pelajar SMU di Bojonegoro, Jatim, mengikuti simulasi pencoblosan Pilkada Jatim yang digelar KPU setempat, Senin (26/8). KPU mengimbau para pelajar mempergunakan hak pilihnya di dalam Pilkada Jatim yang diikuti pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M. Sihat, Bambang DH-Said Abdullah dan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja. calon yang mengikuti Pemilukada, sehingga kalau terpilih mereka akan berusaha mencari uang pengganti.

"Ujung-ujungnya kalau calon terpilih yang mempergunakan uang jelas akan men-

cari uang pengganti yang sudah dikeluarkan," tandasnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau para pelajar sebagai generasi muda harus mampu menjadi pelopor dengan memberikan motivasi

kepada berbagai kalangan agar bersedia mempergunakan hak pilihnya secara benar dalam Pemilukada Jatim.

"Kami minta setelah sosialisasi ini para pelajar bersedia menyampaikan

kepada teman-temannya, keluarga, tetangga, juga warga yang lainnya agar mempergunakan hak pilihnya di dalam Pemilukada Jatim," tegasnya.

Di dalam sosialisasi itu, Mudzar Fahman didampingi anggota KPU lainnya yaitu Musta'ana yang menjelaskan mengenai tata cara pencoblosan, M. Majkur dan Abdim Munif.

Pada kesempatan itu para pelajar peserta sosialisasi juga mengikuti simulasi tata cara pencoblosan Pemilukada Jatim dengan mempergunakan contoh surat suara. Selain itu, para pelajar peserta sosialisasi juga mengajukan berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada jajaran KPU setempat mengenai berbagai masalah politik.

"Kami kurang tahu berapa jumlah pemilih pemula di dalam Pemilukada Jatim," ucap Masjkur, usai sosialisasi.

Pemilukada Jatim yang pelaksanaan pencoblosan 20 Agustus diikuti empat pasangan ya itu Soekarwo-Syaifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M. Sihat, Bambang DH-Said Abdullah dan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja. (ant/dik)

10

LINTAS JATIM

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO.0185 | TAHUN II

TENAGA PENDIDIK

Guru SD-SMA Aktif Sosialisasi Adiwiyata SURABAYA - Ratusan guru SD hingga SMA/SMK di Kota Surabaya mengikuti sosialisai Adiwiyata yang digelar Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat di ruang Pola Bappeko Pemkot Surabaya, Senin, yang bertujuan untuk memberikan motivasi tentang kepedulian lingkungan kepada para guru.

"Dari sosialisai itu nantinya akan ditularkan kepada seluruh warga sekolah sehingga tiap-tiap sekolah diharapkan mampu mewujudkan pengembangan berwawasan lingkungan. Langkah pertama kami berikan pemahaman bagi para guru. Selanjutnya, guru bisa menyebarkannya pada seluruh warga sekolah, utamanya para murid," kata Kepala BLH Musdiq Ali Suhudi di acara sosialisasi Adiwiyata.

Menurut dia, kepala sekolah dan guru dipandang sebagai komponen terpenting dalam upaya mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan karena mereka berkaitan langsung dengan para siswa, baik saat kegiatan belajar-mengajar maupun aktifitas lain dalam sekolah.

"Kami rutin menggelar sosialisasi Adiwiyata ini dari tahun ke tahun," ujarnya.

Pada kesempatan itu, kata dia, pemkot menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidang lingkungan. Materi yang disampaikan tidak jauh dari indikator-indikator yang ada dalam penghargaan Adiwiyata, di antaranya terkait kebijakan sekolah yang tertuang dalam surat keputusan kepala sekolah, kurikulum lingkungan hidup yang terintegrasi di seluruh mata pelajaran, partisipasi warga sekolah, dan sarana prasarana.

Musdiq berharap, sosialisasi tersebut bisa dijadikan sarana transfer ilmu sehingga nilai-nilai wawasan lingkungan bisa lebih merata di seluruh sekolah. Terlebih, dia memandang konsep Adiwiyata bukan sekadar rutinitas penghargaan tahunan, tapi yang terpenting adalah bagaimana menjalankan perilaku cinta lingkungan secara berkesinambungan.

"Jadi nilai-nilai Adiwiyata itu sejatinya diterapkan dalam keseharian. Bukan hanya menjelang penilaian penghargaan saja. Kalau begitu, pasti hasilnya beda," kata Musdiq.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, M. Taswin yang hadir mewakili Wali Kota Surabaya mengatakan, pada dasarnya program Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di lingkup sekolah.

"Kalau suasana sekolah bersih dan nyaman, maka kegiatan belajar-mengajar juga akan menyenangkan. Berkali-kali bu wali kota berpesan, penghargaan hanya bonus saja. Yang utama yakni terciptanya budaya cinta lingkungan di seluruh sekolah," katanya.

Sebagai informasi, hingga kini sudah ada sepuluh sekolah di Surabaya yang menyandang predikat Adiwiyata Mandiri.

Dari tahun ke tahun Kota Surabaya selalu menempatkan wakilnya dalam daftar penerima penghargaan untuk sekolah berwawasan lingkungan tingkat Nasional itu, seperti halnya SDK St. Theresia (2010), SDN Kandangan III (2011), serta SDN Kandangan I dan SDK St. Maria (2012).

Bahkan pada 2013, tercatat ada enam sekolah peraih Adiwiyata Mandiri, antara lain SDN Perak Barat, SD I Yamassa, SD SAIM, SMPN 4, SMPN 16, dan SMPN 26. Itu sekaligus mengukuhkan Surabaya sebagai peraih Adiwiyata Mandiri terbanyak dibanding kota/kabupaten lainnya. (ant/dik)

ddy/koran madura

MENDATANGI KEJATI: Artis Rieke Diah Pitaloka (pakai kacamata) yang saat ini menjabat sebagai anggota komisi IX DPR RI saat mendatangi Kejati Jatim dalam rangka mengawal terkait lambannya eksekusi pengusaha nakal, Senin (26/8) kemarin. Setelah itu, sempat perpose bersama pegawai Kejati (foto: insert).

Rieke Mengawal Eksekusi Pengusaha yang Nakal SURABAYA - Rieke Diah Pitaloka atau yang akrab disapa Oneng, Senin (26/08) siang mendatangi kejaksaan tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim). Kedatangan anggota DPR RI ini untuk mengawal kelanjutan eksekusi Tjio Christiana Chandra, pengusaha Surabaya yang divonis bersalah setelah melakukan Putus Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan menggaji buruh dibawah Uang Muka Regional (UMR).

“Kasus ini sangat penting, karena untuk pertama kalinya penegak hukum memenangkan pihak buruh. Jadi harus terus kami awasi,” kata Rieke kepada Koran Madura.

Anggota Komisi IX (bidang tenaga kerja, kesehatan, kependudukan dan transmigrasi) DPR RI ini menuturkan bahwa pihaknya sudah beberapa kali datang ke Kejati Jatim, yang pertama, dia lakukan pada april lalu untuk mengadvokasi kasus ini.

“Kami mengadvokasi kasus ini karena bisa menjadi tinjauan yurisprudensi bagi kasus buruh yang lain di Indonesia,” lanjutnya.

Dikatakan lebih lanjut, kedatangannya kali ini untuk menanyakan proses eksekusi Tjio. “saat datang pada april lalu, kejaksaan mengaku masih menunggu salinan putusan MA, sekarang salinannya sudah ada, tinggal eksekusinya.

Jika bisa, maka akan menjadi shock terapy bagi pengusaha

jahat lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Muljono mengungkapkan dari pertemuan tadi, jaksa langsung melayangkan panggilan pertama.

“Kepala kejati sudah mengecek ke Kejari Surabaya dan sudah ada panggilan pertama. sesuai undang-undang, maka ada dua kali panggilan. jika tak ada respon, maka terpidana jadi DPO dan akan dikejar,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jawa Tiimur, Djamaludin, menilai kejari terkesan ogah melakukan putusan pidana dari mahkamah agung (MA). dia menduga, Korps Adhyaksa yang beralamat di Jl Sukomanunggal sudah ada kesepakatan dengan Tjio. “salinan putusan sudah

diterima kejaksaan, lah ini kok tidak segera dieksekusi ada apa, jangan-jangan kejari masuk angin,” duganya.

Dia memastikan, kejaksaan sudah menerima salinan putusan MA yang menghukum tjio selama satu tahun dengan denda Rp 100 juta dan subsider tiga bulan pada 28 juni 2013. Namun, hingga kini eksekusi tidak dilaksanakan dengan berbagai alas an, termasuk karena terpidana sudah tidak lagi menempati alamat yang sesuai dengan salinan putusan MA, yakni di Jl Kalianyar Kulon Surabaya. “setelah itu saya kasih alamat rumah yang mereka tempati sekarang, yakni Wisma Mukti blok D no 8 daerah Klampis Ngasem sebagai tempat terpidana saat ini, Kejari malah beralasan takut salah tangkap,” tambah Djamal.

Sebelumnya, Tjio Christina Chandra diputus bersalah oleh hakim MA. Pimpinan PT. Terang Suara yang bergerak di bidang peralatan listrik itu divonis satu tahun denda rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan.

Dalam putusan nomor 687 k/pid.sus/2012 oleh MA tertanggal 5 desember 2012, Tjio terbukti tidak membayar gaji karyawan sesuai dengan UMR Kota Surabaya 2009. Karyawan hanya digaji sebesar Rp 800 ribu, padahal UMR sebesar Rp 948.500 ribu. Putusan ini membatalkan vonis hakim pengadilan negeri (PN) Surabaya.

Di pengadilan tingkat pertama, Tjio diputus bebas pada 31 januari 2011. Ditingkat kasasi, hakim MA menilai terpidana melanggar pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU No 3 tahun 1992.(ddy)

BAGI HASIL CUKAI

INDUSTRIALISAI-PERTANIAN

Dishutbun Bahas Dana Tembakau Rp 8,1 Miliar

Kebijakan Agroindustri Pemprov Harus Dilanjutkan

BOJONEGORO - Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro, Jatim, Senin, mengundang pengusaha dan kelompok tani untuk diajak membahas pinjaman dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) yang diajukan sebesar Rp 8,1 miliar pada 2013.

“Pengusaha dan kelompok tani akan kami ajak membahas soal pengajuan pinjaman DBH CHT 2013 sebaiknya dicairkan atau tidak, sebab panen tembakau tahun ini tidak menentu,” kata Kepala Bidang (Kabid) Usaha Perkebunan Dishutbun Bojonegoro Khoirul Insan, Senin (26/8).

Ia memperkirakan panen tembakau di daerahnya bisa berlangsung tiga bulan disebabkan banyak tanaman yang tumbuh tidak wajar dikarenakan pada awal tanam terganggu hujan. Selain itu, banyak petani yang menanam tembakau di luar jadwal ideal Mei-Juni.

Sesuai data di Dishutbun, budidaya tembakau ditanam Mei-Juni untuk Virginia Voor Oosgt (VO) 3.337 hektare dan Jawa 350 hektare. Sedangkan tembakau ditanam Juli untuk Virginia VO 1.814 hektare dan Jawa 288,5 hektare.

“Di awal Agustus lalu masih banyak petani yang baru menanam tembakau, sehingga pada waktu panen besar kemungkinan terganggu hujan,” katanya.

Oleh karena itu, ia akan menyarankan kepada 119 pengusaha dan tiga kelompok tani di Bojonegoro untuk tidak memanfaatkan dana pinjaman DBH CHT sebesar Rp8,1 miliar yang dimaksudkan untuk persiapan kebutuhan pembelian dan pengolahan tembakau. “Meskipun tetap tersimpan di bank baik pengusaha maupun kelompok tani yang mengajukan pinjaman tetap untung, sebab bunganya hanya 1 persen,” tandasnya.

Namun, menurut dia, kalau ke-119 pengusaha dan tiga kelompok tani tetap menginginkan pencairan DBH CHT, maka harus bersedia membuat surat pernyataan bersama.

Surat pernyataan itu, katanya, berisi kesanggupan pengusaha dan kelompok tani mengembalikan dana pinjamannya tepat waktu dengan batas terakhir Mei 2014.

Masih di dalam surat pernyataan itu, lanjutnya, kalau sebagian pengusaha masih menunggak sampai batas terakhir Maret, maka semua pengusaha harus ikut bertanggung jawab menagih. “Kami hanya sebatas mengamankan DBH CHT agar pemanfaatannya benar-benar tepat sasaran, bukan untuk kepentingan di luar tembakau,” paparnya.

Di lain pihak, ia juga menjelaskan jumlah kebutuhan pabrikan dan pengusaha tembakau dalam melakukan pembelian tembakau tahun ini menurun dibandingkan dengan pembelian tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, PT Gudang Garam sudah memastikan tidak akan melakukan pembelian tembakau. “Ibaratnya kalau yang terlibat di pertembakauan sudah kenyang, apa harus bahan makanan yang ada tetap dimasak (proses pencairan DBH CHT),” tuturnya. (ant/dik)

SURABAYA - Pengamat ekonomi Aviliani menilai kebijakan mengembangkan agroindustri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus dilanjutkan karena mampu mendongkrak pembangunan.

