e Paper Koran Madura 29 Januari 2015

KAMIS

29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

KAMIS 29 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0535 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

Widodo U Targetkan P-Mk ya an Cetak B Gol Madura Sport hal P

TIM SEMBILAN:

KOMJEN BG Tak Usah Dilantik

Rabu (28/1) Tim 9 yang dibentuk Presiden TERKAIT menyodorkan Lima Hal 2,3 rekomendasi terkait kisruh KPK-Polri. Salah satunya tidak melantik Kapolri terpilih, Komjen Budi Gunawan (BG), dan mencari penggantinya untuk diajukan kembali ke DPR. Selain itu Tim 9 juga menyarankan agar Presiden nonaktifkan sementara pejabat hukum yang berstatus tersangka.

BERITA

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

ant/agus bebeng

PERUBAHAN SISTEM UJIAN NASIONAL. Sejumlah pelajar dari beberapa sekolah melakukan sujud syukur saat merayakan perubahan sistem Ujian Nasional di Taman Alun-alun Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/1). Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan merubah sistem Ujian Nasional yang bukan sebagai syarat kelulusan sekolah, tetapi hanya menjadi pemerataan pendidikan disambut baik para pelajar di Bandung.

Tim 9 Sarankan Presiden Cari Calon Kapolri Baru DPR Bersikukuh Jokowi Harus Melantik Komjen BG JAKARTA-Tim Independen atau Tim 9 bentukan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan 5 rekomendasinya terkait gesekan antarlembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Selain meminta Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, Tim Independen juga menyarankan Presiden segera mengeluarkan Keppres penonaktifan Bambang Widjojanto dari Wakil Ketua KPK. Namun rekomendasi Tim Independen ini ditentang, baik oleh DPR maupun penasihat hukum Budi Gunawan karena hanya menambah beban politik yang tidak berkesudahan.”Ya itu kan usulan tim independen. Komisi III hanya berpegang pada UU yang ada,” kata Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/1).

Dia tetap meminta agar Presiden Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai

Kapolri. Meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dan Budi Gunawan diminta tak dilantik oleh tim independen.

Dia menanggapi santai usulan tim independen yang minta Jokowi tidak melantik Budi Gunawan. Dia hanya menjelaskan, Komisi III DPR hanya berpegangan pada UU yang ada. Pihaknya sudah menyelesaikan tugasnya dengan melakukan uji kepatutan dan kelayakan dan menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri. “Setelah dilantik, baru kemudian Jokowi mencopot dan mengganti dengan yang lain, tidak apaapa. Komisi III berpegang pada UU yang ada,” katanya.

Senada dengan Aziz, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai rekomendasi Tim Independen tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri membuat persoalan semakin melenar.

“Tim independen jangan beri beban politik baru, tambah pro dan kontra di masyarakat,” kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1).

Ketua Tim Independen Syafii Maarif mengaku sudah menyampaikan 5 reko-

mendasi kepada Jokowi. “Kalau menurut saya tidak dilantik. Dan kami (Tim Independen) bulat,” kata Syafii usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (28/1).

Point lain yang direkomendasikan Tim Independen, Jokowi bisa melantik Budi namun setelah itu segera diberhentikan. Lantas, bagaimana jika Budi tak mau berhenti?

“Yang paling bagus dia (Budi) mundur,” terangnya.

Ia yakin rekomendasi itu akan dijalankan Jokowi dan berjalan mulus. “Nampaknya Presiden optimistis tuh,” imbuh pria yang akrab disapa Buya Syafii itu.

Anggota Tim Independen Imam Prasojo mengatakan meminta agar Komjen Budi Gunawan tidak dilantik.

“Kami beranggapan, kalau dilantik akan menimbulkan kontroversi. Dengan statusnya sebagai tersangka, akan menimbulkan kegamangan yang berakibat pada marwah. Bayangkan orang yang menegakkan hukum tapi miliki status tersangka,” jelas Imam Prasojo di Gedung Setneg, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/1). =GAM

REKOMENDASI TIM 9 untuk Presiden Jokowi 1. Presiden seyogyanya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatan selama berstatus sebagai tersangka demi menjaga marwah institusi penegak hukum baik Polri maupun KPK. 2. Presiden seyogyanya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang defenitif.

3. Presiden seyogyanya menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap personel penegak hukum siapapun, baik Polri maupun KPK dan masyarakat pada umumnya.

4. Presiden seyogyanya memerintahkan kepada Polri maupun KPK untuk menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etika profesi yang diduga dilakukan oleh personel Polri maupun KPK. 5. Presiden agar menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya sesuai harapan masyarakat luas.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV KAMIS 29 JANUARI 2015

No. 0535 | TAHUN IV

33

KISRUH KPK-POLRI

Wakil Ketua KPK Dilaporkan Terima Suap Rp 5 M JAKARTA- Aliansi Masyarakat Jatim (Jatim AM) secara resmi melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain ke Bareskrim Polri. Zulkarnain diduga menerima suap sebuah mobil sedan Toyota Camry dan uang senilai Rp5 miliar dalam pecahan USD. Sekretaris Jatim AM Zainal Abidin mengaku pernah dua kali melaporkan Zulkarnain ke KPK. Yakni pada 2010 dan 2013. Tapi tak pernah ditindaklanjuti.

Dia dilaporkan atas dugaan suap dan korupsi dana hibah Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008. Suap bertujuan agar Zulkarnain yang pada saat itu menjabat Kejati Jatim menghentikan penyidikan.

“April 2010 ke KPK, ke Kejaksan Tinggi juga tapi enggak ada tindak lanjut, kenapa? Karena disitu ada yang namanya Zulkarnain,” kata Zainal Abidin di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (28/1).

Maka, lanjut Zainal, dirinya kini melaporkan Zulkarnain ke Bareskrim. Dia berharap laporannya ditindaklanjuti.

Zainal Abidin memaparkan dugaan korupsi itu terjadi saat Zulkarnain menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Menurut Zainal, proyek P2SEM telah menyeret 186 orang ke penjara. Padahal, kata dia, mereka tak berdosa. “Itu karena kebijakan yang salah,” ujarnya.

Meski tak ekplisif, Zainal berasumsi bahwa pemberinya adalah Gubernur Jatim, Soekarwo. “Ya buat apa gubernur datang kesitu (Kejati Jatim), bawa mobil,” cetusnya.

Secara terpisah, elemen masyarakat yang tergabung di dalam Relawan Nasional menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Abraham Samad dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Dalam orasinya, Koordinator Relawan Nasional Mochamad Sifrans mengatakan, KPK telah menjelma menjadi lembaga politik, di mana para pimpinannya terus bermanuver. =GAM

ant/dewi fajrian

PENEMUAN JENAZAH TEKNISI AIRASIA. Tim Badan SAR Nasional membawa peti jenazah yang diduga kuat merupakan teknisi pesawat AirAsia QZ8501 untuk diidentifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (28/1). Jenazah berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan nelayan setempat di dekat pantai Pambaong, Kab. Majene, Sulawesi Barat pada Rabu (28/1) pagi. Dari kartu pengenal yang melekat, jenazah diketahui bernama Syaiful Rahmat beralamat di Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

100 Hari Kerja, Jokowi Diuji 78,5% Publik Percaya Jokowi Bisa Jalankan Program Nawa Cita JAKARTA-Tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melaksanakan program Nawa Cita masih tinggi. Salah satu indikatornya soal komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam toleransi kehidupan beragama.

Hasil survei Indopolling Network menyebutkan tingkat kepercayaan publik mencapai 78,5% dalam menjaga semangat pluralitas di Indonesia. “Tingginya kepercayaan publik juga terkait komitmen pemerintah dalam menumbuhkan semangat gotong royong sebesar 77,0%,” ujar Peneliti Indopolling Network, Wempy Hadir saat merilis hasil survey “Menakar Kepercayaan Publik Terhadap Nawacita JokowiJK di Warung Daun Cikini Jakarta Pusat, Rabu (28/1).

Survei ini dilakukan di 33 Provinsi tanah air terhadap WNI berusia 17 tahun ke atas sebanyak 1.100 responden dengan margin error plus minus 3 % dan tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel dilakukan dengan Metode Multistage Random Sampling. Sumber dana berasal dari Indopolling Network yang dihimpun untuk survei publik. Adapun survei dilakukan pada 1-9 Desermber 2014.

Wempi menjelaskan, tingginya kepercayaan publik akan kemampuan pemerintahan melaksanakan program Nawa Cita juga juga terkait dengan Program Indonesia Sehat. Sebanyak 74,6% publik percaya, pemerintahan Jokowi mampu mewujdukan Program Indonesia Sehat, “Adapun Program Indonesia Pintar (73,7%) ; Membangun dan Menata Pasar Tradisional (73,0%); Pemerataan pendidikan untuk masyarakat miskin (71,5%); Meningkatkan kesejahteraan desa melalui implementasi UU Desa (70,0%) dan Mewujudkan Program Keluarga Sejahtera (70,0%),” ujar Wempi.

Sedangkan tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintahan Jokowi-JK dalam melaksanakan program prioritas turunan Nawacita seperti membangun infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara

juga masih tinggi dengan tingkat kepercayaan sebesar 69,8%. Sementara, kepercayaan publik terkait komitmen meningkatkan kesejahteraan guru mencapai 69,5%.

“Soal memperkuat posisi KPK (68,2%) (Note; sebelum terjadi kisruh Polri vs KPK) , membenahi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan karakter bangsa (66,0%); membangun tata kelola pemerintahan yang transparan (64,5%); melindungi TKI di luar negeri (62,4%); mendirikan Bank Petani (62,1%); memberikan kemudahan ijin dalam usaha (61,3%); dan mewujudkan kedaulatan pangan (60,6%).,” urainya Wempi melanjutkan, tingkat kepercayaan publik pada level yang lebih rendah dengan kisaran 60-69 persen terletak pada kemampuan Presiden Jokowi dalam melaksanakan program prioritas turunan Nawa Cita yang lainnya. Misalnya, memberantas pencurian hutan, perikanan dan pembalakan liar (59,8%); melaksanakan Reformasi Birokrasi (58,8%); memberantas Mafia Peradilan (57,7%); membangun Kawasan Timur Indonesia (56,0%); mewujudkan Polri yang Profesional (54,5%); mewujudkan Kedaulatan Energi (52,6%%) dan Mewujudkan Kedaulatan Keuangan (52,1%). =GAM

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam 3 Bulan, Jonan Mutasi 1.400 Pejabat JAKARTA-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus melakukan berbagai pembenahan internal dalam 100 hari masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Salah satunya adalah melakukan mutasi besar-besaran pejabat eselon I hingga eselon IV di tubuh Kemenhub. Tercatat, sekitar 1.400 petinggi di lingkungan Kemenhub yang dimutasi dari posisi semula.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku, selama tiga bulan bek-

erja, sudah memutasi 60 persen pejabat Kemenhub. “Mutasi eselon I, II,III, IV, sekitar 1.400 jabatan dari 2.600 jabatan yang ada jadi 60 persen sudah mutasi,” ujarnya di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu (28/1).

Jonan beralasan mutasi ini untuk penyegaran organisasi di Kemenhub.

Langkah pembenahan dengan melakukan rotasi pegawai untuk mendorong azas tranparansi, mengatasi beban kerja dan menciptakan suasana kerja yang lebih efektif dan lebih sehat. Ke depan, Jonan akan melakukan rotasi rutin setiap 2 hingga 3 tahun sekali untuk posisi pejabat eselon I hingga IV.

“Dulu itu ada 6-9 tahun kerja di satu tempat. Ini saya pikir sudah tidak sehat.

Jadi nanti setiap 2-3 tahun akan dimutasi,” jelas dia.

Selama tiga bulan menjabat sebagai menteri perhubungan, mantan direktur utama PT KAI ini mengaku sudah melaporkan seluruh regulasi yang dicanangkannya kepada DPR. Dia mengklaim telah meneken sebanyak 100 regulasi terkait peraturan, surat keputusan hingga surat edaran Menhub.

“Lebih dari 60 permen yang saya tandatangani selama 3 bulan. Termasuk surat edaran, keputusan menteri sudah

saya buat 100. Jadi itu setara dengan 100 hari di kalender,” ungkapnya.

Secara terpisah, Anggota DPR, Said Abdullah mendukung langkah Kemenhub melakukan pembenahan internal.

Pasalnya, hasil audit Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP) dari International Civil Aviation Organization (ICAO), khususnya pembenahan birokrasi dan kelembagaan yang mendapat skor terburuk dari ICAO. “Sudah saatnya Menhub melakukan pembenahan internal. Menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya dan meningkatkan kualitas SDM,” ujarnya. =GAM/ABD

Puan: Jangan Coba-coba Selewengkan Raskin BANDUNG- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mencanangkan program beras miskin (raskin) untuk membantu warga miskin. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan raskin ini sering tidak tepat sasaran dan banyak penyelewengan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengingatkan kepada siapapun yang terkait dengan penyaluran bantuan pemerintah ini agar jangan coba-coba mencuri atau menyelewengkan hak rakyat itu. “Kalau ada rakyat yang tidak sampai mendapatkan haknya lapor ke saya biar saya evaluasi. Ini hak rakyat, milik rakyat dan harus sampai ke rakyat,” kata Puan, saat memantau pembagian beras miskin atau raskin di Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat Rabu, (28/1).

Acara pembagian raskin itu dihadiri di antaranya oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan dan para kepala daerah serta jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat. Di hadapan pemerintah daerah, Puan mengatakan, dirinya mendengar masih banyak warga miskin yang mendapatkan jatah raskin kurang dari 15 kilogram. “Setelah saya melakukan evaluasi masalahnya ada di titik bagi.

Rakyat yang seharusnya mendapat haknya sebesar 15 kilogram, tapi di lapangan tidak sampai 15 kilogram,” ungkap Puan.

Oleh karena itu, kata Puan, seluruh jajaran pemerintah di pusat dan daerah jangan ada yang menyelewengkan hak rakyat mendapatkan raskin. Ia pun meminta masyarakat untuk ikut memantau dan melaporkan jika menemukan penyelewengan. “Laporkan!

KISRUH KPK-POLRI

PBNU: KPKPolri Pecah, Apa Kata Dunia?

JAKARTA-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Presiden Joko Widodo secepatnya menuntaskan kisruh yang terjadi antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kita akan evaluasi per tiga bulan,”imbuhnya.

Di samping itu, Puan meminta Perum Bulog untuk segera menyalurkan raskin kepada masyarakat. Menurutnya, beras raskin jangan terlalu lama disimpan di gedung Bulog hingga menjadi busuk.

Puan mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukannya juga mengungkapkan fakta bahwa sebagian masyarakat juga memperoleh beras busuk. “Pemerintah sudah memberikan anggaran ke Bulog untuk memperbaiki gudang-gudang Bulog. Beras jangan terlalu lama disimpan di Bulog. Jangan ditahan. Semua harus mendapatkan haknya,” ujar Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan juga meminta kepada pemerintah daerah untuk ikut menyukseskan tekad pemerintah mewujudkan swasembada beras. “Kita negara besar gemah ripah loh jinawi, tapi kenapa berasnya tidak bisa dinikmati rakyat Indonesia.

Kita harus swasembada beras,” jelasnya.

Secara khusus, Puan meminta kepada Jawa Barat untuk bisa menjadi salah satu wilayah lumbung beras di Indonesia. “Tadi Pak Gubernur bertekad Jawa Barat sebagai swasembada beras. Coba buktikan. Nanti kita cek lagi apakah benar,” pungkasnya. =GAM

Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj mengaku prihatin atas konflik dua penegak hukum tersebut yang diawali dengan penetapan tersangka Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan dalam kasus gratifikasi. Kisruh tersebut membuktikan lemahnya sinergi sesama penegak hukum di Indonesia.

“Jangankan menegakkan keadilan, mendamaikan sesama institusi penegak hukum saja seperti ini.

Yang kita sayangkan itu konfliknya sangat terbuka. Sebenarnya soal perbedaan boleh-boleh saja, tapi kalau sampai terbuka begini apa kata dunia,” ujar Kiai Said di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (28/1).

Menurutnya, Presiden Jokowi paling punya hak untuk menuntaskan kisruh KPK-Polri. Dalam hal ini diharapkan Jokowi dapat menjadi figur penengah yang baik.

“Saya kira presiden itu punya hak, dia harus tegas dong. Dia punya hak untuk menyelesaikan konflik ini. Bukan berarti intervensi hukum tapi menjadi penengah,” jelasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 29 JANUARI 2015 KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV No. 0535 | TAHUN IV

55

100 HARI PEMERINTAHAN JOKOWI

Gubernur BI: Ekonomi Indonesia Baik

JAKARTA-Gonjang ganjing politik di Indonesia dipastikan tidak akan mengganggu upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal ini tercermin pada kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini berada di jalur yang baik (on the track). Bahkan bank sentral memprediksi pada Januari 2015 ini akan terjadi deflasi.

ant/sigid kurniawan

KUOTA BBM BERSUBSIDI DIUSULKAN TURUN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (dua dari kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1). Kementerian ESDM mengusulkan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam Rancangan APBN Perubahan 2015 (RAPBN-P) sebesar 17,9 kiloliter yang jumlahnya turun yang sebelumnya diajukan dalam APBN 2015 sebanyak 46 juta kiloliter.

BI Beri Sinyalemen Pertahankan BI Rate JAKARTA-Bank Indonesia (BI) memberi sinyalemen belum berencana menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate) dari level yang saat ini sebesar 7,75%. Pasalnya, hingga kini masih ada beberapa persoalan yang membuat bank sentral belum akan mengubah policy rate.

Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara mengatakan, negara-negara yang belum berhasil menurunkan inflasi dan defisit transaksi berjalannya (current account deficit /CAD) maka suku bunga di negara-negara tertentu yang telah dinaikkan sebelumnya, dirasa tidak akan menurunkan suku bunganya.

“Seperti Brazil mereka belum berhasil

menurunkan inflasinya makanya mereka malah menaikkan suku bunganya,” ujar Mirza di Bidakara Hotel, Jakarta, Rabu (28/1).

Sementara persoalan lainnya, lanjut Mirza, yakni masih adanya ketidakpastian bank sentral Amerika Serikat (AS) yang rencananya akan menaikkan suku bunganya yang diperkirakan pada pertengahan tahun 2015 ini. “Pokoknya kalau situasi stabil pasti pertumbuhan ekonomi akan lebih baik,” tukasnya.

Namun, dia mengklaim, bahwa saat ini Indonesia sudah dapat mengontrol inflasi dan defisit transaksi berjalan yang masing-masing berada di kisaran angka 5% dan 3%an. “Inflasi sudah terkontrolkan, CAD neraca barang dan jasa sudah kita stabilkan tapi angkanya itu masih di kepala 3%,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui beberapa negara di Eropa dan juga India telah menurunkan suku bunganya. “Kalau Eropa karena resesi makanya menurunkan suku bunga, kalo India kan salah satu dari fragile five yang sudah berhasil menu-

runkan inflasi dan menurunkan defisit neraca barang dan jasanya,” jelasnya.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada transaksi Rabu sore (28/1) ini ditutup menguat. Data Bloomberg, rupiah melanjutkan penguatan di level Rp12.488/ USD dibandingkan sesi pagi yang dibuka melemah di level Rp12.503/USD. Berbeda dengan nasib rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sore ini ditutup melemah. Setelah dibuka melemah tadi pagi, dan melanjutkan pelemahan pada penutupan sesi I tadi siang, IHSG Rabu (28/1/2015) sore melemah 8,30 poin ke level 5.268. Pelemahan IHSG ini juga diikuti indeks JII sebesar 1,62 poin ke level 706,09, serta indeks LQ45 yang melemah 4,41 ke level 911,69.

Adapun, volume saham yang diperdagangkan pada sore ini sebanyak 4,568 miliar, atau setara dengan Rp4,112 triliun. Sebanyak 152 saham terpantau menguat, 150 saham melemah, 99 saham terpantau stagnan, serta 151 saham tidak diperdagangkan. =GAM

“Ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi yang baik dan ini terlihat dari inflasi.

Kami perkirakan untuk inflasi Januari ini begitu rendah, bahkan mungkin bisa deflasi.

Januari sudah akan mendekati nol inflasinya,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo seusai bersama sejumlah menteri ekonomi diterima Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1).

Agus menilai, rendahnya angka inflasi kali ini merupakan dampak dari kebijakan Presiden Jokowi menurunkan harga BBM pada 1 dan 19 Januari 2015. Hal ini sekaligus menandai suksesnya program pemerintahan Jokowi dalam 100 hari.

Agus memuji langkah Presiden Jokowi dalam mengelola inflasi dengan memerintahkan Menko Perekonomian mengkoordinasikan para menteri menjaga tingkat inflasi ini. Dia berharap inflasi terus dikelola de-ngan baik. “Saya mengharapkan nanti di akhir 2015 inflasi bisa kembali di 4,1%. Kalau di APBN-P inflasi sebesar 5% itu sudah seperti diharapkan oleh BI,” kata Agus.

Agus mengingatkan para gubernur,bupati, walikota segera melaksanakan Instruksi Presiden untuk menurunkan tarif angkutan umum. Dengan terkendalinya inflasi, Agus mengharapkan dapat langsung memberi dampak terhadap kesejahteraan rakyat.

Gubernur BI ini menyambut baik langkah Presiden mencanangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang merupakan bagian dari program 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi . Terlebih lagi karena 22 kementerian lembagta negara telah menyatakan kesediaannya mendelegasikan wewenang penerbitan perizinan kepada Kepala BKPM, dan menugaskan pejabatnya pada PTPS Pusat di BKPM itu. “Kalau bener-bener perizinan itu bisa dieksekusi, PTSP akan membangun kredibilitas Indonesia. Dan itu disambut baik oleh masyarakat di Indonesia maupun diluar sebagai bagian dari reformasi struktural,” imbuhnya.

BI berharap neraca perdagangan Indonesia akan positif pada akhir 2015, dengan volume ekspor akan lebih besar diban-ding volume impor. “Ekspornya khususnya komoditi non-migas, dan impornya yang terkait dengan migas sudah lebih terkendali. Jadi saya melihat traksaksi berjalan yang menjadi perhatian kita semua sudah mulai membaik walaupun harus terus ditingkatkan,”jelasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

KESEHATAN

Pemkot Yogyakarta Biarkan Apel Impor Beredar YOGYAKARTA-Larangan Impor Apel oleh kementerian Perdagangan Republik Indonesia tidak membuat Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan razia dan monitoring seperti dilakukan di daerah-daerah lain di Indonesia. Pemkot setempat justeru membiarkan para pedagang tetap menjual apel-apel impor tersebut.

