e Paper Koran Madura 29 Agustus 2013

1

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

29 AGUSTUS 2013

HARGA KEDELAI

Tahun ini Tertinggi Sepanjang Sejarah JAKARTA- Ketua II Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakopti) Sutaryo mencatat kenaikan harga kedelai tahun 2013 merupakan tertinggi dibanding tahuntahun sebelumnya bahkan sepanjang sejarah.

“Jika dilihat dari tingkat kenaikan harga, untuk tahun ini merupakan kenaikan tertinggi sepanjang sejarah,” kata Sutaryo di Jakarta, Rabu.

Jika dilihat dari tingkat kenaikan harga, untuk tahun ini merupakan kenaikan tertinggi sepanjang sejarah

Sutaryo Gakopti

Ia mengatakan harga kedelai di tingkat perajin saat ini mencapai Rp8.700Rp9.000 per kilogram (kg).

Pihaknya mencatat kenaikan harga kedelai tidak terjadi kali ini saja tetapi sudah sejak 2008. “Bahkan pada Juli 2012 juga pernah terjadi tetapi

tidak separah tahun ini,” katanya.

Menurut dia, kenaikan harga kedelai dipicu oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan kedelai.

Ia menambahkan pengrajin tahu dan tempe saat ini membutuhkan setidaknya 132.000 ton kedelai per bulan atau 1,6 juta ton per tahun, sedang produksi dalam negeri hanya sekitar 600.000 ton per tahun.

Kondisi ini menyebabkan pasokan kedelai di pasaran langka sehingga harganya terkerek naik. “Kondisi teman-teman kami di lapangan sudah semakin memprihatinkan,” katanya.

Pihaknya berharap pemerintah melakukan tindakan antisipasi jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah untuk mengatasi persoalan itu.

Untuk jangka pendek, pihaknya meminta Bulog untuk melakukan intervensi untuk mengamankan harga kedelai di pasaran.

“Bulog ‘kan sudah memiliki payung hukum untuk melakukan impor jadi kami harap ini bisa segera ditindaklanjuti dan direalisasikan,” katanya. (ant/sof/beth)

antara foto/m risyal hidayat

PENGAMANAN PILGUB JATIM 2013. Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo (kiri) memeriksa kendaraan tempur (ranpur) ketika gelar pasukan pengamanan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013 di Makodam V Brawijaya, Surabaya, Jatim, Rabu (28/8). Sekitar 7.200 prajurit TNI Kodam V Brawijaya disiagakan untuk membantu mengamankan Pilgub Jatim 2013 pada Kamis (29/8).

antara foto/indrianto eko suwarso

Korban Trafficking

SBY Didesak Selamatkan TKI JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR RI, Rike Diah Pitaloka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertindak cepat menyelamatkan nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Wifrida Soik yang terancam hukuman mati di Malaysia. Wilfrida dihukum mati karena diduga membunuh majikannya. “Presiden SBY harus melakukan diplomatik untuk menghentikan ancaman hukuman mati itu dengan menyediakan pengacara,” kata, Rike Diah Pitaloka di Jakarta, Rabu,(28/8).

Seperti diketahui, Wilfrida dituduh membunuh majikannya, Yeap Seok Pen (60). Menurut Wilfrida Soik, peristiwa pada 7 Desember 2010 adalah upaya membela diri dari tindakan kekerasan, dengan melawan dan mendorong hingga jatuh, sehingga berujung kematian. “Wifrida membela diri dan masih di bawah umur. Juga harus dibongkar jaringan perdagangan manusia atau trafficking antara Indonesia-Malaysia,” tambahnya Rieke juga meminta dukungan rakyat dan Komnas HAM untuk terlibat aktif dalam proses persidangan di Malaysia.

“Perlu dukungan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional agar memperhatikan ini karena satu nyawa itu merupakan bagian dari bangsa ini,” tuturnya.

Rieke mengaku, Kementerian Tenaga Kerja sudah tidak bisa diharapkan lagi langkahnya. Karena memang tidak pernah serius terhadap perlindungan TKI di luar negeri. “Karena kita tak lagi bisa berharap pada Kemenakertrans dan BPN2TKI. Kementerian luar negeri juga tak akan berarti jika Presiden SBY tak aktif lobi dengan Malaysia,” terangnya Sementara itu aktifis Migrant Care, Anis Hidayah berharap DPD dan DPR RI mengawal proses persidangan tersebut sebagai komitmen terhadap rakyat dan TKW. Karena hukuman mati itu tak boleh terjadi bagi anak yang masih di bawah umur, akibat dipalsukan oleh agency pekerjaaan (AP). Padahal Wifrida lahir pada 12 Oktober 1993, tapi dipalsukan dalam paspor menjadi 8 Juni 1989 dan berangkat ke Malaysia pada 23 Oktober 2010. “Jadi, DPR dan DPD RI ini harus mengawal dan membatalkan ancaman hukuman mati ini,” ujarnya (gam/cea)

Halaman 10

Tim Pemburu Aset Century Menderita Lemah “Syahwat” JAKARTA-Tim pengawas (Timwas) DPR kembali menggelar rapat lanjutan membahas perkembangan penanganan kasus Century. Kali ini, rapat difokuskan membahas kinerja tim pemburu aset yang dinilai tak maksimal. Hal itu dikuatkan dengan lolosnya Robert Tantular jual aset Century.

PERAJIN TAHU STOP PRODUKSI. Sejumlah pekerja mogok berproduksi di pabrik pembuatan tahu rumahan, Pancoranmas, Depok, Jawa Barat, Rabu (28/8). Sejumlah pabrik tahu rumahan di Depok terpaksa berhenti berproduksi akibat kenaikan harga kedelai impor dari harga semula Rp.7600/ kg menjadi Rp.9300/kg sebagai dampak dari anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

BERITA

TERKAIT

“Di dalam negeri ada kecolongan, Robert Tantular jual aset. Ini juga akan dipertanyakan,” kata anggota Timwas Century DPR, Indra di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (28/8).

Terkait hal itu, Timwas Century menilai tim pemburu tak ada niatan serius membantu menyelesaikan masalah. “Apa yang bisa diharapkan kinerja pemerintah untuk buru aset?” terangnya.

Dalam rapat tersebut, DPR juga mengundang Jaksa Agung, Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara.

“Timwas Century juga membahas mekanisme pengembalian dana nasabah,” lanjut Indra.

Sebelumnya, sejumlah aset milik terpidana kasus Bank Century, Robert Tantular diduga telah dijual. Aset tersebut berupa tanah dan bangunan kantor Bank Mutiara di Kota Solo, Jawa Tengah. Kuasa hukum Bank Mutiara, Mahendradatta mengatakan Robert Tantular telah menjual asetnya secara diam-diam dari balik penjara. “Sudah dijual diam-diam dari dalam penjara. Padahal, aset tersebut kan seharusnya ikut disita

Jakarta- Menteri Agama Suryadharma Ali dengan tegas menyatakan menolak wacana untuk dilakukannya tes keperawanan karena tidak etis dan merendahkan martabat perempuan. “Tidak etis dan merendahkan martabat pihak perempuan,” katanya di Jakarta, Rabu.

Menag khawatir apabila tes keperawanan tersebut dilakukan dampaknya tidak baik bagi jangka panjang. Salah satu kekhawatirannya, bukan hanya merendahkan harkat dan martabat siswi dan perempuan saja, tapi juga mengganggu kejiwaan yang bersangkutan.

Dampaknya, lebih jauh akan memunculkan stigma yang tidak baik bagi pendidikan di Indonesia.

Wacana adanya tes keperawa-

untuk mengembalikan dana nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas,” ujar Mahendradatta kepada wartawan, di Solo, Selasa (11/6).

Anggota Timwas DPR Prof Hendrawan Supratikno menilai, hasil perburuan sejumlah aset Bank Century ternyata tidak memenuhi target. Meski begitu, laporan pihak pemerintah tentang perkembangan pemburuan aset-aset Bank Century dianggap realistis. “Dulu Tim Pemburu Aset pemerintah menyatakan, aset Bank Century di Hongkong dikabarkan mencapai US$2 miliar, ternyata sekarang menyusut jauh, tinggal hanya US$7,5 juta.

Itu kan jauh sekali, cuma 0,03% dari aset semula. Yang 97% lebih hilang,” kata dia.

Laporan ini realistis, karena hanya jumlah itulah yang memang bisa ditarik kembali ke Tanah Air, dan tidak seperti yang diungkapkan dulu yang berbunga-bunga. “Dulu, Tim Pemburu pemerintah seperti memberi angin surga, di Hongkong ada aset Rp2 miliar dolar AS (Rp20 triliun), di Swiss ada 156 juta dolar AS (Rp 1,56 triliun). Kalau di Hongkong menyusutnya sampai 97%, kemung-

nan ini bisa jadi lampu merah bagi dunia pendidikan. Menjaga moral anak didik terkait pergaulan bebas, solusinya bukan seperti itu. Menjaga moral anak didik perlu perhatian bukan hanya dari lembaga pendidikan, tapi juga keluarga. “Harus ada langkah efektif dan sinergis dari lembaga pendidikan dan keluarga menjaga anak didik di lingkungannya,” katanya.

Menag mengumpamakan, bila tes tersebut dilaksanakan dan ada siswi yang lolos tes keperawanan. “Apakah itu akan menjamin ia akan bermoral baik? Dan tidak ada jaminan setelah tes keperawanan, siswi itu juga tetap menjaga keperawanannya.” Itu juga memunculkan ketidakadilan, “Bagaimana dengan menjaga moral

kinan yang di Swiss juga setara itu.

Kita bayangkan sendiri,” tambahnya.

Dalam paparannya, Menkumham Amir Syamsuddin menjelaskan dari yurisdiksi Hongkong perkiraan awalnya sebesar USD 2.084.705.585 dan SGD 6.921 namun setelah penelusuran nilai assetnya hanya sebesar USD 7.500.000.

Sementara itu, di Yuridiksi Jersey perkiraan awal sebesar USD 16,5 juta dan nilai asetnya sedang dalam proses penelusuran. Begitu pula, Yuridiksi Swiss yang perkiraan awalnya USD 156.000.000 yang juga masih dalam proses penelusuran. “Yang di Hongkong itu, dulu kami dapat angka dari PPATK 1,2 miliar dolar AS, tapi tim

siswa pria, apakah dilakukan tes keperjakaan juga,” tanyanya.

“Saya pastikan, madrasah dan pesantren tidak ada tes keperawanan itu,” katanya.

Sebelumnya Komisi Nasional (Komnas) Perempuan juga menyatakan tidak setuju dengan wacana tes keperawanan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel).

Ketua Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan pada Komnas Perempuan, Kunthi Tridewiyanti, usai menghadap Gubernur Sumsel Alex Noerdin kepada wartawan di Palembang, baru-baru ini mengatakan, pihaknya menolak wacana tes keperawanan tersebut. Tes keperawanan akan merendahkan martabat perempuan. (ant/sup/beth)

pembantu kami di Hongkong begitu bersemangat, dan menurut mereka aset itu mencapai 2 miliar dolar,” kata Amir.

Sementara Jaksa Agung Basrif Arief menjelaskan perkembangan penanganan asset dalam negeri kasus Bank Century uang tunai sejumlah Rp 51,8 milyar terdiri dari penuntutan sejumlah Rp 808,16 juta, upaya hukum sejumlah Rp 24,09 milyar dan eksekusi uang tunai sejumlah Rp 26,16 milyar. Sedangkan asset berupa barang antara lain Mall Serpong Plaza, 8 kavling dan 1 rumah serta 269.250.000 lembar saham Bank Century milik Morgan Piere, CO Ltd dalam proses penuntutan. (gam/cea)

Perang Matrawi kecil pagi itu masuk kelas.

Ibu guru yang sudah sejak tadi memulai pelajaran agak jengkel. Sebab bukan kali ini saja Matrawi terlambat.

“Mat, sebelum kamu duduk, coba jelaskan terlebih dahulu mengapa kedamaian perlu dijaga dan perang harus dihentikan?”

“Ya jelas harus dihentikan dong Bu, sebab kali tidak dihentikan akan makin banyak pahlawan yang mesti saya kita hafal” jawab Matraw enteng.

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO. 0187 | TAHUN II

Syahbandar Kalianget Pantas Dinilai Tidak Profesional SUMENEP – Ratusan penumpang kapal asal Kecamatan Masalembu yang sudah beberapa hari tertahan di Pelabuhan Kalianget, Rabu (28/8) mendatangi Kantor Sahbandar pelabuhan setempat.

