e Paper Koran Madura 27 November 2013

1

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO.0248| TAHUN II Koran Madura

RABU

27 NOVEMBER 2013

JELANG PILPRES 2014

Ical Bisa Gandeng Mahfud untuk Cawapres JAKARTA- Salah satu kandidat calon Presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahfud MD mengaku “sumringah” mendengar kabar bahwa dirinya menjadi salah satu yang diinginkan Partai Golkar untuk mendampingi Aburizal Bakrie dalam Pemilihan Presiden 2014.

“Ya senang lah, berarti saya semakin ‘dihitung’ dalam kancah politik, saya berterimakasih atas ‘pinangan’ itu,” ujar Mahfud dalam Seminar “Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang”, Jakarta, Selasa petang.

Ya senang lah, berarti saya semakin ‘dihitung’ dalam kancah politik, saya berterimakasih atas ‘pinangan’ itu

Mahfud MD

Mantan Ketua MK Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu buru-buru menambahkan bahwa semua masih wacana dalam dinamika politik, termasuk “pinangan” dari Partai Golkar itu. Wacana pemasangan

Ical-Mahfud itu masih dalam proses yang belum menemukan titik temu atau kesimpulan.

“Presidennya Ical (sapaan Aburizal), saya wakilnya, ya tidak juga langsung seperti itu,” kata dia.

Menurut Mahfud, dirinya masih mengonsolidasikan kekuatan bersama PKB untuk berkompetisi dalam Pemilu 2014. Dia mengaku sudah mantap dengan kendaraan politik PKB. Jika dia berpindah partai politik, untuk maju dalam Pemilu, Mahfud mengatakan, itu sama saja mempermalukan diri sendiri.

“Mau taruh dimana muka saya, maju kok dengan partai lain,” ucapnya.

Ketokohan Mahfud di PKB juga menjadi alasan kuat dirinya untuk terus optimistis bersaing dengan kandidat Calon Presiden lainnya dari PKB seperti Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan juga penyanyi dangdut Rhoma Irama.(ant/rif)

Gagal Gusur

Juventus Berita di hal 8

ant/jessica helena wuysang

DIVISI INTELIJEN PDIP. Ketua Badan Pemenangan (BP) Pemilu DPP PDI Perjuangan Pusat, Puan Maharani (kiri) menyalami para pengurus BP Pemilu DPD PDIP Kalbar usai pelantikan, di Pontianak, Selasa (26/11). Puan Maharani menyatakan untuk menghadapi pemilu 2014, PDIP telah memasukkan divisi intelijen di dalam struktur kepengurusan BP Pemilu guna mendeteksi semua persoalan yang kemungkinan terjadi baik di internal maupun eksternal partai.

Demokrat Mulai Panik Ruhut Tantang Pemakzulan Boediono JAKARTA-Wacana impeachment terhadap Boediono sebagai wakil presiden terus bergulir di DPR setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengembangan mega skandal kasus Bank Century yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun.

DPR yang memiliki hak menyatakan pendapat yang nantinya dapat berujung pada pemakzulan Boediono sebagai wapres. Namun Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menantang dan menanggapi sinis pihak-pihak yang berusaha mendongkel Boediono.

Menurut dia, orang-orang yang menghendaki pemakzulan Boediono itu orang-orang sakit. “Saya tantang mereka. Tapi bagi saya, itu orangorang sakit yang ngomong impeachment,” kata Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/11).

Bahkan Ruhut menegaskan, yang ngomong dan mengusulkan impeachment adalah orang-orang yang tidak paham politik ketatanegaraan.

“Ibarat Belanda masih jauh. Pertanyaannya gimana jadi alat bukti dan tersangka,” kata Ruhut.

“Saya berani dia (Boediono) nggak akan di-impeachment, artinya kasus ini politik. Dulu Demokrat sekarang Boediono,” terang Ruhut.

Bagi Ruhut, impeachment memiliki tahapan panjang. Harus dibawa ke sidang paripurna, lalu ke Mahkamah

Konstitusi (MK). “Selesai. Orang bilang nanti setelah jabatan Wapres.

Hei udah selesai jabatan Boediono, udah ngga ada lagi Century,” terang Ruhut.

“Boediono itu orang baik. Ini kan pembunuhan karakter terhadap Boediono,” ujarnya.

Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, sebetulnya

DPR telah memiliki keputusan sendiri. Yakni melalui hak angket ataupun melalui tim pengawas Bank Century.

“Saya kira DPR sudah ambil keputusan mengenai Century, itu mengenai keputusan politik,” ujar Tjahjo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

Salah satu hal yang harus ditekankan, lanjut Tjahjo, bahwa keputusan politik jadi dasar penegak hukum dalam melakukan kewenangannya.

Keputusan politik DPR tidak bisa

dipisahkan karena bagian dari keputusan paripurna.

Karena itu, lanjut Tjahjo, bila DPR terus mewacanakan impeachment maka pada akhirnya berujung pada keputusan MK. “Yang jadi problem adalah kewenangan di MK, Perppu yang dari presiden harus dibahas kembali. Karena hal-hal terkait impeachment bergantung pada MK,” jelas Tjahjo.

“Ikuti dulu mekanisme hukum.

KPK sudah lakukan step by step mau mengarah ke siapa, tidak harus diselesaikan tahun ini. Kalau pilpres pun belum selesai, ya harus diselesaikan,” tandasnya.

Akan tetapi Partai Demokrat menentang keras rencana Timwas Bank Century DPR yang ingin memanggil Wakil Presiden Boediono. Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, menyatakan persoalan kasus Bank Century yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun sepenuhnya sudah menjadi kewenangan KPK. Oleh karena itu, lanjut Sutan yang juga Ketua Komisi VII DPR RI itu, Timwas Century tidak perlu kembali memanggil Boediono. “Tidak lah (timwas Century tidak usah manggil), sudahlah,” ujar Sutan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

“Kalau ada sesuatu menurut timwas yang tidak kena kan nanti kita undang KPK. Semua keterangan yang bertanggung jawab adalah orangorang yang ditanyakan itu, termasuk Pak Boediono harus bertanggung jawab. Kenapa harus pening-pening,” jelas Sutan. (gam/abd)

SKANDAL CENTURY

Indikasi Korupsi Makin Kuat JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan hasil pemeriksaan Wakil Presiden Boediono pada Sabtu (23/11) semakin menguatkan indikasi korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan alasan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“Kami pada prinsip keterangan Boediono semakin meyakinkan bahwa terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian FPJP,” kata Abraham di sela-sela Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia di Jakarta, Selasa.

Menurut Abraham, pemeriksaan Boediono telah memberikan banyak informasi-informasi penting sesuai kapasitas Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia dalam penetapan FPJP dan langkah-langkah penyelematan bank tersebut.

Tim penyidik, ujar Abraham, hingga kini masih mempelajari lebih lanjut keterangan Boediono untuk menentukan kesimpulan mengenai kemungkinan perlunya pemeriksaan kembali Wakil Presiden atau melakukan langkah-langkah lain dalam menggali informasi soal pemberian FPJP. “Jika dirasa belum cukup kita masih perlu melakukan pemeriksaan.

Namun jika cukup mungkin untuk sementara tidak (pemeriksaan lanjutan),” ujarnya.

Pmeriksaan pada Boediono juga menjadi langkah KPK dalam mendapatkan gambaran akurat soal FPJP Bank Century dan penetapan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Beberapa hari sebelumnya, KPK juga memeriksa mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla terkait hal serupa. (ant/rif)

SKANDAL HAMBALANG

Usai Diperiksa Lima Jam Athiyyah Bungkam China Dodi pengen banget punya istri orang china, suatu saat dia dpt tugas dr kantornya ke china selama setahun. sebelum berangkat dia nemuin temanny, Matrawi.

Dodi

: Mat, besok aku mau berangkat tugas ke China nih, doain ya aku biar dapat cewek sono ...!

Matrawi : Iye aku doain kamu selamat dan dapat jodoh orang sana dod.

Setahun kemudian Dodi kembali ke Jakarta , dia girang banget karena keinginannya terkabul yaitu mendapatkan istri orang china.... Namun selang 4 bulan berlalu , tiba tiba Matrawi ditelpon Dodi Dodi

: Mat hikz hikz... (sambil menangis) istrikumeninggal.

Matrawi : yah sabar deh dod , namanya juga buatan china .... pasti gak tahan lama !!!

Cak Munali

JAKARTA- Istri mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila enggan memberi komentar usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama lima jam terkait kasus korupsi pengadaan fasilitas untuk proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang, Selasa.

Athiyyah yang mengenakan jilbab berwarna merah marun hanya mengumbar senyuman saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 15.20 WIB. “Permisi, maaf ya, permisi,” ujar Athiyyah.

Athiyyah enggan menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan. Ia terus bergegas menuju mobil Toyota Fortuner putih dengan nomor polisi

L-4302-0S. Athiyyah diperiksa sebagai saksi untuk Direktur Utama PT Dutasari

Citralaras Mahfud Suroso yang telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan fasilitas untuk

proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah di Hambalang.

Sebelumnya KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Athiyyah pada Senin tanggal 18 November 2013, namun yang bersangkutan berhalangan hadir dengan keterangan sedang sakit.

Athiyyah pernah diperiksa KPK untuk penyelidikan pusat pembangunan olahraga Hambalang, Jawa Barat pada April 2012, terkait posisi Attiyah sebagai mantan komisaris PT Dutasari Citralaras, salah satu perusahaan yang disebut menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam proyek Hambalang.

Dalam surat dakwaan mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar, jaksa KPK menyatakan PT Dutasari Citralaras menerima uang Rp170,39 miliar dan Machfud Suroso Rp18,8 miliar terkait proyek Hambalang. (ant/mon)

2

NASIONAL

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO.0248| TAHUN II

KERJASAMA KPU-LEMSANEG

DKPP Desak Batalkan JAKARTA-Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqqie mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera membatalkan kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Pasalnya kerjasama tersebut meruntuhkan kepercayaan partai politik (Parpol) terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2014 nanti.

“Dari pada buang-buang waktu melayani ketidakpercayaan orang yang tidak perlu ya sudah, tanpa kerja sama juga bisa,” ujar Jimly, di Hotel Grand Sahid, Selasa (26/11).

Menurutnya, beberapa Parpol oposisi di Parlemen menunjukkan sikap penolakan dan cenderung mengancam apabila kerjasama tersebut tetap dilanjutkan.”Apalagi disuarakan oleh partai-partai terutama diluar setgab seperti PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, Hanura itu sepertinya sudah menjadi sikap.

Kalau sudah sikapnya menolak dan mengancam akan susah menolaknya,” jelasnya.

Kendati demikian, d ia memaklumi akan kekhawatiran sejumlah Parpol peserta Pemilu 2014 dimana kerjasama tersebut akan disusupi kepentingan pihak tertentu.

Karena pada dasarnya Lemsaneg berkewajiban melaporkan langsung kepada presiden atas kinerjanya. “Wah ya sudah lah batalin saja yang penting aman, tapi jangan membuat kita anti teknologi.

Teknologi itu kan penting untuk kemajuan bangsa termasuk untuk mengelolal data kepemiluan, tidak jadinya bekerjasama dengan Lemsaneg, tidak berarti kita itu anti teknologi. Yang penting sekarang ini mengembalikan dulu hubungan salin percaya antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu ini yang harus dibangun,” tutur mantan Ketua MK ini.

Jimly menganjurkan KPU untuk menggunakan teknologi pengamanan data tahapan kepemiluan dari produk anak bangsa yang bisa dipercaya dan independen. Misal seperti merangkul para ahli dari akademisi serta dukungan dari berbagai kalangan.

Namun demikian, dia menilai kerjasama KPULemsaneg memiliki niatan baik. “Kalau dia (KPU) butuh teknologi dia bisa mengambil dari mana saja, tapi bukan soal benar atau salah bukan soal niat baik atau niat buruk, nggak ada niat buruk cuman yang baik saja orang tidak percaya apalagi niat buruk,”

imbuhnya.

Lebih lanjut, Jimly meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengembalikan kepercayaan publik dan peserta Pemilu, setelah kedua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut mendapat kecaman atas beberapa kebijakanya.

Hal tersebut didasari atas banyaknya kritikan terhadap KPU dan Bawaslu baik dari publik maupun partai peserta Pemilu. Puncaknya Parpol peserta Pemilu ada yang mensomasi atas kebijakan KPU. “Yang penting sekarang mengembalikan dulu hubungan saling percaya antar penyelengara pemilu dan peserta pemilu, ini yang harus dibangun. Mulai dari kerjasama Lemsaneg dan DPT ini memang banyak parpol yang nyatakan kritik keras tidak percaya,” ujarnya.

Jimly mengaku bertanggungjawab untuk memberikan masukan terhadap kedua lembaga tersebut terkait etika yang harus dilakukan baik sesama lembaga terkait Pemilu dan para peserta Pemilu. “Saya selalu mendorong KPU dan Bawaslu harus bersikap dengan semua parpol, tapi jaraknya saja yang harus sama bukannya jauh dari parpol. Kan pilhannya itu sebagai lembaga independen, sama-sama jauh atau sama-sama dekat gitu loh sikapnya,” bebernya.

Selain itu ia mengingatkan bentuk koordinasi yang dilakukan para penyelenggara Pemilu ini haruslah dilandasi sikap profesionalisme. “Jadi lebih baik, karena semangatnya kita (penyelenggara pemilu) harus melayani maka harus dekat. Cuman jaraknya mesti sama tidak ada yang dibeda-bedain. Sehingga masing-masing tahu,” jelasnya.

Kendati begitu Jimly melihat KPU dan Bawaslu, dalam kinerjanya masih berlandaskan oleh Undangundang meski sejumlah Parpol menunjukkan sikap kurang simpati atas kebijakan keduanya. Dinamika tersebut dinilai olehnya wajar terjadi di negara yang menganut azaz demokrasi. (gam/abd)

ant/rivan awal lingga

SIDANG PERDANA KASUS PERBUDAKAN. Tersangka kasus perbudakan Yuki Irawan (kanan) menjgikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Selasa (26/11). Sidang perdana tersebut dengan agenda pembacaan dakwaan kepada Yuki dan keempat mandornya atas kasus perbudakan di pabrik kuali yang berhasil di bongkar pada Mei.

ant/indrianto eko suwarso

JOKOWI-HATTA NAIK KERETA. Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kedua kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) berdialog dengan penumpang KRL Commuterline seusai menghadiri diskusi tentang lingkungan di Kampus UI Depok, Selasa (26/11). Dua pejabat negara itu menumpang KRL untuk meninjau langsung sekaligus mendengarkan keluhan penumpang mengenai kondisi kenyamanan moda transportasi massal tersebut.

TB Silalahi Bantah Terima Surat Panggilan KPK JAKARTA - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, TB Silalahi membantah mendapat surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait penyidikan kasus pelaksanaan proyek pembangunan sport center Hambalang.

“Saya tidak tahu, surat panggilan pun tidak ada. Selama ini saya tidak ngerti Hambalang,” ujar TB Silalahi saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (26/11).

Kalaupun nanti ada surat panggilan dari KPK tersebut, pensiunan jenderal bintang tiga itu mengaku tidak akan mangkir. “Kalau dipanggil saya akan taat hukum,” tegasnya.

Selasa (26/11), KPK sedianya memeriksa TB Silalahi sebagai saksi dugaan gratifikasi terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam proyek Hambalang.

Namun, dalam jadwal pemeriksaan, TB Silalahi berstatus anggota Dewan Perwakilan Rakyat. “Saya tidak di DPR,” ungkap TB Silalahi.

Selain memeriksa TB Silalahi, KPK juga memeriksa empat saksi Anas.

Mereka adalah Bayu Widjodjongko selaku Direktur PT Pasifik Putra Metropolitas, Munadi Herlambang selaku PT MSONS Capital, Ikhsan Rahmatulloh selaku Ketua DPC PD Kabupaten Purbalingga, dan Sujadi selaku Ketua DPC PD Kab Boyolali.

Sementara itu, terkait sertifikat tanah Hambalang, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto secara terpisah di gedung KPK Jakarta menegaskan mengaku tidak pernah menerima komisi Rp 3 miliar dari pemilik PT Anugrah Nusantara Muhammad Nazaruddin dan mantan Manajer

Pemasaran PT Anugrah Nusantara Mindo Rosalina Manulang. Mantan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) itu pun siap jika harus dikonfrontir dengan Nazaruddin dan Rosa pada persidangan mendatang. “Silakan. Saya siap untuk dikonfrontir,” kata Joyo.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan

Rosa yang dibacakan oleh penasihat hukum Deddy, Rudy Alfonso, disebutkan Nazaruddin pernah mengutus stafnya saat masih menjabat anggota DPR, Iwan, menanyakan soal Surat Keputusan hak pakai sertifikat tanah Hambalang.

Dalam pemeriksaannya, Rosa juga mengaku beberapa kali menghubungi Joyo lewat telepon seluler menanyakan soal surat keputusan hak pakai tanah Hambalang. Joyo juga mengelak tidak pernah menitipkan salinan Surat Keputusan hak pakai tanah Hambalang dalam amplop coklat kepada sekretarisnya, buat diserahkan kepada Rosa.

Sedangkan politisi Demokrat lainnya Ignatius Mulyono batal bersaksi dalam

sidang kasus yang sama untuk terdakwa mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (26/11) karena sakit .

“Yang bersangkutan sakit. Akan kembali dipanggil pada sidang Jumat atau Selasa mendatang,” kata Jaksa Kadek.

Pada pemeriksaan sebelumnya di KPK, Ignatius mengaku diminta mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin untuk menanyakan masalah sertifikat lahan Hambalang kepada Kepala BPN Joyo Winoto. Namun, dia membantah dikatakan sebagai pihak yang mengurus lahan sertifikat Hambalang.

Menurut Ignatius, masalah sertifikat lahan Hambalang itu merupakan urusan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Padahal, menurut kesaksian mantan Sekretaris Utama BPN, Managam Manurung di persidangan, Ignatius pernah meneleponnya pada akhir tahun 2009.

Pada Managam, Ignatius mengaku diperintah Anas untuk memonitor sertifikat hak pakai tanah Hambalang yang belum juga diterbitkan BPN. Kemudian pada awal 2010, Managam mengecek SK pemberian hak pakai tanah itu. Ternyata, sertifikat tanah telah disahkan oleh Kepala BPN saat itu, yaitu Joyo winoto. Managam membantah penerbitan sertifikat tanah Hambalang karena ada desakan dari Ignatius.

Setelah itu, Managam memberikan sertifikat pada Ignatius yang saat itu masih anggota Komisi II DPR. Padahal Ignatius tidak membawa surat kuasa dari Kemenpora. Managam mengaku percaya begitu saja dengan Ignatius.

“Karena Ignatius itu, kan orang tua.

Orang Komisi II. Kami sudah kenal, yakin saja,” jawab Managam. (gam/aji)

PEMILIH TANPA NIK

Di Jember 25.051 Orang

JEMBER-Jumlah pemilih yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dalam daftar pemilih tetap di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mencapai 25.051 orang.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember Habib M. Rohan, Selasa, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) terkait persoalan itu.

Menurut dia, DPT Pemilu Legislatif 2014 di Jember sebanyak 1.733.685 orang, namun jumlah pemilih yang bermasalah seperti NIK ganda dan tidak memiliki NIK mencapai 95.000 orang yang tersebar hampir merata di 31 kecamatan di kabupaten setempat.

“Setelah dilakukan verifikasi faktual dan validasi data, jumlah pemilih bermasalah berkurang menjadi 62.551 pemilih, kemudian jumlah pemilih yang tidak memiliki NIK sebanyak 25.720 orang dan kini berkurang lagi menjadi 25.051 orang karena sudah diverifikasi,” paparnya.

Habib meminta Dispenduk Capil menindaklanjuti dan melakukan verifikasi data pemilih yang tidak memiliki NIK hingga batas waktu 30 November 2013, sebelum pihaknya menggelar rapat pleno terbuka terkait dengan DPT tersebut. (ant/ fiq/beth)

CENTURY GATE

Sahetapy: Keterangan Boediono Basi JAKARTA-Wakil Presiden (Wapres) Boediono sudah menjelaskan secara rinci mengenai aliran dana Bank Century usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, keterangan Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu tidak ada yang baru alias basi.

“Nah, kalau apa saya baca yang diterangkan Boediono.

Itu semua sudah basi. Semua orang sudah tau,” ujar pakar hukum Prof JE Sahetapy saat acara ‘Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional’ di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (26/11).

Menurut dia, kini yang

harus diusut ialah kemana larinya uang tersebut. Karena tidak mungkin uang tersebut hilang, pasti ada orang yang berperan. “Sekarang cara itu harus diusut uang itu lari ke mana. Kan nggak bisa tibatiba uang itu hilang kan. Pasti ada (orang) yang menentukan,” katanya.

Sahetapy mempertanyakan mengenai keberanian KPK untuk mengusut tuntas kasus yang membawa Boediono terlibat. Ia juga tidak mempermasalahkan di mana Wapres harus diperiksa. “Itu tidak penting, bukan tempat pemeriksaannya, tetapi apakah orang-orang KPK itu

berani tidak mengejar apa yang KPK cari. Kalau tidak ya tidak ada gunanya,” ujarnya.

Sementara itu, KPK tak akan mengonfrontasikan keterangan Jusuf Kalla dan Boediono terkait dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Padahal, keterangan keduanya saling bertolak belakang terkait pemberian perkara tersebut. “Enggak ada rencana konfrontasi,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/11).

KPK berdalih tidak pernah

menyimpulkan keterangan Jusuf Kalla dan Boediono berbeda. “Darimana disimpulkan keterangan berbeda? Jangan berdasarkan ucapan orang,” imbuhnya.

Sebaliknya, kata dia, keterangan yang disampaikan Boediono dan Jusuf Kalla akan disatukan dalam rangkaian pemeriksaan dalam berkas tersangka Budi Mulya. “Nanti akan kita lihat dari persidangan,” tegasnya.

Seperti diketahui, JK dan Boediono berbeda keterangan usai diperiksa Komisi. JK menyebut saat pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak

sistemik dirinya diberitahu Boediono bahwa kondisi ekonomi Indonesia tidak krisis, sehingga tidak perlu memberi bantuan penyelama-

tan untuk Bank Century.

Sebaliknya, Boediono menyebut bahwa pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak

sistemik merupakan tugas mulia buat menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia dari serangan krisis. (gam/ abd)

EKONOMI

3

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO.0248 | TAHUN II

OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK Terbitkan Whistleblowing System JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP-OJK) atau selama ini dikenal dengan Whistleblowing System (WBS). Peluncuran SPP-OJK juga diharapkan dapat mencegah timbulnya pelanggaran, mengurangi risiko yang dihadapi OJK, akibat dari pelanggaran, baik dari segi keuangan, operasional, hukum, keselamatan kerja dan reputasi Hal tersebut seperti disampaikan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmat Waluyanto saat meluncurkan whistleblowing system di Gedung OJK Jakarta, Senin (26/11).

Menurut dia, SPP-OJK merupakan sistem untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner, Pegawai, Tenaga Kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan/atau Tenaga Kerja Outsourcing.

Dia berharap peluncuran SPP-OJK dapat menjaga, memelihara dan meningkatkan integritas Anggota Dewan Komisioner, Pegawai, Tenaga Kerja PKWT dan Tenaga Kerja Outsourcing, melalui penyediaan sarana yang mudah dan

efektif untuk melaporkan Pelanggaran.

Selain itu juga mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran, serta meningkatkan reputasi OJK di mata pemangku kepentingan, regulator dan masyarakat umum. Diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada OJK untuk memperbaiki area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal.

Berbagai jenis pelanggaran dapat dilaporkan dalam SPPOJK seperti, KKN, kecurangan (fraud), yaitu termasuk penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, pencurian, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal OJK, tindakan indisipliner dan intimidasi, dan tindakan yang mengganggu kenyamanan suasana kerja.

