e Paper Koran Madura 28 Agustus 2013

1

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO.0186 | TAHUN II Koran Madura

RABU

28 Agustus 2013

Terselip Dolar dalam Lampiran Pledoi

Djoko Susilo Menangis Saat Membacakan Pembelaan JAKARTA- Uang senilai 100 dolar AS terselip dalam buku lampiran nota pembelaan terdakwa kasus korupsi pengadaan “driving” simulator Korlantas, Polri Irjen Pol Djoko Susilo.

“Sebelum dilanjutkan, dalam buku buku yang tadi dilampirkan ternyata ada selembar uang 100 dolar AS, saya tidak mengerti dolar apa ini, tapi ada 100 dolar AS terselip di dalam,” kata ketua jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi KMS Roni dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa.

Uang tersebut ada dalam buku profil Djoko Susilo yang dibagikan pasca pembacaan pledoi pribadi Djoko kepada majelis hakim dan JPU. “Kami tidak mengerti makna 100 dolar AS itu dan saya tegaskan tadi uang itu tidak ada,” ungkap salah satu pengacara Djoko, Tommy Sihotang.

Ketua majelis hakim Suhartoyo kemudian meminta klarifikasi dari Djoko.

“Karena barang itu berasal dari saudara, yang bapak mau sampaikan apa dengan memberikan buku ini?” tanya Suhartoyo.

“Sebagai lampiran nota pembelaan pribadi saya, sebagai profil,” kata Djoko.

“Kalau ada kaitan temuan uang dolar tidak ada maksud kesengajaan?” tanya Suhartoyo.

“Saya yakin tidak ada majelis,” kata Djoko sedikit terkejut mendapati uang dolar tersebut.

“Tapi faktanya terlampir ada uang, apa karena uang dolar sedang mahal? Tolong ambil saja,” kata Suhartoyo.

Namun jaksa KMS Roni mengatakan ingin mencari tahu motif pemberian uang itu. “Mungkin belum bisa kembalikan hari ini, nanti pimpinan juga langsung menonton, saya mau tahu apa motif dibalik ini,” ungkap KMS Roni.

“Ini perintah majelis, kalau penuntut umum mengindikasikan ada unsur lain yang bisa dipidana bisa disita uang itu, tapi terdakwa mengatakan tidak ada maksud dan kesengajaan jadi diambil saja uang itu, profil ini tidak ada hubungan dengan perkara ini dari pada menimbulkan persoalan baru jadi kembalikan saja,” tambah Suhartoyo.

“Kami usulkan karena terdakwa tidak pernah melampirkan jadi persoalan hukum jika dikembalikan, jadi disita saja sehingga tidak timbul perdebatan nanti,” kata pengacara Djoko yang lain, Nasrullah.

Suhartoyo akhirnya memutuskan agar uang itu dikembalikan.

“Kalau begitu kembalikan saja, karena nanti jadi kontraproduktif dengan keinginan terdakwa menyampaikan sisi kebaikannya untuk meringankan, kenapa bapak tidak kontrol dulu? Meski ini kami

kembalikan kamis sudah mengerti pesan yang mau disampaikan terdakwa dengan melampirkan profil selama menjadi Kakorlantas,” jelas Suhartoyo.

Dalam pledoinya, Djoko menjelaskan bahwa ia hanya lalai mengawasi kinerja anak

buahnya yang menjadi panitia pengadaan simulator.

“Kesalahan saya adalah tidak teliti, ada kelemahan manajerial dan kurang pengawasan terhadap unit kerja yang mengurus pengadaan simulator karena saya sudah percaya dan tidak lagi memeriksa hasil pekerjaan anggota, mereka punya kompetensi dan sertifikasi pengadaan, ditambah padatnya jadwal kegiatan saya sepagai Kakorlantas,” kata Djoko saat menyampaikan nota pembelaan pribadi.

Namun jenderal bintang dua itu tetap tidak mengakui bahwa ia mengintervensi panitia pengadaan dan menentukan pemenang tender simulator dengan nilai proyek berjumlah Rp196,8 miliar tersebut.

“Penuntut umum seolah-olah membebankan tanggung jawab kepada saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), padahal dalam proyek ini juga belum

jelas batas-batas kewenangan KPA dan terungkap dalam persidangan bahwa saya tidak pernah berhubungan dengan pemenang tender, mengintervensi panitia pengadaan dan menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),” ungkap Djoko.

Dalam perkara ini, Djoko dituntut pidana penjara selama 18 tahun

dan denda Rp1 miliar, subsidiair satu tahun kurungan serta membayar pidana uang pengganti sebesar Rp32 miliar subsidair penjara selama lima tahun dan pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. (ant/riz/beth)

SUAP DI SKK MIGAS

Usai Diperiksa KPK Gde Pradyana Bungkam JAKARTA- Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas, Gde Pradnyana, enggan memberikan pernyataan terkait pemeriksaannya oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pada dasarnya saya mau dukung pekerjaan atau penyidikan yang sedang berjalan.

Jadi saya hadir untuk memenuhi kewajiban memberikan keterangan. Nanti yang lainlain KPK yang bisa menjelaskan,” kata Gde Pradnyana setelah pemeriksaan Tim Penyidik KPK di Gedung KPK Jakarta, Selasa.

Gde justru meminta sejumlah wartawan media cetak dan elektronik untuk langsung bertanya kepada Tim Penyidik KPK terkait proses pengadaan lelang minyak mentah yang diikuti PT Kernel Oil pada Juli.

Mantan Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Selain Gde, Tim Penyidik

KPK juga memeriksa pegawai SKK Migas, Virgo Eka Hartanto, sebagai saksi untuk Rudi Rubiandi dalam kasus itu.

Tekait kasus itu, KPK mencegah tiga pejabat SKK Migas untuk tidak pergi ke luar negeri terkait dengan peran mereka sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Tiga pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dicegah ke luar negeri, yaitu Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman, Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bidang Pengendalian Komersil SKK Migas Popi Ahmad Nafis, dan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Kondesat Bidang pengendalian komersial SKK, Agoes

dang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, pelaku pemberi suap, Simon Tanjaya, dari perusahaan Kernel Oil diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sapto Rahardjo.

Pada hari Rabu (14/8), KPK telah menetapkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan Deviardi dari swasta sebagai tersangka

penerima suap terkait dengan lingkup kewenangan SKK Migas, sedangkan Simon Tanjaya dari perusahaan Kernel Oil Pte Ltd ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Rudi Rubiandini dan pelaku swasta Devi Ardi sebagai penerima suap dituduh melanggar Pasal 12 Huruf a dan b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Un-

Bungkam Sementara itu Menteri ESDM Jero Wacik juga tidak mau berbicara banyak saat ditanya wartawan setelah ia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta.

Ketika ditanya apakah ia sudah menanyakan perihal uang 200.000 dollar AS yang ditemukan KPK saat penggeledahan di ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno, Jero Wacik

menyatakan tidak ingin berkomentar. Menurutnya, hal itu sudah masuk ranah hukum dan ditangani oleh KPK. “Saya tidak ingin mencampuri urusan yang sudah ada pada ranah hukum.

Biarlah KPK bekerja sesuai prosedur” ujarnya. (ant)

Racun Serangga Matrawi yang beberapa jam lalu pergi ke ladang bersama adiknya, tiba tiba pulang ke rumah sambil teriak Matrawi: “ibuuu... ibuuuuuu....adik tadi menelan kecoak..!adik menelan kecoak bu...!

Ibu: “astaga..! cepat panggil ayahmu, supaya memanggil dokter..” tapi dengan santainya bejo menjawab.

Matrawi: “ah tidak usah bu, aku sudah memberinya racun serangga..”

Ibu : Pingsann…

Cak Munali

2

SUMENEP

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO. 0186 | TAHUN II

Logistik ke Masalembu Akhirnya Didistribusikan SUMENEP – Distribusi logistik surat suara ke Pulau Masalembu akhirnya terdistribusi, Selasa (27/8). Surat suara Pilgub Jawa Timur yang akan digelar 29 Agustus itu didistribusikan melalui helikopter jumbo Super Puma, dengan nomer lambung, HA 5167.

Pesawat berjenis BELL 412 itu, dipiloti oleh Kapten mayor CPN M. Rofi’ih dan KO pilot kapten CPN Athenius Murib, beserta tiga awak anggotanya ini milik Pusat Angkatan Darat Semarang. pesawat take-off dari lapangan bandara Adi Trunojoyo jam 15:00 menuju pulau Masalembu dan diperkirakan tidak kurang dari satu jam.

Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi menjelaskan, pengiriman dengan pesawat helikopter milik Angkatan Darat ini akan dikirim ke Masalembu, Masakambing, Karamian dan Suka Jeruk. “Kalau jumlah pengiriman sebanyak 67 kotak untuk 62 TPS. Sedangkan jumlah surat suara 21710, ditambah 2,5 persen cadangan, dan rincian totalnya jumlah 22.224,” ungkapnya.

Setelah melihat kapasitas pesawat, dan tidak terangkutnya semua kotak suara ke Masalembu. Thoha mengharapkan, tidak akan mengganggu proses pendistribusian logistik dan pelaksanaan pemilihan pemilukada di Jawa Timur, untuk kabupaten Sumenep, di pulau Masalembu. Walaupun baru 28 kotak surat suara yang dikirim melalui helikopter pada hari pertama.

Sisanya akan diangkut pada hari Rabu. “Jadi kotak suara yang terkirim baru untuk desa Masalima dan Sukajeruk, sedangkan untuk Masalembu, Karemian dan Masakambing, besok,”ungkapnya.

Dia menegaskan, meskipun kotak suara sisanya baru terangkut hari Rabu, pihaknya sudah mengantisipasi sejak awal dan form C6 sudah tersebar dan dilakukan sosialisasi dengan mobil keliling. “Karena pesawat memiliki keterbatasan diatas laut pada malam hari, maka distribusi ini dilanjutkan besok.

Kami tidak cemas, karena pihak kami sudah sosialisasi sebelumnya,”tukasnya.

Toha mengatakan, sedangkan untuk kepulauan Sakala, distribusi logistik akan dilakukan dengan perahu besar, karena pesawat yang direncanakan akan mengangkut untuk kepulauan Sakala hanya bisa mendistribusikan ke pulau Masalembu.

“Karena ada perahu besar yang berani mengantarkan ke Sakala, kami pakai perahu itu. Tentu bayarannya juga mahal,”paparnya.

Untuk mengamankan pendistibusian logistik ke kecamatan pulau Masalembu ini di kawal ketat anggota Polres Sumenep bersenjata lengkap ditambah dengan beberapa porsonel TNI.

TRANSPORTASI UDARA

Parpol Mestinya Jadi Teladan SUMENEP - Perkembangan politik baik tingkat lokal maupun nasional akhir-akhir ini tidak menguntungkan masyarakat. Sebab, partai politik yang sejatinya menjadi organisasi teladan justru keluar dari cita-cita awalnya memperjuangkan kepentingan rakyat.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, Abd. Khafi Syatra, usai diskusi politik bersama ”Sahabat Mahfud”, Selasa (28/8) di Pondok Pesantren Al-In’am Gapura.

Dalam pandangan Khafi, fenomena politik baik lokal maupun nasional kini identik dengan kekuasaan, sehingga parpol terkesan memposisikan diri sebagai calo kekuasaan. Parpol yang semestinya dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat justru berbalik menjadikan masyarakat sebagai objek pemenangan kekuasaan.

Menurut aktivis PMII Jogjakarta ini, Indonesia sudah mengalami sakit

SUMENEP – Polres Sumenep hingga saat ini belum bisa menangkap pelaku pembunuhan. Selama tiga bulan terakhir sedikitnya sudah terjadi lima kali aksi pembunuhan, namun pelakunya belum ada yang ditangkap.

Kapolres Sumenep AKP Marjoko mengatakan, pembunuhan yang belakangan ini marak karena yang bersangkutan diduga memiliki santet. Pihaknya masih kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut. ’’Memang rata-rata disitu motifnya diisukan mempunyai ilmu santet. Sehingga itu sangat menyulitkan dalam penyelidikan kami,’’ katanya, Selasa (27/8).

Polisi terkendala disaksi untuk mengusut kasus tersebut. Sampai saat ini, katanya, belum ada masyarakat yang berani untuk menjadi saksi.’’Keberadaan saksi sesuai dengap pasal 184, saksi merupakan kunci utama,’’ terangnya.

Saksi yang dibutuhkan polisi bukan hanya saksi yang memiliki kesaksian fisik saja. ’’Saksi itu bukan seorang pemberani, melaikan orang yang benar-benar menyaksikan akan pembunuhan itu. Jika hanya seorang pembernai saja itu tidak cukup,’’ ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam. ’’Walaupun sampai saat ini masih belum bisa menemukan saksi, kami akan terus berusaha untuk mendalami dan menyelidiki sindikat pembunuhan yang sangat meresahkan warga itu,’’ tandasnya. (edy/mk)

VAKSIN PENTAVALEN. Seorang bayi mendapatkan suntikan saat kegiatan imunisasi rutin di puskesmas, Selasa (27/8). Kementerian Kesehatan telah mencanangkan vaksin lanjutan untuk balita yaitu vaksin Pentavalen merupakan kombinasi 3 jenis vaksin yaitu DPT, HB dan Hib, yang diharapkan dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan menekan angka kematian serta cacat pada bayi dan balita.

KISRUH PLTD DI RAAS

PLTD Milik Pemerintah SUMENEP – Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi menyatakan, PLTD di Desa Brakas, Kecamatan Pulau Raas, bukan milik perseorangan, melainkan milik pemerintah, sekalipun pengadaanya bersumbern dari dana APBD maupun APBD tingkat II. ”Apapun alasannya itu tidak dibenarkan, jika ada kerusakan langsung dibenahi dari dana pihak pengelola,” katanya saat menanggapi kisruh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), Selasa (27/8).

Walaupun pengelolaannya telah dipasrahkan terhadap salah satu kelompok masyarakat, katanya, namun tidak dibenarkan jika lalu dimiliki perseorangang.

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

yang akut dan sistemik, sehingga publik pesimis bahwa kondisi tersebut akan lebih baik di masa depan. Bahkan, masyarakat perlahan mulai mengalami kesadaran politik dengan tidak percaya pada parpol dan tidak peduli terhadap janji politik calon tertentu, sehingga mereka baru menentukan pilihan ketika

Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawalan penuh untuk terlaksananya proses pemilihan pemilukada, termasuk pengiriman distribusi logistik untuk kepulauan Masalembu. “Nanti 2 personel saya ikut, ditambah 2 dari TNI untuk mengamankan pendistribusian logistik ke Masalembu,”tuturnya.

Kemudian dia menambahkan, untuk pengamanan masing-masing TPS dikepulauan, pihaknya sudah koordinasi polsek setempat. Sehingga pelaksanaan pemilihan pemilukada untuk kepulauan tidak akan terjadi kendala macammacam. (athink/mk)

Polisi Terkendala Saksi

aspal runway, tambah mantan kepala Bappeda ini, akan dilakukan pada awal bulan September. Diperkirakan proses penambahan ketebalan itu juga selesai pertengahan bulan. Setelah selesainya penambahan ketebalan, karena turunnya izin prinsip tersebut jadwal untuk Transpasific Air yang 20 seet sudah dapat digunakan, tanpa menunggu selesainya perpanjangan runway.

Soengkono mengatakan, setelah dilakukannya pembebasan lahan, proses perpanjangan runway juga akan segera dilakukan. Sebab pesawat jenis ATR 27 baru bisa beroperasi setelah perpanjangan runway.

“Kalau yang ATR 27, kemungkinan Desember mendatang sudah operasi,” tuturnya.

Pesawat transpasific Air dengan 20 seet tujuan Sumenep-Surabaya, sementara ini, menurut kesepakatan dengan Pemkab, harganya masih belum ada perubahan, 2 ratus 4 ribu rupiah. Tetapi, bila dikemudian hari ada perubahan, mengingat prospeknya penerbangan di Sumenep, menurutnya akan sangat mengembirakan masyarakat. Karena akan banyak para penumpang yang akan memanfaatkan transportasi udara. (athink/mk)

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II

Masyarakat perlahan mulai mengalami kesadaran politik dengan tidak percaya pada parpol dan tidak peduli terhadap janji politik calon tertentu, sehingga mereka baru menentukan pilihan ketika dibayar.

dibayar.

Realitas politik tersebut, lanjut Khafi, mengurangi profesionalitas kepala daerah atau wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat karena terlilit ongkos politik atau transaksi politik dengan oknum pengusaha yang membiayainya.

Hal senada juga diungkapkan oleh, Abd. Wasid al-Abinjani, Ketua RMI Sumenep. Dia menyatakan, satu-satunya yang bisa diharapkan masyarakat dalam memberikan pendidikan politik baik secara individu maupun kelembagaan adalah mahasiswa atau pemuda.

Walaupun tidak sedikit mahasiswa dan pemuda yg terjebak arus pragmatisme dan politik transaksional.

Namun, pihaknya yakin masih banyak generasi muda yg bersih dari mental pragmatisme dan politik transaksional guna melakukan gerakan pendidikan politik alternatif untuk menyelamatkan bangsa dan negara. (athink/mk)

KASUS PEMBUNUHAN

Transpasific Air, September Beroperasi SUMENEP- Wakil bupati Sumenep Soengkono Sidik mengatakan, setelah izin prinsip dari Kementrian Perhubungan keluar, Trans Fasific Air dengan set 20 penumpang, tujuan Sumenep-Surabaya kemungkinan sudah bisa dioperasinalkan bulan September. “Untuk kapasitas 20 penumpang sudah bisa dioperasionalkan,” paparnya, Selasa (27/8) di Bandara Udara Trunojoyo.

Sedangkan untuk penambahan lapisan

POLITIK

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang

Rp.

350 PERBULAN

.000

Pihaknya menganjurkan ESDM untuk melakukan evaluasi ulang. ”Kami sarankan kepada ESDM untuk melakukan evaluasi ke bawah,” pintanya.

Senin (26/8), Forum Solidaritas Pelanggan Listrik (FSPL) Raas mendatangi Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Sumenep, mengeluhkan pelayanan PLTD di daerah tersebut yang diklaim milik perseorangan.

Namun, hingga Selasa, pengelola maupun ESDM belum melaporkan keberadaan PLTD tersebut. ”Kami sudah dua periode berada di Komisi B. Namun, kami sampai saat ini masih belum mendapatkan laporan mengenai keberadaan PLT” jelanya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku baru tahu bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki PLTD setelah banyak menuai masalah, seperti yang telah diisukan saat ini. ”Baru setelah bermasalah kami tahu,” terangnya Bambang menyarankan ESDM untuk segera menyelesaikan kisruh tersebut, dan dewan siap membantu. Pihaknya khawatir jika tidak segera diselesaikan permaslahan tersebut akan menyebar luas. ”Jika memang akan diselesaian, marik kita duduk bersama.

Jangan sampai permasalahan seperti itu beranjak kepada kelompok masyarakat yang lain,” tukasnya.

(edy/mk)

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081233828338 (NITA)

SUMENEP

3

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO. 0186 | TAHUN II

Apa Aktivitas Cawagub pada Hari Tenang?

SUMENEP - Said Abdullah, Calon Wakil Gubenur Jawa Timur, memiliki cara unik dalam memasuki masa tenang pilgub yang akan digelar pada 29 Agustus besok. Cara unik tersebut adalah keliling Kota Sumenep dengan jalan kaki. Bagi Said Abdullah, jalan keliling Kota Sumenep sembari jalan kaki adalah kebiasaan dirinya sejak dulu ketika pulang ke kampung halaman, Sumenep.

Sebagai anggota DPR, Said Abdullah memang merupakan sosok yang menjunjung tinggi kewajiban konstitusionalnya sebagai anggota parlemen. Sebab, apapun kondisinya kini, Said Abdullah memasuki hari tenang pilgub tidak bisa jika hanya berdiam diri di rumah. Karena melihat karakternya, ia memang sosok lintas batas yang memiliki sosial tinggi.

Sehingga berdiam diri dan menunggu pemilihan tiba membuatnya bosan.

Pantuan Koran Madura, Selasa (27/8) siang, tanpa dikawal layaknya anggota DPR RI dan Cawagub Jatim, Said Abdullah, tanpa canggung, ia jalan kaki.

“Kami kan hanya jalanjalan, dan saya tidak mau dikekang, kalau di kekang, maka akan saya lawan, karena yang

penting saya tidak berkampanye, dan mengajak masyarakat untuk mencoblos saya. Soal saya adalah cawagub Jatim, iya semua orang pasti tahu. Tetapi saya kan perlu berteman, apalagi saya juga punya kewajiban konstitusional sebagai anggota DPR RI,” katanya kepada wartawan.

Apalagi, lanjut dia, jika dirinya ingin berkampanye, dirinya tidak akan dikawal oleh aparat dan panwas. “Tak ada tujuan untuk itu, apalagi saya dikawal oleh aparat dan panwas. Jadi, tak ada niat begitu sedikitpun,” jelasnya.

Belanja ke Pasar Sementara itu, Selasa (27/8) Said Abdullah juga keliling, berjalan-jalan dan belanja ke pasar, salah satunya pasar tradisional Kecamatan Gapura. “Kita memang tidak

boleh kampanye dan tidak boleh melakukan aktifitas apapun, tetapi kalau saya belanja kan boleh. Soal dalam belanja ada orang yang hanya minta tempe, iya kan hanya tempe.

Artinya, dalam hal ini saya sangat menghormati aturan main pilgub, dan saya sudah bilang bahwa saya hanya jalan

dan keliling sambil belanja,” katanya saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di pasar Gapura.

Dia menambahkan, yang penting dirinya tidak mengajak masayarakat untuk mencoblosnya. “justru saya kan ikut menyukseskan Pilgub. Artinya, ketika

ketemu dengan kita sampaikan kepada mereka agar bisa mendoakan pilgub bisa berjalan dengan lancar, sukses, damai, masayarakat kita tertib, berbondongbondong, dan tanpa ada ketengangan. Berarti saya kan ikut menyukseskan pilgub,” tandasnya. (sym)

Said Hormati LSI, Tapi...

SUMENEP- Lembaga Survei Indonesia menilai bahwa turunnya tokoh nasional dalam kampanye Bambang-Said Jempol ke beberapa daerah tidak mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Jokowi pun, Gubernur DKI Jakarta yang disebut sebagai pemimpin ideal juga belum memberikan kontribusi terhadap elekabilitas Bambang-Said Jempol. Sehinggga dalam soal elektabilitas dukungan kepada Bambang-Said menurut LSI masih belum melonjak naik seperti yang diharapkan.

Menanggapi hal tersebut, Said Abdullah menaruh hormat kepada LSI, namun melihat sepak terjang LSI beberapa tahun terakhir sepertinya kita patu mempertanyakan kredibilitasnya sebagai konsultan survei. “Kami menaruh hormat, karena LSI adalah lembagai survei yang diakui di negeri ini. Namun, beberapa pekan terakhir ini, prediksi LSI seringkali Kami menaruh meleset dari kenyataan yang hormat, karena LSI sebenarnya,” katanya kepada adalah lembagai wartawan usai di temui di Tasurvei yang diakui man Adipura, Minggu Malam kemarin. di negeri ini. Namun, Sebagai bukti, lanjut Said, beberapa pekan di Pilgub DKI, prediksi LSM terakhir ini, prediksi meleset jauh, di Jawa Tengah LSI seringkali meleset pun juga serupa, membuat sedari kenyataan yang wor hasil pilgub. Sementara di sebenarnya.

Jawa Timur pun LSI membuat predikis yang serupa. “Dan saya hormati prediksi LSI, tetapi kita tahu bersama kerjaan mereka beberpaa pekan terakhir dalam setiap pesta demokrasi. Bagi saya, konsultan-konsultan survei yang memiliki kredibilitas yang tinggi, berwibawa dan diakui di ranah publik insya Allah tidak akan berani memberikan justifikasi seberani itu,” jelasnya Bagi Said, ayolah kita sama-sama menjaga etik di antara satu sama lain. Artinya, dalam pandangan Said Abdullah, berharap konsultan-konsultan survei di mata publik akan menjadi jelek gara-gara petualangan lembaga survei yang kurang netral dan menjunjung tinggi kredibilitas kebenaran. “Karena kami semua, saya bersama pasangan lain sangat menaruh hormat kepada lembaga survei, tentu lembagai survei yang kredibel,” tandasnya. (sym)

Said Habiskan Waktu di Kampung Halaman SUMENEPMemasuki masa tenang Pemilihan Gubernur Jawa Timur, semua aktivitas pasang calon pun juga harus dihentikan, terutama aktivitas yang berbau kampanye. Sebab, dalam aturan pilgub, tiga hari sebelum pelaksanaan pemilu, semua pasang calon dilarang melakukan aktivitas berbau kampanye.

Memasuki masa tenang, aktivitas yang dilakukan oleh semua calon pun kembali asal, yaitu pulang kampung dan berkumpul bersama sanak keluarga.

Said Abdullah, cawagub Jatim nomor urut 3 misalnya, menghabiskan waktu tenang dengan cara memilih pulang kampung, yakni Sumenep.

Aktivitas seperti biasa pun dia kerjakan, kumpul bersama sanak famili, jalan-jalan pagi, dan menyapa masyarakat.

Bahkan kebiasaan yang tidak

pernah hilang dalam diri Said adalah belanja sendiri keperluan rumah tangga ke pasar dan toko-toko.

Pantauan Koran Madura, Malam Selasa (26/8) kemarin, terlihat Said Abudllah bersama keluarga turun dari mobil langsung menuju pasar malam, tanpa ada kawalan dan membuat seisi pasar dibuat tercengang melihat Said Abdullah menawar sepatu dan baju.

