Koran Madura

1

KAMIS 28 MARET 2013 NO. 0085 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

28 MARET 2013

g PAMANGGHI

Krisis Oleh : Alya F. Mazida

S

ant/ampelsa

DEMO KORUPSI DPR. Sejumlah pengunjukrasa dari berbagai elemen mahasiswa, berunjukrasa di kantor DPR Sulsel, Makassar, Rabu (27/3). Mereka mendesak transparasi anggaran pembelian baju anggota DPR Sulsel senilai Rp383 juta dan penuntasan sejumlah kasus dugaan korupsi di Sulsel sehingga dewan wakil rakyat tersebut bersih dari korupsi. FOTO ANTARA/Darwin Fatir

UNDANG-UNDANG

Revisi UU Pilpres Bisa Molor JAKARTA-Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahcmad Dimiyati Natakusuma mengaku sulit menyelesaikan Revisi UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres). Hal itu karena kesembilan partai politik di parlemen masih kencang beradu argumen. “Sulit, karena banyak capres yang diusung. Yang (parpol) besar merasa lebih bisa meraih suara, lebih demokratis dan efisien dengan sedikit (capres). Yang merasa dapat tiga besar, mungkin banyak calon makin bagus.

Maka silakan. Tapi ini sulit ditentukan,” kata Dimyati di Jakarta, Rabu (27/3).

Berdasarkan hasil rapat Baleg kemarin, sembilan parpol di Parlemen belum mufakat soal RUU Pilpres. Empat parpol menolak RUU Pilpres, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, dan PKB. Sedangkan empat fraksi lain berpendapat UU Pilpres harus direvisi. Fraksi tersebut, yakni PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Adapun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bersikap abstain dengan menyerahkan kepada rapat pleno.

Meski pesimis selesai dalam waktu dekat, Dimyati tetap yakin RUU Pilpres bakal selesai sebelum Pilpres 2014 dilaksanakan. Kalau pun belum selesai juga, maka mau tidak mau ketentuan pelaksanaan pilpres akan mengacu ke undang-undang yang lama. Artinya, apa yang diusahakan saat ini, menjadi sia-sia. “Saya optimis ini harus selesai sebelum 2014, karena termasuk undang-undang politik, kaitannya dengan undangundang parpol, KPU. kalau tidak selesai akan membingungkan pelaksanaan pilpres ke depan,” tutur dia Dimyati yang juga politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghendaki penghapusan ketentuan presidentialthreshold(PT) 20 persen.

Hingga kini, partai berlambang Ka’bah itu belum menentukan sikapnya. “Ini tarik ulur kepentingan capres, PPP belum memutuskan capres, harusnya (RUU Pilpres) selesai pada tataran pelaksanaan. Karena ada juga yang diperbaiki seperti apakah pencoblosan atau pencontrengan,” terang dia.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR, Ignatius Mulyono mengaku pembasan revisi RUU Pilpres masih alot di Badan legislasi (Baleg) DPR. Karena tidak juga mendapatkan titik terang, rencananya Baleg akan menggelar rapat terbatas memilah materi-materi dalam RUU untuk segera diselesaikan. “Kita tunggu Kamis, kita bicara sama-sama. Kamis hanya ada antara pimpinan sama kapoksi.

Mana yang mau disetujui,” kata dia.

Ignatius yang juga politikus senior Partai Demokrat menjelaskan alasan partainya menolak RUU Pilpres karena mendapat perintah langsung dari pimpinan. “Demokrat merasa UU Pilpres masih pas untuk dipakai untuk 2014. Arahan Ketua PD kan itu,” terangnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf mengaku tidak menginginkan Revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. “Kita ingin sistem demokrasi yang berjalan dan berkualitas butuh pijakan, bukan tiap kali undang-undang sesuai kemauan individu dan kelompok. Jadi harus disepakati dengan baik. Demokrat tak ingin mencari popularitas,” kata Nurhayati. (gam/beth) Besok, Jumat 29 Maret Koran Madura tidak terbit sehubungan dengan peringatan hari wafatnya Isa Al-Masih.

Nama SBY Kian Menguat Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Positif 30-31 Maret JAKARTA-Teka-teki seputar calon Ketua Umum Partai Demokrat yang akan dipilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 30-31 Maret 2013 mendatang mulai mengerucut. Dari sejumlah nama yang beredar, nama Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), paling diunggulkan.

Selain itu, muncul pula nama Ani Yudhoyono. “Suarasuara sudah mulai mengerucut, ada keinginan kuat nama Pak SBY, Ibu Ani dan Mas Ibas untuk menjadi ketua umum,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan di Jakarta, Rabu (27/3).

Ramadhan mengatakan suara-suara tersebut merupakan refleksi dari suara kader khususnya dari DPC dan DPD. Dia berharap dengan adanya suara-suara tersebut bisa menjadikan KLB berjalan mulus dan lancar. “Kami prediksi KLB bisa berlangsung cepat tentunya dengan cara musyawarah dan mufakat,” tuturnya.

Namun, Ramadhan belum bisa memprediksi apakah nantinya KLB akan memilih dari ketiga nama tersebut. Pasalnya, segala sesuatu bisa saja terjadi di luar prediksi. “Apakah nanti di KLB akan tercermin seperti itu, kita lihat nanti,” tutur anggota Komisi I DPR itu.

Menurutnya, dengan dipilihnya ketiga nama itu akan lebih baik, sehingga KLB tidak akan diwarnai ketegangan antar faksi. Sebelumnya, disebutkan ada nama mantan Ketua Umum Demokrat Hadi Utomo, Wakil Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie dan Wakil Sekjen Demokrat Saan Mustopa yang akan maju sebagai ketua umum. “Daripada kita gontok-gontokan kubu Saan dengan pendukungnya, Marzuki dengan pendukungnya, Pak Hadi Utomo dengan pendukungnya,” tegasnya.

Untuk saat ini, lanjut Ramadhan, sebaiknya KLB dengan aklamasi, jika ada keinginan menjadi ketua umum dengan menggalang dukungan suara, lebih baik nanti saat pemilihan ketua umum di 2015.

Senada dengan Pohan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Tanggap Darurat Partai Demokrat, Umar Arsal mengaku ada beberapa nama

yang digadang-gadang akan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, kata Umar, tidak kurang dari lima nama yang beredar tersebut akhirnya menyisakan dua nama sebagai calon terkuat. “Dua calon kuat di KLB itu hanya dua, SBY dan Ibu Ani,” jelas Umar saat ditemui wartawan di Gedung DPR Jakarta, Rabu (27/3).

Beberapa waktu lalu sempat rumor, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas); Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie juga menjadi nominasi Ketua Umum Demokrat. Namun kata Umar, nama-nama itu tidak muncul lagi.

Karena SBY dan Ani Yudhoyono merupakan figur yang paling tepat untuk mengisi kekosongan kursi ketua umum.

Menurut dia, dua calon ini juga diyakini akan menghilangkan terbentuknya faksi yang selama ini dikabarkan tengah menyelubungi Partai Demokrat.

“Kedua orang ini yang dapat menghilangkan kubu-kubu,” ucapnya.

Kalau pun nantinya SBY dikukuhkan sebagai ketua umum, menurut Umar, maka diperkira-

kan akan terjadi rotasi kepengurusan di Partai Demokrat. Dia mengungkapkan, rotasi bakal terjadi untuk jabatan sekjen yang saat ini dipegang putra bungsu pasangan SBY-Ani Yudhoyono, Ibas.

Dia menambahkan, KLB Partai Demokrat yang akan digelar pada 30-31 Maret 2013 mendatang, akan ada penunjukkan pelaksana tugas harian untuk membantu SBY dalam mengurus partai. Pasalnya, jelas Umar, SBY tidak bisa secara maksimal mengurus partai mengingat perannya sebagai kepala negara.

Jika SBY menjabat ketua umum, Umar berharap, pelaksana tugas harian langsung ditunjuk oleh SBY. “Kalau ada, ketua harian harus punya waktu, sebaiknya tidak merangkap jabatan. Kita serahkan ketua terpilih (pada SBY). Siapa itu? Kalau memang itu ada,” katanya.

Sejauh ini, kata Umar, kader Partai Demokrat juga meyakini bahwa kedua calon kuat tersebut merupakan figur yang paling tepat untuk memimpin partai ke depan. Bahkan dia menjelaskan, seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sudah sepakat terhadap dua calon itu. (gam/bud)

LAYANAN PUBLIK

Sekalipun Terbaik, Jatim Belum Memuaskan

JAKARTA-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menetapkan Propinsi Jawa Timur, sebagai propinsi dengan pelayanan publik bagus di Indonesia sepanjang tahun 2012. Namun belum ada propinsi yang dapat kategori memuaskan.

“Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan pelayanan publik terbaik pada 2012, artinya kategori baik (B). Belum pada tingkat memuaskan,” kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) Wiharto di Jakarta, Rabu (27/3).

Selain Jawa Timur, kata Wiharto, propinsi lainnya yang juga baik dalam pelayanan adalah Jawa Tengah. Kedua provinsi

itu dinilai telah menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas di daerahnya masing-masing.

Namun Wiharto mengakui dari 33 provinsi yang ada, sayangnya belum ada yang mendapat predikat AA (Sangat memuaskan). Provinsi Jatim dan Jateng baru sebatas mendapat kategori B (Baik). 8 Provinsi lainnya mendapat kategori CC (Cukup), 13 provinsi mendapat kategori C (Kurang), dan 10 provinsi memperoleh nilai D (Sangat kurang).

Menurut Wiharto, adapun 10 provinsi dengan pelayanan publik terendah itu mayoritas berada di wilayah Indonesia bagian timur. Karena itu, KemenPAN akan terus melakukan bimbingan terhadap 10

provinsi tersebut.

Kriteria penilaian yang dikenakan kepada seluruh provinsi tersebut terdiri dari 4 hal, yaitu pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan informasi, pelayanan rumah sakit umum daerah, dan unit pelayanan pilihan. Untuk kriteria yang ke-4, setiap provinsi mengajukan 2 unit pelayanan yang dinilai terbaik.

Dari ke-33 provinsi tersebut, pelayanan informasi masih yang paling terbawah. Standar operasional untuk pelayanan informasi masih belum ada sampai sekarang. “Kami berharap, tahun depan Jatim dan Jateng yang sekarang dapat predikat B, bisa meningkatkan kinerjanya,” imbuhnya Pada minggu lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB) menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di institusi pemerintah menunjukkan kemajuan. Namun hal itu belum cukup, karena masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang memerlukan kerja ekstra keras untuk menggapai indikator sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014.

Salah satu indikator itu adalah semakin banyaknya kementerian/lembaga yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun 2009 tercatat baru 41 %, dan tahun lalu %tasenya menjadi 77 % dari target 100 % pada 2014.

Menpan RB Azwar Abubakar mengakui, masih banyak instansi pemerintah yang harus didorong untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi. Hal itu juga terkait dengan rentannya skor integritas pelayanan publik yang cukup rendah. (cea/beth)

Pemerhati Sosial di Madura

empat berpikir, apakah Indonesia memang tidak bersedia untuk maju? Dulu, pergantian presiden dari Soeharto ke Soeharto. Jika hal itu terjadi dua periode, itu masih saya maklumi. Tetapi bila hal itu terulang hingga tujuh kali, ketika itu, saya bertanya, “Beginikah cara Indonesia untuk maju?”. Seolah-olah, tidak ada SDM lain yang setara atau lebih mampu dari sekedar Soeharto, saat itu.

Ini hanya pikiran ramaja yang tidak sepenuhnya mengerti politik. Itupun, mengacu guru saya yang mengajarkan bahwa seseorang yang terlalu lama di suatu tempat, ia akan menjadi pemalas dan cenderung mapan. Bagi saya, Soeharto adalah contoh nyata. Meski ia mungkin tidak malas, tetapi kecenderungan untuk mapan bisa dibaca. Selain itu, jungkir balik terjadi karena biasanya musyawarah untuk mufakat berubah menjadi mufakat lalu musyawarah.

MPR ketika itu, tidak punya pilihan lain dan memilih Soeharto lagi, dan lagi.

Pada peristiwa pilkades, kecenderungan untuk mapan juga terjadi. Dulu, saat kades belum dibatasi hingga dua periode, kades tak pernah berhenti.

Pilkades tak ubahnya seperti pemilihan presiden di era Soeharto. Bagaimana caranya menang, itu bisa diciptakan.

Para pendukung Golkar di era Soeharto, bercerita banyak hal mengapa Golkar saat itu selalu menang. Selain curang, ABRI mendukung penuh. Itu saya dengar dari cerita PNS dan ABRI yang pensiun. Mereka seperti umat Kristiani yang mengaku dosa di gereja.

K i n i , SBY galau atas darurat Butuh kebesaran Demokrat. Ia jiwa bagi tidak rela keSBY untuk tika partai itu memandang dipimpin Anas hidupnya lebih Urbaningrum.

Saya awalnya hidup sebagai kagum begitu negarawan.

SBY memimpin negeri ini di episode pertama dan kaget pada kepemimpinannya di episode kedua.

Tetapi ini juga mengingatkan pada sesuatu yang pernah saya lupakan bahwa pada akhirnya tidak ada yang abadi.

SBY dalam pemahaman saya awalnya tidak ingin terlalu teknis pada Demokrat karena ia yakin kadernya baik-baik. Belakangan ia sadari ternyata keyakinannya terbantahkan lantaran kader-kader Demokrat tidak sepenuhnya baik.

Saat Anas lengser keprabon, SBY begitu sulit mencari tokoh pemersatu. Karena itu ia merasa terpanggil untuk menjadi juru selamat di Demokrat. Hanya, SBY mungkin lupa bahwa ia seorang presiden.

Dengan menjadi ketua dewan pembina saja, bangsa ini kurang perhatian karena harus diakui SBY mendua. Memang tidak ada klausul yang dilanggar, tetapi hidup dengan klausul saja tentu hal ini tak cukup. Butuh kebesaran jiwa bagi SBY untuk memandang hidupnya lebih hidup sebagai negarawan.

Harus disadari, SBY seorang yang romantis. Masa lalunya terutama yang indah-indah di Demokrat ingin diciptakannya kembali saat ini, di tengah situasi yang berubah. Maka dapat dimaklumi bila SBY galau dan senantiasa berkeluh. Ciri-ciri orang yang jablay antara lain mengeluh bahkan sedikit air mata seperti Kajol yang merengek di dekat Sakhruk Khan dalam film India.

Semua mengerti SBY yang menyadari sedang krisis SDM di internal Demokrat.

SBY seharusnya lebih mengerti atas penduduk negeri yang kurang mendapat perhatian karena banyak pemimpin yang tak mengerti mengapa rakyatnya mengalirkan airmata. SBY, susah benar ya mencari generasi bangsa yang peduli nasib bangsa. =

BERENANG Seorang guru olahraga mengajak anak-anak didiknya belajar berenang di sebuah kolam renang yang letaknya tak jauh dari sekolahnya. Begitu sampai di tempat kolam renang, anak-anak didiknya langsung pada nyebur ke air dengan memakai baju renang yang di bawanya. Hanya ada satu anak yang nyebur ke kolam dengan memakai jaket. Jacky namanya.

Tentu saja, sang guru heran melihat ulah Jacky.

“Hei, Jacky,” panggil pak guru,”Kenapa kamu nggak copot jaket kamu?”

“Maaf, pak guru, di dalam airnya dingin,” jawabnya datar.

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 28 MARET 2013 NO. 0085 TAHUN II

PENDIDIKAN

INFRASTRUKTUR

Pemerataan Guru Belum Maksimal SUMENEP - Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menilai pemerataan guru berbasis tempat tinggal belum terlaksana secara maksimal, karena banyak guru yang masih ditempatkan di sekolah yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya.

Anggota DPKS Ahmad Firdaus mengatakan, pemerataan guru berbasis tempat tinggal di sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) tidak dilakukan secara maksimal. Pihaknya menengarai, sampai saat ini masih banyak guru yang tugasnya berjauhan dengan tempat tinggalnya, sehingga tidak efektif terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tersebut.

“Masih banyak guru yang bertugas di sekolah yang berjauhan dengan alamat tempat tinggalnya. Padahal, itu sangat menghambat proses efektifitas KBM. Harusnya, upaya pemerataan guru berbasis tempat tinggal itu terus dilakukan hingga merata,” kata Firdaus, Rabu (27/3).

Berubahnya pimpinan di Dinas Pendidikan itu jangan sampai menghentikan proses pemerataan guru berbasis tempat tinggal tersebut. Menurut Firdaus, Kepala Disdik yang baru, Ahmad Sadik harus menginventarisir dan mengkaji jumlah guru dan penempatannya, sebab hingga saat ini banyak tenaga pendidik di sekolah bukan warga setempat, melainkan dari luar kecamatan.

“Perubahan kepala Disdik jangan melemahkan upaya pemerataan guru berbasis tempat tinggal itu. Karena saat ini masih banyak guru yang mengajar di luar tempat tinggalnya,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, pemerataan guru berbasis tempat tinggal itu sangat penting dilakukan guna mem-back up proses rekrutmen siswa baru, terutama sekolah dasar (SD) yang selama ini krisis siswa akibat kurangnya komunikasi antara guru dengan

Waspadai Jalan Berlubang dan Bergelombang

masyarakat.

"Kalau guru itu merupakan warga setempat, pasti komunikasinya dengan wali murid akan beda sehingga berdampak positif pada jumlah murid selanjutnya. Coba sekarang bandingkan dengan lembaga MI yang gurunya mayoritas dari warga setempat, di lembaga itu tidak kekurangan murid,” paparnya.

Dia menilai, selama ini, sekolah dasar kalah bersaing dengan madrasah ibtidaiyah karena tenaga pendidikan SD pada umumnya dari luar kecamatan, sehingga tidak ada kedekatan dengan masyarakat. “SD itu tidak diminati oleh masyarakat bukan karena apa, tapi karena kedekatan emosional guru dengan masyarakat kurang,” jelasnya.

SD itu tidak diminati oleh masyarakat bukan karena apa, tapi karena kedekatan emosional guru dengan masyarakat kurang Ahmad Firdaus Anggota DPKS

Dia menambahkan, penempatan guru berbasis tempat tinggal itu juga sangat penting diterapkan di sekolah kepulauan. Namun jika di lembaga sekolah di kepulauan tidak ada warga setempat, maka perlu didatangkan dari daratan dengan catatan mendapat tunjangan khusus, seperti tempat tinggal yang layak, dan masa tugasnya harus jelas.

"Kami berharap pemerataan guru berbasis tempat tinggal itu juga dilakukan di kepulauan, jika tenaga pendidik dari kepulauan masih kurang, tidak menjadi persoalan diambil dari daratan, namun dengan catatan mereka dijamin," pungkasnya. (rif/mk)

S

m ali khumaini/ant

JALAN DITANAMI POHON. Sebuah bus melintasi jalan raya yang berlubang besar dan ditanami pohon pisang. Jalan raya provinsi di Desa Patean Kecamatan Batuan baru saja diperbaiki dan saat ini dalam tahap pemeliharaan tapi kondisinya dibeberapa bagian sudah berlubang dan bergelombang. Beberapa waktu lalu jalan tersebut membuat salah seorang pengendara terpelintir lalu jatuh dan tertabrak mobil hingga meninggal dunia.

Pemerintah Rugi Rp 2 Miliar dari Pajak Penerangan Jalan SUMENEP - Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) tak seimbang.

Pada tahun 2012 lalu, PPJ yang diterima Pemkab setempat sebesar Rp 7.536.245.034 miliar, sedangkan belanja listrik penerangan jalan umum mencapai Rp 9.786.119.160 miliar.

Timpangnya hasil pendapatan dengan belanja penerangan jalan membuat Pemkab setiap tahunnya rugi sekitar Rp 2 miliar.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengatakan, tingginya belanja listrik penerangan jalan umum harus dievaluasi oleh pemerintah karena terlalu banyak menghabiskan anggaran daerah. Padahal, menurut Prayogi, seharusnya antara belanja dengan penerimaan pajak itu minimal imbang, bahkan kalau bisa harus lebih tinggi sehing-

ga Pemkab tidak merugi.

“Kami kanget mendengar bahwa tagihan belanja listrik untuk penerangan jalan umum itu mencapai Rp 800 juta setiap bulannya se-Kabupaten Sumenep. Jika diakomulasi setahun mencapai Rp 9 miliar lebih.

Padahal, pajak penerangan jalan yang diterima oleh Pemkab hanya sebesar Rp 7 miliar lebih, artinya sekitar Rp 2 miliar lebih Pemkab harus tekor,” kata Prayogi, Rabu (27/3).

Politisi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan dasar tagihan listrik untuk peneran-

gan jalan tersebut, sebab selama ini disetiap penerangan jalan di sejumlah ruas jalan tidak terlihat meteran listrik yang menjadi ukuran dalam pembayaran tersebut.

“Apa yang dipakai PLN untuk mengukur pembayaran listrik untuk penerangan jalan itu. Soalnya, kami sama sekali tidak melihat meteran yang ada disetiap penerangan jalan itu. Jangan-jangan tidak ada,” ungkap Prayogi mempertanyakan.

Pihaknya telah bertanya kepada dinas terlait seperti Dinas Perhubungan dan DPPKA, ternyata tidak ada yang tahu tempat meteran listrik PJU tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta agar pihak PLN bisa menunjukkan dimana saja tempat meteran listrik untuk PJU tersebut sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat.

“Hingga saat ini tidak ada yang tahu dimana meteran listrik untuk PJU itu ditempatkan.

Dinas yang bersangkutan juga tidak tahu. Kami minta PLN bisa menunjukan hal itu kepada kami,” pintanya.

Sementara Manager Rayon PLN Sumenep, Dasih Listiyanto menyatakan, dasar tagihan penerangan jalan umum itu adalah meteran listrik. Sedangkan tingginya tagihan tersebut tergantung pada pemakaiannya.

“Dasar tagihan itu pasti meteran listrik. Di Sumenep ini ada tiga rayon, yaitu rayon Ambunten, Pragaan dan Kecamatan Kota. Dari tiga rayon itu ada 3.200 meteran untuk penerangan jalan umum (PJU).

Soal perinciannya saya masih belum tahu karena saya baru dua bulan di sini,” jawab Listiyanto. (rif/sym/mk)

UMENEP – Pengendara yang melintasi jalan berlubang dan bergelombang harus hati-hati dan mengurangi kecepatan, sehingga kecelakaan yang sampai menewaskan seperti yang terjadi di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan di Desa Patean Kecamatan Batuan tidak terulang kembali.

Beberapa waktu lalu, seorang pengendara meninggal dunia setelah tertabrak mobil di jalan raya provinsi itu, selatan Universitas Wiraraja Sumenep. Menurut warga, pengendara tidak tahu jalan tersebut berlubang dan bergelombang, sehingga tetap melaju dengan kecepatan tinggi. Korban terpelanting lalu jatuh dan dilindas mobil. Korban tewas seketika.

“Saya khawatir, Mas, jika tetap dibiarkan tak diperbaiki akan menelan korban lagi. Sebab, jalan ini jalan provinsi, pengendara mayoritas melaju dengan kecepatan tinggi. Kalau yang paham jalan ini tidak masalah.

Takutnya kecelakaan menimpa pengendara yang tidak tahu bahwa dijalur ini ada jalan yang berlubang,” ujar Mufid, pengendara roda dua, Rabu (27/3).

Menurut Ketua Komisi C DPRD Sumenep Fajar Hariponto, jalan yang baru diperbaiki itu masih dalam pemeliharaan karena dananya masih belum cair. “Kalau yang di Patean itu, dananya masih belum cair, tapi itu dalam pemeliharaan,” katanya.

Hariponto tidak menyalahkan pelaksana proyek pembangunan jalan yang dianggarkan sekitar Rp 1,3 miliar tersebut dalam APBD. ”Saya pikir wajar kalau terjadi kerusakan jalan disana sini mengingat saat ini APBD 60 untuk daratan dan 40 persen untuk kepulauan,” terangnya.

Komisinya mengaku akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk segera diperbaiki, sehingga tidak menyebabkan kecelakaan lagi. “Tetap harus diperbaiki sebab mengganggu pengguna jalan. Selain itu juga sangat membahayakan,” janjinya.

Sampai berita ini diturunkan, Dinas PU Bina Marga belum bisa dikonfirmasi. Kasi Pemeliharaan Jalan PU Bina Marga Indra saat dikonfirmasi via telepon mengaku sedang menghadiri kegiatan dinas. (sai/sym/mk)

KESEHATAN

PILKADES

Ikatan Dokter Indonesia Ingin Dewan Minta Maaf

Polemik Pilkades Serentak Belum Selesai

SUMENEP – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sumenep Kusmuni Dali meminta Ketua Komisi A DPRD, Abrory Mannan, minta maaf atas pernyataannya di media massa yang menyebutkan pelayanan Rumah Sakit dr H. Moh. Anwar kurang baik karena sikap dokter yang kurang profesional yang sampai menyebut kata ‘Iblis’.

“Secara institusi, kami menerima adanya kritikan mengenai pelayanan kesehatan mulai tingkat puskesmas hingga RS Sumenep, kurang baik. Tapi, kalau dokter sebagai profesi dikatakan bersikap seperti ‘Iblis’, kami tidak terima,” kata Ketua IDI Sumenep, di gedung dewan, Rabu (27/3).

Pada 11 Maret 2013 lalu, Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan mengeluarkan pernyataan kepada media massa. “Meski dokter itu bukan malaikat, kan bukan berarti bertindak seperti iblis,” kata politisi PKB tersebut sebagaimana dikutip media itu.

Abrory menyatakan awal mula munculnya statemen yang dinilai menyakitkan dokter itu merupakan respon atas pernyataan seorang dokter yang ter-

athink/koran madura

RAPAT. Dalam rapat dengan komisi A DPRD Sumenep, Ketua IDI Cabang Sumenep Kusmuni Dali meminta agar Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan meminta maaf atas pernyataannya di media massa. gabung dalam organisasi IDI yang manyatakan bahwa dokter itu bukan malaikat yang bisa menyembuhkan pasien.

Selain itu, kata Abrory, pernyataan itu merupakan akumulasi dari sekian banyak pengalaman masyarakat terkait pelayanan kesehatan mulai puskesmas hingga Rumah Sakit dr. Moh Anwar Sumenep.

“Sudah berapa kali saya mendapatkan keluhan dari masyarakat bahwa pelayanan di rumah sakit tidak baik. Tapi saya masih diam karena bisa saja in-

formasi itu hanya sepihak. Ternyata, pengalaman itu juga terjadi pada saya, makanya saya berkomentar seperti itu,” ungkapnya.

Namun, Kusmuni menilai pernyataan itu tendensius dan sangat mengganggu kinerja para dokter. Ia khawatir, masyarakat umum akan ikut berpandangan negatif kepada dokter secara keseluruhan.

“Kalau pelayanan kurang baik, jangan dokter yang disalahkan. Datang ke pihak managemen. Dokter di rumah sakit itu hanya sebagai buruh, yang bertanggung jawab adalah

pimpinan rumah sakit. Dengan statemen tersebut, seakanakan dokter menjadi sasaran utama buruknya pelayanan di RSD Sumenep,” jelasnya.