"Untuk melaporkan dugaan pelanggaran di OJK melalui 021-29600291 atau SMS ke 082112291291. Email dengan alamat: etika.ojk@ojk.go.id atau faksimili ke nomor 02138901170. Laporan online bisa melalui www.spp.ojk.go.id," kata Rahmat. (gam)

ant/fanny octavianus

PELUNCURAN SPP OJK. Ketua Komite Etik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto (kedua kanan) berbincang bersama anggota Komite Etik OJK (dari kiri-kanan) Ilya Avianti, Achmad Danuri, Binhadi dan Emmy Y. Ruru usai peluncuran Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) OJK di Jakarta, Selasa (26/11). SPP OJK diharapkan dapat mencegah pelanggaran serta meningkatkan reputasi OJK di mata pemangku kepentingan, regulator dan masyarakat umum.

Utang Jatuh

OJK

Pegawai OJK Dilarang Terima Amplop JAKARTA-Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi pembicara dalam suatu undangan dilarang menerima uang saku dari penyelenggaraan. Sebab, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran kode etik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahkan ancaman pemecatan akan dijatuhkan jika pegawai OJK ketahuan menerima amplop. "Kalau kita diundang jadi narasumber juga enggak boleh dikasih uang saku, uang

transportasi, serta uang pijat.

Itu dilarang karena dianggap mengganggu kami," ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto saat peluncuran Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK (SPP-OJK) di Gedung OJK, Jakarta, Selasa (26/11).

Dia menerangkan kode etik semacam ini merupakan benchmark yang harus dilakukan oleh OJK dan mengacu kepada lembaga-lembaga lain seperti Komisi Pemberan-

tasan Korupsi (KPK). "Sebagai sebuah otoritas, kode etik ini merupakan sebuah benchmark layaknya KPK buat kami agar dapat melakukan bersihbersih internal,"tegasnya.

Menurutnya, kode etik yang diterapkan oleh OJK agar institusinya mendapat kepercayaan dari stakeholder.

"Saya kira simple saja, membuat peraturan-peraturan yang dibuat KPK. Kalau melakukan pekerjaan yang merupakan tugas harus dikerja-

kan jangan malas-malas. Itu melanggar kode etik juga," katanya.

Bagi pelanggar kode etik, pegawai OJK akan dikenakan sanksi terberat yakni pemecatan. Sanksi tersebut akan diberikan jika pejabat menerima suap dan membocorkan informasi. "Pelanggaran berat misal membocorkan informasi itu sampai pemecatan, menerima suap itu pemecatan," jelasnya.

Adapun untuk sanksi ter-

ingan akan dikenakan teguran atau peringatan secara tertulis dan lisan. Tentu saja, peringatan tersebut akan mempengaruhi karier pegawai tersebut. "Sanksi berat dipecat, ringan peringatan mempengaruhi karier," katanya.

Rahmat melanjutkan dewan komisioner yang terlibat dalam pelanggaran kode etik tidak diperbolehkan ikut dalam pengambilan keputusan. (gam)

Tempo 2014 Sebesar Rp 294 T JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melansir data utang jatuh tempo Indonesia Januari hingga September 2014 mencapai USD 25,7 miliar atau setara dengan Rp 294 triliun. Dari total utang tersebut, utang pokok mencapai USD 21,1 miliar. Sedangkan beban bunga yang harus dibayar adalah USD 4,6 miliar.

Dalam situs resmi BI dijelaskan, dari total utang tersebut, utang pemerintah dan bank sentral sendiri mencapai USD 10 miliar. Utang ini terdiri dari beban utang pokok mencapai USD 6,4 miliar dan beban bunga utang USD 3,6 miliar.

Sementara itu, utang luar negeri swasta mencapai USD 15,6 miliar. Total utang yang harus dibayar ini terdiri dari beban pokok sebesar USD 14,6 miliar dan beban bunga utang mencapai USD 0,9 miliar. Utang luar negeri swasta didominasi oleh swasta non-bank mencapai USD 12,5 miliar, sedangkan utang swasta bukan lembaga keuangan mencapai USD 10,3 miliar Deputi Senior BI Mirza Adittyaswara mengatakan, meskipun nilai tukar rupiah cenderung melemah, pihaknya tidak khawatir pembayaran utang luar negeri jatuh tempo akan membengkak. Meski utang jatuh tempo cukup besar, Mirza tidak khawatir karena telah menyiapkan dua strategi.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah per Oktober 2013 naik Rp 3,13 triliun menjadi Rp 2.276,89 triliun dari posisi September sebesar Rp 2.373,76 triliun.

Direktur Strategis dan Portfolio Utang DJPU Schneider Siahaan melihat persoalan utang akan bakal menjadi bahan sekaligus senjata partai politik (parpol) guna memenangkan pemilihan umum (pemilu) 2014. “Parpol biasanya ambil isu utang untuk jadi barang dagangannya. Ini yang bikin kerepotan. Iya biasanya kan jelek-jelekin utang mulu,” ungkap Schneider di Hotel ShangriLa, Jakarta, Senin (25/11). (gam/abd)

RUTE LUFTHANSA GERMAN AIRLINES Head of Lufthansa Group AsiaPacific Frank Puettmann (tengah) didampingi Country Manager Indonesia Leonardo Tonidandel (kanan) serta Country Manager in Sales Lufthansa Cargo Nasir Yahya, memaparkan pembukaan rute Lufthansa German Airlines, di Jakarta, Selasa (26/11).

Lufthansa German Airlines akan melayani ruten penerbangan Jakarta-Frankfurt pada 30 Maret 2014.

ATURAN PEMBELIAN ant/yudhi mahatma

PEMERINTAH SALAH BERI OBAT

Defisit Perdagangan Melebar JAKARTA - Pemerintah dinilai gagal menekan defisit neraca perdagangan. Akibatnya, defisit neraca perdagangan semakin melebar. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak pernah memberikan obat yang tepat.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan Indonesia selalu menyelamatkan defisit neraca perdagangan dengan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga. Padahal defisit ini harus diselesaikan dengan stimulus fiskal untuk sektor riil. Stimulus fiskal ini akan mampu meningkatkan ekspor. "Defisit itu sumber utamanya sektor riil. Obat mujarab yah itu stimulus fiskal. Kalau terus-terusan pakai kebijakan moneter

engga cocok penyakit sama obat. Menggunakan instrumen moneter hanya menahan. Kalau kita sakit hanya mampu menahan rasa sakit," ucap Enny ketika ditemui di Hotel J.S Luwansa, Jakarta, Selasa (26/11).

Menurut Enny, masalah utama penyebab defisit neraca perdagangan adalah defisit migas, defisit impor bahan baku, serta impor pangan.

Pemerintah dinilai tidak punya kebijakan fiskal yang kongkrit untuk keluar dari tiga hal tersebut, terutama mengurangi defisit impor minyak.

"Kalau impor bahan baku itu jalan keluarnya industri hilirisasi. Kita harus keluar dari tekanan bahan baku impor. Tidak ada instrumen fiskal merealisasikan industri hilir sampai saat ini," tegasnya.

Selanjutnya masalah impor pangan, neraca pertanian yang masih bisa surplus hanya sektor perkebunan.

Selain itu defisit dan porsinya terus membesar. "Kenapa obatnya selalu diberikan obat yang lain. Bukan obat yang pas. Seolah-olah ada pembiaran," tutupnya singkat.

Pemerintah semestinya bisa melihat peluang dari menurunya harga komoditas di pasar dunia dengan cara mengolah barang mentah yang akan di ekspor ke luar negeri menjadi barang jadi di

dalam negeri. Hal itu perlu dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi produk dalam negeri.

Sementara itu, ekonom Indef Ahmad Erani Yustika mengatakan, sejak 5-6 tahun belakangan sektor industri mengalami pertumbuhan yang tidak optimal.

Kontribusi sektor industri mengalami penurunan. Pada 2005 kontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 85%, namun tahun ini hanya 23% atau mendekati angka 24%.

“82% ekspor hari ini berasal dari industri pertambangan dan perkebunan. Peran sektor industri ekspor itu kecil. 11%.

Tapi, kita tahu komoditas primer sekarang berfluktuasi”, ungkap Erani.

Menurutnya, dengan fluktuatif harga komoditas

primer sekarang ini berdampak pada penurunan kinerja ekspor Indonesia. Hal ini yang membuat kinerja ekspor dan impor timpang dan terjadi defisit pada neraca perdagangan.

Meski demikian, Erani melihat bahwa pemerintah seharusnya bisa melihat potensi itu dengan baik, yakni mengolah barang yang akan di eskpor ke luar negeri diolah didalam negeri.

Bahkan, hal itu bisa meningkatkan nilai tambah. “Tentu dibalik itu ada langkah lain kalau bisa dilakukan dengan konsisten. Bahkan, bisa jadi amunisi ampuh untuk bisa berkompetisi. Tapi, disayangkan sedikit sekali kesadaran atau kesungguhan menjalankan seknario itu”, pungkasnya. (gam/abd)

Bank Indonesia Perketat Pembeli Properti JAKARTA-Bank Indonesia (BI) kembali mengetatkan aturan pembelian rumah dan apartemen. Pengetatan regulasi tersebut didasarkan pada survei terkait pemilikan rumah. Hasilnya, sebagian besar responden menjadikan properti sebagai investasi ketimbang tempat tinggal.

"Di Indonesia ada 42,2 persen responden dari survei yang memilih sektor properti untuk investasi.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan pilihan investasi lain seperti deposito, reksadana, dan emas," Asisten Gubernur Bank Indonesia Mulya E Siregar Jakarta, Selasa (26/11).

Mulya menjelaskan, terdapat 64 persen reponden berekspektasi harga properti akan mengalami penaikan di masa mendatang. Ini

mendorong mereka untuk membelinya meskipun tidak membutuhkannya. "Ada sebanyak 13 persen kredit pemilikan apartemen dan rumah digunakan untuk investasi dan disewakan. Intinya semakin banyak rumah yang dimiliki semakin besar kemungkinan rumah tersebut tidak ditinggali," ucap Mulya.

Fenomena ini membuat BI mewasdapai ancaman gelombang harga properti.

Dimana harga properti terus mengalami penaikan hingga akhirnya masyarakat banyak tidak mampu membeli rumah.

"Kita kan bisa belajar dari krisis yang terjadi di negara lain tanpa merasakan krisis yang diakibatkan oleh properti di negara kita sendiri," pungkas dia. (gam)

4

LINTAS JATIM

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO.0248 | TAHUN II

Pendekar Silat Unjuk Gigi SURABAYA – Tak terima dua anggotanya dihajar warga, ratusan pendekar silat mengamuk di Osowilangun Timur, Selasa (26/11). Mengenakan seragam hitam-hitam, ratusan pendekar itu saling mengumpat, berteriak, tanpa jelas maksudnya. Tak hanya itu, mereka lantas mengamuk, memecahkan apa saja yang ada di hadapannya. Termasuk kamar kos milik Umar, batu seukuran kepala orang dewasa menghantam jendela, menjadikan kaca berserakan.

"Baru saja saya masuk kamar, tiba-tiba saya mendengar suara banyak orang memaki secara bersahutan. Tidak jelas apa maksud mereka. Saya tidak berani keluar," kata Umar Wirahadi, 49 tahun. Umar merupakan salah satu penghuni kos dari rumah yang dihancurkan pendekar silat.

Kamar kos seluas tiga meter persegi yang disewa Umar berada persis di pinggir Jl Osowilangun Timur.

Umar, ngekos bersama belasan temannya yang juga menyewa kamar berjajar yang berada di sisi barat jembatan Branjangan.

Tak hanya itu, balok kayu dan puluhan batu lainnya juga menyusul menghantam kamar yang hanya terbuat dari triplek itu. Untuk menghindari amuk massa, Umar berlindung di kolong ranjang. Tapi batu yang menghantam tak kunjung surut, bertubi-tubi dan menjadikan karanjang ambruk. Tangan kanan Umar-pun berdarah.

Aksi mengamuk para pendekar ini baru berhenti ketika ratusan personel dari Brimob Polda Jawa Timur datang dan memukul mundur massa. Beberapa pendekar lantas diamankan polisi. 27 pesilat dimintai keterangan oleh Polrestabes Surabaya Salah satu saksi mata, Kusnadi pemilik warung soto yang juga berada di Jl Osowilangun Timur mengisahkan, para pendekar ini menyerang mirip pasukan terlatih yang sudah merencanakan aksinya.

Menurut dia, awalnya hanya belasan pendekar yang datang dan langsung terlibat keributan kecil dengan penjaga portal Jembatan Branjangan. Di Jembatan Branjangan memang ada portal yang mengatur secara bergiliran kendaraan yang melintasi jembatan yang masih dalam tahap renovasi itu.

“Setelah keributan kecil itu, tak sampai seperempat

jam, ratusan massa pendekar datang dan menyerang. Mereka ini ternyata sudah berkumpul di barat.

Kayaknya awalnya mereka mancing keributan dan datang mengamuk," kata Kusnadi.

Kusnadi yang tidak tahu-menahu inipun menjadi korban serangan brutal itu.

Rombong sotonya dibakar.

Beruntung dia dan keluarganya berhasil sembunyi di dalam rumah sehingga tak sampai terluka.

Kerusuhan tersebut merusak hampir seluruh rumah, warung, dan bangunan lainnya yang berada di sisi kiri dan kanan Jl Osowilangun Timur, atau sebelah barat dari Jembatan Branjangan.

Massa merusak dengan menghancurkan kaca rumah. Kios Aqua isi ulang milik Ayub misalnya, seluruh kacanya hancur. Bahkan lemari pengisi air isi ulang juga dihancurkan. Begitu juga kios pijat urat milik Sumari, tak luput dari serangan membabi buta menjelang subuh itu.

Menurut keterangan warga, tawuran antar pesilat dan warga Osowilangun Timur di sekitar Jembatan Branjangan dipicu keributan kecil antara para pesilat dengan penjaga portal.

Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Ke-

lurahan (LKMK) Tambak Langon, Muhammad Muhyiddin, mengatakan, keributan ini bermula ketika ratusan pesilat yang melakukan konvoi sepeda motor pulang dari sebuah acara di Gresik.

Saat itu, ketika mau menyeberang Jembatan Branjangan, portal jalan yang dari arah barat kebetulan dalam keadaan tertutup karena yang dari arah timur sedang dibuka. Portal di Jembatan Branjangan memang dibuka bergantian, jika timur dibuka maka barat ditutup, begitu pula sebaliknya.

"Saat itu, para pesilat ini ngotot membuka sendiri portal dan memukul dua warga yang jaga portal," kata Muhyiddin.

Setelah melakukan pemukulan, para pesilat ini lantas melanjutkan perjalanan mereka. Tapi, di belakang ternyata masih ada dua pesilat yang tertinggal.

Dua pesilat yang tertinggal ini, lantas menjadi bulanbulanan warga Osowilangun Timur yang tidak terima

temannya dipukuli pesilat lainnya.

"Saat itu, polisi sebenarnya sudah mengamankan lokasi dan meminta warga untuk masuk rumah," kata Muhyiddin. tak terima dengan kejadian tersebut, ratusan pesilat kemudian kembali mendatangi kawasan Osowilangun Timur dan mengamuk memecahkan kacakaca rumah warga yang ada di sekitar Osowilangun Timur.

Hingga berita ini ditulis, polisi dari Sat Brimob Polda Jatim, masih disiagakan melakukan pengamanan di lokasi. Sementara untuk aktifitas penjagaan portal di Jembatan Branjangan sisi Barat, sekarang dihentikan, karena portal yang biasa digunakan warga juga dirusak para pendekar silat.(ddy)

ddy/kora madura

DISERBU PENDEKAR SILAT. Kondisi Jl. Tambak Langon setelah diserbu ratusan pendekar silat, Selasa (26/11).

an/adhitya hendra

BERSERAKAN. Sejumlah guru menyelamatkan buku lembar kerja siswa (LKS) ketika banjir merendam SMPN 1 Rejoso, Pasuruan, Jatim, Selasa (26/11).

Curah hujan yang tinggi itu mengakibatkan banjir di area sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar dihentikan dan seluruh siswa diliburkan.

PENDIDIKAN

Ribuan Buku Segera Didistribusikan Awal Desember SURABAYA – Sebanyak 32.000 eksemplar buku pegangan untuk Kurikulum 2013 semester II, akan didistribusikan ke sekolah-sekolah di jenjang SD kelas I dan IV. Buku pegangan siswa tersebut, Senin (25/11) telah tiba di kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur (Jatim).

“Buku semester II akan diberikan kepada guru saat pelatihan atau diklat kurikulum 2013 pada 3 Desember mendatang. Jumlah guru yang mendapat diklat sebanyak 2.332 orang. Jumlahnya tidak jauh beda dengan diklat yang pertama,” ujar Kepala LPMP Jatim Salamun, Selasa (26/11).

Salamun mengatakan, guru yang mendapat diklat periode kedua tersebut terdiri atas kepala sekolah, guru kelas I dan IV, serta guru pendidi-

kan jasmani dan kesehatan (Penjaskes). Mereka akan dilatih mengenai cara membuat strategi pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sampai implementasi kurikulum 2013.

Meski materi itu sudah pernah didapat pada diklat yang pertama, menurut Salamun, guru sasaran tetap memperoleh materi tersebut di diklat yang kedua. Sebab, masih banyak guru sasaran yang belum mengimplementasikan cara pengajaran sesuai kurikulum 2013.

“Terutama bagi guru yang berusia lanjut. Mereka memiliki daya serap dan ingat yang rendah terhadap materi yang diberikan,” ungkapnya.

Bahkan, setelah selesai dilaksanakan diklat pun, tidak sedikit guru yang menyontek dalam hal membuat RPP. Hal

ini pun cukup disayangkannya. Apalagi, RPP yang dicontoh oleh guru tersebut belum tentu benar. “Tak jarang ada guru yang masih bingung dalam proses penilaian siswa karena RPP-nya merupakan hasil jiplakan,” tegasnya.

Meskipun demikian, tmabah Salamun, pihaknya bisa memaklumi. Apalagi kurikulum 2013 ini dalam proses pengembangan.

“Tapi ada juga guru sasaran yang membuat RPP secara lengkap dan detail. Hanya saja prosentasenya masih kecil. Tapi itu tidak masalah, karena proses pelatihan akan terus dilakukan sampai tahun 2015 mendatang saat semua kelas di setiap jenjang mulai menerapkan kurikulum baru,” ujarnya.

Salamun menambahkan, untuk implementasi kurikulum 2014 tahun aja-

ran 2014/2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menggandeng Dinas Pendidikan (Dispendik) provinsi dan kabupaten/kota. Dengan cara ini, diharapkan implementasi kurikulum baru berjalan semakin baik.

Untuk diketahui, pada tahun 2013/2014 implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan terbatas, yakni untuk kelas I dan IV jenjang SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA/ SMK. Tahun 2014/2015 jumlah kelas pelaksana kurikulum 2013 di tiap-tiap jenjang akan ditambah. Untuk SD ditambah dengan kelas II dan V, SMP ditambah kelas VIII, SMA/ SMK ditambah kelas XI. Baru pada tahun ajaran 2015/2016 implementasi kurikulum 2013 dilakukan secara serentak disemua kelas. (ara)

NARKOTIKA

Polda Musnahkan Narkoba Senilai Rp 3 Miliar SURABAYA - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur terus berupaya untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Jawa Timur. Salah satu langkahnya dengan memusnahkan barang bukti narkotika sebanyak 12,04 kilogram senilai Rp 3 miliar.

Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, Kombes Pol Andi Loedianto di Mapolda Jatim, Selasa (26/11) mengatakan, sesuai dengan pasal 91 Ayat 2 UU 35/2009 tentang narkotika menyebutkan barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik wajib dimusnahkan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

"Barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan di Juanda yang juga bekerjasama dengan bea dan cukai Juanda," ungkap Andi.

Ia menjelaskan, narkoba sebanyak itu disita dari tiga tersangka yakni Yang Liu WNA asal China dan dua orang WNI bernama Sujarwo bin Tukul alias Jarwo asal Kediri dan Muh Fakih bin Muh Sofyan asal Karawang Jawa Barat.

Didampingi Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jatim Kompol R Bambang Tjahjo B, ia mengatakan Sujarwo sudah tiga kali mengedarkan sabu-sabu

han/koran madura

DIMUSNAHKAN. Pemusnahan barang bukti berupa narkoba senilai Rp 3 milyar dengan cara dibakar menggunakan alat milik BPNN di Polda Jatim. asal Malaysia dan akhirnya tertangkap di Bandara Juanda Surabaya pada 11 Oktober lalu.

Sementara itu, tersangka Muh Fakih bin Muh Sofwan dari Karawang tapi kos di Kedungbaruk, Rungkut, Surabaya itu ditangkap di Pasar Mangga Dua, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya pada 23 Oktober lalu dengan barang bukti sebesar 10 kilogram ganja asal Aceh.

Jadi, totalnya ada 12,042 kilogram narkotika yang meliputi 2,042 kilogram sabu-sabu dan 10 kilogram ganja yang

dimusnahkan, namun ada 10 gram sabu-sabu dan 50 gram ganja yang disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik dan pembuktian dalam persidangan.

Menurutnya, penyitaan 12.042 gram (12,042 kilogram) itu berarti ada 48.168 jiwa yang berhasil diselamatkan.

Itu karena satu gram narkotika umumnya dikonsumsi empat jiwa/orang, sehingga jumlah barang bukti itu diasumsikan bisa dipakai 48.168 orang.

Ia menambahkan para ter-

sangka dijerat dengan Pasal 111 (kepemilikan), 112 (kepemilikan), dan 114 (mengedarkan) UU 35/2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya minimal empat tahun penjara dan maksimal hukuman mati atau seumur hidup.

Dalam pantauan dilapangan pemusnahan yang dilakukan di Mapolda Jatim ini disaksikan langsung oleh jajaran Bea Cukai Bandara Juanda, BNNP Jatim, Kejati Jatim, PN Surabaya, dan BPOM Surabaya. (han)

BILATERAL

Kerjasama Jatim-Australia Tergantung Pusat SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunggu sikap pemerintah pusat terkait kerja sama dengan Australia Barat menyusul ketegangan antara Indonesia dengan Australia akhir-akhir ini.

"Kami kan pemerintah provinsi, jadi menunggu apa kata pemerintah pusat. Kami tidak bisa bergerak lebih lanjut sebelum ada kepastian apapun keputusan dari pusat,"

ujar Gubernur Jatim Soekarwo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (26/11).

Pihaknya mengaku masih stagnan dengan kerja sama yang sudah terjalin selama ini.

Pemprov Jatim sendiri memiliki sejumlah bentuk kerja sama dengan Australia Barat, seperti ilmu pengetahuan untuk atlet olah raga dan kerja sama perdagangan untuk meningkatkan perekonomian.

"Di bidang olah raga di antaranya penerapan ilmu pengetahuan kepada atlet, apakah kakinya cocok untuk pelari atau pesilat, hingga ke teknis penanganannya. Kemudian, di bidang perdagangan salah satunya pembelian sapi," jelasnya.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo sekali lagi menegaskan belum akan mengambil keputusan apapun karena bukan merupakan

kewenangannya. Ia akan selalu melihat perkembangan terkait hubungan Indonesia-Australia dan menunggu kebijakan atau perintah pemerintah pusat.

Di konfirmasi terpisah, Asisten Perekonomian Pemprov Jatim, Hadi Prasetyo, mengaku masih terus memantau perkembangan hubungan diplomasi Indonesia dengan Australia.

Selama ini, kata dia, hubungan Jatim dengan

Australia maupun dengan negara bagian, berjalan relatif baik dalam berbagai bidang perdagangan ekonomi, pertukaran pelajar, dan pertukaran budaya. Dalam bidang perdagangan, Australia masuk dalam 10 besar negara yang melakukan aktivitas ekspor impor untuk Jatim.