Kian membuat para penjual dan warga kagum ketika anggota DPR RI yang kini dipercaya menjadi cawagub tersebut terlihat akrab bercanda ria bersama para warga, tanpa sekat. Apalagi Said Abdullah berpakaian santai dengan sandal jepit.

“Kalau masa tenang, iya harus tenang betul, pikiran dan hati juga dalam keadaan tenang, hanya dengan optimisme yang tinggi bahwa de-

ngan izin Allah Bambang-Said Jempol akan liding pada tanggal 29 esok,” katanya kepada Koran Madura, Malam Selasa (26/8) di Taman Adipura saat belanja sepatu dan baju.

Untuk itulah, bagi Said Abdullah, memasuki masa tenang setelah merasa penat selama 14 hari berkampanye, dirinya lebih memilih pulang kampung, menikmati suasana hidup berkumpul bersama keluarga dan sanak famili. “Saya pulang kampung, dan saya habiskan waktu tenang itu dengan jalan-jalan, menyapa masyarakat dan belanja keperluan rumah,” jelasnya.

Karena Said Abdullah, hingga hari ini masih tercata sebagai anggota DPR RI Komisi VIII, oleh karena itu, masa tenang itu juga dimanfaatkan oleh Said Abdullah untuk mendengar keluh kesah masyarakat dan para peda-

gang, sehingga nantinya akan menjadi referensi penting ketika hendak membuat kebijakan.

“Karena saya masih tercatat sebagai anggota DPR RI, maka saya pun jalan-jalan, menyapa masyarakat sembari mendengar denyut nadi mareka, apa yang hendak mereka harapkan bagi ke depan, termasuk saya juga ingin tahu kondisi mereka, apa mereka tambah baik atau justru sebaliknya, tambah buruk. Nah, hal tersebut menjadi tugas dan kewajiba saya sebagai anggota DPR RI untuk mendengar keluh kesah mereka,” jelasnya.

Menurut Said, terlepas dirinya sebagai Cawagub, semua orang pasti tahu. “Tetapi harus dipahami juga, bahwa saya adalah anggota DPR RI yang siap mendengar masayarakat bawah, agar kewajiban konstitusional saya tidak hilang,” pungkansnya. (sym)

JALAN-JALAN. Untuk mengisi waktu tenang Pilgub Jatim, Said Abdullah memilih pulang kampung ke Sumenep.

Salah-satu aktivitasnya adalah berkumpul dengan sanak famili serta jalan-jalan, seperti yang dilakukannya saat jalan-jalan sambil belanja di pasar malam.

PILGUB JATIM

ADVERTORIAL

BKPP Tingkatkan Profesionalisme PNS SUMENEP – Badan Pelatihan Pendidikan dan Kepegawaian (BKPP) Sumenep, Selasa (27/8) menggelar Bimbingan Teknis Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS di SKB Batuan.

Acara selama satu hari tersebut berjalan dengan khidmat.

Tampak hadir pada acara tersebut Kepala Bidang Mutasi BKN Regional II Surabaya yang sekaligus menjadi nara sumber pada acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto, dan seluruh satuan kerja perangkat dareah (SKPD). Dan sebanyak 175 PNS mengikuti acara tersebut.

Bimbingan tersebut di-

maksudkan untuk membina para PNS agar lebih disiplin dan profesional dalam menjalankan tugas.

Kepala BKPP Sumenep R. Titik Suryati mengatakan, kegiatan bimtek untuk memberikan pemahaman lebih mendalam prosedur kenaikan pangkat terhadap sejumlah pewagai yang akan naik pangkat. ”Dalam kenaikan pangkat itu administrasi haruslah betul-betul valid, baik dari pihak pemproses maupun dari SKPD sendiri,” katanya.

Dengan bimtek tersebut, diharapkan dapat mempermudah proses kenaikan pangkat PNS di Sumenep. ”Kami inginkan dalam kenaiakan pangkat itu tepat waktu, makanya kami melakukan bimtek sendiri,” tambahnya.

Kata Titik, proses kenaikan jabatan pada tahun 2013 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya BKN melakukan verifikasi di Surabaya, namun sekarang ini BKN melakukan verifikasi langsung ke kota/ kabupaten. ”Dari perubahan ini hasilnya cukup bagus. Dimana yang seharusnya proses kenaikan pangakat itu dilakukan sebulan, tapi alhamdulillah bisa dilakukan

hanya dua hari,” terangnya.

Pihaknya berharap semua PNS yang telah memenuhi syarat untuk naik pangkat agar lebih profesional dalam menyandang tugas yang telah diembannya. ”Kami harap agar lebih disiplin lagi kedepannya. Sehingga dapat memberikan pelayaan yang lebih optimal lagi pada masyarakat,” tandasnya.

Sementara Bupati Sumenep A. Busyro Karim dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Sumenep Hadi Soetarto mengatakan, pelaksanan bimtek sangatlah diperlukan untuk memupuk para PNS agar bisa lebih faham dalam melakukan tugasnya. ”Dimana bimtek ini sangatlah mendukung atas terseleng-

garanya pemerintahan yang baik, terutama dalam membangun aparatur yang lebih baik kedepannya,” katanya.

BKPP sebagai pusat pengelola kepegawaan diminta untuk membuat sistem yang bisa dilansir dengan cepat oleh seluruh SKPD. Sehingga pegawai yang lain juga dapat mendegar informasi dengan cepat. (adv/edy)

Tim Bambang-Said Protes Iklan KPU Jatim SURABAYA – Tim Bambang DH - Said Abdullah mengajukan protes terhadap Iklan video Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim versi “mbah dukun” yang memuat pesan yang dapat disalah artikan oleh pemilih.

Bahwa KPU Jatim telah mengeluarkan iklan televisi sosialisasi Pilgub versi mbah dukun yang pada prinsipnya script memuat dialog awal sebagai berikut: Anak Muda : mbah, kapan saya bisa mulai hidup enak mbah?

Mbah Dukun : kamu akan mulai hidup enak pada hari Kamis Kliwon tanggal 29 Agustus 2013, kamu harus memilih satu pemimpin Anak Muda : caranya mbah??

Mbah Dukun : ......

Sekretaris Tim Kampanye Provinsi Bambang-Said, Sirmadji berpendapat bahwa iklan video KPU Jatim tersebut yang sudah diputar berbagai televisi nasional sesat dalam dua hal.

Sesat pertama, kata Sirmadji, si mbah dukun melakukan penekanan saat mengucapkan kata “SATU ”yang seolah memberikan penekanan pemilih kepada calon nomer satu.

Sesat kedua, ucapan mbah dukun “SATU PEMIMPIN.” adalah salah secara logika hukum karena yang dipilih dalam Pemilu Gubernur adalah Pasangan Calon, bukan satu orang atau satu pemimpin.

Tim Bambang-Said menilai KPU Jatim telah sesat dengan bertindak tidak profesional dan tidak netral, dan menuntut iklan versi tersebut untuk dihentikan tayangannya di berbagai saluran media. (ara)

4

PAMEKASAN

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO.0186| TAHUN II

PENGAMANAN

Polres Mulai Geser Pasukan ke Kecamatan

PAMEKASAN - Jajaran Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mulai menggeser pasukannya untuk mengamankan pelaksanaan Pemilukada Gubernur Jawa Timur ke masing-masing kecamatan di wilayah itu.

Pergeseran pasukan anggota Mapolres Pamekasan ini dilepas langsung oleh Kapolres AKBP Nanang Chadarusman, Selasa pagi.

Menurut Kapolres, personel polisi yang akan bertugas mengamankan pelaksanaan Pemilukada Jatim ini akan menuju ke masingmasing kecematan dengan mengawal logistik pemilukada yang mulai didistribusikan hari ini.

“Jadi mereka itu akan bergerak menuju kecamatan bersamaan dengan distribusi logistik yang mulai didistri-

busikan hari ini juga,” kata Kapolres.

Selanjutnya, sambung dia, para personel polisi itu juga akan mengawal distribusi logistik dari kecamatan ke masing-masing desa yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Jumlah personel polisi yang diterjunkan guna mengamankan pelaksanaan Pemilukada Gubernur Jawa Timur yang akan digelar pada 29 Agustus 2013 ini sebanyak 500 orang.

Mereka itu merupakan personel gabungan dari berbagai satuan, seperti satuan reserse dan kriminal (reskrim), satuan lalu lintas, samapta dan intelkam Polres Pamekasan.

“Mereka itu akan mengamankan pelaksanaan pemilukada gubernur hingga peng-

hitungan hasil perolehan suara,” kata Kapolres Pamekasan Nanang Chadarusman menjelaskan.

Kepada para personel polisi yang bertugas mengamankan pelaksanaan pemilukada itu, Kapolres berpesan agar mereka hendaknya tetap bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon tertentu.

Polisi, kata Kapolres, merupakan pengayom dan pelindung masyarakat. Maka selayaknya polisi menjadi penengah dari berbagai kelompok kepentingan yang akan bersaing pada pemilukada gubernur kali.

“Jika petugas memihak, maka hal itu akan berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di kalangan masyarakat,” kata Nanang Chadarusman. (ant/rah)

JARAK PASAR

DPRD Ingatkan Pemkab Taat Aturan PAMEKASAN- Komisi B DPRD mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mentaati aturan terkait pengaturan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi mengatakan pada tahun 2012, pemkab telah membuat kesepakatan bersama dengan DPRD untuk tidak mengizinkan adanya pembangunan pasar modern sebelum peraturan daerah (Perda) tentang Pengaturan Pasar Tradisional dan Modern selesai.

Akan tetapi, kata dia, faktanya saat ini justru banyak pasar modern baru di Pamekasan. Padahal Perda tentang Pengaturan Pasar Modern dan Pasar Tradisional masih dalam

tahap pembahasan di DPRD Pamekasan.

“Ini kan melanggar kesepakatan namanya.

Semestinya pemkab menunggu pembahasan perda dulu selesai, baru setelah itu pemkab mengizinkan berdirinya pasar modern,” kata Hosnan.

Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, saat ini, DPRD Pamekasan masih melakukan pembahasan tentang perda pengaturan pasar tradisional dan pasar modern tersebut.

Akan tetapi, selama pembahasan masih berlangsung dan perdanya belum disahkan, pembangunan pasar modern masih terus berlangsung.

“Semestinya, ditunda dulu dan pemkab baru mengizinkan sesuai dengan

kesepakatan itu,” kata Hosnan Achmad.

Ia juga menjelaskan pihaknya akan menyampaikan teguran itu kepada institusi berwenang, yakni bagian perizinan pemkab Pamekasan karena telah mengeluarkan izin pembangunan pasar modern sebelum pembahasan perda selesai.

Hosnan menjelaskan, pengaturan tentang jarak pasar modern dengan pasar tradisional itu dimaksudkan untuk melindungi kelompok usaha kecil yang ada di Pamekasan.

Sebab, menurut dia, jika pasar modern dibiarkan terus tumbuh menjamur, tanpa adanya pengaturan jarak dari pemerintah, maka dikhawatirkan, justru akan merugikan para kelompok usaha kecil dan menengah itu.(ant/rah)

SIDANG PENGEROYOKAN OLEH FPI. Dua terdakwa dari tujuh terdakwa dari Front Pembela Islam (FPI) usai mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus pengeroyokan, Selasa (27/8).

Miliaran DAK Mengendap PAMEKASAN - Hingga memasuki akhir Agustus, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta di Pamekasan masih mengendap di Dinas Pindidikan (Disdik) setempat.

Dana bantuan pendidikan dari pemerintah itu belum dapat dicairkan karena proses pemberkasan tahap I belum kelar.

Tahun ini, Dinas Pendidikan Pamekasan mendapat anggaran bantuan bersumber dari DAK sebesar RP 32 miliar.

Rinciannya, untuk SMK sebesar Rp 16 miliar, SMA Rp 11 miliar serta Rp 5 miliar untuk SMP. Sedangkan jumlah lembaga penerima sebanyak 173 sekolah, yaitu, 51 SMK, 50 SMA, dan 72 SMP.

Kapala Dinas Pendidikan Pamekasan, Muhammad Yusuf Suhartono melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Mohammad Tarsun mengatakan dana itu akan digunakan untuk peningkatan sarana fisik dan sarana peningkatan mutu.

“Prosentasenya, untuk anggaran peningkatan fisik sekitar 70 persen. Sedangkan untuk sarana peningkatan mutu sekitar 30 persen,” katanya.

Peningkatan sarana fisik

untuk SMP berupa rehab dan untuk ruang kelas baru (RKB).

Sementara sarana peningkatan mutu berupa pengadaan alat praktikum seperti pada mata pelajar IPS, Matematika, Olahraga, dan alat laboratorium bahasa.

Sedangkan untuk SMA dan SMK, Peningkatan sarana fisik berupa rehab berat. Untuk sarana peningkatan mutu berupa pengadaan laboratorium sains dan kelengkapan peralatannya dan perpustakaan berupa pengadaan buku referensi.

Tarsun mengakui jika memang realisasi DAK tahun ini molor. Sebab terkendala oleh perubahan Petunjuk Teknis (juknis). Pihaknya baru menerima juknis yang baru itu akhir Juli dari Kemendikbud.

Perubahan juknis itu, lanjutnya, berdampak pelaksan-

aan kurikulum 2013.

Dikatakan Tarsun, jika realisasi DAK nantinya akan berlangsung dua tahap. Pertama, adalah pencairan 40 persen.

Berikutnya adalah pencairan 60 persen. ”Setelah semua pemberkasan DAK sudah dilengkapi, sekolah akan menerima 40 persen dan setelah semua terealisasi, baru diajukan pencairan sisanya,” jelas Tarsun.

Meskipun ada keterlambatan, dia optimis semua proyek yang dibiayai melalui DAK itu akan kelar dalam tahun ini. Bulan depan, program itu sudah bisa direalisasikan.

Mengenai pengadaan proyek, sebagaian besar dikerjakan langsung oleh sekolah penerima karena pengadaan termasuk dalam bagian sewakelola.

(CR-1/muj/rah)

ANTISIPASI KECURANGAN

Surat Suara Rusak Akan Dibakar

Pedagang memilah buah Jeruk impor di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Ketua Umum Asosiasi Eksportir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Asebssindo) Khafid Sirotuddin mengatakan akan terjadi penyesuaian harga buah impor seiring dengan perubahan kurs, karena importir juga harus menanggung kenaikan berbagai biaya pendukung importansi yang juga naik.

BADAN PENGAWAS PEMILU

Satpol PP Menertibkan Spanduk Bawaslu PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan, Madura, menertibkan spanduk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim yang dipasang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Sesuai dengan ketentuan, pemasangan spanduk itu tidak boleh melintang jalan, akan tetapi spanduk Bawaslu yang dipasang di Pamekasan justru melintang jalan,” kata Kepala Satpol PP Pamekasan Masrukin, Selasa sore.

Ia menjelaskan aturan tentang pemasangan spanduk dan alat peraga kampanye itu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Pemasangan Alat Peraga.

“Kami tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban ini, kendatipun spanduknya Bawaslu,” kata Masrukin.

Tindakan Satpol PP Masrukin menertibkan spanduk Bawaslu yang dipajang melanggar ketentuan perundangundang ini merupakan tindak lanjut atas protes warga.

Hanya saja, sambung Sapto, yang memasang spanduk itu bukan Panwaslu Pamekasan melainkan pihak panitia pengawas kecamatan (Panwascam).

Spanduk Bawaslu yang berisi ajakan untuk mensukseskan pelaksanaan

pemilukada Jatim 2013 dan mengajak masyarakat ikut mengawasi tahapan pelaksanaan pemilukada yang melanggar itu antara lain di Jalan Raya Desa Teja, Pamekasan dan di Jalan Raya Pamekasan-Sumenep di Desa Larangan, Kecamatan Larangan.

Secara terpisah anggota Panwaslu Pamekasan Sapto Wahyono mengakui pemasangan spanduk melintang jalan raya itu memang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

“Nanti, kami akan menegur panwascam. Yang jelas, bukan kami yang memasang itu,” katanya, menjelaskan. (ant/rah)

PAMEKASAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, akan membakar surat suara rusak pada Pemilukada Jatim yang akan digelar pada 29 Agustus 2013.

Komisioner KPU Pamekasan pada Kelompok Kerja Logistik dan Keuangan Nuzulul Qurnaian menjelaskan keberadaan surat suara pemilukada gubernur yang rusak itu diketahui setelah pihaknya menyortir surat suara.

“Pembakaran surat suara rusak ini akan kami lakukan pada Rabu (28/8) dengan disaksikan Polres dan Panwaslu Pamekasan,” kata Nuzulul Qur-

nain menjelaskan.

Jumlah surat suara Pemilukada Jatim yang ditemukan rusak itu sebanyak 17 lembar.

Jumlah surat suara Pemilukada Jatim yang ditemukan rusak itu sebanyak 17 lembar. Meski jumlah surat suara rusak itu

sedikit, namun pihak KPU perlu melakukan pembakaran secara simbolis yang nantinya akan disaksikan oleh pihak Panwaslu dan Polres Pamekasan dengan tujuan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat.

“Hanya surat suara ini yang rusak. Kalau jenis logistik lainnya, tidak kami temukan yang rusak,” kata Nuzulul Qurnain menjelaskan.

Keempat pasangan itu, masing-masing pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) dengan nomor urut 1, Eggi Sudjana - M Sihat de-

ngan nomor urut 2, pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Bangsa) dengan nomor urut 3, lalu pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) dengan nomor urut 4.

Jumlah pemilih untuk Pemilukada Jatim di Pamekasan sebanyak 656.342 orang yakni 316.815 pemilih lakilaki, dan 339.527 pemilih perempuan.

Menurut Nuzulul Qurnain, para calon pemilih itu tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. (ant/ rah)

PAMEKASAN

5

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO.0186| TAHUN II

PILGUB

KPU Pastikan Pendistribusian Logistik Tuntas PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menjamin pendistribusian logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Timur akan tuntas sebelum jadwal pemungutan suara.

Selasa (27/8), sebanyak 3.274 unit bilik suara dan 1.637 unit kotak suara mulai didistribusikan ke masingmasing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 13 kecamatan di Pamekasan. Pendistribusian logistik pilgub tersebut menggunakan 12 truk dengan dikawal petugas dari Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan.

Pengangkutan logistik di Kantor KPU Pamekasan ke truk disaksikan Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Wakil Bupati Khalil Asyari, Kapolres, dan Komandan Kodim Pamekasan, serta seluruh Kapolsek di 13 kecamatan.

Divisi Logistik KPU Pamekasan, Nuzulul Qurnain mengatakan KPU mengutamakan pendistribusian logistik untuk PPK di wilayah utara, yakni Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean karena faktor jarak tempuh dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lain di wilayah Pamekasan selatan.

“Kami memastikan pendistribusian seluruh logistik akan tuntas pada hari ini hingga ke masing-masing TPS, termasuk di TPS Khusus yakni di Lembaga Pemasyarakatan,” katanya.

Sekalipun sudah didistribusikan KPU akan terus melakukan koordinasi dengan PPK untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan logistik agar jika kasus tersebut terjadi, bisa segera dilakukan penanganan.

Meskipun pada proses sortir dan pemilahan telah

dilakukan secara hati-hati, namun pihaknya menilai perlu melakukan antisipasi agar bisa melakukan langkah secara cepat saat terjadi permasalahan dengan logistik.

Kasus tersebut diketahui setelah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membuka segel dan melakukan penghitungan ulang.

Jumlah surat suara yang ada hanya 396 lembar, sementara hak pilih di TPS tersebut sebanyak 581 orang.

“Segala kemungkinan terus kami antisipasi. Meskipun proses sebelumnya kami nilai telah dilakukan secara cermat dan hati-hati,” jelas Nuzulul.

Sementara itu, hari ini (Rabu, 28/8), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan akan membakar sebanyak 17 lembar surat suara yang dinyatakan rusak dan akan mengembalikan kelebihan 2800 lembar surat suara ke KPU Jawa Timur.

Surat suara yang dinyatakan rusak dan akan dibakar tersebut merupakan hasil sortir yang dilakukan oleh petugas KPU selama 3 hari. Kerusakan pada salah satu logistik Pemilukada itu diantaranya karena gambar pasangan calon yang tidak terang dan miring, sobek, dan gambarnya bergaris-garis.

Menurut Divisi Logistik KPU Pamekasan, Nuzulul Qurnain berdasarkan instruksi dari KPU Jawa Timur,

semua surat suara yang rusak tersebut langsung dibakar.

Pembakaran itu, menurut dia, dilakukan secara serentak di seluruh Jawa Timur.

Pembakaran surat suara itu akan disaksikan oleh unsur pimpinan daerah dan perwakilan tim pemenangan masing-masing pasangan calon serta akan dilengkapi dengan berita acara yang akan dikirim ke KPU Jawa Timur bersama dengan pengembalian kelebihan surat suara. ”Berita acara tersebut akan ditandatangani salah satu komisioner KPU Pamekasan, pimpinan Panwaslu, dan perwakilan pimpinan daerah serta kepolisian,” kata Nuzulul.

Nuzulul menyatakan kemungkinan besar kasus kekurangan surat suara pada Pemilukada kali ini tidak akan terjadi seperti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan beberapa waktu lalu. Sebab, jumlah surat suara yang diterima dari KPU Jawa Timur melebihi jumlah DPT sehingga harus dikembalikan.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan beberapa waktu lalu terjadi kekurangan surat suara di beberapa TPS. Kasus kekurangan terbanyak terjadi di TPS IV Dusun Mongging, Desa Polagan, Kecamatan Galis yang mencapai 200 surat suara.

Kasus tersebut diketahui setelah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membuka segel dan melakukan penghitungan ulang. Jumlah surat suara yang ada hanya 396 lembar, sementara hak pilih di TPS tersebut sebanyak 581 orang.

Kasus yang sama juga terjadi tiga kecamatan lain, yakni Kecamatan Batumarmar kekurangan 90 lembar, dan Kecamatan Palengaan kekurangan 81 lembar. (awa/ muj/rah)

MOGOK MENGAJAR. Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Taman Kanak-Kanak (TK) hingga SMA (Sekolah Menengah Atas) menggelar aksi mogok mengajar di alun-alun Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (27/8). Aksi mogok mengajar menuntut agar 1296 GTT dan PTT wilayah Nganjuk yang sudah bekerja beberapa tahun segera diangkat menjadi PNS. Ribuan GTT dan PTT mengancam akan mogok mengajar sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Warga Diminta Tidak Golput PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengajak warganya yang sudah memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Timur dan tidak goput.

Sejumlah petugas mengangkut logisitik Pemilukada Jawa Timur saat akan didistribusikan ke sejumlah PPK di Kabupaten Pamekasan. KPU menjamin seluruh logistik itu sudah terdistribusikan sebelum jadwal pemungutan suara.

Menutur Syafii, melaksanakan hak dalam pemilu, sama artinya dengan memberikan sumbangsih dan partisipasi dalam pembangunan Jawa Timur, sehingga hak tersebut perlu digunakan karena dilindungi undang-undang.

“Pemilukada Jawa Timur merupakan bagian dari proses pembangunan yang harus didukung oleh semua warga.

Dan kegiatan itu merupakan kesempatan bagi warga untuk memberikan sumbangsihnya berupa hak pilih,” katanya, Selasa (27/8).

Bupati juga meminta agar warganya menghargai setiap perbedaan yang terjadi pada

Pemilukada dan tidak menjadikannya sebagai penyebab timbulnya permusuhan antara kelompok pendukung yang satu dengan lainnya.

Menurutnya, siapa pun yang terpilih harus dianggap sebagai pilihan seluruh rakyat dan harus diterima sebagai pemimpin Jawa Timur. Sebab, Pemilukada hanya merupakan jalan untuk memilih pemimpin, dan setelah terpilih harus diterima oleh siapa pun.

“Kami tidak ingin terjadi pengkotak-kotakan antar pendukung yang satu dengan lainnya setelah pelaksanaan pemungutan suara. Perbedaan pilihan hanya terjadi di dalam

TPS dan setelah itu yang ada adalah kita sama-sama masyarakat Jawa Timur yang harus bersatu untuk bersama-sama membangun,” kata Syafii.

Komisioner KPU Pamekasan, Nuzulul Qurnain mengatakan KPU telah berupaya maksimal untuk meningkatkan jumlah warga yang menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilukada Jawa Timur. Salah satu upaya yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu di Pamekasan itu adalah dengan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya.

“Kami juga mengajak mereka menggunakan pengeras suara ke desa-desa untuk berpartisipasi dalam Pemilukada dan tidak golput,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi

Prayitno mengkawatirkan tingginya angka golput pada Pemilukada Jawa Timur akibat minimnya sosialisasi oleh KPU. Bahkan dalam pandangannya, masih banyak warga yang belum mengetahui Pemilukada termasuk pasangan calon yang akan bertarung memperebutkan suara mereka dalam pemungutan suara pada 29 Agustus nanti.

“Saya khawatir angka goput akan tinggi karena masih banyak warga yang belum mengetahui Pemilukada,” katanya.

Karenanya, ia meminta agar sisa waktu yang ada digunakan untuk melakukan sosialisasi dengan mengerahkan tenaga penyelenggara mulai dari tingkat kecamatan hingga KPPS. Jika tidak, ia meyakini angka golput pada Pemilukada kali ini akan tinggi. (awa/muj/ rah).

bupaten Pamekasan sebanyak 33.436 orang. Jumlah tersebut tersebar di 13 kecamatan.

Pada tahun 2005, jumlah warga Pamekasan yang buta huruf sebanyak 80.895 orang.

Jumlah warga Pamekasan yang buta huruf ini diketahui setelah pihak Disdik Pamekasan melakukan pendataan ulang tentang jumlah warga yang sebenarnya buta huruf.