Mereka yang sudah hampir 15 hari menginap di pelabuhan, merasa gerah dan tidak kerasan tinggal di pelabuhan.

Jasiye (45), penumpang Pulau Masalembu mengaku sudah kangen kampung halaman dan keluarga yang ditinggal di Masalembu. Ia mengaku tidak kerasan tinggal di pelabuhan karena, karena fasilitas yang ada di pelabuhan sangat tidak layak bagi para penumpang.

“Kami ingin cepat sampai ke Masalembu. Kami sudah tidak memiliki apa–apa lagi kecuali uang untuk ongkos kapal. Kami di sini hanya makan dari belas kasihan orang,” katanya di pelabuhan.

Pernyataan senada juga disampaikan Asnadi (30).

Penumpang asal Desa Masakambing, Kecamatan Masalembu, yang sudah 10 hari tertahan di pelabuhan, mengaku tidak betah menginap di pelabuhan, karena fasilitas yang ada tidak memenuhi standar kelayakan bagi penumpang yang terlantar atau menginap di pelabuhan.

Fasilitas yang disediakan di pelabuhan, katanya, sangat tidak layak bahkan terkesan tidak manusiawi, “Bayangkan kamar mandinya saja tidak pernah ada airnya, sehingga penumpang yang menginap di pelabuhan terpaksa mencari kamar mandi umum yang ada di sekitar pelabuhan meskipun harus membayar Rp 1000 sekali masuk,” terangnya.

Penumpang meminta syahbandar untuk segera memberangkatkan Kapal Per-

intis Sabuk Nusantara 27 ke Masalembu.

Sementara Kepala Syahbandar Pelabuhan Kalianget Bambang Atu menyatakan, pihaknya belum berani memerintahkan operator kapal untuk melakukan pelayaran ke Masalembu, karena hingga saat ini ketinggian ombak di perairan Masalembu masih mencapai 3,5 meter. Hanya turun setengah meter dari sebelumnya yang mencapai ketinggian hingga 4 meter.

Bambang mafhum jika penumpang yang tertahan di pelabuhan meminta kapal segera berangkat, karena mereka sudah kehabisan bekal dan sudah rindu sama sanak keluarganya di kampong. Namun demi kesalamatan penumpang, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dan memenuhi keinginan mereka.

“Sangat wajar bila mereka ingin secepatnya tiba di kampung halamannya. Maklum, mereka kan sudah ada yang hampir dua pekan berada di pelabuhan menunggu kapal berangkat,” tuturnya.

Namun, pihaknya sudah berkoordinasi dengan operator Kapal Sabuk Nusantara 27, dan pihak operator kapal sepakat kapalnya berangkat ke Masalembu, Jumat (30/8).

“Kami sudah meminta penumpang kapal supaya bersabar hingga hari Jumat, karena sudah ada kesepakatan dengan operator kapal jika Kapal Sabuk Nusantara

27 siap berangkat ke Masalembu tanggal 30 Agustus,” tegasnya.

Pilgub Komisi Pemilihan Umum Sumenep memberikan kemudahan bagi penumpang Pulau Masalembu yang tertahan di Pelabuhan Kalianget untuk memilih Guburnur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 29 Agustus di Kecamatan Kalianget. Namun, tampaknya warga enggan untuk menggunakan hak suaranya.

Pantauan Koran Madura, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kalianget yang hendak melakukan pendataan pada warga Masalembu yang terlantar di Pelabuhan Kalianget, kurang mendapat respon dari para penumpang.

“Tidak mau repot-repot dengan Pilgub, Pak. Men-

gurusi kapal yang tidak berangkat sudah pusing,” kata penumpang, seperti ditirukan Ketua PPK Kecamatan Kalianget Dasuki, Rabu (28/8).

Dasuki mengaku, pihaknya hanya menjalankan tugas untuk melakukan pendataan pada penumpang yang terlantar di pelabuhan, namun jika mereka tidak mau dan ingin menyalurkan suaranya.

“Kami tidak akan memaksa semuanya, terserah mereka.

Yang penting kami sudah menjalankan tugas kami sebagai PPK,” tegasnya.

Komisioner KPU Sumenep Mohammad Ilyas menjelaskan, pihaknya sudah merapatkan hal itu dengan Panwaslu Kabupaten dan Tim pemenang para calon.

“Hasil rapat tersebut sesuai aturan, diputuskan bahwa penumpang kapal yang berada

di pelabuhan akan ditetapkan untuk memilih di TPS wilayah terdekat Pelabuhan Kalianget,” katanya.

Setelah pihaknya melakukan verifikasi data pemilih, kemudian akan memploting untuk memilih di TPS yang sudah direkomensdasikan dengan cara menunjukkan KTP. “Mereka tetap membawa KTP dan harus datang jam 12 sampai jam 1 siang. Karena hanya diberi waktu saat itu. Selebihnya, tetap memprioritaskan daftar DPT di TPS tersebut,”jelasnya.

Ilyas memastikan surat suara yang dipersiapkan di TPS-TPS itu mencukupi apabila digunakan penumpang yang terlantar di pelabuhan, sebab KPU telah menyiapkan surat suara sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2, 5 persen dari jumlah DPT. (edy/ athink/mk)

DUGAAN KORUPSI

UPK PNPM Diduga Menyelewengkan Dana Lebih dari Rp. 2 M SUMENEP – Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Talongo diduga menyelewengkan dana sebesar Rp. 2 miliar lebih, yaitu Rp. 2.050.000.000. Hal itu mengemuka menyusul banyaknya kelompok yang diduga fiktif.

Fasilitator Bidang Pemberdayaan PNPM Kabupaten Sumenep Untung Siswadi mengatakan, bantuan dari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri tersebut diduga tidak sesuai dengan dana yang semestinya. “Penyalahgunaanya ada di tingkat kecamatan (dengan) membuat kelompok fiktif, dan menyerahkan dana ke kelompok dikurangi,” ungkapnya.

Untung menambahkan,

INI BUKTINYA.

Asrori sedang membeberkan data kelompok yang diduga fiktif dalam penerimaan bantuan pinjaman bergulir di Kecamatan Talango, Rabu (28/8).

penyelewengan paling banyak terjadi di Desa Padikeh dan Desa Talango. Bahkan, khusus untuk Desa Padikeh sendiri total penyelewengan dana PNPM mencapai Rp. 1,6 miliar.

Untuk menelusuri dugaan tersebut, fasilita-

tor PNPM Mandiri Kabupaten Sumenep malaporkan dugaan penyelewengan tersebut kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Siswadi mengaku telah melakukan mediasi dengan jalur kekeluargaan, tapi tidak membuahkan hasil.

“Setelah mediasi gagal, dan saran dari Unit Pengaduan dan Masalah PNPM Jwa Timur, kami laporkan kasus penyelewengan tersebut ke kejari saat ini” ungkapnya.

Saat melaporkan kasus tersebut ke kejari, juga hadir Kepala Desa Padikeh,

Nunung, sebagai perwakilan dari delapan kepala desa lain.

“Saya juga ikut melaporkan, sebab kami tidak tahu menahu penyelewengan tersebut” ugnkapnya.

Sedangkan Kasi Intel Kejari Sumenep Nyoman Suji Agustina Aryantha yang menerima laporan tersebut mengungkapkan, pihaknya masih akan mempelajari kasus tersebut. “Kami sudah terima, akan kami segera tindak lanjuti” ungkapnya.

Namun melihat data yang sudah disertakan pihak pelapor, pihaknya mengaku tidak butuh waktu lama untuk mempelajarinya dan segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan.

“Tidak lama, nanti tergantung temuan kami dilapangan,” ungkapnya.

Sementara itu, dana bantuan PNPM Mandiri yang diduga diselewengkan tersebut Berasal dari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementiran Dalam Negeri, dan dana bergulir untuk kegiatan simpan pinjam. (edy/mk)

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang

Rp.

350 PERBULAN

.000

PLN DICABUT

Warga Mengancam Akan Bakar PLN SUMENEP – Ratusan war- kilometer yang sudah dijanga dari Desa Bilangan dan jikan, dengan alasan peminDesa Dapenda, Kecamatan dahan. Hanya saja setelah Batang-Batang, Rabu (28/8) masyarakat menunggu, petumendatangi Rumah Dinas gas tersebut tidak pernah daBupati Sumenep di Jalan Pan- tang melakukan pemindahan glima Sudirman. Mereka me- kilometer sebagaimana dijaminta kejelasan pencabutan njikan. kilometer secara sepihak oleh Hal senada juga diungkaoknum PLN. pkan Mohammad Juri. Menu“Saya datang ke sini se- rutnya, warga yang dirugicara baik-baik, untuk mem- kan kemungkinan akan main inta kejelasan hakim sendiri, dari bupati, dan mengadili kenapa kilomoknum PLN eter warga di tersebut untuk Desa Dapenda melampiaskan dan Bilangan kemarahannya. dicabut,” pa- Saya datang ke sini “Apabila kami par salah satu secara baik-baik, gagal mendatokoh agama patkan penjelauntuk meminta Dapenda, Naysan dari Bupati, kejelasan dari atullah. pasti kami akan bupati, kenapa Dia mengacari pelaku itu. kilometer warga di Jika tidak kami takan, semula Desa Dapenda dan akan bakar PLN warga di deBilangan dicabut? itu,” tukasnya sanya membeli kilometer 12 kesal.

KWH, tapi diMantan Aktaruh di temtivitis Kemped Nayatullah pat lain, sebab Yogyakarta itu, Tokoh Agama Dapenda tiang listrik menambahkan, sampai saat ini masih belum pihaknya masih masuk di tembersabar, karena patnya. Kemudian, setelah ada seorang keputusan yang diperoleh dari oknum PLN yang menjan- bupati akan mengutus dari jikan sanggup memindah pihak ESDM dan humas beserkilometer tersebut hanya de- ta muspika ke lapangan.

“Kami tidak ditemui oleh ngan biaya Rp 500 ribu, warga yang memiliki kilometer Bupati. Katanya rapat. Beliau langsung menyetujui untuk hanya menyuruh Kahir dan memindahkan ke rumahnya Sufiyanto beserta Muspika ke desa kami. Ternyata kok masing-masing.

Tapi, setelah uang yang tidak datang-datang. Padahal diminta diberikan, menu- di sini warga sudah banyak rutnya, petugas PLN ta- yang menunggu,” tuturnya. hu-tahu mencabut semua (athink/mk)

PEMILIHAN PEMIMPIN

Pilkades Tahap II Belum Dianggarkan SUMENEP – Mendekati pelaksanaan pemilihan kepala desa tahap II yang direncanakan akan dilakukan secara serentak satu hari, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum mennentukan besaran anggaran. Padahal, besaran anggaran tersebut menjadi acuan dalam menjalankan pilkades tahap II agar tidak seperti tahap I. Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan mengatakan, sampai saat ini masih belum bisa untuk melakukan penetapan besaran dana untuk pelaksaan pilkades tahap II. ”Hingga sampai saat ini, kami masih belum menerima usulan mengenai besaran dana itu,” terangnya, Rabu (28/8).

Pihaknya mengaku tidak akan main-main dalam melakukan penganggaran pelaksaan pilkades mendatang. ”Kami usahakan tidak akan ada dana tambahan lagi sebagaimana pelaksaan pilkades tahap pertama beberapa bulan lalu,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, menurut politisi PKB ini, dalam waktu dekat pihaknya akan memutuskan anggaran, dengan mengaku kepada penganggaran dana pelaksaan pilkades tahap I. ”Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kami

sudah mengetahui berapa besaran yang dibuthkan.

Baik anggaran keamanan, maupun anggaran kepanitiann yang lain,” tuturnya.