Dia menambahkan, terkait dengan statemen tersebut, IDI Sumenep menuntut agar Abrory Mannan mencabut pernyataan tersebut, serta minta maaf secara terbuka kepada seluruh dokter yang dihasut tersebut.

“Tuntutan kami tidak terlalu banyak. Kami hanya meminta statemen itu dicabut dan minta maaf. Terkait pelayanan kes-

ehatan di Sumenep, itu tugas bersama, bukan hanya ditangan dokter saja,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan, mengaku tidak mempermasalahkan klarifikasi para dokter tersebut. Bahkan dia menilai, dokter yang tergabung dalam IDI itu hanya mencari pembenaran atas berita tersebut.

“Padahal statemen saya di salah salah satu media lokal itu merupakan akomulasi dari persoalan yang terjadi di rumah sakit terkait dengan pelayanannya,” jawab Abrory.

Abrory menegaskan, pihaknya tidak mau menanggapi apapun terkait kedatangan para dokter itu, sebab pertemuan antara dirinya dengan IDI yang dipimpin Ketua DPRD Sumenep, Imam Hasyim, tidak menghasilkan sesuatu yang harus dilaksanakan.

“Saya secara pribadi tidak punya hutang untuk memenuhi tuntutan IDI. Pertemuan kali ini tidak ada kesimpulan akhir. Jadi, kalau ada pihak yang merasa kurang puas dengan tatap muka tadi, kita akan tunggu reaksi selanjutnya,” ungkapnya. (rif/athink/mk)

SUMENEP - Pelaksaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sumenep yang akan dilaksanakan Mei nanti sampai saat ini belum final karena terkendala aparat keamaan. Untuk bisa dilaksanakan serentak dalam satu hari, eksekutif mengusulkan penambahan anggaran.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrori Manna menegaskan, dirinya tidak akan menambah anggaran jika pelaksanaan pemilihaan kepala desa tidak dilakukan dalam satu hari.

“Kalau tidak dilakukan serentak dalam satu hari tidak akan menambah anggaran untuk pelaksaan kepala desa. Buat apa, kan personelnya sudah cukup, sehingga tidak usah menambah anggaran yang ada,” ungkapnya, Rabu (27/3).

Sebelumnya, pihaknya telah duduk bersama Sekda Sumenep Hadi Soetarto, untuk merumuskan tentang pelaksaan pilkades

serentak. Namun, sampai saat ini dari eksekutif masih belum bisa menentukan langkah-langkah

Kami sebelumnya sudah bertemu dengan Bapak Sekda Abrory Mannan

Ketua Komisi A DPRD Sumenep yang akan dibangunnya.

“Kami sebelumnya sudah bertemu dengan Bapak Sekda,” terangnya Dalam pertemuan tersebut, lanjut abrori, dirinya mengatakan akan menyetujui jika harus menambah anggaran, demi terlaksanaya pemilihan kepala desa serentak dalam satu hari, “Kami juga mengamini,” akunya. (edy/mk)

SUMENEP

3

KAMIS 28 MARET 2013 NO. 0085 TAHUN II

Lahan Produktif Menyusut 20-30 Persen

Berharap Bupati Raih K3 Tingkat Nasional

SUMENEP - Kepala Bidang Produksi dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumenep Salaf Junaidi memprediksi lahan produktif di Kabupaten Sumenep menyusut 20 hingga 30 persen setiap tahunnya. Kondisi tersebut disebabkan alih fungsi lahan, dampak perubahan iklim, dana serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

fikri yusuf/ant

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN. Sebuah alat berat melakukan proses pengurukan tanah di area persawahan. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, selama kurun waktu 5 tahun terakhir Indonesia sudah kehilangan sekitar 5 juta lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau lahan non pertanian.

Menurut Junaidi, faktor paling dominan yang menyebabkan semakin menyusutnya lahan persawahan di Sumenep yaitu alih fungsi lahan, utamanya di wilayah Kecamatan Kota Sumenep. Di daerah kota banyak sawah produktif dimanfaatkan untuk bangunan perumahan.

“Yang menjadi penyebab utama adalah alih fungsi dari lahan produktif menjadi lahan perumahan seperti di Kecamatan Kota ini banyak lahan yang sudah menjadi tempat perumahan,” katanya, Rabu (27/3).

Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan terhadap peningkatan produksi pangan. Jika jumlah produksi per tahunnya sudah menurun akan berdampak terhadap persediaan pangan di Kabupaten Sumenep. Disperta menyediakan bibit unggul dan menanam tanaman yang tahan terhadap OPT serta menerapkan pola tanam dengan menggunakan teknologi.

“Tapi kami tetap berupaya dengan maksimal mungkin agar tidak sampai mengurangi hasil produksi pangan dengan cara menyediakan bibit unggul dan me-

nerapkan pola tanam menggunakan teknologi,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah jelas ada batasan terkait pembangunan perumahan di lahan-lahan produktif.

Hal itu perlu ditegakkan agar maraknya perumahan yang bisa mempersempit lahan sawah produktif itu bisa diminimalisir.

“Aturannya sudah ada yaitu Perda tentang RTRW yang membatasi pembangunan perumahan, tidak boleh membangun perumahan dilahan yang produktif, sekarang tinggal penegakannya,” ungkapnya.

Sementara itu, data yang tercatat di Disperta Sumenep, hingga akhir tahun 2012 lalu, luas lahan produktif khususnya sawah mencapai 25.185 hektar yang tersebar di 24 kecamatan. Ribuan hektar lahan sawah itu terdiri dari irigasi teknis seluas 4.162 hektar, semi teknis 2.500 hektar, sederhana 1.400 hektar. Selain itu, irigasi desa seluas 569 hektar dan tadah hujan 16.554 hektar. (rif/mk)

SUMENEP – Diraihnya penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat Jawa Timur oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim mendapat apresiasi dari Direktur PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Sitrul Arsy. Sitrul Arsy berharap penghargaan K3 itu dijadikan cambuk untuk meraih prestasi yang lebih tinggi ditingkat nasional.

Menurut Sitrul, Pemkab harus memiliki terobosan untuk terus meningkatkan K3 di kota Sumekar ini. Itu dilakukan supaya prestasi yang diraih saat ini tidak akan pudar di masa yang akan datang. ”Kami mengucapkan selamat, tapi ini harus dijadikan evaluasi untuk lebih baik pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Mantan anggota Komisi A DPRD Sumenep ini mengungkapkan, bupati melalui dinas terkait hendaknya membuat program nyata untuk bisa terus mempertahankan prestasi K3. Misalnya, adanya pelatihan atau yang lainnya. ”Terobosan itu harus dilakukan. Sehingga, semua tenaga kerja paham akan hal itu (K3, Red),” ungkapnya.

Sitrul Arsyih Direktur PT WUS

Sitrul menambahkan, tidak hanya bagi tenaga kerja yang di bekerja di Sumenep. Pemkab juga bertanggungjawan untuk memberikan pemahaman K3 kepada warga Sumenep yang hendak bekerja ke luar negeri. ”Jadi, warga Sumenep ke luar negeri tidak akan celaka.

Ya, minimal pembinaan,” ungkapnya.

Memang, sambung dia, selama ini masalah K3 di Sumenep sudah disosialisasikan cukup matang. Hanya perlu ditingkatkan saja. Sebab, pihaknya tidak mau Pemkab hanya meraih prestasi di tingkat Jatim saja, melainkan juga di tingkat nasional. ”Kami berharap bupati Sumenep bisa meraih penghargaan Pem-

bina K3 tingkat nasional.

Semoga,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya selaku badan usaha milik daerah (BUMD) mengaku siap untuk mendukung langkah bupati terus meningkatkan K3 di Sumenep.

Bahkan, pihaknya juga akan ikut mensosialisasikan ke tenaga kerja baik di BUMD, maupun di luar BUMD. ”Kami mendukung. Kalau untuk kepentingan Sumenep kami selalu di depan,” ungkapnya.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim mendapatkan penghargaan K3 dari Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Grahadi, Jl. Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (26/4). Prestasi itu diraih atas atensi dan prestasi bupati dalam membina kondisi lingkungan kerja, baik dibidang kesehatan dan keselamatan kerja di Kabupaten Sumenep. Penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kota /kabupaten oleh Pemprov Jawa Timur bersama Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jatim dengan kriteria pencapaian zero accident. (adv/ yat)

LAYANAN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH PT WUS

4

Satpol PP Jaring Siswa Bolos PAMEKASAN- Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pamekasan, kemarin (27/3) menangkap sepuluh orang siswa yang sedang berada di luar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung. Mereka kedapatan tengah nongkrong di Bundaran Monumen Arek Lancor serta sejumlah warung internet (warnet).

Para siswa yang tertangkap dan semuanya merupakan pelajar di salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri di Pamekasan itu lalu dibawa ke Pos Pantau Satpol PP yang juga berada di areal Monumen Arek Lancor untuk didata dan diberi pengarahan.

Setelah dilakukan pendataan, kesepuluh siswa tersebut langsung diserahkan ke

sekolah masing-masing untuk dilakukan pembinaan. Mereka juga diminta untuk tidak mengulangi perbuatan mereka membolos dari pelajaran sekolah.

Salah satu siswa yang ditangkap mengaku, dirinya berada di arnet tidak jauh dari sekolahnya, lantaran terlambat. Rencananya, dia akan masuk ke sekolah pada saat

jam istirahat.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP, Amin Jakfa, mengatakan operasi itu akan terus dilakukan terutama di daerahdaerah yang menurut informasi yang diperolehnya menjadi tempat mangkal pelajar yang membolos.

Diantara tempat yang dijadikan target operasi petugas penegak Peraturan Daerah itu antara lain Pantai Jumiang, Waduk Samiran, kawasan Monumen Arek Lancor dan sejumlah warnet.

Operasi itu dilakukan untuk mengantisipasi kenakalan remaja dan penggunaan obatobatan terlarang di tingkat pelajar. Selain itu, kegiatan itu dilakukan untuk mem-

beri pembinaan kepada pelajar yang memiliki kebiasaan membolos.

Amin Jakfar menjelaskan, khusus untuk warnet, pihaknya sudah meminta agar pemilik usaha internet itu melarang pelajar berseragam untuk berada ditempat usaha mereka dalam keadaan mengenakan seragam sekolah.

“Kami sudah memberi peringatan ke sejumlah pemilik usaha warnet agar tidak mengijinkan pelajar berseragam berada di tempat usaha mereka. Kecuali karena ada penugasan dari sekolah yang dibuktikan dengan surat pengantar dari sekolah masing-masing,” kata Amin

Jakfar.

Ia juga menjelaskan, setiap satu bulan sekali, pihaknya bersama Dinas Pendidikan setempat melakukan sosialisasi ke sejumlah sekolah agar memberi pembinaan kepada siswanya agar tidak berada di luar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung, kecuali karena ada kepentingan yang mendesak.

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan, Khalili, meminta agar Dinas Pendidikan Pamekasan secara rutin memberi himbauan kepada sekolah-sekolah, agar mengendalikan siswa-siswinya, apalagi menjelang pelaksanaan ujian akhir tahun.(afa/ muj)

PENGARAHAN. Petugas Satpol PP tengah memberi pengarahan kepada siswa yang terjaring razia karena berada di luar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung.

MUTASI PEJABAT

MASALAH SOSIAL

Pemerintah Anggarkan Dana Penanganan Orang Gila PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali menganggarkan dana untuk penanganan orang gila (orgil) pada APBD tahun ini, meski pada anggaran tahun sebelumnya masih menyisakan masalah.

Besaran anggaran yang disediakan untuk penanganan orgil itu mencapai Rp. 120 juta. Pada program sebelumnya, penggunaan dana untuk penanganan orang gila itu masih dalam proses hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan, Mohammad Zakir, mengatakan dana tersebut akan disalurkan untuk penanganan sosial orang gila melalui lembaga yang bersedia.

Saat ini Dinsosnakertrans masih menunggu masuknya surat dari CV yang bersedia untuk menangani orang gila di wilayah itu. Instansi yang berwenang dalam penanganan masalah sosial itu, nantinya masih akan melakukan seleksi terhadap CV yang mengajukan diri melakukan penanganan terhadap orang gila tersebut.

“CV maupun lembaga yang mengajukan diri menangani orgil itu, harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup melaksanakan program tersebut. Jadi tidak serta merta lembaga yang mengajukan diri, akan disetujui,” katanya, kemarin (26/3).

Sekalipun dalam APBD sudah ditetapkan besaran dananya, namun anggaranya tersebut, tidak akan diberikan secara sekaligus

kepada lembaga yang menangani, melainkan akan dicairkan sesuia dengan kebutuhan. Dan jika hingga waktu tutup anggaran dana penanganan itu masih tersisa, akan dikembalika ke Kas Daerah.

Dana itu antara lain digunakan untuk membiayai makan dan obat-obatan pasien orgil serta honor perawat yang bertugas untuk merawat mereka.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Hairul Kalam mengaku telah melakukan pemanggilan terhadap pimpinan Dinsosnakertrans setempat, untuk mempertanyakan penyusunan anggaran itu serta penggunaan anggaran yang sama pada tahun sebelumnya.

Penggunaan anggaran penanganan orang gila menjadi sorotan, karena masih banyak orang gila yang masih berkeliaran di sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan padahal sudah disediakan anggaran untuk penanganan.

Pada 2011 lalu, penanganan orang gila dilakukan oleh Klinik Ibnu Zina Panempan Pamekasan. Anggaranya turun bertahap, tahap pertama dana turun senilai Rp 60 juta.

Pada saat itu, orang gila yang dikelola sekitar 50 orgil dari berbagai daerah.

Namun, pada tahap kedua, Agustus hingga Desember 2011, dana kembali turun senilai Rp 43 juta. Bahkan, pihak DPRD Pamekasan mengaku akan meninjau ulang anggaran tersebut untuk tahun yang akan datang.

Namun, buktinya anggaran tersebut tetap ada di tahun 2013 ini. (afa/muj)

INTENSIF GURU PAUD

Komisi A Undang BKD dan Sekda PAMEKASAN- Mutasi (pemindahan) dan rotasi (pergantian) pejabat yang dilakukan Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Selasa kemarin, terus menjadi pembahasan di internal DPRD Pamekasan. Diduga mutasi dan rotasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan terkesan ada muatan politis dalam kebijakan itu.

Kemarin (27/3), Komisi A DPRD Pamekasan memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Lukman Hedy Mehdia dan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Herman Kusnadi, untuk dimintai penjelasan soal mutasi tersebut.

“Tolong kami diberi penjelasan soal mutasi kemarin. Pasalnya jabatan bupati sebentar lagi akan segera habis,” kata Ketua Komisi A, Suli Faris.

Menjawab pertanyaan tersebut, Lukman Hedy Mehdia menjelaskan, mutasi dan rotasi itu sudah berdasarkan pertimbangan jabatan dari masing-masing personel yang akan ditempatkan di salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bahkan itu sudah berdasarkan kajian di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Mengenai adanya pejabat yang belum sampai waktunya menempati satu posisi jabatan, Lukman Hedy Mehdia menjelaskan hal itu disebabkan oleh kondisi SKPD di di lingkungan Pemkab Pamekasan sedang krisis.

Hal itu karena pejabat yang pensiun mencapai 50 orang lebih. Sementara

PAMEKASAN

KAMIS 28 MARET 2013 NO.0085 | TAHUN II

penggantinya masih belum ada yang setingkat dengan pejabat yang pensiun. Sisa pejabat yang ada, tidak mencukupi untuk mengisi kekosongan pejabat yang sudah eselonnya naik. Sehingga pejabat yang tidak sesuai kepangkatannya, terpaksa dinaikkan untuk mengisinya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka kekosongan akan terus terjadi.

Ditambahkan Lukman, Sebelum nama-nama pejabat ditempatkan di masing-masing SKPD, BKD sudah mengajukan telaah staf kepada Bupati. Sehingga susunan pejabat yang dimutasi dan diganti, sudah berdasarkan dari ketetapan Bupati Pamekasan.

“Prosedurnya sudah kami ikuti, dan yang punya hak untuk menentukan adalah Bupati,” kata Lukman.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan Kholilurrahman mengatakan, mutasi dan rotasi itu semata-mata untuk mengisi kekosongan pejabat yang ada di beberapa SKPD. Sebab pihaknya tidak mau menyisakan pemerintahan yang dipimpinnya kepada pemerintahan selanjutnya dengan kekosongan pejabat.

“Kalau tidak diisi, maka saya tidak tuntas menjalankan pemerintahan ini selama lima tahun,” kata Kholilurrahman.

Dari 110 pejabat yang dilantik kemarin, terdapat 31 orang yang statusnya masih pejabat (pj). Penempatan pejabat yang masih berstatus pj tersebut, karena golongan kepangkatan masih belum cukup. (fik/ muj)

Disdik Anggap Bank Penyalur Bertanggungjawab PAMEKASAN- Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan menyatakan enggan bertanggungjawab atas tidak meratanya pencairan insentif bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah itu.

Masalah tersebut, dinilai sudah menjadi tanggungjawab bank yang dipercaya sebagai penyalur insentif.

Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Disdik Pamekasan, Abdul Halik, kemarin (27/3), mengatakan pihaknya sudah tidak memiliki tanggungjawab soal insentif guru PAUD itu karena sudah diserahkan sepenuhnya kepada bank penyalur bantuan tersebut.

Insentif guru PAUD ini diberikan kepada masing-masing guru sebesar Rp. 2 juta.

Sebagian dana sudah diterima guru sejak tanggal 5 Maret 2013 yang lalu. Disdik menyatakan tidak mungkin akan mengurus masalah tersebut ke BRI untuk menghindari dugaan adanya permainan

dan meminta para guru untuk mengurus sendiri ke bank penyalur.

“Silahkan para guru yang insentifnya belum cair mengurus sendiri ke bank untuk menyelesaikannya,” pungkasnya.

Sementara berkaitan dengan adanya buku rekening ganda dan PIN kartu ATM yang sama sehingga uang bantuan yang seharusnya masuk ke BRI Pamekasan, justru masuk ke BRI Malang, Malik mengatakan masih dalam proses penyelesaian.

Namun, proses tersebut diperkirakan memakan waktu cukup lama karena berkaitan dengan dua bank yang berbeda. Ia meminta para guru PAUD untuk menunggu proses penyelesaian tersebut.

Insentif guru PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, sampai saat ini pencairannya masih belum merata. Di beberapa kecamatan, sebagian guru ada yang sudah menerima mela-

lui rekening masing-masing namun ada pula yang belum menerima sama sekali.

Fadlilah Rahmah, salah satu guru PAUD asal Kecamatan Larangan mengatakan, tidak cairnya insentif itu sudah membuat resah kalangan guru setelah ada kabar dana insentif itu terancam hangus.

“Kata Disdik insentif itu sudah ditransfer ke masingmasing rekening guru. Tapi kenyataan masih banyak guru yang saldo rekeningnya tetap nol,” ungkapnya, Rabu (27/03).

Yang aneh kata Fadlilah, buku tabungan dari BRI selaku bank yang melayani bantuan insentif guru PAUD ada dua macam dengan alamat bank yang berbeda. Buku tabungan pertama dibuat oleh BRI Malang Kawi dan buku tabungan kedua dibuat BRI Pamekasan dengan nomor rekening berbeda.

“Selain buku tabungannya dua, kode PIN kartu ATM milik seluruh guru PAUD sama,” ungkapnya. (fik/muj)

SEKOLAH SWADAYA. Seorang pengajar mengendong anaknya melakukan proses belajar mengajar siswa Taman Pembinaan Anak Sholeh (Tapas) di depan rumah warga yang dijadikan kelas di Desa Blimbing, Kesamben, Jombang, Jawa Timur. Tapas setingkat Play Group dan TK itu didirikan secara swadaya oleh masyarakat sejak dua tahun lalu bertujuan untuk membentuk karakter anak sejak usia dini serta menampung siswa kurang mampu.

PEMBANGUNAN

Pembangunan Hotel Berlangsung Diamdiam

P A M E K A S A N Pembangunan hotel berbintang di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan yang sempat disegel Forum Musyawarah Ulama (FMU) Madura, awal 2011 lalu, sampai kini masih berlanjut. Bahkan, pembangunan hotel milik PT Limousin itu diperkirakan sudah mencapai 80 persen.

Pantauan dilokasi, sebagian segel pintu hotel mulai dibuka dan aktivitas pembangunan masih berlanjut. Pada malam hari, hotel yang didesain seperti perahu kandas itu tak lagi gelap, karena sudah dipasang lampu penerang yang selalu dinyalakan pada malam hari.

Menurut Zuhri salah satu warga setempat, aktivitas pembangunan hotel terus dilakukan meski sempat mendapat sorotan dari pemkab bahkan disegel oleh ulama setempat. Namun hal tersebut diduga tidak menghalangi pemilik hotel untuk melanjutkan pembangunan karena droping material ke lokasi pembangunan terus berlanjut.

Selain memasukan material melalui jalur darat, droping juga dilakukan melalui jalur laut.

“Memang pekerjaannya tidak nampak dari luar, karena mereka mengerjakan di bagian dalam dan droping materialnya terkadang melalui laut.

Sekarang ini hanya tinggal pagarnya aja,” katanya.

Ketua komisi A DPRD Pamekasan Suli Faris menyatakan akan terus mengawal pelarangan pembangunan hotel itu. Sebab, pembangunannya dinilai menabrak aturan yang berlaku di Pamekasan, serta sebagian lahan yang digunakan, diduga aset negara.

D i j e l a s k a n , pembangunan hotel itu tidak

prosedural karena tidak mengajukan izin sebelum pembangunan dimulai. Sehingga, pihaknya melarang pemkab setempat untuk menerbitkan izin.

Selain itu lahan seluas 4.9 hektare yang ditempati hotel itu diketahui memiliki delapan sertifikat. Tiga sertifikat merupakan sertifikat tanah yang dibeli dari masyarakat, sedangkan lima sertifikat tanah lainnya merupakan sertifikat tanah yang berstatus aset negara.

Dari temuan itu, Suli Faris menyatakan ada indikasi permainan, sebab lahan negara hanya bisa dimohon sebagai hak pakai bukan untuk dimiliki secara pribadi.

“Kalau memang pemkab menerbitkan izin untuk pembangunan hotel ini, maka kami akan terus mengawal.

Karena kami yang mengadvokasi dan melarang penerbitan izinnya,” katanya.

Pembangunan hotel Limousin ini disegel oleh puluhan ulama Madura yang tergabung dalam Forum Musyawarah (FMU) Madura, pada awal 2011 lalu.

Juru bicara FMU Madura, KH Jakfar Sodiq Fauzi, saat itu mengatakan, penyegelan terpaksa dilakukan karena pemilik hotel sudah tidak mengindahkan kultur dan keagamaan di Kabupaten Pamekasan, yang berasaskan gerakan pembangunan masyarakat islami (Gerbang Salam).

Selain itu, para ulama menilai pembangunan hotel tersebut tidak menaati azaz hukum yang berlaku, bahkan tatus tanahnya tidak jelas.

Saat itu, para ulama mengancam akan merobohkan bangunan hotel tersebut, jika pemkab setempat menerbitkan izin pembangunannya. (uzi/muj)

PAMEKASAN

5

KAMIS 28 MARET 2013 NO.0085 | TAHUN II

PARTAI POLITIK

Panwaslu Merekomendasi Agar Sejumlah Parpol Diberi Sanksi

MERESPON KEPUTUSAN PTTUN. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati (tengah), Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (kanan), Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampow (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi publik KPU di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta. Diskusi tersebut mengambil tema “ Respon KPU Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara (PTTUN): Kasasi atau Pasrah?”.

PAMEKASAN-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan merekomendasikan sanksi untuk sembilan Partai Politik (Parpol) peserta pemilu 2014. Sebab, kesembilan parpol itu tidak menyerahkan daftar pelaksana kampanye ke Panwaslu setempat.

Ketua Panwaslu, Achmad Zaini, kemarin (27/3), mengatakan, dari 12 Parpol nasional peserta pemilu, hanya 3 Parpol yang telah menyerahkan daftar pelaksana kampanye. Yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD). Sedang parpol lainnya masih belum menyerahkannya.

Dijelaskan, masa penyerahan daftar pelaksana kampanye itu berlangsung selama sebulan sesuai tahapan pemilu.

Yaitu mulai Tanggal 11 Januari hingga 11 Februari lalu. Seharusnya semua parpol sudah menyerahkan daftar tersebut ke panwalu.

Oleh karenanya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Propinsi Jatim yang memegang kebijakan di KPU Pamekasan. Setelah koordinasi itu, pihaknya juga sudah melayangkan rekomendasi untuk memberi sanksi berupa teguran kepada partai-partai yang belum menyerahkan data tersebut.

“Sudah kami koordinasikan dengan KPU Jatim, bahkan kami sudah melayangkan rekomendasi teguran kepada partai-partai itu,” katanya.

Selain berkoordinasi dengan KPU, pihaknya juga sudah berkoornasi dengan para pengurus parpol peserta pemilu namun belum diindahkan. Menurut Zaini, beberapa pengurus parpol menyatakan masih sibuk dan belum menyusun daftar pelaksana kampanye.

Zaini menambahkan, daftar pelaksana kampanye ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan tugas-tugas pengawasan, terutama untuk berkoordinasi dengan penyelenggara kampanye. Sebab, jika penanggungjawab pelaksanaan kampanye tidak jelas, dipastikan akan menghambat kinerja panwas.

Sementara itu, ketua KPU Andry Dewanto belum bisa dimintai konfirmasi, terkait tindaklanjut rekomendasi Panwaslu. (uzi/muj)

KPU Ingatkan Dewan Agar Mundur Bila Pindah Partai PAMEKASAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan mengingatkan anggota legislatif yang telah pindah dari partai politik sebelumnya ke partai politik lain dalam pemilu legislatif yang akan datang untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya di lembaga legislatif.

Anggota Komisioner KPU Pamekasan Agus Kasyanto, kemarin (27/3), mengatakan sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD yang telah pindah partai dan pencalonannya tidak dapat ditarik kembali harus

segera mengundurkan diri.

Anggota legislatif yang tidak wajib mundur adalah yang partainya telah berkoalisi secara nasional dan anggota dewan tersebut telah dicalonkan oleh partai koalisi seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Bintang Reformasi.

Di Pamekasan, sejum-

lah anggota DPRD setempat telah menyatakan mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) melalui partai yang berbeda dari partai mereka saat ini.

Salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi, kata Agus, mereka harus melampirkan surat pengunduran diri dari anggota DPRD. “Ini yang perlu menjadi perhatian bagi bakal Caleg yang pindah partai. Sebab, ini merupakan persyaratan administratif yang harus mereka penuhi,” katanya.

KPU, kata Agus, telah menjadwalkan pengajuan

Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) mulai tanggal 9 April 2013. Bagi anggota legislatif yang belum melampirkan surat pengunduran diri itu, masih akan diberi waktu untuk melengkapi berkas pencalonan mereka.