Melalui pendataan ulang itu, akhirnya diketahui bahwa jumlah warga Pamekasan yang buta huruf sebanyak 60.972 orang.

Komisioner KPU Pamekasan Didin Sudarman mengakui pihaknya memang tidak melakukan sosialisasi secara khusus

kepada warga Pamekasan yang buta huruf tersebut, karena tidak terpikirkan sebelumnya.

Ia juga mengakui pemikiran aktivis KNPI Pamekasan itu benar, bisa benar dan karenannya pihak KPU akan berupaya melakukan sosialisasi secepatnya dengan meluangkan waktu yang masih tersisa, apabila memungkinkan.

“Kami memang tidak sempat memikirkan hal itu.Seharusnya warga buta huruf ini memang mendapatkan perhatian khusus dari KPU. Kami berharap gambar pasangan calon akan membantu,” kata Didin Sudarman menjelaskan. (ant/rah)

PEMILUKADA

Puluhan Ribu Warga Berpotensi Salah Pilih

PAMEKASANKomite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Madura, memperkirakan puluhan ribu warga berpotensi salah pilih pada Pemilukada Gubernur Jawa Timur, 29 Agustus 2013, karena yang bersangkutan buta huruf.

Jumlah tersebut tersebar di 13 kecamatan. Pada tahun 2005, jumlah warga Pamekasan yang buta huruf sebanyak 80.895 orang.

Wakil Sekretaris KNPI Pamekasan Azis Maulana mengatakan puluhan ribu warga Pamekasan yang buta huruf itu berpotensi salah pilih, karena sampai saat ini sosialisasi tentang pelaksanaan pemilukada belum maksimal dilakukan untuk mereka.

“Sosialisasi yang ada selama ini ‘kan tidak menyentuh langsung pada warga yang buta huruf ini,” katanya.

Ia menjelaskan warga yang buta huruf tersebut mendapatkan prioritas sosialisasi dari institusi penyelenggara pemilu, baik komisi pemilihan umum (KPU), panitia pemilihan kecamatan (PPK), maupun panitia pemungutan suara (PPS).

Kendatipun ada sosialisasi

yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilukada, menurut Azis Maulana, sejauh ini masih sangat terbatas dan lebih banyak dilakukan di perkotaan.

Berdasarkan data yang dirilis Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, jumlah warga Pamekasan yang buta huruf dan belum bisa menulis dan membaca kini sebanyak 60.972 orang.

Jumlah warga buta huruf di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dalam tiga tahun terakhir ini meningkat.

Sebelumnya, jumlah warga buta huruf hanya 33.436 orang dan pada awal 2013 meningkat menjadi 60.972 orang.

Pada tahun 2010, jumlah warga yang buta huruf di Ka-

6

SAMPANG

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO. 0186 | TAHUN II

Pemerintahan Sampang Jalan di Tempat SAMPANG – Makraknya proyek pembangunan di Kabupaten Sampang hingga kini masih belum jelas. Terbukti, salah satu proyek peninggalan era pemerintahan Noer Tjahja tahun 2012 masih banyak yang meninggalkan berbagai persoalan dan permasalahan, salah satunya adalah mangkraknya pengerjaan pembangunan lapangan karapan sapi.

Memasuki semester kedua era pemerintahan bupati Fannan Hasib dan Fadhilah Budiono (Al-falah) juga belum terlihat tanda-

tanda penyelesaian. Padahal, Pelaksanaan proyek lapangan karapan sapi itu dianggarkan sebesar Rp 4,6 miliar yang bersumber dari APBD

Sampang 2012. Sehingga, belakangan ini pekerjaan pengurukan tahap dua dikerjakan oleh CV Laras Imbang namun tidak di selesaikan sesuai kontrak yang kemudian di-black list.

Ketua Komisi A DPRD Sampang Mohamad Hodai mengatakan, pemerintah harus bertanggungjawab dan segera turun tangan.

Jika terus dibiarkan maka akan menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah

Kabupaten Sampang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Meski, proyek tersebut sudah di mulai sejak tahun 2011 lalu dan ditinggalkan begitu saja oleh rekanan pada akhir 2012.

"Ya kalau memang pemerintah itu sendiri sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai pengawas, cukup pihak penegak hukum atau yang terkait misalkan kejaksaan atau kepolisian

harus segera turun tangan menyelidikinya," ucapnya.

Lanjut Hodai, tahun 2012 komisi C DPRD Sampang juga telah memanggil pihak-pihak terkait dalam permasalahan tersebut, mulai dari SKPD di Pemkab Sampang dalam hal ini disbudparpora termasuk pihak rekanan itu sendiri untuk segera menuntaskan masalah itu.

Setelah dianggarkan lagi untuk tahun 2013 ini

belum ada tindakan apapun yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sampang. “Kalau untuk tahun kemarin, komisi C itu sudah memanggil pihak yang terkait. Seperti rekanannya tapi tidak ada respon sampai sekarang, akhrnya terkesan seperti ada pembiaran," tanyanya.

Dia menambahkan, proyek yang memang sudah dianggarkan pada tahun 2013 dan pengesahan anggarannya sudah sejak tahun 2012, seha-

rusnya tidak perlu menuggu lagi dan harus langsung di kerjakan karena di khawatirkan hingga tutup tahun anggaran tersebut justru tidak terserap.

“Padahal itu anggarannya sudah di dok November 2012 lalu . Nah ini seharusnya memasuki tahun 2013 bisa langsung di kerjakan jangan sampai masuk tutup tahun lagi meski sudah tinggal 4 bulanan,” katanya. (ryn/lum)

PILKADES

Kisruh Penetapan Cakades Bire Barat

junaidi/koran madura

DIANGKUT. Sejumlah petugas saat mengangkut logistik ke perahu untuk diditribusikan ke Pulau Madangin, Kecamatan Kota Sampang, Selasa (27/8). Pendistibusian ini dilaksanakan lebih awal dan tetap mendapat penjagaan ketat dari ptugas kepolisian.

PILGUB JATIM

KPU Mendistribusikan Kotak Suara Lebih Awal SAMPANG - Pendistribusian kotak suara ke Pulau Madangin, Kecamatan Kota Sampang, Selasa (27/8) oleh Pelaksana Pemilihan Kecamatan dilakukan lebih awal dibandingan dengan wilayah daratan. Khawatir apabila didistribusikan dengan waktu yang bersamaan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena kondisi cuaca yang ekstrem.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Sampang mulai mendistribusikan kotak suara pada H-2 pemilihan Gubernur Jawa Timur, dan yang pertama kali didistribusikan dari

Pulau Mandangin karena khawatir terjadi yang tidak diinginkan. Pendistribusian tersebut mendapat pengawalan tersebut ketika pengangkutannya sampai pemindahan ke perahu yang akan membawa kotak suara, sebelum perahu berangkat jumlah kotak suara di hitung kembali disesuaikan dengan jumlah TPS (tempat pemungutan suara).

Ketua PPK kota Sampang Ahmad Nurul Hidayat mengatakan, pendistribusia kotak suara di daerah kepulauan sengaja didistribusika pada H-2 sebelum pencoblosan, karena dari pihak

Kami khawatir terjadi sesuatu seperti yang di kabupaten lain pada waktu pendistribusian sempat jatuh...,”

Ahmad Nurul Hidayat Ketua PPK kota Sampang

keamanan mengkhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak

dinginkan melihat situasi cuaca angin dan ombak yang ekstrem.

Jumlah kotak suara yang didistribusika berjumlah 28, di antaranya 27 untuk TPS (tempat pemungutan suara) dan 1 untuk PPS dengan jumlah 11 198 surat suara.

Sedangkan dari keamanan sendiri disediakan sebanyak 7 personel kepolisian.

Lanjut Nurul, kotak suara yang di Pulau Mandangin nantinya akan ditampung di balai desa, dan pada hari H akan mulai didistribusikan ke sejumlah TPS dengan keamanan satu personel aparat kepolisian di asing-

PENERIMAAN GAJI GANDA

Mantan Bupati Tak Penuhi Panggilan Kejari SAMPANG - Kejaksaan Negeri Sampang, Selasa (27/8), memanggil mantan Bupati Sampang Periode 2008- 2012, Noer Tjahya. Itu terkait kebijakannya saat memimpin Kota Bahari yang mengeluarkan SK jabatan bagi PNS untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kejari telah mengirimkan surat panggilan Kamis (22/8) kemarin melalui bagian Hukum Pemkab Sampang, ternyata tidak kooperatif terhadap kejari. Namun, Noer Tjahya tidak memenuhi panggilan tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Danang Purwoko melalui Kasi Intel Sucipto mengatakan, agenda pemanggilan itu untuk melakukan penyelidikan soal penerimaan gaji ganda oleh PNS yang duduk di BUMD. Sebab, sudah melanggar aturan perundang-undangan, jika melihat dasar hukum pada Pasal 3 dan 4 PP Nomor 6 Tahun 1974 tentang PNS Dalam Berusaha, UU Layanan Publik Pasal 17 a UU Nomor

kita yang akan hadir untuk periksa di rumahnya apa tidak. Meski begitu tidak hadir akan merugikan dirinya sendiri, tapi kita tunggu sampai jam kantor," katanya.

Menanggapi hal itu, Noer Tjahya, saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, mengatakan, dirinya tidak menerima surat pemanggilannya itu.

"Bagaimana saya mau datang surat panggilannya pun saya belum terima," tuturnya. ryan harianto/koran madura Ditanya mengenai alasan Kasi Intel Sucipto saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (27/8). penandatanganan SK PNS Pihaknya mengatakan bahwa agenda pemanggilan mantan Bupati Sampang untuk duduk di BUMD dengan Periode 2008- 2012, Noer Tjahya. untuk melakukan penyelidikan soal adanya gaji ganda itu, ia menpenerimaan gaji ganda oleh PNS yang duduk di BUMD. jelaskan karena dirinya menganggap sudah sesuai dengan 25 Tahun 2009 dan UU Pokok sudah dipanggil selama dua prosedural. Jika berkaitan Kepegawaain Nomor 8 Tahun kali hingga tiga kali dalam dengan pengeluaran SK, ka1974 junto PP 9 Tahun 2003 pemanggilan kejari tidak tanya, seharusnya kejari metentang Pemindahan dan ada kabar. Maka, dalam hal manggil Bagian Hukum PemPengangkatan PNS. ini masih menunggu pem- kab Sampang.

"Itu sudah jelas menyala- bahasan selanjutnya setelah "Saya tanda tangan di SK hi aturan. Atas dasar hukum pembahasan tim kejari. Diri- itu karena mekanismenya apa yang sudah bertanggung nya masih menunggu hingga yang harus ditanda tangani jawab mengeluarkan SK," pukul 16.00 Wib. oleh saya, yang menyiapkan ucapnya kepada Koran Ma"Kita akan cari dia (Noer SK itu Bagian Hukum, sebab dura.

Tjahya-red) karena sudah mengetahui persis. Tapi, Namun demikian, lan- tidak kooperatif dan kita Kalau SK Noer Tjahja tanya jut Sucipto, jika Noer Tjahya tunggu dengan tim, apakah saya," paparnya. (ryn/lum)

masing TPS. Sebelumnya PPK tidak mempunyai rencana untuk mendistribusikan kotak suara pada H-2 dan semuanya akan didistribusikan pada H-1, tapi karena terjadi kekhawatiran tersebut maka dia lebih memilih untuk didistribusikan lebih awal.

“Kami khawatir terjadi sesuatu seperti yang di kabupaten lain pada waktu pendistribusian sempat jatuh dan karena permintaan dari kapolres Sampang untuk dipercepat maka distribusikan lebih awal ketimbang yang didaratan,” ucapnya. (jun/lum)

SAMPANG - Kisruh penetapan Calon Kepala Desa (Cakades) Bire Barat, Kecamatan Ketapang, memasuki babak baru. Kisruh tahapan pilkades tersebut dipicu oleh kebijakan panitia pemilihan kepala desa yang menggugurkan Ahmad Sidik, salah satu calon yang akan mendaftar, ditolak dengan alasan tidak lengkap persyaratannya.

Ahmad Sidik, salah satu calon yang dianggap tidak lengkap berkasnya oleh panitia pemilihan kepala desa (P2KD) setempat, mengatakan hal ini sangat janggal dan tidak masuk akal. ”Bagaimana tidak, Mas, sejak awal saya sudah mengurus KTP, akte dan SKCK untuk melengkapi persaratan sebagai calon kades, tetapi anehnya setelah semuanya sudah selesai, malah surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah diterbitkan Polres Sampang, dengan alasan tidak jelas dalam jangka waktu kurang lebih satu minggu sebelum tahapan pendaftaran calon kades ditutup, pihak kepolisian mencabut kembali SKCK yang menjadi salah satu sarat pencalonan,” katanya kepada Koran Madura, Selasa (27/8).

Tidak berhenti hanya disitu saja, pendukung Sidik saat menyerahkan berkas pendaftaran ke P2KD ditolak dengan membanting berkas yang dibawa ke P2KD. “Karena diperlakukan seperti itu oleh P2KD, pendukung kami secara sepontan memberikan tanggapan yang dianggap kasar oleh P2KD, kemudian berbuntut P2KD melaporkan pendukung kami ke polres dengan perbuatan tidak menyenangkan, dan akhirnya dua orang dari pendukun kami ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sampang,” lanjutnya.

Ditambahkan Ahmad Sidik, ia berharap semua pihak harus netral untuk melihat persoalan tahap pilkades di Desa Bire Barat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ataupun diperlakukan tidak adil dalam hak politiknya. “Nasib kami yang diperlakukan seperti ini membuat kami akan melakukan upaya hukum,” ujarnya.

Sementara Didik Adi Pribadi, Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Sampang, saat dikonfirmasi, Selasa (27/8), mengatakan, pada awalnya persaratan calon Ahmad Sidik sudah memenuhi persyaratan dengan kepemilikan SKCK, tetapi SKCK dicabut kembali dengan Polres Sampang.

Sedangkan tahapan pendaftaran cakades sudah ditutup maka secara otomatis bakal calon yang tidak memenuhi persaratan gugur, tetapi pemdes hingga saat ini masih belum menerima surat penetapan secara tertulis.

“Berdasarkan informasi yang saya ketahui dari Camat Ketapang, tahapan pendaftaran calon Kades Bire Barat sudah ditutup pada tanggal 22 Agustus 2013. Mestinya pihak calon yang dinyatakan gugur karena tidak lengkap persaratannya harus menerima berita acara secara tertulis tentang penetapan. Terkait tahapan pilkades berjalan hal itu masih kewenangan penuhi P2KD dan Camat setempat, hingga saat ini kami hanya dilaporkan perkembangan tahapan secara lisan,” jelasnya.

Ditambahkan Didik, jika gugurnya calon Ahmad Sidik saat pendaftaran dikarenakan tidak lengkap persaratan SKCK-nya, memang secara prosedur mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2006 yang menjelaskan SKCK bagian dari persaratan calon kades yang harus dilengkapi, jika persoalannya adalah SKCK hal ini sudah menjadi kewenanga aparat kepolisian bukan kewenangan Kabag Pemdes. (hol/lum)

INFRASTRUKTUR

Jalan Rusak Meresahkan Warga Sampang - Kondisi Jalan Raya Rajawali, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan/Kota Sampang , meresahkan warga penduduk di sekitar lokasi.

Banyaknya pengendara saat melintasi di jalan tersebut yang kurang paham serta jeli.

Apalagi, pengendara dengan kondisi malam hari.

Anam Priyadi (25), warga Kelurahan Rongtengah, menjelaskan, kekwatiran dirinya serta warga setempat ketika kondisi gelap banyak pelintas roda dua melaju dengan kecepatan tinggi. Sehingga, bunyi bising akibat terjebaknya RUSAK. Sejumlah ruas di Jalan Raya Rajawali, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan/ Kota Sampang, yang mengalami kerusakan dan belum mendapat perhatian serius dari Pemkab Sampang.

FOTO: ryan hariyanto/ koran madura

lubang kecil dari rusaknya jalan itulah membuatnya resah.

"Kalau dari harapan kita untuk segera bisa diperbaiki kayaknya tidak mungkin, Mas. Cuma kadang roda dua itu bisa mengagetkan warga lainnya. Karena ya bunyi gubrakan kendaraan setelah ada lubang itu," katanya.

Warga sudah mencoba menutupi lubang tersebut untuk menghindari kecelakaan. "Sama warga sini kadang dikasih tambahan tanah pada lubang yang tidak merata ini, Mas. Supaya tidak ada korban seperti kejadian sebelumnya," ungkapnya.

Hal sama juga disampaikan oleh Subadriyah (36). Warga setempat menuturkan, pemerintah tidak peduli dalam menangani hal itu membuat warga semakin resah. Warga terpaksa bergotong royong sendiri untuk memperbaiki jalan tersebut.

"Kalau nunggu pemerintah kapan selesainya, Mas. Ya kita saja yang bantu pelintas jalan supaya tidak ada korban dengan memberikan tanah untuk menutupi lubang ini. Tapi, sekarang warga tidak bisa lagi nutupi karena masih banyak warga sibuk sendiri," keluhnya.(ryn)

BANGKALAN

7

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO. 0186 | TAHUN II

KOMPENSASI

Kantor Pos Tidak Punya Kebijakan BLSM

Diduga Memalsukan Dukungan Polres Akan Periksa Komisi Pemilihan Umum Bangkalan BANGKALAN – Kasus dugaan pemalsuan dukungan terhadap salah satu pasangan calon gubernur (cagub) Eggi-Sihat rupanya akan terus berlanjut.

Sebab polres Bangkalan setelah menerima pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan pemalsuan dukungan tersebut berjanji akan mengusut tuntas. Meskipun pihaknya masih menghentikan sementara proses penyelidikan karena sejumlah pertimbangan.

Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono menjelaskan masalah pemalsuan dukungan tersebut disepakati masuk dalam ranah pidana.

Data dukungan palsu yang ternyata didapat dari saudara Samsul, verifikator dan anggota PPK, kini yang bersangkutan telah dipanggil 2 kali.

Yang bersangkutan baru memenuhi panggilan sesudah lebaran. ”Anehnya, Samsul mengaku tidak tahu surat itu dari mana datangnya. Oleh karena itu, kami akan memeriksa pihak KPUD setelah ini,” terang Sulistiyono.

Namun demikian, mantan Kasubid Gakkum Ditpolairud Polda Jatim ini menyatakan bahwa saat ini

dirinya memerintahkan para penyidik yang mengatasi kasus tersebut untuk menghentikan sementara proses penyidikan. ”Untuk sementara saya meminta penyidik untuk menunda penyidikan kasus ini. Tidak mungkin kami memanggil pihak KPUD karena mereka masih sibuk menghandle masalah Pilgub. Jadi proses kasus ini kami tunda sementara hingga Pilgub usai,” paparnya.

Sulistyono pun berjanji kasus pemalsuan dukungan akan terus diproses dan sekaligus meminta bantuan masyarakat agar mempermudah tugasnya.

Sebelumnya, sejumlah aktivis Leksdam (lembaga kajian

doni heriyanto/koran madura

AUDENSI. Belasan aktivis Leksdam saat mempertanyakan tindak lanjut kasus pemalsuan dukungan calon Gubernur Eggi-Sihat di Polres Bangkalan. sosial demokrasi) mempertanyakan kasus pemalsuan dukungan terhadap pasangan calon Gubernur Eggi-Sihat, dalam bentuk pemalsuan tanda tangan dan penggunaan foto copi KTP tanpa izin, Sebab, masalah tersebut dinilai belum tuntas. Mereka menilai dalam kasus ini tidak ada kejelasan lebih lanjut. ”Kehadiran kami ke sini terkait dengan masalah

SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan), dari perkara pemalsuan dukungan terhadap calon Gubernur Eggi Sudjana, yang dilaporkan saudara Aliman Haris beberapa waktu lalu,” Kata Ketua Leksdam, Misbah, kemarin (27/8).

Menurutnya, oknum pelaku pemalsuan harus diusut tuntas agar tidak terjadi mafia demokrasi di Bumi

Bangkalan. Sebab, hal itu dapat menciderai nilai-nilai maupun norma yang terkandung dalam konstitusi.

Hal itu sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang no 26 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan. ”Kasus ini tetap harus diungkap, agar mafia demokrasi tidak semakin merajalela,” imbuhnya. (dn/rah)

BANGKALAN - Keluhan warga mengenai tidak meratanya penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akhirnya ditanggapi oleh pihak kantor pos. Unit Pelayanan Luar Kantor Pos Bangkalan Muzammil Anwar menyatakan bahwa lembaganya hanya berwenang menyalurkan dan mencairkan bantuan subsidi pemerintah dan tidak berwenang menentukan kebijakan. Karena itulah, kata Muzammil, Kantor Pos hanya bisa membayar bantuan BLSM terhadap warga yang sudah terdata sebagai penerima. ”Kami tidak mengetahui akan hal itu. Sebab, kebijakan bukan berada di tangan kami,” kelit Unit Pelayanan Luar, kantor Pos Bangkalan, Muzammil Anwar.

Dia menjelaskan jumlah penerima BLSM pada tahap pertama sebanyak 85.068 RTSM di 18 kecamatan yang ada di Bangkalan. Besaran nominal per bulan sebesar Rp 150 ribu. Karena dirapel Kami tidak mengetahui selama dua bulan, pemakan hal itu. Sebab, bayaran tersebut diterima kebijakan bukan berada masyarakat sebanyak Rp di tangan kami,” 300 ribu. ”Pembayaran untuk Muzammil Anwar bulan Juli-Agustus sudah diterima masyarakat. RealUnit Pelayanan Luar isasinya sudah 99,64 perKantor Pos Bangkalan sen. Untuk tahap kedua, realisasi BLSM kemungkinan awal September,” terangnya.

Mengenai penyebaran dana bantuan di tingkat kecamatan, kata Muzammil, pihaknya telah merealisasikan pembayaran kepada masyarakat dengan dua cara. Pertama, masyarakat datang secara langsung ke kantor pos setempat, untuk mengambil uang BLSM. Selain itu, cara kedua yang diterapklan dalam merealisasikan dana bantuan tersebut, diserahkan kepada ketua kelompok masyarakat, seperti lurah ataupun tokoh masyarakat.

Saat ditanya mengenai keefektifan penyaluran melalui tokoh masyarakat, pihaknya memastikan tidak ada kendala.

Sebab, pihaknya turut menjaga dalam penyaluran bantuan tersebut di setiap tempat penyaluran, baik di rumah kades atau pun di kantor pos sendiri.

Sebelumnya, sejumlah warga yang berkategori miskin kecewa, karena tak mendapatkan bantuan subsidi pemerintah tersebut. Malah, bantuan tersebut disinyalir tak tepat sasaran. Sebab, orang miskin yang berhak tak masuk dalam penerima bantuan tersebut. Entah karena tak terdaftar ataukah tidak sampai bantuan tersebut kepada yang berhak, sampai saat ini masih tidak ada yang mengetahui. Itu terjadi karena tidak ada lembaga khusus yang memantau bantuan pemerintah tersebut.

Salah satunya, Amina (57) yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga serabutan, warga desa Tenggun Dajah kecamatan Klampis tidak menerima dana bantuan itu. Dia pun mengaku tidak tahu apakah dirinya terdaftar ataukah tidak. Sebab, setiap ada bantuan dari pemerintah selalu terlewatkan, termasuk tidak menerima bantuan program beras miskin (raskin).

Padahal, wanita ini hanya tinggal di rumah reyot berdinding dari bambu yang sudah lapuk dengan penghasilan yang tak menentu sehari-hari. ”Saya hanya mendapatkan kartu Sehati, program kesehatan gratis pemerintah. Lain-lainnya, memang saya tidak pernah dapat bantuan,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Agus (21). Remaja sebatang kara yang ditinggal ayah dan ibunya ini mengaku tak menerima bantuan BLSM dari pemerintah. Selain itu, program beras miskin yang menjadi program pemerintah tak pernah sampai di tangannya.

Sehari-hari dirinya hanya mengandalkan hidup dari hasil ternak kambing dan binatang peliharaan lainnya. Termasuk, bantuan pemberian dari orang lain. ”Saya tidak menerima bantuan BLSM tersebut. Saya berharap juga terdaftar sebagai penerima,” harapnya. (ori/rah)

LOGISTIK

POLITIK

Capres Partai Islam Diapresiasi

PPK Kota Menerima 183 Kotak Suara Tersegel

BANGKALAN – Panglima TNI 2007-2010, Djoko Santoso menyambut baik gagasan yang dilontarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai calon presiden yang diusung bersama oleh partai-partai Islam.

"Saya menyambut baik gagasan yang brilian ini.

Memang diperlukan seorang capres yang memiliki ideologi nasionalis-relijius," kata Djoko Santosokepada pers usai berbicara dalam dialog kebangsaan di Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura, Selasa.

Djoko Santoso mengemukakan bahwa capres dimaksud harus dimunculkan oleh partai-partai Islam melalui proses seleksi ketat mengacu kepada kompetensi, kapabilitas, integritas, dan rekam jejak (track record) capres yang bersangkutan.

"Pemimpin nasionalisrelijius itu sangat dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia ke depan karena tantangan yang dihadapi bangsa akan sangat berat. Tahun pertama saja sudah harus menghadapi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) 2015," kata Djoko yang sedang bersafari politik di Jatim. Sehari sebelumnya, Djoko bertemu dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Jombang.

