e Paper Koran Madura 28 Januari 2015

RABU

KORAN MADURA

1

RABU 28 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0534 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KISRUH KPK-POLRI

KOMNAS HAM CARI FAKTA DI KPK DAN POLRI

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

KISRUH POLRI-KPK

Setelah ke KPK, Komnas HAM ke Mabes Polri JAKARTA-Komnas HAM mengumpulkan keterangan dari tiga orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai proses penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri karena menjadi tersangka dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

ant/zabur karuru

100 HARI PEMERINTAHAN JOKOWI-JK. Pelukis S. Wito memperbaiki letak lukisan karikatur Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dijual di kiosnya di kawasan Pasar baru, Jakarta, Selasa (27/1). Walaupun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak mencanangkan pencapaian 100 hari, namun sejumlah kalangan kerap menjadikan hal itu sebagai penilaian.

KISRUH POLRI Vs KPK

Syafii Maarif Pimpin Tim Independen JAKARTA-Tim independen pencari fakta untuk menuntaskan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI atau yang disebut “Tim 9” secara resmi dibentuk dan ditetapkan dalam keputusan presiden.

Tim yang beranggotakan akademisi dan profesional ini akan bekerja selama 30 hari dan bisa diperpanjang satu kali.

Tokoh senior, Syafii Maarif didaulat menjadi Ketua Tim Independen, sementara Jimly Asshiddiqie menjadi Wakil Ketuanya.

Adapun Guru Besar Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dipercaya sebagai sekretaris tim.

“Tim bekerja selama 30 hariApabila dalam 30 hari belum juga selesai, maka bisa diperpanjang satu periode yang sama. Tapi kami berharap sebelum satu bulan bisa segera selesai,” ujar Jimly seusai melakukan rapat bersama Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantor Sekretariat Negara, Selasa (27/1).

Kesembilan tokoh yang mengi-si posisi Tim Independen ini alah Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK), Erry Riyana Hardja-

pamekas (mantan Wakil Ketua KPK), Komjen (Purn) Oegroseno (mantan Wakil Kapolri), Bambang Widodo Umar (akademisi), Hikmahanto Juwana (akademisi), Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), dan Buya Syafii Maarif (tokoh agama), Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto, dan Sosilog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo.

Jimly mengatakan Tim Independen ini memiliki kewenangan cukup besar dalam mengatasi konflik dua institusi itu. Tim bisa sampai memanggil jajaran KPK dan Polri dalam proses pencarian fakta. “Kewenangan tim ini adalah mencari fakta, masukan, himpun fakta, bisa mendatangi, bisa juga mengundang pihakpihak terkait untuk dapatkan fakta-fakta dalam rangka mencari solusi,” jelasnya.

Jimly mengungkapkan, tim nantinya akan mendengarkan

sebanyak-banyaknya pernyataan dari berbagai pihak. Setelah keputusan presiden soal pembentukan tim ditandatangani, tim akan langsung bergerak.

Menurut Jimly, tim tidak hanya akan bergerak pada kasus yang menimpa personel KPK di Polri dan sebaliknya, tetapi lebih jauh lagi akan menelaah sistem di kelembagaan itu. “Nantinya akan ada hubungannya dengan DPR. Kami mencari akar masalahnya,” ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Hasil dari kajian tim, lanjut Jimly, akan berupa rekomendasi kepada presiden yang akan diumumkan tim secara terbuka kepada publik. Rekomendasi, sebut dia, tak hanya dilakukan pada akhir masa kerja, tetapi juga di sela-sela waktu kerja Tim 9 apabila dianggap presiden butuh melakukan hal mendesak. Namun, rekomendasi itu bisa dipatuhi atau tidak oleh presiden. “Bisa saja beliau minta di luar apa yang diusulkan tim ini. Bisa saja usul tim itu tak dilaksanakan, tapi dengan pertimbangan lain. Tapi tentu kegunaan tim ini dengan secara sengaja dibentuk dengan keppres, maksudnya tak lain adalah agar rekomendasinya dijalankan presiden,” kata Jimly.=GAM/ABD

“Kedatangan Komnas HAM diterima oleh pimpinan KPK, ada Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain yang berlangsung selama 15 menit dan pertemuan itu ada beberapa hal penting misalnya berbagai informasi, data, fakta, terkait peristiwa pada Jumat, 23 Januari terhadap salah satu pimpinan KPK yaitu Pak BW dan fakta yang terjadi pada pagi hari dan malam hari,” kata Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK Komnas HAM Roichatul Aswidah di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Roichatul datang ke gedung KPK bersama dengan anggota tim lain yaitu Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, Siane Indriani, Muhammad Nurkhoiron, Ansori Sinungan dan Nurcholis.

“Ya salah satunya (tentang pemborgolan), soal penangkapan, soal prosedur yang terjadi,” tambah Roichatul Hal lain adalah mengenai ancaman atau teror yang dialami oleh pimpinan KPK. “Kedua, adalah peristiwa ikutannya termasuk dalam hari ini berbagai hal yang dialami pimpinan KPK yang lain, apakah itu teror, ancaman, atau

tindakan lain, itu pada dasarnya dua hal yang tadi dibahas,” tambah Roichatul.

Selanjutnya tim akan mengumpulkan data dari pihak kepolisian.

“Sementara akan dibahas dan ditelaah dengan lebih jernih oleh tim Komnas HAM termasuk besok akan mengumpulkan fakta, informasi, data dari pihak kepolisian dengan demikian Komnas HAM memiliki informasi yang menyeluruh,” jelas Roichatul.

Pengumpulan keterangan dari pihak kepolisian akan dilakukan pada Rabu (hari ini) pukul 10.00 WIB. “Besok kita ketemu Wakapolri terus kemudian akan memanggil Bareskrim, kalau tidak Kamis ya Jumat. Kami memeriksa berbagai pihak. makanya kan keterangan saksi dari Bareskrim, Polri termasuk bupati Kotawaringin Barat.” kata anggota tim Ansori Sinungan.

Hasil penyelidikan tim tersebut lalu akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo.

Bila ada pelanggaran HAM yang ditemukan maka menurut Ansori hal itu dapat dipidanakan. =ANT/DESCA

ant/sigid kurniawan

RAPAT KOMISI VII DENGAN FREEPORT. Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin menjawab pertanyaan anggota Komisi VII DPR dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Rapat tersebut membahas gambaran umum perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu serta tindak lanjut kontrak pertambangan Freeport di Indonesia.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV RABU 28 JANUARI 2015

No. 0534 | TAHUN IV

33

AKADEMISI KRITISI KASUS KPK Koordinator LSM Kemitraan Laode M. Syarif (kedua kanan) didampingi Dekan FH UI Topo Santoso (kanan) serta Dekan FH Universitas Tarumanegara Ahmad Sudiro (kiri) dan Dekan FH Universitas Sriwijaya Amirulian Rifai (kedua kiri) memaparkan hasil pertemuan dengan pimpinan KPK di Jakarta, Selasa (27/1). Menurut Forum Akademisi penetapan status tersangka serta pelaporan sejumlah pimpinan KPK ke Bareskrim Polri tidak berlandaskan hukum serta sarat kepentingan dan penyalahgunaan otoritas kewenangan penegak hukum. ant/yudhi mahatma

Polri: Proses Hukum Pimpinan KPK Jalan Terus JAKARTA-Mabes Polri memastikan laporan dugaan tindak pidana oleh dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja, sudah masuk kepolisian.

Karena itu, tidak ada alasan bagi Kepolisian untuk tidak memproses laporan masyakarat ini.

“Yang sudah ada laporan polisinya dan sudah ada nomor laporannya adalah AS, pelapor Muhamad Yusuf Sahide dari LSM KPK Watch. Selain itu AS juga dilaporkan oleh Muhamad Fauzan Rahman dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia,” ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/1).

Sementara itu, untuk kasus dugaan pidana Adnan Pandu Praja alias AP, sambung Rikwanto, dilaporkan oleh Muklis Ramlan SH, yang berlaku sebagai

pengacara PT Desy Timber. Sedangkan Zulkarnain dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Aliansi Masyarakat Jawa Timur (Jatim-AM) terkait dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur tahun 2008.

“Untuk saudara ZK (Zulkarnain), kami tunggu dulu apakah akan dilaporkan atau tidak,” ujarnya.

Menurutnya, cepat atau tidak penyelidikan terhadap para pimpinan KPK tergantung para saksi atau barang bukti. Kalau memang sudah cukup unsurunsur pidananya tidak ada ala-

san berlama-lama diserahkan ke penuntut umum atau kejaksaan.

“Namun jika belum kuat buktibukti yang dimaksud, pelanpelan. Penyidik akan mempelajari dulu, meminta bukti dari pelapor terkait dengan laporannya. Penyidik juga mencari bukti lain yang menguatkan pasal. Waktunya relatif, tergantung dengan tahap kasusnya,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan Mabes Polri tidak akan menghentikan kasus Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto (BW).

Sulit bagi kepolisian untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Apalagi, penerbitan SP3 untuk satu kasus tak bisa serta merta. Harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi penyidik sebelum mengeluarkan SP3. “SP3 itu harus ada syaratnya. Apakah itu merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti atau tersangka meninggal.

Kalau (syarat) terpenuhi semua nggak ada alasan untuk enggak

Sp3,” ujarnya.

Menurutnya, jika syarat-syarat tersebut tak bisa dipenuhi, maka SP3 tidak bisa diterbitkan. Terkait kasus BW, jelasnya, semua syarat untuk melanjutkan kasus yang justru terpenuhi. “Perkembangan kasusnya adalah penyidik masih memeriksa pemberkasan. Kalau pasalnya cukup dan buktinya cukup, tidak ada alasan penyidik menunda ke kejaksaan. Pasalnya 244 juncto 55, sudah jelas ancamannya itu tujuh tahun,” jelasnya.

Hal yang sama disampaikan Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidusus) Marwan Effendy bahwa kasus ini tak memenuhi syarat-syarat diterbitkannya SP3. Apalagi, telah mengantongi tiga alat bukti. ”Sementara syarat diterbitkannya SP3 adalah tidak cukup bukti,” urainya.

Syarat lain SP3 adalah kasus tersebut bukan tindak pidana.

Sementara, polisi jelas mempublikasi kasus yang menjerat BW adalah pidana. Artinya, BW

harus diproses secara hukum.

“Ada pernyataan bahwa BW terjerat kasus pidana dengan jeratan KUHP,” paparnya.

Terakhir, syarat yang tak bisa dipenuhi adalah penghentian penyidikan demi hukum. Kasus bisa dihentikan apabila tersangka meninggal atau kadaluwarsa.

“Nah kasus Pak BW ini kan terjadi pada 2010. Jika ancaman hukumannya 7 tahun kadaluarsanya 18 tahun. Artinya kasus belum kadaluwarsa dan PakBW nya masih ada,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar meminta kepolisian agar bijak dalam menyikapi pelaporan terhadap Komisioner KPK. Jangan sampai apa yang dialami BW, ditangkap dan jadi tersangka, juga dirasakan Samad dan Adnan. “Saya wantiwanti penanganan (pelaporan) agar bijak,” kata Zainal di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Zainal pun berharap polisi tak terburu-buru menetapkan Samad dan Adnan sebagai tersangka.

“Kalau ditangani sama seperti BW, saya yakini itu upaya sistematis,“ ujarnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

IMUNITAS BERTENTANGAN DENGAN UUD

JK: Ketua KPK Harus Memberi Contoh JAKARTA-Usulan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang hak imunitas atau kekebalan hukum terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ditentang.

ant/sigid kurniawan

EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013. Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Rapat tersebut membahas evaluasi implementasi kurikulum 2013, persiapan ujian nasional 2015 dan bantuan siswa miskin (BSM) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).

HARI KE-30 MUSIBAH AIRASIA

92 Jenazah Belum Ditemukan JAKARTA-Direktur Operasional Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Pertama SB Supriyadi mengatakan tim SAR gabungan telah menemukan 70 jenazah korban pesawat AirAsia QZ 8501 hingga operasi pencarian ke-30 (26/1) sejak jatuhnya pesawat itu pada Minggu (28/12).

Dengan kata lain, masih Ada 92 jenazah yang belum ditemukan. Jumlah keseluruhan Penumpang pesawat Airasia waktu itu mencapai 162 orang.

Ia mengatakan pihaknya menemukan satu jenazah pada Minggu (25/1) saat sedang mengangkat badan pesawat.

“Kami mengusahakan pengangkatan ‘body’ pesawat, tibatiba dari ‘body’ pesawat itu keluar satu jenazah, dari body itulah kami ambil jenazah tersebut, kemudian kami evakuasi,” ujar dia.

Ia mengatakan jenazah itu dievakuasi oleh Kapal Pacitan dan telah berada di Pangkalan Bun sejak Minggu (25/1) dan

belum diberangkatkan ke Surabaya.

“Kami menunggu besok kalau misalnya ada tambahan baru kami terbangkan ke Surabaya,” kata dia saat ditanya kapan pemindahan jenazah itu ke Surabaya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya belum dapat mengangkat badan pesawat hingga Senin (25/1) karena tali putus saat proses pengangkatan.

“Kesulitan untuk mengikat karena badan sudah tua, jadi tadinya diikat diujung-ujung rupanya patah di tengah karena kondisi badan pesawat ini sudah rapuh. Pada saat putus talinya, dia (badan pesawat) jatuh tenggelam kemudian terbagi dua,” jelasnya.

Supriyadi mengatakan proses pengangkatan badan pesawat akan diupayakan kembali esok (27/1) dan tetap memprioritaskan pencarian korban.

“Jadi, kita mau upayakan lagi esok untuk mengangkat badan pesawat,” tutur dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pengangkatan badan pesawat pada Senin (26/1) dimulai pada pukul 05.30 hingga 13.00 waktu setempat dengan mengerahkan

sejumlah kapal di antaranya KRI Banda Aceh, KRI Sibolga dan KN Pacitan.

Ia mengatakan proses pengangkatan badan pesawat terkendala cuaca. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penyelaman saat gelombang mulai reda dan kecepatan angin turun untuk mengikat dan mengangkat badan pesawat. Saat proses pengangkatan berlangsung, tiba-tiba tali putus sehingga badan pesawat kembali masuk ke dalam laut.

“Kendalanya itu pada cuaca, hujan deras, ketinggian gelombang satu sampai lima meter, dan kecepatan anginnya 20 sampai 30 knot,” ujar dia.

Ia mengatakan sebanyak 73 penyelam berpartisipasi dalam proses pengangkatan badan pesawat dan pencarian korban.

“Semuanya ada 73 penyelam.

Untuk tiap gelombang kita turunkan 17 penyelam, ya bergantian, ada tiga kali gelombang tadi,” katanya.

Ia berharap pihaknya dapat mengangkat badan pesawat pada esok hari (27/1). “Harapannya cuaca baik, semoga semua bisa bekerja baik,” ujar dia. =ANT/MARTHA

Wacana kontroversial ini muncul setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) ditangkap tim Bareskrim Mabes Polri.

Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak sepakat dengan wacana soal imunitas. “Siapa saja kebal selama dia mengambil tindakan yang benar. Tapi namanya persamaan di muka hukum, siapa saja itu bersalah selama dia membuat kesalahan,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

JK menegaskan, presiden saja bisa diperiksa jika melakukan kesalahan dan melanggar hukum, apalagi ketua KPK. Terlebih, kata JK, KPK menganut persamaan perlakuan di depan hukum.

“Kalau ketua KPK katakanlah menampar orang, apakah bebas?

Ndak boleh dong,” tegasnya.

Senada dengan JK, Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy mengatakan usulan imunitas bagi pimpinan KPK bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan dia memperkirakan penerbitan Perppu tentang imunitas bakal menimbulkan gejolak politik.

Marwan mengatakan imuni-

tas bagi pejabat negara seperti halnya komisioner KPK bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945. Ayat 1 Pasal itu menyebut semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. “Asas equality before the law, semua harus ingat itu,” katanya.

Selain itu, imunitas juga tak sesuai dengan UU Peradilan Umum dan UU Tindak Pidana Korupsi. “Maka dari itu jangan pernah diterbitkan Perppu imunitas,” ujarnya.

Solusinya, Marwan mengusulkan Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang tata cara tindakan kepolisian dalam mempidana Pimpinan KPK. “Dalam PP itu bisa diatur misal jika kepolisan memanggil pimpinan KPK harus atas seizin presiden,” kata Marwan.

Nantinya, presiden akan mempelajari permohonan izin dari kepolisian. Presiden pulalah yang menentukan perizinan itu setelah dipelajari. “Kalau presiden mengeluarkan Perppu, khawatir ada gejolak politik dan bisa-bisa presiden diimpeach karena bertentangan dengan UU,” terang Marwan. =GAM/ABD

ant/akbar nugroho gumay

BAMBANG DIPANGGIL KOMNAS HAM. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (keempat kiri) didampingi Ketua Tim Investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nur Kholis (kelima kiri) beserta anggota Sandrayati Moniaga (kedua kiri), Natalius Pigai (keenam kiri), memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan usai pertemuan tertutup di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (27/1). Komnas HAM memanggil Bambang untuk dimintai keterangan terkait penangkapannya oleh polisi.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 28 JANUARI 2015 RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV No. 0534 | TAHUN IV

55

INVESTASI

Indonesia Masih Jadi Primadona Investor Asing JAKARTA-Perlambatan ekonomi global akan mendorong para investor untuk menempatkan dananya di negara-negara berpenduduk besar. Selain India, Indonesia juga masih menjadi negara primadona tujuan investasi bagi investor asing.

ant/zabur karuru

LARANGAN IMPOR APEL. Pekerja menata buah apel impor di sebuah tokoh buah di Jakarta, Selasa (27/1). Pemerintah telah mengeluarkan larangan impor apel jenis Granny Smith dan Gala yang diproduksi di California, Amerika Serikat (AS) guna melindungi masyarakat Indonesia dari tercemarnya bakteri Listeria monocytogenes yang telah menyerang 32 warga AS di 11 negara bagian.

Produk KW Merajalela 40 Persen Produk di Pasaran Palsu JAKARTA-Indonesia menjadi pasar yang subur bagi peredaran barang palsu kualitas rendah atau biasa disebut KW. Setidaknya, 40 persen produk yang ada di pasar Indonesia diisi oleh produk KW.

“40 persen produk di Indonesia itu KW,” ujar Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (27/1).

Keberadaan produk palsu ini tentu saja merugikan konsumen serta negara.

Di samping mengurangi pendapatan negara, produk tersebut juga membahayakan konsumen, terlebih untuk produk makanan dan minuman (mamin) yang mengandung bahan kimia.

“Apalagi produk mamin yang mengandung bahan kimia berbahaya. Terus sekarang banyak sekali pakaian bekas beredar. Ini merusak pertumbuhan industri kecil garmen juga,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Perda-

gangan mengakui sulitnya memberantas peredaran barang palsu yang melanggar hak kekayaan intelektual (HAKI), paten, atau merek dagang. Alasan utamanya karena perbedaan harga yang terlalu jauh. Permintaan pasar terhadap barang palsu semakin tinggi lantaran harganya terlalu murah. Selain harga yang murah, faktor lain adalah kinerja aparat penegak hukum yang belum optimal. Akibatnya, aksi pembajakan dan pemalsuan merek dagang semakin marak.

Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi mengatakan banyaknya peredaran palsu di pasar domestik disebabkan oleh kelemahan dalam pengawasan dan rapuhnya penegakan hukum.

“Peredaran barang bajakan ini harusnya sudah masuk dalam tindakan pidana meskipun peredaran barangbarang bajakan merupakan suatu hal yang biasa di lingkungan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, bisa saja di tengah maraknya peredaran barang palsu itu, terdapat adanya dugaan permainan dalam penegakan hukum sehingga dengan mudahnya barang tersebut beredar di masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah dalam mengawasi produk bajakan

ini harus melihat dalam sisi penegakan hukumnya sehingga pelaku barang bajakan ini dapat ditindak tegas. “Sangat disayangkan, pengawasan aparat negara terhadap peredaran barang di pasaran sangat lemah sehingga berdampak negatif bagi pendapatan negara. Yang murah-murah itu (palsu), merugikan.

Yang palsu ini tak ada yang namanya membayar pajak,”imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan impor pakaian bekas ke Indonesia, Gobel mengatakan masuknya produk pakaian bekas dari negara lain ke pasar Indonesia membuat industri pakai dalam negeri tidak bisa berkembang, bahkan cenderung mati. Selain itu, masuknya pakaian bekas ini juga membuat moral bangsa Indonesia juga ikut mati, karena enggan untuk membeli produk baru buatan dalam negeri. “Bagaimana membangun industri kita kalau pakaian bekas didiamkan saja masuk ke Indonesia. Bukan hanya industri yang mati, tapi moral bangsa Indonesia juga akan mati,” ujarnya.