Namun jika sampai tahapan perbaikan DCS, yang bersangkutan tetap tidak melampirkan surat pernyatan mundur baik dari partai lama maupun sebabai anggota legislatif, maka KPU tidak akan memproses berkas yang diajukan.

Sekedar diketahui, jika P.KPU No.7/2013 benar-be-

nar diberlakukan, maka anggota DPRD Pamekasan akan berkurang 7 orang. Sebagian dari mereka merupakan anggota DPRD yang partainya dinyatakan tidak lolos verivikasi sebagai peserta pemilu 2014.

Diantaranya 4 orang dari fraksi PKNU, 1 orang dari Partai Republikan Nusantara dan 3 orang dari Partai Bintang Reformasi (PBR).

Tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah, karena adanya sejumlah anggota DPRD Pamekasan yang dikabarkan akan pindah ke partai lain. (afa/muj)

MUSIBAH

KAYU CURIAN

Polres - Polhut Sita Ratusan Batang Kayu Curian

PAMEKASANPetugas Kepolisian Hutan (Polhut) Madura dan Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan, Selasa (26/3) malam, berhasil me-

KAMPANYE DAMAI. Sejumlah pimpinan dan wakil 10 partai politik (Parpol) peserta Pemilu mengibarkan bendera partainya secara bersamaan di Kantor KPUD Bali.

nyita 236 batang kayu yang diduga merupakan hasil curian dari hutan milik Perhutani Madura di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep.

Ratusan kayu dengan berat 7.945 ton tersebut ditemukan disalah satu tempat pemotongan kayu yang ada di kecamatan pasean pamekasan,

dalam keadaan siap digergaji.

Ratusan batang kayu itu 69 batang diantaranya diamankan di Polsek Waru, sedang selebihnya, 167 batang ditahan di Polres Pamekasan.

Komandan Polhut Madura, Didik Budi, mengatakan, penangkapan itu berawal dari hilangnya kayu-kayu milik Perhutani di hutan jati Kecamatan Pasongsongan. Kayu-kayu itu diketahui hilang setelah Perhutani bermaksud menebang kayu di hutan tersebut, namun ternyata kayu itu telah ditebang pencuri.

“Kami segera melakukan koordinasi dengan Polsek Waru dan Polsek Pasean untuk melakukan pencarian. Akhirnya, kami menemukan kayukayu itu di sebuah tempat pemotongan kayu,” kata Didik, kemarin (27/3).

“Yang membedakan kayu itu milik personal ataupun perhutani, adalah adanya tanda pada kayu tersebut, karena semua kayu milik Perhutani yang sudah siap tebang, ditandai warna hitam dan diberi nomor,” sambung Didik.

Sayangnya, penggerebekan ini diduga bocor sebelum petugas dating. Sebab, setelah petugas tiba di lokasi

pemotongan kayu, tidak ada seorangpun yang mengaku sebagai pemiliknya. Sehingga, belum ada satu orangpun yang dijadikan tersangka.

Polhut menduga, para pelaku pencurian kayu tersebut beroperasi pada malam hari, saat petugas polhut tengah tidak melakukan patroli.

Dan biasanya para pelaku pencurian kayu tersebut, berkedok mencari burung di hutang milik perhutani. Kayu-kayu itu kemudian dikirim melalui jalur laut ke tempat tujuan.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Maryatun, mengatakan polisi masih melakukan pengembangan penyelidikan utnuk menangkap pelaku pencurian kayu tersebut. Saat ini, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan.

Diantara yang sudah diperiksa polisi antara lain warga dengan inisial IB dan HA. Keduanya merupakan pemilik usaha dan pekerja di sawmill ( usaha pemotongan kayu) tempat ratusan kayu itu ditemukan.

“Bisa saja mereka ditetapkan sebagai tersangka. Semua bergantung hasil penyelidikan,” kata Maryatun. (afa/muj)

Santri Hilang Terseret Arus Sungai PA M E KA S A N -A h m a d Fawaidul Haki (18), seorang santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, kemarin (27/3), hilang terseret banjir sungai. Jasadnya hingga berita ini dilaporkan masih belum ditemukan.

Menurut Mustain, warga sekitar kejadian, korban yang merupakan santri asal Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dan ada yang mengatakan dari Kabupaten Bangkalan itu, diketahui sebelum kejadian sedang mandi di sungai di belakang pondoknya. Saat itu di Kecamatan Palengaan sedang turun hujan.

Tanpa diketahui korban, aliran air sungai itu tibatiba menjadi deras akibat kiriman dari kawasan hulu hingga pemuda tersebut tidak sempat menyelamatkan diri dan hanyut.

“Banjir itu datangnya mendadak sehingga korban tidak sempat lari menyelamatkan diri,” katanya.

Salah satu teman korban sempat mengejar dan menarik tangan korban.

Namun usaha itu gagal dan korban terus terbawa de-

rasnya air sungai. Puluhan santri lainnya ikut mencari jasad korban di sepanjang sungai.

Kabar terseretnya santri itu kemudian terdengar ke seluruh warga hingga ke muara laut di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu. Cepatnya kabar itu karena warga menggunakan pengeras suara di beberapa musholla dan masjid. Sejumlah warga ikut mencari jasad korban di sepanjang aliran sungai Desa Panaan sampai ke tiga kecamatan yang menjadi aliran sungai itu.

Pencarian dilakukan dengan peralatan seadanya yakni hanya menerangi dengan lampu battery dan lampu sepeda motor ke beberapa permukaan sungai.

Tidak ada tim khusus yang turun ke sungai untuk mencari jasad korban.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pondok pesantren. Sementara aparat kepolisian dari Polsek Palengaan, Polsek Proppo, Polsek Kota Pamekasan dan Polsek Pademaeu, terus menyisir sungai bersama warga. (fik/ muj)

6

SAMPANG

KAMIS 28 MARET 2013 NO.0085 | TAHUN II

ORMAS

Oknum LSM Perlu Dibina Bakesbangpol SAMPANG - Perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum LSM di SDN Bunnah dan UPTD Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, Rabu (20/3) lalu.

Membuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang berinisiatif untuk melakukan pembinaan kepada oknum LSM tersebut.

Tidak hanya itu, bahkan Bakesbangpol langsung turun ke lapangan guna mengetahui lebih detil lagi dari permasalahan tersebut.

Kepala Bakesbangpol Sampang Rudi Setiadi melalui Kabid Hubungan Antar Lembaga (HAL) Abd. Fatah mengatakan, jika memang salah satu oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan perbuatan tak menyenangkan dan dapat merugikan pihak terkait, harus dilakukan pembinaan sesuai dengan tindakannya.

Meski secara administrasi LSM tersebut sudah mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar) “Kita akan mengecek ke sana, jika memang berbau tindak pidana kita serahkan kepada penegak hukum, namun jika sebaliknya kita akan bina dan kita panggil ke sini,” ujarnya, Rabu (27/3).

Seharusnya, lanjut Fatah, anggota LSM bisa memfasilitasi masyarakat dan pemerintah, bukan malah menjadi

pelaku tindakan tak menyenangkan. Bila tindakannya seperti itu, justeru terkesan tindakannya tidak baik sehingga bisa merugikan LSM sendiri. Jangan sampai itu terjadi.

“Anggota LSM itu memang sebagai jembatan dari masyarakat, jadi harus sesuai dengan bidangnya,” jelasnya kepada Koran Madura.

Dirinya juga berharap dan mengajak terhadap lembaga-lembaga ormas yang ada di Kabupaten Sampang agar memperbarui data-data pengelolaan yang lengkap secara administrasi. Agar terinfentaris adanya lembaga ormas di Kabupaten Sampang pada SKPD setempat.

“Ini sesuai dengan petunjuk Bupati Sampang untuk memperbarui dan menyelesaikan data pengelolaan secara administrasi, biar SPPD tahu ini berSKT atau tidak,” ujarnya Ditanya mengenai jumlah LSM berstatus SKT di Sampang, ia menjelaskan sebanyak 24 LSM telah mempunyai Surat Keterangan Terdaftar, sedangkan sebanyak 64 LSM lainnya belum memiliki tata kelola administrasi secara lengkap.

“Dimungkinkan banyak anggota LSM belum selesai secara administrasi karena masa berlakunya sudah habis,” tandasnya. (ryn/msa/ rah)

ryan hariyanto/koran madura

HERING: Sejumlah Wartawan saat hering di kantor Bakesbangpol, Rabu (27/3) kemarin.

PERTANIAN

Kualitas Garam Rakyat Belum Maksimal SAMPANG Hasil produksi garam di Kabupaten Sampang pada tahun lalu mencapai 178.500 ton dengan luas 4200 hektar, namun dari angka tersebut sampai sekarang masih tersisa 60.000 ton karena kwalitasnya rendah dan petani garam tidak mau menjualnya akibat harganya yang murah.

Kepala Bidang (Kabid Industri), Drs. Imam Rizal yang didampingi oleh Kasi Industri Kimia, Nanik mengungkapkan akan berupaya untuk meningkatkan kwalitas garam petani yang berada di 3 kecamatan seperti kecamatan Sreseh, Sampang dan Pangarengan sebagai contoh untuk menggunakan geo membran dalam meningkatkan hasil produksi garam, “Sementara yang menjadi percontohan untuk meningkatkan kwalitas garam sebanyak 90 titik di 3 kecamatan yang menggunakan geo mimbran, dengan 1 hektar 1 geo mimbran, dan untuk yang lain sisanya masih dalam tahap pengusulan,” ungkapnya kepada Koran Madura, Rabu (27/3).

Garam rakyat ini masih banyak kekurangannya, karena di samping kwalitasnya kurang, para petani tidak menjualnya langsung ke PT. Garam, tapi masih melalui asosiasi. “Kami terpaksa mengimpor garam, karena harga garam impor lebih murah dan lebih berkwalitas daripada garam rakyat,” terang Nanik.

Mendengar hal itu, Kepala Asosiasi Petani Garam Indonesi (APGI) Gada Rah-

matullah sebagai salah satu asosiasi justru menanyakan metode Disperindagtam yang bisa menentukan angka produksi sebanyak itu.

“Atas dasar apa dan menggunakan metode apa, atau ini berdasarkan data asumsi saja. Kalo ini berdasarkan asumsi dan tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, ini akan menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, karena datanya amburadul,” tegasnya.

Dalam melakukan impor garam, Disperindagtam juga mempunyai mekanisme sendiri untuk persetujuan melakukan impor tersebut.

Selain itu juga juga harus mengeluarkan bukti serap pada tahun 2012. Apabila Disperindagtam sudah mengeluarkan bukti serap, maka besar kemungkinan akan impor garam akan dilakukan pada tahun depan.

Sedangkan bukti serap yang dikeluarkan pada tahun kemarin, maka akan berdampak pada tahun ini.

“Kita sangat menyayangkan ketika Disperindagtam Sampang masih melakukan impor garam, karena ini akan berdampak buruk pada petani dan tidak menstabilkan harga garam rakyat.

Ketika Disperindagtam menandatangani bukti serap, juga harus berhati-hati, karena dinas terkait juga harus mempunyai aturan bila akan menandatangani bukti serap tersebut.

Disperindagtam juga harus menjaga stabilitas harga garam rakyat,” pungkasnya Gada. (jun/msa/rah)

UNJUK RASA: Sejumlah Aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Madura (GERAM) berunjuk rasa di depan rumah Dinas Bupati Sampang, Rabu (27/3) kemarin.

ryan hariyanto/koran madura

GERAM Merasa Tak Puas Pemerintahan Fannan Hasib SAMPANG - Puluhan masa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Madura (GERAM) sekitar pukul 10.00 wib, Rabu (27/3) mengepung rumah Dinas Bupati Sampang, KH. Fannan Hasib. Mereka berencana menemui Bupati Sampang untuk meminta penjelasan mengenai jalannya roda Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinannya yang hingga saat ini tidak jauh berbeda dengan masa kepemimpinan Bupati Sampang sebelumnya.

Padahal dana untuk pembangunan Sampang dianggarkan dengan anggaran ratusan miliar rupiah dari tahun ke tahun, namun tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Sebagai salah satu contohnya, pembangunan program transportasi, mulai dari tingkat Kabupaten hingga ke gang-gang kecil pedesaan, setiap tahun rusak dan selalu menimbulkan masalah. Karena pengerjaan proyek tidak sesuai RAB dan terlalu banyak VI yang dimakan pejabat.

Jadinya berpengaruh kepada kwalitas proyek.

“Kami minta kepada Bupati Sampang untuk segera menemui kami,” teriak demonstran di depan Pendopo

Bupati Sampang.

Aksi massa ini sempat memanas karena bersitegang dengan aparat kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Ketegangan dipicu oleh sikap demonstran yang memaksa untuk menemui Bupati.

Setelah mendengar bahwa Bupati Sampang tidak berada di rumah dinasnya, massa kemudian bergeser mengarah ke kantor Bupati yang tidak jauh dari rumah dinasnya.

Kendati demikian lagilagi masa merasa kecewa, karena KH. Fannan Hasib sedang tidak ada di Kantor Bupati, karena sudah mengisi acara di salah satu intansi lain.

“Jangan paksa kami un-

tuk anarkis. Kami hanya ingin bertemu dengan Bupati sacara langsung. Agar Bupati bisa mendengar teriakan rakyat dan melihat foto-foto kerusakan jalan ini. Bupati adalah wakil rakyat, bukan seorang raja,” teriak Wafi Anas, Korlap GERAM di depan Kantor Pemkab Sampang, Rabu (27/3).

Massa semakin beringas karena Bupati Sampang tak segera menemui mereka. Sementara pada saat itu, polisi terlihat telah siap siaga untuk menghadang bila massa tetap memaksa masuk.

Khawatirkan kericuhan pecah, salah satu pegawai berbaju coklat dengan pin Korpri di dadanya memperkenankan perwakilan pendemo masuk untuk menemui Bupati. Namun lagi-lagi massa kecewa dan enggan melakukan dialog, karena dalam forum pertemuan tersebut hanya diwakilkan oleh beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tak hanya itu, tuntutan para pendemo meminta Pemerintah Kabupaten Sampang memblacklist kontraktor CV maupun PT dan jasa

lainnya yang diduga melanggar ketentuan. Bahkan massa menuntut untuk dibentuk tim pemantau independen proyek 2013.

“Kami dengan kecewa akan meninggalkan kantor Bupati ini. Sekali lagi saya tekankan saya hanya ingin bertemu Bupati untuk menyampaikan beberapa bukti pembagunan yang selama ini tidak bisa merubah Sampang.

Kalau cuma diwakilkan oleh kepala SKPD, pasti nanti pertemuan ini akan dijawab oleh para kepala SKPD dan tidak akan disampaikan kepada Bupati. Jadi, percuma menurut kami,” tegas Wafi dengan nada emosi.

Mereka kecewa karena tidak bisa bertemu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang, tetapi mereka hanya ditemui oleh Asisten II Pemkab Sampang, Hary Soeyanto di dalam ruang pertemuan Pemkab Sampang.

Di hadapan awak media Hary menjelaskan, massa yang mengatasnamakan GERAM itu memang menuntut kepada Bupati Sampang, diantaranya mengenai evaluasi pembagu-

nan gedung, taman dan jalan yang saat ini bermasalah. Juga Bupati Sampang, Fannan Hasib diminta tegas dan bukan mengumbar janji.

“Karena materi isu banyak, maka tadi kita mengumpulkan para kepala SKPD yang bersangkuatan. Tapi kalau massa tetap tidak terima dan harus menghadirkan Bupati, saya tidak tahu,” terang Hari.

Menurut Hary pengerjaan jalan, gedung, dan taman, secara firsik masih memerlukan anggaran di tahun 2013, karena memang belum seluruhnya rampung.

“Bila ada tudingan pengerjaan proyek tidak benar, semuanya sudah sesuai dengan RAB,” kelitnya.

Menanggapi adanya aksi dari puluhan massa yang kecewa dengan pembangunan Sampang, Kepala Dinas PU.Bina Marga, PU Cikatarung, Bappeda, Kabag Pembangunan dan Asisten Bupati, langsung merapatkan barisan dan mengundang sejumlah wartawan untuk diberikan penjelasan dan jawaban terkait tuntutan massa. (iam/ryn/msa/rah)

ADVERTORIAL

Disdik Sosialisasi Calon Peserta Sertifikasi Guru SAMPANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang gelar sosialisasi calon peserta sertifikasi guru tahun 2013. Disdik bekerjasama dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) provinsi Jawa Timur di gedung PKPN RI Jalan Rajawali. Sosialisasi ini diikuti sebanyak 1700 calon peserta sertifikasi guru dan dikemas dengan dua season.

Seasion pertama, diikuti 1000 calon peserta calon peserta sertifikasi guru dari tingkat guru TK dan SDN. Pukul 07.00 wib, calon peserta sertifikasi guru sudah mulai berdatangan dan memadati gedung PKPN RI. Season kedua dimulai pada juam 14.00 wib, diikuti sebanyak 700 peserta dari tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU).

Dr. H. Ratnawan Lukito, M.Pd, Kepala Bidang Tenaga Kependidikan (Kabid Tendik), selaku penanggungjawab sertifikasi guru Kabupaten Sampang, mengatakan sosialisasi ini dilakukan agar calon peserta bisa mengerti dan memahami tahapan-tahapan yang akan dilakukan.

Dengan sosialisasi terse-

but, peserta bisa mengambil langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan.

“Hasil dari sosialisasi ini agar nantinya guru bisa lebih memahami dan mengerti tentang tahapan yang harus dipersiapkan oleh para calon sertifikasi guru,” terangnya kepada Koran Madura, Rabu (27/3).

Lebih lanjut Lukito menjelaskan agar para calon peserta sertifikasi guru tidak berfikir negatif terhadap pelulusan sertifikasi guru karena kami sudah berupaya semaksimal mungkin dengan cara transparan dan akuntabel.

“Perekrutan terhadap kelulusan sertifikasi guru ini tidak ada unsur KKN. Apabila ada yang mengatakan bahwa nanti bisa lulus ketika bisa mengajukan data meskipun tanpa mengikuti tahapantahapan yang sudah ditentukan, itu sangat mustahil.

Karena ini sudah termenej dengan baik dan agak rumit.

Setelah sosialisasi ini akan diikutkan uji kompetensi guru,” ujar Lukito.

Dirinya juga berharap para calon peserta sertifikasi guru bisa memahami supaya dalam mengikuti tes uji kompetensi

junaidi/koran madura

SOSIALISASI: Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi calon peserta sertifikasi guru tahun 2013 di gedung PKPN RI Jalan Rajawali, Rabu (27/3) kemarin. para calon bisa lulus dan bisa melalui tahapan-tahapannya dengan baik, sehingga lulus secara kompetitif dan berkwalitas.

“Maka dari itu kami su-

dah mendatangkan lembaga penjamin mutu pendidikan dari Provinsi Jatim yang sudah sesuai dengan tupoksinya untuk meningkatkan kwalitas guru, sehingga para

calon peserta sertifikasi bisa merasakan secara langsung seperti apa tahapan-tahapan yang akan dilakukan nantinya,” ujar Lukito. (jun/msa/ rah)

SAMPANG

7

KAMIS 28 MARET 2013 NO.0085 | TAHUN II

GAKIN

PESAREAN

Persemayaman Cakra Ningrat Kurang Menarik Simpati Warga

Korlap Raskin Minta Masyarakat Kembalikan Beras Jelek

SAMPANG - Koordinator lapangan distribusi bantuan beras bagi warga miskin (raskin) Sampang, Nanang meminta masyarakat penerima beras jelek hendaknya dikembalikan ke Bulog dan akan diganti dengan beras yang lebih bagus.

“Kami meminta masyarakat mengembalikan raskin jika kualitasnya memang jelek dan tidak layak konsumsi,” kata Nanang, Rabu.

Nanang mengemukakan hal itu menanggapi protes masyarakat penerima bantuan terkait kualitas beras yang jelek dan tidak layak konsumsi di wilayah itu.

Beras yang didistribusikan kepada warga penerima bantuan itu, berbau apek, bahkan sebagian berulat.

Nanang menjelaskan sebenarnya pihaknya telah meminta agar pihak Bulog mendistribusikan beras baru, apalagi saat ini musim panen padi.

Akan tetapi usulan itu tidak diindahkan dan beras yang didistribusikan merupakan beras lama, yakni sisa tahun 2012.

Kendati demikian, ia membantah pernyataan masyarakat bahwa kualitas raskin sangat jelek. Menurutnya beras yang didistribusikan tetap sesuai ketentuan.

“Selain masalah kualitas, masyarakat penerima bantuan juga bisa mengembalikan apabila jatah bantuan jumlahnya tidak sesuai,

misalnya kurang dari 15 kilogram,” kata Nanang.

Sebelumnya, sebagian warga penerima bantuan raskin di Kabupaten Sampang memprotes kualitas bantuan beras yang didistribusikan Bulog.

ant/dewi fajriani

MENGANGKUT LEMARI: Warga kampung nelayan Kec. Tallo mengangkut lemari dengan menggunakan rakit sederhana, Makassar, Sulsel. Memindahkan barang dengan cara tersebut di lakukan warga karena tidak ada akses jalan yang memadai menuju rumah mereka yang berada terapung di atas air laut.

“Selain masalah kualitas, masyarakat penerima bantuan juga bisa mengembalikan apabila jatah bantuan jumlahnya tidak sesuai, misalnya kurang dari 15 kilogram,” Nanang Koorlap

Selain jelek, penyaluran bantuan raskin juga tidak sesuai jadwal, yakni selama tiga bulan tersimpan di gudang Bulog.

Jumlah penerima raskin di Kabupaten Sampang tahun ini sebanyak 108.647 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM), atau setara dengan 1.629.705 kilogram.(ant/ rah)

Lima Desa Masuk Kategori Krisis Pangan SAMPANG - Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BKP4) tercatat 5 Desa di Kabupaten Sampang masuk dalam daftar wilayah rawan pangan. Lima desa tersebut di antaranya tersebar di Kecamatan Omben dan Kecamatan Tambelangan.

Sri Wahyuni Yuliati, Kepala BKP4 Sampang melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program Ketahanan Pangan, Sugeng Riyadi menjelaskan, 5 Desa di Kabupaten Sampang yang masih rawan pangan karena terdapat beberapa indikator yang belum dipenuhi untuk mencapai taraf aman dari pangan, seperti ketersediaan

akses jalan yang bagus, lahan pertanian luas, kesehatan, dan ketersediaan umbi-umbian serta pemanfaatan irigasi.

“Tingkat kerawanannya masih di tingkat dua, itu berarti masih ada sumber pangan lain yang bisa digunakan,” jelas Sugeng Riyadi, Rabu (27/3).

Menurut Sugeng, untuk

mengantisipasi kerawanan pangan di lima desa tersebut, pihaknya berupaya menghidupkan kembali lumbung desa. Upaya itu dilakukan agar masyarakat bisa menyimpan sebagian hasil panen sebagai cadangan makanan. Selain itu pihaknya terus mensosialisasikan cara mengkonsumsi pangan selain beras.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, 5 desa yang masuk dalam daftar rawan pangan tersebut di antaranya Desa Astapah, Karang Nangger, Rapa Laok dan Rapa Daya, serta Desa Banjar Billah. (iam/ msa/rah)

HUKUM

PENGADILAN

SAMPANG – Mustofa, asal Desa Pandiyangan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, terdakwa kasus pembunuhan terhadap korban bernama Tosan (30), warga Desa Pancor Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Rabu (27/3), akhirnya menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Sampang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mohammad Hasan mengatakan terdakwa Mustofa didakwa dengan dakwaan kasus pembunuhan biasa.

Terdakwa dituntut pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara.

Namun dengan segala pertimbangan kesaksian yang telah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya, pihaknya menuntut terdakwa dengan hukuman 11 tahun penjara.

“Sidang akan dilanjutkan Rabu (03/4) mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari terdakwa,” terang Hasan, Rabu (27/3).

Sekedar diketahui, kasus

SAMPANG – Kasus perampokan yang dilakukan Sakip (36) dan Romli (26), keduanya warga Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang pada awal bulan tahun 2013 lalu memasuki sidang pembacaan keterangan saksi. Sidang dilakukan pada hari Rabu (27/3) di Pengadilan Negeri Sampang, berjalan lancar.

Perampokan terjadi di waduk Klampis Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung pada hari Selasa (1/1/2013) jam 12.00 wib. Dalam perampokan tersebut terdapat tiga tersangka yaitu Sakip dan Romli, keduanya warga Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. Sedangkan satu tersangka lainnya masih dalam proses pengejaran aparat kepolisian.

Peristiwa perampokan bermula ketika korban perampokan Nurhasanah (23), warga Dusun Pecenan Desa Banyukuning Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan berniat liburan kuliah bersama enam orang rekannya.

Mereka liburan di Waduk Klampis sembari berfoto bersama rekannya. Mereka menikmati pemandangan Waduk Klampis. Ketika itulah

Terdakwa Pembunuhan Dituntut 11 Tahun Penjara

iyam z/koran madura

pembataian terdakwa yang diduga telah membuntutinya semenjak korban meninggalkan rumahnya.

Aksi pembataian dengan senjata tajam jenis celurit ini

sering melihat penampakan di sekitar makam. Bahkan dalam mimpi warga sering muncul sosok ular berukuran besar melingkar di atas makam. “Yang kesurupan katanya melihat ular besar ngorok di atas pemakaman itu,” tandasnya.

Salah satu juru kunci makam bernama Pak Has juga menbenarkan kejadian tersebut. Namun semenjak dibangun sekolah madarasah di sebalah barat makam, kejadian aneh itu lambat laun mulai menghilang.

“Kalau sebelum dibangun sekolah madarasah itu, makam ini jarang dikunjungi orang, karena banyak yang takut, tapi sekarang sudah aman kok,” tukasnya.

Sekedar diketahui, keberadaan makan yang berada di tengah pemukiman warga ini, masih nampak gelap akibat rindangnya pepohonan di sekitar makam.

Selain itu, hawa dingin juga muncul kalau kita melintas di kawasan tersebut. (iam/ msa/rah)

iyam z/koran madura

ANGKER: Lokasi kuburan yang dikenal dan diyakini warga sebagai persemayaman Cakra Ningrat terkenal angker.

Hakim Dengarkan Keterangan Saksi Kasus Perampokan

TERDAKWA: Mustofa asal Desa Pandiyangan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang terdakwa pembunuhan terhadap korban bernama Tosan warga Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah menjalani persidangan, Rabu (27/3) kemarin. pembunuhan Tosan ini terjadi pada 23 Oktober 2012 lalu di Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

Tosan menjadi korban

SAMPANG – Kuburan yang diyakini warga sebagai persemayaman Cakra Ningrat di Jalan Pahlawan Kelurahan Rongtengah Kecamatan Kota Sampang, meski sudah di sekitarnya diberi lampu penerangan yang cukup dan banyak ditempati bangunan rumah penduduk, masih terkesan angker dan menyeramkan.

Sehingga kondisi pesarean tokoh tersebut dianggap kurang menyenangkan warga sekitar dan orang-orang yang melihatnya.