Abrory menambahkan, selain telah menganggarkan dana keamanan, pihaknya juga telah menganggarkan dana subsidi kepanitian dan juga terhadap BPD untuk biaya pengadministrasian dalam pelaksanaan pilkades mendatang yang jumlahnya sampai Rp. 5 juta. ”Jadi untuk BPD sendiri kami akan menyumbang sebesar Rp. 1 Juta, sedangkan terhadap panitia pilkades Rp. 4 juta,” terangnya Walaupun sampai detik ini pembahasan masalah anggaran pilkades masih belum juga ada kejelasan, dirinya yakin pelaksaan pilkades tahap kedua ini akan berlangsung secara serentak satu hari. ”Melihat kondisi dan jumlah desa, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan satu hari,” tukasnya Sementara berdasarkan informasi yang telah diperoleh Koran Madura, desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa sebanyak 24 desa yang menyebar diberbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. (edy/mk)

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081233828338 (NITA)

SUMENEP

3

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO. 0187 | TAHUN II

Golput Diprediksi Tinggi SUMENEP – Warga diprediksi banyak tidak akan menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Jawa Timur, Kamis (29/9). Pasalnya, masyarakat yang tinggal di pedalaman banyak yang tak tahu calon gubernur dan wakil gubernur, bahkan kepada pelaksanaan pemilihannya juga tidak tahu.

Ketua PAC GP Ansor Ganding Zaenuri mengatakan, berdasarkan pantauannya disejumlah lokasi, terutama daerah pedalaman, banyak warga yang belum tahu calon empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur. ”Kalau masyarakat di pedalaman kemungkinan besar tidak akan melakukan pemilihan, karena mereka kebanykan tidak tahu terhadap calon yang akan dipilih,” katanya.

Terbatasnya waktu masa kampanye sangat berpengaruh terhadap masyarakat pedalaman. Sehingga, mereka harus memasrahkan diri untuk melakukan hak pilihnya tanpa harus mengetahui visi dan misi keempat calon itu. ”Ya kalau mau menggunakan hak suaranya, paling tdak itu karena ada keter-

paksaan saja,” ungkapnya.

Secara terpisah, Calon Wakil Gubenur Jawa Timur, Said Abdulllah, menilai pelaksanaan pilgub minim sosialisasi. Selama masa tenang saat dirinya jalan-jalan keliling Kabupaten Sumenep, banyak masyarakat tidak tahu bahwa pada tanggal 29 Agustus ada pemilihan Gubernur.

“Ketika beberapa waktu lalu, dirinya jalan-jalan dan keliling, selain masayarakat acuh tak acuk terhadap pemilihan gubernur, ketika ditanya ada apa pada tanggal 29 Agustus, masyarakat banyak tidak tahu kalau pada tanggal 29 adalah Pilgub. Berarti penyelenggara pemilu telah gagal jika begitu,” katanya kepada Koran Madura.

Said Abdullah menya-

Gak usah ada pemilihan semacam ini ke depan, cuma cari kerjaan saja, isi kantong doang. Kan kasihan masyarakat, mereka hanya jadi penonton dari para kaum elite bangsa ini

Said Abullah Cawagub Jatim

takan bahwa Rp. 700 miliar akan dibuang percuma untuk anggaran pilgub jika pemilihannya 50 persen dinyatakan gagal. “Gak usah ada pemilihan semacam ini ke depan, cuma cari kerjaan saja, isi kantong doang. Kan kasihan masyarakat, mereka hanya jadi penonton dari para kaum elite bangsa ini,” jelasnya.

Empat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (1) Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), (2) Eggi Sud-

jana-Muhammad Sihat, (3) Bambang DH-Said Abdullah, (4) Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja.

PENETAPAN DCT DPD

Napi Mencoblos Sementara sebanyak 108 Warga Binaan Rutan Kelas II B Sumenep, dipastikan akan menggunakan hak pilihnya.

Namun, jumlah tersebut jauh lebih sedikit dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdata. Sebab, banyak penghuni rutan yang sudah bebas.

Kepala Rutan Sumenep Mohammad Kaffi mengatakan, saat ini jumlah warga binaan yanga ada di Rutan berjumlah 108 orang, dan semuanya mempunyai hak pilih. Sementara data DPT yang ada jumlahnya 124 orang. “Yang terdata dalam DPT 124, saat ini isi rutan 108 orang” ungkapnya.

Terkait keamanan pelaksanaan pilgub di rutan, Kaffi mengatakan selain melibatkan pengamanan dari internal rutan juga dibantu pengamanan dari Polres Sumenep. “Dari internal ada, dari Polres juga ada” ungkapnya. (edy/sym/mk)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Malik (kanan) bersama Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengecek lembaran Daftar Calon Tetap (DCT) anggota dewan perwakilan daerah sebelum rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/8).

Rapat pleno tersebut mengenai penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2014.

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Kejaksaan Menemukan Kejanggalan SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menemukan kejanggalan dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat di Kecamatan Kalianget.

Kejari menemukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan yang banyak disorot sejumlah kalangan tersebut diduga fiktif.

Kepala Kejadi Sumenep Bambang Hartoto melalui Kasi Intel NSA Aryartha mengatakan, dirinya telah melakukan penyelidikan terkait bantuan yang telah dilaporkan sejumlah

masyarakat Desa Kalianget Timur beberapa bulan yang lalu. ”Kami sudah melakukan penyelidikan terkait dengan dana BSPS yang disinyalir banyak penyimpangan beberapa hari yang lalu,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan kejari, ditemukan indikasi pelanggaran, seperti pembuatan LPJ yang tidak disertai dengan nota. ”Ketika saya tanya kepada PPK-nya ternyata sudah dibelikan bahan bangunan, namun ketika saya tanya mana buktinya, mereka tidak bisa menunjukkannya (kuitansi pembel-

ian),” tuturnya Juga temuan pengalihan bantuan yang dinilai keluar dari ketentuan Kemenpera.

Bantuan dialihkan kepada warga yang lain karena penerima telah menerima bantuan dari instansi lain. ”Berdasarkan aturan kan itu tidak boleh. Seharusnya dana itu dikembalikan lagi,” tambahnya.

Kejari masih melakukan penyelidikan lebih mendalam persoalan LPJ. Dan telah melaporkan hasilnya kepada Kasi Pidsus. “Nantinya, Kasi Pidsus juga akan mendalami persoalan tersebut,” ungkapnya.

PERUNDANG-UNDANGAN Penerima BSPS di Kecamatan Kalinget sebanyak 56 orang, dan masing-masing penerima menapatkan uang sebesar Rp. 6 juta. Dengan demikian, dana yang telah dikucurkan sebanyak Rp. 336 juta.

Namun, banyak indikasi kecurangan dalam penerimaan dana tersebut. Salah satunya tidak tepat sasaran dan banyak indikasi pemotongan yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum PPK setempat. Selain itu, adanya pengalihan bantuan terhadap orang lain. (edy/ mk)

Perlu Perbup Larangan Pungli SUMENEP - Banyaknya praktik pungutan yang diterapkan sejumlah sekolah pada saat tahun pelajaran baru maupun menjelang akhir tahun dengan alasan beragam, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) meminta Pemkab membuat peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati (perbup) yang melarang sekolah melakukan pungutan pada siswa.

Anggota DPKS Sumenep Ach. Novel mengungkapkan,

lembaganya mengantongi banyak temuan dan laporan mengenai biaya pendidikan atau pungutan yang dibebankan sekolah pada siswa, baik dengan asalan membeli buku, uang perpisahan, sumbangan dan alasan lainnya.

Hal tersebut tidak semestinya dilakukan. Sebab, katanya, pada dasarnnya pemerintah telah menggratiskan pendidikan, apalagi anggaran yang dikucurkan baik dari APBD maupun APBN kepada

sekolah sangat besar, sehingga cukup untuk operasional.

Novel tidak sepakat dengan guru yang melaksanakan kelas tambahan atau les pada siswa dengan menarik biaya pada siswa. Sebab, pemerintah telah menambah satu kali gaji berupa program sertifikasi.

Untuk itu, DPKS menilai pentingnya regulasi, minimal perbub yang melarang sekolah menarik biaya pendidikan atau pungutan pada anak didik. (athink/mk)

BUDAYA

ADVERTORIAL

Dharma Wanita Persatuan Gelar Seminar

Halal Bihalal: Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumenep Hj. Nunuk Hadi Soetarto (kiri), Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nur Fitriana Busyro Karim (tengah), Istri Wakil Bupati Hj. Wahyunintyas Soengkono Sidik (kanan) saat menyalami peserta halal bihalal dan seminar di Gedung Korpri Sumenep, Rabu (28/8).

SUMENEPDharma Wanita Persatuan Sumenep, Rabu (28/8) menggelar halal bi halal dengan format seminar keperempuanan di Gedung Korpri setempat.

Seminar yang diikuti sebanyak 750 kaum ibu tersebut mengangkat tema “Seni Menjadi Orang Tua Ideal”.

Tampak hadir pada seminar tersebut Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumenep Hj. Nunuk Hadi Soetarto, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nur Fitriana Busyro Karim, Istri Wakil

Bupati Hj. Wahyunintyas Soengkono Sidik, Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi sebagai pemateri. Dan Tim Penggerak PKK dari tingkat kabupaten hingga desa.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Nunuk Hadi Soetarto mengatakan, dirinya sangat bangga dengan terselenggaranya halal bi halal tersebut. Dirinya sengaja menformat halal bi halal tersebut dengan seminar keperempuanan. ”Alaham-

dulillah acara ini berlangsung dengan sempurna seperti yang diinginkan sebelumnya,” katanya, Rabu (28/8).

Tujuan diadakannya seminar tersebut untuk memberikan penyegaran bagi para kaum ibu dalam mendidik anak di rumah. ”Nantinya, kami sangat menginginkan agar para ibu-ibu itu bisa mendidik anak-anak menjadi seorang yang berkualitas dan beriman,” harapnya.

Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Sumenep

Nur Fitriana Busyro Karim mengatakan, dirinya sangat mendukung atas kegiatan yang telah dilakukan oleh Dharma Waniata Persatuan ini. Dengan adanya seminar seperti itu, katanya, dapat memupuk kreatifitas ibuibu dalam membangun rumah tangga yang sakinah, utamanya dalam mendidik anak yang lebih kreatif. ”Peran ibu dalam rumah tangga itu memang sangatlah banyak, bahkan menjadi gambaran terhadap anakanaknya,” katanya (adv/edy)

Anggota DPR RI MH Said Abdullah Meminta Sape Sonok Dilestarikan SUMENEP – Anggota DPR RI Said Abdullah meminta sape sonok dapat terus dibumikan di Madura. Bagi Said, sape sonok bukan hanya sekadar sapi yang berlenggak lenggok saat berjalan, tetapi budaya itu menjadi khazanah kebudayaan yang sarat makna “Ada nilai estetik, karena keindahan sepasang sapi dalam sape sonok minimal menjadi gambaran oleh masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang lebih indah, damai, baik budi pekerti, pikiran, penampilan, dan termasuk juga membangun keindahan alam semisal peningkatan keindahan objek wisata yang ada,” katanya, Rabu (28/8) Sore saat nonton pagelaran sapi Sonok di Kecamatan Bluto.

Selain itu juga ada nilai pendidikan. Menurutnya, di tengah sistem pendidikan yang semakin tidak menentu, nilai pendidikan sape sonok mungkin dapat dijadikan sebagai referensi hingga dapat diaplikasikan dalam sistem pendidikan Indonesia.

“Dalam sape sonok, seorang pendidik harus benarbenar telaten, sabar, semangat, kreatif, kaya strategi, faham pisikologi objek didik, dan penuh perjuangan dan pengorbanan. Jika tidak, proses pendidikan dan pembentukan karakter objek didiknnya akan gagal,” terangnya.

Untuk itulah, Said sangat berharap budaya sape sonok terus bertahan sepanjang masa. “Dan masyarakat tetap menghargai khazanah kebudaya itu, sehingga bisa terus membumi,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Madura dikenal sebagai pulau yang penuh dengan keunikan budaya, tempat sapi menjadi bagian terpenting budaya tersebut. Selain kerapan sape,

Madura juga memiliki ciri khas budaya sape sonok.

Perbedaannya dengan karapan sapi adalah, kalau karapan sapi didominasi oleh sapi jantan untuk diadu keindahan dan kecepatan larinya, sementara kalu sape sonok dikhususkan bagi sapi betina yang akan dipamerkan keindahan dan kecerdasannya.

Istilah sape sonok, sepeti yang kita ketahui berasal dari bahasa Madura, yang punya arti sapi yang mengangkat kakinya dan memasukkannya ke atas papan yang telah

Sepeti yang kita tahu, kedua sapi yang berlomba akan berlenggak-lenggok indah layaknya penari handal. Tentu saja lenggak-lenggok itu ala para sapi.

