e Paper Koran Madura 29 Mei 2013

1

RABU 29 MEI 2013 NO.0127 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

29 MEI 2013

PEMERINTAHAN

g PAMANGGHI

Sertifikasi Halal Tolak Di Bawah Kemenag JAKARTA- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menolak lembaga sertifikasi halal (LSH) berada di bawah Kementerian Agama. “Masalahnya, lembaga ini menyangkut banyak kementerian, maka seharusnya di bawah Presiden RI langsung,” kata Direktur LP POM MUI, H. Lukmanul Hakim dalam diskusi “RUU Jaminan Produk Halal (JPH)” bersama Ketua Panja RUU JPH H. Jazuli Juwaini Jakarta, Selasa (28/5).

Menurut Lukmanul, beberapa lembaga yang masuk dalam LSH ini, bisa lebih dari 5 institusi. Makanya, menjadi kurang kuat jika lembaga ini dibawah salah satu kementerian.

“Ada Kementerian agama, Kemendag, Kemenkes, Kemenlu dan lain-lain, juga dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI), maka tepat jika lembaga sertifikat itu langsung di bawah Presiden RI. Kalau hanya di bawah Kemenag, kurang kuat,” tambahnya.

Lukman membantah jika ada motive bisnis dalam sertifikasi halal MUI selama ini.

Satu contoh produk mie saja, yang setiap tahunnya senilai Rp 2 miliar/tahun. “Biaya sertifikasinya kurang dari satu persen. Kecil sekali. Tak ada unsur bisnis,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panja RUU JPH H. Jazuli Juwaini mendorong agar RUU JPH ini lebih mengokohkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa sekaligus sertifikat halal. “Mengokohkan peran MUI itu bukan berarti mengabaikan ulama NU. Siapa yang tidak kenal dengan KH. Sahal Mahfuhz, KH. Ma’ruf Amin, dan KH. Ali Mustofa Ya’qub?

Semua itu itu kan ulama NU. Jadi, tak benar, kalau mengokohkan MUI tidak mengakomodir ulama yang lain,” tandasnya.

Hanya saja sebelum memutuskan fatwa tersebut, kata Jazuli, MUI diminta melakukan rapat duperluas dengan melibatkan berbagai ulama NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. “LPH ini hanya sebagai pemeriksa, tapi untuk fatwa halal tetap oleh MUI dengan rapat diperluas tersebut. Sehingga sertifikat halal pun tetap melalui MUI,” ujarnya.

LPH itu bukan lembaga yang menetapkan dan mengeluarkan fatwa dan sertifikat halal, melainkan sebatas sebagai pemeriksa. “Nah, pentingnya membuka LPH ke masyarakat ini sebagai antisipasi agar MUI tidak dianggap memonopoli sertifikasi halal. Namun, tetap melibatkan MUI termasuk auditornya.

Jadi, ini bukan masalah bisnis, melainkan bagaimana memperbanyak pelayanan kepada masyarakat konsumen,” tegas Jazuli lagi. (gam/abd)

Apatisme Oleh : Muhammad Fadillah

Kepala BPBD Kabupaten Sumenep

ant/m agung rajasa

TUNTASKAN PEMBAYARAN KORBAN LAPINDO. Korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara di Jakarta, Selasa (28/5). Dalam aksinya mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memerintahkan BPLS segera menyelesaikan pembayaran jual beli kepada warga korban lumpur Lapindo yang belum dibayarkan sama sekali.

BPK: Publik Bisa Kaget Hasil Audit Hambalang Banyak Ditemukan Anomali Cukup “Dahsyat” JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui audit investigasi tahap II terhadap kasus Hambalang belum selesai. Namun dalam audit sementara itu ditemukan banyak penyimpangan (anomaly).

“Hambalang dua adalah lanjutan hambalang satu.

Dalam anggaran ini banyak hal anomali,” kata Ketua BPK Hadi Purnomo di Jakarta, Selasa (28/5).

Menurut mantan Dirjen Pajak ini, anomali-anomali ternyata luar biasa dashyatnya. Sehingga bisa mencengangkan public. “Nanti teman-teman akan mendapatkan temuan anomali di luar dugaan semuanya,” ujarnya.

Hanya saja, Hadi masih enggan bercerita banyak soal temuan audit BPK tersebut karena belum tuntas. Namun

berjanji saat audit selesai akan diumumkan ke publik. “Kalau Anda tahu Anda akan kaget, belum saatnya,” imbuhnya.

Saat didesak apa saja temuan yang mengejutkan itu, Hadi memberikan contoh singkat. “(Misal) APBN dibintang, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) nggak dibintang. Ada juga APBN dibintang, DIPA tidak,” tuturnya.

Menyinggung soal total kerugian negara, secara diplomatis Hadi mengatakan ada Standard Operational Procedure (SOP) yang harus dijalankan oleh BPK. “Penghitungan kerugian negara, ada SOP-nya. Bagi aparat penegak hukum, menginginkan wajib mengirim surat, kemudian dipaparkan kasusnya,” ucapnya.

Setelah itu, sambung Hadi lagi, kalau BPK menerima hasil audit itu ternyata ada dugaan perbuatan melawan hukum, maka BPK bisa menghitung kerugian negara. “ BPK meminta dokumen, baru menghitung kerugian negara,” paparnya.

Diakui Hadi, sejauh ini sudah 83 saksi yang sudah

diperiksa BPK. “Pemeriksaan saksi-saksi hari ini mencapai 83,” tukasnya Hadi menjelaskan pemeriksaan saksi tersebut terdiri dari pihak eksekutif, legislatif, pengusaha dan lainnya. Sayangnya Hadi enggan merinci jumlah anggota masing-masing lembaga yang diperiksa. “Detailnya kami belum boleh memberikan,” imbuhnya.

Minggu lalu, Ketua KPK, Abraham Samad menegaskan penahanan terhadap empat tersangka kasus Hambalang ini, sesuai dengan urutan penetapan tersangka. “Yang duluan ditetapkan sebagai tersangka, yang awal diperiksa saja siapa nanti,” ungkapnya. (gam/cea/abe)

JELANG PILGUB JATIM

Sirmadji: Bambang-Said Harus Jadi Jawara Jawa Timur PASURUAN-Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sirmadji yakin pasangan cagub-cawagub PDI Perjuangan bisa menaklukkan incumbent di Pilgub Jawa Timur 2013. ”Kita harus mampu menyatukan kekuatan politik di Jawa Timur yang terdiri dari etnis Jawa dan Madura alias Jawara.

Karena itu, mari kita dukung pasangan BambangSaid Jempol menjadi jawara yang memenangkan pilgub Jawa Timur,” ujar Sirmadji disela-sela sosialisasi pasangan Cagub-Cawagub, Bambang DH-Said Abdullah di jajaran PAC PDI Perjuangan Pasuruan Selasa (28/5).

“Sebagai kader moncong putih, mari kita kawal BambangSaid agar bisa mengalahkan calon petahana di Jawa Timur,” pinta dia.

Menurut Sirmadji, warga PDIP tidak boleh pesimis kendati masyarakat dan pengamat meremehkan calon yang diusung PDI Perjuangan. Fakta menunjukan, hasil analisa pengamat berbanding terbalik dengan hasil akhirnya. “Jokowi-Ahok

juga diremehkan oleh pengamat. Begitu pula dengan pasangan Ganjar-Heru yang

tidak diunggulkan oleh pengamat. Tetapi, hasilnya berbeda,” jelas dia.

Bahkan kata dia, kritikan para pengamat menjadi cambuk bagi kader PDI Perjuangan untuk bekerja lebih serius. “Oleh karena itu, jangan hiraukan, jangan pandang penilain miring oleh pengamat. Jangan anggap itu racun yang mematikan semangat, tetapi jadikanlah itu sebagai pemicu yang membangkitkan harga diri banteng moncong putih.

Jadikanlah itu sebagai penyulut keperkasaan kita,” imbuh dia.

Sirmadji mengaku, prediksi kemenangan pasangan moncong putih bukan tanpa basis analisa yang akurat. Salah satu keunggulan BambangSaid adalah kombinasi nasionalis dan religius yang sangat menonjol.

Bahkan keduanya dipersonifikasikan sebagai pemersatu etnis Jawa dan Madura.

“Etnis Madura merupakan komposisi terbesar masyarakat Jawa Timur. Kepada temanteman beretnis Jawa, tunjukan kematangan alam pikir. Tunjukan kearifan kita bahwa sudah saatnya kawan kita dari Madura memimpin Jawa Timur,” jelas dia.(gam/ara)

Berbagai hasil kajian lembaga independen, menujukkan belakangan ini terjadi penurunan partisipasi masyarakat yang signifikan. Yang terbaru pada pelaksanaan Pilkada Jawa Tengah. Berdasarkan hasil hitung Saiful Muzani Research and Consulting angka partisipasi pemilih 56,27 persen. Lalu, hasil hitung Lingkaran Survei Kebijakan Publik hanya 52,69 persen. Sebelumnya, pada Pilkada Jawa Barat, perhitungan KPUD Jawa Barat partisipasi masyarakat hanya sekitar 63,85 persen.

Penurunan angka partipasi itu, secara teori memang menggambarkan peningkatan kualitas kesadaran politik masyarakat. Semakin tinggi kecerdasan politik masyarakat, cenderung menurunkan partipasi masyarakat.

Masyarakat Dalam konteks Indonesia saat ini, logika yang berkembang tampaknya mengarah pada pragmatisme politik.

Penurunan lebih terkait pada sikap masyarakat yang menganggap mereka tidak merasakan langsung dampak dari hasil Pilkada. Masyarakat cenderung menilai, tidak merasakan apapun dari terpilihnya kepala daerah. Karena itu, sikap yang dipilih bersikap apatis alias tidak peduli pada Pilkada.

Ke c e n d e rungan lain adaMasyarakat lah merebaknya berbagai kasus seringkali yang menimpa kurang pimpinan dae- informasi untuk rah. Berdasarmengetahui kan catatan apa yang sudah Ke m e n d a g r i dikerjakan dari sejak tapemerintah hun 2004 samdaerah pai saat ini ada 291 pimpinan daerah yag terjerat masalah hukum.

Sebagian besar proses pemeriksaan pimpinan daerah itu sudah mendapat persetujuan Presiden.

Nah, pemberitaan yang berkembang sangat luar biasa. Masyarakat di manapun, walau kepala daerahnya tak terlibat masalah hukum, karena perkembangan informasi yang luar biasa mengetahui persolan pimpinan daerah itu. Tentu saja, pemberitaan itu mempengaruhi sikap politik masyarakat.

Mereka di samping berpikir pragmatis juga terpengaruh pemberitaan sehingga merebak kekecewaan yang berujung pada sikap apatisme politik. Mereka malas datang ke TPS-TPS karena merasa ada kemungkinan yang dipilih toh akhirnya kurang amanah.

Hal lain yang layak mendapat catatan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa sih sebenarnya hasil kinerja pimpinan daerah.

Masyarakat seringkali kurang informasi untuk mengetahui apa yang sudah dikerjakan pemerintah daerah. Pengelolaan PR Pemda yang kurang optimal kadang mempengaruhi sikap politik masyarakat. Lalu, aspek psikologis yang juga diduga menjadi faktor adalah merebaknya kejenuhan masyarakat karena pemberitaan luas terutama terkait beberapa kerusuhan akibat Pilkada.

Masyarakat berpikir alih-alih meningkatkan kesejahteraan, yang terjadi jusru pengrusakan berbagai fasilitas publik, yang ujungnya merugikan masyarakat.

Karena itu bisa dipahami bila pemerintah mulai berpikir tentang kemungkinan pelaksanaan Pilkada bersamaan, agar efek psikologis kejenuhan bisa diminimalkan. Masyarakat tidak dijejali berbagai pemberitaan Pilkada terutama yang diikuti berbagai tindak kerusuhan.

Sebenarnyalah untuk di negeri ini Pilkada masih potensial dapat menjadi ajang kegembiraan masyarakat untuk memilih pimpinannya. Tentu bila penyelenggaraan Pilkada berlangsung jujur dan adil, serta ada kedewasaan mereka yang menjadi pemeran penting di dalamnya. Masyarakat masih mungkin aktif intens pada setiap Pilkada. =

Minta Kacang Matrawi pulang nangis-nangis dan ngadu sama ibunya: Ibu: “kenapa Mat, kamu pulang main ko nangis-nagis:??

Matrawi: “di pukulin Bang Satnawi, padahal Matrawi cuma minta kacang.!

Ibu: Emang gimana kamu minta nya, ko bisa di pukulin gitu?

Udin: “ aku bilang... BANG SAT,, AKU MINTA KACANG NYA DONG....!!

IBU: “Oh pantesan aja..!!

Cak Munali

2

Manca Minim Peminat SUMENEP – Yayasan Taman Baca (Manca) di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk setiap harinya sepi dikunjungi pembaca. Pada hari efektif, hanya berkisar 15 sampai 20 pengunjung yang mendatangi perpustakaan bawahan perpustakaan daerah ini.

Petugas Manca GulukGuluk Putri Dewi Sartika mengatakan, keberadaan manca memang diproyeksikan untuk membangun minat baca siswa di Kabupaten Sumenep. Namun, harapan itu belum seutuhnya bisa dibangun. Hal ini karena jumlah rata-rata pengunjung masih sangat minim. ”Kalau di hari efektif pengunjung agak banyak.

Namun jika hari libur pengunjung sedikit, Mas,” ungkapnya kepada Koran Madura, Selasa (28/5).

Pengunjung yang biasa mendatangi perpustakaan, kata Putri, sebagian dengan anak sekolah, terutama anak sekolah yang masih duduk dibangku sekolah dasar (SD).

Namun, terkadang ada dari kalangan mahasiswa. Adapun jumlah pengunjung dalam setiap harinya, berkisar 1520 orang. Dan pada hari libur panjang, pengunjung

SUMENEP

RABU 29 MEI 2013 NO.0127 | TAHUN II

mengalami penurunan. ”Berbagai macam cara yang telah dilakukan oleh kami untuk merangsang pembaca. Termasuk memberikan hadiah hadiah,” tambahnya.

Adapun anggaran yang dijadikan hadiah diambilkan dari sisa anggaran pembelian alat kantor (ATK) yang dikeluarkan oleh Perpustakaan dan Arsip Daerah. ”Kan pengunjungnya kebanyakan anak-anak. Jadi kami terkadang berikan bolpoin yang diambilkan dari sisa uang ATK,” akunya.

Sementara Kepala Perpustakaan dan Arsib Daerah Agus mengatak, pihaknya telah mengadakan kerjasama dengan pihak lembaga atau sekolah di Sumenep terkait keberadaan manca. Adanya manca ini diharapkan dapat membantu perkembangan pepustakaan diberbagai daerah setempat. ”Jadi dengan adanya manca ini merupa-

kan bagian dari wujud nyata perkembangan perpustakaan.

Disamping untuk mempermudah terhadap siswa dalam mencari buku referensi mata pelajaran,” terangnya.

Untuk menarik minat baca masyarakat untuk mengunjungi manca, pihaknya akan terus mengupayakan untuk menambah koleksi buku yang ada. Disamping juga memberikan bantuan yang telah menjadi agenda tahunan. ”Kami rasa, semakin banyak koleksi buku, maka akan

semakin banyak pula minat pembaca,” terangnya.

Sementara kali ini, Lanjut Agus, keberadaan manca untuk Kabupaten Sumenep masih terdapat di lima kecamatan. Yaitu, Kecamatan Talango, Guluk-Guluk, Karta Sada, Batang-Batang dan Kecamatan Dasuk. ”Untuk sementara waktu, masih berada di lima kecamatan. Namun kami pasti akan selalu mengupayakan agar disetiap kecamatan ada manca juga,” tukasnya. (edy/mk)

TIDAK ADA PERDA

Eksekutif Menduga Ada Main Soal Tambang Rakyat SUMENEP - Tidak adanya peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum yang dapat dijadikan regulasi kebijakan teknis mengenai perizinan penambangan rakyat dan penambangan khusus membuat beberapa instansi saling lempar tanggung jawab. Sampai saat ini, raperda perizinan penambangan tersebut masih berupa draft dan pembahasannya juga belum dijadwalkan diprolegda.

“Raperda mengenai penambangan rakyat dan penambangan khusus masih berupa draft yang masih akan diusulkan kepada prolegda,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Iskandar, Selasa (28/5).

Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebutkan, semestinya raperda tersebut juga diprioritaskan karena sangat mendesak mengingat banyaknya penambangan liar yang ada di Sumenep. Selain itu, raperda tersebut nantinya dapat dijadikan rujukan untuk perizinan, kebijakan, maupun prosedur-prosedur keamananannya. Sehingga,

warga yang terbiasa melakukan penambangan liar dapat ditertibkan sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Herman Poernomo mengaku, perizinan penambangan rakyat tidak ada yang masuk kepada pihaknya.

Itu disebabkan karena tidak adanya koordinasi antara pihak kecamatan, instansi terkait yang lain seperti ESDM, BLH dan Satpol PP. Selain kurangnya koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat, menyebabkan perizinan yang berhubungan dengan penambangan rakyat tidak tercover oleh pihaknya secara baik.

Ia juga menambahkan, bahwa selama tidak ada perda yang mengatur akan sulit bagi BPPT menentukan garis koordinasi dengan instansi terkait. Selama ini, pihaknya juga sangat kesulitan memberikan teguran karena yang berwenang, ESDM, dan pihak kecamatan belum melaporkan mengenai usaha penambangan rakyat.

Dia juga merasa kebingu-

nan ketika menentukan perizinan penambangan rakyat sebelum ada peraturan daerah yang mengatur persoalan tekhnis mengenai penambangan rakyat atau penambangan khusus.

Sedangkan Kepala Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kahir menegaskan, bahwa regulasi teknis dan maping lahan penambangan rakyat secara keseluruhan masih menunggu payung hukum berupa peraturan daerah. Pihaknya sangat menunggu selesainya pembahasan raperda tersebut untuk dijadikan landasan operasional karena terkait penambangan berhubungan dengan pusat.

Sementara payung hukum untuk daerah lebih mengarah kepada teknis dan upayaupaya kebijakan yang sifatnya koordinatif dengan instansi lain yang terkait. “Sebelum ada perda, mungkin soal tambang rakyat dan tambang khusus masih jadi blunder bersama, antara ESDM, satpol PP dan BPPT,” ungkapnya. (athink/mk)

PENGAWAS KEMENAG DIDUGA MENIPU

Dewan Panggil Kakankemenag SUMENEP – Perbuatan SY, oknom Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep, yang diduga melakukan penipuan mendapatkan perhatian wakil rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjanji akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, perbuatan SY sangat keterlaluan dan tidak bisa dibiarkan. Sebab, jika tidak segera diselesaikan, pihaknya khawatir akan berimbas kepada pegawai lainnya. ”Kami akan secepatnya mendalami kasus ini. Dan jika benar, kami pastikan secepatnya menindak tegas masalah ini,” katannya, Selasa (28/5).

Perbuatan tersebut, menurut Dulsiam, sangat tidak pantas dilakukan oleh oknum kemenag. Kemenag seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik.

Bukan malah mencontohkan perbuatan yang tidak terpuji. ”Kami juga sangat kecewa

Kami juga sangat kecewa terhadap perilaku yang tidak terpuji dilakukan oleh oknum kemenag.

Dulsiam

Anggota Komisi D DPRD Kab. Sumenep

terhadap perilaku yang tidak terpuji dilakukan oleh oknum kemenag,” tambahnya.

Oleh sebab itu, sebagai langkah awal untuk mengklarifikasi kebenaran ini. Pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap kepala kemenag setempat. ”Dalam waktu dekat, kami akan memanggil kepala kemenag. Jika ini terbukti, maka kami akan

segera memproses secara hukum,” tukasnya.

Sementara Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk. ”Semua laporan yang masuk tidak akan dihentikan, semua akan kami kaji dan ditindaklanjuti.

Kalau memang cukup bukti pasti akan terus dilanjutkan,” kata perwira dengan satu melati di pundak ini.

Sebelumnya, SY (inisial, laki-laki) oknum pengawas Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep dilaporkan ke polisik oleh guru swasta asal Kecamatan Pasongsongan, Moh. Dafir.

Oknum pengawas tersebut diduga melakukan tindak pidana penipuan, dengan iming-iming menjadi pegawai negeri sipil (PNS). SY telah menerima uang dari Moh. Dafir Rp. 150 juta sebagai uang pelicin. (edy/mk)

LOMBA. Sejumlah siswa SD menabuh gamelan saat mengikuti lomba karawitan tingkat SD dalam rangka pekan seni pelajar di Pendapa Pemerintah Kota Tegal, Jateng, Selasa (28/5). Lomba karawitan tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat siswa terhadap kesenian tradisional dan memupuk kecintaan generasi muda dalam seni dan budaya yang mulai di tinggalkan.

PENANGANAN BENCANA

HUJAN DUA HARI

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan perhatian untuk meminimalisir terjadinya bencana. Dalam sehari, Senin (27), terjadi bencana dua kali.

Pertama, Muzakki (40), penggali batu asal Desa Tana Merah Kecamatan Saronggi meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Kedua, dua pasangan suami istri hampir ditimpa pohon asam dipinggir jalan raya Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada satuan kerja terkait agar masalah bencana bisa diatasi. “Kami sudah sampaikan saat apel tadi kepada SKPD terkait. Untuk bencana di darat, ada yang namanya BPBD dengan armadanya TRJ dan relawan independen. Sedangkan untuk bencana di laut ada Tim Sar yang melekat di Kesbangpollinmas.

Nah, untuk mengantisipasi kejadian itu agar tidak berulang lagi, maka langkah yang segera dilakukan oleh pemkab adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang memiliki kegiatan dan usaha penambangan, yaitu berkaitan dengan dampak yang terjadi. Baik dampak kepada yang bersangkutan maupun dampak kepada masyarakat,” kata, Selasa (28/5) saat ditemui oleh wartawan di kantornya.

SUMENEP - Tuntutan warga kepada PT Santos agar Desa Kombang masuk ring satu rupanya akan mengalami kendala. Pihak perusahaan migas itu pernah mengukur ulang jarak dari titik pengeboran migas ke Desa Kombang.

Dari pengukuran ulang itu, ternyata yang memungkinkan masuk ring satu hanya Dusun Gili Labak Desa Kombang, yang berada di pulau terpisah dari Desa Kombang.

Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik selaku Tim Sidi menyatakan, secara geografis, wilayah hukum Desa Kombang sulit masuk ke ring satu secara keseluruhan. Yang memungkinkan bisa masuk ke ring satu hanya satu, Dusun Gili Labak, pulau kecil yang merupakan bagian dari Desa Kombang itu, karena kedekatan pulau (dusun) itu yang hanya masuk ke dalam ring satu. ‘’Kalau secara keseluruhan Desa Kombang hendak dimasukan ring satu itu mustahil. Kalau Gili Labak mungkin masih bisa dimasukkan karena Gili Labak itu terpisah jauh dari Desa Kombang,’’ kata Wabup, Selasa (28/5).

Kendati demikian, yang menentukan ring itu merupakan kewenangan dari SKK Migas. Sedangkan pemkab hanya bisa mengupayakan. Untuk itu, pihaknya mengaku tetap akan memperjuangkan Desa Kombang masuk ring satu sebagaimana tuntutan masyarakat setempat. ‘’Yang jelas kami sudah berupaya dan yang masih memungkinkan hanya pulau Gili Labak yang bisa masuk ring satu,’’ ujarnya.

Wabup menjelaskan, terkait bantuan atau CSR yang diberikan PT Santos kepada warga Desa Kombang, sudah dua kali berturut-turut yaitu pada tahun 2011 Rp 50 juta, pada tahun 2012 warga juga telah menerimanya Rp 100 juta dan pada tahun 2013 ini juga ada namun nomi-

Pemerintah Respon Masalah Bencana

Menurut Hadi, sosialisasi itu menjadi penting agar bisa memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat jika punya kegiatan dan usaha penambangan.

“Sebisa mungkin, langkah untuk antisipasi itu semua, kami akan melakukan penertiban. Tetapi, kami harus cari jalan keluar, karena kalau mereka ditertibkan, maka kegiatan yang mereka geluti dalam mencari nafkah akan terhambat,” jelasnya.

Selain dua langkah tersebut, pemkab juga akan meringankan beban keluarga korban yang telah ditinggal pergi.

“Walaupun sedikit, tetapi ada bantuan dari pemerintah, baik berupa makanan siap saji maupun makanan sekadarnya, tentu tujuannya tak ada lain dalam rangka meringankan

beban keluarga yang ditinggalkan,” katanya.

Dan berhadap kejadian tersebut adalah kejadian yang terakhir. “Sehingga ke depan kegiatan usaha penambangan ini bisa dilakukan dengan cara penertiban sekaligus penyadaran kepada masyarakat, agar supaya kegiatan-kegitan yang menimpa saudara-saudara kita di desa akhir-akhir ini tidak terulang lagi,” harapnya Dalam hal penanggulangan bencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep akan berkerja sama dengan SKPD-SKPD terkait, seperti ESDM, lingkungan hidup, Satpol PP, BPBD, termasuk juga Kesbangpolinmas guna mencari solusi terbaik untuk mengatasi bencana tersebut agar tidak terulang kembali. (sym/mk)

Wabup: Kombang Mustahil Masuk Ring Satu nalnya masih belum dikatahui. Setiap realisasi bantuan CSR itu, pemerintah mendapatkan pemberitahuan dari pihak perusahaan migas tersebut. ‘’Kata siapa warga Kombang hanya dapat satu kali, yang kami ketahui sudah dua kali karena kami juga mendapatkan pemberitahuan dari perusahaan. Dan tahun ini informasinya ada lagi, hanya saja belum direalisasikan,’’ ungkapnya.

Senin (27/5), belasan warga Desa Kombang Kecamatan Talango, mendatangi Komisi B DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasinya yang kesekian kalinya terkait desanya untuk dimasukkan ke ring satu pengeboran migas oleh PT Santos di pulau Gili Genting.

Dipimpin Kepala Desa Kombang, Khaliq As’ari, belasan warga itu menyampaikan kondisi masyarakat setelah adanya pengeboran migas di dekat desanya itu.

Warga yang notabene sebagai nelayan sering kali mendapatkan pengusiran dari pihak perusahaan karena menangkap ikan di dekat pengeboran.

Padahal, jauh sebelum adanya pengeboran migas itu para nelayan leluasa menangkap ikan dilokasi tersebut. Untuk mengurangi beban masyarakat dibidang ekonomi setelah melaut terkendala aktifitas perusahaan itu, mereka menuntut agar wilayahnya dimasukkan ke ring satu sehingga mendapatkan bantuan program setiap tahunnya. (rif/sym/mk)

SUMENEP

3

RABU 29 MEI 2013 NO.0127 | TAHUN II

Caleg Loncat Parpol Belum Mundur

SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumenep terus melakukan tahapan verifikasi administrasi berkas calon anggota legislatif. Saat ini mamasuki masa perbaikan berkas tahap kedua hingga tanggal 29 Mei 2013.

Setelah itu, KPU akan melakukan penyusunan daftar caleg sementara (DCS), kemudian KPU mengumumkan DCS agar masyarakat memberikan tanggapan atas DCS itu. ‘’Masyarakat diberi kesempatan memberikan masukan terhadap DCS itu, misalnya ada DCS yang menggunakan ijazah palsu atau yang lainnya. Kalau ada caleg yang tidak memenuhi syarat, KPU mencoretnya,’’ kata Hidayat Andianto, komisioner KPUD Sumenep, Selasa (28/5).

Menurut Didik, sapaan akrabnya Hidayat Andianto, hasil verifikasi yang dilaku-

kan, KPU menemukan dua caleg yang pindah parpol.

Namun, hingga saat ini belum melengkapi berkas calegnya.

Meski KPU sudah menerima BP5 dari dua caleg itu, tapi ternyata belum lengkat sehingga dinyatakan BMS (belum memenuhi syarat) seperti surat pengunduran diri minimal ditandatangani oleh pimpinan dewan, bahwa surat itu sudah diproses. ‘’Ada dua caleg yang mencalonkan dari partai lain. Padahal, saat ini dua caleg itu masih aktif sebagai anggota dewan. Dua caleg itu belum memenuhi syarat karena be-

lum ada surat pengunduran dirinya, tapi itu masih bisa diperbaiki,’’ ujarnya.