Menurut keterangan Muhdi (48), salah satu warga setempat, konon kuburan tersebut banyak penunggunya. Menurut keyakinan warga di sekitar tempat itu, siapa pun yang berkunjung ke makam tersebut tanpa mengucapkan salam, pasti akan kesurupan.

“Dulu, yang lewat saja di sini langsung kesurupan, Mas. Apalagi sampai masuk ke pemakaman,” ujarnya, Rabu (27/3).

Lebih lanjut Muhdi mengatakan, mayoritas warga

terbilang sadis, sebab dilokasi kejadian tubuh korban hancur dicabik-cabik bahkan tangan korban putus hingga jauh terlempar dari badannya. (iam/msa/rah)

tiga tersangka langsung melakukan aksi perampasan tas milik Nurhasanah. Sempat terjadi saling tarik-menarik antara pemilik tas dengan ketiga tersangka hingga korban pun terjatuh dan tak bisa menyelamatkan tasnya yang berisi perhiasan tersebut.

“Saya gak nyangka ternyata tersangka sudah mengincar saya dari tadi di belakang,” ujar Nurhasanah (23).

Menurut Nurhasanah, pada awalnya dirinya menduga tersangka adalah pengunjung Waduk Klampis seperti dirinya.

Bahkan, menurutnya, tersangka menyuruh korban untuk foto di lokasi yang ditunjukkan oleh tersangka. Pemandangan yang ditunjukkan tersangka memang terlihat bagus.

“Dikira memang pengunjung, soalnya dia sempat nyuruh saya. ‘Mbak coba foto di sana itu, bagus lho’,” ucapnya sembari menirukan gaya tersangka yang masih diingatnya dengan baik.

Akan tetapi, rupanya hal itu hanya tipu muslihat. Karena tak lama setelah itu, tas miliknya pun dirampas oleh tersangka.

Beberapa barang yang berada di dalam tas milik Nurhasan-

ah, yakni satu HP BlackBerry, ATM, satu cincin seberat 4 gram, gelang 12 gram, serta uang sebanyak 500 ribu. Menurut pengakuan korban, kerugian yang ditanggungnya akibat perampokan itu mencapai tujuh juta rupiah.

Tidak lama setelah peristiwa tersebut, korban langsung melaporkan perampokan yang dialaminya ke Polsekta Torjun. Tak butuh lama, aparat kepolisian pun bergerak cepat menangkap dua pelaku perampokan tersebut. Sedangkan satu tersangka dengan inisial M hingga sekarang masih menjadi target operasi.

“Kejadian waktu siang harinya malamnya pun langsung di amankan oleh polisi,” kata Jaksa Penuntut Umum, H.E Sopyan.

Pria yang diketahui sebagai Kasi Datun (Pendataaan dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan Negeri Sampang menambahkan, akibat perbuatan tersangka diganjar dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun.

“Dua tersangka dikenakan ancaman hukaman enam tahun. Sedangkan satu tersangka masih buron,” tukasnya. (ryn/ msa/rah)

PARPOL

Gerindra Target Tujuh Kursi di Sampang

SAMPANG - DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sampang menargetkan perolehan suara pada Pemilu 2014 sebanyak tujuh kursi.

“Kalau untuk DPRD Jatim dan DPR RI para fungsionaris Gerindra sepakat menargetkan dua kursi,” kata Ketua DPC Partai Gerindra Sampang, Tolib, Rabu.

Ia menjelaskan, target perolehan suara sebanyak tujuh kursi di DPRD Sampang itu merupakan target minimal dan pihak optimis-

tis akan tercapai, mengingat partai pimpinan Prabowo Subianto itu kini kian disukai masyarakat.

Jika, kata Tolib, target itu tercapai maka Gerindra bisa mengusung pasangan calon bupati-calon wakil bupati sendiri tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain. Sebab, dengan tujuh kursi sudah memenuhi syarat.

Tolib mengaku, target yang tujuh kursi yang ditetapkan fungsionaris partai itu, berdasarkan hasil survei dan kajian para pengurus partai di

tingkat kecamatan dan desa.

“Umumnya masyarakat menilai, program Gerindra untuk pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi perhatian yang serius masyarakat Sampang. Sehingga kami optimistis target itu akan tercapai,” ucapnya, menjelaskan.

Di samping itu, kata dia, sejumlah tokoh ulama dan tokoh masyarakat Madura kini mulai banyak bergabung dengan Partai Gerindra, baik di Sampang sendiri, maupun di tiga kabupaten lain, seperti

Bangkalan, Pamekasan dan di Kabupaten Sumenep.

Pada Pemilu 2009, partai berlambang burung garuda ini mampu meraih dukungan suara yang cukup signifikan dengan jumlah perwakilan di DPRD sebanyak empat kursi.

“Pada Pemilu 2014 ini, kami optimistis perolehan partai ini akan sesuai target yang telah kami tetapkan, dan mulai saat ini kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih di Sampang ini,” tukasnya. (ant/rah)

ryan hariyanto/koran madura

SIDANG: Kasus perampokan yang dilakukan Sakip dan Romli pada awal bulan tahun 2013 lalu menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sampang, Rabu (27/3) kemarin.

8

BANGKALAN

KAMIS 28 MARET 2013 NO.0085 | TAHUN II

PENGADILAN

Sopir Bus Bisa Dipenjara 6 Tahun

BANGKALAN – Wiwik Sugiarto (47), warga Surabaya, supir bus yang pada Rabu (27/3) menjalani sidang kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Bangkalan, terancam 6 tahun penjara, karena telah membuat meninggal dunia pengendara sepeda motor yang ditabraknya.

Dalam sidang tersebut, keluarga korban yang diwakili oleh ibu korban mengaku telah mendapatkan santunan baik dari pengelola bus dan Jasa Rahardja.

Kronologinya berdasarkan catatan unit laka lantas Bangkalan, beberapa waktu lalu saat pergantian tahun baru, tepatnya tanggal 1 Januari 2013, sebuah bus yang diketahui armada PO Hariyanto dengan nopol B7062VGA sedang dikemudikan oleh supir bernama Wiwik Sugiarto, warga Surabaya. Bus yang pada saat itu melaju di jalan Ketengan Burneh se-

dang berada di belakang motor dan truk yang tidak diketahui identitas nomor polisinya melaju dari arah timur.

Pada aaat itulah bus tersebut mencoba mendahului kedua kendaraan di depannya. Saat bersamaan, Kholilurrahman (20), warga DesaTonjung Kecamatan Burneh, pengendara motor Honda Revo nopol N5171RS sedang melaju dari arah yang berlawanan. Karena kondisi jalan menikung, membuat pandangan keduanya terhalang hingga akhirnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya pengguna kendaraan Revo.

Sedangkan motor Revo yang dikendarai korban hancur remuk seketika.

Dalam keterangan yang disampaikan ibu korban, Rosilah (40), di muka persidangan, diketahui bahwa pihak keluarga korban telah

mendapat santunan dari pengelola Bus, dalam wujud sumbangan bagi pembangunan pesantren milik orang tua korban sebesar 50 juta rupiah. Selain itu Rosilah pun mengakui bahwa pihaknya juga menerima asuransi dari Jasa Rahardja sebesar 25 juta Rupiah.

“Ya Pak, santunan dari pengelola bus Haryanto dan Jasa Rahardja juga,” ungkapnya.

Atas kejadian tersebut, sang supir yang dianggap lalai didakwa dengan pasal 310 ayat 4 UU No 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

Mendengarkan ancaman hukuman yang akan diterima, sopir tak banyak berbicara dalam persidangan ini.

Seakan menyesali perbuatannya, bahkan selalu tertunduk lesu, dan sedikit berbicara. (dn/rah)

PANITIA PENGAWAS KECAMATAN

Warga Kurang Berminat Jadi Panwascam BANGKALAN - Hingga berakhir masa pendaftaran calon anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Pemilihan Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan Rabu (27/3) sore, tak banyak warga yang mendaftar. Sehingga Panwaskab harus memperpanjang masa pendaftaran tersebut.

“Tahapan pendaftaran bagi para calon Panwascam Pilgub Jatim di Bangkalan, dibuka dari tanggal 23 hingga 27 Maret 2013 hari ini. Namun, ada beberapa kecamatan masih minim pendaftarnya sehingga masa pendaftaran harus kami perpanjang,” terang Ketua Panwaskab Pilgub Jatim Bangkalan, Fajar Haryanto, di kantornya pada Rabu (27/3).

Fajar menjelaskan, dari 18 kecamatan yang hingga kini pendaftarnya di bawah enam orang, antara lain kecamatan Tanjung Bumi, Kokop, Konang, Geger, dan Kecamatan Kota Bangkalan.

“Kami nanti melalui rapat pleno anggota Panwaskab Pilgub akan memperpanjang masa pendaftaran ini, tertakait berapa harinya perpanjang itu kami masih akan melakukan sidang pleno dulu,” ujarnya.

Ia menambahkan, minimal masing-masing kecamatan harus ada 6 orang pendaftar, untuk dilakukan seleksi administrasi, kemudian akan melalui tahapan tes tulis dan tes wawancara. “Semisal 1 kecamatan sudah ada 6 pen-

daftar secara otomatis lolos semua untuk maju ke tes tulis.

Setelah tes tulis akan dilakukan tes wawancara untuk diambil 3 orang masing-masing kecamatan,” ungkapnya.

Disinggung apa yang menjadi kendala minimnya pendaftar tesebut, pihaknya berdalih kurang tahu pasti. Sebab, pihaknya mengaku sudah melakukan sosialisasi baik melalui media massa maupun melalui masing-masing kecamatan.

“Minimnya pendaftar ini kami kurang tahu persis disebabkan oleh faktor apa?

Nanti apabila dalam masa perpanjangan waktu pendaftaran masih minin, maka kami akan kembali melakukan perpanjangan waktu,” pungkasnya. (dn/rah)

KORBAN KEKERASAN: Kelvin Sepda Nur Alif (11) menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum Brimob di saat dia sedang menonton bola di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu (27) kemarin.

Pemukulan dengan memakai rotan tersebut dilakukan ketika Kelvin sedang menaiki pagar.

ori/koranmadura

Ayah Korban Kekerasan Laporkan Oknum Brimob BANGKALAN – Subaidi (40), warga Desa Pancar Kecamatan Burneh melaporkan oknum Brimob yang diduga telah memukul Kelvin Sepda Nur Arif (11), anak Subaidi, ketika sedang menonton bola di Stadion Gelora Bangkalan (SGB), Rabu (27/3).

Subaidi sebagai orang tua merasa tidak bisa menerima perlakuan oknum Brimob tersebut terhadap puteranya sehingga pelakunya harus diperkarakan ke pihak yang berwajib.

Peristiwa pemukulan tersebut terjadi saat Subaidi dan anaknya, Kelvin Sepda Nur Arif menonton bola di SGB. Ketika itu, karena kondisi SGB yang penuh dengan penonton, Kelvin berusaha untuk naik pagar pembatas.

Pada saat itu, lanjut Subaidi menceritakan, ada oknum Brimob yang langsung memukul anaknya. Sontak, Kelvin yang masih duduk di kelas 5 SDN Burneh 1 tersebut me-

nangis, karena mendapatkan pukulan yang keras.

Menurutnya, dengan memakai sebuah rotan, oknum tersebut memukul anaknya.

Tak hanya itu, sambil mengatakan hal yang tak pantas diucapkan oleh seorang petugas keamanan. ”Nangis, bilang ke orang tuanya ya,” ucap Subaidi sambil menirukan ucapan oknum Brimob tersebut.

Memang, menurut Subaidi, sebelumnya sempat di-

peringatkan oleh petugas, penonton dewasa dilarang menaiki pagar. Akan tetapi, untuk penonton anak kecil tidak apa-apa. Sedangkan Kelvin bukanlah orang dewasa, melainkan dia masih anakanak. ”Saya tidak ingat betul nama anggota polisi tersebut, karena memang saat kejadian penonton sangat ramai dan kejadiannya berlangsung cepat.

Namun, seingat saya nama belakang oknum tersebut adalah Adinata,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya merasa diperlakukan tidak baik oleh oknum polisi. Subaidi pun melaporkan ke Polres Bangkalan untuk menuntut oknum Brimob tersebut. Atas pemukulan tersebut, paha dan betis kanan Kelvin mengalami luka memar.

Kabag Ops Polres Bangkalan Kompol Abdul Rokhim

mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari masyarakat terkait pemukulan tersebut. Namun kebenaran mengenai kejadian tersebut masih perlu dibuktikan sehingga pihaknya belum bisa memastikan. ”Karena ini oknum, kami sudah menyerahkan penyelidikannya ke bagian Propam untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Rokhim menjelaskan jika kebenarannya terbukti seperti itu, laporannya nanti akan diserahkan ke Polda Jatim. Sebab, kesatuannya langsung di bawah naungan Polda. Polres Bangkalan hanya menerima laporannya saja. ”Mengenai proses penyelidikannya, tentunya akan dilanjutkan ke Polda. Itu pun kalau terbukti dilakukan oknum Brimob,” ucapnya. (ori/ rah)

KEBERSIHAN

Sampah di Pantai Kwanyar Merugikan Nelayan

ori/koranmadura

DITANGKAP: Polisi berhasil menangkap perempuan sebagai tersangka kasus peredaran sabu-sabu.

NARKOTIKA

Dua Orang Tertangkap karena Sabu BANGKALAN – Jajaran Polres Bangkalan kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dilakoni dua tersangka.

Kali ini tersangkanya adalah seorang perempuan. Sri Wulandari (32) warga Desa Bligo, Kecamatan Candi, Sidoarjo.

Selain itu, Buhori Bin Marwi, 35, warga kelahiran Sampang yang kini tinggal di Desa Alas Kokon, Kec Modung, Bangkalan. Kedua pelaku diduga sebagai pengedar barang haram sehingga harus berurusan dengan petugas pihak kepolisian.

Tersangka kini mendekam ditahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penangkapan dilakukan di waktu dan lokasi yang berbeda. Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro melalui Kabag Humas AKP Sutowo mengemukakan tersangka Sri ditangkap jajaran Satresnarkoba setelah ada informasi tersangka membawa narkoba jenis sabu-sabu.

Setelah dilakukan pengecekan dan diketahui ciriciri orang yang diduga, polisi

berhasil menagkap tersangka di depan warung, tepat berada di jalan raya Petapan kecamatan Labang. Setelah digeledah, tersangka kedapatan membawa paket kecil sabu-sabu terbungkus plastik seberat 0,42 gram. ”Tersangka ditangkap membawa sabu-sabu saat membeli rokok di warung.

Obat terlarang tersebut disimpan tersangka di dalam dompet kecil warna pink dalam tas yang dicangklong pada bahu sebelah kiri tersangka,” terang Sutowo.

Dia menambahkan, menurut pengakuan tersangka, obat terlarang tersebut merupakan sisa pakai bersama temantemannya. Tersangka membeli dari seorang bandar yang berada di kecamatan Tanah Merah.

Sementara tersangka Buhori, ditangkap polisi saat melewati desa Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Bangkalan, setelah sebelumnya polisi mengintai tersangka mulai dari desa Lantek sampai desa Alas Kokon, Modung.

Dari tangan Buhori, petugas menyita barang bukti berupa satu paket kecil sabu-sabu seberat 0,56 gram. Obat haram itu terbungkus dalam kantong baju depan sebelah kiri yang dikenakannya.

“Kami juga menyita barang bukti lainnya berupa satu bungkus sedotan, dua buah pipet dan satu unit sepeda motor Kawasaki Blitz R bernopol M 2539 GD,” ujarnya.

Sutowo menjelaskan, kedua tersangka saat ini telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat pasal 112 Undang-Undang (UU) No 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman 4 tahun penjara.

Perlu diketahui, sebelumnya polres Bangkalan juga mengungkap kasus peredaran narkoba yang melibatkan 9 orang. Dua di antaranya juga merupakan seorang perempuan asal Surabaya. Saat ini seluruh tersangka sudah diamankan di Mapolres Bangkalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (ori/ rah)

BANGKALAN - Sejumlah masyarakat di Desa Kwanyar Keluhkan Keberadaan sampah yang ada di sepanjang pantai pesisir Kecamatan Kwanyar.

Masyarakat merasa dirugikan dengan sampah-sampah tersebut karena sudah berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan yang terus berkurang sehingga nelaya merugi.

“Selain hasil tangkapan ikan nelayan berkurang, juga mengakibatkan alat tangkap nelayan sering rusak dan hingga kini tak tertangani oleh pihak terkait,” ucap ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (Lepas), Saleh Said.

Lebih lanjut Said menjelaskan, sampah yang ada di sepanjang pesisir pantai Kwanyar sudah menumpuk mencapai 400 kubik. Sehingga perlu ada penanganan khusus dari pihak terkait, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Bangkalan.

“Lautan sampah itu diaki-

batkan adanya pendangkalan muara dan derasnya kiriman sampah dari daerah aliran sungai. Keberadaan sampah itu sudah sangat mengganggu aktivitas nelayan,” imbuhnya.

Pihaknya berharap kepada semua pihak yang memiliki kesadaran untuk dapat menjaga kelestarian laut tersebut dari pencemaran lingkungan demi terjaganya ekosistem laut dan lingkungan pesisir yang ramah lingkungan.

“Kami ke depan optimis, sampah di Bangkalan bisa ditangani. Selama ini penanganan sampah di Bangkalan belum ada penanganan yang efektif, cuma ada pembersihan angkut sampah sudah selesai, tidak didaur ulang. Seharusnya sampah itu dikelola lagi,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup Bangkalan (BLH) Hari Adji mengapresiasi kesadaran lingkungan masyarakat masyarakat Kwanyar terse-

but. Karena jarang sekali masyarakat yang memiliki kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan tempat mereka tinggal. “Saya mengapresiasi kesadaran masyarakat tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut saat ditanya tentang langkah BLH Bangkalan untuk mengatasi sampah yang bertumpuk tersebut.

Hari mengaku Dinasnya memiliki dana terbatas untuk membersihkan sampah tersebut. Namun BLH berjanji akan melakukan upaya untuk terus mondorong terciptanya lingkungan bersih di Bangkalan dari perkotaan hingga di daerah kecamatan.

“Untuk membersihkannya kami kesulitan pendanaan, tapi kami akan berusaha tentunya dengan bantuan seluruh kelompok masyarakat,” kelitnya.

Sedangkan terkait sumber sampah yang menumpuk di pantai Kwanyar, Hadi tidak bisa memastikan hal tersebut.

Karena sumber sampah bisa berasal darimana saja. Baik merupakan sampah yang berasal dari masyarakat setempat ataupun sampah yang berasal dari daerah sekitar yang terbawa aliran air sungai kemudian menumpuk di pantai.

“Kami tidak bisa memastikan sampah tersebut berasal darimana,” kilahnya.

Menurut perkiraannya sampah sebanyak itu berasal daerah industri di sekitar Bangkalan seperti Surabaya.

Sayangnya Hadi mengatakan perlu data yang lengkap untuk mengetahui kebenaranya.

Jika memang benar sampah yang menumpuk di perairan Kwanyar berasal dari daerah lain. Pihak BLH dapat menuntut CSR kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan mengajukan tuntutan kepada perusahaan atau industri yang terlibat.

“Mungkin saja dari daerah lain, tapi kita perlu bukti,” tuturnya.(dn/rah)

PEMECAH GELOMBANG OMBAK: Seorang ibu berjalan bersama anaknya di pemecah gelombak di Pantai Glagah, Kulonprogo.

Bangunan pemecah gelombang ombak berguna untuk memecah energi gelombang air laut sehingga berenergi lemah, jika gelombang lemah, maka akan mengurangi abrasi (pengikisan pantai) dan dapat memudahkan kapal berlabuh. ant/ regina safri

TAPAL KUDA

9

KAMIS 28 MARET 2013 NO.0085 | TAHUN II

AYANG KARAOKE

ASAP MENGEPUL

Anggota Dewan Datangi Tempat Hiburan PROBOLINGGO – Masrukhin Ahmad, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo, dipergoki komisi A DPRD setempat berada di tempat hiburan karaoke Ayang. Masrukhin berada di ruang Dahlia I, saat empat anggota komisi A melakukan sidak bersama dua anggota komisi B, Selasa (26/3) sekitar pukul 10.30 wib.

Ketua MUI berada di ruangan paling depan itu tidak sendirian, tetapi ditemani Murniati listiani Rahayu, seorang anggota dewan, dan Yoke Arifah, rekan bisnis Bebun Yamin, pemilik Ayang Karaoke Keluarga. Menurut perempuan yang akrap disapa Oke itu, kedatangan ketua MUI ke karaoke yang dikelolanya untuk mengetahui aktifitas tempat hiburan tersebut.

Sebelumnya, Yoke berterus terang pernah menemui sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk Masrukhin, yang dianggapnya orang tua dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Oke. “Kami mendatangi mereka untuk curhat dan meminta saran serta petunjuk. Ternyata bapak Masrukhin mengatakan karaoke kami tidak serem seperti kabar yang beredar,” terang Oke. Terkait salah satu anggota dewan yang berada satu ruangan dengan ketua MUI dan dirinya, Oke mangatakan atas permintaannya. Oke meminta Murni untuk menemani dirinya, sebab ia merasa tidak nyaman berdua dengan Masrukhin di dalam ruangan, kendati pun pintunya terbuka. “Kebetulan Murni malam itu berkunjung ke Ayang Karaoke bersama suaminya. Ia kemudian saya ajak. Saya malu kalau sendirian dengan ketua MUI,” tambah Oke. Terpisah, Murniati listiani Rahayu, mengaku berkunjung ke Ayang karaoke bersama suaminya. Selain untuk bekaraoke sekaligus untuk mengetahui aktifitas tempat hiburan tersebut. Sementara

itu, saat ditanya, Masrukhin berterus terang kedatangannya ke tempat itu untuk berkaraoke. “Hanya rileks, saya nyanyi pop, tembang kenangan, bisa,” aku Masrukhin, sebelum menuju mobil dinas MUI yang dikendarainya.

Terkait hal itu, Ketua Komisi A As’ad Anshari enggan berkomentar banyak.

Hanya saja ia mengaku sempat ditanya oleh Masrukhin, mengapa dirinya berada di tempat itu. As’ad menjelaskan Kepada ketua MUI, kedatangannya ke tempat tersebut untuk melakukan sidak bersama anggota komisi A dan B. “Kami datang ke sini resmi,” terang As’ad, sebelum beranjak pulang bersama rombongan.

Politikus dari PKNU ini melakukan sidak di karaoke keluarga Ayang bersama anggota DPRD lainnya untuk memastikan apakah tempat tersebut benar-benar hanya digunakan untuk karaoke keluarga. Selain itu karena banyaknya keluhan dari masyarakat dan beberapa surat yang masuk ke institusinya. Rata-rata surat tersebut berisi keberatan dengan karaoke Ayang yang berada di kawasan pendidikan.

Saat ditanya hasilnya, kata As’ad belum bisa diketahui dan dipastikan. Namun ia menyebut, berdirinya tempat hiburan itu sudah mendapat surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat. Padahal sebelumnya, kata As’ad, Sekretaris Dinas Pendidikan membantah soal tersebut. Karenanya dalam waktu dekat komisi A akan melakukan hearing dengan mengundang Dinas Pendidikan dan dinas terkait, manajemen karaoke Ayang, serta warga yang keberatan.

Dalam sidak malam itu, anggota dewan mempertanyakan sejumlah kain yang berada di meja resepsionis. Menurut salah satu pengurus karaoke, kain berwarna mencolok itu akan dikenakan kepada pen-

gunjung perempuan yang mengenakan rok mini. Selain itu, As’ad juga meninjau musholla yang disediakan pihak Ayang Karaoke untuk pengunjung.

Tujuh dewan yang ikut sidak tidak memeriksa 13 ruangan yang disediakan Ayang karaoke keluarga. Mereka hanya hilir mudik memeriksa ruangan dari luar hingga ke lantai dua. Seterusnya, para anggota dewan ini kemudian mendapat penjelasan Bebun Yamin. Menurutnya di setiap ruangan, telah dipasangi lampu permanen yang tidak bisa dipadamkan oleh pengunjung.

Ia kemudian mempraktekan atau memperlihatkan lampu yang tidak padam, meski lampu yang lain dipadamkan oleh pengunjung, di ruang Dahlia satu. Hal itu dilakukan untuk menghindari atau mencegah pengunjung berbuat diluar batas aturan. “Ini saya matikan semuanya. Ada satu lampu yang masih hidup kan.

Lampu ini tersambung langsung ke meteran listrik, dan siapapun tidak bisa memadamkan,” kata Yamin.

Pria yang akrab dipanggil Yamin ini, di depan tujuh anggota dewan mengaku, karaoke yang dimilikinya tidak menjual bir atau minuman beralkohol yang lainnya. Ia kemudian memberikan seluruh ijin yang dimiliki Ayang Karaoke Keluarga. Setelah disimak, anggota dewan menemukan surat ijin hiburan Ayang hanya berlaku satu bulan.Yakni , mulai 18 Maret hingga 18 April dan Jam bukanya Pukul 13.00 sampai 01.00 wib.

Mengenai kunjungan Masrukhin ke Ayang Karaoke, Sekretaris satu MUI Hudri, mengatakan tidak ada agenda kunjungan ke tempat karaoke tersebut. Dan lagi, sebelumnya MUI tidak pernah membicarakan dan membahas soal Ayang.

“Kalau beliau secara pribadi ke sana, enggak ada masalah.

Masak kiyai tidak boleh ke tempat seperti itu,” kata Hudri, sambil tertawa. (gus)

LATIHAN JELANG LATGAB. Dua tank Amfiibi melakukan pendaratan dalam “Latihan Parsial III Operasi Amfibi 2013” di Pantai Banongan, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (27/3). Sekitar 2.000 prajurit Marinir melakukan pendaratan dalam latihan parsial menjelang latihan gabungan TNI, Mei mendatang.

NU Bersikap Atas Ayang Karaoke Minta Pemkot untuk Meninjau Kembali Izin Usaha PROBOLINGGO – Tidak hanya warga yang mempersoalkan dan keberatan terhadap keberadaan Ayang Karaoke yang berlokasi di kawasan pendidikan tersebut. Pengurus Cabang NU, Kota Probolinggo, juga bersikap sama. Bahkan PCNU dalam pernyataan sikapnya, meminta agar pemkot mencabut ijin usaha Ayang Karaoke keluarga.

Pernyataan sikap bernomor 018/PC/A.II/L-38/ III/2013 itu, PCNU meminta pemkot Probolinggo untuk meneliti, mengkaji dan dan meninjau kembali bahkan mencabut surat ijin yang diberikan ke tempat hiburan tersebut. Hal itu harus dilakukan sebagai wujud penghormatan atas rasa keadilan, kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan kepentingan hak

anak didik untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan dari negara.

Dalam surat tertanggal 24 Maret itu, PC NU juga meminta agar pemkot senantiasa menjunjung tinggi moralitas, etika, nilai, norma serta kemaslahatan umum dalam setiap kebijakannya.Mengingat Ayang Karaoke berada di tengah-tengah lingkungan lembaga pendidikan. Seperti SMKN 2, SMK Sore, SMK Siang dan SMK Ahmad Yani

dan kantor Diskoperindag serta kantor kementrian Agama Kota.