"Kami masih menunggu pemerintah pusat karena Pemprov Jatim selama ini memiliki hubungan kerja sama dengan

Australia Barat. Bahkan, kami selama ini sudah berhubungan baik sejak 1984," ujar Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Jatim tersebut.

Sementara itu, Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Jatim menyebutkan, sejauh ini neraca perdagangan antara Jatim dengan Australia mengalami defisit. Per Agustus 2013, ekspor Australia ke Jatim sekitar lebih dari 960 Juta Dollar

Amerika Serikat.

Sedangkan, impor Australia dari Jatim lebih dari 530 Juta Dollar Amerika Serikat, sehingga masih ada defisit perdagangan sekitar 330 Juta Dollar Amerika Serikat.

Komoditas impor dari Australia antara lain berupa gandum, bahan kimia organik, bahan makanan ternak, aluminium, olahan tepung, produk kimia, mesin dan beberapa produk lainnya. (han)

LINTAS JATIM

5

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO.0248 | TAHUN II

KEKERASAN

Polisi Menyakiti SPG SURABAYA - Nuri Anggraini (24) warga Kedurus 4c no 8, Surabaya, melaporkan seorang oknum polisi yang bertugas di Pam Obvit Polda Jatim Bripda Gerizzi beserta mertuanya atas penganiayaan yang dilakukan terhadap dirinya.

Kejadian 27 oktober 2013 sekitar pukul 17.00 WIB, saat dirinya pulang kerumahnya usai berbelanja. Korban dibonceng yusuf beserta dua ponakan yang masih keci, menggunakan motor kawasaki ninja, sesampai di Gang, korban tidak turun dari kendaraan.

“Saya dan ponakan tidak turun, karena membawa barang belanjaan dan selama ini banyak warga yang tetap menaiki motornya meski di depan jalan ada larangan menaiki kendaraan,” Terang Nuri Mertua Gerizza saat itu langsung memarahinya sambil mencaci maki, tersinggung dnegan caci maki tersebut, dirinya mendatangi rumah oknum polisi yang tidak jauh dari kediamannya, cekcok mulutpun tak terhindarkan sampai.

“Waktu cekcok, Gerizza, istri dan ibu mertuanya memukul saya, bahkan keponakan saya (Yusuf) kepalanya dibenturkan ketembok, setelah itu saya langsung lakukan visum dan melaporkan kejadian ini ke Mapolsek karang pilang dan Propam Polda,” Lanjutnya saat akan memasuki gedung reskrim.

Sementara itu, kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian di Indonesia kerap terjadi. Seperti yang terjadi di Aceh misalnya, oknum polisi melakukan dua aksi kekerasan sekaligus, yakni terhadap wartawan dan warga sipil.

Oknum polisi AG melakukan pencekikan terhadap wartawan media online The Globe Journal bernama Kaya Ali pada Jumat (1/11) dan Saf melakukan pengkeroyokan terhadap warga sipil atas nama Jasadi (55), warga Desa Rambong Cut,

Kecamatan Seunangan, Nagan Raya pada Jumat (1/11).

Selain itu, seorang pelajar tewas diduga karena dianiaya oknum polisi. Korban bernama Reza Eka Wardana (16), siswa SMA Dominikus Wonosari, Jogjakarta. Reza sempat dirawat di ruang ICCU-IMC RS Bethesda, Yogyakarta sebelum menghembuskan nafas terakhir. Reza dianiaya oknum polisi saat malam takbiran Idul Adha, Kamis (25/10). Ketika itu, Reza tengah melintas di jalan yang tengah dijaga polisi di sisi selatan Alun-alun Wonosari.

Sementara itu, di Situbondo seorang onkum polisi menganiaya istrinya.

Khoirunisa (20), warga Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, melaporkan suaminya sendiri S ke Mapolres Situbondo karena dianiaya hingga mengalami luka lebam dibagian wajah dan ditinggalkan di pinggir jalan, Senin (14/10).

Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi saat di rumah korban sedang mengadakan pengajian untuk mendoakan orang tuanya yang sedang menunaikan ibadah haji. Sepulangnya para undangan, korban dan suaminya terlibat cekcok mulut hingga berakhir dengan pemukulan yang mengakibatkan wajah Khoirunisa mengalami luka lebam dibagian matanya.

Tersangka sempat mengajak korban berobat ke Puskesmas Prajekan, namun ditengah perjalanan, kembali terjadi pertengkaran.

Korban kembali dipukul dan di sulut putung rokok. Kemudian oknum polisi tersebut menurunkannya di pertigaan Kapongan.

Kasubag Humas Polres Situbondo, AKP Wahyudi mengatakan, terlapor yang tak lain adalah suami korban terbukti melakukan KDRT dan dijerat UU 23 Tahun 2002 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara.(ddy)

TERHAMBAT. Pembangunan jembatan Branjangan yang ditargetkan selesai tahun 2013 akan menjadi molor karena terhambat lahan seluas 960 m2 belum bisa dibebaskan.

han/koran madura

Pembangunan Jembatan Branjangan Tak Sesuai Deadline SURABAYA – Proses pembangunan Jembatan Branjangan yang ditargetkan selesai pada tahun 2013 ini bisa jadi molor (lagi) jika tidak kunjung ada kata sepakat antara warga dan pihak Appraisal.

Hal ini diungkap Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen PU Bina Marga, Sobri, Selasa (26/11). Pengerjaan jembatan ini terhambat karena lahan seluas 960 m2 belum bisa dibebaskan.

"Jika lahan ini tidak bisa dibebaskan, bukan mustahil pengerjaan yang sudah molor ini akan makin molor. Sampai sekarang ini memang belum ada kata sepakat soal harga ganti rugi," kata Sobri kepada wartawan.

Dirjen PU Bina Marga se-

betulnya juga sudah memikirkan akses jalan untuk warga, imbas dari pembangunann jembatan ini. " Warga sudah dibuatkan akses jalan sendiri.

Tidak perlu melewati jembatan, " Imbuh Sobri.

Sobri menambahkan bahwa banyak pihak yang dirugikan

oleh molornya pembangunan jembatan. "Yang jelas.. tidak hanya masyarakat yang rugi, tapi kamipun rugi dengan molornya kegiatan ini. Apalagi kontraktor mengeluarkan dana yang lebih besar akibat molornya pembangunan jembatan." terang Sobri.

Saat ini tahap pembangunan jembatan yang menghubungkan Gresik dan Surabaya ini sudah sampai pada tahap pemasangan plat injak di sisi Surabaya.

Setelah itu, sekitar tanggal 10 Desember 2013 akan dilakukan pengaspalan. Jika tidak ada halangan, akhir tahun ini jembatan Branjangan

sudah bisa dibuka dua arah.

Proyek yang beberapa kali molor ini, dikerjakan oleh 3 kontraktor, PT Pembangunan Perumahan, PT Gorip Nanda Guna dan PT Bangkit Lestari Jaya dengan nilai proyek Rp.66 Miliar.

Sementara itu, lamanya pembangunan Branjangan yang menjadi penghubung Tambak Osowilangun (Surabaya) dengan Gresik, turut disebutsebut sebagai biang keributan antara ratusan pendekar silat gresik dan warga Tambak Osowilangun Surabaya, di Branjangan Selasa (26/11).

Karena menjadi jalur utama Surabaya-Gresik non tol, jem-

batan Branjangan juga tidak bisa ditutup total. Saat ini pembangunan yang memasuki tahap finishing tersebut dibuka tutup secara bergantian.

"Tidak bisa kami menutup total, sebab kami juga mempertimbangkan akses warga, dan kepentingan masyarakat," tandas Sobri.

Seperti diketahui, terjadi tawuran antar pesilat dan warga Osowilangun Timur di sekitar Jembatan Branjangan. Peristiwa dipicu keributan kecil antara para pesilat dengan penjaga portal Branjangan. Iring-iringan pesilat enggan dihentikan saat portal ditutup. (han)

KERUSUHAN LAMONGAN

PERJANJIAN PINJAMAN

Terdakwa Menyangkal Dirinya Anggota FPI

Pelindo III Menerima Rp 1,2 Triliun

SURABAYA - Muhammad Faruq dan Muhammad Anshori dua terdakwa pelaku kerusuhan Lamongan membantah dirinya anggota Front Pembela Islam (FPI). Hal itu diungkap dua bersaudara ini di depan Majelis Hakim PN Surabaya, Selasa (26/11).

Terdakwa Faruq menyangkal bila kerusuhan yang terjadi di desa Gua Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan itu dilakukan massa dari Ormas Front Pembela Islam (FPI).

“Mereka bukan dari FPI tapi dari teman-teman saya dan warga yang simpati terhadap saya,” ujar Faruq saat ditanya Ketua Hakim Musthofa dalam persidangan.

Faruq menambahkan bahwa peristiwa kerusuhan itu terjadi pada hari Senin (12/8) sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu Faruq bersama Kusairi sedang duduk-duduk membicarakan jua beli tanah di Desa Gua Kecamatan Paciran. Tiba tiba, ada sekelompok warga yang menyerang rumah Pak Zein, dan melukai istri Zein.

“Usai menyerang rumah Zein, Ada massa 50 orang yang hendak menyerang rumah saya. Ada kata kata dari lawannya dengan mengatakan pateni pisan wae (bunuh saja sekalian) sambil mengulang-ulang. Saya pun melarikan diri ke atas gunung, lalu menghubungi terdakwa Anshori dan temantemannya untuk menyelamatkan anak semata wayang saya yang berusia 3 tahun,” terang Faruq.

Menjawab pertanyaan hakim terkait motif dibalik penyerangan rumah Zein, terdakwa Faruq mengakui bahwa warga menyerbu rumah Zein lantaran ada yang dibacok Zein yakni Ifen. “Saya dikira menjadi pimpinan Zein yang dianggap tidak bertanggung jawab terhadap kejadian itu,” ungkap Faruq menambahkan.

Sementara terdakwa Anshori, mengaku dirinya dihubungi terdakwa Faruq untuk dimintai tolong menyelamatkan anaknya. Namun ditengah perjalanan, terdakwa bertemu dengan kelompok korban. “Karena kalah banyak massa, terpaksa saya mundur sambil mencari sesuatu untuk bela diri untuk menyelamatkan keponakan saya,” terangnya.

Diakhir keterangannya, terdakwa yang merupakan adikkakak ini mengaku menyesal. Bukti penyesalan itu telah dituangkan dalam surat perdamaian. “Kami sudah damai di Polda Jatim dan suratnya sudah kami tanda tangani,” ungkap kedua terdakwa.

Seperti diketahui, bentrok antara sejumlah masa yang diduga anggota FPI dan warga berawal dari hal sepele. Pada malam Lebaran, tepatnya Rabu malam (07/8), puluhan orang pawai keliling kampung dengan takbiran menyambut hari raya. Di saat bersamaan di Jalan Raya Blimbing, Paciran, juga tengah digelar malam takbiran, yang diantaranya diikuti sejumlah pemuda, organisasi kemasyarakatan dan anak-anak kampung, dari beberapa desa di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong.

Di antara kerumunan itu, terdapat belasan anak-anak muda duduk-duduk di pinggir Jalan Raya Blimbing, tak jauh dari ada rental play station (PS) yang dikelola Eko. Tak berapa lama, ada rombongan yang diduga anggota FPI, lewat di Jalan Raya Blimbing. (ddy)

SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III memperoleh pinjaman asing sebesar USD 121 juta (sekitar Rp1,2 Triliun) dari Credit Suisse dan Deutsche Bank Cabang London, Inggris. Dana itu akan digunakan untuk pembiayaan pengadaan 10 unit Ship to Shore Crane (STS) dan 20 unit Automated Stacking Crane (ASC). Kedua alat itu dibuat oleh Konecranes, perusahaan alat berat asal Finlandia dan akan dioperasikan di Terminal Teluk Lamong, Surabaya.

“Pinjaman ini dilakukan dengan skema Export Credit Agency melalui lembaga asuransi Finnvera asal Finlandia.

Bunga pinjaman sebesar 1,39 persen dengan jangka waktu pembayaran selama 7 tahun,” jelas Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto pada acara jumpa pers di Hotel JW. Marriott, Selasa (26/11).

Penandatanganan perjanjian pinjaman itu sendiri telah dilakukan oleh pihak Pelindo III dan bank pada 30 Agustus 2013 lalu. Sementara perjanjian pengadaan 10 unit STS dan 20 unit ASC dilakukan oleh Pelindo III dan Konecranes pada 1 Maret 2013.

Alat yang dipesan oleh Pelindo III dari Konecranes sudah mulai dikerjakan dan akan datang secara bertahap mulai Januari 2014 mendatang. Dimulai dari 10 unit ASC yang datang dalam bentuk komponen yang selanjutnya akan dirakit di Indonesia dan dilanjutkan dengan kedatangan 5 unit STS secara utuh.

“Sepuluh unit ASC dan lima unit STS lainnya akan dikirim pada tahun 2016 mendatang setelah Terminal Teluk Lamong tahap kedua selesai

ari armadianto/koran madura

USAI JALANI PEMERIKSAAN. Anggota perguruan SH teratai usai menjalani pemeriksaan di Gedung Reskrim Polrestabes Surabaya, Selasa (26/11).

KERUSUHAN TAMBAK LANGON

Polrestabes Tetapkan 3 Pelaku Kerusuhan SURABAYA - Polrestabes Surabaya telah menetapkan tiga tersangka kerusuhan yang melibatkan warga Tambak Langon dan perguruan silat dari SH Teratai yang terjadi Selasa(26/11). Ketiganya berinisial S dan Tw dari SH teratai dan CR, dari warga setempat.

Kejadian ini bermula dari adanya rombongan perguruan pencak silat SH Teratai yang habis melakukan kegiatan di daerah Gresik, mereka berjalan bergerombol menjadi tiga regu, regu pertama yang melewati kawasan tersebut, sudah ada gelagat kurang baik hingga membangunkan warga yang sudah tidur.

Rombongan kedua yang jumlahnya jauh lebih banyak, langsung melakukan

penyerangan, hingga pertikaian Tidak terhindarkan, dari perguruan tersebut, langsung menyerang warga dengan batu dan benda keras lainnya, sampai pihak kepolisian datang melakukan pengamanan.

“Kami telah melakukan pemeriksaan secara marathon, 27 orang dari perguruan silat dan 10 orang dari warga setempat, dari hasil pemeriksaan, telah mengerucut ketiga nama yang telah menguatkan unsur penahanan," terang Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta.

Guna mencegah bentrok susulan, Setija mengharap agar kedua belah pihak samasama menahan diri.

“Kami berharap dari kedua belah pihak, agar menahan diri, mari serahkan masalah

ini kepihak kepolisian, karena kami sudah melakukan upaya hukum, agar hal tersebut tidak lebih meluas,berikan kepercayaan pada Polrestabes Surabaya, karena kami sudah melakukan upaya hukum, agar hal tersebut tidak mengembang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, pihak perguruan silat SH Teratai menyatakan bahwa pertikaian dipicu oleh warga, bukan anggota perguruan silat.

"Kami tidak memungkiri bahwa anggota perguruan kami terlibat pertikaian dengan warga Tambak Langon, namun anggota kami malakukan perlawalanan karena mereka memicu terlebih dahulu," Terang juru bicara dari SH Teratai Maksum Rosiadin, Maksum Rosiadin.(ara)

dibangun,” tambahnya.

Sementara itu Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo III Husein Latief mengatakan alat yang digunakan di Terminal Teluk Lamong menggunakan teknologi ramah lingkungan. Hal itu menyusul konsep pelabuhan ramah lingkungan (green port)yang dikampanyekan oleh Pelindo III.

Pinjaman ini dilakukan dengan skema Export Credit Agency melalui lembaga asuransi Finnvera asal Finlandia. Bunga pinjaman sebesar 1,39 persen dengan jangka waktu pembayaran selama 7 tahun,”

Djarwo Surjanto

Direktur Utama Pelindo III Sebagian besar alat yang digunakan di Terminal Teluk Lamong akan menggunakan tenaga listrik.

Demikian halnya dengan STS dan ASC yang diproduksi oleh Konecranes.

Lebih lanjut Husein mengungkapkan bahwa Terminal Teluk Lamong dibangun dalam beberapa tahapan.

Tahap pertama dibangun seluas 38,8 hektar dan akan dioperasikan tahun 2014, disusul kemudian tahap kedua dengan luas total mencapai 50 hektar pada tahun 2016, dan akan terus dibangun hingga mencapai luas 386,12 hektar. (ara)

6

PROBOLINGGO

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO.0248| TAHUN II

Santri Ponpes Perlu Dilakukan Tes Urine

Karena Narkoba Sudah Banyak Beredar di Kalangan Masyarakat PROBOLINGGO - Meninggalnya salah satu santri pondok pesantren di Kecamatan Paiton menimbulkan keprihatianan di kalangan tokoh agama setempat. Sehingga diharapkan Polres Probolinggo untuk bertindak tegas untuk melakukan tes urine kepesantren yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu tokoh agama Kabupaten Probolinggo, Ustad Aang Maskuri, Selasa, (26/11). Menurutnya ,meninggalnya Nurul Qomar (17)

Kelas II Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tersebut, dirinya sangat prihatin. Sebab dia meningal diduga karena keracunan akibat minuman supleman yang di campur

dengan bahan minuman lainnya yang berakibat korban keracunan.“Ini perlu untuk disikapi oleh pihak polres apakah meningalnya karena minuman keras atau bahan narkoba,” ujarnya.

Ia menambahkan, kalau saat ini di kalangan pesantren sudah mulai dirasuki oleh barang-barang haram sejenis narkoba. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka ini bentuk pencorengan citra pesantren.”Jadi Polres harus melakukan upaya tes urine

keberbagai pondok pesantren, sehingga budaya tersebut bisa terhapus,” jelas Ustad Aang Maskuri.

Ustad Aang Maskuri, berharap pihak polres dalam operasi tes urine sudah dilakukan dan menemukan santri yang positif mengkonsumsi narkoba.”Maka jangan segansegan untuk ditindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena Minuman keras dan narkoba jelas dilarang oleh negara dan agama,” terangnya.

Sementara itu, Kasat Reskoba Polres Probolinggo,

Sementara itu, Kasat Reskoba Polres Probolinggo, AKP Didik Sumardi, menanggapi atas usulan salah satu tokoh agama tersebut.

AKP Didik Sumardi, menanggapi atas usulan salah satu tokoh agama tersebut. Menurutnya pihaknya akan bertindak untuk melakukan tes urine bagi santri dikalangan pondok pesantren, jika hal tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Probolinggo.

“Jika itu memang dianggap penting maka segera melakukan koordinasi dengan BNK. Maka kami akan melaksanakannya,” pungkasnya (fud).

AIR MINUM

Proyek SPAM Tetap Berlanjut PROBOLINGGO – Meski terus mendapatkan penolakan dari sebagian warga di Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, pihak Pemkab Probolinggo melalui Dinas PU Cipta Karya tetap akan melanjutkan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Proyek itu akan menyedot air dari Air Terjun Darungan.

“Itu proyek dari pusat. Pelaksanaan tender proyeknya juga dilakukan pusat. Kita hanya kebagian lokasi pembangunan proyek.

Toh, itu bertujuan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Ini berkaitan dengan hidup manusia,” kata Kepala Dinas PU Cipta Karya Prijono, Selasa (26/11).

Ditambahkan, total proyek tersebut dianggarkan mencapai Rp 98 miliar.

Pemberian bantuan dari

pusat, akan diberikan bertahap. Untuk tahap awal, Kementerian PU telah menganggarkan Rp 17 miliar.

Jika proyek itu lancar dan berlanjut, akan ditambah lagi Rp 17 miliar, dan pihak SDA akan mengucurkan bantuan Rp 20 miliar.

Diketahui, warga menolak proyek air bersih tersebut karena khawatir air dari sumber itu bisa habis tersedot sehingga warga sekitar kesulitan mendapatkan air bersih.

Hingga kini sudah tiga kali warga Kalianan menghalanghalangi pekerja proyek SPAM. Para pekerja tidak berkutik ketika dihentikan sejumlah warga kemudian diminta pulang.

Karena para tukang dicegat warga Kalianan, proyek SPAM di lokasi Air Terjun Darungan dihentikan. Tetapi proyek SPAM berdana APBN senilai sekitar Rp 12 miliar

itu tetap dilanjutkan di kawasan lain. Sejumlah pekerja tetap melanjutkan pemasangan pipa-pipa air bersih di sepanjang jalan menuju air terjun di lereng Gunung Argopuro.

Sebenarnya Pemkab Probolinggo melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya sudah meyakinkan warga Kalianan, hanya sebagian kecil air bersih yang bakal dialirkan melalui pipa-pipa ke desa-desa di kawasan bawah di Kecamatan Krucil.

Tidak sebatas menolak, warga juga menyarankan agar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Probolinggo mencari sumber air lain di Kecamatan Krucil. Bukan menyedot air yang bersumber dari Air Terjun Darungan, yang debitnya mengecil di musim kemarau. (hud).

DITANGKAP, Pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di Mapolres Probolinggo Kota

TAWURAN

MENJELANG PILKADES

Polisi Tangkap Pelaku Pengeroyokan PROBOLINGGO – Polres Probolinggo Kota menangkap satu pemuda yang terlibat tawuran dan terbukti menggunakan senjata tajam. Akibat tawuran tersebut, dua pelajar SMK Negeri I Sumberasih Kabupaten Probolinggo, yakni Juni Hariyono (20) dan Hendi Sulistio Kusuma (15), terkena sabetan senjata tajam.

“Kedua korban harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dr. Moh.Saleh Kota Probolinggo dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang setelah dirujuk dari RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo,”ujar

Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Iwan Setiawan, kepada sejumlah wartawan, Selasa (25/11).

AKBP. Iwan Setiawan mengungkapkan, satu orang yang ditangkap yakni RH (24) warga Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Pelaku terbukti membacok korban dengan sebilah celurit.

Motif yang dilakukan pelaku pengroyokan, berawal Jum’at (22/11) sekitar pukul 16.00 WIB di lokasi kejadian, tepatnya di SMK Negeri I Sumberasih. Ketika itu

Polres Gencar Operasi Miras

kelompok NW dan SY mengendarai sepeda motor dengan menghidupkan knalpot brong berkali-kali, hingga kelompok WM kemudian menegur mereka, dan langsung memukuli SY karena memberikan teguran.

Karena tidak terima, kelompok SY memanggil teman-temannya ke lokasi SMKN I Sumberasih. Seketika itu langsung terjadi tawuran yang membawa korban Juni Hariyono terkena bacokan hingga robek lengan kanannya,dan Hendi Sulistio Kusuma yang mengalami robek di tulang punggung be-

lakang.

Mendengar kejadi tersebut, selanjutnya petugas langsung mendatangi lokasi untuk mencegah agar tidak terjadi tawuran lagi, namun pelaku pembacokan berhasil melarikan diri. Beruntung dengan kesigakan aparat Polres Probolinggo Kota pelaku dapat ditangkap.

“Atas perbuatan itu, pelaku dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Pengeroyokan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.,” pungkas AKBP.Iwan Setiawan.(hud).

warga lainnya, Maimun.

Maimun menceritakan, dirinya mengaku tidak tahu kuburan yang mengeluarkan asap putih itu milik siapa.

Namun, dirinya yakin jika kuburan itu milik warga setempat. “Saya tidak tahu itu kuburannya siapa. Yang jelas kuburan itu milik warga sini,” terang dia.

Selain kuburan itu mengeluarkan asap, warga juga merasakan keanehan lain. Air comberan sisa hujan kemarin terasa hangat. Hangatnya air comberan sisa hujan itu dirasakan oleh warga saat mendatangi lokasi pekuburan.