Lebih lanjut Didik menjelaskan, batas akhir penyerahan kelengkapan atau masa perbaikan berkas DCS itu KPU menjadwalkan sejak tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2013 ini. ‘’Jika batas akhir para caleg termasuk dua caleg loncat parpol itu tidak memenuhi syarat, kami berhak mencoretnya,’’ paparnya.

Dia menambahkan, agar para caleg itu bisa lolos menjadi daftar caleg tetap (DCT), mereka harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, termasuk dua caleg yang mencalonkan diri dari parpol lain. ‘’Kan masih ada waktu untuk melengkapinya,’’ ungkapnya.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Sumenep Moh

Hanif menyatakan, hingga saat ini belum ada anggota dewan aktif yang mengajukan permohonan pengunduran diri karena mencalonkan dari parpol lain. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sifatnya menunggu saja. ‘’Hingga saat ini memang belum ada anggota dewan aktif yang mengajukan permohonan pengunduran diri dan kami tidak bisa berbuat banyak, sifatnya hanya menunggu saja,’’ jawab Hanif.

Kedua caleg itu diantarkan menjadi anggota dewan periode 2009-2014 oleh salah satu parpol berbasis Islam.

Namun, parpol tersebut tidak lulus menjadi peserta pemilu di tahun 2014 mendatang sehingga wakil rakyat yang duduk dilegislatif harus mencalonkan diri dari parpol lain. (rif/sym/mk)

ROBOH. Masjid Nurus Syafaah yang berada di Dusun Batu Guluk Desa Basoka Kecamatan Rubaru atapnya runtuh, Selasa (28/5)

HUJAN DUA HARI

Runtuhnya Atap Masjid Kami SUMENEP - Hujan lebat selama dua hari berturutturut menyebabkan Masjid Nurus Syafaah yang berada di Dusun Batu Guluk Desa Basoka Kecamatan Rubaru atapnya runtuh, Selasa (28/5) dini hari.

Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa karena pada saat kejadian semua santri yang biasanya rutin mengaji di tempat ibadah tersebut tidak sedang menginap.

Peristiwa tersebut diketahui pukul 02.00 WIB, ketika takmir masjid hendak melaksanakan sholat malam. Ia kaget ketika melihat atap masjid sudah dalam kondisi ambruk, padahal kondisi bangunan masih terlihat kuat dan tidak ada tanda-tanda akan rapuh.

Masjid tersebut pada malam hari biasa dijadikan tempat belajar mengaji anakanak sekitar masjid. Pada

malam itu, tidak ada santri yang menginap di masjid. Padahal, biasanya setiap malam semua santri bermalam masjid. Kali itu, sehabis sholat isyak, semua santri pulang karena merasa ketakutan dengan derasnya hujan beserta angin yang melanda daerah itu.

Salah seorang takmir Masjid Nurus Syafaah Moh Sadik mengatakan, dirinya tidak menyangka bahwa masjid itu akan roboh. Sebab, sebelumsebelumnya walaupun sering diguyur hujan deras bersama angin kencang tetap terlihat kokoh. “Saya kaget ketika hendak masuk masjid sudah kondisi ambruk. Padahal, bangunan ini masih kokoh.

Mungkin karena hujan terlalu lama,” jelasnya saat ditemua di tempat kejadian.

Saat ini warga setempat bergotong royong menge-

vakuasi sisa reruntuhan atap masjid tersebut. bahkan, warga juga mulai memberikan sumbangan walaupun hanya dengan nominal kecil untuk biaya memperbaiki kembali masjid satu-satunya tempat beribadah di desa setempat.

“Ini warga mulai gotong royong untuk membersihkan puing-puing sisa bangunan, karena warga ingin cepat memperbaiki masjid ini,” papar Haji Supri yang juga takmir masjid.

Akibat dari peristiwa tersebut diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Mereka berharap kepada pemerintah agar memberikan perhatian.

Sebab, masjid yang roboh ini merupakan tempat ibadah umat Islam yang menjadi tumpuan warga di kampung itu. (athink/mk)

BANTUAN WARGA TIDAK MAMPU Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang DH (duduk paling kiri) bersama sejumlah pedagang mengacungkan jempol yang merupakan simbol pemenangan pilkada Jatim saat melakukan sosialisasi dan pengenalan dirinya yang akan maju dalam Pemilihan Gubernur di pasar Ngronggo, Kediri, Jawa Timur, Selasa (28/5). Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk mengetahui keluh kesah petani dan pedagang di pusat grosir kota Kediri.

PENUTUPAN LOKALISASI

Mensos Target Tutup 21 Lokalisasi di Jatim JAWA TIMUR - Menteri Sosial (Mensos) RI Salim Segaf Aljufri menargetkan pada 2013 akan menutup 21 lokalisasi di Provinsi Jatim, salah satunya lokalisasi Dolly Surabaya.

“Perlu pendekatan terpadu dalam penutupan lokalisasi prostitusi. Sehingga, ke depan tidak menimbulkan masalah baru,” katanya saat menghadiri penutupan lokalisasi Kremil, Tambakasri, Surabaya, Selasa (28/5).

Mensos menjelaskan 21 lokalisasi tersebut di antaranya, tiga di Kota Surabaya, 11 di Banyuwangi, dan tujuh di Kabupaten Malang.

Penutupan lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta dan Saritem di Bandung berdampak pada pekerja seks komersial (PSK) untuk beroperasi di luar. Untuk itu, lanjut dia, pendekatan budaya menjadi bagian penting dalam

persoalan ini, bukan karena dengan cara-cara represif.

Para tokoh agama dan adat, kata Mensos, adalah tokoh yang paling disegani yang menjadi pilar penting termasuk pejabat daerah.

“Para tokoh ini tingkat kepercayaannya sangat diakui publik. Wali Kota Surabaya bisa menjadi contoh dalam penutupan lokalisasi,” katanya.

Tak kalah penting, Mensos mengingatkan pada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan kepada para mantan PSK ini ketika mereka kembali ke daerah asal.

“Jika mereka diperhatikan oleh pemerintah daerah kemungkinan kecil untuk kembali lagi menjadi pekerja seks komersial (PSK). Dan yang penting lagi ada semangat dari PSK yang mendapat julukan wanita harapan untuk mau berubah menjadi lebih

baik,” katanya.

Berdasarkan disiplin ilmu sosial, lanjut dia, ada dua hal yang bisa menjadi inspirasi menyelesaikan masalah sosial dan menjadikan keunggulan, yakni pertama dilihat dari kepentingan budaya dan kedua berkaitan dengan adat istiadat serta ketertarikan yang paling diminati.

Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial pada Kemensos merilis hingga 2012 tercatat 41.374 PSK yang tersebar di berbagai kota di 33 provinsi.

Jumlah PSK terbesar berada di Jawa Timur yang mencapai 7.793 PSK dengan 47 lokalisasi.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jatim Edy Purwinarto mengatakan bahwa yang terpenting adalah membanguan kesadaran para mantan PSK untuk menuju ke jalan yang benar.

Ia mengatakan agar mereka yang kembali ke daerah asal tidak perlu khawatir, karena Gubernur Jatim telah meminta pemerintah daerah tempat asal mereka untuk mempermudah mereka menjalani hidup yang baru.

“Nantinya, mereka akan mendapatkan pendampingan dari dinas koperasi setempat untuk memajukan usaha mereka,” katanya.

Wali Kota Tri Rismaharini berharap semua lokalisasi di Surabaya tutup pada tahun ini. “Mudah-mudahan tahun ini bisa. Mudah-mudahan anggaran dari pemerintah pusat ada,” katanya.

Ia mengatakan anggaran untuk penutupuan lokalisai di Dolly sebesar Rp10 miliar.

“Itu anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Pemkot hanya mengkondisikan agar mereka bisa berdaya,” katanya. (ant/mk)

BSPS Belum Dicairkan Semua SUMENEP- Bappeda Sumenep belum mencairkan semua Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada warga tidak mampu dan miskin. Jumlah penerima BSPS tahun 2012 sendiri terdapat sekitar 90 penerima bantuan yang tersebar di beberapa kecamatan.

Salah satu warga Kalianget, Syarkawi, mengatakan, beberapa warga penerima bantuan BSPS di Desa Kalianget Barat dan Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget, masih belum menerima bantuan tersebut yang nilainya Rp 6 juta. Dirinya dengan bebera-

pa penerima bantuan sudah mengecek ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengetahui langsung mengenai penyebab tidak turunnya bantuan tersebut. “Alasannya, karena dua meninggal,” tuturnya, Selasa (28/5) kepada Koran Madura.

Dia menambahkan, selain alasan karena meninggal dunia, juga karena ada dua rekening ganda yang ditemukan oleh pihak bappeda dari masing-masing penerima bantuan. “Ternyata ada 8 penerima bantuan BSPS yang lain juga masih belum menerima. Pa-

dahal, tidak meninggal. Kami tidak mengerti kenapa sampai ada rekening ganda yang menyebabkan penerima lain tidak bisa direalisasikan. Jadi, kami menilai ini ada oknum yang bermain,” tukasnya.

Sementara itu, saat Koran Madura bermaksud menemui Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep untuk meminta keterangan terkait tidak turunnya bantuan BSPS tersebut, pihaknya masih belum bisa ditemui dengan alasan sedang sibuk sehingga tidak bisa memberikan keterangan secara detail. (athink/mk)

KRIMINAL

Polres Kembangkan Penyelidikan Kasus Bondet SUMENEP – Polisi Resor Sumenep masih mengembangkan penyelidikan kasus ledakan bom ikan rakitan.

Bondet terakhir meledak pada 25 Mei 2013 di Dusun Jambu Monyet Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng. Aksi pelemparan bondet berupa kaleng rokok terjadi di rumah berinisial H saat yang bersangkutan baru menyelesaikan salat tahajjut. Pelemparan yang kedua, ketika H menghubungi rekannya yang berinisial W dan B. “Sebelum sampai tujuan terjadi pelemparan lagi dan menyebabkan luka-luka disekujur kaki, tergores, lengan kiri dam pipi ditambah lima orang dari keluarga yang bersangkutan. Saat itu langsung dilarikan ke puskesmas setempat,” tutur Kapolres AKBP Marjoko ketika ditemui di kantornya, Selasa (28/5).

Pihaknya saat ini sudah memeriksa saksi-saksi tahap pertama, yaitu lima orang.

Selanjutnya akan dikembangkan lagi untuk menguatkan dugaan yang mengarah kepada pelaku pelemparan. Sayangnya, kendala dalam mengungkap bondet, masyarakat masih enggan dimintai ket-

erangan untuk menjadi saksi.

Padahal pihaknya sangat membutuhkan beberapa saksi.

Sesuai dengan pasal 184, minimal harus didapatkan dua alat bukti, yaitu keterangan saksi dan tersangka. “Yang dibutuhkan untuk jadi saksi bukan keberaniannya saja, tetapi saksi yang melihat langsung dan mendengar,” paparnya.

Untuk mengantisipasi bertambah maraknya penyebaran bondet dan potas, pihaknya

melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui safari jum’at. Dalam safari itu polres mengimbau tokoh agama maupun masyarakat umum, bahwa bondet dan potas termasuk dari bahan peledak (handak) yang berkait dengan undang-undang darurat nomer 12 tahun 1951 dan hukumannya seumur hidup, hukuman mati dan serendahrendahnya 20 tahun penjara. (athink/mk)

4

PAMEKASAN

RABU 29 MEI 2013 NO.0127| TAHUN II

KRIMINAL

Polisi Ungkap Indentitas Mayat Tak Dikenal

SUJUD SYUKUR : Puluhan aktivis mahasiswa menggelar aksi sujud syukur menyambut pergantian Kepala Kemenag Pamekasan. Mereka menilai tirani yang selama ini menyebabkan kemelut di instansi tersebut telah hilang.

Warga Sujud Syukur karena Kakan Kemenag Dipindah PAMEKASAN - Sejumlah aktivis mahasiswa menyikapi pergantian Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan dengan sujud syukur dan pelepasan balon terbang. Para aktivis menyatakan kegembiraannya dengan pergantian tersebut dan berharap kondisi Kemenag setempat lebih baik di bawah pimpinan yang baru.

Nurmaluddin bertukar posisi sebagai Kepala Kantor Kemenag Lumajang dengan pejabat sebelumnya, Muarif Tanthowi. Muarif sendiri, sebelum bertugas di Lumajang, pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di Kantor Kemenag Pamekasan.

Sejumlah aktivis dari Gerakan Pemuda Ronggosokowati (GPR) Pamekasan itu melakukan aksi sujud syukur di Monomen Arek Lancor Pamekasan dan dilanjutkan dengan orasi.

Koordinator GPR Pamekasan, Baisuni mengatakan sejak dipimpin Nurmaluddin, kantor Kemenag Pamekasan sering menjadi sasaran unjukrasa, baik yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa maupun guru dan siswa di lingkungan Kemenag.

Sebab, dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang baru sepuluh bulan memimpin Kemenag Pamekasan itu dinilai cenderung mengeluarkan kebijakan yang merugikan dan seringkali mengeluarkan katakata yang kurang pantas.

“Kami berharap, pergantian ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi Nurmaluddin, sehingga di tempat tugas yang baru dia akan menjadi pemimpin yang patut diteladani bawahannya,” kata Baisuni.

Kepada pimpinan yang baru, dia berharap agar lebih arif dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga membawa manfaat bagi pendidikan di bawah Kemenag Pamekasan, khususnya pendidikan pesantren dan Madrasah Diniyah.

Aksi juga dilakukan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) di halaman Kantor Kemenag Pamekasan. Para aktivis itu melakukan aksi menyambut pergantian pimpinan instansi tersebut dengan pelepasan balon ke udara dengan menyertakan foto Nurmaluddin dan Kepala Seksi Mapenda, Juhairiah.

Koordinator ARAK, Zainal Abidin mengatakan aksi itu sebagai simbol bahwa mereka tidak berharap lagi kembalinya Nurmaluddin ke lingkungan Kemenag Pamekasan.

Mereka juga berharap kebijakan yang pernah diambil Nurmaluddin tidak diterapkan oleh pemimpin yang baru.

“Kami sangat ingin agar situasi di Kemenag Pamekasan benar-benar baru. Jauh dari kedholiman dan arogansi pimpinannya,” kata Zainal Abidin.

Dia katakan, sekalipun Nurmaluddin sudah dimutasi, namun pihaknya menyatakan tidak akan mencabut

laporan dugaan korupsi yang dilakukan Nurmaluddin ke Kejaksaan Negeri Pamekasan maupun ke Polda Jawa Timur.

Sebab, dalam pandangan dia, kasus itu tidak serta merta gugur karena mutasi.

Juru bicara Persatuan Guru Swasta (PGS) Pamekasan, Zainullah juga mengaku bahagia dengan pergantian Kepala Kantor Kemenag. PGS menilai Nurmaluddin seringkali mengeluarkan kebijakan yang merugikan siswa.

Kepala Bagian Humas Kanwil Kemenag Jawa Timur, Fatchul Arief, kepada wartawan mengatakan serah terima jabatan Nurmaluddin ke Muarif, dilakukan di Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur di Surabaya, Rabu (28/7).

Arief mengatakan pergantian itu tidak ada kaitannya dengan kemelut yang selama ini menimpa Kantor Kemenag Pamekasan, namun untuk penyegaran rutin.

Para Guru Gembira Pergantian Kepala Kemenag Pamekasan dari Nurmaluddin ke Muarif Tanthowi mendapat sambutan positif dari kalangan guru dan beberapa pihak yang merasa dirugikan atas kebijakan yang dikeluarkan Nurmaluddin.

Mereka berharap, kebijakan yang seringkali dikeluarkan Kepala Kemenag Pamekasan yang lama, seperti pungutan liar (pungli) dalam pengurusan sertifikasi, juga dugaan pemotongan gaji dan dana tunjangan sertifikasi guru tidak lagi terjadi di bawah kepemimpinan Muarif Tanthowi.

Kepala Tata Usaha (TU)

MAN Pamekasan, Siti Fauziah mengatakan sejak mendengar informasi kepindahan Nurmaludin, ia dan rekan-rekannya di sekolah itu tak hentihentinya bersyukur.

“Alhamdulillah, dari pagi sampai sekarang, semuanya bersyukur, karena perjuangan kami dikabulkan. Mudah-mudah pejabat yang baru, mau mendengarkan apa yang menjadi cita-cita kami,” katanya.

Siti Fauziah tidak mempersoalkan dan menerima kedatangan Muarif Thantowi sebagai Kepala Kemenag menggantikan Nurmaludin.

Sebab, Muarif merupakan orang asli Pamekasan dan pernah bertugas di Depag Pamekasan, sebelum menjabat Kepala Kemenag Lumajang.

Sementara itu, kebijakan Nurmaludin yang pernah memutasi dua staf TU dan enam guru di sekolah itu, sampai saat ini tidak diikuti karena dinilai cacat hukum. Sebab, mutasi guru di tingkat MAN bukan kewenangan Kepala Kemenag tetapi harus melalui persetujuan Kanwil Kemenag Jatim. Sehingga, para guru itu tetap bertahan di MAN Pamekasan, karena SK mutasi itu dinilai tidak berdasar.

Sementara itu, Kepala TU MAN Jungcangcang Pamekasan Hasirullah tidak bersedia memberi penilaian terhadap sosok Nurmaludin maupun penggantinya Muarif Tanthowi. Sebab, ia belum pernah berhubungan langsung secara pribadi maupun kedinasan dengan yang bersangkutan.

Meski demikian, pihaknya membenarkan adanya pemotongan gaji guru untuk keg-

iatan Hari Amal Bhakti (HAB) sebesar Rp 175 ribu di masa Nurmaludin, juga penarikan dana koperasi sebesar Rp 350 ribu, namun sudah dikembalikan.

Ia juga mengaku belum banyak tahu dengan Muarif Tanthowi, karena meski pernah bertugas di Pamekasan, pihaknya tidak pernah berurusan langsung. Apalagi, semasa di Pamekasan, Muarif bertugas di posisi yang tidak bersentuhan langsung dengan kebijakan yang berkaitan dengan sekolah.

Semasa menjabat Kepala Kemenag Pamekasan, Nurmaludin banyak mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan reaksi dan protes dari kalangan guru negeri dan swasta. Di antaranya, pungutan biaya NRG Rp 500 ribu perguru yang lulus sertifikasi, pemotongan tunjangan fungsional yang diduga mencapai Rp 15,4 miliar yang sudah dilaporkan ke Kejari Pamekasan.

Selain itu, ia juga mengangkat saudara dan kerabatnya sebagai kepala sekolah negeri. Salah satunya Taufiqi, yang sebelumnya menjabat sebagai guru di MAN Sampang diangkat menjadi kepala MAN Pamekasan.

Nurmaludin juga sempat mengancam akan membunuh wartawan harian lokal Madura, karena memberitakan pemotongan gaji untuk kegiatan HAB. Kasus ini sudah ditangani polisi dan pada Rabu (29/5) hari ini, dijadwalkan akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan dengan agenda pembacaan dakwaan. (awa/ uzi/muj/rah)

PAMEKASAN - Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan mengungkap identitas mayat tak dikenal yang ditemukan warga Desa Kacok, Kecamatan Palengaan pada Senin (27/5).

Mayat laki-laki yang ditemukan dalam keadaan sudah rusak itu diidentifikasi bernama Heri, 50, warga Dusun Lot Polot, Desa Kacok. Jenazah laki-laki itu sudah diambil keluarganya dan sudah dimakamkan di pemakaman dusun tersebut.

Kepala Sub Bagian Humas Polres, Ajun Komisaris Maryatun, Selasa (28/5), mengatakan dengan ditemukannya identitas mayat, polisi kini fokus untuk mengungkap penyebab kematian korban dengan meminta keterangan anggota keluarganya.

“Kami saat ini masih menggali informasi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Jika karena unsur kesengajaan, maka kami juga akan mencari motif dan mengungkap siapa pelakunya,” kata Maryatun.

Warga Desa Kacok memang memperkirakan mayat laki-laki yang tidak dikenal itu adalah Heri.

Sebab, laki-laki itu dinyatakan hilang dari rumah selama empat hari dan tidak ada kabar beritanya. Hanya saja warga masih ragu, karena ciri tubuh mayat itu tidak sama dengan ciri tubuh Heri.

Sebelumnya, warga Desa Kacok menemukan mayat laki-laki yang tidak dikenal di sebuah areal kosong di desa itu. Mayat itu ditemukan pertama kali oleh Toyyib, warga Dusun Sajana, Desa Kacok dalam keadaan sudah mulai membusuk dan sebagian wajahnya rusak.

Mayat berjenis kelamin laki laki itu memiliki ciri-ciri bertubuh gemuk dan mengenakan penutup kepala dari sarung. Bagian wajahnya sudah tidak utuh, sehingga sulit dikenali.

Dugaan sementara, mayat itu merupakan korban kekerasan, karena di mulutnya terdapat darah yang sudah mengering.

“Memang ada tandatanda kekerasan. Tapi untuk memastikannya kami harus melakukan penyelidikan agar kesimpulan kami benar-benar memiliki kekuatan hukum,” kata Maryatun. (awa/muj/rah)

OSN

Disdik Siapkan Peserta Olimpiade IPS Tingkat Nasional PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan mulai mempersiapkan peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Penyiapan itu dilakukan dengan mencari siswa yang memiliki bakat di bidang mata pelajaran tersebut dari seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pamekasan.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Pamekasan, Muhammad Tarsun, Selasa (28/5), menjelaskan Disdik sudah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap siswa yang memiliki kemampuan bersaing di tingkat nasional di bidang pelajaran IPS. Para siswa itu akan dibina dan digembleng secara khusus di Pusat Pendidikan Sains (Pusdik Sains), agar bisa bersaing di ajang Olimpiade tingkat nasional di bidang mata pelajaran IPS. “Harapan kami, kemampuan mereka nantinya bisa ditingkatkan, setelah digembleng dan dibimbing secara khusus oleh pembimbing yang khusus pula nanti,” katanya.

Menurut Tarsun, sebelum menjalani pembinaan dan bimbingan di Pusdik Sains, para siswa dari 13 kecamatan itu harus mengikuti seleksi yang ketat. Proses seleksi itu saat ini masih berlangsung bagi siswa SMP dan SMA, yang memiliki kemampuan baik di bidang IPS. Dari seluruh siswa itu, nantinya akan dipilih sebanyak 70 siswa SMP dan SMA untuk mendapat bimbingan. Yaitu, tingkat SMP akan dipilih sebanyak 30 siswa dan SMA sebanyak 30 siswa.

Selain itu tenaga pengajar di Pusdik Sains, juga sudah diisi oleh tenaga-tenaga profesional seperti pembimbing mata pelajaran IPA yang sudah mengantarkan siswa-siswa berprestasi yakni Purwedi dan beberapa tenaga muda lainnya.

Berkaitan dengan kebutuhan biaya operasional kegiatan di Pusdik Sains, Tarsun menegaskan semuanya dibiayai oleh Pemkab Pamekasan. Anggaran yang disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan sebesar Rp 100 juta.

Menanggapi hal itu, aktivis Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) mendukung rencana itu. Hanya saja, rencana itu, harus dijalankan dengan baik, agar bisa meraih capaian maksimal dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di kabupaten tersebut.

Koorditor FKMP Pamekasan Sahur Abadi menyatakan rencana Disdik Pamekasan ini dinilai sebagai trobosan positif untuk meningkatkan kemampuan siswa dan memberi bisa memotivasi siswa lain dalam bersaing untuk mengasah kemampuan mereka.

Pihaknya berharap, agar rencana ini bisa dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan siswa yang berprestasi, yang mampu mengharumkan nama Pamekasan di tingkat nasional.

“Saya pikir ini rencana yang baik dan harus didukung. Harapannya, tentu semacam ini bisa dikembangkan pada bidangbidang yang lain,” katanya. (uzi/muj/rah)

PILKADES BRANTA

Warga Kecewa Bupati Abaikan Masalah Pilkades

UNJUK RASA. Puluhan warga yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Branta Pesisir itu mengungkapkan kekecewaannya dengan berunjukrasa ke kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Rabu (28/5). Dalam aksi itu, mereka membakar patung yang diibaratkan sebagai sosok Bupati Pamekasan.

PAMEKASAN - Puluhan warga Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, menyatakan kecewa dengan keputusan Bupati setempat, Achmad Syafii, yang melantik Kepala Desa (Kades) terpilih desa itu, Misbahul Laini, meski masih dinilai bermasalah.

Puluhan warga yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Branta Pesisir itu mengungkapkan kekecewaannya dengan berunjukrasa ke kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Rabu (28/5). Dalam aksi itu, mereka membakar patung yang diibaratkan sebagai sosok Bupati Pamekasan.

Koordinator aksi, Alfian Ramadhani, dalam orasinya mengatakan ada beberapa kejanggalan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Branta Pesisir yang berlangsung 11 Mei lalu. Di antaranya, setelah penghitungan suara selasai, tidak ada pengumumam pemenang pilkades, yang disaksikan masing-masing saksi, juga tidak ada Berita Acara Pilkades. ”Ironisnya setelah perhitungan suara, panitia Pilkades meninggalkan Tempat Pemungutan Suara, padahal tahapan pilkades belum tuntas,” kata Alfian.

Di antara temuan lain yang dinilai paling janggal dalam pelaksanaan Pilkades desa itu,

adalah adanya kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar, yang diduga menjadi bukti kecurangan panitia. Sehingga, jumlah suara sah, melebihi jumlah pemilih yang hadir pada saat pencoblosan.

Untuk itu dirinya meminta Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, melakukan penghitungan ulang perolehan suara Pilkades Branta Pesisir. Penghitungan ulang itu harus dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat setempat.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan pelantikan Kepala Desa Branta Pesisir tersebut dilakukan berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh

Tim Pengarah Kabupaten dengan pihak yang menolak hasil pilkades, panitia pilkades, dan tim pengarah di masing-masing kecamatan. Hasil pertemuan itu disepakati kades terpilih akan tetap dilantik, sementara pihak yang tidak puas akan menempuh jalur hukum.

“Sesuai kesepakatan dalam pertemuan itu, kades terpilih tetap dilantik sedang yang tidak puas, dipersilakan menempuh jalur hukum. Jadi, pelantikan itu didasarkan atas masukan tim pengarah kabupaten yang sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pilkades,” ucapnya. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN

Dishutbun Sarankan KBTK Perbaharui Benih Tembakau PAMEKASAN - Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan meminta Pengelola Kebun Bibit Tembakau Kecamatan (KBTK), di Pamekasan memperharui penebaran benih tembakau. Hal itu dilakukan karena tingginya curah hujan sehingga mempengaruhi kualitas bibit yang saat ini masih disemai maupun yang sudah ditanam.

Kepala Bidang (Kabid) Kehutanan dan Perkebunan, Dishutbun, Triwijaya, Selasa (28/5), mengatakan penebaran benih tembakau sebelumnya sudah disesuaikan dengan rencana penanaman tembakau yang diprediksi dimulai sejak pertengahan bulan lalu.

Namun karena iklim tidak mendukung, bibit tembakau yang sudah siap tanam belum bisa dilakukan proses tanam karena curah hujan masih tinggi. Dengan kondisi seperti ini, para pengelola KBTK harus memperbaharui penebaran benih.

Dalam memperbaharui benih ini, tidak diperlukan anggaran tambahan dan tetap

5

RABU 29 MEI 2013 NO.0127| TAHUN II

memaksimalkan anggaran yang tersedia sebelumnya.

Yaitu, dengan menebar benih yang sudah dibagikan sebelumnya.

“Tidak perlu ada anggaran baru, karena anggaran sudah ada sebelumnya. Jadi kami memang sudah siapkan penebaran benih tahap satu termasuk pembaharuannya,” katanya.

Triwijaya belum bisa menyebutkan persentase lahan benih tembakau yang harus diperbaharui. Namun diperkirakan merata di semua KBTK karena sampai saat ini belum ditanam.

Selanjutnya, ia belum bisa memperkirakan awal

musim kemarau atau awal musim tanam tembakau setelah prakiraan sebelumnya meleset. Pihaknya masih menunggu tanggapan dari koordinasi yang dilakukan terhadap Badan Meteorologi, Klimatoligi dan Geofikasi (BMKG) Karang Ploso, Malang.

Dari klarifikasi itu, nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak terkait seperti, Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) perwakilan pabrikan, serta instansi terkait.