Dan lagi, pemkot telah melanggar Perda nomor 2 tahun 2010 Tentang rencana tata ruang wilayah 2008 – 2009, Pasal 29 ayat 5 huruf d.

Dimana dalam ayat tersebut dinyatakan pembangunan komplek pendidikan diarahkan ke jalan Mastrib, Slamet Riyadi dan Semeru. “Kami enggak perlu masuk ke Ayang Karaoke. Dari luar saja sudah kelihatan, kalau melanggar,” ujar Hudri, Sekretaris PCNU, Rabu (27/3) siang kemarin.

Sebab menurutnya, kawasan tersebut, termasuk kawasan pendidikan dan pemukiman.

Menurutnya tempat hiburan yang berdiri di kawasan pemukiman penduduk dan pendidikan,

mengganggu kemaslahatan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan keagamaan. Dan lagi, lingkungan pendidikan harus disterilkan dari segala aktifitas tempat hiburan yang dapat memicu pengaruh negatif terhadap anak didik yang berdampak pada perubahan dan perkembangan prilaku dan mental.

Terkait kabar, ada upaya mediasi antara lembaga pendidikan yang berdekatan dengan lokasi Ayang dengan pihak Ayang Karaoke Keluarga yang difasilitator Dewan Pandidikan. Menurut Hudri, upaya tersebut tidak tepat, mengingat peroslaan itu, bukan konflik.

“Ini bukan konflik yang harus dimediasi, pungkas Hudri. (gus)

KEPANDUAN

Revitalisasi Kepramukaan di Sekolah

SIDAK. Sejumlah anggota Komisi A DPRD Kota Probolinggo saat akan memasuki Ayang Karaoke. Kedatangan para anggota dewan itu untuk sidak terkait banyaknya keluhan masyarakat

MATERIAL

Jangan Panik Meski Stok Material BPKB Kosong PROBOLINGGO - Saat ini Kantor Bersama Samsat Kraksaan Kabupaten Probolinggo kehabisan stok material Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masih aman untuk satu bulan kedapan.

Kekosongan ini kata KRI Samsat Kraksaan, Iptu Mala Darlius,SH, berdampak pada pelayanan di Kantor Bersama Samsat Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

“Penyediaan material BPKB dan STNK di Jawa Timur kekurangan stok, sehingga untuk sementara, BPKB bisa menggunakan surat keterangan pengganti BPKB sementara sesuai format dari Korlantas Polri, dan belum tuntasnya proses lelang material tersebut di Korlantas Mabes Polri,”ujarnya, kepada Koran Madura, Rabu (27/3).

Menurutnya, stok material BPKB dan STNK di tempat pe-

layanan administrasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Kraksaan, masih relatif aman. Hanya saja, material BPKB sudah kosong semenjak dua minggu yang lalu.”Untuk Material BPKB, di Samsat Kraksaan kita sudah minus 1000 sejak dua pekan lalu,”lanjut Iptu Mala Darlius.

Minusnya material BPKB itu, kata Iptu Mala Darlius, karena masih bulan Juni akan di turunkan dari Korlantas Polri.

Disingung soal pelayanan, terus berjalan dan itu tidak menghambat pelayanan.

“Kami akan memberikan surat keterangan sesuai format dari Korlantas Polri untuk mengurus pengurus BPKB baru. Untuk stok material STNK masih aman saja, di perkirakan satu bulan lagi sudah habis,” tandasnya.

Bukan menjadi persoalan yang berarti, lanjut dia, sebab proses pelayanan terkait administrasi kendaraan bermotor

tetap berjalan seperti biasanya, dan masyarakat tetap dapat dilayani. Apalagi, penggunaan surat keterangan pengganti bisa berlaku hingga enam bulan. Setelah material ada, surat pengganti ini bisa langsung ditukarkan dengan BPKB di kantor pelayanan yang ada.

“Jadi, masyarakat tidak perlu resah dengan kondisi ini.

Surat sementara itu juga legal dan bisa ditukarkan dengan BPKB setelah masa berlakunya habis atau setelah materialnya ada,”imbuh Iptu Mala Darlius.

Secara terpisah, Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Warih Hutomo membenarkan, kalau material BPKB yang sudah stoknya habis, akan di berikan surat keterangan sebagai pengganti sementara format dari korlantas Polri. “Bagi masyarakat yang melakukan proses pengurusan BPKB dan STNK baru, harus sabar menanti,” pungkasnya. (hud)

PROBOLINGGO - Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Probolinggo akan melakukan revitalisasi kepramukaan, khususnya di sekolah, karena lewat organisasi kepanduan tersebut dinilai mampu membina generasi muda menjadi lebih baik.

“Melalui gerakan Pramuka sudah terbukti mampu membentuk mental serta disiplin para peserta didik,” kata Didik, Pengurus Kwartir Cabang Kabupaten Probolinggo, dalam orientasi kepramukaan ekstrakurikuler wajib di sekolah yang diselenggarakan di rumah dinas Wakil Bupati Probolinggo, Rabu (27/3).

Didik mengemukakan bahwa Pramuka sangat baik untuk menyiapkan generasi muda muda agar siap melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa mendatang.

“Orientasi ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada para kepala sekolah akan pentingnya gerakan pramuka bagi anak didik atau para siswa,” katanya.

Setelah pelaksanaan orientasi ini, katanya, diharapkan para kepala sekolah ini dapat ikut mendorong dan mengembangkan organisasi kepramukaan di masingmasing sekolah dengan mengaktifkan kembali gugus depan-gugus depan yang berpangkalan di sekolah.

Menurut dia, gerakan pramuka saat ini di Kabu-

paten Probolinggo sudah cukup berkembang, namun demikian peran dan dorongan dari kepala sekolah sangat diharapkan.

Ekstrakulikuler Wajib Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Drs. H. Tutug Edi Utomo, MM. menyambut baik gagasan kepramukaan ekstrakulikuler wajib di sekolah. Ia mengatakan kegiatan pramuka menjadi sebuah kewajiban sesuai dengan kurikulum 2013.

Sejalan dengan itu semua, Kwartir Ranting Se Kabupaten Probolinggo, akan lebih menggiatkan latihan kepra-

mukaan di sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya.

“Kegiatan kepramukaan ini adalah kegiatan yang sangat bersifat positif. Sehingga kegiatan ini harus terus dibudayakan. Dan setiap sekolah diwajibkan dalam kegiatan kepramukaan ini. Karena didalam kegiatan kepramukaan ini, segala aspek positif tentang perilaku manusia diajarkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan kepramukaan itu banyak mengajarkan tentang budi pekerti yang sangat ditonjolkan. Selain itu, juga diajar-

kan rasa untuk saling tolong menolong, gotong royong, dan masih banyak lainnya yang bersifat positif.

“Kegiatan kepramukaan adalah kegiatan yang bukan hanya ada di Indonesia.

Kegiatan ini sudah menjadi salah satu organisasi dunia. Untuk itu, kegiatan ini harus kita tanamkan sejak usia dini. Sehingga nantinya akan tumbuh sebuah karakter yang unggul dalam segala bidang, dan berperilaku postif didalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Tutug Edi Utomo. (hud/dar)

10

LINTAS JATIM

KAMIS 28 MARET 2013 NO.0085 | TAHUN II

SERTIFIKASI TANAH

Sikap Dewan Dingin atas Wacana Sertifikat Bagi Warga Pinggir Rel SURABAYA – Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menerbitkan surat sertivikat tanah bagi warga yang menghuni bantaran rel Kereta Api (KA), mulai dari Stasiun Wonokromo sampai Stasiun Sidotopo, yang masuk dalam peta terdampak atau yang akan digusur oleh PT.KAI untuk rencana pembangunan proyek double track, di tanggapi dingin oleh kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. Karena untuk merealisasikan kebijakan tersebut, harus ada Surat Keputusan (SK) terlebih dahulu.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono. Menurutnya jika memang Pemkot Surabaya memberi solusi dengan menerbitkan Surat Sertivikat Tanah, harus ada SK-nya terlebih dahulu. “SK-nya harus turun dulu, sebelum program itu dijalankan,” ungkap dia.

Dirinya menilai, jika wacana Pemkot Surabaya untuk menerbitkan Surat Sertivikat Tanah terkesan hanya lips service atau manis dibibir, karena sampai saat ini SK tersebut belum dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya. “Jangan-jangan hanya lips service, karena sampai saat ini kan belum turun SK-nya,” duga dia.

Bahkan, dirinya menegaskan jika wacana Pemkot Surabaya tersebut hanya untuk menenangkan psycoligis warga pinggir rel, yang mulai bergolak karena rencana gusuran oleh PT. KAI. “Tidak semudah itu menerbit Surat Sertivikat

Tanah buat warga pinngir rel, karena itu tanah negara, bukan tanah Pemkot Surabaya,” ujar dia.

Menurut legislator dari partai berlambang Banteng Moncong Putih ini, banyak solusi yang bisa diambil untuk persoalan warga pinggir rel tersebut, antara lain dengan ‘tukar guling’, artinya warga akan diberikan tanah dan bangunan di tempat lain. Dengan itu, tidak akan ada yang dirugikan. “Bisa dengan ‘tukar guling’, tanah dan bangunan warga pinggir rel diganti dengan tanah dan bangunan di tempat lain,” kata dia.

Sugeng, yang merupakan salah satu warga pinggir rel di daerah ngagel juga melontarkan hal senada. Dirinya mengungkapkan, jika perwakilan warga pinggir rel dari daerah ngagel pernah diajak rapat di balai kota untuk membahas solusi, terkait dengan rencana PT.KAI membangun double track.

“Memang, sekitar 1,5 bulan yang lalu perwakilan kita di undang rapat di balai kota untuk membahas hal tersebut,” ungkap dia.

Dirinya berharap, jika wacana Pemkot Surabaya menerbitkan Surat Sertivikat Tanah warga pinggir rel, tidak omong kosong. “Kalau sudah ada sertivikatnya kan jelas jalur hukumnya,” harap dia.

Sampai saat ini, polemik terkait PT. KAI menggusur warga pinggir rel untuk pembangunan double track, belum ada kejelasan solusinya. (wan)

NARKOTIKA UNTUK DIMUSNAHKAN

Tiga Perusahaan Berlayar untuk Maumere SURABAYA – Pertumbuhan arus peti kemas di Pelabuhan Maumere ditanggapi positif oleh pihak pelayaran. Tiga perusahaan pelayaran peti kemas domestik menyatakan komitmennya meningkatkan layanan bongkar muat di Pelabuhan Maumere, seiring dengan pertumbuhan positif kegiatan ke pelabuhan tersebut.

Ketiga perusahaan pelayaran tersebut adalah PT Meratus Line, PT Taruna Kusan Explosive, dan PT Timur Asri Laut.

“Mereka akan bekerja sama dengan Pelindo III

Cabang Maumere selaku pengelola Pelabuhan Maumere menyediakan fasilitas pendukung kegiatan bongkar muat peti kemas,” ujar Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Edi

Priyanto, Rabu (27/3).

Edi Priyanto menjelaskan PT Taruna Kusan Explosice dan PT Timur Asri Laut, kegiatan ke pelabuhanan tergolong baru yakni tahun 2013, namun dari sisi kelengkapan alat-alat bongkar muat seperti mobile crane, unit trailer serta forklift telah mumpuni. Sementara PT. Meratus Line merupakan perusahaan tunggal untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Maumere.

“Meratus dan Timur Asri Laut nantinya akan melakukan bongkar muat dari dan

ke atas kapal dengan menggunakan ‘crane’ kapal, karena kapal mereka dilengkapi fasilitas itu,” ujar Edi diselasela acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pelindo III Cabang Maumere dengan ketiga perusahaan pelayaran tersebut. Untuk diketahui, perusahaan Meratus Line menyiapkan 1 unit trailer ukuran 20 feet, 4 unit head truck, 8 unit chasis ukuran 20 feet, 1 unit chasis ukuran 40 feet, 1 unit forklift kapasistas 3 ton, dan 1 unit reach stacker kapasitas 45 ton. Demikian halnya de-

BUNTUT KASUS

Korban Perusakan Mobil Dinas Tempuh Jalur Hukum

Sejumlah tersangka memasukkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu ke dalam mesin pemusnah saat pemusnahan barang bukti berupa sabu, tablet cokelat, dan ekstasi di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN). Sabu seberat 435,6 gram, ekstasi 16.397 butir, dan tablet cokelat yang positif mengandung metkatinona seberat 28 gram merupakan hasil tangkapan.

NARKOBA

Pengedar Sabu-sabu Diamankan Petugas SIDOARJO Seorang pengedar Narkoba jenis Sabu, Nurhadi (38) warga Dusun Pojok Desa Jeruk Purut Kecamatan Gempol Pasuruan, ditangkap Unit Satnarkoba Polres Sidoarjo di selatan masjid Cheng Ho Pandaan saat hendak bertransaksi, Senin (25/03/2013). Pekerja galangan pasir ini tertangkap tangan membawa satu poket sabu seberat 0,4 gram.

Kasatnarkoba Polres Sidoarjo AKP Chotib Widyanto, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan pengedar sabu tersebut. Tersangka adalah buruan Polres Sidorjo lantaran kerap bertransaksi di wilayah Sidoarjo.

“Setelah ada informasi, kemarin Siang (25/032013) sekitar jam 12.30 anggota menangkap tersangka diwartawan ,” ujar Chotib saat ditemui waratwan, Selasa (26/3/2013).

Saat ditangkap tersangka tertangkap tangan hendak melakukan transaksi di samping Masjid Cheng Ho. Anggota yang menggeladah

tersangka menemukan satu poket sabu seberat 0,4 gram yang terselip di saku celana.

Selain mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu, polisi juga menyita uang tunai senilai Rp 400 ribu yang diduga hasil penjualan sabu serta satu unit ponsel Nokia yang dipakai sebagai alat transaksi.

Menurut Chotib, pihaknya masih memburu yang menjadi pemasok atau bandar barang terlarang tersebut kepada tersangka. “Kami masih memburu pemasoknya yang di duga berada di kawasan Pasuruan,” tegas dia.

Kini pria 38 tahun itu masih dalam pemeriksaan petugas untuk pengembangan jaringan yang dimiliki tersangka. Pasalnya, menurut pengakuan tersangka sudah cukup lama menggeluti dunia narkoba.

“Pada 2001 tersangka ini sudah sangat kecanduan mengkonsumsi narkoba. Sekarang menjadi pengedar sabusabu,” pungkasnya. (yun/dar)

SURABAYA – M. Anwar anggota Komisi A dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, akhirnya melaporkan kasus perusakan mobil dinasnya ke Markas Polisi Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim).

Dirinya menduga, jika perusakan mobil dinas tersebut ada kaitannya dengan kisruh Sidang Paripurna pada Jumat (22/3) lalu. Meskipun demikian, dirinya tidak melaporkan secara langsung orang yang diduganya sebagai dalang dari pengrusakan mobil dinasnya tersebut.

“Perusakan mobil dinas saya sangat mungkin terkait dengan kisruh di sidang paripurna 22 Maret lalu. Pelat mobil dinas dan pangkonnya dijebol, perkiraan saya kejadiannya selesai sidang tersebut. Tapi baru saya ketahui Minggu (23/3) pagi,” ungkap dia. Rabu (27/3).

Dirinya memaparkan, dari hasil penelusurannya ke sejumlah anggota pengamanan Dalam (Pamdal) gedung DPRD Surabaya, memang saat saat Sidang Paripurna Revisi Peraturan Daerah (Perda) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlangsung, di sekitar gedung dewan terdapat beberapa orang tak dikenal yang selama ini dekat dengan anggota dewan yang berseberangan dengannya (kubu WW).

Bahkan, dugaannya semakin menguat dengan munculnya Short Message Service (SMS) yang bernada intimidasi ditujukan kepadanya.

“Sebelumnya ada telepon dari orang yang menurut informasi premanpreman itu, tapi tidak saya angkat. Kemudian muncul

SMS gelap yang berisi ancaman,” papar dia.

Sampai saat ini, pria bertubuh gemuk ini belum melaporkan kasus yang dialami ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Surabaya, karena dia khawatir hanya akan menambah beban partainya.

“Belum saya laporkan ke Ketua (DPC Partai Demokrat Surabaya). Nanti malah jadi beban, karena banyak persoalan yang harus diselesaikan saat ini,” ujar dia.

Sebelumnya, M. Anwar juga telah dilaporkan oleh Ketua Badan Kehormatan (BK), Agus Santoso, ke Polisi Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, terkait dengan dugaan kasus perusakan papan nama Ketua DPRD Surabaya, yang dilakukannya pada saat Sidang Paripurna yang berakhir ricuh tersebut. Dirinya dengan tegas menyatakan, siap untuk mengahadapi laporan tersebut. Bahkan, pihaknya, DPC PD Kota Surabaya dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lembaga Advikasi Masyarakat (Ladam) akan memberikan bantuan hukum.

Sebaliknya, ia justru mempertanyakan sikap Ketua BK yang melaporkannya ke Polrestabes. Karena menurut dia, seharusnya yang melaporkan hal tersebut adalah Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Surabaya.

“Apa BK tidak punya fungsi lain. Seharusnya yang melaporkan Sekwan bukan yang lain, karena berkaitan dengan kelengkapan Sekwan,” kata dia.

Dirinya menegaskan, jika tidak ada perusakan papan nama saat kisruh Sidang Paripurna pekan lalu.

Perusakan mobil dinas saya sangat mungkin terkait dengan kisruh di sidang paripurna 22 Maret lalu. Pelat mobil dinas dan pangkonnya dijebol.

M. Anwar Papan nama Ketua DPRD hanya diambil, kemudian disimpan di ruang fraksi.

Setelah itu diambil kembali oleh Sekwan.

Aksi itu dilakukannya secara spontan, karena dirinya merasa jengkel interupsinya tak digubris pimpinan sidang. “Spontanitas saja waktu itu, karena interupsi saya gak diperhatikan.

Apalagi WW kan bukan lagi pimpinan,” ungkap dia.

Meskipun demikian, dirinya tetap akan mematuhi hukum dengan memenuhi panggilan kepolisian. Namun untuk pemeriksaan anggota DPRD harus melalui mekanisme tertentu. Yakni, harus izin Gubernur dahulu. “Tidak bisa dilakukan serta merta begitu saja,” kata dia.

Selain M. Anwar, anggota Fraksi Partai Demokrat lainnya yakni, Mohammad Machmud juga dilaporkan Agus Santoso terkait kasus dugaan perbuatan tidak menyenangkan serta pengrusakan yang terjadi dalam ruang sidang Paripurna DPRD Surabaya.

Polrestabes Surabaya hingga kini masih melaku-

kan pemeriksaan terhadap para saksi dalam kasus dugaan perbuatan tidak menyenangkan serta pengrusakan yang terjadi dalam ruang sidang Paripurna DPRD Surabaya, Jumat (25/3).

“Polisi masih melakukan penyelidikan dan terus menindaklanjutinya. Bahkan dalam waktu dekat akan dipanggil saksi-saksi lain”, ujar Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Tri Maryanto, Rabu (27/3).

Pihaknya mengaku akan memintai keterangan beberapa pihak, termasuk kemungkinan dua anggota dewan yang dilaporkan.

“Semua akan kami panggil untuk mengusut kasus ini. Tapi waktunya belum bisa dipastikan karena ada prosedur sesuai aturan berlaku, “ tegasnya.

Buntut kericuhan yang bergulir keranah hukum dengan nomor laporan STTLP/K/421/III/2013/ S P K T / J AT I M / R E S TA B E S SURABAYA tersebut, dalam laporannya, Mohammad Machmud dan Moh. Anwar telah melanggar Pasal 335 dan 406 KUHP tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan perusakan di ruang sidang Paripurna DPRD Surabaya. Dua terlapor dianggap bersalah karena telah mengambil paksa papan nama dan mematikan mikrofon dalam ruang sidang Paripurna DPRD Surabaya.

“Karena plakat nama ketua BK juga diambil oleh terlapor M Anwar pada saat sidang paripurna”, ujar Andry Ermawan Koordinator Pengacara Whisnu Wardhana dan Agus Santoso, ketika dikonfirmasi koranmadura, Rabu (27/3). (wan/ara)

ngan pelayaran Timur Asri Laut. Perusahaan tersebut berkomitmen untuk menyediakan 6 unit trailer ukuran 20 feet, 1 unit head truck, 3 unit chasis ukuran 20 feet, 1 unit forklift kapasistas 25 ton, dan 1 unit forklift kapasistas 15 ton.

Sedikit berbeda dari dua perusahaan pelayaran sebelumnya, Taruna Kusan Explosive turut menyertakan mobile crane dalam komitmennya. Alat-alat yang akan disiapkan oleh Taruna Kusan Explosive meliputi 1 unit mobile crane kapasitas 80 ton, 1 unit mobile crane kapasitas 50 ton, 4 unit trailer ukuran 20 feet, dan 1 unit forklift kapasitas 3 ton.

Kegiatan bongkar muat dalam beberapa tahun terakhir cukup membanggakan.

Edi Priyanto mengungkapkan, pengiriman petikemas ke Pelabuhan Maumere kini semakin diminati pemilik barang, karena Maumere merupakan pasar petikemas yang diharapkan terus berkembang di tahun-tahun mendatang.

“Dari tahun 2010 hingga 2013 trendnya meningkat.

2010 mencapai 5.780 twenty foot equivalent (TEUs), dan tahun 2012 meningkat tajam 15.789 TEUs. Kamipun akan memperluas kawasan seiring terus meningkatnya kegiatan bongkar muat,” ungkapnya Edi Priyanto mengaku peti kemas dinilai lebih aman karena barang yang terlindungi dari cuaca sehingga tidak mudah rusak. Namun mahalnya upah buruh kerja bongkar muat (KBM) dan tuntutan KBM selama 24 jam menjadi kendala yang hingga kini menjadi momok kegiatan bongkar muat di kawasan tersebut.

“Mereka tidak mau bekerja 24 jam, karena sudah kulturnya. Dan, upah KBM per petikemas yang mencapai Rp 30.000,” jelas Edi Priyanto.

Namun pihaknya optimis ditahun-tahun mendatang, jumlah arus petikemas yang melalui Pelabuhan Maumere akan semakin meningkat. (ara/dar)

HUKUM

Yusril: Tukang Santet Bisa Dijerat Pidana SURABAYA - Pakar hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan pasal santet, yang jadi polemik karena diwacanakan akan dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undangundang Hukum dan Pidana (KUHP), bisa diterapkan dengan pembuktian pengakuan pelaku dan keterangan saksi. “Kata siapa tidak bisa dibuktikan,” kata dia di kantor Kejati Jatim, Rabu (26/3) kemarin.

Mantan Menteri Kementerian Hukum dan HAM itu menjelaskan, pasal santet diusulkan masuk dalam KUHP karena perbuatan berbau ghaib itu mampu melukai bahkan membunuh seseorang.

“Karena ada kemufakatan untuk melukai atau menghilangkan nyawa seseorang,” ucap Yusril.

Dia menambahkan, tujuan merugikan orang itulah yang menjadi dasar diusulkannya pasal santet.

Adapun lelaku ghaib lain yang dipesan seseorang kepada ahli ghaib untuk kemanfaatan, menurutnya itu tidak masuk dalam kategori perbuatan pidana.

Seperti santer diberitakan belakangan ini, oleh sejumlah pakar, pasal santet diusulkan masuk dalam draf RUU KUHP yang akan dibahas badan legislatif DPR RI tahun ini.

Usulan ini menjadi polemik luas karena sulit dibuktikan. (kas)

LINTAS JATIM

11

KAMIS 28 MARET 2013 NO.0085 | TAHUN II

HAKI

OPERASI PEKAT

Mantan Menkumham Minta Dukungan Kejati Lawan Gudang Garam

Amankan Tiga PSK dan Dua Mucikari

SURABAYA - Yusril Ihza Mahendra kemarin mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Turun dari mobil sedan berwarna hitam, dia langsung menuju lantai 3, ruangan Kepala Kejati Jatim Arminsyah.

Usai pertemuan kepada wartawan Yusril mengatakan, kedatangannya ke Kejati Jatim untuk mengurus perkara kliennya di Kepanjen, Malang, yang saat ini sedang dibelit perkara merek. Oleh perusahaan rokok raksasa, Gudang Garam, Kliennya, PT Jaya Makmur yang memproduksi rokok Gudang Baru milik Ali Kozin, dipidanakan dengan tudingan menjiplak merek.

Dikatakan dia, tidak sampai ke tingkat kasasi, perkara ini sudah inkracht di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Di PN Kepanjen dan PT Surabaya, Kozin divonis 10 bulan penjara. “Kami memutuskan tidak kasasi karena putusan PN dan PT tidak mencantumkan perintah penahanan. Artinya batal

SIDOARJO - Tiga orang PSK (pekerja Seks Komersil), dua orang Mucikari dan puluhan botol miras diamankan Petugas dari Kepolisian Sektor (Polsek) Jabon. Mereka dijaring petugas dalam Operasi Pekat (penyakit masyarakat) yang digelar Selasa (27/032013) di Kecamatan Jabon.

Ketiga PSK dan dua Mucikari itu digerebek oleh polisi saat mangkal di sebuah warung kopi di Dusun Cocok Desa Kalisogo Jabon. Mereka adalah ST (28) asal Wonoayu , MA (33) , NRL (19) asal Pasuruan , MT (50) asal Kalisogo Jabon, serta NGS (43) Asal Desa kedungrejo Jabon, Sidoarjo.

Operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Jabon AKP Dwi Heri Sukismanto itu menyisir warungwarung di sepanjang jalan wilayah Jabon yang menyediakan tempat karaoke, PSK dan Miras. Saat penggrebekan berlangsung banyak ditemui para PSK yang sedang mangkal. “Namun , banyak yang lari terbirit-birit saat melihat polisi datang. Jadi, sebagian saja kita tangkap, ” ujar AKP Dwi H.S. Petugas menggeladah warungwarung tersebut hingga ruang-ruang kamar yang terbuat dari sesek bambu.

Tempat penyimpanan minuman pun tak luput dari pemeriksaan polisi.

“Kami melakukan razia sebagai upaya memerangi penyakit masyarakat, alkohol bisa mempengaruhi jiwa dan rawan menimbulkan aksi kriminalitas,“ tegasnya.

Mia salah satu PSK yang tertangkap polisi mengakui jika dirinya sedang mangkal di warung tersebut.

“Baru seminggu mangkal di warung itu. Selain itu, saya juga barusan datang.

Eh, nggak tahunya di tangkap pak polisi,“ akunya tersipu. (yun/dar)

demi hukum,” kata dia.

Tanpa perintah penahanan, lanjut Yusril, putusan tersebut cacat hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP. Atas alasan ini Yusril mendadak mendatangi Kejati Jatim karena pihak Gudang Garam berusaha keras untuk mengeksekusi kliennya.

