e Paper Koran Madura 29 Juli 2013

Page 1

1

SENIN 29 JULI 2013 NO.0169 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

29 JULI 2013

Ulama Madura Sepakat Dukung Bambang-Said

g PAMANGGHI

Kekerasan Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Kembali pemberitaan media di Indonesia menyuguhi anarkisme dan konfik antar masyarakat. Kali terjadi antara massa Front Pembela Islam (FPI) berhadapan sekelompok masyarakat Sukerejo, Kendal. Seorang tewas dalam insiden di Propinsi Jawa Tengah itu. Dua mobil terbakar dan tiga orang anggota FPI diamankan petugas. Kejadian di bulan suci Ramadhan -saat ummat Islam menunaikan puasa itu- tentu saja sangat disesalkan. Apalagi ketika kemudian harus jatuh korban baik nyawa maupun material. Belum lagi kemungkinan munculnya trauma psikologis. Secara global insiden kekerasan yang mengatasnamakan agama itu terbuka kemungkinan menimbulkan citra buruk pada agama Islam. Dunia internasional sangat mungkin memberikan penilaian kurang baik terkait citra Islam. Bukan luar biasa jika kemudian asumsi dan stigma Islam identik dengan kekerasan seakan mendapat pembenaran. Apapun alasannya, tindakan kekerasan yang mengarah pada konflik horizontal, yang melibatkan masyarakat luas tak dapat ditoleir. BahTak seorang kan jika alapun didunia sannya kataini mau kanlah niat ditindak tegas baik untuk oleh oknum memberantas yang tidak kemaksiatan berwenang, pun tetap termasuk FPI layak dipertanyakan. sendiri tentu Sulit dan bahkan tak akan ditemukan sebuah pembenaran jika sekelompok orang mengatasnamakan aparat hukum menindak sesuatu yang sebut saja melanggar hukum. Pelanggaran hukum memang harus ditindak. Namun penindakan hukum tetap harus melalui prosedur hukum. Bila tidak, yang terjadi adalah menindak sesuatu yang salah dengan cara yang salah. Yang muncul akhirnya resistensi atau perlawanan yang di luar kendali karena masyarakat yang ditindak merasa bukan diproses hukum. Terhadap proses hukum formal saja terbuka kemungkinan merebaknya perlawanan hukum; apalagi jika dilakukan sekelompok masyarakat yang tidak memiliki sedikitpun kewenangan melaksakan penegakan hukum. Secara niat dan tujuan FPI siapapun tahu memang baik; paling tidak jika dilihat dari retorika yang digaungkan. Namun niat baik saja, tak cukup. Harus ada proses, mekanisme serta amanah kewenangan dan tanggungjawab yang harus ditaati sesuai hukum yang berlaku. Tak seorang pun didunia ini mau ditindak tegas oleh oknum yang tidak berwenang, termasuk FPI sendiri tentu tak akan mau diproses hukum oleh kelompok masyarakat lain yang tak memiliki kewenangan hukum. Karena itu, sekali lagi tak ada alasan kelompok masyarakat manapun mengatasnamakan dan bertindak seakan sebagai aparat hukum. Boleh saja dan bahkan merupakan kewajiban masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok membantu aparat hukum. Namun bantuan itu tidak memasuki areal proses hukum formal dan kewenangan penegakan hukum. Masyarakat terbuka misalnya memberikan informasi, melaporkan atau memberikan dukungan dalam bentuk lainnya. Bahkan seandainya masyarakat sekali waktu berhasil menangkap pencuri, tetap pada proses berikutnya harus diserahkan pada aparat hukum. Begitulah gambaran sederhana bagaiamana seharusnya hidup bermasyarakat di di negara hukum. Tidak ada ruang bertindak sendiri. Semua harus sesuai aturan dan proses hukum. =

Bid’ah Lelaki berjenggot dan memakai jubah yang menjadi penumpang di taksi Matrawi tiba-tiba marah. “Matikan... matikan itu musik, itu bida’ah.. di masa Nabi tidak ada musik kayak begitu” katanya setengah membentak. “Baik pak” jawab Matrawi sambil menepikan mobilnya. “Bapak silahkan turun dan tunggu onta lewat. Di masa Nabi tidak ada mobil sedak seperti ini, yang ada onta dan keledai bukan?”

Cak Munali

SAMPANG- PARA Ulama muda dari Kabupaten Sampang, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep menyatakan mendukung pasangan cagubcawagub nomor urut 3 Bambang Dwi Hartono- MH Said Abdullah (Bambang-Said).

hanadiman/koranmadura

BERTEMU ULAMA MUDA. Atas: Said Abudllah (tengah), Fadillah Budiono (kanan) saat bertemu ulama muda se-Madura di Kabupaten Sampang. Bawah: Tampak para tokoh masyarakat dan ulama muda dalam pertemuan dengan MH. Said Abdullah Calon Wakil Gubernur pasangan Bambang-Said.