“Kami tidak akan melakukan pengawasan atau memberikan surat edaran kepada pemilik usaha maupun pedagang yang berisi imbauan atau larangan agar tidak menjual apel impor,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta Suyana di Yogyakarta, 28 Januari.

Menurut dia, pihaknya mempersilakan pedagang atau pemilik toko untuk tetap menjual apel impor sepanjang masih laku.

“Nanti konsumen sendiri yang akan bersikap apakah akan tetap membeli produk tersebut atau tidak. Jika tidak, apel itu tidak akan laku, dan dengan sendirinya busuk, sehingga pengusaha harus membuangnya,” katanya.

Ia meyakini jika pemerintah pusat sudah menghentikan keran impor apel dari Amerika Serikat itu, maka buah tersebut akan menghilang dengan sendirinya dari pasaran.

Apel impor terutama dari California, Amerika Serikat, belakangan ini bikin panik konsumen, karena adanya indikasi terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melarang impor apel tersebut.

Di sejumlah daerah di Tanah Air, dinas terkait merazia pedagang buah yang masih menjual apel jenis itu. Razia sampai ke gudang tempat menyimpan apel impor.

Bahkan, petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu menyita 44 kilogram apel jenis Granny Smith dan Royal Gala asal Amerika Serikat yang diduga terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes. =ANT/MAS

ant/adeng bustomi

SIDAK APEL BERBAHAYA. Petugas Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) sejumlah pedagang buah yang menjual apel berbahaya asal Amerika Serikat (AS) di Pasar Mambo, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (28/1). Petugas menemukan dan mengamankan jenis apel Gala Royal dan Granny Smith yang masih beredar dan dijual di pasaran.

Investasi 2014 Tembus Rp 463 Triliun JAKARTA-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2014 mencapai Rp 463,1 triliun, meningkat 16,2 persen dibandingkan dengan perolehan periode sebelumnya Rp 398,6 triliun. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp 156,1 triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 307 triliun.

“Kami sangat senang realisasi investasi tahun 2014 meningkat sebesar 16,2 persen dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp 398,6 triliun. Angka realisasi investasi tahun 2014 juga lebih besar dari target semula yang sebesar Rp 456,6 triliun” ujar Kepala BKPM Franky Sibarani di kantornya, Rabu (28/1).

Franky menjelaskan pemodal dalam negeri paling banyak menggelontorkan modalnya ke sektor listrik, gas, dan air minum, yakni mencapai Rp 36,29 triliun. Sementara mayoritas investor asing cenderung lebih tertarik untuk merealisasikan investasinya di sektor pertambangan dengan nilai sebesar US$ 4,67 miliar.

Franky menuturkan, realisasi PMDN lebih banyak dari lima sektor yaitu listrik, gas, dan air sebesar Rp36,3 triliun, industri makanan sebesar Rp19,6 triliun, transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp15,7 triliun, industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi sebesar Rp13,3 triliun dan perumahan kawaasan industri dan perkantoran sebesar Rp13,1 triliun.

Sedangkan seluruh industri pengolahan digabung maka terlihat industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar Rp59 triliun atau 37,8 persen dari total PMDN. Realisasi PMA sendiri, urai dia, ada lima sektor usaha yang menyumbang besar PMA, seperti sektor pertambangan menyumbang USD4,7 miliar, industri makanan sebesar USD3,1 miliar, transportasi, gudang, dan

tele-komunikasi sebesar USD3 miliar, industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik sebesar USD2,5 miliar dan industri kimia dasar, barang kimia dan faarmasi sebesar USD2,3 miliar. “Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar USD13 miliar atau 45,6 persen dari total PMA,” jelasnya Berdasarkan lokasi, Jawa Timur menjadi favorit investor domestik, dengan nilai PMDN sebesar Rp 38,1 triliun. Sementara untuk PMA, Jawa Barat menjadi destinasi modal asing paling besar, yakni mencapai US$ 6,6 miliar.

Khusus untuk kuartal IV 2014, BKPM mengumumkan realisasi penanaman modal sebesar Rp 120,4 triliun, yang terdiri dari PMDN Rp 41,7 triliun dan PMA Rp 78,7 triliun. “Dan untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 Amerika Serikat tidak masuk lima besar investor luar negeri yang paling banyak melakukan investasi di Indonesia, di mana nilainya menjadi US$ 1,3 miliar di tahun 2014. Investasi asing yang paling besar masih berasal dari Singapura dengan total US$ 5,8 miliar,” ujar Franky. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 7 Lintas 7Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535|IVTAHUN IV No. 0535 | TAHUN

TRANSPORTASI

Gubernur Ingatkan Daya Saing Angkutan Darat SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan pengusaha dan pengelola moda transportasi harus memiliki daya saing untuk angkutan darat untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat.

"Ada tiga unsur daya saing yang harus dimiliki bagi moda transportasi angkutan darat, yakni lebih baik, cepat dan murah" ujarnya kepada wartawan di sela Musyawarah Daerah VII Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Timur di Surabaya, Rabu (28/1).

Ia merinci, unsur lebih baik yaitu di bidang pelayanannya harus bagus, karyawan dan sopir yang ramah, sering senyum, serta tepat waktu.

Unsur berikutnya adalah lebih cepat, yakni semua proses pelayanan dan pengangkutan tidak berbelit-belit, serta unsur lebih murah yaitu harga tiket terjangkau.

"Kalau ketiga unsur tersebut dipenuhi maka tingkat kepercayaan terhadap moda transportasi angkutan darat akan sangat tinggi," ujarnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada Organda untuk melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim ketika akan mengambil sebuah kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan publik secara langsung.

"Kalau dilibatkan, Pemprov akan memberikan solusi-solusi demi kebaikan bersama," tutur gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.

Pada musda di Surabaya, lanjut dia, pihaknya yakin dan optimistis mampu mencetuskan ide dan gagasan penting bagi kemajuan angkutan darat di Jatim.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena Soerbakti mengingatkan agar dalam musda dilakukan analisa dan memunculkan ide-ide sebagai perbaikan program organisasi ke depannya.

"Musda untuk membahas yang krusial, mencari solusi dan terobosoan di tengah persaingan moda transportasi," ucapnya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

ant/syaiful arif

HASIL PENGEMBANGAN UPAL. Kapolres Jombang AKBP Ahmad Yusep Gunawan (tengah) saat gelar di Mapolres Jombang, Jawa Timur, Rabu (28/1). Polres Jombang berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah Agus Sugiyoto tersangka pemalsu uang yang ditangkap Polres Jember diantaranya, uang palsu (Upal) Rp 17,2 juta, cek asli Rp 250 juta, dua lembar kertas ukuran A-3 yang terdapat cetakan uang pecahan Rp 100 ribu serta 35 butir peluru. Polisi sampai saat ini terus melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus tersebut.

Uang Palsu Rp 17 Juta Disita JOMBANG - Aparat Kepolisian Resor Jombang, Jawa Timur, menyita uang palsu lebih dari Rp 17 juta yang merupakan pengembangan dari temuan uang palsu di rumah tersangka yang berasal dari Jombang, yang kasusnya diungkap Polres Jember.

"Kami temukan uang itu di almari kamar tersangka," kata Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Jombang AKP Lely Bahtiar, saat dikonfirmasi temuan uang palsu itu, Rabu (28/1).

Ia mengatakan, petugas memang ke rumah tersangka AS (48), Dusun Plosogerang, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang.

Mereka langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersangka, termasuk di dalam kamar yang bersangkutan.

Selain menemukan uang kertas dengan pecahan Rp 100 ribu dengan nominal lebih dari Rp17 juta, petugas juga

menyita lembaran kertas yang diduga akan dicetak menjadi uang. Lembaran kertas yang ditemukan itu belum sempurna menjadi uang kertas.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas juga menemukan ada cek senilai Rp 250 juta, serta 35 butir peluru revolver. Namun, sampai saat ini masih belum diketahui tentang keaslian cek tersebut, sementara uang kertas yang ditemukan juga diduga palsu.

Pihaknya juga mengatakan, sampai saat ini petugas hanya menyita uang palsu serta sejumlah kertas di dalam rumah tersangka. Sementara, untuk alat mencetak uang palsu itu

sudah diamankan oleh Polres Jember, yang juga ke lokasi rumah tersangka guna melakukan penyelidikan.

Polres Jombang, lanjut dia, juga belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada keluarga tersangka. Polres Jombang juga akan koordinasi dengan Polres Jember, terkait dengan masalah temuan uang palsu tersebut, sebab temuan uang palsu di rumah tersangka AS ada dugaan kuat juga terkait dengan temuan uang palsu oleh Polres Jember senilai Rp 12,2 miliar.

"Barang bukti masih di Polres Jombang, nanti kami menunggu pemeriksaan lebih lanjut akan menyerahkan ke Jember (Polres Jember) atau diproses sendiri," ujarnya.

Polres Jember telah mengungkap kasus peredaran uang palsu senilai Rp 12,2 miliar dengan pecahan uang Rp 100 ribu, yang ditemukan di tiga tempat

yang berbeda.

Dalam kasus itu, polisi menangkap empat pelaku, yaitu AM (23), warga Desa Lesung Batu, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi, Provinsi Sumatera Selatan, lalu AS yang merupakan warga Kabupaten Jombang. Ia juga pecatan polisi.

Selain dua orang tersangka itu, polisi juga menahan AK (46), warga Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, serta KA (44), warga Desa Ringinpitu, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.

Mereka saat ini masih ditahan Polres Jember.

Polisi Jember juga terus mengusut kasus tersebut, termasuk dugaan akan diedarkan menjelang Pilkada Jember pada 2015. Diduga uang itu akan digunakan untuk kepentingan politik, berupa bagi-bagi uang. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535| TAHUN IV

PERSOALAN PASAR TURI

Risma Serahkan ke Pengacara SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum pembangunan Pasar Turi Baru dengan investor PT Gala Bumi Perkasa (GBP) kepada pengacaranya.

"Saya sudah menyerahkan semua ke pengacara, jadi saya tidak tahu (soal rencana somasi ke PT GBP). Soal progresnya juga saya ndak tahu," katanya saat ditemui wartawan di Surabaya, Rabu (28/1).

Pada Kamis (15/1) lalu, Pemkot Surabaya berencana melayangkan somasi ke PT Gala Bumi Perkasa, sebab pengembang Pasar Turi baru itu tidak kunjung menyelesaikan pembangunan bekas pusat grosir terbesar di Indonesia timur tersebut.

Padahal, lanjut dia, dalam perjanjian kerja sama dengan Pemkot Surabaya, PT GBP siap menuntaskan pembangunan pada 14 Februari 2014., namun hingga saat ini pembangunan tidak juga selesai.

Pemkot Surabaya sebelumnya telah mengajukan adendum kepada PT Gala Bumi Perkasa terkait perjanjian pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi. Namun perusahaan yang bergerak dalam bidang properti itu belum memberikan jawaban.

Adendum tersebut diajukan karena dalam perjanjian antara Pemkot Surabaya dengan PT Gala Bumi Perkasa dalam pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi, banyak terdapat kelemahan di antaranya, Pemkot tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam Pasar Turi.

Akibatnya, investor bisa seenaknya sendiri membebani biaya yang cukup banyak kepada para pedagang. "Dalam adendum ada beberap revisi perjanjian.

Paling tidak, Pemkot melindungi para pedagang," kata Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan.

Kuasa Hukum Pedagang Pasar Turi korban kebakaran 2007, I Wayan Titib Sulaksana membenarkan bahwa persoalan Pasar Turi oleh Pemkot Surabaya sudah dilimpahkan ke pengacara yang terdiri atas jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Biro Hukum Pemkot Surabaya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Risma Dorong Anak Muda Aktif Industri Kreatif SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendorong anak muda untuk lebih berperan aktif dalam industri kreatif guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang segera berlaku pada 2015.

"Kami ingin memberikan wawasan kepada anakanak tentang industri kreatif agar mereka bisa bergerak sendiri tanpa harus mencari kerja. Mereka bisa menciptakan pekerjaan sendiri melalui teknologi yang ada saat ini.

Awalnya mungkin bingung tapi kita akan arahkan," kata Tri Rismaharini di acara industri kreatif yang digelar untuk pelajar SMA/SMK Surabaya yang dihadiri 500 siswa-sisiwi SMA/ SMK di Graha Sawunggaling, Rabu (28/1).

Menurut dia, dorongan kepada anak-anak muda untuk terjun dalam industri kreatif itu sebenarnya sudah dilakukan Pemkot Surabaya sejak 2014 lalu. Apalagi, di Surabaya sudah ada embrio-nya berupa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang fokus pada sektor tersebut.

"Jadi ini bukan hal sulit untuk memulainya karena sudah ada basisnya. Tinggal bagaimana anak-anak ini dibuka wawasan dan didorong kreatif menciptakan sesuatu," katanya.

Risma menjelaskan ciri khas industri kreatif adalah mau terus berkreasi dan terus belajar.

Selain itu para pelaku industri kreatif harus mau saling berinteraksi, karena tanpa itu tidak mungkin industri akan bergerak. Pelaku industri kreatif juga harus mampu membuat networking untuk semakin mengembangkan usahanya.

Acara tersebut dihadiri bintang film dan sutradara muda, Dennis Adhiswara dan be-

ant/zabur karuru

Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya berapa rekan pelaku industri kreatif. Dennis, pria kelahiran Malang yang telah main di beberapa film box office Indonesia seperti Ada Apa Dengan Cinta, Jomblo, Ayat-Ayat Cinta dan Sang Pencerah, diharapkan bisa menularkan virus kreatifitasnya kepada anak-anak muda di Surabaya.

"Kalau untuk film, Jakarta kan pusatnya. Ini Bandung juga mulai gerak. Saya juga pengen hidupkan itu. Mungkin anakanak nanti bisa memproduksi

film untuk mereka jual ke production house (PH). Ini juga ada yang bikin game tentang kepahlawanan Surabaya. Nanti kalau sudah paham, kita bantu untuk bagaimana cari buat terobosan yang menghasilkan dan berguna untuk masa depan mereka," kata wali kota.

Sementara itu, Dennis Adhiswara yang datang dengan beberapa temannya dari bidang industri kreatif mengaku senang bisa berbagi ilmu kepada para pelajar di Surabaya.

Pemeran Memed di film laris Ada Apa Dengan Cinta ini tidak butuh persiapan panjang untuk hadir di acara ini. Dia mengaku persiapannya baru mulai Senin (26/1) lalu.

"Kita senang banget bisa sharing ke adik-adik. Kita juga sudah melihat ada banyak potensi dari anak-anak Surabaya.

Ini saya bawa teman-teman dari Jakarta, Bandung, Yogyakata. Kita pengen share karena sekarang saatnya Surabaya," ujar sutradara muda ini.

Dennis mengatakan, generasi muda sekarang ini sebenarnya lebih mudah diarahkan untuk aktif dalam dunia industri kreatif berbasis teknologi.

Ini karena anak-anak muda sekarang sudah terbiasa mengoperasikan smartphone dan juga jejaring sosial macam Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Path, serta piawai mengakses Youtube dan juga aktif nge-Blog.

Bahkan, ketika para pelajar tersebut ditanya apakah ada yang belum mengenal Facebook atau belum pernah buka Youtube, tidak ada satupun anak yang angkat tangan.

"Kalau di antara kalian ada yang sudah berkarya, kita ingin karyanya adik-adik bisa dikenal di luar kota, di luar pulau, atau bahkan di luar negeri. Itu memungkinkan sekali karena kalian didukung oleh teknologi," kata pria yang memiliki 71 ribu follower di akun Twritternya ini. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

BAHAN POKOK

Pemkab Tingkatkan Produksi Beras 15 Persen NGAWI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi, Jawa Timur, berkomitmen akan meningkatkan produksi berasya hingga 15 persen di tahun 2015, menyusul perbaikan sejumlah infrastruktur pertanian di wilayah setempat oleh Pemerintah Pusat.

Bupati Ngawi Budi Sulistyono, mengatakan, peningkatan produksi beras tersebut tercatat dari 800 ribu ton gabah kering giling pada tahun 2014, menjadi 950 ribu ton pada tahun 2015.

"Kondisi ini tentunya bisa mempertahankan prestasi Kabupaten Ngawi sebagai salah satu kontributor tertinggi produk domestik regional bruto (PDRB) di Jawa Timur yang tahun sebelumnya mencapai sebesar 15,39 persen," ujar Bupati Kanang, panggilan sapaannya di Ngawi, Rabu (28/1).

Menurut dia, Pemerintah Pusat akan membantu pembenahan 16 dam dan waduk yang ada di Kabupaten Ngawi sebagai bagian dari program swasembada pangan tiga tahun. Pembenahan di antaranya telah dilakukan pada Dam Budengan di Desa Legundi, Kecamatan Karangjati.

Dam Budengan telah dilakukan pengerukan sedalam lebih dari lima meter agar mampu berfungsi optimal. Di lokasi itu pula Presiden Joko Widodo akan meninjau pada tanggal 30 Januari 2015.

Bupati Kanang menambahkan, pihaknya menyambut baik terhadap bantuan perbaikan irigasi di wilayahnya tersebut.

Sebab, selama ini pihaknya memang kesulitan dengan anggaran untuk perbaikan sejumlah infrastruktur irigasinya.

"Perbaikan sebanyak 16 dam dan waduk tersebut akan bisa menambah pengairan untuk 13.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Ngawi," tuturnya.

Sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung di Ngawi mengatakan, perbaikan tersebut merupakan bagian dari rencana Pemerintah Pusat untuk membenahi kerusakan irigasi pada areal 3 juta hektare di seluruh Indonesia dalam tiga tahun ke depan. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535| TAHUN IV

9

DEMAM BERDARAH

Penderita Capai 228 Orang

ant/fikri yusuf

ANTISIPASI DEMAM BERDARAH. Seorang petugas melakukan pengasapan (fogging) untuk membasmi nyamuk aedes aegypti di Desa Rejosari, Kab. Madiun, Jatim, Rabu (28/1). Pengasapan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kab. Madiun tersebut menyusul tingginya angka kasus penyakit demam berdarah yang diakibatkan oleh nyamuk aedes aegypti di wilayah Kabupaten Madiun.

Penderita DBD Meningkat Dua Orang Meninggal di Kediri KEDIRI - Jumlah penderita penyakit demam berdarah di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, meningkat tajam dari 55 orang pada Desember 2014 menjadi 104 pada Januari 2015.

"Sampai tanggal 28 Januari ini, penderita mencapai 104 orang dan terus bertambah," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Kediri, Haris, di Kediri, Rabu (28/1).

Ia mengatakan jumlah penderita diketahui terus bertambah, padahal pada tanggal 26 Januari 2015 diketahui ada 87 pasien, lalu bertambah 17 pasien dalam dua hari saja.

"Namun, untuk jumlah yang meninggal dunia masih sama, yaitu dua pasien," katanya.

Pihaknya menambahkan seluruh instansi terkait juga diharapkan terlibat, baik dari

jajaran pemerintah mulai dari kecamatan, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan sampai di tingkatan desa.

Saat ini, Kabupaten Kediri sudah dinyatakan kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah, yang dilihat dari jumlah penderita yang naik drastis.

Pada Januari 2014, jumlah penderita demam berdarah hanya sembilan pasien, naik drastis jika dibandingkan dengan Januari 2015.

Pemkab meminta seluruh instansi untuk aktif bergerak dalam program penanggulangan demam berdarah, di antara-

nya dengan gerakan pemberian bubuk Abate serta program 3M (mengubur, menutup, menguras).

"Bupati juga sudah memerintahkan untuk melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk dan 3M. Itu bisa efektif, sebab membunuh jentik nyamuk," katanya.

Sementara, "fogging" atau pengasapan juga dilakukan, tapi hanya membunuh nyamuk dewasa dan bukan jentik nyamuk.

Tentang stok bubuk Abate serta obat pembasmi nyamuk guna mengantisipasi berkembangnya nyamuk demam berdarah, Haris mengatakan mencukupi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah mendistribusikan sebanyak 750 liter cairan obat

untuk fogging ke puskesmaspuskesmas, serta stok sebanyak 250 kilogram bubuk Abate.

Pihaknya berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan, bisa mengurangi populasi nyamuk Aedes Aegypti yang menyebarkan demam berdarah.

Terlebih lagi, saat ini masih Januari yang berpotensi curah hujan masih cukup tinggi.

Di Jatim terdapat 11 kabupaten/kota yang dinyatakan KLB demam berdarah, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Sumenep serta Kabupaten Kediri. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

JEMBER - Penderita demam berdarah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, selama Januari 2015 mencapai 228 orang dan lima penderita di antaranya meninggal dunia.

"Jumlah penderita demam berdarah (DB) tahun ini meningkat dibandingkan pada periode Januari tahun 2014 sebanyak 155 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Jember Bambang Suwartono dalam rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Jember, Rabu (28/1).

Menurut dia, sebanyak 228 penderita DB tersebut mendapat perawatan di beberapa pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan kondisi yang agak parah dirujuk ke sejumlah rumah sakit.

"Penderita DB yang tidak bisa ditangani di puskesmas akan dirujuk di tiga rumah sakit daerah yakni Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember, RSD Balung, dan RSD Kalisat," tuturnya.

Jumlah penderita terbanyak berada di Kecamatan Ambulu sebanyak 35 orang, kemudian Wuluhan sebanyak 22 orang, dan Tempurejo sebanyak 21 orang.

Ia menjelaskan lima penderita DB yang meninggal tersebut karena terlambat dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, sehingga dokter dan tim medis tidak bisa menyelamatkan nyawanya karena kondisinya sudah kritis.

"Lima penderita DB yang meninggal yakni empat anakanak dan satu dewasa, namun secara keseluruhan jumlah penderita DB terbanyak pada usia 5-14 tahun sebanyak 94 orang," paparnya.

Kendati jumlah penderita DB mencapai 228 orang dan lima di antaranya meninggal, Dinkes Jember belum menetapkan kejadian luar biasa (KLB) untuk penyakit yang disebabkan nyamuk Aedes Aegypti tersebut.

"Sesuai dengan prosedur tetap, status KLB akan ditetapkan, apabila jumlah kasus DB pada Januari 2015 sebanyak dua kali lipat pada periode yang sama tahun lalu," katanya.