“Strategi menghubungkan sektor industri dengan produksi pertanian yang dikeluarkan Pemprov Jatim dapat mendongkrak pendapatan masyarakat petani,” ujarnya ketika ditemui wartawan di Surabaya, Senin (26/8).

Kebijakan yang memberikan akses petani agar produknya bisa diserap industri makanan dan minuman ini, kata dia, sejalan dengan konsep ekonomi kesejahteraan yang memperhatikan majunya semua kelas masyarakat.

“Apalagi sekitar 40 juta penduduk bekerja di sektor pertanian yang tingkat pendapatannya masih rendah,” kata wanita yang juga peneliti “Institute for Development of Economics and Finance” (INDEF) tersebut.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) menjelaskan, berbagai kebijakan Pemprov Jatim yang proagroindustri terbukti berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Jatim.

“Fokus pada agroindustri sudah tepat karena ke depan kebutuhan pangan Indonesia tak mungkin tidak ditambah, sehingga masih banyak peluang untuk dikembangkan,” katanya.

Menurut dia, kebijakan yang tepat dan perlu dipertahankan adalah pemberian subsidi Pemprov Jatim bagi proses distribusi bahan kebutuhan pokok. Dengan demikian, pemprov harus melanjutkan berbagai upaya yang ada karena sudah terlihat hasilnya.

“Hasilnya terbukti berhasil mengendalikan inflasi, karena banyak terjadi di daerah lain biaya distribusi menyebabkan tingginya inflasi,” katanya.

Ia mencontohkan, keberadaan Pasar Induk Puspa Agro yang perannya harus ditingkatkan, karena pada banyak negara pasar induk terbukti mampu berhasil mengamankan kebutuhan pangan.

“Setelah ini tingggal ditingkatkan pembangunan infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi dan mengembangkan pengelompokan petani sesuai undang-undang perlindungan petani dengan asuransi petani dan pendanaan lainnya dari Dinas Pertanian untuk potensi-potensi lainnya,” kata dia.

Dia menjelaskan, secara umum pembangunan ekonomi di Jawa Timur cukup positif dengan adanya sejumlah kebijakan Pemprov Jatim yang komperehensif.

“Sekarang sudah bagus dengan dukungan layanan birokrasi yang baik dan menyebabkan pertumbuhan sektor industri tumbuh pesat. Sehingga, Jatim menjadi ajang investasi favorit dari kalangan pengusaha untuk mengembangkan industrinya,” katanya. (ant/dik)

TERLANTAR: Ribuan Penumpang Kapal Terlantar di Gapura Surya, Senin (26/8) kemarin.

ddy/koran madura

PENUMPANG KAPAL TERLANTAR

Seorang Ibu Terpaksa Melahirkan Bayi di Tengah Padatnya Penumpang SURABAYA – Ribuan calon penumpang kapal terlantar di Pelabuhan Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (26/8), menunggu datangnya kapal yang hendak mengangkut mereka.

Arus balik lebaran tersebut merupakan puncaknya.

Dari pantauan Koran Madura, sejak di pintu masuk Gapura Surya, banyak calon penumpang yang menunggu di taman-taman di kawasan Gapura Surya. Bahkan diantara mereka yang tidur di pelataran dan tempat-tempat yang bisa dibuat tidur dengan alas sekedarnya.

“Sudah sejak subuh seperti ini, bahkan semalam juga ramai,” ujar Kasat Sabhara Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Supiyan.

Banyaknya calon pe-

numpang juga berdampak terpisahnya anggota keluarga mereka dengan rombongannya. Seperti yang dialami Satiyem (70), warga Plampang Banyuwangi, yang terpisah dengan cucunya. "Tidak tahu cucu saya di mana, padahal yang pegang tiket kapalnya dia. Saya tidak tahu kapalnya sudah berangkat apa belum," kata Satiyem.

Hal yang berbeda dari padatnya arus balik di Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, membuat seorang penumpang melahirkan di terminal.

Ditempat terpisah, Kasubag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Lily Djafar mengatakan, ada calon penumpang yang melahirkan, Senin (26/8) dini hari.

"Sampai ada yang melahir-

kan di terminal tadi malam," kata Lily.

Menurut Lily, malam itu saat menunggu kapal mendarat, perempuan tersebut kesakitan hendak melahirkan.

Dengan dibantu suaminya dan petugas medis, akhirnya perempuan tersebut bisa melahirkan. "Ibu dan anaknya bisa selamat, dan pagi tadi mereka naik kapal," ujar Lily.

Namun karena dalam kondisi panik dan penumpang padat, menurut Lily, pihaknya tidak sempat menanyakan dan mencatat siapa penumpang tersebut.

Lily menjelaskan, arus balik di Gapura Surya tidak bisa diprediksi, hingga kapan berakhir. "Kalau di Gapura Surya, tidak bisa diprediksi hingga H plus berapa akan berakhir," pungkas Lily. (ara)

TAPAL KUDA

11

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO.0185| TAHUN II

CALON JAMAAH HAJI

JCH Dilarang Membawa Zat Logam

REKOMENDASI KONFLIK SYIAH. Seorang peserta membawa laporan Tim Temuan dan Rekomendasi Konflik Syiah dihadiri oleh Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila (kanan) didampingi anggota Tim Temuan dan Rekomendasi Syiah Sampang Imdadun Rahmat (kiri) di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (26/8). Tim Temuan dan Rekomendasi konflik Syiah memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mengambil alih penanganan konflik Sampang dan memberikan jaminan rasa aman kepada korban konfik dengan memberikan perhatian pada kerentanan khusus perempuan dan anak.

PengusahaTahu Tempe Terganggu Harga Kedelai PROBOLINGGO - Pengusaha tahu-tempe bakalan gulung tikar dan menghentikan produksi karena dipengaruhi melonjaknya harga kedelai sebagai bahan baku.

Para pengusaha tahu-tempe yang berada di wilayah Kota Probolinggo ini selain mengeluhkan dan menjerit atas kenaikan harga bahan baku juga di repotkan dengan langkanya bahan baku dipasaran.

“Saat ini harga bahan baku sedikit demi sedikit terus merangkak naik, dimana perkuintalnya sudah menembus angka Rp 850 ribu yang sebelumnya hanya mencapai harga tertinggi Rp 650 ribu saja,”ujar Dwi Narsono, salah satu pemilik Pabrik Tahu Sumber Rejeki, di Jalan Merpati Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Senin (26/8).

Dwi Narsono mengungkapkan sekarang harga kedelai sudah menembus angka Rp 850 ribu. Bahkan, bahan baku yang ada saat ini, bukan kedelai lokal melainkan kedelai import. “Produksi tahu kami turun hingga 20 persen. Biasanya perhari memproduksi 100 tong dengan bahan baku kedelai 14 kg pertong, dan saat ini produskinya menurun menjadi 70 tong. Isi pertong sebanyak 800 potong tahu dengan harga Rp.250 perpotong,”tandasnya.

Ia meminta agar pemerintah turun tangan dan peduli dengan jeritan yang saat ini sedang mereka hadapi. Bahkan meroketnya harga bahan baku tahu-tempe sejak beberapa belakangan tersebut telah membuat beberapa pengusaha tahu terancam gulung tikar. Hal ini dikarenakan tidak bisa bertahan dengan kenaikan harga bahan baku kedelai yang terus melonjak naik hampir setiap harinya.

“Secepatnya, pemerintah agar turun tangan melihat

kondisi dari para pengusaha ini. Kami masih menunggu apa gerakan dari pemerintah melihat situasi seperti ini,” harap Dwi Narsono..

Kurangi Volume dan Produksi Sementara itu, untuk menyiasati agar para pengusaha tempe tetap produksi dengan terpaksa mengurangi volume dan jumlah produksi. Yanga mana ketika harga kedelai normal bisa memproduksi 120 kg per pengusaha namun kini turun hingga 30 kg. Ditambah volumenya juga dikurangi.

Salah seorang pengusaha tahu tempe, Sholihin (38) warga Jl.KH.Hasan Gengong, Gg. III, Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo menyebutkan kenaikan harga bahan baku kedelai bisa setiap harinya.

“Harga bisa naik perhari. Karena itu dengan kenaikan harga ini bisa mengakibatkan gulung tikar,”ucap pria yang sehari-hari berjualan tempe keliling kampung ini.

Ia juga berharap perhatian dari pemerintah untuk segera turun tangan. Hingga saat ini, perajin tempe masih bersabar menunggu respon dari pemerintah. “Kita minta pemerintah turun tangan, jangan sampai kita gulung tikar. Jika tidak ada respon ya mereka terpaksa cari jalan lain agar pemerintah mau dengar,” tegas Sholihin.

Kenaikan harga kedelai, juga dirasakan oleh Taufik (35), salah seorang pengrajin tempe di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo menuturkan, sudah seminggu terakhir ini produksinya menurun. “Biasanya kami membuat sampai

100 kg tempe perhari. Namun setelah harga naik, produksi kami hanya sampai 25 kilogram per hari,” ujarnya.

Terlebih lagi, harga kedelai di pasaran saat ini, kata Lukman sudah mencapai Rp 8.500 perkilonya. Seminggu terakhir, harga memang terus melambung. Semula harga kedelai hanya Rp 6.500 lalu beranjak naik menjadi Rp 8.500 dan kini mencapai Rp 9.000 perkilogramnya.

Untuk mensiasati agar produksi tetap jalan, ia terpaksa menaikkan harga namun kualitas tetap sama. Per satu kali cetak, biasanya menjual Rp 20 ribu, kini dijual Rp. 22 ribu sampai Rp 25 ribu.

“Tidak menutup kemungkinan kami juga bisa berhenti. Rencananya akan menyampaikan hal ini ke Pemkot Probolinggo secara langsung,”terang Lukman.

Kondisi itu juga dirasakan, Taufik (35) salah seorang penjual tempe di Pasar Randupangger Kota Probolinggo juga mengakui hal yang sama.

Penjulan tempenya saat ini sudah tak seperti lagi biasanya.

Saya menjualnya Rp.22 ribu sampai Rp.25 ribu perkotak, dan hasilnya menipis,”beber Taufik.

Selain menaikkan harga, lanjut Taufik, potongan standar per balok tempe juga dikecilkan. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi ongkos pemesanan yang mahal.

Ia mengaku terpukul dengan keadaan ini. Pria yang sudah bertahun-tahun menjadi penjual tempe keliling itu, baru sekarang merasa terpukul seperti ini.

Akhir-akhir ini, Taufik sudah mengurangi jualannya.

Namun itu pun tak bisa laku semua. Padahal sebelumnya, berapa pun yang ia bawa pasti ludes terjual. “Mau apa lagi, kami terpaksa manaikkan harga. Tapi yang susah kami juga sebab masyarakat tak banyak membeli kalau harganya dinaikkan,” keluhnya.

Baik Sholihin, dan Taufik sebagai pembuat dan penjual tempe lainnya berharap agar pemerintah bisa memperhatikan dan menormalkan kembali harga. Mereka hanya orang kecil yang tak memi-

Unsur logam tersebut menurut Muklason, seperti Gunting, Pisau dan sejenisnya sedangkan, zat cair separti minyak goreng bahan cuci pakaian serta sejenisnya. Karena zat tersebut sangat membahayakan keselamatan saat penerbangan.

Ia mengatakan larangan tersebut sudah diberitahu-

kan kepada seleuruh JCH yang akan berangkat. Tetapi jika nanti masih ada JCH yang tidak mentaati atas larangan tersebut. Menurutnya bukan kewenangan Kemenenag untuk memeriksa tas para JCH ketika sudah pemberangkatan.

Tetapi yang bertanggung jawab untuk memeriksanya yakni petugas imigrasi saat dibandara.

“Sebelum berangkat seluruh tas JCH akan diperiksa, takut ada barang yang membahayakan saat penerbangan,” terang Muklason.

Jika dalam Swepping yang dilakukan oleh pihak Imigran , ditemukan barang tersebut maka barang tersebut. Kata Mukhlason akan disita dan dimusnakan.”Jadi JCH hanya membawa perlengkapan ibadah haji saja, selain itu akan dilarang.

Saya meminta agar semua JCH memahami dan mentaati larang tersebut. Sebab ini merupakan himbauan demi keselamatannya,” pungkasnya.(fud)

TES KESEHATAN CALON HAJI. Seorang calon haji menunjukkan buku kesehatan saat melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan, Banten. Sebanyak 1134 calon jemaah haji di Kota Tangerang Selatan mengikuti tes kesehatan berupa pemeriksaan fisik, tensi darah, berat badan, dan vaksinasi.

Wisatawan Terpikat Wisata Akar Naga

Kini ia menjual tempe sesuai pesanan saja. Itupun kalau pemesan sepakat dengan harga yang sudah dinaikkan.

“Sekarang kalau saya beli tempe kepada pengrajin harganya Rp.18 ribu perkotak.

liki sumber panghasilan lain.

“Anak kami butuh sekolah dan makan. Kalau kami sudah tidak berproduksi dan menjual lagi, dari mana kami dapat penghasilan,” pungkasnya.(hud).

Panwaslu Menanti Keputusan Bawaslu wasan Panwaslu Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim, kepada wartawan, Senin (26/8).