“Saya datang kesini, hanya untuk mencari obat. Siapa tahu, air hangat yang keluar itu bisa menyembuhkan tubuh yang terasa pegal dan linu,”ujar Arbaina, warga Jalan KH.Hasan Genggong Gg. Ky.Jawis Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran.

Melihat fenomena aneh tersebut, ada sebagian warga yang percaya dengan kejadian itu. Namun ada juga warga yang tidak percaya.

Ketidak percayaan sebagian warga itu menganggap jika keluarnya asap tersebut diakibatkan adanya masa listrik yang kebetulan di dekat tanah kuburan itu terdapat tiang saluran listrik. “Keluarnya asap itu saya kira berasal dari

masa listrik itu,” kata warga lainnya yang mengaku bernama Muhammad.

Melihat kejadian itu, Muhammad menyimpulkan bukan sebuah fenomena aneh.

Melainkan karena warga sendiri yang membesar-besarkan kejadian itu sehingga membuat warga banyak berdatangan. Bahkan, warga yang berdatangan itu, tidak hanya kalangan orang deasa, melainkan juga banyak anak-anak yang datang untuk melihat kabar kejadian aneh itu dari dekat.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, Ir.Budi Krisyanto, Msi langsung terjun kelokasi untuk melihat air hangat yang keluar dari comberan di area pemakaman umum milik warga Jrebeng Lor itu. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata air itu suhunya sampai 70 derajad melebihi air biasa.

“Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), BLH akan mengambil sample air untuk dilakukan pengujian dilaboratorium. Hasilnya nanti kita akan publikasikan, agar tidak terjadi keresahan ditengah-tengah masyarakat. Secepatnya kita akan memastikan sumber air tersebut,”pungkas mantan Kepala Bappeda Kota Probolinggo ini.(ugi).

KEJADIAN ANEH

Kuburan Keluar Asap

PROBOLINGGO - Sebuah kuburan milik warga Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo mengeluarkan asap. Tak ayal, kejadian aneh dan langka itu membuat warga sekitar geger. Mendengar ada sebuah kuburan mengeluarkan asap, ratusan warga langsung menyemut mendatangi areal pekuburan yang berada di tengah pesawahan itu.

Warga yang datang tidak hanya berasal dari warga setempat, namun juga banyak warga dari kelurahan lain mendatangi kuburan tersebut. “Dari dalam kuburan itu keluar asap putih,” tutur warga sekitar, Misnamo kepada

wartawan, Selasa (26/11).

Beberapa warga yang mendatangi pekuburan itu menjelaskan, asap yang keluar dari kuburan tersebut terjadi sejak Senin (25/11) malam sekitar pukul 18.00 wib. Melihat kepulan asap putih yang keluar dari dalam tanah kuburan itu, wargapun langsung geger.

Bahkan, kabar itu begitu cepatnya langsung tersebar kemana-mana.

Bahkan, hingga pagi kemarin, warga masih berdatangan untuk melihat secara dekat tentang ada sebuah kuburan yang dikabarkan mengeluarkan asap itu. “Tadi pagi masih mengeluarkan asap, sekarang asapnya sudah hilang,” terang

PROBOLINGGO - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Probolinggo secara serentak akan dilaksanakan sudah dekat, yakni Kamis 28 November 2013 mendatang. Namun menjelang pelaksanaan tersebut, pihak Polres Probolinggo menggelar operasi miras.

Menurut, Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro, hal itu dilaksanakan untuk menekan peredaran miras serta bahaya yang akan ditimbulkannya, karena itu Polres Probolinggo selalu melaksanakan operasi secara rutin terhadap peredaran miras.

Hal tersebut dilaksanakan, mengingat bahaya yang ditimbulkan apabila dikomsumsi masyarakat dapat membahayakan kesehatan serta tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan korban jiwa.

“Apalagi Kabupaten Probolinggo akan menggelar Pilkades secara bersamaan, hal ini juga perlu dilakukan untuk menekan hal-hal yang tidak diinginkan bersama,” katanya.kepada wartawan, Selasa (26/11).

Menurutnya, menjelang pesta rakyat dalam menentukan kepala desanya tersebut, peredaran miras di Probolinggo semaksimal mungkin untuk di berantas.

Karena pihaknya menghawatirkan peredaran miras dalam pilkades juga bisa memperkeruh situasi dan kondisi acara tersebut.

“Jika warga yang mengkonsumsi miras menjeleng pilkades ini akan mengakibatkan situasi desanya akan menjadi tidak kondusif dan

justru akan mengganggu kamtibmas daerah itu,”jelas AKBP. Endar Priantoro.

AKBP. Endar Priantoro, menghimbau kepada masyarakat agar secara bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan upaya pemberantasan peredaran miras. Sehingga daerahnya bisa menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Probolinggo.

Dia menambahkan, yang paling terpenting menjelang maupun setelah pilkades serentak digelar. “Razia ini akan dilaksanakan selama tiga hari sebelum pilkades dilaksanakan,” terangnya.

Selama ini anggotanya sudah disebarkan di berbagai desa yang melaksanakan Pilkades.”Jauh-jauh hari kita sudah melakukan patroli ke berbagai desa, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,”pungkas AKBP. Endar Priantoro.

Sedangkan Pilkades yang akan dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Probolinggo, sebanyak 61 Desa yang tersebar di 22 Kecamatan. (fud)

MEDIA SOSIALISASI

Percetakan Dibanjiri Order Caleg PROBOLINGGO - Dengan digelarnya pemilu legislatif (pileg) pada 9 April 2014 mendatang, justru membawa berkah kepada para pengusaha percetakan. Karena banyak percetakan yang didatangi oleh calon legisatif untuk memesankan media sosialisasinya.

Seperti yang dikatakan Yudi (35) salah satu pengusaha percetakan di Kabupaten Probolinggo, menjelang pileg dirinya merasa banyak diuntungkan. Menjelang pesta rakyat tersebut banyak caleg yang memesan order pada dirinya.“Dibandingkan dengan bulan kemarin jauh lebih banyak sekarang,” katanya, Selasa (26/11).

Menurutnya, dengan banyaknya caleg yang memesan order justru berpengaruh kepada omset yang diperolehnya. Dia mengatakan bisnis percetakan sekarang sudah banyak saingan. Sehingga yang menjadi incaran caleg sekarang, yakni masalah kualitas dan harga.“Kalau harganya murah dan kulitasnya bagus yang jelas caleg akan tertarik untuk

pesan,” terang Yudi.

Jenis pesanan caleg yang diterimanya kata Yudi, sangat beragam mulai yang pesan Baliho, banner, stiker dan kalender.

Tetapi yang paling dominan order yang diterima sekarang, yakni pesanan stiker dan kalender. Untuk pemasangan banner dan baliho caleg sudah diatur undang undang dalam pemasangannya.“Jadi kalau stiker dan Kelender untuk pemasangannya tidak dibatasi yang penting tidak dibatasi,”tandasnya.

Sementara itu, salah satu caleg Gerindra DPRD Kabupaten Probolinggo Dapil 3, Edi Santuso membenarkan kalau dirinya sekarang sudah mulai melakukan sosialisasi, baik secara individu maupun secara media sosialisasi. Yang paling banyak dilakukan dalam pengenalan dirinya menggunakan media stiker.“Stiker merupakan media yang paling efektif dan efisien dalam upaya sosialisasinya. Karena stiker bisa dipasang dirumahrumah,” katanya.(fud)

OPINI

Kembalikan Politik ke Khittahnya

salam songkem

Skenario Kebijakan

T

iap ada pemimpin baru, selalu ada kebijakan baru pula. Ini sudah biasa terjdi di negara mana pun, termasuk juga di Indonesia. Meskipun pemimpin yang dihasilkan pemilu 2014 mendatang diperkirakan akan dihadapkan pada warisan masalah negara, namun masih diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan potensial yang membawa perbaikan di negeri ini, terutama di sektor ekonomi.

Permasalahannya, perekonomian Indonesia meskipun emagenya tampak baik di mata negara-negara di dunia, namun sebenarnya perekonomian Indonesia mengalami multi krisis. Tidak hanya terjadi krisis defisit jasa, juga terjadi defisit perdagangan. Tidak hanya itu, kontribusi politik pun mengalami defisit.

Defisit-defisit tersebut membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Bahkan APBN yang menjadi instrumen pemerintah tidak bisa diharapkan. Semua itu terjadi diduga karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang seringkali tidak tepat, sehingga berdampak tidak baik.

Kebijakan di sektor ekonomi selama ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka pengangguran di Indonesia. Pengangguran di negara ini masih sangat tinggi dan belum terentaskan. Padahal pengangguran merupakan sumber penyebab terjadinya kemiskinan. Sehingga dapat dipastikan apabila pengangguran tinggi, maka angka kemiskinan juga tinggi.

Kebijakan pemerintah juga seringkali mengorbankan rakyat. Salah satunya penaikan harga BBM yang berimplikasi pada melejitnya harga berbagai barang niaga di pasaran. Namun di sisi lain, nilai tukar rupiah makin memiriskan. Ini juga menjadi permasalahan yang makin memperkeruh kondisi ril Indonesia. Makin diperparah lagi dengan hutang luar negeri, menurut data Bank Indonesia, pada Agustus 2013 ULN telah mencapai USD 257.30 miliar.

Terus kemana dana dari hutang-hutang tersebut mengalir, ini juga menjadi masalah lain yang masih terus diburu rakyat Indonesia, namun pemerintah tampaknya menutup-nutupinya.

Oleh karena itulah, pemerintahan yang baru pasca pemilu 2014 mendatang, akan menghadapi rentetan permasalahan warisan pemerintahan sebelumnya tersebut. Sehingga pemerintahan yang baru nanti diharapkan bisa menskenario kebijakan pemerintah agar permasalahan yang telah ada itu terselesaikan dan tidak ditambah dengan permasalahan yang baru. (*)

Semangat Guru

A

da perbedaan yang mendasar antara guru di era lalu dan saat ini. Guru di era terdahulu, masih sempat menyemburatkan keikhlasan untuk mendidik anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencerdaskan bangsa. Mereka berdiskusi sesama guru, bertukar pengalaman dan menimba ilmu agar pembelajaran dimengerti kemudian diaplikasikan peserta didiknya.

Saat ini, guru lebih banyak dijumpai berdiskusi soal sertifikasi yang dicapainya tetapi belum bisa dinikmatinya sebab tersandung birokrasi. Dialog soal kependidikan di sesama guru hari ini, seakanakan menjadi sesuatu yang langka. Substansi sertifikasi sebagai label kompetensi guru melenyap karena substansi sertifikasi guru justru terletak pada uang yang seharusnya mereka dapatkan pasca kelulusannya sebagai guru bersertifikasi.

Fakta berikutnya, guru bersertifikasi lebih banyak yang lulus secara simbolik. Sedang dari sisi profetik, guru bersertifikasi dengan yang belum bersertifikasi nyaris tanpa beda. Kompetensi guru bersertifikasi seperti seorang pemain sinetron yang berakting dalam dunia sinematografi yang kejar tayang. Sebenarnya, pemerintah tidak butuh kepada guru dengan species seperti ini, yang hanya mengejar shooting dengan lupa berakting dengan mengabaikan seni peran.

Namun demikian, masih banyak guru yang menyadari sertifikasi dan kompetensinya. Tetapi jika dihitung, frekuensi antara yang kompeten dan yang tidak memiliki kompetensi, jelas angkanya jomplang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali sertifikasi dengan model yang seperti hari ini adanya. Jika dana sertifikasi harus diberikan di masa yang akan datang, pemerintah perlu membaginya kepada guru swasta yang tidak dianggarkan APBN. Sebab, guru PNS sudah jelas dianggarkan APBN pada setiap awal bulan.

Pemerintah harus legawa mendapat kritikan yang membangun dari masyarakatnya. Mengacu kepada layanan masyarakat yang diperagakan kalangan birokrat dan swasta, sejauh ini angka layanan publik yang lebih baik dimiliki swasta. Maka tidak heran sekolah swasta yang dianggap favorit menjadi jujukan walisiswa dengan konsekuensi harus membayar mahal. Tetapi standarisasi dan kompetensi yang dibangun sekolah swasta berout put lebih baik.

Lebih dari itu, pemerintah harus menyadari penanganan pendidikan tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah. Memang, saat ini lembaga pendidikan khususnya pada level SD lebih banyak negeri. Tetapi pada ranah kualitas, dari sekian banyak sekolah negeri hanya beberapa saja yang layak. Ini berbeda dengan sekolah swasta khususnya di perkotaan yang jumlahnya sedikit tetapi dengan kualitas yang memadai. Selain itu, peninjauan dana sertifikasi pada guru PNS sudah bisa dipastikan mengurangi beban negara di mana sebagian dana sertifikasi dengan cara ngutang. Mungkin pemerintah dalam hal dana sertifikasi ini sedang berpolitik, tetapi tentu saja harus dicarikan formulasi yang jauh lebih baik. (*)

A

7

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO. 0248 | TAHUN II

Banyak kalangan yang mempunyai asumsi bahwa politik itu kotor, sehingga banyak orang yang enggan berpolitik.

Jika kita mengamati konstelasi perpolitikan nasional saat ini, asumsi tersebut ada benarnya.

Namun, jika kita bersikap bijak, maka asumsi tersebut kurang tepat. Pasalnya, mereka mandasarkan anggapan tersebut bahwa pada politisinya.

Artinya, yang menjadikan politik itu kotor adalah para pelakunya (politisi), bukan politik itu sendiri.

K

ata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni “polis” yang berarti kota. Kemudian istilah tersebut diartikan sebagai seni untuk menata kota. Dan masih banyak lagi istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan arti politik itu sendiri.

Namun, dari keseluruhan intinya sama: seni untuk menata suatu negara atau bangsa.

Nah, jika politik itu kotor, sesungguhnya yang kotor adalah pelakunya.

Socrates pernah menagatakan bahwa sistem demokrasi tidak akan cocok diterapkan dalam suatu negara selama negara tersebut mayoritas penduduknya masih terbelakang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebaik apapun suatu sistem itu, jika pelakunya tidak baik, maka sistem tersebut tidak akan memberikan kemanfaatan.

Begitu juga politik, jika politik dipenuhi orang-orang tidak betanggungjawab, maka ruasaklah negara tersebut. Dengan kata lain, politik membutuhkan orang baik, sehingga hakikat politik yang sesungguhnya— menata negara—dapat berjalan. Oleh sebab itu, politik harus di kemablikan ke khittahnya. Pertama, politik butuh orang baik. Dalam babarapa dekade terakhir ini puluhan, ratusan, bahkan jutaan orang terobsesi untuk berpolitik dengan membonceng parpol tertentu. Namun, mereka hanya menjadi politisi dalam takaran julukan saja, bukan politisi yang mempunyai niat mengabdi dan memeperjuangkan kesejahteraan bersama. Tak heran jika banyak politisi yang sudah menjadi pemimpin negeri banyak menyelengkan kekuasaan. Hal ini karena semangat untuk menjadi politisi bukanlagi menperjuangkan kesejahteraan, melainkan untuk mendapatkan kekuasaan. Sungguh ironis, bukan?

Oleh seabab itu, politik membutuhkan orang-orang baik yang rela miskin karena memperjuangkan kesejahteraaan rakyatnya. Politisi model seperti ini dapat kita temukan pada zaman dahulu. Kita perbah memiliki pemimpin atau politisi yang luar biasa, mereka rea berkorban bahkan mati untuk memperjuangkan rakyatnya. Diantara politisi itu adalah Bung Karno, Bung Hatta, M Natsir, Soepomo dan masih banyak lagi. Namun, saat ini kita defisit sosok politisi seperti mereka. Yang ada, politisi saat ini relaberjuang demi diri sendiri dan keluarga mereka. Hal ini tidak bisa dibantah lagi, sebab realita di lapangan begitu kentaranya mempertontonkan perilaku mereka. Korupsi, suap dan sejenisnya menjadi “pekerjaan tetap”, bahkan lembaga KPK seolah-olah kualahan dalam mengunggap satupersatu—mulai dari kelas teri hingga kelas kakap.

Kenyataan bahwa moyoritas kursi politisi diduduki “orang jahat” bukan berarti membuat kita manjadi pesimistis. Sikap optimis harus selalu tertanam dalam sanubari kita, kita yakin bahwa dari sekian juta politisi di nege-

ri ini pasti masih ada sosok yang peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Mungkin saat ini belum muncul kepermukaan, tapi bukan berarti tidak ada, pasti ada. Jika aspek poltik masih dikuasi “mafiokrasi”, maka selama itu pulan kemajuan dan kesejahteraan bangsa akan stagnan. Inilah signifikansi politik itu membutuhkan orang-orang baik— untuk bertarung malawan kejahatan yang selama ini hidup “langgeng” di “istana negara”.

Kedua, revitalisasi fungsi politik. Berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, fungsi politik akan digencarkan ketika mendekati pemilihan. Parpol yang seharusnya menjadi agen komunikasi politik malahan hanya mencari keuntungan dengan cara mencari massa dan membangun citra.

Dan fungsi parpol sebagai sarana pengatur konflik malahan tidak bisa mengatur konflik internal yang terjadi ditubuhnya sendiri, padahal parpol seharusnya bisa menjadi sarana integrasi nasional.

Kini, mau tidak mau masyarakat menuntut parpol segera manjadi parpol yang sesungguhnya—menjalankan atau menghidupkan fungsi politik—bukan menjadi parpol abal-abal.

Saat ini rakyat sudah cerdas, jika ada parpol yang tidak berkualitas, maka bukan tidak mungkin masyarakat tidak akan melirik parpol tersebut.

Saatnya Parpol Berbenah Partai politik yang notabene sebagai media untuk berpolitik seharusnya mancerminkan nilai-nilai positif dan harus mapu melahirkan politisi/ pemimpin yang benar-banar pemimpin yakni memliki integritas, kapasitas, kapabiltas dan askepbilitas tinggi. Parpol sebagai tempat menempa politisi-politi calon penguasa negara harus selektif dalam merekrut dan mengkader, sehingga melahirkan kualifikasi pemimpin ideal seperti diatas.

Mendekati akhir tahun 2013, tensi politik Indonesia kian memanas.

Konstelasi dan dimika perpolitikan begitu ketat. Hal ini menjadikan sua-

sana menjadi riuh rendah. Bersamaan dengan itu segala hal yang semulanya dipandang sebelah mata, kini menjadi “pusat perhatian”. Masalah-masalah kecil yang biasanya tidak menjadi sumber perdebatan berkembang manjadi masalah intens untuk diperdebatkan. Masalah-masalah masyarakat yang tadinya digembar-gemborkan masyarakat untuk segera menadapatkan perbaikan dan tak kunjung diperhaatikan, tiba-tiba banyak pihak yang mau memberi perhatian.

Memang dalam konteks politik cara tersebut sah-sah saja. Hal ini tidak dapat disalahkan begitu saja, sebab mereka butuh dukungan dari keramain masyarakat. Namun, harus dengan satu syarat: yaitu harus memperjuangkan mengesampingkan kepentingan pribadi. Hemat kata, parpol harus memperjuangkan kepentingan bangsa dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Hal yang tidak kalah pentingnya juga melakukan pendidikan poltik supaya masyarakat cerdas dan melek politik sehingga mereka mereka tidak hanya mengandalkan kucuran dana dari para petinggi parpol tertentu.

Pola hubungan parpol dan rakyat yang hanya “mesra” pada masa menjelang pemilu menyimpan bom waktu ditengah arus informasi deras dan masyarakat kian cerdas. Jika parpol-parpol masih beranggapan bahwa masyarakat masih bisa dibohongi dengan berbagai bentuk intrik: pencitraan, polesan dan blusukan, maka rakyat akan segera meninggalkan parpol tersebut. Pasalnya rakyat sudah cerdas, oleh sebab itu parpol harus menyesuaikan tuntutan mayarakat yang haus kesejahteraan dan keadilan sosial. Dan cara seperti inilah yang disebut politik telah kembali ke khittahnya. Jika sudah demikian tentu perbaikan dan kesejahteraan akan segera menyelimuti segenap lapisan masyarakat Indonesia. Semoga ! Wallahu a’lam bi al-shawab.= *) Aktivis Gepak (Gerakan Pemuda Anti Korupsi) dan Peraih Beasiswa Unggulan di Monash-Institute.

Suramadu Jembatan Kapitalisme

Berita koran ini, Rabu, 20 November 2013, terkait jembatan Suramadu, cukup mencengangkan. Hasil penelitian DR Bagong Suayanto menyebutkan, dampak sosial Suramadu ternyata lumayan parah. Jembatan Suramadu hanya dijadikan “karpet merah” bagi kapitalis terhadap orang Madura.

I

ni dibuktikan dengan tingkat belanja orang Madura yang meningkat 4 kali lipat dibandingkan jauh sebelum adanya jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura tersebut. Data Bagong, intensitas belanja orang Madura mencapai 4,5 triliun. Orang Madura menggunakan Suramadu untuk berbelanja ke Surabaya, Lamongan dan Batu.

Dari penelitian ini, orang Madura lebih membelanjakan uangnya ke luar

daerah. Tentu saja, daerah lain yang kian maju. Surabaya sebagai kota besar kian besar. Lamongan yang juga dijadikan tempat belanja, juga akan semakin maju. Batu yang dikenal tempat wisata, pun demikian akan “kebanjiran” uang. Sementara, di Madura sendiri, para pedagang kecil dan penjaja jajan yang banyak ditemui di pinggir jalan, kian tersisihkan, untuk tidak dikatakan, terancam akan gulung tikar. Realitas ini, begitu menggambarkan terhadap kapitalisme. Madura yang memang “kalah” maju bila dibandingkan dengan Surabaya, kian kecil dan tak mendapatkan kemajuan.

Ironi. Jembatan Suramadu malah kian melahirkan kesenjangan, ketimpangan sosial dan ancaman kemiskinan yang semakin menggurita.

Padahal, tujuan awal dibangunnya Suramadu, adalah dalam rangka untuk membangun Madura. Membangun infrastruktur maupun membangun moral serta mentalitas orang Madura.

Tujuan ideal yang memang digadanggadang oleh pemerintah ini dengan dukungan investor China ini, dalam sejarahnya selalu menimbulkan pro dan kontra. Terutama dari para kiai.

Dengan alasan, bahwa Suramadu hanya akan menjadikan Madura kian rusak dan hancur. Nah, kenyataan sekarang ini, menjadi bukti nyata, perihal apa yang telah lama dikhawatirkan oleh berbagai kalangan. Termasuk di dalamnya adalah para kiai.

Suramadu memang baru beroperasi 4 tahun, namun dampak sosialnya telah demikian terasa. Tentu saja, bila

tidak ada solusi tepat guna, 5 sampai 10 tahun ke depan, dampak sosialnya akan lebih parah terhadap Madura.

Bukan lagi membangun Madura, tetapi kian membangun dan melancarkan kapitalis ke Madura. Orang Madura tidak lagi bangga dengan keMaduraannya dan ter(di)paksa kehilangan identitas dan rumah sosialnya.

Senyatanya, telah ada Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Tapi saya bisa katakan, BPWS belum sepenuhnya maksimal. Bukti nyatanya, ya hasil penelitian tersebut.

Logika sederhana, seandainya BPWS berfungsi maksimal, maka tentu saja dampak sosial itu dapat dikurangi atau bahkan mungkin ditiadakan.

Bahkan pun nantinya, ada kemajuan berarti bagi Madura. Nah, yang terjadi kan malah sebaliknya.

Maka dengan demikian, perlu lah kiranya, langkah-langkah kongkret penyelamatan Madura untuk digalakkan. Bukan hanya itu, peningkatan dari berbagai sisi, penting untuk pula dilakukan. Karena menyelamatkan Madura, sama halnya dengan menyelamatkan NKRI. Bagi saya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, pertama, perlunya spirit kepemimpinan yang visioner dari empat bupati di Madura. Bahkan pun, adanya kesamaan visi terkait Madura dari empat pemimpin ini. Bukan hanya sibuk dengan urusan politik dan kabupaten masing-masing. Namun demikian, ada agenda jelas dan terarah terkait Madura.