Sebab, penentuan awal musim tanam ini, erat kaitannya dengan penentuan buka tutup gudang.

Sementara itu, jumlah KBTK yang disediakan Pemkab Pamekasan tersebar di 10 kecamatan dari 13 kecamatan se-Pamekasan.

Kecuali Kecamatan Galis, Pamekasan dan Kecamatan Pademawu tidak disediakan karena kawasan tersebut tidak cocok untuk dijadikan sebagai kawasan budidaya tembakau.

Penyediaan KBTK ini bukan untuk pemenuhan kebutuhan bibit tembakau, tapi hanya untuk meringankan beban petani.

Adapun bibit tembakau yang disediakan terdiri dari bibit prancak 95 dan cangkring 95. Bibit tembakau ini dianjurkan untuk ditanam petani karena sesuai permintaan pabrikan.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pamekasan Hosnan Ahmadi meminta Dishutbun Pemkab setempat agar tidak memaksakan bibit itu dibudidayakan di wilayah yang tidak menguntungkan petani.

Ia mengakui, bibit tembakau yang direkomendasi pemerintah memang sesuai kebutuhan pabrikan, tetapi hal ini tidak menguntungkan bagi petani di wilayah tegal dan gunung. Sebab daun yang dihasilkan sangat sempit dan harga jualnya hampir setara dengan tembakau varietas lain.

Hosnan meminta Dishut-

bun setempat menyiapkan bibit lain yang dibutuhkan petani untuk meringankan biaya produksi. Sebab, kalaupun dipaksakan menanam bibit tembakau varietas lokal yang sebagian disiapkan pemerintah, petani akan memilih bibit yang dinilai lebih menguntungkan.

“Selama dibutuhkan petani, saya pikir pemerintah harus menyiapkan bibit lain yang kualitasnya setara.

Kajian akademis saja tidak cukup, selama tidak memberikan nilai ekonomis lebih bagi petani,” katanya.

Dia jelaskan, bibit tembakau yang selama ini masih banyak ditanam petani yaitu varietas virginia, melati tumpang, bukabu, dan varietas lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Selanjutnya, ia meminta agar Dishutbun setempat juga menyiapkan bibit tembakau dengan varietas yang dibutuhkan petani, agar bibit yang disiapkan pemerintah tidak sia-sia. (uzi/muj/rah)

EKSEKUSI TANAH. Sejumlah warga berusaha menghalau personel kepolisian yang mengawal eksekusi tanah, di Jalan Musyawarah, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumut, Selasa (28/5). Eksekusi tanah seluas 2.160 meter berakhir ricuh karena warga menolak proses eksekusi tersebut.

BANTUAN UNTUK GURU

Guru Minta Kemenag Ganti Tunjangan Insentif PAMEKASAN - Guru swasta penerima tunjangan insentif di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta Kepala Kantor Kemenag setempat, Normaludin, agar mengganti tunjangan insentif yang diduga telah “digelapkan”.

Juru bicara guru Pamekasan Zainullah, Selasa (28/5), mengatakan para guru penerima tunjangan sangat membutuhkan dana itu, karena tunjangan yang diduga digelapkan Normaludin itu milik guru swasta yang honornya sangat kecil dan tunjangan itu memang menjadi hak guru.

“Sampai saat ini kami tetap menyuarakan agar hakhak kami diberikan, karena sebenarnya itu memang telah menjadi hak para guru,” kata Zainullah.

Zainullah mengemukakan hal ini setelah menggelar aksi sujud syukur di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, bersama para guru swasta penerima tunjangan insentif yang hingga kini masih ditangguhkan oleh Kepala Kemenag Pamekasan Normaludin itu.

Aksi sujud syukur ini digelar para guru, menyusul adanya keputusan dari Kementerian Agama (Kemenag) RI yang meminta Kepala Kemenag Normaludin pindah dari Kabupaten Pamekasan ke Kabupaten Lumajang.

“Kami senang dengan pindahnya Normaludin dari Pamekasan. Tapi di satu sisi, kami masih khawatir, karena hak-hak kami belum diberikan, yakni tunjangan insentif guru tahun 2012,” kata Zainullah.

Oleh sebab itu, ia berharap semua tunjangan insentif guru Pamekasan diberikan, sebelum yang bersangkutan pindah tugas dari Kabupaten Pamekasan.

“Kami senang, Normaludin pindah, karena sejak menjabat Kepala Kemenag Pamekasan banyak kebijakan yang ia tetapkan merugikan para guru,” katanya menjelaskan.

Selain para guru, aktivis mahasiswa dan LSM di Pamekasan juga menggelar aksi melepas balon di halaman kantor Kemenag di Jalan Swatantra, Pamekasan.

Balon yang dilepas para aktivis LSM dan mahasiswa bergambar Kepala Kemenag Pamekasan Normaludin dan stafnya Juhairiyah, bertuliskan “Selamat Jalan Normaludin Ondur Pa Jheuh (pergilah sejauh-jauhnya) dari Bumi Gerbang Salam Pamekasan”.

Pada balon satunya yang bergambar Juhairiyah bertuliskan “Hati-hati Bu Normal-Udin Perbanyak Minta Ampun”.

Menurut juru bicara pegiat LSM Pamekasan Zainal Abidin, pelepasan balon menjelang kepindahan Kepala Kemenag Normaludin itu dimaksudkan sebagai salah satu bentuk protes atas berbagai kebijakan pimpinan lembaga agama itu yang banyak melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Khususnya terkait dengan kasus dugaan penggelepan insentif guru yang dilakukan oleh pimpinan lembaga itu bersama sejumlah oknum staf di Kementerian Agama Pamekasan tersebut.

Juhairiyah sendiri merupakan salah seorang staf Kemenag Pamekasan yang diduga menjadi konseptor dalam setiap kebijakan Normaludin, termasuk berbagai bentuk pungutan.

“Tapi yang paling menjadi perhatian kami adalah tunjangan insentif guru itu.

Karena korbannya kan guruguru swasta yang memang honornya sangat rendah,” kata Zainal Abidin.

Pada tahun 2012, sebanyak 9.834 guru di bawah naungan Kemenag Pamekasan mendapat tunjangan insentif dari pemerintah pusat, masing-masing sebesar Rp 3.000.000 per orang.

Mereka itu merupakan guru dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat Taman Kanak- Kanak hingga Madrasah Aliyah (MA).

Tetapi, dari jumlah sebanyak 9.834 yang seharusnya mendapatkan tunjangan insentif itu, hanya 4.697 orang yang menerima dan lainnya hingga kini belum menerimanya.

Mereka itu terdiri dari guru TK atau Raudatul Atfal (RA) sebanyak 1.001 orang, guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 1.660 orang, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.311 orang, dan guru Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 725 orang.

Jika dikalkulasi dari sisa guru yang hingga kini belum mendapatkan tunjangan insentif masing-masing sebesar Rp 3.000.000 juta itu, maka total dana tunjangan yang belum dicairkan mencapai Rp15.411.000.000.

Kasus dugaan penggelapan tunjangan dana insentif guru sebesar Rp 15,4 miliar lebih ini juga telah dilaporkan ke pihak Kejaksanaan Negeri Pamekasan oleh para pegiat LSM, namun hingga kini belum dilakukan penyidikan.

“Bantuan tunjangan insentif guru itu dari pemerintah pusat dan ditujukan ke rekening penerima bantuan secara langsung, bukan melalui Kemenag Pamekasan,” katanya. (ant/rah)

KMPP

Mahasiswa STAIN Ingin Mengelola Radio Kampus PAMEKASAN - Belasan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pamekasan, Selasa (28/5), berunjukrasa di kampus mereka, menuntut pengelolaan radio komunitas di kampus itu diserahkan ke mahasiswa.

Mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Ma-

hasiswa Peduli Penindasan (KMPP) itu menilai sudah selayaknya media siaran itu pengelolaannya diserahkan kepada mahasiswa. Sebab, selain keberadaannya karena gagasan mahasiswa, pengelolaan radio itu dinilai dapat mengembangkan kreatifitas dan bakat mahasiswa di

bidang jurnalistik dan pengelolaan media.

Ketua KMPP, Syairi menyatakan radio komunitas di Kampus STAIN Pamekasan merupakan hasil gagasan mahasiswa pada 2001. Saat itu, radio komunitas didirikan sebagai wadah mahasiswa dan mengembangkan kemampuan

broadcasting serta menejemen radio. Namun belakangan, pengelolaan media tersebut diambil alih dosen sedang mahasiswa hanya menjadi staf pengelola.

Karenanya, mereka menuntut kepada pihak kampus agar mengembalikan pengelolaan dan menejemen radio komunitas itu kepada mahasiswa. Kalaupun dosen masih dilibatkan seharusnya menjadi penasehat, bukan menjadi bagian dari menejemen radio.

“Radio ini wadah untuk menampung dan mengembangkan kemampuan mahasiswa. Kalau semuanya dikelola dosen, gak ada gunanya bagi mahasiswa,” katanya.

Dalam aksi itu, mereka hanya ditemuai oleh Sekretaris Direktur Radio, Hafid Efendi. Kepada para mahasiswa yang berunjukrasa, Hafid menyatakan, bahwa pengelolaaan radio itu diambil alih pihak kampus karena sudah kesepakatan senat.

Namun, kata dia, pimpinan perguruan tinggi negeri di Pamekasan itu tetap memberi porsi kepada mahasiswa untuk direkrut sebagai penyiar. Bahkan, sampai saat ini penyiar yang sudah direkrut dari unsur mahasiswa sudah mencapai enam orang.

Ia menambahkan bahwa pengelola radio hanya diberi amanah untuk mengelola, mengatur program acara, seperti menentukan narasumber talkshow. Selebihnya, kegiatan operasional pengelolaan dilakukan oleh mahasiswa yang sudah direkrut sebelumnya.

Dengan pengelolaan

yang ditangani oleh dosen, maka sebenarnya hal itu mengindikasikan ketidakpercayaan pihak STAIN kepada mahasiswanya sendiri. Para petinggi STAIN sepertinya tidak meyakini program radio komunitas tersebut berjalan baik dalam pengelolaan mahasiswa sehingga petinggi

STAIN menunjuk dosen menjadi pengelolanya.

Untuk itulah, para mahasiswa sangat berharap pihak pengelola radio yang kini ditangani dosen dengan senang hati mengembalikan pengelolaan radio komunitas tersebut ke tangan para mahasiswa. (uzi/muj/rah)

6

SAMPANG

RABU 29 MEI 2013 NO.0127| TAHUN II

OPERASI

Dishubkominfo Temukan 12 Perahu Tak Bersurat SAMPANG - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sampang dalam operasinya dengan polisi air laut menemukan perahu nelayan yang sedang beroperasi tidak memiliki surat, Selasa (28/5). 12 perahu yang ditemukan langsung ditilang.

Mulai dari pukul 08.30 sampai sekitar pukul 10.30, dishubkominfo bersama dengan polisi air laut menyisir pantai di sekitar Camplong. Permata, Polagan dan Pulau Mandangin. Petugas mendatangi satu persatu perahu nelayan yang sedang beroperasi untuk menanyakan surat-suratnya. Saat ditanyakan, banyak ditemukan perahu yang masih belum melengkapi surat-suratnya.

Kasi Pelabuhan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sampang Edy Suprapto mengatakan, operasi ini dilakukan agar pemilik perahu atau nelayan melengkapi surat-suratnya dalam melakukan operasi penangkapan ikan, dan akan menilang perahu yang tidak bisa melengkapi surat-suratnya.

“Setelah kami lakukan operasi terhadap nelayan yang sedang beroperasi, kami ban-

yak menemukan pemilik perahu yang masih belum melengkapi surat-suratnya dan kami menilang perahu yang suratnya sudah mati sebagai bukti dengan penarikan jangkar dan talinya dan ini kami akan kembalikan setelah mereka sudah memperpanjang surat-suratnya,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (28/5).

Edy juga menambahkan operasi ini dilakukan karena sebagai agenda rutinitas setiap bulan sekali, dan para pemilik perahu dapat memperhatikan surat-suratnya karena suratsurat perahu harus diperpanjang setiap setahun sekali. Namun, dalam operasi ini ditemukan sebanyak 12 perahu yang masih belum melengkapi surat-suratnya diantaranya 10 warga Pulau Mandangin dan 2 dari warga Permata Juklanteng.

“Kami sudah menilang sebanyak 12 perahu dari warga Pulau Mandangin dan Permata, dan ini kami lakukan setiap sebulan sekali karena tidak menutup kemungkinan pemilik perahu yang lain banyak yang masih belum melengkapi surat-suratnya,” imbuhnya (jun/ lum)

JALAN AMBRUK

Pengendara Harus Waspada INTEROGASI. KBO Reskrim Polres Sampang Ipda Siswo DC Tarigan saat menginterogasi tekong MHY sebelum dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Sampang.

Polisi Gagalkan Penyelundupan Sembilan TKI Ilegal SAMPANG- Upaya penyelundupan sembilan TKI ilegal berhasil digagalkan oleh jajaran Polres Sampang, Senin (27/5). Kesembilan TKI yang bakal dibawa ke Sabah, Malaysia itu, berhasil diamankan anggota gabungan Resmob dan Polsek Torjun di Pertigaan Jalan Raya Torjun. Satu orang tekong dengan inisial MHY (43), warga Desa Tamba Agung Ares, Kecamatan Ambunten, Sumenep juga berhasil digelandang ke Mapolres Sampang.

Lima orang dari sembilan TKI ilegal itu merupakan warga Sumenep. Sedangkan empat orang lainnya warga Sampang. Mereka yang asli warga Kecamatan Ambunten, Sumenep, adalah Haniyah (30), warga Dusun Tambaagung; Mohammad Aripin (19), warga

Desa Ambuten; Ach Fauzan Adzima (23), warga Desa Ambuten; Hasan Basri (31), warga Desa Ambuten; Lutfi Ahsanul Hasan (20), Desa Ambuten. Sisanya, empat orang asli warga Kec Pangarengan, Sampang adalah Mohammad Alusi (29), warga Desa Ragung; Nurul

Jannati (23), warga Desa Ragung; Diyanto (31), warga Desa Ragung; Hasan (48), warga Desa Ragung.

Kasat Reskrim Polres Sampang melalui KBO Reskrim Ipda Siswo DC Tarigan mengatakan, penangkapan terhadap para tersangka TKI ilegal itu berawal dari informasi masyarakat sekitar yang melihat ada upaya pengiriman TKI dalam jumlah banyak. Karena curiga dengan adanya pihak pengkoordinir, masyarakat yang dirahasiakan namnya itu kemudian melapor ke aparat kepolisian. ”Langsung kami menerjunkan anggota (polisi) ke TKP. Ternyata para TKI sudah mengendarai mobil L300 dengan nopol M 384 NA. Lan-

tas anggota kami menggiring mereka ke sini (Mapolres Sampang),” kata Tarigan kepada awak media, Selasa (28/5).

Selanjutnya, para tersangka ditempatkan sel tahanan Mapolres Sampang untuk kepentingan pemeriksaan.

Mereka bakal dijerat dengan Pasal 102 Jo Pasal 4 UURI No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Dari para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa paspor, KTP dan mobil L300 nopol M 384 NA. ”Selain menahan satu tekong dan sembilan TKI ilegal, kami juga mengamankan sopir mobil L300 tersebut,” tandasnya. (lum)

Sampang - Jalan di Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang, beberapa waktu lalu ambruk setinggi sekitar hampir 2 meter. Hingga saat ini belum diperbaiki. Warga yang hendak melintas di jalan tersebut harus ekstra hatihati. Selain karena ambruk, jalan tersebut juga dipadati siswa.

Miskiyah (40), warga Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang, menuturkan, kondisi ambruknya jalan tersebut sudah hampir satu bulan.

Dimungkinkan, karena tidak kuatnya tanah di bawahnya sehingga membuat tanah hampir separuh jalan tersebut ambruk sedalam dua meter.

“Mungkin karena sering hujan itu, Mas, bisa kayak gitu. Apa lagi sini sering hujan, itu pun pelintas bukan kendaraan kecil, kendaraan besar juga ada,”ucapnya sembari menunjukkan jalan itu, Selasa (28/5).

Diungkapkanya, jalan yang tak pernah padat pelintasnya itu sangat dikwatirkan oleh dirinya. Dikarenakan, anaknya serta penjalan lainnya sering melintasi di daerahnya. Hal itulah, membuat dirinya was-was jika anaknya melewatinya.

“Saya khatirnya bukan apa, Mas, anak kecil untuk ke sekolah dan warga lainnya harus hati-hati, apa saya harus nuntun anak saya terus tiap pagi,”terangnya kepada Koran Madura.

Hal senada juga disampaikan oleh Wasil (25), warga Desa Rongtengah Kecamatan Kota Sampang, menuturkan, ambruknya jalan itu di duga karena kurangnya beton penguat di pinggir jalan. Terlihat, setelah ambruknya jalan tak ada satu pun pengungat untuk jalan itu.

“Kalau dilihat ini memang seharusnya saat pembuatan dan pengaspalan dikasih pengungat jalan lah,

suapay tidak amblas ke jalan lainnya,”ungkapnya.

Lanjut Wasil, ia juga menyanyangkan pemerintah setempat tak ada satu pun yang menanganinya. Justru, rusaknya jalan itu hampir lama.

Setiap hari dirinya melewati jalan untuk mendidik di daerah utara tersebut. Sehingga, saat melintasi jalan itu harus mengurangi kecepatannya.

Pasalnya, banyak truk saat berpapasan tak bisa dilalui.

“Kalau tiap hari saya ngajar itu harus pelan, karena kalau sudah berpapasan dengan kendaraan besar gantian takutnya tidak nututi dan terjadi yang tidak kita inginkan,” ucapnya.

Warga setempat juga sangat berharap, pemerintah segera bisa menangani hal itu. Agar semuanya terhindar dari bahanya yang pelintas belum mengetahui hal itu. Apa lagi, saat pelintas jalan di kondisi malam hari.(ryn/lum)

PRA PILKADES

Pilkades Taman Sare Terlaksana Awal Juli SAMPANG - Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anak Indonesia Bersatu (LSM GAIB) mempertanyakan kedatangan masyarakat Taman Sareh yang mendatangi Kantor Kecamatan Kota Samapng, Senin (27/5), karena desa tersebut sudah lama tidak dipimpin oleh kepala desa terpilih tahun 2008 yang tersandung masalah pemalsuan ijazah.

Ketua DPC LSM GAIB Selamet Riyadi mengatakan, masyarakat Taman Sareh sudah lama tidak dipimpin oleh kepala desa terpilih, sehingga hal ini perlu diakomodasi oleh pihak-pihak terkait agar

tidak terulang lagi kejadian yang sebelumnya. Ibarat seorang anak, warga Taman Sare saat ini tidak memiliki orang tua yang menfasilitasi kebutuhan.

“Saya berharap pelaksanaan pilkades di Desa Taman Sareh nantinya dapat terlaksana sesuai dengan harapan warga, karena sudah lama warga di sana tidak mempunyai pimpinan di desanya sendiri, dan kemarin kami melihat warga Taman Sareh berbondong-bondong mendatangi kantor kecamatan makanya kami menanyakan itu,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (28/5).

ASUSILA

Pencabulan Berkedok Buang Sial Sampang – Mawar, nama samaran, (13), warga Kampung Rong Caker Desa Taman Sareh Kecamatan Kota Sampang harus kehilangan keperawannya di tangan pria tak bertanggung jawab. Ia menjadi korban pencabulan yang di lakukan oleh SR (25). Perbuatan asusila itu berkedok membuang sial agar korban selamat dalam hidupnya.

Perbuatan asusila itu berlangsung, Minggu (26/5), sekitar pukul 23.00 Wib, saat pelaku SR (25) memaksa korban ke salah satu makam di daerahnya untuk membuang sial agar selamat ke depannya.

Namun, setelah korban menuruti ajakan pelaku ke makam tersebut. Di tengah perjalanan, pelaku memanfaatkan korban yang masih siswa untuk memenuhi hasrat nafsu bejatnya Bahkan, pelaku juga memaksa korban untuk melakukan persetubuhan de-

Sementara Camat Kota Sampang Suryanto mengatakan, kedatangan warga Taman Sareh menyampaikan sudah melakukan beberapa tahapan tentang pemilihan pilkades, dan mereka datang bersama dengan calon kepala desa yang sudah ditentukan melalui pendaftaran, serta mencapai kata kesepakatan siapa saja nantinya yang akan mempunyai hak untuk memilih.

“Masyarakat Taman Sareh yang datang ke sini adalah P2KD dengan bacalon dalam rangka untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan siapa

nantinya yang akan jadi daftar pemilih karena yang menjadi problem adalah peserta pemilih yang berada di luar apakah mereka nantinya mempunyai hak pilih atau tidak namun mereka sepakat untuk yang berada diluar tidak dapat memilih” ujarnya Suryanto juga menambahkan kalau pemilihan pilkades di Desa Taman Sareh akan dilaksanakan pada awal Bulan Juli itu pun kalau tidak terbentur dengan pilgub, dan apabila nantinya tidak boleh maka dengan teerpaksa akan menunda pelaksanaannya. (jun/mk)

WIRAUSAHA

Pengrajin Bambu Terima Banyak Order

ngan SR. Selain dengan memaksa, korban juga diancam jika perbuatan amoralnya diceritakan kepada orang lain.

Selain dengan memaksa, korban juga diancam jika perbuatan amoralnya diceritakan kepada orang lain.

Akibat dari kejadian itu, kini korban mengalami trauma dari kejadian yang menimpa dirinya. Bahkan, setelah menjalani pemeriksaan dengan bukti hasil visum, Selasa (28/5), korban masih mengalami pusing. (ryan/lum)

AMBRUK. kondisi jalan rusak di desa blu’uran kecamatan karang penang

SAMPANG- Ahmad (35) pengrajin bambu asal Kelurahan Polagan Kecamatan Kota Sampang saat ini mendapat banyak order. Melalui

tangan terampilnya, bahan dasar bambu bisa menjadi alat kebutuhan rumah tangga yang bisa mendatangkan nilai rupiah dan cukup

menghidupi kebutuhan keluarga.

Menurut bapak dari dua anak tersebut, awal merintis usahanya melihat potensi pohon bambu yang banyak tersedia di Kabupaten Sampang, sehingga membuatnya memulai usaha kerajinan bambu sejak tahun 2009 dengan modal Rp. 300.000. Saat ini sudah berhasil meraih keuntungan jutaan rupiah per-bulan.

“Melalui usaha kerajinan bambu ini, saya bersama keluarga secara kebutuhan ekonomi sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan, saat ini saya sudah mengajak saudara saya yang masih belum memiliki pekerjaan untuk berkerja bersamasama mengolah bahan dasar bambu menjadi kerajinan alat rumah tangga yang layak dijual,” tuturnya, Selasa (28/7).

Perjalan usaha kerajinan bambu yang dirintis Ahmad pada 5 tahun lalu ini, sudah kebanjiran pesanan dari pelanggan di 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang.

Bahkan, tak jarang ada konsumen dari luar Kabupaten Sampang seperti dari Pasuruan dan daerah lain di Jawa Timur juga sengaja datang untuk memesan kerajinan bambu.

“Pesanan konsumen kerajinan bambu bermacammacam mulai dari kursi, rangkar ayam, penjemur tembakau, alat penyangkah tambak garam dan peralatan rumah tangga yang lain. Sedangkan harganya per-unit kerajinan bervariasi tergantung tingkat kesulitannya, mulai dari harga puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Siti Rahmah (30), istri Ahmad, yang juga ikut membantu membuat kera-

jinan bambu rumahan. Karena terlalu banyak pesanan dari konsumen, untuk bahan baku batang bambu setiap harinya bisa menghabiskan satu truk dengan isi batang bambu ukuran 4 meter sebanyak 300 batang bambu dengan harga kulakan bahan baku bambu setiap batang Rp. 4.500.

“Untuk mendatangkan bahan baku bambu, kami saat ini harus mendatangkan dari Kecamatan Omben dan Kecamatan Kedundung, mengingat bahan baku bambu di Kecamatan Kota sangat sedikit tidak terlalu banyak ketimbang wilayah Kecamatan yang masih jauh dari kota Sampang.

Kami berharap usaha kami ini juga mendapatkan perhatian dari pemerintah Sampang untuk dibantu permodalannya agar bisa lebih besar lagi,” harapnya. (hol/lum)

BANGKALAN

7

RABU 29 MEI 2013 NO.0127 | TAHUN II

Pedagang Eceran Diduga Jadi Penyebab Masalah Elpiji BANGKALAN - Kelangkaan dan melonjaknya harga bahan bakar gas elpiji yang terjadi belakangan ini membuat masyarakat sangat resah. Keresahan tersebut direspon oleh komisi B DPRD Bangkalan dengan memanggil semua pihak terkait, di antaranya Kabag Perekonomian Pemkab Bangkalan, Kadisperindag, pihak Pertamina, dan sejumlah Agen Distributor Elpiji yang ada di Bangkalan.

Pemanggilan tersebut bertujuan untuk membahas akar permasalahan kelangkaan elpiji. Dalam hearing tersebut juga dibicarakan tentang solusi dari permasalahan elpiji selama ini.

Menurut Kadisperindag Bangkalan Nawawi, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, diketahui bahwa pasokan distribusi gas elpiji bersubsidi untuk Kabupaten Bangkalan belum mengalami penurunan. Untuk itu, pihaknya berharap agar distributor selalu memberikan laporan untuk memudahkan dalam melakukan pemantauan.

“Laporan tiap bulan dari para distributor dan agen yang kami terima menyebutkan bahwa pasokan elpiji tidak mengalami penurunan, malah harga cenderung naik. Kami berharap untuk mengantisipasi hal itu, setiap bulan pihak Distributor hendaknya melapor kepada kami untuk memudahkan pemantauan,” katanya.

Senada dengan Nawawi, Kabag Perekonomian Pemkab Bangkalan Rudiyanto menyatakan bahwa tidak ada

mekanisme yang salah dari pendistribusian elpiji bersubsidi selama ini. Akan tetapi, pihaknya menjadi heran karena keberadaan elpiji menjadi langka dan harganya melonjak tajam.

“Tidak ada mekanisme yang salah. Pantauan kami di lapangan, semua berjalan sebagaimana mestinya. Walau demikian, kami membenarkan bahwa ada keluhan dari warga atas kenaikan harga tersebut. Di agen harga elpiji masih Rp 13.000, sedangkan di pengecer malah mencapai Rp 17.000 bahkan sampai Rp 20.000. Seharusnya kenaikan itu tidak perlu terjadi karena sesuai aturan pemerintah untuk penjual yang berjarak di atas 60 km saja yang diizinkan bisa menambah ongkos kirim dengan cara diakumulasikan pada harga eceran,” paparnya Sementara itu, salah satu Agen Distributor Elpiji di Bangkalan Setyadi mengungkapkan bahwa prilaku pedagang eceran menjadi penyebab kelangkaan bahan bakar bersubsidi tersebut.

Karena, akhir-akihir ini para pengecer memborong bahan

doni heriyanto/koran madura

HEARING: Komisi B DPRD Bangkalan saat memanggil Kabag Perekonomian Pemkab Bangkalan dan Kadisperindag, pihak Pertamina dan sejumlah Agen Distributor Elpiji dalam rangka hearing untuk membahas kelangkaan elpiji, Selasa (28/5) kemarin. bakar pengganti minyak tersebut. Jadi, permasalahan itu ada pada pengecer, sedangkan yang kena imbasnya adalah konsumen.

“Pengecer suka memborong akhir-akhir ini Pak, semisal salah satu pelanggan kami, biasanya 50 tabung 2 minggu sekali kami kirim, sekarang maunya 50 tabung per hari,” jelasnya.

Lebih lanjut Setyadi mengatakan bahwa masalah kelangkaan yang terjadi sebetulnya telah bermula saat

konversi gas dilakukan. Sebelumnya, masyarakat enggan untuk menggunakan tabung elpiji karena dinilai berbahaya. Akan tetapi, sejak subsidi minyak tanah dihapus, masyarakat semua beralih pada gas elpiji. Sehingga kebanyakan setiap orang untuk saat ini memiliki dua tabung gas.