Oleh sebab itu, jelasnya, upaya perlindungan terhadap pasar dalam negeri wajib dilakukan. Ini juga bisa menjadi insentif dalam membangun industri nasional. =GAM

“Selama ada opportunity di negaranegara berpopulasi besar, maka saat ini investor akan fokus mengarah ke sana,” ujar Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Abiprayadi Riyanto, di Jakarta, Selasa, (27/1).

Menurutnya, dengan adanya perlambatan ekonomi global yang terjadi, Indonesia sedang menjadi incaran investor asing untuk masuk ke pasar modal maupun investasi langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI).

“Inikan karena, populasi yang besar akan menjadi driver penguatan fundamental ekonomi suatu negara,” tukas Abiprayadi.

Dia meyakini, meski Federal Reserve AS menaikkan suku bunga, namun capital outflow atau dana yang keluar tidak akan terlalu signifikan. “Pada dasarnya memang, jika bunga The Fed naik, dana yang dari luar negeri cenderung akan pulang lagi,” ucapnya.

Sementara itu, guna dapat menekan nilai capital outflow, Indonesia diharapkan untuk memperkuat dukungan domestik melalui pendalaman pasar.

“Penguatan ini dilakukan dengan meningkatkan variasi produk reksa dana atau pun dana pensiun,” tegas Abiprayadi.

Sedangkan jika kondisi pasar sudah dalam, maka dana asing yang akan keluar bisa segera ditangkap oleh investor domestik. “Kalau hal ini sudah terjadi, berarti pasar kita sudah lebih resilient,” tutup Abiprayadi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, langkah kebijakan stimulus bank sentral Eropa yang mencapai EUR60 miliar tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab saat ini pemerintah hanya mencemaskan kelanjutan perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok. “Stimulus Eropa tidak terlalu berpengaruh, pemerintah hanya cemaskan lanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok, itu akan mempengaruhi performa kita,” kata Bambang ditemui dalam acara Mandiri Investment Forum 2015 yang bertajuk “Indonesia: Pushing the Structural Reform” di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasaa (27/1). =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

VALUTA

Rabu Sore Rupiah Menguat JAKARTA-Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Selasa sore, bergerak menguat sebesar 34 poin menjadi Rp12.473 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp12.507 per dolar AS. Analis dari PT Platon Niaga Berjangka, Lukman Leong mengatakan bahwa sentimen eksternal yang sempat menekan mata uang rupiah, terutama yang datang dari Yunani terkait kemenangan partai oposisi cenderung mulai memudar.

“Yunani menjadi bagian sentimen di pasar keuangan global, termasuk di Indonesia.

Partai pemenang pemilu Yunani yang anti penghematan anggaran sempat membuat kekhawatiran di kalangan pelaku pasar keuangan, namun partai pemenang itu akan menegosiasikan ulang kesepakatan utangnya sehingga meredakan ekspektasi keluarnya Yunani dari negara-negara Euro,” katanya.

Situasi itu, lanjut dia, kembali mendorong pelaku pasar keuangan untuk kembali masuk ke instrumen mata uang berisiko termasuk rupiah sehingga mengalami peningkatan terhadap dolar AS. Secara fundamental ekonomi Indonesia, lanjut Lukman Leong, juga masih cukup mendukung penguatan mata uang rupiah terhadap dolar AS. Harapan pertumbuhan ekonomi domestik di kisaran 5,6 - 5,8 persen pada tahun ini masih cukup kuat.

“Nilai tukar domestik berpotensi menuju ke level Rp12.300 per dolar AS,” katanya.

Kendati demikian, menurut dia, sentimen konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat menahan laju penguatan rupiah lebih tinggi.

“Bagaimanapun, sentimen KPK-Polri menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk menempatkan dananya untuk investasi,” katanya.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Selasa (27/1) ini tercatat mata uang rupiah bergerak menguat menjadi Rp12.493 dibandingkan hari sebelumnya, Senin (26/1) di posisi Rp12.517 per dolar AS. =ANT/ZUBI

ant/dedhez anggara

PERATURAN RAJUNGAN. Seorang warga menyortir rajungan (Portunus spp.) hasil tangkapan nelayan sebelum dikirim ke pabrik di desa Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (27/1). Nelayan rajungan setempat mengeluhkan kebiijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) soal larangan penangkapan rajungan, kepiting, dan lobster dalam kondisi bertelur serta pengaturan ukuran layak tangkap karena nelayan menganggap aturan tersebut akan menyengsarakan nelayan rajungan.

9 Pengemplang Pajak Segera Dipenjara JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuktikan ancamannya menyandera atau paksa badan (gijzeling) wajib pajak yang menunggak pajak. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak Mardiasmo mengaku segera menyandera sembilan pengemplang pajak yang menunggak pembayaran pajak hingga totalnya mencapai Rp 13,6 miliar.

Gijzeling sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. “Nanti setelah ditandatangani pak menteri (Menkeu Bambang Brodjonegoro) balik lagi ke kita. Lalu kita koordinasi ke polisi dan Dirjen Lapas Kemenkumham,” ujar Mardiasmo usai acara Seremonial Penyerahan Surat Izin Praktik Konsultan Pajak di Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (27/1).

Ditjen Pajak sudah menyita aset-aset

dari sembilan wajib pajak yang dimaksud.

Ini merupakan langkah awal memaksa wajib pajak membayar tunggakannya. Namun sampai saat ini tak kunjung dibayarkan, sehingga terpaksa diambil langkah hukum dengan memenjarakan. “Itu sudah melalui penyanderaan dan penyitaan. Dan tidak mau bayar juga, lalu kita gijzeling. Kayaknya paling ampuh nih. Yang digijzeling itu yang sudah kita cekal. Yang kita cekal itu sudah punya tunggakan pajak minimal Rp 100 juta,” katanya.

Wakil Menteri Keuangan ini menambahkan total dana tunggakan sembilan WP tersebut mencapai Rp 13,6 miliar. Dari sembilan tersebut terdiri dari 1 WP orang pribadi dan 5 WP badan. “5 WP badan ini yang memiliki 8 orang penangguh pajaknya jadi totalnya 9 WP,” ucapnya.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menelisik, ada potensi pajak yang belum tergarap yang mencapai Rp600 triliun.

Menurut Bambang, rasio pajak di Indonesia masih rendah jika dibandingkan Singapura yang mencapai 15-16 persen dari produk domestik bruto (growth domestic product/ GDP). Sedangkan di Indonesia masih mencapai 12 persen, hal ini sangat sulit untuk dikejar. “Kalau kita rupiahkan mencapai Rp1.700

triliun, untuk pendapatan pajak tahun lalu hanya Rp1.100 triliun. Jadi ada gap sebesar Rp600 triliun potensi yang belum digarap,” kata Bambang ditemui dalam acara Mandiri Investment Forum 2015 yang bertajuk “Indonesia: Pushing the Structural Reform” di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (27/1).

Dengan adanya gap yang masih belum tergarap dengan baik, dia menjelaskan, pemerintah akan bekerja keras dalam menggenjot penerimaan pajak.

Untuk potensi yang paling besar masih dari penerimaan non pajak, seperti untuk pebisnis, profesional, pengusaha dan pekerja yang tak terikat dalam satu perusahaan.

“Businessman, profesional dan orang yang tidak diklasifikasikan sebagai pekerja hanya Rp5 triliun, jika dibanding pendapatan tax non oil and gas mencapai Rp600 triliun. Jadi kontribusi group ini yang tidak bisa dipercaya,” ungkapnya.

Bambang berharap, Indonesia bisa mengikuti langkah Singapura yang mengenakan rasio pajaknya mencapai 15-16 persen. “Singapura tak butuh revenue dari pajak, karena negaranya kecil. Kalau kita besar dengan penduduk mencapai 250 juta penduduk,” ujarnya. =GAM/ABD

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534|IVTAHUN IV No. 0534 | TAHUN

DEMAM BERDARAH

Tiga Penderita Meninggal JEMBER - Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, mencatat sebanyak tiga penderita demam berdarah di kabupaten setempat meninggal dunia selama bulan Januari 2015.

"Jumlah penderita DB selama Januari ini mencapai 199 orang dan tiga di antaranya meninggal dunia, karena kondisinya sudah parah," kata Humas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jember, Yumarlis di Jember, Selasa (27/1).

Menurut dia, jumlah penderita DB pada bulan Januari 2015 meningkat dibandingkan pada Desember 2014 sebanyak 105 pasien yang tersebar di sejumlah kecamatan.

"Peningkatan jumlah penderita DB seiring dengan curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Jember, sehingga banyak genangan air tempat berkembang biak nyamuk Aedes Aegypti," tuturnya.

Ia menjelaskan biasanya pasien DB yang meninggal dunia karena pihak keluarga terlambat membawa ke rumah sakit (RS) atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) terdekat. "Dokter dan perawat akan kesulitan menangani pasien DB yang kondisinya sudah parah, sehingga hal itu menyebabkan kematian bagi penderita yang terkena gigitan nyamuk Aedes Aegypti," paparnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk segera membawa penderita DB, dengan gejala demam tinggi, timbul bintik merah, mual dan pusing ke pela-yanan kesehatan terdekat.

"Apabila gejala DB sudah terlihat, maka pihak keluarga harus membawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, supaya mendapat pertolongan sejak dini dan terhindar dari kematian," tuturnya, menjelaskan.

Yumarlis mengatakan sebanyak 199 pasien penderita DB selama Januari 2015 tersebar di enam kecamatan yakni Kecamatan Ambulu, Tempurejo, Wuluhan, Kaliwates, Sumbersari, dan Kecamatan Patrang. "Meskipun jumlah kasus DB di Jember cukup tinggi, pihak Dinkes Jember belum menetapkan kejadian luar biasa (KLB) karena angka tersebut belum masuk katagori KLB," ucapnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/adhitya hendra

UNGKAP KASUS LPG OPLOSAN. Dua polisi dari Satuan Reskrim Polres Pasuruan menunjukan barang bukti ratusan tabung elpiji dan tiga tersangka, saat gelar perkara pengoplosan LPG, di Polres Pasuruan, Jatim, Selasa (27/1). Dalam kasus tersebut modus pelaku memindahkan isi elpiji dari tabung 3kg yang bersubsidi ke tabung 12kg atau 50kg non subsidi, saat ini Polres Pasuruan masih melakukan pengejaran satu pelaku yang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang).

Penyalahgunaan Elpiji Bersubsidi Digagalkan PASURUAN - Kepolisian Resor (Polres) Pasuruan, Jawa Timur, berhasil menggagalkan penyalahgunaan elpiji bersubsidi 3 kilogram di sebuah gudang di Dusun Bandulan, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol.

Kapolres Pasuruan, AKBP Ricky Purnama mengatakan polisi menangkap tiga orang dari empat orang yang diduga menyalahgunakan elpiji bersubsidi tersebut.

"Pelakunya Agaf Yudiarsianto dan Imron Yudhi Kurniawan warga Surabaya, kemudian M. Nurhadi warga Kabupaten Bojonegoro, serta satu orang lagi masih buron," tuturnya, Selasa (27/1).

Barang bukti yang berhasil disita yakni satu unit kendaraan pikap, dua buah selang ukuran dua meter warna putih,

satu buah timbangan, satu buah kunci inggris, dan tiga buah regulator.

"Kami juga mengamankan sebanyak 450 tabung elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, tujuh tabung elpiji ukuran 50 kg dalam keadaan kosong, 14 tabung elpiji ukuran 50 kilogram yang sudah berisi gas, dan 175 tutup elpiji ukuran 3 kg," paparnya.

Ia menjelaskan, pelaku yang masih buron tersebut berinisial EW warga Bojonegoro dan sudah ditetapkan menjadi daftar pencarian orang (DPO).

"Mereka akan dikenakan

tindak pidana berdasarkan pasal 55 subsider 53 Huruf B UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman lima tahun kurungan penjara," katanya.

Sementara salah seorang pelaku, Agaf Yudiarsinato mengakui telah memindahkan gas dari tabung elpiji ukuran 3 kg ke tabung elpiji nonsubsidi ukuran 50 kg untuk mendapatkan keuntungan.

"Caranya dengan menggunakan alat regulator dan selang, kemudian tabung 3 kg tersebut dibalik agar gas yang memiliki tekanan itu berpindah ke tabung kosong ukuran 12 kg dan 50 kg yang sudah di beli ke agen-agen," tuturnya.

Tabung elpiji ukuran 50 kg bisa diisi dengan 22 tabung elpiji ukuran 3 kg, sedangkan tabung

ukuran 12 kg setara dengan lima hingga enam tabung elpiji ukuran 3 kg.

Ia mengatakan, harga yang dijual tiap tabung ukuran 12 kg seharga Rp 110 ribu, sedangkan elpiji ukuran 50 kg dijual dengan harga Rp 640 ribu dengan kisaran keuntungan 80 hingga 110 persen.

"Saya bersama tiga teman yang lain sudah dua tahun menjalankan pekerjaan itu dengan berkedok sebagai pengecer elpiji agar bisa bersaing dengan harga lokal," ucap warga Perumahan Puri Indah Suko Sidoarjo itu.

Agus mengatakan sasaran konsumen adalah industri rumah tangga, peternakan, dan restauran. Namun baru-baru ini, ia mencoba memasarkan ke rumah tangga. = ANT/ZUMROTUN S/LAILY WA/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534| TAHUN IV

JELANG PILKADA

Atribut Kampanye Segera Ditertibkan JEMBER - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Jawa Timur, segera menertibkan atribut kampanye sejumlah bakal calon bupati yang bertebaran di sejumlah ruas jalan dan melanggar aturan.

"Kami akan cek dulu di lapangan, apakah baliho sejumlah bakal calon bupati itu menyalahi aturan atau tidak," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jember Suryadi, Selasa (27/1).

Menurut dia, pihaknya akan bertindak tegas terhadap alat peraga kampanye yang melanggar aturan sesuai dengan peraturan bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga dan Tata Aturan Pemasangan Yang Tidak Boleh Dilanggar.

"Kami tidak akan tebang pilih karena semua yang melanggar aturan baik itu baliho iklan maupun alat peraga kampanye bakal calon bupati akan ditertibkan," tuturnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan mengundang seluruh tim sukses bakal calon bupati untuk melakukan sosialisasi tentang lokasi mana saja yang boleh digunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye.

"Sebelum ditertibkan, kami berikan surat teguran dulu, agar diturunkan oleh masingmasing tim sukses. Kalau diabaikan, maka kami turunkan secara paksa," katanya.

Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Bukri, mengatakan banyak alat peraga kampanye bacabup yang dipasang di kawasan segitiga emas yang merupakan kawasan steril atribut kampanye dan pemasangan dilakukan di sejumlah pohon.

"Kami minta Satpol PP tegas untuk menertibkan atribut kampanye yang dipasang tim sukses seperti di batang pohon yang melanggar aturan," tuturnya.

Ia menjelaskan alat peraga tidak boleh dipasang di pohon dengan menggunakan paku atau berada di ruang publik seperti sekolah, tempat ibadah dan sebagainya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

55 Jenazah AirAsia Telah Teridentifikasi di Hari ke 31 SURABAYA - Sebanyak 55 jenazah kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 telah teridentifikasi pada hari ke 31 proses identifikasi yang dilakukan oleh Tim "Disasater Victim Identification" (DVI) Polda Jawa Timur di Surabaya.

Ketua Tim DVI Polda Jawa Timur, Kombes Pol Budiyono, mengatakan total tersebut setelah adanya tambahan satu lagi jenazah yang teridentifikasi, yakni jenazah berlabel B067 atasnama Prawira Harja Subagio asal Sidoarjo, Jawa Timur, laki-laki dan berusia 31 tahun.

"Untuk hari ini dari sisa 15

jenazah kemarin yang belum teridentifikasi, satu lagi berhasil kita identifikasi dengan tepat dan akurat, yakni jenazah berlabel B067," ucapnya di Surabaya, Selasa (27/1).

Ia mengatakan, jenazah Prawira teridentifikasi melalui pemeriksaan gigi yang sesuai dengan cetakan gigi dari dokter

gigi tempat korban memeriksakan giginya semasa hidup.

"Ini juga diperkuat dengan temuan data skunder yang sangat signifikan, yakni informasi keluarga berupa tulang clavikula (tulang selangka) kiri dipasang pelat karena pernah mengalami patah tulang, dan setelah dicek ternyata sama yakni masih melekat pada korban," ungkapnya.

Boediono mengatakan, identifikasi jenazah Prawira juga didukung data properti berupa kalung yang masih menempel pada tubuh korban, sama dengan data analisa kamera CCTV bandara.

"Data antropologi yang sesuai dengan jenis kelamin, usia dan tinggi badan, ditambah lagi properti kalung liontin yang kita lihat pada analisasi CCTV, memudahkan proses identifikasi," paparnya.

Sementara dengan bertambahnya satu jenazah hari ini, total di Rumah Sakit Bayangkara terdapat 14 jenazah lainnya yang masih proses pendalaman.

Sedangkan usai proses identifikasi, jenazah langsung diserahterimakan kepada menajemen AirAsia yang kemudian diteruskan ke pihak keluarga korban. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

ALIANSI IBU-IBU PEDULI PENDIDIKAN

Segera Operasikan Bus Sekolah MALANG - Ratusan perempuan di Kota Malang, Jawa Timur, mendatangi gedung DPRD setempat menuntut agar pemerintah segera mengoperasikan bus sekolah gratis yang tertunda beberapa kali, Selasa (27/1).

Kedatangan mereka yang tergabung dalam Aliansi Ibuibu Peduli Pendidikan dan Lingkungan Kota Malang itu juga mendesak para wakil rakyat agar memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program bus sekolah gratis yang digagas Pemkot Malang dan belum bisa beroperasi karena adanya penolakan dari sopir angkutan kota (angkot).

"Pak Wali terus berupaya meningkatkan kesejahteraan 'wong cilik', tapi kenapa tidak didukung. Padahal, de-ngan adanya bus sekolah, beban orang tua, terutama untuk transport anak-anak bisa dikurangi sekitar Rp 150 ribu per bulan," kata perwakilan ibu-ibu yang menggelar aksi di kawasan gedung DPRD Kota Malang itu, Yuanida.

Hanya saja, lanjutnya, bus sekolah yang digadang-gadang mampu membantu orang tua itu sampai sekarang belum bisa dioperasikan sepenuhnya, padahal anggaran utnuk membeli lima unit bus sekolah itu adalah uang rakyat yang seharusnya bisa dirasakan oleh masyarakat

luas.

Selain itu, katanya, keberadaan bus sekolah juga dapat mengurangi kemacetan Kota Malang yang sudah cukup parah. Oleh karena itu, pengoperasian bus sekolah gratis tersebut merupakan harga mati karena banyak hal positif yang bisa dirasakan masyarakat.

"Kami berharap tahun depan malah ada tambahan armada bus gratis karena sekarang baru ada enam unit. Memang bagi orangtua murid yang punya banyak uang tidak masalah, tapi bagi kami yang hidupnya paspasan, akan sangat membantu, belum lagi kalau jarak tempuh antara rumah dengan sekolah juga banyak yang cukup jauh, bisa-bisa terlambat sekolah dan pengawasan di sepanjang perjalanan juga tidak terjamin, tapi kalau bus sekolah sudah pasti aman," tegasnya.

Selain mengungkapkan unekuneknya secara langsung, ratusan ibu-ibu itu juga membawa spanduk yang bertuliskan "bus sekolah gratis wong cilik butuh, Abah Anton kami dukung bus sekolah, kami butuh bus sekolah".

Batalnya pengoperasian bus sekolah untuk yang kesekian kalinya itu karena ada penolakan dari sopir angkot karena dinilai merugikan dan mengurangi penghasilan mereka. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534| TAHUN IV

9

ant/sahlan kurniawan

SAVE KPK DAN POLRI. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberatasan Korupsi (KRPK) membawa poster saat menggelar aksi "Save KPK dan Polri" di Jalan Merdeka, Kota Blitar, Jawa Timur, Selasa (27/1).

KPK-Polri Harus ‘Save Indonesia’ SURABAYA - Sepuluh Rektor PTN se-Jawa Timur yang tergabung dalam Paguyuban Rektor PTN se-Jatim menyatakan KPK-Polri harus melakukan "Save Indonesia" (selamatkan Indonesia) dengan menggunakan kewenangan bukan untuk kepentingan pribadi.

"Semakin lama, perseteruan dan polarisasi dalam penegakan hukum antara KPK dan Polri sangat merugikan bangsa, sehingga masyarakat akan semakin tidak percaya pada hukum," kata Ketua Paguyuban Rektor PTN se-Jatim Prof Dr H Fasich Apt di Surabaya, Selasa (27/1).

Didampingi sejumlah rektor PTN se-Jatim dalam pertemuan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), ia menjelaskan rektor PTN se-Jatim menilai KPK, Polri, dan Kejaksaan sama-sama memiliki kewenangan penegakan hukum, namun kewenangan itu harus untuk kepentingan bangsa,

bukan pribadi/oknum.

