1
RABU 28 AGUSTUS 2013 NO.0186 | TAHUN II Koran Madura
RABU
28 Agustus 2013
Terselip Dolar dalam Lampiran Pledoi
Djoko Susilo Menangis Saat Membacakan Pembelaan JAKARTA- Uang senilai 100 dolar AS terselip dalam buku lampiran nota pembelaan terdakwa kasus korupsi pengadaan “driving” simulator Korlantas, Polri Irjen Pol Djoko Susilo. “Sebelum dilanjutkan, dalam buku buku yang tadi dilampirkan ternyata ada selembar uang 100 dolar AS, saya tidak mengerti dolar apa ini, tapi ada 100 dolar AS terselip di dalam,” kata ketua jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi KMS Roni dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa. Uang tersebut ada dalam buku profil Djoko Susilo yang dibagikan pasca pembacaan pledoi pribadi Djoko kepada majelis hakim dan JPU. “Kami tidak mengerti makna 100 dolar AS itu dan saya tegaskan tadi uang itu tidak ada,” ungkap salah satu pengacara Djoko, Tommy Sihotang. Ketua majelis hakim Suhartoyo kemudian meminta klarifikasi dari Djoko. “Karena barang itu berasal dari saudara, yang bapak mau sampaikan apa dengan memberikan buku ini?” tanya Suhartoyo. “Sebagai lampiran nota pembelaan pribadi saya, sebagai profil,” kata Djoko. “Kalau ada kaitan temuan uang dolar tidak ada maksud kesengajaan?” tanya Suhartoyo. “Saya yakin tidak ada majelis,” kata Djoko sedikit terkejut mendapati uang dolar tersebut. “Tapi faktanya terlampir ada uang, apa karena uang dolar sedang mahal? Tolong ambil saja,” kata Suhartoyo. Namun jaksa KMS Roni mengatakan ingin mencari tahu motif pemberian uang itu. “Mungkin belum bisa kembalikan hari ini, nanti pimpinan juga langsung menonton, saya mau tahu apa motif dibalik ini,” ungkap KMS Roni. “Ini perintah majelis, kalau penuntut umum mengindikasikan ada unsur lain yang bisa dipidana bisa disita uang itu, tapi terdakwa mengatakan tidak ada maksud dan kesengajaan jadi diambil saja uang itu, profil ini tidak ada hubungan dengan perkara ini dari pada menimbulkan persoalan baru jadi kembalikan saja,” tambah Suhartoyo. “Kami usulkan karena terdakwa tidak pernah melampirkan jadi persoalan hukum jika dikembalikan, jadi disita saja sehingga tidak timbul perdebatan nanti,” kata pengacara Djoko yang lain, Nasrullah. Suhartoyo akhirnya memutuskan agar uang itu dikembalikan. “Kalau begitu kembalikan saja, karena nanti jadi kontraproduktif dengan keinginan terdakwa menyampaikan sisi kebaikannya untuk meringankan, kenapa bapak tidak kontrol dulu? Meski ini kami
kembalikan kamis sudah mengerti pesan yang mau disampaikan terdakwa dengan melampirkan profil selama menjadi Kakorlantas,” jelas Suhartoyo. Dalam pledoinya, Djoko menjelaskan bahwa ia hanya lalai mengawasi kinerja anak
buahnya yang menjadi panitia pengadaan simulator. “Kesalahan saya adalah tidak teliti, ada kelemahan manajerial dan kurang pengawasan terhadap unit kerja yang mengurus pengadaan simulator karena saya sudah percaya dan tidak lagi memeriksa hasil pekerjaan anggota, mereka punya kompetensi dan sertifikasi pengadaan, ditambah padatnya jadwal kegiatan saya sepagai Kakorlantas,” kata Djoko saat menyampaikan nota pembelaan pribadi. Namun jenderal bintang dua itu tetap tidak mengakui bahwa ia mengintervensi panitia pengadaan dan menentukan pemenang tender simulator dengan nilai proyek berjumlah Rp196,8 miliar tersebut. “Penuntut umum seolah-olah membebankan tanggung jawab kepada saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), padahal dalam proyek ini juga belum
