1
JUMAT 28 JUNI 2013 NO.0148 | TAHUN II Koran Madura
JUMAT
Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-
28 JUNI 2013
g PAMANGGHI
Balsem Oleh : Abrari Alzael
Pemimpin Redaksi Koran Madura
Untuk memudahkan penyebutan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), kawan-kawan lebih suka mengatakan Balsem. Jika kata Balsem dipanjangkan, bisa juga berarti bantuan langsung sementara masyarakat. Memang penyebutannya berbeda antara BLSM dan Balsem. BLSM sebuah sebutan yang seakan lebih ringkas seperti warga menyebut Susilo Bambang Yudhoyono dengan SBY, Aburizal Bakrie menjadi ARB dan LHI bagi Luthfi Hasan Ishaq. Tetapi mengacu pada era Soekarno dan Mohammad Hatta, saat itu disebut dengan cara yang berbeda. Soekarno menjadi Bung Karno dan Mohammad Hatta menjadi Bung Tomo. Soal sebutan saja memang sederhana tetapi ia menjadi berbeda karena setiap ucapan adalah doa. Jika BLSM disebut Balsem, konotasinya pasti berbeda. BLSM sebagai Balsem, ia memicu terjadinya situasi yang panas dan BLSM memang menggelindingkan pola panas. Baik sebagai program yang berbau politis dan banyak pejabat membantahnya. Mungkin saja, pemerintah pula bahwa BLSM bersifat adhoc. Sebagai adBLSM sebagai hoc, ini tidak Balsem, direncanakan ia memicu dari awal. terjadinya Oleh karena situasi yang tidak terkonpanas sep dari awal sebagai kesementaraan, program ini seperti ilustrasi dari sebuah bencana banjir. Di sungai besar, warga terhanyut dan seharusnya ia berpegang pada tali. Ketika tali tdak ada di pinggir sungai, jasad yang terseret arus ini berpegang pada akar. Tetapi bagaimana ia berpegang pada akar bila pohon besarnya ditebang. Di sinilah substansi BLSM tidak teruji. Selain itu, pemerintah tidak belajar pada masa lalu dalam kasus BLT (Bantuan Langsung Tunai). Dulu, saat pemerintah mempunyai dan mengeksekusi program ini, BLT terbukti salah sasaran dan karenanya pemerintah meninjau ulang karena tidak maksimal. Warga yang semula berhak atas hidupnya untuk menjadi lebih baik, dengan program ini warga miskin menjadi leih buruk. Sebab, BLT diserahterimakan kepada warga yang tidak berhak. Melainkan, BLT diberikan kepada warga yang datanya dibuat meskin meski ia kaya. Inilah ciri khas Indonesia yang nyata dengan membuat kebijakan yang tidak diawali dengan kajian secara detil. Atau katakanlah sudah melalui analisa, eksekutornya mengabaikan negara yang kadang-kadang (untuk tidak menyebut seringkali) dilakukan oknum aparat negara. Bila oknum ini meluas ke semua daerah, maka sulit dihindari bahwa sistem penyelengaraan negara memang dibuat secara sistemik, dengan cara seperti itu. Dus, BLT dihentikan karena niat awal mengurangi rakyat miskin justru berubah karena BLT menyebabkan rakyat miskin semakin berlimpah dalam data yang sengaja dibuat seperti itu, sekali lagi, oleh oknum di hampir semua daerah. Berdasarkan audit BPK, terdapat potensi kerugian negara triliunan rupiah. Oleh karena itu, kenaikan BBM dan diberikannya BLSM ini menjadi cermin ketidak-kreatifan. Alhasil, BLSM menjadi balsem, panas dan memanaskan. =
Tuh Kan “Sapi jantan itu, bisa kawin sepuluh kali sehari pak,” jelas penyuluh kepada Lurah Matrawi dan istrinya. “Tuh pak, hebat kan?”ujar sang istri berbisik. “Pak penyuluh, betinanya berapa?” tanya Lurah Matrawi. “Sapi betinanya sepuluh pak.” “Tuh bu. Betinanya sepuluh. Makanya si pejantan kuat,” bisik Lurah Matrawi pada istrinya. “Jadi sampeyan mau nambah istri lagi biar kuat?” ancam sang istri, berbisik.
Cak Munali
HARGA NAIK Sehubungan dengan naiknya harga BBM, terhitung 1 Juli 2013 harga langganan Koran Madura naik menjadi Rp 70.000,- sementara harga eceran naik menjadi Rp 3500,- Demikian harap maklum.
antara foto/iwan adisaputra
KORBAN PENEMBAKAN PAPUA. Sejumlah anggota TNI membawa jenazah Letda Inf.Wayan dan seorang warga sipil korban penembakan untuk diberangkatkan ke kampung halamannya di Wamena, Papua, Kamis (27/6). Letda Inf.Wayan dan seorang warga sipil menjadi korban penembakan orang tak dikenal di Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya, Papua pada hari Selasa (25/6).