“Sebetulnya masalah ini ada dari saat awal konversi minyak tanah ke gas elpiji dilakukan. Saat itu, isu yang merebak tentang elpiji yang

tidak aman menyebabkan masyarakat enggan menggunakan elpiji. Data penggunaan elpiji yang dipakai adalah saat awal konversi itu dilakukan dan data itulah yang menjadi kuota pendistribusian elpiji ke Bangkalan. Namun saat ini pengguna elpiji sangat berlipat ganda, bahkan hampir setiap rumah sudah memiliki 2 tabung, otomatis kebutuhan meningkat sedangkan pasokan masih sama,” paparnya.(dn/rah)

GAS

Pemkab Mestinya Ajukan Tambahan Kuota Elpiji

BANGKALAN - Pihak Pertamina mempersilakan Pemkab Bangkalan mengajukan penambahan kuota distribusi Elpiji. Kebutuhan elpiji bersubsidi di Bangkalan sudah mulai tidak sebanding dengan pasokan normal. Dari hasil pertemuan sejumlah pihak yang difasilitasi oleh komisi B DPRD Bangkalan, diketahui bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap elpiji mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan kuota dari pertamina yang masih mengacu pada angka pengguna saat awal konversi dilakukan.

Salah satu agen distributor elpiji di wilayah setempat, Setyadi mengatakan bahwa pertumbuhan angka pengguna elpiji saat ini sangat signifikan dibandingkan sebelumnya. Karena elpiji saat ini menjadi satu-satunya bahan bakar rumah tangga yang dapat diakses khalayak umum setelah sebelumnya subsidi minyak tanah dihapus oleh pemerintah. “Saat awal konversi ini dilakukan kami sangat kesulitan memasarkan elpiji Pak. Masyarakat enggan menggunakannya. Banyak tabung masyarakat yang merupakan jatah pemerintah malah dijual. Penggunanya sangat minim saat itu. Padahal angka pengguna saat itu adalah acuan kuota pemerintah untuk pendistribusian di Kabupaten Bangkalan,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Senior Eksekutif Gasdom Per-

PENGADAAN MOBIL DINAS

BBM

BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan menilai mobil dinas (mobdin) milik pejabat dinilai belum memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyamaan standar kelayakan tersebut dinilai perlu dilakukan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Meskipun hal itu akan direalisasikan secara bertahap.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ahmat Hafid mengaku perlu melakukan pembaharuan sebagai upaya peningkatan pelayanan masyarakat.

Meskipun begitu dirinya tidak menyebutkan anggaran yang disediakan dalam pengadaan mobdin setiap kepala SKPD. Sebab, hak penganggarannya tetap berada pada satuan masing-masing.

BANGKALAN – Polres Bangkalan kembali menangkap tiga buah mobil yang berisi 5681 liter. Ketiga mobil tersebut diamankan lantaran ada kecurigaan masyarakat, ketika melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Blega diluar batas ketentuan.

“Berdasarkan informasi warga, kami menangkap 3 buah mobil jenis L-300 yang sedang mengisi solar,” kata Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro melalui Kasatreskrim AKP Muhammad Lutfi, kemarin (28/5).

Mobdin Terus Dibenahi karena Dinilai Tak Layak

Setiap pengadaan barang, memang melekat pada tiap SKPD...”

Ahmat Hafid Kepala BPKAD Bangkalan

"Setiap pengadaan barang, memang melekat pada tiap SKPD. Seperti Dinsosnakertrans saat ini, menggunakan mobil Inova dalam perjalanan kepala dinas, sedangkan dulu masih menggunakan APV," ujarnya.

Dia menambahkan, wewenang BPKAD hanya menyangkut Perencanaan dan Pengendaliannya. Selain itu, pembinaan, pengawasan, dan pemindahtanganan barang.

Menurutnya, peremajaan kendaraan milik kepala dinas sudah dilakukan sejak tahun lalu.

Untuk tahun anggaran 2013, SKPD yang mendapatkan kendaraan roda empat yang baru yaitu Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, PU Cipta Karya, Dinsosnakertrans, BPKAD, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Badan Lingkungan Hidup. Sedangkan pada tahun 2012, standarisasi

mobdin dilakukan pada Bappeda, Inspektorat, dan Dinas Kesehatan.

"Mobil yang lama, yakni APV diserahkan pada sekretaris untuk perjalanan dinasnya. Sebab, sekretaris merupakan tangan kanan dari kepala dinas yang harus kontinyu mewakili tugas-tugas yang dilakukan kepalanya," terang Hafid.

Hafid mencontohkan, kalau kepala dinas di SKPD tidak dapat menghadiri undangan kerja atau semacamnya, tentunya sekretaris yang akan didelegasikan untuk menghadiri. Menurutnya, semua itu dalam rangka memaksimalkan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Lanjut Hafid, pengadaan kendaraan dinas untuk eselon II dan III tersebut sebenarnya sudah disesuaikan dengan pengadaan kendaraan yang diatur oleh pemerintah. Berdasarkan standart operasional sarana prasarana daerah. Hal itu diatur dalam Permendagri nomor 11 tahun 2007 dan Perbup nomor 71 tahun 2012 tentang standarisasi sarana prasarana kerja pemerintahan daerah.

"Jadi sesuai kemampuan daerah akan dipenuhi standar tersebut secara bertahap. Dengan tidak menyampingkan kepentingan publik. Hal itu otomatis akan dilakukan sampai kendaraan benar-benar layak," ungkapnya.

Dalam petunjuk peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengadaan mobil dinas untuk eselon II, yakni jenis minibus dengan pemakaian bensin untuk mesin 2000cc dan solar pada kendaraan 2500 cc. Sementara itu, untuk golongan eselon 3, kendaraan jenis bensin 1600cc dan solar 2500cc.

Menurut Hafid, realisasi pengadaannya juga disesuaikan dengan portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sesuai jenis kendaraannya.

"Jadi, kebijakan penganggarannya melekat di masingmasing SKPD, sedangkan BPKAD hanya penataan usahanya," ucapnya. (ori/rah)

tamina Endra mengatakan bahwa pasokan elpiji untuk kawasan Madura masih terhitung normal dan bahkan cenderung meningkat. Endra menilai bahwa kondisi saat ini pertumbuhan konsumen sudah mulai tidak seimbang dengan kuota yang ada. “Jadi, untuk Madura itu dari awal 2013 lalu kita sudah mencapai 1.090.600-an tabung per bulan. Bahkan untuk Mei ini naik menjadi 1.150.000-an.

Jadi, tidak ada masalah dengan distribusi,” jelasnya.

Namun kata Endra, kondisi saat ini, konsumen dengan kuota yang diberikan belum seimbang, jadi pihaknya minta pemerintah daerah untuk melakukan penghitungan ulang angka kebutuhan elpiji.

Menurutnya dibandingkan tahun 2012 telah mengalami peningkatan distribusi sebanyak 11 persen, sehingga jika pemerintah Bangkalan berkeinginan mengajukan di atas angka tersebut pihaknya tidak akan mempermasalahkan, karena Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, meminta penambahan kuota sebanyak 20 persen.

Pertamina meminta usulan tersebut nantinya dikaitkan dengan aspek kependudukan dan peningkatan ekonomi sehingga angka yang diajukan logis.

Sehubungan dengan angka subsidi yang akan dibayarkan pemerintah pusat nantinya terhadap tambahan kuota elpiji bersubsidi di Bangkalan. (dn/rah)

Polres Amankan 5681 Liter Solar Bersubsidi

doni heriyanto/koran madura

TERSANGKA: H. Musa alias Muhammad Hasan alias Muhammad Husen (53) warga Kampung Bul Ombul Tellok Kecamatan Galis Bangkalan tersangka kasus pembunuhan terhadap Serda Hadiri anggota Polwiltabes Surabaya tahun 1998 silam, saat mendengarkan putusan Hakim di PN Bangkalan, Selasa(28/5) kemarin.

PERSIDANGAN

Musa Divonis 12 Tahun Penjara

BANGKALAN - H. Musa alias Muhammad Hasan alias Muhammad Husen (53), warga Kampung Bul Ombul Tellok Kecamatan Galis Bangkalan, tersangka kasus pembunuhan terhadap Serda Hadiri anggota Polwiltabes Surabaya tahun 1998 silam, akhirnya divonis selama 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Selasa (28/5).

Dalam kasus ini, Musa dinyatakan telah memprovokasi massa dengan teriakan ninja dan PKI kepada aparat yang berusaha menangkapnya. Musa berusaha ditangkap karena diduga kuat terlibat praktek penadahan motor curian di Surabaya.

Kronologisnya, tanggal 1 November 1998, sekitar sore hari, massa mengejar aparat kepolisian setelah ada provokasi dari pengeras suara sebuah musholla dan masjid sekitar, hingga berujung terbunuhnya 3 anggota yang tengah bertugas. Salah satu korban yang ditengarai terbunuh di tangan Musa adalah Serda Hadiri, warga Burneh Bangkalan yang bertugas di Polwiltabes Surabaya saat itu.

Aparat kepolisian merasa

kesulitan menangkap Musa, sebab sejak kejadian tersebut Musa menghilang sekitar 14 tahun lamanya. Selama pelarian tersebut Musa dikenal licin, karena dari kantongnya polisi mendapatkan 5 KTP dengan identitas berbeda.

Musa dinyatakan telah memprovokasi massa dengan teriakan ninja dan PKI kepada aparat yang berusaha menangkapnya.

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Andri Hendrawan menyatakan bahwa Musa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan memenuhi semua unsur pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dipotong masa tahanan. Vonis yang diterima Musa lebih ringan 3

tahun dibandingkan dengan tuntutan Jaksa.

Pada persidangan sebelumnya, berdsarkan fakta Jaksa Penuntut Umum, Suharto meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Musa dengan hukuman 15 tahun penjara karena telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Serda Hadiri, salah satu dari 3 korban pembunuhan anggota kepolisian secara terencana.

Atas putusan tersebut, penasihat hukum Musa Zaibi Susanto, SH, menyatakan pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim. Menurutnya, putusan majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan bagi kliennya. Karena majelis hakim dinilai telah mngesampingkan semua keterangan saksi yang telah diajukan.

Sementara itu, sidang pembacaan putusan dikawal ketat oleh aparat keamanan dengan bersenjata lengkap.

Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan. Sebab, sebelum proses persidangan dimulai puluhan keluarga Musa telah memadati ruang persidangan.(dn/rah)

Berdasarkan informasi warga, kami menangkap 3 buah mobil jenis L-300 yang sedang mengisi solar,”

Endar Priantoro

Kapolres Bangkalan Dia menjelaskan penangkapan bermula saat pihaknya menerima informasi dari warga, kalau di SPBU Blega terjadi pengisian solar. Setelah dicek, memang benar ada tiga mobil jenis L-300 sedang melakukan pengisian solar.

Ternyata mobil tersebut sudah dimodifikasi. Masingmasing mobil, didalamnya

berisi dua buah tabung besar yang digunakan sebagai penyimpanan.

“Seperti yang telah diketahui bersama, kursi penumpang yang berada di dalam mobil sudah diganti dengan tabung besar. Ketiga mobil tersebut bernopol N 337 CY, W 1506 BH, dan mobil plat kuning M 1098 UA,” kata Lutfi.

Lutfi menambahkan seluruh solar yang berada pada tiga buah mobil tersebut jumlahnya sekitar 5 ton.

Mengenai apa yang dilakukan pemilik solar, pihaknya masih melakukan upaya penyelidikan.

“Kami mengamankan ketiga buah mobil beserta supir dan keneknya untuk dimintai keterangan. Sebagai upaya pencegahan penimbunan Bahan Bakar Minyak,” ungkapnya.

Untuk pemilik sendiri, pihaknya mengaku akan mencari keterangan dari supir kendaraan. Selain itu, pemilik SPBU Blega juga akan dilakukan pemeriksaan terkait harga yang dijual kepada pembeli.

Mengenai ada unsur penimbunan atau tidak, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebab, di daerah sekitar juga terdapat banyak nelayan. Akan tetapi, kemungkinan solar tersebut bisa dibawa ke kecamatan Modung atau Kwanyar untuk dijual kembali. (ori/rah)

ori/koran madura

DIAMANKAN: Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP M. Lutfi saat menunjukkan muatan solar yang disita berada di dalam mobil L-300, Selasa (28/5) kemarin.

8

SURAMADU

RABU 29 MEI 2013 NO.0127 | TAHUN II

DPRD JATIM

DPR Setujui Raperda Disabilitas

lum/koran madura

SEKUNTUM BUNGA UNTUK KEJARI: Perwakilan Paguyuban Trunojoyo Mania menyerahkan karangan bunga sebagai bentuk dukungan kepada Kasie Intel Kejari Sampang Sucipto, Selasa (28/5) kemarin.

Kaum Ibu Dukung Kejari dengan Bunga Minta Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT SMP SAMPANG- Ibu-ibu anggota Paguyuban Trunojoyo Mania mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Selasa (28/05). Mereka menyerahkan karangan bunga kepada Kepala Kejari Danang Purwoko yang diwakili oleh Kasie Intel Sucipto.

Ketua Paguyuban Trunojoyo Mania Siti Nurul Harik mengatakan, pemberian karang bunga tersebut sebagai simbol dukungan kepada Kejari Sampang agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP). ”Kami datang ke sini untuk memberi dukungan moral kepada Kejari. Maju terus Kejari. Jangan gentar. Usut tuntas dugaan korupsi PT SMP,” terangnya

di hadapan Kasie intel Sucipto dan awak media, Selasa (28/05).

Setelah itu, para ibu-ibu itu kemudia bergerak ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang. Mereka juga meminta agar Komisi B DPRD Sampang segera membentuk pansus untuk membongkar dugaan kasus korupsi di internal PT SMP. Mereka juga meminta agar penempatan

struktur organisasi PT SMP dilakukan secara transparan dan melibatkan putra daerah. ”Kami minta agar putra daerah diberi kesempatan untuk berkarya di PT SMP,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B Sahuri menegaskan akan segera meneruskan aspirasi tersebut kepada Bupati Sampang A Fannan Hasib.

Pihaknya menyambut baik kedatangan Paguyuban Trunojoyo Mania tersebut. ”Dalam waktu dekat kami akan segera menyampaikan aspirasi itu.

Sebelumnya, kami memang sudah ada rencana untuk itu,” tuturnya.

Untuk diketahui, Direktur Utama PT SMP Hadi Utomo dan Direktur PT SMP Mu-

haimin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran hukum selama mengelola PT SMP. Terutama terkait dengan pembelian Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Sampang. Proyek tersebut menghabiskan dana hingga Rp 10 Milyar. Hanya saja, Kejagung RI masih belum merilis berapa kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT SMP. Sampai saat ini, Kejagung RI masih sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kabar teranyar, sudah ada sepuluh saksi yang dimintai keterangan. (lum)

OBAT-OBATAN ILEGAL

Polrestabes Sita 594 Dos Jamu Tradisional Ilegal SURABAYA - Aparat Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menyita 594 dos jamu tradisional berbagai merek dan jenis beserta obatobatan ilegal atau tanpa izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

“Jamu-jamu ini sudah beredar, namun tidak dilengkapi izin edar. Semua barang sudah kami amankan sebagai barang bukti,” ujar Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya AKP Leonard Sinambela kepada wartawan, Selasa.

Pihaknya juga menangkap

seorang tersangka berinisial WHY, warga Jagir Sidosermo Surabaya.

Kepada polisi, tersangka mengaku terpaksa menjual jamu untuk kebutuhan seharihari.

Di samping menyita obatobatan dan jamu tradisional, polisi juga menemukan satu bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram.

“Obat-obatan ini terdiri atas berbagai jenis, bahkan tidak sedikit jenis obat kuat.

Kami juga masih mendalami

dan mencari jaringan tersangka,” kata Leonard.

Selain itu, pihaknya juga menangkap dua tersangka lain, yakni berinisial TFK dan FER. Keduanya dibekuk beserta barang bukti berupa 2.647 butir pil Hexymer dan 190 butir pil putih logo LL. “Kedua tersangka ditangkap di tempat berbeda.

Bahkan, tersangka TFK kedapatan memiliki sabu-sabu seberat 1,86 gram lengkap dengan alat perangkatnya,” kata dia.

Sementara itu, Satuan

SURABAYA – Setelah sempat mengalami penundaan cukup lama karena dianggap prematur, akhirnya rancangan Peraturan Daerah (raperda) Perlindungan dan Pelayanan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Pengelolaan Taman Hutan Raya R Soerjo mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim untuk dijadikan perda. Hal ini, terungkap dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (28/5).

Dikatakan salah seorang juru bicara dari fraksi Partai Demokrat, Titik Indrawati, kedua raperda ini dinilai cukup layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan perda.

Hal ini, karena draf raperda ini cukup jelas dan rinci. Baik untuk raperda perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, maupun yang berkaitan dengan mekanisme perizinan dan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya R Soerjo.

Untuk Raperda Pelindungan dan Pelayanan Disabilitas, tambahnya, dinilai punya tujuan yang sangat mulia karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang menyandang kebutuhan khusus. “Raperda ini layak dan dapat disahkan menjadi

Perda karena sudah memenuhi syarat dan berkualitas.

Sudah ada penambahan beberapa dasar hukum, penyempurnaan struktur dan tata bahasa, pengaturan sanksi administratif serta sanksi pidana,” papar Titik seraya menambahkan bahwa sementara raperda THR juga sudah memenuhi syarat ketentuan mengenai kerjasama pengusaha pariwisata alam, pengaturan tentang perluasan dan perubahan fungsi hutan di sekitar kawasan THR serta pengaturan penetapan batas daerah penyangga termasuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Selain itu, menurutnya, kedua perda ini secara ideal akan menjadi pertaruhan komitmen untuk berpihak terhadap kebutuhan rakyat.

“Itu semua dilakukan agar rakyat merasakan kehidupan yang aman dan tentram serta sumber daya ekonomi yang cukup dengan pilar ekologis kehutanannya,” jelasnya.

Dia berharap, semua pihak untuk turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum kedua perda ini. “proses pengawasan ini penting karena merupakan bagian untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Jatim yang terus berupaya meningkatkan kin-

erja pemerintahan demi terwujudnya Jatim yang lebih baik dan maju lagi,” kata Titik terang-terangan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim Heru Kresna Reza yang turut hadir mengungkapkan, komunikasi audit antar pemprov Jatim dengan BPK saat ini sudah terjalin dengan baik. “Komunikasi audit sudah terjadi antara Pemprov Jatim dengan BPK. Artinya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemprov cukup aktif meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan (audit). Bukan saat BPK datang mengaudit kemudian ada masalah,” katanya.

Menanggapi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemprov Jatim, dia menegaskan bahwa opini tersebut merupakan opini WTP di tingkat kewajaran penyajian. Meski opini tersebut sudah bisa dikatakan layak masuk areal tata kelola yang akuntabel dan tepat sasaran, namun masih banyak catatan yang harus diselesaikan secara akuntansi. “seperti misalnya penyusutan aktiva tetap. Secara cepat pemprov harus membuat program-program tersebut agar opininya menjadi WTP murni,” cetus Heru. (neu)

UJIAN NASIONAL

8,6 Persen Peserta Kejar Paket C Tak Lulus SURABAYA – Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C diumumkan, kemarin. Setelah sempat tertunda selama beberapa hari, hasil ujian yang ditunggu oleh 26.317 orang peserta di Jatim ini, akhirnya menjawab rasa penasaran para peserta. Sayangnya, dalam pengumuman tersebut, sebanyak 3.199 orang peserta ujian di Jatim harus kecewa karena dinyatakan tidak lulus.

Diungkapkan Kepala bidang (Kabid) Pendidikan Non Formal, Informal (PNFI), dan Nilai Budaya Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Nashor, tashun ini angka ketidaklulusan ujian paket C mengalami peningkatan signifikan jika dibanding-

kan tahun lalu. “tahun ajaran kemarin, ada 27.873 orang peserta ujian paket C. Yang tidak lulus hanya 466 orang saja,” paparnya seraya menjelaskan bahwa kemungkinan besar peningkatan angka ketidaklulusan ini dipengaruhi oleh jumlah paket soal.

Siswa jadi lebih pusing, lanjutnya, karena tahun lalu hanya satu paket soal ujian sementara tahun ini bertambah menjadi 20 macam paket soal. “bagaimana tidak? para peserta ujian kejar paket C ini sebagian besar adalah orang yang tidak mengenyam pendidikan formal. Selain itu, mereka juga kurang siap menghadapi ujian yang tahun ini dimajukan karena waktunya disamakan dengan UN tingkat SMA sedera-

jat. Tidak hanya itu, beberapa peserta juga ketahuan menggunakan jasa joki sehingga akhirnya tidak diluluskan,” urai Nashor.

Dari 3.199 orang peserta yang tidak lulus, sebanyak 3.197 orang diantaranya berasal dari program IPS dan 2 orang peserta berasal dari program IPA. “Untuk program IPA yang terbanyak berasal dari Surabaya dengan dua peserta dari 147 yang ikut. Sedangkan program IPS angka ketidaklulusan terbanyak berasal dari Kabupaten Sumenep dengan jumlah 529 orang peserta,” terangnya seraya mengatakan bahwa untuk persentase tertinggi ketidaklulusan ada pada Kabupaten Bondowoso dengan 83,93 persen. (neu)

Narkoba Polrestabes juga menangkap 13 tersangka lainnya selama 12 hari, yakni 16--28 Mei 2013. Satu dari ke-13 tersangka, seorang ibu rumah tangga yang kedapatan memiliki dua paket plastik berisi 1,88 gram narkotika jenis putauw.

Total jumlah barang bukti yang disita polisi, yakni 6,59 gram sabu-sabu, 8,38 gram putauw, 58,14 gram ganja, 2.837 butir obat keras, delapan unit ponsel, dua set alat hisap, dan satu unit buku tabungan. (ant/mk)

OBJEK WISATA

Sampah Berserakan di Pantai Camplong SAMPANG – Objek wisata Pantai Camplong di Kecamatan Camplong dikeluhkan wisatawan karena banyak sampah yang berserakan. Pengunjung enggan berlamalama bermain di areal pantai karena tempatnya di bibir pantai tidak bersih.

Salah satu pengunjung dari Kabupaten Sumenep Sya-

rif (35), mengatakan, sangat menyayangkan sekali ketika berkunjung di tempat Wisata Camplong setelah datang dari Kota Surabaya. Dirinya memang berencana bermain di Pantai Camplong karena tempatnya satu jalur dengan Kabupaten Sumenep. Namun, ketika sudah bermain di Pantai Camplong merasa tidak be-

tah karena di bibir pantai banyak sampah yang berserakan.

“Sebenarnya kondisi pantainya tidak kalah dengan tempat wisata yang berada di kabupaten lain di Madura.

Cuma, pantai ini kurang perawatan saja. Seharusnya ini dibersihkan dan diperhatikan setiap hari agar pengunjung yang datang ke sini merasa be-

junaidi/koran madura

PANTAI CAMPLONG: Sejumlah pengunjung sedang bermain di areal pantai camplong, Selasa (28/5) keamarin.

tah, dan tidak merasa kecewa karena yang namanya wisatawan ingin melihat sesuatu dengan keadaan bersih karena bisa menyegarkan pikiran ketika sedang capek,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (28/5) Hal senada juga diungkapkan oleh Mat Behri (42), pedagang pentol keliling yang sering berjualan di areal pantai.

Ia mengatakan sampah datang ketika air sedang pasang dan banyak sampah yang berserakan dan sampah tersebut tidak ada yang membersihkannya karena kadang yang dia lihat sampah tersebut habis terbawa ombak atau pemulung yang datang.

“Saya tidak pernah melihat ada orang yang membersihkan sampah di pinggir pantai. Justru yang sering saya lihat sampah akan bertambah banyak kalau sudah air pasang dan juga habis dengan terbawa arus. Selain itu, kadang banyak pemulung yang datang memilihnya,” ucapnya (jun/ lum)

holis/koran madura

WARUNG: Puluhan bangunan warung semi permanen yang berdiri di atas tanah pemkab Sampang.

PUNGUTAN LIAR

Lurah Bantah Pungli Warung SAMPANG - Tudingan pungutan liar (pungli) puluhan warung atau tempat usaha yang berdiri di tanah aset pemerintah di Kelurahan Dalpenang Kecamatan Kota Sampang dibantah oleh Lurah Delpenang Arman Purwana. Pasalnya, berdirinya sejumlah bangunan semi permanen tersebut hanya akad pinjam warga pada pemerintah untuk digunakan sebagai usaha. Bahkan, dalam perjanjiannya warga pemilik warung harus siap dibongkar, jika sewaktuwaktu tanah yang ditempati diperlukan pemerintah.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sedikitnya ada puluhan warung dan tempat usaha bangunan semi permanen yang berdiri di Kelurahan Delpenang berada disepanjang pinggir jalan depan Pasar Dekgedek Kelu-

rahan Delpenang. Bangunan semi permanen tersebut ada yang berbentuk bangunan gedung, adapula yang terbuat dari bambu sederhana.

Menurut Lurah Delpenang Arman Purwana, bagaimana mungkin pihak kelurahan akan melakukan pungutan pada warga terkait pendirian bangunan, sedangkan tanah tersebut milik pemerintah. Pihak kelurahan hanya menertibkan saja dengan surat perjanjian jika sewaktu-waktu siap dibongkar tanah yang ditempati diperlukan pemerintah. Jika warga yang membukan usaha di atas tanah milik pemerintah harus mengeluarkan biaya, itupun biaya sewa dengan nilai yang relatif kecil.

Sementara Rumiati (40) salah satu warga yang membuka usaha warung kopi di tanah aset milik pemerin-

tah menjelaskan, membuka usaha warung kopi sudah berjalan selama 3 tahun lalu. “Sejak awal tidak ada pihak Kelurahan Delpenang memintai uang awal sebesar Rp. 1.000.000, karena ini sistem sewa. Saya hanya dikenai biaya sewa per tahun Rp.300.000. Sedangkan untuk para pedagang yang lain saya tidak mengetahuinya,” katanya.

“Memang dalam perjanjiannya saya selaku pemilik warung kopi, jika sewaktuwaktu tanah milik pemerintah ini dibutuhkan maka harus siap dibongkar atau dipindahkan, saya hanya pedagang kecil, Mas yang tidak tahu apa-apa, bangunan warung saya saja terbuat dari bambu karena tidak memiliki biaya untuk membangun dari gedung,” tuturnya. (hol/lum)

OPINI salam songkem Emansipasi Wanita

E

mansipasi wanita yang selama ini diperjuangkan oleh mayoritas kaum perempuan di Indonesia, termasuk di Jawa Timur tampaknya bersambut. Setidak-tidaknya salah satu pasangan cagub-cawagub Jawa Timur 2013, Bambang DH-Said Abdullah telah mengutarakan tekadnya kalau dipercaya oleh warga Jatim untuk memimpin pemprov Jatim, akan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 150 juta untuk setiap desa.

Bila selama ini, gerakan perjuangan emansipasi di Jawa Timur tak maksimal kiranya di masa yang akan datang tak akan lagi menemui kendala, sebab perjuangan emansipasi kaum perempuan dari bawah akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi Jatim, tentu saja kalau pasangan Bambang DH-Said Abdullah terpilih menjadi orang nomor satu dan dua di Jatim.

Bambang DH-Sais Abdullah seharusnya tidak melihat persoalan gender karena keterbatasan dana saja, meski pun memang harus diakui suplai dana dari APBD sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan perjuangan bias gender. Namun diakui atau tidak, dana bukan satu-satunya masalah yang dihadapi kaum perempuan.

Pasangan cagub-cawagub Jatim dari PDI Perjuangan semestinya memahami bahwa berdasarkan hasil penelitian di Jawa Timur, masalah gender terutama masalah akses terhadap lembaga pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah telah menyebabkan rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam mengikuti berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Selain itu, kaum perempuan juga dianggap belum mampu memainkan peran yang seimbang dibandingkan laki-laki dalam pengambilan keputusan di sektor pemerintahan, pendidikan, kerakyatan, dan sebagainya. Masalah-masalah urgen tersebut selama ini hanya ditentukan oleh mayoritas kaum lelaki sehingga berefek kurang baik terhadap kaum perempuan.

Apalagi realitanya, selama ini kaum perempuan memang termarjinalkan. Kehidupan kaum perempuan sejauh ini hanya dipandang sebelah mata, dianggap pula sebagai makhluk yang lemah.

Akibat pengambilan keputusan dalam masalah penting di atas hanya melibatkan sebagian kecil kaum perempuan, kaum perempuan menghadapi masalah kehidupannya yang terbatas, tidak berkembang.