BANGKALAN - Panitia Pemungutan Kecamatan kota Bangkalan mengaku telah menerima logistik dari KPUD Bangkalan, Selasa (27/8). Sebanyak 183 kotak suara akan mulai didistribusikan ke masing-masing PPS di 7 kelurahan dan 6 desa yang berada di Kacamatan kota. ”Logistik Pilgub sudah mulai dikirim KPUD Bangkalan kepada PPK, sudah kita terima berupa kotak suara 183 buah, bilik suara 366 buah, kalkulator, poster, dan perlengkapan

Sebelumnya, politisi PKS Mardani Alisera mengusulkan agar partai-partai Islam bersatu dalam menghadapi Pilpres dan memunculkan nama calon. Para pemimpin parpol Islam dan ormas Islam harus berinisiatif untuk rembuk nasional menemukan figur capres yang didukung bersama.

"Agar parpol Islam dan Ormas Islam bersatu dalam Pilpres. Umat Islam khususnya para pemimpinnya harus sadar Pilpres sangat strategis untuk umat," kata Mardani dalam pernyataannya kepada pers pekan lalu di Jakarta.

Menurut Mardani, PKS menghitung partai Islam yang diharapkan bersatu adalah PKS, PAN, PKB, PPP, dan PBB. Tokohnya tergantung kesepakatan nantinya, namun PKS menyebutkan beberapa nama yang dianggap layak maju dalam pilpres mendatang.

Sementara itu, mengenai kunjungan Djoko Santoso ke Jatim, wartawan senior Usamah Hisyam yang menyertai Djoko Santoso mengemukakan, tujuannya adalah untuk memperkenalkan Gerakan Indonesia ASA dan menjelaskan kesiapannya untuk maju sebagai Calon Presiden pada Pemilihan Presiden tahun

2014.

Menurut Usamah, Djoko Santoso adalah prajurit dengan rekam jejak yang cemerlang. Ia berhasil mengendalikan demonstrasi satu juta orang di Yogyakarta pada Mei 1998 saat menjabat sebagai Danrem 072/Pamungkas, ketika di tempat-tempat lain unjuk rasa berubah menjadi anarkis dan menimbulkan kerusuhan besar seperti yang terjadi di Jakarta, Makassar, dan Solo.

Putera Solo kelahiran 8 September 1952 itu juga berhasil memadamkan konflik SARA di Ambon saat ia menjabat Pangdam XVI/Pattimura. Djoko Santoso juga termasuk salah satu penggagas reformasi TNI serta tidak pernah terlibat pelanggaran hak-hak asasi manusia dan urusan bisnis di lingkungan TNI. Selain Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia ASA, Djoko Santoso kini duduk selaku Ketua Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang beranggotakan 4,7 juta orang serta Ketua Dewan Penasehat pada Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi) dan Pandu Tani Indonesia (Patani) yang berpengaruh dalam puluhan juta warga pedesaan. (ant/rah)

lainnya,” ungkap ketua PPK Kecamatan Kota, R Sucipto.

Dia menjelaskan pihaknya sudah menerima logistik dan menandatangani berita acara bukti telah diterima. Kemudian akan distribusikan ke PPS di masing-masing desa yang ada di kacamatan, Rabu (28/8).

PPS akan bertanggungjawab terhadap keberadaan logistik yang ada di Sekretariat PPS bersama dengan sekretariatan dan Linmas. Selain itu ada penjagaan dari pihak kepolisisan, sampai logistik

tersebut benar-benar terealisasi.

Dia menambahkan ada 64.349 untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di kecamatan kota. Sedangkan surat suaranya ditambah 2,5 persen dari DPT. Mengingat pengalaman dalam pemilihan sebelumnya, pihaknya mengaku dalam partisipasi kehadiran pemilih hanya mencapai 60 persen.

Oleh karena itu, apabila ada kekurangan pada kelengkapan surat suara, tentunya

PPS harus memberitahukan kepada PPK. Kemudian akan dilaporkan kepada KPUD.

Logistik Pilgub sudah mulai dikirim KPUD Bangkalan kepada PPK, sudah kita terima berupa kotak suara 183 buah, bilik suara 366 buah, kalkulator, poster, dan perlengkapan lainnya,”

R Sucipto

Ketua PPK Kecamatan Kota

DITURUNKAN. Sejumlah petugas saat menurunkan logistik dari kendaraan truk di kantor PPK Kota Bangkalan, Selasa (27/8).

Sementara itu, ketua Panwascam kecamatan Kota Bangakalan, Ahmad Mustain mengaku, pendistribusian yang telah dilakukan KPUD Bangkalan sudah sesuai dengan daftar TPS yang ada. Sehingga sejauh ini masih belum ditemukan adanya kekurangan logistik. ”Kan sudah ada berita acaranya, dan sudah ditandatangani oleh pihak PPK. Tentunya sudah sesuai dengan apa yang telah dikirim oleh pihak KPUD,” tandasnya. (ori/rah)

8

SURAMADU

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO.0186| TAHUN II

DPRD SOROTI TARGET PAD

Balai Pemuda Diturunkan

NELAYAN UDANG PAMEKASAN. Seorang nelayan memasang perangkap udang, di endapan air untuk garam, Desa Pademawu Timur, Pamekasan, Jatim, Selasa (27/8). Perangkap yang dibiarkan selama semalam itu bisa menangkap udang 3 hingga 6 kg dengan harga Rp 21.000 - Rp 26.000 per kg.

Sukseskan Pilgub Jatim 2013 SURABAYA - Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Mayjen TNI Judy Harianto berharap pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur bisa berlangsung aman, damai dan tanpa gesekan.

Harapan ini disampaikan Judy, Selasa (27/8) petang, seusai melihat secara langsung kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pilgub.

“Saya sudah melihat, dan seluruhnya berjalan lancar.

Logistik juga sudah terpenuhi, saya juga sudah minta KPU bisa menyelenggarakan pilkada ini dengan netral,” ujar Judy ketika ditemui di kantor KPU Jawa Timur.

Pada KPU, Judy berpesan agar KPU mensosialisaikan jika pilgub bukanlah sebuah pesta demokrasi melainkan sebuah hajatan besar yang harus didukung seluruh rakyat.

“Jadi ini bukan foya-foya sifatnya. Masyarakat harus paham dan mendukung supaya ini berjalan lancar dan sukses,” ujarnya. Dengan keterlibatan seluruh masyarakat, Judy berharap pilgub kali ini tidak sampai terjadi gesekan di akar rumput.

Menurutnya, pesta demokrasi pemilihan gubernur memang memerlukan biaya yang cukup tinggi dengan pelibatan jumlah massa yang tidak sedikit. Karenanya, kedepan Judy lebih berharap pemilihan gubernur selesai ditingkatan DPRD. Pemilihan secara langsung, kata dia, lebih pas jika untuk level presiden dan level bupati/walikota.

Kemenkopolhukam juga telah memberikan himbauan kepada seluruh daerah agar menyelesaikan pilkada di semua tingkatan pada tahun 2013 ini. “Harapan kita pilkada selesai sehingga 2014 bisa konsentrasi hadapi pileg dan pilpres,” ujarnya.

Untuk diketahui, pengajuan dana yang dibuat penyelenggara pilgub Jatim 2013 hingga Rp 1 triliun. Dan dana tersebut hanya untuk satu putaran.

Sebagai perbandingan, Pilgub Jatim 2008 silam yang digelar hingga dua putaran plus

perhitungan ulang di Madura, tidak sampai Rp 1 triliun. Jumlah DPT ( daftar pemilih tetap)

kedua pada 4 November 2008, dana terserap Rp 265 miliar.

Sedang putaran tambahan,

han anggaran Rp 18,6 miliar.

Penghitungan ulang dilaksanakan 28 Desember 2008 dan

saat itu sekitar 28 juta. Pada putaran pertama pada 23 Juli 2008, dana yang dialokasikan Rp 550 miliar. Untuk putaran

yakni penghitungan ulang di Pamekasan serta pemungutan ulang di Bangkalan dan Sampang, memerlukan tamba-

pemungutan ulang 21 Januari 2009. Jadi pada Pilgub Jatim 2008 menghabiskan sekitar Rp 833,6 miliar. (ara)

2.500 Foto Perjuangan Kemerdekaan Dipamerkan Menurut dia, seluruh foto yang ditampilkan merupakan arsip Nasional dan benar-benar terjadi alias bukan rekayasa. Beberapa foto di antaranya peristiwa pelucutan senjata tentara Jepang, pengibaran bendera Merah Putih untuk pertama kalinya, penyapuan ranjau pada masamasa perang serta sejumlah perundingan.

Selain itu, kata dia, tidak sedikit pula gambar tokohtokoh bangsa seperti Presiden pertama RI Soekarno beserta Wakil Presiden Moch. Hatta, Panglima Besar Soedirman, Jendral Oerip Sumohardjo, Mayjend dr. Mustopo, dan Bung Tomo.

Foto-foto yang ditampilkan hanya sebagian kecil dari koleksi yang dimiliki Baper-

tersebut, kata dia, Pemkot termasuk rugi dua kali yakni kerugian pertama pembangunan gedung terus mengalamo kemoloran, sedangkan kerugian kedua PAD balai pemuda menjadi berkurang.

Untuk itu, kata dia, pihaknya mendesak Pemkot Surabaya agar permasalahan Balai Pemuda harus secepatnya diselesaikan. Khusus balai Pemuda di gedung pertemuan yang terbakar diharapkan akhir tahun ini sudah selesai dan awal tahun depan gedung bisa dimanfaatkan warga kota Surabaya.

Sedangkan gedung balai Pemuda sisi timur yang kini sudah selesai dewan meminta agar pemanfaatannya bisa maksimal. Sebab, sejak gedung itu selesai dirahabilitasi ternyata sampai sekarang pemanfaatnnya belum maksimal. “Kami inginnya manfaat gedung bisa maksimal, itu saja, biar tikdak mubazir,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya Eri Cahyadi mengatakan renovasi lanjutan pembangunan Gedung Type A Gedung Balai Pemuda segera dilakukan. Ini sejalan dengan telah selesainya proses lelang pekerjannya.

Anggaran renovasi tersebut sekitar Rp6 miliar, dan kini tinggal pelaksanaannya saja. (ant/dik)

EKONOMI

Melemahnya Rupiah Mulai Mempengaruhi Sektor Usaha

BANGKALAN - Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar terus menghantui perekonomian dalam negeri.

Sejumlah pengamat bahkan menilai kondisi saat ini sebagai ambang krisis ekonomi bagi Indonesia. Kabupaten Bangkalan yang merupakan bagian terkecil Indonesia dinilai mulai terpengaruh atas melemahnya nilai rupiah kali ini. ”Kami masih berharap pemerintah bisa menanggulangi masalah kurs mata uang rupiah ini. Kami khawatir jika ini terus berlanjut akan menimbulkan konflik atau masalah sosial bagi masyarakat kita, khususnya di Bangkalan yang income per kapita penduduknya masih rendah,” ujar Khotib Marzuki anggota Komisi B DPRD Bangkalan, yang membidangi perekonomian.

Politisi PKB ini menilai berlarut-larutnya masalah melemahnya nilai kurs rupiah dewasa ini, mulai mempengaruhi sektor riil di Bangkalan. Bahkan, harga makanan pokok sudah mulai melambung tinggi. ”Jadi masalah melemahnya rupiah sudah mempengaruhi sektor riil di Bangkalan, contoh saja produk tahu dan tempe, sebagai produk yang bahan dasarnya banyak diimpor.

Melemahnya terhadap dolar tentu akan menaikkan harga makanan rakyat kecil itu,” papar Khotib.

Kedelai sebagai bahan pokok, kata Khotib, masih banyak dari barang impor. Jika rupiah melemah, harga kedelai akan selangit. Sehingga makanan yang bahan dasarnya dari kedelai akan mengalami lonjakan harga yang signifikan. ”Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan. Kasihan masyarakat kecil,” tandasnya. (dn/rah)

PEMILUKADA

PAMERAN

SURABAYA - Sebanyak 2.500 foto perjuangan selama kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dipamerkan di Atrium Rainbow Ground Level BG Junction Kota Surabaya mulai Selasa (27/8) hingga 1 September 2013.

Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan (Baperpus) Surabaya, Arini Pakistyaningsih, Selasa (27/8), mengatakan, sepenggal peristiwa bersejarah seputar perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia terpampang dalam pameran foto kali ini.

“Pameran foto yang digelar dalam rangka peringatan HUT RI ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan pada masyarakat dan generasi muda. Makanya kita gelar di mal,” katanya.

SURABAYA - Komisi B Bidang Anggaran DPRD Kota Surabaya menyoroti target pendapatan asli daerah (PAD) khususnya untuk sewa gedung di UPTD Balai Pemuda dari sekitar Rp 587 juta menjadi Rp243 pada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2013.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Rusli Yusuf, Selasa, mengatakan, pihaknya menyayangkan hal ini karena sebagaian besar obyek PAD di kota Surabaya target PAD-nya naik semua, namun akibat terbengkalainya rehabilitasi gedung Balai Pemuda sisi barat target PAD-nya justru turun.

“Kami menilai penurunan target PAD Balai Pemuda murni akibat kelambanan pemkot merehabilitasi gedung Balai Pemuda yang pernah terbakar tahun lalu,” katanya.

Menurut dia, rehabilitasi gedung yang terbakar pada akhir 2011 dan sisa atapnya sempat direnovasi 6 September 2012 mestinya suah selesai pada awal 2013 ini. Hanya saja, rehabilitasinya hingga sekarang belum juga selesai.

Seharusnya, kata dia, rehabilitasi Balai Pemuda selesai pada awal tahun ini atau paling tidak selesai Maret lalu, namun kenyataannya hingga sekarang belum ada tanda-tanda perbaikan gedung itu selesai pada pertengahan tahun ini.

Atas penurunan PAD

pus Surabaya. Arini mengaku, saat ini pihaknya mempunyai sekitar 2.500 eksemplar fotofoto perjuangan. Untuk menjaga arsip-arsip kuno tersebut tidak rusak, Baperpus menempuh langkah sesuai standar penyimpanan dokumen.

Sementara itu, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Surabaya, Hartoyik menyambut baik kegiatan tersebut.

Dikatakan

Arini,

setiap

enam bulan sekali foto foto itu dilakukan fumigasi. Arsip diberi obat tertentu kemudian disimpan di tempat khusus yang temperaturnya sudah diatur tidak boleh di atas 37 derajat celcius. Disamping itu, pantangan lainnya yakni tidak boleh lembab, harus bersih dan bebas rayap.

“Bahkan akses masuk ke ruangan itu dibatasi dan tidak sembarang orang boleh masuk,” ujarnya.

Selain pameran foto, kata dia, kegiatan yang digelar hingga 1 September itu juga diwarnai lomba pidato Bung Tomo, lomba musik, dan talk show dengan para veteran.

“Nanti anak-anak bisa bertatap muka dengan para veteran. Mereka bisa menanyakan seputar perjuangan langsung

kepada pelaku sejarah,” ujar Arini.

Sementara itu, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Surabaya, Hartoyik menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, perjuangan para pahlawan perlu ditanamkan pada generasi muda agar tumbuh rasa nasionalisme yang tinggi.

Dengan mengetahui betapa besar perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kata dia, diharapkan generasi penerus memiliki motivasi yang tinggi untuk mengisi kemerdekaan. “Semoga semangat perjuangan merasuk dalam dada putra-putri Indonesia,” kata pejuang yang pernah terlibat langsung dalam perang kemerdekaan RI ini. (ant/dik)

Logistik Pilgub Mulai Didistribusikan

BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan mulai melakukan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang akan berlangsung pada tanggal 29 Agustus 2013 mendatang ke masing-masing panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Logistik yang kami distribukan ini meliputi formulir model C, model C1, C3, surat suara, dan tinta serta logistik Pilgub lainnya,” terang Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar, di sela-sela pendistribusian berlangsung.

Ia menjelaskan pihaknya sebelum pendistribusian logistik Pilgub tersebut dilakukan telah melakukan koordinasi dengan PPK yang ada di 18 Kecamatan. Karena, sesuai dengan aturan pada tanggal 27 Agustus semua logistik harus terdistribusi.

Kemudian, tanggal 28 Agustus, logistik tersebut dari PPK akan didistribusikan ke

panitia pemungutan suara (PPS).

“Logistik akan disimpan di gudang PPK, tanggal 28 besok logistik itu akan didistribusikan ke masingmasing PPS dan dilanjutkan ke masing-masing TPS,” ujarnya.

Proses pendistribusian logistik ini, kata Fauzan, dari KPUD Bangkalan ke masing-masing PPK dengan menggukanan 9 truk dibantu 84 staff dan karyawan yang bekerja di lembaga penyelenggara pemilu ini, serta mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian.

Sementara itu, jumlah surat suara yang diterima KPUD Bangkalan sesuai dengan DPT perubahan sebanyak 756.337 ditambah 2,5 persen surat suara cadangan dengan total keseluruhan 18.856 surat suara. Sedangkan jumlah TPS sebanyak 1.998 yang tersebar di 281 Desa dan Kelurahan di Bangkalan.(dn/rah)

POLITIKA

9

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO.0186 | TAHUN II

ddy/koran madura

AKSI KEKECEWAAN: Massa Pemuda Pancasila melakukan aksi di Depan Kantor KPU Jatim Jl. Tenggilis Surabaya, Selasa (27/8). Massa merasa kecewa dengan keberpihakan Ketua KPU, Andre Dewanto Ahmad.

Pemuda Pancasila Tuntut Ketua KPU Mundur SURABAYA - Pemuda Pancasila (PP) Kota Surabaya, Selasa (27/8) siang berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Massa merasa kecewa dengan keberpihakan Ketua KPU, Andre Dewanto Ahmad. “Ketua KPU yang seharusnya netral, ternyata berkali-kali menunjukkan keberpihakan kepada Khofifah dan Herman (BerKah)," ujar M Sahdi, salah seorang oratotor saat melakukan orasi di depan kantor KPU Jatim, yang terletak di jalan raya Tenggilis Surabaya.

Dalam orasinya, M Sahdi juga menuntut Andre segera mengundurkan diri atau dipecat. “Andry Dewanto harus dipecat dari Ketua KPU Jatim, karena tidak netral," tegasnya.

Sementara itu, korlap aksi Rohmat Amrullah menambahkan, Broadcash berisi dukungan terhadap salah satu calon tidak dapat dimaafkan. "Artinya BBM itu bahasa provokator.

BBM itu seakan-akan mendukung salah satu pasangan calon. Padahal, selaku Ketua KPU harus menjaga netralitas sesuai perundang-undangan," tegasnya.

Aksi Pemuda Pancasila di jalan tenggilis Surabaya ini hanya ditemui Kasubaghukum KPU Jatim Turmudzi. Sedangkan Andry tidak bisa menemui massa, karena sedang mengu-

rus logistik Pilgub Jatim.

"Terkait laporan ini, legalitasnya sudah ditangani Bawaslu, saya harap semua pihak menahan diri. Pilgub sudah tinggal hitungan hari, mari kita sukseskan bersamasama," Ujar Turmudzi.

Dikonfirmasi terpisah, Andre menyatakan tidak keberatan dengan adanya unjuk rasa dari PP. menurutnya itu hak setiap warga Negara. “Silahkan berunjuk rasa, itu hak setiap orang,” ujarnya.

Andre mengimbau agar massa pengunjuk rasa lebih dewasa dalam menyatakan sikapnya, agar bisa member pembelajaran positif bagi masyarakat.

“Sebaiknya Unjuk rasa dilakukan dengan cara yang simpatik, jangan menggunakan kata-kata yang kotor. Kalau massa unjuk rasa terkesan lebih dewasa, itu akan memberi-

kan pembelajaran positif bagi masyarakat,” tegasnya kepada Koran Madura.

Unjuk rasa ini dinilainya memiliki dampak positif terhadap Pilgub Jatim. Masyarakat yang belum tahu tentang Pemilukada Jatim bisa terbantu dengan adanya unjuk rasa ini. “Unjuk rasa ini malah bisa menjadi ajang pemberitahuan kepada masyarakat, bahwa tanggal 28 Agustus nanti ada pencoblosan Pilgub, jadi baguskan,” ujarnya.

Sementara itu, unjuk rasa yang dikawal ketat aparat kepolisian dari Polsek Tenggilis dan Polrestabes Surabaya tersebut berlangsung sekitar satu jam. Selain membawa berbagai poster berisi hujatan terhadap Andre, massa juga membagikan selebaran berisi sikap PP terhadap Andre. (ddy/ara)

ddy/koran madura

MEMAKSA: Massa Pemuda Pancasila saat memaksa bertemu dengan Ketua KPU Jatim Andre Dewanto Ahmad.

PILGUB JATIM

DUKUNGAN PILGUB

KPU Berharap Bawaslu Netral dalam Menertibkan Baliho

Djoko Santoso-Gus Sholah Sepakat Menangkan Khofifah

ddy/koran madura

SAAT DIWAWANCARAI: Ketua KPU Jatim, Andre Dewanto Ahmad saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan di kantor KPU Jawa Timur, Selasa (27/8) kemarin. Dia minta Bawaslu tidak tebang pilih dalam menertibkan baliho.

SURABAYA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim), Andre Dewanto Ahmad, menyayangkan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim. Menurutnya, hingga memasuki hari kedua minggu tenang, masih banyak baliho maupun spanduk kampanye dari palon pemilukada bertebaran.

“Memasuki minggu tenang, tidak boleh lagi ada kampanye dari setiap palon pilgub, termasuk dalam bentuk spanduk maupun baliho,” ujar Andre kepada Koran Madura, Selasa (26/8).

Banyaknya spanduk dan baliho palon pilgub yang masih bertebaran, kinerja bawaslu terlihat belum maksimal. “Menertibkan seluruh atribut kampanye diminggu tenang, merupakan peran bawaslu. Bawaslu harus sung-

guh sungguh menertibkan atribut kampanye, termasuk baliho di jalan jalan,” ujar Andre.

Menurut pantauan Koran Madura, hingga selasa (27/8) masih terlihat banyak baliho kampanye bertebaran di sebagian ruas jalan Surabaya. Seperti di kawasan HR. Muhammad poster-poster kampanye masih melekat di pohon, Sementara di jalan Pandegiling Surabaya poster pasangan Berkah dan Beres di pasang di pembatas yang berada di tengah- tengah jalan raya. Bahkan baliho pasangan cagub Karsa, masih terpasang di kawasan jalan Basuki Rahmad Surabaya.

“Bawaslu harus jangan setengah hati, jangan tebang pilih. Semua pasangan harus diperlakukan sama, baik nomor urut satu, dua, tiga maupun empat. Jangan yang

lain di tertibkan tapi satunya tidak,” tambahnya.

Lebih lanjut Andre mengatakan bahwa minggu tenang tidak akan berjalan efektif selama baliho maupun poster kampanye tidak ditertibkan. Demi kesuksesan Pilgub Jatim yang dihelat 29 Agustus Nanti, Andre berharap mulai Rabu (28/8) seluruhnya sudah tidak terlihat lagi di Jawa Timur, termasuk Surabaya.

Pantuan Koran Madura, Selasa (27/8) dinihari, ratusan personel gabungan dari Linmas, Satpol PP diback up kepolisian menyisir sejumlah kawasan di Surabaya untuk menurunkan dan membongkar spanduk, baliho kampanye kontestan Pemilukada Jawa Timur.

Hal itu dilakukan sebagai respon atas pemberitaan sejumlah media yang

mengabarkan banyaknya baliho dan spanduk pasangan cagub-cawagub yang masih bertebaran di Surabaya.

Padahal, seharusnya mulai Senin (26/8), jalanan sudah harus bersih dari atribut kampanye Pilgub Jatim 2013 Gerah dengan pemberitaan itu, Bawaslu Jatim mengajak Panwaslu, KPU, Satpol PP, Dinas Kebakaran, Dishub dan Linmas serta dibantu polisi melakukan start dari balai kota melakukan pembersihan. Sekitar 177 personel gabungan yang terbagi menjadi empat grup disebar di seluruh jalanan Surabaya.

Menurut Komisioner KPU Surabaya, Eko Waluyo, semua Baliho, spanduk, bendera partai dan caleg yang ada dijalan akan dibersihkan tanpa pandang bulu, sesuai dengan kesepakatan.

“Aturannya kan jelas. Saat masa tenang kampanye, semua atribut berkaitan dengan Pilgub Jatim harus sudah dibersihkan dari jalanan,” tegasnya.

Sementara Ketua Panwaslu Surabaya, Wahyu Hariyadi, mengaku sebenarnya sudah memberi kesempatan pada masing-masing tim kampanye untuk membersihkan atribut yang dipasang di sejumlah ruas jalan. Namun hanya sekitar 10 persen saja atribut kampanye yang dibersihkan sendiri oleh masingmasing tim kontestan Pilgub Jatim.

“JIka nanti masih ditemukan pelanggaran terutama masalah alat peraga dan atribut kampanye, itu sudah melanggar pidana dan akan kami laporkan untuk diproses secara hukum,” ancam Wahyu. (ddy/ara)

JOMBANG - Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia Adil, Sejahtera, Aman (ASA) Djoko Santoso, dan Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Gus Sholah sepakat berusaha memenangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja pada Pilgub Jatim.

"Selain itu, Pak Djoko dan Gus Sholah (KH Shalahuddin Wahid) menyarankan para Muslimat NU sukarela menjadi saksi untuk Khofifah demi tegaknya keadilan pada Pilgub Jatim 29 Agustus," kata Ketua Umum Gerakan Indonesia ASA Usamah Hisyam kepada pers ketika menjelaskan kunjungan Djoko Santoso ke basis Nahdhatul Ulama (NU) di Jombang, Jatim, Selasa (27/8).

Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia ASA Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso pada 26 Agustus 2013 melakukan silaturahim dengan Ketua Yayasan Roushon Fikr Jombang yang juga mantan Ketua DPW PPP Jatim KH Hafidz Ma'shoem, Pimpinan Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras KH Wahab Chasbullah, Pimpinan Ponpes Darul Ulum Rejoso KH Dimyati Romli, dan Pengasuh Ponpes Tebu Ireng KH Salahuddin Wahid.

Selain itu, Djoko dan rombongan melakukan ziarah ke makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Jombang. Mantan Panglima TNI itu mempunyai hubungan emosional yang dekat dengan almarhum Gus Dur, tokoh NU yang pernah menjadi Presiden RI. Usamah yang menyertai kunjungan Djoko Santoso di Jombang dan beberapa daerah sekitarnya menjelaskan, Jawa Timur adalah basis NU,

sehingga kader terbaik NU, dalam hal ini Khofifah Indar Parawansa layak memimpin provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 41 juta jiwa itu.

"Khofifah layak memimpin Jatim yang merupakan basis NU, karena dia adalah kader terbaik NU, baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural, Khofifah adalah Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU, dan secara kultural dia lahir dan dibesarkan di lingkungan kultur NU," kata

Khofifah layak memimpin Jatim yang merupakan basis NU, karena dia adalah kader terbaik NU, baik secara struktural maupun kultural.

Secara struktural, Khofifah adalah Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU, dan secara kultural dia lahir dan dibesarkan di lingkungan kultur NU,”

KH Shalahuddin Wahid

Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Usamah mengutip penjelasan Gus Sholah.

Di pihak lain, menurut dia, Djoko Santoso menilai Khofifah sebagai tokoh Muslimat NU yang mempunyai integritas, kapabilitas, dan kompetensi untuk memimpin Jatim.

Keduanya pernah sama-sama menjadi anggota DPR. Djoko Santoso duduk di Fraksi ABRI

dan Khofifah di Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum Era Reformasi.

Mengenai kunjungan Djoko Santoso ke Jombang dan sekitarnya, Usamah menjelaskan, tujuannya adalah untuk memperkenalkan Gerakan Indonesia ASA dan menjelaskan kesiapannya untuk maju sebagai Calon Presiden pada Pemilihan Presiden tahun 2014.

Menurut Usamah, Djoko Santoso adalah prajurit dengan rekam jejak yang cemerlang. Ia berhasil mengendalikan demonstrasi satu juta orang di Yogyakarta pada Mei 1998 saat menjabat sebagai Danrem 072/Pamungkas, ketika di tempat-tempat lain unjuk rasa berubah menjadi anarkis dan menimbulkan kerusuhan besar seperti yang terjadi di Jakarta, Makassar, dan Solo.

Putera Solo kelahiran 8 September 1952 itu juga berhasil memadamkan konflik SARA di Ambon saat ia menjabat Pangdam XVI/Pattimura. Djoko Santoso juga termasuk salah satu penggagas reformasi TNI serta tidak pernah terlibat pelanggaran hakhak asasi manusia dan urusan bisnis di lingkungan TNI. Selain Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia ASA, Djoko Santoso kini duduk selaku Ketua Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang beranggotakan 4,7 juta orang serta Ketua Dewan Penasehat pada Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi) dan Pandu Tani Indonesia (Patani) yang berpengaruh dalam puluhan juta warga pedesaan. (ant/dik)

10

POLITIKA

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO.0186 | TAHUN II

PARPOL

Ketua Dewan Syura PKB Kecewa Gambarnya Dicatut SURABAYA - Ketua Dewan Syura Dewan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur KH Abdussalam Mudjib atau akrab disapa Gus Salam mengaku kecewa dengan pemasangan gambar dirinya dengan salah satu peserta Pemilukada Jatim 2013.

“Terus terang, saya kecewa, karena pemasangan gambar tidak pernah meminta izin saya. Pemberitahuan pun tidak, tapi langsung dipasang,” ujarnya di sela Halalbihalal dan Silaturahmi Ikatan Santri Alumni Al-Khoziny (Is-Aluny), Buduran Sidoarjo, di Surabaya, Selasa (27/8).

Pihaknya sangat menyayangkan gambar-gambarnya yang berdampingan dengan pasangan calon nomor urut 4, Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, sudah beredar di sejumlah media sosial, khususnya di dunia maya. “Saya tidak pernah bertemu kandidat nomor 4 itu. Bahkan, tidak kenal sama sekali dengan wakilnya. Kok bisa gambar-gambar ada saya berdampingan dengan kandidat?,” katanya.

Karena itulah, kiai yang juga Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny Buduran Sidoarjo tersebut mengimbau kepada jamaahnya untuk tidak mempercayai gambar tersebut, meski DPP PKB mendukung calon itu.

“Saya tegaskan tidak mendukung pasangan KhofifahHerman dalam Pemilukada Jatim kali ini. Melainkan mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa),” kata Gus Salam.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengajak kepada santri, alumni beserta keluarganya memilih KarSa pada Pemilukada Jatim yang diselenggarakan 29 Agustus mendatang.

Ia mengatakan masyarakat perlu memilih Karsa agar program prorakyat dan propesantren yang sudah digulirkan dapat terus dilanjutkan. “Jangan sampai program madrasah diniah dan pengurangan maksiat di Jatim terhenti. Agar program itu dapat terus berlanjut, mari dukung dan pilih Karsa,” katanya.

Pihaknya juga mengaku kecewa terhadap Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang memutuskan mengusung Berkah tanpa melibatkan Dewan Syura DPW PKB Jatim.

Sementara itu, hadir dalam halal bihalal tersebut Calon Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Ia mengaku merasa beruntung karena mendapat dukungan dan restu dari sejumlah kiai dan ulama se-Jatim. (ant/dik)

LOGISTIK PEMILUKADA

KPU Sewa Helikopter Distribusikan Logistik SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menyewa helikopter dan pesawat jenis Nomad untuk mengangkut dan mendistribusikan logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) setempat.

"Untuk mengangkut logistik ke Sumenep, KPU menyewa pesawat udara jenis Nomad milik TNI AL," ujar Divisi Logistik dan Anggaran KPU Jatim Sayekti Suindiyah ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Selasa (27/8).

Pihaknya mengatakan, digunakannya pesawat ini karena logistik yang akan dikirim ke Sumenep lebih banyak, sehingga jika menggunakan helikopter tidak muat karena ukurannya lebih besar.

Tentang waktu pengiriman, Sayekti mengatakan akan dilakukan hari ini karena masih meminta izin pada KSAL. Setelah mendapatkan izin maka KPU langsung mengirim logistik ke Sumenep.

KPU juga menyewa helikopter milik PT Gudang Garam untuk mengangkut logistik ke Pulau Bawean, Gresik. Ia mengaku, ke Bawean cukup menggunakan helikopter karena jumlah logistik yang dikirim tidak terlalu banyak.

"Hari ini akan diberangkatkan ke Bawean. Baik helikopter maupun pasawat yang mengakut logistik akan diberangkatkan dari Bandara Juanda," tutur Sayekti.

Sementara itu, pihaknya juga mengungkapkan sebagian besar logistik sudah terkirimkan ke daerah-daerah yang sebelumnya masih amburadul.

"Pengiriman ke daerah-daerah tersebut akan selesai distribusi sesuai waktunya. Kami sudah tidak menerima laporan kekurangan logistik lagi," ujarnya.

Sedangkan, untuk daerah Sumenep yang sebagian surat suaranya sempat tercebur ke laut akan kembali dikirim. Termasuk ke tiga pulau di Sumenep yang masih belum, salah satunya Pulau Masalembu.

Ia juga menyayangkan masih adanya rekanan pengadaan logistik yang sudah terlambat dalam pengerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian. Untuk itu, pihaknya sudah menyiapkan berkas untuk melaporkan pihak rekanan ke Polda Jatim.

"Kami sudah menyiapkan laporannya. Sebab, keterlambatan pengiriman sudah masuk dalam ranah pidana," kata dia. (ant/dik)

ant/rudi mulya

PERSIAPAN LOGISTIK PILKADA JATIM: Pekerja membawa kotak suara untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan yang merupakan bagian dari logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri, Jawa Timur.

ant/rudi mulya

AKSI MANUSIA PATUNG: Sejumlah seniman berlakon sebagai manusia patung saat aksi simpatik gerakan Cinta Kota Kediri di Jalan Raya Imam Bonjol Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (27/8). Aksi manusia patung tersebut untuk mengingatkan warga kota Kediri agar tidak Golput dan memilih pemimpin yang jujur serta tidak korupsi serta menghindari poltik uang dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim maupun Walikota-Wakil Walikota Kediri.

112 Pelanggaran Pilgub di Jember JEMBER - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jember mencatat sebanyak 112 pelanggaran yang dilakukan tim sukses dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di daerah setempat.

"Sebanyak 112 pelanggaran itu terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pada saat pelaksanaan kampanye, hingga masa tenang hari pertama Senin (26/8)," kata Komisioner Panwaslu Kabupaten Jember Dima Ahyar, Selasa (27/8).

Dari 112 pelanggaran, lanjut dia, sebanyak 81 pelanggaran di antaranya dilakukan

tim sukses sejak ditetapkannya pasangan calon hingga masa kampanye berakhir pada hari Minggu (25/8) yang didominasi oleh Tim Sukses Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dan 31 pelanggaran lainnya dilakukan pada hari pertama masa tenang.

"Sebanyak 81 pelanggaran itu, tercatat Tim Sukses Karsa melakukan sebanyak 47 pelanggaran, kemudian

Tim Sukses Pasangan Khofifah-Herman S. Sumawiredja (Berkah) sebanyak 16 pelanggaran, Bambang D.H.-Said Abdullah sebanyak 15 pelanggaran, dan terakhir pasangan Eggi-Sihat sebanyak tiga pelanggaran," paparnya.

Menurut dia, pelanggaran yang paling banyak dilakukan tim sukses adalah pelanggaran penempatan alat peraga kampanye, pelanggaran administrasi, dan kesalahan tata cara kampanye yang dilakukan pejabat negara.

"Sementara pelanggaran yang ditemukan pada masa tenang, yakni pemasangan atribut dan alat peraga kam-

panye yang baru dipasang oleh tim sukses, padahal jadwal Pemilukada Jatim sudah memasuki masa tenang," paparnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh atribut kampanye yang ditemukan di jalan dan papan iklan berbayar yang sudah lama terpasang atau baru terpasang segera ditertibkan oleh petugas gabungan dari Pannwaslu, Satuan Polisi Pamong Praja, dan aparat kepolisian setempat.

"Kami berharap masyarakat berperan aktif dalam mengawasi indikasi pelanggaran menjelang pelaksanaan Pemilukada Jatim nan-

ti. Kalau menemukan pelanggaran, silakan melaporkannya ke Panwas tingkat kecamatan setempat," katanya.

Menjelang hari pencoblosan pada tanggal 29 Agustus 2013, lanjut dia, Panwaslu tingkat kabupaten dan kecamatan akan meningkatkan pengawasan adanya politik uang yang diduga kuat bisa terjadi pada detik-detik sebelum pelaksanaan Pemilukada Jatim digelar.

"Memang biasanya ada indikasi serangan fajar yang dilakukan tim sukses melalui politik uang sehingga kami akan tingkatkan pengawasan," ujarnya. (ant/dik)

PENERTIBAN

894 Alat Peraga Kampanye Cagub Ditertibkan

ant /syaiful arif

ATRIBUT KAMPANYE MASIH BERTEBARAN: Sejumlah pengendara motor melintas di samping poster Cagub-Cawagub Jatim yang masih terpasang di Jombang, Jawa Timur, Selasa (27/8).

ALAT PERAGA KAMPANYE

Petugas Menemukan Atribut Sekitar Kediaman Cagub SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menemukan sejumlah atribut kampanye pada hari tenang di sekitar kediaman pribadi salah satu pasangan Calon Gubernur (Cagub Jatim) Soekarwo (Karsa) di Jln. Kertajaya Kota Surabaya, Selasa (27/8).

Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widiyanto mengatakan pihaknya masih menemukan banyak alat peraga di lokasi kediaman cagub yang berupa stiker dukungan yang belum dicopot, seperti halnya di Jalan Kalikepiting dan juga di jalan sekitar kediaman pribadi Cagub Jatim Soekarwo di kawasan Kertajaya.

"Bahkan baliho kampanye salah satu Cagub Jatim di depan kantor Satpol PP juga kami tertibkan," katanya.

Menurut dia, hingga Selasa siang ini, pihaknya kembali bekerja membantu Bakesbanglinmas melakukan penertiban alat peraga atribut

kampanye dan dukungan dalam Pilkada Jatim.

Anggota Panwaslu Surabaya Sardiyoko membantah jika pihaknya tebang pilih dalam penertiban. Saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon, ia menegaskan pihaknya telah berkoordinasi bersama Bakesbanglinmas dan Satpol PP Surabaya untuk menertibkan seluruh atribut alat peraga.

Terkait masih adanya temuan atribut, Sardiyoko mengatakan pihaknya akan merekomendasikan kepada Bakesbanglinmas Surabaya untuk menertibkan kembali atribut tersebut termasuk di sejumlah kantor parpol maupun tim sukses. "Untuk lebih jelasnya, lebih baik ditanyakan dulu ke Pak Wahyu (Ketua Panwaslu Surabaya)," ujarnya.

Sementara itu, Sardiyoko juga mengatakan ada sebanyak 894 alat peraga kampanye milik pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Timur yang berhasil ditertibkan oleh

tim gabungan Panwaslu dan Bakesbanglinmas Kota Surabaya pada saat hari tenang menjelang pelaksanaan Pilkada Jatim pada 29 Agustus.

"Jumlah tersebut belum termasuk laporan dari panwascam, kalau ditambah jumlahnya pasti ribuan," katanya.

Menurut dia, 894 alat peraga kampanye yang berhasil ditertibkan di antaranya meliputi 215 bendera, 228 baliho, 64 umbul-umbul, 34 spanduk/ banner dan lain-lain.

Adapun mengenai temuan Panwaslu Surabaya berupa adanya penyebaran selebaran atau pamflet dari salah satu pasangan Cagub dan Cawagub Khofifah-Herman (Berkah) dalam format foto kopi pada saat hari tanang kampanye, Senin (26/8), di Jalan Tambak Deres Surabaya tidak bisa diproses.

"Kita tidak bisa meneruskan karena bukti tidak cukup dan saksi tidak ada," katanya. (ant/dik)

SURABAYA - Sebanyak 894 alat peraga kampanye milik pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Timur yang berhasil ditertibkan oleh tim gabungan Panwaslu dan Bakesbanglinmas Kota Surabaya pada saat hari tenang menjelang pelaksanaan Pemilukada Jatim pada 29 Agustus.

"Jumlah tersebut belum termasuk laporan dari Panwascam, kalau ditambah jumlahnya pasti ribuan," kata anggota Panwaslu Kota Surabaya Sardiyoko di Surabaya, Selasa (27/8).

Menurut dia, 894 alat peraga kampanye yang berhasil ditertibkan di antaranya meliputi 215 bendera, 228 baliho, 64 umbul-umbul, 34 spanduk/banner dan lain-lain.

Sardiyoko mengatakan tidak ada pelanggaran berat dalam penertiban kali ini karena pemasangan alat peraga kampanye Cagub Jatim tidak dilakukan di tempat ibadah dan tempat pendidikan.

"Pemasangan alat peraga termasuk pelanggaran administrasi," katanya.

Adapun mengenai temuan Panwaslu Surabaya berupa adanya penyebaran selebaran atau pamflet dari salah satu pasangan Cagub dan Cawagub Khofifah-Herman (Berkah) dalam format foto kopi pada saat hari tanang kampanye, Senin (26/8), di Jalan Tambak Deres Surabaya tidak bisa diproses.

Jumlah tersebut belum termasuk laporan dari Panwascam, kalau ditambah jumlahnya pasti ribuan,”

Sardiyoko

Anggota Panwaslu Kota Surabaya "Kita tidak bisa meneruskan karena bukti tidak cukup dan saksi tidak ada," katanya.

Sardiyoko sebelumnya mengatakan selebaran tersebut tersebar di Jalan Tambak Deres pada Senin (26/8) ini sekitar pukul 11.00 WIB. "Para penyebar itu memakai mobil kijang," katanya.

Ia mengatakan bahwa temuan tersebut ditemukan langsung oleh Panwas di lapangan. "Hingga saat ini kami belum menemukan selebaran dari pasangan lain. Kami hanya menemukan selebaran Berkah," katanya.

Meski demikian, Sardiyoko menjelaskan pihaknya tidak bisa memastikan langsung bahwa ini dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Cagub Berkah. "Ada kemungkinan upaya oknum yang ingin mengacaukan Pemilukada Jatim," katanya. (ant/dik)

LINTAS JATIM

11

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO.0186 | TAHUN II

PALAWIJA

BKPM

Bulog Maksimalkan Serapan Kedelai Lokal

Dubes Lutfi dan Negara Terkuat Keempat

MALANG - Wakil Kepala Perum Bulog Divre Jatim Fasika Khaerul Zaman menegaskan bahwa pihaknya akan memaksimalkan penyerapan kedelai lokal sambil menunggu kebijakan terkait kedelai impor dari pusat.

"Peraturan Menteri Perdagangan terkait Tata Pengelolaan Kedelai Lokal dan Impor sudah turun, namun untuk impor kan masih tetap terpusat, karena itu kami maksimalkan dulu penyerapan kedelai lokal," katanya di Malang, Selasa (27/8).

Saat ini, sentra-sentra tanaman kedelai di Jatim hanya ada di beberapa wiayah saja, seperti Banyuwangi, Jember dan Sampang. Produktivitasnya pun belum mampu memenuhi kebutuhan industri yang berbahan baku kedelai, seperti tempe dan tahu.

Pihaknya tidak menargetkan berapa serapan kedelai dari petani. Bulog hanya berupaya maksimal untuk membeli kedelai lokal dari petani.

Menurut dia, serapan kedelai lokal dari petani pada panen pertama hanya sekitar 500 kilogrram dan itupun langsung habis dibeli para produsen tempw dan tahu. "Sebagian hasil panen petani memang dibeli langsung oleh industri, sehingga serapannya juga sedikit," tegasnya.

Pada panen kedua sekitar Oktober nanti, lanjutnya, pihaknya juga akan berupaya memaksimalkan serapan, apalagi anggaran untuk pembelian kedelai petani juga sudah siap.

Meski tidak ada target angka serapan kedelai lokal dari petani, Fasika berharap mampu membeli sebanyak 2.000 ton atau sekitar 10 persen kedelai lokal yang diproduksi pada tahun ini.

Menurut dia, penyerapan kedelai lokal penting dilakukan, karena tingkat konsumsi kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu di wilayah Jatim cukup besar.

Sementara itu, Kepala Bulog Subdivre Malang Nina Afrisanti mengatakan pihaknya berharap bisa menyerap 120 ton kedelai lokal di sejumlah wilayah kerjanya, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota batu, Kota dan Kabupaten Pasuruan.

"Kami masih akan melakukan survei lebih lanjut di sejumlah wilayah, sebab kami baru menemukan tanaman kedelai di Pasuruan. Mudah-mudahan di wilayah Kabupaten Malang juga ada tanaman kedelai yang nantinya mampu berkontribusi terhadap pengadaannya," katanya. (27/8)

SURABAYA - Kehadiran Dubes Luar Biasa RI dan Berkuasa Penuh Kerajaan Jepang Muhammad Lutfi membuat suasana penerimaan mahasiswa baru ITS tahun 2013 di Graha Sepuluh Nopember ITS Surabaya (26/8) terasa lebih spesial.

Hal itu karena Muhammad Lutfi yang mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu hadir dan memaparkan tantangan dan potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara terkuat keempat di dunia. “Salah satu badan statistik di Amerika mempublikasi hasil penelitian bahwa perekonomian Indonesia akan menjadi yang terkuat nomor empat di dunia pada tahun 2040,” ucap seorang pemimpin muda yang berpengaruh versi The World Economic Forum’s Young Global Leaders (2008) itu.

Sembari menyemangati ribuan mahasiswa baru salah satu dari institut teknik di Indonesia itu, alumni Purdue University, Indiana, Amerika Serikat itu menyebut mahasiswa ITS yang ada di hadapannya adalah generasi yang akan mewujudkan prediksi AS itu. “Tapi, kita memiliki tantangan seperti yang disebut pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yakni tiga kewajiban utama masyarakat Indonesia yang harus dilakukan setelah merdeka, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia,” tuturnya.

Untuk mengatasi semua tantangan itu, pondasinya terdapat pada intelektualitas generasi bangsa Indonesia.

“Apalagi, kita punya empat potensi yakni geografis, demografis, ekonomi, dan demokrasi,” tukas salah seorang pendiri Masyarakat Ekonomi Syariah di Indone-

PELAJAR

Mahasiswa Ubaya Magang ke Belanda SURABAYA - Sebanyak empat mahasiswa Universitas Surabaya (Ubaya) siap mengikuti magang atau praktik kerja selama tiga bulan ke perusahaan “software” Belanda yang khusus bergerak di bidang pendidikan, yakni Eduliga BV. “Keempat mahasiswa yang sudah menjalani seleksi yang ketat dari pihak Jurusan Teknik Informatika Ubaya dan perusahaan Eduliga BV itu akan berada di Belanda sejak 9 September 2013 hingga 8 Desember 2013,” kata Ketua Jurusan Teknik Informatika Ubaya Ir Bambang Prijambodo MT di Surabaya, Selasa (27/8).

Para mahasiswa yang dilepas Rektor Ubaya Prof Ir Joniarto Parung PhD dan Kilynn Tan selaku pimpinan perwakilan Eduliga BV di Asia pada 26 Agustus 2013 itu adalah Kevin Andy (Program Studi Multimedia), Eddy Christian Gunawan (Jurusan Teknik Informatika), Feliciana Tedja (Program Studi Multimedia), dan Evelyn Geovani (Program Studi Multimedia). “Selama di Belanda, para mahasiswa Ubaya akan membantu perusahaan Eduliga BV mengembangkan system berbasis ICT (Information and Communication Technology) untuk pendidikan seperti yang telah dilakukan mahasiswa Ubaya sebelumnya. Magang ke Belanda itu sebenarnya bukan kali pertama dilakukan Ubaya,” katanya.

Bagi Ubaya, kegiatan ini sebagai tindak lanjut kerja sama yang dilakukan Ubaya dengan Eduliga BV-Belanda serta Stichting OWG-Netherland pada 25 Juli 2012.

Stichting OWG merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan teknologi informasi dan komunikasidi Belanda, sedangkan Eduliga BV adalah perusahaan yang memproduksi software untuk pendidikan. Eduliga BV perwakilan Asia telah bekerja sama dengan Balai Pustaka untuk membuat format buku bacaan dalam “software”.

“Kegiatan magang ini saya harapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa Jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Multimedia karena kesempatan untuk magang di luar negeri tidak mudah, namun Ubaya memfasilitasinya,” katanya.

Secara terpisah, Rektor Ubaya Prof Ir Joniarto Parung PhD mengatakan PT EduLiga memiliki pengalaman 30 tahunan dalam bidang pembelajaran secara digital dan simulasi secara komputer. “Mereka juga sudah berpengalaman melakukan digitalisasi cerita Indonesia yang dipasarkan di Belanda, karena itu kami menjalin kerja sama untuk diterapkan pada sekolah dasar dan menengah di Indonesia,” katanya.(ant/dik)

ant /ari bowo sucipto

PENYERAPAN BERAS RASKIN : Sejumlah buruh mengangkut beras raskin untuk didistribusikan di gudang Bulog, Sub Divre Jatim, Kebonagung, Malang, Jawa Timur, Selasa (27/8). Distribusi raskin tersebut kembali dikebut untuk mencapai target penyerapan raskin yang ditetapkan pemerintah sebesar 3,8 juta ton hingga akhir tahun 2013.

Lahan Onfarm Bulog Diperluas MALANG - Lahan "onfarm" yang ditangani Perum Bulog Divre Jatim, baik yang dilakukan secara mandiri, kemitraan maupun alternatif akan diperluas dari 200 hektare menjadi 500 hektare pada akhir tahun 2013.

"Tahun ini kita menargetkan luasan areal onfarm di seluruh wilayah Jatim menjadi 500 hektare," kata Wakil Kepala Perum Bulog Divre V Jatim Fasika Khaerul Zaman diselasela uji tanak beras untuk warga miskin (raskin) di gudang Bulog Malang di Kebonagung, Selasa (27/8).

Ia mengakui produktivitas gabah yang ditanam di lahan onfarm seluas 200 hektare saat ini belum mampu berkontribusi besar terhadap capaian pengadaan beras di Jatim, karena onfarm ini baru bersifat untuk penelitian.

Oleh karena itu, lanjutnya, untuk pengadaan beras Bulog, selain mengandalkan hasil panen petani

yang lahannya luas (besar) dan penggilingan padi yang berskala besar, juga tetap mengakomodasi petani dan penggilingan skala kecil (penjaringan semut).

Kontribusi petani dan penggilingan padi skala kecil tersebut, sekitar 30 persen dari total target pengadaan beras Bulog Jatim yang mencapai 1,1 juta ton. Hingga 26 Agustus 2013, serapan pengadaan beras Bulog mencapai 78 persen atau sekitar 820 ribu ton.

Menurut dia, capaian (serapan) pengadaan beras sebesar 78 persen itu berasal dari panen tahap pertama, sehingga untuk panen tahap kedua dipastikan bisa memen-

uhi target pengadaan yang mencapai 1,1 juta ton tersebut.

Menyinggung kebutuhan beras untuk konsumsi warga Jatim, Fasika mengatakan rata-rata mencapai 600 ribu ton dan untuk distribusi raskin sebanyak 100 ribu ton, sehingga capaian pengadaan beras Bulog Divre Jatim mengalami surplus.