Sementara itu, pihak Kejati Jatim belum ada yang bisa dikonfirmasi terkait masalah ini. Namun, Yusril mengatakan Kepala Kejati Arminsyah mengaku akan mengkonsultasikan ini ke Kejaksaan Agung di Jakarta.

Perlu diketahui, sejak tahun lalu Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP menjadi polemik hukum. Yusril membawa polemik ini ke Kejagung dan Komisi III DPR RI, mewakili kliennya Parlindungan Riduansyah, pengusaha batu bara yang menyandang status terpidana. Dia tak mau dieksekusi karena putusan kasasi MA tidak mencantumkan perintah penahanan. (kas)

INVESTASI

Jatim Tarik Beberapa Negara Berinvestasi di Bidang Energi SURABAYA – Sejumlah proyek bidang energi di Jawa Timur tahun ini akan ditawarkan kepada pemodal asing untuk berinvestasi. Proyek bidang energi diantaranya adalah pembangunan terminal LNG dan regasifikasi unit, kilang minyak hingga geotermal.

Saat ini, ada beberapa negara yang akan menjadi target utama ditarik ke daerah luar Surabaya, diantaranya China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Australia, Turki, Belanda, Swiss, Inggris, dan beberapa negera Eropa lainnya yang tidak terkena krisis. “Mereka memiliki uang yang banyak dan siap berinvestasi pada tahun ini,” ujar Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Timur, Warno Hadi Sasono, Rabu (27/3).

Untuk itu, Jatim telah mengagendakan untuk mengadakan promosi secara periodik sejak tahun 2010 dan akan lebih digencarkan di tahun ini. Selain project profile di bidang energi, Jatim juga telah menyiapkan proyek bidang pembangunan infrastruktur dan penunjang.

“Pembangunan infrastruktur seperti proyek

pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api. Untuk proyek penunjang, kami tawarkan pusat pengolahan limbah, pembangun kawasan industri, industri manufaktur serta industri pengolahan mamin”, jelas Warno Hadi Sasono.

Target investasi yang ditetapkan, secara keseluruhan, investasi baik langsung maupun tidak langsung yang masuk Jatim pada tahun ini mencapai Rp 214 triliun.

“Kami hanya bertugas untuk menggaet investasi langsung dengan target Rp 145 triliun, naik 10 persen hingga 15 persen dari realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 133,43 triliun. Ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Jatim yang ditarget pusat mencapai sebesar 7,5 persen.

Sayangnya, masih banyak Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang kurang sadar dengan pentingnya Kawasan Perhatian Investasi (KPI). Dimana KPI tersebut merupakan sentra produksi atau kegiatan ekonomi yang beralokasi di area yang berdekatan guna mempermudah fasilitas penyediaan infrastruktur. (ara)

JELANG PILGUB

Pengedapan Anggaran Pilgub SURABAYA – Adanya tudingan beberapa pihak yang menduga ada pengendapan anggaran Pilgub Jatim 2013 oleh ketua anggaran Pilgub Rasiyo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim menanggapi dingin.

Diungkapkan Sekretaris KPU Provinsi Jatim, Jonathan Rabu (27/3) dikantornya, pihaknya tidak berfikir sampai sejauh itu. “secara teknis kami hanya mengajukan anggaran dan menunggu persetujuan serta pencairan anggaran kemudian melaksanakan tugas kami,” katanya.

Persoalan adanya tudingan dari beberapa pihak bahwa anggaran sengaja diendapkan di Bank Jatim agar berbunga, dirasa terlalu berlebihan.

“Sepertinya hal itu berlebihan.

Memang karena adanya permintaan tambahan anggaran, banyak yang harus diperbaiki dan itu membutuhkan proses atau waktu,” tegas Jo. Sementara Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Surabaya, Baktiono mengungkapkan bahwa dana untuk pilgub

harus masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jatim. “Pengeluarannya harus masuk pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD Jatim. Apabila ada penambahan anggaran, harus ditanyakan itu anggarannya dari mana,” katanya tegas.

Apabila anggaran tersebut sampai tidak masuk dalam program untuk pilgub dan alokasinya kepada KPU Provinsi jatim, tambah Baktiono, patut diduga adanya pelanggaran. “Penambahan anggaran pilgub boleh tapi harus logis. Masuk dalam PAK 2013. Kapan Pilgubnya?

Agustus misalnya, berarti PAK sebelum Agustus. Nah, sebelum PAK, penambahan anggaran tidak boleh dicairkan,” urainya.

Ditanya soal kemungkinan pengendapan anggaran di bank untuk dibungakan, politisi asal PDIP ini mengungkapkan, meski hal tersebut tidak sepantasnya, tapi bisa saja terjadi. (neu)

SPANDUK PROTES. Para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Madani (FSBM) membentangkan spanduk yang berisi protes mereka, saat mendatangi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jatim.

Nasib Buruh Bagai Telur di Ujung Tanduk SURABAYA – Ratusan buruh yang tergabung dalam FSBM (Federasi Serikat Buruh Madani) masih terus berjuang menuntut hak mereka yang di kepada PT Langgeng Makmur Industri. Nasib mereka bagai telur diujung tanduk. Rabu (27/3), untuk kesekian kalinya mereka mendatangi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Timur (Disnakertransduk Jatim).

Diungkapkan salah seorang pengunjuk rasa, yang ditemui ditenda buatan mereka di depan kantor Disnakertransduk Jatim, Tarmidi, kejadian ini berawal ketika tahun lalu sebanyak 300 orang buruh PT Langgeng Makmur Industri menuntut kekurangan Upah Minimum. Bukannya mendapat perhatian perusahaan, ratusan buruh ini malah di Putus Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak.

Belum selesai persoalan PHK, perusahaan yang beralamat di Jalan Medaeng Sidoarjo ini malah mengangkat buruh baru melalui pihak outsorcing.

“Bagaimana bisa, permasalahan PHK buruhnya belum selesai, pihak outsourcing lewat PT Langgeng Makmur malah sudah berani men-

gangkat buruh baru,” paparnya.

Kondisi ini diperparah ketika mereka memutuskan untuk melakukan aksi unjuk rasa kepada perusahaan dengan menggelar mogok kerja. “Ketika aksi dimulai, kami dihadang oleh sekitar 25 orang preman. Padahal disitu ada aparat kepolisian. Lalu kami dibubarkan paksa oleh para preman tersebut dengan kekerasan. Sayangnya pihak kepolisian yang berada di lokasi tersebut tidak melakukan apa-apa,” kata Tarmidi.

Hingga saat ini, persoalan yang akhirnya mereka laporkan ke pihak kepolisian ini tak kunjung mendapat kepastiuan dari perusahaan.

“Dalam kasus ini, 3 orang menjadi terdakwa sementara 6 orang lainnya dinyatakan sebagai Daftar Pen-

carian Orang (DPO) atau buronan,” jelas dia seraya menambahkan bahwa sebenarnya yang diinginkan para buruh adalah kejelasan hak mereka yang seolah-olah terdzolimi.

Kini, lanjut dia, menanggapi kasus ini para buruh meminta Pegawai Pengawas Disnakertransduk untuk segera menerbitkan nota pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan pengusaha PT LMI, tbk terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 93 ayat 2 huruf (f). “ironisnya pegawai pengawas disnakertrans Jatim justru mengeluarkan nota pemeriksaan dan menerapkan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 dimana pasal tersebut biasa digunakan oleh petugas Hubinsyaker (Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja) dan tidak menambahkan Pasal 93 ayat 2 huruf (f) UU Nomor 13 tahun 2003 yang seharusnya digunakan oleh pegawai pengawas,” urai Tarmidi.

Ironisnya, hingga aksi ini usai, para buruh tidak ditemui perwakilan dari Disnakertransduk Jatim.

Meski demikian, para buruh nekat mendirikan tenda di depan kantor Disnakertransduk Jatim. (neu)

REKA ULANG

Warga Tertarik Menonton Rekonstruksi Pembunuhan Banyu Urip SURABAYA - Tiga hari pasca polisi berhasil membongkar kasus pembunuhan terhadap seorang pengusaha besi tua yang jasadnya dikubur di dalam rumah yang berlokasi di Jalan Banyu Urip Jaya I Surabaya, peristiwa pembunuhan itu pun kembali di reka ulang.

Dengan pengawalan sangat ketat, kedua tersangka dan petugas, baik dari Kepolisian Polrestabes Surabaya, Polsek Sawahan dan petugas dari POM Komando Daerah Militer (Kodam) V/ Brawijaya, berusaha menerobos kerumunan massa.

Massa yang jumlahnya sangat banyak itu, rela berdesak-desakan hanya untuk menyaksikan wajah kedua tersangka. Selain ingin melihat wajah kedua tersangka secara langsung, warga juga ingin menyaksikan, bagaimana kedua tersangka tersebut hingga membunuh korban dan kemudian menanamnya di rumah nomor 45 itu.

Namun, proses rekonstruksi yang berlangsung Rabu (27/3) itu berlangsung tegang. Tak satupun petugas dari kepolisian bersedia dimintai keterangan. Seluruh polisi yang hadir ketika itu lebih memilih bungkam dari pertanyaan para wartawan, begitu juga dengan petugas dari Pomdam V Brawijaya.

Kanit Resmob Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya,

Ajun Komisaris Polisi (AKP) Agung Pribadi terlihat sangat tegang dan serius memperhatikan adegan per adegan yang dilakoni kedua tersangka. Perwira dengan tanda pangkat tiga balok di pundak itu hanya mengatakan jika proses reka ulang ini dimulai dari kawasan Bringkang, Menganti.

“Tadi kami mulai dari Bringkang, Menganti dan kami teruskan ke Tambak Langon. Setelah itu,

kami baru bergerak kemari, “ ujar dia singkat.

Agung sendiri langsung memilih melarikan diri dari kejaran wartawan begitu proses reka ulang ini berhenti di adegan ke 69. Beberapa petugas yang diterjunkan ke lokasi rekonstruksi, langsung bergegas mengamankan kedua tersangka, begitu juga dengan barang bukti mobil Inova warna hitam. (kas)

EKSEKUSI

Kejari Tanjung Perak Surati Terpidana Mati SURABAYA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak melayangkan surat untuk terpidana mati Aris Setiawan yang kini ditahan di Lapas Nusa Kambangan.

Menurut Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim, Fathor Rahman, surat tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi tentang permintaan penjelasan pihak kejaksaan terkait upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang belum dilakukan Aris.

“Dia kan masih menyisakan satu upaya hukum lagi, itu hak dia. Makanya kita surati, apakah dia masih mau menggunakan haknya tersebut atau tidak,”jelas dia di Kejati Jatim, Rabu (27/3) kemarin.

Diakuinya, hingga saat ini ia masih menanti tanggapan atau jawaban dari terpidana mati itu. “Kita belum terima jawabannya, makanya kita belum bersikap apa-apa,” kata dia.

Dikatakan dia, Bila Aris tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK), maka terpidana mati itu harus menulis sendiri pernyataannya tersebut dan diperkuat dengan pernyataan Kalapas Nusa Kambangan.

“Kalau memang sudah tidak menggunakan haknya, secara otomatis akan segera kita lakukan eksekusi,” ucap dia.

Perlu diketahui, pada 6 September 2006 lalu, Kejati Jatim menerima surat putusan/grasi dari Presiden yang menyatakan bahwa Presiden menolak upaya hukum luar biasa yang diajukan terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga tersebut.

Dalam surat no 11/G/2006 tersebut dijelaskan, Presiden menolak memberikan pengampunan terhadap pria kelahiran 39 tahun silam tersebut.

“Artinya, putusan tersebut menguatkan putusan PN Surabaya yang memvonis mati pada terpidana,” ujar Pathor.

Aris Setiawan adalah warga Nganjuk, dia pelaku pembunuhan secara sadis terhadap Budi Santoso dan empat anggota keluarganya.

Selain Aris, ada empat terpidana lagi yang divonis mati oleh Pengadilan tingkat pertama, tingkat tinggi dan tingkat MA, ke empat terpidana tersebut adalah Sugianto alias Sugik yang melakukan pembunuhan terhadap Sukardjo, istri, dan anaknya, Selain itu ada juga nama Edi Sunaryo, terpidana pembunuhan berencana asal Tulungagung, Nur Hasan Yogi yang melakukan pembunuhan berantai, dan Raheem Abeje, warga Negara Spanyol yang divonis mati karena menyelundupkan heroin di Bandara Juanda.

Sampai saat ini, keempat terpidana mengajukan grasi ke Presiden. (kas/dar)

12

NASIONAL

KAMIS 28 MARET 2013 NO. 0085 | TAHUN II

DANA KURIKULUM

ICW: Ponsel Pejabat Kemendikbud Harus Dipantau

ant/dhoni setiawan

BERGABUNG DENGAN PBB. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban (kiri) bersama Mantan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji yang menyatakan diri bergabung dengan PBB di Kantor DPP PBB, Jakarta, Rabu (27/3). Meskipun Susno masih terlilit kasus hukum atas dugaan korupsi pengamanan Pilkada Jabar dan kasus PT Salmah Arowana Lestari, PBB menerima Susno sebagai anggotanya.

Kasus Cebongan Diancam Akan Dibawa ke PBB JAKARTA-Koalisi tokoh dan masyarakat sipil mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera membentuk tim khusus terkait penembakan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Mereka menganggap penembakan tersebut cerminan jatuhnya wibawa hukum yang dapat membahayakan rakyat Indonesia.

“Presiden SBY harus didorong untuk membentuk tim investigasi eksternal. Tidak cukup tim investigasi Polri dan TNI harus ada dari luar seperti Kontras, Imparsial, LBH. Kalau tidak maka tidak ada kepercayaan pada pemerintah. Kalau perlu pakai Keppres seperti kasus Munir” ujar Ketua Setara Institute Hendardi, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (27/3).

Sebelumnya, 4 tahanan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta tewas ditembak belasan orang bercadar. Kejadian itu juga melukai dua

orang penjaga lapas yang sedang bertugas. Mereka yang ditembak mati adalah Hendrik Angel Sahetapi alias Deki (31), Yohanes Juan Mambait (38), Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi (29), dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33).

Kejadian berlangsung sekitar pukul 00.15 sampai pukul 01.30 WIB, Sabtu (23/3). Pelaku menembak dengan senapan serbu jenis AK47 dan 1 pistol FN. Sebelum SBY bergerak, koalisi tokoh dan masyarakat sipil juga telah membentuk tim investigasi. Tim ini akan memberikan saran dan temuan ke kepolisian sebagai

penyidik kasus penembakan Sleman. “Kami bertekad akan membentuk tim independen pencari fakta dari kalangan kami sendiri ada Kontras dan Imparsial sebagai inti sembari menunggu tindakan presiden,” tambah Sosiolog Thamrin Amal Tomagola.

Bahkan koalisi ini mengancam, jika presiden tak berbuat apapun atau temuan dari tim independen tak dihiraukan, maka koalisi tokoh dan masyarakat sipil akan membawa kasus ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Kita tunggu enam bulan jika tidak ada respons kami akan pergi ke Jenewa ke PBB karena ini sudah mengancam negara kita sebagai negara hukum dan bagi rakyat harus ada penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh,” pungkas dia.

Tak Serius Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto

mengkritik penegak hukum yang tidak serius mengungkap kasus penembakan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Padahal, dengan sejumlah bukti yang dimiliki tak perlu waktu lama buat menangkap pelaku. “Serahkan sama saya, satu hari saya ungkap pelakunya,” kata dia di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

Menurut dia, seharusnya pelaku bisa langsung ditangkap pada hari yang sama tanpa harus menunggu penyelidikan yang begitu panjang. Saat ini, lanjutnya, justru terkesan ada upaya untuk menutup-nutupi kasusnya. “Ini masalahnya mau apa tidak mau, bukan bisa apa tidak bisa,” ujar purnawirawan jenderal itu.

Mantan Menhankam/ Pangab ini menegaskan siapapun pemimpin harusnya berani dalam mengungkap kasus ini. “Kuncinya adalah kejujuran,” pungkas dia. (gam)

PENEMBAKAN DI PENJARA

SETARA: Kemunginikan Oknum Kopassus Jakarta- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Setara Institute mengatakan bahwa penembakan empat tersangka pembunuhan Sersan Satu Heru Santoso (31) di Hugo’s Cafe Maguwoharjo diduga dilakukan oleh oknum dari Kopassus.

“Sangat sulit menyangkal ini terlatih. kalau ini pantas diduga dilakukan oleh oknum Kopassus dan ini belum lagi fakta terlatih, penggunaan senjata dan saya dengar ada

penyelidikan, mereka menggunakan bahasa komando dan sebagainya,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu.

Efek yang ditimbulkan brutalitas dan ini bukan saja mengakibatkan demoralisasi polisi dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tapi meluas menciptakan ketakutan luar biasa pada publik, katanya.

“Ini juga menggambarkan bahwa wibawa hukum

dan penegakan hukum sudah di titik terendah, menjadi sulit respon yang diberikan TNI kontraproduktif. Alih-alih investigasi, yang muncul justru penyangkalan dan melempar tanggungjawab, sebuah peristiwa luar biasa,” kata Hendardi.

Negara tidak pernah menuntaskan kasus koboi Salemba oleh oknum TNI dan penyerangan Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU). Nampak jelas dianggap soal biasa

yang berujung pada impunitas oknum anggota TNI, katanya.

“Problem paling dasar, kendala normatif. setiap pidana umum, tidak bisa diadili di peradilan umum. semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum,” kata Hendardi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus didorong secara kuat untuk bentuk satu tim investigasi independen, eksternal, katanya. (ant/sus/beth)

PENEGAKAN PELANGGARAN

Dominasi Parpol Kalahkan Peran BK DPR JAKARTA-Peran Badan Kehormatan(BK) DPR dalam menegakkan pelanggaran etika ternyata mandul. Terbukti, BK tidak memberikan sanksi tegas terhadap anggota dewan yang diduga melanggar etika.

Ini terjadi karena menguatnya dominasi parpol terhadap BK. “Jadi memang terkendala dominasi partai. Karena itu, sebaiknya anggota BK DPR dipilih melalui rapat paripurna. Sehingga bisa lepas dan tidak melihat dari partai mana berasal,” kata Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AM Fatwa, dalam diskusi “ Peran Badan Kehormatan dalam Harkat, Martabat, Kehormatan dan Citra Lembaga Legislatif” di DPD RI, Jakarta,Rabu, (27/3).

Hadir pula dalam diskusi tersebut, Zain Badjeber (Mantan Ketua Baleg DPR RI), Teguh Juwarno (Sekretaris FPAN) dan pengamat politik

Prof Tjipta Lesmana.

Bahkan Fatwa mengkritik BK DPR kurang berani dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota dewan yang melakukan pelanggaran etika. Untuk itu, dia mewacanakan agar anggota BK kedepannya bukan anggota dewan, tetapi dipilih dari luar yang memiliki integritas tinggi. “BK itu kurang tegas jika masih dari dalam parlemen jadi seharusnya pengurus BK itu harus dari tokoh-tokoh dari luar parlemen,” tambahnya.

Menurut mantan Wakil Ketua MPR ini, jika nantinya pengurus BK berasal dari luar parlemen, dalam memberi keputusan tidak akan diinvertensi dari pengurus partai.

BK pun akan dipandang baik karena independen menjalankan tugas. “Karena sering jika salah satu anggotanya terkena sanksi, partai berbondongbondong membela dan BK

tidak tegas dalam memberi sanksi,”ungkapnya Untuk itu, Fatwa menawarkan agara ada kerjasama antara BK DPR dan BK DPD untuk membangun Badan Kehormatan jadi lebih baik. “Kita harus sama-sama membangun BK di DPR maupun di DPD jadi lebih baik,” imbuhnya.

Sementara itu, pengamat politik Tjipta Lesmana, menegaskan peran BK DPR tidak ada artinya. Sanksi yang diberikan BK justru tidak memberikan efek jera. “BK DPR RI mandul, yang sudah jelasjelas melanggar etika, masih dikatakan tidak jelas. Memang tidak ada keberanian untuk memberikan sanksi,” tuturnya Menurut Guru Besar Universitas Pelita Harapan (UPH), sudah terlalu banyak anggota DPR yang tidak malu-malu melanggar peraturan dan etika. Pelanggaran semakin menjadi-jadi karena tidak per-

nah ada sanksi tegas yang BK DPR kenakan kepada mereka.

Lebih jauh Tjipta mencotohkan, bagaimana parlemen di negara Amerika Serikat yang tidak segan-segan untuk memberi hukuman dan masih ada rasa malu yang dimiliki para anggota dewan. “Kalau disini kan orang udah terbukti bersalah saja masih bisa tersenyum dan berbicara kepada media. Jadi yang terpenting memang harus ada rasa malu dari anggota itu sendiri,” pungkasnya.

Sedangkan Zain Bedjeber mengungkapkan saat ini memang belum ada anggota DPD RI yang terkena sanksi pelanggaran etika. Makanya, itulah bedanya dengan perilaku anggota DPR. “Kalau di DPD masih dalam taraf menjaga kehormatan. Namun bagi DPR, sudah pada taraf memperbaiki kehormatan,” ungkapnya. (gam/cea)

JAKARTA-Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyadap nomor handphone pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait penggunaan anggaran kurikulum 2013. Sebab ada indikasi, anggaran kurikulum tersebut menjadi bancakan pejabat Kemendikbud. “Kami tidak ingin anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp 2,49 triliun jadi bancakan ramai-ramai. Makanya, kami memberikan informasi nama dan handphone pejabat terkait ke KPK untuk dipantau. Bila perlu, sita handphone mereka,” kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri di Jakarta, Rabu (27/3).

Lebih jauh kata Febri, dana yang membengkak dari Rp 684 miliar menjadi Rp 2,49 triliun dikhawatirkan bisa mengalir ke politisi senayan guna meloloskan anggaran tersebut. “Membengkak beberapa kali karena demi menuruti tuntutan setoran ke politisi. Dengan konsekuensi anggaran yang juga membengkak kami

mengkhawatirkan begitu,” tambahnya Aktifis antikorupsi ini menduga ada kemungkinan anggaran tersebut sulit diloloskan DPR. Apalagi jika Kemendikbud tidak bisa menjelaskan alasan kuat terkait kenaikan permintaan anggaran lebih dari Rp 1 triliun.

“Sulit diloloskan karena DPR sendiri melihat waktu implementasi terlalu singkat,” ujarnya Namun demikian Febri meminta agar para siswa yang akan menghadapi Ujian Nasional (UN) April mendatang tidak terpengaruh dengan perubahan kurikulum 2013 tersebut. “Nggak ngaruh dengan UN, karena implementasinya bulan Juli 2013 mendatang.

Sementara (ujian) praktikum dan UN bulan april ini. Tidak per Januari 2013, tapi tahun ajaran baru yang baru dimulai Juli 2013,” imbuhnya.

Sebelumnya, anggota Komisi X DPR dari FPD DPR Jefri Riwu Kore mengakui ada anggaran sekitar Rp 1,1 triliun untuk digunakan operasional kurikulum. Namun nomenklaturnya i tidak menyebutkan untuk kurikulum.

Anggaran tersebut dinamakan anggaran campuran atau masih jenerik, karena itu Komisi X DPR memberi kesempatan kepada Kemendikbud untuk melakukan konsultasi dengan BPKP terkait dengan anggaran kurikulum 2013 sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Diakuinya, sampai saat ini memang masih ada keprihatinan dalam pelaksanaan kurikulum baru, yaitu apakah mampu disosialisasikan dalam tiga bulan ini. “Kita berharap bisa disosialisasikan dengan sungguh-sungguh oleh Kemendikbud,” tegasnya Khsusus dana Rp 1,1 triliun tersebut, Komisi X DPR tidak mau terjebak dalam penggunaan anggaran yang tidak jelas dan akan menjadi masalah di kemudian hari.

“Misalnya anggaran sebesar Rp 1,1 triliun itu, ternyata salah dalam penggunaannya, walaupun Kemendikbud mengatakan anggaran tersebut sudah dibuat secara rinci dan dipergunakan sesuai dengan rinciannya,” imbuhnya. (gam/cea)

ant/zabur karuru

JALAN TOL GRATIS. Anggota Komisi V DPR Usman Jafar mengusulkan agar jalan tol di Indonesia tidak dipungut biaya alias gratis. Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama PT Jasa Marga dan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum.

INFRASTRUKTUR

DPR Minta Jalan Tol Gratis JAKARTA Anggota Komisi V DPR, Farry Djemy Francis meminta agar PT Jasa Marga (Persero) Tbk menggratiskan ruas-ruas jalan tol yang sudah mencapai breakeven point (BEP/balik modal). Pasalnya, saat ini banyak ruas tol yang seharusnya bisa memperlancar lalulintas, justru terjadi kemacetan.

“Memang sebelumnya sempat ada wacana agar tol yang sudah BEP digratiskan.

Bisa juga tidak digratiskan semua, namun pada jam-jam tertentu saja yang digratiskan. Karena, buat apa orang masuk tol dan wajib bayar, kalau tetap macet,” kata Farry di Gedung DPR Jakarta, Rabu (27/3).

Bahkan, lanjut Frary, Ketua DPR Marzuki Alie juga sempat mengusulkan agar Tol Jagorawi digratiskan, karena ruas jalan ini sudah menerima keuntungan berlipat.

“Memang sebenarnya, tujuan dibangun jalan tol itu supaya perjalanan bisa cepat dan lancar. Tetapi, kalau sudah tidak lancar, bisa digratiskan saja,” ujar politisi dari Partai Gerinda tersebut.

Kendati harus digratiskan, harap Frary, keputusan tersebut nantinya tetap berada pada koridor hukum yang berlaku. “Ini memang ada aturannya. Tetapi, kalau keberadaan jalan tol sudah tidak sesuai dengan tujuan awalnya, kenapa tidak harus digratiskan saja?” ucap Farry dengan nada tanya.

Lebih lanjut dia menambahkan, selain itu pengelola jalan tol perlu dievaluasi secara berkala, mengingat kemacetan di jalan tol berakibat pula memicu kemacetan di jalan-jalan kabupaten dan arteri. “Tetapi, saya juga tidak menampik kalau dalam

satu tahun terakhir sudah ada upaya-upaya Jasa Marga untuk mengurangi kemacetan,” kata dia.

Anggota Komisi V DPR Usman Jafar mengusulkan agar jalan tol di Indonesia tidak dipungut biaya alias gratis. Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama PT Jasa Marga dan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum.

Usulan Usman berangkat dari kenyataan saat ini di mana tidak ada bedanya antara jalan tol dengan jalan arteri. Kemacetan di jalan tol dirasa sudah sangat parah, padahal jalan adalah jalan bebas hambatan. Idealnya juga bebas dari kemacetan.

“Ini ada wacana, jadi kalau jalan tol karena sudah macet begitu sama saja, mending digratiskan saja. Kalaupun demikian bisa saja digratiskan pada jam-jam tertentu,” ucap dia.

Sementara itu di tempat yang sama, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) meminta Jasa Marga untuk membenahi sepuluh ruas tol yang tidak memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) dalam kurun 30 hari ke depan.