Karena itulah kaum perempuan lebih bodoh daripada laki-laki. Diperparah pula, kaum perempuan tidak diberi kesempatan yang memadai untuk terjun dalam melakukan pekerjaan di sektor produksi. Yang terbanyak justeru kaum perempuan diperlakukan sebagai tenaga kerja wanita (TKI), buruh kasar, ibu rumah tangga, dan tukang cuci.

Tidak hanya itu, akibat pemberlakuan terhadap kaum wanita yang tidak menghargai kemampuan kaum wanita, bahkan cenderung menyepelehkan kaum wanita itu, maka dampaknya keberadaan wanita terus terkungkung dalam ketertinggalan di segala sektor kehidupan. Kaum lelaki telah mengebiri peranan kaum wanita untuk juga menikmati pendidikan, pekerjaan, karir, jabatan, sebagaimana yang diperoleh kaum Adam.

Namun semua persoalan gender tersebut hingga kini masih belum sepenuhnya teratasi. Adanya pergantian kepemimpinan di pemprov Jatim selama ini yang menyuarakan akan membantu perjuangan gender yang diusung kaum Hawa, tak membawa keberhasilan yang signifikan. Karena itulah, bila memang benar Jempol (Bambang DH-Said Abdullah) memperjuangkan emansipasi, harus dapat meyakinkan kaum perempuan di Jawa Timur, bahwa pernyataannya tersebut bukan sekedar janji politik seperti pasangan cagub-cawagub yang lain selama ini. (*)

Kesejahteraan Jatim

U

ntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, DPR RI mendesak pemerintah memasukkan target peningkatan kesejahteraan rakyat dalam UU Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Karena selama ini, indikator kemakmuran rakyat tidak jelas dalam APBN, sehingga tak ada pedoman dan ukuran peningkatan sejahteraan rakyat, juga kinerja pemerintah tak terukur. Padahal APBN berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Target peningkatan kesejahteraan rakyat yang dimaksud adalah memasukkan indikator berupa seperti masalah gini ratio. Yang dimaksud gini ratio adalah ratio dari suatu ukuran kemerataan yang digunakan sebagai alat mengukur ketimpangan suatu nilai sesuai dengan disteribusi frekuensi, ketimpangan pendapatan rakyat suatu negara atau daerah. Sedangkan data yang diperlukan dalam penghitungan gini ratio berupa jumlah rumah tangga atau penduduk dan rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

Logika gini ratio, apabila gini ratio semakin meningkat, maka angka masyarakat miskin di Indonesia semakin banyak.

Untuk saat ini, gini ratio di negara ini sudah mencapai angka 0,41, pertanda kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Karena itulah angka gini ratio itu harus terus ditekan serendah-rendahnya.

Akan tetapi, upaya meminimalisir angka gini ratio tampaknya tidak mudah, sebab hingga saat ini pemerintah masih menghadapi masalah lain yang melanda rakyat Indonesia, yaitu masalah ketimpangan pendapatan antar sesama rakyat yang semakin lebar. Bahkan cenderung menjadi nyata bahwa yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Itu artinya pemerintah yang memprogramkan pengentasan kemiskinan selama tidak dapat menyentuh akar permasalahan kemiskinan yang dihadapi rakyat, kemungkinan lainnya program tersebut tidak tapat sasaran.

Realitas kehidupan masyarakat di perkotaan dan pedesaan, ketimpangan status sosial yang dipengaruhi oleh faktor ketidakmerataan ekonomi sangat nyata. Juga kehidupan antar daerah provinsi di negara ini tak ada kemerataan ekonomi. Ketimpangan semacam ini menjadi masalah berkepanjangan di negara Indonesia.

Padahal sejak orde baru dahulu, pemerintah sudah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pendapatan perkapita dan pertumbuhan pendapatan seluruh penduduk Indonesia, yang dilanjutkan pada era reformasi, hasilnya tak signifikan, bahkan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antara rakyat masih sangat tinggi.

Baik sesama rakyat di pedesaan, sesama rakyat di perkotaan, apalagi antara rakyat di pedesaan dengan perkotaan, masih terjadi kesenjangan yang sangat tajam.

Ketimpangan dan kesenjangan itu akan dapat teratasi apabila pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

A

9

RABU 29 MEI 2013 NO.0127 | TAHUN II

Noer, Said dan Masa Depan Peradaban Oleh: MA. Zakitaro | Budayawan Muda Madura

S

aat menjadi anggota MPR RI dari fraksi utusan daerah (1973), Mohammad Noer berpidato soal, agawe wong cilik melu gumuyu, membuat rakyat kecil ikut tertawa. Sebagai pejabat saat itu, Noer mempunyai cita-cita dimana rakyat kecil bisa turut menikmati hasil pembangunan. Pidato tersebut mendapat perhatian serius dari semua golongan dan juga media ketika itu. Begitu termasyhurnya Noer dengan ungkapannya, Noer disebut sebagai Bapak Wong Cilik Jawa Timur.

Ketika menjadi Gubernur Jatim (1967-1976), Noer menggalakkan pertanian lalu membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi para petani sebagai produsen pangan. Program intensifikasi dilakukan dengan menyalurkan bibit-bibit unggul dan pupuk kepada petani melalui BUUD yang dibentuknya.

Hasilnya sungguh luar biasa, kenaikan produksi beras naik 36,36% dari masa pemerintahan sebelumnya.

Pencapaian ini berada diatas target Repelita I yang menargetkan produksi beras di angka 141,77kg/ kapita/tahun. Dengan program ini, Jawa Timur berhasil memproduksi 182,85/kg/kapita/tahun.

Produksi beras Jawa Timur sebesar 200.000 ton pada tahun 1972 menyumbangkan 50 hingga 60% dari hasil seluruh Indonesia. Sebagai warga Madura, Noer melesat popularitasnya sampai saat ini meski ia telah wafat 16 April 2010 silam. Bahkan, Noer juga dikenal sebagai sesepuh Madura.

Pasca Noer, sejarah meretas riwayat yang berbeda. Pemimpin Jatim tidak ada lagi yang berdarah Madura. Padahal, 70 persen warga Jatim merupakan keturunan Madura khususnya di Madura, wilayah tapal kuda, dan berbagai kota lainnya di Jatim. Dirunut secara hirarkhis, warga Madura paling merasakan hasil

pembangunan baik menguntungkan atau merugikan masyarakatnya.

Tetapi saat disinggungkan dengan kepemimpinan di Jatim, Jawa selalu dominan dan sejarah kepemimpinan Madura di Jatim terpenggal pasca Mohammad Noer.

Kini, tampilnya MH Said Abdullah sebagai calon wakil gubernur Jatim, merupakan sejarah baru.

Sebagai kader dari partai politik, harus diyakini Said akan tunduk kepada keputusan partai. Mungkin saja Said memang memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin di Jatim atas dasar garis perjuangan sebagai sosok yang peduli wong cilik sebagaimana dulu Mohammad Noer memperjuangkan hal yang sama.

Tetapi, pucuk pimpinan partai tidak serta merta memilih Said atas dasar karena ia berasal dari Madura. Namun, Said pasti dilihat dari kompetensinya sebagai calon pemimpin Jatim yang layak dan karena itu pucuk pimpinan partai memilihnya untuk mendampingi cagub Bambang DH. Di luar Said, terdapat nama yang juga populer seperti Soekarwo-Saifullah Yusuf yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Selain itu, ada rivalitas Karsa, Khofifah Indar Parawansa dan Herman S Sumawiredja (mantan kapolda Jatim). Bahkan, calon independen Eggy Sudjana berjibaku, berduet dengan Mohammad Sihat. Siapa yang akhirnya lolos sebagai calon, ini tentu domain KPU Jatim. Sedangkan siapa yang akan memenangi pertarungan pemilukada Jatim, tentu rakyat yang akan menentukan.

Bila dirunut kembali dari berbagai sisi, semua pasangan memiliki keunggulannya masing-masing.

Pertama, Bambang DH – Said Abdullah diuntungkan oleh faktor keberpihakan kepada wong cilik dan perkawinan politik antara

Jawa – Madura yang menurut Ahmad Zaini (2013) 70 persen Jatim adalah Madura. Kedua, Khofifah – Herman berpeluang pada sentimen populatif perempuan yang angkanya melebihi laki-laki. Sedangkan Soekarwo-Saifullah Yusuf, diuntungkan oleh birokrasi karena menjabat selama lima tahun terakhir ini. Apalagi Gus Ipul, merasa dekat dengan kelompok kultural NU karena pernah menjabat sebagai Ketua Ansor. Sementara Eggy – Sihat, merasa didukung rakyat secara langsung melalui calon independen.

Mungkin saja Said memang memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin di Jatim atas dasar garis perjuangan sebagai sosok yang peduli wong cilik sebagaimana dulu Mohammad Noer memperjuangkan hal yang sama.

Semua memiliki potensi untuk memenangi pertandingan ini. Namun apabila dilihat dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan, Soekarwo-Saifullah bisa jadi akan mengalami nasib seperti Foke di Jakarta maupun Bibit di Jawa Tengah. Begitu pula bila Jatim ingin mengerti substansi 70 persen warga Madura di Jatim, Bambang DH – Said dapat dipastikan sebagai pemenang. Hal yang sama dapat terjadi pada Khofifah dan Eggy

Sudjana. Namun demikian, rakyatlah yang akan menentukan siapa yang patut dipilih dan memimpin Jatim untuk periode mendatang.

Peluang Kebangkitan Madura Tampilnya MH Said Abdullah yang merupakan salah satu putera terbaik Madura pada satu sisi peluang untuk membangkitkan Madura meneruskan generasi pendahulunya, Mohammad Noer. Dulu, Noer memimpikan terbangunnya Jembatan Suramadu dan baru terwujud pembangunannya di era Presiden Megawati Soekarnoputri dan dioperasikan di era SBY. Tetapi, Madura pasca Suramadu ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali ada jembatan megah yang melancarkan arus transportasi dari Surabaya ke Madura dan sebaliknya. Lebih dari itu, tidak terjadi perubahan signifikan dan Madura hampir tidak berubah. Pada saat jembatan Suramadu dilalui dari arah Surabaya, ditemui PKL yang maaf, berserakan dan tidak tertata dengan baik bahkan kumuh. Pendatang yang masuk Madura melalui Suramadu bertanya-tanya tentang Madura di Madura karena tidak merasa menemukan apa-apa di Madura.

Pada pemilukada Jatim Agustus mendatang, komitmen kemaduraan diuji dengan tampilnya Said Abdullah. Rentang waktu ini sangat jauh saat Madura ambil bagian dalam kepemimpinan Jatim di era 1967 – 1976. Tetapi bila warga Madura tidak berpikir panjang soal Madura, situasi masa depan Madura akan berbeda. Apalagi, belum tentu di era mendatang Madura akan tampil sebagai calon pemimpin di Jatim yang serupa Mohammad Noer dalam slogan agawe wong cilik melu gumuyu.

Mengutip Gibran, kesempatan hanya ada satu kali, saat ini, atau tidak sama sekali. =

Semiotika Tubuh dan Representasi Diri Oleh: M. Fauzi | Staf P3M STKIP PGRI dan Guru SMAN 1 Sumenep

D

ewasa ini, produksi mesin citra memenuhi segala ruang dan waktu, dengan dimensi percepatan yang dianut sebagai mazhab dari peradaban modern. Mesin citra memiliki relasi semiotik dengan tubuh-tubuh sosial sebagai salinan diri yang diproduksi secara massal. Mesin citra menduplikasi realitas menjadi nyata atau menyerupa, yakni terjadi semacam reproduksi ikonik yang merepresentasi realitas dalam skala ruang dan waktu.

Mesin-mesin citra dengan membawa realitas lain yang datang secara cepat, seperti kilap halilintar, lalu disusul dengan gentang hujan dari negeri seberang. Implikasinya adalah identitas akan mengalami pergeseran sedemikian rupa, tergantikan oleh citra visual yang dibangun di atas altar kecanggihan teknologi, lalu membentuk sebuah peradaban baru yang seakan-akan, dengan ditandai simbol-simbol yang melekat pada tubuh. Fantasmagoria dan segala bentuk halusinasi yang mencederai identitas, mencipta sayatan luka dalam tubuh dan pikiran sampai jiwa-jiwa kering dan gersang. Hakikatnya realitas virtual telah mencipta sebuah kota hantu sebagai cerminan dari kegagahan realitas, yang merepresentasikan barang-barang komoditi sebagai sistem tanda yang menandai status sosial seseorang di dalam masyarakat. Walhasil, barang yang melekat pada tubuh sebagai realitas simbolik dengan proses penggambaran diri yang rengkah di tapal batas struktur semiotik, sekaligus menjadi modal simbolik untuk menaikkan status dirinya.

Jadi, status sosial seseorang akan naik dilihat dari modal simbolik yang melekat pada tubuhnya, semisal baju yang dipakai atau barang-barang komoditi lainnya, sehingga tubuh diproduksi sedemikian rupa, untuk mengangkat pretise dirinya dalam masyarakat. Tubuh yang diproduksi menjadi adonan barang dan jasa yang kemudian dipajang dalam eta-

lase-etalase rumah kaca atau yang berkeliar dan berjejer di pinggir jalan atau di pusat pertokoan, mall, pasar dan semacamnya.

Relasi citra yang melekat dengan identitas dalam era virtual seperti membangunkan kesadaran manusia bahwa diri secara budaya terus bergerak yang disokong oleh pemikiran yang terus berkembang pada setiap individu. Proyeksi tubuh dengan segala elemen dasar menciptakan sebentuk kegelisahan sosial yang berimplikasi terhadap pelecehan seksual (the violent of sexuality), semacam kekerasan seksual yang dilatarbelakangi oleh pola dan gaya hidup yang berkembang dalam masyarakat. Bahkan yang menghebohkan kasus LHI dan Fathanah akhir-akhir ini juga diperantarai oleh keinginan dan hasrat yang lahir dari tubuh sosial, yakni pola dan gaya hidup yang berkembang dalam masyarakat modern. Walhasil, ada relasi yang kuat antara tubuh—citra—status sosial yang melahirkan keganjilan identitas dalam diri seseorang atau terjadi postidentitas, yakni sesuatu yang melampaui hakikat dirinya, semacam terjadi distorsi diri yang berimplikasi terhadap fenomena tubuh skizofrenik yang disebabkan oleh mesin-mesin citra yang diproduksi secara massal. Mesin citra juga memiliki korelasi yang kuat dengan bisik seduksi tubuh, yakni semacam perayaan dan pesta sosial dengan tren kosmetik yang diperuntukkan dan bertujuan untuk memikat seseorang, dengan mengirim sinyal relasi tubuh yang ditandai dengan bahasa nonverbal.

Perempuan Eropa pada era 1920an dan 1930-an menggunakan cairan tetes mata alkaloid bening yang diambil dari tanaman belladonna (perempuan cantik dalam bahasa Italia).

Kaum perempuan masa itu membeli cairan tersebut karena mereka percaya bahwa cairan itu akan melebarkan pupil mata hingga meningkatkan penampilan wajah dan daya pikat seksual (Danesi:2012).

Jadi, tubuh secara semiotik me-

miliki relasi dengan pelbagai hasrat yang melekat dan mampu memikat, sebagai sebuah salinan dari fotocopy diri yang secara arkeologis bahwa tubuh membawa hasrat biologis, yakni identitas seksual yang bercokol dalam dirinya. Identitas seksual yang hadir sebagai bentuk dari cara berkomunikasi yang dibangun di dalam sebuah realitas sosial. Cara komunikasi tubuh dapat dipahami sebagai bahasa nonverbal yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan rasa percaya diri, untuk mengangkat prestise dirinya, untuk meningkatkan status sosial dalam masyarakat, sekaligus sebagai cara untuk memamerkan segala macam bentuk tubuhnya, yang dipoles sedemikian rupa, sehingga menyerupai sesuatu di luar dirinya.

Selain itu, Fisher mengatakan bahwa secara arkeologis wajah yang dikonstruksi secara seksual adalah ciri dari fenomena representasi diri yang berasal dari moyang Cro-Magnon, yang ymenghabiskan waktu berjam-jam mendandani diri, mengepang rambut, dan memakai karangan bunga agar bisa saling pamer satu sama lain dalam cahaya api unggun (dalam Danesi: 2012).

Hal ini ditangkap oleh industri kosmetik modern yang kemudian mengembangkan berbagai produksi kosmetik sebagai alat semiotik untuk memoles wajah sekaligus tubuh (fashion) sebagai bangunan dari representasi diri untuk memikat secara seksual. Industri kosmetik merepresentasi tubuh secara massal, mendistorsi kepribadian sekaligus meningkatkan beraneka ragam bentuk kekerasan simbolik yang dibangun di dalamnya. Alis dibuat lentikmencerit, mata dibuat kebiru-biruan, pipi dikuas seperti senja terkapar, hidung mirip pinokio, gigi dipagari seperti tembok berlin, bibir dibuat merah bernada sensual, kuku dibuat lancip dengan khas warna memikat, dan tubuh dibalut dengan pakaian serba-serbi. Walhasil, salon-salon kecantikan berdiri megah di ruasruas jalan, mall, dengan daftar menu

menggiurkan, sehingga menciptakan antrian panjang. Implikasinya adalah tubuh menjadi medan magnetik dan mencipta gulungan-gulungan tanda yang secara ikonitas membangunkan kesadaran biologis pada diri seseorang. Terjadi semacam pameran tubuh yang memiliki korelasi dengan sikap hedonistik seseorang di dalam merepresentasi dirinya dalam alam realitas. Tubuh berada dalam kemasan-kemasan menarik yang diungkap dalam status sosial, dibungkus dalam label-label kecantikan, dalam sistem tanda yang beraneka.

Jadi, tubuh menjadi locus dari citra semiotik yang diproduksi sedemikian rupa sampai manusia lupa terhadap identitas dirinya. Identitas mengalami distorsi dalam lipatan tanda yang berkembang dalam masyarakat modern. Tubuh menjadi berhala-berhala yang harus dipujapuji sebagai representasi diri, sebagai realitas diri yang melampaui kepribadian dirinya. Ritual-ritual tubuh menjadi bagian terpenting yang terfragmentasi dalam salinan daftar nama-nama salon kecantikan.

Setidaknya, masyarakat modern mampu menangkap perkembangan industri modern sebagai sesuatu bagian yang utuh dari realitas budayanya, dengan mengembangkan pemahaman kepribadian, yakni tentang identitas diri, identitas budaya, identitas spiritual dan semacamnya.

Semoga! =

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini maupun resensi buku. panjang tulisan 5000 karaketer (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku).

Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: koranmadura@ ymail.com, koranmadura@ gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

10

TAPAL KUDA

RABU 29 MEI 2013 NO.0127| TAHUN II

PASANGAN CALON WALI KOTA

Pasangan DERAS Aksi Pungut Sampah di Jalan

HISTERIS, Keluarga langsung menangis saat melihat korban terbujur kaku di kamar mayat RSUD dr. Moh.Saleh Kota Probolinggo.

Meregang Nyawa Akibat Tersenggol Truk PROBOLINGGO – Banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada pelajar diakibatkan karena kesalahan serta kelalaian mereka sendiri. Dari kasus-kasus kecelakaan tersebut, sudah banyak pelajar yang meregang nyawa. Kali ini kecelakaan lalu lintas dialami oleh Rio Aji (15) siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Kota Probolinggo.

Pelajar yang tinggal di Desa Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, meregang nyawa akibat tersenggol truk gandengan, di jalur lingkar selatan, tepatnya di wilayah Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, Selasa (28/5).

Korban yang sehari-harinya mengendarai sepeda angin.

Seperti biasa, Rio Aji biasa memilih rute jalur lingkar selatan untuk menuju sekolahnya.

Ditengah perjalanan, tiba-tiba dari arah belakang muncul

truk gandeng menyalip korban. Karena jalan sempit, korban langsung terpeleset dan kepalanya membentur ban belakang dan aspal jalan.

Korban meninggal di tempat kejadian, dan langsung dilarikan ke RSUD dr.Moh Saleh Kota Probolinggo. Keluarga korban, langsung menangis histeris saat mengetahui Rio Aji terbujur kaku di kamar mayat RSUD dr. Moh.Saleh Kota Probolinggo.

Keluarga korban tak percaya, siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Kota Probolinggo

ini meregang nyawa akibat tersenggol truk gandeng saat berangkat sekolah mengendarai sepeda angin di jalur lingkar selatan, tepatnya di wilayah Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

Menurut Abuamin (45) salah satu warga menuturkan di jalur tersebut seringkali terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa melayang.”Selain jalan yang sempit, juga kendaraan yang melintas dalam kecepatan yang tinggi,”ucapnya.

Sementara itu, Kanit Laka Polres Probolinggo Kota, Iptu.

Rezha dilokasi tempat kejadian perkara (TKP) membenarkan peristiwa kecelakaan yang meregang nyawa siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Kota Probolinggo.

“Korban mengalami luka serius pada bagian kepala dan

BAHAN BERBAHAYA

Ratih menjelaskan, aksi yang dilakukannya bersama calon wakilnya beserta para pendukungnya itu dalam rangka mewujudkan komitmennya untuk Kota Probolinggo yang Luar Biasa. Salah satu isu penting dari perwujudan Kota Probolinggo yang menjadi tagline DERAS itu adalah masalah lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya masalah sampah.

“Kita semua tahu, salah satu isu besar nasional adalah lingkungan. Sebagai daerah tujuan investasi dan wisata, selain harus aman, nyaman dan damai, Kota Probolinggo harus bersih dari sampah. Sebagai warga yang baik, mari kita dukung untuk meraih ADIPURA KENCANA,”tandas Dewi Ratih.

Sementara itu, Calon Wakil Walikota As’ad Ashari mengungkapkan, apa yang dilakukannya melalui aksi nyata ini, ingin memberi pesan moral berupa ajakan untuk bersama-sama menjaga kebersihan Kota Probolinggo.

Ini penting karena masalah kebersihan bukan hanya tugas pemerintah, tapi perlu

keterlibatan semua pihak.

“Ini tentu terkait dengan mental, disiplin dan budaya cinta kebersihan. Karena itu isu ini menjadi sangat penting untuk terus disosialisasikan dan dikampanyekan. Dan alhamdulillah, saya senang sekali melihat respon warga yang menyambut positif aksi tersebut. Antara lain mereka ikut kami untuk memungut sampah yang berserakan di jalan,”ucap politisi PKNU ini.

Ia berharap, kegiatan nyata yang kurang lebih sama juga diikuti oleh para kandidat lain. Sehingga, ini akan menjadi pendidikan politik penting buat rakyat karena para calon pemimpinnya berlomba lomba dalam berbuat kebaikan, bukan berlomba lomba dalam aksi saling menjatuhkan.

“Rakyat sekarang ini sudah mulai cerdas. Karena itu mari kita berbuat sesuatu yang nyata buat rakyat seperti yang juga kami lakukan dalam aksi gerakan ‘Pungut Sampah dan bersih-bersih jalan. Insya’allah akan diikuti calon lain. Ini tentu positif, “pungkas As’ad Anshari. (hud).

PUNGUT SAMPAH, Aksi nyata dan pesan moral, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo, Dewi Ratih dan As’ad Anshari mendapat simpatik warga.

PEMILUKADA JATIM

Waspadai Jajanan Anak Sekolah SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mewaspadai jajanan yang beredar di lingkungan sekolah guna memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak itu tidak berbahaya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo Wuwuh Setiani, Selasa, menjelaskan salah satu bentuk kewaspadaan terhadap jajanan anak sekolah itu berupa kerja sama dengan pihak terkait, yakni dinas pendidikan.

“Kami menggandeng Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi tentang jajanan anak sekolah yang sehat. Segala kemungkinan harus diwaspadai termasuk

dadanya. Diduga korban terkena ban belakang truk. Sayangnya usai menabrak korban, sopir truk langsung melarikan diri,”ucapnya Menurutnya, kejadian bermula saat korban yang mengendarai sepeda angin bersama tiga orang temannya melintas di Jalur Lingkar Selatan, tepatnya di Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Polisi berhasil mengamankan sepeda angin milik korban, beserta perlengkapan korban. Sedangkan truk yang menyerempet korban masih dalam pengejaran polisi.

“Dari data unit Laka Lantas Polres Probolinggo Kota, selama lima bulan terakhir sedikitnya ada empat kecelakaan yang menyebabkan lima korban melayang,”pungkas Iptu Rezha.(hud).

PROBOLINGGO - Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo, Dewi Ratih dan As’ad Anshari, sekitar pukul 05.00 WIB memimpin ratusan pendukungnya memungut sampah yang berserakan di kawasan Jalan Panglima Sudirman, komplek Pasar Baru Kota Probolinggo, Selasa (28/5).

Aksi simpati bertajuk ‘Pungut Sampah’ untuk mendukung diraihnya ADIPURA KENCANA untuk kategori Kota Sedang, yang digelar pasangan DERAS dalam Pilkada 29 Agustus 2013 mendatang, disambut positif warga yang melintas kawasan tersebut.

Bahkan, sejumlah warga yang tengah berjalan santai dan duduk-duduk di kawasan jalan protokol itu, tiba-tiba berkerumun menyambangi Dewi Ratih dan As’ad Anshari yang sedang asyik memungut sampah dan menyapu jalan untuk membantunya. Tidak hanya itu, mereka menghentikan aksi pasangan yang mengusung slogan DERAS (Dewi Ratih – As’ad Anshari) tersebut untuk meminta berfoto bersama.

Kepada wartawan, Dewi

peredaran jajanan yang sebenarnya tidak layak konsumsi, karena mengandung bahan berbahaya,” ujarnya.

Selain sosialisasi, kata dia, pihaknya menyerahkan bantuan sarana kantin sekolah supaya lokasi berjualan jajajan di sekolah itu bersih dan sehat.

“Kami bersama pimpinan Dinas Pendidikan juga menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasonal Kabupaten (BNNK) Sidoarjo untuk menyosialisasikan bahaya narkoba kepada anak sekolah,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan kerja sama yang dilakukannya bersama pimpinan Di-

nas Pendidikan dan Badan Narkotika Nasional (BNNK) Sidoarjo merupakan sebuah antisipasi dini dengan sasaran anak sekolah dasar (SD).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo Agoes Boedi Tjahjono menjelaskan kegiatan yang digagasnya bersama pimpinan badan ketahanan pangan dan BNNK itu dalam rangka pembentukan karakter dan kebiasaan bagi siswa SD untuk berperilaku hidup sehat.

“Sosialisasi bahaya jajanan dan narkoba tentunya akan memberi pengetahuan yang positif bagi mereka (anak SD),” katanya.(ant/ rah)

RAWAN PRUSTITUSI

Pemkab Tak Izinkan Tempat Karaoke Beroperasi GRESIK - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tidak akan mengizinkan tempat karaoke beroperasi di wilayahnya sebab melanggar keputusan bupati yang pernah menolak keberadaan jenis hiburan itu.

“Sampai kini pun pihak Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga belum mengeluarkan izin operasional lokasi karaoke, dan apabila ada tempat karaoke berdiri itu sudah melanggar,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga (Disbudparpora) Tarso Sagito, Selasa.

Tarso mengatakan hingga kini tidak ada pemohon yang masuk ke instansinya untuk mengajukan pendirian tempat karaoke sehingga apabila ada lokasi karaoke yang berdiri dan mengaku sudah izin Disbudparpora, itu tidak benar.

“Jadi, tidak benar apabila ada tempat karaoke yang berdiri dan mengatasnamakan atau menggunakan rekomendasi lisan dari Disbudparpora,” tegasnya.

Terkait dengan dibukanya salah satu rumah karaoke “Mamamia” di Jalan Mayjen

Sungkono, Gresik, hari ini, Tarso menegaskan jika lokasi itu tidak mengantongi izin.

“Karena tidak mengantongi izin dari Pemkab Gresik, akan kami tutup paksa sebab hingga sekarang kami belum mengeluarkan izin opersional,” katanya.

Tarso mengakui bahwa izin awal lokasi “Mamamia” adalah restoran dan bukan kafe atau tempat karaoke sehingga apabila izin itu disalahgunakan dipastikan akan ditutup.

Sebelumnya, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan bahwa keberadaan tempat karaoke di wilayahnya disinyalir dijadikan tempat prostitusi terselubung oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sambari mengaku bahwa pihaknya akan memberikan izin lokasi karaoke apabila ruangannya atau lokasinya transparan dan harus ada kaca yang dapat dilihat dari luar.