Relawan Borong Takjil Sebelumnya, relawan pendukung Bambang-Said di Sampang membagikan takjil untuk warga. Kali ini, pembagian takjil dilakukan dengan cara membeli habis makanan dan minuman yang dijual puluhan pedagang bazar di kawasan Monumen Kota Sampang. Cara tersebut menjadi kejutan tersendiri bagi pengunjung bazar. Para pembeli girang tak terkira saat para pedagang mengembalikan uang yang dibayarkan. “Gratis. Nggak perlu bayar. Sudah dibayar teman-temannya Pak Said (relawan Jempol),” kata para pedagang. Aksi beli habis para relawan Jempol menguntungkan para PKL. Para pedagang bisa meraup untung banyak dalam waktu yang singkat. “Hari Minggu begini biasanya sepi.

Alhamdulillah sekarang dagangan habis. Diborong Jempol,” kata Fifi, pedagang sup buah. Pedagang es Manado, Arif. mengatakan, biasanya ia berjualan dari jam 13.00 sampai jam 18.00. “Sekarang jam empat (16.00) sudah habis. Alhamdulillah,” katanya. Said Abdullah yang menyempatkan hadir pada acara itu, kepada para wartawan mengatakan, kegiatan bagi takjil dilakukan relawan Jempol di berbagai kota. “Bagi takjil selama bulan puasa dilakukan di 38 kabupaten dan kota,” kata Said. (ara)

Pernyataan dukungan disampaikan pada acara silaturahmi antara para ulama Muda se-Madura dengan Said Abdullah, di Ponpes Bustanul Ulum, Jrangon, Sampang, Minggu (28/7) petang. Pengasuh Ponpes Bustanul Ulum selaku Koordinator Ulama Muda se-Madura KH Sholeh Sayuti, dalam sambutannya mengatakan, para kyai se-Madura sudah bertekad mendukung pasangan Bambang-Said Jempol. “Alhamdulillah, kita semua yang ada di sini, dari 4 Kabupaten di Madura, sepakat untuk mendukung pasangan Bambang-Said,” katanya. Tekad mendukung pasangan, kata Sholeh Sayuti, didasari keprihatinan para kyai. Sebab sampai saat ini Jawa Timur tidak punya pemimpin dari Madura semenjak zaman gubernur almarhum Muhammad Noer. “Semoga ini menjadi takdir dari Allah SWT, kehendak adanya perubahan di Jawa Timur,” katanya.

Pernyataan dukungan juga dikuatkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara para kyai di wakili Koordinator dan Sekretaris Ulama Muda se-Madura, KH Sholeh Sayuti-KH Cholili denganSaid Abdullah. Ada beberapa poin kesepakatan. Di antaranya, satu, Ulama se-Madura siap menjadi motor penggerak kemenangan Bambang-Said. Dua, ulama se-Madura bergerak menggalang dukungan di Madura dan di luar Madura untuk Bambang-Said. Tiga, Bambang-Said meningkatkan kualitas sumber daya manusia pondok pesantren dan madrasah dinniyah, melalui dana APBD sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan di ponpes. Empat, antara calon dengan ulama menjalin hubungan yang lebih dekat sehingga pemerintahan saat mendatang berjalan dinamis. Sementara Said dalam sambutannya menegaskan, ia dan Bambang DH telah bertekad untuk menyejajarkan anggaran ponpes dengan madrasah ibtidaiyah. “Kami upayakan adanya perda yang permanen untuk itu. Sehingga aturan tidak terus berganti setiap kali ganti gubernur,” katanya. Silaturahmi dilanjutkan dengan buka puasa dan shalat berjamaah diikuti puluhan ulama se-Madura dan warga setempat. (ara)

MH. Said Abdullah menandatangani surat penyataan dukungan para ulama madura.