Kasus Century Disidangkan Sebelum April 2014 JAKARTA-Kasus Bank Century yang merugikan negara sekitar Rp6,7 triliun diprediksi akan masuk persidangan sebelum April 2014. Namun demikian, berkas penyidikan tersangka kasus Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) masih terus diproses dan belum juga masuk ke penuntutan. “Insya Allah sebelum pemilu (April 2014), akan kita bawa kasus Century ke pengadilan,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad di Jakarta, Kamis (27/6) Diakui Samad, KPK sebenarnya juga ingin agar kasus Centurygate tersebut segera diselesaikan. Namun tim masih terkendala dengan kelengkapan berkas. Makanya, KPK melakukan penggeledahan di kantor Bank Indonesia (BI). “Mudah-mudahan hasil dokumen bisa berbicara lebih jauh untuk menunjuk orang-orang terlibat itu,” terangnya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bam-
bang Widjajanto menegaskan KPK sudah penggelontoran FPJP kepada Bank Centuselesai melakukan penggeledahan di BI ry. Deputi BI yang lain, Siti Fadjrijah juga terkait kasus Century. Total dokumen yang dianggap bertanggung jawab secara hukum diamankan dibawa dalam tiga mobil In- mengenai kasus itu, namun belum ditetapnova. “Penggeledahan itu selesai dilakukan kan sebagai tersangka karena kondisi yang Satgas tadi pagi, sekitar pukul 05.30 WIB, bersangkutan yang mengidap sakit stroke. hampir 20 jam. Dokumen yang dibawa benDitempat terpisah, Direktur Departetuknya hard copy dan soft copy, banyaknya men Komunikasi BI Peter Jacobs mengakui KPK telah membawa seluruh basampai tiga Innova,” tuturnya Disebutkan Bambang, dokurang bukti saat penggeledahan. BERITA Barang bukti yang terkait kasus men-dokumen yang diamankan TERKAIT dari BI itu masih belum diperiksa. dugaan korupsi penyaluran fasilitas jangka pendek pada Bank Hanya saja dipastikan, dokumen Halaman 12 Century itu, terdiri dari dokuyang didapat dari hasil penggeledahan itu membuat kasus Centumen-dokumen dan rekaman sury itu akan dapat diungkap lebih utuh lagi. ara serta CCTV. “Mereka (KPK) bawa berba“Kualitas pemeriksaan semakin mening- gai dokumen penting terkait dengan kasus Bank Century, termasuk rekaman suaranya kat,” ucapnya. KPK meyakini, dengan informasi yang dan CCTV,” ungkapnya. telah dikumpulkan dan konsolidasi yang diMenurut Peter, KPK telah mengambil lakukan, kasus Century akan dapat diselesai- kaset rekaman suara yang berada di ruang kan pada waktu yang tepat. “Soal tersangka, rapat dan ruangan tiap departemen. Selain kami akan fokus pada tersangka yang sudah itu, lembaga antikorupsi itu juga mengamditetapkan. Kalau sudah jadi tersangka pasti bil rekaman CCTV yang terpasang di pintu dibawa ke pengadilan,” imbuhnya. ruangan. “Kalau buku log saya tidak tau itu Seperti diketahui, Mantan Deputi Gu- bentuknya seperti apa. Tapi, KPK sudah bawa bernur BI, Budi Mulia sudah ditetapkan semua dokumen-dokumen termasuk siaran sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pers dan materi slide,” paparnya. (gam/cea)
PENGURANGAN KUOTA HAJI
SBY Dinilai Tak Peduli Calhaj
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR, Hasrul Azwar mengungkapkan, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak antusias merespons pengurangan kuota jamaah haji Indonesia oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap calon jamaah haji. Menurut Hasrul, seharusnya SBY secara tegas menghubungi pemerintah Arab Saudi untuk melakukan negosiasi pembatalan kebijakan pembatasan kuota jamaah haji Indonesia. “Sikap SBY saat ini menunjukkan SBY tidak peduli dengan nasib umat Islam. Dia malah mementingkan tukar kaos dengan pesepakbola dunia (Cristiano) Ronaldo,” kata Hasrul dalam diskusi bertajuk ‘Pengurangan Kuota Haji’ di Jakarta, Kamis (27/6). Hasrul mengungkapkan, seharusnya SBY bisa melakukan lobi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan tidak hanya menganmdalkan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Ia mengaku kecewa dengan sikap SBY yang dinilai kurang respek terhadap caljah. (gam/cea)
KPK Berjanji untuk Mengusut Keterlibatan Hatta Rajasa JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mengusut dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa dalam kasus korupsi daging sapi impor di Kementerian Pertanian. Mantan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq sudah lebih dulu duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena terlibat dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapkan Ketua KPK Abraham Samad dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (27/6). Menurutnya, KPK masih mendalami kasus yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tersebut. Dia meminta agar publik bersa-
bar, dan menunggu KPK bekerja dalam mengungkapnya. “Nah ini, kasus daging ini belum berhenti. Sebentar lagi akan dikembangkan, jadi sabar saja,” kata pria asal Sulawesi Selatan itu. Samad meyakinkan bahwa dalam mengungkap kasus, KPK tidak sama sekali takut dengan
pihak manapun, termasuk mengungkap dugaan keterlibatan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Dia pun mencontohkan, saat KPK mengungkap kasus Hambalang. Publik, kata dia, mengecam KPK karena tidak berani menetapkan Menpora Andi Mallarangeng kala itu sebagai tersangka. Namun, seiring berjalannya waktu, lanjut Samad, Andi ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan tidak hanya Andi, lanjut Abraham, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga berhasil ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Jadi enggak perlu meragukan. Dulu diragukan KPK, tapi buktinya terjadi. Tunggu saja,” tegas dia. (gam/ abd/aji
ant/widodo s. jusuf
KASUS CENTURY. Ketua KPK Abraham Samad (kanan) berbincang Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas (kiri) menjelang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6).