Pada Januari 2014 jumlah penderita DB di Jember sebanyak 155 orang dan Dinkes Jember akan menetapkan KLB kalau jumlah penderita DB pada Januari 2015 mencapai 310 orang. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535| TAHUN IV

MINUMAN KERAS

Ratusan Botol Miras Diamankan

ant/suryanto

RATUSAN BOTOL MIRAS DIAMANKAN. Petugas Patroli Jalan Raya (PJR) menginterogasi supir mobil Isuzu ELF nopol S 7217 E pengangkut ratusan botol miras jenis cukrik di kantor Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Jatim II, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (28/1). Petugas mengamankan sedikitnya 516 botol berisi 1,5 liter miras jenis cukrik setelah mobil yang digunakan untuk mengirim mengalami kecelakaan di Tol Waru-Sidoarjo KM 17.

Pemerintah Pusat Didesak Kaji Produksi Blok Cepu BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mendesak Pemerintah Pusat mengkaji ulang realisasi jadwal produksi puncak minyak Blok Cepu 165 ribu barel/hari, terkait harga minyak dunia yang hanya sekitar 45 dolar Amerika Serikat/barel.

"Kami mendesak Pemerintah Pusat mengajak daerah dan pihak lainnya secara bersama mengkaji ulang jadwal realisasi produksi puncak, sebab turunnya harga minyak dunia mempengaruhi bagi hasil minyak," kata Bupati Bojonegoro Suyoto, di Bojonegoro, Rabu (28/1).

Ia menjelaskan bagi hasil minyak yang diperoleh Pemerintah, juga daerah akan berkurang, karena harga minyak dunia turun menjadi 45 dolar Amerika Serikat/barel, padahal sebelumnya 105 dolar

Amerika Serikat/barel.

"Kalau harga minyak terus turun perolehan dana bagi hasil yang diperoleh Pemerintah akan berkurang, tapi perolehan bagi hasil operator tidak terpengaruh turunnya harga minyak," katanya.

Sesuai perjanjian, katanya, perolehan bagi hasil yang diterima operator ExxonMobil Cepu Limited (MCL), persentasenya meningkat kalau harga minyak dunia dibawah 45 dolar Amerika Serikat/barel.

Oleh karena itu, kajian harus

dilakukan secara menyeluruh, antara lain menyangkut lamanya produksi puncak minyak Blok Cepu 165 ribu barel/hari berlangsung, juga sampai berapa lama harga minyak dunia cenderung turun.

Selain itu, lanjut dia, kajian juga memperhitungkan kemungkinan pelaksanaan produksi puncak minyak Blok Cepu, ditunda.

"Kalau produksi puncak hanya berlangsung 1 tahun, sedangkan posisi harga minyak dunia seperti sekarang ini jelas akan merugikan perolehan bagi hasil Pemerintah," katanya, menegaskan.

"Masyarakat juga harus tahu adanya kondisi yang tidak menentu menyangkut perolehan dana bagi hasil migas, sebab seperti Bojonegoro perolehan

dana alokasi umum (DAU) juga ikut menurun dibandingkan dengan sebelumnya," tambahnya.

Ia juga memberikan gambaran daerahnya tidak berani memasang perolehan dana bagi hasil migas di dalam APBD 2015, sebesar Rp2,6 triliun, sebagaimana yang tercantum di dalam APBN 2015.

"Perolehan dana bagi hasil migas Rp2,6 triliun tersebut tidak realistis, sebab produksi minyak Bojonegoro saat ini baru sekitar 60 ribu barel/hari," ucap Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Herry Sudjarwo, menambahkan.

Sesuai jadwal, produksi puncak minyak Blok Cepu sebesar 165 ribu barel/hari akan terealisasi sekitar Oktober 2015. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

BLITAR - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Kota Blitar, Jawa Timur, menyita ratusan botol minuman keras di sejumlah warung di daerah itu.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar Hariyanto mengatakan seluruh botol minuman keras itu saat ini masih di kantor Satpol PP. "Barang itu dijadikan sebagai barang bukti, sebelum nantinya dilimpahkan ke kepolisian. Saat ini masih di satpol," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (28/1).

Ia mengatakan saat ini tengah melakukan koordinasi dengan anggota untuk tindak lanjut perkara minuman keras tersebut.

Selain akan melimpahkan ke Polres Kota Blitar juga untuk tindak lanjut razia selanjutnya.

Ia mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mencegah minuman keras beredar di masyarakat. Dari beberapa kejadian, sejumlah warga ada yang meninggal setelah mengonsumsi minuman keras tersebut. Bahkan, dampak akibat minuman keras juga buruk, orang yang mengonsumsi bisa melakukan tindak kejahatan.

Razia minuman keras itu dilakukan oleh petugas gabungan dari Satpol PP Kota Blitar maupun dari Polres Kota Blitar.

Mereka melakukan razia ke sejumlah warung di kota ini dan melakukan penggeledahan.

Petugas mendatangi rumah di Jalan Anggrek dan Jalan Turi, Kota Blitar. Di tempat itu, petugas mendapati ada botolbotol yang berisi minuman keras disembunyikan pemiliknya di belakang rumah. Bahkan, petugas juga menemukan botol yang berisi minuman keras disimpan di dalam gerobak.

Seluruh botol yang berisi minuman keras itu akhirnya dibawa petugas. Mereka juga melakukan pendataan pada pemilik guna mengetahui berapa banyak botol yang berisi minuman keras itu serta akan dikirim ke mana minuman itu.

Walaupun botol yang berisi minuman keras itu disita petugas, mereka tidak menahan pemilik botol minuman itu. Mereka hanya diberi peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya memperjualbelikan minuman keras. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV 29 JANUARI 2015 KAMIS

MADURA

No. 0535 | TAHUN IV

Korupsi, Jalan Menuju Jeruji Besi

Salam Songkem

Menjajaki BUMDes

M

elalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT), pemerintah menyiapkan Peraturan Menteri tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Apabila semangat BUMDes berjalan sesuai peraturan dipastikan pertumbuhan keuangan desa akan membanggakan, sehingga berdampak pada peningkatan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Desa akan tumbuh lebih maju apabila BUMDes itu bisa dikembangkan secara maksimal. Hanya saja, selama ini tidak semua desa memiliki perhatian baik terhadap upaya mengembangkan ekonomi desa. Aparat desa lebih banyak menghabiskan anggaran dana desa (ADD) dan dana lainnya yang masuk ke desa dengan kegiatan lain, sehingga pendanaan desa termasuk pembangunannya selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah melalui ADD dan sumber dana lainnya.

Sangat tepat apabila pemerintah melalui KDPDTT membuatkan payung hukum tentang pendirian BUMDes di setiap desa. Apalagi mulai tahun 2015 ini, pemerintah telah menyalurkan dana ke desa dalam jumlah yang sangat besar melalui dana desa dari APBN dan anggaran dana desa dari APBD, sehingga jumlahnya bisa mencapai ratusan juta atau bahkan Rp 1 miliar lebih untuk masing-masing desa.

Dana Desa, ADD, dan PADes yang cukup besar itu seharusnya memang dikembangkan melalui BUMDes yang dikelola oleh desa. Sesuai dengan pasal 87 ayat 3 UU/6/2014, BUMDes bisa menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum, meliputi BUMDes tipe serving seperti menjalankan usaha air minum, tipe banking seperti bank desa, tipe renting seperti jasa penyewaan barang, traktor, ruko, dan lainnya, juga BUMDes tipe brokering seperti jasa pembayaran listrik atau pasar produk hasil masyarakat desa. (*)

I

C 11

Seiring dengan usia negara Indonesia yang sudah tidak muda lagi, permasalahan yang muncul pun semakin banyak dan kian kompleks. Satu persatu permasalahan tersebut muncul dengan peningkatan yang cukup sinifikan. Ya, kalau peningkatan tersebut dalam hal kebaikan, tentu rakyat akan bahagia. Namun, peningkatan tersebut ironisnya adalah peningkatan dalam hal keburukan.

S

alah satunya adalah meningkatnya budaya memakan uang negara yang dilakukan para pejabat negara. Lihat bagaimana lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang hampir setiap hari mengumumkan pejabat negara yang menggondol uang negara.

Hal ini membuat ‘senang’ seluruh awak media, baik media elektronik maupun cetak, sehingga mereka berlomba mengumumkan perilaku pejabat yang sudah tidak punya malu itu. Fotofoto mereka terpampang di media dengan status pelaku tindak pidana korupsi sekaligus kesalahan yang diperbuatnya. Ada yang baru ditetapkan sebagai tersangka, dan ada pula yang sudah menghuni jeruji besi beserta waktu lama menghuninya. Ironisnya, mereka terlihat santai dan tanpa sikap menanggung dosa yang tergolong besar itu, karena merugikan bangsa dan negara.

Bung Hatta pernah berujar, korupsi di Indonesia semakin membiadab dan telah menjadi tradisi di dalam kekuasaan negara. Bung Hatta pun sebenarnya mengakui, bahwa di setiap negara dan di setiap zaman pasti ada korupsi. Namun yang patut disayangkan adalah ketika gejala korupsi tersebut sudah menguasai birokrasi negara, pejabat

negara, serta seluruh bagian dari masyarakat. Hal itu pun terjadi.

Korupsi telah menjelma sebagai surga yang disenangi oleh pejabat negara, sehingga mereka pun melakukan tindak pidana korupsi itu dengan sesuka hati, tanpa memikirkan implikasi yang ditimbulkannya.

Kalau demikian kenyataannya, kesejahteraan yang dijanjikan kepada seluruh rakyat Indonesia hanya wacana utopia, disebabkan ulah para pejabat negara yang korup. Janji mereka ketika kampanye tidak diingat, justru berimbas pada ketidakmakmuran bangsa Indonesia. Pertanyaan yang muncul, bagaimana cara memberantas kejahatan yang sangat merugikan bangsa dan negara itu? Ini adalah tugas kita bersama.

Hukum Harus Adil Melihat semakin banyak para pejabat negara yang terjerat kasus korupsi, berbagai pandangan masing-masing individu maupun kelompok pun bermunculan. Di antaranya ada yang merasa senang, prihatin, dan ada pula yang sedih. Sudah tentu, pandangan yang berbeda tersebut disebabkan oleh kedekatan serta perhatian yang berbeda kepada terpidana. Bagi yang senang, mereka mungkin merasa bahwa seharusnya hukum memang demikian, tidak memandang apakah itu pejabat negara atau siapa.

Semua yang berlaku jahat harus dihukum sebagaimana mestinya, bukan tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Bagi yang merasa prihatin, mereka pun memiliki pandangan yang berbeda daripada yang merasa senang, dan itu tentu dilandasi sebuah alasan kuat. Biasanya seorang yang prihatin dengan tertangkapnya pelaku tindak pidana tersebut menggelengkan kepala mereka dan bertanya-tanya. Bukankah mereka dahulu orang yang jujur, disukai masyarakat, namun sekarang justru berlaku buruk ketika menjabat sebagai pejabat negara. Mereka merasa kehilangan karena sosok yang dianggap

baik ternyata berlaku sebaliknya. Sedangkan bagi yang merasa sedih, mereka tentu memiliki kedekatan emosional terhadap terpidana, misalnya keluarga dan orang-orang terdekat lainnya. Tentu mereka merasa kehilangan ketika akan ditinggal seorang yang disayangi dalam keluarganya, serta tidak tega melihat orang yang disayangi tersebut terpaksa mendekam di dalam jeruji besi.

Terlepas dari berbagai pandangan yang dilontarkan setiap individu maupun kelompok tersebut, yang pasti hukum harus dijalankan sesuai dengan aturan yang ditetapkan di Indonesia. Jangan sampai ada belas kasih kepada orang-orang tertentu yang melakukan tindak pidana kejahatan. Sebab, selama ini hukum masih berpihak kepada kaum borjuis, kaum yang memiliki banyak uang. Sebut saja beberapa pelaku tindak pidana yang mereka kaya, jeruji besi yang mereka tempati bak hotel berbintang lima. Mereka mendapatkan pelayanan yang baik. Tidak seperti pelaku tindak kejahatan lainnya, mereka sengsara di dalam jeruji besi.

Membongkar Episentrum Korupsi Diakui maupun tidak, selain banyak dari kalangan partai politik (parpol), tindak pidana korupsi juga banyak dilakukan oleh para pejabat negara yang berasal dari kalangan eksekutif, di antaranya menteri, gubernur, bupati dan wali kota. Korupsi semakin massif di lembaga ini, sehingga kita dapat menyebut bahwa episentrum korupsi berada pada kekuasaan eksekutif yang merupakan sarang para koruptor. Meskipun lembaga legislatif juga terbilang sebagai lembaga korup, tetapi jumlahnya tidak sebesar di lembaga eksekutif. Selain itu, lembaga

legislatif tidak mungkin dapat melakukan korupsi dengan hanya sendirian, tentu mereka bersanding dengan salah satu pejabat negara yang berasal dari kalangan eksekutif. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Dr. Mohammad Nasih, pengamat politik Universitas Indonesia.

Ya, memang lembaga eksekutif lebih cenderung korup.

Sebagaimana data laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga akhir tahun 2014 ini tercatat 325 kepala dan wakil kepala daerah serta 19 menteri dan pejabat negara yang terlibat kasus korupsi.

Sebut saja Menteri Agama Suryadarma Ali, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Sedangkan kasus korupsi yang menyeret gubernur, di antaranya Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam serta mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Selain itu, sebut saja beberapa bupati yang tersandung korupsi seperti mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin, Bupati Bogor Rahmat Yasin, Bupati Lampung Timur Satono, Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, Bupati Subang Eep Hidayat, Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk, dan masih banyak yang lain.

Melihat semakin masifnya korupsi di Indonesia, sudah sepatutnya para penegak hukum mengadili para koruptor dengan seadil-adilnya. Kalau hukum yang diterapkan saja masih kurang memberatkan para koruptor, apa gunanya hukum di negeri ini, tentu justru akan menambah pundipundi catatan pelaku korupsi.

Andai saja negeri ini memberikan hukuman kepada koruptor dengan seberat-beratnya, bukan hal tidak mungkin kalau nantinya korupsi di negeri ini semakin berkurang dan bahkan tidak ada.

Wallahu a’lam bi al-shawab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 29 JANUARI 2015 No. 0535 | TAHUN IV

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

MADURA

12

PENERAPAN PERMENDAG

Diskoperindag Belum Putuskan

DIGELANDANG. Dua pengedar sabu beserta barang buktinya diamankan Satreskoba Polres Probolinggo Kota.

Dua Pengedar Sabu Dibekuk Polisi Satu Berprofesi sebagai Pengusaha Jasa Konstruksi PROBOLINGGO – Jajaran Satreskoba Polres Probolinggo kembali berhasil menggulung dua pengedar narkoba golongan satu jenis sabu di tempat kejadian perkara yang berbeda. Yakni di Terminal Bayuangga dan Jalan Anggrek Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

Kasatreskoba Polres Probolinggo Kota, AKP. Sumi Andana, mengatakan pengungkapan kasus ini setelah mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sekitar jalan Anggrek Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, dan petugas langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP).

Sabtu, (17/1) sekitar pukul 14.30, tersangka YK (28) yang berprofesi sebagai pengusaha jasa kontruksi, warga Dusun Krajan Desa Besuk Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, ditangkap petugas Satreskoba Polres Probolinggo Kota.

Barang bukti yang diamankan

berupa satu buah klip kecil yang berisi sabu dengan berat 1,2 gram, satu bungkus rokok, satu buah handphone smartfren berwarna hitam, dan satu buah jaket berwarna coklat.

Sedangkan sekitar pukul 01.30 WIB, Sabtu (24/1), petugas kembali melakukan penangkapan terhadap JD (40) di lokasi terminal Bayuangga. Tersangka ditangkap, saat membawa satu buah klip kecil yang berisi sabu seberat 0,55 gram.

Barang haram tersebut, disimpan dalam satu bungkus kosong rokok yang ditaruh dalam celana panjang sebelah kanan. ”Sabu itu merupakan pesanan sesorang bekerja di travel,” tandas AKP. Sumi Andana.

Kedua tersangka, lanjut AKP. Sumi Andana, akan dijerat pasal

112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Setiap orang tanpa hak melawan hukum, memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu berupa sabu.

“Ancaman pidananyapaling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit delapan ratus juta dan paling banyak delapan miliar rupiah,” ucapnya.

Rencana tindak lanjut, pihaknya akan melakukan pengembangan kebandarnya, dan meningkatkan pelaksanaan operasi atau razia narkotika, serta menindak tegas pengguna, pengedar dan bandar narkotika.

Dan berharap, masyarakat harus menghindari konsumsi narkoba, tingkatkan pengawasan odari orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat. ”Kami berharap partisipasi masyarakat dengan memberikan informasi terkait narkoba yang dapat merusak generasi bangsa,” papar AKP.Sumi Andana. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO – Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral (Diskoperindag) Kota Probolinggo belum memutuskan soal penerapan Permendag nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dalam aturan itu, seluruh minuman yang mengandung alkohol, termasuk bir harus ditarik peredarannya dari minimarket.

Menyikaphla itu, Kepala Diskoperindag Kota Probolinggo, Zainullah, mengaku menunggu petunjuk teknis dari Disperindag Jawa Timur terkait aturan ini. “Kita belum dapat petunjuk teknisnya bagaimana.

Informasinya akan ada sosialisasi di provinsi terkait hal itu,” terangnya kepada wartawan, Rabu (28/1).

Menurutnya, aturan itu akan diterapkan setelah tiga bulan ditetapkan. Dengan begitu, minimarket masih ada kesempatan tiga bulan kedepan untuk menghabiskan stok yang ada di tokonya.

Diketahui, puluhan minimarket menjamur di kota. Baik itu milik Alfamart, Indomaret, maupun milik perorangan.

Pihkanya menyambut podisitif aturan tersebut. Dan beranggapan pengusaha minimarket juga akan mematuhi aturan itu.

“Saya pikir minimarket akan

mematuhi, termasuk minimarket yang dikelola secara waralaba. Itu kan yang dilarang alokohol antara 0 sampai 5 persen,” tandas Zainullah.

Aturan itu tidak berlaku pada hypermart dan supermarket, lanjut Zainullah, Diskoperindag akan mengkonsultasikan aturan ini pada Pemprov Jawa Timur pada saat sosialisasi nanti. Baru ketika dipastikan, akan berkoordinasi dengan satpol PP dan SKPD lainnya. “Nanti akan ada operasi ke minimarket setelah aturan ini efektif,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Ali Muhtar, mengaku menyambut baik aturan itu. Terlebih lagi, pihaknya kini menginisiasi adanya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang miras.

“Bagus kalau ada aturan itu, apalagi sampai melarang yang ada di minimarket,” katanya.

Dikatakan, banyak sekali anak usia sekolah yang menyalahgunakan kemudahan penjualan miras di minimarket.

Pihaknya juga akan menggunakan aturan ini sebagai referensi untuk penyusunan draft raperda miras.

Bahkan, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terkait peredaran miras di minmart begitu aturan ini berlaku. “Kita juga minta satpol PP untuk aktif melakukan razia untuk menjalankan aturan itu,” papar politisi PKB ini. =M.HISBULLAH HUDA

BELUM DAPAT. Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo sebagian masyarakatnya setiap tahun secara rutin menanam tembakau tak menerima kucuran dana DBHCT.

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

13

DIEVAKUASI. Petugas membawa korban pencari kerang untuk dilakukan visum di RSUD dr. Moh Saleh Kota Probolinggo.

Pencari Kerang Ditemukan Meregang Nyawa PROBOLINGGO – Toli (90), seorang pencari kerang dari warga Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo ditemukan meregang nyawa di dermaga baru Pelabuhan Tanjung Tembaga sekitar pukul 10.30 WIB. Korban di duga meninggal karena tenggelam akibat ombak ganas yang melanda perairan lat utara Kota Probolinggo.

Penemuan mayat itu semula diketahui oleh Bunis (35) seorang pemancing asal Kelurahan Kedunggaleng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Saat itu, dirinya hendak memancing. “Saya mau mancing, tapi tiba-tiba ada mayat,” terangnya kepada sejumlah wartawan, Rabu (28/1).

Bunis yang kaget langsung melaporkan kejadian ini pada pos Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang berjarak dua puluh meter dari lokasi ditemukannya

mayat. Pria yang kesehariannya suka memancing ini langsung shock melihat kejadian, dan berteriak memberitahukan kejadian ini pada petugas.

Sementara itu, Kepala Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Eko Yuliadi, langsung melaporkan kejadian ini pada kepala KSOP. Kemudian menghubungi kantor kesehatan pelabuhan untuk mendatangkan ambulan.

Bersama sejumlah warga, petugas kemudian mengangkat mayat korban yang ditemukan tertelungkup. Mayat pria itu kemudian dibawa ke kamar mayat RSUD dr. Mohammad Saleh Kota Probolinggo untuk di visum.

Mayat berjenis kelamin lakilaki itu mengenakan celana pendek warna merah dan kaus warna putih. Mayat korban saat ditemukan belum bengkak. Hanya saja, dari tubuh korban sudah tercium bau menyengat.

Saat dilakukan visum, petugas kamar mayat menemukan luka di kepala korban. “Mungkin kena benturan dengan batu,” tandas petugas kamar mayat, Muhammad Wasis.

Selain luka tersebut, kata Muhamad Wasis, tidak menemukan luka lainnya dan sepertinya masih baru. Identitas korban be-

lum diketahui, dan saat itu ada seorang tetangga korban yang sedang berada di rumah sakit melihat mayat tersebut.

Ia menyebut korban mirip dengan tetangganya. Karena itu, kemudian menghubungi keluarganya untuk memastikan apakah korban merupakan anggota keluarganya.

Sekitar pukul 02.00 WIB, anak korban dan keluarga lainnya datang dan memastikan mayat tersebut. Saat itulah keluarga memastikan jika korban adalah Toli yang sehari-harinya mencari kerang.

Tak pelak, keluarga korban langsung menangis histeris melihat mayat korban. “Saya memastikan ternyata benar ayah saya,” ujar Muhammad Idrus.

Sang ayah, lanjut Muhammad Idrus, sudah keluar dari rumah

sekitar dua hari yang lalu. “Keluarnya tidak pamit,” ucapnya.

Terpisah, Kasat Polair, AKP Poerlaksono, mengatakan mayat korban sudah dipastikan merupakan warga Kelurahan Jrebeng Kulon. “Tadi anaknya kesini memastikan,” katanya.