Ia mengemukakan surplus beras tersebut didistribusikan ke sejumlah wilayah, seperti Nusa Tenggaran Timur (NTT), Kalimantan, Papua, Medan maupun sebagian wilayah Sulawesi.

"Kita memang diminta untuk membantu memenuhi pengadaan beras di sejumlah wilayah di luar Jatim, karena Jatim sudah surplus. Selain itu, kita juga tidak ingin menyimpan beras terlalu lama, sebab bisa menurunkan kualitasnya," kata Fasika, menandaskan. (ant/dik)

PERUSAHAAN

First Media Incar Pelanggan di Surabaya SURABAYA - Operator televisi berbayar dan internet kecepatan tinggi, First Media, PT Link Net, fokus menggarap potensi pasar di wilayah Surabaya dan Sidoarjo guna mengejar target pencapaian 36.000 pelanggan hingga akhir 2013.

General Manager PT Link Net (salah satu anak perusahaan PT First Media Tbk) Cabang Surabaya Kusnuryono Wahyu Widodo di Surabaya, Selasa, mengatakan pertumbuhan jumlah permukiman kelas menengah ke atas dan korporat yang cukup pesat di Surabaya dan sekitarnya menjadi potensi yang bisa dimaksimalkan.

"Kami sudah beroperasi di Surabaya sejak 2000 dengan nama KabelVision dan kemudian berganti nama menjadi

First Media dengan layanan terbaru. Total pelanggan kami saat ini lebih kurang 30.000 rumah dan korporat," katanya.

Menurut ia, perluasan jangkauan layanan melalui pembangunan jaringan "hybrid fiber-coaxial" (HFC) yang memiliki keunggulan dalam akses internet super cepat hingga 100 Mbps dan siaran televisi dengan kualitas gambar tinggi, menjadi andalan utama untuk menggaet pasar di Surabaya.

Saat ini, lanjut Kusnuryono, layanan First Media telah menjangkau hampir seluruh wilayah Kota Surabaya dan sebagian wilayah Sidoarjo dengan potensi jaringan hingga 200.000 pelanggan rumah.

"Ke depan, kami berencana memperluas jangkauan layanan ke beberapa daerah

sekitar Surabaya dengan membangun jaringan HFC," ujarnya.

Chief Marketing Officer First Media-Link Net, Iris Wee, menambahkan hingga kini pihaknya telah membangun 15.000 kilometer jaringan HFC yang mampu menjangkau lebih dari satu juta rumah di tiga area strategi, yakni Jabodetabek, Surabaya dan Bali.

"Total pelanggan secara nasional sekitar 700.000 dan diproyeksikan mencapai 750.000 pelanggan hingga akhir 2013. Surabaya menjadi kota penting kedua setelah Jakarta, karena pertumbuhan permukiman dan korporat yang cukup pesat," katanya dengan menambahkan pertumbuhan pelanggan setiap tahun berkisar 20-30 persen. (ant/dik)

ant/agung rajasa

HARGA ELEKTRONIK NAIK: Penjual barang elektronik membersihkan televisi ketika menunggu pembeli di Pusat penjualan elektronik, Jakarta.

sia itu.

Dalam pengukuhan mahasiswa baru yang juga dihadiri Rektor Wismar University of Germany, Prof Dr rer nat Norbert Grunwald, itu, putra pasangan Firdaus Wadjdi dan Suhartini dari Minangkabau itu menjelaskan Indonesia secara geografis memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. “Bentang alamnya juga sangat luas, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan. Itu didukung potensi selanjutnya yakni potensi demografis berupa pertumbuhan penduduk Indonesia yang juga merupakan modal penting menuju Indonesia emas,” kilahnya.

Hal itu karena berdasarkan riset yang telah dilakukan tercatat lebih dari 50 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif. “Ratarata usia penduduk Indonesia kurang dari 30 tahun. Itu potensi yang potensial untuk membangun bangsa yang besar ini,” paparnya.

Potensi berikutnya yaitu potensi ekonomi dan demokrasi.

“Perekonomian Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak krisis tahun 1998, bahkan diprediksi pihak luar akan bisa menjadi yang terkuat nomor empat di dunia pada tahun 2040,” tegasnya.

Untuk potensi yang terakhir adalah potensi demokrasi. “Indonesia menganut sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila. Artinya, setiap warga negara memiliki hak untuk menjadi dan memilih pemimpin,” imbuhnya. Potensi demokrasi itu bisa digunakan memilih pemimpin yang cerdas. “Dan, pemimpin cerdas itu dari ITS. Anak ITS ‘kan disebut CAK alias cerdas, amanah, dan kreatif,” pungkasnya disambut applaus mahasiswa dan Rektor ITS Prof Dr Ir Tri Yogi Yuwono DEA. (ant/dik)

PELAJAR ASING

Mahasiswa Asing Belajar Indonesia di Commtech SURABAYA - Sebanyak 47 ingin menjadikan bahasa mahasiswa asing dari 15 ne- Indonesia bisa mendunia gara belajar berbagai hal ten- nantinya,” tuturnya. tang Indonesia dalam kegiaSelain itu, ITS akan tan internasional bertajuk memperkenalkan keung“Community and Technol- gulan kampusnya dalam biogy (Commtech) Camp 2013” dang teknologi. “ITS sering yang digelar International terlibat dalam penyelesaian Office (IO) ITS Surabaya. masalah-masalah komunitas “Mereka antara lain be- sekitar. Kegiatan ini penting rasal dari Malaysia, Thailand, karena dianggap juga mamChina, Jepang, Inggris, Timor pu menanamkan nama ITS Leste, Belarusia, Turki, Pa- untuk dikenal lebih luas lagi, kistan, Jordania, Afrika Se- aalagi dari semua peserta latan, dan lain-lain,” kata masih belum mengenal ITS,” Ketua International Office katanya.

ITS Dr Maria Anityasari, di Pihaknya juga menarSurabaya, Selasa (27/8). getkan kegiatan itu akan D a l a m menjadi ajang acara yang bagi ITS untuk berlangsung menjalin kerja 26 Agustus sama dengan hingga 2 Sepuniversitas Ini merupakan tember 2013 di luar negsalah satu tujuan dan dibuka eri. “Di hari kita yang ingin Rektor ITS menjadikan bahasa pertama ini, Prof Dr Ir Tri peserta diaIndonesia bisa Yogi Yuwono jak ‘blusukan’ DEA di Ge- mendunia nantinya,” mengunjungi dung Rektorat fasilitas yang Tri Yogi Yuwono ITS (26/8) deada di ITS,” Rektor ITS ngan tema kata dosen ju“Solving Lorusan Teknik cal Problems with Global Industri itu.

Knowledge” itu, ITS menFasilitas ITS yang digajak para mahasiswa man- kunjungi antara lain percanegara untuk saling berd- pustakaan, jurusan Teknik iskusi guna mencari solusi Elektro, dan jurusan Desain dari permasalahan lokal de- Produk Industri. ngan pengetahuan global di Pada akhir kegiatan, pemasing-masing negara. serta akan mengadakan “Fo“Indonesia sendiri diwak- cus Discussion Group (FGD)” ili oleh mahasiswa ITS dalam mengenai permasalahan di acara ini. Selama kurang negara masing-masing delebih seminggu, peserta akan ngan belajar dari permasaladiajak untuk menggali ide han yang ada di Indonesia. dari berbagai kegiatan. Mulai Sementara itu, Podari belajar bahasa Indone- liteknik Elektronika Negsia, budaya tradisional Indo- eri Surabaya (PENS) juga nesia, penanganan bencana menggelar seminar internahingga belajar mengenai ke- sional tentang “ICT” (inforbijakan,” katanya. mation and communication Melalui kegiatan itu, technology) atau teknologi pihaknya ingin mengenalkan informasi dan komunikasi Bahasa Indonesia kepada yang diikuti mahasiswa para peserta. “Ini merupakan mancanegara dari Afrika, salah satu tujuan kita yang Eropa, dan Asia. (ant/dik)

12

TAPAL KUDA

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO.0186| TAHUN II

PILGUB JATIM

Mayoritas Warga Belum Mengenal Calon

PESTA PARAK IWAK BANJARNEGARA. Ribuan warga berebut menangkap ikan di Sungai Serayu dalam acara Pesta Parak Iwak di Desa Singomerto, Madukara, Banjarnegara, Jateng, Selasa (27/8). Pesta Parak Iwak yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo ini, merupakan rangkaian dari Festival Serayu 2013 yang diadakan oleh Pemkab Banjarnegara.

Warga Lansia Seharusnya Tak Melepas Busana PROBOLINGGO - Gara-gara tidak dibuatkan akses jalan, aksi nekad dilakukan Abu Bakar (40) seorang pria lanjut usia di Kelurahan Sidomukti RT 1 RW 5 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo melakukan aksi tak berbusana sebagai bentuk protes kepada pihak proyek perumahan yang tidak membuatkan akses pintu masuk, Selasa (27/8).

Aksi itu dilakukan sejak pukul 06.30 WIB. Spontan aksi nekatnya tersebut mengundang banyak mengundang perhatian warga. Tidak jarang warga setempat meminta Abdul Bakar untuk turun, namun teriakan itu tidak digubris.

Hingga akhirnya, petugas kepolisian dan ketua RW 5 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo datang, dan meminta untuk turun. Awalnya Abdul Bakar bersikukuh untuk tetap bertahan dengan aksi tanpa busana diatas tembok

pagar. Namun setelah dijanjikan untuk permintaan pintu akses jalan dipenuhi, akhirnya mau turun.

Menurut warga setempat, Ali (38) mengatakan pembangunan pagar tembok pembatas proyek perumahan seharusnya memberikan sedikit jalan untuk akses keluar masuk warga. “Kalau tidak, ada sekitar lebih dari delapan rumah di sisi timur proyek perumahan tidak memiliki akses untuk keluar masuk,”ujarnya.

Tak hanya Ali, Ketua RW 5 , Margimengaku tidak

mengetahui pokok persoalan yang terjadi. Ia hanya mulai mendengar setelah mencuatnya soal protes warga be-

tup total dengan pagar tembok yang terjadi saat ini. Kami akan segera membicarakan dengan pemilik proyek un-

berapa hari terakhir dari warga sisi timur.”Bukan malah ditu-

tuk dicarikan solusi,”pungkas Margi (hud).

Bunga Pinjaman Pegadaian Stabil

mengalami kenaikan,” ungkap Kepala Cabang Perum Pegadaian Kota Probolinggo, Lukman Hakim., Selasa (27/8).

Menurut Lukman Hakim, bunga pinjaman di Perum Pegadaian tetap sebesar 1 persen. Bahkan, pasca lebaran

paten Probolinggo, mengatakan masalah pilgub dia memang tidak mengikuti perkembangannya, bahkan calonnya siapa saja kurang mengerti.”Biarlah itu urusan orang politik saja kalau masalah pemilu, karena bagi saya tidak pengaruh mengurusi itu,”ungkapnya.

Menanggapi hal itu Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Kabupaten Probolinggo, Faris M Amin menyadari ketidak mengertian pemilih mengenai calon pilgub, disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelengaran pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Wajar kalau masyarakat kebingungan dan tak mengenal calonnya,” tandasnya.

Faris juga mengungkapkan tidak mengertinya pemilih dalam pilgub Jatim tersebut akan juga mempengaruhi kepada tingkat partisipasi masyarakat untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara(TPS) ditiap-tiap desa. Karena kenyataannya hingga H-I masyarakat belum juga mengenal kandidat yang akan bertarung dalam pesta demokrasi yang digelar secara serentak se Jatim itu. “Tetapi kalau kabupaten atau kota pada hari tersebut melakukan

pemilihan pemilihan Bupati atau Wali kota, tinggkat partisipasinya akan jauh lebih maksimal,” ujarnya.

Menyikapi hal itu, Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Probolinggo, Zubaidi, mengaku kalau sosialisasi yang dilakukan pihaknya memang terbatas melakukannya, dengan alasan karena keterbatasan dana dan lambatnya logistik sosialisasi seperti banner dan spanduk calon pilgub dari KPU Jatim.

“Memang kemarin ada salah satu pasangan calon yang bermasalah dan menggugatnya ke DKPP dan pasangan tersebut dinyatakan lolos, sehingga calon pilgub bertambah menjadi 4 kandidat. Jadi percetkaannya terlambat untuk mencetaknya,”tuturnya.

Dia juga menyebutkan jumlah pemilih Kabupaten Probolinggo pada pilgub besok sebanyak 855.396 pemilih. Dan mengharapkan dengan keterbatasan waktu dan anggaran tersebut tidak membuat tingkat partisipasi masyarakat untuk mendatangi TPS menurun.

“Jadi saya selaku anggota KPU tetap optimis terhadap pemilih untuk menghadiri ke tempat pemilhan pada pilgub besok,” pungkasnya. (fud/ara)

MASALAH PARKIR LIAR

Komisi A : Dishub Harus Bertindak Tegas PROBOLINGGO - Komisi A DPRD Kota Probolinggo mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo agar bertindak tegas terhadap keberadaan parkir liar di depan terminal Bayuangga Kota Probolinggo. Sikap desakan itu menyusul banyaknya keluhan warga setempat.

“Ini PR bagi Dishub untuk melakukan penertiban,” ujar seorang anggota Komisi A, Abdullah Aziz, Selasa (27/8).

Pantauan di lapangan, di depan terminal Bayuangga itu tidak sedikit kendaraan truk yang parkir. Padahal sudah jelas ada rambu-rambu larangan. Bahkan, parkir kendaraan truk itu sebagian memakan bahu jalan sehingga

mengganggu arus lalulintas.

“Kalau malam hari banyak kendaraan truk yang parkir di tempat itu,” ujar seorang warga setempat, Sundari.

Anehnya, kendati sudah ada ramburambu larangan, tidak seorangpun petugas yang melakukan penertiban. Bahkan, terkesan melakukan pembiaran.

Anehnya, kendati sudah ada rambu-rambu larangan, tidak seorangpun petugas yang melakukan penertiban.

Bahkan, terkesan melakukan pembiaran. “Kalau Dishub tidak segera melakukan penertiban, Komisi A nanti akan membahasnya di dewan,” pungkas Abdullah Aziz.

Pantuan Koran Madura, Satuan Lalu Lintas (SatLantas) Polresta Probolinggo terus melakukan penertiban terhadap parkir kendaraan truk yang berada di kawasan selatan terminal Bayuangga sejak 2012 lalu.

Bahkan, untuk melakukan penertiban, pihaknya berharap untuk meminta bantuan pihak Dishub. (ugi/ara).

HONOR DICORET

HARGA DOLAR NAIK

PROBOLINGGO – Bunga pinjaman di Perum Pegadaian di Kota Probolinggo tidak berpengaruh terhadap naiknya harga dolar Amerika yang tembus hingga Rp.11.000.

“Tidak ada pengaruh meskipun level dolar sekarang

PROBOLINGGO- Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang akan digelar, Kamis (29/8), khusus wajah serta visi misi pasangan calon masing-masing belum banyak dikenal oleh pemilih yang memiliki hak suaranya dalam pesta demokarsi di Kabupaten Probolinggo.

Seperti yang diungkapkan oleh Senen (27) warga desa Watuwungkuk Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo mengaku kalau dirinya tidak memahami dan mengerti siapa saja calon yang akan mengikuti pilgub.”Wong gak ada pengumuman masalah siapa saja calonnya,” terang pria yang mengaku buruh tani tersebut, Selasa (27/8).

Senen juga mengaku, kalau dirinya enggan datang ke TPS saat pemilihan digelar. Karena dia menilai pemilu terlalu sering digelar namun orang kecil tak pernah dihiraukan oleh pejabat ketika dia sudah jadi.”Kalau mau nyalon saja rakyat dicari, tapi kalau sudah terpilih lupa,”terang Senen.

Sementara itu Supri (48) warga asal desa Clarak, Kecamatan Leces Kabu-

tahun ini warga yang menggadaikan barangnya terlihat normal. “Tidak ada penurunan.

Biasa-biasa saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat baru menggadaikan barang berharganya setelah terdesak kebutuhan, seperti musim Pendaftaran Siswa Baru (PSB). “Musim PSB itu, Perum Pegadaian menjadi solusi bagi masyakarat untuk memenuhi kebutuhannya,” tambah Lukman Hakim.

Meski kenaikan harga dolar tidak berdampak secara signifikan terhadap bunga pinjaman di Perum Pegadaian, namun Lukman tetap menghimbau kepada masyarakat Kota Probolinggo agar tidak mudah dan tergiur menjual barang berharganya berupa emas.

“Saya menghimbau masyarakat agar tidak tergiur menjual emasnya meski harganya mahal. Karena investasi emas itu sangat menjanjikan ke depan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, harga emas batangan di Unit Bisnis Pengolahan dan Penjualan PT Aneka Tambang hari ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan harga kemarin. Harga emas Antam mencapai Rp

544.000 per gram.

Harga emas di Jakarta untuk berbagai ukuran tidak mengalami kenaikan. Harga terbesar masih emas ukuran 1 gram yang mencapai Rp 544.000 sementara harga terendah merupakan emas ukuran 500 gram dengan harga Rp 504.600 per gram.

Peningkatan harga emas yang terjadi Senin (26/8) kemarin merupakan kenaikan paling signifikan dalam perdagangan emas Antam sepanjang bulan Agustus. Secara akumulatif, total kenaikan harga emas Antam pekan lalu mencapai Rp 19.000 per gram. Kenaikan harga emas menjadi Rp 24.000 per gram pada awal pekan ini. Harga penjualan kembali (buyback price) tidak mengalami perubahan dibandingkan kemarin yaitu mencapai Rp 484.000 per gram.

Hari ini UBPP PT Antam menyediakan seluruh ukuran emas. Transaksi pembelian emas batangan bisa dilakukan langsung di PT Antam di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Transaksi pembelian hanya akan dibatasi hingga maksimal 150 nomor antrian saja. (ugi/ara)

Guru Ngaji Protes PROBOLINGGO - Garagara honor dicoret, Sholeh (35) seorang guru ngaji asal warga Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo melakukan protes. Tak tanggung-tanggung, sikap protes itu ia lakukan pada Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo, KH. Syaiful Hadi.

“Saya tidak terima dengan pencoretan honor guru ngaji itu,” ujarnya, Selasa (27/8).

Sholeh menceritakan, pencoretan honor sebesar Rp.250 ribu tersebut dilakukan oleh Rois Syuriah Ranting NU Desa Jangur, Abdullah. Ia mengaku geram dengan ulah Abdullah karena melakukan pencoretan honor guru ngaji tanpa alasan yang jelas. “Pencoretan honor itu tanpa alasan yang jelas,” timpalnya.

Ironisnya, honor

Melihat ulah Rois Suriah NU tersebut, Sholeh mendesak agar PCNU Kabupaten Probolinggo memecat Abdullah.

“Saya minta agar dia dipecat dari kepengurusan NU,” tegasnya. yang biasanya diterima pada pertengahan bulan puasa lalu dari Pemkab Probolinggo itu, kemudian diberikan kepada istri Abdullah sendiri, Ny. Nur. “Ini kan sudah tidak benar.

Apalagi honor itu kemudian diberikan kepada istrinya sendiri. Padahal, istri dia bukan seorang guru ngaji,”tandas Sholeh.

Melihat ulah Rois Suriah NU tersebut, Sholeh mendesak agar PCNU Kabupaten Probolinggo memecat Abdullah. “Saya minta agar dia dipecat dari kepengurusan NU,” tegasnya.

Mendapat sikap wadulan itu, Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo, KH. Syaiful Hadi terkejut. Ia mengaku akan melakukan pemanggilan terhadap Rois Syuriah NU Desa Jangur terkait persoalan itu.

“Dalam waktu dekat, kita akan memanggil dia untuk menanyakan tentang kebenaran persoalan ini,” pungkasnya. (ugi/ara).

APRESIASI : Guru ngaji ketika mendapat tunjangan dari Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari.

OPINI salam songkem

Potensi Golput Tinggi

Kebijakan Ekonomi dan Upaya Penguatan Rupiah Oleh: Didik Edi Nuraji

P

emilihan kepala daerah provinsi Jawa Timur sudah tinggal sehari lagi. Besok pada hari Kamis, 29 Agustus 2013, warga Jawa Timur akan melakukan pemilukada cagub-cawagub Jatim. Dalam pilgub itu diprediksi angka golongan putih (golput) akan lebih tinggi daripada pemilukada Jatim sebelumnya.

Bila pada pemilukada Jatim 23 Juli 2008 lalu, putaran pertama angka golput mendominasi daripada perolehan suara masing-masing cagub-cawagub. Dari total 37 juta lebih penduduk warga Jatim terdapat 27 juta pemilih pilgub Jatim saat itu, namun yang menggunakan hak suaranya dalam pemilukada hanya 60 persen, sedangkan golput mencapai 40 persen atau sekitar 11.152.406 juta pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya Padahal pada putaran pertama pemilukada Jatim waktu itu diikuti oleh lima pasangan cagub-cawagub, hingga akhirnya harus terjadi putaran kedua, yang menjadi pertarungan antara Khofifah dan Soekarwo.

Pada pemilukada Jatim putaran II, angka golput meningkat tajam. Dari 29.280.470 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya 15.399.665 juta, sedangkan 13.880.805 juta pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.

Sedangkan pada pemilukada Jatim yang akan dilangsungkan hari Kamis besok, diprediksi kuat angka golput akan lebih besar daripada pemilukada Jatim sebelumnya.

Ancaman golput itu bukan mainan, sebab di Jember misalnya, warga akan melangsungkan pilkades serentak.

Selain itu, alasan yang memperkuat keyakinan angka golput pada pilgub Jatim kali ini karena tingkat pragmatisme masyarakat semakin nyata. Masyarakat Jawa Timur sudah tidak lagi terlalu menganggap penting demokrasi, termasuk pemilukada. Sebab mereka merasa tidak begitu diuntungkan dengan pesta lima tahunan tersebut.

Bahkan, mereka sudah menganggap pemilukada tak ubahnya pemilihan umum lainnya, hanya kegiatan rutinitas yang menjadi even khusus bagi sebangsanya yang ingin memperbaiki nasib dengan mencalonkan diri sebagai calon baik dalam pileg, pilbub, pilugub, maupun pilpres. Jadi, ada keyakinan kuat masyarakat bahwa mereka yang mendaftar sebagai calon pimpinan publik tersebut hanya untuk kepentingan pribadinya semata, yang kadang-kadang diatasnamakan untuk kepentingan rakyat.

Keyakinan itu semakin mendapat pembenaran ketika pengalaman pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, setelah mereka terpilih kerapkali mayoritas di antara pimpinan publik itu bersikap layaknya kacang lupa kulitnya. Mereka tidak ingat lagi pada warga yang menjadi konstetuennya. Kalaupun mereka menyalurkan program kerakyatan, hanya dapat dinikmati oleh orang-orang tertentu, sehingga itu pula yang menimbulkan rasa sentimentil dan kecemburuan horizontal. Bahkan tak jarang kebijakan yang mereka tetapkan kerapkali merugikan mayoritas masyarakat.

Karena itulah sangat wajar apabila pengalaman terlukai itulah yang membuat rakyat, termasuk warga Jawa Timur mulai pragmatis.

Pragmatisme yang mulai menjangkiti mayoritas warga Jawa Timur itu menjadi pemicu utama tingginya angka golput yang terus meningkat tajam beberapa pelaksanaan pemilu terakhir ini. Meskipun sebenarnya masih ada kendala lain yang juga dapat berpotensi meningkatkan jumlah golput. Kendala lain itu adalah kurangnya sosialisasi pelaksanaan pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur kali ini.

Di Pamekasan misalnya, terdapat beberapa warganya yang tinggal di pelosok belum mengetahui pelaksanaan pilgub Jatim. Juga di Sumenep terdapat warga di sejumlah desa yang terkaget-kaget ketika menerima petugas PPS yang mengantarkan surat undangan menghadiri pemilihan cagub-cawagub Jatim pada hari Kamis 29 Agustus besok.

Untuk menekan antisipasi pemilih golput yang menjadi ancaman serius itu, Bupati Pemekasan Achmad Syafii mengajak warganya agar tidak golput pada pilgub besok. Di sejumlah kabupaten lain juga ajakan serupa dilakukan. Sungguh pun begitu optimistis ajakan kepala daerah tersebut tak akan berpengaruh signifikan. Kecuali hanya bagi mereka yang telah merasa dan menyadari berkepentingan dengan pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur tersebut.

Menekan menjalarnya penyakit golput di tengahtengah masyarakat tidaklah mudah. Tidak cukup hanya dengan imbauan dan anjuran. Sebab masyarakat sudah mulai antipati pada pelaksanaan demokrasi di negeri yang syarat dengan berbagai kepentingan pribadi dan politik golongan.

Meskipun begitu, bukan berarti penyakit golput yang mulai mewabah itu tidak dapat dipulihkan. Golput masih bisa diminimalisir, tentu dengan mengembalikan kepercayaan rakyat, termasuk warga Jawa Timur, terhadap pimpinan politik di lingkungan eksekutif dan legislatif. Memang tidak mudah pula mengembalikan kepercayaan rakyat yang sudah kritis, akan tetapi pemulihan itu tetap merupakan keniscayaan apabila golput benar-benar hendak diminimalisir.

Berbagai elemen masyarakat, terutama pihak eksekutif dan legislative serta pihak terkait lainnya semestinya mulai memikirkan masalah golput yang semakin melambung tinggi tersebut. Setidak-tidaknya mereka berupaya menemukan solusinya yang terbaik. Perbaikan sistem kiranya akan berdampak positif.