Kedua, dukungan penuh dari ber-

bagai elemen masyarakat lain. Terutama oleh Non Goverment Organization (NGO), media massa, akademisi, tokoh masyarakat, hingga kiai. Ini penting dilakukan. Yang terjadi selama ini, perhatian penuh kepada jembatan Suramadu, yang santer terdengar adalah saat sebelum jembatan itu di bangun dan hanya lebih berbentuk perdebatan yang tak kunjung akhir. Nah, sekarang, ketika kekhawatiran itu menjadi kenyataan, terlihat tidak ada upaya berarti dari berbagai kalangan untuk mengantisipasi dampak buruk Suramadu dan kembali meningkatkan dan membangun Madura.

Ketiga, maksimalisasi peran BPWS. BPWS diharapkan tidak hanya menjadi lembaga yang menghabiskan banyak anggaran, melainkan juga harus memberikan bukti nyata untuk pengembangan Madura. Tentu saja, bila kinerja BPWS tak maksimal, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan lembaga ini.

Ketiga hal itu, hanyalah sebuah upaya dan harapan yang mungkin bisa kembali diterapkan oleh orang Madura dalam rangka menyelamatkan eksistensi pulai ini. Pulau yang menyimpan banyak kekayaan. Kaya alam, kaya budaya, hingga kaya juga persoalannya. Kita memang perlu merawat harapan. Tanpa harapan, ternyata manusia telah mati sebelum nyawanya terlepas.= *) Mahasiswa INSTIK Annuqayah sekaligus ketua I PMII cabang Sumenep.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO. 0248 | TAHUN II

Ronaldo Absen Tiga Pekan MADRID - Pemain terbaik Real Madrid Cristiano Ronaldo harus absen selama tiga pekan karena cedera yang didapatnya saat Madrid menyikat Almeria dengan lima gol tanpa balas akhir pekan lalu.

Pada laga tersebut, Ronaldo membuka pesta gol “Los Blancos” sebelum akhirnya minta diganti pada awal babak kedua. Itu adalah gol ke-17nya dari 14 laga La Liga Spanyol musim ini.

Seusai laga tersebut, pelatih Carlo Ancelotti dan Ronaldo sendiri tidak terlalu khawatir dengan kemungkinan cedera tersebut. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata mantan bintang Manchester United (MU) itu mengalami cedera cukup serius.

“Setelah dilakukan tes sinar X oleh tim medis Real Madrid pada hari ini (Senin kemarin), pemain kami Cristiano Ronaldo mengalami cedera pada kaki kirinya. Dia baru akan bermain lagi setelah ada evaluasi dari tim medis atas cederanya tersebut,” demikian bunyi pernyataan resmi klub bertabur bintang tersebut.

Media-media Spanyol melaporkan bahwa kapten Tim Nasional Portugal itu akan absen pada pertandingan Liga Champions mel-

awan Galatasaray di Santiago Bernabeu pertengahan pekan ini dan bahkan dia bisa absen lebih lama setelah laga ini.

Cedera yang dialami calon terkuat pemain terbaik dunia tahun ini adalah puncak dari rentetan cedera yang didapat sebelumnya. Dia mengalami cedera minor saat Madrid melawan Juventus di Liga Champions. Masalah ini juga menyebabkan dia absen pada satu sesi latihan bersama Timnas Portugal menjelang pertandingan play off kualifikasi Piala Dunia melawan Swedia dua pekan silam.

Ronaldo menjadi pahlawan bagi negaranya dengan mencetak empat gol ke gawang Swedia pada dua laga kandang dan tandang dan mengantar Portugal ke Brasil tahun depan Ronaldo juga akan absen pada laga babak 32 besar Copa del Rey melawan klub dari Divisi Tiga Olimpic de Xavita pada 7 Desember mendatang karena mendapat kartu merah pada final Copa del Rey melawan Atletico Madrid musim lalu. Dia kemungkinan baru akan merumput lagi pada 14 Desember saat melawan Osasuna.

Artinya, dia tidak bermain lagi sampai masa perpanjangan pemilihan pemain terbaik dunia atau Ballon d’Or berakhir. FIFA sendiri sudah mengumumkan tiga calon pemain terbaik dunia tahun ini, dan Ronaldo salah satu di antaranya. (Espn/aji)

Setelah dilakukan tes sinar X oleh tim medis Real Madrid, pemain kami Cristiano Ronaldo mengalami cedera pada kaki kirinya.

Penggalan pernyataan resmi Real Madrid

Jo Ingin Kembali ke Eropa BELO HORIZONTE - Mantan pemain Manchester City Jo ingin kembali merantau di Eropa dan mengadu keberuntungan di sepakbola benua biru itu. Meski demikian, sampai saat ini dia mengaku masih betah di klub Brasil Atletico Mineiro. Jo bergabung dengan City setelah dibeli dengan harga 18 juta pound dari CSKA Moscow pada 2008. Sayang, dia hanya mencetak 21 gol di Liga Utama Inggris sebelum akhirnya pulang kampung halaman dan bermain untuk Atletico Mineiro tiga tahun berselang.

Dia juga pernah membela Everton dan klub Turki Galatasaray sebagai pemain pinjaman. Tetapi masa-masa peminjaman itu juga membantu mengangkat kariernya. Jo baru tampil gemilang setelah membela Atletico Mineiro dan diperkirakan akan dipanggil pelatih Tim Nasional Brasil Luiz Felipe Scolari untuk membela Seleccao pada Piala Dunia 2014.

Meski mengalami nasib tidak terlalu bagus di Eropa, pemain 26 tahun ini masih ingin kembali ke sana dan ingin merasakan hingar bingar persaingan di Liga Champions.

“Saya masih ingin kembali ke Eropa, bermain di Liga Champions dan kembali ke salah satu liga di benua itu. Hanya saja, saya masih terikat kontrak dengan Atletico Mineiro dan ingin segera mengakhirinya. Saya memang sangat bahagia di sini, tetapi saya masih muda dan masih memiliki mimpi untuk kembali

ke sana. Soal kenyataan dari mimpi ini, kita tidak pernah tahu,” kata Jo kepada SUperesportes.

Sementara itu, pemain sayap klub Brasil Cruzeiro Everton Ribeiro mengaku ingin bermain di klub besar pada musim mendatang. Dia ingin sekali merumput bersama Manchester United (MU) di Old Trafford. Keinginan ini membuatnya dikait-kaitkan dengan klub berjulukan Setan Merah tersebut. Meskipun, saat ini dia masih fokus untuk Cruzeiro karena masih ada satu pertandingan Liga Brasil.

Keinginan itu diungkapkannya kepada televisi Brasil. Pemain yang baru bergabung dengan Cruzeiro pada awal musim ini langsung tampil impresif dan mengantar klub itu meraih gelar juara Liga Brasil.

Penampilan yang ciamik itu membuatnya diminati oleh tim-tim besar Eropa.

Laporan di Brasil menyebutkan bahwa pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu akan dilego dengan 8 juta Euro pada jendela transfer Januari mendatang.

“Saya belum berbicara dengan agen saya. Saya akan minta dia berbicara dengan Cruzeiro dan saya masih fokus dengan tim ini karena masih ada satu pertandingan lagi. Saya ingin mengakhiri liga secara baik. Saya akan terus melakukan pekerjaan saya di Cruzeiro, tetapi tetap berencana bermain di sebuah klub besar. Ini sebuah mimpi saya sejak masih muda. Saya selalu suka Manchester United,” tutupnya. (Sky Sports/aji)

KE EROPA. Mantan striker Manchester City Jo (kiri) yang kini bermain di Atletico Miniero dan gelandang Cruzeiro Everton Ribeiro (kanan) kemungkinan besar akan pindah ke Eropa tahun depan. Everton Ribeiro dikabarkan menjadi incaran raksasa liga Inggris Mancheter United.

Gagal

Gelandang AS Roma Miralem Pjanic tak bisa menutupi kekecewaannya usai ditahan imbang tanpa gol oleh Cagliari.

ROMA - AS Roma gagal menggusur Juventus dari puncak klasemen sementara Liga Serie A Italia, setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Cagliari di Stadion Olimpico Roma, Selasa (26/11) dini hari WIB. Ini adalah hasil seri ketiga Giallorossi dalam tiga laga terakhir. Sebelumnya, mereka juga hanya meraih satu angka saat ditahan 1-1 oleh Torino dan Sassuolo.

Dengan hanya tambahan satu poin, Roma kini terpaku di posisi kedua klasemen sementara dengan 33 poin dan hanya selisih satu poin dari Juventus yang naik ke puncak setelah mengalahkan Livorno akhir pekan lalu.

Avramov menjadi bintang setelah mampu mementahkan lima peluang bersih Roma untuk menjadi gol. Meskipun baru dua kali turun sebagai starter, kiper 34 tahun juga tampil gemilang ketika membawa Cagliari menang 2-1 atas Torino pada pekan sebelumnya. Di laga itu, Avramov tercatat melakukan tiga kali penyelamatan penting.

“Kami memainkan pertandingan bagus tetapi kiper Vlada Avramov sangat fenomenal. Namun, kami masih harus berkembang terutama dalam hal bola mati dan kami akan berlatih keras pekan ini,” ujar pelatih Roma Rudi Garcia.

Turun tanpa Fransesco Totti yang masih dibelit cedera, Garcia memasang Gervinho sebagai target man.

Pergerakan mantan bomber Arsenal didukung dua sayap lincah, yakni Alessandro Florenzi dan Adem Ljajic. Di lini tengah, trio Mralem Pjanic, Kevin Strootman, dan Daniele De Rossi bahu-membahu menjaga keseimbangan permainan. Sedangkan, barisan pertahanan kehilangan sosok Federico Balzaretti yang cedera dan tempatnya digantikan Dodo. Di kubu lawan, Segundo Ibarbo, Marco Sau, dan Andrea Cossu menjadi poros serangan yang beberapa kali terlihat merepotkan bek-bek Roma.

Roma memulai laga dengan impresif dan langsung memberikan ancaman ketika laga baru berjalan lima menit. Ger-

RABU 27 NOVEMBER 2013

Gusur Juve

CAGLIARI

AS ROMA 0 1 9 19 32 7 20

66%

Gol Offside Foul Corner Throw-in Dribble Tekel

0 1 11 7 26 12 17

PENGUASAAN BOLA

34%

Kiper Cagliari ini tampil cemerlang sepanjang pertandingan dengan melakukan 5 penyelamatan penting.

Maka pantas predikat Pemain terbaik disematkan untuknya

vinho melepaskan tembakan ke arah gawang, tetapi masih bisa digagakan Avramov. Selang lima menit, tusukan Douglas Maicon dari sisi kanan diakhiri dengan tembakan keras dari dalam kotak penalti, tetapi Avramov kembali masih sigap menepis bola.

Cagliari mencoba keluar dari tekanan dan mendapatkan peluang bagus pada menit ke-33. Kerjasama Ibarbo dan Sau berhasil memecah pertahanan Roma.

Sau melepaskan crossing matang kepada Ibarbo yang meneruskannya dengan tandukan mengarah ke pojok kanan bawah gawang Roma. Namun, Morgan De Sanctis masih sigap menghalau bola dengan satu tangannya.

Roma semakin gencar menyerang pertahanan lawan. Gervinho memiliki kesempatan untuk membawa Roma unggul pada menit ke-38. Akselerasi Dodo dari sayap kiri dilanjutkan dengan umpan silang matang menuju Gervinho. Pemain asal Pantai Gading langsung menanduk si kulit bundar, tetapi usahanya masih digagalkan tiang gawang.

Keadaan di interval kedua ternyata

tidak jauh berbeda. Meskipun unggul penguasaan bola, yaitu 66:34, tim tuan rumah tetap terlihat kesulitan menembus rapatnya pertahanan Cagliari. Avramov kembali beraksi dan kali ini mengagalkan tendangan voli kaki kanan Florenzi pada menit ke53. Begitu juga dengan lesakan jarak jauh Maicon yang mengarah ke pojok kanan atas gawang yang masih bisa ditepis.

Cagliari sejatinya sempat memimpin ketika laga memasuki menit ke-55. Berawal dari skema tendangan bebas, Sau menceploskan bola ke dalam gawang AS Roma yang dijaga Morgan De Sanctis lewat tandukannya sambil menjatuhkan diri. Akan tetapi, wasit tidak mengesahkan gol tersebut karena sang striker telah berada dalam posisi off-side.

Tim dari Pulau Sisilia kembali mengancam. Lima menit sebelum laga usai, Sebastian Eriksson memberikan terapi kejut kepada Morgan De Sanctis lewat tembakan kerasnya dari jarak 30 meter.

Namun, mantan penjaga gawang Napoli tersebut sukses menghalau bola dan mempertahankan gawangnya tidak kebobolan hingga 90 menit. (aji)

LIGA PRIMER INGGRIS

Sempat Tertinggal, Villa-WBA Sama Kuat LONDON - Meski sempat tertinggal dua gol, Aston Villa berhasil bangkit untuk mengakhiri laga melawan West Bromwich Albion dengan skor 2-2 pada laga Liga Utama Inggris di The Hawthorns Stadium Selasa (26/11) dini hari WIB. Hasil ini membawa “The Villans” bertengger di posisi 12 atau satu tingkat di bawah WBA yang memiliki perolehan poin serupa tetapi unggul selisih gol.

“Saya pikir ketika Anda unggul nyaman 2-0 hingga pertengahan babak kedua, maka Anda seharusnya bisa mengamankan tiga poin penuh. (Villa) melakukan tiga perubahan yang memberi energi untuk mereka dan menyulitkan kami. Kami memberi lawan gol buruk dan mereka bisa memanfaatkannya,” ujar pelatih WBA Steve Clarke.

WBA tampil percaya diri dengan langsung menekan pertahanan sang tamu.

Hasilnya pun langsung terasa ketika laga baru berjalan tiga menit. Shane Long sukses membawa timnya unggul lebih dulu melalui tembakan kaki kanannya setelah menerima umpan matang dari Chris Brunt.

Villa mencoba bangkit dan keluar menyerang usai tertinggal gol cepat itu. Pada menit keenam, Aleksandar Tonev memiliki peluang melalui tendangannya yang masih bisa diantisipasi dengan sempurna oleh kiper WBA Boaz Myhill.

Namun, Villa kembali kecolongan pada menit ke-11. Berawal dari kesalahan Leandro Bacuna, Long mampu merebut bola dan berhasil melewati hadangan Nathan Baker dengan akselerasinya. Striker Republik Irlandia itu kemudian menaklukan kiper Brad Guzan dengan tendangan chip-nya.

Tuan rumah tampil semakin percaya diri setelah mampu unggul dengan dua gol. Stephan Sesegnon memiliki peluang untuk semakin menjauhkan keunggulan

WBA pada menit ke-19. Namun, Sessegnon yang berdiri bebeas gagal memaksimalkan umpan silang matang Morgan Amalfitano sehingga peluang tersebut terbuang percuma.

Berusaha mengejar dua gol, pelatih Villa Paul Lambert memutuskan untuk memasukan tiga pemain sekaligus pada menit ke-57. Gabriel Agbonlahor masuk menggantikan Libor Kozak, Andreas Weimann menggantikan Tonev, dan Fabian Delph menggantikan Yacouba Sylla.

Keputusan berani itu ternyata memberikan efek bagus bagus Villa.

Daya serang mereka menjadi lebih kuat dan mampu mkerepotkan barisan pertahanan WBA. Usaha Villa pun akhirnya berbuah manis pada menit ke-67.

Karim El Ahmadi menghidupkan peluang

timnya melalui gol voli setelah memanfatkan umpan dengan tandukan dari Weimann.

Villa semakin berani tampil terbuka.

Empat belas menit jelang waktu normal usai, tim tamu akhirnya benar-benar membuyarkan kemenangan WBA. Adalah Ashley Westwood yang menjadi penyelamat Villa dari kekalahan setelah mampu menyamakan kedudukan lewat tendangan terukurnya.

Lambert pun tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya atas hasil yang didapat timnya. Pasalnya, jika WBA mendapatkan gol ketiga, Villa akan sangat sulit mengejar. “Saya pikir babak kedua berjalan fantastis. Ketika kami ketinggalan dua gol dalam 10 menit dan kami berpikir harus bisa menahannya hingga jeda pertandingan. Dan, babak kedua sangat luar biasa,” ucap Lambert. (Espn/aji)

Taneyan Lanjang RABU 27 NOVEMBER 2013 NO.0248 | TAHUN II

RABU

27 NOVEMBER 2013

1 9

PULAU GILILABEK

Tak Ada Sarana Pendidikan SUMENEP - Pulau Gililabek yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Sumenep, kondisinya memprihatinkan. Sebab, di pulau ini tidak ada sarana pendidikan sama sekali. Akibatnya, puluhan anakanak di pulau ini terbelakang karena tidak mengenyam pendidikan.

Pulau Gililabak terletak di wilayah selatan Kabupaten Sumenep. Pulau ini memiliki ukuran dua kali lapangan sepak bola. Hanya dihuni oleh 50 kepala keluarga. Mata pencahariannya sebagai nelayan.

Dari Pelabuhan Kalianget, untuk sampai ke pulau tersebut butuh waktu perjalanan laut sekitar 2 jam. Di daerah tersebut tidak ada satupun lembaga pendidikan, baik lembaga negeri maupun swasta.

Habibi, warga setempat, sejak puluhan tahun Pulau Gililabak yang menjadi transit para nelayan itu tidak pernah memiliki lembaga pendidikan. Sebagian ada yang sekolah, tapi dititipkan ke sanak familinya yang ada di Pulau Poteran. Selama mengenyam pendidikan mereka menetap di daerah itu. “Di sini sudah puluhan tahun tidak ada lembaga pendidikan, Mas. Anak-anak setiap harinya hanya bermain dan membantu orangtunya mencari ikan di laut, karena masyarakat sini mayoritas penghasilannya dari laut. Akibatnya, sekitar 30-an anak usia belajar yang ada di Pulau Gililabek tidak mendapatkan akses pendidikan formal (buta huruf),� kata Habibi yang tengah mengecat perahunya.

Selain tidak adanya sarana pendidikan, warga juga kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sampai saat in belum pernah tersentuh pelayanan medis gratis dari pemerintah. Karena tidak ada petugas menetap di daerah tersebut. �Ya selama ini warga berobat secara tradisional yaitu pengobatan ala nenek moyank kami dahulu,� jelasnya, Selasa (26/11) Warga berharap pemerintah dapat membantu mencarikan solusi atas permasalahan yang dialami warga Pulau Gililabek. Mengingat persoalan warga Gililabek sangat kompleks. Tidak hanya menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan tetapi kompleks, seperti krisis air bersih dan listrik. (sai/mk)

GURU PNS

Tak Layak Terima Tunjangan PAMEKASAN - Lembaga Pengkajian Kebijakan Daerah (LPKD) Pamekasan menilai guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak layak menerima tunjangan sertifikasi. Lembaga tersebut menyatakan sudah selayaknya pemerintah menghapus program tersebut untuk guru yang berstatus PNS. Ketua LPKD, Fajar el-Shadiq mengatakan saat ini kesejahteraan guru PNS sudah cukup, sehingga tidak selayaknya disediakan tunjangan sertifikasi agar tidak terlalu membebani anggaran keuangan negara.

Alokasi untuk program itu bisa dialihkan untuk program lain yang masih berkaitan dengan peningkatan kesjahteraan guru, terutama guru swasta dan guru yang berada di wilayah terpencil.

"Mereka sudah mendapatkan gaji yang cukup besar serta dianggarkan mendapatkan uang pensiun. Kami berpendapat selayaknya anggaran tunjangan sertifikasi untuk mereka dialihkan ke program lainnya," katanya.

Di Pamekasan, kata dia, masih ada guru swasta yang mendapatkan gaji paling tinggi Rp 150 ribu, sementara gaji guru PNS dari golongan paling rendah sudah mendapatkan gaji mencapai Rp 2 juta. Padahal tugas dan jam kerja mereka sama, bahkan ada yang lebih tinggi.

Program sertifikasi guru, jelas Shodiq, belum mampu meningkatkan profesionalitas mereka dalam mendidik siswanya. Padahal program sertifikasi itu, semestinya menjadi tolok ukur bagi kemampuan seorang guru dalam mendidik.

Selain itu, program tersebut menyebabkan beban anggaran negara cukup tinggi, bahkan sampai ada guru yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi namun belum menerima hak mereka, karena anggaran di pemerintah tidak cukup.

Menurut Sodik, untuk meningkatkan kinerja para guru, bisa dengan cara menaikkan gaji dan tunjangan mereka, namun dengan angka kenaikan yang rasional.

Sebab, setiap akhir tahun, guru PNS masih mendapatkan gaji ke-13 yang sepengetahuannya hanya ada di Indonesia.

Sebelumnya, puluhan guru PAI yang tergabung dalam Asosiasi Tenaga Guru Pendidikan Agama Indonesia (ATPAI) Pamekasan yang mayoritas berstatus Pengawai Negeri Sipil (PNS), mempertanyakan belum cairnya Tunjangan Sertifikasi guru PAI pada tahun 2011 dan 2012. (awa/muj/rah)

rian hariyanto/koran madura

DEMONSTRASI. Aliansi Kelompok Strategis Independen Sampang (Akses) melakukan aksi unjuk rasa, Selasa (26/11) terkait kasus ganji ganda di Pemerintahan Kabupaten setempat. Aksi tersebut sempat diwarnai ricuh saat massa hendak menerobos barisan keamanan.

Gaji Ganda Dipersoalkan Akses Melakukan Demonstrasi ke Pemkab dan Kejari SAMPANG - Aksi unjuk rasa Aliansi Kelompok Strategis Independen Sampang (Akses), Selasa (26/11) berakhir bentrok dengan aparat Polres setempat. Kericuhan bermula saat puluhan pendemo berusaha menerobos barisan pengamanan untuk masuk ke ruang kerja Bupati A Fannan Hasib, sekitar pukul 10.30 WIB.

Bupati Sampang.

"Kami sudah sepenuhnya menyerahkan kepada Kejari. Kalau memang ada kesalahan ya diproses secara hukum, karena ini di luar wilayah Bupati.

Jadi kami kalau diminta oleh aparat hukum untuk memberikan ketarangan kami akan berikan," jelasnya.

Usai melakukan demo di kantor Massa melakukan long mach dari terangnya, bupati tak kunjung keluar Depan Pasar Srimangunan menuju menemui massa. Akibatnya, aksi pern- pemkab, massa melanjutkan aksinya kantor Pemkab Sampang. Ia meminta yataan sikap semakin memanas dan ke kantor Kejaksaan Negeri Sampang. kepala daerah memberikan sanksi te- terjadi aksi saling dorong hingga men- Kepala Kejari Sampang Abdullah yang menemui massa. Kepada demonstran, gas kepada kepala dinas yang terlibat erobos barisan pengamanan. kasus penerimaan gaji ganda. Mereka Pendemo sempat melakukan ia mengatakan, pihaknya hingga kini diminta segara dinonaktifkan. sweeping ke dalam Kantor Pemkab masih menunggu pakar dari keteranJika bupati tidak bisa menyelesai- Sampang untuk memastikan Bupati A gan ahli.