Pihaknya menduga korban meregang nyawa karena terbentur batu. Terlebih usia korban yang sudah uzur sehingga tidak bisa mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di laut. Terlebih, cuaca akhir-akhir ini tidak menentu.

“Gelombang juga tinggi, kirakira satu meter. Korban juga diketahui kurang sempurna pendengarannya. Tidak ada indikasi lain terkait kematian korban. Bukan korban pembunuhan,” papar AKP. Poerlaksono. =M.HISBULLAH HUDA

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

KINERJA

Tiga Raperda Prioritas

IDENTIFIKASI. Petugas Satreskrim Polres Probolinggo Kota melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Mobil Fortuner Digondol Maling Kerugian Mencapai Lima Ratus Juta Rupiah PROBOLINGGO – Aksi pencurian memang tak mengenal tempat dan waktu. Begitu ada kesempatan, pencuri langsung beraksi. Itulah yang dialami Dwi Yulianto (35) warga Jalan Mawar Putih Nomor 51 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, mobil Toyota Fortuner, warna abu-abu, Nomor Polisi (Nopol) N 899 RA, tahun 2014, miliknya amblas digondol maling, Rabu (28/1).

Aksi yang tergolong nekat ini menyebabkan kerugian yang dialami korban mencapai angka lima ratus juta rupiah. Dwi Yulianto menceritakan kronologi awal pencurian ini bermula ketika sedang tertidur lelap. Setelah bangun untuk membuatkan susu untuk anaknya sekitar pukul 03.15 WIB, masih sempat melihat mobilnya terparkir di garasi miliknya.

“Sekitar pukul 04.00 WIB saya melihat mobil diparkir di garasi rumah sudah amblas. Di duga dibawa kabur pencuri setelah mencongkel jendela, dan kemudi-

an mengambil kunci mobil di laci meja makan selanjutnya keluar melalui pintu garasi dan langsung membawa kabur,”ucapnya.

Menurutnya, aksi pencurian ini diketahui istrinya Vina (31) saat terbangun dari tidur pukul 04.00 WIB, yang melihat mobil Fortuner sudah tidak ada di garasi.Mobil mewah warna abu-abu milik petugas medis yang bertugas di Papua ini hilang saat terparkir di dalam garasi dengan posisi pintu gerbang terkunci.

“Dalam mobil itu terdapat dua surat kendaraan kawasaki ninja dan honda CBR beserta surat-

surat berharga lainnya. Pelaku masuk dengan cara mencongkel jendela, dan berhasil mengambil kontak mobil. Akibat kasus tersebut, kerugian mencapai lima ratus juta rupiah,” tandas Dwi Yulianto.

Diperkirakan pelaku yang berjumlah lebih dari dua orang ini, lanjut Dwi Yulianto, masuk melalui jendela depan dengan cara mencongkel engsel dan teralis. Selanjutnya pelaku mengambil kunci mobil yang diletakkan di meja makan. Dan pelaku kemudian keluar membawa mobil tersebut.

“Dua buah surat kendaraan bermotor berupa BPKB dan STNK sepeda motor kawasaki ninja, beserta honda CBR dengan suratsurat berharga lainnya, juga ikut di gondolnya” katanya.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Probolinggo Kota, AKP. Damar Bastiar, membenarkan peristiwa tersebut. Pihkanya mengatakan, aksi pencurian sekitar pukul 04.00 WIB itu saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Kami terus menghimbau

masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus pencurian. Jika hendak meninggalkan mobil sebaiknya tidak meninggalkan barang-barang berharga di dalam mobil karena hanya menjadi incaran para pencuri,” paparnya.

Dikatakan, kemungkinan besar pelaku berhasil mencuri mobil sekitar pukul 04.00 WIB. Ironisnya empat penghuni rumah tak ada yang mendengar satupun saat pelaku masuk hingga membawa kabur mobil. “Polisi menduga kuat, pelaku sebelumnya mengetahui seluk beluk keseharian korbannya,” ucap AKP. Damar Bastiar.

Tim identifikasi Satreskrim Polres Probolinggo Kota dari sekitar tempat kejadian perkara berhasil mengamankan barang pelaku yang tertinggal. Namun hingga saat ini masih dirahasiakan. Akibat kasus pencurian ini, kerugian yang dialami korban sekitar lima ratus juta rupiah. =M.HSBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Probolinggo akan segera memasuki tahap pembahasan DPRD. Ketiga Raperda tersebut, yakni raperda tentang Pilkades, Penyertaan Bank Jatim, dan Penyertaan Modal Perusahaan Air Mimum Daerah (PDAM).

Ketiga raperda itu dinilai sangat mendesak untuk segera ditetapkan menjadi perda. ”Untuk naskah akademik dan draf raperda sudah selesai dikirim ke DPRD,” terang Siti Mualimah, Kabag Hukum Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Rabu (28/1).

Menurutnya, upaya pemkab untuk bisa menyelesaikan tiga reperda dinilai sangat penting dimiliki. Salah satunya seperti perda tentang Pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang harus dimiliki.

“Tahun ini pilkades serentak akan segera terselenggara,” tandas Siti Mualimah.

Terkait Pilkades, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Djaiful Martinus mengatakan tahun ini jumlah desa akan menggelar pilkades secara serentak. Sebelum acara digelar, pemkab masih menunggu perda yang ditetapkan dewan tentang pilkades.

“Karena dasar hukum pilkades belum diatur dalam perda. Jadi pilkades masih tetap menunggu perda,” ucapnya.

Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Probolinggo akan segera memasuki tahap pembahasan DPRD. Ketiga Raperda tersebut, yakni raperda tentang Pilkades, Penyertaan Bank Jatim, dan Penyertaan Modal Perusahaan Air Mimum Daerah (PDAM).

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Probolinggo, Sugianto mengatakan pihaknya memang sudah menerima draf raperda dari pihak eksekutif yang siap akan dibahas oleh dewan. ”Tinggal tunggu pembahasannnya saja nantinya,” ujarnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 201529| JANUARI No. 0535 |2015 TAHUN IV KAMIS

No. 0535 | TAHUN IV

15 15

LA LIGA SPANYOL

Zidane: Segera Perpanjang Kontrak Carlo Ancelotti

Pemain AC Milan Andrea Poli (kiri) dan Giampaolo Pazzini (tengah) berduel dengan gelandang Lazio Lucas Biglia pada laga antara AC Milan melawan Lazio di San Siro, Rabu (28/1) dini hari WIB.

Milan Tersingkir, Inzaghi Masih Aman MILAN - Posisi pelatih AC Milan Filippo Inzhagi masih aman, meski timnya kembali menelan kekalahan pada Rabu (28/1) dini hari WIB di San Siro. Kali ini, I Rossoneri kalah 0-1 dari Lazio dan gagal melangkah ke semifinal Coppa atau Piala Italia. Ini adalah kekalahan kedua Milan dari Lazio dalam satu minggu terakhir. Sabtu (24/1) lalu, Milan juga kalah dengan skor lebih telak 1-3 dari Lazio di Olimpico pada ajang Liga Serie A Italia.

Secara keseluruhan, Milan sudah menelan lima kekalahan sepanjang 2015 ini alias tidak pernah menang.

Dengan tersingkir dari ajang ini, maka peluang Milan untuk meraih gelar musim ini sudah tertutup. Pasalnya, di Serie A juga mereka tercecer di peringkat ke-11 dan sulit menyingkirkan Juventus di puncak klasemen.

Pada laga dini hari kemarin itu, Lazio yang tampil sebagai tim tamu mampu mengontrol jalannya pertandingan sejak awal. Hasilnya, mereka sudah memimpin melalui gol Lucas Biglia dari titik putih pada menit ke38 setelah Michelangelo Albertazzi menyentuh bola dengan tangan di kota terlarang. Lucas Biglia yang maju sebagai algojo tidak kesulitan menaklukkan Christian Abbiati di bawah mistar gawang. Kedudukan ini bertahan hingga turun minum.

Sepanjang babak kedua, Lazio ber-

main dengan 10 orang setelah bek Lorik Cana diusir keluar lapangan menyusul melanggaran kerasnya pada penyerang Jeremy Menez. Sayang, anak-anak asuh Filippo Inzaghi itu gagal memanfaatkan kelebihan jumlah pemain dan harus mengakui keunggulan tim tamu serta menerima kenyataan tersingkir lebih cepat dari Coppa Italia.

Meski demikian, Milan sempat memiliki peluang menyamakan kedudukan melalui Giampaolo Pazzini pada menit ke-69, tetapi dia menyentuh bola dengan tangan sebelum melepas tembakan ke gawang Lazio. Peluang lainnya didapat Alessio Cerci menjelang pertandingan berakhir, tetapi pemain pinjaman dari Atletico Madrid ini terjebak off side terlebih dahulu.

Malah Lazio nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui Keita Balde Diao, tetapi upayanya ini gagal menghasilkan gol.

Di semifinal, Lazio akan menunggu pemenang antara Inter Milan melawan Napoli yang akan dimainkan minggu depan. Peserta perempat final lainnya adalah Juventus melawan Parma dan AS Roma menantang Fiorentina.

Seusai pertandingan, manajemen Milan langsung memutuskan untuk mempertahankan Inzaghi di San Siro.

Keputusan itu diapresiasi oleh mantan penyerang Milan tersebut. Pasalnya, dia ingin mendapatkan waktu lebih banyak untuk membangun tim. “Ketika Anda membukat sebuah siklus baru, Anda butuh kesabaran. Kami harus mencoba sedikit demi sedikit kembali ke level di mana kami sebelumnya berada,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu pula, Inzaghi mengakui timnya butuh suntikan tenaga baru di sektor penyerang.

Saat ini, Milan praktis hanya punya Giampaolo Pazzini sebagai penyerang murni di tim. Sementara Stephan El Shaarawy tengah cedera dan bakal absen enam pekan.

Ada beberapa penyerang lain yang bisa digeser ke posisi sentral seperti Jeremy Menez dan Alessio Cerci. Namun keduanya tentu bakal tampil lebih optimal jika ditempatkan di sisi luar dalam pola 4-3-3 yang diusung Inzaghi. “Dengan sistem bermain ini, kami butuh penyerang lain,” tandasnya. =espn/carol aji

MADRID - Mantan bintang Real Madrid yang kini menjadi pelatih Real Madrid Castilla, Zinedine Zidane mendesak petinggi Real Madrid untuk segera menyodorkan kontrak baru kepada Carlo Ancelotti. Pasalnya, pria Italia ini adalah orang yang tepat untuk melatih klub bertabur bintang tersebut.

Ancelotti bergabung dengan Madrid pada 2013 setelah memutus kontraknya dengan Paris SaintGermain (PSG) di tengah jalan dan diikat kontrak selama tiga setengah tahun. Pada musim pertamanya dengan klub itu, Ancelotti mempersembahkan gelar juara Copa del Rey dan Liga Champions ke-10 atau La Decima. Prestasi lain, Ancelotti memecahkan rekor baru dengan tidak terkalahkan dalam 22 pertandingan sepanjang 2014.

Atas prestasinya itu, Presiden Real Madrid Florentino Perez berkeinginan untuk memperpanjang kontrak pelatih asal Italia ini. Tetapi keputusannya baru akan diambil pada akhir musim nanti. Terkait masa depan Ancelotti di Bernabeu, beredar kabar bahwa Zidane yang menjadi asisten Ancelotti musim lalu menjadi kandidat yang tepat menggantikan Ancelotti.

Hanya saja, Zidane tidak ingin terburu-buru memegang jabatan tersebut.

“Ancelotti sangat penting. Dia pelatih terbaik untuk Real Madrid. Dia pelatih yang baik.

Dia tahu bagaimana mengelola tim. Dia sangat profesional dan paham apa yang dia inginkan.

Gagasannya juga sangat jelas dan di atas itu semua dia diterima baik di dalam tim, sesuatu yang dewasa ini sangat sulit. Apalagi memimpin sebuah tim bertabur bintang,” imbuhnya.

Pasukan Real Madrid Castilla pimpinan Zinedine Zidane memulai musim baru mereka di Divisi Tiga Liga Spanyol dan berjuang tembus ke puncak klasemen sementara. Menanggapi kritik terhadap timnya, Zidane dengan kalem berujar, “Hal-hal seperti ini akan selalu mengganggu, tetapi saya tidak bisa menghentikan setiap orang untuk berbicara sesuai yang mereka inginkan.”

Saat ditanya apakah timnya bisa bermain di Divisi Dua musim depan, mantan pemain Juventus itu mengaku tidak tahu. “Kita tunggu saja.

Saat ini saya bekerja di Castilla. Kami senang dengan apa yang kami kerjakan, dengan staf pelatih dan pemain. Tahun depan, kita tunggu saja,” tutupnya. =espn/carol aji

Carlo Ancelotti bersama Zinedine Zidane

KORAN MADURA 16 MILAN

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

TERSINGKIR,

INZAGHI AMAN

16

KAMIS 29 JANUARI 2015 No. 0535 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

ULAH DIEGO COSTA

Bek Liverpool Martin Skrtel berdebat dengan penyerang Chelsea Diego Costa pada laga leg kedua semifinal Capital One Cup antara Chelsea dan Liverpool di Stamford Bridge, Rabu (28/1) dini hari WIB.

LONDON - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers menilai, striker Chelsea Diego Costa cukup beruntung tidak diberi kartu merah oleh wasit Michael Oliver saat Liverpool kalah 0-1 dari Chelsea pada semifinal leg kedua Piala Liga Inggris di Stamford Bridge, Rabu (28/1) dini hari WIB. Kekalahan ini membuat “The Reds” tersingkir dari ajang ini karena kalah agregat 1-2 setelah pada leg pertama pekan lalu di Anfield hanya bermain imbang 1-1 dan membiarkan Chelsea melaju ke final.

Pada laga itu, sepanjang 90 menit waktu normal, kedua tim ini bermain imbang tanpa gol. Akibatnya mereka bermain pada babak tambahan waktu 2x15 menit. Di babak 2x15 menit pertama, Chelsea akhirnya bisa memecah kebuntuan pada menit ke94 melalui sundulan Ivanovic menyambut bola tendangan bebas gelandang serang asal Brasil Willian. Anak-anak asuh Jose Mourinho itu mampu mempertahankan keunggulan ini hingga peluit panjang dibu-

Costa Beruntung Tidak Dikartu Merah nyikan. Calon lawan Chelsea di final yang akan berlangsung 1 Maret di Stadion Wembley adalah Tottenham Hotspur atau Sheffield United yang pada saat berita ini naik cetak pertandingan keduanya sedang berlangsung.

Pada babak pertama laga Chelsea vs Liverpool, Costa yang berlari bersama dua pemain Liverpool yaitu bek Martin Skrtel dan gelandang Steven Gerrard terlihat melakukan pelanggaran terhadap Emre Can, tetapi Oliver tidak memberi hukuman kepada pemain internasional Spanyol kelahiran Brasil tersebut.

Rodgers tentu saja kecewa dengan keputusan wasit. “Saya kira semua orang yang melihat pertandingan ini tidak ingin menyaksikan apa yang dilakukan Costa.

Bukan hanya terhadap Martin Skrtel tetapi juga kepada Emre Can. Kita tidak ingin melihat tindakan yang tidak perlu itu. Anda bisa dengan mudah jatuh ke tempat lain tanpa harus langsung jatuh dan menimpa engkel pemain lawan,” kata Rodgers.

Dia melanjutkan, “Tentu saja mengecewakan bila melihat rekaman ulangnya. Dia sangat beruntung karena wasit dan wasit garis tidak melihat kejadian itu sehingga tidak memberi hukuman untuknya.”

Meski timnya kalah, Rodger tetap memuji anak-anak asuhnya. Bahkan dia mengaku bangga karena Gerrard dan kawankawan bermain sangat bagus dan bahkan tampil lebih bagus dari Chelsea sehingga merepotkan tuan rumah. Pada saat bersamaan, mantan pelatih Swansea City ini memuji penampilan kiper Chelsea, Thibaut Courtois yang tampil gemilang pada laga ini dan pada leg pertama pekan lalu.

“Kami sangat bangga dengan tim. Selama dua leg, kami lebih baik dari Chelsea tetapi kiper mereka menghantar Chelsea ke final.

Baik di Anfield maupun di sini, dia melaku-

kan sejumlah penyelamatan gemilang dan itulah yang membuat Chelsea menang,” kata pria asal Irlandia Utara tersebut.

Pelatih Chelsea Jose Mourinho mengakui, Liverpool adalah lawan yang sangat sulit. “Ini Liverpool yang baru dan menjadi lawan yang sangat sulit. Karena itu saya bahagia bisa mengalahkan sebuh tim yang sangat bagus dalamm dua leg,” kata Mourinho.

Pada laga tersebut, Rodgers belum memainkan Daniel Sturridge. Tetapi dia memastikan, Sturridge akan diturunkan saat melawan West Ham United pada ajang Liga Utama Inggris pada Sabtu (31/1) mendatang. “Terlalu cepat bagi dia untuk diturunkan pada laga ini, tetapi dia sudah mulai bergabung lagi dengan tim. Tim ini bermain dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi dan kehadiran Sturridge akan membuat tim ini makin oke,” ujarnya.

Dia menutup, “Dia bekerja sangat keras untuk pulih dan berlatih bersama tim utama. Tetapi dia baru akan dimainkan pada akhir pekan mendatang.” =sky sports/carol aji

KAMIS 29 Januari 2015 No. 0535 | TAHUN IV

KORAN MADURA

dewan akan lapor gubernur

Mantan Anggota DPRD Tertangkap Nyabu

SUMENEP | C

SAMPANG |J

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

A

Penyebaran Hama Padi Harus Diantisipasi PAMEKASAN |G

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

KASUS RASKIN KLOMPANG TIMUR, KECAMATAN PAKONG, PAMEKASAN = Dilaporkan pada tahun 2013 = Zainal Abidin ditetapkan sebagai tersangka mulai Juli 2014 = Kerugian Negara sebesar Rp 1,5 miliar = Ada 50 saksi terdiri dari warga penerima manfaat, satker Bulog, pihak kecamatan, BPD Klompang Timur, dan pihak Bulog Madura. = 2007 sebanyak 386 RTS = 2008 sebanyak 432 RTS = 2009 sebanyak 546 RTS = 2010 sebanyak 545 RTS = 2011 sebanyak 545 RTS = 2012 sebanyak 481 RTS = 2013 sebanyak 410 RTS = Zainal Abidin Ditahan Kejaksaan Negeri setempat mulai Rabu (28/1)

ILUSTRASI. Mobil tahanan Kejari sedang membawa tersangka ke lapas Narkotika Kelas II, Jl Pembina, Pamekasan

Mantan Kades

Klompang Timur Ditahan PAMEKASAN – Mantan kepala desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Pamekasan, Zainal Abidin, resmi ditahan Kejaksaan Negeri (kejari) setempat, Rabu (28/1) kemarin, sekitar pukul 11.00 WIB. Zainal Abidin diduga dalam perkara penyelewengan beras masyarakat miskin (raskin) waktu menjabat sebagai kepala desa setempat. Saat ini yang bersangkutan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II Pamekasan.

Kepala Kejari Pamekasan, Sudiharto, melalui kepala Seksi Pidana Khusus, Samiaji Zakaria mengatakan Setelah lebih

dari setahun dilakukan penyelidikan dan penyidikan, didapatkan dua alat bukti dikantongi oleh tim penyidik Kejari sehingga yang bersangkutan ditahan.

Selain itu, berkas penyidikan juga sudah rampung dan hampir siap dilimpahkan. Sehingga dalam waktu dekat, perkara tersebut bisa disidangkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

“Dari awal yang bersangkutan cukup koperatif. Tadi pagi (kemarin) kami panggil, setelah diperiksa lebih lanjut langsung tahan karena alat bukti sudah terpenuhi dan semua pemberkasan juga siap. Sekarang, tersangka kami titipkan di lapas,” kata Samiaji.

Berdasarkan audit penyidikan yang dilakukan Kejari, ditemukan kerugian ne-

gara sebesar Rp1,5 miliar dari aksi penyimpangan raskin tersebut. Jumlah tersebut dikumpulkan berdasarkan akumulasi beberapa kali raskin yang tidak terdistribusi kepada penerima manfaat.

Dia menjelaskan Kejaksaan Negeri Pamekasan mulai menyelidiki kasus tersebut sejak tahun 2013 lalu dan pada bulan Juli 2014 lalu Zainal Abidin ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, diketahui penyelewengan raskin dilakukan tahun 2007 hingga tahun 2013.

Penyelewengan yang dimaksud adalah raskin tidak didistribusikan kepada penerima manfaat. Dari barang bukti berupa dokumen yang dikantongi Kejari. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di desa Klompang Timur setiap tahun berubah.

Dengan rincian pada tahun 2007 se-

banyak 386 RTS, tahun 2008 sebanyak 432 RTS, tahun 2009 sebanyak 546 RTS, tahun 2010 sebanyak 545 RTS, tahun 2011 sebanyak 545 RTS, tahun 2012 sebanyak 481 RTS, dan 2013 sebanyak 410 RTS. “Dalam perkara ini kamu telah memeriksa sedikitnya 50 saksi. Terdiri dari RTSPM dari (rumah tangga sasaran penerima manfaat), satker Bulog, Kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak Bulog Madura,” ungkapnya.

Tambah Samiaji, atas perbuatannya melanggar hukum, itu, Zainal Abidin diancam dengan pasal 2, 3, dan 9 juncto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

MADURA

TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU

KKM Diduga Endapkan Data SUMENEP – Hampir separuh lembaga pendidikan tingkat MI di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep di Kecamatan Pasongsongan tidak menerima tunjangan fungsional. Mestinya sudah bisa dicairkan melalui kantor Pos setempat sejak hari Senin (26/1).

Informasinya, jumlah pendidikan tingkat madrasah ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Pasongsongan sebanyak 28 lembaga. Sementara yang telah menerima tunjangan tersebut hanya sebanyak 15 lembaga.

Sebanyak 13 lembaga belum menerima tunjangan fungsional karena data guru yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan fungsional, seperti mempunyai NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), ditengarai tidak disetorkan oleh salah satu petugas KKM (Kelompok Kerja Madrasah) setempat.

“Setelah kami cek ke kantor Kemenag Sumenep, ternyata data yang masuk hanya sebanyak 15 lembaga. 15 lembaga tersebut tersebar di tiga desa; Desa Lebeng Timur, Campaka, dan Desa Rajun,” kata salah satu praktisi pendidikan Pasongsongan, Hasan.