"Untuk itu, rektor PTN seJatim sepakat mendesak KPK dan Polri untuk mewujudkan harmonisasi penegakan hukum secara struktural, substansial, dan kultural," kata Rektor Unair Surabaya itu.

Untuk harmonisasi struktural adalah keselarasan kelembagaan, sedangkan harmonisasi substansial adalah keselarasan kewenangan, kemudian harmonisasi kultural adalah keselarasan budaya hukum yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

"Karena itu, sikap mental dan pola pikir untuk kepentingan se-

seorang atau kelompok harus dihindari jauh-jauh," katanya dalam pertemuan rutin yang dihadiri delapan dari sepuluh rektor PTN se-Jatim.

Ditanya pernyataan sikap itu akan disampaikan kepada pihak mana, Guru Besar Farmasi Unair itu menyatakan pernyataan para rektor itu ditujukan kepada seluruh komponen bangsa, termasuk KPK, Polri, dan Kejaksaan.

Delapan rektor PTN se-Jatim yang hadir adalah Unair, Unesa, ITS, Unibraw, Universitas Negeri Malang, Universitas Jember, Unijoyo Bangkalan, dan UPN Veteran Surabaya, sedangkan dua rektor PTN yang absen adalah UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Malik Ibrahim Malang, karena ada acara di Kemenag RI, Jakarta.

Senada dengan itu, Rektor Unesa Prof Warsono menambahkan para rektor PTN se-Jatim memberi "warning" pada KPK dan

Polri agar tidak menggunakan kewenangan hukum yang dimiliki untuk kepentingan golongan/ pribadi, melainkan harus untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Dalam hukum memang ada 'equal law' atau kesetaraan dalam hukum yang berarti tidak orang yang kebal hukum, tapi kesetaraan dalam hukum itu harus digunakan kepentingan bangsa dan negara, sebab kalau untuk kepentingan pribadi, maka negara akan menjadi korban," katanya.

Guru Besar dalam bidang Pancasila itu menyatakan ada sejumlah dampak berbahaya bila hukum digunakan kepentingan golongan atau pribadi, yakni presiden akan sibuk dengan urusan politik yang menyebabkan urusan negara pun menjadi kalah.

Selain itu, kinerja antarlembaga juga akan terganggu dan bahkan terjadi konflik kelembagaan. "Yang lebih berbahaya

adalah terjadinya pembelajaran konflik, sehingga rakyat akan meniru elite untuk menyalahgunakan kewenangan seenaknya," katanya.

Dunia internasional juga akan menilai penegakan hukum di Indonesia itu tidak baik, khususnya pemberantasan korupsi, padahal indeks pemberantasan korupsi sempat diacungi kalangan internasional.

"Karena itu, kami bersikap netral untuk mengedepankan kepentingan bangsa dalam pemberantasan korupsi. Kalau memihak kelompok tertentu akan salah di mata kelompok lain, bahkan presiden pun dalam posisi sulit, karena bersikap sesuai saran X akan salah, Y juga salah, bahkan diam pun salah.

Untuk itu, kita sebaiknya mengacu pada kepentingan bangsa dan negara," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534| TAHUN IV

Perangkat Desa Tuntut Pencabutan PP 43/2014 TRENGGALEK - Ribuan perangkat desa se-Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur unjuk rasa di jalan raya depan pendopo daerah setempat dan DPRD, menuntut pencabutan PP No. 43/2014 yang mengatur kesejahteraan dan penghasilan tetap perangkat karena dinilai tidak memihak kepentingan mereka.

Koresponden di Trenggalek melaporkan, aksi yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB itu sempat memicu kemacetan arus lalu lintas di ruas jalan protokol tersebut, Selasa (27/1).

Didukung seperangkat sound sistem yang diangkut menggunakan sebuah truk, massa yang datang dari berbagai penjuru daerah mengendarai sepeda motor sempat berkonvoi dari titik pemberangkatan di stadion Menaksopal menuju halaman pendopo kabupaten serta DPRD setempat.

"Intinya kami menuntut pemerintah agar merevisi PP (peraturan pemerintah) nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014," kata koordinator aksi ratusan kades dan seribu lebih perangkat desa se-Trenggalek, Puryono.

Unjuk rasa yang berlangsung kurang lebih dua jam itu sempat membuat Bupati Trenggalek, Mulyadi kewalahan meladeni permintaan perangkat saat menanggapi aspirasi warganya tersebut.

Kendati sebenarnya telah disiapkan forum dialog resmi di dalam pendopo kabupaten bersama perwakilan kades dan perangkat, skenario kegiatan itu akhirnya batal digelar karena massa yang terdiri dari anggota asosiasi kepala desa (AKD) dan persatuan perangkat desa (PPD) memilih berorasi di luar.

"Tadi kami akhirnya menemui teman-teman perangkat dan menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas aspirasi mereka terkait polemik PP Nomor 43/2014," kata Mulyadi, dikonfirmasi usai unjuk rasa.

Namun, lanjut dia, pihaknya tidak bisa serta merta memenuhi tuntutan para perangkat.

Pasalnya, penetapan maupun implementasi PP nomor 43/2014 sepenuhnya menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat.

"Daerah dalam hal ini hanya bisa menampung dan meneruskan aspirasi tersebut ke Pemerintah Pusat untuk dilakukan evaluasi," ujarnya.

Khusus menanggapi permintaan revisi ataupun pencabutan PP 43/2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6/2014, Mulyadi menyarankan agar perangkat desa melalui organisasi masing-masing mengajukan "judisial review" ke Mahkamah Konstitusi.

"Karena ini menyangkut undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, jalan tengah yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan judicial review," ujarnya.

Versi perangkat, PP Nomor 43/2014 dinilai tidak berpihak

pada kepentingan perangkat desa.

Alasannya, kata Puryono, dalam peraturan pemerintah itu diatur mengenai pengelolaan seluruh aset desa sebagai sumber APBDes. Dana yang terkumpul dari pengelolaan aset desa itu kemudian dialokasikan untuk pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sebesar 70 persen, sisanya sebanyak 30 persen untuk operasional seluruh perangkat desa, mulai dari kades, perangkat, hansip hingga pengurus RT/RW dan bidan desa.

"PP Nomor 43/2014 ini justru bertentangan dengan bunyi UU Nomor 6/2014 tentang asal-usul desa. Intinya peraturan itu sangat tidak pro-perangkat desa, karena selain fasilitas dikebiri, kesejahteraan kami juga dikurangi," kritiknya.

Aksi berakhir setelah ribuan massa perangkat itu menyambangi DPRD setempat dan berdialog dengan pimpinan dan sebagian legislator setempat guna menyampaikan aspirasi yang sama. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

JUAL BELI GAS

Pendapatan Negara Bertambah Rp 7,7 Triliun SURABAYA - Pendapatan negara bertambah senilai Rp7,7 triliun melalui lima perjanjian jual beli gas (PJBG) untuk memenuhi kebutuhan domestik yang ditandatangani sejumlah pemangku kepentingan pada pembukaan "International Indonesia Gas Conference Exhibition" (Indogas) ketujuh di Jakarta.

"Seluruh kontrak itu adalah langkah nyata sektor hulu migas untuk mengutamakan pasar domestik," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi melalui siaran pers di Surabaya, Selasa (27/1).

Upaya tersebut, ungkap dia, sesuai dengan komitmen SKK Migas untuk meningkatkan pasokan gas dalam negeri. Sejak tahun 2003, pasokan gas untuk domestik meningkat rata-rata sembilan persen per tahun. Pada tahun 2013, volume gas untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor.

"Tahun 2015, komitmen untuk domestik mencapai 4.403 BBTUD atau 61 persen. Sementara peruntukan ekspor sebesar 2.836 britishthermal unit per hari (BBTUD)," ujarnya.

Ia menjelaskan, PJBG yang ditandatangani di antaranya PT

Medco E & P Malaka dengan PT. Pertamina (Persero) untuk kebutuhan pupuk. Untuk kerja sama tersebut dilakukan dengan jangka waktu selama 13 tahun dan pasokan 58 miliar britishthermal unit per hari (BBTUD).

"Kemudian, amandemen kedua PJBG antara Conoco Phillips (Grissik) Ltd. dengan PT Energasindo Heksa Karya untuk kebutuhan kelistrikan dan jangka waktu selama 10 tahun dan pasokan 44 BBTUD," katanya.

Selain itu, tambah dia, amandemen PJBG antara PHE ONWJ dan PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan VI-Balongan untuk kebutuhan bahan bakar kilang pengolahan minyak bumi, dengan jangka waktu selama 10

tahun dan pasokan 44 BBTUD. "Lalu, amandemen PJBG antara PHE ONWJ dan PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan VI-Balongan untuk kebutuhan bahan bakar kilang pengolahan minyak bumi, dengan jangka waktu selama dua tahun dan pasokan 20 BBTUD," katanya.

Sementara, Executive VP/ GM PHE ONWJ, Jonly Sinulingga, mengemukakan, seluruh produksi gas PHE ONWJ disalurkan untuk kebutuhan domestik. Misalnya, untuk pembangkit listrik Jakarta dan sekitarnya bahan baku pupuk dan kebutuhan bahan bakar gas untuk transportasi.

"Untuk pasokan ke Unit Pengolahan VI-Balongan, gas berasal dari lapangan GG melalui Balongan Onshore Processing Facility. Lapangan GG merupakan lapangan baru yang commissioning-nya telah dilaksanakan pada 12 Desember 2014," katanya.

Ia berharap, semua pihak dapat memberikan dukungan supaya penyaluran gas dari PJBG tersebut bisa terlaksana. Dengan demikian, potensi penerimaan negara yang diperkirakan akan benar-benar terealisasi. Apalagi pada tahun 2014 terdapat beberapa pembeli yang penyerapan gas oleh pembeli lebih rendah dari komitmen. = ANT/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV 28 JANUARI 2015 RABU

MADURA

No. 0534 | TAHUN IV

Membumikan Pendidikan yang Bermoral

Salam Songkem

Syahwat Pajak

P

emerintahan Joko Widodo memiliki syahwat pajak yang tinggi. Syahwat pajak ini disinyalir dalam pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, 2015 merupakan tahun kebangkitan pajak nasional. Ini pertanda di tahun 2015, pemerintah akan berupaya keras menghimpun kekuatan hasil pajak nasional. Targetnya mencapai Rp 1.300 triliun.

Jika itu tercapai, berarti sektor pajak nasional memiliki peranan cukup besar dalam perolehan dana APBN. Sekitar 70 % dari ketetapan RAPBNP 2015, yaitu Rp 1.484,6 triliun. Itu juga jika tidak menguap ke kantong pejabat perpajakan.

Kasus yang menimpa pejabat di Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan atau biasa disebut Gayus Tambunan, masih menggoreskan trauma yang terasa hingga saat ini. Sehingga ketika pemerintah disebut-sebut hendak mengoptimalkan perolehan APBN melalui perpajakan ini seketika rakyat menduga mau dikemanakan lagi dana pajak yang dibayar rakyat itu.

Pemerintah memang tepat apabila mengoptimalkan pendapatan pajak. Hanya saja, pemerintah harus dapat memberikan jaminan pada rakyat, dana pajak yang terhimpun itu tidak mengalir pada tempat di luar peruntukannya. Selain itu, setiap komponen dan kekuatan rakyat, baik ormas, LSM, dan mahasiswa, harus membangun sistem pemantauan yang kuat atas dana pajak yang dihimpun pemerintah.

Sesungguhnya, pemerintah jika dapat dengan benar memfungsikan dana pajak itu, tak perlulah menambah utang luar negeri (ULN). Pemerintah jangan sampai seperti besar pasak daripada tiang, menyusun program pemerintah melebihi batas kekuatan APBN. Besarnya ULN yang menurut catatan BI per Agustus 2014 mencapai Rp 3.557 triliun akibat kesalahan pemerintah mengatur dana APBN. Terbukti pemerintah memiliki belanja negara mencapai Rp 1.876,9 triliun, sementara pendapatan negara dalam APBN P 2014 sebesar Rp 1.635,4 triliun. Jadi, syahwat pajak harus diikuti dengan manajemen keuangan negara yang hemat dan tepat. (*)

I

C 11

Kondisi pendidikan Indonesia kini kian mengenaskan. Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia dalam kondisi darurat.

Pernyataan tersebut berdasarkan data yang diungkapkan oleh The Program for International Student Assessment (PISA). Hasil penemuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 65 negara.

I

roni tersebut berakar dari kondisi pendidikan Indonesia selama kurun waktu 12 tahun terakhir mengalami setagnasi. dalam hal ini, PISA menyebutkan bahwa pada kisaran tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012, pendidikan Indonesia tidak menampilkan adanya peningkatan dalam pendidikan Indonesia. Keadaan ini diperparah oleh merosotnya moralitas para peserta didik.

Sejauh ini, pendidikan Indonesia gagal dalam menciptakan nuansa pendidikan yang dihiasi dengan moralitas. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Sepanjang tahun 2013 tercatat Sebanyak 19 pelajar tewas sia-sia dalam tawuran antar pelajar di Indonesia. Melihat kondisi ini, Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menyatakan, kasus tawuran yang terjadi sepanjang 2013 meningkat secara drastis dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 128 kasus tawuran. Ini baru salah satu contoh kasus saja, belum kasus yang lain. Jika dicermati lebih dalam, maka akan kita jumpai kasus serupa yang lebih banyak lagi. Terlebih di kurun waktu tahun 2014 ini. Dari realitas ini, perlu rasanya menyelip-

kan pendidikan moral dalam benak para pelajar Indonesia.

Pemahatan Karakter Seorang tokoh pergerakan Islam, Muhammad Abduh mengatakan bahwa “Manusia itu tidak akan menjadi manusia yang hakiki, kecuali dengan pendidikan.” Maka dari itulah, setiap manusia harus membuka mata hati untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Termasuk bangsa Indonesia yang kini dilanda oleh berbagai permasalahan pendidikan. namun, apa jadinya jika pendidikan hanya diartikan secara sempit. yakni menganggap bahwa pendidikan hanya terbatas pada pembelajaran ilmu-ilmu umum kemudian mengabaikan pendidikan moral? tentu sangatlah mengenaskan.

Sebagai bagian dari negara timur—negara yang identik dengan moralitas—sudah selayaknya Indonesia menempatkan moral sebagai penyeimbang intelektual. Sebab, kecerdasan seseorang dapat menjadi bomerang apabila tidak dikendalikan dengan baik. dalam masalah ini, moral merupakan solusi untuk mengendalikan kecerdasan. sebab, moralitas bersumber dari nilai-nilai agama yang memang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia. Lebih jauh Albert Einstein, mengatakan bahwa “ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh”.

Namun sungguh ironi, idealitas yang seperti itu belum menghiasi perjalanan pendidikan Indonesia. Moralitas telah lama terabaikan dalam pendidikan di bangsa timur ini. Bahkan, moralitas telah terkubur secara dalam oleh pernak-pernik kehidupan yang fana’. Maka sangatlah wajar apabila dunia pendidikan di bangsa ini acapkali dilanda masalah yang “memalukan” sekaligus “memilukan”.

Misalnya saja kasus yang baru-baru ini menggegerkan dunia maya di berbagai media online. Yakni, tentang beberapa anak perempuan berjilbab yang pesta miras dan merokok

di dalam angkot, yang di bagian belakang angle photonya ada tulisan tauhid (laa ilaha illallah).

Tentu saja tindakan yang seperti itu sangatlah memilukan sekaligus memalukan. Namun, inilah realitas yang terjadi pada dunia pendidikan Indonesia.

Melihat realitas buruk tersebut, perlu ada upaya keras untuk memperbaiki moralitas para peserta didik. upaya ini dapat dilakukan dengan cara pemahatan karakter. Pemahatan karakter sangatlah penting. Sebab, Karakter dapat mempengaruhi keperibadian seseorang. dengan kata lain, bahwa karakter dapat menjadi tameng dari godaan keburukan apabila tertanam secara kuat dan baik. Dalam hal ini, guru memiliki peran vital untuk mamahat karakter peserta didik.

Sebagai seorang pendidik, guru tidaklah sekedar sosok yang hanya bertanggung jawab untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja (transfer of knowledge). Di sisi lain guru juga bertanggung jawab untuk mentransfer etika dan kepribadian (transfer of personality). Jika hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, maka pribadi liarlah yang akan terlahir. sebab, Pengetahuan yang dimiliki hanya akan menjadi senjata untuk mempermudah berbuat buruk.

Butuh Pendidik Terdidik Menanggapi tentang vitalnya peran guru dalam dunia pendidikan, John Hattie, dari Visible Learning Lab, University of Auckland, New Zealand, mengatakan bahwa peran guru paling domonan dalam upaya

meningkatkan mutu pendidikan dalam suatu negara, dengan persentase sebesar 50%. kemudian disusul dengan peran kurikulum dengan persentase sebesar 45%, dan pembelajaran sebesar 43%. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil review dari 56.000 riset tentang perbaikan mutu pendidikan di tahun 2007.

Dari hasil riset tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan salah satu aktor terpenting dalam upaya perbaikan pendidikan. Maka dari itu, apabila seseorang telah berani memilih jalan hidup sebagai seorang guru, maka harus memiliki kualitas yang ideal. yakni setidaknya memiliki kecerdasan intelektual, yang ditandai dengan pendidikan yang tinggi dan sepiritual. jangan sampai gelar guru hanyalah sebuah label belaka. Dalam masalah ini, pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan para pendidik hingga benarbenar memiliki kualitas mumpuni. jangan sampai memilih pendidik yang salah.

Pemerintah juga harus mampu menciptakan sistem pendidikan yang bergengsi, namun tetap beretika dan berdikari. Jangan sampai mengolakalik sistem pendidikan namun tidak memberikan solusi yang efektif. Jika perlu, pemerintah harus menekankan mata pelajaran yang bernilai religious.

Sebab, selama bergulirnya perjalanan pendidikan di bangsa ini, pemerintah hanya memprioritaskan knowledge belaka. Sedangkan nilai-nilai religi dikesampingkan. Wallahu a’lamu bi al-Showab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 28 JANUARI 2015 No. 0534 | TAHUN IV

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

MADURA

12

Nelayan Hilang

Diduga Terseret Ombak

KEBINGUNGAN. Warga Pulau Gili Ketapang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya karena tidak ada lembaga seperti SMA.

Warga Gili Butuh Sekolah Lanjutan Mereka Rela Keluar Pulau untuk Menempuh Pendidikan PROBOLINGGO - Puluhan siswa pasca lulus pendidikan SMP tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. Sebab, di desa yang terletak di pulau secara terpisah dengan wilayah Kabupaten Probolinggo itu tidak ada lembaga pendidikan SMA. Mereka Harus rela keluar pulau untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

Menggapai hal itu, Kepala Desa Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo, Suparyono mengatakan dari puluhan siswa yang sudah lulus itu banyak yang tidak melanjutkan. “Mereka tidak bisa melanjutkan, karena tidak ada lembaga tingkat SMA atau sederajat,” katanya kepada wartawan, Selasa (27/1).

Menurutnya, tidak semua siswa yang lulus itu tidak melanjutkan. Sebagian ada yang melanjutkan ke pondok pesantren.

“Mereka yang ekonominya bagus melanjutkan. Kalau tidak mampu, biasanya langsung ke laut menjadi nelayan,” jelas Suparyono.

Dengan tidak tersedianya lembaga SMA dipulau yang berpenghuni 10000 ribu jiwa ini, Suparyono mengaku pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk mendirikan pendidikan SMA dengan status filial atau cabang. “Kelasnya ada di sini. Tapi tercatat sebagai siswa SMK,” urainya.

Namun, upaya itu tidak pernah di jawab dengan serius. Buktinya, hingga saat ini, Dispendik Kabupaten Probolinggo membiarkan begitu saja. “Mau bagaimana lagi, kebijakan itu ada di Dispendik,” papar Suparyono.

Suparyono menambahkan, masyarakat Desa Gili sendiri berbeda dengan daerah lain. Mereka masih teguh mempertahankan tradisi pendidikan agama. Sehingga mereka yang sudah lulus SPM tidak mungkin sekolah ke luar daerah dengan pola indekos.

“Kalau punya biaya, mereka langsung mondok. Kalau sekolah keluar, saat ini masih belum ditemukan,” ucap Suparyono.

Mengenai tidak tersedianya SMA di pulua Gili Ketapang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutuq Edi

Utomo melalui Kabid Pendidikan Menengah Fathur Rozi menyebut pendirian lembaga pendidikan SMA itu belum mendesak. “Sudah pernah kami kaji, dan hasilnya belum mendesak,” jelasnya.

Pihaknya mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam peraturan itu, pendirian lembaga pendidikan SMA berdiri di tingkat kecamatan. Jika sudah ada, maka tidak boleh lagi didirikan.