Menurut Lukman, dirinya belum berani mengambil sikap tersebut, sebab dasar hukumnya masih belum jelas atau bias yakni UndangUndang nomor 08 tahun 2012 tentang Partai politik dengan Peraturan KPU nomor 01 tahun 2013 pasal 17 ayat 4 tekait kewenangan panwas alat peraga peserta pemilu.

“Kerancuan arti dari 2 dasar hukum tersebut yakni Undang-Undang nomor 08

asanya dibawa padahal di Makkah banyak tersedia dan dijumpai. JCH ketika ditanya oleh kemenag pada tahun kemarin beralasan karena di Makkah lebih mahal harganya dibanding Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Senin (26/8).

TEMPAT WISATA

Pemilu Legislatif

PROBOLINGGO – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Probolinggo masih menunggu hasil keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur Senin (26/8), terkait Baliho atau alat peraga bagi para Calon legilatif (caleg). Meski Daftar Caleg Tetap (DCT) sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo.

“Keputusan penertiban alat peraga atau banner, belum bisa diputuskan karena masih menunggu petunujuk bawaslu,’’ ujar Divisi Penga-

PROBOLINGGO – Sebanyak 466 Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Probolinggo yang akan diberangkatkan pada 29 Sepetember mendatang, pihak Kantor Kementerian Agama ( Kemenag) Kabupaten Probolinggo, melarang keras bagi JCH membawa zat yang menggandung logam dan zat cair pada saat pemberangkatan.

Menurut Kepala Seksi Haji dan Umroh Kabupaten Probolinggo, Mukhlason, larangan membawa barang yang mengadung unsur logam dan zat cair tersebut, merupakan ketentuan dari pihak penerbangan. Karena dianggap membawahayakan bagi JCH saat melakukan penerbangan ke Arab Saudi.

Unsur logam tersebut menurut Muklason, seperti Gunting, Pisau dan sejenisnya sedangkan, zat cair separti minyak goreng bahan cuci pakaian serta sejenisnya.

Karena zat tersebut sangat membahayakan keselamatan saat penerbangan. ”Kebiasaan JCH jika mau naik haji, bahan tersebut bi-

tahun 2012 tentang Patai politik. Bahwa disitu dijelaskan Partai politik bisa melakukan kampanye setelah 3 hari dinyatakan lolos dalam verifikasi parpol,” terangnya.

Sedangkan Peraturan KPU nomor 01 tahun 2013 pasal 17 ayat 4 tekait kewenangan panwas alat peraga peserta pemilu, dijelaskan setalah KPU telah menetapkan calon tetap mereka tidak boleh melakukan kampanye diluar jadwal. ”Jadi kami masih belum mengambil sikap kalau dari hasil rapat pleno tersebut

menyatakan alat peraga atau banner untuk segera ditertipkan maka kami akan langsung bertindak tegas, tergantung hasil keputusannya,” ujarnya.

Karena banyak dari Caleg yang memilih dasar hukum Undang-Undang nomor 08 tahun 2012, dia (para caleg red) beranggapan kalau partainya sudah dinyatakan jadi peserta pemilu dia beranggapan bisa melakukan kampanye.”Jadi kami harus menunggu keputusan mengenai maraknya banner Caleg yang sudah resmi ditetapkan oleh KPU,” pungkasnya. (fud/ara)

PROBOLINGGO - Wisata Air Akar Naga di Desa Kertosono, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo makin diminati wisatawan domestik. Meski wisata air akar naga ini masih seusia umur jagung, namun wisatawan yang berkunjung dari sejumlah daerah ke Kabupaten Probolinggo terus bertambah. Mulai dari anak-anak dan orang dewasa Muhammad Mei (40), pengelola wisata air Akar Naga mengaku membuka usaha wisata air akar naga disebabkan potensi aliran air sungai yang cukup lebar, serta kunjungan wisatawan untuk melihat akar naga yang letaknya tidak jauh dari tempat ia mengelola objek wisata air tersebut.

“Daripada saya mengambil karcis wisatawan yang hendak lihat akar naga, mending saya buka usaha wisata air yang tidak mebutuhkan modal besar,” ujarnya kepada wartawan, Senin(26/8).

Usaha mengelola wisata air naga diakui Muhammad Mei mulai tampakkan hasil. Hal ini terbukti usahanya bisa pekerjakan warga sekitar. Saat ini, Mei mengaku mempekerjakan empat pemuda Desa Kertosono.

Usaha wisata air akar naga ini ternyata mendapat dukungan dari tokoh dan perangkat desa kertosono. Sebab

dengan banyaknya wisatawan, otomatis membuat sejumlah warung yang ada didekat wisata makin diminati pembeli dari kalangan wisatawan.

Menurutnya, wisata air akar naga sepanjang satu kilometer gratis. Ia hanya menyediakan ban untuk wisatawan yang hendak menikmati air sungai Kertosono yang jernih dan sudah ditata sedimikian apik.

“Kami sudah menata jalanan disepanjang sungai sebaik mungkin. Sehingga anak kecil yang hendak menikmati air sungai tidak akan berbahaya,” paparnya.

Harga yang dipatok untuk penyewaan ban, diakui Mei hanya Rp3000-10.000.

Sedangkan untuk pemaka-

iannya, Mei mengaku tidak ada batasnya.“Untuk sewa ban, kami masih belum membatasi,” imbuh Muhammad Mei. Agar tidak menggangu belajar mengajar, Mei mengaku tidak memperbolehkan anak kecil yang di usia sekolah bermain di wisaat air akar naga dibawah jam 12.00. Jika di atas jam 12.00, ia memperbolehkan mereka bermain di tempat wisata yang dikelola. “Kami membuka wisata air akar naga mulai pukul 8.00 sampai 17.00 Wib,” pungkasnya.

Diketahui, wisatawan perhari yang kunjungi wisata air berkisar 70 orang. Jumlah ini meningkat ketika hari libur. Jumlah pengunjung bisa mencapai 140 orang. (fud/ ara)

12

NASIONAL

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO.0185 | TAHUN II

KPK Menyita Mobil yang Terkait Rudi Rubiandini JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menyita satu mobil terkait dengan pemberian uang kepada mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

“Camry sekarang berada di Kuningan,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Senin.

Mobil tersebut adalah Toyota Camry Hybrid warna hitam yang kini diparkir di halaman gedung KPK dan telah disita sejak pekan lalu.

Camry yang tidak memiliki nomor polisi tersebut, bagian dalamnya tampak masih terbungkus plastik.

Sebelumnya KPK pernah mengembalikan sejumlah bukti yang didapat dari penggeledahan di beberapa tempat terkait kasus tersebut,

bukti yang dikembalikan adalah brosur mobil namun tidak dijelaskan jenis mobil dalam brosur tersebut.

KPK menetapkan mantan SKK Migas Rudi Rubiandini sebagai tersangka dalam kasus ini berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT) pasa 13 Agustus 2013 malam bersama dengan barang bukti 400 ribu dolar AS yang diberikan oleh Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Simon Gunawan Tanjaya melalui pelatih golf Rudi, Deviardi yang juga su-

dah ditangkap KPK. Pemberian tersebut diduga merupakan pemberian kedua, sedangkan pemberian pertama dilakukan sebelum Lebaran dengan uang sejumlah 300 ribu dolar AS. KPK selanjutnya menggeledah sejumlah tempat terkait kasus tersebut yaitu ruang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM dan menyita uang 200 ribu dolar AS, selanjutnya di rumah Rudi di Jalan Brawijaya disita uang senilai 127 ribu dollar

Singapura, 90 ribu dolar AS dan motor berkapasitas mesin besar merek BMW. Dalam pengembangannya KPK juga menemukan uang 350 ribu dolar AS di kotak penyimpanan milik Rudi di Bank Mandiri, 60 ribu dolar Singapura, 2 ribu dolar AS dan juga emas kepingan dengan nilai 180 gram dari brankas milik Rudi di kantornya di gedung SKK Migas.

Rudi Rubiandini dan Deviardi sebagai penerima suap disangkakan pasal 12 huruf a

dan b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan pemberi suap, Simon Tanjaya, dari perusahaan Kernel Oil diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ant/beth)

CALEG

SUAP DI SKK MIGAS

Simon Siap Ungkap Keterlibatan Perusahaan Lain

Dilarang Pamer Tampang

JAKARTA- Pengacara Simon G Tanjaya, Junimart Girsang mengatakan kliennya siap untuk mengungkap keterlibatan perusahaan lain dalam kasus suap terhadap mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

“Simon berpesan ke saya agar KPK secara obyektif sikapi perkara ini. Jangan terlalu Kernel yang diserang, tapi juga perusahaan lain juga yang mestinya terlibat,” kata Junimart di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin.

Junimart mengatakan pada lima hari menjelang Idul Fitri kliennya diminta Direktur Kernel Oil Pte Ltd, Widodo Ratanachaithong untuk memberikan uang 300 ribu dolar AS kepada Devi Ardi. “Pemberian pertama adalah murni uang dari Kernel Oil Indonesia yang dipakai sementara, menunggu uang Kernel Oil Singapura,” kata Junimart.

Sementara, pemberian uang suap kedua kepada Rudi Rubiandini sebesar 400 ribu dolar AS, lanjut Junimart merupakan uang transfer langsung dari Singapura kepada Simon melalui Bank Mandiri untuk diserahkan kepada Deviardi.

Pada Rabu (21/8), Junimart mengatakan uang sejumlah 700 ribu dolar AS merupakan uang titipan Deviardi di Singapura kepada Widodo karena Deviardi sulit membawa uang dolar AS dalam jumlah besar ke Indonesia.

“Pak Widodo mengatakan OK, tapi akan ditransfer melalui orang Pak Widodo, kesepakatan itu dilakukan pada 20 Juli 2013,” kata Junimart

JAKARTA-Langkah tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan membatasi ruang pemasangan baliho, spanduk, dan papan iklan calon legislator mendapat dukungan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu juga berharap para calon legislator tak bertindak berlebih dalam mempromosikan diri.

Sebab, aksi nampang di baliho tak memberi pendidikan politik yang baik bagi pemilih. “Saya berharap tak ada jor-joran seperti kampanye yang sudah berlangsung selama ini terjadi,” kata Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin (26/8).

Sebelumnya, KPU membuat aturan yang membatasi ruang bagi calon legislator untuk memasang alat peraga kampanye. Nantinya, KPU bersama pemerintah daerah bakal menetapkan zona-zona khusus pemasangan alat kampanye.

Para calon tak boleh memasang alat kampanye berlebihan dalam satu wilayah. “Misalnya ditentukan, satu desa hanya boleh satu spanduk,” kata anggota KPU Sigit Pamungkas, pekan lalu.

Dia mengaku, banyak cara yang ditempuh calon untuk berkampanye. Ada banyak media yang bisa digunakan selain memasang spanduk dan baliho di ruang publik, antara lain seperti media sosial atau iklan di radio.

“Jadi, caranya lebih cerdas lah, tak hanya memanfaatkan gambar,” ujar dia.

Karena itu, dia berharap agar para calon anggota legislatif (caleg) membuat terobosan dalam berkampanye sehingga mencerahkan masyarakat. Dan bukan sekadar memasang wajah dibanyak tempat.

Dia meminta para caleg sebaiknya tidak menghamburkan-hamburkan dana guna mamasang spanduk. Karena sosialisasi lebih bermanfaat guna meningkatkan pemahaman masyarakat soal politik, yang dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam memilih.(gam/cea)

tentang proses transfer langsung dari Widodo ke Deviardi secara langsung.

KPK meyakini uang suap untuk mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang ditemukan pada penggeledahan di sejumlah tempat bukan berasal dari Simon Gunawan Tanjaya.

“Dari uang-uang inilah, KPK menduga tersangka RR (Rudi Rubiandini) ini juga menerima pemberian dari pihak lain. Tapi kesimpulan siapa pemberi itu belum ada dan sekarang masih didalami,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi.

KPK telah menetapkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan Devi Ardi dari swasta sebagai tersangka penerima suap terkait lingkup kewenangan SKK Migas. Sedangkan Simon Tanjaya dari perusahaan Kernel Oil Pte Ltd ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Rudi Rubiandini dan pelaku swasta Devi Ardi sebagai penerima suap dituduh melanggar pasal 12 huruf a dan b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, pelaku pemberi suap Simon Tanjaya, dari perusahaan Kernel Oil, diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ant/san/beth).

antara foto/wahyu putro

SKANDAL SSK MIGAS. Pengacara Simon G Tanjaya, Junimart Girsang mengatakan kliennya siap untuk mengungkap keterlibatan perusahaan lain dalam kasus suap terhadap mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini

JAKARTA-Partai Golkar tidak yakin kalau elektabilitas calon presiden (capres) Aburizal Bakrie rendah. Mereka menilai, hasil survei berbagai lembaga yang memperlihatkan rendahnya elektabilitas Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, tidak mencerminkan fakta sesungguhnya di lapangan. Karena itu, elite partai beringin itu meragukan hasil survei berbagai lembaga survei tersebut.

Salah satu elite Golkar yang bersikap demikian adalah Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) yang juga Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari. “Jadi temuan-temuan itu, bukan Golkar tidak percaya, tapi tidak meyakininya sebagai penggambaran yang di lapangan,” kata Hajriyanto di Jakarta, Senin (26/8).