jelas batas-batas kewenangan KPA dan terungkap dalam persidangan bahwa saya tidak pernah berhubungan dengan pemenang tender, mengintervensi panitia pengadaan dan menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),” ungkap Djoko. Dalam perkara ini, Djoko dituntut pidana penjara selama 18 tahun
dan denda Rp1 miliar, subsidiair satu tahun kurungan serta membayar pidana uang pengganti sebesar Rp32 miliar subsidair penjara selama lima tahun dan pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. (ant/riz/beth)
SUAP DI SKK MIGAS
Usai Diperiksa KPK Gde Pradyana Bungkam JAKARTA- Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas, Gde Pradnyana, enggan memberikan pernyataan terkait pemeriksaannya oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pada dasarnya saya mau dukung pekerjaan atau penyidikan yang sedang berjalan. Jadi saya hadir untuk memenuhi kewajiban memberikan keterangan. Nanti yang lainlain KPK yang bisa menjelaskan,” kata Gde Pradnyana setelah pemeriksaan Tim Penyidik KPK di Gedung KPK Jakarta, Selasa. Gde justru meminta sejumlah wartawan media cetak dan elektronik untuk langsung bertanya kepada Tim Penyidik KPK terkait proses pengadaan lelang minyak mentah yang diikuti PT Kernel Oil pada Juli. Mantan Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Selain Gde, Tim Penyidik
KPK juga memeriksa pegawai SKK Migas, Virgo Eka Hartanto, sebagai saksi untuk Rudi Rubiandi dalam kasus itu. Tekait kasus itu, KPK mencegah tiga pejabat SKK Migas untuk tidak pergi ke luar negeri terkait dengan peran mereka sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Tiga pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dicegah ke luar negeri, yaitu Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman, Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bidang Pengendalian Komersil SKK Migas Popi Ahmad Nafis, dan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Kondesat Bidang pengendalian komersial SKK, Agoes
dang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, pelaku pemberi suap, Simon Tanjaya, dari perusahaan Kernel Oil diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sapto Rahardjo. Pada hari Rabu (14/8), KPK telah menetapkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan Deviardi dari swasta sebagai tersangka
penerima suap terkait dengan lingkup kewenangan SKK Migas, sedangkan Simon Tanjaya dari perusahaan Kernel Oil Pte Ltd ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
Rudi Rubiandini dan pelaku swasta Devi Ardi sebagai penerima suap dituduh melanggar Pasal 12 Huruf a dan b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Un-
Bungkam Sementara itu Menteri ESDM Jero Wacik juga tidak mau berbicara banyak saat ditanya wartawan setelah ia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta. Ketika ditanya apakah ia sudah menanyakan perihal uang 200.000 dollar AS yang ditemukan KPK saat penggeledahan di ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno, Jero Wacik
menyatakan tidak ingin berkomentar. Menurutnya, hal itu sudah masuk ranah hukum dan ditangani oleh KPK. “Saya tidak ingin mencampuri urusan yang sudah ada pada ranah hukum. Biarlah KPK bekerja sesuai prosedur” ujarnya. (ant)
Racun Serangga Matrawi yang beberapa jam lalu pergi ke ladang bersama adiknya, tiba tiba pulang ke rumah sambil teriak Matrawi: “ibuuu... ibuuuuuu....adik tadi menelan kecoak..!adik menelan kecoak bu...! Ibu: “astaga..! cepat panggil ayahmu, supaya memanggil dokter..” tapi dengan santainya bejo menjawab. Matrawi: “ah tidak usah bu, aku sudah memberinya racun serangga..” Ibu : Pingsann…
Cak Munali