Sebagai budaya yang berkurun-kurun lamanya telah menjamur di masyarakat Madura, kehadiran sape sonok patut diapresiasi secara positif oleh seluruh elemen masyarakat Madura tanpa terkecuali, sehingga budaya itu tetapi terjaga dan lestari.

Mungkin perlu digaribawasi bahwa kebudayaan dalam se-

disediakan. Dalam konteks ini, sepasang sapi betina didandani bagaikan ratu kecantikan. Tanduknya dipolesi warna-warni, bulunya disemir dan dirapikan dengan berbagai model, lehernya dikalungi perhiasan, perut dan kepalanya dipenuhi dengan hiasan, kakinya pun memiliki ‘sepatu’ khusus yang dibuat dari bahan yang khusus pula. Lumrahnya, sape sonok ini diiringi dengan musik tradisional Madura, yang disebut sebagai Saronen.

buah negara (termasuk daerah) merupakan cerminan kekayaan sebauh negara. Bahkan Ali Nabhan (1998) pernah menyatakan bahwa kondisi baik maupun buruk masyarakat dalam sebuah Negara dapat diketahui dari kebudayaan yang ada, karena keduanya memiliki keterkaitan dan keterikatan yang amat erat. Oleh karena itulah budaya sapi sonok harus terus dijunjung sehingga bisa terus membumi di Madura. (sym/ mk)

4

PAMEKASAN

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187| TAHUN II

PALAWIJA

Kedelai Lokal Langka

MUSNAHKAN SURAT SUARA. Petugas KPU membakar surat suara Pilgub Jatim 2013 yang rusak di halaman KPUD Kabupaten Pamekasan, Jatim, Rabu (28/7). Sebanyak 17 surat suara Pilgub Jatim 2013 dimusnahkan karena rusak.

Kantor Pajak Berjanji Akan Membantu Tenaga Honorer PAMEKASAN - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Pamekasan, menyatakan siap membantu tenga honorer di kantor tersebut yang terancam dipecat.

Kepala KPP Pratama Pamekasan, Syaiful Rahman melalui Kepala Seksi Ekstensifikasi, Samudro Budiono mengatakan selama ini, KPP telah mengomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk memanfaatkan para tenaga honorer tersebut. Sebab, mereka adalah tenaga terampil yang telah berpengalaman dalam bidang pendataan maupun pengukuran tanah.

Menurutnya, untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan(PBB-P2) tidaklah mudah dan sangat membutuhkan tenaga profesional yang sudah perpengalaman.

Pemkab, kata dia, akan mengalami kesulitan, terutama pada awal pengelolaan PBB-P2 tersebut. Karenanya sangat membutuhkan tenaga yang berpengalaman. ”Kami sudah komunikasikan masalah itu dengan Pemkab Pamekasan. Bahkan, sekitar 12 dari mereka telah digunakan untuk melakukan pendataan dan pengukuran tanah,” jelasnya.

Samudro tidak bisa memastikan apakah para tenaga honorer itu akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti keinginan para tenaga honorer karena hal tersebut bukan kewenangannya.

Pengangkatan CPNS murni kewenangan Kementrian Aparatur Megara. Namun, KPP Pratama telah menyampaikan keinginan itu ke Kantor wilayah Pajak Jawa Timur.

Ia mengakui komunikasi yang dilakukannya baru sebatas secara lisan dan belum berkirim surat secara resmi.

Sebab, Bakorwil Madura belum menyerahkan hasil notulensi rapat saat melakukan koordinasi dan evaluasi pe-

nyerahan PBB-P2 ke daerah di Bakorwil pada pertengahan Agustus lalu.

Samudro menjelaskan selama ini para honorer itu selama bekerja di KPP Pratama tidak seperti honorer yang bekerja di Pemda yang setiap hari harus masuk kerja. Di Kantor Pelayanan Pajak itu, mereka bekerja berdasarkan volume pekerjaan yang harus diselesaikan. ”Misalnya saja pekerjaan pendataan, kalau memang pekerjaannya butuh waktu dua bulan, kami buatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) untuk dua bulan. Jadi dalam satu tahun mereka tidak bekerja penuh setiap hari, namun disesuaikan dengan kebutu-

han,” terangnya.

Karena itu, gaji yang selama ini mereka terima juga berdasarkan nominal satuan dikalikan banyaknya bidang Objek Pajak(OP) pekerjaaan.

Sebab, dalam pekerjaan pengukuran tanah, satu OP sudah dihargai dengan nominal.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan honorer KPP Paratama gelisah karena terancam dipecat akibat adanya kebijakan penyerahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten. Kebijakan itu akan berlaku mulai 1 Januari tahun depan. (CR-1/ muj/rah)

Pamekasan - Komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten pamekasan mengembalikan kelebihan 2.840 surat suara ke KPU propinsi jawa timur dan memusnahkan sedikitnya 17 surat suara. Karena dianggap rusak pasca dilakukan penyortiran beberapa

waktu lalu.

Pemusnahan surat suara yang rusak dan pengembalian surat suara yang lebih tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan forum pimpinan daerah dihalaman kantor KPU pamekasan rabu (28/08).

Sebelum surat suara tersebut di musnahkan, bupati akhmad. Syafi’i secara bersama-sama dengan kapolres pamekasan AKBP Nanang chadarusman dan komandan kodim 0826 letkol infrantri armed mawardi, Perwakilan dari kejaksaan negeri pame-

mendapatkan keuntungan.

Sebab, jika kedelai tidak dicampur, keuntungan yang didapat produsen tahu sangat minim. Dilihat dari hasilnya, tahu dengan bahan campuran kedelai lokal dan impor cukup bagus dan konsumen tidak mengeluh.

Tempe dengan ukuran terkecil biasanya dijual seharga Rp 2. 000 kini dijual Rp 2.

200, ukuran sedang dijual Rp 3. 000 naik menjadi Rp 3. 200, sedangkan tempe ukuran lebih besar yang semula Rp 3. 500 kini dijual Rp 3. 700.

“Tanpa mencampur, keuntungan kami sangat minim. Apalagi sekarang harga kedelai naik. Tapi semenjak tidak ada kedelai lokal, saya mulai mengurangi ukuran tahu,” katanya.

Sementara itu, Subairi, salah satu produsen tempe asal Desa Tentenan Timur, Kecamatan Larangan Pamekasan, terpaksa menaikkan harga tempe. Kenaikan harga tempe masih ukuran seragam, yakni naik Rp 200.

Tempe dengan ukuran terkecil biasanya dijual seharga Rp 2. 000 kini dijual Rp 2. 200, ukuran sedang dijual Rp 3. 000 naik menjadi Rp 3. 200, sedangkan tempe ukuran lebih besar yang semula Rp 3. 500 kini dijual Rp 3. 700.

Pantauan harga kedelai impor di beberapa distributor kedelai yang berada di Jalan Diponegoro dan Stadion Pamekasan di Pamekasan, berfatif. Ada yang menjual Rp 9.000 per kilogram dan ada pula yang menjual Rp 8.900 per kilonya. Awal pekan ini, harga kedelai masih berkisar Rp 8.700 sampai Rp 8.800 per kilonya. (uzi/ rah)

BACELEG

Panwaslu Mempersoalkan Penetapan DCT

2.840 Surat Suara Dikembalikan ke KPU Jatim kasan dan panwaslu pamekasan yang disaksikan tim pemenangan pasalon, melakukan penghitungan ulang tehadap jumlah surat suara yang akan dimusnahkan tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan, jumlah sebenarnya surat suara yang akan dimusnahkan serta memastikan kelebihan jumlah surat suara yang akan dikembalikan kepada KPU jawa timur. Baru selanjutnya kapolres pamekasan menyegel didalam kerdus kelebihan surat suara tersebut.

Bupati Akhmad, Syafi’i yang memimpin pemusnahan surat suara tersebut kepada sejumlah wartawan mengharapkan, dengan dibakarnya surat suara dan dikembalikanya ribuan suara suara tersebut, tidak ada lagi kecurigaan adanya penyalahgunaan surat suara.’’masing-masing tim sukses pasalon sudah hadir kecuali pasalon nomor 4, dan menyaksikanya sendiri pemusnahan surat suara yang rusak serta dikembalikanya kelebihan sura suara’’ terangnya.

Sehingga, tidak ada lagi surat suara yang disimpan di KPU pamekasan, selain yang sudah didistribusikan ke 1.637 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 189 desa dan kelurahan di kabupaten pamekasan.’’pemusnahan surat suara ini kayaknya serentak di KPU se-jawa timur

PAMEKASAN-Kedelai impor asal Amerika Serikat menguasai pasar palawija di Pamekasan. Kondisi ini bertolak belakang dengan ketersediaan kedelai lokal yang sulit diperoleh di Pasaran. Sejumlah pedagang di wilayah itu, kini tidak menyediakan kedelai lokal, karena tidak ada pasokan dari para petani yang tersebar di berbagai daerah penghasil kedelai.

Franky, salah satu pedagang kedelai di Jalan Stadion Pamekasan mengaku sudah tidak menyediakan kedelai lokal sejak tiga bulan terakhir, meski pemintanya cukup tinggi. Hal ini terjadi karena kedelai lokal sulit diperoleh. Sehingga ia hanya menyediakan kedelai impor asal Amerika Serikat, yang harganya lebih mahal dari kedelai lokal. Sebab, harga kedelai impor menyesuaikan dengan kurs dollar Amerika Serikat.

“Kami cuma ambil untung sedikit, karena kulakannya mahal. Kalau dinaikkan lagi kasihan konsumen.

Yang penting lancar,” katanya.

Ia menduga hilangnya kedelai lokal di pasaran karena anomali cuaca beberapa bulan lalu. Akibatnya, kualitas kedelai lokal di bawah kualitas kedelai impor. Kedelai lokal dinilai kurang bagus karena rawan busuk dan tidak padat.

Menurut Franky produsen tempe dan tahu di wilayah itu, biasanya mencampur kedelai lokal dengan kedelai impor sebagai bahan baku. Namun karena tidak ada pasokan kedelai lokal, terpaksa bergantung pada kedelai impor.

Salah satu produsen tahu di Desa Lancar, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Harpin mengaku terbiasa mencampur kedelai lokal dengan impor untuk bahan pembuatan tahu, karena lonjakan harga kedelai yang terjadi belakangan ini.

Namun sejak kedelai lokal hilang dari pasaran, ia terpaksa mengurangi ukuran tahu yang diproduksi karena bahan bakunya bergantung pada kedelai impor yang lebih mahal.

Hal itu ia lakukan, sebagai salah satu trik untuk

bersama forpimda’’, terang akhmad. Syafi’i.

Sementara itu divisi logistik KPU pamekasan nuzulul qur’nain mengaku pengembalian kelebihan surat suara tersebut akan dilakukan pada hari yang sama dan akan dikawal oleh aparat kepolisian resort pamekasan dan perwakilan panwaslu pamekasan.

2.840 surat suara tersebut, merupakan kelebihan dari 656.342 surat sauara, ditambah 2.5% surat suara cadangan atau berjumlah 672.688 surat suara yang telah didistrinusikan ke 1.637 TPS. Nuzulul dalam kesempatan itu optimis, dalam pemungutan suara pada pilgub jatim nanti tidak akan kekurangan surat suara. Karena pihak KPU sudah berhati-hati didalam melakukan penghitungan terhadap jumlah surat suara sesuai dengan DPT, dan menyiapkan 2,5 % surat suara cadangan dimasing-masing TPS.’’di KPU sudah tidak ada surat suara suara pilgub, karena sudah didistribusikan ke PPK, seta dikembalikan ke KPU jawa timur’’. Tegasnya.

Nuzulul mengajak masyarakat pamekasan bisa menggunakan hak suaranya dimasing-masinG TPS pada tanggal 29 agustus. Sesuai dengan yang diinginkanya.’’pencoblosan dimulai pukul 07.00 wib dan batas waktunya hingga pukul 13:00 wib, serta dilanjutkan dengan penghitungan suara’’.

Pungkasnya.(awa).

PAMEKASAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan mempersoalkan penetapan daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif 2014, karena dalam proses penetapannya tidak dilibatkan.

Padahal ada beberapa nama Calon legislatif (Caleg) yang perlu diklarifikasi oleh KPU. Anggota Panwaslu Pamekasan, Sapto Wahyono mengatakan selama proses penetapan DCT, Panwaslu sama sekali tidak dilibatkan.