"Kami telah melakukan proses kan hal itu, mereka meminta A Fan- Fannan Hasib tidak berada di tempat. nan Hasib segera mengundurkan diri Memang Bupati, Wakil Bupati dan Sek- terkait penyidikan terhadap para pejabat tinggi Pemkab Sampang yang dari jabatannya sebagai kepada daerah, da sedang berada di luar kota. menjadi komisaris di BUMD. Supaya, karena tidak mampu memimpin dan kami juga bisa menyimpulkan apamembangun kemajuan Kota Bahari. kah perkara bisa ditingkakan keranah Korlap aksi, Zainudin, menga- Hermanto Subaidi Nor Tjahya penyidikan atau tidak," tuturnya. takan, penerimaan gaji ganda yang (mantan Sekdakab) (Mantan Bupati) Dikatakan Abdullah, dalam memelibatkan beberapa pejabat tinggi nangani kasus korupsi itu membutuhdi Pemerintahan Kabupaten Samkan ketelitian secara cermat serta tidak pang tersebut dinilai telah melangPenerima Gaji Ganda tergesa-gesa dalam menanganinya. gar UUD Nomor 25 Pasal 17 tahun "Tentu kami harus cermati dan teliti 2009 tentang Pelayanan Publik. dulu mengangani kasus korupsi agar Dalam undang-undang terseproses hukum dapat diketahui pasti. but disebutkan bahwa seorang PNS Tantowi Kalau dengan dilakukan tergesa-gesa dalam melaksanakan kewajibannya Puthut Budi Santoso (Sekdakab) (Mantan Plt Sekda) dan secara serentak begitu saja tidak dilarang merangkap sebagai komisabisa dinaikkan ke penyidikan. Siapa ris atau kepengurusan organisasi di tersangkanya kita juga masih menlingkungan instansi badan usaha milik daerah (BUMD). Salah satu pejabat "Inilah bukti dan wujud ketidakse- unnggu pendapat ahli," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, negara yang merangkap jabatan adalah riusan Kepala Daerah. Tidak bersedia Puthut Budi Santoso. Selain sebagai menemmui kita berarti Bupati telah dalam kasus gaji ganda ini kejaksekda, dia tercatat sebagai komisaris di mengingkari janji komitmennya sendi- saan telah memanggil sejumlah PNS salah satu BUMD. ri. Apalagi, kita sudah memberikan yang menjabat di BUMD, di antara"Itulah pejabat tinggi di Sampang surat pemberitahuan dan kami sudah nya Farisun Waedi dan Hary Soeyanto masih merangkap komisiaris, sehingga sesuai prosedur. Tetapi tidak kali ini keduanya pernah menjabat sebagai bisa menerima gaji ganda. Padahal, su- saja kami tidak ditemui oleh Bupati. komisaris PT Geliat Sampang Mandiri dah juga jelas ini telah melanggar UUD Berkali-kali melakukan penyampaian (GSM). Berikutnya Toni Mordiwanto pokok kepegawaian Nomor 8 Tahun hak tidak pernah dihiraukan," tegas yang pernah menjabat komisaris PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP).

1974 dan PP Nomor 9 Tahun 2003 ten- Zainudin.

Selain itu, mantan Sekda Kabupatang Pemindahan dan Pengangkatan Menanggapi itu, Asisten III Pemkab PNS pada instansi lain. Apalagi sudah Sampang, A Rochim Mawardi, menje- ten Sampang Hermanto Subaidi dan jelas PNS dilarang merangkap jabatan laskan, dirinya sudah sepenuhnya me- mantan Plt. Sekda Tontowi juga turut dan menerima gaji ganda," ucapnya nyerahkan kepada pihak aparat hukum dipanggil kejaksaan. Keduanya dituddalam orasi. dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sam- ing telah menerima gaji ganda saat Pendemo menilai Bupati Sampang pang, jika memang kasus itu benar ada menjabat sebagai mantan komisaris tidak pernah serius dalam melakukan kesalahan. Sebab, dirinya menerang- PT SSS (Sampang Sarana Shorebase). tindakan melakukan hal itu. Terbukti, kan kasus itu sudah di luar wewenang (ryn/lum)

TAK BERIZIN

PASANG SEGEL. Petugas sedang memasang segel di lahan Urukan karena belum mendapatkan izin dan ditolak warga.

Lahan Urukan Disegel BANGKALAN - Karena menyalahi aturan, lahan urukan di pinggir pantai Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal disegel pihak terkait. Urukan yang disinyalir akan dibuat yayasan tersebut belum mendapatkan izin pemkab Bangkalan. Penyegelan itu terjadi lantaran masyarakat tidak menyetujui rencana pembangunan yayasan. Selain itu, urukan tersebut tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

ori/koran madura

"Lahan urukan ini kami segel karena belum mendapatkan izin. Selain itu, tidak sesuai peruntukannya," kata Camat Kamal, Mohammad Hasan Faisol, kemarin (26/11).

Dia menjelaskan pengajuan izin pernah dilakukan atas nama H Fausi Simi', warga Dusun Karang Anyar, Desa Banyuajuh pada tahun 2006. Namun, izin tersebut

belum diteruskan melalui Kantor Perizinan dan Bupati Bangkalan. Oleh karenanya, pengurukan tidak boleh dilakukan tanpa izin dari pemkab, karena melanggar Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 dan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2012 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pelayanan Reklamasi Pantai.

Berhias Prestasi

F

ebriana, perempuan kelahiran 22 Februari 1994 asal Desa Marengan adalah salah satu di antara sekian perempuan yang menjadi pelaku sejarah.

Ia adalah sosok perempuan yang berhias diri dengan prestasi.

Kini, beragam prestasi ia raih lewat dunia modeling, selain pernah menjadi juara 1 Busana Muslim Madura 2010, Harapan 2 dalam pemilihan Kacong-Cebbing pun ia raihpada tahun yang sama. Perempuan yang akrab di sapa Ana itu, pada pagelaran raka-raki Jawa Timur 2011 masuk finalis.

Pada tahun yang sama, ia juga dinobatkan sebagai juara 2 Putri Nusantara. Tidak cukup sampai di situ, kian fantastis ketika pada Tahun berikutnya, pada pagelaran Putri Batik Madura, perempuan berkulit putih itu ditahbiskan sebagai juara 2 Putri Batik Madura. Tak ada yang meragukan kemampuan modelingnya ketika ia menjadi juara 1 Duta Kampus pada tahun 2012.

"Sedari dulu, saya memang punya cita-cita menjadi model terkenal. Selain menyalurkan hobi saya juga hendak membahagiakan orang tua saya dengan cara mencetak prestasi di dunia modeling dan akademik. Prestasi ini tentu diperuntukkan untuk sang pahlawan tanpa jasa, ibu dan Bapak yang tak hentinya menjadi cahaya yang tak pernah pudar," ucapnya ketika ditanya soal citacitanya. (sym)

Febriana

Model

"Pengajuan izin tersebut mengatasnamakan Yayasan Syaichona Ismail, untuk permohonan pengelolaan tanah TN, yang katanya akan dibuat yayasan," ungkapnya.

Menurutnya, pengajuan permohonan pengelolaan lahan yang tepat berada di depan Masjid Tanjung Jati itu, memang ditandatangani kepala desa dan camat yang lama. Namun, kenyataannya fungsi lahan tersebut diketahui akan dibuat pemotongan kapal.

"Tadi malam, diketahui satu kapal sudah tiba yang kemungkinan akan dipotong menjadi besi tua. Sesuai kesepakatan warga, memang tidak boleh ada bangunan di depan masjid," terangnya.

Dia menambahkan, setelah melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh tokoh dan aparat keamanan. Maka disepakati pembangunan tersebut tidak boleh diteruskan. (ori/rah)

10

SURAMADU

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO.0248| TAHUN II

PUTING BELIUNG

15 Rumah Rusak PAMEKASAN - Sedikitnya 15 unit rumah milik warga Desa Kadur, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, rusak akibat diterjang angin puting beliung yang melanda wilayah itu, Selasa sore.

“Dari sebanyak 15 unit rumah yang rusak itu, tujuh unit di antaranya mengalami rusak parah,” kata Kapolsek Kadur AKP Syakrani, menjelaskan.

Angin puting beliung yang disertai hujan deras melanda kawasan itu, sejak sekitar pukul 14.00 WIB. Di antara rumah warga yang rusak itu, karena tertimpa pohon tumbang. Ada juga karena kondisi bangunan memang rapuh, sehingga kondisi rumah ring-

sek. “Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini,” kata Kapolsek AKP Syakrani menjelaskan.

Saat ini, warga masih bergotong royong memperbaiki reruntuhan bangunan rumah yang rusak, sebagian memperbaikan genteng rumah yang disapu angin puting beliung.

Polisi dari jajaran Polsek Kadur tiba di lokasi kejadian sesaat setelah peristiwa berlangsung dan bergoyong royong membantu warga di Dusun Sumber Batu, Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Pamekasan itu.

Lokasi kejadian berjarak sekitar 20 kilometer dari Kota Pamekasan, dan terletak di dataran tinggi. (ant/rah)

RELAWAN DEMOKRASI

KPU Rekrut Anggota Organisasi Mahasiswa

Polwan memperagakan pakaian dinas untuk polisi wanita (Polwan) berjilbab yang digelar di Lapangan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta. Polda Metro Jaya memperkenalkan seragam berjilbab untuk polwan dengan desain menerapkan aturan Polda Aceh.

15 Polwan Gunakan Jilbab PAMEKASAN - Sebanyak 15 orang polisi wanita (polwan) di jajaran Polres Pamekasan, Jawa Timur, akhirnya memilih mengenakan jilbab, menyusul kebijakan Polri yang memperbolehkan polisi wanita berjilbab.

Menurut Kepala Sub-Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubag Humas) Polres Pamekasan AKP Mariyatun, ke-15 orang polwan yang mengenakan jilbab itu atas kesadaran sendiri, bukan karena keharusan.

“Sebab dalam hal memakai jilbab ini tidak ada paksaan, sehingga bagi yang ingin memakai jilbab dipersilakan dan yang tidak juga tidak apa-apa,” ucap Mariyatun, menjelaskan.

Sebenarnya, menurut Mariyatun, jumlah wanita di

Mapolres Pamekasan sebanyak 18 orang. Akan tetapi dari jumlah itu, 15 polwan yang mengenakan jilbab, sedangkan tiga lainnya pegawai.

Hanya saja, kata dia, jenis jilbab yang digunakan polwan itu belum seragam, karena institusi polri sendiri belum menentukan warna seragam jilbab yang harus digunakan polwan.

Mariatun sendiri mengaku, baru kali ini mengenakan jilbab, sejak dirinya menjadi anggota polisi. Sebelumnya polwan dilarang memakai jilbab, karena

dianggap tidak pantas.

“Saya pribadi merasa senang dengan kebijakan pimpinan Polri memberikan kebebasan bagi polisi muslimah untuk memakai jilbab,” terang Mariyatun.

Polisi perempuan yang telah menunaikan ibadah haji ini mengaku sebenarnya sudah sejak lama ingin memakai jilbab.

Namun, karena institusi belum memperbolehkan, maka dirinya tidak berani memakai jilbab.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pame-

kasan Moh Manshur menilai kebijakan pimpinan Polri yang memperbolehkan polisi muslimah berjilbab itu, selama ini memang diharapkan sebagian umat Islam. Sebab, menurut dia, jilbab pada prinsipnya tidak mengganggu tugas pokok polisi.

“HMI sendiri sudah tahun 1980-an menyuarakan agar polisi perempuan diperkenankan menggunakan jilbab, tapi belum mendapatkan respon dari pimpinan Polri ketika itu,” tuturnya. (ant/rah)

VERIFIKASI NIK

KPU Lampaui Deadline SUMENEP - Upaya KPU Sumenep menuntaskan verifikasi NIK (nomor induk kependudukan) invalid tepat waktu ternyata tidak terbukti. Sebab, hingga batas yang ditentukan pada 24 November lalu, penyelenggara pemilu tingkat kabupaten itu belum menuntaskan verifikasi NIK invalid tersebut.

Padahal, deadline 24 November itu merupakan perpanjangan yang diberikan. Itu karena KPU Sumenep masih merasa sulit untuk menuntaskan verifikasi invalid. Otomatis, verifikasi itu masih berlanjut sampai detik ini. ”Belum tuntas sampai detik. Masih berlangsung,” kata Komisioner KPU Sumenep Ali Fikri, Selasa (26/11).

Ali Fikri menjelaskan, dari hasil penelusuran pihaknya, sampai detik ini baru selesai ditemukan sebanyak 34.116 dari jumlah 38.555. Itu dari

hasil perbaikan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS ”Dengan demikian, NIK invalid itu masih tersisa adalah 4.439. Sekitar itu yang belum diketahui,” ujarnya.

Sementara data yang dilansir KPU Sumenep, dari jumlah 34.116 NIK yang sudah ditemukan, statusnya meliputi NIK 21.112 dengan rincian meninggal dunia berjumlah 156 orang, belum cukup umur 32 orang. Kemudian telah tercatat menjadi Tentara Negara Indonesia (TNI) dan anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) 2 orang, masih diketahui terdapat 312 orang, pindah domisili terdapat 862 orang, dan pemilih ganda berjumlah 886 orang.

“Jadi, berdasarkan hasil penelusuran kami sampai detik sudah menemukan dan mendapatkan status

pemilih yang dikategorikan invalid itu berjumlah sekitar 1.400-an orang dari jumlah NIK DPT invalid 34.116 pemilih. Sedangkan dari jumlah itu diklasifikasi dari beberapa kategori, yakni dari meninggal dunia, pindah domisili, termasuk dari tidak cukup umur untuk memilih,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa khusus pemilih diketahui tidak memiliki NIK terdapat 10.754 orang, sementara itu terdapat 38.555 data NIK invalid.

Dengan demikian saat ini tinggal 5.119 yang invalid. “Dan kami sudah menghapus 2.250 orang dari hasil penelusuran, yang meliputi meninggal dunia, pemilih fiktif, ganda dan dibawah umur,” tambahnya.

Diungkapkan oleh Ali Fikri, pemilih yang tidak memiliki NIK masih relatif banyak, oleh karena itu harus

dibuatkan NIK oleh pihak Dispendukcapil Sumenep. “Dan kami sudah temui pihak Dispendukcapil terkait dengan itu, dan kata Dipendukcapul, insya Allah dua hari ke depan katanya NIK invalid tersebut sudah bisa terurai, sehingga pemilih yang tidak memenuhi syarat langsung kami hapus,” jelasnya ketika ditanya tentang langkah selanjutnya berdasarkan temuan KPU. Sebenarnya, kata Fikri, di tingkatan PPS dan PPK sudah selesai, hanya saja KPU sedikit menemukan kendala, yaitu kendala komunikasi sehingga sampai saat ini masih belum ada laporan dari beberapa kecamatan. Terutama Kecamatan Masalembu, Kangayan, dan Sapeken. “Tiga kepulauan itu masih belum melaporkan kepada kami,” sebutnya singkata. (sym/yat)

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum Pamekasan, Jawa Timur, lebih memilih anggota organisasi mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan sebagai relawan demokrasi pada Pemilu Legislatif 2014.

“Kami lebih memilih perwakilan kelompok organisasi masyarakat dan mahasiswa sebagai relawan demokrasi, karena mereka memiliki basis massa yang jelas,” kata anggota KPU Pamekasan dari Divisi Pengawasan SDM dan Organisasi Agus Kasianto, Rabu malam.

Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Putra-Putra Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).

Selain itu, perkaderan pada organisasi mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan juga lebih jelas sehingga mereka dipastikan lebih mampu dalam menyosialisasikan tahapan pemilu kepada masyarakat.

Menurut Agus Kasianto, perwakilan organisasi mahasiswa yang direkrut KPU Pamekasan menjadi relawan demokrasi pada Pemilu Legislatif 2014 antara lain dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Dari organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan antara lain Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Putra-Putra Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).

“Ormas dan perwakilan organisasi kemahasiswaan yang kami rekrut menjadi relawan demokrasi kali ini

sebanyak 15 ormas,” kata Agus Kasianto.

Menurut dia, berkas semua calon relawan demokrasi itu telah diterima oleh KPU Kabupaten Pamekasan dan kini tinggal melakukan koordinasi dengan perwakilan ormas dan organisasi kemahasiswa yang ditunjuk menjadi relawan oleh organisasinya.

“Pertemuan antara KPU dengan para calon relawan perwakilan dari 15 organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan ini, Kamis (27/11),” kata Agus Kasianto.

Rekrutmen relawan demokrasi oleh KPU Pamekasan ini, sesuai dengan instruksi yang disampaikan KPU pusat dengan tujuan untuk menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Relawan demokrasi akan bertugas menyosialisasikan pemilu kepada seluruh masyarakat terutama pada lima segmen masyarakat, antara lain kelompok yang berlatar agama, adat, masyarakat berkebutuhan khusus, kaum perempuan, dan kelompok pemilih pemula.

Relawan demokrasi yang direkrut KPU Pamekasan sebanyak 15 orang itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan KPU pusat, yakni tidak menjadi anggota partai politik dan tidak dalam kedudukan sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD).

Relawan demokrasi ini juga harus terdaftar sebagai pemilih, dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana, serta bukan sebagai penyelenggara Pemilu 2014.

“Dalam hal sebagai anggota partai politik, sesuai dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir,” kata Agus Kasianto.

Persyaratan lain bagi relawan demokrasi adalah berusia minimal 17 tahun, sesuai dengan usia minimal warga yang bisa menggunakan hak pilih.(ant/rah)

BILATERAL

HMI: Pemerintah Harus Menjaga Martabat Indonesia PAMEKASAN- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan, Jawa Timur, meminta pemerintah menjaga martabat Indonesia. Jangan sampai negeri ini diinjak-injak oleh negara lain. Oleh karenanya, pemerintah harus bertindak tegas, salah satunya dengan mempertimbangkan kembali hubungan bilateral kedua negara, Indonesia-Australia. Tindakan tegas sangat diperlukan karena negeri jiran telah melakukan penyadapan.

“Kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia kepada Indonesia sama dengan menginjak-injak harkat dan martabat bangsa ini,” kata Ketua Umum HMI Pamekasan Moh Manshur di Pamekasan, Selasa.

Oleh karena itu, sambung Manshur, pemerintah Indonesia harus bertindak tegas menyikapi persoalan tersebut. Sebab jika kasus itu dibiarkan begitu saja, maka sebenarnya sama dengan memposisikan Indonesia sebagai bangsa yang tidak berdaya menghadapi berbagai bentuk seran-

gan negara lain.

Kedaulatan Indonesia sebagai negara bangsa harus dijunjung tinggi.

Sikap mengalah dengan membiarkan berbagai bentuk tindakan yang bisa merongrong kedaulatan, menurut HMI, bukan sikap yang perlu diperta-

hankan.

“Oleh karenanya, HMI meminta agar pemerintah Indonesia mengambil sikap politik yang tegas, meninjau kembali hubungan Indonesia dengan Australia,” kata Moh Manshur. (ant/ rah)

BANGKALAN

11

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO. 0248 | TAHUN II

KRIMINAL

Pencabut Nyawa Pedagang Ayam Ditangkap

Warga Tak Lagi Tergiur Jadi TKI

BANGKALAN – Kepolisian Resor Bangkalan menangkap SR (23), warga Desa Buddan, dan F (35), warga Desa Burneh, karena diduga telah menghilangkan nyawa seorang pedagang ayam, Marji (70), warga Dusun Buddan Tengah, Desa Buddan, Kecamatan Tanah Merah. Korban ditemukan tewas di pinggir jalan desa setempat dengan luka bacok di bagian kepala, Senin (18/11) lalu. Diduga pelaku nekat mencabut nyawa korban karena ingin merampas uang milik korban.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Madura, kedua pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. SR berhasil ditangkap di kawasan jembatan Suramadu, sedangkan F dibekuk petugas kepolisian di Jl. Pemuda Kaffa wilayah sekitar kota Bangkalan. Dugaan sementara, motif dari pembunuhan tersebut, yaitu perampasan terhadap uang korban yang di ketahui baru menjual tanah dan dua ekor sapi miliknya.

"Kami berhasil menangkap kedua pelaku di dua lokasi yang berbeda. Menurut pengakuan tersangka, mareka nekat membunuh korban, karena ingin mengambil uang korban senilai Rp 3 juta," papar Kapolres Bangkalan, AKBP. Sulistyono.

Dia menjelaskan pembunuhan yang dilakukan menurut pengakuan tersangka pada saat proses penyelidikan dan penyidikan memang direncanakan terlebih dahulu. Sehingga saat korban ditemukan tewas seolah-olah pencurian dengan kekerasan bukan pembunuhan yang direncanakan. Namun, itu semua dapat diketahui dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) pada saat peristiwa pembunuhan.

"Jadi bagi kedua pelaku akan dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsider 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal.

Ancaman hukumannya 20 tahun penjara," jelas Sulistyono.

Perlu diketahui, Marji (70), warga Kampung Buddan Tengah Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah, Senin (18/11) ditemukan tewas di jalan desa setempat dengan luka robek di kepala belakang bagian kiri. Korban yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang ayam itu dibacok orang tak dikenal dan mayatnya ditemukan oleh H. Fauzi yang juga berprofesi pedagang ayam sekitar pukul 04.30 wib.(dn/rah)

Tahun 2011 Tercatat 113 TKI, 2012 Sebanyak 48 Orang

PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

DIBORGOL. Dua pelaku yang mengeksekusi seorang pedagang ayam, Marji. Eksekutor menghabisi nyawa korban karena tergiur untuk mendapatkan uang Rp 3 juta dari tangan korban. Kedua pelaku tersebut akhirnya diringkus polisi.

BANGKALAN – Mayoritas warga Bangkalan tidak tergiur lagi menjadi Tenaga Kerja Indonesia, meskipun dihimpit masalah keterbatasan ekonomi. Hal itu terlihat dalam data statistik Dinsosnakertrans setempat. Dalam statistik tersebut tampak terjadi penurunan angka TKI yang cukup signifikan.

Apalagi, sering terjadi penyiksaan terhadap TKI, itu juga membuat masyarakat semakin enggan menggantungkan nasibnya di negeri orang.

Berdasarkan data yang dihimpun Koran Madura, pada tahun 2011 TKI asal Kota Salak ini berjumlah 113 orang, yang

terdiri dari 61 perempuan dan 52 laki-laki. Jumlah tersebut sangat tinggi. Namun, pada tahun 2012 angka itu mangalami penurunan yang signifikan, TKI yang tercatat hanya berjumlah 48 orang dengan rincian 19 orang lakilaki dan 29 perempuan. De-

mekian itu menggambarkan TKI tidak lagi menjadi sesuatu yang istmewa dalam meningkatkan tarap kehidupan sosial masyarakat.

"Ya, kami berharap akan terus menunjukkan tren menurun sehingga tidak ada lagi TKI asal Bangkalan, karena selama masih bisa bekerja di sini buat apa juga jauh-jauh ke negeri orang," ungkap Kepala Dinsosnakertrans Ismed Hariyadi melalui sekretarisnya, Siti Aminah.

Menurutnya, data yang dilakukan pihaknya setiap

akhir tahun untuk mengetahui jumlah keseluruhan TKI. Tren menurun menunjukkan hal yang sangat positif, terlebih sejak lahirnya kebijakan moratorium pengiriman TKI di Negara Timur Tengah.

Memang kebanyakan tujuan para pahlawan devisa negara itu adalah Timur Tengah, karena disana cukup menjanjikan dari aspek gaji yang diterima.

"Mayoritas didominasi kaum perempuan yang menjadi TKI di Timur Tengah.

Bermacam-macam profesi

yang ditekuni, seperti menjadi pembantu rumah tangga," paparnya.

Aminah berharapdi masa yang akan datang lapangan pekerjaan akan semakin terbuka luas. Hal itu, dapat menekan sejauh mungkin agar dari tahun ke tahun semakin minim yang tertarik menjadi TKI. Sebab, menjadi TKI tidak menjamin akan menjadikan kehidupan lebih baik.

Apalagi berangkat dengan segala keterbatasan, akibat minimnya skill yang dimiliki setiap TKI.(dn/rah)

luarga," paparnya.