Tidak hanya itu, pimpinan politis yang ada di daerah hingga pusat juga perlu membuktikan kepada rakyat bahwa mereka tidak seperti kacang yang lupa kulitnya, sebagaimana selama ini diyakini masyarakat. Barangkali upaya itu dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sehingga golput tak lagi menjadi pilihan. (*)

A

13

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO. 0186 | TAHUN II

Empat paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu dinilai sebagai kebijakan yang terlambat yang diprediksi manfaatnya baru akan terlihat pada semester pertama tahun depan. Dalam mekanisme perekonomian, paket kebijakan tersebut cukup baik.

Tetapi bila diaplikasikan terhadap sektor industri, riil dan pelaku usaha akan berhadapan dengan banyak persoalan.

U

ntuk jangka pendek, kenaikan pajak dimungkinkan akan tetap berlanjut. Meski dikeluarkan kebijakan pengurangan pajak ekspor padat karya yang memiliki minimal ekspor 30 persen. Di sisi lain, pemerintah tidak bisa mengambil langkah lain yang memerlukan pembiayaan. Lantaran APBN Perubahan sudah disahkan.

Karenanya, langkah regulatif jangka pendek harus dikonkritkan secepat mungkin oleh pemerintah.Sebenarnya yang paling pokok adalah jangka sangat pendek antara satu sampai 30 hari, yakni paling pokok persoalan nilai tukar. Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang masih banyak “parkir” di luar

Alumni Pasca Sarjana STIEKN Jayanegara Malang negeri, menurutnya jika itu dioptimalkan untuk dikembalikan ke dalam negeri berpotensi memberikan penguatan kepada rupiah.

Dengan pondasi ekonomi Indonesia tergolong rapuh karena cadangan devisa lebih banyak dikontribusi oleh danadana jangka pendek. Nilai tukar diprediksi akan terus melemah dan berpotensi menyentuh level Rp12.000 per dolar AS. Nilai tukar rupiah yang terus melemah dan runtuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir ini harus segera menjadi perhatian serius pemerintah dan otoritas ekonomi di Indonesia.

Kondisi tersebut ditambah lagi momentum saat ini yang merupakan tahun politik yang jelas akan berpengaruh pada kondisi makro ekonomi kita. Sejak akhir Desember 2012 hingga 23 Agustus 2013 nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 10,9 persen (year to date) yang disebabkan penguatan nilai tukar dolar AS. Tek hanya itu, fondasi ekonomi Indonesia tergolong rapuh karena cadangan devisa lebih banyak dikontribusi oleh dana-dana jangka pendek. Selain itu, kondisi perekonomian global juga makin tidak mendukung, termasuk utamanya disebabkan dolar AS yang menguat dan menunjukkan sikap dari bank sentral Amerika, The Federal Reserve (The Fed), terkait dengan kebijakan stimulus moneter.

Data terbaru yang dikeluarkan Bank Indonesia menunjukan, defisit transaksi berjalan pada kuartal II2013 membengkak hingga US$ 9,8 miliar atau 4,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tiga bulan pertama 2013, defisit transaksi berjalan hanya berada di kisaran 2,6% dari PDB. Peningkatan defisit transaksi berjalan tersebut dipicu menyusutnya surplus neraca perdagangan nonmigas dan melebarnya defisit neraca jasa dan pendapatan. Tak ha-

nya Indonesia, negara berkembang lain yang ikut terhantam ekonomi serupa adalah India. Neraca transaksi berjalan dan anggaran dari negara di kawasan Asia Selatan ini tercatat membengkak setidaknya dalam dua tahun terakhir.

Negara berkembang khususnya Indonesia dan India masih berkesempatan mencegah terjerumusnya ekonomi negaranya masuk dalam pusaran krisis. Dengan melakukan beberapa upaya yang bisa diterapkan pemerintah, diantaranya, pertama, lingkungan ekonomi eksternal terkini dan dampak kebijakan ekonomi terdahulu membatasi pilihan jalan keluar.

Kedua, Bank Indonesia (BI) harus menaikan suku bunganya 50 basis poin dan memberikan sinyal penguatan ekonomi. Ketiga, sumber-sumber pendanaan non-komersial harus ditekan oleh kedua negara. Keempat, sumbersumber pendanaan non-komersial harus ditekan oleh kedua negara.

Indonesia terus membayar para kreditor bilateral maupun multilateral sejak 2004. Dengan kondisi pasar saat ini, para analis meyakini jaminan pergantian pendanaan. Indonesia memiliki fasilitas kontigensi siap pakai senilai US$ 5 miliar untuk dana anggara (US$ 2 miliar dari Bank Dunia, US$ 1,5 miliar dari Jepang, US$ 1 miliar dari Australia, dan US$ 0,5 miliar dari Asian Development Bank) yang seharusnya ditekan.

Namun sayang, pengaturan penukaran mata uang yang ada terlalu ke-

cil untuk digunakan. Indonesia tengah berada di Chiang Mai initiative (CMIM); dengan penarikan maksimal US$ 22,8 miliar. Namun porsi yang terhubung dengan IMF hanya bernilai US$ 6,8% atau 30% dari jumlah tersebut. Mengingat tak ada negara yang mengurangi dana dari CMIM, menjadi yang pertama bisa mengundang stigma politik. India memiliki dana US$ 15 miliar untuk penukaran bilateral dengan Jepang.

Namun hanya sebesar 20% atau senilai US$ 3 miliar yang bisa ditarik tanpa bantuan IMF. Jadi jumlahnya terlalu sedikit. (Shd) Paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cukup baik untuk meningkatkan investasi khususnya FDI yang cenderung meningkat dalam semester I 2013 ini. Namun masalah yang harus diperhatikan adalah seberapa cepat penerapan kebijakan-kebijakan tersebut karena sangat menentukan seberapa efektifnya dampak positifnya terhadap aliran investasi FDI yang pada akhirnya dapat mendorong juga pertumbuhan ekonomi.

Kemungkinan kebijakan pemerintah terkait investasi tersebut baru akan terlihat pada kuarta I-2014, mengingat proses revisi daftar negatif investasi hingga saat ini masih belum selesai pembahasannya.

Dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut baru akan terefleksi pada perbaikan neraca transaksi berjalan pada kuartal I-2014, mengingat realisasi dan seberapa cepat penerapan kebijakan tersebut dilakukan, Kita semua berharap, paket kebijakan ini akan dikombinasikan juga dengan paket kebijakan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang utamanya bertujuan menstabilkan sektor keuangan dan nilai tukar. Kebijakan 4+1 yang dikeluarkan Bank Indonesia diharapkan memperkuat paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan ekomoni makro.

Lima langkah kebijakan itu diharapkan bisa memperlancar aliran likuiditas antar bank, semoga! =

Ketika Akademisi Juga Korupsi Oleh: Mokhamad Abdul Aziz

Baru-baru ini, publik lagi-lagi dibuat jenuh dan marah oleh tindakan korup pejabat negeri ini. Kali ini lebih mengejutkan, karena pejabat negara yang satu ini dikenal sebagai akademisi yang andal dan idealis. Ialah Rudi Rubiandini yang diduga terlibat korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

K

etua SKK Migas itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga menerima suap sebesar 690.000 dolar AS atau setara dengan Rp 7.093.000.000,00 dan 127.000 dolar Singapura atau setara dengan Rp 1.035.000.000,00 dari perusahaan minyak mentah Kernel Oil PTe Ltd. Secara umum, kasus ini memang terbilang biasa, karena yang dikorupsi termasuk biasa-biasa saja.

Artinya, angka yang garong terbilang kecil, apalagi bagi seorang guru besar, yang merupakan orang cerdas dan

Mengajar di Monash Institute

pintas. “Harusnya yang dikorupsi bisa lebih fantastis lagi,” ucap menggelitik dalam benak penulis. Bukan bermaksud mendukung atau membela— tetapi mungkin merupakan wujud kekesalan—tetapi memang sangat mengagetkan dan menyakitkan pastinya, ketika seseorang mengetahui kasus ini.

Menanggapi kasus ini, civitas akadmika ITB melalui rektornya, Ahmaloka Misana dan Yani Panigoro, Ketua Majelis Wali Amanat ITB secara terbuka menyampaiakan maaf kepada rakyat Indonesia atas kejadian yang sangat memalukan itu.

Selain itu, meski merasa terguncang, Misana juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada KPK untuk menyelesaikannya dengan cara yang adil dan beradab. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu harus menindak tegas siapapun yang melanggar dari hukum Indonesia, terlebih kepada orang yang tahu betul terhadap baik buruk dan benar salahnya suatu perkara.

Apakah negeri ini memang semakin gila? Padahal, setelah sebulan penuh menjalani puasa Ramadlan dan merayakan lebaran (bagi yang muslim), sehingga membuat harapan masyarakat Indonesia terhadap para pejabat negera begitu besar. Namun, belum genap sebulan harapan itu muncul, kini masyarakat harus kembali harus kecewa dengan ulah pemimpinnya. Padahal, di tengah kondisi bangsa yang carut marut seperti sekarang ini, pemimpin seharusnya berpikir bagaimana bisa membawa negeri ini kearah yang lebih baik.

Kalau seorang guru besar yang dianggap cerdas dan idealis saja masih tergoda dengan uang Negara, lantas bagaimana dengan yang lain? Tentu ini harus menjadi renungan rakyat Indonesia. Bahwa sesungguhnya kondisi

birokrasi bangsa Indonesia telah memausuki masa-masa yang sangat menghawatirkan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sudah sedemikian sistemik dan masuh di berbagai jenis profesi, termasuk cendekiawan sekalipun.

Apa yang Salah?

Maka tidak heran jika negeri ini sekarang disebut sebagai negara kleptokrasi, yaitu negara yang pemimpinnya adalah para pencuri. Sebenarnya apa yang menyebabkan pejabat, bahkan seorang akademisi juga melakukan korupsi, yang jelas-jelas dibenci rakyat (dan Tuhan). Apakah gara-gara kultur birokrasi yang memang sudah mengarah ke pusaran korupsi atau hanya persoalan idealisme dan paradigma semata? Namun, yang pasti faktor utama penyebab para pejabat menggarong uang rakyat adalah gaya hidup yang kian hedonistis.

Pemimpin itu Melayani Sikap hidup hedonistis di kalangan petinggi negara ini disebabkan mereka menganggap dirinya adalah pejabat, bukan pemimpin. Pejabat adalah orang yang memiliki jabatan.

Menganggap diri mempunyai jabatan bisa dianalogikan dengan ketika kita punya rumah atau kendaraan yang setiap saat bisa digunakan sesuai dengan keinginan kita. Dengan modus kepemilikan yang seperti ini, membuat mereka ingin memanfaatkan jabatannya sesuai dengan dorongan nafsunya.

Sebaliknya, pemimpin adalah teladan dan cermin bagi rakyatnya, serta mereka mempunyai tanggung jawab atas amanat yang diembannya. Oleh karena itu, ketika seseorang diangkat menjadi pejabat dengan tugas-tugas yang melekat pada jabatannya, maka ia akan mengang-

gap jabatan itu sebagai tanggung jawab kemanusiaan yang harus dilaksanakan. Pada akhirnya, jabatan dianggap sebagai tanggung jawab yang harus ditunaikan, sama halnya dengan ia menunaikan tugas-tugas kemanusiaan yang sudah melekat sejak lahir. Jika ia menghianati tanggung jawab itu, maka ia sama halnya menghianati hidupnya sendiri, karena hidup ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab.

Sangat tidak layak ketika seorang akademisi terlibat korupsi. Apalagi seorang guru besar. Sebab, mereka lah yang seharusnya menjadi panutan bagi pejabat lain untuk tetap idealis dan kritis ketika menjadi aparatur negara. Jika tidak kepada para akdemisi atau cendekiawan, maka kepada siapa lagi rakyat berharap agar negara ini dibawa ke arah yang lebih baik. Bahkan, seharusnya para akdemisi berbondong-bondong masuk ke dalam sistem birokrasi untuk memperbaiki dan mengubah kultur yang ada menjadi lebih bermartabat lagi. Wallahu a’lam bi al-shawaab. =

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

14

EKONOMI

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO.0186 | TAHUN II

MENJAGA RUPIAH

DPR Dukung Kenaikan Pajak Barang Mewah JAKARTA-Komisi XI DPR mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang Mewah (PPnBM) hingga 150 persen. Dukungan ini terkait dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, mengingat barang mewah merupakan produk impor terbesar kedua setelah minyak.

Pernyataan tersebut seperti diutarakan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis usai menggelar pertemuan tertutup dengan seluruh anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (26/8).

Harry menyebutkan, rencana menaikkan pajak barang mewah merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang ada pada paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi gejolak perekonomian domestik dan global.

“Kami tetap meminta supaya langkah-langkah pemerintah diperketat dan tadi sudah kami setujui tentang salah satu paket tentang kenaikan pajak barang mewah berkisar 125-150 persen. Itu kami setuju,” ujar Harry.

Menurut dia, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pengenaan pajak barang mewah diyakini akan mampu mengurangi spekulasi pada nilai tukar rupiah.

“Sekarang ini banyak orang kaya membeli jet mewah, Lamborghini, kemudian Hammer. Itu impor terbesar kedua. Sehingga, layak untuk dikenakan pajak barang mewah,” katanya.

Harry mengatakan, meski nilai tukar rupiah sempat menembus Rp11.000 per dolar AS, namun secara year to date sebesar Rp9.800, masih lebih tinggi dari asumsi di APBN-P 2013 yang senilai Rp9.600/dolar AS. “Saya bertanya kepada kepada FKSSK soal kondisi ekonomi saat ini sudah

krisis? Ternyata jawaban mereka belum. Tetapi ada indikasi (krisis), karena itu kami merespons kebijakan fiskal moneter,” ucap Harry.

Pada pertemuan tertutup itu, lanjut Harry, DPR memutuskan bahwa pihaknya akan terus mengikuti perkembangan rupiah dan ekonomi dalam negeri dikaitkan dengan paket kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah dan BI. “Kalau misalnya dalam satu pekan atau dua pekan ini masih terus memburuk, kami akan memanggil mereka lagi,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Menteri Keuangan, Chatib Basri, DPR mengapresiasi positif terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan pajak PPnBM. “Dengan DPR, kami tadi berkonsultasi mengenai masalah penambahan PPnBM dan tanggapan mereka sangat positif,” ujar Chatib.

Chatib menegaskan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penambahan PPnBM juga sudah ditandatangani, sehingga pemerintah bisa segera mengimplementasikannya. “Kami harus ada momentum yang terus dijaga tetapi yang jelas PMK-nya sudah beres,” lanjut Chatib.

Di tempat yang sama, Gubernur BI Agus Martowardojo mengakui bahwa pada pertemuan antara FKSSK dan DPR ada pernyataan dari Parlemen yang mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan pajak barang mewah. (gam/bud)

ant/yudhi mahatma

KERUSUHAN LAPAS. RUPIAH PENGARUHI SEKTOR KONSTRUKSI. Pekerja menyelesaikan proyek konstruksi gedung bertingkat di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/8). Pelemahan nilai Rupiah hingga Rp.11ribu per dolar AS mengakibatkan sektor konstruksi pengalami penurunan sebesar 6,67 persen dan sektor industri dasar turun 4,44 persen, hal itu juga berpengaruh pada bahan baku terutama bahan impor.

Tutup Ruang Gerak Spekulan Kurs JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis meminta anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk menutup ruang gerak spekulan yang memanfaatkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Aksi spekulan ini membuat mata uang rupiah terus berfluktuatif hingga mendekati angka Rp 11.800 per dollar AS. “Yang penting, saat ini kami akan menutup wilayah spekulasi. Memperbaiki level ekspektasi. Itu yang belum dilakukan menurut saya,” tegas Harry di Jakarta, Selasa (27/8).

Sejauh ini kata Harry, DPR sudah meminta kepada Bank Indonesia (BI) untuk

meneliti aksi para spekulan yang mengambil untung dari pelemahan rupiah. “Tetapi, Pak Agus (Gubernur BI, Agus Martowardojo) akan menceritakan soal spekulan ini kepada kami,” ujar Harry.

Pada dasarnya, jelas Harry, paket kebijakan untuk mem-

benahi pelemahan rupiah harus mengkaji mengenai supply dan demand dollar AS. “Supply itu kan dari FDI (investasi langsung asing), portofolio dan ekspor. Sedangkan, demand-nya itu pembayaran utang, impor dan satu lagi yang penting, spekulan,” paparnya.

Lebih lanjut Harry menegaskan, paket kebijakan fiskal dan moneter yang diberlakukan pemerintah dan BI belum fokus untuk menjaga stabilitas perekonomian di dalam negeri. “Memang secara jangka panjang mungkin akan mengarah. Tetapi, sekarang ekpek-

SEMBAKO

Kemendag Siap Hapus Tarif Impor Kedelai JAKARTA - Kementerian Perdagangan akan menghapus tarif impor kedelai yang sebesar 5 persen. Kebijakan ini akan diterapkan pemerintah sebagai upaya menekan harga kedelai yang saat mencapai Rp9.000 per kilogram.

“Kami sedang berdiskusi dengan kementerian terkait. Apakah akan menghapus pajak impor kedelai yang saat ini sebesar 5 persen,” kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Jakarta, Selasa (27/8).

Namun demikian, Gita belum mengumumkan apakah rencana penghapusan pajak tersebut berlaku sementara atau permanen. Saat harga bahan pangan mengalami kenaikan pada 2012, kata dia, pemerintah membatalkan tarif impor kedelai untuk sementara waktu dan beruapay memperluas peran Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Gita mengungkapkan, kebutuhan kedelai di dalam negeri sebesar 2,5 juta ton per tahun. Hingga akhir Juli tahun ini, konsumsi kedelai sudah mencapai 1,9 juta ton. Menurut dia, pemerintah berencana mengimpor 600 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sisa waktu tahun ini. “Tentunya ini bisa membantu stabilitas harga minimum sampai akhir tahun. Jadi, nantinya kami akan menggarisbawahi bahwa pasok ini akan tercukupi ke depannya,” papar Gita.

Mendag mengaku, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerikas Serikat (AS) dan produksi kedelai dalam negeri yang hanya mencapai 800 ribu ton per tahun telah membuat banyak pihak khawatir dengan kondisi saat ini. “Kami sudah berkomunikasi dengan Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia (Kopti). Kekhawatiran mereka itu lebih ke pasokan,” ujar Gita.

Dia menegaskan, melonjaknya harga kedelai menjadi Rp9.000/kg, membuat para pengrajin tahu dan tempe menutup usahanya. Mengingat nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan telah melambungkan harga kedelai impor. “Ada dua variabel yang mempengaruhi harga kedelai, yakni supply dan nilai tukar,”

tasi yang satu-dua bulan ini belum tentu bisa terkendali,” ucapnya.

Dengan demikian, tegas Harry, langkah jangka pendek yang mendesak untuk dilakukan adalah meminta kepada Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menutup ruang gerak spekulan kurs.

“Kalau ini terus dibiarkan, saya khawatir bisa menjadi semakin tidak terkontrol,” katanya.

Hal senada juga diungkap lembaga kajian pembangunan ekonomi dan

DUGAAN KORUPSI

Pajak Tambang Rp15 Triliun Menguap JAKARTA-Kementerian ESDM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menindak tegas pengusaha pertambangan mineral dan batubara, yang tidak taat membayar pajak. Berdasarkan data ternyata sekitar 60 % sektor tambang tidak bayar pajak.

Sehinggga menyebabkan Rp15 Triliun menguap.

“Bila dikelola dengan baik, maka dari sektor minyak, gas, dan tambang, sekitar Rp 15 triliun per tahun masuk kas negara,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, Senin (26/8)

Bila dikelola dengan baik, maka dari sektor minyak, gas, dan tambang, sekitar Rp 15 triliun per tahun masuk kas negara

Uchok Sky Khadafi

ucapnya.

Nilai tukar rupiah yang terus melemah, kata Gita, berpengaruh besar terhadap harga kedelai di pasar dalam negeri. “Tetapi, kalau nilai tukar ini bisa stabil, maka bisa sangat membantu stabilitas harga kedelai. Yang pasti, untuk pasok kedelai diusahakan mencukupi,” kata Gita.

Gita menyatakan, paket kebijakan ekonomi pemerintah yang berupaya mempermudah ekspor dan menekan impor, diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. “Langkah-langkah pemerintah yang diumumkan pada Jumat (23/8) lalu bisa diimplementasikan dengan kebijakan sedikit merelaksasi beberapa hal yang harus diimportasi. Ini bisa membantu stabilitas nilai tukar juga,” terangnya.

Sejauh ini, menurut Gita, sudah ada 20 perusahaan yang mengajukan surat persetujuan impor (SPI) kedelai.

“Ada 20 perusahaan yang mengajukan izin impor kedelai termasuk juga Bulog,” ungkapnya.

Desak Bulog Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron mendesak agar Bulog bisa segera turun tangan untuk mengendalikan harga kedelai yang terimbas pelemahan nilai tukar rupiah.

“Saya kira pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar memang berpengaruh terhadap kedelai, karena kita masih banyak impor kedelai. Untuk itu, apa yang dikatakan Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), pe-

nunjukan Bulog sebagai stabilisator kedelai bisa meredam harga di pasar.

Selain itu, bisa mengurangi bea masuk impor kedelai,” tuturnya.

Secara temporer, kata dia, penunjukan Bulog sebagai importir kedelai akan lebih efektif dalam mengendalikan harga. “Bulog melakukan tugas atas dasar Merah Putih dan tidak mengambil keuntungan yang terrlalu besar. Dan bisa memotong mata rantai jalur distribusi kedelai,” imbuhnya.

Saat ini, jelas Herman, penunjukan Bulog sebagai importir kedelai masih terganjal regulasi Importir Terdaftar (IT) dari Kementerian Perdagangan.

“Bulog dapat mengintervensi harga kedelai nantinya, namun saat ini izin masih di Kementerian Perdagangan,” tegasnya. (gam/bud)

keuangan, Indef yang menilai bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah sudah dikuasai spekulan kurs, sehingga mata uang dalam negeri akan terus melemah ke titik yang mereka kehendaki. “Sekarang ini rupiah sudah dikuasia free rider dan mereka akan memanfaatkan pelemahan rupiah tersebut. Mereka akan kembali menjual dolar di saat rupiah berada di titik terendah,” kata Direktur Indef, Enny Sri Hartati di Jakarta, Selasa (27/8).

Menurut Enny, para spekulan tersebut masuk untuk menguasai dan memanfaatkan rupiah melalui kondisi neraca perdagangan yang terus memburuk dan defisit anggaran. “Pemanfaatan ini mirip dengan kasus Bank Century, maupun pada kasus tingginya harga daging sapi dan bawang putih,” ucapnya.

Enny mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ini juga sudah dimanfaatkan oleh para politisi. Mengingat biaya Pemilu yang sangat tinggi, sehingga depresiasi rupiah menjadi celah yang paling memungkinkan bagi mereka untuk dapat memenuhi biaya politik. “Bagaimana mungkin dalam beberapa hari orang antre di money changer, itu tidak masuk akal. Tentu ada free rider yang bermain di sini,” imbuhnya.

Dugaan tersebut, jelas Enny, tampak dari tidak adanya upaya penyelesaian persoalan, padahal persoalan utama pelemahan rupiah sudah diketahui. “Yang pasti, siapa pun mengetahui bahwa berapa besar kebutuhan dolar kita, yaitu untuk impor dan pembayaran cicilan maupun bunga utang,” kata Enny.

Sementara itu, kata Enny, kebutuhan dollar AS swasta pada dasarnya sudah berjalan secara auto-pilot, tanpa campur tangan pemerintah pun mereka pasti memiliki jalan keluar. “Pada 1997-1998 terjadi krisis, karena kurs dipolitisir. Padahal sektor swasta sebenarnya sudah mampu melakukan antisipasi,” ujarnya. (gam/bud)

Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Lebih jauh Uchok membeberkan secara garis besar sektor migas sudah mampu diatasi pemerintah. Namun, sektor pertambangan belum digarap secara maksimal. Mulai dari royalti tambang emas dan tembaga, timah, dan batubara, serta volume ekspor, masih belum ada tim atau lembaga yang konsentrasi terhadap monitoring secara menyeluruh.

“Seperti di sejumlah pelabuhan di Indonesia yang melakukan kegiatan pengiriman ekspor, walaupun pemerintah mengeluarkan kebijakan

clean and clear pertambangan serta memaksimalkan Permen 11/2012 soal bea keluar ekspor,” terangnya.

Uchok menuturkan, masih banyak oknum yang bermain dalam sektor tambang. Karena, pengusaha tidak diwajibkan melakukan sistem keuangan publik, bila tidak tercatat di bursa saham dan investor publik. “Karena aparat pajak tidak tegas terhadap pengusaha tambang, dan pengusaha tambang juga dibekingi politisi, atau pemilik juga pejabat publik itu sendiri,” imbuhnya.

Banyaknya dana pajak tambang yang menguap ini membuat DPR perlu adanya revisi UU Migas. Masalahnya, UU Migas No. 2/2001 tentang minyak dan gas bumi (migas) harus dibenahi. Satya menilai lembaga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Migas (SKK Migas) belum sempurna jika UU Migas belum direvisi.

“Makanya waktu SKK Migas dibentuk saya tetap mengklaim bahwa lembaga itu tetap hanya sementara.

Benar-benar permanen jika revisi UU migas telah dilakukan,” ujar anggota Komisi VII DPR, Satya Wira Yudha, Jakarta, Senin (26/8) Satya berharap revisi UU Migas ini segera dilaksanakan.