Meskipun demikian, salah satu petinggi Muhammadiyah itu berpendapat hasil survei tersebut penting sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi Partai Golkar. Dengan melakukan evaluasi, Golkar juga dapat melakukan perubahanperubahan terhadap strategi kampanye. “Tetapi, itu hanya dijadikan bahan pertimbangan bagi Partai Golkar untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang sudah kita bahas sebelumnya di rapimnas,” kata Hajriyanto.

Dia juga mengingatkan bahwa hasil survei bisa selalu berubah dari waktu ke waktu.

Menurutnya, politik adalah hal yang sangat cair. Tokoh yang sekarang melesat bak meteor bisa tenggelam pada tahun depan. Sebaliknya, tokoh yang sekarang berada di bawah bisa juga menanjak naik. “Ingat

antara foto/andika wahyu

PRESIDEN TERIMA MENHAN AS.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menyalami Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel (kiri) saat pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/8). Beberapa agenda yang mengemuka dalam pertemuan tersebut yakni mengenai pertahanan global dan regional, masalah terorisme, alutsista, serta rencana penyelenggaraan Counter Terorism Exercise (CTX) 2013 dimana Indonesia dan AS akan menjadi co-host bagi 18 negara peserta.

COST POLITIK

Pemilu 2014 Memicu Perburuan Rente JAKARTA-Pemilu 2014 berpotensi menjadi ajang perburuan rente (rent seeking) para politisi. Hal ini terjadi karena pembiayaan politik di Indonesia sangat tinggi.

“Yang sangat tinggi itu, sekarang bukan soal konflik, tapi perburuan rente oleh aktor politik,” kata Pakar Psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk dalam diskusi “Pengamalan Nilai-Nilai 4 Pilar dalam meredam berbagai konflik di NKRI,” bersama mantan Sekjen PPP, Irgan Chairil Mahfidz dan anggota F-Gerindra, Martin Hutabarat di Jakarta, Senin,(26/8).

Hamdi mengaku, biaya politik di Indonesia sangat tinggi. Bahkan, seorang caleg, rela menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk kepentingan pemcalegannya. Hal ini menyebabkan, pemilu legislatife dan pemilu presiden 2014 akan kehilangan kualitasnya karena pemilu tidak lagi menjadi ajang mencerdaskan rakyat, tetapi berubah menjadi tempat perburuan

rente untuk biaya politik. Karena itu, perhelatan akbar ini harus diwaspadai dan dikawal oleh seluruh anak bangsa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kata dua harus terus mengawal proses politik sampai pemilihan presiden.

“Sistem politik yang menuntut biaya tinggi saat ini mendorong para politisi melakukan praktik politik uang,” tambahnya.

Menurut Hamdi, praktik politik uang yang mungkin dilakukan oleh sejumlah politisi ini perlu ditelusuri asal-usul sumber dananya. “Apakah dana pribadi atau berasal dari APBN, APBD, pengusaha hitam, dan sebagainya?” tandasnya Karena itu lanjut Hamdi Muluk, dalam menghadapi tahun politik ini hendaknya KPK dan BPK memperketat pengawasan aliran dana, guna mencegah peningkatan indikasi praktuik korupsi sekaligus mencegah praktik politik uang.

Sementara itu, Martin Hu-

tabarat menegaskan sekarang ini tidak ada lagi pertarungan ideologi politik, karena apapun partainya ideologinya sama-sama untuk kepentingan bangsa. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya konflik itu sangat kecil. “Justru kalau ada ada tindakan hukum yang diskriminatif terhadap Capres dan elit partai, maka potensi konflik itu bisa terjadi. Namun saat ini, KPK menindak semua elit partai yang diduga terlibat korupsi,”ungkapnya Menurut Martin, yang bisa memicu konflik adalah masalah ekonomi. Ditambah lagi, banyak pejabat negara yang korupsi, dan elit politik sibuk dengan kepentingannya sendiri, maka hal itu berpotensi memicu konflik.

Martin berharap DPR RI 2014 mendatang, berwajah baru dengan komitmen membela kepentingan rakyat. “Kalau tidak, maka pemilu 2014 akan mengulangi kekecewaan rakyat seperti pemilu 2009 yang melahirkan wakil rakyat yang korup,” tambahnya.

ELEKTABILITAS ARB RENDAH

Golkar Meragukan Hasil Survei pemilu kita masih lama, masih sangat mungkin terjadi perubahan,” kata Hajriyanto.

Sejauh ini berbagai lembaga survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi sebagai bakal capres yang paling populer.

Popularitasnya bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto, mantan Wapres Jusuf Kalla dan para bakal capres lainnya, termasuk Aburizal Bakrie.

Tunggu September Sementara itu, PDI Perjuangan tidak menutup mata dengan hasil sejumlah

lembaga survey yang menempatkan kadernya, Joko Widodo diposisi teratas kandidat capres. Namun kepastian soal pencapresan Jokowi akan dibahas dalam Rakernas PDI Perjuangan. “Kita akan Rakernas 6 September, nanti akan dibahas semuanya termasuk soal capres,” kata Wakil Ketua Bappilu, TB Hasanuddin, di Jakarta, Senin (26/8).

Menurut Hasanuddin, masalah pencapresan bisa menjadi wacana yang cukup panas. Tinggal bagaimana mengatur strateginya. “Apakah Jokowi jadi capres atau tidak, kalau jadi seperti apa,

lalu bagaimana kita menghitungnya?,” ujarnya Hanya saja, kata Mantan Sekmil Presiden Megawati ini, dalam penentuan calon presiden, partai tidak bisa hanya melandaskan pada hasil survei, tetapi akan melihat pada seluruh faktor termasuk survei internal.

“Untuk membuat keputusan nsional, keputusan ngara, tidak bisa hanya survei melulu. Survei-survei itu kan valid atau tidak. Banyak faktor dan kami banyak pengalaman,” tambahnya Lebih jauh kata Hasanuddin, PDI Perjuangan juga tak akan buru-buru menentukan

Tidak Siap Kalah Sedangkan Ketua FPPP MPR RI Irgan Chairil Mahfidz menilai konflik yang terjadi selama ini dipicu oleh sikap caleg yang tidak siap kalah.

Sehingga semangatnya semua calon harus menang, ditambah lagi masyarakat juga terjebak pada politik transaksional. “Itu akibat kehilangan teladan dan panutan dalam berpolitik, di mana banyak tokoh masyarakat yang mengeluarkan pernyataan seenaknmya yang justru memicu konflik, khususnya di daeragh. Media juga demikian,” ujarnya.

Menurut Irgan, pada saat Indonesia menerapkan sistem pemilu terbuka dengan menekankan pada kekuatan personal, maka perburuan rente baik individu dan partai harus terus diawasi KPK. “Rakyat pun sama, semua cenderung transaksional. Sekarang mendukung kita, tapi besok bisa berpindah akibat transaksi yang lebih besar dan seterusnya,” pungkasnya. (gam/ cea)

calon presiden seperti halnya partai lain. Karena itu, perlu perhitungan matang untuk mengusung seseorang sebagai pemimpin negara. “Kita kan begini, terburu-burukah atau tidak. Harus dalam timing yang tepat dan strategi yang jelas,” terangnya.

Diakui Hasanuddin, partai menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan kepada publik. “Nanti pada saatnya kami berbicara dulu, dalam perang kita diskusikan kapan menyerang dan sebagainya, begitu teorinya.

Semua akan dihitung,” imbuhnya Ditempat terpisah, Jokowi menegaskan dirinya tak mau membahas peluangnya nyapres di 2014. “Saya sekarang masih konsentrasi bekerja di Jakarta,” tegasnya Namun demikian, Jokowi

meminta agar publik menanyakan langsung masalah pencapresan ini kepada petinggi PDI Perjuangan. “Kalau urusan berkaitan dengan 2014 ditanya ke Ibu Ketum. Saya konsentrasi kerja, jangan ganggu konsentrasi kerja saya,” ujarnya.

Yang Jokowi mengungkapkan dirinya konsentrasi membangun kota Jakarta.

“Saya konsentrasi kerja.

Masalah politik tanyakan ke DPP ke Ibu Ketum,” terangnya Hasil survei tokoh pilihan publik yang diselenggarakan Litbang Kompas menunjukkan peningkatan elektabilitas Jokowi secara signifikan pada periode Desember 2012 (17,7%) naik menjadi 32,5% pada periode survei Juni 2013. (gam/aji/cea)

EKONOMI

13

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO.0185 | TAHUN II

RUPIAH TERUS MELEMAH

Hatta:Krisis Ekonomi Masih Jauh JAKARTA-Menko Perekonomian Hatta Rajasa membantah analisa sejumlah pengamat ekonomi yang menyebutkan ekonomi Indonesia sedang menuju krisis. Bahkan, tanda-tanda krisis ekonomi masih jauh. “No,no, kita tidak sedang menuju krisis,” kata Hatta Rajasa Jakarta, Senin (26/8).

Sebelumnya, ekonom Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) Iwan Jaya Azis mengingatkan pemerintah agar hati-hati menjadi nilai tukar. Sebab sentimen negatif terhadap mata uang garuda ini berpotensi menjadi pintu gerbang krisis moneter, seperti yang terjadi di Indonesia pada 1998 silam.

Hatta menjamin, ekonomi Indonesia tidak akan terpuruk seperti krisis 1998 lalu. Pasalnya, sejumlah indicator makro ekonomi masih membaik.

Saat ini jelas dia, pemerintah akan melakukan stabilisasi Rupiah antara lain dengan mengerem laju pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah memang kini merevisi target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,9 hingga 6 persen. Revisi ini dibuat karena angka 6,3 persen sulit dicapai. Apalagi, revisi target merupakan sikap realistis pemerintah atas kondisi fundamental ekonomi.c”Jangan sampai kita menggenjot pertumbuhan ekonomi tapi defisit neraca transaksi ber-

jalan kita malahan melebar,” kata Hatta Rajasa.

Neraca defisit transaksi berjalan yang melebar itu ia aku menjadi salah satu penyebab melemahnya nilai tukar Rupiah. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah telah mengambil kebijakan yang bersifat segera bisa dijalankan untuk mengatasinya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Infrastruktur Rachmat Gobel mengatakan upaya pemerintah mencegah memburuknya perekonomian nasional melalui paket kebijakan ekonomi dirasa patut untuk diapresiasi.

Bahkan empat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga bukti pemerintah fokus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Paket itu sudah dibahas bersama Kadin dan Apindo.

Tinggal dilaksanakan saja,” kata dia.

Rachmat juga menekankan pentingnya penyediaan lapangan pekerjaan dengan fokus pada industri padat karya yang ada di paket kedua tentang menjaga per-

tumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Menurutnya beberapa sektor seperti pertanian, perkebunan, dan kelautan sangat penting dikembangkan sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja. “Makanya impor dikurangi. Kalau bisa tersedia dari dalam negeri, berarti bisa memanfaatkan sumber daya manusia di Tanah Air kan,” kata Rachmat lagi.

Belum Realistis Secara terpisah, ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih menilai, tujuan dari ke-empat paket kebijakan tersebut sudah tepat. Sayangnya penjabaran setiap paketnya belum realistis untuk bisa meyakinkan pelaku pasar. Dari sisi realisasi, paket kebijakan tersebut baru terlihat dalam jangka menengah dan panjang. Padahal pelaku pasar membutuhkan kebijakan jangka pendek yang bisa segera mengembalikan kepercayaan. “Pelaku pasar menanggapi paket kebijakan tersebut secara negatif dengan masih terus melakukan aksi jual di pasar saham dan terus membawa nilai tukar rupiah melemah. Persepsi risiko terhadap aset rupiah yang tercermin dari credit default swap(CDS) 10 tahun naik menjadi 377,58,” jelas dia. (gam/abd)

antara foto/ampelsa

MOGOK BERPRODUKSI. Pengusaha tahu menempelkan kertas pengumuman bertuliskan hari ini mogok, kedelai mahal di salah satu pabrik tahu dan tempe di desa Geuci, Banda Aceh, Senin (26/8). Sebanyak 12 industri tahu di wilayah Banda Aceh dan termasuk Kab Aceh Besar, terpaksai mogok produksi akibat harga kedelai impor naik tajam dari Rp7.000 menjadi Rp8.700- Rp9.000/kg dan pengusaha tahu itu meminta pemerintah memberikan subsidi harga kedelai agar mereka kembali berproduksi. ANTARA FOTO/Ampelsa

Penguatan Dolar Memicu Kenaikan Harga Kedelai MEDAN-Harga kedelai naik tajam di Medan atau sudah mencapai Rp8.800 per kg dan diikuti dengan pasokan yang ketat diduga dipicu menguatnya dolar AS. “Distributor mengaku kenaikan harga dampak naiknya harga impor menyusul menguatnya dolar AS,” kata perajin tempe Budisudarno, di Medan, Senin.

Sementara, pasokan yang ketat disebutkan akibat perusahaan distributor tidak berani melakukan transaksi banyak menyusul tren harga yang terus menguat.

Menurut Budisudarno, har-

ga kedelai yang menguat itu terjadi usai Lebaran dan terus naik hingga akhir pekan lalu .