Pihaknya sempat mengecek ke Kantor Kemenag Sumenep, untuk memastikan data guru yang berhak menerima tunjangan fungsional sudah masuk ke Kantor Kemanag. Karena di sejumlah lembaga banyak yang telah menerima “Itu yang menjadi landasan kami mengkroscek ke Kantor Kemanag. Karena 13 lembaga saja yang hingga saat ini masih belum menerima,” terangnya.

Pihaknya meminta agar Kantor Kemenag Sumenep sebagai penanggung jawab, segera mengambil sikap tegas. “Kami tidak bermaksud untuk menyalahkah orang lain, tapi persoalan ini kami harap ada tindak lanjut dari Kemenag.

Karena ini semua demi kemajuan pendidikan ke depan,” ujarnya.

Sementara Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Pendma) Kantor Kemenag Sumenep Rifa’i Hasyim mengatakan, pencairan dana fungsional sudah bisa diambil. Sebab, pihak Kemenag telah melakukan transfer dana itu sejak tanggal 16 Desember 2014.

Sementara soal banyaknya penerima yang masih belum menerima haknya, dirinya mengaku tidak banyak mengetahui. Sebab, yang berhak melakukan pendataan adalah petugas KKM dan petugas operator di masing-masing kecamatan.

“Untuk data penerima dana itu (fungsional), kami menerima dalam bentuk soft copy dari petugas kecamatan. Jadi, kalau memang masih belum ada guru yang masih belum menerima, silakan tanya ke KKM atau kepada pengawas setempat,” katanya.

Dikatakan, data yang telah diterima itu, sama sekali tidak ada perubahan. Hanya saja setelah data itu terkumpul, pihaknya melakukan seleksi karena dikhawatirkan ada penerima ganda.

Untuk diketahui, setiap penerima dana tunjangan fungsional, mendapatakan sebesar Rp 3 juta. Dana tersebut dicairkan setahun sekali. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KAMIS 29 JANUARI 2015 No. 0535 | TAHUN IV

Rumah Pelapor Raskin Guluk-Guluk Dirusak Subli: Saya Sering Diancam akan Dibunuh Kamis, 11 - 12 - 2014 Subli Bangak menjadi koordinator aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menurut pelantikan Kepala Desa Guluk-Guluk terpilih, Ikbal, ditunda.

Subli Bangak melaporkan Kepala Desa Guluk-Guluk Ikbal, dengan dugaan penyelewengan raskin kepada Kejari Sumenep dan dan laporan dugaan pemalsuan tanda tangan penerima bantuan beras miskin kepada Kepolisian Resor (Polres) Sumenep.

Selasa 16 - 12 - 2014

Subli menunjukkan pintu rumahnya yang terkena batu akibat dilempari oleh orang tak dikenal saat mengikuti demonstrasi, Selasa (27/1).

SUMENEP – Bersamaan dengan aksi demonstrasi Forum Masyarakat Desa/Kecamatan Guluk-Guluk terkait dugaan penggelapan raskin di desanya, Selasa (27/1) di Kantor Pemkab dan Kejari Sumenep, rumah Subli Bengal, dilempari batu oleh orang tak dikenal. Pintu rumahnya rusak meskipun tidak parah.

“Tidak hanya saat ini rumah saya dilempari batu, pas malam tahun baru rumah saya juga dilempari batu.

Batunya masih ada dan kami simpan saat ini. Siapa tahu nantinya bisa sebagai barang bukti pengrusakan,” kata Subli, Rabu (28/1).

Subli Bengal adalah pelapor dugaan penyelewengan raskin kepada Kejari Sumenep dan laporan dugaan pemalsuan tanda tangan penerima bantuan beras miskin kepada Kepolisian Resor (Polres) setempat yang ditengarai dilakukan Kepala Desa Guluk-Guluk, Ikbal, Kamis (11/12/2014).

Subli bercerita, pelemparan batu pertama kali mengenai genting rumahnya, dan sebanyak dua buah

genting hancur. Lemparan batu kedua kalinya, mengenai pintu rumahnya. “Saat kejadian kedua kalinya rumah ini sedang sepi. Sebab, kami sedang berunjuk rasa,” terangnya.

Menurutnya, selain rumahnya dilempari batu, dirinya juga sering mendapat teror dari orang yang tak dikenal. Teror itu disampaikan melalui sambungan telepon dan pesan singkat (SMS).

“Memang kami sering diteror. Bahkan saya seringkali diancam akan dibunuh bahkan juga diancam rumah kami akan dibakar jika laporan kami tidak segera dihentikan,” ungkapnya.

Namun, dirinya sebagai pelopor mengaku tidak akan gentar menghadapi semua

ancaman yang dialamatkan pada dirinya. ”Untuk mengungkap kebenaran, kami tidak pernah takut. Bahkan, ancaman itu membuat kami semakin gigih untuk mengawal kasus ini nantinya,” ucapnya.

Menurutnya, karena berada di negara hukum, maka dirinya akan melaporkan tindakan tersebut ke pihak yang berwajib. “Ini kami lakukan untuk menghormati hukum.

Biar kasus yang menimpa terhadap saya diproses secara hukum yang ada. Makanya kami nanti akan laporkan ke Polsek di sini,” katanya.

Kapolsek Guluk-Guluk Iptu Rusdy saat dikonfirmasi membenarkan kasus pelemparan tersebut. “Benar itu terjadi. Kami sudah cek ke TKP (tempat kejadian perkara). Sementara kerusakannya hanya di bagian daun pintunya saja,” katanya.

Dikatakan, rusaknya pintu rumah Subli tersebut diduga akibat lemparan batu.

Hanya saja, dirinya hingga saat ini masih belum bisa menjelaskan motif pengru-

Subli bersama tujuh warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Mereka menindaklanjuti surat laporan dugaan penyelewengan raskin yang ditengarai dilakukan kepala desanya, Ikbal.

Selasa 27 - 01 - 2015 Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Gulukguluk (FMDS) melakukan demonstrasi di Kantor Pemkab dan Kejari Sumenep. Mereka menuntut penegak hukum segera menyelesaikan kasus yang dilaporkan Subli.

Rumah Subli dilempari batu oleh orang tak dikenal saat dirinya dan istrinya mengikuti demonstrasi di Kota Sumenep. Pintu rumahnya rusak meskipun tidak parah.

Menurut Subli, pada malam tahun baru rumahnya juga pernah dilempari batu oleh orang tidak dikenal. sakan tersebut. “Karena saat kejadian rumah itu sedang sepi, maka tidak ada yang mengetahui siapa yang melakukan,” terangnya.

Pihaknya berjanji akan menyelidiki motif dan pelakunya. “Untuk laporan sampai saat ini (kemarin, red) belum ada. Termasuk laporan tentang ancaman pembunuhan seperti pernyataan korban,” terangnya. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

C

Dewan Akan Lapor Gubernur Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Proyek TPA Batuan SUMENEP – Komisi C DPRD Sumenep akan melaporkan dugaan penyimpangan pekerjaan proyek pembangunan tempat pemerosesan akhir (TPA) sampah di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, ke Gubernur Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Soekarwo.

Anggaran dan Rekanan Pembangunan TPA : Dibiayai APBN Tahun Anggran 2014 Besaran Anggaran : Rp 12 miliar Pelaksana Proyek : PT. Gala Karya Kuasa Anggaran : Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (SKPPLP) Jawa Timur Indikasi Penyimpangan Pembangunan TPS

BEBER. Anggota Komisi C DPRD Sumenep, AZ Rahman, Rabu (28/1) memperlihatkan foto proyek tempat memerosesan akhir (TPA) sampah di Desa Torbang Kecamatan Batuan yang ditengarai menyimpang. Sekalipun proyek tahun jamak itu ditengarai menyimpang, Bupati Sumenep A Busyro Karim tetap menerima pelimpahan palaksanaan proyek itu dari Pemprov Jatim, Selasa (27/1).

“Kami tidak hanya akan membawa persoalan ini ke Gubernur, tapi kami juga akan membawa persolan ini ke DPRD Jatim,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Dwita Andriyani, Rabu (28/1).

Hal itu menyikapi penerimaan pelimpahan pekerjaan proyek tahun jamak itu oleh Bupati Sumenep A Busyro Karim dari Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan

Lingkungan Permukiman (SKPPLP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Pemprov Jatim, Selasa (27/1).

Dwita Andriyani menilai proyek APBN tahun anggaran 2014 senilai Rp 12 miliar itu, tidak layak diserahterimakan pada pemerintah daerah. Karena bahan-bahan yang dipergunakan menyimpang dari rancangan anggaran biaya (RAB) yang di-

= Kualitias paving jelek. Pavingnya menggunakan paving di bawah K 300. Dalam RAB, mestinya menggunakan paving jenis K 300 atau jenis vebro. = Pemasangan gentingnya asal-asalan. Itu terlihat dari pemasangan gentinganya yang tidak rapi, utamanya gedung sebelah utara. = Banyak paving yang patah namun masih dipaksakan dipasang. = Jenis kusen yang dipakai diduga tidak sesuai dengan juknis yang ada. = Pekerjaannya tidak tepat waktu.

Mestinya selesai pada tanggal 5 Oktober 2014, namun sampai bulan Desember 2014 masih tetap dikerjakan. = Batu yang berada di tempat penampungan sampah terindikasi tidak sesuai juknis. Mestinya memakai batu hitam atau batu Jawa, namun menggunkan batu lokal. tentukan.

“Lihat saja bahan-bahannya, paving yang semestinya menggunakan paving vibro, justru menggunakan paving lokal yang kualitasnya sangat jelek. Sedangkan batu dasar TPA yang seharusnya

menggunakan batu Jawa, malah menggunakan batu lokal hasil dari galian proyek itu. Kalau seperti ini jangan harap proyek ini akan bertahan lama,” tegas politisi PAN. Sementara anggota Komisi C DPRD Sumenep, Ahmad Zainurrahman, menyesalkan pernyataan Kepala BLH Sumenep, Hery Patreadi, yang menyatakan bahwa tidak masalah material proyek TPA menggunakan bahan lokal. Pernyataan Hery Patreadi seakan membenarkan pekerjaan pelaksana meski sudah menyalahi juknis.

“Pernyataan Kepala BLH Sumenep kemarin sangat tidak mengenakkan bagi kami, masak seorang Kepala membenarkan kesalahan pelaksana pada publik, ini patut dipertanyakan. Ada apa antara Kepala BLH dengan PT Gala Karya sebagai pelaksana proyek TPA Batuan? Padahal jelas pelaksana bersalah karena menyalahi juknis,” sesalnya.

Oleh karenanya, Komisi C DPRD Sumenep akan menyuruti Gubenur Jatim Soekarwo, terkait carut marutnya pelaksanaan proyek APBD Provinsi Jatim maupun APBN, yang turun ke daerah.

Juga akan mengadu ke DPRD Ja-

tim.

Sebelumnya, Kepala BLH Sumenep Hery Patreadi, menanggapi sinis pertanyaan media tentang banyaknya temuan dan kejanggalan inspeksi mendadak (sidak) Komisi C di lokasi pembangunan TPA. Ia menyela dan menjawab pertanyaan media, yang ditujukan pada Dinas PU Cipta Karya Provinsi, yang melakukan serah terima proyek tersebut. ”Saya sendiri yang tahu soal pekerjaan proyek ini. Dan untuk bahan dasar konstruksi ini sudah bagus dan tidak ada masalah,” kata Hery Patreadi, dengan wajah merah.

Disinggung soal penggunaan paving yang tidak sesuai spek, ia mengaku tidak masalah. Sebab, proyek TPA tidak tergolong proyek berat, sehingga meski kualitas bahannya tidak berkualitas tidak mengganggu pada daya tahan proyek tersebut.

“Ini bukan bendungan yang harus menggunkan paving vebro. Tapi ini tempat penumpukan sampah. Kalau bendungan pantas menggunakan vebro, karena takut sepet atau tidak bocor,” tegas Patreadi, sambil mengambil tongkat penyanggahnya.

Proyek TPA Batuan dikerjakan oleh PT. Gala Karya di bawah naungan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (SKPPLP) Jawa Timur. Hingga akhir Desember 2014, proyek yang seharusnya sudah selesai 5 Oktober, belum selesai seratus persen. =JUNAEDI

BIMBINGAN TEKNIS

DPRD Dilarang Bimtek di Luar Provinsi SUMENEP - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Mohammad Hanafi menegaskan bahwa tahun ini bimbingan teknis (Bimtek) tidak boleh dilakukan di luar wilayah.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2014 tentang prinsip-prinsip penyusunan APBD TA 2015.

Hanafi mengakui, selama ini bimtek memang rata-rata dilakukan di luar provinsi, misalnya ke Jakarta, Batam, dan provinsiprovinsi lainnya. Namun, ia menegaskan, tahun ini dewan tak boleh lagi melaksanakan Bimtek

ke luar provinsi.

"Kemarin ketua bersama saya ke Jakarta, ke kantor Menteri Dalam Negeri untuk mempertegas masalah itu (larangan melaksanakan Bimtek di luar provinsi, red.). Dan ternyata memang harus mengikuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Bimtek harus dilaksanakan di dalam provinsi," tuturnya, Rabu (28/01).

Kebijakan Mendagri melarang

dewan melaksanakan Bimtek di luar provinsi disambut positif pihaknya. Pasalnya, hal itu akan mengurangi anggaran, di mana tahun ini Bimtek itu dianggarkan sebanyak delapan kali.

"Kalau delapan kali Bimtek dilaksanakan di luar provinsi, berapa anggaran yang akan dihabiskan. Misalnya, setiap anggota dianggarkan Rp. 3 juta. Itu kalau dikali 50 orang hasilnya Rp. 150 juta. Kalikan 8, berapa miliar itu. Tapi kalau dilaksanakan di dalam provinsi, itu akan lebih sedikit," jelasnya.

Membengkaknya anggaran jika melaksanakan Bimtek di luar

Kalau delapan kali bimtek dilaksanakan di luar provinsi, berapa anggaran yang akan dihabiskan.”

Mohammad Hanafi Wakil Ketua DPRD

provinsi, menurut Hanafi karena harus naik pesawat. Sebaliknya, jika dilaksanakan di dalam provinsi tak harus menggunakan pesawat. "Jadi itu sangat terasa

perbedaan anggarannya," kata politisi Demokrat itu.

Sementara saat disinggung mengenai tempat pelaksanaannya, apa boleh di hotel atau tidak, menurut Hanafi, berdasarkan saran Menteri Apatur Negara, lebih baik tidak di hotel. Namun, sanggahnya, mengenai hal itu tergantung kepada penyelenggara.

"Karena penyelenggara itu juga ada kreterianya. Minimal harus terakreditasi B. Kemudian harus ada tempat diklat dan sebagainya.

Ada asramanya dan sebagainya.

Ada kreterianya lah, perguruan tinggi yang bisa menyelenggarakan," tegasnya. =FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

Busyro Silaturrahim dengan PDI-P Partai Demokrat Survei Elektabilitas Kandidat Pilkada SUMENEP – Ketua DPC PKB Sumenep yang saat ini juga menjabat Bupati setempat, A Busyro Karim, Rabu (28/1) siang, bersilaturrahim dengan pengurus PDI Perjuangan.

Busyro bersama dua pengurus PKB, tiba di Sekretariat DPC PDI Perjuangan sekitar pukul 12.15 WIB. "Kami secara pribadi punya hubungan yang erat dengan PDI Perjuangan. Namun, tentunya silaturrahim ini bisa juga menjadi sarana mempererat hubungan yang sudah terjalin. Apalagi, saat ini memang menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada)," ujarnya di Sumenep, usai bertemu dengan pengurus PDI Perjuangan.

Masa jabatan A Busyro KarimSoengkono Sidik sebagai BupatiWakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 yang merupakan hasil pilkada langsung setempat pada 2010, akan berakhir pada Oktober 2015. Pada Pilkada Sumenep 2010, pasangan Busyro-Soengkono diusung oleh koalisi PKB dan PDI Perjuangan.

"Ketika masa Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2014, kami pun sering menggelar

rapat bersama dengan pengurus PDI Perjuangan di sekretariat DPC PDI Perjuangan. Silaturrahim ini hal biasa," kata Busyro, menambahkan.

Ia menjelaskan, saat ini, pihaknya dalam posisi layaknya "air yang mengalir" menghadapi masa menjelang Pilkada Sumenep.

"Mengalir saja dan lihat saja nanti. Namun, komunikasi dengan pengurus partai politik (parpol) lainnya adalah sebuah keniscayaan bagi kami, karena kami memang pimpinan PKB Sumenep," ucapnya, sambil tersenyum.

Di internal PDI Perjuangan Sumenep, Busyro bersama empat nama lainnya, yakni MH Said Abdullah (anggota DPR RI), Hunain Santoso (Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep), Dekki Purwanto (Sekretaris DPC PDI Per-

juangan Sumenep), dan Zainal Abidin (mantan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur), termasuk figur yang terjaring sebagai kandidat pilkada.

Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, Hunain Santoso menjelaskan, hingga sekarang memang ada dua nama di luar kader PDI Perjuangan yang bersilaturrahim dengan pengurus PDI Perjuangan menjelang pilkada, yakni A Busyro Karim dan Zainal Abidin.

"Proses penyaringan dan penjaringan sekaligus pendaftaran bagi warga yang ingin mendaftarkan diri sebagai kandidat pilkada melalui PDI Perjuangan, masih berlangsung," tuturnya.

Ia juga mengemukakan, sesuai aturan internal, nama-nama yang terjaring sebagai kandidat pilkada harus mengisi formulir khusus dan menjalani tahapan lainnya sebelum ada penetapan dari DPP PDI Perjuangan.

Survei Elektabilitas Sementara Pimpinan Partai Demokrat Jawa Timur masih mel-

akukan survei popularitas dan elektabilitas sejumlah nama yang layak diusung sebagai kandidat pemilihan kepala daerah (pilkada) di sejumlah kota/kabupaten, termasuk Sumenep.

"Untuk di Sumenep, ada lima sampai enam nama yang disurvei.

Nantinya, hasil survei itu akan menjadi salah satu pertimbangan bagi Partai Demokrat untuk menetapkan kandidat," kata Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep, Achmad Iskandar di Sumenep.

Ia menjelaskan, DPD Partai Demokrat Jawa Timur memang membentuk tim untuk melakukan survei popularitas dan elektabilitas nama-nama yang layak diusung sebagai kandidat pilkada di kota/kabupaten yang dijadwalkan melaksanakan pilkada pada tahun ini.

"Saat ini, survei masih berlangsung. Mohon maaf, kami tidak bisa menyebut nama-nama yang disurvei tersebut. Namun, untuk Sumenep, ada lima hingga enam nama yang dinilai memiliki kapabilitas sebagai kandidat

pilkada," ujarnya.

Iskandar yang Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu juga mengemukakan, pihaknya akan mengusung kandidat sendiri pada Pilkada Sumenep.

"Penetapan kandidat pilkada di kota/kabupaten menjadi kewenangan pengurus Partai Demokrat di tingkat provinsi.

Untuk di Sumenep, kemungkinan besar pengumuman sekaligus penetapan kandidat pilkada dari Partai Demokrat akan dilakukan pada pekan kedua Februari 2015," katanya, menerangkan.

Sementara KPU Sumenep hingga sekarang masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari KPU RI tentang pelaksanaan pilkada setempat.

Saat ini, sejumlah nama yang disebut-sebut akan maju sebagai kandidat Pilkada Sumenep, di antaranya Soengkono Sidik, Moh Sahnan, dan Zainal Abidin, mulai memperlihatkan gerakannya, di antaranya dengan melakukan komunikasi dengan pengurus sejumlah parpol setempat. =ABD AZIZ/ANT

PENYELEWENGAN RASKIN

Mantan Kades Lapa Taman Dilaporkan ke Kejaksaan SUMENEP - Beberapa warga Desa Lapa Taman, Kecamatan Dungkek, Rabu (28/01) melaporkan mantan kepala desanya terkait persoalan pendistribusian raskin di Kejaksaan Negeri Sumenep.

Koordinator pelapor, R. Arifin A menyatakan, mantan Kepala Desa Lapa Taman diduga mendistribusikan raskin tidak sesuai aturan. Sebagian masyarakat yang terdata dalam daftar penerima manfaat (DPM) tidak mendapat bagian. "Saya tidak tahu, didistribusikan ke mana beras yang tidak sampai ke penerima itu," ungkapnya.

Arifin menuturkan, hal itu terjadi sejak tahun 2013 hingga 2014. Kata dia, pada tahun 2013, masyarakat yang telah masuk DPM ada yang hanya menerima satu kali selama satu tahun.

"Bahkan ada yang tidak menerima sama sekali sejak waktu itu," tuturnya.

Sejauh ini, masyarakat yang masuk DPM namun tak menerima raskin masih empat kepala keluarga (KK). Namun demikian, ia menduga masih banyak

Warga Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek saat melaporkan mantan kepala desanya di Kejaksaan Negeri Sumenep, Rabu (28/1).

masyarakat mengalami hal serupa. "Mungkin mereka masih belum melaporkan saja. Saya kira lebih dari empat KK," ujarnya.

Menurut Arifin, kejanggalan lain dalam proses pendistribusian raskin oleh mantan Kades Lapa Taman ialah banyaknya

orang kaya masuk dalam DPM. Karenanya, ia menduga hal itu memang di sengaja.

"Karena yang masuk DPM itu keluarganya (mantan Kades itu, red.). Mereka yang masih masuk DPM ada yang punya tambak udang, mobil, dan semacamnya.

Padahal, di Lapa Taman ada warga sangat miskin, bahkan tak punya rumah justru tidak masuk DPM. Ini saya kira aneh," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Arifin menwakili sebagian masyarakat Lapa Taman menuntut agar kejaksaan mengusut kasus tersebut

sampai tuntas dan benar-benar menegakkan keadilan. "Harapan saya, kejaksaan juga mengungkap oknom-oknom lain yang terlibat. Tapi yang paling utama yang telah kami laporkan itu," harapnya.

Sementara saat disinggung mengenai jumlah orang yang dilaporkan, menurut dia masih dua orang, yaitu mantan Kades Lapa Taman, yang menurut dia saat ini sudah menjadi anggota dewan. "Juga yang kami laporkan Plt. Kades Lapa Taman tahun 2014, yang juga merupakan anaknya sendiri, Bapak Sulaiman," jelasnya.