“Rombel yang ada di SMA N dan SMK N Sumberasih masih ada, diharapkan mereka para siswa asal pulau Gili dapat memanfaatkan sekolah yang sudah ada,” tegas Fathur Rozi. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO - Nasib tak beruntung dialami Maksum Hadi (53), warga Dusun Togur I RT 13 RW 07 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Pria tersebut diduga hilang akibat cuaca buruk, Senin malam (26/1) kemarin.

Tohir, salah satu saksi mata menyebutkan, pada Senin malam ada empat orang ke perairan Desa Pesisir Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Kedatangan mereka untuk menangkap udang di tengah laut.

“Mereka berangkat sekitar pukul 22.00. Dengan membawa peralatan tangkap,” katanya kepada wartawan, Selasa (27/1).

Menurutnya, sesampainya di pantai mereka berpencar mencari tempat yang dianggap menjadi lokasi berkumpulnya binatang berwarna putih kemerah-merahan itu. Jelang pagi hari, ternyata yang kembali hanya tiga orang.

“Saya sempat tanya ke pemancing yang lain. Mereka berpikir Pak Maksum masih belum kembali,” jelas Tohir.

Hingga pukul 09.00 pagi, lanjut Tohir, ternyata yang bersangkutan belum juga datang.

Karena tidak datang itu, maka ia melapor kepada perangkat desa setempat dan meneruskan kepada Camat Gending Ridwan.

“Sudah kami sampaikan kepada Pak Camat,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Camat Gending Ridwan membenarkan memang ada warganya hilang saat memancing. “Saat ini masih dicari oleh Muspika. Diduga terseret ombak,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi membenarkan perihal hilangnya warga Kabupaten Probolinggo yang memancing itu. “Kami sudah koordinasi dengan Kantor SAR Jember. Saat ini dalam perjalanan ke sini untuk mencari korban,” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Operasi Kantor SAR Jember, Suryanto mengaku sudah mendapat laporan hilangnya nelayan atau pencari ikan di perairan Kabupaten Probolinggo. ”Kami sudah mendengar tim sudah dalam perjalanan,” katanya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

13

HASIL OLAHAN

Harga Ikan Kering Naik PROBOLINGGO – Produksi ikan kering hasil olahan masyarakat nelayan di Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo mulai terhambat, sehingga harga ikan kering naik.

MASIH MINIM. Tim Relawan Pusat Pengendalian Operasi Bencana (Pusadalob) BPBD Kabupaten Probolinggo terus memantau perkembangan aliran sungai.

Pendeteksi Banjir Minim Alat di Pancar Glagas Terhubung ke Kantor BPBD PROBOLINGGO - Kabupaten Probolinggo merupakan daerah rawan terjadi bencana alam, salah satunya bencana banjir. Saat ini alat pendeteksi banjir tergolong minim. Dari lima aliran sungai yang rawan terjadi banjir, hanya satu aliran yang sudah terpasang alat pendeteksi banjir.

Aliran sungai yang sudah mulai terpasang alat pendeteksi banjir yaitu aliran sungai Banjar Glagas yang ada di wilayah Kecamatan Pakuniran.

Sementara aliran sungai lainnya seperti sungai, Kalipaser Kecamatan Sumberasih, sungai Kedungdalem Dringu dan sungai Kertosono Kecamatan Krejengan dan sungai banjarsari Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.

“Keempat sungai itu masih belum bisa dipantau aliran airnya,” terang Dwijoko Nurjayadi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabu-

paten Probolinggo, kepada wartawan, Selasa (27/1).

Menurutnya, alat pendeteksi yang sudah terpasang di aliran sungai Pancar Glagas secara jarak jauh pihak BPBD sudah bisa mengetahui perkembangan arus sungai setiap waktu. Secara otomatis dari alat tersebut sudah terhubung server secara langsung ke kantor BPBD. “Kondisi terakhir aliran sungai bisa diketahui setiap detiknya,” jelasnya.

Upaya yang dilakukan pemkab mengenai alat pendeteksi banjir ini, lanjut dia,sangat diperlukan.

Alasannya, upaya pencegahan

dini banjir bisa dilakukan secara cepat. “Sehingga bencana bajir bisa diantisipasi agar tidak sampai menelan korban jiwa,” tandas Dwjoko Nurjayadi.

Dwijoko Nurjayadi menyayangkan, saat ini alat tersebut masih belum maksimal di seluruh aliran sungai. Pihaknya akan terus mengupayakan untuk bisa menambah alat secara bertahap. ”Untuk satu unit alat pendeteksi anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 400 juta. Jadi untuk memenuhi kekurangan alat lagi sesuai dengan kebutuhan aliran sungai sekitar Rp 1,6 Miliar,” paparnya.

Dikatakan, untuk pendeteksi bencana alam lainnya, seperti longsor belum juga dimiliki Pemkab. “Secara otomatis kebutuhan alat kewaspadaan bencana memang sangat dibutuhkan keberadaannya,” ucapnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

“Harga ikan kering hasil olahan nelayan Mayangan mulai naik akibat produksi mereka terhambat musim hujan. Diperkirakan dua hingga tiga minggu harga akan terus melonjak,” kata Samsul (45) salah seorang perajin ikan kering, kepada wartawan, Selasa (27/1).

Menurutnya, harga ikan kering di wilayah Kota Probolinggo masih tergantung musim hujan berkepanjangan sehingga menyebabkan proses pengeringan terhambat, dan harga ikan kering melonjak.

“Tingginya intensitas curah hujan di wilayah Kota Probolinggo, membuat nelayan tradisional kesulitan dalam proses pengeringan ikan. Akibatnya harga ikan kering melambung tinggi sejak sepekan terakhir,” tandas Samsul.

Selain karena sulit mendapat panas matahari, lanjut Samsul, nelayan juga kesulitan mendapatkan pasokan ikan segar yang disebabkan cuca buruk di perairan laut utara Kota Probolinggo. Kenaikan jenis ikan kering berkisar antara dua puluh hingga empat puluh persen.

“Tingginya harga ikan kering disebabkan tingginya intensitas curah hujan yang melanda wilayah Kota Probolinggo, sehingga membuat sejumlah nelayan tradisional Kelurahan Mayangan kesulitan dalam proses pengeringan ikan,” ucapnya.

Cuaca normal,proses pengeringan ikan dapat dilakukan dalam kurun waktu sehari.

Namun musim penghujan, nelayan membutuhkan waktu hingga tiga hari untuk proses pengeringan ikan.

“Jika hujan turun dengan intesitas tinggi, tak jarang ikan-ikan nelayan yang dikeringkan rusak karena tak mendapat panas matahari,” terang Samsul.

Senada disampaikan, Agus Salim, para pembuat ikan kering juga mengaku kesulitan mendapat pasokan ikan segar

dari nelayan. Karena cuaca buruk dan angin kencang di perairan laut utara Kota Probolinggo.

“Sebelumnya harga ikan kering super seharga tujuh belas ribu rupiah perkilogram.

Kini mengalami kenaikan hingga dua puluh tiga ribu rupiah perkilogram,” katanya.

Demikian juga, produski ikan kering di Kota Probolinggo berkurang karena pasokan bahan baku berupa ikan segar sulit didapatkan dari hasil tangkapan nelayan. Namun setiap tahun permintaan ikan kering terus meningkat sehingga perajin sulit memenuhi pesanan.

“Pasokan bahan baku ikan segar terutama dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan tak bisa diandalkan oleh perajin ikan kering selain harganya masih terjangkau hasil tangkapan nelayan menurun akibat cuaca buruk,” ujar Agus Salim.

Sementara itu, Sulastri salah seorang pedagang ikan segar dan ikan kering di pasar tradisional Kronong Mayangan mengaku, memasuki awal musim hujan ikan kering mulai terjadi kenaikan harga akibat proses pengeringan sedikit terganggu.

Kenaikan harga ikan kering masih relatif mahal, karena permintaan ikan kering cukup tinggi. Diperkirakan harga ikan kering akan mengalami lonjakan dua hingga tiga minggu kedepan.

“Produksi ikan kering memasuki musim hujan perajin berhenti. Akibatnya proses pengeringan secara alami melalui panas matahari tergangu meski bahan baku ikan segar tetap melimpah, biasanya mereka menjual ikan kering persediaan saat musim kemarau lalu,” ucapnya.

Dikatakan, tingginya harga ikan segar dinilai nelayan tak seimbang saat diolah menjadi ikan kering. Harga ikan kering jauh lebih murah dibanding harga ikan segar. Untuk mensiasati kerugian lebih besar, nelayan tradisional Mayangan lebih melakukan pembelian ikan segar untuk dikeringkan dengan jumlah lebih sedikit dari hari-hari biasanya.

“Karena terlalu banyak membeli ikan segar, para pembuat ikan segar khawatir ikanikan mereka akan rusak karena tak mendapat panas matahari,” papar Sulsatri. =M.HISBULLAH HUDA

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

IDENTIFIKASI. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) di Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjoyang dibobol kawanan pencuri.

Ada PAUD Dibobol Pencuri Kerugian Mencapai Ratusan Juta Rupiah PROBOLINGGO – Kawanan pencuri spesial gedung sekolah kembali beraksi. Sebuah sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) di Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, di bobol kawanan pencuri, Selasa (27/1) dini hari.

Pelaku masuk dengan cara meloncat pagar berduri dan mencongkel jendela. Selanjutnya pelaku berhasil menggondol sejumlah barang elektronik, uang koperasi dan tabungan siswa.

Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Menurut Lita, Guru Paud Al Amin, mengatakan tiba-tiba wali murid dan sejumlah guru sekolah pendidikan usia dini, dikejut-

kan dengan hilangnya sejumlah peralatan elektronik yang ada di dalam ruangan. “Pelaku yang kemungkinan besar berjumlah lebih dari dua orang ini masuk dengan cara meloncat dari pagar berduri. Kemudian masuk mencongkel jendela menggunakan obeng, saat penjaga sekolah belum datang,� ucapnya.

Polisi yang datang langsung mengamankan di tempat kejadian perkara (TKP) melakukan

proses identifikasi. Bahkan televisi ditemukan berada di teras kelas. Kemungkinan pelaku kesulitan membawa televisi tersebut.

Selanjutnya pelaku mengacak-acak kantor PAUD dan berhasil membawa sejumlah peralatan elektronik berupa laptop, seperngkat komputer, home theater, uang amal siswa, uang kas sekolah, uang tabungan dan koperasi sekolah.

Dari sekitar TKP, polisi ber-

hasil mengidentifikasi jejak kaki pelaku dan sidik jari di sekitar meja komputer. Tak hanya itu obeng yang di duga milik pelaku juga berhasil diamankan.

Di duga kuat kawanan pelaku ini merupakan sindikat pencuri spesialis sekolah atau perkantoran yang selama ini membobol belum berhasil diungkap polisi.

Akibat kasus pencurian ini, kerugian sekolah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. =M.HISBULLAH HUDA

KORAN MADURA

lahraga

LIGA PRIMER INGGRIS

Balotelli Masih Betah di Anfield LIVERPOOL - Agen penyerang Liverpool asal Italia Mario Balotelli, Mino Raiola mengaku bahwa kliennya itu masih bahagia di Anfield meski tidak menjadi pilihan utama pelatih Brendan Rodgers.

Bahkan kondisi ini diyakini akan membuat mantan pemain AC Milan itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya.

“Dia bahagia di Liverpool.

Tidak ada satu orang pun yang sedang bahagia lalu meninggalkan klub, tetapi dia bereaksi secara profesional,” kata Raiola yang juga menjadi agen pemain muda Prancis Paul Pogba dan Zlatan Ibrahimovic dalam wawancara khusus dengan Sky Sports.

Balotelli tiba di Anfield pada jendela transfer musim panas 2014 dari AC Milan dengan tujuan mengganti peran Luis Suarez, top skor Liga Utama

Inggris musim lalu yang kemudian pindah ke Barcelona. Tetapi harapan ini jauh panggang dari api. Hingga saat ini, Balotelli belum mencetak satu gol pun untuk “The Reds” di Liga Utama Inggris. Dia baru menyumbang dua gol untuk Liverpool masing-masing di Piala Liga dan Liga Champions.

“Mereka adalah dua pemain yang berbeda. Liverpool mengetahui itu dan orang perlu tahu bahwa dia bukanlah Suarez.

Mario butuh adaptasi, demikian juga Liverpool,” imbuh Raiola.

Dia melanjutkan, “Balotelli mengalami cedera dan pindah ke klub besar. Mario akan memenangkan pertarungan ini dan menjadi lebih baik. Tergantung Brendan Rodgers mau memberi kesempatan atau tidak.”

Saat ditanya tentang hubungan Balotelli dengan Rodgers, Raiola mengaku, hubungan keduanya baik-baik saja, meski mereka tidak sepakat dalam semua hal yang menyangkut masalah teknis. “Mereka sering bicara. Mario suka Brendan, meski mereka tidak sepakat dalam banyak hal, terutama karena masalah tenis. Tetapi Mario akan berusaha melakukan apa yang dinginkan pelatih. Pindah ke Liverpool adalah hal terbaik dalam kariernya.

Dia masih menjadi salah satu pemain terbaik dunia,” kata pria Italia yang mau bertarung dalam perebutan kursi Presiden FIFA itu.

Di mata Rodgers, kata Raiola, Balotelli adalah seorang pemuda yang baik. Dia akan memberi kesempatan kepada Balotelli guna menepis berita bahwa pemuda keturunan Ghana itu akan meninggalkan Anfield. “Kami tidak meminta supaya meninggalkan Anfield. Terlalu cepat, apalagi sedang cedera, untuk mengatakan kami pergi pada Januari. Tidak ada masalah besar. Dia sedang beradaptasi dengan sebuah gaya baru yang diinginkan pelatih.

Kita tunggu saja musim panas mendatang,” tutup Raiola. =SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 201528| JANUARI No. 0534 |2015 TAHUN IV RABU

No. 0534 | TAHUN IV

15 15

Napoli Menang Kontroversial NAPLES - Napoli memetik kemenangan kontroversial saat menjamu Genoa pada lanjutan Liga Serie A Italia di San Paolo, kandang Napoli, Senin (26/1) malam waktu setempat atau Selasa (27/1) dini hari WIB. Napoli menang tipis 2-1 berkat gol penalti kontroversial striker internasional Argentina, Gonzalo Higuain.

Meski demikian, tambahan tiga angka ini sudah cukup mengangkat mereka ke peringkat ketiga klasemen sementara, menggusur Lazio ke tempat keempat, dengan selisih dua poin. Kemenangan ini sekaligus menekan AS Roma di tempat kedua yang sudah tertinggal delapan poin dari Juventus di puncak klasemen.

Napoli sendiri tertinggal enam poin dari AS Roma.

Higuain membuka kemenangan timnya ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit memanfaatkan bola pantul. Gol ini bermula dari tendangan keras Jose Callejon dari luar garis 16 ke pojok kiri bawah gawang Genoa, memanfaatkan umpan dari Marek Hamsik. Tetapi tendangan ini berhasil diselamatkan oleh kiper tim tamu, Mattia Perin. Sayang bola pantul berhasil disundul dari sebuah sudut sangat sempit ke dalam gawang oleh Higuain.

Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-56, Genoa sukses menyamakan kedudukan melalui Iago Falque melalui sebuah tendangan kaki kiri dari sudut yang sangat sempit ke pojok kanan bawah gawang Rafael memanfaatkan umpan Andrea Bertolacci.

Gol kemenangan Napoli akhirnya ditentuan oleh Higuain pada menit ke-75 dari titik putih. Wasit yang memimpin pertandingan mendakwa pemain Genoa, Juraj Kucka, menjatuhkan Higuain di kotak terlarang, sehingga diberi hukuman tendangan penalti. Keputusan ini dinilai kontroversial

karena dalam rekaman ulang, kontak antara Higuain dengan Kucka sangat minim. Higuain yang mengambil sendiri tend-

angan penalti itu tidak kesulitan menaklukkan Perin di bawah mistar gawang. Kedudukan 2-1 ini pun bertahan hingga akhir pertandingan.

Tambahan tiga angka ini mengangkat Napoli ke peringkat ketiga klasemen sementara menggusur Lazio yang sehari sebelumnya menghuni jatah terakhir Liga Champions dari Italia tersebut.

Napoli mengantongi 36 poin dari 20 pertandingan, unggul dua angka dari Lazio yang tergusur ke peringkat keempat. Sedangkan bagi Genoa, kekalahan ini membuat mereka tertahan di posisi ketujuh.

Higuain sangat senang dengan hasil ini. Pasalnya, mereka semakin mendekat AS Roma yang berada di peringkat kedua klasemen, setelah sehari sebelumnya hanya memetik hasil imbang 1-1 melawan Fiorentina. “Kami mencoba mendekati Roma dan mengusir mereka dari tempat kedua. Sebab secara matematis, hal itu masih sangat memungkinkan,” kata Higuain.

Pada laga terpisah beberapa saat sebelumnya, Udinese juga menang tipis 2-1 atas Empoli.

Gol-gol Udinese dibuat oleh striker gaek Antonio Di Natale pada menit ke-19 dan Silvan Wender. Sementara gol balasan Empoli dibuat oleh Riccardo Saponara melalui titik putih setelah pemain Udinese Danilo handsball di kotak terlarang.=ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA 16 NAPOLI

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

RAIH KEMENANGAN KONTROVERSIAL

16

RABU 28 JANUARI 2015 No. 0534 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

TENDANGAN RONALDO

KARTU MERAH RONALDO

Ronaldo (tengah) saat menendang Edimar pada laga Real Madrid kontra Cordoba.

Ronaldo (tengah) menerima kartu merah langsung dari wasit.

Neymar: Ronaldo Patut Dihukum BARCELONA - Penyerang Barcelona asal Brasil Neymar menilai, bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo patut diganjar kartu merah atas tindakannya menendang pemain Cordoba, Edimar, pada laga antara Real Madrid melawan Cordoba di ajang La Liga Spanyol akhir pekan lalu. Menurutnya, tindakan Ronaldo itu memang salah. Namun hal lain yang juga harus diperhatikan adalah kemungkinan peraih Ballon d’Or 2013 dan 2014 tersebut diprovokasi seperti yang terjadi pada Zinedine Zidane pada Piala Dunia 2006 atau reaksi rekan-rekan satu timnya di Timnas Brasil ketika dia dijatuhkan pemain Kolombia pada Piala Dunia 2014.

onaldo sendiri sudah meminta maaf atas tindakan “bodoh”nya tersebut. “Sangat mudah berbicara bagi mereka yang tidak ada di atas lapangan.

Tindakan itu buruk dan negatif. Kita tidak bisa melakukan halhal seperti itu. Tetapi pada saat bersamaan hal itu sulit karena kadang ada provokasi seperti yang terjadi pada Zidane dan saya.

Kita perlu bekerja dengan hati,” kata Ney-

Neymar dalam jumpa pers yang mempresentasikan kesepakatan sponsor antara Barcelona dengan perusahaan kosmetik Brazil Baruel di Barcelona, (27/1) WIB. Dalam pertemuan dengan media tersebut, Neymar menyebut aksi Ronaldo dalam laga Cordoba kontra Real Madrid patut diganjar hukuman.

mar yang mengalami cedera punggung pada perempat final Piala Dunia 2014 sehingga absen sampai turnamen berakhir.

Akibat pelanggarannya itu, Ronaldo kemungkinan akan dijatuhi sanksi larangan bermain pada empat pertandingan. Ronaldo sendiri akan mempelajari sanksi yang begitu panjang setelah komite pertandingan bertemu pada Rabu besok. Neymar pun tidak mau berspekulasi tentang lamanya sanksi untuk Ronaldo Real Madrid yang tidak akan diperkuat top skor sementara La Liga tersebut.

“Saya tidak bekerja dengan Komite Kompetisi. Saya tidak tahu. Itu keputusan Komite. Saya hanya berpikir tentang tim saya sendiri, tentang cara kami bermain

dan berlatih. Saya tidak ingin berbicara tentang tim lain bila mereka tidak berbicara tentang kami. Bila saya bekerja di Komite Pertandingan, saya akan beritahu Anda berapa lama dia harus dihukum,” kata Neymar kepada wartawan wartawan.

Neymar menilai, keputusan wasit yang meminimaliasi kekerasan terhadap pemain di atas lapangan sudah tepat. Hanya saja, perlindungan tersebut jangan hanya diberikan kepada para pemain top. “Perlindungan itu bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk semua pemain. Saya kira wasit wajib melindungi semua pemain,” imbuhnya.

Pada bagian lain, mantan pemain klub Brasil, Santos, berusia 22 tahun ini membantah pernyataan Johan Cruyff bahwa

keberadaan dirinya dan Lionel Messi menimbulkan masalah di Barcelona. “Saya menghormati pendapat Cruyff. Dia adalah salah satu pemain terbaik dunia, tetapi mohon maaf, pendapatnya salah. Kami (dia dengan Messi) semakin padu dan ini baru awal. Kami bisa melakukan banyak hal,” paparnya.