Kalau pada tanggal 12 Agustus misalnya masih Rp7.350 per kg, terus naik Rp7.600 per kg pada 16-17 Agustus dan menguat lagi pada 19 Agustus sebesar Rp8.250 per kg dan tanggal 24 Agustus menjadi Rp8.800 per kg. “Nggak tau lagi apa nanti harga naik lagi atau malah tu-

run dan kembali ke harga normal sebesar Rp7.200-Rp7.300 per kg,” katanya.

Yang pasti, kata dia, kenaikan harga kedelai dan terjadinya pasokan ketat membuat perajin semakin sulit berusaha ditengah daya beli masyarakat termasuk untuk membeli tempe tren melemah dampak krisis global.

Padahal, Pemerintah pernah berjanji akan menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) kedelai dengan harga di kisaran Rp7.450 per kg.

“Nyatanya malah harga kedelai bertambah mahal.

Pada tahun 2011 harga masih

di kisaran Rp5.500-Rp6.500 per kg dan 2012 paling tinggi Rp7.000 per kg,” kata Budisudarno.

Humas Bulog Sumut, Rudi, menyebutkan, sejauh ini, Bulog Sumut belum ada mengatur soal kedelai, meski Pemerintah sudah mengeluarkan keputusan tersebut. “Bulog Sumut belum menangani kedelai dan daging seperti yang direncanakan,” katanya.

Rudi menyebutkan, berdasarkan data, Sumut masih sangat tergantung dengan pasokan kedelai dan daging dari daerah lain atau impor. (ant/eva/beth)

SEMBAKO antara foto/setpres-abror

KRISIS EKONOMI. Menko Perekonomian Hatta Rajasa membantah analisa sejumlah pengamat yang menyebutkan Indonesia sedang menuju krisis. Bahkan, menurutnya tanda-tanda krisis ekonomi masih jauh.

Harga Bawang Merah Mulai Turun

GEJOLAK EKONOMI

PR Kebal Terhadap Krisis Global JAKARTA- Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) optimis gejolak ekonomi global yang terjadi saat ini sulit ditransmisikan ke industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pasalnya, pangsa pasar BPR yang didominasi oleh usaha kecil menengah (UKM) memungkinkan bank kelas dua itu untuk terus tumbuh.

Keyakinan tersebut seperti disampaikan Ketua Umum Perbarindo, Joko Suyanto di Jakarta, Senin (26/8).

“Industri di BPR akan sulit untuk terkena dampak dari gejolak ekonomi global, karena utamanya kami menyasar usaha mikro dan kecil yang diketahui tidak terimbas secara signifikan dari krisis global saat ini. Kita kebal dengan krisisi,” kata Joko.

Meski harus menghadapi beragam tantangan, dia yakin, BPR relatif tahan terhadap dampak krisis finansial global.

Hingga Juni 2013 saja, kata Joko, BPR masih mampu meraih pertumbuhan kredit hingga 20,6 persen (year-onyear) atau meningkat Rp9,6 triliun. “Total penghimpunan dana masyarakat sudah sebesar Rp58 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 19,23 persen, jelas Joko.

Dia menilai, BPR lebih kuat untuk menahan imbas dari gejolak ekonomi global, karena basis usaha industri lebih mengarah ke konsumer, terutama usaha mikro dan kecil. Saat ini, jelas dia, jumlah debitur di industri sudah mencapai 3,2 juta nasabah. “BPR secara industri masih aman dan baik, di ten-

gah gejolak yang terjadi saat ini,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Joko, Perbarindo memperkirakan pertumbuhan kredit hingga akhir Desember 2013 bisa mencapai 22 persen. “Kami akan mempertahankan NPL (kredit bermasalah) di bawah 5 persen,” katanya.

Menurut Joko, ada dua strategi utama dari Perbarindo untuk bisa menjaga industri BPR agar tetap mampu bertahan dari krisis.

Industri di BPR akan sulit untuk terkena dampak dari gejolak ekonomi global, karena utamanya kami menyasar usaha mikro dan kecil yang diketahui tidak terimbas secara signifikan dari krisis global saat ini.

Joko Suyanto

Ketua Umum Perbarindo, “Pertama, menjaga portofolio outstanding yang sehat.

Dan yang paling penting bisa tetap menjaga likuiditas untuk dapat melayani masyarakat,” tuturnya.

Wilayah Usaha Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Harry Azhar Azis mengungkapkan, DPR tengah mendorong agar BPR memiliki wilayah usaha yang

tidak berbenturan dengan bank umum. Hal ini diharapkan dapat menjaga eksistensi BPR di tengah ketatnya persaingan di industri perbankan. “Bank umum diharapkan tidak boleh masuk ke dalam penyaluran kredit yang di bawah Rp50 juta.

Atau, harus diupayakan agar BPR memiliki wilayah kerja yang tidak boleh di jangkau bank umum,” papar Harry di Jakarta, Senin (26/8).

Keinginan tersebut, jelas Harry, akan disikapi DPR melalui UU Perbankan yang saat ini tengah berada dalam pembahasan di Komisi XI DPR. “Kami sangat memerlukan masuk-masukan dari pelaku usaha di BPR, agar BPR tidak secara langsung dibenturkan dengan bank umum. Apalagi BPR pun sudah bersaing dengan rentenir,” ujarnya.

Bahkan, kata Harry, selama ini banyak bank umum yang secara jelas masuk membiayai usaha mikro dan kecil untuk mengejar target penyaluran kredit ke UMKM yang sudah di tetapkan BI. “Bahkan, saat ini pun banyak bankir di BPR yang sengaja ditarik ke bank umum,” ucap Harry.

Lebih lanjut dia mengatakan DPR masih terus mempertimbangkan soal kemungkinan BPR yang memiliki aset sebesar Rp1 triliun harus berubah menjadi bank umum. “DPR perlu mendapatkan kesepakatan dari BPR soal ini. Karena, BPR yang berubah menjadi bank umum, tentunya akan sulit bersaing,” imbuh Harry. (gam/bud)

TEGAL-Harga bawang merah sudah mulai mengalami penurunan pasca lebaran kali ini, meskipun dapat dikatakan masih relatif tinggi. Berdasarkan pantauan Kemendag di 33 ibukota provinsi, harga bawang merah cenderung menurun berkisar antara 3.61% - 45.45% dengan penurunan tertinggi di Medan dan terendah di Surabaya.

Sementara kenaikan harga masih terjadi di Manokwari, Jayapura dan Gorontalo. Harga rata-rata bawang merah secara nasional pasca lebaran Idul Fitri 2013 mengalami penurunan per 23 Agustus 2013, kecuali di beberapa Kawasan Timur Indonesia seperti Gorontalo, Manokwari dan Jayapura.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, masih tingginya harga bawang dibeberapa daerah terjadi karena berkurangnya pasokan

ke pasar dari daerah sentra produksi akibat gagal panen menyusul masih tingginya curah hujan (kemarau basah).

“Harga rata-rata bawang merah nasional pada tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp. 59.650/kg atau turun 11.65% dibanding harga tanggal 16 Agustus 2013, harga tersebut relatif masih tinggi walaupun sudah menunjukkan penurunan,” imbuh Gita, Senin (26/8).

Saat ini kata dia terdapat beberapa sentra produksi bawang merah yang mulai panen. Karena itu, dia berharap bertambahnya pasokan bawang merah dari sentrasentra produksi maka harga bawang merah akan berlanjut turun dan normal kembali.

“Kenaikan harga bawang merah menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini disebabkan oleh kurangnya pasokan sehingga tidak dapat

mencukupi permintaan,” kata dia.

Untuk itu ujar dia, solusi jangka pendeknya adalah meningkatkan ketersediaan pasok sehingga memadai.

Upaya pemerintah melakukan importasi bawang merah hanya merupakan salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan pasok.

“Namun hal yang terpenting adalah bagaimana cara meningkatkan produksi dan produktivitas bawang merah tersebut agar tidak terjadi kenaikan harga yang tinggi akibat kurangnya pasokan di dalam negeri,” tambahnya.

Sementara itu, Kabupaten dan Kota Tegal yang merupakan sentra tanaman bawang merah terutama di Kelurahan Krandon dan Kelurahan Kalinyamat Kulon di Kecamatan Margadana, memiliki luas areal tanaman bawang merah sebesar 191

hektar dengan total produksi setahun kurang lebih 1.834 ton dengan dua kali musim tanam. Musim panen pertama pada bulan Agustus dan panen kedua bulan Desember, sedangkan Januari s/d Mei ditanami padi.

Sementara, untuk biaya produksi bawang merah saat ini dari mulai olah tanah sampai dengan panen mencapai Rp. 120 juta per hektar dengan biaya paling mahal adalah pembelian bibit dan obat-obatan/pestisida.

Jika dalam satu hektar menghasilkan 9.500 kg, maka harga pokok produksi sebesar: Rp. 120.000.000 : 9.500 kg = Rp. 12.631 /Kg. Selain mengunjungi sentra produksi bawang merah, dalam kunjungan kerjanya Mendag Gita Wirjawan juga mengunjungi pabrik teh Poci dan Yayasan Manunggal.

Setelah itu kunjungan dilanjutkan dengan menghadiri Bazar UKM Expo di alun-alun kota Tegal. Dalam kunjungannya ke pabrik teh tersebut, Mendag memberikan perhatian atas semakin menurunnya harga teh di pasar dunia.

Mendag mengatakan bahwa Indonesia pernah menududuki posisi ke 2 negara-negara pengekspor teh. Kini posisi tersebut melorot, sehingga Indonesia menempati posisi ke 7 dunia.

Terkait dengan Bazar UKM Expo, Mendag memberikan perhatian khusus terhadap daya tahan UKM dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008. Lebih dari itu, Mendag mengatakan bahwa UKM telah menghasilkan devisa sebesar Rp 183,8 triliun atau 20.2% dari devisa Indonesia. Jumlah pelaku UKM tergolong banyak, yaitu sebesar 28,85%, dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, yaitu sebesar 28% PDB. (gam)

14

NUSANTARA

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO. 0185 | TAHUN II

HIBURAN

Opera Wayang Tradisional Cina Tampil di Sumut SUMATERA UTARA - Pementasan opera wayang tradisional Cina (Tio Ciu Pan), sangat jarang sekali tampil di Indonesia, namun di Binjai Sumatera Utara, warga setempat dapat menikmat operasi ini selama 20 malam.

“Opera wayang dari negeri Cina ini akan tampil selama 20 malam,” kata Pengurus Yayasan Vihara Budi Dharma Binjai, Rusmin Lawin di Binjai, Senin.

Rusmin Lawin menjelaskan bahwa seluruh pemain opera wayang didatangkan langsung dari negeri Thiongkok, Cina.

Pementasan opera wayang (Tio Ciu Pan) ini bertepatan dengan ulang tahun ke-31, vihara Budi Dharma yang berada di Pasar Lima Kelurahan Tandem Kota Binjai Sumatera Utara.

Pihak vihara memang sengaja mengundang para pemain ini langsung dari Cina, karena tidak ada grup pemain wayang ini di Indonesia.

“Grup wayang ini digelar untuk memasyarakatkan dan melestarikan budaya Cina di Indonesia,” ungkapnya.

Dalam pegelaran kali ini wayang orang dari Cina ini menceritakan tentang sejumlah persoalan yan terjadi disebuah kerajaan i Cina zaman dahulu saat dinasti Sung Utara berkuasa.

Dalam cerita ini juga terdapat kisah cinta, intrik dalam kerajaan, kisah asmara, pengkhianatan hingga proses peradilan.

“Ini juga sebagai salah satu bentuk keguyuban warga Cina di Sumatera Utara, sebagai salah satu etnis kekayaan bangsa Indonesia,” ujar Ruswin Lawin.

Dengan digelarnya opera ini diharapkan akan muncul kemauan dari generasi muda untuk mempelajari kesenian asli Cina.

Pagelaran ini sangat disambut meriah warga etnis Cina, hampir setiap malamnya ribuan orang datang untuk menyaksikan pagelaran ini hingga pukul 24.00 Wib, selama 20 malam berturut-turut. (ant/mk)

MERAWAT MANGROVE. Seorang petambak dari kolompok Pantai Lestari merawat tanaman mangrove di daerah rehabilitasi mangrove binaan PT. Pertamina di Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Senin (26/8). Perawatan rutin tanaman mangrove berupa penggantian bibit mangrove yang rusak dilakukan akibat tingginya arus gelombang saat musim angin timur.

Universitas California Teliti Autisme di Indonesia SEMARANG - Universitas Diponegoro (Undip) Semarang bekerjasama dengan University of California, Davis, Amerika Serikat melakukan penelitian di bidang kedokteran, yakni tentang autisme.

“Sebenarnya, kami telah cukup lama menjalin kerja sama dengan UC Davis, terutama Fakultas Kedokteran,” kata Pembantu Rektor IV Undip Prof Sultana MH Faradz usai penandatanganan MoU di Semarang, Senin (26/8).

Menurut dia, kasus anak autis secara internasional mengalami peningkatan cukup besar dari tahun ke tahun, demikian pula di In-

donesia sehingga perlu perhatian seluruh pihak atas kondisi yang terjadi itu.