Perlu diketahui, Musa yang sempat menjadi buron selama 14 tahun ini, terkenal lihai selama masa pelariannya. Sedikitnya 5 KTP dengan identitas berbeda dikantonginya selama menjadi buron selama belasan tahun terse-

but. Namun akhirnya berhasil ditangkap oleh Polres Bangkalan dan mendapatkan vonis Pengadilan Negeri Bangkalan selama 12 tahun penjara setelah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP.(dn/rah)

TERPIDANA

Musa Tewas di Lapas Porong BANGKALAN - Musa (54), warga Desa Tellok Galis terpidana 12 tahun penjara, pelaku pembunuhan pada tahun 1998 terhadap Serda Hadiri, anggota Polwiltabes Surabaya dikabarkan tewas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Porong Sidoarjo setelah sempat dilakukan perawatan di RSUD. Sidoarjo, Senin (25/11) sore kemarin. Ditengarai tewasnya pembunuh berdarah dingin ini karena sakit yang diderita selama ini.

Kabar tewasnya pria yang kasusnya sempat menggegerkan warga Bangkalan tersebut dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Bangkalan, setelah menerima pesan pendek dari Kepala Lapas Bangkalan. Musa menjadi tahanan khusus di Lapas setempat yang kemudian dipindahkan ke Lapas Po-

rong Sidoarjo dengan alasan keamanan.

"Saya tahunnya dari Kepala Lapas Bangkalan, beliau menyampaikan informasi ke saya setelah mendapatkan berita duka itu dari ka Lapas Porong, tempat Musa menjalani masa tahanan," jelas Andi Purnomo, Kasatreskrim Polres Bangkalan.

Andi menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima Musa tewas pada Senin (25/11) sore kemarin lusa, karena sakit. Musa sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit Sidoarjo, namun nyawanya tidak tertolong hingga akhirnya meningga dunia. Sayangnya, kata Andi, pihaknya tidak dijelaskan terkait penyakit yang menyebabkan MusatTewas. Sehingga menimbulkan tanda tanya.

Musa (54), warga Desa Tellok Galis terpidana 12 tahun penjara, kasus pembunuhan anggota Kepolisian, semasa hidup saat menjalani sidang di PN Bangkalan.

foto: doni heriyanto/ koran madura "Senin sore meninggalnya, Musa meninggal karena sakit setelah sebelumnya sempat dirawat di RSUD Sidoarjo, sayangnya kami tidak diberitahu sakit apa yang dideritanya hingga meninggal, kini jenazah yang bersangkutan sudah diserahterimakan kepada ke-

PIP Belum Cair BANGKALAN - Pinjaman Dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang sempat menjadi perdebatan diantara dewan dan pemkab Bangkalan mendapat tanggapan dari direktur rumah sakit Syarifah Ambami Ratoh Ebu (Syamrabu) Bangkalan. Dana tersebut belum cair, bahkan belum dilakukan nota kesepahaman (Mou). "Dana pinjaman Rp 100 miliar tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur Rumah Sakit Daerah," kata drg Yusro, yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan.

Menurutnya, belum ada MoU tentang pinjaman dana PIP itu dan belum proses kearah itu. Hanya saja, sebagai pemerintah, kabupaten Bangkalan diharapkan menunjukkan kesungguhan. Apabila nanti benar-benar dikucurkan, pemerintah kabupaten Bangkalan sudah siap. "Jadi dana PIP itu belum cair, tapi Insyaallah Kabupaten Bangkalan memenuhi syarat,� ucapnya.

Dana pinjaman itu akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur rumah sakit secara keseluruhan, sehingga rumah sakit Syamrabu yang masih berstatus tipe B non Pendidikan menjadi tipe B Pendidikan.

Sebelumnya, salah satu anggota DPRD Bangkalan, Mahmudi membantah adanya Mou Pemkab dengan pihak legislatif terkait pengucuran dana PIP senilai Rp 100 miliar

tersebut. Saat rapat mengenai KUA PAS, pihak legislatif menanyakan tentang MoU itu, namun pemkab tidak dapat menunjukkannya.

"Sampai saat ini tidak ada MoU itu. Seharusnya itu dibuat karena berdasarkan PP no 16 tahun 2010 tentang Tata Tertib Anggota Dewan, penjanjian itu harus atas persetujuan legislatif," ujarnya.

Mahmudi menegaskan jika memang mengenai dana pinjaman tersebut legislatif mengetahui, tentu semua anggota dewan memegang surat Mou tersebut. Buktinya, memang tidak ada. Akan tetapi, sampai saat ini bentauk MoU yang dimaksud, dewan tidak diketahui oleh anggota.

"Kalau memang ada, mana buktinya? Coba lihat peraturannya seperti apa, seharusnya kami sudah pegang. Kalau tidak paham ya dibukalah aturannya, itu dibaca," tegasnya.

Seperti yang telah diberitakan, pada bulan Agustus lalu, tim dari PIP Kementerian Keuangan Republik Indonesia meninjau secara langsung kondisi RSUD Syamrabu Bangkalan.

Dalam pengajuan proposal pinjaman yang diajukan sebesar Rp 150 miliar. Meski pinjaman tersebut sangat fantastis rupanya diakui DPRD Bangkalan tanpa koordinasi sebelumnya. Oleh karena itu, legislatif sangat menyayangkan langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat. (ori/rah).

12

Rumah Warga Terancam Longsor Sungai Terus Mengikis Jalan SAMPANG - Kondisi sungai yang dekat dengan jalan dan rumah pemukiman warga di Desa Lembung Plakaran, Kecamatan Jrengik, mengancam rumah warga. Sudah delapan bulan sungai tersebut mengikis jalan, dan belum mendapatkan perbaikan.

Pemerintah diharapkan memberikan perhatian untuk segera memperbaiki jalan tersebut.

Salah satu warga yang rumahnya dekat dengan sungai, Abdul hasib (45), mengatakan, sudah lama sungai yang mengikis jalan. Kurang lebih delapan bulan. Dan sampai sekarang masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, sehingga warga khawatir dengan sungai tersebut.

Rumah warga ada yang hanya 2,5 meter jaraknya dari sungai tersebut, dan tidak menutup kemungkinan sungai tersebut akan mengikis rumah warga mengingat saat ini su-

SAMPANG

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO.0248| TAHUN II

ditutupi dengan tanah ketika sudah terjadi air pasang maka itu sudah terbawa arus.

Pemerintah diharapkan memberikan perhatian untuk segera memperbaiki jalan tersebut.

dah memasuki musim penghujan.

“Kami merasa resah dan khawatir dengan kondisi sungai yang terus mengikis jalan, apalagi sudah memasuki musim penghujan. Sehingga, ini sangat mengancam rumah warga yang dekat dengan sungai, dan kami berharap terhadap Pemerintah Sampang ada perhatian untuk,” ujarnya kepada Koran Madura.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syafiih (47). Ia mengatakan sudah lama warga yang berusaha memperbaiki tanah yang dikikis panjang sekitar 20 meter tersebut, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil, karena setelah

“Warga di sini sudah memperbaiki jalan yang sudah dikikis oleh sungai, tapi gak pernah berhasil karena sering dibawa arus.

Dan yang lebih dikhawatirkan warga sekitar yaitu ketika nanti terjadi luapan air setelah dapat kiriman air dari daerah utara seperti tahun kemarin yang membuat barang-barang warga banyak yang hilang karena luapan airnya datang tengah malam,” ucapnya. (jun/lum)

PERUBAHAN PLAT KENDARAAN

Plat Merah yang Diganti Hitam Melanggar SAMPANG – Menanggapi maraknya mobil dinas berplat nomor merah yang diganti menjadi hitam, Polres Sampang menegaskan hal itu menyalahi aturan. Untuh mengubah plat nomor, harus seizin aparat kepolisian.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar menjelaskan, dari

surat permohonan pemkab kepada pihak kepolisian, selanjutnya polisi memberikan surat rekomendasi permohonan tersebut kepada Kapolda Jatim.

“Jadi itu nanti Polda yang bisa menentukan kalau plat merah disulap jadi plat hitam bisa resmi yang sesuai dengan ketetapan Polda Ja-

tim. Tapi selama ini kan tidak ada seperti itu. Sama saja itu mengambil kebijakan sendiri,” ucapnya saat ditemui di ruang lobi Mapolres, Selasa (26/11).

Sebelum pihaknya melakukan penindakan, Pemkab Sampang diminta memberikan peringatan dan penertiban agar tidak kian marak adanya plat merah diganti plat hitam. “Seharusnya pihak intern Pemkab bisa melakukan penertiban siapa yang mempunyai kewenangan di sana, sebelum kita lakukan penindakan. Kalau malah diam dan memberikan itu salah, dan jangan salahkan jika kita lakukan operasian. Kita amankan,” jelasnya.

Pihaknya mengaku akan segera mengirim surat sebagai peringatan untuk menertibkan maraknya plat merah mobil dinas milik pejabat pemerintah yang diganti hitam.

Jika tidak ada tanggapan, pihaknya memberikan penilangan terhadap kendaraan yang bersangkutan.

“Walaupun ini tidak perlu ada sosialisasi, saya akan kirim surat supaya bisa ditertibkan. kaLau masih marak ya akan kita tilang.

Apalagi meski kita tidak perlu ingatkan mereka juga pasti sudah tahu kalau mengubah plat merah itu sudah salah aturan,” tegasnya. (ryn/lum)

PKL MASUK RSUD

Rumah Sakit Kurang Elok SAMPANG - Semakin membludaknya pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang daganganya di sekitar RSUD Sampang, membuat kondisi rumah sakit kurang elok. Pengunjung rumah sakit mengeluhkan hal itu.

Mestinya, rumah sakit steril dan bersih dari aktivitas pedagang.

Namun berbeda dengan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang. Pantauan Koran Madura, banyak pedagang asongan menjajakan barang daganganya seperti berjualan di depan pintu unit gawat darurat, depan pintu unit rawat inap, dan lokasi pintu utama rumah sakit.

Hasan (30), warga Kecamatan Camplong, menyanyangkan ke-

beradaan pedagang PKL, karena pihak rumah sakit seakan membiarkan. “Ini kan sudah jelas-jelas mennggangu kalau jualan di depan pintu utama dan ruang UGD. Ini sudah tidak enak lagi dipandang.

Seolah-olah dibiarkan oleh pihak rumah sakit,” ucapnya.

Pihak rumah sakit diharapkan segera membuat aturan tentang keberadaan PKL. Hal itu agar pengunjung tidak merasa terganggu dengan banyaknya pedagang yang hampir setiap ruangan inap dipadati pedagang.

Sementara Humas RSUD Sampang Dr Yuliono mengatakan, pihak rumah sakit juga menyayangkan dan merasa tidak nyaman dengan

kondisi demikian. Bahkan, pihaknya mengaku telah mengimbau dan pemberitahuan terhadap para pedagang asongan agar tidak meggelar barang jualanya di area rumah sakit.

“Kita sudah melakukan pemberitahuan kepada para pedagang. Namun tidak ditanggapi. Bahkan, kita sudah memberikan teguran secara tertulis,” tuturnya.

Diakui Yuliono, keberadaan pedagang yang masuk hingga ke ruangan rumah sakit tersebut sangat mengganggu. Sehingga, beberapa keluarga pasien juga merasa terganggu. “Padahal seharusnya wilayah rumah sakit tidak diperkenankan adanya pedagang,” jelasnya. (ryn/lum)

MUSIM PENGHUJAN

Padi Terancam Gagal Panen SAMPANG - Puluhan hektare tanaman padi siap panen milik petani di Kelurahan Gunung Maddah, Kecamatan Kota Sampang, terncam gagal panen. Pasalnya, selain merupakan wilayah dataran rendah, wilayah tersebut merupakan daerah rawan banjir.

Tanaman padi di daerah setempat sudah tergenang banjir hingga menutupi seluruh tanaman padi. Seperti tanaman padi milik Musrifah (40). Tanaman padinya terendam air akibat tingginya curah hujan beberapa hari ini.

“Ya kalau sudah banyak air tenggelam sampai lama seperti ini bibitnya rusak dan tidak bisa dipanen,” ucapnya, Selasa (26/11). Saat ini, petani hanya merawat panaman yang sudah terandam banjir.

Hal sama juga dikatakan oleh Hadrawi (35). Ia menjelaskan, jika tanaman pagi sudah tergenang dan terendam air terlalu lama akan menyebabkan gagal panen. Dirinya sudah membuat aliran baru sebagai pembuangan aliran air di sawahnya, namun air masih ada. “Terpaksa banyak petani termasuk saya buang rendaman air,” ungkapnya. (ryn/lum)

DPT PEMILU LEGISLATIF

KPU Terkendala dengan NIK

SAMPANG- Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Sumenep masih belum diketahui. KPU belum bisa memastikan karena sampai sekarang masih terkendala dengan nomor induk kependudukan (NIK).

Anggota KPU Sampang, Jarot, menyatakan, jumlah DPT pemilu legislatif dimungkinkan akan berkurang dari jumlah sebelumnya, melihat kenyataan di lapangan banyak terjadi kesamaan nama. Sementara jumlah NIK invalid atau yang tidak mempunyai NIK berjumlah 5.368.

Saat ini masih tersisa 1560 yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Karang Penang, Tambelangan dan Sokobenah. Namun, mereka masih bisa menggunakan hak suaranya dengan menggunakan berita acara.

“Kemungkinan besar jumlah DPT bisa berkurang dari sebelumnya, karena

yang terjadi di lapangan banyak kesamaan nama dan sampai sekarang masih terkendala dengan NIK. Sedangkan yang masih belum dari tiga kecamatan dan untuk kecamatan yang lain sudah banyak yang memiliki NIK,” ujarnya kepada wartawan.

Pihaknya berupaya untuk memberikan nomor NIK pada peserta pemilih, akan tetapi apabila pihaknya kesulitan mekanisme dalam pembuatan NIK tersebut maka akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang, karena langkah KPU sampai saat ini yaitu mengentri warga yang masih belum mempunyai NIK. “Langkah KPU bagi pemilih yang tidak mempunyai NIK akan ditelusuri ke lapangan. Namun, ketika alasan sudah membuat tapi hilang maka kami akan meminta bantuan ke Dispendukcapil untuk membantu mencarikan data tersebut,” imbuhnya. (jun/lum)

PAMEKASAN

13

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO.0248| TAHUN II

TAHANAN CURWAN

Mat Selor Dipindah ke Lapas Narkotika

TRUK TERGULING. Pelajar Sekolah Dasar melintas di dekat sebuah truk yang terguling di Dago Green Hill, Bandung. Jawa Barat, Selasa (26/11). Truk yang mengangkut bata ringan tersebut terguling akibat tidak kuat naik di jalur tanjakan.

Gerbang Salam Ternoda PSK Pasar 17 Agustus Pindah ke Jalan Dirgahayu PAMEKASAN - Setelah semua lapak warung remang-remang di Pasar 17 Agustus, Jalan Pintu Gerbang, Pamekasan, ditutup, para pelacur yang biasa mangkal di pasar tersebut mencari tempat mangkal baru.

Mereka seringkali terlihat berada di sejumlah titik di Jalan Dirgahayu.

Adanya peramu kejantanan yang masih bergentayan-

gan di wilayah Pamekasan ini menodai kota Gerbang Salam tersebut.

Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP

Pamekasan, Yusuf Wibisono mengatakan para penjaja seks yang biasa mangkal di warung kopi di Jalan Dirgahayu itu sebagian merupakan pelaku lama yang menjadi target operasinya. Sebelumnya mereka merupakan pelacur Pasar 17 Agustus.

“Tidak sulit mengenali mereka, karena identitasnya sudah kami miliki. Dan wajah mereka sudah tidak asing lagi,

karena pelaku lama,” katanya.

Menurutnya, instansi yang dipimpinnya sudah memberi peringatan tegas kepada pemilik warung agar tidak menerima penjaja seks disertai ancaman akan menutup usaha mereka jika tidak mengindahkan Peraturan Daerah (Perda).

Sebelumnya, Satpol PP menangkap NS,39, PSK asal Kecamatan Tanggul, Kabu-

paten Jember. Wanita bertubuh subur yang tinggal di Jl Kemuning, Sampang, ditangkap petugas Satpol PP di sebuah warung di Jalan Dirgahayu.

NS mengaku telah tiga kali diamankan Satpol PP Pamekasan, namun dirinya terpaksa mengulangi perbuatannya, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. (oni/muj/rah).

KRIMINAL

Pengendara Astrea Tewas Diseruduk Fuso

PAMEKASAN - Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia

terjadi di Jl Raya Trunojoyo depan rumah sakit umum (RSU) Dokter Slamet Marto-

diredjo di Jl Trunojoyo Pamekasan, Selasa (26/11) kemarin.

Seorang pengendara sepeda

motor Honda Astrea Nopol M 3193 AK yang dikendarai Mohammad Rosul, 17, warga Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, berboncengan dengan bapaknya Sasriaji, 50, hendak memotong jalan dari arah timur ke barat. Saat itu, korban diduga baru selesai membeli obat di salah satu apotek yang ada di seberang jalan sebelah timur.

Sedangkan dari arah utara, melaju Truk Fuso Nopol M 8100 UA yang dikemudikan Abdurrahman, 40, warga Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Pamekasan, bermuatan galon air kemasan. Akibatnya tabrakan tak bisa dihindari dan mengakibatkan korban Mohammad Rosul meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) setelah mengalami pendarahan dari kepalanya.

Sedangkan bapak korban juga kondisinya sangat kritis, karena mengalami luka-luka yang cukup parah. Padahal saat kecelakan korban yang meninggal dunia memakai helm, sedangkan bapaknya yang membonceng tidak pakai

helm. Saat ini masih dirawat di UGD rumah sakit Pamekasan.

Beberapa saat setelah kejadian, polisi Satlantas Polres Pamekasan mendatangi TKP, guna melakukan penyelidikan dan olah TKP. Kanit Laka Lantas Polres Pamekasan Iptu M. Adnan mengatakan tabrakan terjadi karena diduga pengendara truk fuso lalai dan tidak hatihati. Sopir fuso tidak mengurangi laju kendaraannya di perlintasan rumah sakit.

Akibatnya tabrakan tak bisa dihindari.

“Sepeda korban masuk di bawah bemper truk fuso sebelah kanan depan dan korbannya mengalami benturan yang hebat, sehingga tak lama nyawanya tidak tertolong lagi,” katanya.

Menurut Adnan, sopir truk langsung mengamankan diri ke Mapolres Pamekasan, karena takut terjadi amukan massa di TKP. Polisi masih akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, untuk memastikan penyebab kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu. (uzi/rah)

PAMEKASAN - Sebanyak dua tahanan Polsek Kadur yang dititip di Mapolres Pamekasan kini dipindah ke Lapas Narkotika Klas II-A Pamekasan. Kedua tahanan itu merupakan tersangka pelaku pencurian hewan (curwan) milik warga Desa Kertagena Tengah dan Desa Kertagena Dajah, Kecamatan Kadur Pamekasan.

Tahanan itu adalah Rafii alias Mat Selor dan Ahmadi.

Mat Selor tersangka pelaku curwan milik Armuji, warga Desa Kertagena Tengah. Sedangkan Ahmadi, tersangka pelaku curwan milik Armuji dan milik Umam, warga Desa Kertagena Dajah.

Kapolsek Kadur AKP. Syakrani mengatakan kedua tersangka ini dipindah ke Lapas Narkotika, karena sel tahanan Polres tidak muat atau penuh dengan tahanan. Sehingga keduanya dipindah ke Lapas. Sedangkan, Muhammad dan Mat Jalah, tersangka pelaku curwan milik Umam, kini masih ditahan di Mapolsek Kadur. “Dia kami pindah karena tahanan Polres sudah penuh. Sehingga kami titip ke Lapas,” katanya.

Dia menjelaskan masa penahanan Rafii alias Mat Selor sudah diperpanjang selama 40 hari kedepan, karena masa penahanan pertama hampir berakhir. Sedangkan berkas penyidikannya diperkirakan bisa rampung dalam sepakan kedepan dan tinggal diajukan ke Kejari Pamekasan untuk diteliti.

Sementara itu, pihaknya kini masih melakukan upaya pengejaran terhadap para tersangka pelaku curwan yang belum ditang-

kap. Upaya terakhir, polisi melakukan pemburuan ke Kabupaten Sampang, karena salah satu tersangka diduga melarikan diri ke wilayah tersebut. Sedangkan dua tersangka lainnya yang belum ditangkap, diduga masih berada di Kabupaten Sumenep, namun belum diketahui pasti lokasi persembunyiannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penangkapan para tersangka pelaku curwan ini bermula dari penangkapan Rafii alias Mat Selor, sebulan lalu. Dari penangkapan tersangka itu, polisi kembali menerima laporan curwan dari Umam, warga Desa Kertagena Dajah, minggu lalu. Dari laporan itu, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengungkap sekaligus menangkap pelakunya.

Para pelaku yang ditangkap, diketahui merupakan jaringan Mat Selor. Sehingga dari beberapa kasus curwan di wilayah perbatasan Pamekasan-Sumenep, diyakini dilakukan oleh jaringan Mat Selor.

Dari empat tersangka yang ditangkap polisi, dua diantaranya harus dilakukan upaya penangkapan secara paksa dan didor pada bagian betis dan kaki, karena melakukan upaya perlawanan kepada aparat. Mereka adalah Mat Selor dan Ahmadi.

Sedangkan Muhamad dan Mat Jalah yang kini ditahan di Mapolsek Kadur langsung menyerahkan diri dan tidak melawan aparat yang hendak menangkap keduanya, sehingga keduanya selamat dari terjangan timah panas. (uzi/rah)

KEAGAMAAN

Penerima Bantuan Musalla dan Masjid Tanpa Diverifikasi PAMEKASAN - Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pamekasan menduga bantuan dana hibah untuk musalla dan masjid di Kabupaten Pamekasan tidak diawali dengan verifikasi calon penerima. Daftar sasaran program yang dananya bersumber dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2013 itu diduga hanya berdasarkan usulan dari pemohon.

Ketua Forum LSM Pamekasan, Heru Budi Prayitno menyatakan kondisi itu menyebabkan program tersebut rawan salah sasaran, karena penitia terkesan menampung seluruh permohonan tanpa melakukan verifikasi.

Seharusnya, kata Heru, Bagian Kesra Pemkab Pamekasan sebagai penanggungjawab program tersebut, sebelum menyalurkan bantuan itu, memampangkan secara terbuka nama-nama calon penerima. Sehingga bisa diketahui penerima yang fiktif maupun yang tidak fiktif.

Dalam pertemuan Forum LSM beberapa waktu lalu sudah disampaikan kepada pemerintah untuk menyeleksi secara baik calon penerima bantuan tersebut. Sehingga tidak terjadi

sesuatu hal yang kurang diinginkan.

Kepala Bagian Kesra Pamekasan, Mohammad Amir membenarkan penerima bantuan baik masjid, musalla maupun Pondok Pesantren, tidak berdasarkan hasil verifikasi, melainkan hanya berdasarkan usulan, yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada.

Menurut Amir, kewajiban verifikasi tersebut sementara ini belum ada juknisnya. Hanya saja, disyaratkan penerima bantuan memiliki musalla yang digunakan sebagai tempat kegiatan ibadah.

Rencananya, kata Amir, tahun depan akan disusun juknis (petunjuk teknis) yang mewajibkan verifikasi calon penerima bantuan tersebut.

“Akan kami siapkan landasan hukum, yang mengharuskan verifikasi terhadap calon penerima,” katanya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini meminta Bagian Kesra untuk lebih selektif dalam menentukan pemohon yang akan menerima bantuan fasilitas keagamaan tersebut. Sehingga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya nama penerima sementara musallanya tidak ada. (awa/ muj/rah)

14

Profesionalisme Penyidik Diragukan Pelimpahan Berkas Raskin Larangan Slampar Tak Tepat Waktu PAMEKASAN – Profesionalisme penyidik di Kabupaten Pamekasan layak diragukan, sebab pelimpahan berkas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) beras miskin (raskin) di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, yang ditanganinya molor dari rencana yang telah ditetapkan.