Dia melanjutkan, “Saya tidak punya masalah. Saya sudah membagikan banyak hal dengan begitu banyak pemain di ruang ganti. Saya tidak pernah punya masalah dengan Ronaldo. Saya menghargai Messi dan saya akan selalu menghormatinya.

Dari semua pemain yang saya lihat, Messi adalah yang terbaik dan saya akan selalu menghormatinya.” =ESPN/CAROL AJI

RABU 28 Januari 2015 No. 0534 | TAHUN IV

Bau PSKS-Raskin Tercium di Tlagah

Pemasangan Listrik Baru Lamban

BANGKALAN | M

PAMEKASAN | F

Penyimpangan Bantuan

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

A

PERSEPAM MU VS PERSERU

bERAKHIR IMBANG MADURA SPORT |P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Tuntaskan S

Kasus Ikbal Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp 5 Miliar

UMENEP – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Guluk-Guluk (FMDG) menuntut Kejaksaan Negeri Sumenep segera menuntaskan kasus dugaan penggelapan raskin oleh Kepala Desa (Kades) setempat, Muhammad Ikbal.

Desakan itu disampaikan FMDG saat melakukan aksi demonstrasi, Selasa (27/01) di Kantor Bupati sekitar pukul 11.30 WIB lalu dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep sekitar pukul 12.10 WIB. Pada Kamis, (11/12/2014), ratusan warga setempat telah melaporkan Kepala Desa (Kades) Guluk-Guluk, Muhammad Ikbal kepada Polres dengan tuduhan pemalsuan tanda tangan penerima bantuan beras sebagai laporan pertanggung jawaban, dan kepada Kejari dengan tuduhan penggelapan raskin (Koran Madura, 12/12/2014).

Koordinator aksi, Muhammad Haris mengatakan, selama lima tahun, raskin di

Guluk-Guluk hanya turun dua kali tiap tahun, bahkan pada tahun 2014 hanya turun satu kali.

Berdasarkan hitungan pihaknya, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 5 miliar.

Karenanya, ia meminta kepada Bupati untuk ikut bertanggung jawab demi tegaknya keadilan di Kabupaten Sumenep.

Jika tuntutan masyarakat Guluk-Guluk itu tidak diindahkan, dan Bupati tidak mampu menegakkan keadilan terkait kasus dugaan penyelewengan raskin di Desa Guluk-Guluk, ia mengatakan akan melakukan aksi unjuk rasa kembali dengan membawa massa yang lebih besar.

"Itu akan kami lakukan sebagai wujud ketidakpercayaan kami kepada Bapak Bupati," lanjutnya.

Pantauan di lapangan, massa juga melakukan tahlil bersama dipinpim oleh H. Ridha. Namun, sebelum tahlil dilakukan, Ridha mendoakan agar setiap pemimpin di lingkungan Kabupaten Sumenep yang adil dan jujur diangkat jabatannya.

TUNTASKAN KASUS RASKIN. Forum Masyarakat Desa Guluk-Guluk (FMDG) saat melakukan aksi demonstrasi atas kasus dugaan penggelapan raskin yang dilakukan Kepala Desa Guluk-Guluk, Muhammad Ikbal, Selasa (27/01).

"Sebaliknya, setiap pemimpin yang tidak jujur dan adil, seperti kepala Desa Guluk-Guluk diturunkan jabatannya. Kalau tidak, semoga dipindahkan ke alam lain," tukasnya.

Di Pemkab, massa tidak ditemui oleh Bupati atau unsur lain yang mewakilinya.

Sehingga, usai melakukan doa bersama dan berorasi massa langsung bergerak menuju kantor Kejari Kabupaten Sumenep.

Di depan kantor Kejari, massa kembali menggelar orasi dan menuntut pihak kejaksaan segera mengusut tuntas kasus dugaan penggelapan raskin yang dilakukan oleh Kades Guluk-Guluk. "Karena, selain telah menyebabkan kerugian negara lebih Rp. 5 miliar, mekanisme pendistribusiannya juga bermasalah," kata Haris kepada sejumlah awak media.

Dia menilai, sistem pendistribusian raskin di Desa Guluk-Guluk sejak tahun 2010 sampai 2013 tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasalnya, raskin dibagikan secara rata, tanpa melihat kaya dan miskin. Bahkan, ia menilai alasan Kades Guluk-Guluk melakukan pemerataan karena banyaknya masyarakat itu merupakan pembodohan yang nyata kepada masyarakat.

"Anehnya lagi, jatah raskin pada bulan 10, 11 dan 12 tahun 2014 itu masih ditangani oleh kepala Desa Guluk-Guluk. Padahal saat itu ia sudah non aktif karena telah mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pertanyaannya, di kemanakan beras kami itu?," herannya.

Oleh sebab itu, pihaknya menuntut agar kejaksaan segera mengusut kasus tersebut.

Pasalnya, sejauh ini pihaknya mengaku tidak mendapat kejelasan terkait perkembangan kasus itu sejak dilaporkan kepada kejaksaan pada 11 Desember 2014 lalu.

"Kami berharap, agar Kejari, kepolisian, bupati, DPRD dan semua pihak yang terkait menindaklanjuti kasus tersebut. Kalau tidak kami akan turun jalan lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak. Pasti kami juga melapor ke Kejati," katanya.

Kepala Kajari, Roch Adi Wibowo mengatakan telah melakukan beberapa hal dalam menindaklanjuti laporan dugaan penggelapan raskin di Desa Guluk-Guluk.

Pihaknya telah memeriksa sebanyak 27 orang. Termasuk di dalamnya dari pihak Bulog dan kecamatan.

"Saya tegaskan, kasus ini masih belum tahap penyelidikan. Tapi masih pra penyelidikan. Setelah itu baru ke penyelidikan, penyidikan baru ke penuntutan," ujarnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

RABU 28 JANUARI 2015 No. 0534 | TAHUN IV

KRIMINALITAS

Kasus Pencurian Sapi Terungkap

DIALIHKAN. Kondisi proyek pembangunan tempat pemprosesan akhir sampah di Desa Torbang Kecamatan Batuan, Sumenep, Selasa (27/1). Proyek tersebut dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Pemkab Terima Proyek TPA Komisi C: Pekerjaannya Banyak Tak Sesuai RAB SUMENEP – Bupati Sumenep A. Busyro Karim menerima pelimpahan pekerjaan proyek pembangunan tempat pemprosesan akhir (TPA) sampah di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Selasa (27/1). Dewan menyatakan menolak pelimpahan tersebut.

Berdasarkan hasil sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan oleh sejumlah anggota Komisi C DPRD Sumenep berapa hari yang lalu, pekerjaan proyek senilai Rp 12 miliar yang didanai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2014 disinyalir dikerjakan asal-asalan.

Indikasinya, penggunaan batu yang semestinya menggunakan batu Jawa, kenyataannya masih menggunakan batu lokal yang kualitasnya jauh lebih rendah dari kualitas batu Jawa. Selain itu, paving yang mestinya menggunakan jenis vebro, malah menggunakan paving jenis lokal.

Sehingga pekerjaan tersebut dimungkinkan akan cepat rusak.

“Berdasarkan hasil temuan kami di lapangan, pekerjaannya banyak yang tidak sesuai dengan RAB (rancangan anggaran biaya) yang ada. Bahkan atap kantornya juga tidak sesuai dengan aturan yang ada,” kata Wakil Komisi C DPRD Sumenep, Dwita Andriyani.

Tidak hanya itu, kejanggalan lain yang ditemukan yakni

pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Gala Karya di bawah naungan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (SKPPLP) Jawa Timur, tidak selesai tepat waktu. Sebab, pada awal Januari 2015 pekerjaan tersebut masih berlangsung.

“Secara aturan ini sudah salah. Karena sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 194/PMK.05/2014 tertanggal 6 Oktober 2014, semua pekerjaan proyek yang bukan termasuk proyek multi years (tahun jamak) harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2014 lalu,” terangnya.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep, Moh. Ramzi mengatakan Pemkan mengabaikan temuan tersebut. Mestinya, sebelum pemerintah daerah menerima hasil pekerjaan tersebut, terlebih dahulu melakukan kroscek, terutama soal kualitas material dan juga pekerjaannya.

“Seharusnya itu dilakukan. Tapi saat ini kan tidak, malah pemerintah daerah terkesan mengabaikan itu semua,” terangnya.

Oleh sebab itu, dirinya sebagai wakil rakyat dengan tegas mengatakan menolak pelimpahan wawenang tersebut. Sebab, dirinya sangat tidak menginginkan Sumenep terkesan sebagai ladang proyek yang kualitasnya jelek. ”Secara tegas kami menolak proyek itu (pembanguan TPA).

Karena sudah sangat jelas proyek itu dikerjakan asal-asalan. Saya berani pertanggungjawabkan soal ini, kalau tidak percaya silakan uji materialnya dengan menggunakan lab. (laboratorium),” tantangnya.

Menaggapi hal itu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim lebih memilih bungkam. Malah mengalihkan pertanyaan awak media kepada instansi yang menanganinya. ”Kalau soal speknya jangan tanya ke saya. Silakan tanya ke BLH (Badan Lingkungan Hidup) saja,” katanya singkat.

Kepala BLH Sumenep Hery Patreadi menanggapi hal itu dengan wajah yang ambigu. ”Saya sendiri yang tahu soal pekerjaan ini semua. Dan untuk bahan dasar konstruksi ini sudah bagus,” katanya dengan wajah memerah.

Ditanya soal penggunaan paving jenis lokal, pihaknya mengaku tidak menjadi persoalan. Sebab, pekerjaan yang dilakukan saat ini bukan termasuk kategori proyek berat. “Ini bukan

bendungan yang harus menggunakan paving vebro. Tapi ini tempat penumpukan sampah.

Kalau bendungan pantas menggunakan vebro, karena takut sepet atau tidak bocor,” terang Patreadi.

Sementara Kasatker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Pemprov Jatim John Manaek Sihombing mengaku tidak bisa memberikan penjelasan secara detail soal juknis pelaksanaannya. “Begini, kalau bicara soal spek, kita harus lihat dulu juknisnya, baru kita kroscek ke lapangan,” katanya.

Sebab, lanjut John, setiap pekerjaan selalu disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang ada. Apalagi, sebelum pekerjaan terealisasi, pihaknya dengan rekanan masih melakukan adendum (perjanjian). ”Masalah paving kita jangan melihat jenis lokal dan non lokal. Tapi lihat saja kekuatannya. Buktinya saat dilalui alat berat tidak apa-apa kok,” katanya saat ditanya soal penggunaan pavingnya.

Sementara untuk jenis batu yang ditengarai menggunakan batu lokal, pihaknya juga tidak mau berspekulasi tentang pekerjaan tersebut. ”Kami sudah baca suratanya. Dan kami tidak membeli batu,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

SUMENEP - Kasus pencurian sapi yang terjadi di Dusun Sumber Ngolbek, Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding, berhasil diungkap oleh jajaran Resmob Polres Sumenep, Selasa (27/1).

Sapi betina milik Ahmadi (33), yang hilang pada Jumat (23/1) dini hari, ditemukan di rumah Sup (40), warga satu desa.

"Anggota kami berhasil membongkar kasus pencurian sapi di Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding, kemarin. Pelakunya sudah kami tangkap dan kami jebloskan dalam tahanan," kata Kapolres Sumenep AKBP Rendra Radita Dewayana, melalui Kabag Humas Polres AKP Jaiman, kemarin.

Dikatakan, terkuaknya pencurian sapi yang ditaksir seharga Rp 13 juta itu, bermula dari informasi warga yang turut serta melakukan pencarian. Warga menemukan jejak kaki sapi yang diduga milik Ahmadi, melintas di tegalan milik masyarakat.

Karena curiga dengan jejak kaki sapi tersebut, warga berusaha menelusurinya hingga ke batas akhir jejak kaki sapi itu. Namun betapa terkejutnya warga, setelah jejak kaki sapi itu menuju rumah Sup di Desa Gadu Barat, yang diduga sebagai pelakunya.

Warga kemudian melaporkan temuannya itu pada kepala desa, dan diteruskan ke Mapolres Sumenep. Mendapat laporan seperti itu, tim Resmob langsung melakukan penyelidikan, hingga menemukan sapi milik Ahmadi di kandang sapi milik Sup. Sementara Sup yang diduga pelaku pencurian tersebut menghilang dari rumahnya.

Namun selang beberapa hari, petugas berhasil membekuknya dan menjebloskannya ke dalam tahanan.

"Setelah dilakukan penyelidikan, tersangka sempat menghilang dari rumahnya, namun tidak berapa lama petugas berhasil membekuknya," bebernya.

Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat Pasal 363(1) Subs Pasal 480 KUHP, dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

C

KELOMPOK KEPALA MADRASAH

Tunjangan Fungsional Guru Dipotong?

SUMENEP – Bantuan untuk kesejahtetaan guru non pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep, diduga tidak diterima secara utuh oleh penerima hak.

Sejumlah guru yang biasanya menerima bantuan sebesar Rp 3 juta setiap tahun, diduga hanya menerima Rp 2.940.000. Kelompok Kepala Madrasah (KKM) diduga memotong Rp 60 ribu dengan alasan yang tidak jelas.

Penerima bantuan dialami pemotongan terjadi terhadap sejumlah guru swasta di Kecamatan Bluto. Modus pemotongan tersebut dengan cara dikolektifkan dan dikondisikan oleh salah satu pengurus KKM Bluto.

Jumlah guru yang mendapatkan dana tunjangan fungsional di Kecamatan Bluto, sekitar 300 guru dari jenjang raudlatul adfal (RA) hingga madrasah aliyah

(MA). Jadi, ketika dikalkulasikan bantuan yang diduga disunat itu mencapai Rp 18 juta.

"Pada hari Senin (26/1) kemarin, berencana mau mengambil bantuan itu ke kantor Pos. Tapi petugas Pos tidak memperbolehkan. Alasannya, karena sudah dikolektifkan oleh salah satu oknum KKM," kata salah satu pengelola lembaga yang berada di Kecamatan Bluto yang enggan disebutkan namanya.

Dikatakan, pemotongan dana tunjangan tersebut dilakukan secara sepihak. Sehingga aksi tersebut dirasa sangat memberatkan bagi sejumlah guru yang hendak menerima tunjangan tersebut.

"Sebelumnya tidak ada musyawarah apa pun dari KKM tentang sistem pengambilan dana itu. Bahkan ketika saya tanya ke petugas Kemenag, dana itu bisa diambil secara perorangan.

Tapi kenapa kok KKM terkesan memaksakan pengambilan itu secara kolektif," terangnya.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep, Jubriyanto mengaku kecewa dengan kabar adanya pemotongan dana bantuan dari pemerintah itu. Seharusnya dana itu diberikan kepada penerima secara utuh. ”Otomatis, itu bisa menjadi preseden buruk bagi bantuan ke depan,” katanya.

Tindakan semacam itu, menurutnya, meresahkan terhadap semua guru. Sebab, bisa menghambat terhadap kemajuan pedidikan di Sumenep ke depan.

"Logikanya, jika sudah mentalitasnya guru down, jelas dia akan malas untuk menjalankan tugasnya. Sehingga, juga akan berdampak terhadap kemajuan

pendidikan ke depan," terangnya.

Menurut Politis PKS tersebut, jika dugaan itu benar jelas pengurus KKM sudah melabrak aturan yang ada. "Apa pun alasannya, yang namanya pungli itu tetap salah dan melanggar aturan yang ada. Ini harus segera disikapi dengan serius. Jika tidak, kemungkinan besar aksi serupa akan selalu terjadi di lain tempat," ungkapnya.

Ketua Kelompok Kepala Madrasah (KKM) Fathorrahman membantah dirinya telah melakukan pungli dana fungsional tersebut. ”Itu tidak benar. Kalau yang disatukan pengambilannya itu benar,” katanya.

Menurutnya, disatukannya pengambilan agar penerima tidak berbondong-bondong ke kantor Pos. “Jadi, semua rekening penerima itu dikumpulkan pada KKM. Baru KKM yang ngambil ke kantor Pos, baru KKM mencairkan ke masing-masing penerima. Hal seperti itu sudah kami lakukan

mulai tahun lalu,” terangnya.

Sementara Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Sumenep, H. Moh. Rifa'i Hasyim mengatakan, dirinya masih belum mengetahui soal adanya indikasi pungli tersebut. Sebab sampai saat ini belum menerima laporan. ”Saya masih belum tahu soal itu. Tapi yang jelas kalau dari Kemenag, tidak ada instruksi setiap kali pencairan bantuan apa pun untuk melakukan pengkondisian, permohonan, maupun perintah untuk meminta jatah dari penerima,” katanya.

Ditanya soal sistem pencairan, mantan Kepala MTsN Tarate itu tidak banyak berkomentar. “Pencairannya kami bekerja sama dengan Pos, jadi semua sistemnya di sana yang mengaturnya. Tapi yang jelas kami sudah mentransfer ke rekening masing-masing penerima,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

PERBAIKAN JALAN PELABUHAN BRAKAS

Warga Brakas Tagih Janji Dinas Perhubungan SUMENEP – Sejumlah warga Desa Brakas, Kecamatan/Kepulauan Raas menagih janji Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep. Pasalnya, Kepala Dishub setempat Mohammad Fadillah berjanji segera memperbaiki kerusakan jalan akses pelabuhan setempat.

Akses jalan menuju Pelabuhan Brakas pada tahun 2014 telah diperbaiki. Namun, tidak sampai satu bulan lamanya, aspalnya sudah banyak yang kocar-kacir.

Pekerjaan jalan sepanjang sekitar 1200 meter itu diduga dikerjakan asal-asalan.

Kepala Dishub Mohammad Fadillah berjanji akan segera memperbaiki jalan tersebut.

Sayangnya, hingga saat ini janji tersebut masih belum terealisasi.

Buktinya, sampai saat ini jalan pelabuhan terbesar di kecamatan tersebut masih belum diperbaiki.

“Sejak awal Januari yang lalu, hingga saat ini masih belum ada pekerjaan perbaikan jalan itu.

Bahkan saat ini kerusakannya sudah semakin parah,” kata tokoh masyarakat warga Desa Brakas, Arkan, Selasa (27/1).

Menurutnya, tidak hanya jalan yang tidak diperbaiki, lampu penerangan di pelabuhan terse-

but juga masih belum ada perubahan. Lampu itu hanya menyala sekitar seminggu. “Setalah itu sampai saat ini lampu penerangan yang berjumlah lima buah itu tidak menyala lagi,” terangnya.

Kepala Dishub Mohammad Fadillah saat dikonfirmasi wartawan mengaku masih belum mengetahui kondisi jalan tersebut saat ini.

Sebab, pihaknya belum meninjau kondisi terkini. “Kami masih belum tahu, apakah sudah diperbaiki atau tidak. Kami akan tanya dulu kepada staf yang menanganinya,” katanya.

Namun, pihaknya sudah meminta pelaksana proyek untuk segera memperbaiki kerusakannya. ”Saya sudah minta kepada pelaksana untuk segera diperbaiki. Namun, waktu itu yang bersangkutan sedang punya musibah, kemungkinan saja saat ini sudah diperbaiki,” terangnya.

Dikatakan, kerusakan jalan pelabuhan itu bukan disebabkan karena pengerjaan proyek yang tidak benar. Tapi, disebabkan faktor alam. ”Saat hujan turun di sana ada genangan air. Wajarlah jika jalan dilewewati mobil dan ada genangan air terus terkelupas,” terangnya. =JUNAEDI/MK

Pintu masuk Pelabuhan Brakas Kecamatan/Kepulauan Raas. Akses jalan menuju pelabuhan tersebut rusak sekalipun baru saja selesai diperbaiki.

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

DEMONSTRASI. Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Sumenep saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Sumenep, Selasa (27/1)

Ratusan Siswa Demo Kantor Bupati Disdik: Hari Ini Tak Ada Kekosongan Jabatan di SMAN 2 Sumenep SUMENEP – Sekitar 700 siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Sumenep, demo Kantor Bupati setempat, Selasa (27/1). Mereka memprotes dan meminta Bupati Sumenep A. Busyro Karim segera mengisi kekosongan kepala sekolah di sekolahnya. Sebab, sudah beberapa bulan terakhir SMAN 2 berjalan tanpa nakhoda.

Akibatnya, sejumlah kegiatan sekolah menjadi vakum, seperti UTS (ujian tengah semester) dan try out. Padahal di sejumlah sekolah yang lain pelaksaan dua kegitan tersebut sudah selesai dilakukan.

Pantauan Koran Madura, sekitar pukul 08.30 ratusan siswa SMAN 2 berangkat dari sekolah SMAN 2 di Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. III/11 dengan cara berjalan kaki. Di tengah perjalanan, mereka berorasi sambil membentangkan beberapa poster.