Ia mengatakan Undip akan melakukan penelitian bersama UC Davis berkaitan dengan penanganan kelainan genetik dengan gejala autis, terutama menyangkut penyebab yang berkaitan dengan faktor genetis.

“Kami juga akan memperluas penelitian hingga pada tes dan terapi bagi mereka

yang menyandang autisme.

Tak menutup kemungkinan, kerja sama juga diperluas ke fakultas-fakultas lain di Undip,” kata Sultana.

Rektor Undip Prof Sudharto P Hadi mengatakan penandatanganan MoU dengan UC Davis ini merupakan perpanjangan kerja sama untuk empat tahun ke depan dan nantinya tidak terbatas hanya pada Fakultas Kedokteran.

“Sejak empat tahun lalu, kami bekerja sama dengan UC Davis dalam bidang kedokteran. Tahun ini, diperpanjang lagi kerja samanya dan dibuka kemungkinan penjajakan dengan fakultas-

fakultas yang lain,” katanya.

Bentuk kerja sama yang sudah dilakukan, kata Sudharto, antara lain penelitian bersama di bidang kedokteran, pengiriman dosen untuk belajar ke UC Davis setiap dua tahun, dan publikasi di jurnal internasional.

Sementara itu, Medical Director of The MIND Institute UC Davis Prof Randi J Hagerman menyambut baik kerja sama dan penelitian yang dilakukan selama ini dengan Undip, terutama dengan Fakultas Kedokteran.

Ia menjelaskan Indonesia memiliki banyak peneliti kesehatan yang hebat, seperti Prof Sultana dari Undip yang

menjadi pelopor penelitian kedokteran tentang “fragile X” yang menjadi gen penyebab autisme.

Pihaknya saat ini memang tengah mengembangkan penelitian tentang autisme, termasuk hingga terapi yang harus dilakukan sehingga kerja sama yang telah terjalin dengan Undip selama ini perlu dilanjutkan.

Tidak menutup kemungkinan, kata Randi, kerja sama serupa secara lebih lanjut akan dikembangkan dengan fakultas-fakultas lain di Undip, seperti Fakultas Psikologi dan Fakultas Peternakan dan Pertanian. (ant/mk)

KEJUARAAN SUMO INTERNASIONAL

Atlet Sumo Terkemuka Jepang Mengenakan Yukata Batik JAKARTA - Sejumlah atlet sumo terkemuka asal Jepang mengenakan ‘yukata’ (sejenis kimono) batik buatan Solo dalam sebuah acara malam perpisahan bagi para pesumo yang mengikuti kejuaraan sumo internasional di Jakarta pada 24-25 Agustus 2013.

Pantauan Antara dari 40 pesumo yang hadir, ada enam pesumo Jepang yang terlihat berbeda dengan balutan yukata berwarna abu-abu, biru, coklat, ungu, dan hijau dengan corak khas.

Keenam pesumo tersebut yakni Hakuho, Harumafuji, Kisenosato, Kotoshogiku, Kakuryu, dan Kotooshu, memakai yukata yang dijahit khusus di Ando Co Ltd, perusahaan yang biasa membuat dan memasarkan produk tradisional Jepang, dan merupakan hasil karya dari pebatik asal Jepang Fusami Ito. Wanita yang sempat belajar batik di Solo itu mengatakan pemakaian batik oleh para pesumo memang merupakan bagian dari proyek memperkenalkan batik kepada dunia internasional dan juga pengembangan batik yang ramah lingkungan.

“Saya diajak ikut proyek oleh Pak Gobel tentang batik yang ramah lingkungan, selain itu untuk bisa kenalkan batik kepada dunia,” ujar Fusami saat ditemui usai acara perpisahan di Jakarta, Minggu malam.

Dalam proses kreatif dan pengerjaan yukata ba-

NAHDLATUL ULAMA

Dilarang Gunakan Lambang NU untuk Kepentingan Pilgub BANDUNG - Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj melarang menggunakan lambang Nahdlatul Ulama (NU) untuk kepentingan politik seperti untuk pemilihan gubernur (Pilgub).

“NU nggak boleh dibawa, lambang NU pun tidak boleh dibawa. Insya Allah NU tidak akan pecah,” kata Said Aqil di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Senin.

Terkait pelaksanaan Pilgub Jawa Timur, dirinya selaku pimpinan NU membebaskan anggotanya untuk menentukan hak pilihnya pada pesta demokrasi tersebut.

Ia menuturkan, NU tidak menginstruksikan anggotanya secara khusus mendukung salah satu pasangan di Pilgub Jawa Timur.

“Kalau untuk organisasi tidak terpengaruh. Warganya NU silahkan pilih masingmasing,” kata Said.

Pihaknya juga mengingatkan bagi Nahdliyin yang mendukung salah satu pasangan untuk tidak membawa-bawa nama NU.

“Yang jelas menggunakan lambang NU untuk kepentingan (kampanye) melecehkan NU, merendahkan. NU lebih besar daripada ajang politik lima tahunan,” katanya.

Apabila ternyata ada yang melanggar, kata Said, maka pihaknya menyatakan akan memberi sanksi tegas.

“Kami peringatkan dan Insya Allah kalau terbukti tidak akan dipakai jadi ketua cabang lagi kalau misalkan dia ketua cabang. Apabila pengurus dia tidak akan kita pakai jadi pengurus lagi,” katanya. (ant/mk)

KISAH HIDUP

Mak Yati Enggan Beranjak dari Kampung

tik khusus bagi para pesumo tersebut, Fusami mengatakan tidak banyak mengalami kendala karena batik bukan merupakan hal yang baru lagi baginya.

“Tapi karena badan mereka besar jadi agak sulit ya,” ujar Fusami sambil tertawa.

Sementara itu, Ketua

Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang (PPIJ) Rachmat Gobel mengatakan Fusami merupakan orang yang tepat untuk membantu mengembangkan batik ramah lingkungan, selain karena Fusami merupakan sosok yang tekun dan memiliki kecintaan terhadap

batik, ia merupakan warga asal Jepang yang kini sangat peduli akan lingkungan.

“Saya diskusi sama beliau, bagaimana Jepang yang sekarang konsen kepada masalah lingkungan, bisa membantu pengembangan batik yang ramah lingkungan. Maka dengan itulah be-

liau membantu mendesain serta juga memproduksi dan mengembangkannya,” kata Gobel.

Menurut Gobel, batik yang ramah lingkungan bukan hanya dari penggunaan warna dari bahan alami tapi juga proses produksinya. (ant/mk)

PASURUAN - Mak Yati, yang dulu memulung di Jakarta dan berkurban seekor kambing mengaku betah setelah dipulangkan ke kampung halamannya di Pasuruan, Jawa Timur.

Hal tersebut juga diakui suami Mak Yati, Maman, yang ditemui di tempat tinggalnya di Dusun Gunungsari RT 5 RW 7 desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Senin.

Mak Yati sudah sekitar delapan bulan kembali ke kampung halaman setelah selama sekitar 15 tahun menjadi pemulung di Jakarta.

Setelah berkurban kambing pada Idul Adha yang lalu, Mak Yati dan suaminya menjadi sorotan media serta turut menjadi atensi Kementerian Sosial karena di tengah kondisinya yang terbatas tapi masih mau berkurban.

Mak Yati kemudian dipulangkan ke kampung asalnya Pasuruan dengan difasilitasi oleh Kementerian Sosial yang membangun rumah permanen dan memberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif.

Maman mengatakan selama delapan bulan hidup di kampung, untuk kebutuhan sehari-hari hanya berasal dari pendapatan sebagai buruh tani sebesar Rp25 ribu.

“Namun tinggal di kampung enak, adem dan tentram.

Hanya saja dibandingkan pendapatan di kota jauh berbeda.

Tapi di kota capek, saya tidak mau balik lagi,” kata Maman.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Senin, direncanakan mengunjungi rumah Mak Yati pada kunjungan kerjanya di Jawa Timur, namun urung karena ada kepentingan lain.

“Saya kecewa Pak Menteri tidak bisa datang tapi saya terima pemberian Pak Menteri dan semoga selamat sampai ditujuan,” kata Mak Yati yang mengungkapkan kekecewaannya karena Mensos batal hadir.

Kehadiran Mensos digantikan oleh Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Benny Setia Nugraha yang menyerahkan bantuan sembako, uang tunai untuk modal usaha dan mesin giling tepung dari Dinas Sosial Jawa Timur. (ant/mk)

OPINI

“Perang” Terulang di Tengah Isu Tak Sedap

salam songkem

Keselamatan JCH

Oleh: A. Dardiri Zubairi

B

ulan depan, jamaah calon haji (JCH) asal Indonesia akan diberangkatkan. Tentu keselamatan para JCH menjadi faktor utama yang harus diperhatikan.

Untuk itulah, pihak penerbangan akan memberlakukan peraturan yang harus dipatuhi para JCH yang menggunakan pesawat. Selama penerbangan para JCH dilarang membawa alat logam seperti gunting, pisau, keris pusaka, dan sejenisnya.

Juga para JCH dilarang membawa apa pun yang mengandung zat cair, seperti minyak goring, bahan cuci pakaian, dan sejenisnya. Larangan tersebut harus dipatuhi oleh para JCH. Sebab nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigran sebelum penerbangan dari bandara.

Semua benda yang mengandung zat logam dan zat cair tersebut konon sangat membahayakan keselamatan saat penerbangan. Tentu saja alasan tersebut dapat diapresiasi. Bahkan ada yang mengira alasan tersebut terlalu kentara dibuat-buat. Kecurigaan ini didasarkan pada mengandung zat besi sudah ada di pesawat, bahkan beberapa bagian pesawat itu juga terbuat dari benda yang mengandung zat logam. Pastinya itu juga sangat membahayakan keselamatan penumpangnya.

Kiranya ada alasan lain dari pelarangan tersebut.

Benda yang mengandung zat logam itu sejatinya tidak hanya membahayakan keselamatan saat penerbangan, namun bisa pula sangat membahayakan di tempat manapun. Sebab bila JCH dibolehkan membawa benda yang mengandung zat logam seperti pisau dan senjata lainnya, maka potensial disalahgunakan sehingga dikhawatirkan terdapat korban akibat benda logam tersebut.

Apa pun argumentasinya, peraturan tetaplah peraturan yang harus dipatuhi oleh para CJH. Ketika peraturan tersebut dilanggar, tentu saja akan merugikan para JCH. Bisa jadi ancaman keselamatan mereka menjadi taruhan.

Sehingga dapat merugikan perjalanan JCH ke tanah suci.

Daripada menemukan masalah selama perjalanan haji, mengikuti peraturan pemerintah termasuk penerbangan memang suatu pilihan yang paling tepat bagi semua JCH. Menjaga keselamatan JCH sejatinya bukan hanya selama berada di pesawat, namun keselamatan mereka juga ketika sedang melaksanakan serangkaian ibadah haji di tanah suci. Sebab keselamatan ibadah haji selama ini sangat kurang terurus, sehingga banyak calon jamaah haji yang pulang tinggal nama, karena jasadnya harus disemayamkan oleh petugas haji.

JCH yang sakit juga mesti mendapat perawatan yang lebih maksimal. Itu juga sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara ibadah haji terhadap semua JCH tahun ini.

Untuk itulah, pemerintah memang sebaiknya menyiapkan sejumlah tenaga medis yang memadai, bukan semata-mata dari dokter umum, namun juga dokter spesialis yang sangat dibutuhkan oleh para JCH selama perjalanan melakukan ibadah rukun islam yang kelima.(*)

Tiga hari lagi, tepatnya 29 Agustus, Jawa Timur akan menghelat pemilihan Gubernur. Pemilihan Gubernur kali ini didahului oleh perseteruan KPU Jatim dengan salah satu pasangan bakal calon, Khofifah Indar ParawansahHerman Suryadi Sumawiredja (BerKaH).

P

asangan BerKah tidak diloloskan oleh KPU Jatim karena memperoleh dukungan ganda dari partai yang pada saat bersamaan juga mendukung incumbent, Soekarwo - Saifullah Yusuf (KarSa).

Setelah melalui proses banding pasangan BerKaH dimenangkan oleh BKPP (Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Dengan demikian, BerKaH secara konstitusional berhak maju dalam perhelatan Pilgub Jawa Timur, bersaing dengan pasangan incumbent KarSa, calon independen Eggy Sudjana – M Sihat, dan Bambang DH – Said Abdullah yang diusung PDIP. Perang Terulang Pilgub Jawa Timur kali ini akan seru. Kemungkinan “perang” lama terulang. Tanpa mengabaikan suara

angat memiriskan hati. Sumenep pada tahun 2012 meraih peringkat kedua secara nasional sebagai daerah paling banyak penduduknya yang buta huruf setelah Jember. Posisi itu hingga paruh 2013 masih tetap bergeser.

Memang, harus diakui, secara matematik jumlah penderita buta huruf di kabupaten ujung timur di pulau garam ini ada penurunan. Bila tahun 2010 lalu buta huruf masih mencapai 134.540 orang, tahun 2011 turun menjadi 129.210, sedangkan 2012 kemaren, angka buta aksara menipis lagi menjadi 111.124. Sedangkan tahun 2013 ini masih berlangsung proses pendidikan KF. Meskipun begitu target yang hendak dicapai pada tahun ini penuntasan bisa mencapai 11.330 warga belajar, sehingga angka buta aksara tinggal 99.794.