Menurut Kepala BPJT, Achmad Gani Ghazali, dari 28 ruas tol yang ada, sebanyak sepuluh ruas tidak memenuhi standar, sehingga tidak memungkinkan bagi ruasruas tol itu bisa menaikkan tarif. “Yang kami minta perbaiki itu berupa lubang, patahan-patahan jalan, lampu dan pagar tol,” kata Gani.

Gani mengaku, sejauh ini pihaknya sudah menyurati para operator untuk segera memperbaiki sejumlah kerusakan di ruas-ruas tol tersebut. “Setelah kami melakukan evaluasi pada Semester

II-2012, ternyata ada sepuluh ruas yang tidak memenuhi SPM,” imbuh Gani.

Dia merincikan, kesepuluh ruas tol tersebut adalah Ruas Cawang-Tomang-Cengkareng, Jakarta-Cikampek, JORR, Ulujami-Pondok Aren, Sedyatmo, CipularangPadaleunyi, Surabaya-Gresik, Juanda, Bogor Ring Road dan Kanci-Pejagan.

Gani mengatakan, seharusnya operator jalan tol wajib melaporkan secara berkala mengenai kondisi jalan setiap enam bulan sekali. “Setelah adanya laporan perbaikan di bulan depan, nantinya akan ada laporan dari operator ruas-ruas jalan tol pada Juni 2013,” ujar dia.

Peluang Gratis Sementara itu, Direktur Jasa Marga Adityawarman mengaku, terbuka peluang untuk menggratiskan jalan tol. Namun, keputusan tersebut hanya bisa diambil oleh pemerintah. Jasa Marga hanya sebatas pengelola saja. “Kalau pemerintah mampu untuk mengelolanya ya tidak apa-apa.

Kalau dalam UU itu tidak masalah,” jelas di Gedung DPR, Rabu (27/3).

Namun, apakah Jasa Marga siap dengan konsekuensi jika wacana menggratiskan jalan tol diterima pemerintah? Sebab, jika jalan tol digratiskan, maka otomatis pendapatan untuk operasional dan kebutuhan Jasa Marga akan hilang. Adit mengaku belum mengkaji masalah ini.

“Saya belum tahu masalah itu. Saya baru dengar wacana ini, tapi asal pemerintah mampu mengelola tol ya tidak apa,” pungkas dia. (gam/bud)

EKONOMI

13

KAMIS 28 MARET 2013 NO. 0085 | TAHUN II

E-TOLL CARD

Kurang Diminati Pengguna Jalan Tol JAKARTA - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Adityawarman mengungkapkan, penjualan eToll Card yang digawangi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan kurangi diminati pengguna jalan tol. Padahal, tujuan awal dari pemberlakukan kartu tol elektronik ini sedianya untuk mengurai kemacetan di pintu tol.

Hal ini seperti diutarakan Direktur Utama Jasa Marga, Adityawarman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (27/3).

Menurut dia, pertumbuhan angka penjualan e-Toll Card di Bekasi, Jawa Barat saja hanya sebesar tiga persen.

Menurut dia, demografi penjualan e-Toll Card yang diyakini bisa mengurangi penumpukan kendaraan di pintu tol, hanya laku terjual di wilayah Jakarta Selatan dan Barat. Itu pun angkanya, rata-rata hanya sebesar 28 persen. “Bekasi peningkatannya kecil sekali, masih sebesar tiga sampai enam persen,” ucap Adityawarman.

Adityawarman menegaskan, angka pertumbuhan ini akan dijadikan acuan Jasa Marga untuk memilih gerbang tol yang ideal untuk diaplikasikan mesin e-Toll Card. Dia memastikan, pada tahun ini pintu tol di wilayah Bekasi tidak dilakukan pemasangan mesin e-Toll Card.

Kendati demikian, jelas dia, saat ini di gerbang tol milik Jasa Marga lamanya mobil berhenti tidak melebih standar yang telah ditetapkan, yakni paling lama delapan detik. “Standarnya berhenti satu mobil (di pintu tol) itu delapan detik. Sekarang per kendaraan sudah tiga detik. Kami mampu pelayanan enam detik sistem tertutup dan sistem terbuka tiga detik,” ujar dia.

Sementara itu di tempat yansama, Anggota Komisi V DPR, Sudewa mendesak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengedepankan program kerja pembangunan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Dia mengatakan, Ditjen Bina Marga harus mendahulukan program yang memberikan fungsi optimal untuk meningkatkan kegiatan ekonomi nasional. “Dalam konteks global, program yang didahulukan adalah yang mendukung Indonesia untuk memiliki daya

saing dengan negara lain,” kata Sudewa, Rabu (27/3).

Unsur Efisiensi Lebih lanjut Sudewa berharap, perencanaan seluruh kegiatan di Ditjen Bina Marga harus memenuhi unsur efisiensi dan efektivitas yang mengarah pada upaya menekan biaya transportasi bagi kegiatan usaha. “Semakin kecilnya cost ekonomi pengguna transportasi akan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dan akhirnya berujung pada terkendalinya inflasi, sehingga secara umum keuangan masyarakat tidak terbebani,” papar dia.

Politisi Partai Demokrat ini berharap, kegiatan evaluasi yang dilakukan Ditjen Bina Marga tidak hanya sekadar mengumumkan implementasi program yang terukur dalam hitungan persentase, namun evaluasi terkait perencanaan dan kinerja. “Walaupun saya mengapresiasi laporan Dirjen Bina Marga bahwa pelaksanaan tahun anggaran 2012 progres yang dicapai di atas 90 persen, baik keuangan maupun fisik,” ucap Sudewa.

Pada tahap perencanaan, jelas dia, Ditjen Bina Marga perlu melakuan pengkajian yang lebih detil terkait manfaat jangka panjang maupun soal kemungkinan persoalan yang muncul akibat lemahnya konstruksi jalan. “Tetapi, dari 190 stuan kerja yang ada, baik dari satker fisik maupun non fisik, saat ini belum ada informasi mengenai evaluasi itu,” ucap dia.

Padahal, lanjut Sudewa, hasil dari evaluasi kinerja diharapkan bisa memberikan fungsi yang optimal untuk mendukung pelayanan transportasi darat. “Jangan sampai pencapaian tersebut hanya dimanfaatkan oleh sekian kendaraan, sehingga dukungan untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi itu sangat minim,” tutur Sudewa.

Dengan demikian, kata Sudewa, Kementerian PU harus mampu menyusun politik anggaran kementerian yang mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. “Pada tahun anggaran 2014, Kementerian PU sudah harus menyusun anggaran untuk transportasi yang sepenuhnya untuk kepentingan kegiatan ekonomi. Saya menginginkan Dirjen Bina Marga melakukan studi soal ini dan tidak hanya dalam bentuk evaluasi tiap tahun anggaran,” pungkas dia. (gam/bud)

ant/zabur karuru

HARGA GAS ELPIJI. Seorang pekerja beristirahat seusai menata gas elpiji 12kg di atas kapal Phinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Rabu (27/3). PT Pertamina menunda kenaikan harga elpiji non subsidi kemasan tabung 12 kg yang sebelumnya direncanakan Maret 2013.

BI Siap Genjot Kredit Pertanian Lewat HP JAKARTA-Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan infrastruktur teknologi informasi perbankan barbasis telepon selular (ponsel) yang nantinya bisa dimanfaatkan petani untuk menjual hasil panen. Selain itu, bank sentral juga akan menerapkan konsep branchless banking (bank tanpa kantor cabang) yang diyakini mampu meningkatkan akses kredit pertanian.

“Kita perlu untuk membangun sarana berupa sistem informasi melalui ini (ponsel).

Sehingga, saat menjelang jelang panen petani bisa memakai handphone untuk akses informasi mengenai harga dan jaringan. BI sedang membuat

ini,” kata Gubernur BI, Darmin Nasution di Gedung BRI Jakarta, Rabu (27/3).

Menurut Darmin, saat ini penyaluran kredit di sektor pertanian masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari total penyaluran kredit perban-

kan senilai Rp2.721,9 triliun, penyaluran kredit ke sektor pertanian hanya sebesar 5,5 persen atau senilai Rp149,7 triliun.

Dengan demikian, jelas Darmin, perlu adanya peningkatan akses kredit pertanian yang salah satu caranya dengan menerapkan metode branchless banking melalui teknologi informasi berbasis ponsel. Nantinya, lanjut dia, sistem ini diharapkan bisa dengan mudah diakses masyarakat perdesaan.

Melalui telepon genggam, kata dia, ke depannya petani bisa lebih mudah untuk

PERTAMA DI ASIA

CIMB Niaga Luncurkan Rekening Ponsel

Penerimaan Pajak

Baru 15% dari Target APBN JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku kecewa dengan target penerimaan pajak yang masih sangat rendah. Berdasarkan data, penerimaan pajak per 15 Maret 2013 baru mencapai Rp 158,2 triliun atau baru sekitar 15 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2013. Salah satu penyebabnya, kondisi perekonomian dunia yang belum membaik, sehingga memukul kinerja sektor penyetor pajak terbesar.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengaku, capaian penerimaan pajak dalam tiga bulan ini masih mengecewakan pemerintah. Padahal tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sekitar Rp 1.042,2 triliun. “Memang tidak begitu menggembirakan tapi tidak terlalu di bawah ekspektasi karena memang situasi ekonomi di kuartal 1 ini belum pulih banget,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (27/3).

Beberapa sektor seperti pertambangan dan

eksportir yang notabene sebagai penyumbang pajak terbesar, kinerjanya tengah anjlok. “Jadi memang kita harus lakukan ekstensifikasi,” ucapnya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, belum pulihnya kondisi perekonomian dunia, tidak hanya mengancam penerimaan negara, tapi juga pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menetapkan range pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,5 persen sampai 6,8 persen.

“Range makin lebar dan diharapkan capaian pertumbuhan tidak seperti tahun lalu,” jelasnya.

Sulit Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 6,5 persen tidak akan mudah tercapai. Hal ini tidak lepas dari dampak perekonomian dunia pada Indonesia. “Itu juga angka yang harus kita kerja keras untuk mencapainya,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (27/3). (gam/beth)

mencari agen pembeli komoditas produksinya di daerah setempat. Selain itu, kata Darmin, sistem ini memungkinkan bagi petani untuk memiliki posisi tawar yang lebih besar. “Nanti petani cabai bisa lihat informasi (harga), dia bisa lihat siapa pengepul terdekat dan berapa nomor handphone_nya. jadi, di sini dia bisa bertransaksi untuk mencocokan harga. Itu akan melahirkan bargaining position pada petani,” papar Darmin.

Selain menyiapkan konsep branchless banking, kata Darmin, BI juga tengah me-

JAKARTA-CIMB Niaga meluncurkan ‘rekening ponsel’, inovasi terbaru layanan perbankan di Indonesia yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan hanya dengan menggunakan nomor ponsel. Dengan rekening ponsel ini, CIMB Niaga menargetkan perolehan dana sebesar 9 triliun rupiah per bulan. “Dari BI, kiriman uang dibawah 1 juta rupiah, ada 9 juta pengirim setiap bulan. Ini setara dengan triliun rupiah. Sedangkan yang mengirim dengan nilai 5 juta rupiah, ada 4 juta pengirim.

Dan kita bidik pasar itu,” ujar Presiden Direktur CIMB Niaga, Arwin Rasyid di Jakarta, Rabu (27/3).

Menurut Arwin, hingga saat ini jumlah penduduk yang punya rekening di bank

hanya 60 juta orang dari 240 juta orang penduduk Indonesia. Sebanyak 120 juta orang masuk kategori layak, tetapi tidak punya rekening. “Melalui rekening ponsel, nasabah maupun masyarakat yang belum menjadi nasabah bank, bisa melakukan transfer dana gratis ke seluruh nomor ponsel di Indonesia, membeli pulsa ponsel prabayar, pembayaran tagihan bahkan menarik tunai tanpa menggunakan kartu ATM,” kata dia.

CIMB Niaga jelas dia terus berupaya menghadirkan satu layanan inovatif terbaru.

Karena itu, dia berharap kehadiran rekening ponsel ini memudahkan seluruh lapisan masyarakat melakukan transaksi perbankan tanpa batas.

“Layanan ini juga mendukung

program financial inclusion yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) dalam mengenalkan produk dan layanan perbankan secara luas ke masyarakat,” jelas dia.

Menurut dia, rekening ponsel dirancang khusus untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya. Penerima dana dapat menarik tunai hanya dengan mendaftarkan nomor ponsel sekali saja di cabang CIMB Niaga.

Setelah nomor ponsel didaftarkan, penerima dana dapat langsung mengambil dananya melalui ATM CIMB Niaga yang tersebar di seluruh Indonesia tanpa perlu menggunakan kartu. “Jadi, cukup dengan menggunakan ponsel saja,” tegas dia.

Arwin menjamin, transaksi dengan rekening ponsel ini sangat aman dan nyaman sehingga tidak mudah dibobol.

“Kalau ponsel nasabah hilang maka saat pencairan dana, nasabah harus menyertakan photo copy KTP. Atau surat tanda lapor kehilangan dari polisi.

Jadi, pengamanannya berlapislapis,” jelas dia.

Keunggulan dari rekening ponsel ini lanjut dia, penerima dana juga bisa langsung mengirim dana ke nomor ponsel dari jaringan operator apapun di Indonesia dengan jenis apapun. Proses pengiriman bisa terus dilakukan berulangulang ke orang lain sehingga dapat menimbulkan efek berantai. “Kalau mengirim menggunakan jasa bank atau non bank pasti dikenakan biaya.

Tetapi, kalau pakai rekening ponsel ini gratis,” urai Arwin.

Hal lain yang menjadi nilai tambah dari rekening ponsel ini imbuh dia, dana yang masuk ke rekening ponsel penerima, tidak harus diambil semuanya saat itu juga. Penerima dana bisa mengambil sebagian dananya dan menyimpan sisanya di rekening ponsel miliknya untuk digunakan kemudian hari tanpa dikenai biaya administrasi bulanan. “CIMB Niaga akan terus memperluas tempat-tempat penyetoran dan penarikan tunai rekening ponsel di gerai-gerai milik rekan bisnis CIMB Niaga,” kata dia.

Atas terbosoannya ini, CIMB Niaga mendapat anugerah Rekor MURI Indonesia sebagai bank pertama yang meluncurkan rekening ponsel.

“Gagasan inovatif yang mempermudah pelayanan kepada nasabah. Dari seluruh bank yang ada Indonesia, hanya CIMB Niaga yang membuat terobosan ini. Bahkan, gagasan ini yang pertama di Asia Pacifik,” ujar Jaya Suprana. (gam)

nyiapkan kebijakan uang elektronik (e-money). “Dua kebijakan itu akan dikeluarkan dua bulan lagi. Mungkin saya sudah tidak di BI lagi saat kebijakan itu dikeluarkan. Jadi, ini akan menjadi tugas pertama bagi Gubernur BI yang baru,” ujar dia.

Darmin mengaku, saat ini BI memang belum tuntas menyiapkan kebijakan terkait branchless banking dan emoney tersebut. Tetapi dia menyatakan, konsep kebijakan itu memang tidak perlu dituntaskan, sebab akan ada proyek percontohan terlebih dahulu sebelum diaplikasikan secara resmi.

Nantinya, lanjut dia, konsep branchless banking akan memiliki agen, sehingga bank tidak perlu membuat kantor cabang. “Ini sedang kami buat aturan mainnya. Jangan sampai ada wanprestasi, tetapi kalau ada, harus cepat ditangani,” imbuh dia.

Darmin berharap, kebijakan branchless banking bisa memperluas layanan keuangan secara non-konvensional.

“Melalui branchless banking petani yang unbankable akan kami buat bankable, transfer dana melalui handphone lebih mudah,” ucap dia.

Target Inflasi Menyinggung soal terpilihnya Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI periode 2013-2018, Darmin mengatakan, ada sejumlah pekerjaan yang mesti dituntaskan, yakni pencapaian target inflasi, nilai tukar dan sistem pembayaran.

“Masalah pekerjaan rumah pada Pak Agus Marto itu, nanti pasti akan saya kasih tahu kepada dia. Saya akan bicara dengan dia,” ujar Darmin.

Sementara mengenai rumor tukar guling jabatan antara Gubernur BI dan Menteri Keuangan, Darmin enggan mengomentari rumor tersebut. Mengingat penetapan jabatan Menkeu menjadi hak prerogatif Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY).

“Soal itu saya belum mau bicara. Hal seperti itu kan yang menetukan mereka,” pungkas Darmin (gam/bud)

KANDIDAT DIRJEN WTO

Mari Pangestu Kunjungi Kanada

Jakarta- Mari Elka Pangestu, salah satu kandidat Dirjen World Trade Organization (WTO) asal Indonesia mengunjungi Ottawa, Kanada, pada 25 Maret 2013 untuk membahas revelansi WTO dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional.

Mari Elka Pangestu yang juga menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan ia berkunjung ke Ottawa, Kanada pada 25 Maret 2013 dan bertemu dengan Menteri Perdagangan International dan Hubungan Asia Pacific Edward Fast.

“Kami membahas perkembangan hubungan bilateral dan saling bertukar pandangan mengenai pentingnya perdagangan bagi pertumbuhan perekonomian dan masa depan dari sistem perdagangan multilateral di bawah WTO,” kata Mari Elka Pangestu.

Ia mengatakan, pertemuan berlangsung dalam suasana positif di mana Mari Pangestu dan Edward Fast menyambut baik perkembangan hubungan bilateral antarkedua negara.

Mereka menyatakan pentingnya memiliki komitmen pada sistem perdagangan yang berbasiskan pada aturan global yang menjadi tujuan utama dibentuknya WTO, serta pentingnya meningkatkan perdagangan untuk pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Mari Pangestu dan Edward Fast juga menyepakati bahwa Indonesia dan Kanada telah merasakan manfaat dari sistem perdagangan global. (ant/sof/beth)

14

KAMIS 28 MARET 2013 NO. 0085 | TAHUN II

IKLAN

OPINI

15

KAMIS 28 MARET 2013 NO. 0085 | TAHUN II

salam songkem Diskriminasi Pendidikan

Sastra, Sains dan Imajinasi Oleh: HIDAYAT RAHARJA| Pendidikan dan Pelaku Kebudayaan

P

endidikan di Indonesia terus berbenah. Salah satunya, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), melakukan perbaikan pada pelaksanaan UN tahun 2013, dengan menambah variasi soal dari 5 paket pada tahun sebelumnya menjadi 20 paket pada tahun ini. Selain pembenahan di bidang UN, sesungguhnya ada hal lain yang nyaris terlupakan, padahal seharusnya mendapat perhatian lebih dari Kemdikbud.

Hal lain itu adalah diskriminasi pendidikan yang masih terjadi di negara ini. Indikasinya tampak pada sejumlah sekolah luar biasa (SLB) di berbagai daerah di Indonesia. Anak berkebutuhan khusus yang ada di SLB sejatinya mendapat perhatian lebih dari pemerintah, namun selama ini terkesan pemerintah lebih memerhatikan sekolah selainnya. Bahkan penyandang disabilitasi itu seperti terlupakan dan mendapat perlakuan seadanya.

Seharusnya tidak terjadi perlakuan diskriminasi antara pelajar di lembaga pendidikan di bawah naungan Kemdikbud. Karena sebenarnya, penyandang disabilitasi itu juga membutuhkan perhatian layak bahkan lebih dari Kemdikbud yang notabene kepanjangan tangan pemerintah dalam menangani pendidikan di Indonesia.

Bukti lain penyandang diabilitasi itu mendapat perlakuan diskriminatif, sampai saat ini belum pernah ada pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang mendata penyandang eisabilitas dan melakukan pemetaan permasalahannya. Bahkan lembaga seperti UNDP (United Nations Development Programme) pun belum mendata penyandang disabilitas di Indonesia.

Data tahun 2006, ada 1.312 SLB dari 170.891 sekolah biasa.

Tahun 2007, seluruh SLB di Indonesia 1.390-an dan sebagian besar SLB swasta. Sedangkan pada tahun 2010 anak berkebutuhan khusus (usia pelajar antara 5-18 tahun) sebanyak 355.859 orang dari 237 penduduk di Indonesia. Data tersebut menampak pada dunia bahwa baik SLB dan penyandang disabilitas itu masih memiriskan hati.

Apalagi selama ini dalam kehidupannya, penyandang disabilitas cenderung terkucilkan. Kebutuhan mereka untuk bisa menikmati apa pun sebagaimana yang bisa dinikmati kawankawan sebayanya yang normal tak bisa diperoleh. Sebagai buktinya 74,6 persen dari mereka tidak bisa menikmati pendidikan, yang seharusnya bisa mereka nikmati pula untuk perbaikan nasibnya.

Selain itu, soal mobilitas sudah sangat berat bagi penyandang cacat. Untuk bergerak ke luar rumah saja mereka sudah kesulitan, apalagi untuk memiliki mobilitas antar kecamatan. Semua permasalahan bisa mereka minimalisir dengan adanya pendidikan yang prospektif bagi mereka, tentu didukung dengan perhatian pemerintah. Karena itulah, pemerintah semestinya lebih memerhatikan lagi nasib mereka dengan memenuhi semua kebutuhannya. Dengan itu mereka diharapkan bisa berkembang menjadi manusia yang kreatif dan mampu menghadapi tantangan zaman. =

Supremasi Hukum

S

upremasi hukum di Indonesia perlu ditingkatkan. Karena penegakan supremasi hukum menjadi kunci utama untuk meminimalisir ruang gerak pelaku kejahatan.

Barangkali seluruh warga RI sepakat, jangan pernah biarkan penyimpangan hukum terjadi. Apalagi sampai meraja lela. Jangan sampai itu terjadi. Akan tetapi, yang terjadi di negara ini, pelanggaran hukum bukannya berkurang tapi justeru terus berdatangan silih berganti.

Kasus hukum yang berkepanjangan dan terus terjadi itu nyaris terjadi di semua daerah, seperti di sejumlah kabupaten di Madura, di Jatim, bahkan juga di Jakarta. KPK sepanjang tahun 2012 menerima aduan dari masyarakat atas indikasi di berbagai daerah sebanyak 6.111 kasus. Yang masuk kriteria untuk ditelaah sebanyak 6.057 kasus. Kemudian dari hasil telaah itu KPK memasukkan 938 kasus yang diteruskan ke internal KPK, termasuk kasus-kasus yang ditangani kepolisian dan kejaksaan.

Dari sekian banyak kasus dari berbagai provinsi tersebut, menurut data pusat Indonesia Corruption Watch (ICW), yang terbanyak kasus korupsinya adalah Jawa Timur yang mencapai 33 kasus, NTT 32 kasus, NAD 31 kasus, dan seterusnya.

Kasus hukum tersebut masih belum memasukkan data kasus kriminal pembunuhan, perampokan, dan sebagainya yang terjadi di semua daerah di Indonesia.

Banyaknya kasus hukum di negara ini, baik yang ditangani penegak hukum di daerah sampai ibu kota, menunjukkan bahwa supremasi hukum masih tak ubahnya panggang jauh daripada api. Penegakan hukum masih lemah sehingga selama ini penegakan hukum itu tidak mampu menekan jumlah kejahatan.

Realitas yang menampakkan bahwa penegak hukum di negara ini masih kurang maksimal memberlakukan kekuatan supremasi hukum. Padahal semestinya, bila supremasi hukum ini dimaksimalkan, setidak-tidaknya setiap tahun angka penyimpangan, kejahatan, korupsi, kriminal, dan sejenisnya bisa terus diminimalisir hingga angka terkecil.

Akan tetapi, kekuatan supremasi hukum memang masih belum bisa dimaksimalkan oleh penegak hukum di Indonesia, baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK. Penanganan kasus hukum yang ada di instansi penegak hukum tersebut yang terjadi selama ini masih terkesan tebang pilih.

Barangkali bisa dijadikan penguat, di Trenggalek Jatim, kasus sidang Ketua DPRD setempat yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri di sana. Pimpinan dewan legislatif itu sesaat bisa menikmati udara segar. Kemudian PN kembali menjebloskan dia ke penjara setelah ada salinan surat putusan penahan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Penegakan supremasi hukum memang tidak boleh setengah hati. Ketegasan para penegak hukum sangat dibutuhkan untuk memaksimal kekuatan supremasi hukum. Agar bisa menekan tindak korupsi dan kejahatan lain yang melanggar hukum.

Sebagai penegak hukum tertinggi, KPK harus benar-benar pro aktif menelusuri dugaan terjadinya korupsi, termasuk dalam dana pengadaan UN dan Kurikulum 2013. = Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini (terkait isuisu terkini), resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

A

S

eorang guru biologi tertarik terhadap dunia (karya) sastra kerap kali dianggap sebagai guru tersesat, tersebab mereka tergila-gila terhadap karya sastra.

Sebuah anggapan yang membatasi seseorang untuk menggali informasi. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa tidak ada hubungan antara biologi dengan sastra. Penyekatan antar ruang pengetahuan, seringkali menjadikan sebuah ilmu bersifat kaku, teralineasi dari ilmu lainnya sehingga menimbulkan kebenarankebenaran egoistik bukan universal.

Seringkali pembatasan-pembatasan dalam minat belajar menjadi kebiri bagi perkembangan potensi seorang anak manusia. Pembatasan itu telah mengalineasi kecerdasan manusia yang multiple menjadi lebih sederhana dan menjadi tidak berkembang. Batasan-batasan yang kemudian menjadi sinyal-sinyal larangan untukditembus atau dihubungbalikkan. Jika demikian maka dunia pengetahuan hanya akan menciptakan dunia ego yang lebih mementingkan kepada diri dan kelompoknya.Merasa diri dan kelompoknya yang penting dan mengabaikan keberadaan orang lain.

Dalam kaitan sastra dan sains adalah adalah dua sisi mata uang yang seringkali dipandang jomplang. Tidak sedikit dari tenaga

pendidik yang mengalineasikan sastra dengan sains. Sastra sebagai dunia imajinasi adalah sosok penting yang akan banyak memberikan pengaruh bagi perkembangan sains,dan sebaliknya. Pada hakikatnya karya sastra memiliki hubungan universal dengan kaidahkaidah keilmuan lainnya. Ia bisa bersingungan dengan ilmu geografi, bisa bertemu dengan ilmu sejarah, atau berpijak kepada ilmu astrologi , dan yang lainnya.

Dunia sastra adalah dunia rekaan yang berangkat dari sebuah dunia nyata dan diolah ke dalam dunia teks sehingga menjadi dunia baru (yang lain). Di dalamnya terbangun idealisme yang dikonstruksi oleh pengarang. Di dalam karya sastra ada dunia atau kehidupan baru yang saling berinteraksi saling menjaga keseimbangan dan jika salah satu komponennya terganggu maka ekosistem dalam cerita akan terganggu pula. Maka sesungguhnya memahami sastra juga di dalamnya memahami persoalan sosioekologi dan kultural yang bertaut dengan hidup dan kehidupan yang kompleks. Pun sebaliknya dunia sastra adalah sebuah dunia yang saling terkait dengan biologi, fisika, kimia, antropologi, sosiologi dan semacamnya. Sebuah sirkulasi keilmuan yang saling melengkapi.