“Untuk tempat karaoke di Jalan Mayjen Sungkono sudah kami tolak pengajuan izinnya, dan ini sebagai bukti ketegasan Pemkab Gresik,” katanya. (ant/rah)

Khofifah Prioritaskan 11 Titik Kemenangan JEMBER - Bakal Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa memprioritaskan 11 titik untuk mendulang perolehan suara dan kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur yang akan digelar 29 Agustus 2013.

“Ada 11 titik prioritas untuk mendongkrak perolehan suara, dua di antaranya Kabupaten Jember dan Banyuwangi, sehingga dalam dua hari terakhir ini saya ke Banyuwangi dan Jember,”

kata Khofifah usai menghadiri pengajian akbar di lembaga pendidikan An-Nur di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Selasa.

Namun, Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu enggan menyebutkan alasan memprioritaskan pemenangan di 11 titik atau daerah tersebut. “Memang ada pertimbangan khusus untuk 11 daerah itu,” tuturnya singkat.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu juga

enggan menyebutkan berapa persen target perolehan suara di Jember dan Banyuwangi, namun ia memastikan sudah ada hitungan tersendiri untuk dua daerah tersebut.

“Hasil survei terbaru menunjukkan tren yang cukup bagus, namun saya tidak mau terlalu percaya diri, sehingga upaya maksimal untuk turun ke masyarakat di Jatim akan terus dilakukan secara bergantian dengan pasangan saya, Herman Sumawireja,”

paparnya.

Ia optimistis dukungan terhadap dirinya semakin meluas dan tidak hanya dari kalangan NU, Muslimat, dan partai pendukungnya, namun juga dari eleman masyarakat di luar NU dan partai.

“Di Banyuwangi sudah berdiri Komunitas Pendukung Khofifah (KPK) dan dalam waktu dekat akan dideklarasikan pembentukan KPK di Jember,” ujarnya.

Mengenai rekomendasi dua partai politik yang dikabarkan pindah dukungan, Khofifah menjawab singkat bahwa keduanya dalam posisi aman mendukungnya karena rekomendasi yang dimiliki dari DPP partai politik pengusung.

“Rekomendasi itu ditandatangani oleh ketua dan sekjen partai pengusung, sehingga aman,” katanya.

Di sela-sela pengajian akbar yang digelar oleh Muslimat NU Anak Cabang Kecamatan Wuluhan itu, Khofifah mengenalkan dirinya akan maju sebagai calon gubernur Jatim dalam pemilukada yang digelar 29 Agustus 2013, sehingga ia meminta doa dari ribuan anggota Muslimat yang hadir dalam acara itu.

Khofifah dan tim suksesnya sempat membagikan dompet berwarna hitam yang bertuliskan “Jatim Berkah” bagi warga yang menghadiri pengajian tersebut.

Pasangan Khofifah-Herman diusung PKB dengan suara 12,26 persen dan lima partai politik nonparlemen, yakni PKBP sebesar 1,48 persen, PKPI sebesar 0,87 persen, PPNUI 0,24 persen, Partai Kedaulatan 0,50 persen, dan PMB 0,20 persen. (ant/rah)

MATARAMAN

11

RABU 29 MEI 2013 NO.0127 | TAHUN II

Kejaksaan Inventarisasi Harta Terpidana Korupsi BOJONEGORO - Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jatim, masih menginventaris harta kekayaan terpidana Mochtar Setijohadi untuk menentukan harta yang bisa disita sebagai uang pengganti dalam kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD sebesar Rp 13,2 miliar.

"Tapi harta kekayaan Mochtar Setijohadi yang bisa disita sebagai pembayar uang pengganti sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) akan ditentukan tim independen, seperti Sucofindo," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nusirwan Sahrul, Selasa.

Sesuai keputusan MA No. 1481/K/pid.sus/2012 terpidana Mochtar Setijohadi mendapatkan hukuman enam tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 200 juta atau dua bulan kurungan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 687.900.000 atau enam bulan

kurungan.

Mochtar Setijohadi masuk sebagai daftar pencarian orang (DPO), karena ia tiga kali tidak memenuhi panggilan Kejari setempat dalam pelaksanaan eksekusi kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD 2006/2007 sebesar Rp13,2 miliar.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya akan melakukan penyitaan harta kekayaan Mochtar Setijohadi akhir Mei dengan alasan penyitaan harta kekayaan terpidana bisa dilakukan setelah satu bulan keputusan MA diterima.

"Keputusan MA kami ter-

ima akhir April lalu, sehingga penyitaan harta kekayaan akhir Mei sudah bisa dilakukan," katanya, menegaskan.

Hasil inventaris harta kekayaan Mochtar Setijohadi yang sudah berjalan, menurut dia, jumlahnya diperkirakan lebih dari Rp 10 miliar, di antaranya rumah di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas juga tempat lainnya, Hotel Pazia dan Damai "Cafe Resto" di Jalan Veteran Bojonegoro.

"Tapi tunggu saja nanti akan kita umumkan kepada masyarakat umum mengenai jumlah harta kekayaan Mochtar Setijohadi," jelas dia.

ant/ampelsa

EKSEKUSI CAMBUK POLISI: Algojo berpakaian cadar Dinas Syariat Islam melaksanakan tugas eksekusi cambuk terhadap , terhukum, Brigadir Irwanuddin, anggota Polres Sabang, Prop Aceh, yang terbukti bersalah dalam kasus pelanggaran Syariat Islam, Maisir (judi togel) di Mesjid Agung Darussalam, Sabang, Aceh, Selasa (28/5).

Terhukum Brigadir Irwanudin menjalani hukuman cambuk sebanyak enam kali.

PERAWATAN

RS Rawat Bayi Kembar Kurang Gizi TULUNGAGUNG - Rumah Sakit Bhayangkara, Tulungagung, Jawa Timur, melakukan perawatan intensif terhadap dua dari pasangan bayi kembar tiga yang lahir dalam kondisi di bawah normal karena kurang gizi.

Humas RS Bhayangkara Tulungagung Setya Ningsih, Selasa, mengemukakan kedua bayi yang masih “ditahan” di ruang inkubator tersebut sengaja dilakukan untuk perawatan khusus hingga bobot bayi naik. “Setelah menjalani perawatan dan kondisinya membaik nanti pasti diperbolehkan pulang,” jelasnya.

Ia sempat membantah rumor yang menyebut pihak RS Bhayangkara menahan kedua bayi dengan alasan pasien belum melunasi pembayaran persalinan, obat, dan perawatan selama di rumah sakit.

Menurutnya, pemulangan secara bertahap terhadap ibu bayi maupun bayi kembar tiga tersebut sengaja dilakukan karena alasan medis.

“Jika dipaksakan pulang dengan kondisi berat badan di bawah dua kilogram, itu terlalu berisiko terhadap bayi bersangkutan. Masalah ini juga sudah kami sampaikan

ke pihak keluarga,” tambahnya.

Dia jelaskan, bayi kembar tiga putra pasangan Ida Rohayati (29) dan Muadi (32), asal Dusun Depok, Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek itu lahir melalui operasi caesar, Rabu (15/5) atau sekitar dua pekan lalu.

Saat lahir, berat badan bayi kembar tiga itu tidak sama. Menurut penjelasan pihak rumah sakit, bayi paling kecil yang terakhir berhasil dikeluarkan dari rahim Ida Rohayati hanya memiliki bobot 1,3 kilogram, sementara yang nomor satu sedikit

di atasnya, yakni sekitar 1,7 kilogram.

“Hanya yang nomor dua yang bobotnya cukup bagus, sekitar 2,5 kilogram. Bayi pertama dan ketiga, masih ‘fernatologi’ karena kekurangan oksigen,” terang Setya Ningsih.

Setelah menjalani perawatan pascapersalinan, ibu dan bayi nomor dua diperbolehkan pulang. Sementara dua lainnya masih harus menjalani perawatan intensif dan perlu mendapat nutrisi pendukung untuk menguatkan fisik dan menaikkan bobotnya. (ant/rah)

DPO KASUS KORUPSI: Seorang petugas Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jatim, menempelkan gambar daftar pencarian orang (DPO) kasus korupsi Mochtar Setijohadi di depan pintu gerbang kantor DPRD beberapa hari yang lalu.

Ia menduga ada usaha untuk memindahkan kepemilikan harta kekayaan Mochtar Setjihadi itu kepada pihak lain. "Kami hanya mengingatkan jangan coba-coba, sebab tetap saja akan ketahuan," tandasnya.

Mengenai pencarian Mochtar, ia menyatakan masih terus dilakukan dengan melibatkan jajaran kejaksaan dan kepolisian di seluruh Indonesia.

"Kami belum tahu lokasi persembunyiannya.

Kalau perkiraan kami yang bersangkutan masih berada di seputar Jawa Timur," ujarnya. (ant/rah)

ant/aguk sudarmojo

PENGADILAN

Pembunuh Sekeluarga Divonis Seumur Hidup

MADIUN - Terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga dengan racun di Madiun, Agus Basuki (35) divonis hukuman pidana penjara seumur hidup oleh majelis hakim dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa.

Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) setempat yang sesuai dengan dakwaan primer yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancamannya hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

“Menyatakan Agus Basuki bin Kasiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada sepasang suami-istri dan secara sengaja melakukan kekejaman yang telah mengakibatkan seorang anak mati.

Menjatuhkan pidana kepada Agus Basuki bin Kasiyono dengan hukuman penjara seumur hidup,” ujar Ketua Majelis Hakim Ujiyati.

Pihak Jaksa Penuntut

Umum (JPU) Slamet Widodo dan Yusak langsung menyatakan menerima atas keputusan majelis hakim dalam persidangan tersebut.

“Hukuman seumur hidup itu sudah sesuai dengan isi dari dua pasal primer yang kami gunakan dalam tuntutan, yaitu Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 ayat 3 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” kata JPU Slamet Widodo seusai sidang kepada wartawan.

Fakta di persidangan membuktikan bahwa terdakwa Agus Basuki tega membunuh Muhamad Giantoro (Ian) dan keluarganya karena takut penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukannya terbongkar.

Agus membunuh Ian (35) dan istrinya Retno Sugiarti (35) yang sedang hamil lima bulan anak ketiganya, serta anak pertamanya Firstania Capolista (11) dengan cara diracun potasium sianida.

Korban Retno Sugiarti ditemukan tewas dalam Taksi Bima bernomor polisi AE-305CX pada Rabu, 9 Januari 2013 di Kota Madiun. Sedangkan

jasad Mohamad Giantoro dan putrinya Firstania Capolista ditemukan pada tanggal 13 Januari 2013 di wilayah hutan Desa Kuwiran, Kare, Kabupaten Madiun.

Sementara, ibu korban Ian, Suyati, langsung histeris dan kemudian pingsan setelah mendengar terdakwa hanya dihukum penjara seumur hidup. Keluarga korban menilai hukuman tersebut tidak sebanding dengan empat nyawa, yakni anak, menantu, dan dua cucunya (satu dalam kandungan Retno) yang telah dibunuh oleh pelaku.

“Keluarga sangat kecewa.

Kami berharap pelaku dihukum mati atas semua yang telah dilakukannya kepada keluarga anak saya,” ucap ayah korban, Senen.

Usai pembacaan putusan, terdakwa Agus Basuki langsung dibawa ke kendaraan tahanan untuk dikembalikan ke Lapas Madiun. Terdakwa dikawal ketat oleh anggota kepolisian setempat guna menghindari serangan dari keluarga korban yang telah emosi selama sidang berlangsung.(ant/ rah)

CABUP-CAWABUP

Panwaslu Tertibkan Alat Peraga Kampanye LUMAJANG - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menertibkan sejumlah alat peraga kampanye calon bupati dan wakil bupati jelang “H-1” pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah setempat, Selasa.

“Kami mendapat laporan masih banyak alat peraga kampanye yang bertebaran di beberapa titik kawasan kota, sehingga hari ini harus bersih dari gambar pasangan cabupcawabup,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lumajang, Didik Almasudi.

Menurut dia, pihaknya

sudah berkoordinasi dengan panwaslu di tingkat Kecamatan Lumajang untuk menertibkan atribut kampanye yang masih bertebaran di masa tenang, namun masih saja ada alat peraga kampanye yang belum ditertibkan di kawasan kota.

“Peraga kampanye yang berukuran besar sudah bersih, namun untuk atribut yang berukuran kecil masih betebaran di beberapa titik karena keterbatasan personel panwascam setempat,” tuturnya.

Ia juga mengimbau kepada tim sukses empat pa-

sangan cabup-cawabup untuk menurunkan alat peraga kampanye karena tahapan kampanye sudah selesai dan kini sudah memasuki masa tenang.

“Saya berharap semua pihak bisa mematuhi ketentuan dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada Lumajang, tanpa diwarnai pelanggaran,” ujarnya.

Data di Panwaslu, lanjut dia, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh empat pasangan cabup-cawabup selama masa kampanye yang berlangsung sejak 12-25 Mei 2013, dengan pembagian em-

pat zona di 21 kecamatan di kabupaten setempat.

Pilkada Lumajang akan digelar Rabu (29/5) dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 819.872 orang dan tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 1.872 yang tersebar di 21 kecamatan di kabupaten setempat.

Pilkada Kota Pisang itu diikuti oleh empat pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni Sjahrazad Masdar-As’at Malik, Agus Wicaksono-Adnan Syarif, Ali Mudhori-Samsul Hadi, dan pasangan Indah Pakarti-Abdul Kafi. (ant/rah)

BACALEG

Enam Caleg Petahana Belum Mundur TRENGGALEK - Badan Kehormatan DPRD Trenggalek, Jawa Timur memastikan dari tujuh anggota dewan yang mencalonkan diri kembali melalui partai lain (caleg petahana), baru satu yang telah menyerahkan surat pengunduran diri ke sekretariat dewan, sementara enam lainnya belum.

“Kami kemarin (27/5) menerima surat dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Trenggalek yang menerangkan ada tujuh anggota dewan yang maju dalam pemilu 2014 dari partai lain, namun setelah kami kroscek ke setwan (sekretariat dewan), baru Pak Husni yang menyerahkan pengunduran diri,” kata

Ketua BK DPRD Trenggalek Yugro Hariyanto, Selasa.

Padahal kata dia, sesuai surat KPU, dalam pemberkasan bakal calon legislatif beberapa waktu yang lalu, ketujuh anggota dewan aktif itu telah melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari anggota parlemen.

“Seharusnya, para anggota dewan ini juga menyerahkan surat itu ke sekretaris dewan untuk kemudian diproses sesuai dengan ketentuan yang ada, kalau hanya membuat surat sendiri tapi tidak dikirim ke Setwan, apa gunanya,” ujarnya.

Rencananya, Rabu (29/5), BK DPRD Trenggalek akan mendatangi KPU setempat

guna melihat secara langsung surat pengunduran diri yang dilampirkan sebagai prasyarat menjadi bakal calon legislatif pemilu 2014.

“Dengan melihat langsung berkas-berkas itu kami akan mendapatkan kepastian, apakah surat itu dibuat sendiri atau berupa surat keterangan dari sekwan,” imbuhnya.

Yugro menjelaskan DPRD Trenggalek melalui sekretaris dewan akan melakukan proses pemberhentian apabila telah menerima surat pernyataan pengunduran diri dari anggota dewan yang bersangkutan.

“Karena dalam tata-tertib dan perundang-undangan yang ada, anggota DPRD itu

dapat dilakukan proses pemberhentian salah satunya atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri,” paparnya.

Sesuai surat KPU nomor 270/152/KPU-TRG/2013 tujuh anggota DPRD Trenggalek yang maju sebagai bacaleg dari partai lain adalah, Mohammad Nur Efendy dan Arifin, dari PKNU ke Partai Gerindra, M Husni Tahir Hamid dari semula Partai Patriot ke Partai Hanura, Imam Musirin, dari Partai Patriot ke PDIP. “Kemudian Supramono dari PDP pindah ke Partai Hanura, Puguh Purnomo yang semula PKPI kini maju melalui Partai Hanura dan Suyono dari PPRN ke PAN,” ujarnya. (ant/rah)

ant/siswowidodo

VONIS SEUMUR HIDUP PEMBUNUH: SATU KELUARGA Agus Basuki (kanan) dikawal petugas sesaat setelah mendengarkan vonis hakim saat Sidang Putusan di Pengadilan Negeri (PN) Kab. Madiun, Jatim, Selasa (28/5).

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim PN Kab. Madiun menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Agus Basuki karena terbukti melakukan pembunuhan berencana menggunakan racun ikan terhadap 3 orang dalam satu keluarga (ayah, ibu, anak).

12

NASIONAL

RABU 29 MEI 2013 NO.0127 | TAHUN II

China Tolak Manggis RI

Hatta Rajasa: Penolakan Ini Sama Sekali Tidak Beralasan JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menilai, tudingan pemerintah China yang menolak untuk mengimpor buah manggis asal Indonesia tidak beralasan. Pasalnya, tudingan yang menyebutkan manggis Indonesia mengandung organisme penyakit tanaman dan logam berat tersebut tidak dibarengi dengan pembuktian secara ilmiah.

ant/widodo s. jusuf

AUDIT KASUS HAMBALANG. Ketua BPK Hadi Poernomo (kiri) didampingi Sekjen BPK Hendar Ristriawan (kanan) memberikan keterangan pers soal perkembangan pemeriksaan kasus Hambalang di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (28/5). Hadi Poernomo mengatakan audit investigasi tahap II kasus Hambalang hingga kini belum rampung dan pihaknya masih menunggu penghitungan konstruksi sarana olahraga tersebut yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

KOMPENSASI KENAIKAN HARGA BBM

Menkeu Tantang DPR Pengeritik BLSM JAKARTA-Langkah pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) terkait kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) sangat kental nuansa politisnya yang dipastikan hanya menguntungkan Partai Demokrat.

Namun tudingan ini dibantah Mentri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri. Bahkan, Menkeu menantang para pengeritik membuktikan kelemahan BLSM ini.

Tentangan yang banyak disuarakan oleh para politisi di Senayan, umumnya berisi kritik bahwa kebijakan BLSM tidak mendidik dan cenderung membuat rakyat malas.

Argumen ini selanjutnya diajukan sebagai dasar menolak RAPBN-P 2013 yang kini tengah dibahas oleh Pemerintah dan DPR. “Orang sering mengatakan jangan kasih ikan, tapi kasih kailnya supaya jangan malas. Tapi coba Anda bayangkan analogi ini. Ketika harga makanan naik (karena BBM naik), orang lapar lalu Anda suruh langsung mancing, bukannya dia malah sehat tapi dia akan sakit karena masuk angin di laut. Karena itu harus dikasih makan dulu baru disuruh mancing,” kata Chatib Basri memberikan analogi, ketika ditemui di Gedung DPR, Selasa (28/5).

Menurut Chatib, kritik yang mengatakan masyarakat akan malas bila

program BLSM dijalankan tidak masuk akal. Soalnya, menurut dia, program ini dijalankan sementara. “Ini program sifatnya sementara, karena kalau terus-menerus memang akan menyebabkan mereka malas,” tutur Chatib.

Dia juga mengeritik bahwa selama ini ada persepsi bahwa Pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat miskin hanya berupa BLSM. Padahal, ia menambahkan, program Pemerintah terkait dengan itu sangat komprehensif.

“Anda harus kutip saya lengkap mengenai hal ini sebab ada persepsi, Pemerintah hanya menyelenggarakan program BLSM,” tutur Chatib.

Menurut dia, dalam RAPBN-P 2013, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang dikaitkan dengan kenaikan harga BBM dan tidak hanya BLSM.

Pertama, Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) sebesar Rp12,5 triliun. Program ini terdiri dari Raskin sebesar Rp4,3 triliun, Beasiswa Bidik Misi Rp7,5 triliun dan Program Keluarga Harpan (PKH) Rp0,7 triliun.

Kedua, program BLSM sebesar Rp11,6 Triliun.

Ketiga, tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti irigasi dan air bersih sebesar Rp6 triliun.

Dengan diluncurkan BLSM ini, rakyat Sementara itu, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai BLSM ini menempatkan Demokrat sebagai dewa penolong, sedangkan partai-partai lain tidak punya bukti kongkrit memberikan dana.

“Bagi kami, dana kompensasi ini tak lebih gula-gula pemanis Demokrat.

Bahkan, dosa-dosa korupsi Demokrat seakan terhapuskan dengan adanya BLSM ini,” kata dia.

Karena itu, Uchok berharap DPR menolak langkah kenaikan BBM menjelang pemilu, karena sangat berbahaya bagi caleg-caleg yang mau berkampanye saat ini yang bukan dari Demokrat. (gam/abd/cea)

“Buktikan kalau ada penyakit dan logam berat. Kita juga bisa mengatakan, barang kamu (China) ada logam dan penyakit. Kalau kita menuduh, harus kita buktikan terlebih dahulu,” kata Hatta di Depok, Jawa Barat (28/5).

Namun demikian, Hatta meminta agar Kementerian Perdagangan juga memberikan penjelasan secara mendetil terkait isu penolakan China terhadap buah lokal tersebut. Sehingga, lanjut dia,

kabar itu tidak menimbulkan dampak buruk yang lebih luas terhadap buah lokal lainnya di mata intersional.

“Ini menjadi tugas Kementerian Perdagangan kita.

Harus dipertanyakan mengapa ada penolakan. Jadi, jangan sampai hal-hal semacam ini justru menimbulkan dampak buruk bagi perdagangan kita,” paparnya.

Lebih lanjut Hatta menambahkan, sejauh ini Indonesia selalu menjadi pengek-

spor bahan mentah ke luar negeri. Seharusnya, kata dia, perlu adanya industri pengolahan untuk memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi sebagai produk ekspor.

“Indonesia terlalu lama menjadi bangsa kuli dan menjual bahan mentah ke luar negeri,” ucapnya.

Dengan demikian, jelas dia, penting bagi Indonesia untuk menciptakan kawasan industri untuk mendukung kegiatan produksi tersebut. Hal ini juga diyakini akan mampu menyerap banyak tenaga kerja. “Kuli yang bekerja dan sopir truk, tidak ada sarjana yang bekerja,” imbuh Hatta.

Terkait penolakan China terhadap manggis Indonesia, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menambahkan, kejadian itu diharapkan bisa menjadi bahan introspeksi pe-

ant/asep fathulrahman

STOK SAPI JELANG PUASA. Menteri Pertanian Suswono meninjau sentra penggemukan dan pembibitan sapi di Baros, Serang, Banten, Selasa (28/5).

Mentan ingin memastikan stok daging untuk kebutuhan puasa dan Idul Fitri serta harga daging bisa kembali pada kisaran Rp76 ribu hingga Rp80 ribu per kilogram.

JALANG PILPRES 2014

DAFTAR CALON LEGISLATIF

JAKARTA-Kinerja Joko Widodo alias Jokowi memperbaiki Jakarta berbanding lurus dengan hasilnya sehingga membuatnya meraih elektabilitas tertinggi. Karena itu PDI Perjuangan sebagai “pemilik” Jokowi harus berani membuka diri terhadap permintaan rakyat yang menginginkannya sebagai capres 2014. “Jelas ini akan ditangkap dengan bijak oleh Ketua Umum, tapi keputusannya ada di Ketua Umum,” kata Ketua DPP PDIP, Mayjen (Purn) Sidarto Danusubroto di Jakarta, Selasa (28/5).

Diakui Sidarto, sosok Jokowi juga identik dengan arus perubahan. Karena rakyat merindukan pemimpin bisa membaca keinginan rakyat.

Ditambah lagi, mengatakan PDI Perjuangan sejak lama konsisten mengusung sosok idealis untuk dimajukan sebagai pemimpin. “Rakyat membaca kita partai yang ingin perubahan,” tegasnya.

Menurut Mantan Wakil Ketua Komisi I DPR ini, Jokowi memiliki potensi untuk maju sebagai calon pimpinan nasional. “Dia (Jokowi -red) sosok yang muda, yang jujur dan humble merakyat. Sampai ada interpelasi pun dia layani dan akhirnya mundur juga.

DPRD yang menginterpelasi bubar sendiri. Ini tanda rakyat mendambakan perubahan,” terangnya.

JAKARTA - Petinggi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana membela pengacara Farhat Abbas yang pencalonannya sebagai calon anggota DPR dari Partai Demokrat terancam dicoret karena sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Daerah Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok. Menurut Sutan, tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah Farhat Abbas yang melakukan pelecehan ras terhadap Ahok di akun twitternya.

Menurut Sutan, kicauan Farhat Abbas beberapa waktu lalu di akun twitternya hanya “keseleo lidah” dan pengacara flamboyan itu pun sudah meminta maaf. “Kita lihat di pakta integritas, itu kan disebutkan tersangka yang merugikan masyarakat banyak. Untuk kasus Farhat ini kan dia hanya slip saja, dan sudah minta maaf, jadi siapa yang dirugikan,” kata Sutan kepada wartawan di DPR Selasa (28/5).

Karena itu, Farhat tidak harus membuat mundur dari pencalegan sebagai calon anggota DPR dari Partai Demokrat. “Kecuali kalau dia korupsi, kasus ini kan tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.

Megawati Akan Bijak Soal Pencapresan Jokowi

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat mengakui popularitas Jokowi mengungguli capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto Djojohadikusumo (PSD). Namun bukan berarti Jokowi sukses menuju Jakarta Satu hanya dukungan PDI Perjuangan saja. “Jokowi menjadi Cagub DKI tahun lalu adalah karena dukungan yang tulus dari Prabowo bersama Ibu Megawati,” ujarnya.

Menurut Martin, saat ini Partai Gerindra belum menganggap figur Jokowi sebagai kompetitor dari Prabowo. Karena Gerindra belum menggenjot capresnya.

“Prabowo tidak pernah menganggap Jokowi sebagai saingannya untuk jadi Capres 2014 yang akan datang,” tegasnya.

Martin mengatakan Jokowi adalah calon pemimpin masa depan Indonesia. Gerindra siap mendukung Jokowi nyapres, namun untuk pilpres 2019, bukan 2014 tahun depan.

“Di internal Gerindra sudah ada rencana dan keinginan yang kuat dari kader-kader Gerindra untuk mencalonkan Jokowi menjadi Capres 2019 yang akan datang,” tuturnya.

Malah Martin mewacanakan kecocokan duet antara Prabowo dan Jokowi di masa depan untuk memimpin republik ini. “Pak

merintah untuk meningkatkan kualitas produk hortikultura domestik. “Kita memang sedang membuka proses kegiatan ekspor dengan negara lain, seperti China dan Australia,” katanya di Jakarta.

Dia menambahkan, penolakan manggis asal Indonesia karena adanya anggapan dari China bahwa buah tersebut mengandung organisme penyakit. “Kita lengah, kemudian ada virus OPT manggis itu yang mahal,” ujar Rusman.

Rusman berharap, petani yang memproduksi manggis bisa segera mengatasi persoalan ini, terlebih lagi buah ini sudah berhasil menembus pasar Australia. “Kita berhasil mengekspor ke Australia dan tentunya ini harus dijaga. Jangan sampai kejadian di China terulang,” ujarnya. (gam/bud/ beth)

Jokowi saya kira lebih pas kalau dicalonkan di tahun 2019 sebagai kesinambungan dari calon presiden Gerindra di tahun 2014 yakni Pak Prabowo Subianto,” sambung anggota Komisi III DPR ini.

Untuk saat ini Gerindra sudah bulat mencapreskan Prabowo. Gerindra memandang kepemimpinan Prabowo bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

“Di tahun 2014 kita memerlukan calon pemimpin yang lebih tegas, tidak ragu-ragu dan berani mengambil keputusan.

Inilah yang mendorong Gerindra mencalonkan Prabowo,” pungkasnya. (gam/cea)

Terancam Dicoret, Sutan Bhatoegana Bela Farhat Abbas Penetapan tersangka Farhat berawal dari sebuah tweet bernada SARA. Tweet Farhat soal Ahok itu diunggah dalam akun twitter @ farhatabbaslaw, isinya “Ahok protes, Dasar Ahok plat Aja diributin! Apapun plat nya tetap Cina!”