Meskipun terus menurun, ternyata angka buta huruf di Sumenep masih cukup tinggi dan tidak dapat merubah posisi peringkat sebagai daerah terpadat penduduk buta hurufnya di tingkat nasional. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk penuntasan buta huruf tersebut.

Sebagai upaya mengentas masalah buta aksara itu, dana yang disiapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 5 miliar lebih, dengan rincian dari APBD Rp 1 miliar dan dekonsentrasi Rp 3,4 miliar, serta diambilkan dari dana APBN sebanyak Rp 900 juta. Dana tersebut tentu terbilang sangat besar sehingga sangat mencurigakan apabila penurunan buta aksara di Sumenep tidak siginifikan.

Masih besarnya angka buta aksara di Sumenep telah membuat sejumlah elemen tidak percaya kepada program keaksaraan fungsional yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Sumenep. Ada kecurigaan dana tersebut telah dibancakan. Hanya mengalir kepada kantong-kantong yang tidak berhak menerimanya. Dugaan ini tentu sangat perlu dibuktikan.

Setidak-tidaknya dana tersebut diduga telah mengalir ke sejumlah kelompok belajar yang diduga fiktif.

Meskipun praduga adanya kelompok KF fiktif ini dibantah oleh instansi terkait, karena di lapangan telah dibentuk tim monitoring yang sangat kredibel dan terpercaya.

Memang tim tersebut barangkali benar-benar nyata.

Hanya saja dugaan adanya permainan antara tim dengan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) bukanlah hal yang mustahil.

Proses belajar melalui program KF tersebut tidak berjalan efektif, karena masih dijumpai alumni KF yang belum bisa balistung. Sehingga sejumlah pihak seringkali menegaskan program KF itu hanya membuang-buang uang negara dan perlu ditinjau ulang di masa yang akan datang.(*)

A

Sekretaris PCNU Sumenep

Bambang-Said, apalagi Eggy-M Sihat.

Persaingan ketat akan kembali terjadi antara pasangan incumbent KarSa dan BerKaH, sebagaimana dalam pilgub lima tahun lalu. Begitu melelahkan, pilgub Jatim 2008 berlangsung dalam 3 putaran.

Jika mengacu pada perolehan suara pada pilgub Jatim 2008 di putaran pertama perbedannya tipis, KarSa meraih 4.498.332 suara atau 26,44 persen, sedangkan pasangan Khafifah yang kala itu berpasangan dengan Mudjiono (KaJi) hanya mampu meraih 4.223.089 suara atau 24,82 persen .

Pada putaran kedua, KarSa juga menang tipis atas KaJi. KarSa memperoleh 7.729.944 suara, sementara KaJi memperoleh suara 7.669.721 suara. Sementara pada putaran ketiga pemungutan suara hanya berlangsung di dua kabupaten di Madura yaitu Bangkalan dan Sampang yang di putaran kedua dicurigai terjadi banyak pelanggaran. Karena itu MK memutuskan pemungutan suara harus diulang di tiga kabupaten tersebut. Tetapi putaran ketiga ini tak memengaruhi kemenangan KarSa. Melihat hasil perolehan suara pilgub 2008 yang dimenangkan KarSa dengan perbandingan sangat tipis, tak salah jika sejarah akan terulang pada pilgub tahun ini. KarSa dan BerKah akan kembali bersaing ketat, terutama untuk mendulang suara di basis-basis warga NU, terutama di daerah pesisir sejak Tuban, Lamongan, Gersik, Sidoarjo dan daerah “tapal kuda” sejak Madura, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan Lumajang Banyuwangi. Perebutan suara di daerah yang menjadi basis NU ini diyakini akan ketat, karena Gus Ipul (demikian panggilan Saifullah Yusuf ) dan Khafifah memang dikenal orang NU. Sementara pasangan Bambang DH – Said yang diusung PDIP kemungkinan “hanya” memperoleh

suara dari daerah mataraman yang memang dikenal sebagai basis PDIP. Meski Said Abdullah berasal dari Madura dan memiliki infrastruktur politik yang memadai sejak TV lokal, koran lokal dan radio, sepertinya tetap sulit untuk merebut suara dari daerah asalnya dibanding dua pasangan di atas. Pasalnya, Said tak cukup kuat basisnya di Madura karena dipandang bukan representasi kader NU. Isu Tak Sedap Banyak isu beredar bahwa usaha untuk tidak meloloskan BerKah oleh KPU Jatim merupakan usaha “penjegalan”. Sas-sus yang beredar ada scenario besar untuk tidak melolo-

skan pasangan BerKah. Benar tidaknya isu ini yang jelas keputusan KPU telah menjadikan pilgub kali ini makin panas.

Diloloskannya pasangan BerKah oleh DKPP juga membuka memori kolektif warga Jatim, khususnya pendukungnya, yang tetap meyakini bahwa Khafifah-Mudjiono (KaJi) dulu sebenarnya menang meski tidak dilantik. Bahkan Khafifah setelah putusan DKPP meloloskannya, kepada media yang mewawancarainya juga mengatakan begitu.

Mungkin keyakinan seperti ini muncul karena begitu banyak pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada pilgub 2008, setidaknya menurut Khafifah dan pendukungnya.

Lepas dari isu tak sedap itu, pilgub kali ini sejatinya bisa berlangsung dalam suasana fair. Isu tak sedap itu meski pahit, tetapi semoga menjadi obat –terutama bagi KPU—yang bisa menyehatkan pelaksanaan pilgub kali ini.

Pilgub yang menelan biaya 1 triliun ini akan diikuti sekitar 30.019.300 pemilih. Yang paling penting, biaya yang begitu besar – apalagi nanti sampai dua putaran— serta jumlah pemilih yang banyak seharusnya tak disalahgunakan oleh calon, siapapun yang menang. Rakyat butuh pemimpin yang melihat ke bawah ketimbang yang hanya pintar mendongak ke atas. =

Memulai Indonesia dari Madura

Meninjau Ulang KF

S

15

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO. 0185 | TAHUN II

( in Memoriam Chairil Basar )

Oleh: Prama Jaya

Bekerja di Disdik Pamekasan

Chairil Basar, sebuah nama yang mengingatkan kita pada nama lain di era puluhan tahun silam, Chairil Anwar.

Tidak bermaksud membandingkan keduanya karena satu sama lain tidak bisa dibanding-bandingkan. Tetapi dari sisi nama, mirip. Dari sisi langgam puitik, nama itu bersajak ab-ab.

M

antan kabag humas dan protokoler itu mendedahkan banyak jejak terutama menyangkut rasa peduli terhadap bangsa khususnya Madura. Chairil Basar termasuk salah satu pelestari Bahasa Madura. Melalui Pakem Madduh yang dibidaninya bersama tim yang lain, almarhum begitu kekeh untuk mengembala Bahasa Madura yang terancam punah. Bahkan pada saat Kongres Kebudayaan Madura 2012 di Sumenep, Chairil merupakan sosok yang inten mengikuti sejak rapat sampai kongres

itu berakhir.

Di Pamekasan, Chairil juga seringkali terlibat penulisan naskah pidato dan menjadi sosok yang konsultatif bagi Koran Madura ketika harus menuliskan Bahasa Madura yang baik dan benar. Pria yang bersahaja itu akhirnya pergi memenuhi panggilan yang Maha Kuasa.

Situasi ini mengagetkan banyak pihak karena tidak menyangka kematian ini terasa lebih cepat dari bayangan banyak orang di sekitarnya. Ia sosok yang yang sabar, nrimo, tetapi cakap dalam bertugas. Bahwa almarhum memiliki penyakit hepatitis, ini tentu satu hal dan hal lainnya karena saatnya telah tiba. Turut berdoa semoga almarhum diterima amal baiknya dan mendapat tempat yang layak di sisi-Nya. Pelajaran Nasionalisme Bermadura Ada pelajaran bermakna yang ditinggalkan almarhum. Pertama, ia memulai Indonesia dari Madura. Sebagai pulau yang tidak terlalu besar, Madura seakan-akan mewakili bangsa ini dari keragaman yang terhampar mulai dari Sumenep hingga Bangkalan. Bahasa yang sama-sama Madura tetapi memiliki diksi yang tidak sama. Keberagaman ini bagi almarhum sebagai duplikasi dari Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dogma Indonesia.

Perbedaan sesama Madura dari sisi dialek dipahami almarhum sebagai keragaman budaya dari perspektif bahasa yang tidak bisa dibuat seragam.

Sebab, menyeragamkan bahasa berarti wajah bahasa menyeramkan dan fasis pula. Chairil, tidak mau dengan hal ini dan membiarkan bahasa Madura beragam yang tak bisa dipaksakan keragamannya. Apalagi, substansi

Perbedaan sesama Madura dari sisi dialek dipahami almarhum sebagai keragaman budaya dari perspektif bahasa yang tidak bisa dibuat seragam.

berbahasa Madura bukan terletak pada dialek dan simbol yang berbeda.

Melainkan bisa dimengerti, santun dan tidak membuat orang lain geram.

Itulah antara lain yang dijejakkan Chairil semasa masih hidup baik sebagai manusia biasa, dosen di Unira dan pejabat di Pemkab Pamekasan. Sosok yang sederhana menempel erat yang mencirikan manusia Madura, meminjam Prof Mien Rifai. Gestur yang santun itu juga mewakili masyarakat Indonesia di jaman dulu dimana politik tidak menjadi panglima seperti hari ini.

Dari aura yang terlihat, Chairil sebagai sosok yang ikhlas dan cakap dalam mengerjakan tugas. Meski berkali-kali puteranya (Hamzah Fansuri) meminta ayahnya beristirahat sebelum benar-benar pulih, Chairil tetap ngantor sampai akhirnya dirumahskitkan dan wafat meski keluarga berencana membawanya ke Surabaya.

Pelajaran lainnya yang ditapakkan Chairil berkait dengan bahasa kromo inggil Madura. Dalam banyak kesempatan di luar acara kedinasan, ia kerapkali berkomunikasi dengan bahasa Madura yang halus kepada

lawan bicaranya baik dari kalangan pers, pejabat, maupun mahasiswanya.

Model komunikasi ini memiliki dimensi ganda karena tidak saja mengajarkan kesantunan berbicara tetapi juga menanamkan rasa bernasionalisme melalui kedaerahan.

Konstruk ini berbeda dengan masyarakat kebanyakan yang mencoba berbicara dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Ini dilakukan karena yang bersangkutan tidak bisa berkomunikasi dengan Bahasa Madura kromo. Selain itu, bahasa Madura dipilih Chairil sebagai alat pengantar lantaran berbasis daerah selain sebagai bahasa ibu di Madura. Ini dilakukan sebagai salah satu kecintaan terhadap Indonesia. Mencintai Indonesia berarti memelihara kelestarian budaya yang dimulai dari ruang sekitarnya. Dengan begitu, kesejatian mengindonesia dapat dimulai dari wilayah seputarnya, Madura atau bukan Madura. (*)

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16 16

KORAN MADURA

SELASA 27 AGUSTUS 2013 NO. 0185 | TAHUN II

SELASA 27 AGUSTUS 2013

Pembelian Saham Inter Milan

Moratti-Erick Thohir Belum Deal MILAN - Presiden Inter Milan Massimo Moratti mengaku, pihaknya belum mencapai kata sepakat dengan pengusaha Indonesia Erick Thohir terkait pembelian saham mayoritas klub elite Italia, Inter Milan. Taipan minyak asal Italia itu menegaskan, dalam akuisisi ini, dia akan mengambil sikap dengan sangat hati-hati. Karena itu dia meminta publik untuk menunggu kabar lebih lanjut terkait rencana tersebut.

“Saya tidak ingin bicarakan itu. Ya, saya cukup emosional sebelum laga perdana Inter di awal musim ini. Terkait masalah pembeliam saham, kami belum mencapai kesepakatan. Bila kami lakukan, itu akan bagus. Bila tidak, tidak ada yang akan terjadi. Saya ingin melakukan ini secara berimbang. Kita akan tunggu saja,” ucapnya.

Pada bagian lain, Moratti tidak membantah gosip yang menyebutkan bahwa dia ingin memboyong kembali Samuel Eto’o ke San Siro pada jendela transfer musim panas ini. Meskipun, tim Italia itu harus rebutan dengan Chelsea yang juga menginginkan mantan pemain Tim Nasional Kamerun tersebut.

Eto’o adalah pemain kunci saat Inter Milan meraih tiga gelar sekaligus pada 2010. Ketika itu, Inter yang masih dilatih Jose Mourinho merebut gelar juara Liga Seri A Italia, Coppa Italia, dan Liga Champions. Moratti pun tidak membantah bahwa dia ingin mendatangkan kembali mantan penyerang Barcelona tersebut. “Eto’o? Kita tunggu saja apa yang akan terjadi minggu depan,” kata Moratti kepada Sky Sport Italia.