Setibanya di depan Kantor Bupati di Jl. Dr. Cipto, sekitar pukul 09.00, mereka langsung berorasi secara bergantian. Bahkan, sejumlah siswa sempat memaksa masuk ke Kantor Bupati Sumenep dengan cara mendesak petugas yang menjaga pintu

masuk Kantor Bupati Sumenep.

Baru kemudian marah siswa bisa tertahan setelah lima perwakilan diperbolehkan masuk ke kantor orang nomor satu di lingkungan Kabupaten Sumenep.

Perwakilan siswa langsung ditemuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Hadi Soetarto dan juga Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Titik Suryati, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) A. Shadik, dan juga ditemui oleh sejumlah pejabat lain yang berkaitan.

Kendati demikian, ratusan siswa yang menanti di luar, tetap melakukan orasi, bahkan juga membuat kondisi jalan menjadi macet walaupun tidak begitu lama. Baru setelah ada perjanjian dari pemerintah bahwa kekoso-

ngan kepala sekolah tersebut akan diisi kemarin juga, mereka langsung bubar secara tertib.

"Pak Bupati, kami tidak akan pulang sebelum ada kepastian kalau sekolah kami akan ada kepala sekolah tetap. Kami tidak mau kegiatan belajar kami terganggu!" tegas Ilham, salah satu siswa SMAN 2.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, kekosongan kepala sekolah di SMAN 2 sudah berlangsung sejak September 2014. Sebab, kepala sekolah yang lama, Rofiq sudah memasuki masa pensiun. Untuk mengisi kekosongan kepala sekolah, dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sajali. Namun, Plt tersebut memundurkan diri sejak tanggal 31 Desember 2014.

“Awalnya KBM (kegiatan belajar mengajar) berjalan normal, tapi sejak tidak ada kepala sekolahnya, KBM menjadi tersendat-sendat. Bahkan UTS masih belum terlaksana,” kata Qodir, Staf Kesiswaan SMAN 2 saat mendampingi siswanya.

Belum terlaksananya dua kegiatan tersebut, disebabkan ka-

rena pihak sekolah belum mendapatkan mandat penuh dari kepala sekolah. Wakil kepala sekolah dikatakan tak bisa memberikan mandat.

“Walaupun ada wakil, kami tidak bisa mengerjakan sebelum ada mandat dari kepala. Karena yang mendapatkan SK (Surat Keputusan) dari Bupati itu hanya kepala sekolah. Sementara wakil itu hanya SK internal saja. Jadi tidak bisa mengeluarkan SK pada kami,” terangnya.

Oleh sebab itu, demi kepentingan siswa utamanya siswa kelas XII, siswa mendesak pemerintah segera mengeluarkan SK kepala sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

“Alhamdulillah berdasarkan hasil hearing tadi, SK Kepsek akan diturunkan sekarang juga.

Makanya sebagian siswa dari kelas XII masih menunggu turunnya SK tersebut,” ungkapnya, kemarin.

Menanggapi tuntutan ratusan siswa itu, Kepala Disdik A. Shadik mengatakan segera mengeluarkan SK kepala SMAN 2. “Kami pastikan besok tidak ada keko-

sangan jabatan di SMA 2. Karena hari ini juga, SK Kepala Sekolah di SMAN 2 bisa diserahkan,” katanya, kemarin.

Kendati demikian, pihaknya enggan untuk membeberakan nama yang akan mengisi kekosongan jabatan. "Sebelum SK diserahkan, kami tidak bisa membuka, siapa nama yang mengisi jabatan tersebut. Karena ini rahasia jabatan,” terangnya.

Ditanya soal keterlambatan pengisian kekosongan jabatan kepala sekolah SMAN 2 itu, pihaknya mengaku masih dalam proses. Sebab, untuk mengisi jabatan strategis tersebut masih membutuhkan waktu panjang.

Karena masih mencari figur yang tepat. Apalagi SMAN 2 dikategorikan sebagai sekolah favorit.

"Ini kan perlu proses. Tidak bisa serta merta. SMA 2 itu kan sekolah favorit. Di internal Dinas Pendidikan ada tim untuk menyeleksi, figur mana yang cocok menduduki jabatan kepsek di SMA 2. Tidak bisa asal tunjuk," tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

E

PAD Pelabuhan Minim Raperda Pelabuhan Ditarget Dibahas Triwulan Pertama SUMENEP – Anggota Komisi C DPRD Sumenep, AZ. Rahman mengungkapkan, pendapatan asli daerah (PAD) 2014 dari sektor pelabuhan minim. Untuk memaksimalkannya, DPRD Kabupaten Sumenep berinisiatif membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepelabuhanan.

“Potensi pelabuhan di Kabupaten Sumenep sangat besar.

Jadi rasanya mubazir jika tidakdimaksimalkan,” katanya, Selasa (27/01).

Ia menjelaskan bahwa pelabuhan tidak hanya memiliki unsur manfaat kepada masyarakat kepulauan, namun

juga dapat memberi pemasukan yang besar kepada pemerintah.

“Bentuknya berupa PAD itu,” ujar anggota dewan asal kepulauan itu.

Namun demikian, karena selama ini masih belum ada perda yang mengatur soal pengoperasian pelabuhan, maka menurut

RAPERDA RDTRK

Pengembangan Kota Perlu Libatkan Investor SUMENEP - Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Iskandar menilai, Sumenep akan sulit berkembang tanpa melibatkan investor. Karenanya, rancangan peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) Kota mendesak untuk dibahas.

Sulit di Sumenep itu kalau tidak melibatkan investor,"

Iskandar

Ketua Baleg Menurut Iskandar, keberadaan investor di Kabupaten Sumenep akan sangat membantu mempercepat pembangunan di Sumenep. "Sulit di Sumenep itu kalau tidak melibatkan investor," tukasnya.

Oleh sebeb itu, ia menilai raperda tentang RDTRK sebagai salah satu raperda yang mendesak

untuk dibahas tahun ini.

Pasalnya, keberadaan raperda RDTRK dinilai akan memudahkan para investor dalam mengenali kondisi Kota Sumenep saat akan berinvestasi.

Selain itu, ia juga berharap dengan selesainya raperda RDTRK itu pembangunan ke depan akan lebih rinci. Zona untuk pembangunan perdagangan, perumahan, pertanian dan zona yang perlu diatur lainnya tertata dengan lebih baik lagi.

Namun demikian, pihaknya mengaku masih belum tahu kepan pembahasan raperda RDTRK akan dibahas. Menurut dia, terkait pembahasan raperda tahun 2015 ini tidak bisa hanya ditentukan oleh pihak legislatif, namun juga eksekutif.

Sebelumnya, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku optimis tahun ini akan ada 8 raperda yang akan dibahas.

Beberapa raperda yang dianggap mendesak di antaranya, tentang CSR, RDTRK dan izin bangunan. =FATHOL ALIF

ia, yang paling banyak merasakan manfaatnya adalah pihak ketiga, yakni penyedia layanan armada.

“Pemaksimalan setoran PAD dari pelabuhan ini yang kami harapkan ke depan bisa menjadi nyata. Makanya, upaya kami lakukan membuatkan perda yang mengatur tentang itu,” ungkap Rahman.

Ia yakin, raperda tentang pelabuhan itu bisa dibahas pada triwulan pertama tahun 2015 ini. Menurutnya, dari puluhan raperda inisiatif DPRD yang ada, raperda tentang pelabuhan masuk skala prioritas. “Karena

sifatnya sangat penting untuk disegerakan,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Dikatakan Rahman, dengan dibentuknya Perda tentang pelabuhan, nantinya semua pelabuhan itu akan dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep. Dan jika nanti sudah terbentuk perda, maka harus ada retribusi yang wajib dikeluarkan oleh siapa pun yang ingin memakainya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Dishub Kabupaten Sumenep, Muhammad Fadillah mengatakan, PAD dari sektor pelabuhan pada tahun 2014

yang telah disetorkan sekisar Rp. 300 juta.

Karena itu, pihaknya mengaku apresiatif terhadap legislatif yang telah memiliki kepedulian terhadap pemaksimalan pelabuhan. “Selama hal itu untuk memaksimalkan pelayanan, dan menambah setoran PAD, kami sangat apresiatif,” ujarnya.

Namun begitu, ia mengaku masih belum mengetahui konsep raperda tentang pelabuhan inisiatif legislatif tersebut. “Saya masih belum memegang materi raperda tersebut,” tandasnya. =FATHOL ALIF

PEMBANGUNAN

BPMP-KB Perlu Lakukan Verifikasi SUMENEP - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menilai aset yang dibangun menggunakan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar Rp. 53 miliar tak jelas. Hal itu berangkat dari tidak adanya kejelasan mengenai realisasi dana tersebut.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Abrari mengatakan, realisasi kucuran dana dari pemerintah pusat itu masih belum jelas bentuk dan daerahnya. Karena itu, pihaknya meminta agar Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP – KB) Kabupaten Sumenep menjelaskannya. "Karena semua data yang masuk dari pusat ke daerah pasti melalui BPMP," kata Abrari.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar BPMP-KB segera melakukan verifikasi aset tersebut. Pasalnya, aset-aset itu dibangun menggunakan dana PNPM. “Aset ini harus diselamatkan. Verifikasi terhadap semua aset wajib dilakukan,” katanya.

Namun, jika verifikasi terhadap beberapa aset itu tidak segera dilakukan, ia mencurigai Kepala BPMP-KB ikut menjadi bagian ketidakjelasan aset tersebut. "Karena itu, Komisi D ingin pembuktian terbalik. Kalau Rp 53 miliar itu bisa diselamatkan oleh pemerintah melalui BPMP, itu harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, tidak ada alasan lain, BPMP terlibat dalam hal ini," tukasnya.

Selebihnya, ia juga mengatakan, harusnya memang sebelum akhir

PASANG IKLAN

tahun 2014, pihak legislatif sudah mendapatkan laporan realisasi dana sebesar Rp. 53 miliar itu. Akan tetapi, lanjutnya, sampai saat ini pihaknya mengaku belum menerima laporan tersebut.

Sementara itu, Kepala BPMP-KB Kabupaten Sumenep, Ahmad Masuni menegaskan bahwa realisasi dana PNPM sebesar Rp. 53 miliar jelas.

“Kata siapa masih belum jelas? Semua dana itu sudah terealisasi,” katanya.

Ia juga memaparkan, realisasi dari dana sebesar Rp 53 miliar ada lima bentuk. Kelimanya berupa prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, prasarana umum, sarana pelatihan, dan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP). =FATHOL ALIF

KORAN MADURA Advertorial Berita Kehilangan Display

Abd. Rahman 081 934 942 499

Iklan Baris Bergambar

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 28 JANUARI 2015 No. 0534 | TAHUN IV

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

MADURA

F

ILUSTRASI. Petugas PLN sedang memeriksa Kwh meter di salah satu rumah warga.

Pemasangan Listrik Baru Lamban Warga Sudah Mendaftar ke PLN, Masih Dimintai Uang Tambahan PAMEKASAN - Sejumlah warga Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, mengeluhkan proses pasang baru Kwh yang tidak jelas kapan akan dilaksanakan. Padahal warga sudah mendaftar pada bulan November 2014 lalu.

Aliran listrik itu sangat dibutuhkan warga untuk penerangan rumah mereka. Karena selama ini mereka menggunakan listrik dengan cara numpang dari tetangga atau saudara yang rumahnya saling berdekatan.

Menurut Hidayaturrahman, 35, warga setempat, di desanya ada puluhan warga yang sudah

mendaftar ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pamekasan, sekitar dua bulan yang lalu. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari PLN untuk mengaliri listrik ke rumah-rumah warga yang bersangkutan.

Saat pendaftaran, warga dipungut uang sebesar Rp 800 ribu sebagai uang pendaftaran. Sete-

lah tidak ada kabar kejelasannya, ia mendatangi Kantor PLN Pamekasan, di Jl Kesehatan, dengan maksud untuk mempertanyakan kejelasan kapan akan dipasang kwh meter Salah seorang petugas PLN memberikan jawaban yang sangat membuat warga kecewa. Pasalnya, untuk mempercepat waktu pemasangan warga diminta untuk membeli kabel sendiri, untuk sambungan dari tiang ke rumah yang akan dipasangi kwh meter.

“Kalau ingin cepat dipasang kwh meternya, kami disuruh bayar lagi Rp 300 ribu. Alasannya, untuk beli kabel sepanjang 25 me-

ter kepada pihak ketiga (pemborong). Kalau memang hal seperti itu, kenapa tidak dijelaskan saat pendaftaran,” kata aparat desa Pademawu Barat ini.

Dengan adanya permintaan uang itu terkesan ada pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas PLN. Anggapan tersebut bukan tidak mendasar, sebab terdapat sejumlah warga yang sudah melakukan pembayaran itu, namun hingga saat ini masih juga belum dipasangi Kwh. Untuk itu, ia bersama warga lainnya berharap adanya kejelasan kapan kwh meter warga dipasang. Jika memang ada persyara-

tan yang dianggap masih kurang hendaknya disosialisasikan kepada warga.

“Warga yang sudah bayar Rp 300 ribu ternyata rumahnya juga tidak kunjung dialiri listrik. Kemana uang tambahan yang sudah dibayar warga itu. Jangan-jangan itu pungli yang dilakukan oleh oknum PLN yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Sementara itu, Manajer PLN Rayon Pamekasan, Purnomo belum bisa dimintai konfirmasi terkait hal itu. Upaya konfirmasi melalui sambungan teleponnya tidak direspon. =ALI SYAHRONI/UZI/RA

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

G

KURIKULUM

Disdik ubah K 13 ke KTSP PAMEKASAN - Dinas Pendidikan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, akhirnya mengubah penerapan Kurikulum 2013 (K13) ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di semua tingkatan pendidikan di wilayah itu.

Kepala Disdik Pamekasan, Moh Yusuf Suhartono mengatakan semula Disdik Pamekasan tetap mempertahankan penerapan K13 dan tidak akan mengubah ke KTSP. Namun, karena banyak masukan dari para dewan guru, Disdik akhirnya mengikuti kemauan para guru dan kepala sekolah di wilayah itu.

“Pertimbangannya demi kesamaan dalam hal penerapan kurikulum. Di samping itu, hal ini juga berkaitan dengan penggunaan buku di masing-masing sekolah,” kata menjelaskan.

Menurut Yusuf, saat ini buku yang tersedia di masing-masing sekolah di Pamekasan, baik negeri maupun swasta adalah buku KTSP, sedangkan buku-buku untuk kurikulum 2013, belum lengkap.

Sebenarnya, kata dia, pada akhirnya K13 itu akan diterapkan di seluruh Indonesia nantinya. Namun karena beberapa sekolah di negeri ini belum siap, maka Kementerian Pendidikan akhirnya meminta agar untuk sementara menggunakan KTSP. Dua hari setelah adanya pengumuman bahwa pemerintah melalui Kemendikbud kembali menerapkan KTSP, Kepala Disdik Pamekasan Moh Yusuf Suhartono menyatakan, khusus Pamekasan akan tetap menerapkan K13, karena sudah siap dan sebagian besar guru telah mendapatkan pelatihan.

Yusuf kala itu menjelaskan, hal ini berdasarkan keputusan bersama para Kepala Dinas Pendidikan se-Jawa Timur dengan Dinas Pendidikan Pemprov Jatim.

Namun dalam perkembangannya, keputusan itu diubah dengan pertimbangan ketersediaan buku pelajaran untuk K13 belum lengkap. =ANTARA/RAH

DPRD Dukung Penghapusan Raskin Perlu Diimbangi dengan Pembenahan Sistem Pengawasan PAMEKASAN – Rencana pemerintah pusat untuk menghapus program raskin dan menggantinya dengan uang tunai, seperti yang diuraikan anggota DPRD RI asal Madura, Said Abdullah, beberapa waktu lalu. Mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

Dukungan itu, disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Pemkasan, Halili, kepada sejumlah awak media. Menurutnya, selama ini banyak persoalan terkait pendistribusian raskin. Di samping itu di Pamekasan sendiri, kasus raskin telah menyeret sejumlah kepala desa ke dalam penjara.

Bahkan, yang terbaru adalah dengan ditetapkannya 11 tersangka yang masih berkaitan dengan beras masyarakat miskin itu.

Tidak hanya itu, pada saat yang

bersamaan tunggakan raskin, Kabupaten Pamekasan, tahun 2014 yang masih tersisa Rp 1,1 miliar belum tuntas.

Untuk itu, bila ada rencana mengalihkan bantuan raskin, pihaknya mengaku setuju apabila beras untuk masyarakat miskin dihapus. Apabila raskin dihapus akan diganti dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin, yang akan lebih bermanfaat.

Masyarakat akan mendapat

beras dengan kualitas yang diinginkan dan bisa menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan bahan konsumsi. Di samping itu akan mengurai benang kusut penyelewengan raskin di Republik ini.

Membenahi persoalan raskin itu mungkin dirasa sudah sulit, seperti beras tidak layak konsumsi dan distribusi yang tidak beres. Makanya, muncul wacana merubah program raskin dengan pola pemberian langsung berupa uang kepada masyarakat penerima manfaat. Saya setuju dengan wacana itu,” kata politisi PPP ini.

Dengan bantuan dalam bentuk uang, masyarakat petani juga akan terbantu. Sebab beras hasil panen petani lokal akan terbeli dengan harga tinggi. Pemerintah pusat juga tidak perlu melakukan

impor beras, dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan lokal.

Sebelum dilakukan pengalihan dari raskin ke bantuan uang tunai, sebaiknya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Di antaranya harus dilakukan pendataan ulang penerima manfaat. Sebab selama ini program pusat banyak yang tidak tepat sasaran.

“Yang tak kalah pentingnya lagi bagaimana sistem harus berjalan dengan pengawasan yang bagus. Karena rata-rata yang lemah di pengawasan. Sebagus apa pun sistemnya, kalau pengawasannya lemah, mesti ada celah. Mau lewat rekening, mau pakai aparat, mesti ada kebocoran-kebocoran,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

OLAHRAGA

Wenedy Optimis Tim Porprov Juara

TAK BERKUALITAS. Anak SMP ikut demo ke kantor DPRD Jl Kabupaten, Pamekasan, Desember 2014 lalu.

Gerakan LSM Mulai Bergeser Aksi Turun Jalan Mestinya Dapat Memperbaiki Pemerintahan PAMEKASAN – Gerakan demonstrasi yang sering dilakukan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah Pamekasan dinilai tidak lagi murni untuk kepentingan masyarakat, kata Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno.

Menurutnya, aksi demonstrasi yang mengatasnamakan untuk kepentingan masyrakat dan perbaikan di Pamekasan itu semakin tidak berkualitas. Akibatnya, gerakan turun jalan itu bukannya semakin memperbaiki pemerintahan, namun justru sebaliknya.

Demonstrasi hanya menghambat pembangunan karena ada kepentingan yang terselubung di balik

gerakannya.

Indikatornya, menurut Heru, terdapat beberapa aspek demo LSM dinilai semakin berkualitas rendah. Di antaranya, dari segi materi yang diusung sering tidak berbobot, demo yang tidak diawali dengan pembacaan yang matang. Bahkan terkadang, massa aksi juga tidak mengerti persoalan yang disuarakan.

“Ukurannya sangat jelas, salah satunya tidak jarang demo LSM yang terjadi di Pamekasan hanya diikuti 10 orang, kadang hanya 5 orang. Kalau seperti itu semestinya tidak menyampaikan aspirasi dengan demo, cukup audiensi saja,” kata ketua Forum LSM se Pamekasan ini.

Demo para LSM sering melibatkan anak-anak usia pelajar.

Menurutnya, justru akan sangat mencederai nama LSM. Ia menilai anak-anak usia SMP maupun SMA itu masih waktunya belajar, bukan berdemonstrasi.

Kalau persoalan banyaknya demo yang terjadi, ia menganggap bagian dari sistem demokrasi yang sedang dijalankan di Indonesia.

Demo salah satu kerjanya LSM untuk memperbaiki pemerintah.

Kendati demikian, LSM juga harus menjaga etika. Demonstrasi tidak boleh dilakukan secara anarkis. Apalagi ketika tidak ditemui oleh pemkab, lalu melakukan pengrusakan fasilitas negara.

Itu menunjukkan semakin tidak berkualitasnya demo LSM. “Tidak ada satu pun undangundang bahwa Bupati itu harus menemui pendemo. Jadi, kalau tidak ditemui oleh Bupati, dijadwal ulang, tidak perlu melakukan tindakan yang merusak. Menyampaikan aspirasi dengan demo tidak dilarang, tapi kualitasnya harus diperbaiki,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

SURABAYA - Dunia sepak bola Pamekasan semakin menggeliat. Selain hadirnya Persepam Madura Utama (Persepam MU) yang kini berkompetisi di Divisi Utama Liga Indonesia, asuhan Widodo C Putro, kini muncul kesebelasan persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V yang dijadwalkan pada Juli mendatang di Banyuwangi.