Dunia sastra adalah dunia yang saling bertelusur dengan ilmu-ilmu di luar sastra, sehingga pada sebuah teks karya sastra di dalamnya akan banyak ditemukan bidang-bidang ilmulain yang menyusun kehidupan di dalamnya, sehingga dunia dalam teks menjadi real. Bagaimana seorang Pramoedya Menuliskan “Bumi Manusia” adalah sebuah hasil pergulatan dengan teks-teks sejarah untuk membangun settting kolonialismedi daerah Surabaya seabagai daerah perdagangan pada saat itu. Betapa tekun Pram menggali teks-teks mengenai kondisi sosial dan pelacuran yang ada di wilayah surabaya saat itu. Perkawinan antara pribumi dengan warga

asing yang selalu menimbulkan persoalan-persoalan dilematis di belakang hari adalah hal-hal yang menguatkan dunia sastra dengan dunia luar sastra.

Sastrawan Wildan Yatim adalah salah seorang cerpenis yang berlatar belakang pengetahuan Biologi.

Dosen Biologi di Universitas Padjadjaran – Bandung. Sebagai dosen biologi beliau juga menghasilkan buku biologi di antaranya, Biologi (1974), Embryologi (1978),dan Genetika (1980). Sementara karya fiksinya berupa cerpen dan novel, di antaranya cerpen “Surau Baru”mendapatkan penghargaan dari majalah sastra Horison (1969).

Novelnya berjudul “Pergolakan” pernah memenangkan penulisan

Di dalamnya terbangun idealisme yang dikonstruksi oleh pengarang. Di dalam karya sastra ada dunia atau kehidupan baru yang saling berinteraksi saling menjaga keseimbangan dan jika salah satu komponennya terganggu maka ekosistem dalam cerita akan terganggu pula roman sebagai pemenang ketiga yang diselenggarakan Panitia Tahun Buku Internasional DKI Jakarta,1972. Pada tahun 1975 novel ini meraih hadiah Yayasan Buku Utama Depdikbud. Analisis beberapakritikus MeskiWildan ahli dalam bidang biologi, namun ada deskripsi biologis hasil penelitiannya yang ditayangkan ke dalam sebuah novel.

Wildan sebagai seorang biolog selain menghasilkan buku biologi juga menghasilkan karya sastra bermutu yang menempatkannya sebagai sastrawan angkatan tahun 1966.

Tidak ada larangan untuk membaca karya sastra sebab bacaan ini menjadi penting ketika otak kita hanya dijejali dengan persoalanpersoalan logis yang mengasah otak kiri. Sebagai penyeimbang, bacaan sastra sebagai teks akan membangun imajinasi dalam diri pembaca sehingga bisa mengembangkan kemampuan otak kanan. Kemampuan memainkan imajinasi adalah hal penting dalam dunia pengetahuan.

Bila seorang anak mampu mengembangkan imajinasinya maka ketika menyerap sebuah konsep, anak itu tidak akan mendiamkannya, melainkan akan mengolahnya dalam pusat informasi di otak mengembangkannya dalam imajinasi sehingga menimbulkan persoalanpersoalan baru yang menarik bahkan inovatif.

Berkembangnya imajinasi akan sangat menguntungkan bagi peserta didik karena akan mampu meralisasikan yang abstrak serta mempu megembangkan konsep melintasi batas-batas keatif kepada hal-hal inovatif. Ia akan menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi sebuah keniscayaan. Ia akan berani mencoba hal-hal yang menurutnya mungkin dan menurut orang lain tidak mungkin. Artinya berkembangnya imajinasi tersebut akan menunjang pribadi anak dalam menentukan dan bersikap.

Amat disanyangkan, ketika guru-guru matapelajaran di sekolah tak pernah bersinggungan dengan karya sastra. Bahkan persintuhan dengan matapelajaran yang diampunya. Kondisi yang kemudian membangun ego, diri dan mata pelajarannya yang penting sedangkan yang lain tidak penting.

Pengembangan imajinasi dianggap sebagai khayalan yang keluar dari akal sehat padahal sebenarnya terbangunnya imajinasi pada diri peserta didik akan memudahkan untuk merealisasikan hal-hal yang abstrak serta kemampuanya untuk mencari hubungan keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. =

Bangsa yang Mulai Terkoyak Oleh: MASDURI| Pustakawan Pesantren Mahasiswa (PesMa) IAIN Sunan Ampel Surabaya

B

ung Karno pernah menegaskan bahwa kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alami, melainkan historis. Bangsa Indonesai beraneka ragam. Dan yang mempersatukan bangsa Indonesia adalah sejarah yang dialami bersama, sebuah sejarah penderitaan, penindasan, perjuangan kemerdekaan, dan tekad pembangunan kehidupan bersama. Dari nasib bersama itulah tumbuh hasrat untuk tetap bersama. Itulah dasar kesatuan bangsa Indonesia.

Tetapi kenyataannya, sejak Indonesia merdeka 67 tahun yang lalu, hingga saat ini kita seolah kehilangan pijakan hidup sebagai bangsa yang mestinya memegang prinsip persatuan, menjaga perdamaian demi keutuhan bangsa, serta menyelesaikan persoalan apapun secara dialogis sehingga ditemukan solusi yang efektif.

Beragam konflik kekerasan yang terjadi tidak lain karena kekosongan masyarakat terhadap pembacaan sejarah kebangsaan. Mereka sepertinya kurang paham bagaimana bangsa ini dibentuk di masa lalu.

Hingga jutaan pahlawan menghembuskan nafas terakhirnya demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Akibat kekosongan inilah, mereka mudah emosional dan bertindak brutal. Sehingga yang terjadi adalah konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah konflik sosial pada tahun 2010 sebanyak 93 kasus, kemudian menurun pada 2011 menjadi 77 kasus, dan tahun 2012 meningkat lagi menjadi 128 kasus. Penyebab konflik tersebut bervariatif mulai dari sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada), sengketa kewenan-

gan, sengketa lahan, konflik SARA, konflik ormas, konflik pada institusi pendidikan, dan kesenjangan sosial. Persoalan tersebut terus berulang-ulang dan berpidah dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Sehingga sangat sulit menyelesaikan persoalan konflik tersebut.

Belum lagi kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan sebagai dasar dalam kehidupan berbangsabernegara masih sangat lemah. Serta tindakan pemerintah pun masih sangat lamban dalam penyelesaian konflik. Akibatnya jumlah konflik meningkat dan masyarakat banyak dirugikan.

Bahkan yang sangat mengenaskan, baru-baru ini delapan anggota TNI meninggal dunia akibat penembakan Kelompok Gerakan Sipil Bersenjata Papua di Pos TNI Tinggi Nambut, Puncak Jaya dan saat perjalanan menuju Bandara Sinak. Peristiwa tersebut sangat menggungcang nurani kebangsaan kita.

Anggota TNI yang ditugaskan negara untuk membela tanah dari demi keutuhan NKRI harus menghembuskan nafas terakhirnya akibat kekejaman rakyat yang tidak tahu diri. TNI yang semestinya kita hormati karena telah merelakan dirinya menjadi pejuang negara yang siap mati menghadapi serangan dari negara asing, tetapi ia harus tewas di tangan rakyatnya sendiri.

Sementara seandainya bangsa asing melakukan penyerangan terhadap Indonesia. Yang paling depan melakukan pembelaan adalah TNI. Karena mereka memegang mandat besar dari negara untuk mempertahankan negara dari serangan musuh.

Peristiwa ini menambah catatan buram persoalan konflik kekerasan

yang terjadi di Indonesia. Sekaligus mempertegas bahwa sampai sekarang keinginan Papua untuk memisahkan diri dari NKRI masih sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah harus menindak tegas pelaku penembakan itu agar peristiwa buruk itu tidak terulang kembali. Selain itu, pemerintah harus melakukan konsolidasi agar Papua kembali normal, serta tidak ada lagi gerakan separatis yang mengompor-ngompori rakyat agar mendukung gerakan Papua Merdeka. Bagaimanapun Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak boleh memisahkan diri dari Indonesia.

Kita tentu masih ingat, pristiwa Tri Komando Rakyat (Trikora) yang menjadi catatan penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Berkat trikora yang dibacakan Presiden Pertama Republik Indonesia, Sukarno, pada tanggal 19 Desember 1961, militer Indonesia mampu merebut Papua dari Belanda sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain Trikora, kita juga pasti ingat cikal bakal dibentuknya Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat(Kostrad) ketika pertama kali muncul isu kemerdekaan Irian Barat atau Papua pada tahun 1960. Kostrad dibentuk pada 6 Maret 1961, sebagai kesatuan yang paling muda, yang merupakan inti kekuatan Komando Mandala (operasi trikora atau pembebasan Irian Barat). Kedua peristiwa itu semakin terngiang dalam ingatan kita, ketika fakta penembakan terjadi pada TNI itu. Daerah yang dulu dibela matimatian oleh para Pahlawan Bangsa, sekarang ini melecehkan negeranya sendiri. Sungguh sebuah nestapa di negara yang katanya merdeka.

Meskipun kita menyadari, bahwa pembangunan di Papua memang terlambat ketimbang dareah-daerah kepualauan yang lain. Tetapi bukan berarti hal itu melegitimasi rakyat Papua bertindak brutal menembak aparatur negara dan menginginkan pemisahan diri dari NKRI. TNI juga bagian dari bangsa Indonesia yang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan hidup seperti yang lainnya.

Meskipun TNI bertugas menjaga keamanan negara, tetapi diri mereka juga butuh perlindungan dari rakyat Indonesia. Karena kita pada prinsipnya adalah satu kesatuan yang harus menjaga spririt kebangsaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Tidak dibenarkan, karena pembangunan di Papua lamban, kemudian rakyat bertindak anarkis. Kita harus mendudukkan persoalan dalam sebuah dialog sehingga ditemukan jalan keluar yang efektif.

Apalagi sekarang ini, pembangunan di Papua sudah digalakkan. Pemerinah harus lebih keras lagi dalam upaya mempercepat pembanguna di Papua. Agar rakyat Papua benar-benar merasa memiliki terhadap NKRI. Karena apapun alasannya, rakyat Indonesia dari ujung Sabang sampai Merauke dan dari dari pulau Miangas sampai pulau Rote adalah saudara sebangsa setanah air yang memiliki sejarah penederitaan, penindasan, penjajahan, dan perjuangan kemerdekaan yang sama.

Kesamaan sejarah itulah yang harus senantiasa diingat oleh Bangsa Indonesia. Agar jiwa nasionalisme kita semakin kuat dan mampu menjaga keutuhan NKRI dengan baik. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

KAMIS 28 MARET 2013 NO. 0085 TAHUN II

KUALIFIKASI PIALA DUNIA 2014

Dibungkam Cile, Uruguay Terancam Tidak Bakal ke Brasil Tahun Depan

GOL TUNGGAL. Pedro Rodriguez melakukan selebrasi bersama Xabi Alonso setelah menjebol gawang Prancis yang dikawal oleh Hugo Lloris

Kalahkan Prancis, Spanyol Puncaki Grup I PARIS - Spanyol berhasil bangkit dan kembali ke puncak Grup I, setelah menaklukkan tuan rumah Prancis dengan skor tipis 1-0 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2014 yang berlangsung di Stade de France, Paris Selasa (26/3) malam waktu setempat atau Rabu (27/3) dini hari WIB. Satu-satunya gol pada pertandingan tersebut diciptakan oleh Pedro Rodriguez pada menit ke-58.

Gol penyerang Barcelona tersebut diciptakan dari sebuah sudut sempit memanfaatkan umpan Ignacio Monreal dari sisi kiri lapangan. Bola sontekan Pedro tidak bisa dijangkau kiper dan kapten Prancis yang merumput di Inggris bersama Tottenham Hotspur, Hugo Lloris. Sebenarnya, sebelum gol Spanyol ini, tuan rumah Prancis memiliki banyak peluang pada babak pertama, termasuk peluang emas yang didapat Franck Ribery memanfaatkan umpan Mathieu Valbuena. Pemain Bayern Muenchen itu sudah berhasil melewati bola di atas kepala bek Gerard Pique, tetapi sentuhan keduanya masih bisa diamankan oleh kiper Spanyol, Victor Valdes.

Dengan tambahan tiga poin ini, “La Furia Roja� kembali ke puncak Grup I dengan nilai 11 atau unggul satu poin dari Prancis yang turun ke tempat kedua dengan 10 angka. Sebelumnya, Prancis duduk di puncak grup dengan 10 poin atau unggul dua poin dari Spanyol di tempat kedua menyusul hasil yang berbeda kedua tim pada Jumat (22/3) pekan lalu. Prancis menang 3-1 atas Georgia, sedangkan Spanyol bermain imbang 1-1 melawan Finlandia.

"Tiga poin ini sangat penting karena akhirnya bisa mengubah posisi kami ke tempat yang lebih baik.

Kami memperagakan sepakbola gaya kami pada malam ini dan kami bahagia dengan

itu. Masih ada tiga pertandingan sisa dan karena itu pula masih ada peluang kehilangan poin dari kedua tim ini. Ini belum berakhir, meskipun Prancis kehilangan peluang untuk semakin mulus melangkah ke Brasil tahun depan, " kata pelatih Spanyol Vicente Del Bosque.

Sedangkan menanggapi kemenangan tersebut, Pedro mengaku sangat senang, lebih-lebih karena gol kemenangan itu lahir dari kakinya. "Saya sungguh tidak tahu bagaimana (gol) itu terjadi. Ini pertandingan yang ketat dan kami sudah bertekad bahwa kami tidak boleh kalah," ucap Pedro.

Spanyol semakin berada di atas angin, setelah pada menit ke-78, Prancis harus bermain dengan 10 orang, setelah gelandang muda mereka yang merumput di Juventus, Paul Pogba mendapat kartu kuning kedua dan terpaksa harus meninggalkan lapangan karena melanggar gelandang Xavi Hernandez.

Setelah diganjar kartu merah, Pogba yang bermain

di Manchester United (MU) sebelum pindah ke Turin, mengolok-olok wasit dengan tepuk tangan yang kasar. Pelatih Didier Deschamps pun cepat-cepat memeluk pemain muda itu saat dia keluar meninggalkan lapangan menuju ruang ganti.

Pogba dipasang di lini tengah bersama Blaise Matuidi dan Yohan Cabaye.

Tetapi mereka kalah dari Xavi Hernandez dan Xabi Alonso yang menguasai lapangan tengah Spanyol.

"Paul mendapat dua kartu kuning. Tetapi dia sudah memperlihatkan semua kemampuannya. Saya sama sekali tidak menyesal memilihnya. Ribery dilanggar secara keras oleh pemain yang sama (Xavi Hernandez) tetapi tidak diberi kartu kuning," kata Deschamps.

Pada bagian lain Deschamps mengungkapkan bahwa faktor pengalaman para pemain Spanyol menjadi penentu kemenangan mereka pada pertandingan tersebut. "Sebelas pemain mereka yang turun sejak

awal sudah hampir 700 kali tampil bersama Spanyol, sementara kami baru 300 kali. Mereka juga sudah memenangkan tiga turnamen besar (Piala dunia 2010 dan dua Piala Eropa 2008 dan 2012). Kita menghadapi sebuah tim terbaik dunia. Spanyol menguasai bola dan ini bukan sesuatu yang mengagetkan. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa kami memiliki lebih banyak peluang dari mereka, tetapi kami gagal memanfaatkannya," papar Deschamps lebih lanjut.

Pada laga tersebut, penyerang "Les Bleus" disoraki pendukung tuan rumah saat dia diganti karena performanya yang kurang bagus bagi tim ayam jantan serta sikapnya yang tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Prancis. Tetapi Deschamps menanggapi dingin reaksi pendukung tuan rumah ini. "Banyak perdebatan soal dia. Tetapi semua itu sama sekali tidak membantunya dan membantu tim," lanjut Deschamps. (aji)

SANTIAGO - Cile membungkam Uruguay dengan dua gol tanpa balas pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 yang berlangsung di Santiago, Selasa (26/3) malam waktu setempat atau Rabu (27/3) pagi WIB. Dengan kekalahan ini, Uruguay kini duduk di peringkat ke-6 zona Amerika Latin.

Sedangkan bagi Cile, tambahan tiga poin ini membuat mereka mengantongi 15 poin dari 11 pertandingan atau sama dengan yang dikumpulkan Venezuela yang dalam pertandingan bersamaan menang 1-0 atas Kolombia.

Tetapi Cile berhak duduk di peringkat keempat karena unggul selisih gol. Sedangkan Venezuela bertengger di peringkat kelima atau posisi dimana mereka harus mengikuti babak play off.

Empat tim teratas dari kawasan ini akan lolos secara otomatis ke Brasil tahun depan.

Sementara tim peringkat kelima harus mengikuti babak play off untuk bisa lolos ke Brasil. Brasil sendiri otomatis tampil di putaran final karena bertindak sebagai tuan rumah dan tidak perlu mengikuti kualifikasi.

Dengan berada di peringkat

ke-6, Uruguay yang juara Copa Amerika ini terancam tidak bisa berangkat ke Brasil tahun depan.

Tentu saja kabar ini tidak terlalu menggembirakan karena Uruguay dihuni oleh pemainpemain kelas dunia seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani.

Pada laga melawan tuan rumah Cile di Estadio Monumental David Arellano tersebut, dua gol kemenangan Cile dibuat oleh Esteban Paredes dan Eduardo Vargas. Parades yang dipanggil kembali ke Timnas Cile menggantikan striker Barcelona Alexis Sanchez yang dikenai sanksi larangan bermain membuat gol pertama pada menit ke10. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Sementara pada babak kedua, tuan rumah memperbesar keunggulan melalui Eduardo Vargas pada menit ke-78. Kedudukan 2-0 pun bertahan hingga pluit panjang dibunyikan.

Klasemen Zona Amerika Latin dikuasai Argentina dengan 24 poin dari 11 laga, diikuti berturut-turut Ekuador dengan 20 poin dari 10 laga, dan Kolombia dengan 19 poin dari 10 laga. (aji)

HASIL KUALIFIkASI PIALA DUNIA 2014 Selasa (26/3) waktu setempat ZONA EROPA Armenia 0 - 3 Republik Czech Estonia 2 - 0 Andora Azerbaijan 0 - 2 Portugal Turki 1 - 1 Hongaria Ukraina 2 - 1 Moldova Denmark 1 - 1 Bulgaria Serbia 2 - 0 Skotlandia Belanda 4 - 0 Romania

Belgia 1 - 0 Macedonia Wales 1 - 2 Kroasia Malta 0 - 2 Italia Jerman 4 - 1 Kazakhstan Irlandia 2 - 2 Austria Irlandia Utara 0 - 2 Israel Polandia 5 - 0 San Marino Montenegro 1 - 1 Ingggris Prancis 0 - 1 Spanyol

ZONA AMeRIKA LATIN Bolivia 1 - 1 Argentina

Ekuador 4 - 1 Paraguay Chile 2 - 0 Uruguay

ZONA ASIA Korea Selatan 2 - 1 Qatar Uzbekistan 1 - 0 Lebanon

Australia 2 - 2 Oman Jordania 2 - 1 Jepang

ZONA AFRIKA Mesir 2 - 1 Zimbabwe

Aljazair 3 - 1 Benin

ISU PELATIH

MAN OF THE MATCH

Mourinho Bantah Balik ke Stamford Bridge

Cetak Dua Gol, Prandelli Sanjung Super "Mario" Balotelli

LONDON-Pelatih asal Portugal Jose Mourinho membantah keberadaannya di London sebagai bagian dari persiapannya untuk kembali menangani Chelsea musim mendatang. Meski demikian, dia berharap, suatu hari nanti dia kembali ke Inggris untuk menangani salah satu klub di Liga Utama Inggris.

Mourinho sedang berlibur di London ketika klub-klub Eropa sedang berlibur untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2014. Tetapi dia menegaskan bahwa keberadaanya di kota itu karena dia sangat mencintai London sambil berharap suatu saat nanti bisa kembali melatih di Inggris. Untuk saat ini, dia masih fokus memikirkan Real Madrid. Meskipun sejumlah spekulasi menyebutkan bahwa dia bakal hengkang dari Santiago Bernabeu pada akhir musim ini.

"Saya selalu kembali ke London. Orang-orang lalu mengaitkan setiap kali saya kembali ke sini. Saya sedikit takut karena setiap hari saya katakan ketika saya memiliki kesempatan bahwa saya sangat menyukai kota ini dan saya menghabiskan waktu-waktu yang fantastik di sini dan saya akan kembali ke sini suatu hari nanti," ujarnya.

Dia melanjutkan, "Sejujurnya, saya turut menyumbang munculnya spekulasi tersebut karena saya suka dengan itu di sini. Tetapi pada akhirnya, saya tetap di Madrid dan sangat-sangat komit dengan ambisi klub pada musim ini. Kami berada pada tahap akhir di Liga Champions, kami berada di

final Copa del Rey melawan rival sekota Atletico Madrid. Mereka mengenal saya, tahu bahwa saya adalah seorang profesional. Untuk saat ini, saya hanya berbicara tentang pekerjaan saya di Real."

Mourinho meraih sukses selama berada di Stamford Bridge. Dia membawa klub itu meraih gelar juara Liga Inggris pertama setelah absen selama 50 tahun. Selain itu, Chelsea meraih beberapa trofi lain. Pria Portugal ini selalu mengungkapkan bahwa Chelsea selalu mendapat tempat spesial di hatinya. Begitu juga Inggris. Dan suatu saat nanti kembali ke Liga Utama Inggris.

"Saya punya hubungan emosional dengan Chelsea dan saya harus kembali ke sepakbola Inggris suatu saat nanti, entah ke Chelsea atau klub lain. Tentu saja Chelsea memiliki arti berbeda daripada klub lain. Chelsea ada di hati saya seperti juga Inter Milan dan karena itu suatu hari nanti saya akan kembali," ucapnya.

Sementara itu bek Chelsea Branislav Ivanovic menyambut baik berita-berita media Inggris yang menyebutkan bahwa Jose Mourinho akan kembali ke Stamford Bridge pada musim panas mendatang untuk melatih klub itu menggantikan Rafael Benitez.

Beberapa bulan terakhir, pria Portugal ini berbicara dengan pemilik Chelsea Roman Abramovich.

Minggu lalu, sejumlah media Inggris melaporkan bahwa Abramovich dan Mourinho sudah mencapai kesepakatan untuk kembali melatih klub dari

London Barat itu. Paling tidak hal ini terungkap dari pernyataan Mourinho bahwa destinasi dia berikutnya adalah kembali ke klub yang sudah pernah dilatihnya .

Spekulasi bahwa Mourinho akan kembali ke Stamford Bridge musim depan diperkuat oleh mantan teman sekolahnya yang kini menjadi pelatih tim muda FC Porto, Rui Sa Lemos.

Melalui akun twitternya, Lemos mengatakan bahwa Mourinho akan melatih Chelsea musim depan.

Menanggapi khabar itu, Ivanovic mengatakan, "Bagi klub top seperti Chelsea, kami membutuhkan yang terbaik dari para pemain dan pelatih dan mungkin suatu saat nanti akan sangat menyenangkan bisa bekerja sama dengannya. Dia sudah sukses bersama klub ini dan dia sudah menegaskan bahwa Chelsea adalah rumahnya dan dia sangat mencintai klub ini.

Ini sesuatu yang positif. Dengan atmosfer seperti ini, kami bisa memiliki sesuatu yang baik dan positif buat klub."

Chelsea sendiri sedang berjuang untuk kembali bermain di Liga Champions musim depan dengan masuk empat besar pada klasemen akhir Liga Utama Inggris musim ini. Saat ini, Chelsea berada di peringkat ketiga klasemen sementara unggul dua poin dari Tottenham Hotspur di peringkat keempat dan masih unggul satu pertandingan di tangan. (sky sports/espn/aji)

SEBELUM PERTANDINGAN. Mario Balotelli (kiri) sedang berbincang-bincang dengan Alessio Diamanti (kanan) sesaat setelah tiba di National Stadium di Ta'Qali, Malta, (25/3).

ROMA - Pelatih Tim Nasional Italia Cesare Prandelli memuji strikernya Mario Balotelli setinggi langit setelah pemain AC Milan itu memborong dua gol kemenangan "Gli Azzuri" atas Malta pada kualifikasi Piala Dunia 2014 pada Rabu (27/3) dini hari WIB. Tambahan dua gol ini memperbanyak koleksi golnya untuk klub dan Timnas Italia pada 2013 ini menjadi 10 dari sembilan pertandingan. Dengan kemenangan tersebut, Italia semakin kokoh di puncak grup B dengan nilai 13 atau unggul tiga poin tim penghuni tempat kedua.

"Dia tetap harus kuat

dan tetap tenang dan tidak terpancing ketika orang ingin membuatnya marah seperti yang dia lakukan malam ini," kata Prandelli kepada FIGC.it.

Gol pertama Balotelli lahir pada menit ke-8 dari titik putih. Sedangkan gol keduanya diciptakan pada babak kedua, hanya sesaat setelah kiper yang juga kapten Gianluigi Buffon menyelamatkan tendangan penalti Malta yang diambil Michael Mifsud setelah Buffon menjatuhkan Andre Schembri di kotak terlarang.

"Dia melakukan itu (gol kedua) dalam situasi yang sempurna, seperti juga yang dilakukan sang

kapten. Kami tahu, mereka tidak memberi kami ruang sedikit pun. Kami terlalu lamban dalam pergerakan dan kami kesulitan menembusi pertahanan mereka, meskipun kami tetap berusaha menguasai bola.

Menjelang akhir pertandingan kami sedikit menurun karena jarak antara lini belakang dan tengah terlampu jauh," kata Prandelli.

Dia meneruskan, "Memang absurd mengatakan hal ini, tetapi angin kencang sangat mempengaruhi umpan. Yang terpenting kami bisa memenangkan pertandingan ini. Ini adalah penampilan

terbaik kedua kami setelah melawan Brasil dan akhirnya kami petik tiga poin."

Pertandingan ini diwarnai dengan pengunduran diri Morgan De Sanctis dari karier internasional pada usia 36 tahun.

Penjaga gawang Napoli ini baru melakoni debut bersama Italia pada 2005 dan hanya lima kali tampil bersama "Gli Azzuri".

"Waktunya sudah tiba bagi saya untuk meninggalkan Timnas Italia guna memberi tempat bagi para pemain muda. Tidak mudah meninggalkan kelompok ini, karena dihuni oleh para pemain yang hebat.

Diharapkan, mereka bisa melangkah lebih jauh daripada yang kami lakukan pada Piala Eropa lalu," ucapnya.

Dia menambahkan, "Selain Gigi (Buffon), masih ada kiper-kiper tangguh seperti Salvatore Sirigu, Federico Marchetti dan sejumlah kiper lainnya yang masih menunggu beberapa tahun lagi.

Jadi kami (Italia) tidak kekurangan kiper. Saya sudah menyampaikan kepada mereka soal keputusan saya pagi ini dan sudah menyampaikan kepada pelatih tadi malam. Pada usia 36 tahun, saya harus lebih fokus saja dengan klub saya." (sky sports/aji)