Sementara itu, pelatih Inter Milan Walter Mazzari enggan mengomentari terkait rencana transfer Eto’o dari Anzhi ke Inter Milan. “Soal Eto’o? Bukan wewenang saya untuk mengomentari masalah tersebut. Saya bahagia melatih sebuah tim yang tepat sekarang dan kita tunggu saja apa yang akan terjadi pasar transfer,” ucap mantan pelatih Napoli tersebut. (espn/aji)

BELUM SEPAKAT. Massimo Moratti (kiri) dan Erick Thohir (kanan)

Inter Milan Bangkit, Napoli Perkasa MILAN - Napoli dan Inter Milan memetik kemenangan pada laga pertama mereka musim ini. Napoli menghancurkan Bologna dengan tiga gol tanpa balas pada laga yang berlangsung di Stadio San Paolo pada Minggu (25/8) malam waktu setempat atau Senin (26/8) dini hari WIB. Dua dari tiga gol anak-anak asuh Rafael Benitez ini dicetak oleh Mark Hamsik dan satu lagi oleh Jose Maria Callejon.

Sedangkan Inter Milan memetik kemenangan 2-0 atas Genoa di Giuseppe Meazza. Dua gol tim biru hitam ini masingmasing dicetak oleh bek asal Jepang Yuto Nagatomo dan Rodrigo Palacio. Bagi Inter, hasil ini cukup meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pasalnya, musim lalu mereka terpuruk dan mengakhiri liga di posisi ke-9. Mereka kalah bersaing dengan rival sekotanya, AC Milan yang berakhir di peringkat ketiga. Tetapi pada laga pertama sehari sebelumnya, Milan justru kalah 1-2 dari tim promosi Hellas Verona.

Menanggapi kemenangan timnya, pelatih Napoli Rafael Benitez mengaku tidak terkejut dengan hasil impresif tersebut. Hasil ini pun menegaskan tekadnya untuk mengancam Juventus yang dijagokan kembali menjuarai Seri A musim ini setelah memetik kemenangan 1-0 atas Sampdoria pada laga sehari sebelumnya.

“Saya tidak terkejut dengan kemenangan hari ini.

Saya memperhatikan tim ini sepanjang minggu dan mereka

bermain sangat bagus. Kami tidak memikirkan Juventus pada tahap seperti ini. Kami hanya berpikir tentang diri kami sendiri. Kami mengganti beberapa pemain dari tim musim lalu, tetapi mereka bermain bagus dan sekarang kami menatap ke depan,” kata mantan pelatih Chelsea itu.

Sementara itu Marek Hamsik yakin kedalaman serangan timnya akan mengantar mereka meraih gelar juara musim ini.

“Hari ini adalah sebuah laga yang kami inginkan untuk memulai musim ini dengan baik.

Kami belum bisa membaca apapun dari hasil satu laga ini. Ini belum berarti sama sekali. Akan sangat sulit bagi Gonzalo Higuain untuk mencetak gol sebanyak yang dilakukan Edinson Cavani, tetapi kami harus membantunya untuk mencoba mencetak minimal 10 gol pada musim ini,” kata Hamsik.

Dia melanjutkan, “Saya, Callejon, Dries Mertens, Goran Pandev, semuanya bisa mencetak gol. Kami lebih kompetitif dibandingkan musim lalu dan ini bagus untuk Napoli.”

Sedangkan pelatih Inter Milan Walter Mazzari yang musim lalu mengantar Napoli berakhir di tempat kedua Liga Seri A Italia mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya. Lebih senang lagi karena anak-anak asuhnya itu mengalami kemajuan pesat.

“Kami mengalami kemajuan lebih pesat dari yang saya duga. Kami sudah melakukan banyak hal dalam waktu yang singkat,” ujarnya. (espn/aji)

SELEBRASI. Para pemain Inter Milan merayakan gol yang dicetak oleh Yuto Nagatomo (dua dari kanan). Inter menang 2-0 atas Genoa

Cardiff, Mimpi Buruk Manchester City CARDIFF - Tim promosi di Liga Utama Inggris Cardiff City menebar ancaman serius bagi tim-tim mapan di Liga Utama Inggris, setelah menaklukkan runner up Liga Utama Inggris musim lalu, Manchester City pada laga di Cardiff Stadium, Minggu (25/8) tengah malam hingga Senin (26/8) dini hari WIB. Cardiff memetik kemenangan meyakinkan 3-2 atas tim bertabur bintang dari Kota Manchester City.

Cardiff tidak dianggap oleh tim-tim yang sudah lama merumput di Liga Utama Inggris.

Tetapi pada laga melawan City itu, mereka memperlihatkan kelasnya sebagai sebuah tim yang patut diperhitungkan. Mereka memperagakan permainan bola-bola pendek dari kaki ke kaki diselingi umpan panjang khas Inggris disertai determinasi tinggi. Taktik ini ternyata merepotkan Manchester City yang diperkuat oleh begitu banyak pemain bintang. Para pemain klub itu pun tidak gugup melawan nama-nama besa yang membela City.

Fraizer Campbell yang mencetak dua gol untuk Cardiff pada laga itu mengingatkan tim-tim lain untuk tidak menganggap enteng mereka. “Kami akan menjadi tim underdog pada banyak pertandingan musim ini. Tetapi pada laga ini kami memperlihatkan determinasi yang tinggi dan diharapkan kami akan terus memperagakan permainan seperti ini,” kata pemain yang dibeli hanya dengan harga 600.000 pound dari Sunderland pada Januari lalu. Pemain inilah yang juga membantu Cardiff menjuarai Divisi Championship musim lalu

dan membuat timnya berhak bermain di Liga Utama.

Permainan apik Cardiff sungguh menyulitkan Manchester City. Cardiff sukses menahan imbang City tanpa gol hingga turun minum. City baru bisa mencetak gol pada menit ke-52 melalui Edin Dzeko. Gol ini berawal dari umpan dengan tumit dari David Silva di luar garis 16 sebelum disambar dengan tendangan keras kaki kanan oleh Dzeko.

Bola bersarang di pojok kiri bawah gawang Cardiff.

Tetapi d e l a p a n menit berselang, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan melalui Aron Gunnarsson. Berawal dari akselerasi Kim Bo-Kyung di sisi kanan yang menusuk ke kotak penalti sebelum melepas umpan menyusur tanah ke mulut gawang. Bola tendangan pemain Cardiff masih bisa dihalau kiper City, Joe Hart tetapi bola muntah sukses disambar oleh Gunnarsson yang datang dari belakang untuk merobek gawang Joe Hart.

Gol ini membangkitkan semangat para pemain tuan rumah. Pada menit ke-79, mereka menggandakan keunggulan melalui sundulan Fraizer Cambell memanfaatkan bola pantul hasil sepak pojok Peter Whittingham. Bola sepak pojok pemain ini berhasil ditinju oleh Joe Hart, tetapi Campbell sukses menyundulnya ke gawang Joe Hart.

Pada menit ke-87, Campbell lagilagi menyundul masuk bola hasil tendangan pojok setelah menang

Frazier Campbell (10) merayakan golnya bersama rekannya Aron Gunnarsson pada laga yang mempertemukan Cardiff City dengan Manchester City (25/8). Laga yang dihelat di Stadion Cardiff City itu berakhir untuk kemenangan tuan rumah dengan skor 3-2.

duel udara dengan bek Pablo Zabaleta dan membawa timnya unggul 3-1. Pada menit ke-92, Alvaro Negredo mempertipis ketertinggalan timnya menjadi 3-2. Tetapi tak lama setelah itu, pertandingan pun usai. Anak-anak asuh Manuel Pellegrini kembali ke Manchester dengan poin nol.

Kekalahan ini menjadi pukulan sangat telak untuk pelatih Manuel Pellegrini yang sudah menghabiskan 140 juta pound untuk belanja pemain.

Pembelian besar pada jendela transfer musim panas ini seakan mendapat hasil ketika pada laga perdana mereka memetik kemenangan 4-0 atas Newcastle United.

“Mengantisipasi bola-bola mati adalah tugas semua pemain bukan hanya penjaga gawang dan bek. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa ketika dua tendangan sudut itu kemudian menghasilkan gol. Mengantisipasi tendangan sudut di dalam kotak penalti sangat penting,” kata Pellegrini.

Dia pun mengakui, Cardiff adalah sebuah tim yang sangat sulit ditaklukkan. “Kami menghadai sebuah tim yang sangat menyulitkan. Mereka bisa bertahan dengan 10 pemain di daerah pertahanan mereka dan ini sangat menyulitkan kami dalam mencoba mencetak gol,” ujar pria Cile itu. (sky sports/espn/aji)

32

CARDIFF CITY

MANC. CITY

Kami akan menjadi tim underdog pada banyak pertandingan musim ini. Tetapi pada laga ini kami memperlihatkan determinasi yang tinggi dan diharapkan kami akan terus memperagakan permainan seperti ini.

Frazier Campbell

Striker Cardiff City, mencetak dua gol ke gawang City

Tanpa Messi, Barcelona Menang Tipis BARCELONA - Bermain tanpa pemain terbaik Lionel Messi, Barcelona hanya mampu memetik kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Malaga pada lanjutan La Liga Spanyol di Stadion La Rosaleda, Minggu (25/8) malam waktu setempat atau Senin (26/8) dini hari WIB. Ini adalah kemenangan kedua tim catalan pada dua laga pertama La Liga Spanyol.

Dengan kemenangan ini, anak-anak asuh Gerardo Tata Martino ini memimpin klasemen sementara dengan enam poin. Dia unggul selisih gol dari beberapa tim yang juga sama-sama mengantongi enam poin seperti Atletico Madrid dan Villa Real.

Pelatih Gerardo Tata Martino memainkan Cesc Fabregas untuk menggantikan posisi Lionel Messi yang mengalami cedera pembengkakan otot paha saat melawan Atletico Madrid di leg pertama Piala Super Spanyol pertengahan pekan lalu. Mantan kapten Arsenal ini membayar kepercayaan itu dengan menjalankan tugasnya dengan baik, meski gagal mencetak gol.

Pada laga ini, Barcelona memaksa Malaga yang kini dilatih Bernd Schuster bermain di wilayah mereka sendiri karena ditekan oleh Barcelona. Meski menguasai pertandingan, tetapi El Barca tidak mampu juga merobek gawang tuan rumah selama 44 menit pertama. Kebuntuan baru terpecahkan oleh gol Adriano hanya satu menit sebelum turun minum. Ini sebuah gol indah karena dia melepas tembakan keras dari jarak 25 meter. Kiper Malaga Wilfredo Caballero mencoba menghalau bola tersebut, tetapi gagal. Bola tendangan pemain Brasil ini pun bersarang di pojok gawangnya.

DUEL GELANDANG

Gelandang Barcelona Alex Song (17) berduel memperebutkan bola dengan gelandang Malaga Camacho (dua dari kanan) pada laga La Liga yang dihelat di Stadion Rosaleda, Malaga, Spanyol (25/8)

Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Tetapi memasuki babak kedua, pemain ini kemudian digantikan oleh rekan senegaranya, Daniel Alves, karena mengalami cedera ringan. Barcelona memiliki sejumlah peluang untuk menghasilkan gol tambahan pada babak kedua, tetapi selalu gagal. Begitupun Malaga. Mereka memiliki beberapa peluang emas untuk menyamakan kedudukan tetapi juga gagal karena penampilan gemilang Victor Valdes di bawah mistar gawang. Alhasil, hingga peluit panjang dibunyikan, Barcelona hanya mampu menang tipis 1-0.

Pelatih asal Argentina itu lagi-lagi menurunkan Neymar sebagai pemain cadangan pada laga ini. Menurutnya, Neymar semakin padu dengan rekan-

rekan barunya di Barcelona dan dia siap dimainkan dari awal pada laga-laga berikutnya. “Ada sedikit perbedaan antara apa yang kita lihat dari Neymar pada hari ini dibandingkan saat melawan Levante. Saya tidak tahu berapa lagi penampilannya seperti itu sebelum diturunkan dari awal, tetapi di kepalanya, Neymar sudah siap,” kata mantan pelatih klub Argentina Newell’s Old Boyes itu tentang Neymar.

Sementara terkait permainan timnya, mantan pelatih Tim Nasional Paraguay itu mengaku tidak puas. Bahkan menurut dia, permainan Barcelona lebih buruk daripada laga melawan Levante pada pertandingan pertama. “Kami bermain buruk. Babak pertama memang bagus. Akurasi umpannya baugs, ger-

akan bola yang dinamis dan bermain bagus di sayap. Tetapi kami kehilangan efektivitas dan tidak punya peluang mencetak gol pada babak kedua.

Kami perlu lebih konsisten. Kami seharusnya terus menekan dan jangan membiarkan lawan mengembangkan permainan,” kata Martino.

Kemenangan tipis ini tidak terlalu bagus bagi Barcelona menjelang laga leg kedua Piala Super Spanyol melawan Atletico Madrid di Camp Nou pekan ini. Pasalnya, sang lawan memetik kemenangan telak 5-0 atas Rayo Vallecano di La Liga yang berlangsung secara terpisah di Vicente Calderon. Dua dari lima gol Atletico dicetak oleh Raul Garcia pada menit ke-17 dan 90. Sedangkan tiga gol lainnya masing-masing dicetak oleh Diego Costa (20’), Arda Turan (35’), dan Tiago (53’). (sky sports/aji)