Kasi Intelejen Kejari Sumenep, Aryartha mengaku telah menerima berkas laporan dari masyarakat Lapa Taman itu. Untuk sementara, laporan tersebut masih akan diajukan kepada Kepala Kejaksaan Sumenep. "Saya sudah sampaikan kepada pelapor, bahwa semuanya harus sesuai prosedur. Jadi, perkembangannya kita tunggu. Perkembangan selanjutnya, masih nunggu dari kepala," tandasnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

E

KESEHATAN OBAT-OBATAN TERLARANG

Ratusan Paket Sabu Belum Ditimbang SUMENEP - Kepala Kepolisian Resor Sumenep AKBP Rendra Radita Dewayana menyatakan ratusan paket berisi sabu-sabu yang disita polisi dalam operasi penangkapan terhadap pengedar pada Selasa (27/1) malam belum ditimbang.

"Anggota kami menangkap tiga tersangka dalam kasus sabu-sabu. Dari dua tersangka, kami menyita 133 paket berisi sabu-sabu.

Kami belum mengetahui berat sabu-sabu secara keseluruhan yang berada dalam plastik kecil itu, karena belum ditimbang," katanya di Sumenep, Jawa Timur, Selasa (27/1) malam.

AKBP Rendra Radita Dewayana Kapolres

Polisi dalam suatu operasi menangkap tiga tersangka kasus sabu-sabu berinisial M, S, dan SH, ketiganya warga Desa Kolor.

"Tiga tersangka ditangkap di rumah M yang kami duga sebagai pengedar sabu-sabu. Dalam penggeledahan di rumah M, anggota kami menemukan dua kotak plastik berisi paket sabu-sabu, masing-masing berisi 80 paket dan 45 paket," ujarnya.

Selain itu, polisi juga menyita delapan paket sabu-sabu dari tersangka S. "Selain ratusan paket berisi sabu-sabu, kami juga menyita sabu-sabu yang masih dalam bentuk bongkahan kecil dari M. Beratnya sekitar 12 gram," ujarnya.

Rendra menjelaskan, pihaknya memang meman-

tau aktivitas M sejak beberapa waktu lalu setelah menerima informasi dari warga.

"Dari catatan kami, M sebelumnya tidak tersangkut kasus narkoba. Namun, sejak beberapa waktu lalu, kami memang melakukan penyelidikan terhadap M," ucapnya, menerangkan.

Ia juga mengemukakan, pihaknya akan mengembangkan kasus tersebut guna mengetahui asal-usul sabusabu yang diperoleh M. “Anggota kami masih melakukan pemeriksan yang intensif terhadap tiga tersangka,” kata Rendra, menerangkan. =ABD AZIZ/ANT

PERUNDANG-UNDANGAN

Delapan Raperda Belum Kantongi Kajian Akademik SUMENEP- Delapan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD sejauh ini masih belum mengantongi kajian akademik. Padahal, raperda untuk bisa dibahas harus melampirkan kajian akademik dari perguruan tinggi. Salah satunya adalah raperda tentang corporate social responsibility (CSR).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Iskandar mengatakan, rata-rata raperda yang baru memang tidak ada kajian akademiknya. Meski demikian, ia mengaku telah meresumenya di Prolegda tahun 2015.

“Karena ketika saya tanyakan ke bagian hukum, ternyata memang sudah dianggarkan kajian akademiknya.

Sekarang tinggal menunggu realisasinya itu kapan. Kalau sudah jadi prolegda, tinggal menunggu, mau digelar atau tidak,” ujar anggota Komisi B itu.

Menurut Iskandar, raperda baru yang masih belum mengantongi kajian akademik dari perguruan tinggi ada sekitar delapan raperda. “Yang baru itu, dari Komisi B dua, Komisi A juga dua dan Komisi C satu. Intinya raperda baru itu kurang lebih ada delapan lah.

Tapi memang perlu diketahui, selain raperda yang baru itu, ada sisa raperda tahun sebelumnya yang sudah siap digelar,” kata politisi PAN itu.

Ia menjelaskan, kajian akademik terhadap raperda harus melibatkan perguruan tinggi. Mekanismenya,

pihak DPRD melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi. Setelah itu, hasil kajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi kemudian dibahas lagi dengan pihak-pihak terkait. “Misalnya, kalau yang mengusulkan raperda itu Komisi B, nanti dari perguruan tinggi diundang untuk dilakukan pembahasan bersama,” jelasnya.

Sementara saat disinggung menganai rencana akan dilakukan kajian akademik terhadap raperda yang baru tersebut, menurut dia, hal itu tergantung rekomendasi dari pimpinan.

“Yang penting saya sudah sampaikan kepada pimpinan. Sudah dipilah-pilah juga, mana yang sudah siap dibahas dan mana yang belum. Tinggal nunggu rekomendasi pimpinan,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengaku sejauh ini memang masih belum ada rekomendasi dari pimpinan mengenai waktu akan dilaksanakan kajian akademik terhadap raperda yang baru itu.

“Belum ada. Hanya saja sudah menjadi catatan, katanya pimpinan. Tinggal menunggu waktu saja,” tuturnya kepada Koran Madura.

Salah satu raperda yang masih belum dilakukan kajian akademik, menurut dia, adalah raperda tentang CSR. Padahal, raperda tersebut sebelumnya sudah didesak oleh mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiwa Sumekar agar segera dibahas.

“Harapan saya, DPRD segera membahas raperda CSR. Karena selama ini CSR perusahaan di Sumenep tidak jelas, baik itu realisasinya ataupun peruntukannya. Dan pemerintaha selalu beralasan hal itu disebabkan karena masih belum adanya perda CSR. Termasuk juga saat kita mendesak pemerintah untuk membetuk forum CSR,” kata Zainullah saat melakukan audiensi di kantor Komisi B, Senin (26/01) lalu.

Untuk diketahui, kajian akademik terhadap raperda inisiatif DPRD diperlukan tidak hanya karena sebagai persyaratan yang harus dilampirkan saat akan dibahas. Melainkan juga bertujuan agar perda yang dihasilkan bisa benar-benar membawa dampak positif kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep, Muhammad Hanafi mengatakan, sejauh ini di jajaran pimpinan DPRD masih belum ada rapat koordinasi mengenai waktu akan dilakukan kajian akademik terhadap beberapa raperda tersebut. "Kita di pimpinan masih belum ada rapat membahas tentang itu," jelasnya. =FATHOL ALIF

Komisi D Desak Bupati Buktikan Pernyataannya SUMENEP- Dalam beberapa waktu terakhir, pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.

Moh. Anwar Kabupaten Sumenep sering membludak. Hal itu dinilai karena Bupati tidak membuktikan pernyataannya untuk menjadikan sebagian puskesmas sebagai rumah sakit.

Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Abrari mengatakan, pemerintah harus lebih serius lagi dalam memenuhi hak-hak kesehatan masyarakat. Lebih serius yang ia maksud, pemerintah tidak hanya menjadikan pusat kesehatan di kota saja.

“Pemerintah seharusnya sudah mulai menjadikan sebagian puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan sebagai rumah sakit. Apakah itu tipe B atau tipe C. Agar masyarakat tidak berbondong-bondong ke kota. Sehingga sampai menyebabkan jumlah kamar yang tersedia tidak mencukupi,” kata Abrari.

Hal itu ia sampaikan, karena sebelumnya dirinya mendengar Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mengatakan akan menjadikan sebagian puskesmas di kecamatan sebagai rumah sakit. Namun, lanjutnya, kenyataan di lapangan hingga hari ini tidak seperti apa yang dikatakan oleh Bupati. “Yang kami lihat di lapangan, puskesmas-puskesmas itu masih seprti sedia kala,” tandas politisi PDIP itu.

Karenanya, lelaki yang biasa disapa Abe itu menilai, Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam hal pelayanan kesehatan masih berjalan setengah hati. “Dalam konteks ini tidak hanya persoalan bangunan dan pelayanan SDM, tapi juga masalah keseriusan. Menurut saya, pelayanan kesehatan di Sumenep masih berjalan setengah hati,” tandasnya Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Pemkab membuktikan keseriusannya dalam menghalau kepentingan masyarakat mendapatkan hak-haknya di bidang kesehatan. “Saya kira, puskesmas di Kecamatan Guluk-Guluk sudah layak untuk dijadikan rumah sakit. Begitu juga dengan di Kecamatan Pragaan, meskipun di kelas yang paling rendah tentunya. Itu harus dilakukan untuk menghindari penumpukan. Tapi sampai saat ini pemerintah belum melakukan itu,” lanjutnya.

Lebih dari itu, dia juga mengatakan bahwa pernyataan Bupati untuk menjadikan sebagian puskesmas di kecamatan-kecamatan selama ini masih hanya sebatas mimpi. “Saya kira Pak Busyro mimpinya terlalu besar. Angan-angannya terlalu tinggi. Cobalah Pak Busyro, jangan terlalu tinggi bermimpi. Tapi berbuatlah sesuatu yang sekiranya bisa dilakukan dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” sindirnya.

Pada Kamis (22/01) lalu, ruang inap RSUD dr.

Moh. Anwar penuh. Sehingga, sebagian pasien harus di rawat di luar kamar. Hal itu menyebabkan sebagian keluarga pasien mengeluh. Salah satunya Diana. Dia mengaku, anaknya tak kebagian kamar, sehingga harus dirawat di luar dengan suasana yang ramai. "Tapi mau bagaimana lagi, saya ingin anak saya sembuh,” tukasnya waktu itu.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. Moh. Anwar, Fitril Akbar hanya bisa pasrah melihat keadaan yang seperti itu. Pasalnya, ia mengakui bahwa dalam beberapa waktu terakhir pasien memang membludak. “Gedung baru yang kita miliki masih belum dipakai. Jika sudah dipakai, kemungkinan tidak akan overload,” katanya. =FATHOL ALIF

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

KINERJA

Tiga Raperda Prioritas

IDENTIFIKASI. Petugas Satreskrim Polres Probolinggo Kota melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Mobil Fortuner Digondol Maling Kerugian Mencapai Lima Ratus Juta Rupiah PROBOLINGGO – Aksi pencurian memang tak mengenal tempat dan waktu. Begitu ada kesempatan, pencuri langsung beraksi. Itulah yang dialami Dwi Yulianto (35) warga Jalan Mawar Putih Nomor 51 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, mobil Toyota Fortuner, warna abu-abu, Nomor Polisi (Nopol) N 899 RA, tahun 2014, miliknya amblas digondol maling, Rabu (28/1).

Aksi yang tergolong nekat ini menyebabkan kerugian yang dialami korban mencapai angka lima ratus juta rupiah. Dwi Yulianto menceritakan kronologi awal pencurian ini bermula ketika sedang tertidur lelap. Setelah bangun untuk membuatkan susu untuk anaknya sekitar pukul 03.15 WIB, masih sempat melihat mobilnya terparkir di garasi miliknya.

“Sekitar pukul 04.00 WIB saya melihat mobil diparkir di garasi rumah sudah amblas. Di duga dibawa kabur pencuri setelah mencongkel jendela, dan kemudi-

an mengambil kunci mobil di laci meja makan selanjutnya keluar melalui pintu garasi dan langsung membawa kabur,”ucapnya.

Menurutnya, aksi pencurian ini diketahui istrinya Vina (31) saat terbangun dari tidur pukul 04.00 WIB, yang melihat mobil Fortuner sudah tidak ada di garasi.Mobil mewah warna abu-abu milik petugas medis yang bertugas di Papua ini hilang saat terparkir di dalam garasi dengan posisi pintu gerbang terkunci.

“Dalam mobil itu terdapat dua surat kendaraan kawasaki ninja dan honda CBR beserta surat-

surat berharga lainnya. Pelaku masuk dengan cara mencongkel jendela, dan berhasil mengambil kontak mobil. Akibat kasus tersebut, kerugian mencapai lima ratus juta rupiah,” tandas Dwi Yulianto.

Diperkirakan pelaku yang berjumlah lebih dari dua orang ini, lanjut Dwi Yulianto, masuk melalui jendela depan dengan cara mencongkel engsel dan teralis. Selanjutnya pelaku mengambil kunci mobil yang diletakkan di meja makan. Dan pelaku kemudian keluar membawa mobil tersebut.

“Dua buah surat kendaraan bermotor berupa BPKB dan STNK sepeda motor kawasaki ninja, beserta honda CBR dengan suratsurat berharga lainnya, juga ikut di gondolnya” katanya.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Probolinggo Kota, AKP. Damar Bastiar, membenarkan peristiwa tersebut. Pihkanya mengatakan, aksi pencurian sekitar pukul 04.00 WIB itu saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Kami terus menghimbau

masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus pencurian. Jika hendak meninggalkan mobil sebaiknya tidak meninggalkan barang-barang berharga di dalam mobil karena hanya menjadi incaran para pencuri,” paparnya.

Dikatakan, kemungkinan besar pelaku berhasil mencuri mobil sekitar pukul 04.00 WIB. Ironisnya empat penghuni rumah tak ada yang mendengar satupun saat pelaku masuk hingga membawa kabur mobil. “Polisi menduga kuat, pelaku sebelumnya mengetahui seluk beluk keseharian korbannya,” ucap AKP. Damar Bastiar.

Tim identifikasi Satreskrim Polres Probolinggo Kota dari sekitar tempat kejadian perkara berhasil mengamankan barang pelaku yang tertinggal. Namun hingga saat ini masih dirahasiakan. Akibat kasus pencurian ini, kerugian yang dialami korban sekitar lima ratus juta rupiah. =M.HSBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Probolinggo akan segera memasuki tahap pembahasan DPRD. Ketiga Raperda tersebut, yakni raperda tentang Pilkades, Penyertaan Bank Jatim, dan Penyertaan Modal Perusahaan Air Mimum Daerah (PDAM).

Ketiga raperda itu dinilai sangat mendesak untuk segera ditetapkan menjadi perda. ”Untuk naskah akademik dan draf raperda sudah selesai dikirim ke DPRD,” terang Siti Mualimah, Kabag Hukum Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Rabu (28/1).

Menurutnya, upaya pemkab untuk bisa menyelesaikan tiga reperda dinilai sangat penting dimiliki. Salah satunya seperti perda tentang Pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang harus dimiliki.

“Tahun ini pilkades serentak akan segera terselenggara,” tandas Siti Mualimah.

Terkait Pilkades, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Djaiful Martinus mengatakan tahun ini jumlah desa akan menggelar pilkades secara serentak. Sebelum acara digelar, pemkab masih menunggu perda yang ditetapkan dewan tentang pilkades.

“Karena dasar hukum pilkades belum diatur dalam perda. Jadi pilkades masih tetap menunggu perda,” ucapnya.

Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Probolinggo akan segera memasuki tahap pembahasan DPRD. Ketiga Raperda tersebut, yakni raperda tentang Pilkades, Penyertaan Bank Jatim, dan Penyertaan Modal Perusahaan Air Mimum Daerah (PDAM).

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Probolinggo, Sugianto mengatakan pihaknya memang sudah menerima draf raperda dari pihak eksekutif yang siap akan dibahas oleh dewan. ”Tinggal tunggu pembahasannnya saja nantinya,” ujarnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

G

Penyebaran Hama Harus Diantisipasi Laporan Petani Bisa Melalui Penyuluh, TNI, dan Disperta PAMEKASAN – Hampir setiap tahun, tananan padi petani selalu diserang hama, yang dapat mengancam hasil produksi padi.

Namun, Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Pamekasan, akan melakukan langkah antisipasi penyebaran hama yang terjadi.

Hal itu disampaikan kepala Disperta Pamekasan, Isye Windarti. Menurutnya, munculnya hama di lahan pertanian masyarakat tidak bisa diprediksi. Namun jika telah terjadi serang hama yang bisa dilakukan adalah dengan menghentikan penyebarannya.

“Kalau diantisipasi dari awal tidak bisa karena datangnya hama tidak bisa diprediksi. Selain itu, masing-masing wilayah pertanian gangguan hamanya tidak sama. Tapi, yang terpenting adalah langkah cepat untuk mematikan hama tersebut,” kata Isye.

Untuk itu, terang Isye, pihaknya meminta kepada petani untuk segera melaporkan jika mendapati tanamannya sedang ada serangan hama, yang dapat mengganggu proses pertumbuhan maupun pembuahan padi.

Laporan petani itu, lanjutnya, bisa disampaikan melalui sejumlah pihak, seperti penyuluh pertanian, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI, yang

nantinya akan dilaporkan ke Disperta atau bahkan langsung ke kantor Disperta di Jl Raya Jalmak, Pamekasan.

Dengan laporan yang diterima itu, pihaknya akan memerintah petugas untuk terjun ke bawah untuk memastikan hama yang terjadi dan cara pengendaliannya, agar hama tidak semakin menyebar hingga merusak tanaman padi petani.

“Setelah diketahui hama apa yang menyerang, nanti kami turunkan petugas untuk memberantasnya. Makanya, kami minta peran petani untuk dengan cepat melaporkan. Agar kami juga bisa dengan cepat bergerak, tidak sampai hama menyebar lebih luas,” ungkapnya.

Sementara itu, mama ulat menyerang tanaman padi milik Sukmawati, 24, petani di Dusun Mondung, Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dengan memakan daun-daun padi miliknya, sehingga terancam gagal tanam.

Sebagian besar tanaman padi yang sudah berumur sekitar 45 hari itu diserang hama ulat dalam 1 minggu terakhir. Menurutnya, mencegah dan membasmi hama ulat tidak mudah dilakukan, kecuali petani melakukan penyemprotan secara rutin.

“Kami berharap ada bantuan dari pemerintah obat hama. Karena selama ini beli sendiri di toko pertanian, seharga Rp 14 ribu, yang hanya cukup untuk tiga kali penyemprotan,” kata Sukmawati. =ALI SYAHRONI/rah

MENYEMPROT. Sukmawati, 24, petani di Dusun Mondung, Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu, membasmi hama ulang di tanaman padinya, kemarin (28/1)

Perbaiki Irigasi, Demi Percepatan Swasembada Pangan PAMEKASAN – Demi percepatan peningkatan produksi pangan, pemkab Pamekasan memperbaiki irigasi di kelurahan Kangenan, Kecamatan Kota, diawali oleh Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, kemarin (28/1).

Irigasi pertanian sangat dibutuhkan petani. Untuk lebih meningkatkan hasil produksi padi petani. Dengan adanya irigasi yang memadai, lahan yang berdekatan dengan irigasi bisa dilakukan penanaman padi hingga tiga kali panen dalam setahun.

Pemkab melakukan perbaikan pada saluran irigasi pertanian. Juga dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (Mou) dan fakta integritas antara Kodim 0826 Pamekasan dengan Dinas Pertanian Pamekasan dalam rangka mendukung swasembada pangan.

Untuk mewujudkan swasembada pangan yang meliputi tanaman padi, jagung, dan kedelai di Kabupaten Pamekasan diperlukan keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan, berupa perbaikan infrastrukur dan bangunan-bangunan irigasi, yang menjadi salah satu faktor penting dalam proses usaha tani.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menjelaskan, perbaikan infrastruktur irigasi sangat menentukan ketersediaan air yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman. ”Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Pertanian tanggal 16 Januari 2015 dalam pencanangan gerakan perbaikan irigasi secara nasional. Sebab perbaikan irigasi ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah kepada petani,” kata Bupati Syafii. =ALI SYAHRONI/adv/rah

BERSAMA. Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan sejumah pejabat lainnya dalam peletakan fero cement Mou dan fakta Integritas Kodim 0826 Pamekasan dengan Dinas Pertanian.

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

DEMAM BERDARAH

Anggaran Penanganan Tidak Terbatas

HARGA TERI LOKAL NAIK. Pekerja mengangkut hasil tangkapan nelayan berupa teri lokal, di Pantai Desa Kadura Barat, Larangan, Pamekasan, Jatim, Rabu (28/1). Sepekan terakhir, harga teri lokal yang kering kembali naik dari Rp 35 ribu per kg menjadi Rp 40 ribu per kg, karena kualitas pengeringan semakin membaik setelah curah hujan mulai berkurang.

Mengapa Pengawasan Harus Melibatkan Polisi?

Ada Kios Tak Resmi Menjual Pupuk PAMEKASAN - DPRD Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, meminta pemkab melibatkan aparat kepolisian dalam pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah itu, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

“Jika menggandeng petugas kepolisian, kan apabila ditemukan ada penyimpangan, semisal adanya oknum yang menjual ke daerah lain, bisa langsung diproses hukum,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Halili di Pamekasan, Rabu.

Halili mengusulkan hal ini, berdasarkan kesepakatan internal DPRD Pamekasan pada rapat koordinasi dengan Komisi II DPRD Pamekasan.

Menurutnya, kelangkaan pupuk yang terjadi di Pamekasan akhir-akhir ini, diduga kuat karena adanya pola pendistribusian pupuk yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Ia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan, distribusi pupuk bersubsidi dilakukan oleh pihak distributor ke pengecer, kemudian diteruskan ke kios pupuk.

“Kios ini yang akan menjual pupuk kepada para petani sesuai dengan kelompok tani yang ada dan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah,” kata Halili.

Selama ini, kata dia, ada pedagang yang bukan kios resmi pupuk bersubsidi justru menjual pupuk.

“Ini kan menyalahi ketentuan.

Yang bisa bertindak atas pelanggaran ketentuan ini, jelas polisi,” kata Halili.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan

ini lebih lanjut menjelaskan, berdasarkan hasil serap aspirasi dan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan DPRD Pamekasan ke beberapa kios dan pengecer serta distributor pupuk bersubsidi di Pamekasan, saat ini ketersediaan pupuk di gudang telah membaik, namun belum normal. Sebab, masih ada sebagian petani di beberapa kecamatan yang mengeluhkan masih terjadi kelangkaan pupuk.

“Kemungkinan sepekan ke depan sudah kembali normal, dan kami telah menyampaikan arahan, agar distribusi pupuk itu selektif, dalam artian, warga yang hendak membeli pupuk benarbenar petani, bukan spekulan,” katanya.

Selain itu, DPRD Pamekasan juga meminta agar setiap pengeluaran pupuk, baik oleh pihak distributor ke pengecer, dari pengecer ke kios, maupun dari kios ke kelompok tani, hendaknya

dicatat.

Dengan cara seperti itu, katanya, maka distribusi pupuk bersubsidi di Pamekasan ini akan terpantau oleh semua pihak, baik oleh legislatif maupun oleh eksekutif.