Kicauan suami Nia Daniati itu lantas menimbulkan reaksi pengguna twitter

tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah Farhat Abbas yang melakukan pelecehan ras terhadap Ahok di akun twitternya

Sutan Bhatoegana

Anggota Partai Demokrat di tweetland. Bahkan, Ramdan Alamsyah yang mewakili Komunitas Intelektual Masyarakat Betawi (KIMB) dan Anton Medan yang mewakili PITI melaporkan Farhat ke Polda Metro Jaya atas kicauannya itu.

Dalam laporan resmi bernomor LP/82/I/2013/PMJ/ Ditreskrimsus tertanggal 10

Januari 2013, Farhat dilaporkan atas tuduhan Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo Pasal 4 jo 16 UU No 40 tahun 2008. Anton Medan juga melaporkan Farhat dalam laporan resmi bernopol LP/86/I/2013/PMJ/Ditreskrimsus dengan tuduhan Pasal 28 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Sementara itu, Farhat Abbas sendiri secara terpisah mengaku pasrah soal nasib pencalegannya. Apapun yang akan diputus partai yang didirikan dan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dia akan menerimnya. “Apapun keputusan Demokrat ya saya terima saja.

Kalau dianggap pantas dicoret ya saya terima,” kata Farhat di Jakarta Selasa (28/5).

Namun Farhat mengaku sudah meminta maaf ke pihak yang mempermasalahkan kicauannya di twitter. Farhat berkicau bernada SARA saat Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bicara soal pelat nomor mobil gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. “Ya saya sudah minta maaf sebenarnya,” kata Farhat.

Karena sedang mangalami kasus hukum, Partai Demokrat bersiap mencoret Farhat Abbas dari pencalegan sebab Farhat telah menjadi tersangka Polda Metro Jaya. (gam/abd/aji)

EKONOMI

13

RABU 29 MEI 2013 NO.0127| TAHUN II

Tekan Impor

Pemerintah Siap Beri Insentif JAKARTA Menteri Keuangan, Chatib Basri mengungkapkan, guna dapat menekan impor bahan baku dan barang modal, pemerintah telah menyiapkan program pemberian insentif bagi industri yang memproduksi barang setengah jadi (intermediate goods) dan korporasi berbasis penelitian dan pengembangan.

“Secara khusus pemerintah juga akan memberikan insentif fiskal untuk industri intermediate. Karena selama ini, setiap pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, impor barang modal dan bahan baku naik. Sehingga, current account kita defisit,” kata Chatib di Gedung DPR Jakarta, Selasa (28/5).

Menurut Chatib, pemberian insentif pada industri intermediate tersebut diharapkan mampu mengurangi impor barang modal dan bahan baku. “Sehingga, pertumbuhan ekonomi kita bisa tetap tinggi, tetapi current account-nya tidak terganggu,” jelas Chatib.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan memberikan insentif fiskal terhadap lembaga atau perusahaan berbasis penelitian dan pengembangan (litbang) yang berorientasi pada peningkatan ekonomi dalam negeri.

“Pemerintah akan memberi insentif fiskal di dalam litbang, karena kita tidak bisa secara terus menerus bergantung pada sumber daya alam. Perlu adanya inovasi. Jadi, akan diberikan insentif juga untuk lembaga litbang itu,” ujarnya.

Guna mendukung industri yang mampu mendukung perekonomian nasional, kata Chatib, pemerintah akan berupaya memanfaatkan peraturan yang ada, untuk meningkatkan efektivitas kegiatan industri. “Untuk mendukung industri, dari peraturan yang ada, maka kami akan berusaha menjadikan industri lebih efektif,” imbuhnya.

Menyinggung soal upaya mengantisipasi krisis keuangan yang dikhawatirkan bisa masuk akibat gejolak ekonomi global, Chatib berjanji akan meningkatkan harmonisasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. “Harmonisasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil diharapkan tercipta iklim yang kondusif untuk mengantisipasi krisis pada sektor keuangan,” kata Chatib.

Selain itu, lanjut Chatib, sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil tersebut juga diyakini mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi dan stabilitas

pasar Surat Utang Negara (SUN). “Pemerintah sependapat (dengan DPR) agar volatilitas nilai rupiah harus dijaga dan stabil, karena memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga daya saing dan stabilitas perekonomian,” tuturnya.

Menurut Chatib, pemerintah akan meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia, sebagai langkah mengantisipasi dan menjaga volatilitas nilai tukar rupiah.

Dia menambahkan, penguatan kebijakan makroprudensial terhadap arus masuk modal asing jangka pendek.

Hal ini ditujukan untuk mengurangi risiko pembalikan modal asing dan menjaga agar pergerakan nilai tukar rupiah tetap sejalan dengan pergerakan mata uang di kawasan Asia.

Chatib menyatakan, pemerintah juga berharap agar berbagai kebijakan dalam kerangka pendalaman pasar finansial bisa mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan dalam negeri.

“Pendalaman pasar finansial diarahkan untuk mendorong adanya pengalihan ekses likuiditas perbankan serta pengembangan instrumen syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan pemerintah,” ujarnya. (gam/bud)

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemerintah Terus Tekan Potensi Middle Income Trap

JAKARTA-Perekonomian Indonesia dinilai banyak kalangan telah mengalami Middle Income Trap dan ditakutkan akan ada dampak terhadap pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan.

Untuk itu, agar tidak terjebak dalam Middle Income Trap perlu dilakukan transformasi struktur produksi dan perdagangan yang baik.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan RI M. Chatib Basri, saat memaparkan Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI, dalam Sidang Paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa,( 28/5).

Chatib menjelaskan, Middle Income Trap sendiri adalah

istilah yang diberikan kepada negara-negara berpendapatan menengah namun tidak bisa melakukan lompatan untuk masuk menjadi negara maju berpendapatan tinggi.

“Penyebab utama hal ini karena berkurangnya daya saing suatu negara berkembang”, jelas mantan Kepala BKPM itu.

Chatib menambahkan, pada tahap awal pembangunan, competitiveness negara berkembang diuntungkan oleh dua faktor, yaitu upah buruh yang murah dan kemudahan adaptasi teknologi. Seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita, maka tuntutan akan perbaikan tingkat upah

akan semakin besar.

“Ini dampaknya pada kenaikan biaya tenaga kerja, hingga akhirnya daya saing negara tersebut semakin hilang.

Produsen dan pemilik modal akan mencari negara lain dengan tingkat upah yang lebih rendah”, tutur Chatib.

Menurutnya, pindahnya produsen dan pemilik modal tersebut akan menyebabkan kegiatan produksi dan investasi menjadi stagnan yang berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Untuk itu, agar tidak terjebak dalam Middle Income Trap perlu dilakukan transformasi struktur produksi dan perdagangan. (gam/abd)

PROGRAM PERCEPATAN IMPOR DAGING SAPI. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kedua kanan) bersama Menteri Pertanian Suswono (kedua kiri), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Bachrul Chairi (kanan) serta Deputi II Menko Perekonomian Diah Maulida (kiri) memaparkan program percepatan impor daging sapi, di Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian akan mempercepat realisasi impor sapi pada bulan Juni dan September (semester II) untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga daging sapi.

Potensi Ekonomi Domestik Belum Bisa Dimanfaatkan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis menilai, target pertumbuhan ekonomi di RAPBN-P 2013 sebesar 6,2 persen menunjukkan sikap pesimistis pemerintah terhadap perbaikan ekonomi dalam negeri di tahun ini.

Bahkan, target pertumbuhan pemerintah jauh lebih rendah dibanding target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 sebesar 7-7,7 persen. Kegagalan mencapai target RPJMN tahun 2014 secara umum disebabkan karena pemerintah belum mampu memanfaatkan besarnya potensi ekonomi domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “ Apalagi setiap tahunnya realisasi pertumbuhan ekonomi selalu berada di bawah target.

Sepertinya baru sekali pertumbuhan ekonomi itu tercapai,” kata Harry dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR tentang Pembahasan RAPBN-P 2013 dengan Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin di Gedung Perleman Jakarta, Selasa (28/5).

Pada 2012 saja, kata Harry, realisasi pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 6,2 persen, padahal pemerintah mengasumsikan di angka 6,5 persen. “Berkaca pada tahun 2012, targetnya meleset 0,3 persen. Jika di tahun ini ditargetkan 6,2 persen, bisa saja keyakinan pemerintah hanya sebesar 5,9 persen atau paling tidak 6 persen,” tutur Harry.

Pernyataan Harry tersebut

menanggapi penilaian Anggota Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng yang menyebutkan bahwa koreksi pertumbuhan ekonomi 2013 tidak bisa diterima akal sehat.

“Faktor apa yang paling dominan membuat pertumbuhan ekonomi kita dikoreksi drastis dari 6,8 persen menjadi 6,2 persen? Sesuatu yang tidak masuk akal, padahal di forum internasional ekonomi Indonesia selalu dibilang baik,” kata Mekeng.

Di tempat yang sama, Chatib Basri menjelaskan, koreksi pertumbuhan ekonomi ke angka 6,2 persen tersebut didasari oleh realitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. “Penentuan angka growth tentunya harus berbasis realitas. Di Kuartal I tahun ini saja, angkanya 6,02 persen,” ucap dia.

Alasan kedua, lanjut Chatib, terkait dengan perkiraan melambatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB/ investasi) di 2013. “Selain itu, ekspor kita juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Dan, ekspor kita juga tidak bisa diandalkan,” jelasnya.

Dengan demikian, kata Chatib, apabila target pertumbuhan ekonomi ditetapkan tidak kredibel dengan situasi perekonomian yang terjadi,

maka nantinya pasar akan merespon bahwa pemerintah tidak berpandangan pada realita yang terjadi. “Penting bagi kami angka ini kredibel. Kalau kami datang dengan target pertumbuhan yang tidak realistis, maka bisa menimbulkan persepsi di pasar bahwa kami tidak hands on dengan persoalan yang ada,” paparnya.

Perlu Terobosan Sementara itu, anggota DPR Ecky Awal Mucharam menilai kegagalan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi disebabkan peran konsumsi modal pemerintah yang terus menurun telah menghambat pencapaian pertumbuhan yang lebih baik. Karena itu, dia berharap pemerintah perlu mencari terobosan agar konsumsi modal pemerintah mampu menjadi stimulus pertumbuhan. Pemerintah perlu memperbaiki eksekusi belanja modal yang selalu dibawah 80 persen. “Pemerintah juga perlu terus menjaga dan mengoptimalkan investasi atau pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) sebagai sumber pertumbuhan penting. Sebab semakin membaiknya kinerja umber pertumbuhan tersebut akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dalam perekonomian terutama untuk penciptan lapangan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan,” imbuh dia.

Hal ini juga sangat penting mengingat pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada konsumsi masyarakat, bersifat autopilot, cenderung bersifat jangka pendek dan tidak berkualitas.

Untuk menjaga Investasi atau PMTDB, Ecky berharap pemerintah perlu memperbaiki daya saing ekonomi Indonesia yang terus merosot.

Laporan The Global Competitiveness Report 2012-2013 yang disusun oleh World Economic Forum menyatakan bahwa Indonesia mengalami penurunan indeks daya saing global dari peringkat ke44 tahun 2011, menjadi peringkat 46 tahun 2012 dan menurun lagi menjadi peringkat ke 50 pada 2013. Hal yang sama juga dilaporkan oleh Bank Dunia, di mana peringkat kemudahan bisnis di Indonesia terus mengalami penurunan. Peringkat doing business tahun 2013 kembali menurun ke posisi 129 dari posisi tahun 2012 pada peringkat 128, dan 2011 pada peringkat 126. “Kondisi penurunan daya saing ini harus diatasi secara sungguhsungguh”, tambah dia.

Lebih lanjut dia meminta agar pertumbuhan ekonomi nasional cenderung bertumpu pada sektor-sektor ekonomi yang bersifat non tradable perlu diperbaiki. Sedangkan sektor tradable, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan, belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Padahal ketiga sektor tersebut bersifat padat karya dan merupakan kontributor terbesar perekonomian. “Sejak beberapa tahun terakhir, pertumbuhan sektor tradable selalu berada di bawah pertumbuhan PDB. Hal ini juga menjadi penyebab pemerintah sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik,” pungkas dia. (gam/bud)

“Pemerintah seperti tidak mengenal siapa nelayannya, dan apa yang dibutuhkan, akibatnya sudah anggaran di skctor perikanan kecil penerima manfaat nya pun tidak pas,” pungkas dia.

Ketua Pokja Sawit ADS, Achmad Surambo, melihat berbagai hal yang terjadi di sektor-sektor pangan dan pengabaian terhadap kebutuhan para produsen pangan kecil menunjukkan tidak adanya keberpihakan pemerintah dan juga paradigma pemerintah yang masih menganggap pangan sebagai ”barang dagangan semata”. ”Jangan kan berkedaulatan pangan, bagaimana memenuhi pangannya saja lebih memberikan ruang dan insentif bagi para investor dibandingkan penghasil pangan skala kecil yang sejak dulu sudah

menghasilkan pangan, “ kritiknya.

Penentuan formulasi yang tepat dalam penentuan anggaran adalah mengenai keadilan, khususnya bagi para produsen pangan skala kecil. Jika hanya melihat budget pangan dari besaran saja, kita akan terkecoh menganggap pemerintah sudah memberikan jaminan bagi para produsen pangannya. ”Sebab itu mendesak kepada pemerintah dan DPR agar proses penyusunan anggaran difokuskan pada kebutuhan para produsen pangan skala kecil, dan untuk membangun sistem pangan yang berdaulat.”Tegas Tejo.Tanpa itu, anggaran pangan hanya jadi rebutan para pencari keuntungan semata, sementara sebagian besar rakyat tetap kelaparan. (gam/abd)

BUDGET PANGAN

Mendesak Budget Pangan yang Berkedaulatan JAKARTA-Meskipun besaran budget untuk pangan terus meningkat, namun bertolak belakang dengan kondisi pangan Indonesia yang semakin rentan. Kedaulatan pangan masih jauh dari terwujud. Hal ini disebabkan budget untuk pangan lebih sering jatuh ke pihak yang tidak berhak, dan hanya menguntungkan sekelompok orang. ”Banyak keanehan bahkan kesesaatan dalam proses menterjemahkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP) dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) menjadi proyek-proyek yang tidak saling berkaitan untuk mendukung kedaulatan pangan,” ujar Koordinator Nasional Aliansi Desa Sejahtera (ADS) Tejo Wahyu Jatmiko, di Jakarta, Selasa (28/5).

Salah satunya target untuk perluasan lahan pangan

sebesar 2 juta ha, tetapi terus mengeluarkan ijin bagi alih fungsi lahan pangan.

“Tidak heran rencana perluasan malah defisit 50.000 ha pertahunnya,” tambah Tejo.

Hal ini terjadi karena penyusunan budget anggaran tidak berorientasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan tetapi lebih merupakan proses tawar menawar antara partai politik dan pihak-pihak yang memburu rente semata. Proses pembahasan anggaran memiliki ruang untuk dibajak oleh mereka yang mempunyai akses termasuk partai politik.

Sementara itu, Koordinator Pokja Beras Said Abdullah, menunjukkan ketidak seriusan mewujudkan kedaulatan pangan dari situasi semakin derasnya impor pangan.

“Jika tahun 80 an Indonesia dikenal sebagai negera yang

mampu swasembada pangan bahkan menjadi eksportir beberapa bahan pangan kini situasinya sangat terbalik.

Data BPS menunjukkan dari tahun ke tahun rasio eksporimpor produk pertanian semakin besar.

Volume dan nilai impor terus bertambah sementara ekspor terus menurun,” papar Said.

Padahal menyediakan pangan yang terjangkau oleh masyarakat dan menyediakannya sendiri menjadi hal penting untuk melihat apakah pemerintah memiliki paradigma untuk memperkuat sistem pangannya. “Tidak heran kalau target swasembada beberapa produk pangan, diantaranya daging sapi akhirnya menjadi sumber pendanaan partai, karena produsen pangan kecil kita tidak menjadi fokus untuk memperkuat sistem

Salah satunya target untuk perluasan lahan pangan sebesar 2 juta ha, tetapi terus mengeluarkan ijin bagi alih fungsi lahan pangan. “Tidak heran rencana perluasan malah defisit 50.000 ha pertahunnya

Tejo Wahyu Jatmiko

Koordinator Nasional Aliansi Desa Sejahtera (ADS) pangan bangsa,” tambahnya lagi.

Kekacauan yang sama terjadi dalam sektor peri-

kanan. Meskipun menyebut sebagai negara Maritim, tetapi budget yang dialokasikan tidak lah seimbang, hanya 7 triliun rupiah di tahun 2013. Sedangkan Pokja Ikan ADS, Abdul Halim, menilai hampir tidak ada dukungan kepada para nelayan kecil, yang menyediakan 70 persen kebutuhan ikan bangsa ini. “Mirisnya, nelayan tradisional tidak mendapatkan subsidi meski anggaran BBM bersubsidi meningkat. Padahal, harga BBM merupakan komponen terbesar saat melaut, antara 60-70 persen. Tidak heran keluarga nelayan tradisional kita sulitnya untuk hidup sejahtera,” imbuh dia.

Program dan pendanaan bagi nelayan juga tidak sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi nelayan di wilayahnya.

14

LINTAS JATIM

RABU 29 MEI 2013 NO.0127 | TAHUN II

Dewan Desak Disnaker

Selesaikan Sengketa Industrial PT Chiyoda - Karyawan SURABAYA – Banyaknya perusahaan yang tidak memberikan gaji sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp. 1.740.000, mendapat sorotan dari DPRD Surabaya. Padahal, besarnya UMK tersebut sudah disepakati antara pengusaha, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), pengusaha dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono. Dirinya mengatakan, jika dalam kurun waktu lima bulan sudah ada sekitar 10 pengaduan ke lembaga parlemen Surabaya. Semua pengaduan tersebut terkait dengan masalah tidak sesuainya UMK yang diterapkan oleh perusahaan kepada karyawan atau pekerjanya.

“Berdasarkan catatan kami seperti itu. Kami belum tahu penyebab persisnya, tapi fakta membuktikan permasalahan perburuhan ini terus menggelinding bak bola salju yang semakin lama bisa semakin besar,” ungkap dia. Selasa (28/5).

Dirinya menambahkan, jika Pemkot Surabaya harus segera menyikapi persoalan tersebut. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

“Oleh karena itu, hal ini perlu disikapi oleh Pemkot Surabaya. Artinya, jangan sampai permasalahan menjadi bom waktu,” tambah dia.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) ini memaparkan, kejadian terakhir permasalahan perburuhan yang menucuat terjadi di perusahaan lampu PT Chiyoda, yang terletak di kawasan Rungkut Industri.

Permasalahan ini dipicu akibat diputusnya kontrak secara sepihak, puluhan karyawan oleh pihak management PT. Chiyoda.

Puluhan perwakilan karyawan tersebut akhirnya mendatangi gedung DPRD Surabaya dan menggelar rapat dengar pendapat atau Hearing, guna meminta perlindungan atas sikap perusahaan yang bertindak secara sewenang-sewenang.

Sayangnya rapat dengar pendapat atau hearing tersebut berjalan deadlock.

Karena perwakilan pihak management PT. Chiyoda tidak datang.

“Kami terpaksa mengakhiri rapat dengan para perwakilan pekerja Chiyoda, karena wakil pihak perusahaan tidak datang,” jelas dia.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya, Yayuk Puji Rahayu menduga, jika cara yang diterapkan oleh PT Chiyoda, dengan mem-PHK secara sepihak puluhan pekerjanya hanya untuk menghindari penngangkatan pekerja menjadi pegawai tetap dan enggan memberikan pesangon kepada pekerjanya.

Disnaker harus mengkaji masalah ini secara mendalam.

Kemudian, mengambil tindakan tegas.

Sebab secara kasat mata ada unsur pidana terkait sikap dari PT Chiyoda ini,”

Yayuk Puji Rahayu Anggota Komisi D DPRD Surabaya

Menyikapi persoalan tersebut, dirinya menyarankan supaya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut denagn melakukan investigasi kepada jajaran direksi yang ada di perusahaan PT. Chiyoda.

“Disnaker harus mengkaji masalah ini secara mendalam. Kemudian, mengambil tindakan tegas. Sebab secara kasat mata ada unsur pidana terkait sikap dari PT Chiyoda ini,” tegas dia.

Sementara itu, salah satu koordinator karyawan PT. Chiyoda, Sugeng mengungkapkan, jika selama ini kabar yang beredar di masyarakat bahwa alasan perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena sedang pailit atau bangkrut ternyata tidak benar. Sebab alasan yang sebenarnya perusahaan tidak mau memberikan pesangon kepada para karyawan.

“Sebenarnya perusahaan tersebut tidak akan ditutup.

Sebab meraka hanya ingin melakukan alih fungsi status para karyawan saja. Itu untuk menghindari pemberian pesangon kepada karyawan,” ungkap dia.

Dirinya menambahkan, jika sebenarnya banyak karyawan yang tidak puas dengan keputusan perusahaan yang memutus kontrak secara sepihak. Selain itu, hasil pertemuan antara perusahaan dengan serikat buruh beberapa saat yang lalu, hingga saat ini juga tidak dibeberkan.

“Ini juga yang membuat kami bertanya-tanya kenapa hasil keputusan tidak diseberkan pada kami,” pungkas dia. (wan)

ant/ampelsa

PACUAN KUDA TRADISIONAL: Joki berusaha memcau koda mereka ketika mengikuti pacuan kuda tradisional di Danau Laut Tawar, Takengon, Kab. Aceh Tengah, Prop Aceh. Pacuan kuda tradisional itu merupakan rangkaian Festrival Danau Laut Tawar yang dielengarakan dalam rangka menyambut Visit Year 2013 Aceh.

PILGUB JATIM

Nasib Khofifah-Herman Belum Ada Keputusan dari Bawaslu dan KPU SURABAYA – Nasib pasangan Cagub – Cawagub Khofifah – Herman (BerkaH) terkait dukungan ganda yang diberikan PPNUI dan Partai Keadilan seharusnya ditentukan kemarin. Namun, entah karena alasan apa, proses klarifikasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim ini molor.

Diungkapkan salah seorang perwakilan KPU yang berangkat ke Jakarta melalui telepon selulernya, Jonathan, pihaknya baru akan kembali ke Surabaya Sabtu depan. “belum ada hasilnya.

Kami baru akan kembali hari Sabtu nanti. Kalau sudah ada hasilnya nanti saya kabari ya,” kata pria yang juga merupakan sekretaris KPU ini tanpa menjelaskan secara rinci alasan molornya proses klarifikasi, Selasa (28/5).

Saat diminta tanggapannya, Khofifah Indar Parawansa bergeming. Wanita yang juga merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdatul Ulama (NU) ini hanya optimis bahwa kedua partai tersebut mendukungnya. “doakan saja semoga semuanya lancar. Kami yakin bahwa hal ini merupakan upaya penjegalan untuk maju Pilgub.

Tapi Insya Allah semuanya mendukung kami kok,” tukas dia singkat.

PPNUI diketahui mendapat 0,24 persen dan PK 0,50 persen. Artinya dukungan

viane cara rima pamela koran madura

MENDAFTARKAN DIRI: Pasangan Khofifah-Herman saat mendaftarkan diri sebagai Cagub-Cawagub ke KPU Jatim beberapa hari yang lalu. kepada Khofifah-Herman berpotensi berkurang 0,74 persen bila PPNUI dan PK dicabut. Bagi Khofifah – Herman, pengurangan dukungan sebanyak 0,74 persen tentu mempengaruhi pencalonan mereka karena mereka hanya akan memiliki dukungan parpol sebesar 14,81 persen atau di bawah syarat minimal yaitu 15 persen suara/kursi DPRD Jatim karena pada saat pendaftaran pasangan ini hanya memiliki dukungan sebesar 15, 58 persen.

Dalam peraturan KPU No. 9 tahun 2012 dijelaskan, jika

kepengurusan partai tersebut sama maka dukungan akan diberikan kepada pasangan calon yang mendaftar lebih dulu. Namun jika kepengurusan partai berbeda, maka akan diklarifikasi ke DPP untuk mengetahui pengurus yang sah.

Sebelumnya, Surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PPNUI tanggal 14 Mei 2013 menetapkan dukungan kepada pasangan Cagub – Cawagub Khofifah – Herman.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPW PPNUI Jawa Timur Drs. M. Ma'shum

Zein, MA dan Sekretaris Budi Chidmadi. Ma'shum dan Budi masuk dalam susunan kepengurusan DPW PPNUI Jawa Timur masa jabatan 2013-2018 yang termaktub dalam keputusan DPP PPNUI tertanggal 26 April 2013.

Begitupun dengan Partai Kedaulatan yang memutuskan memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah – Herman berdasarkan surat keputusan DPD Jawa Timur tertanggal 14 Mei 2013.

Keputusan itu ditandatangani Ketua DPD Partai Kedaulatan Jawa Timur Ahmad Isa Noer-

cahyo dan Sekretaris K.M. Rosadi. Keduanya masuk dalam susunan pengurus DPP Partai Kedaulatan yang ditetapkan 8 Mei 2013 dan ditandatangani oleh Ketua Umum Denny M Cilah dan Sekretaris Jenderal Restianrick Bacharijun.

Anehnya, dalam berkas lainnya menyatakan, DPP PPNUI mendukung pasangan Cagub – Cawagub Soekarwo – Saifullah Yusuf. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PPNUI KH.M Yusuf Humaidi, MA dan Sekretaris Jenderal Ir. Andi William Irfan, MSc. Dilampirkan pula penegasan surat keputusan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan Yusuf dan Andi William Irfan sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal.

Surat tertanggal 13 Mei 2013 itu menyatakan mencabut kepengurusan lama dan mengangkat Abdul Rachman sebagai Ketua DPW PPNUI Jawa Timur dan KH. Suaidi sebagai sekretaris.

Sedangkan Partai Kedaulatan melalui keputusan DPD Jawa Timur dalam surat bernomor 004/DPDPK/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013 menyatakan mencabut dukungannya pada Khofifah dan memberikan rekomendasi untuk mendukung pasangan incumbent, KarSa. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPD PK Jawa Timur Kemas M. Taufik dan Sekretaris Dwi Davisia Nurkholis. (neu)

LINTAS JATIM

Gapero - GAPPRI Melayangkan Surat Penolakan ke MenKeu SURABAYA – Pembahasan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) nomor 78 / PMK.011 / 2013 di Hotel Elmi, Selasa, (28/05/2013) kemarin memang berjalan tertib dan lancar. Namun, rapat yang membahas tentang penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan tersebut diwarnai dengan hujan penolakan dari seluruh anggota GAPERO ( Gabungan Perusahaan Rokok ) se - Jatim.

Rapat yang di adakan oleh BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kemenkeu tersebut sekaligus menghadirkan Dinas Perkebunan Pertembakauan Jawa Timur dan Instansi – instansi terkait beserta seluruh anggota Gapero se – Jatim. PMK nomor 78 / PMK.011 / 2013 merupakan penyempurnaan dari PMK 191.

Yang menarik adalah pernyataan pernyataan Johny, ketua Gapero Malang dan Sulami, ketua Gapero Surabaya yang sekaligus mewakili semua elemen Gapero se – Jatim.

“Saya dan 21 anggota Gapero Malang menolak keras

15

RABU 29 MEI 2013 NO.0127 | TAHUN II

Peraturan tersebut. Dalam peraturan ini, ada indikasi Industri rokok akan dibuat single tarif. Sangat tidak masuk akal. Apalagi peraturan yang akan menggabungkan perusahaan yang memiliki hubungan darah. Itu sama saja dengan membunuh kita. Bahkan membunuh seluruh buruh pabrik”, tegas Johny disela – sela rapat.

Senada dengan Johny, ketua Gapero Surabaya, Sulami Bahar juga menegaskan penolakannya. Bahkan, dirinya menganggap peraturan tersebut adalah sebuah pem-

batasan kepada warga Negara untuk menjadi pengusaha.

Menurut dia, Gapero sudah di curangi dengan adanya PMK 191 dan 78. Terlebih ada salah satu pasal yang mengatur tentang pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan ( hubungan keluarga ).

“Seluruh nggota kami juga menolak peraturan itu sampai kapanpun. Pemerintah hanya berpihak pada pengusaha asing.

Sumbangan kami terhadap Negara sudah mencapai trilliunan rupiah tiap tahunnya. Bahkan, kami sudah menghidupi jutaan tenaga kerja yang kami bayar di atas rata – rata UMR. Kalau memang ingin menutup pabrik rokok, tutup saja. Segera terbitkan keputusannya. Jangan kami di ombang –ambingkan seperti ini. Dan suara kami disini juga mewakili suara penolakan dari GAPPRI (Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia)”, Tandas Sulami dengan nada tinggi.