KASUS SUSAP MA

Komisi Yudisial Usut Dugaan Keterlibatan Hakim Agung JAKARTA-Komisi Yudisial (KY) memberi isyarat segera mengusut kasus dugaan penyuapan pengacara Mario Carlio Bernardo terhadap pegawai staf Mahkamah Agung (MA), Djodi Supratman. “Ya, kami akan usut. Kami akan lihat dan koordinasikan dengan KPK terlebih dulu,” kata Wakil Ketua KY, Imam Anshori Saleh di Jakarta, Minggu, (28/7). Menurut Iman, pengusutan itu akan dilakukan menyusul ada ada indikasi keterlibatan hakim agung dalam kasus tersebut. Hanya saja, KY tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah. “Kalau terindikasi ada kaitan dengan hakim agung, pasti akan kami telusuri dengan tetap memperhatikan praduga tak bersalah,” tambahnya. Sejumlah kalangan meminta, pengusutan kasus ini tidak terhenti pada pegawai MA, tapi siapa saja yang terlibat dalam

kasus ini termasuk jika ada peranan hakim agung. Sementara itu, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah kantor firma hukum Hotma Sitompul & Associates di Jalan Martapura III, RT09/RW 02 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Ketua RT, Bram, dirinya diminta mendampingi tim penyidik KPK untuk ikut mengawasi penggeledahan sejak Jumat, pukul 20.00 WIB. Tim

penyidik KPK merampungkan penggeledahan Sabtu pukul 01.05 WIB. “Tadi saya sudah di sini (kantor Hotma) pukul 20.00 WIB. Saya enggak bisa komentar.

Saya no comment. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tanya saja langsung ke Pak Hotma,” ungkapnya. Sejumlah penyidik yang dikonfirmasi Tribun, apakah mendapati barang yang dicari di dalam, berkelit. “Saya enggak bisa komentar. Nanti juru bicara saja yang komentar,” ujar salah satu penyidik dengan bergegas masuk ke mobil untuk balik ke KPK. Diperkirakan 18 orang petugas KPK ikut melakukan penggeledahan. Tim tersebut datang dengan menggunakan tiga unit mobil. Sesaat keluar, sejumlah barang dibawa dari dalam antara lain tiga kardus, dan sejumlah kantong plastik. Ditempat terpisah, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan dirinya belum bisa bicara

soal penggeledahan tersebut. Namun akan akan diumumkan setelah mendapat informasi dari penyidik perkara tersebut. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Djodi Supratman, pegawai Mahkamah Agung (MA) di kawasan Monas, Kamis (25/7) lalu. KPK, menyita uang sebesar Rp 78 juta dan Rp 50 juta dari tangan Djodi. Diduga, uang itu merupakan uang suap dari Mario, pengacara di kantor Hotma Sitompoel, yang juga dikenal keponakan Hotma. Sebelumnya, aktifis anti korupsi, Taufik Basari menilai advokat memang aktor dari mafia peradilan yang bisa menjadikan perkara menjadi suatu transaksi. Praktik mafia hukum seperti dua sisi mata uang yakni ada penawaran dan permintaan. (gam/cea)

Jadwal

AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA

Menghabiskan Dana Tiga Ratus Miliar Rupiah Jakarta - Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) yang dibangun di Madiun, Jawa Timur, menghabiskan dana sekitar Rp300 miliar dan diharapkan dapat membantu mencari

solusi atas beragam permasalahan perkeretaapian di Tanah Air. “API di Madiun, Jawa Timur di bangun dengan dana sekitar Rp300 miliar. Kampus ini akan menjadi pusat pengembangan para tenaga ahli yang akan memberikan kontribusi terhadap industri perkeretaapian nasional,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Tundjung Inderawan dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Kemenhub yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia memaparkan, Kampus API seluas 26 hektar dibangun di atas lahan hibah dari Pemkot Madiun dan dilengkapi fasilitas ruang belajar, asrama taruna, poliklinik, aula, masjid, laboratorium dan stasiun simulasi. Untuk

tahap awal API mempunyai 4 program studi Diploma III, yaitu Teknik Jalur dan Bangunan Kereta Api, Teknik Fasilitas Operasi Kereta Api, Teknik Sarana Kereta Api dan Teknik Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. “Keberadaan API sebagai jawaban atas pertumbuhan penumpang kereta api di Tanah Air, yang sampai 2030 mendatang jumlahnya mencapai 929 juta orang dan 995 juta ton angkutan barang,” tuturnya. Menurut dia, angka itu akan terus tumbuh seiring selesainya infrastruktur jaringan kereta api rel ganda lintas utara dan selatan dari Jakarta menuju Surabaya, sehingga diperlukan SDM yang andal. Tundjung juga meminta agar kontraktor yang sedang melakukan pembangunan API agar dapat melakukan penanaman hijau guna lebih merealisasikan penghijauan di sekitar kampus. “Sebaiknya pihak kontraktor juga segera menanam pohonpohon di sekitar kampus untuk penghijauan,” katanya. (ant/raz)

1434 H

Maghrib

17:31

Isya

Imsak

Subuh

18:44

04:13

04:23

*Untuk Surabaya dan sekitarnya


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.