Padahal sebelum DCT diumumkan, Panwaslu Pamekasan menemukan namanama yang janggal dan perlu dipersoalkan kelengkapan persyaratan administrasi dan identitasnya.

Namun, saat DCT diumumkan, ada tujuh orang baru yang tiba-tiba menggantikan calon-calon yang diduga bermasalah.

Ia mempertanyakan proses pergantian ketujuh orang itu sehingga harus ada klarifikasi dari KPU setempat.

Dia jelaskan pihaknya sudah mengundang KPU Pamekasan pada Selasa (27/8) kemarin, untuk meminta klarifikasi tentang DCT itu, namun diabaikan.

Padahal KPU dan Panwas sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, harus saling koordinasi agar tidak ada kejanggalan di kemudian hari.

“Kami undang KPU untuk klarifikasi, tapi undangan kami tidak ditanggapi.

Bahkan tidak ada konfirmasi

ke kami soal ketidakhadirannya ke kantor Panwaslu Pamekasan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Didin Sudarman, anggota KPU Pamekasan saat dikonfirmasi mengaku sudah mendatangi kantor Panwaslu Pamekasan sebelum DCT diumumkan lengkap dengan berkas daftar calon.

Tanggapan Panwaslu hanya meminta KPU menunggu surat terkait daftar calon.

“Kalau hari ini saya memang tidak datang memenuhi undangan Panwaslu, sebab masih sibuk dengan persiapan Pilgub Jawa Timur,” katanya.

Terkait dengan tujuh nama yang dipersoalkan Panwaslu, pihaknya menunggu respons Panwaslu. Tetapi pihaknya tidak akan mengubah DCT yang sudah diumumkan. Sebab hal itu sudah memiliki ketetapan hukum.

Sementara itu, divisi hukum, pengawasan, SDM dan organisasi KPU Pamekasan, Agus Kasiyanto mengatakan bahwa penetapan DCT itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Jika Panwaslu masih mempersoalkan, pihaknya menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum.

“Kalau tidak puas, mau protes, silakan Panwas mengajukan gugatan secara hukum. Sekarang kan memang zamannya gugat menggugat. Dan itu dibiayai oleh negara,” katanya. (uzi/ muj/rah)

PAMEKASAN

5

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187| TAHUN II

PEMUNGUTAN SUARA

Perusahaan Akan Dipidana Jika Tidak Meliburkan Karyawannya

PADI MENGERING AKIBAT LMBAH. Petani memperhatikan tanaman padi yang mengering di areal sawah sekitar Stasiun Pengumpul Utama (SPU) B Field Jatibarang, Desa Kedungwungi, Kedokanbunder, Indramayu, Jawa Barat. Puluhan hektar lahan sawah yang ditanami padi mengering akibat tercemar limbah dari kolam penampungan limbah di SPU-B Pertamina Field Jatibarang.

Lima Kecamatan Memerlukan Perhatian Serius PAMEKASAN - Kepolisian resort Pamekasan sudah memetakan lima kecamatan yang diindikasi akan terjadi kerawanan dalam pemilihan gubernur Jawa Timur, yang dilaksanakan pagi ini.

Kelima titik tersebut di antaranya Kecamatan Batu Marmar, Kecamatan Pangentenan, Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Palenga’an.

Sekalipun polres Pamekasan sudah menentukan lima kecamatan sebagai daerah yang rawan, bukan berarti aparat kepolisian akan mengabaikan kerawanan di kecamatan-kecamatan lain. Di kecamatan lain pun juga akan tetap mendapat perhatian serius untuk mengantisipasi kecurangan.

Kapolres Pamekasan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nanang Chadarusman menuturkan dalam pengamanan di masing-masing TPS, pihaknya sudah menerapkan beberapa pola pengamanan, di antara-

nya pola aman, yakni 4 TPS akan disiagakan 1 Polisi. Ada lagi pola rawan, 1 dan ketiga 2, yakni pada 2 TPS akan disiagakan 1 polisi.

Hal itu dilakukan, kata kapolres, sebagai antisipasi kemungkinan terburuk dan memberikan kenyamaman terhadap masyarakat selama proses pemungutan hingga penghitungan suara di setiap TPS. Adapun secara keseluruhan, porsonel yang akan dikerahkan dalam pengamanan pemilukada Jatim di Pamekasan berjumlah 300 porsonel Polres, ditambah anggota porsonel yang diterjunkan dari Polda Jatim sebanyak 74 orang. Sehingga jumlah keseluruhan 374 orang. Itu belum anggota

polres yang ongkol di Mapolres, yang bisa diterjunkan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dalam pengamanan pemilukada Jatim.

Pengamanan pemilukada Jatim tersebut, belum termasuk bantuan pengamanan dari aparat linmas yang disiagakan di masing-masing TPS dan back up dari TNI yang disiagakan untuk membantu polisi, apabila dibutuhkan ketika tejadi kemungkinan yang kurang diinginkan.

‘Kami sudah berusaha maksimal untuk melakukan pengamanan terbaik dalam pemilukada Jatim di kabupaten Pamekasan,’’ imbuh Nanang.

Sementara mengenai warga tahanan polres Pamekasan, pihak polres sudah melakukan koordinasi dengan KPU Pamekasan agar dapat menggunakan hak suaranya. Dan pihaknya sudah menyiapkan ruang khusus pencoblosan bagi tahanan Polres, yang nantinya akan diawasi oleh

KPU dan panwaslu. ‘’Mungkin hanya bilik suara, kotak suara, dsan surat suara serta administrasi lainnya yang akan dibawa ke mapolres Pamekasan,” jelasnya.

Adapun jumlahnya, kata kapolres, sebanyak 26 orang yang dijerat berbagai kasus yang dikerjakannya dan saat ini masih dalam proses penyidikan di mapolres Pamekasan. ‘’Awalnya memang akan mencoblos di TPS terdekat, tetapi mengantisipasi hal-hal yang kurang diinginkan, kami meminta agar pencoblosannya dilakukan di mapolres,’’ ujarnya.

Hal serupa juga dirasakan warga jatim di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kls IIA Pamekasan yang jumlahnya mencapai 900 orang. KPU sudah menyiapkan dua TPS di lapastika tersebut. Sehingga semua binaan lapas tetap bisa menggunakan hak suaranya dalam pilgub Jatim hari ini. (awa/rah).

PAMEKASAN - Sejumlah perusahaan di Pamekasan yang tidak meliburkan karyawannya saat pemungutan suara pada pemilihan gubernur Jawa Timur wajib dikenai sanksi pidana.

Ketua panwaslu Pamekasan Moh. Zaini menuturkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinsosnakertrans Pemkab Pamekasan untuk melakukan pemantauan ke sejumlah perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawannya mencoblos saat pilgub Jatim.

“Sebab dalam perundang-undangan dijelaskan jika terjadi upaya penghalang-halangan terhadap peserta pemilih dalam pemilu yang memiliki jaminan hukum tetap, dapat dijerat sanksi pidana,” ujarnya.

Zaini mengatakan sanks pidana itu sebagai bukti bahwa pilgub Jatim sangat penting bagi penentuan nasib Jawa Timur untuk lima tahun ke depan, salah satunya adalah penetapan hari pelaksanaan pemilu sebagai hari libur. Sebagaimana surat edaran dari Gubernur Jatim No 181.4/16677/011/2013 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim sebagai hari yang diliburkan.

Menurut dia, tidak ada alasan apapun bagi semua objek hukum tanpa kecuali untuk tidak mematuhi UU Pemilu, karena pada prinsipnya hukum tidak berlaku surut.

Apabila pada hari pe-

mungutan suara terdapat pihak, seperti badan usaha, instansi baik negeri maupun swasta masih mewajibkan karyawan atau buruhnya untuk bekerja, maka dianggap telah melakukan pelanggaran hukum.

Sesuai ketentuan UU Pemilu No 10 Tahun 2008, sejumlah pihak yang sengaja menghilangkan hak politik warga negara dapat diancam pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan, denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp24 juta.

Ketentuan pasal tersebut, kata Zaini tidak disebutkan penjelasan maupun pengecualian dari pasal ini.

Maka hukum pemberlakuan libur di hari pemilu bersifat mutlak.

“Ketentuan tersebut menyebutkan, tanpa terkecuali badan usaha manapun tidak wajib memberikan hak libur karyawannya,” tegasnya.

Jika catatan tersebut diabaikan atau dilanggar oleh perusahaan dengan alasan sebagaimana dimaksud, maka majikan sebagai pemilik perusahaan ataupun atasan sebagai pimpinan manajemen harus mempertanggunajawabkan secara pidana.

Selain itu, berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, jika ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat perusahaan atau badan usaha yang masih tetap mempekerjakan karyawannya, maka perusahaan wajib memberikan upah lembur.

Untuk itu, dia berharap, pemerintah daerah mengimbau kepada perusahaanperusahaan di Pamekasan untuk memberikan hak libur bagi karyawan agar dapat berpartisipasi di pemilihan gubernur Jawa Timur.

Selain itu, dia juga meminta kepada peradilan yang berwenang untuk menindak perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan hak libur sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

“Bagi perusahaan yang masih tetap mempekerjakan karyawan di hari pemungutan suara wajib memberikan upah lembur karyawan,” tegasnya.

Sementara Komisioner KPU Pamekasan, Didin Sudarman mengaku tidak mengetahui adanya ketentuan apakah perusahaan harus meliburkan karyawannya saat pemungutan suara pilgub nanti. ”Saya masih akan membaca lagi surat edarannya,” ujarnya.

Bupati Pamekasan Akhmad Syafi’i mengatakan jika ketentutan tersebut harus mewajibkan semua perusahaan meliburkan karyawannya saat pemungutan suara pilgub, maka pihaknya akan meminta Sekda Pamekasan untuk mengeluarkan imbauan kepada masing-masing perusahaan yang ada di kabupaten Pamekasan. ”Yang saya tahu hanya instansi pemerintah dan sekolah, terima kasih informasinya,” ucapnya di kantor KPU Pamekasan. (awa/rah)

Petugas menaikkan kotak suara ke atas bak truk di halaman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, Jatim. KPU Madiun menyelesaikan pendistribusian logistik Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur-Wakil Gubernur Jatim dan Walikota-Wakil Walikota Madiun ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Rabu, dan akan digunakan untuk pelaksanaan pencoblosan yang waktunya bersamaan Kamis (29/8).

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Mahasiswa Mendesak KPU Netral

KEPENDUDUKAN

Dispenduk Tidak Mengakui Pungli

PAMEKASAN - Kepala Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pamekasan, Alwi membatah ada penarikan biaya pembuatan Akta Lahir sebesar Rp 50 ribu di kantornya. Menurut Alwi, biaya yang dikenakan untuk pembuatan administrasi kelahiran itu tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Alwi menjelaskan dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan biaya pembuatan Akta Lahir baru sebesar Rp 30 ribu dan perbaikan sebesar Rp 50 ribu.

Menanggapi adanya keluhan dan informasi adanya dugaan praktek pungutan oleh

pegawainya yang menyebabkan biaya pembuatan dan perbaikan Akta Lahir itu lebih mahal dari semestinya, Alwi berjanji akan melakukan pengusutan.

Alwi juga berjanji, jika terbukti pihaknya akan menegor karyawannya yang melakukan penarikan pungutan di luar aturan yang berlaku.

“Kalau kesalahan pembua-

tan akta itu ada di kami, untuk perbaikannya tidak purlu membayar,” katanya.

Sebelumnya, pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Dipendukcapil Pamekasan mendapat keluhan dari masyarakat setempat yang menjadi pemohon.

Petugas pembuat akta dinilai bekerja tidak berdasar berkas lampiran dalam ajukan, sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam penulisan nama, tanggal lahir, dan nama orangtua. Halimatus Sa’diyah, salah seorang warga Dusun Mencol Desa Kertagena Daya, Kecamatan Kadur, mengeluhkan kesalahan yang terjadi pada Akta Lahir anaknya, padahal sudah melampirkan berkas yang dibutuhkan.

“Petugas yang mengetik akta di kantor itu sepertinya tidak melihat berkas lampiran sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan nama. Akibatnya, nama di akta itu tidak sesuai dengan dokumen lainnya dan membutuhkan perbaikan,” katanya.

Kejadian berbeda dialami warga lain di dusun yang sama, Ahmad Hasin yang mengatakan harus membayar sebesar Rp 50 ribu pada saat akan membuat Akta Kelahiran. Padahal, sepengetahuan dia, biaya yang sebenarnya tidak samapai sebesar itu.

(CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN- Sekelompok aktivis mahasiswa yang mengatasnamakan diri Mahasiswa Peduli Demokrasi Pamekasan, Rabu, berunjuk rasa menyerukan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap netral dalam pelaksanaan pemilukada.

Aksi seruan moral mahasiswa ini digelar di area monumen Arek Lancor, Pamekasan. Para pengunjuk rasa ini membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi kritikan atas kinerja penyelenggara pemilukada yang dinilai tidak netral bahkan cenderung memihak salah satu pasangan tertentu.

“Kami tidak ingin pesta demokrasi di Pamekasan dinodai oleh oknum penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, KPU harus bersikap netral, jangan menjadi tim sukses pasangan calon tertentu,” kata korlap aksi itu, Dita Purwanto.

Mahasiswa menilai ada oknum penyelenggara pilkada di Jawa Timur yang memihak pasangan calon tertentu itu, sebagaimana telah menjadi isu di sejumlah media.

Salah satunya seperti “broadcast” Ketua KPU Jatim melalui blakberry yang mengajak kepada salah calon tertentu.

Dita menyatakan sebagai mahasiswa yang merupakan agen perubahan sosial, pihaknya merasa bertanggung jawab atas berbagai isu

dugaan penyimpangan dalam pemilukada, terutama yang dilakukan secara tidak sehat.

“Oleh karenanya, melalui aksi ini, kami mengajak kepada semua penyelenggara peilukada, agar benar-benar berpegang teguh pada aturan yang berlaku dan tidak memihak pasangan tertentu,” kata Dita.

Unjuk rasa mahasiswa di area monumen Arek Lancor Pamekasan ini menjadi perhatian pengendara kendaraan bermotor yang melintas di jalur itu.

Di akhir aksinya, mahasiswa juga sempat membakar gambar Ketua KPU Jatim Andry Dewanto dan Cagub Khofifah Indar Parawansa.

Aksi pembakaran ini sebagai salah satu bentuk protes atas tindakan ketua KPU yang dinilai tidak netral yakni diduga memihak pasangan calon gubernur dengan nomor urut 4 tersebut.

Akan tetapi, sebagian masyarakat Pamekasan menilai aksi membakar poster cagub Khofifah Indar Parawansa dan Ketua KPU Jatim yang dilakukan sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan diri Mahasiswa Peduli Demokrasi itu hanya sebatas mencari popularitas belaka, karena pelaku merupakan pendukung Cagub Khofifah.

Beberapa saat setelah unjuk rasa digelar, korlap

aksi Dita Purwanto mengirim pesan melalui “bbm” yang isinya mengajak agar mencoblos pasangan cagub/ cawagub nomor urut 4, yakni Khofifah Indar ParawansaHerman S Sumaweredja (Berkah).

“Jangan lupa besok coblos Khofifah-Herman No 4 calon yang bersih, jujur dan cerdas. Ajak semua sanak keluarga, teman, sahabat. Semoga Berkah.” Demikian broadcast korlap aksi Dita Purwanto yang juga Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan itu.

Unjuk rasa yang digelar sekelompok aktivis mahasiswa di Pamekasan itu hanya berlangsung sekitar 10 menit dan selanjutnya membubarkan diri, karena aksi yang mereka gelar tidak mengantongi izin dari petugas kepolisian Polres Pamekasan.

Secara terpisah, anggota KPU Pamekasan Agus Kasianto menyatakan pihaknya akan tetap bersikap netral dalam pelaksanaan pemilukada.

Kalaupun ada anggota yang berpihak, menurut dia, itu hanyalah oknum.

Sebab institusi penyelenggara memang mengharuskan bersikap netral, yakni memberlakukan sama pada semua pasangan calon. (ant/rah)

6

SAMPANG

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO. 0187 | TAHUN II

Tuntut Penyelesaian Konflik Syiah

PILGUB JATIM

Pengungsi Sampang Memilih di Sidoarjo SAMPANG - Pengungsi aliran Tajul Muluk yang berada Rusunawa Kabupaten Sidoarjo, dipastikan akan melakukan pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan model A8. pemilihan tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo.

Pengungsi yang berada Dirusunawa Kabupaten Sidoarjo akan menggunakan hak pilihnya dengan model A8, ...”

Hernandi Kusuma Hadi Komisioner KPU Kabupaten Sampang

ant/m agung rajasa

Wasekjen DPP PAN Azis Subekti (kiri) didampingi Ketua DPP PAN Bara Hasibuan (tengah) dan Fungsionaris DPP PAN La Ode Ida memberi keterangan terkait Hasil Rekomendasi Konflik Syiah Sampang di DPP PAN, Jakarta, Rabu (28/8). Dalam keterangannya DPP PAN mendukung sepenuhnya rekomendasi Tim Temuan dan Rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa warga Syiah Sampang dan mendesak Presiden untuk memimpin penyelesaian masalah tersebut serta melindungi setiap warga negara.

PILKADES BIRE BARAT

Kejari Memeriksa Sekda SAMPANG - Kejaksaan Negeri Sampang, Rabu (28/8) meminta keterangan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang Puthut Budi Santoso sebagai saksi, terkait penerimaan gaji ganda PNS yang duduk di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat era kepemimpinan Bupati Noer Tjahja.

Pemanggilan Puthut Budi Santoso tersebut sudah dijadwalkan sejak Senin (20/8) yang dikirim oleh kejari. Namun, Sekda itu sempat menundanya karena beralasan masih banyak pekerjaan hingga akhirnya dapat menghadiri pemanggilan tersebut Rabu.

Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Danang Purwoko melalui Kasi Intel Sucipto

mengatakan, saat ini sudah mempunyai ancangan siapa pelaku dibalik kasus tersebut.

Namun, dirinya enggan menyebutkannya. Pihaknya juga sudah memintai keterangan saksi terhadap 15 orang. Yakni baik dari unsur perusahaan mau pun pemkab setempat.

"Sudah ada rancangan siapa dibalik ini. 15 orang itu masih tidak kita sebutkan.

Tapi, kita tunggu saja nanti

jika sudah waktu expose setelah hasil pemeriksaan selesai dan mungkin akhir bulan ini kita tuntaskan semua hal ini," ucapnya saat ditemui.

Ditanya apakah ada nama-nama baru setelah pemeriksaan, Cipto menegaskan tidak ada orang baru atau pun nama baru yang muncul di dalam proses pemeriksaan. Hanya saja, dirinya berharap dalam pemanggilan pihaknya harus bisa kooperatif agar bisa untuk dimintai keterangan.

Menurutnya, tidak halnya dengan mantan bupati sampang Noer Tjahja.

"Hasil pemeriksaan selama ini tidak ada nama baru kok. Cuma kita kalau bisa

saling koperatif saja ketika kejari memanggil, tapi dia (Noer Tjahja-red) sampai sekarang belum hadir. Terserah saja karena ini bukan tahap upaya paksa meskipun tidak datang 3x kita ketemu dipersidangan saja," jelasnya yang juga berencana akan panggil bagian hukum pemda minggu depan.

Sementara itu, Sekda Sampang, Puthut Budi Santoso, saat dikonfrimasi usai diperiksa selama sekitar 1 jam justru menghindar dari awak media yang sudah menunggunya dan bergegas meninggalkan kantor kejari. "Tanya Pak Sucipto saja lah. Kalau tanya saya takut salah," ungkapnya sembari meninggalkan awak media.

Diberitakan sebelumnya,

Camat Tak Ingin Intervensi kejari sendiri usai memanggil sejumlah komisaris dan mantan komisaris BUMD, serta mantan Bupati Sampang Noer Tjahja. Diantaranya seperti, Farisun Waedi, Hary Soeyanto keduanya pernah menjabat sebagai komisaris PT Geliat Sampang Mandiri (GSM), dan Toni Mordiwanto yang juga pernah menjabat komisaris PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP).

Selain itu mantan Sekda Kab. Sampang Hermanto Subaidi dan mantan Plt. Sekda Kab. Sampang Tontowi juga turut dipanggil kejaksaan yang juga dituding telah menerima gaji ganda saat menjabat sebagai mantan komisaris PT SSS (Sampang Sarana Shorebase). (ryn/lum)

WORKSHOP GURU MATEMATIKA

Anggaran Workshop Guru Dinilai Tidak Wajar SAMPANG- Pelaksanaan Workshop Guru Matematika di seluruh lembaga SDN di Kabupaten Sampang yang digelar Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang melalui Bidang Perencanaan dan Pembiayaan Disdik Sampang sangat tidak wajar. Pasalnya, biayanya yang sangat mahal hingga mencapai Rp 400 ribu per guru, sedangkan fasilitas yang disediakan sangat sederhana.

Workshop itu hanya berlangsung dua hari bagi setiap peserta di Aula SMPN 1 Sampang. Edi Affan Efendi, Ketua LSM Anak Kabupaten Sampang (Ankasa), mensinyalir adanya kepentingan bisnis dalam workshop yang dikhususkan untuk guru SD penerima sertifikasi itu. Dalam hitung-hitungannya, panitia menerima uang kontribusi to-

tal Rp Rp 440 juta dari 1.100 peserta yang diwajibakan ikut workshop, hal ini sangat tidak wajar dan menuai aroma kepentingan oknum tertentu.

“Jika jumlah total lembaga SDN di Kabupaten Sampang 550 lembaga, sedangkan setiap lembaga harus mengirim dua orang guru, hal ini merupakan penekanan dinas pendidikan terhadap lembaga sekolah. Belum lagi peserta harus mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp.400 ribu per-orang. Jika disdik ingin melakukan peningkatan kompetensi guru tehnisnya bukan seperti itu, melainkan harus dengan biaya yang wajar. Ketika pelatihan tersebut diletakkan di hotel mungkin masih masuk akal, tetapi lokasi pelatihan hanya diletakkan di aula SMPN 1 Sampang,” ungkapnya, Rabu (28/8).

...melainkan ada faktor lain yang mengarah pada nilai keuntungan oknum tertentu,”

Edi Affan Efendi Ditambahkan Edi Affan Efendi, jika target dinas pendidikan untuk peningkatan kualitas guru, mestinya sebagai pelaksana kegiatan workshop tersebut, bukan Bidan Perencanaan dan Pembiayaan, tetapi yang lebih tepat ada bidang kurikulum, atau

bidang tenaga pendidik, itupun tidak harus dipaksa wajib semua lembaga mengirim gurunya dengan target 2 orang perlembaga.

“Kondisi ini sangat kuat dugaannya, bahwa pelaksanaan Workshop guru matematika bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi guru, melainkan ada faktor lain yang mengarah pada nilai keuntungan oknum tertentu,” tudingnya.

Di tempat terpisah, Agus, Panitia Pelaksana Workshop Guru Matematika yang sekaligus staf Bidang Perencanaan dan Pembiayaan Disdik Sampang, membantah jika pelatihan ini ada kepentingan mengambil untung. Hal ini, katanya, murni untuk meningkatkan kualitas guru matematika di Kabupaten Sampang.

Saat ditanyai terkait biaya guru yang mengikuti pelatihan harus mengeluarkan uang pendaftaran 400 ribu, ia membenarkan karena nara sumber yang didatangkan dengan kualitas yang baik.

“Anda bisa cek langsung model pelatihannya sangat berkualitas, jika bisanya penyelesaian rumus matematika dikerjakan 7 menit, dalam pelatihan ini nara sumber bisa memberikan rumus-rumus yang lebih mudah bisa diselesaikan satu menit, dan hal ini sangat disambut baik oleh guru perseta yang mengikuti workshop matematika, jika awalnya hanya difokuskan pada guru SDN kini malah yang ikut ada yang dari guru SMPN, hal ini sebagai bukti bahwa pelatihan tersebut sangat menarik,” jelasnya. (hol/lum)

AIR BERSIH

Kekeringan Bisa Melanda 11 Kecamatan SAMPANG - Memasuki musim kemarau, dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang, 11 diantaranya masuk sebagai kawasan rawan kekeringan. Sementara 3 lainnya dinyatakan aman. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Wisno Hartono melalui Kasi Kedaruratan dan Logistik Syaifullah, Rabu (28/8).

Bencana krisis air bersih tersebut sudah menjadi langganan di 11 kecamatan pada setiap tahunnya. Wilayah tersebut dianggap sebagai daerah rawan kekeringan.