Semula pelimpahan berkas dua tersangka yakni Mustahep, Kades Larangan Slampar dan mantan korlap raskin gudang Bulog Pamekasan, Ahmad Yani, direncanakan minggu lalu, namun sampai kemarin belum diterima Kejari setempat.

Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pamekasan Samiaji Zakariya mengatakan pihaknya belum menerima pelimpahan berkas kedua tersangka dimaksud, apakah masih di staf atau memang belum dikirim. Dijelaskan setiap pelimpahan berkas tipikor,

biasanya langsung dilaporkan ke seksi pidsus, namun dalam tipikor ini belum masuk.

“Saya dengar memang sudah dikirim, tapi mau kroscek lagi, karena belum masuk ke saya. Kalau ada pelimpahan berkas biasanya langsung ke saya. Tapi ini belum ada,” katanya.

Sebelumnya, penyidik Polres Pamekasan sudah menata dan membendel berkas penyidikan kedua tersangka. Rencananya, berkas itu akan diajukan ke Kapolres Pamekasan AKBP. Nanang Chadarusman pada (18/11) lalu, setelah itu

langsung dilimpahkan ke Kejari, namun sampai kini berkas itu belum masuk.

Dikonfirmasi terpisah Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP. Moh. Nur Amin membenarkan, berkas itu belum dikirim, karena proses penyusunan berkas belum rampung.

“Belum dilimpahkan, karena masih kami susun, nanti kalau sudah selesai baru kami ajukan ke pimpinan dan langsung dikirim,” katanya.

Dugaan tipikor raskin di Desa Larangan Slampar yang dilakukan kedua tersangka, yaitu Mustahep dan Ahmad

Yani, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,1 miliar.

Hal ini didasarkan pada hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur (Jatim), yang sudah diterima penyidik Polres Pamekasan.

Atas perbuatannya, keduanya disangka melanggar pasal 2, pasal 3, dan pasal 9, Undang-Undang Nomor 31/1999 yang direvisi Undangundang Nomor 20/2001 tentang Tipikor, dengan ancaman 20 tahun penjara.

Hal lain yang memberatkan Ahmad Yani, karena setelah tidak lagi menjadi korlap, dirinya masih mengurusi pendistribusian raskin di Kecamatan Tlanakan, khususnya Desa Larangan Slampar. Uang hasil penjualan raskin di Kecamatan Tlanakan yang terdiri dari beberapa desa diduga dikendalikan Ahmad Yani, meski secara formal disetor ke kasir Bulog, atau admin Bulog, atau satker Bulog, tapi semua itu atas kendali tersangka.

Dugaan tipikor raskin ini ditangani Polres Pamekasan setelah menerima laporan dari ketua BPD Larangan Slampar Subianto, beberapa bulan lalu. Dalam laporannya, raskin di desa itu hanya didistribusikan sebanyak tiga kali dalam setahun. Hal tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun terhitung sejak 2010.

Kades Mustahep sudah di tahan sejak 28 Oktober lalu, sedangkan Ahmad Yani masuk tahanan sejak 7 November lalu. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Mustahep masih aktif sebagai Kades Larangan Slampar, yang akhirnya dinonaktifkan oleh Bupati Pamekasan Achmad Syafii. Sedangkan Ahmad Yani baru dua bulan pensiun sebagai pegawai Bulog. (uzi/rah)

SEREMONIAL

Syarat Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Tempat Kursus

PAMEKASAN - Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pamekasan menetapkan syarat pengajuan permohonan izin mendirikan satuan pendidikan dan izin mendirikan tem-

PAMEKASAN

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO.0248| TAHUN II

pat kursus. Pengajuan surat permohonan izin mendirikan satuan pendidikan memuat surat permohonan izin kepada sekretaris KPPT Perizinan Kabupaten Pamekasan, ditandatangani pimimpin atau penanggungjawab lembaga.

Dilampiri surat rekomendasi dari UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, kecamatan setempat. Berita acara pemeriksaan ditandatangani petugas/pemilik dari UPTD Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, surat rekomendasi dari pemerintah desa/kelurahan, dan surat pernyataan kebenaran data.

Foto kopy akte yayasan/ lembaga satuan pendidikan (badan hukum), struktur/daftar nama pengurus yayasan/ lembaga satuan pendidikan. Foto kopi KTP pengurus yayasan /lembaga satuan pendidikan, foto diri pemimpin/ penanggungjawab, ukuran

3 x 4 (berwarna) sebanyak 3 lembar. Dilampiri bukti kepemilikan/persetujuan/izin penggunaan/pemakaian/sewa atas gedung dimaksud. Daftar fasilitas pendidikan yang dimiliki, meliputi halaman bermain (untuk PAUD dan TK), ruang kelas dan ruang lainnya, perabot sesuai keperluan, buku dan alat bermain/peraga pendidikan. Daftar nama pendidik beserta foto kopy KTP, ijazah pendidikan terakhir dan foto diri ukuran 3 x 4 berwarna sebanyak 2 lembar, serta gambar situasi/denah halaman/gedung satuan pendidikan disertai ukurannya.

Syarat pengajuan izin mendirikan tempat kursus meliputi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.

Syarat umum mengajukan proposal penyelenggaraan kursus dengan memuat identitas lembaga kursus, nama program kursus yang akan diselenggarakan, pendidikan

dan kompetensi yang dimiliki, daftar susunan pengelola program kursus, susunan organisasi LKP, sarana prasarana praktek yang dimiliki dan relevan. Kurikulum dan jadwal pembelajaran, sarana peserta didik, surat keterangan sumber pendanaan, dan uji kompetensi yang akan diikuti.

Syarat administrasi, mengajukan surat permohonan izin kepada sekretaris KPPT perizinan Kabupaten Pamekasan ditandatangani pemilik/penyelenggara kursus. Surat rekomendasi dari kepala UPTD Dinas Pendidikan Pamekasan, kecamatan setempat, berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Penilik PLS dan diketahui oleh Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, kecamatan setempat, dan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Kabupaten Pamekasan.

Surat keterangan domisi-

li usaha dari pemerintah setempat, surat penyataan kebenaran data, foto kopy akte notaris, foto kopi KTP pemilik/penyelenggara/tenaga pendidik, dan foto kopy ijazah pendidikan terakhir pemilik/penyelenggara/tenaga pendidik.

Melampirkan foto pemilik/ penyelenggara/tenaga pendidik ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar, bukti kepemilikan/ penguasaan tempat penyelenggaraan LKP berupa sertifikat hak milik, hak pakai, hak guna/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak minimal 2 tahun. Gambar denah lokasi tempat penyelenggaraan LKP, foto bangunan dan ruang pembelajaran penyelenggaraan LKP. Izin mendirikan tempat kursus ini berlaku selama dua tahun dan harus diperpanjang minimal sebulan sebelum masa berlaku berakhir. (adv/ uzi/rah)

RELAWAN DEMOKRASI

KPU Rekrut Anggota Organisasi Mahasiswa PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum Pamekasan, Jawa Timur, lebih memilih anggota organisasi mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan sebagai relawan demokrasi pada Pemilu Legislatif 2014.

“Kami lebih memilih perwakilan kelompok organisasi masyarakat dan mahasiswa sebagai relawan demokrasi, karena mereka memiliki basis massa yang jelas,” kata anggota KPU Pamekasan dari Divisi Pengawasan SDM dan Organisasi Agus Kasianto, Rabu malam.

Selain itu, perkaderan pada organisasi mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan juga lebih jelas sehingga mereka dipastikan lebih mampu dalam menyosialisasikan tahapan pemilu kepada masyarakat.

Menurut Agus Kasianto, perwakilan organisasi mahasiswa yang direkrut KPU Pamekasan menjadi relawan demokrasi pada Pemilu Legislatif 2014 antara lain dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Dari organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan antara lain Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).

“Ormas dan perwakilan organisasi kemahasiswaan yang kami rekrut menjadi relawan demokrasi kali ini sebanyak 15 ormas,” kata Agus Kasianto.

Menurut dia, berkas semua calon relawan demokrasi itu telah diterima oleh KPU Kabupaten Pamekasan dan kini tinggal melakukan koordinasi dengan perwakilan ormas dan organisasi kemahasiswa yang ditunjuk menjadi relawan oleh organisasinya.

“Pertemuan antara KPU dengan para calon relawan perwakilan dari 15 organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan ini, Kamis (27/11),” kata Agus Kasianto.

Rekrutmen relawan

demokrasi oleh KPU Pamekasan ini, sesuai dengan instruksi yang disampaikan KPU pusat dengan tujuan untuk menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Relawan demokrasi ini juga harus terdaftar sebagai pemilih, dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana, serta bukan sebagai penyelenggara Pemilu 2014.

Relawan demokrasi akan bertugas menyosialisasikan pemilu kepada seluruh masyarakat terutama pada lima segmen masyarakat, antara lain kelompok yang berlatar agama, adat, masyarakat berkebutuhan khusus, kaum perempuan, dan kelompok pemilih pemula.

Relawan demokrasi yang direkrut KPU Pamekasan sebanyak 15 orang itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan KPU pusat, yakni tidak menjadi anggota partai politik dan tidak dalam kedudukan sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD).

Relawan demokrasi ini juga harus terdaftar sebagai pemilih, dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana, serta bukan sebagai penyelenggara Pemilu 2014.

“Dalam hal sebagai anggota partai politik, sesuai dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir,” kata Agus Kasianto.

Persyaratan lain bagi relawan demokrasi adalah berusia minimal 17 tahun, sesuai dengan usia minimal warga yang bisa menggunakan hak pilih.(ant/rah)

Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mengikuti sosialisasi Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palu di Lapas Petobo, Palu, Sulawesi Tengah.

DAPATKAN INFORMASI SEBELUM BERINVESTASI KAMI SIAP MELAYANI ANDA! HUBUNGI KAMI DI KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU JALAN JOKOTOLE NO. 143 KABUPATEN PAMEKASAN

DIPERSEMBAHKAN OLEH : KPPT KABUPATEN PAMEKASAN

SUMENEP

Dua Polisi Terjaring Razia Sedang di Kamar Hotel Bersama Perempuan

TINGKATKAN PROFESIONALISME

300 Polisi Jalani Psikotes SUMENEP – Sebanyak 300 personel dari Polres Sumenep menjalani tes psikologi, Selasa (26/11). Tes yang dilaksanakan di aula STKIP Sumenep itu untuk mnyeleksi layak dan tidaknya anggota korp baju cokelat itu memegang senjata api (senpi).

Kabarnya, anggota sebanyak 100 personel berasal dari jajaran polsek di wilayah hukum Sumenep. Sedangkan sisanya 200 peserta dari Polres Sumenep.

Dalam tes yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam itu, Polres Sumenep sengaja mendatangkan Tim Psikologi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, yang dipimpin Kompol Rumekso. Dari hasil tes psikologi itu bukan lantas bisa memegang senpi, ratusan personel itu masih akan diuji kelayakan dan keterampilan menembak.

Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko, menjelaskan, tes psikologi penting dilakukan guna menguji kemampuan para personel kepolisian Tes ini kami yang ingin memegang senpi. Apalagi lakukan agar akhir-akhir ini, anggota kepolisian senpi yang sering menjadi sasaran penembakan para penjahat saat melaksanakan dipegang bisa tugas di lapangan. digunakan ”Tes ini kami lakukan agar senpi sebagaimana yang dipegang bisa digunakan sebamestinya. gaimana mestinya. Setidaknya, bisa menjaga keselamatan jiwanya saat bertugas di lapangan,” katanya Selain itu, personel polisi yang mengikuti tes psikologi merupakan mayoritas masa aktifnya kepemilikannya sudah habis. Makanya, harus diuji keahlian menembaknya, serta keadaan psikologinya, agar mereka bisa memfungsikan senpi. ”Yang habis masanya, tidak secara otomatis memperpanjang.

Melainkan, harus mengikuti ujian lagi, baik psikologi maupun uji teknis menembak,” ujarnya. (edy/yat)

SUMENEP - Aksi bersih-bersih penyakit masyarakat terus digencarkan tim gabungan Satpol PP, Polres Sumenep, TNI dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Senin (25/11) malam, tim gabungan merazia hotel dan tempat hiburan yang ada di kabupaten ujung timur pulau Madura ini.

Dalam razia itu, tim gabungan berhasil menggerebek dua oknum polisi di dalam hotel. Dua polisi itu berhasil dirazia sekitar pukul 22.00 di salah satu hotel di jalan Trunojoyo. Oknum polisi yang berhasil digerebek itu adalah E dan I (inisial).

Tidak hanya itu, dua cewek yang menemani juga dirazia tim gabungan. Keduanya dirazia tidak dalam posisi berbuat mesum, hanya berada di kamar hotel saja.

Untuk selanjutnya, tim gabungan itu menggiring keduanya ke Markas Satpol PP Sumenep. ”Ya, betul. Ada dua oknum polisi yang berhasil kami razia. Dan kami sudah melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada oknum tersebut. Awalnya, kami hanya meminta identitas penyewa kamar saja,” kata Kasi Operasional Satpol PP Moh. Saleh.

Lebih jauh dia menjelaskan, keempat oknum yang terjaring razia itu dimintai

15

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO. 0248 | TAHUN II

KOMUDITAS keterangan di Kantor Satpol PP. Hanya saja, pihaknya tetap menyerahkan prosesnya penyelidikannya kepada Polres Sumenep.

“Pemeriksaan yang kami lakukan sudah cukup alot.

Berlangsung cukup alot, dimulai sekitar pukul 11.00 malam dan berakhir pukul

01.00 dini hari,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan razia tempat hiburan dan sejumlah penginapan atau hotel di Sumenep. Itu dilakukan agar penyakit masyarakat bisa hilang. ”Kami cukup rutin untuk menggelar razia semacam.

Tapi, razia kami melibatkan

pihak kepolisian dan TNI juga, tidak sendiri,” ucapnya.

Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko, mengatakan, penggerebekan terhadap dua oknum anggotanya itu akan diproses sesuai dengan aturan yang belaku. Apabila meamng memenuhi unsur, akan ditingkatkan proses pe-

nyelidikannya. ”Kalau memang terbukti, tentu saja pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi. Bahkan, kalau pelanggarannya berat akan masuk sidang kode etik profesi. Pasti kami akan melakukan pemeriksaan,” katanya. (edo/yat)

Harga Daging Sapi Mahal

PASAR ANOM BARU

Kelanjutan Pembangunan Belum Jelas SUMENEP - Kelanjutan pembangunan Pasar Anom Baru hingga saat ini masih belum jelas kapan akan dilaksanakan. Kepala DPPKA Kabupaten Sumenep, Carto, menjelaskan, kelanjutan pasar anom masih dalam proses tender. Kini, ada tiga pendaftar yang dinyatakan lolos verifikasi.

“Awalnya ada lima pendaftar, tetapi duanya terpaksa tidak diloloskan karena belum memenuhi syarat quorum. Ini namanya retender,

setelah ditentukan tiga pendaftar memenuhi syarat, maka akan diumumkan lagi siapa yang akan memenangkan tender,” katanya kepada Koran Madura.

Namun Carto masih belum tahu kapan pengumuman pemanag tender. Pemkab inginnya bulan Januari kelanjutan pembangunan pasar sudah dilakukan.

“Kami inginnya bulan Januari sudah dilanjutkan pembangunannya, tetapi sekarang proses tendernya

Kami inginnya bulan Januari sudah dilanjutkan pembangunannya, tetapi sekarang proses tendernya masih belum selesai. Sebab setelah selesai retender, maka ada pengumuman kedua.

masih belum selesai. Sebab setelah selesai retender, maka ada pengumuman kedua untuk menentukan pemenang. Baru kemudian, setelah diketahui siapa, baru akan membuat MoU dan MoA. Termasuk juga minta persetujuan dari dewan,” jelasnya, Selasa (26/11).

Menanggapi tudingann dewan bahwa kalau sudah ada investor tanpa harus proses tender, menurut Carto, harus ada ditender, karena ini adalah inisiatif dari

skala lembaga berupa Perseroan terbatas.

“Kemudian ia merencanakan sendiri, mengambar sendiri, termasuk membiayai sendiri, dan lainnya.

Nah, itu yang kami hargai, prosesnya gimana, bentuk tim, dan ACC Bupati hingga nantinya akan diperiksa berapa biaya yang dikeluarkan.

Pokoknya, aturan tahapan seperti itu, sebab ini adalah skala lembaga hukum yang harus jelas aturannya,” paparnya. (sym/mk)

Kilas Aktivitas Setkab Gelar Sosialisasi SUMENEP – Setkab Sumenep melalui Bagian Organisasi menggelar Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Publik, Selasa (26/11). Acara yang diselenggarakan di Gedung Graha Ariya Wiraraja Sumenep itu dibuka Wakil Bupati Soengkono Sidik.

Acara itu diikuti sebanyak 82 peserta dari pejabat eselon 3 dan 4, dan sejumlah pengelola pelayanan yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tampak juga hadir Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep Hadi Soetarto, dan Komisioner Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur, Hardly Stevano, yang sekaligus bertindak sebagai pemateri dalam sosialisasi tersebut. ”Kami berharap kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, namun bisa diterapkan demi pe-

layanan yang memuaskan terhadap masyarakat,” kata Kabag Organisasi Setkab Sumenep, Ach. Syahwan Effendy. Dan setidaknya, imbuhnya, dengan sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman serta lebih kompeten dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pada umumnya. (*edy/yat)

Kami berharap kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, namun bisa diterapkan demi pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat

SEPI: Sejumlah pedagang daging sedang menunggu pembeli di pasar tardisional Pasar Anom Sumenep, Selasa (26/11).

SUMENEP – Harga daging di Kabupaten Sumenep saat ini mengalami kenaikan. Harga daging di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Sumekar mencapai Rp 110 ribu per kilogram. Padahal, pada hari sebelumnya masih berkisar pada Rp 100 ribu. Akibatnya, sejumlah pedagang banyak yang mengeluh karena sepi pembeli.

Pantauan Koran Madura di Pasar Anom Sumenep, harga daging sapi dengan kualitas bagus Rp 110 ribu perkilogram, kualitas sedang Rp 95 sampai Rp 100 ribu, sedangkan daging kualitas jelek berkisar Rp 90 ribu sampai 95 ribu per kilogram. ”Saat ini harga daging memang cukup mahal harganya.

Karena itu, kami mengikuti harga pasar. Jadi, kami jelas harus menjual dengan harga yang mahal pula kepada

pembeli. Itu agar kami tidak merugi,” kata H. Siti Aminah, kepada Koran Madura.

Menurut Aminah, mahalnya harga daging akibat dari harga sapi yang cukup tinggi. Saat ini, harga sapi mencapai Rp 7 – 9 juta per ekor. “Padahal harga sapi pada awal Oktober masih berada dalam kisaran Rp 5 juta dan paling mahal Rp 7 jutaan.

Namun, harganya merangkak naik menjelang Idul Adha dan bertahan hingga sekarang pada kisaran Rp 7 juta sampai Rp 9 juta,” ulasnya.

Melanjaknya harga, lanjut Aminah, menyebabkan banyak warga yang enggan membeli daging sapi, bahkan banyak yang beralih kepada daging ayam. ”Kalau ngomong rugi yang jelas kami rugi, Mas. Namun ini sudah risiko kami sebagai pedagang. Pembeli sudah sepi saat ini,” keluhnya. (edy/yat)

ARAHAN. Bupati A. Busyro Karim memberikan sambutan sekaligus membuka acara Training on Planning, Bidigeting, Monitoring, and Evaluation, Acconting and Auditing & Training On Local Revenue Mobilization Kabupaten Sumenep, Selasa (26/11) di Gedung BKD Sumenep.

BKPP Gerlar Diklat Keuangan

GAYENG. Suasana pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Selasa (26/11).

SUMENEP – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep menggelar diklat Training on Planning, Bidigeting, Monitoring, and Evaluation, Acconting and Auditing & Training On Local Revenue Mobilization, Selasa (26/11), di Gedung BKD Batuan.

Acara tersebut diikuti sebanyak 60 peserta dari pegawai struktural di lingkungan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Hadir juga, wakil bupati Soengkono Sidik, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Hadi Soetarto dan pimpinan SKPD. Bupati A. Busyro Karim membuka secara simbolik acara tersebut. Acara itu akan berlangsung selama empat hari, dari tanggal

26-29 September 2013 .

Dalam pelaksanaan itu akan dibagi menjadi tiga kelompok, dengan materi berbeda. Yakni, monitoring dan evaluasi peningkatan PAD dan auditing dan akutansi yang masing-masing diikuti sebanyak 20 peserta dengan fasilitator dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Universitas Brawijaya Malang. ”Dilaksanakan diklat ini merupakan trobosan baru Pemerintah Sumenep yang diharapkan mampu mengelola dan meningkatkan pendaptan PAD pada tahun selanjutnya,” kata Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati disela-sela acara. (*edy/yat)

LOWONGAN KERJA Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)

• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

16

RABU 27 NOVEMBER 2013 NO. 0248 | TAHUN II

S atu Hati un tuk B an gsa

FASILITAS TELEPON UMUM DITINGGALKAN. Seorang warga menelpon menggunakan telepon seluler di dekat telepon umum yang sudah rusak milik PT Telkom Indonesia di depan Alun-alun Jombang, Jawa Timur, Selasa (26/11). Semakin murah biaya operasional telepon seluler serta tidak adanya perbaikan fasilitas telepon umum menyebabkan penggunaan telepon umum semakin berkurang.

PENEGAKAN HUKUM

Kasus Lama Jadi Atensi SUMENEP - Banyaknya tunggakan kasus dugaan korupsi yang ada di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menjadi atensi Kepala Kejari Roch Adi Wibowo. Kajari yang baru menjabat sekitar tiga bulan itu berkomitmen menuntaskan tunggakan kasus lama yang ditinggalkan Kajari Bambang Hartoto.

Kasus yang masih mengendap di kejari Sumenep, antara lain penyidikan kasus SMAN Batuan, kasus bantuan pengadaan sapi betina produktif Batang-Batang, kasus pugar (program usaha garam rakyat), dugaan korupsi pendistribusian dan pengadaan beras untuk keluarga miskin (raskin) 2008.

Kajari Roch Adi Wibowo mengaku sedang melakukan investigasi terhadap kasus yang belum tuntas ditangani kajari sebelumnya. Sejumlah jaksa sudah dipanggil untuk bergerak cepat guna menuntaskan sejumlah kasus dimaksud.

KASUS DI KEJARI SUMENEP

1 2 3 4

Kasus pembebasan lahan SMAN Batuan Kasus bantuan pengadaan sapi betina produktif Kasus program usaha garam rakyat (pugar) Dugaan korupsi pendistribusian dan pengadaan beras untuk keluarga miskin (raskin)

”Kami sepahamkan dulu semua jaksa dalam penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang ada di Kejari Sumenep ini.

Sehingga, penuntaskan kasuskasus lama itu bisa segera dilakukan,” jelasnya.

Setelah itu, pihaknnya baru akan bergerak melakukan pengusutan. Intinya, pihaknya sebagai pejabat baru tentu saja akan melakukan upaya pengkajian terlebih dahulu. ”Intinya, kasus lama memang menjadi atensi kami. Kami ingin tuntas, supay tidak ditagih,” ungkapnya.

Memang, sambung dia, pihaknya terkadang kesulitan ketika dihadapkan dengan pengusutan kasus yang berbau politik. Kasus yang berbau politik itu seperti kasus raskin.

“Biasanya kan kasus semacam ini diungkap dan dilaporkan warga ketika calon Kadesnya kalah dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Kendati demikian, kami tetap berupaya objektif dalam menangani kasus semuanya,” tuturya. (edo/yat)

SUMENEP