Tidak tanggung-tanggung, Askab PSSI Pamekasan di bawah kendali Achmad Syafii menargetkan medali emas pada cabang sepak bola. Target ini melampui target sebelumnya, dimana sepak bola Pamekasan harus tersingkir lebih awal, karena tidak berhasil dalam Pra Porprov Madiun.

Untuk mencapai target tersebut, Askab PSSI Pamekasan mendatangkan pelatih berkualitas yang pernah menangani Persepam mulai dari Divisi 1 hingga tembus ke Indonesia super liga (ISL) yakni Wenedy Purwito.

Usai melakoni uji coba dengan tim Porprov Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Wenedy Purwito mengaku sangat optimis anak asuhnya bisa menggaet medali emas. Itu berdasar perkembangan dua uji coba yang dilakukan tim Porprov Pamekasan saat melawan klub Pesawat FC Sidoarjo dan tim Porprov Surabaya.

Dalam pertandingan melawan Pesawat FC yang diperkuat mantan pemain Persepam, Evandro Antonio Be-Vilaqua, anak asuh Wenedy berhasil melesatkan 4 gol ke gawang lawan. Sementara saat melawan tim Porprov Surabaya, anak asuh Wenedy harus mengakui keunggulan lawannya dengn skor 2-0.

Dari dua pertandingan laga uji coba tersebut, kerangka tim dan kerja sama tim sangat terlihat. Tinggal selanjutnya dirinya bersama tim pelatih mematangkan strategi menuju juara Porprov Jatim di Banyuwangi.

Selanjutnya, tim pelatih akan mengevaluasi secara menyeluruh, serta melakukan pembenahan terhadap kelemahan tim dan memompa kemampuan para pemain. = FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

I

TEGANG. Moh Karimullah, 40, sedang diperiksa penyidik di Polsek Pamekasan (kota) kemarin (27/1).

Jual Emas Palsu, Abang Becak Dibekuk Karimullah Mengaku Hanya Ingin Membantu Perempuan yang Tak Dikenalnya PAMEKASAN - Lantaran kedapatan menjual emas palsu, Moh Karimullah, 40, warga Jl Jembatan Baru, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, berurusan dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Kota setempat, Selasa, (27/1) kemarin.

Kejadian itu terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Pada saat itu Karimullah yang kesehariannya berprofesi sebagai penarik becak ini hendak menjual perhiasan emas berupa gelang di salah satu Toko Emas di Jl Diponogoro, Pamekasan.

Karimullah datang membawa emas seberat 9,850 gram dengan kwitansi asli dari toko yang bersangkutan. Setelah diperiksa oleh karyawan toko, ternyata emas itu

diketahui palsu. Mengetahui hal itu, karyawan toko memberi tahu petugas kepolisian yang bertugas di toko itu agar disampaikan ke Polsek setempat.

Tanpa disadari Karimullah, proses transaksi sengaja diperlambat untuk menahan yang bersangkutan agar tidak melarikan diri. Beberapa saat kemudian, petugas Polsek Pamekasan tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku.

Karimullah digelandang ke Mapolsek setempat, di Jl Raya Teja, Pamekasan, dengan barang bukti emas palsu seberat 9,850 gram.

Kapolsek Pamekasan, AKP Dwi Yatmoko, melalui Kanit Reskrim Iptu Ach Shaleh mengatakan beruntung petugas dari Polsek Pamekasan dengan cepat tiba di toko emas dimaksud.

Sehingga tidak sampai ada aksi main hakim sendiri.

Dari hasil pemeriksaan sementara, terang Ach Sholeh, pelaku mengaku kalau emas itu bukan miliknya. Tapi, ia mengaku mendapatkan dari seorang perempuan, yang minta tolong untuk dijual ke toko emas sesuai dengan nama toko yang ada di kwitansi

jual-beli emas tersebut.

“Kwitansinya asli, tapi emasnya paslu. Kepada kami, dia (Karimullah) mengaku dapat gelang itu dari perempuan yang tidak dia kenal di belakang Pasar Sore. Dia mengaku kasihan, makanya mau membantunya,” kata Iptu Ach Sholeh.

Namun, pihaknya tidak akan langsung percaya dengan pengakuan pelaku itu. Pihaknya masih akan mendalami dan masih akan melakukan serangkaian pemeriksaan dengan memanggil sejumlah saksi untuk membuktikan Karimullah bukan pemiliknya.

“Kami masih akan meminta keterangan saksi dari Ripin (tukang becak) dan jual pisang yang

ada di belakang Pasar Sore. Yang kata pelaku mengetahui kalau emas tersebut dari seorang perempuan yang minta tolong,” ungkapnya.

Saat diwawancarai oleh wartawan, Karimullah mengaku kalau dirinya menerima emas itu dari seorang perempuan yang tidak dikenal, yang minta tolong hingga menangis untuk menjualkan gelang emas tersebut.

“Saya hanya niat membantu saja. Perempuan itu nangis-nangis dan katanya punya hutang. Tak tahunya itu emas palsu. Seingat saya itu ciri-cirinya menggunakan kerudung warna abu-abu.

Kalau saya ketemu, saya pasti ingat,” kata Karimullah. =ALI SYAHRONI/UZI/rah

KORAN J RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SAMPANG - Badan Lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Sampang pada tahun lalu mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 60 juta untuk pemeliharaan taman. Namun, anggaran yang sudah dikucurkan belum mampu menata taman lebih indah.

Panelurusan Koran Madura, Taman Jamaluddin di timurnya Pemkab masih belum terawat dengan baik. cat tembok terlihat kotor. Setali tiag uang dengan Monumen Trunojoyo. Banyak fasilitas yang sudah rusak seperti permainan ayunan anakanak. Bahkan, simbol yang berdiri tegak di tengah monumen itu sudah rusak bagian atasanya.

Pada tahun ini, pemerintah kembali mengucurkan anggaran sebanyak Rp 700 untuk pemeliharan dan rehab bangunan atau pagar yang ada di taman. Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan pada perawatan mobil tangki yang dimiliki BLH dan pengecetan taman.

Kabid Pertamanan dan Dekorasi BLH Achmad Huzaini mengakui kalau taman yang ada di Kota Bahari kurang terawat, namun saat ini sudah mulai direhab.

Dia berjanji akan segara menyelesaikan tugasnya. “Kami sudah mulai melakukan rehab tembok

RABU 28 JANUARI 2015 No. 0534 | TAHUN IV

J

Rp 600 Juta Tak Mampu Indahkan Taman BLH: Permainan Anak-anak Bukan Tanggung Jawab BLH termasuk di taman Jamauddin dan Monumen Tronojoyo,” katanya, Selasa (27/1).

Huzaini memaparkan, anggaran untuk pemeliharaan taman dan pemeliharan mobil tangki pada 2014 kurang lebih Rp. 600 juta, pada tahun ini mendapatkan anggaran dari APBD senilai kurang lebih Rp. 700 juta. Anggaran itu dianggap masih dinilai minim.

Karena, pemeliharaan dilakukan satu tahun dua kali. “Sejak saya menjabat jadi Kabid Pertamanan dan Dekorasi pemeliharan terhadap taman di lakukan satu tahun dua kali berupa rehab dan pengecetan,” imbuhnya.

Sementara untuk permainan ayunan anak-anak yang ada di arena taman, lanjut dia, BLH tidak mempunyai tanggung jawab untuk pemeliharaanya. Karena, alat permainan tersebut bukan programnya. Bahkan, tidak ada anggaran untuk itu.

“Untuk permainan anak-anak di arena taman, kami tidak mempunyai tanggung jawab. Itu bukan BLH yang mengadakan. Yang saya ketahui permainan tersebut dibantu KB,” tutupnya. =CR3/LUM

cr3/koran madura

Salah satu sisi Taman Jamaluddin yang berada di sebelah timur gedung Pemerintah Kabupaten Sampang, Selasa (27/1).

Beberapa bagian dari taman tersebut sudah mulai kumuh dan memerlukan perbaikan sesegera mungkin.

KOPERASI UNIT DESA

Pengadaan Biogas-PLTS Capai Rp 4,3 Miliar SAMPANG- Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (Disperindagtam) Sampang pada tahun ini mendapatkan dua program dengan anggran masing-masing mencapai miliaran rupiah. Dua program tersebut, yaitu pengadaan biogas dan pembangkit tenaga surya (PLTS).

Program biogas yang akan direalisasikan pada bulan Juni mendatang akan dikucurkan kepada penerima sebanyak 100 KK di 7 kecamatan yang ada di Sampang. Di antaranya Kecamatan Sampang, Omben, Jringek, Camplong, Karangpenang, Torjun, dan Katapang. Dari 7 kecamatan itu ada yang mendapatkan dua unit BIOGAS, ada yang lebih.

“Anggaran untuk pengadaan biogas tahun ini mencapai Rp 1,3 miliar yang akan dikucur-

kan ke penerima sebanyak 100 KK yang tersebar sebar di 7 kecamatan,” kata Kabid Pertambangan dan Energi Diperindagtam Suaidi Asikin, Selasa (27/1).

Suaidi menyampaikan, harga biogas per unit kurang lebih Rp. 13 juta. Namun, pihaknya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima dalam pengadaanya nanti. Karena, dari anggaran sebanyak Rp 1,3 miliar itu ada anggaran untuk pemeliharaan sebesar 5 persen saat ada kerusakan.

Proses pengadaan biogas akan dilakukan secara lelang pada bulan Juni mendatang.

“Proses lelang akan dilakukan pada bulan Juni mendatang.

Setelah itu, pengadaan tersebut akan direalisasikan atau dikucurkan kepada penerima. Dalam pengadaam tersebut akan disesuaikan dengan jumlah pen-

Proses lelang akan dilakukan pada bulan Juni mendatang. Setelah itu, pengadaan tersebut akan direalisasikan atau dikucurkan kepada penerima.

Suaidi Asikin

Kabid Pertambangan dan Energi Disperindagtam erima,” tuturnya.

Selain program pengadaan biogas, kata Suaidi, Disperindagtam juga mendapatkan anggaran sebanyak Rp 3 miliar untuk pengadaan PLTS. Anggaran untuk PLTS akan dialokasi-

kan di dua desa, yaitu Desa Pandan, Kecamatan Omben, dan Desa Batu Rasang, Kacamatan Tambelangan. Dengan rincian Rp 2,7 miliar akan dialokasikan di Desa Pandan dan Rp 300 juta di Desa Batu Rasang.

“Untuk anggaran PLTS SAS maupun komunal tahun ini senilai Rp 3 miliar yang akan dialokasikan di dua desa yang sudah saya sebutkan tadi.

Sebanarnya masih banyak desa terpencil yang masih belum tersentuh seperti perbatasan Banyuates dan Tambelangan, Sokoban dan Karang Anyar.

Nah, di desa itu potensi suryanya sudah memenuhi syarat.

Namun masih belum dianggarkan. Jadi anggaran dua program yang akan direalisasikan nanti mencapai Rp 4,3 miliar dengan rincian biogas Rp. 1,3 milira dan

PLTS Rp. 3 miliar,” paparnya.

Untuk memenuhi kebutuhan PLTS masyarakat yang ada di desa atau dusun terpencil, Disperindagtam membutuhkan anggaran Rp 20 sampai Rp 30 miliar. Sementara anggaran yang tersedia setiap tahunnya terbatas.

“Langkah yang kami lakukan menyelesaikan itu semua, mengajukan proposal bantuan ke Dinas ESDM Provinsi dan mengajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Disamping itu, kami juga mencari bantuan sosial sebagai dana tambahan.

Karena kalau di tangani pemerintah daerah yang jelas tidak mampu dengan segala problem yang dialami. Makanya kami dalam menyelesaikan program tersebut mencari bantuan, apalagi program tersebut menggunakan DAK,” tutupnya. =CR3/LUM

Sampang

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

K

ANGGARAN PENDIDIKAN OPERASI BINA KUSUMA

Aparat Berwajib Ciduk Tiga Jukir Liar SAMPANG - Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Sampang melakukan Operasi Bina Kusuma atau operasi preman di Pasar Srimangunan, Selasa (27/1). Dalam operasi tersebut, Polres berhasil menciduk tiga juru parkir (jukir) liar.

Di Pasar Srimangunan, polisi langsung meminta ketegangan status para jukir resmi atau tidak. Sebab, jukir yang resmi ditandai dengan kartu identitas yang diberikan oleh Dishubkominfo Sampang.

Pada kesempatan itu, sebagian jukir tidak mempunyai surat dari Dishubkominfo, sehingga langsung dibawa ke Markas Polres untuk diproses lebih lanjut. Mereka merupakan jukir suruhan dari salah satu oknum yang resmi ditunjuk Dishubkominfo. Terbukti, jukir liar tersebut memegang

kartu karcis asli.

Kapolres Sampang AKBP Yudo Nogroho Sugianto melalui Kabag Ops AKP Sarwo Waskito mengatakan, Operasi Bina Kusuma dilakukan atas dasar perintah dari Polda Jawa Timur. Operasi tersebut meliputi premanisme, parkir liar, jasa pengamanan, pemalakan, gepeng, dan sejenisnya. Namun, yang berhasil tertangkap hanya jukir liar.

Sementara untuk gelandangan dan pengemis berhasil kabur duluan saat melihat ada operasi dan sekumpulan

aparat kepolisian. Katanya, ada juga pas tertangkap mengaku sebagai pembeli.

“Kami tidak bisa menangkap gepeng kalau tidak ditemukan meminta-minta, ada yang tertangkap saat operasi itu. Akan tetapi, mengaku sebagai pembeli. Sehingga dilepas karena tidak diketahui meminta-minta pada waktu itu,” tuturnya.

Dikatakan, ada dua titik yang menjadi terget kepolisian dalam menjalankan perintah dari Polda Jatim untuk melakukan Operasi Bina Kusuma, yaitu operasi terhadap amal pembangunan masjid dan operasi di Pasar Srimangunan. “Kebetulan hari ini Pasar Srimangunan. Sehinggga kami berkesampatan untuk melakukan Operasi Bina Kusuma,” imbuhnya.

Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan tiga jukir. Meraka jukir liar karena tidak bisa menunjukkan kartu identitas sebagai jukir resmi yang ditunjuk oleh Dishubkominfo sebagai leding sektor dari pengelolaan parkir.

“Ada tiga jukir yang diamankan, di antaranya Munaji, Abd Rahman, dan Hoiri. Mereka terpaksa dibawa ke Markas Polres, karena tidak menunjukkan kartu identitas sebagai jukir resmi. Kemudian, mereka akan diberikan pembinaan untuk tidak mengulangi kembali,” tutupnya. =CR3/LUM

OPERASI: Anggota Polres membawa juru parkir liar dalam Operasi Bina Kusuma di arena parkir Pasar Srimangunan, Selasa (27/1).

Disdik: Bantuan Dijatah 10 PAUD-TK Pertahun SAMPANG - Pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanakkanak (TK) belum mendapatkan anggaran prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam pengambangan sarana dan prasarana. Pasalnya, pemerintah pusat hnaya fokus pada pengembangan sarana dan prasarana untuk sekolah dasar (SD).

Kapala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Heri Purnomo mengatakan, pada tahun ini kementerian menganjurkan kepada Disdik di setiap daerah untuk lebih fokus pada sarana prasarana ruang kelas, ruang kelas baru, perpustakaan, dan ruang laboratorium untuk SD. “Kami tidak memarginalkan sekolah PAUD-TK. Cuma kementerian memprioritaskan sarana untuk SD pada tahun ini,” kata Heri Purnomo kepada Koran Madura, Selasa (27/1).

Heri memaparkan, banyak sekolah PAUD-TK yang mengajukan pengambangan sarana prasarana. Namun, Disdik tidak bisa langsung memberikan bantuan, karena pemerintah pusat setiap tahunnya hanya memberikan bantuan kepada PAUD-TK sebanyak 10 sekolah dengan nilai anggaran Rp 50 juta per lembaga khusus untuk ruang kelas baru.

“Meskipun pemerintah pusat fokus pada pembagunan sarana prasarana untuk sekolah SD, pemerintah pusat juga memberikan bantuan setiap tahunnya ke sekolah PAUD-TK sebanyak 10 lembaga,” imbuhnya.

Menyikapi sekolah PAUD-TK yang masih numpang ke gedung bukan milik lembaga, Heri menjelasakan sesuai dengan petunjuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sekolah yang masih belum memiliki sarana kelas dianjurkan numpang ke SD atau gedung milik negara.

“Kalau PAUD-TK Dharma Wanita bisa numpang ke gedung milik negara, salah satu contohnya TK di Desa Tambaan Kecamatan Camplong menempati gedung KUD. Artinya jika tidak memiliki ruang kelas sendiri bisa meminjam gedung milik negara atau menumpang ke sekolah SD. Mengingat bantuan untuk dua lembaga itu kecil dari pemerintah pusat,” imbuhnya. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

RABU 28 JANUARI 2015 No. 0534 | TAHUN IV

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534| TAHUN IV

KEMANDIRIAN PANGAN

Bangkalan Butuh KRPL

doni heriyanto/koran madura

DUKUNG. Sejumlah massa Kobra membentuk barisan dengan sebuah tulisan SAVE POLRI sebagai rasa prihatin atas perseteruan dua lembaga penegak hukum.

Perseteruan KPK-Polri Menuai Kritik Kobra Minta Samad Diseret ke Komisi Etik BANGKALAN - Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan institusi Polri menuai reaksi dan kecaman di seluruh penjuru Indonesia. Tak terkecuali di Kabupaten Bangkalan. Namun, reaksi kali ini cukup berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sekelompok massa di daerah lain.

Sejumlah massa yang mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa Bersama Rakyat (Kobra) itu mengecam KPK yang dinilai bertindak di luar prinsip-prinsip ketatanegaraan.

Mereka menggelar aksi demonstrasi dengan melakukan long march dari Stadion Gelora Bangkalan (SGB) menuju Mapolres setempat. Aksi damai tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Polri yang telah menegakkan supremasi hukum sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Para aktivis tersebut juga memakai topeng wajah pimpinan KPK Abraham

Samad.

Sejumlah poster yang berisi kecaman terhadap oknum-oknum komisi anti rasuah itu juga menjadi pelengkap dalam aksi kali ini. Di antara kecaman yang tertuang dalam poster tersebut yakni "Abraham Samad Biang Terjadinya Masalah". Tidak hanya itu saja, mereka juga menuntut agar Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto diseret ke

komisi etik, karena diduga telah melakukan pelanggaran berbau politis yang jelas mencoreng nama baik KPK. "Dengan legalitas dan atas nama pemberantasan korupsi, KPK telah menjelma menjadi lembaga Super Power, lembaga Super Body yang justru mencederai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila," kata Kordinator Aksi Kobra, Zainal.

Dalam orasinya, Zainal menegaskan akibat kedigdayaan dan kesombongan oknum-oknum KPK, telah bertindak di luar prinsip norma hukum yang berlaku. Faktanya perseteruan KPK dengan lembaga hukum lainnya menjadi pertanda bahwa KPK telah melampaui tindakan konstitusional. KPK telah berubah menjadi penguasa yang tidak terkontrol oleh prinsip demokrasi yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami meminta usut tuntas semua oknum pimpinan KPK yang terindikasi kuat melakukan pelanggaran, baik kode etik maupun pelanggaran lainnya tanpa pandang bulu dan mengecam keras yang mencoba-coba melindungi oknum KPK yang bermasalah," tegasnya.

Sementara itu, di hadapan massa, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono menyampaikan, sesuai instruksi dari atasannya, semua jajaran kepolisian di seluruh daerah di Indonesia untuk melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku.

"Tugas kami memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, sehingga kami tetap bekerja sesuai tugas dan kewajiban, sementara untuk masalah KPK dan Polri di Jakarta biar rekan-rekan yang di Jakarta yang menyelesaikan," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Di Kabupaten Bangkalan membutuhkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Pasalnya, KRPL merupakan salah satu cara merubah pola pikir masyarakat agar tidak konsumtif, dan tidak terlalu manja, sehingga masyarakat tidak dapat dipermainkan oleh pedagang jika suatu komoditi sedang langka. Terlebih untuk melatih kemandirian pangan.

Namun sejauh ini di kabupaten setempat masih tergolong minim.

"KRPL di perumahan Kamal menjadi salah satu yang sukses dan berkembang secara mandiri, namun tidak semua yang ada itu berhasil. Dari sejumlah KRPL yang ada hanya segelintir yang bertahan, itu pun pengelolaan dan pengembangannya secara mandiri dan pribadi,” ungkap Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Bangkalan, Abd. Fanani.