Hal yang menjadi kendala saat ini Komisi VII masih banyak hal yang harus dibahas terlebih dahulu. “Saya sendiri sudah dorong teman-teman cuma karena banyak hal prioritas lain di DPR jadi tertunda terus,” jelas Satya Menurut Satya, jika tidak diselesaikan di 2014, maka yang terjadi sistem pengelolaan kegiatan hulu migas sama saja operasionalnya pasca BP Migas dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). (gam/cea)

NASIONAL

15

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO.0186 | TAHUN II

KAMPUS PAMONG

Kekerasan di IPDN Berkurang Signifikan JAKARTA - Angka kekerasan di dalam kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat mulai mengalami pengurangan secara signifikan. Meski demikian, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta seluruh jajaran civitas akademi institusi pendidikan di bawah Kementerian Dalam Negeri itu untuk menghilangkan seluruh kekerasan dari kampus pendidikan para pamong tersebut.

ant/wahyu putro

KONVENSI PARTAI DEMOKRAT. Akademisi Anies Baswedan (kanan) bersiap mengikuti wawancara prakonvensi capres dari Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (27/8). Komite Konvensi Capres Partai Demokrat mengundang 15 peserta untuk mengikuti wawancara kesiapan mengikuti konvensi Capres Demokrat serta untuk mendalami visi dan misi setiap peserta.

Nazaruddin Diancam JAKARTA - Pengacara mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, Elza Syarief mengaku klien serta keluarganya mendapat ancaman dari orang tertentu. Pengancam itu datang ke tempat dia ditahan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

“Didatangin Nazarnya.

Jadi saya jelasin saja, saya mohon doa kepada publik supaya didoakan dia, dia selamatselamat saja,” kata Elza di Gedung KPK, Kuningan, setelah mendampingi Nazaruddin diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang terkait pembelian saham perdana PT Garuda di Jakarta, Selasa (27/8).

Menurut Elza, pihak yang mendatangi Nazaruddin tersebut mengancam akan membunuh Nazar jika membuka informasi tertentu kepada KPK. “Pokoknya mau mati atau mau hidup kamu semua,” ucap Elza menirukan ancaman tersebut.

Keluarganya juga tidak luput dari ancaman. Bahkan ru-

mah yang ditempati keluarga Nazaruddin dikirimi bom molotov oleh orang tak dikenal.

“Dan rumahnya Nazaruddin sudah dikirimin bom molotov,” ucapnya.

Saat ditanya apakah pihak pengancam Nazaruddin berkaitan dengan partai penguasa saat ini, Elza mengelak menjawab. Dia hanya meminta KPK menjaga keamanan Nazaruddin. “Enggak. Kalau kita ingin pembersihan negara kita dari korupsi, kita komitmen dengan KPK akan membantu, tapi tentunya kita juga harus dijaga lah keamanannya,” ujar Elza.

Pada pekeriksaan Selasa kemarin, Nazaruddin membeberkan dugaan penyelewengan dalam sejumlah proyek

pemerintah kepada KPK. “Yang jelas pendalaman Hambalang terus masalah e-KTP, sudah mulai dengan struktur siapasiapanya kemudian dengan pembangunan gedung MK dan diklat MK,” tutur Elza.Dia pun mengaku sudah menyerahkan bukti-bukti kepada KPK. Penggeledahan Sementara itu, Selasa (27/8) KPK menggeledah kantor PT Nindya Karya di Jalan MT Haryono Kav 22, Cawang, Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam 2006-2010.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha melalui pesan singkatnya mengatakan, penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari barang bukti tambahan. Dalam kasus

ini, KPK menetapkan Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam Heru Sulaksono sebagai tersangka.

KPK juga menjerat Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Ramadhan Ismy. Keduanya diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi terkait pembangunan dermaga bongkar di Sabang.

Diduga, ada penggelembungan harga yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp 249 miliar dalam proyek tersebut. Atas perbuatannya, Ramadhan dan Heru disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Hingga kini, baik Ramadhan maupun Heru belum ditahan oleh KPK. (gam/aji)

“Kekerasan itu sudah semakin menurun. Tetapi yang masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang diberi sanksi turun tingkat (pelanggaran sedang) juga banyak,” kata Gamawan setelah upacara wisuda lulusan IPDN, di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (27/8).

Dia mengatakan, setiap upacara wisuda praja IPDN, dirinya selalu menegaskan kepada peserta didik bahwa pihaknya tidak ragu memecat bahkan hingga 20 orang praja yang terlibat dalam kekerasan. Menurut dia, orientasi dengan cara kekerasan fisik harus dihapuskan. “Orientasi itu kualitas akademik, sikap mental, perilaku yang baik, tidak lagi pukul-pukul kekerasan,” kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Gamawan menyampaikan, sebagai penghargaan atas upaya pihak IPDN mengurangi kekerasan di kampus yang dikelola Kemendagri itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melantik lulusan praja IPDN menjadi pamong praja muda. Pelantikan dilakukan di Kampus IPDN, Rabu (28/8) hari ini setelah tujuh tahun Presiden absen. Dia mengklaim, kabar penurunan angka kekerasan di IPDN telah didengar Presiden. “Karena kami sudah sepakat untuk menertibkannya, mulai 2009 kami benahi semua. Lalu (Presiden) bersedia melantik,” tutur.

Dalam sambutannya pada upacara wisuda, Gamawan menegaskan agar praja dan semua penyelenggara akademik IPDN

menghentikan kekerasan di kampus itu. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi.

“Hentikan segala bentuk kekerasan apa pun di kampus ini. Tebar kasih sayang, bangun semangat kasih sayang, yang kakak membimbing adik, adik menghormati kakak dalam kasih sayang,” tegasnya.

Disampaikannya, tidak ada toleransi bagi para mahasiswa yang masih melakukan kekerasan di kampus. “Kemendagri, civitas akademia, tidak segan-segan mengambil tindakan yang keras bagi pelanggar disiplin dan bagi yang melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut (kekerasan),” sergahnya.

Diingatkannya, ada 45 orang praja IPDN yang telah dihentikan karena melakukan kekerasan kepada sesama praja. Hal itu, lanjutnya, belum termasuk pelanggaran lain yang dikenai sanksi lebih ringan seperti penurunan tingkat.

“Makanya ketika 2009 saya masuk jadi Mendagri sampai hari ini sudah 45 (pelanggaran berat), kami berhentikan,” tukas Gamawan. (gam/aji)

ant/rosa panggabean

PERKEMBANGAN TAHAPAN PEMILU. Ketua Bawaslu Muhammad (kanan) bersama Ketua KPU Husni Kamil Manik (kiri) menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II, Jakarta, Selasa (27/8). Rapat tersebut membahas perkembangan tahapan pemilu 2014 terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.

PELANGGARAN ETIKA

BK DPR Segara Panggil Priyo Budi Santoso

ant/rosa panggabean

PENYETUJUAN PENGANGKATAN PANGLIMA TNI.Jenderal TNI Moeldoko (kanan) memberi salam kepada para anggota DPR dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/8). DPR menyetujui pengangkatan calon Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono.

KRIMINAL

Bandar Narkoba Tewas Kejang-Kejang JAKARTA- Seseorang yang diduga bandar narkoba, Alex (51) mengalami kejang-kejang dan meninggal dunia saat petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengembangkan kasus peredaran narkoba tersebut, Senin (26/8).

“Dari hasil pemeriksaan dokter diketahui Alex mengalami serangan jantung akibat mengonsumsi narkoba,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi

Rikwanto di Jakarta, Selasa.

Rikwanto menuturkan petugas kepmenangkap tersangka Alex saat mengonsumsi shabu dengan tiga orang temannya.

Petugas kemudian membawa tersangka untuk mengembangkan jaringan pengedar narkoba tersebut, namun Alex mendadak mengalami kejang.

Petugas membawa Alex ke salah satu rumah sakit terdekat dan meng-

hentikan pengembangan.

“Dokter menyatakan Alex meninggal dunia dan membawa jenasah ke RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo),” ujar Rikwanto.

Rikwanto mengungkapkan istri Alex, Sri Purwanti, melaporkan petugas Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan penganiayaan yang mengakibatkan Alex meninggal dunia. (ant/ fik/beth)

JAKARTA-Badan Kehormatan (BK) DPR RI terus mendalami dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso. Dugaan pelanggaran ini mencuat setelah BK menerima pengaduan dari masyarakat. Menurut Trimedya, pelanggaran etika yang dituduhkan kepada Priyo terkait kunjungannya ke Lapas Sukamiskin dan menemui tahanan kasus korupsi. Apalagi, yang dikunjungi Priyo adalah salah seorang terpida kasus korupsi yang selama ini juga membuka keterlibatan politisi Golkar ini dalam kasus korupsi. “Kunjungan pada waktu yang tidak seharusnya. Priyo berkunjung pada waktu yang tidak pas,” terangnya.

Menurutnya, BK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Priyo Budi Santoso pada September.“Kita sudah mengagendakan untuk memanggil Pak Priyo,” kata Ketua BK DPR RI, Trimedya Panjaitan di Jakarta.

Selasa, (27/8).

Anggota BK DPR RI lainnya, Ali Machsan Moesa mengungkapkan pemanggilan Priyo kemungkinan besar dilakukan pada awal September 2013 ini.

“Pemanggilan pada Agustus ini terlalu mepet. Belum minggu ini kelihatannya,” tegasnya Rencananya pemanggilan itu menurut Ali, diputuskan setelah BK DPR RI melakukan rapat internal yang salah satu agendanya menyusun rencana kerja.

Dan dalam penyusunan rencana kerja itulah seluruh anggota BK bersepakat untuk memanggil Priyo pada bulan September ini.

“Tadi rapat internal menyusun program kerja,” ungkapnya.

pada 22 Mei 2013, Priyo diduga memfasilitasi sembilan narapidana perkara korupsi, dengan mengirimkan surat penyampaian pengaduan kepada presiden.

Kemudian, pada 1 Juni 2013, Priyo mengunjungi Lapas Sukamiskin, yang patut diduga melanggar peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik Seperti diketahui, Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi memasukkan laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Priyo Budi Santoso kepada BK DPR RI pada Kamis, (18/7) lalu. Laporan dilakukan agar seluruh penyelenggara negara ini termasuk

parlemen benar-benar bersikap perang terhadap aksi koruptif. “Kami melaporkan dugaan pelanggaran kode etik, dan telah kami sampaikan ke BK ke Sekretariat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarok mengatakan bahwa, pihaknya melihat setidaknya ada dua pelanggaran etika yang dilakukan Priyo. Pertama, yang bersangkutan diduga telah menjadi fasilitator narapidana kasus korupsi. Kedua dia telah berkirim surat kepada Presiden terkait harapan para narapidana korupsi pula.

“Pertama, pada 22 Mei 2013, Priyo diduga memfasilitasi sembilan narapidana perkara korupsi, dengan mengirimkan surat penyampaian pengaduan kepada presiden. Kemudian, pada 1 Juni 2013, Priyo mengunjungi Lapas Sukamiskin, yang patut diduga melanggar peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik,” kata Jamil.

“Priyo diduga melanggar enam pasal, yakni pasal 2 ayat (1), 2 ayat (2), 3 ayat (1), 3 ayat (2), 3 ayat (8), dan pasal 9 ayat (5). Dia mengaku dalam rangka melakukan sidak. Terus pelanggaran jam besuk. Dugaan kami datang atas inisiatif dirinya, dan dia hanya ketemu segelintir orang, terlebih ada terpidana korupsi Fahd Arafiq,” pungkasnya. (gam/cea)

OLAHRAGA

16 16

KORAN MADURA

RABU 28 AGUSTUS 2013 NO. 0186 | TAHUN II

Neville Minta MU Tidak Jual Rooney MANCHESTER - Mantan bek Manchester United (MU) yang kini menjadi asisten pelatih Tim Nasional (Timnas) Inggris Gary Naville berharap MU tidak membiarkan Wayne Rooney pergi dari Old Trafford. Pasalnya, dia masih menjadi pemain penting Setan Merah.

“Beberapa minggu lalu saya menegaskan bahwa tidak ada jalan bagi MU untuk menjual Wayne Rooney ke Chelsea. Sebab menjual pemain itu hanya akan melemahkan MU. Dia adalah pemain penting untuk mereka dan kita menyaksikan malam ini pendukung MU memperlihatkan penerimaan yang luar biasa bagi Rooney. Kita juga menyaksikan penampilan perdana Rooney di musim ini selama 90 menit,” kata mantan rekan Rooney itu di MU. Dia melanjutkan, “Dia tidak memberikan momen-momen yang magis dengan mencetak gol. Tetapi pada babak pertama dia memberi umpan sangat bagus untuk Robin van Persie yang berada pada posisi ideal untuk mencetak gol.

Mungkin dalam beberapa peTidak ada jalan bagi MU kan ke depan, dia akan menuntuk menjual Wayne jadi lebih tajam lagi dan akan Rooney ke Chelsea. lebih bijak dalam bermain.”

Sebab menjual Laga Senin (26/8) malam waktu setempat atau Selasa pemain itu hanya akan (27/8) dini hari WIB melawan melemahkan MU. Dia Chelsea di Old Trafford menadalah pemain penting, jadi momen yang sangat badan kita menyaksikan gus bagi Rooney. Semua mata malam ini pendukung tertuju kepadanya. Melihat MU memperlihatkan penampilannya, Neville pun penerimaan yang luar yakin MU akan mempertahanbiasa bagi Rooney. kan pemain ini.

Chelsea sudah dua kali mengajukan tawaran untuk mendapatkan Rooney, tetapi dua kali pula MU menolak Asisten Pelatih Timnas tawaran tersebut. Setelah laga Inggris Selasa dini hari, Chelsea akan mengajukan tawaran untuk ketiga kalinya. Bila akhirnya Moyes mengijinkan Rooney pergi, menurut Neville, Moyes akan kehilangan kredibilitas di Old Trafford.

“Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Luis Suarez di Liverpool dan apa yang terjadi dengan Wayne Rooney di Old Trafford pekan depan. Tetapi klub-klub seperti Liverpool dan Manchester United harus tetap kuat. Kalau tidak, mereka akan habis,” ujarnya.

Dua pemain ini masih memiliki kontrak dua sampai tiga tahun di klubnya dan menjadi pemain kunci di klubnya masingmasing. “Mourinho mengatakan Manchester United adalah klub yang spesial dan pendukungnya masih membela Rooney dan saya yakin Suarez juga akan diterima baik oleh pendukung klub itu bila kembali bermain untuk Liverpool,” tegasnya. (espn/aji)

Gary Neville

RABU 28 AGUSTUS 2013

Premier League Inggris | Selasa 27 Agustus 2013 | Venue: Old Trafford Stadium - Manchester Wasit: M. Atkinson | Penonton: 75.032

MAN UNITED | 0-0 | CHELSEA FC

MU-Chelsea Berakhir Imbang MANCHESTER - Manchester United (MU) hanya mampu bermain imbang tanpa gol saat menjamu Chelsea pada lanjutan Liga Utama Inggris di Old Trafford, Senin (26/8) malam waktu setempat atau Selasa (27/8) dini hari WIB. Meski demikian, pelatih kedua tim, David Moyes dan Jose Mourinho puas dan menilai hasil itu cukup adil untuk kedua tim.

Menariknya, pada laga ini, pelatih MU David Moyes memasang Wayne Rooney yang diincar Chelsea selama 90 menit. Hal ini seolah-olah menegaskan kepada pelatih Chelsea Jose Mourinho bahwa pemain ini tidak akan dilepas ke Stamford Bridge pada jendela transfer musim panas ini.

Inilah untuk pertama kalinya David Moyes memasang Rooney sejak awal laga pada kompetisi resmi MU. Sebelumnya dia tidak diikutsertakan dalam seluruh tur pramusim MU. Pada laga resmi, mulai dari Comm u n i t y Shield dan laga perdana Liga U t a m a

Inggris, Rooney selalu bermain sebagai cadangan. Fakta ini memunculkan spekulasi bahwa pemain itu akan segera meninggalkan Old Trafford. Chelsea sendiri sudah dua kali mengajukan tawaran, tetapi ditolak, dan akan mengajukan tawaran ketiga pada pekan ini.

Pada laga ini, Moyes menduetkan Rooney dan Robin van Persie sejak awal.

Padahal, sebelumnya mantan pelatih Everton itu menegaskan bahwa Rooney baru akan dimainkan ketika Robin van Persie cedera. Pernyataan inilah yang mendorong Chelsea mengajukan tawaran resmi ke klub Manchester itu. Meski demikian, daya gempur mereka melempem. Mereka memiliki peluang pada babak kedua ketika Danny Welbeck mendapat ruang tembak pada jarak 10 meter. Tetapi tendangannya masih bisa dibendung John Terry dan Gary Cahill. Hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Ini adalah hasil imbang pertama tanpa gol pertama mereka di Old Trafford sejak 2004.

Pelatih MU David Moyes menilai anak-anak asuhnya bermain sangat bagus meskipun jarang melepas umpan silang dan umpan matang.

“Menurut saya semua pemain saya menciptakan peluang. Tetapi ini adalah laga berat dan kami tidak banyak melakukan umpan silang dan umpan-umpan matang malam ini. Tetapi menurut saya kami bermain sangat

bagus,” ujarnya.

Secara khusus, dia memuji penampilan Wayne Rooney yang bermain bagus, meski tidak sebagai penyerang. “Di tempat latihan, dia bermain bagus dan semua orang yang meyaksikannya tidak kaget. Dia bermain sedikit ke belakang, melakukan tekel dan menusuk ke depan. Saya kira, situasi Rooney saat ini lebih bagus. Penapilannya malam ini cukup bagus,” ucap Moyes.

Sejak Van Persie datang ke Old Trafford, posisi Rooney sebagai ujung tombak digantikan Van Persie. Mantan penyerang Arsenal ini cukup merepotkan barisan pertahanan Chelsea yang digalang Terry dan Cahill. Dua kali pemain Belanda ini mengancam gawang Chelsea, tetapi masih bisa diselamatkan oleh Petr Cech yang beridiri di bawah mistar gawang The Blues.

Di pihak Chelsea, pelatih Jose Mourinho menerapkan skema permainan tanpa penyerang murni. Semua penyerang dibangkucadangkan oleh pelatih asal Portugal itu.

Fernando Torres baru dimasukkan ketika pertandingan s u d a h berjalan satu

jam. Pilihan ini dilakukan karena pada dua laga sebelumnya, para penyerang klub London Barat ini tumpul. Semua gol kemenangan mereka dihasilkan oleh barian gelandang dan pemain bertahan.

Untuk mengoyak jala lawan, Mourinho memasang Oscar. Pemain Brasil ini aslinya sebagai gelandang menyerang dan dari posisi itu dia rutin mencetak gol. Sayang pada laga ini, dua kali usahanya gagal menghasilkan gol. Meski demikian, Mourinho puas dengan hasil imbang ini.

“Bagi kami, setelah memetik dua kemenangan di kandang, melawan juara bertahan di laga kandang pertama mereka musim ini, dan memetik satu poin adalah sesuatu yang positif,” kata Mourinho. (espn/aji)

Striker Manchester United Robin van Persie (tengah) ditekel oleh bek Chelsea Ashley Cole (bawah) paga laga antara Manchester United and Chelsea di Old Trafford, Manchester, (26/8)

Deco Pensiun dari Sepakbola GRANADA

0-1

REAL MADRID

La Liga Primera Spanyol | Selasa 27 Agustus 2013 | Venue: Stadion Nuevo Los Carmenes - Granada | Wasit: Javier Estrada | Jumlah Penonton: 16.626

Real Madrid Susah Payah Taklukkan Granada

INFO PRIBADI

SAO PAULO - Mantan pemain Tim Nasional (Timnas) Portugal asal Brasil Deco mengumumkan pensiun dari sepakbola pada usia 35 tahun. Terakhir, mantan gelandang Barcelona ini membela klub di tanah kelahirannya, Fluminense. Laga terakhirnya bersama klub itu dilakukan pada Rabu besok.

“Dengan sedih saya mengumumkan akhir dari karier profesional saya. Menit terakhir bersama Fluminense Rabu mendatang mengakhiri kiprah saya selama 17 tahun sebagai seorang pesepakbola. Saya ingin sekali pensiun sampai Liga Brasil berakhir dan membantu tim kembali ke Copa Libertadores. Tetapi badan saya tidak mengijinkannya,” kata pemain bernama lengkap Anderson Luís de Souza kepada AS. Dia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada siapa saya yang sudah mempercayai dan memberi perhatian kepadanya. “Saya sangat berterima kasih kepada semua kepercayaan dan perhatian yang sudah diberikan kepada saya,” ujar Deco.

Dalam karier profesionalnya, pemain bertubuh mungil ini pernah membela FC Porto dan meraih gelar juara Liga Champions bersama klub itu. Kemudian dia pernah menjuarai La Liga Spanyol bersama Barcelona dan dan menjuarai Liga Utama Inggris bersama Chelsea.

Di kancah internasional, pemain ini sudah 75 kali membela Portugal, mengikuti dua kali Piala Dunia dan dua Piala Eropa.

Presitasi tertingginya bersama Portugal adalah menjadi runner up Piala Eropa ketika Portugal menjadi tuan rumah. Mereka kalah dari Yunani di final.(sky sports/aji)

Nama lengkap Panggilan Tanggal lahir Tempat lahir Tinggi Posisi bermain

Anderson Luís de Souza Deco 27 Agustus 1977 (umur 35) São Bernardo do Campo, Brasil 174 cm Gelandang serang

GRANADA - Tim bertabur bintang Real Madrid belum mencapai penampilan yang optimal pada dua laga awal La Liga Spanyol, setelah tim ini hanya memetik dua kemenangan dengan jumlah gol yang minim. Terakhir, mereka hanya menang 1-0 atas tuan rumah Granada pada laga yang berlangsung di Estadio Los Carmenes, Selasa (27/8) dini hari WIB. Lebih ironis lagi karena gol semata wayang yang dihasilkan oleh Karim Benzema ini adalah satu-satunya gol dari 21 kali upaya tendangan ke gawang dengan delapan di antaranya tepat sasaran. Pada laga perdana dua pekan lalu, “Los Blancos” hanya menang 2-1 atas Real Betis. Dan, hingga laga kedua ini, pemain terbaik mereka, Cristiano Ronaldo belum juga bisa mencetak gol.

Pada laga tersebut, anak-anak asuh Carlo Ancelotti sudah unggul ketika pertandingan baru berjalan 10 menit. Gol ini berawal dari umpan silang pemain sayap Angel Di Maria yang gagal dikontrol oleh Cristiano Ronaldo. Untunglah, bola jatuh di kaki Karim Benzema yang lolos dari jebakan off side dan melepaskan tembakan dari sebuah sudut sempit untuk menaklukkan kiper tuan rumah Roberto. Enam menit sebelumnya, pemain Prancis ini sudah mengancam gawang tuan rumah, tetapi gagal menghasilkan gol.

Pada menit ke-15, Madrid berhasil mencetak gol melalui Mesut Ozil menyambut tendangan bebas Di Maria, tetapi gol ini dianulir oleh wasit.

Beberapa saat kemudian, Ozil lagilagi mendapat peluang mencetak gol tetapi digagalkan oleh Roberto. Tuan rumah juga sempat mengancam gawang Madrid yang dijaga Diego Lopez pada menit ke-19 melalui tendangan jarak jauh Youssef El Arabi. Tetapi hingga turum minum kedudukan 1-0 tidak berubah.

Pada babak kedua, tuan rumah

bermain lebih bagus. Pada menit ke58, Ivan Riki mengancam gawang Lopez tetapi gagal menghasilkan gol.

Beberapa saat kemudian, para pemain tuan rumah meminta tendangan penalti kepada wasit setelah bek Alvaro Albeloa menyentuh bola dengan lengan bagian atas. Tetapi wasit bergeming.

Pada menit ke-62, gelandang muda Real Madrid yang didatangkan pada jendela transfer musim panas ini, Isco juga memiliki peluang memperbesar keunggulan timnya saat memotong bola umpan ke kotak penalti tuan rumah. Sayang bola tersebut masih bisa ditepis keluar oleh Roberto dan hanya menghasilkan tendangan sudut.

Hingga akhir laga, kedua tim memiliki sejumlah peluang. Tetapi hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada lagi tambahan gol. Dan tim tamu pun hurus puas dengan kemenangan tipis 1-0. Madrid kini mengoleksi enam poin dari dua kemenangan. Tetapi mereka kalah selisih gol dari Barcelona dan Atletico Madrid.

Pada laga ini, Carlo Ancelotti lebih memilih Diego Lopez sebagai kiper utama. Sedangkan Iker Casillas harus duduk di bangku cadangan, seperti yang dilakukan Jose Mourinho sejak Januari hingga musim 2012-2013 berakhir. Bek Alvaro Arbeloa meminta publik Spanyol mendukung keputusan pelatih Madrid itu.

“Saya mendukung keduanya, Iker dan

Lopez, seperti juga yang dilakukan teman-teman satu tim, dan akan sangat menarik bila publik juga melakukan hal yang sama,” ujar bek Timnas Spanyol ini.

Pada bagian lain, Arbeloa mengakui, timnya belum tampil optimal pada dua laga perdana La Liga Spanyol ini. Hal ini bisa dipahami karena tim pelatih mereka masih baru dan skuat Madrid dihuni oleh pemainpemain baru yang didatangkan pada jendela transfer musim panas. “Kami baru melewati dua laga dengan pelatih baru dan pemain-peman baru.

Normal bahwa kami belum sampai pada permainan terbaik kami. Kami masih mencoba untuk bermain sebagus mungkin, tetapi butuh waktu,” lanjutnya. (espn/aji)