Mengingat saat musim kemarau saat ini membuat

ketersediaan air bersih yang minim. Bahkan sudah tidak ada, sehingga hanya bisa menggantungkan dari daerah lain.

"Terdapat 14 Kecamatan yang terdeteksi, namun yang masuk 11 kecamatan yang

paling parah. Cuma yang gak masuk itu Camplong, Omben sama Torjun yang dinyatakan aman. Nanti sumplay air bersihnya ada yang enam rid per dusunnya," ujarnya.

Sehingga dengan kondisi itu, pihak BPBD sendiri telah menyurati semua camat yang di seluruh Sampang, untuk mendata desa atau dusun untuk suplai air bersih. "Untuk kecamatan yang sudak kami surati, sampai saat ini baru Kecamatan Sreseh yang menyetor untuk jumlah desa dan Dusun yang menjadi pusat kekeringan," imbuhnya.

Guna menanggulangi

bencana kekeringan terus terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Sampang, Syaifullah mengungkapkan, bahwa pihaknya berencana membangun embung di setiap titik rawan itu. Namun masih menunggu keputusan pusat terkait pembiayaan serta persetujuannya. "Untuk penanggulangan itu pasti ada, seperti pembuatan embung sebagai tempat penyediaan air, tapi ini hanya renana kita, yang memutuskan nanti pusat," pungkasnya.

Tak hanya itu, kekeringan juga melanda di Kec/Kota Sampang tepatnya seperti di

Sebanyak 132 pengungsi aliran Tajul Muluk yang sebelumnya terancam golput, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang memastikan, pengungsi Syiah akan mencoblos Pemilihan Gubernur Jatim dengan model A8 di Sidoarjo.

Itu merupakan keputusan paling aman setelah KPUD

Sidoarjo meminta untuk mencoret jumlah pengungsi yang berada di tempat asalnya. Namun, KPU Sampang menolak pencoretan tersebut karena tidak mempunyai dasar dalam melakukan pencoretan.

Komisioner KPU Kabupaten Sampang Hernandi Kusuma Hadi menjelaskan, setelah melakukan koordinasi yang cukup alot dengan KPU Sidoarjo, KPU jatim, dan Pemprov, dipastikan 132 pengungsi yang saat ini berada di Rusunawa Sidoarjo dapat menggunakan hak pilihnya dengan model A8. Sedangkan model A8 itu sendiri adalah rekomendasi pemindahan dari KPPS untuk mencoblos di daerah lain.

“Pengungsi yang berada Dirusunawa Kabupaten Sidoarjo akan menggunakan hak pilihnya dengan model A8, karena itu merupakan keputusan paling aman setelah KPU Sidoarjo meminta untuk melakukan pencoretan.

Namun, kami tidak bisa melakukan itu karena kami tidak mempunyai dasar, apalagi mereka masih belum mengajukan surat pemindahan dari tempat asalnya,” ucapnya. (jun/lum)

perumahan selong permai, serta permata selong, dan di jalan delima kelurahan gunung sekar. Dimana, warga setempat juga untuk mendapatkan air bersih dalam kegunaan sehari-harinya justru sangat kesulitan. Sehingga, kebanyakan warga juga silih berganti ke tempat sumur tetangga.

"Terpaksa kalau disini banyak yang minta air gantian ke tetangga yang punya sumur mas, kalau mandi saja kadang saya ke rumah saudara yang agak ringanan,"keluh Ahmad Mustagfiri (25). (ryn/lum)

SAMPANG- Langkah hukum yang akan dilakukan Ahmad Sidik terkait tidak lulusnya sebagai Cakades Bire Barat, Kecamatan Ketapang, menjadi catatan tersendiri bagi Pemkab Sampang. Tim pemilihan kepala desa mulai dari tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan masih bersikukuh tahapan penetapan calon kepala desa ranahnya panitia pemilihan kepala desa (P2KD) setempat.

Camat Ketapang Sulhan saat dimintai komentarnya terkait kisrus penetapan calon kepala desa Bire Barat, ia menjelaskan tahapan penetapan calon kepala desa masih menjadi kewenangan P2KD setempat. Dirinya selaku camat tidak ingin mengintervensi tahapan yang ada ditingkat desa.

Memang dirinya sebagai camat mengetahui saat penetapan calon tanggal 22 Agustus 2013 hanya 2 calon yang lulus, yakni Kurrahman dan Siti Juhairiyah. Sedangkan Ahmad Sidik gugur karena berkasnya dinyatakan tidak lengkap oleh P2KD. “Jika bakal calon yang gugur melakukan upaya hukum terkait kebijakan P2KD, kami sangat setuju karena hal itu menjadi haknya warga negara untuk menempuh jalur hukum. Tetapi, saya selaku

Camat tidak bisa memberikan penilaian terhadap tahapan pilkades yang berada di Desa Bire Barat,” jelasnya.

Ditanya terkait biaya yang harus disediakan masing-masing bakal calon Rp. 25 juta untuk mengikuti pilkades, ia tidak mengetahui persoalan tersebut. Tetapi, tahapan pilkades Bire Barat ini masih belum membicarakan RAB pelaksanaan pilkades. Sebab, hingga saat ini penentuan hari pelaksanaan pilkades saja masih belum, hanya tahapannya saja yang masih berjalan.

“Kami berharap pada semua pihak baik bacalon yang lulus atau tidak lulus dalam penetapan tersebut untuk saling menahan diri dan menjaga kondusifitas Desa Bire Barat. Jika ada hal yang tidak sesuai secara prosedur, silakan menempuh jalur hukum. Yang jelas Camat dalam hal ini fungsinya melakukan pembinaan, memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap tahap yang sedang berlangsung,” harapnya.

Sekedar diketahui, Ahmad Sidik tidak lolos sebagai calon kepala desa Bire Barat, karena surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sempat diterbitkan Polres Sampang dicabut kembali dengan dalih pengurusan KTP dan Akte Ahmad Sidik janggal. (hol/lum)

PEMILIKADA JATIM

Warga Tak Mendapatkan Undangan Pilgub SAMPANG – Hingga H-1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, sebagian warga Kelurahan Polagan masih belum mendapatkan undangan.

Padahal, undangan tersebut sudah disebar oleh anggota panitia pemungutan suara.

Sebagian warga kebingungan dalam menentukan pilihan calon gubernur, karena sampai H-1 pemilihan masih belum mendapatkan undangan pencoblosan. Padahal, pada waktu pendataan ketika diminta KTP oleh anggota KPPS dia memberikannya bersamaan dengan KTP keluarganya, akan tetapi ketika penyebaran undangan pencoblosan hanya keluarganya saja yang mendapatkan undangan tersebut.

Warga Kelurahan Polagan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, pada waktu pendataan dia dimintai KTP oleh petugas yang datang ke rumahnya, dan memberikan sebanyak 5 KTP. Akan tetapi ketika penerimaan undangan dia mendapatkan empat undangan dan namanya tidak ada dalam undangan

yang sudah diberikan, sehingga dia bingung ketika mau memilih calonnya.

"Saya belum mendapatkan undangan pemilihan, dan cuma anak saya yang mendapatkan undangan. Padahal, ketika ada pendataan KTP, saya juga diminta oleh petugas yang datang ke rumah tapi ketika penyebaran undangan cuma saya yang belum dapat," ucapnya kepada Koran Madura, Rabu (28/8).

Sementara Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Polagan Moh Ahyak, ketika dikonfirmasi, mengatakan, penyebaran undangan pencoblosan sudah mulai digerakkan. Tetapi memang masih belum selesai dan akan terus digerakkan. “Hingga nanti malam akan menuntaskan sisa undangan yang ada,” katanya.

Kata Ahyak, jumlah pemilih di Kelurahan Polagan sebanyak 3.427 pemilih dengan jumlah 7 TPS. Jumlah tersebut setelah dilakukan pendataan dilihat dari KSK dan KTP yang ditangani oleh PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih. (jun/lum)

BANGKALAN

7

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO. 0187 | TAHUN II

PUBLIK HEARING

LSM Terus Mengintai Masalah Publik BANGKALAN - Menjelang pembahasan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) oleh Pansus DPRD Bangkalan dengan pihak Eksekutif, sejumlah permasalahan di bidang kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja menjadi sorotan sejumlah perwakilan Organisasi Mahasiswa dan LSM yang hadir dalam publik hearing. ”Publik hearing dilakukan sebagai tahap awal sebelum pansus membahas bersama Eksekutif, untuk kemudian meninjau ulang ke Bapennas untuk melihat apakah draft RPJMD kabupaten Bangkalan, sesuai dengan RPJM Nasional,” kata Munawar Kholil, Wakil ketua DPRD Bangkalan usai menghadiri publik hearing.

Ditanya mengenai fokus bahasan dalam publik hearing tersebut, Munawar mengakui bahwa persoalan keseAda beberapa masalah hatan, pendidikan, dan tenaga kerja menjadi yang sampai saat ini sorotan sejumlah LSM. masih belum ditemukan Sebab, ketiga masalah solusi dan perlu dibahas tersebut berkaitan langmenjadi Perda nantinya,” sung dengan kesejahteraan masyarakat.

Fathorrahman Said ”Masalah kesehatan jadi sorotan dalam Ketua LSM Lempar publik hearing kali ini, prilaku pejabat yang enggan menggunakan fasilitas kesehatan (RSUD Bangkalan) menjadi perbincangan juga. Para pejabat di Bangkalan dinilai lebih suka menggunakan fasilitas kesehatan di Surabaya yang lebih mewah, sehingga tidak pernah tahu kondisi dan permasalahan fasilitas kesehatan di Bangkalan,” ungkap Munawar.

Di lain pihak, Ketua LSM Lempar, Fathorrahman Said menilai sejumlah permasalahan masih menjadi Pekerjaan Rumah dalam rancangan RPJMD. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi demi kebaikan Bangkalan. ”Ada beberapa masalah yang sampai saat ini masih belum ditemukan solusi dan perlu dibahas menjadi Perda nantinya,” ucapnya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan di Bangkalan masih kurang profesional, sehingga menjadi wajar apabila masyarakat setempat lebih memilih untuk berobat ke Surabaya. Sebab, pelayanan di luar Bangkalan dinilai lebih berkualitas, sekalipun harus mengeluarkan tarif yang lebih mahal. Selain itu, di bidang pendidikan, angka putus sekolah di kabupaten ini masih tinggi dan perlu dicarikan solusi. Terbukti dengan semakin menyusutnya populasi siswa dari SD, SMP hingga SMA/sederajat.

Selain itu juga, masalah upah tenaga kerja dinilai masih minim, apabila dibandingkan dengan kebutuhan dan pengeluaran yang lebih besar. Sebab, harga barang-barang di pasaran sudah merangkak naik dari segala kebutuhan. Sedangkan, perubahan upah tidak pernah mengikuti harga kebutuhan masyarakat. ”Masalah pelayanan kesehatan, dan pendidikan sangatlah penting untuk diperbaiki ke depannya. Di samping banyak sekali tenaga kerja yang dibayar di bawah UMK tanpa mendapatkan tunjangan apapun,” ujar Fathorrahman Said yang akrab disapa Jimhur Saros ini. (dn/rah)

”Tahun ini Raperda Penyertaan Modal di Bangkalan menjadi prioritas utama diantara 7 Raperda yang akan dibahas oleh Badan Legislasi DPRD Bangkalan,” kata Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Munawwar Kholil.

PEMILUKADA

PILGUB

Tidak Semua PNS Libur BANGKALAN – Sesuai Surat Edaran dari gubernur Jawa Timur, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bangkalan diliburkan bertepatan dengan hari pemungutan di pemilukada Jawa Timur yang berlangsung pada 29 Agustus hari ini. Meskipun demikian, hal itu tidak berlaku bagi PNS yang bertugas di bidang pelayanan masyarakat secara langsung. ”Semua PNS di Jawa Timur, termasuk di Bangkalan besok (hari ini) libur. Akan tetapi, tidak semuanya libur, melainkan yang tidak mempunyai pelayanan publik secara langsung,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bangkalan, Abdur Rasjid, kemarin (28/8).

Rasjid menjelaskan keputusan tersebut berdasarkan Surat Edaran Gubernur nomor 181.4/16677011/2013 tentang penetapan pemilihan umum calon gubernur dan wakil gubernur pemilukada Jatim sebagai hari yang diliburkan.