Bahkan, GAPPRI, Gapero Surabaya dan Malang juga telah

melayangkan surat resmi permohonan penolakan dan pembatalan atas PMK tersebut secara langsung kepada Menteri Keuangan RI di Jakarta. Surat penolakan GAPPRI tertuang dalam surat dengan No. 14/GAPPRI/V/2013 per Tanggal 11 Mei 2013 yang ditandatangani ketuanya Ismanu Soemiran. Sementara itu secara berturut – turut Gapero Surabaya dan Malang juga melakukan hal sama yang juga tertuang dalam surat No.15/Gap/V/2013 per Tanggal 2 Mei 2013 dan No.028/V/2013 dari Gapero Malang Per Tanggal yang sama.

PMK 78 ini merupakan penyempunaan dari PMK 191.

Sehingga, secara dasar, Gapero menolak kedua PMK tersebut.

Namun, secara aturan, PMK 78 ini baru akan di berlakukan 10 Juni 2013 mendatang. Dari pemaparan anggota Gapero, Diketahui bahwa adanya PMK 191 yang digulirkan dua tahun lalu. Membawa dampak serius bagi perusahaan rokok di Jatim. Dari 110 pabrik rokok yang tercatat, hanya menyisa-

kan 567 pabrik saja. Dengan berkurangnya jumlah Pabrik, mutlak mengurangi jumlah buruh hingga 50%.

“Kami akan melakukan yudisial review sebelum peraturan ini di berlakukan. Dan kami yakin, pemerintah akan memenangkan kami. Untuk sementara kami akan fokus pada pengkajian pasal perpasal dalam PMK ini”, Tambah Sulami yang diamini seluruh anggota Gapero.

Di tempat terpisah, Kepala Kelompok Kerja Perlindungan Tembakau Kadin Jatim, Dedik Suharyadi memaparkan jangan sampai peraturan ini menjadi polemik panjang yang tidak berujung. Karena, perusahaan rokok nasional juga perlu didongkrak perkembangannya. Bukan malah ditekan, sehingga lambat laun akan terjadi penutupan massal yang berakhibat omset pajak Negara menurun. Bahkan, efek buruknya adalah terPHKnya para buruh pabrik rokok yang jumlahnya ribuan. (mag)

PEMBUNUHAN PEREMAS PAYUDARA ISTRI

Tetap Dituntut 15 Tahun Meski Membela Harga Diri SURABAYA - Achmad Zakhi mungkin tak menyangka aksi membela harga diri keluarga akan berujung bui dalam waktu cukup lama. Ya, gara-gara menganiaya peremas payudara istrinya hingga tewas, dia dituntut penjara 15 tahun.

Tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Surabaya Akchmad Iriyanto di PN Surabaya kemarin. Dia menuntut terdakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. “Menuntut terdakwa dengan pidana 15 tahun penjara,” katanya.

Dalam dakwaan diungkapkan, peristiwa pembunuhan bermula dari tindakan tak senonoh korban, Ulum, meremas payudara istri terdakwa, Fitria Ariani, saat membeli bakso di depan rumah terdakwa, di Jalan Simolawang. Mengetahui itu, terdakwa marah.

Merasa kehormatan rumah tangga diinjak-injak, terdakwa lantas menegur korban. Adu mulut terjadi

saat itu. Karena korban ngeyel, terdakwa lantas mengambil pisau di dapur untuk menakut-nakuti korban. Namun, bukannya takut, korban justru tambah berani dan memukul korban.

Mendapat respon kalap korban, emosi terdakwa tersulut. Dia lantas menusukkan pisau di tangan ke dada korban. Seketika itu juga korban tersungkur hingga masuk ke selokan. “Terdakwa (Zakhi) lantas mendatangi polisi guna menyerahkan diri,” papar jaksa.

Atas tuntutan jaksa, terdakwa, setelah berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, Yuliana, mengaku akan menyampaikan pledoi di sidang pekan depan.

“Ini bukan perkara kriminal, tapi masalah harga diri. Kami berharap majelis hakim mau mempertimbangkan hal ini,” kata Yuliana kepada majelis hakim yang diketuai Antonius Simbolon. (kas)

NARKOBA

Diduga Korban Jebakan Polisi, Pelajar Divonis Lima Tahun SURABAYA- Faris Anwar (18) dipastikan gagal melanjutkan studinya ke jenjang kuliah pasca dinyatakan lulus dari SMA 3 Surabaya.

Terdakwa kasus kepemilikan narkotika golongan 1 jenis ganja, itu kemarin dinyatakan bersalah oleh hakim ketua Ekowati di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan hukuman penjara lima tahun, Selasa (28/5) kemarin.

Sebelumnya, Faris telah menjelaskan kepada majelis hakim jika dirinya dijebak seorang oknum polisi yang secara tiba-tiba menghubunginya dan meminta dirinya membawa bungkusan ke Jl Taman Apsari Surabaya.

Sayang, dalam amar putusan yang dibacakan di ruang sidang Garuda, hakim Ekowati mementahkan pembelaan tersebut. Selain kurungan badan, terdakwa juga dikenakan denda Rp 1 miliar subsudair dua bulan penjara.

“Meski demikian, terdakwa terbukti membawa bungkusan koran sebelum ditangkap polisi. Yang meringankan, terdakwa masih berstatus pelajar yang baru saja usai menempuh ujian nasional,” ujar Ekowati.

Lebih lanjut, menurut hakim, Faris terbukti melanggar pasal 111 UU No. 35/2009 tentang narkotika. Meski hukuman yang dikenakan maksimal 20 tahun, terdakwa belia itu dikenakan hukuman minimal, yaitu 5 tahun penjara.

Sementara itu, meski Faris telah menyatakan pikir-pikir usai menerima vonisnya, Ibu terdakwa, Warsini enggan menerima

kenyataan yang dihadapi putera bungsunya itu. Kepada awak media, wanita yang bekerja serabutan itu menegaskan jika pihaknya ajukan banding karena hakim dirasa tidak mempertimbangkan pembelaan dan fakta dalam sidang.

“Saya minta banding.

Harus banding. Jelas-jelas

Terdakwa terbukti membawa bungkusan koran sebelum ditangkap polisi.

Yang meringankan, terdakwa masih berstatus pelajar yang baru saja usai menempuh ujian nasional,”

Ekowati

Hakim Ketua anak saya dijebak, kenapa akhirnya malah tidak adil begini,” ujarnya sembari berurai air mata.

Menurut Warsini, dalam sidang puteranya jelas-jelas banyak kejanggalan dan fakta kuat jika Faris hanya korban oknum kepolisia.

Ini dijelaskannya dengan menyebut jika saksi dari kepolisian kerap mangkir dan tidak pernah memberikan kesaksiannya di muka sidang.

Untuk diketahui, sebagaimana dijelaskan ibunya, Faris berencana meneruskan pendidikan dnegan

berkuliah dan mengambil jurusan hukum. Ini terbersit di pikiran pemuda gemuk itu kala dirinya mulai tersandung urusan hukum yang dinilainya tidak adil.

“Waktu ditahanan pernah cerita kalau mau neruskan ke jurusan hukum. Tapi mau bagaimana lagi, kakaknya juga sudah setuju kalau mau sekolah lagi. Sekarang malah begini jadinya,” terang Warsini.

Untuk diketahui, dalam persidangan terhadap terdakwa Faris, selain tidak bisa menghadirkan saksi penangkap, yakni kepolisian Polres Sidoarjo, jaksa juga tidak bisa menghadirkan Aditya yang disebutsebut sebagai oknum yang meminta terdakwa membawa bungkusan koran yang kemudian diketahui berisi ganja itu.

Dalam dakwaan, Faris disebut sebut sebagai Bandar narkotika karena saat ditangkap diamankan pula dua bungkusan koran berisi daun, batang dan biji ganja kering seberat 7 gram.

Namun, dalam berkasnya, Faris menolak Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena tidak pernah berikan keterangan tersebut.

Sayang, usahanya untuk menjelaskan yang sebenarnya tersandung fakta persidangan.

Sejumlah orang yang disebutnya sebagai pelaku penjabakan, tidak dapat dihadirkan dalam sidang dan tidak diketahui rimbanya hingga kemarin ia menerima putusan lima tahun penjara. (kas)

i made ardhiangga/koran madura

GELAR RILIS: Kompol Leonard Sinambela (tengah) didampingi Kompol Suparti (kanan) saat gelar rilis di Mapolretabes Surabaya, Selasa (28/5) kemarin.

KRIMINAL

Polrestabes Surabaya Sita Ribuan Obat Keras SURABAYAKepolisian Resort kota Surabaya berhasil membongkar praktik jual beli obat keras berbeagai jenis. Kebanyakan, obatobatan tersebut, ialah untuk menambahkan stamina para pria dewasa. 2837 butir obat itu, terkemas dalam 549 Dos diamankan dari tangan Wahyo, 43 tahun warga Jalan Jagir Sidosermo Surabaya. Selain mengamankan ratusan obat keras tersebut, petugas juga mengamankan Sabu seberat 6,59 gram, Putauw 8,38 gram, Handphone 8 unit dan alat hisap 2 set.

Wakasat Reskoba Polrestabes Surabaya, Kompol Leonard Sinambela, menuturkan, ribuan obat_obatan itu merupakan obat yang dilarang peredarannya dipasaran. Selain itu, diduga obat juga cukup berbahaya untuk dikonsumsi. Pasalnya,

bahan-bahan yang terkandung dalam obat cukup meragukan apabia dikonsumsi seseorang. Belum lagi, sambungnya, obat-obatan ini banyak dikonsumsi setelah mengknsumsi sabu.

"Kami berhasil menangkap 16 orang tersangka, seeorang diantaranya ialah wanita. Kesemuanya, merupakan pelaku dalam kejahatan narkotika jenis obatobatan keras, ganja, sabu, putauw dan beberapa jenis narkotika lainya," tuturnya, saat gelar rilis di Mapolrestabes Surabaya, Selasa (28/5), kemarin.

Leonard menjelaskan, hasil ungkap kasus dilakukan mulai tanggal 18 mei hingga 28 mei 2013. Dalam kurun waktu dua minggu terakhir penangkapan itu, petugas berhasil mengungkap modus terbaru yang dilakukan oleh tersangka

Wahyo yakni dengan menggunakan obat keras seusai mengkonsumsi sabu.

"Modus baru yang dilakukan tersangka ialah denga cara mengkonsumsi obat kuat seusai konsumsi sabu," terangnya.

Padahal, kata Leonard lagi, konsumsi obat sebetulnya dikhususkan untuk penguatan syaraf-syaraf yang kendor. Bukan hanya untuk, penambah kekuatan atau stamina dalam berhubungan intim. Kebanyakan, obat-obatan seperti yang diamankan petugas kali ini banyak yang disalahgunakan.

“Per 10 butirnya, tersangka menjual obat-obatan keras itu seharga Rp. 5.000,-,” terangnya.

Leonard menambahkan, dalam kasus ini pihaknya akan mencoba untuk terus melakukan peyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka guna mengetahui pemasok

utama obat-obatan tersebut.

Sementara untuk kejahatan yang dilakukan para tersangka pihaknya akana mengenakan sesuai dengan undang-undang tentang Narkotika dan kesehatan.

“Kami kenakan Undangundang kesehatan dan Narkotika ancaman hukuman paling lama Lima tahun penjara,” ungkapnya.

Dihadapan petugas, tersangka Wahyo, menyatakan, banyak dari konsumennya kerap mengkonsumsi obat keras setelah menghisap serbuk kristal tersebut. Selain itu, kata dia, banyak dari pasiennya juga mengaku konsumsi obat penambah stamina itu, dapat mengawetkan pasangan rumah tangga.

"Yang mau cerai bisa tidak cerai. Dapat menjaga kelanggengan perkawinan," kelitnya. (mag)

PENCULIKAN

Penculik Siswa SD Minta Tebusan Rp 450 Juta

komangaries/koran madura

DIVONIS: Terdakwa (Faris Anwar) kasus kepemilikan narkotika golongan 1 jenis ganja saat mendengarkan putusan hakim divonis enam tahun hukuman penjara, Selasa (28/5) kemarin kemarin.

SURABAYA - Satuan Resort Mobile (Resmob) Polrestabes Surabaya, kini harus memutar otak untuk mengungkap kasus penculikan yang berada diwilayah hukumnya. Pasalnya, sebuah peristiwa penculikan terjadi pada siswa SD Al Falah, Jalan Raya Ketintang Madya, Surabaya. Rusli Rachmad Firdaus (10) warga Perum Citra Harmoni, Sidoarjo menjadi sasaran penculikan. Ternyata, hal nahas itu tidak hanya menimpa bocah yang diketahui duduk dibangku kelas IV sekolah dasar itu. Kasus penculikan yang ini, Ternyata,

juga dialami sepupunya bernama Arif Yogi Sugiharto (24) yang juga dilaporkan menjadi korban penculikan seseorang.

Kejahatan penculikan terjadi, pada hari Minggu (26/5), pelaku kepada keluarga korban Jerry Firdaus sang bapak Rusli, juga meminta tebusan sebesar Rp450 juta.

Kanit Resmob Polrestabes AKP Agung Pribadi saat dikonfirmasi menjelaskan.

Diduga kedua korban diculik usai mengikuti ekstra kulikuler futsal disekolahnya di kawasan Ketintang Madya.

“Sekarang masih dilaku-

kan lidik, usai dilaporkan keluarga korban sekitar pukul 20.30 wib, pasalnya kedua korban tak kunjung pulang,” kata Agung, Selasa (28/5).

Agung sendiri juga menjelaskan, dugaan penculikan ini berawal saat Rusli serta Arif Keponakan Jerry Firdaus yang menjemput anak korban tidak kunjung pulang sore hari.

“Keponakannya dijemput disekolah sekitar pukul 11.00 tapi melihat tidak pulang akhirnya. Jerry pun menelpon ke telepon seluler yang dibawa anaknya maupun keponakannya. Ternyata yang menjawab

justru si penculik agar menyiapkan uang tebusan Rp450 juta,” imbuhnya.

Lihat adanya peristiwa yang menimpahnya, orang tua korban melapor ke Polrestabes. Sampai sekarang pihak kepolisian masih memburu pelaku. Petugas pun kiini masih menegejar tersangka melalui nomor sambungan atau seluler korban yang diapakai oleh tersangka “kami masih mengejarnya, nanti jia ada keterangan lebih lanjut atau tertangkap. Kami, kana memberikan informasi,” tukas Agung. (mag)

16 RABU 16

29 MEI 2013

OLAHRAGA

RABU 29 MEI 2013 NO.0127 | TAHUN II

Jelang Piala Konfederasi, Atap Stadion Roboh SAO PAULO - Dua pekan menjelang perhelatan Piala Konfederasi 2013, Brasil sebagai tuan rumah kembali menghadapi masalah kelayakan stadion. Salah satu stadion tempat berlangsungnya Piala Konfederasi yaitu Stadion Arena Fonte Nova di Kota Salvador dikabarkan mengalami kerusakan pada bagian atapnya.

Sebagian kecil atap stadion berkapasitas 56.000 tempat duduk itu roboh karena tidak kuat menahan banyaknya debit air hujan yang mengguyur kota itu pada Senin (27/5) waktu setempat.

Para pekerja kini tengah membersihkan air dari atas untuk menjaga bagian lain agar tidak runtuh.

Gambar dari tayangan televisi lokal menunjukkan, sekitar 20 orang sedang mencoba membersihkan atap menggunakan ember. Namun, pihak stadion menolak adanya masalah struktur bangunan pada kejadian itu.

Mereka mengatakan rubuhnya sebagian kecil atap itu karena kesalahan pekerja yang tengah melakukan pengecekan terhadap atap tersebut pada Sabtu (25/5) lalu.

“Perbaikan kini sudah dimulai dan akan selesai sebelum dilaksanakan Piala Konfederasi. Ini merupakan insiden kecil.

Situasi ini tidak akan terjadi lagi selama event berlangsung karena arena telah dicek berkali-kali,” tulis pernyataan resmi pihak Stadion Fonte Cova.

Pihak panitia lokal mengatakan ahli bangunan telah dikirim untuk mengecek permasalahannya. “FIFA dan LOC telah

diinformasikan bahwa perbaikan telah dikerjakan,” kata komite penyeleggara Piala Dunia Brasil 2014.

Robohnya atap stadion tersebut terjadi pada hari yang sama saat Presiden Brasil Dilma Rousseff mengapresiasi persiapan negaranya dalam mempersiapkan Piala Konfederasi sebagai ajang pemanasan menuju Piala Dunia 2014. “Saya yakin Brasil akan bersinar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya telah berkeliling ke seluruh penjuru negara untuk meresmikan enam stadion Piala Konfederasi, dan terkesan dengan kecantikan dan modernitas dari panggung sepakbola yang baru ini,” ujar Rousseff.

Stadion Fonte Nova secara resmi di buka pada April lalu dan akan menjadi penyelenggara tiga pertandingan Piala Konfederasi, termasuk partai antara Brasil versus Italia pada 22 Juni mendatang. Di Piala Dunia 2014, Fonte Nova akan menghelat partai perdananya antara Nigeria menghadapi Uruguay pada 20 Juni.

Stadion megah tersebut juga akan menjadi venue digelarnya perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2014 pada 30 Juni. Total, enam pertandingan akan dihelat di stadion itu, termasuk partai perempat final.

Sebelumnya, pada Maret lalu hujan deras juga mengganggu inspeksi FIFA ke Stadion Maracana yang masih dalam tahap renovasi hingga kini. Saat itu, para

pekerja juga menggunakan ember untuk membersihkan air yang menggenangi bagian atap.

Panitia lokal menyalahkan hujan deras yang menunda penyelesaian stadion yang akan menghelat partai pembuka Piala Konfederasi antara Brasil melawan Jepang pada 15 Juni 2013. “Ini tentu karena tantangan alam, tapi stadion tetap harus siap sebelum turnamen. Penundaan seperti stadion yang diinspeksi (Maracana) tidak akan ditoleransi lagi karena akan melibatkan banyak orang, mulai dari masyarakar, tim, fans, jurnalis dan pemirsa televisi,” tulis pernyataan FIFA. (aji)

PERTANDINGAN PERSAHABATAN

INGGRIS

VS

IRLANDIA

Hodgson Minta Fans Inggris Hormati Irlandia seperti itu pada laga yang akan disaksikan oleh hampir 90.000 penonton tersebut. Sebanyak 10.000 pendukung Irlandia akan datang ke London, walaupuan Asosiasi Sepakbola Irlandia tidak melakukan hal yang dibuat FA Inggris itu.

FA mendapat surat dari FIFA, setelah Inggris melakoni laga kualifikasi Piala Dunia di San Marino pada Maret lalu.

Pasalnya, pendukung mereka sendiri menyanyikan lagu yang melecehkan dua bersaudara Rio dan Anton Ferdinand yang meminta keduanya dibakar saja. (espn/sky sports/aji)

LONDON - Pelatih Tim Nasional Inggris Roy Hodgson mengingatkan pendukung “The Three Lions” untuk tidak meneriakkan nyanyian yang bersifat menyerang pemain lawan saat Inggris berhadapan dengan Republik Irlandia pada partai persahabatan yang berlangsung Rabu (29/5) malam waktu setempat di Stadion Wembley. Hal itu penting agar peristiwa 1995 tidak terulang kembali.

Pesan Hodgson ini akan menjadi bagian dari pesan lewat surat elektronik Football Association (FA) yang dikirim kepada semua pendukung tim Tiga Singa yang datang ke stadion pada pertandingan tersebut. Ini adalah bagian dari upaya untuk tidak mengulangi peristiwa pada 1995. Ketika itu, pendukung Inggris mulai melakukan serangan di Lansdowne Road, menyerang para ofisial pertandingan dan memaksa pertandingan dihentikan setelah berjalan 27 menit. Mereka pun berte-

riak “tidak menyerah pada IRA”.

Karena itu, Hodgson sejak awal meminta para pendukung Inggris untuk menciptakan atmosfir yang kondusif pada laga tersebut di dalam dan di luar stadion.

“Sebelum pertandingan melawan Irlandia, atas nama FA, saya ingin meminta para pendukung kami agar menghormati lawan dan menyambut mereka dengan cara-cara yang benar,” tulis sang pelatih dalam emailnya.

Dia melanjutkan, “Wembley sudah diakui dunia sebagai ‘rumahnya’ sepakbola dan karena itu kami meminta kepada semua saja yang datang ke stadion untuk tidak meneriakkan apa pun, khususnya yang bersifat keagamaan dan politik yang bisa memancing serangan terhadap lawan kami dan pendukung mereka.”

Hodgson juga meminta para pencinta sepakbola Inggris supaya mendukungnya dalam program menghilangkan hal-hal

Inggris ( 4-4-3 ) Joe Hart; Ashley Cole, Chris Smalling, Glen Johnson, Joleon Lescott; James Milner, Michael Carrick, Steven Gerrard Tom Cleverley; Danny Welbeck,Wayne Rooney.

Irlandia ( 4-4-2 ) David Forde; Ciaran Clark, John O’Shea, Marc Wilson, Glenn Whelan; James McCarthy, James McClean, Seamus Coleman, Conor Sammon; Jonathan Walters, Shane Long.

SAO PAULO - Hanya dua hari setelah mengumumkan akan hijrah ke Barcelona, Nyemar akhirnya menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan juara La Liga Spanyol musim 20122013 itu pada Senin (27/5).

“Saya sedih meninggalkan Santos, tetapi ini sebuah kehormatan besar bisa menandatangani kontrak dengan klub seperti Barcelona dan bisa bermain bersama para pemain terbaik dunia,” kata Neymar yang akan bermain bersama pemain terbaik dunia empat kali berturut-turut asal Argentina Lionel Messi, duet gelandang elegan Barcelona Xavi Hernandez dan Andres Iniesta.

Baik Neymar maupun Barcelona tidak mengungkapkan detail nilai transfer tersebut. Tetapi mediamedia Brasil menyebutkan bahwa Barcelona mengeluarkan dana 30 juta euro untuk mendatangkan pemain Tim Nasional Brasil tersebut ke Camp Nou. Santos mendapat dua tawaran dari Barcelona dan Real Madrid dan nilai tawaran Barcelona lebih kecil dari dari Madrid. Karena itu klub mempersilahkan Neymar untuk memilih. Neymar ternyata lebih memilih Barcelona daripada Madrid.

Neymar kemudian menulis pesan di akun twitter dan Instagram tentang kepergiannya dari Santos, klub pertama dalam karier sepakbola profesionalnya sejak 2009. “Akhirnya perjalanan bersama klub yang sangat spesial dan luar biasa ini berakhir sudah. Terima kasih untuk segalanya. Saya tetap akan mengenang masa-masa indah di sini seumur hidup saya,” tulisnya.

Neymar adalah pengganti Pele di klub itu, sejak legenda Brasil itu berhenti membela Santos pada 1970-an. Pemain beranak satu ini menjadi pencetak gol terbanyak Santos sejak era Pele dengan 138 gol dalam 230 pertandingan.

Neymar membantu Santos menjuarai Piala Brasil pada 2010, Copa Libertadores pada 2011 dan tiga kali juara Sao Paulo secara berturut-turut.

Ayah Neymar, Neymar Silva Santos, Senin (27/5) mengatakan, mereka sudah menandatangani kontrak transfer, sedengkan dokumen final baru akan ditandatangani oleh Santos, Neymar, dan Barcelona di Spanyol nanti.

Pada 2 Juni mendatang di akan

terbang ke Barcelona untuk diperkenalkan secara resmi di depan publik Camp Nou setelah Brasil melakoni laga persahabatan melawan Inggris di Stadion Maracana di Rio de Jeneiro. Sebelumnya, Neymar bergabung dengan seleccao untuk mempersiapkan diri melakoni Piala Konfederasi bulan depan.

Terkait nomor punggung, Neymar tidak mempersoalkan bila dirinya tidak diberi seragam nomor punggung 11 di Barcelona, sebagaimana biasa dipakinya di Santos dan Timnas Brasil. “Kita tunggu saja, nomor berapa yang belum dipakai dan itu bukan masalah buat saya,” ucapnya. (espn/sky sports/aji)

Benitez Resmi Melatih Napoli ROMA - Pelatih Chelsea yang kontraknya berakhir bulan depan Rafael Benitez akhirnya menemukan klub baru musim depan. Dia dipastikan melatih Napoli, menggantikan Walter Mazzari yang sudah mengundurkan diri dan menukangi Inter Milan musim mendatang. Kontrak Benitez di klub yang bermarkas di London Barat itu tidak diperpanjang karena tidak diterima oleh fans klub, meskipun Benitez sukses mempersembahkan gelar juara Liga Europa dan tembus secara otomatis ke Liga Champions.

Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis melalui akun twitternya memastikan bahwa Benitez yang pernah melatih Inter Milan akan membesut tim biru langit itu dan terikat kontrak dua tahun. “Rafa Benitez resmi menjadi pelatih baru Napoli.

Ia merupakan pelatih dengan pengalaman internasional yang hebat. Ia seorang pemimpin,” kicau De Laurentiis

yang mencapai kesepakatan dengan Benitez pada Minggu (26/5) malam setelah Chelsea menjalani partai pra-musim melawan Manchester City di New York, Amerika Serikat.

Tugas arsitek asal Spanyol di Napoli dipastikan tidak akan mudah. Ia harus mampu mempertahankan performa gemilang “Partenopei” di Serie A musim lalu dengan finis sebagai runner-up. Benitez juga dituntut bisa meloloskan Napoli dari babak penyisihan grup di ajang Liga Champions musim depan.

Sebelum berlabuh ke Napoli, Benitez ditunjuk sebagai pelatih sementara di Stamford Bridge. Dikontrak selama tujuh bulan, ia menggantikan posisi Roberto Di Matteo yang dipecat enam bulan setelah mengantarkan “The Blues” meraih trofi pertamanya di Liga Champions.

Selain meraih gelar juara Liga Europa, Benitez juga membawa klub asal London mencapai semifinal Piala FA dan Piala Liga Inggris. Di

ajang Liga Utama Inggris, ia memastikan Chelsea finis di peringkat ketiga klasemen.

Kepastian Benitez membesut Napoli juga dikomentari oleh mantan pelatih AC Milan Arrigo Sacchi. Ia menilai gaya kepelatihan Benitez sangat berbeda dengan Mazzari, dan berharap Benitez bisa menyesuaikan diri terhadap situasi di Napoli. “Ada pelatih yang melatih sepakbola konstruktif, dan ada yang memilih gaya lain. Dengan ditunjuknya Benitez, tidak akan ada kelanjutan karena Mazzarri melatih dengan gaya yang sangat berbeda jika dibandingkan Benitez,” ujarnya.

Namun, Sacchi melihat gaya kepelatihan tidak akan menjadi masalah selama bisa membuahkan hasil positif, yakni meraih kemenangan.

“Benitez merupakan seorang profesional. Jika ia ditempatkan kedalam kondisi yang ideal, ia bisa memberikan gaya permainan tersendiri dan Anda bisa mencetak gol,” tandasnya. (espn/sky sports/aji)

Sharapova Melaju Mudah ke Putaran Dua Prancis Terbuka PARIS - Juara bertahan Maria Sharapova kecolongan hanya delapan poin ketika melaju mudah ke putaran kedua turnamen tenis Prancis Terbuka, Senin, setelah menang 6-2, 6-1 atas petenis dari Taiwan, Hsieh Su-Wei. Unggulan kedua dari Rusia itu selanjutnya akan bertemu dengan remaja dari Kanada, Eugenie Bouchard, untuk merebutkan tempat ke babak 32 besar.

Sharapova, yang melengkapi karir Grand Slam di Paris pada 2012 dengan kemenangan di Roland Garros, butuh waktu hanya 54 menit untuk menyelesaikan permainan dengan lawannya dari Taiwan itu, peringkat ke-42 dunia.

Selain melancarkan pukulan servis amat mengesankan, Sharapova membuat 25 “winners” sedangkan lawannya Hsieh delapan, kemudian membuat empat kesalahan dibanding si petenis Taiwan 24 kali.

Hsieh Su-Wei sudah bermain limaa kali di Roland Garros dan pada tiap turnamen kalah pada putaran pertama. (ant/afp/dar)