Sementara itu, berdasarkan usulan rencana definitif kebutuhan kelompok tani di 178 desa dan 11 kelurahan Pamekasan, diketahui, jumlah kebutuhan pupuk di Pamekasan saat ini mencapai 74 ribu ton lebih.

Untuk kebutuhan pupuk urea diperkirakan sebanyak 25.830,43 ton, SP36 sebanyak 10.052,16 ton, ZA sebanyak 14.444,56 ton, NPK 10.363,80 ton, dan pupuk organik sebanyak 14.048,00 ton.

Adapun jumlah kelompok tani sebanyak 1.115 kelompok, dengan jumlah gabungan kelompok tani 186 gapoktan yang tersebar di 186 yang tersebar di 13 kecamatan di wilayah itu. =ANTARA/RAH

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan bahwa anggaran untuk penanganan wabah penyakit demam berdarah (DB) yang terjadi di mayoritas daerah setempat tidak terbatas jumlahnya.

“Anggaran penanganannya tidak ada masalah karena tidak terbatas. Semua masuk ke anggaran tidak terduga sehingga jangan khawatirkan persoalan dana,” ujarnya, sembari tidak menyebut angka kepastian anggarannya kepada wartawan di Surabaya, Rabu.

Pihaknya mengingatkan kepada kepala daerah yang di wilayahnya telah ditetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk melaporkan jika membutuhkan bantuan penanganan ke pemerintah provinsi.

“Penanganannya selama ini masih di tingkat daerah.

Tapi kalau butuh dan kekurangan, pemprov pasti membantu,” kata mantan Sekdaprov Jatim tersebut.

Ia juga mengaku telah menyediakan semua yang dibutuhkan, seperti pengasapan atau fogging, alat-alat kesehatan serta obat-obatan untuk penyembuhan demam berdarah.

Langkah ini, kata dia, diharapkan membantu daerah untuk segera menangani penderita demam berdarah agar tidak bertambah meluas dan menambah jumlah penderita.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, permasalahan demam berdarah tidak hanya diatasi dengan langkah pengobatan (kuratif), namun juga upaya preventif dan promotif.

Selain itu ia juga menyarankan, seharusnya anggaran BPJS yang diberikan ke tiap puskesmas, juga disiapkan untuk pencegahan dan sosialisasi sehingga masyarakat bisa mencegah dan tanggap DB. Menurut Pakde Karwo, saat ini terdapat metamorfosis penyakit ini, salah satunya tidak semua penderita demam berdarah dimulai dengan tanda bintik-bintik merah di kulit.

“Padahal, masyarakat masih mengandalkan tandatanda awal itu untuk mengetahui orang terkena DB atau tidak,” ujar birokrat yang juga politisi tersebut. =antara/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

I

JEMUR TERI NASI. Pekerja menjemur ikan teri nasi yang dikeringkan di Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur, Senin (26/1). Akibat tidak menentunya cuaca menyebabkan proses pengeringan teri tersebut menjadi lebih lama sehingga harga teri nasi untuk diekspor ke Jepang, di tingkat nelayan turun dari Rp. 24.000 per Kg menjadi Rp. 20.000 per kg.

PAMEKASAN - Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pamekasan, Fathorrahman meminta pemerintah mengkaji ulang sisi ekonomi, apabila sirih wangi akan dijadikan tanaman alternatif tembakau. Sebab lahan pertanian yang dimiliki petani sangat terbatas.

Menurut Fatrhorrahman, sirih wangi memang sangat menguntungkan petani, jika memiliki lahan yang sangat banyak. Misalnya, mencapai 1 hektare atau setengah hektare. Namun, bagi petani yang hanya memiliki lahan sedikit, maka tidak akan menguntungkan kepada petani.

KTNA Minta Pemerintah Mengkaji Ulang Sisi Ekonomi Tanaman Alternatif Sirih Wangi Kecuali, lanjut mantan wakil Ketua Komisi B DPRD Pamekasan ini, pemerintah menyediakan lahan khusus, dengan jumlah besar yang bisa digarab oleh petani. Jika hal itu dilakukan, maka akan sangat menguntungkan bagi petani.

Beda dengan tembakau, sekalipun petani memiliki lahan yang terbatas. Tetapi harga daun emas tersebut sangat menguntungkan.

Bahkan hasilnya bisa melebihi

tanaman alternatif sirih wangi.

Seperti diketahui, Pemkab Pamekasan saat ini gencar mengkampanyekan tanaman tebu dan sirih wangi jadi tanaman alternatif tembakau di Pamekasan.

Sirih wangi tidak seperti tebu yang memakan waktu lama, untuk memanen dan mengetahui hasilnya. Tanaman sirih wangi hanya membutuhkan waktu tiga bulan untuk bisa mencicipi hasilnya.

Sekali tanam sirih wangi, pemanfaatannya bisa 5 sampai 6 tahun lamanya. Artinya petani setiap panen, tidak usah melakukan pembibitan lagi. Tinggal memberikan pupuk dan menyiram dengan air selama dua minggu sekali.

Berdasarkan keterangan dari Kelompok Tani Bumi Kerapan, jika petani memiliki lahan 1 hektare ditanami sirih wangi, maka akan menghasilkan 15 ton. Jika

sejumlah tersebut diproduksi, maka keuntungan kasar yang akan didapat petani mencapai Rp 7.500.000. dalam sekali panen.

Apalagi pemasarannya tidak sulit, yaitu bisa dijual ke Kelompok Tani Bumi Kerapan, Desa Durbug, Kecamatan Pademawu. Kelompok tani itu mengolah dan memproduksinya untuk dipasarkan ke berbagai perusahaan di Jawa Timur. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 29 JANUARI 2015 No. 0535 | TAHUN IV

J

TRANSPORTASI

Pemerintah Perlu Anggarkan MPU Berbadan Hukum SAMPANG – Kasatlantas Polres Sampang, AKP Aditia Kusama meminta pemerintah menyediakan anggaran untuk Mobil Penumpang Umum (MPU) berbadan hukum. Jika tidak segera didisikapi, diprediksi marak mobil angkutan liar.

Hal itu menyikapi terbitnya Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 101 Tahun 2014 tentang mekanisme pajak kendaraan bermotor angkutan umum. Peraturan tersebut mengatakan seluruh angkutan orang yang bersifat umum wajib berbadan hukum dan tidak diperbolehkan dimiliki oleh perorangan, sementara yang ada di Sampang semua MPU yang berpelat kuning saat ini dimiliki perorangan.

“Terbitnya Permen Dalam Negeri itu memang menyulitkan, karena semua PMU diwajibkan memiliki badan hukum yang biayanya tidak sedikit, bayangkan saja pelat kuning saja harus mempunyai akte notaris,” kata Aditia pada Koran Madura, Rabu (28/1).

Diprediksi, jika pemerintah tidak mengambil langkah untuk menyediakan MPU yang berbadan hukum, akan banyak MPU liar. Meskipun Satlantas memberikan peringatan terhadap pemilik MPU pelat hitam dengan cara menilang.

Namun itu tidak berarti apa-apa. Karena mereka akan terus beroperasi dengan desakan penumpang. MPU yang berbadan hukum di Sampang hanya 14 mobil.

“Minimnya MPU yang berbadan hukum ini memancing MPU liar semakin marak, karena pemerintah masih belum menyediakan fasilitas yang memadai dalam sisi tranportasi, kemudian bisa dibuktikan dengan kebutuhan masyarakat.

Satu misal, kalau tidak ada MPU liar masyarakat mau naik apa. Sementara MPU yang berbadan hukum hanya 14. Itu tidak cukup untuk memfasilitasi kebutuhan mereka,” jelasnya.

Menututnya, MPU liar yang terus beroperasi di perkotaan tetap akan ditindak sesuai dengan aturan. Namun, Satlantas tidak semata-mata langsung menilang mereka. Karena itu bukan solusi yang tepat untuk menghilangkan MPU liar. Bahkan, semakin banyak ditilang MPU semakin marak. “Tetap kami tilang MPU liar tersebut. Tetapi itu bukan solusi yang pas.

Maskipun kami menilang seribu kali tetap tidak akan jera. Sebelum pemerintah menyediakan mudah transportasi,” katanya.

Adit lebih lanjut memaparkan, biaya angkot yang berbadan hukum kurang lebih Rp 80 juta hingga Rp 100 juta. Jika pemerintah membeli 100 unit MPU berarti biaya yang harus dikeluarkan kurang lebih Rp 9 miliar. Namun itu sulit untuk di ealisasikan oleh pemerintah. Karena pemerintah lebih fokus pada pembangunan.

“Pemerintah membangun kontor pemberdayaan perempuan senilai Rp. 4 miliar. Membangunan pembangunan lainnya sekian miliar.

Kenapa pemerintah tidak bisa menyisakan anggaran APBD untuk pengadaan angkot. Kota lain bisa kok menyediakan angkot berbadan hukum.

Kenapa Sampang tidak bisa,” ujarnya. =CR3/LUM

PESTA SABU: Mantan anggota DPRD Sampang ditangakap bersama rekannya.

cr3/koran madura

Mantan Anggota DPRD Tertangkap Nyabu SAMPANG – Anggota Unit Intel Kodim 0828 Sampang berhasil menggerebek pesta sabu-sabu yang dilakukan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat periode 2009-2014 bersama rekannya, Selasa (27/1) malam sekitar pukul 20.30 WIB di kediaman Kholis, warga Dusun Bates, Desa Deleman, Kecamatan Kadungdung.

Sebelum dilakukan penangkapan, anggota Unit Intel Kodim 0828 Sampang menyusun strategi di kantor Koramil Kedungdung. Setelah sketsa lokasi diketahui, semua anggota langsung menuju lokasi yang menjadi tempat pesta sabu-sabu tersebut.

Sampai di lokasi langsung dilakukan penyergapan. Ditemukan tiga orang sedang berpesta.

Dari pengerebekan tersebut anggota kodim berhasil menangkap tiga orang, yaitu mantan anggota DPRD Sampang Muaffan (31), dan rekannya; Salim (30) dan Kholis (33).

“Dalam penangkapan itu hanya dua menit. Mereka ditangkap di rumah Kholis, Dusun Betes, Desa Deleman,” kata Kapten Akhmad Khotif, Koramil Kadungdung.

Petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 kg sabu-sabu, 2 bong, 2 plastik klik yang berisi sabusabu, dan 68 plastik kosong. Setelah penangkapan selesai, petugas langsung membawa pelaku dan barang buktinya ke Mapolres Sampang.

“Setelah kami melakukan penggerebekan dan berhasil menyergap pelaku dan menemukan barang bukti berupa sabu-sabu, kami langsung membawa barang bukti dan pelaku ke Mapolres untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Kasat Narokoba Polres Sampang AKP Syaiful Anam membenarkan adanya penangkapan terhadap tiga tersangka pengguna narkoba yang disergap di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, oleh tim Intel Kodim

Sampang. Ketiga tersangka memenuhi unsur pidana Pasal 112 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimalm 4 tahun.

“Mereka mengkonsumsi. Karena di dalam kamar saat penyergapan ada tiga orang. Maka dari itu, pasal yang ditetapkan Pasal 112 subsider 127 junto Pasal 132, ketiganya sudah cukup bukti untuk dijadikan tersangka dan saat ini dilakukan penahanan untuk diproses lebih lanjut,” katanya.

Pengakuan dari tersangka, barang tersebut didapat dari temannya asal Bangkalan. Namun, rekannya itu sudah kabur terlebih dahulu ke Jakarta.

Akan tetapi, Syaiful Anam optimis dalam waktu dekat akan terungkap karena sudah mengantongi nama pelaku.

“Kami sudah mengantongi nama-nama mereka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka juga terungkap. Dan dari ketiga tersangka itu sudah terbukti positif setelah dilakukan tes urine. Pengakuannya mereka sudah menggunakan sejak 6 bulan yang lalu sebagai pengguna aktif,” tutupnya. =CR3/LUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

K

DKPP Bungkam Soal Realisasi Pengadaan Sapi 2014 SAMPANG - Kabid Pengembangan Usaha Dinas Kelautan, Perikanan dan Paternakan (DKPP) Kabupaten Sampang, Zainal enggan memberikan keterangan soal realisasi program pengadaan sapi tahun anggaran 2014. Pasalnya, Zainal merasa sudah capek memberikan informasi terkait pengadaan sapi tersebut.

Zainal hanya tertawa saat ditanya kenapa tidak bisa memberikan keterangan. Dari mulutnya sempat keluar bahasa pada tahun lalu, tidak ada kegiatan. “Sudahlah tidak usah diberitakan. Pengadaan sapi itu sudah lama diberitakan oleh

media lain. Saya capek ini terus yang diberitakan,” kilahnya pada Koran Madura, Rabu (28/1).

Sikap tertutup pemerintah mengundang amarah dari legislator. Masih ada pejabat negara yang belum paham tentang keterbukaan publik. Apalagi,

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang perlu dipublikasikan agar masyarakat tahu.

Ketua Komisi II DPRD Sampang Nasir mengatakan, pihaknya juga sempat menanyakan kepada DKPP terkait realisasi pengadaan sapi pada tahun 2014 lalu melalui telepon seluler. Namun, Kepala DKPP Sri Andoyo Sudono tidak terlalu merespons saat itu. Sudono menyuruh untuk berdiskusi di kantor DKPP pada waktu itu.

Namun, hasil komunikasi via telepon pada waktu itu masih belum dilanjutkan hingga saat

ini. “Kami memang sempat komunikasi dengan kepala DKPP soal pengadaan sapi. Namun sampai saat ini masih belum ditindak lanjuti,” ceritanya.

Kata Nasir, sempat ada masyarakat dari Jrengik, H. Fauzan menanyakan bantuan sapi yang dikeluarkan DKPP kemarin. Kemudian, pihaknya langsung menanyakan ke Kepala DKPP. “Kalau dari pihak DKPP tidak mau memberikan komentar atau informasi berarti ada indikasi ketidakberesan dalam kegiatan tersebut,” paparnya.

Ketua DPRD Sampang Imam

Ubaidillah juga merasa kecewa karena masih ada pejabat yang enggan menyampaikan informasi. Dia menjelaskan, setiap anggaran dan kegiatan yang dilakukan pemerintah di lingkungan SKPD harus disampaikan kepada publik agar masyarakat juga bisa mengontrol semua kegiatan proyek.

“Publik harus tahu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat juga bisa mengontrol program yang ada di Kabupaten Sampang. Yang jelas seluruh anggaran harus diketahui oleh masyarakat,” singkatnya. =CR3/LUM

KRIMINALITAS

Polisi Bekuk Pelaku Pencabulan SAMPANG – Kepolisian Resor (Polres) Sampang berhasil menangkap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, Joko (25) warga Desa Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Penangkapan dilakukan kepada yang bersangkutan setelah ada laporan dari korban, warga Desa Aengsareh, Kabupaten Sampang.

Dijelaskan, Joko yang berkomunikasi dengan korban melalu telepon selulernya mengajak ketemuan di salah satu tempat di Kota Pamekasan. Kemudian, korban yang masih berumur 16 tahun itu langsung merespons baik ajakan pelaku.

Setelah bertemu, Joko langsung menghidangkan minuman yang diduga dicampur dengan bahan yang sekiranya korban hilang ingatan. Pencabulan berhasil dilakukan pelaku, ketika korban tidak sadarkan diri. Namun sebelum perbuatan itu dilakukan korban dibawa ke rumah saudara pelaku, di sanalah pelaku melanjutkan aksinya.

Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Hari Siswo mengatakan, tersangka ditangkap pada 24 Januari lalu di Polsek Kota Sampang setelah mendapatkan laporan dari korban. Sebelumnya, pelaku memang sudah kenal dengan korban karena pelaku bekerja sebagai kuli bangunan di rumahnya.

“Pelaku sempat menyampaikan ke orangtua korban untuk dicarikan istri saat masih bekerja

jadi kuli bangunan, pada saat bekerja pelaku mendapatkan nomor HP-nya sehingga dengan mudah mengajak ketemuan di Pamekasan,” paparnya.

Kata Heri, korban diberi minuman yang dicampur dengan sesuatu sehingga korban tidak sadarkan diri. Setelah itu tersangka membawa korban ke

rumah saudaranya dan dilakukan kegiatan tak senonoh itu.

“Atas pebuatan itu, tersangka melanggar UU Nomor 35 Tahun 2014 pengganti UU Nomor 23

Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 81 dan 82 dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara,” tutupnya. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

KAMIS 29 JANUARI 2015 No. 0535 | TAHUN IV

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535| TAHUN IV

DEMAM BERDARAH

INFRASTRUKTUR. Pintu Utama Gedung Dinkes Bangkalan yang masih terkunci. Nampak dari luar Plavon gedung berserakan di lantai.

moh ridwan/koran madura

Kantor Dinkes Rusak sebelum Berguna Plavon Ambruk, Rp 4 Miliar Lebih Terbuang Sia-sia BANGKALAN - Sejak selesai dibuat tahun lalu, gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) yang terletak di jalan Pemuda Kaffa, Tunjung, Kecamatan Burneh hingga kini masih belum ditempati. Plafon gedung yang terpasang sudah banyak yang berjatuhan dan berserakan di lantai. Belum diketahui secara pasti penyebab ambruknya plafon tersebut. Namun diduga kuat pengerjaan asal-asalan menjadi penyebabnya.

Pembangunan kantor yang menelan biaya Rp 4.880.142.300 itu dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga, yaitu PT Lince Romauli Jaya sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan konsultan pengawas CV Niyta Konsultan dan konsultan perencana CV Nindira Konsultan.

Tak hanya pada saat ini yang bermasalah, pembangunan gedung Dinkes tersebut menjadi permasalahan sejak 2013 lalu.

Pengerjaan proyek tersebut molor dari target yang telah disepakati.

Per tanggal 23 Desember 2013, seharusnya pengerjaan proyek sudah selesai dikerjakan. Namun, hingga batas waktu tersebut pihak rekanan belum juga menyelesaikan.

Dengan adanya Perpres nomor 70 tahun 2012, ada keringanan yang bisa didapat oleh kontraktor atau rekanan.

Aturan tersebut menyebut apa-

bila kontraktor pelaksana belum merampungkan pekerjaannya pada tenggang waktu yang telah ditentukan, maka akan dilakukan perpanjangan kontrak. Waktu perpanjangan yang diberikan kepada kontraktor, yakni selama 50 hari dari tanggal kontrak, sehingga pengerjaan proyek berlangsung sampai tahun 2014.

Akan tetapi, sejak selesai, pembangunan gedung Dinkes masih belum ditempati. Plavon yang baru dipasang sudah mulai berguguran jatuh ke lantai.

Pantauan Koran Madura, lebih dari separuh bangunan gedung, plavonnya mengalami kerusakan berat, hanya plavon di ruanganruangan tertentu yang masih terlihat bagus. Termasuk lampu penerang yang menempel di atap jatuh ke lantai.

Saat dikonfirmasi, kepala Dinkes Bangkalan Nur Aida Rachmawati membenarkan tentang

kondisi plavon yang berjatuhan tersebut. Melalui PU Cipta Karya, pihaknya sudah meminta rekanan untuk segera memperbaiki kondisi gedung. Sebab saat ini masih dalam masa pemeliharaan.

Rekanan pun siap untuk memperbaiki.

"Rencananya 1-2 bulan lagi akan ditempati, kita sudah siapsiap. Jumat (23/1) kemarin kita kerja bakti bersih-bersih lokasi," kata Aida, kemarin (27/1).

Gedung Dinkes yang baru tersebut baru dilakukan pemasangan listrik Desember 2014 lalu. Sedangkan untuk tahun 2015, penganggaran disediakan untuk anggaran tralis, pagar, dan perbaikan halaman, sehingga tidak langsung bisa ditempati. Ditambah dengan rusaknya plavon, sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu. "Secara formal masih nunggu perintah Bupati untuk menempati gedung yang baru," ujarnya.

Sedangkan Bupati Bangkalan RK Makmun Ibnu Fuad mengaku akan memanggil pihak rekanan pengerjaan gedung Dinkes tersebut. Dirinya tidak menyangka kalau gedung baru tersebut belum ditempati kondisinya sudah rusak parah. Plavon gedung berceceran di atas lantai.

"Akan saya panggil rekanan

pekerjanya. Sangat disayangkan, belum ditempati sudah rusak begini. Pantauan saya, plavon memang rusak, dinding ada yang retak. Sebagian cat sudah mengelupas," kata Ra Momon, panggilan akrabnya.

Dia menjelaskan, kalau memang ada masalah dari pihak rekanan tentu pihaknya akan menindak tegas akan hal itu.

Faktor terjadinya kerusakan, mungkin terlalu lama tidak diselesaikan, sehingga berakibat rusaknya sebagian gedung.

Yang pasti saya tanyakan, dan kasih teguran.

Sementara itu, Plt Kepala PU Cipta Karya Taufan Zariansyah menjelaskan, segera dilakukan perbaikan. Meskipun begitu, dirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab ambruknya plavon di gedung Dinkes tersebut.

"Saya akan lihat terlebih dahulu. Yang pasti, kalau ada kerusakan kita anggarkan nanti untuk dilakukan perbaikan.

Secara pasti saya belum tahu, karena itu masih masanya pak Yoyok (Mantan Kepala PU Cipta Karya)," ungkapnya.

Taufan Zariansyah menduga kondisi plavon yang rusak disebabkan bentuk bangunan, sehingga saat angin pada musim penghujan menyebabkan air jatuh pada plavon yang terbuat dari gypsum.

Akibatnya, banyak plavon yang jatuh. Namun, pihak rekanan sudah siap melakukan perbaikan gedung.

"Rekanan siap perbaiki.

Satu bulan bisa selesai. Rangkanya pun masih kuat. Sebab rusaknya disebabkan air hujan yang masuk," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

Pasien DBD Makin Tak Terbendung BANGKALAN - Kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Bangkalan semakin tidak terbendung. Peningkatan tersebut mencapai 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan Kecamatan Geger telah menyandang status kondisi luar biasa (KLB).

Sedangkan kecamatan lainnya masih dalam tahap analisis yang tidak menutup kemungkinan menyandang status yang sama.

"Memang untuk DBD ini memiliki pola lima tahunan. Pada tahun 2010 kemarin mencapai 700 penderita. Sedangkan tahun sebelum-sebelumnya berkisar 300 penderita. Nah, tahun 2015 ini sudah pasti mencapai 2 kali lipat. Kami melihat gejala saat ini yang peningkatannya mencapai 100 persen," ujar Kepala Dinkes Bangkalan, Nur Aida Rachmawati.