Menurutnya, salah satu faktor yang membuat KRPL tidak mampu tumbuh berkembang, yakni usai dilakukan pembinaan langsung diserahkan kepada pemiliknya. Sehingga pembinaan yang kurang maksimal berakibat pada tidak mampunya sejumlah KRPL untuk bertahan. Di saat melakukan upaya untuk membina kembali kondisi masyarakat sudah tidak seperti pada saat pembinaan di awal.

“Peningkatan konversi lahan membuat masyarakat bisa melakukan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi di lahan yang sempit melalui KRPL. Akan tetapi, setelah tidak dibina lagi kebanyakan masyarakat malas-malasan untuk memeliharanya,” sesalnya.

Sungguhpun begitu, masih ada KRPL yang menjadi harapan.

Sebut saja, di Tunjung Kecamatan Burneh. Di sana sudah mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Apalagi pembinaan tidak akan berlaku selamanya.

Jika dirasa mampu memelihara secara mandiri maka pembinaan tidak dilanjutkan dan diserahkan kepada pemiliknya. Dari sanalah akan diketahui sejauh mana masyarakat dapat mengelola secara baik.

“Program KRPL ini sejatinya sebagai upaya dalam mengoptimalkan pemanfaat pekarangan yang dimanfaatkan sebagai sumber daya lokal untuk penyediaan bahan pangan yang berkualitas,” ungkapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534| TAHUN IV

M

PENYIMPANGAN BANTUAN

Bau PSKS-Raskin Tercium di Tlagah BANGKALAN - Penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan program beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Desa Tlagah, Kecamatan Galis, dilaporkan oleh warga setempat. Ada dugaan penyimpangan, sehingga tidak sampai pada masyarakat sesuai aturan. Kini, kasus dugaan penyimpangan tersebut sudah dilaporkan ke Polres oleh warga setempat, Selasa (27/1).

"Saya sudah datang ke polres untuk melaporkan Kantor Pos Kecamatan Galis untuk dugaan penyimpangan dana PSKS dan Kepala Desa Tlagah untuk dugaan raskin yang tidak pernah sampai ke penerima," kata pelapor, H Sholeh, saat dikonfirmasi.

Dalam pelaporan tersebut, dugaan penyimpangan dana PSKS sendiri jumlah nilai yang diterima warga tidak sama dengan yang ditetapkan pemerintah. Setiap penerima mendapatkan Rp 400 ribu untuk dua bulan. Namun, penerima hanya menerima dana PSKS Rp 100 ribu. Selain itu, untuk penerima raskin, RTSM diduga kuat tidak menerima jatah raskin sejak tahun 2013. Disinyalir raskin tidak sampai ke masyarakat lantaran ada permainan oknum aparat desa. Padahal penerima raskin di Desa Tlagah mencapai 348 RTSM. Pria yang masih perangkat desa ini menjelaskan, khusus kasus pencairan dana PSKS sudah tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Seharusnya dalam pencarian, warga yang datang ke kantor dan membawa kartu. Lalu dana PSKS bisa dicairkan oleh petugas. Akan tetapi, kondisi yang terjadi di lapangan berbeda, oknum perangkat desa datang ke kantor pos untuk

menyerahkan kartu. Setelah itu, petugas kantor pos memberikan uang pada oknum desa tersebut.

"Penerima dana PSKS hanya mendapatkan Rp 100 ribu.

Padahal seharusnya penerima dapat Rp 400 ribu. Lalu uang Rp 300 ribu per penerima kemana.

Ini bukan lagi pemotongan, tapi lebih parah dari itu," terangnya.

Total warga yang menerima dana PSKS di Desa Tlagah sebanyak 357 orang. Namun, 97 penerima di antaranya tidak menyerahkan kartu, sehingga tidak dapat dana PSKS. Permasalahan lain, untuk raskin sejak 2013, warga sasaran tidak pernah menerima raskin. Padahal tiap bulan jatah raskin untuk desa Tlagah sekitar 5 ton.

"Kemana beras sebanyak itu.

Atas permasalahan ini, kami ke polres untuk melaporkan agar jelas permasalahan tersebut," ucapnya.

Sholeh menjelaskan, kalau dalam penyelidikan yang dilakukan penyidik nantinya ditemukan sebuah penyimpangan, maka harus diusut tuntas dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Laporan dugaan penyimpangan PSKS dan penyaluran raskin itu diterima anggota polres Bangkalan atas nama Sofia.

"Kami berharap polisi segera menindaklanjuti laporan ini, agar permasalahan di desa kami bisa secepatnya diselesaikan," paparnya.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono mengaku masih belum tahu secara pasti terkait laporan tersebut, karena sedang berada di Surabaya.

Namun, dirinya berjanji akan mengecek laporan warga itu.

"Besok saya cek dulu, sekarang saya ada di Surabaya," ucapnya. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

TUNJUKKAN. Warga Tlagah saat ditemui usai laporan dari Polres Bangkalan.

doni heriyanto/koran madura

MALU. FBY (19), siswa SMKN 2 Bangkalan, tertunduk saat diamankan petugas Satreskoba Polres Bangkalan beberapa hari kemarin.

Nama Baik Pendidikan Tercoreng Disdik: Berhentikan Siswa Terlibat Narkoba BANGKALAN - Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Bangkalan telah menetapkan FBY (19), siswa SMKN 2 setempat, sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Kasus ini memantik reaksi tegas dari Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Keterlibatan siswa yang masih duduk di bangku kelas XII itu dinilai sangat mencoreng nama baik dunia pendidikan. Sehingga siswa tersebut harus dikeluarkan dari sekolah demi melindungi nama baik sekolah yang telah mendidiknya selama ini.

"Siswa yang tertangkap narkoba itu harus dipecat dan tidak ada ampunan lagi. Ini sudah di luar batas kewajaran," tegas Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Bambang Budi Mustika.

Menurut Bambang, pihaknya

menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum bagi siswa SMKN 2 yang tersandung kasus narkoba tersebut. Apalagi tindakan siswa itu sangat memalukan dan sangat fatal. Terlebih belakangan ini pemerintah setempat tengah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi terkait pemberantasan dan bahaya narkoba di sekolah-sekolah. Namun, kini harus ternoda karena ulah salah satu pelajar yang terjerumus ke barang haram itu.

"Ini menjadi pukulan telak

bagi kami. Tapi, kami tidak akan pernah berhenti dan akan mendukung penuh langkah pemerintah bahwa pada tahun 2015 bebas narkobadan bisa menekan sedini mungkin," jelas Kabid Sarpras Disdik itu.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Moh Hosyan sangat menyesalkan dan menyayangkan adanya pelajar yang terjerat kasus narkoba. Peristiwa ini harus dijadikan pelajaran berharaga bagi guru dan orang tua siswa. Pembinaan dan pengawasan terhadap siswa perlu ditingkatkan agar tidak ada lagi siswa yang menjadi pecandu barang haram itu.

"Hal semacam ini semestinya tidak perlu terjadi. Ini menjadi PR berat bagi kita semua karena usia muda sudah terpengaruh barang haram yang dapat membunuh masa depan. Kami akan panggil Disdik dan semua kepala sekolah di Bangkalan. Jangan sampai ada korban berikutnya," ucap Hosyan.

Sekadar mengingatkan, Satrenarkoba Polres Bangkalan mengamankan siswa SMKN 2 Bangkalan, berinisial FBY (19), warga Jalan Letnan Ramli Gang II, Kelurahan Kraton, Kecamatan Kota, setelah diketahui menjadi pencadu narkoba jenis sabu-sabu.

Tersangka yang masih duduk di bangku kelas XII tersebut diciduk oleh petugas Satnarkoba di tempat parkiran Billiyard Purnama, jalan RA Kartini. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Industri Lokal

Bangkalan N

RABU 28 JANUARI 2015 No. 0534 | TAHUN IV

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534| TAHUN IV

BEKERJA. Pudali, 36, warga Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, sedang membuat lingkaran tampah.

ali syahroni/koran madura

Puluhan Tahun Tekuni Kerajinan Tampah Bambu PAMEKASAN – Semakin lama pelaku usaha kerajinan tampah bambu terus berkurang karena sudah tidak ada lagi yang bisa membuat kerajinan tersebut.

Jumlah pelaku usaha yang semakin sedikit itu menjadi peluang besar bagi yang terus menekuni usaha tersebut.

Seperti dijalankan Pudali, 36, warga Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.

Ia menggeluti kerajinan berbahan bambu itu sudah puluhan tahun lalu, sebab usaha kerajinan

tersebut merupakan usaha turuntemurun di keluarganya.

Ia mendapatkan bambu sebagai bahan dasarnya dengan cara membeli milik tetangga sekitarnya, dengan harga antara Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu, tergantung pada ukuran bambunya.

Namun, bambu yang ia pilih untuk bahan tampah adalah bambu yang usianya sudah tua, agar pada saat bambu dibelah tidak mudah pecah dan ketika dibelah tipistipis lebih ringan. Jika menggunakan bambu yang masih muda saat dibelah mudah pecah, sehingga akan banyak bambu yang terbuang percuma.

“Tampah asal Proppo ini cukup terkenal di wilayah Pamekasan, karena hasilnya rapi, bagus, dan kuat alias tidak musah jebol pada bagian bawahnya.

Usaha ini sudah turun-temurun,

sejak dari kakek saya dulu,” kata Pudali.

Pudali menjelaskan, dalam menjalankan usaha ini yang dibutuhkan adalah ketelatenan dan keterampilan dalam mengayam alas tampah. Tapi, kerajinan ini mudah dipelajari, karena pekerjaannya tidak terlalu rumit.

Bambu yang sudah kering dan siap untuk dibuat tampah di potong-potong sesuai ukuran.

Potongan bambu itu dibagi dua.

Untuk alas dipotong dengan panjang sekitar 80 cintimeter, sedang untuk lingkaran bisa mencapai 2 meter, tergantung diameter lingkaran tampah.

Potongan bambu untuk alas itu kemudian dibelah tipis, dengan ketebalan sekitar 1 sampai 2 milimeter, lalu bambu yang sudah tipis itu dianyam mirip anyaman tikar dengan bentuk masih segi

empat. Untuk mengayam bambu untuk satu tampah hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 1 jam lamanya.

Kemudian, proses selanjutnya adalah pembuatan lingkaran tampah. Bambu yang sudah dipotong itu kemudian dibelah dengan ketebalan sekitar 5 sampai 6 milimeter agar lingkaran kuat dan mudah untuk dibentuk lingkaran.

“Bambu dipanaskan agar bentuk lingkaran bundar. Kalau saya masih menggunakan alas besi saat akan membentuk lingkaran tampah, sehingga lingkarannya bagus. Setelah itu, tinggal menyatukan lingkaran dan alasnya, yang kemudian diikat dengan tali erat-erat,” ungkapnya.

Hasil kerajinannya itu kemudian ia jual di sejumlah pasar di kabupaten Pamekasan, dengan

harga 1 tampah Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu, tergantung pada besar-kecilnya diameter tampah, semakin besar harga semakin mahal, karena lebih banyak bambu yang dihabiskan.

Bahkan, untuk memasarkan hasil tampahnya ia terkadang harus berjualan dengan sistem door to door atau mendatangi rumah-rumah warga langsung.

Utamanya di daerah-daerah kecamatan yang sulit untuk mencapai pasar.

“Saya juga menjual ini ke pasar-pasar mas. Seperti pasar Kolpajung, Pakong, dan Blumbungan, kadang harus menjual dengan berjalan kaki ke berbagai Kecamatan di Kabupaten Pamekasan, karena harganya bisa lebih mahal kalau saya jual di pasar,” kata pria satu anak ini. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 201528| JANUARI No. 0534 |2015 TAHUN IV RABU

No. 0534 | TAHUN IV

O O

SEPAKBOLA

2 Pemain MU-P Dilirik PSBK Blitar SUMENEP- Dua pemain Madura United Perssu (MU-P) saat masih berlaga di Piala Nusantara musim lalu dilirik klub PSBK Blitar. Namun, hingga saat ini kedua pemain itu mengaku masih menunggu keputusan dari pihak manajemen MU-P terkait status mereka dalam tim.

Kedua pemain tersebut adalah Sukamto dan Eko Nur. Keduanya musim lalu ikut membela MU-P saat masih bernama Perssu di ajang Liga Nusantara.

Sukamto membenarkan bahwa dirinya dilirik klub dari Blitar. Namun, ia mengaku masih belum mengambil keputusan, akan menerima atau tidak. “Saya masih belum mengiyakannya,” akunya.

Menurut Sukamto, dirinya masih menunggu keputusan manajemen MU-P. Pasalnya, sejauh ini belum ada kejelasan dari pihak manajemen, dirinya akan dipertahankan atau tidak.

“Ini masih menunggu keputusan manajemen MU-P,” ujarnya.

Pengakuan serupa juga datang dari Eko Nur. Ia juga mengaku ada klub yang berminat memakai jasanya. Hanya saja, ia juga masih belum bisa mengambil keputusan. “Soalnya, dari manajemen masih belum ada keputusan,” terang Eko Nur. Untuk diketahui, sampai saat ini MU-P masih belum melakukan seleksi pemain. Padahal, di sisi lain kompetisi Divisi Utama sudah akan digelar. Jika tak ada perubahan jadwal lagi, Divisi Utama akan dimulai pada awal bulan Maret yang akan datang. =FATHOL ALIF/DAR

Pemain Madura United Perssu Eko Nur diminati oleh klub PSBK Blitar.

fakih amyal/koran madura

SERIUS. Para pemain sedang serius menyimak pengarahan dari Pelatih Persepam MU, Widodo Cahyono Putro, menjelang laga persahabatan menghadapi Perseru Serui.

Tak Ada Pemain Pelapis BATU - Istilah pemain inti dan pemain pelapis yang biasa dipakai dalam sebuah klub sepak bola maupun olahraga lainnya tidak berlaku di Persepam Madura Utama (Persepam MU). Semuanya berstatus pemain utama yang siap diturunkan dan siap tempur di menit berapa pun.

Pelatih Persepam MU, Widodo Cahyono Putro memastikan semua pemain memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemain terbaik dalam kesebelasan Laskar Sape Ngamok. Hanya saja, ia mengakui ada beberapa pemain yang memiliki kelebihan, baik secara individu maupun kerja sama tim. Sebaliknya, adapula pemain yang memiliki kelemahan.

Ia menginginkan agar kelemahan pemain itu bisa ditutupi oleh pemain yang memiliki kemampuan lebih. Diharapkan pemain yang masih memiliki kekurangan untuk berlatih keras dan segera beradaptasi dengan

keinginan pelatih.

Perkembangan tim dan pemain dalam setiap latihan ataupun pertandingan pasti bisa diketahui. Sehingga pada akhirnya tim pelatih akan menentukan siapa yang layak menjadi starter (turun sejak menit awal) atau pemain yang disiapkan untuk menjadi substitusi (pemain pengganti).

Widodo menjelaskan, perkembangan pemain tidak sama saat latihan maupun dalam pertandingan resmi. Kadang ada pemain yang kualitasnya bagus dalam sesi latihan, tetapi ketika menghadapi lawan, tidak menunjukkan kualitasnya. Sebaliknya, ada pemain

yang dalam latihan tidak baik, namun ketika pertandingan resmi penampilanya sangat menguntungkan tim. Sehingga pemain tersebut dipilih untuk memperkuat tim. Untuk itu, tim

Semua pemain memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemain terbaik dalam kesebelasan Laskar Sape Ngamok.

Widodo C. Putro

Pelatih Persepam MU pelatih akan selalu melakukan evaluasi dan mendiskusikan setiap posisi yang layak ditempati oleh setiap pemain.

Setiap laga uji coba ataupun

pertandingan resmi, ada tim khusus yang merekam pertandingan secara visual. Video tersebut akan dijadikan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi kepada seluruh pemain.

Widodo menjelaskan, rotasi pemain dalam setiap pertandingan akan selalu dilakukan, utamanya dalam pertandingan uji coba. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka.

Terkait dengan rencana pelaksanaan Divisi Utama yang akan dimundurkan hingga bulan Maret nanti, Widodo mengaku akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mematangkan konsep dan strategi permainan timnya.

“Diundurnya jadwal kompetisi DU, merupakan kesempatan bagi kami untuk mendorong anak-anak lebih matang dalam mempersiapkan diri menjalani kompetisi,” ucapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH/DAR

KORAN MADURA

RABU 28 JANUARI 2015 | No. 0534 | TAHUN IV

P

RABU 28 JANUARI 2015 No. 0534 | TAHUN IV

KORAN MADURA

P

SHOTING.

Rosi Noprihanis melepaskan tembakan ke arah gawang Perseru Serui pada laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Brantas, Kota Batu, Selasa (27/1) fakih amyal/koran madura

Persepam MU vs Perseru

Berakhir Imbang BATU – Laga Persepam Madura Utama (Persepam MU) melawan Perseru Serui yang berlangsung di Stadion Brantas, Kota Batu, Selasa, (27/01) berakhir imbang 1-1. Persepam MU tertinggal lebih dulu dari tamunya melalui gol Boas Artu Uri di menit ke-67. Beruntung, pemain pengganti Faris Risqi berhasil menyelamatkan timnya dari kekalahan dengan golnya di masa perpanjangan waktu.

MADURA UNITED

DUA PEMAIN MU-P DILIRIK PSBK BLITAR MADURA SPORT | O

eski bertajuk laga uji coba, laga ini berlangsung panas. Wasit Ikhwan yang memimpin pertan-dingan sampai mengeluarkan tiga kartu merah dan tiga kartu kuning. Contoh lain nampak pada aksi saling senggol antara Qischil Gandrumini dengan bek tengah Perseru Serui, Deni’s. Deni’s yang tidak berhasil merebut bola yang dikuasai Qischil lantas berusaha menjatuhkan striker Persepam MU itu.

Menghadapi tim dari Indonesia Super League (ISL), Widodo menempatkan Busari sebagai penyerang tengah timnya. Rossi Noprihanis yang tidak bermain di laga melawan Persegres Gresik ditempatkan sebagai second striker. Sementara Qischil Gandrumini dan Faris Aditama dipasang sebagai pemaini sayap. Di lini tengah, Widodo menduetkan Tamsil

Sijaya dan Khoirul Mashuda, sebagai pengatur ritme permainan Laskar Sape Ngamok.

Pada menit ke-36, wasit Ikhwan mengeluarkan kartu merah langsung kepada pemain Perseru Serui Bugi Argo, karena menjegal Rossi Noprihanis menggunakan dua kaki.

Bermain dengan 10 pemain, Perseru Serui tidak bisa berbuat banyak melawan Persepam MU. Anak-anak asuh Widodo C. Putro itu mampu mengendalikan permainan dan menguasai separuh lapangan. Sayangnya, meski tampil dominan, tim kebanggaan Madura ini tidak mampu menjebol gawang lawan.

Hingga babak pertama berakhir, skor 0-0 tetap bertahan.

Pada babak kedua, pelatih Perseru Serui Agus Sutiono menurunkan mantan bomber Persepam MU Osas Saha dan pemain tengah Ali Khadafi. Turunnya dua pemain tersebut mendongkrak permainan Perseru Serui. Hasilnya, pada menit ke-67 Boas Artu Uri berhasil membobol gawang Persepam MU mela-

lui sepakan keras menyusur tanah dari luar kotak penalti. Kiper Persepam MU Anas tidak mampu menjangkau bola yang bersarang di pojok kanan bawah gawangnya.

Setelah gol tersebut, pertandi-ngan semakin memanas. Pada menit ke-78, wasit Ikwan kembali mengeluarkan dua kartu merah dari sakunya. Pemain Perseru Serui Anggi dan pemain Persepam MU FX Yanuar dikeluarkan dari lapangan setelah terlihat saling sikut.

Beberapa kali striker Perseru Serui Osas Saha berupaya menembus pertahanan Persepam MU, namun gagal. Lini pertahanan Laskar Sape Ngamok bermain taktis menghalau setiap serangan lawan. Sementara umpan-umpan terobosan Ali Khadafi selalu digunting oleh Tamsil Sijaya dan Khoirul Mashuda.

Untuk mengejar ketertinggalan, Widodo memasukkan Faris Risqi pada menit ke 88 menggantikan posisi Qischil. Hasilnya, pada menit ke-91, Faris Risqi berhasil memecah kebuntuan serangan Laskar Sape Ngamok. Sepakan keras Faris Risqi sempat mengenai bek lawan dan membelok masuk ke gawang. Skor 1-1 menjadi hasil akhir laga ini.

Pelatih Persepam MU Widodo C. Putro mengakui dalam pertandingan kedua ini, banyak perubahan yang sudah terlihat dalam permainan timnya. Ia mengharapkan pada pertandingn selanjutnya, Persepam MU bisa meraih kemenangan. ”Anak-anak sudah mulai sempurna, mudah-mudahan ini dapat dipertahankan,” ujarnya. =FAKIH AMYAL/UZI/DAR