Kendati demikian, kata Aida, kabupaten setempat masih tergolong sebagai daerah yang tergolong rendah dalam kasus DBD dibanding dengan kabupaten lainnya. Di daerah lain pada bulan Januari 2015 sudah menelan 4 korban jiwa. Sedangkan di Bangkalan, selama 2014 hanya terdapat 2 korban meninggal.

Penyakit DBD, saat ini menjadi ancaman serius seiring dengan berlangsungnya musim penghujan.

"Segala upaya telah kami lakukan. Di antaranya, fogging masal, penyuluhan tentang 3 M (menguras, menutup, dan mengubur) dan melakukan abitasi yaitu menaburkan lavarsida (serbuk pembunuh jentik). Akan tetapi, ya tetap tinggi kasus DBD," ucapnya.

Nyamuk aedes aegepty, lanjut Aida, tumbuh subur pada masa pancaroba. Masyarakat jangan sampai meremehkan gigitan nyamuk tersebut. Langkah pencegahan terhadap potensi hidupnya jentik-jentik calon nyamuk itu sangat penting. Sebab jentik-jentik itu akan menjadi nyamuk setelah melewati masa tujuh hari. Jadi sebelum itu harus dibunuh. "Mari kita bersama-sama memerangi penyakit DBD agar tidak semakin mewabah," harapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535| TAHUN IV

M

Pria Bertato Dihakimi Warga Sempat Melarikan Jupiter Z yang Diparkir di Tepi Jalan BANGKALAN - Petualangan Heri (25), warga Desa Ra'as Kemuning, Kecamatan Tragah, berakhir di Desa Timur Lorong, Kecamatan Burneh, Rabu, (28/1). Pria penuh tato yang dikenal sebagai spesialis pencurian sepeda motor ini ditangkap dan dihajar warga hingga babak belur, ketika tertangkap basah mencuri sebuah sepeda motor Jupiter Z nomor polisi (nopol) M 2580 HH. Beruntung, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan tersangka di Polsek Burneh.

DIRINGKUS. Tersangka pencurian sepeda motor saat digelandang ke Mapolres Bangkalan.

"Dia ditangkap warga saat mencoba mencuri sepeda motor di sana. Untungnya kami langsung ke lokasi. Jika tidak, tersangka sudah pasti menjadi bulan-bulanan massa," kata Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP. Andy Purnomo.

Tersangka bersama seorang rekannya sedang melintas di jalan Desa Timur Lorong. Pada saat itu, tersangka melihat sebuah sepeda motor Jupiter Z milik Munir ter-

nya berhasil lolos. Saat ini kami memburu rekan tersangka identitasnya sudah kami kantongi," imbuhnya.

Mendengar teriakan maling, warga berhamburan ke jalan. Tersangka yang sudah terkepung tak bisa melarikan diri. Warga pun menangkap dan kemudian menghajarnya. Tak pelak, pukulan bertubi-tubi mendarat di muka tersangka hingga menderita luka

pakir di pinggir jalan dengan kunci masih tergantung. Tersangka tidak ingin kehilangan kesempatan dan langsung mencoba membawa kabur sepeda motor tersebut. Akan tetapi, aksi tersangka diketahui oleh korban. Kemudian korban langsung berteriak meminta bantuan warga sekitar.

"Tersangka keburu ketangkap, karena korban langsung berteriak maling. Sedangkan teman-

PERTANIAN

Alat Produksi Garam Minim

PANEN. Petani saat memanen hasil garam mereka musim lalu.

doni heriyanto/koran madura

doni heriyanto/koran madura

lebam. Beruntung petugas Polsek Burneh yang sedang patroli segera mengetahui penangkapan tersebut dan segera mengamankan dari amukan massa.

"Kami masih terus dalami kasus ini. Termasuk di mana saja tersangka pernah beroperasi. Kemudian juga apakah tersangka residivis atau bukan," terangnya.

Kepada penyidik, tersangka mengaku sudah 14 kali mencuri

sepeda motor. Wilayah operasinya mulai dari Desa Klobungan, Kecamatan Socah, Desa Tellang, Kecamatan Kamal hingga ke Kecamatan Sukolilo. Selain sepeda motor, tersangka juga mengaku 4 kali merampas laptop dan 8 telepon genggam. Dua kasus terakhir, korbannya kebanyakan mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Petani Garam di Kabupaten Bangkalan belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Hal itu disebabkan minimnya alat teknologi modern yang bisa menghaluskan dan memutihkan produk garam. Hingga saat ini para petani hanya menghasilkan garam krosok yang kasar. Namun demikian, produksi garam pada tahun 2014 mengalami peningkatan, mencapai 8000 ton.

Sedangkan pada tahun 2013 produksi garam hanya 5000 ton.

"Pada tahun ini, kita berencana memberikan alat berteknologi membran, yang fungsinya memperhalus dan memutihkan produksi garam. Harapannya kita mampu memproduksi garam beryudium," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bangkalan, Drs. Hadari, MM. Hadari memaparkan dengan adanya infrastruktur dan alat berteknologi modern agar nilai jual garam para petani lebih tinggi. Kalau sebelumnya harga jual garam krosok (garam kasar) Rp 412 per kilogram. Dengan menjadikan garam halus hargan-

ya bisa mencapai Rp 750 sampai Rp 800 per kilogram.

"Untuk harga garam ini, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang menyatakan garam KW 1 Rp 800 per kilo, KW 2 Rp 750 perkilogramnya. Khusus garam Bangkalan apabila dihaluskan masuk pada KW 1, karena lebih halus dan putih," imbuhnya.

Menurut Hadari, selain membutuhkan alat teknologi modern, petani juga harus bisa meningkatkan produksi garam. Sebut saja, para petani tambak yang tersebar di beberapa kecamatan di antaranya Kecamatan Tanjung Bumi, Sepuluh, Klampis, Kamal, dan Kwanyar. Meskipun budi daya garam baru di mulai tahun 2010, namun produksi yang dihasilkan tergolong cukup memuaskan.

"Kabupaten Bangkalan mampu bersaing dengan 43 kabupaten/ kota penghasil garam se-Indonesia. Sebab kebutuhan garam secara Nasional, 30 persennya di suplai dari kabupaten penghasil di Jawa Timur. Sedangkan di Jatim sendiri 77 persennya berasal dari garam di 4 Kabupaten di Madura," tuturnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535| TAHUN IV

Bangkalan N

KAMIS 29 JANUARI 2015 No. 0535 | TAHUN IV

Gairah Mempersiapkan Pilkada Serentak JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa daerah di Indonesia sempat gamang dalam mempersiapkan pilkada karena alotnya pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), namun gairah kembali terlihat setelah DPR RI mengesahkan aturan tersebut.

Perppu dikeluarkan menyusul adanya reaksi keras dari publik terhadap pengesahan RUU tentang Pilkada oleh DPR RI pada akhir September 2014 atau beberapa hari menjelang masa bakti periode 2009-2014 berakhir.

Dalam RUU yang baru saja disahkan diatur bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dilakukan melalui DPRD. Presiden (waktu itu) Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani dua Perppu pada 3 Oktober 2014 ke DPR RI. Namun DPR periode lalu tidak membahasnya sehingga menjadi urusan DPR periode 2014-2019.

Publik mengira bahwa setelah dilantik 1 Oktober 2014, DPR RI akan langsung tancap gas membahas dua Perppu. Namun kenyataan berkata lain, DPR sibuk mengurusi konflik antarkelompok, yaitu tarik-menarik kepentingan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Sampai akhirnya konflik itu mereda hingga awal Januari 2015 pembahasan Perppu baru bisa dilakukan. Kalau tidak ada kesadaran dari fraksi-fraksi yang mendalam mengenai pentingnya Perppu ini bagi pelaksanaan pilkada secara serentak, entah sampai kapan KPUD harus menunggu dalam ketidakpastian.

DPR RI pun menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Selasa (20/1).

Pengesahan kedua Perppu tersebut memberi kepastian kepada para komisioner KPU di daerah untuk melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Penetapan dan pelaksanaan tahapan pilkada secara serentak kini memiliki kepastian, walaupun satu Perppu akan terlebih dahulu direvisi sebelum ditetapkan aturan pelaksanaannya.

Perppu Nomor 1 tentang

ant/akbar nugroho gumay

DISKUSI PENETAPAN UU PILKADA. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kanan) bersama Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris dan moderator dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Hanif Suranto, berbicara dalam diskusi di Kantor KPU Pusat, Jakarta, beberapa hari kemarin. Diskusi tersebut mengangkat tema mengenai isu-isu strategis pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada menjadi Undang-undang.

Pilkada--setelah disetujui untuk disahkan menjadi undangundang--akan direvisi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pada saat diimplementasikan. Kini sedang dilakukan inventarisasi pasal-pasal yang akan direvisi.

Meski ada revisi, persiapan pilkada di berbagai daerah terus berlangsung. Dari laporan yang kemudian disiarkan, saat ini umumnya KPUD sedang menyusun jadwal pelaksanaan tahapan pilkada.

Para komisioner KPUD mempersiapkan pola dan program sekretariat beserta sumber daya manusia yang akan menangani.

Di samping itu, mereka mulai merancang agenda sosialisasi terhadap aturan itu.

Yang juga sedang dilakukan KPUD adalah menyusun anggaran pilkada dan kerangka penggunaaanya serta mengusulkannya kepada pemerintah daerah.

Di beberapa daerah, KPUD sudah mengusulkan kepada pemerintah daerah dan sudah disetujui.

Sebagian lain sudah mengusulkan, tetapi usulan itu sedang dibahas di tingkat pemerintah daerah bersama DPRD setempat. kesibukan mulai mewarnai kantor-kantor KPUD di daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak.

Kesibukan Suasana lain di kantor-kantor KPU, lain lagi di sekretariat partai-partai politik.

Setelah Perppu disetujui DPR RI,

sekretariat kantor parpol juga kembali ramai.

Para pengurus parpol mulai bekerja sejak pagi hingga tengah malam. Bahkan ada pula laporan bahwa pengurus partai pun mulai begadang untuk menghadapi pilkada serentak.

Mereka mulai merancang trik dan strategi agar jagonya menang.

Selain itu menyusun cara memobilisasi dukungan dan mempersiapkan SDM yang memadai.

Trik, strategi dan perencanaan tahapan pemenangan itu sedang disusun sebagai rahasia paling sakral. Rahasia itu berisi jurus-jurus, dari jurus yang paling umum, sampai jurus paling jitu untuk mematikan dan mematahkan serangan lawan.

Simulasi-simulasi juga sedang dilakukan. Begitu juga analisis mengenai kondisi internal dan kondisi medan perang yang akan dihadapi.

Semua itu mewarnai kesibukan hari-hari ini di kantor KPUD dan sekretariat partai politik. Tak lama lagi, setidaknya dalam beberapa pekan mendatang, spanduk calon mulai berkibar.

Lembaga-lembaga survei akan bergerak lagi dan perusahaan percetakan pun bakal banyak menerima order. Semua menyambut gegap-gempita pengesahan Perppu itu menjadi UU. Koalisi Selain adanya kesibukan di kantor KPUD dan sekretar-

iat partai politik, kesibukan lain yang mewarnai persiapan pilkada adalah kasak-kusuk mengenai pencalonan. Fase ini termasuk paling seru karena kader-kader partai akan bersaing untuk bisa dicalonkan.

Yang tidak kalah menariknya adalah adanya tokoh di luar partai yang ingin menjadi calon melalui partai tertentu. Pencalonan melalui partai jauh lebih menarik para tokoh yang akan bertarung dibanding melalui jalur perseorangan (independen).

Hal itu karena partai telah memiliki infrastruktur hingga pelosok dan mempunyai orang yang memadai atau setidaknya terbiasa dengan pelaksanaan agenda politik sebelumnya. Itulah sebabnya, di samping karena ketokohan dan popularitas, calon dari partai lebih banyak memenangi pilkada dibanding calon independen.

Dalam menimbang-nimbang calon yang akan diajukan dalam pertarungan pilkada, partai memiliki alternatif untuk berkoalisi dengan partai lain. Koalisi calon ini akan menempatkan posisi masing-masing sebagai apa dan siapa bekerja apa.

Bagi partai yang tidak memiliki ambang batas untuk memperoleh hak mencalonkan sendiri calonnya, koalisi merupakan kemutlakan. Bahkan bagi parpol yang bisa mencalonkan kadernya

sendiri pun masih membutuhkan koalisi untuk memperkuat jaringan memobilisasi dukungan publik.

Kasak-kusuk, lobi dan penjajakan pencalonan mulai dilakukan hari-hari ini. Partai politik sedang membahas apakah akan mengajukan sendiri atau mengajukan tokoh lain atau akan berkoalisi.

Sekretariat partai juga dilaporkan banyak didatangi tokoh-tokoh untuk menjajaki pencalonan. Banyak pula tokoh atau pejabat yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti tahap seleksi atau penjaringan calon.

Semua itu akan mengkristal menjelang pendaftaran bakal calon di KPUD. Pada tahap pencalonan itu akan terlihat jelas; partai apa akan mencalonkan siapa? Atau koalisi partai apa saja mencalonkan siapa? Kasus Salah satu prediksi latar belakang perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari rakyat ke DPRD dalam UU tentang Pilkada (yang sudah dibatalkan dan sudah ada Perppu tentang Pilkada) adalah banyak kepala daerah yang terjerat hukum. Hingga akhir Agustus 2014 jumlahnya mencapai 330-an kepala daerah.

Jumlah ini naik secara signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 254 kasus hukum kepala daerah.

"Banyaknya jumlah kepala daerah yang terjerat hukum disebabkan biaya pilkada yang sangat tinggi," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan di Jakarta, Selasa (19/8/14).

Pilkada diakui banyak pihak membutuhkan biaya sangat besar.

Calon harus membiayai semuanya: dari biaya spanduk, kampanye, akomodasi, iklan media, survei, honor orang-orang partai, tim sukses dan saksi. Belum sumbangan-sumbangan kepada masyarakat.

Seorang calon bupati atau wali kota mungkin saja harus menguras puluhan dan belasan miliar rupiah untuk pencalonannya. Kalau gajinya hanya Rp20 juta hingga Rp30 juta per bulan, maka total gajinya selama lima tahun tak akan bisa menutup biaya kampanyenya.

Bahkan apabila ada kepala daerah yang total gaji bulanannya Rp 50 juta hingga Rp 60 juta sekalipun, total gajinya selama lima tahun masa jabatan tak akan bisa menutup biaya pencalonannya. Pilkada berat untuk biaya pelaksanaan oleh KPU, berat pula bagi calon. = ANT/SRI MURYONO

Madura Sport

KORAN MADURA

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 201529| JANUARI No. 0535 |2015 TAHUN IV KAMIS

No. 0535 | TAHUN IV

O O

Persepam MU Kontrak Bek Baru BATU-Satu pemain lagi resmi dikontrak Persepam Madura Utama (Persepam MU) untuk memperkuat lini belakang. Nama tersebut adalah Waluyo, mantan pemain PSS Sleman yang berposisi sebagai bek tengah.

Waluyo sejatinya telah bergabung dalam tur Jawa Timur Persepam MU dan bahkan tampil dalam dua pertandingan laga uji coba. Pemain ini memang menunjukkan permainan yang ciamik di lini belakang Laskar Sape Ngamok. Pada pertandingan melawan Perseru Serui, Waluyo beberapa kali sukses menghalau pergerakan lawan. Ia bahkan mampu membuat bomber sekaliber Osas Saha tak mampu menembus pertahanan Persepam MU. Tak ayal, penampilan bek kelahiran Banyumas ini pun memikat pelatih Widodo C. Putro.

Widodo pun merekomendasikan manajemen untuk segera mengikat Waluyo. Apalagi, Widodo mengakui sejak awal dia sudah tertarik dengan pemain yang pernah ikut membela Arema saat menjuarai Indonesia Super League tahun 2008 tersebut.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi membenarkan telah mengontrak Waluyo. “Alhamdulillah kami mendapatkan tambahan amunisi di lini belakang, dan sudah terjalin kesepakatan (dengan Waluyo),� ujar Nadi kepada wartawan.

Sayangnya Nadi enggan me-

nyebutkan berapa nilai kontrak Waluyo. Ia hanya mengharapkan agar Waluyo mampu terus tampil maksimal dan menjadi pilar tangguh pertahanan Laskar Sape Ngamok.

Masuknya Waluyo menambahk stok pemain di lini belakang Persepam MU. Nama-nama lain yang berada di posisi ini adalah Dedi Iskandar Sampurna, FX Yanuar, Achmad Rivai, Rivaldi, dan Ahmad Budi Hargo. =FAKIH AMYAL/UZI/DAR

TANGGUH. Pemain bertahan Waluyo saat menjalani sesi latihan di Stadion Brantas, Kota Batu. Waluyo resmi dikontrak Persepam MU untuk memperkuat lini belakang tim.

fakih amyal/koran madura

Kendala Jam Terbang

Pemain Lokal Belum Mampu Bersaing BATU-Kehadiran beberapa pemain lokal Pamekasan yang ikut dalam tur Jawa Timur Persepam Madura Utama (Persepam MU) dinilai belum mampu bersaing dengan pemain nasional.

Pelatih Persepam MU, Widodo Cahyono Putro mengatakan pemain lokal tersebut kurang jam terbang sehingga nampak kurang cepat beradaptasi dengan tim. Padahal, kata Widodo, para pemain local ini memiliki skill individu yang cukup bagus.

Widodo menyatakan, tim pelatih akan berusaha keras menggembleng para pemain lokal ini. Dirinya juga akan memberikan kesempatan kepada para pemain lokal untuk mencicipi pertandingan resmi nantinya. Sehingga dia berharap mereka mampu mencapai potensi terbaiknya.

Widodo akan terus melakukan evaluasi terhadap keberadaan pemain lokal tersebut. Sebab, salah satu target keberadaan Persepam MU, yakni mampu mengangkat prestasi pemain lokal Madura.

Ia mengharapkan tur Jawa Timur dan pemusatan latihan yang dilaksanakan di Kota Batu, mampu menambah pengalaman dan jam terbang terhadap para pemain lokal Pamekasan.

Sofwan Slamet pemain lokal

Latihan.

Sofwan Slamet pemain lokal yang berposisi sebagai striker saat mencoba tendangan penalti di Stadion Brantas, Kota Batu.

Pamekasan yang berposisi sebagai striker, juga belum mampu menunjukkan kualitasnya.

Padahal, pemain ini menjadi top skor di Pamekasan FC yang kini berkompetisi di liga nusantara.

Wawan sapaan akrab Sofwan Slamet, sering kali gagal dalam duel. Baik saat melawan Pesegres Gresik ataupun dengan Perseru Serui. Sementara, Syaiful Khoiri yang berposisi sebagai gelandang

hanya diturunkan dalam laga uji coba melawan Pesegres Gresik, itupun juga belum bisa berbuat banyak.

Rivaldi pemain berposisi bek, sama sekali tidak pernah ditu-

runkan. Sebab, pemain ini sejak berangkat dari Pamekasan sudah dibekap cedera. Sehingga, ia hanya mengikuti latihan ringan dibawah pengawasan fisioterapi Persepam MU. =FAKIH AMYAL/UZI

KORAN MADURA

KAMIS 29 JANUARI 2015 | No. 0535 | TAHUN IV

KAMIS 29 JANUARI 2015 No. 0535 | TAHUN IV

P

KORAN MADURA

P

Pemanasan. Sirvi Arvani dan sejumlah pemain laskar sape ngamok melakukan pemanasan sebelum melakukan latihan rutin.

Widodo Targetkan

Cetak Banyak Gol MADURA UTAMA

PERSEPAM MU KONTRAK BEK BARU MADURA SPORT | O

BATU-Persepam Madura Utama (Persepam MU) akan melakoni uji coba ketiga dalam rangkaian tur Jawa Timur. Mereka akan menjajal kekuatan klub sesama peserta Divisi Utama yakni Persibat Batang.

Pelatih Persepam MU Widodo Cahyono Putro meminta agar para punggawa Lasker Sape Ngamok tampil dengan determinasi tinggi dan memeragakan permainan menyerang. Secara khusus, Widodo menargetkan anak-anak asuhnya mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang Persibat Batang.

Meskipun menargetkan kemenangan atas lawannya, Widodo mengaku masih buta kekuatan lawan. Sungguh pun begitu, dikatakan Widodo, dirinya sudah menyiapkan strategi dan pemain terbaik untuk laga

ini. Sayangnya, pelatih kelahiran Cilacap ini tidak bersedia membocorkan starting line up Persepam MU. Untuk menggempur lini pertahanan Persibat Batang, Persepam MU memiliki pemain bertipikal menyerang pada diri Busari, Rossi Noprihanis, Qischil Gandrumini, Faris Adhitama, hingga Sirvi Arfani.

“Memang beberapa pemain bukan posisi murni sebagai penyerang. Tapi mereka bertipikal ofensif dan bisa mencetak gol.

Sebagai tim yang menargetkan juara, tentu harus mencetak gol sebanyak mungkin. Hal tersebut tentunya menuntut permainan agresif,” kata Widodo.

Meskipun akan memeragakan permainan menyerang, Widodo tetap mengupayakan menjaga keseimbangan permainan Persepam MU. “Percuma kalau banyak menyerang tapi justru kebobolan.

Intinya, catatan gol harus signifikan, tapi tetap berupaya agar sedikit kebobolan. Saya yakin,

kami juga akan mendapat tekanan walau memiliki mayoritas pemain berlevel ISL,” tambah Widodo.

Menghadapi laga ini, semua pemain Persepam MU bisa diturunkan. Hanya pemain belakang Rivaldi dan penjaga gawang Dwi Kuswanto yang sedang mengalami cedera.

Walaupun menekankan kemenangan tim, kata Widodo, yang terpenting para pemain mampu menerapkan kerjasama

antar pemain yang bagus dan mendominasi penguasaan bola.

Berdasarkan hasil evaluasi tim pelatih dari dua laga uji coba sebelumnya, yakni melawan Persegres Gresik dan Perseru Serui, para pemain Laskar Sape Ngamok mampu menampilkan permainan yang semakin membaik.

“Pemain ternyata mampu menerjemahkan apa yang saya inginkan,” ujar Widodo. =FAKIH AMYAL/UZI/DAR