Menurutnya, untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai unit yang bekerja melayani masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, PDAM, dan pelayanan publik lainnya, sistem kerjanya berupa penugasan.

Namun, mereka yang mendapatkan penugasan tersebut, hanya diberi hak untuk menyalurkan hak suaranya saja.

Setelah itu, kembali bekerja di lembaganya masing-masing. ”Jadi mereka juga tetap masuk, untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kalau ada orang sakit, siapa yang akan merawat kalau pegawainya libur. Mereka hanya diberi hak mencoblos saja,” jelasnya.

Dia menambahkan, ada sekitar 10.394 PNS di Bangkalan yang mempunyai hak untuk menyalurkan hak pilihnya.

Pihaknya berharap, meskipun PNS memiliki hak pilih pada pemilukada Jatim, tetapi sesuai aturan, PNS tak bisa berpolitik praktis sehingga diharapkan netral.

Sementara itu, di tempat terpisah Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar, saat dikonfirmasi mengatakan, dari 756.337 ribu pemilih yang tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) ini akan menggunakan 1.998 TPS di 281 desa pada 18 kecamatan untuk menyalurkan hak politiknya. ”Kami berharap masyarakat menggunakan hak suaranya dengan baik. Untuk mendapatkan pemimpin jawa Timur 5 tahun ke depan,” ujarnya. (ori/rah)

Publik Hearing Pansus RPJMD dan sejumlah LSM serta organisasi mahasiswa di ruang Banggar DPRD Bangkalan, Rabu (28/8).

Raperda Penanaman Modal Menjadi Skala Prioritas BANGKALAN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal akan dijadikan prioritas utama diantara 7 Raperda yang menjadi pembahasan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Bangkalan tahun ini. Rencana ini muncul sehubungan dengan dibutuhkannya payung hukum dalam penetepan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P).

Politisi PPP ini mengatakan pihaknya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas raperda tersebut. Diharapkan secepatnya raperda itu selesai dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah

(Perda). Karena, RAPBD-P tidak dapat disahkan apabila tidak memiliki payung hukum tetap. Oleh sebab itu, legalitas formal dalam penetapan RAPBD-P dinilai sangat penting. ”Pansus sudah dibentuk, ya kita berharap agar raperda ini segera diselesaikan dan disahkan menjadi Perda,” imbuhnya.

Menurutnya, selain untuk menjadi landasan hukum penetapan RAPBD-P, Perda Penyertaan Modal, sebagai usaha mendorong perekonomian masyarakat dan menggali potensi sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang disesuaikan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Sehingga nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum. ”Perda Penyertaan Modal erat kaitannya dengan RAPBD-P dan juga bisa menjadi kekuatan dalam menggali potensi PAD,” terang Munawwar.

Apalagi, sambung Munawwar, perkembangan secara ekonomis ke depannya akan semakin mengalami peningkatan yang didukung oleh semakin pesatnya pembangunan infrastruktur.

Untuk itu, payung hukum se-

bagai kekuatan harus ada sebagai pelindung.

Senada dengan Munawwar anggota Banleg DPRD Bangkalan Khotib Marzuki menyatakan, perda Penanaman Modal sangat penting untuk mengembangkan BUMD yang ada, sehingga juga berdampak pada PAD. Semua Perda memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja, yang menjadi prioritas harus lebih didahulukan. ”Ya sangat penting Perda itu. Jadi harus selesai sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2013,” kata politisi PKB ini. (dn/rah)

Masyarakat Sebaiknya Mengawasi Potensi Kecurangan BANGKALAN - Kecurangan yang dinilai pernah terjadi pada pemilihan gubernur (pilgub) 5 tahun lalu membuat sejumlah pihak turun tangan untuk mengantisipasi kemungkinan terulangnya pelanggaran tersebut. Semua elemen masyarakat diminta turun tangan mengawasi proses berlangsungnya pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 29 Agustus hari ini.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lokomotif Rakyat (LoRa) Kabupaten Bangkalan menginginkan pelaksanaan Pilgub Jatim berjalan bersih tanpa kecurangan.

Sebab, dari pelaksanaan Pilgub yang bersih akan melahirkan sosok Gubernur yang dapat mewujudkan cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat ”Kami mengajak masyarakat untuk tidak melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pilgub Jatim, agar

doni heriyanto/koran madura

Spanduk yang dipasang LSM LoRa sebagai imbauan untuk mengawasi kecurangan selama pelaksanaan Pilgub Jatim. memporoleh pimpinan Jatim yang berkualitas untuk 5 tahun kedepan,” ujar Ketua LoRa Bangkalan, Moh. Taufan.

Untuk itu, kata Taufan, LoRa dengan seluruh pengurus

di 18 kecamatan bersama segenap lapisan masyarakat akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah kecurangan yang mungkin terjadi, diantaranya politik uang dan ma-

nipulasi hasil perolehan suara serta kecurangan yang lain.

Menurutnya, semua pengurus LoRa akan melakukan pemantauan langsung ke TPSTPS terdekat dan mengajak

masyarakat untuk menjadi relawan pemantau Pilgub Jatim. ”Semua anggota LoRa dibekali kamera digital dan meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan kamera HP masing-masing untuk melakukan dokumentasi apabila kecurangan itu terjadi,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Taufan, pihaknya sudah memasang spanduk imbauan di sejumlah titik strategis dengan mengajak masyarakat untuk dapat pengawasi pelaksanaan Pilgub Jatim khususnya yang berlangsung di Bangkalan.

Potensi terjadinya kecurangan dari 18 kecamatan yang menjadi fokus pemantauan, menurutnya, akan bisa terkendali apabila dilakukan pemantauan langsung secara ketat. Sebab, di semua TPS berpotensi terjadi kecurangan. ”Semua TPS itu berpotensi ada kecurangan sehingga fokus kami di semua TPS,” tandasnya. (dn/rah)

KONDISI RSUD SYAMRABU MEMPRIHATINKAN

Pemkab Mengajukan Pinjaman 150 Miliar BANGKALAN – Usia gedung RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) dinilai sudah tua. Gedung di RS tersebut awal didirikan sekitar tahun 60-an. Sejak itu, masih belum dilakukan pemugaran secara menyeluruh, hanya beberapa gedung saja yang terlihat sudah bagus kondisi fisiknya. Oleh karena itu, pemerintah Bangkalan berinisiatif untuk mengajukan pinjaman dana bantuan kepada Kementrian Keuangan. Sebab, dana APBD yang ada dinilai tidak dapat memenuhi untuk dilakukan perbaikan. ”Kita berupaya meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit. Kondisinya memang sebagian sudah bagus.

Namun, perlu adanya per-

baikan secara merata pada kondisi bangunan,” kata Saad Asjhari, Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda), kemarin (28/8).

Hal itu menjadi penting agar sarana dan prasarana tidak lagi memprihatinkan seperti saat ini. Pihaknya tengah berupaya meminta bantuan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Keuangan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat. ”Jadi upaya yang bisa dilakukan, kita meminta bantuan dan pinjaman ke pusat melalui Kementrian Keuangan RI,” terangnya.

Oleh karena itu, tim PIP tengah meninjau secara langsung kondisi rumah sakit setelah pihaknya mengajukan

Jadi upaya yang bisa dilakukan, kita meminta bantuan dan pinjaman ke pusat melalui Kementrian Keuangan RI,”

Saad Asjhari

Kepala Bappeda proposal terhadap Kementrian Keuangan. Selanjutnya, pihak Kementrian Keuangan dalam hal ini Pusat Investasi Pemerintah (PIP) akan mengkaji hasil survei yang telah dilakukan. ”Tujuan memang kita berniat meminta bantuan. Sebab,

dana pemkab sendiri tidak dapat memenuhi proses perbaikan gedung rumah sakit,” terangnya.

Pihaknya mengaku optimis, dana 150 miliar yang diajukan untuk pembangunan fisik bisa disetujui, karena kondisi keadaan rumah sakit yang memang sudah memprihatinkan. Sebab, Pemkab Bangkalan sudah tidak mampu untuk memperbaiki gedung tersebut dengan anggaran yang cukup besar itu. ”Sarprasnya memang harus diperbaiki. Terutama gedungnya yang sudah tua, agar masyarakat yang berobat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman,” alasannya.

Sementara itu, Kepala RSUD Syamrabu Bangkalan, dr Yusro menyatakan banyak

ruang atau gedung yang ada di RSUD sudah tak standar dengan akreditasi atau status yang diperoleh Rumah Sakit sendiri. Misalnya, jumlah ruang ICU yang ada hanya 8 ruangan, sedangkan standarnya 15 ruangan. Selain itu, ruang rawat jalan yang ada saat ini hanya 18 ruang. Padahal, standarnya mencapai 16 ruangan. ”Radiologi sebanyak 7 ruangan, sedangkan standarnya 13 ruangan. Farmasi 5 ruangan, standarnya 16 ruangan.

Tentunya itu menjadi kekurangan sendiri,” ucapnya.

Menurutnya, kalau pinjaman yang diajukan tersebut disetujui, tentunya hal itu juga bisa menjadikan Rumah Sakit Syamrabu lebih baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. (ori/rah)

8

SURAMADU

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187| TAHUN II

PILGUB

Panwaslu Sulit Menertibkan Alat Peraga Mobil

MUSNAHKAN SURAT SUARA. Petugas KPU membakar surat suara Pilgub Jatim 2013 yang rusak di halaman KPUD Kabupaten Pamekasan, Jatim. Sebanyak 17 surat suara Pilgub Jatim 2013 dimusnahkan karena rusak.

Kejari Mengusut Honor Penghulu SUMENEP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep diam-diam mengusut dugaan penyimpangan honor penghulu (modin). Korp Adhyaksa mendapatkan sejumlah penghulu yang tersebar di ratusan desa di Kota Sumekar tidak pernah mendapatkan bayaran atau honor sejak 2010 lalu.

Informasi yang diperoleh Koran Madura, ratusan penghulu tidak mendapatkan honor hampir empat tahun lamanya, terhitung sejak tahun 2010 hingga sekarang.

Padahal, sebelum 2010, penghulu masih diberikan honor per bulan sekitar Rp 150 ribu melalui rekening bank masing-masing. Mereka mengaku gelisah karena tetap bekerja sekalipun tidak dibayar.

Kasi Intelijen Kejari Sumenep I Nyoman Agustina Ary-

ananda menjelaskan, pihaknya sudah memulai pengusutan kasus honor yang tidak dibayar kepada sejumlah penghulu itu. Hanya saja, saat ini belum masuk penyelidikan, masih pada pengumpulan data dan bahan keterangan. ”Setiap laporan yang masuk langsung kami tindaklanjuti. Bantuk tinkda lanjut yang kami lakukan berupa puldata dan pulbaket. Itu untuk memastikan apa benar ada penyimpangan atau tidak pada honor mo-

din,” ungkapnya.

Jaksa asal Bali ini menuturkan, saat bertemu sejumlah modin beberapa kali mereka meminta kejari untuk mengusut. Sebab, mereka sudah merasa jenuh datang ke Kankemenag (Kantor Kementerian Agama) menanyakan kejelasan honor itu. ”Karena bertahun-tahun mereka tetap tidak dibayar, maka melapor ke kami untuk diusut,” ucapnya.

Padahal, sambung dia, versi modin apa yang dilakukan modin sudah banyak.

Di samping melakukan akad perkawinan mereka mengarsip data. ”Kata mereka (modin, Red) kerjanya sudah maksimal, namun tidak dihargai.

Berdasarkan itu kami juga langsung bergerak mengusut itu,” ungkapnya.

Menurut Dia, yang menjadi fokusnya terkait pada penganggaran dana itu.

Kalau memang ada dananya namun tidak disalurkan jelas itu pelanggaran. Sebab, dana itu tidak sampai kepada yang berhak namun mengendap. ”Makanya, nanti kami juga akan bertanya ke Kankemenang, apa benar ada anggaran untuk Modin sejak 2010 lalu. Kalau ada namun tidak disalurkan kan ada indikasi penyelewenangan namanya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kankemenag Idham Chalid menjelaskan, untuk honor modin sejak 2010 lalu sudah tidak ada honornya. Kankemenag memang tidak menganggarkan dana itu. ”Dana apa yang kami berikan untuk membayar modin, apabila anggarannya

memang tidak ada. Kami siap membeberkan,” ujarnya.

Menurut Mantan Kasi Mapenda ini, sejak pihaknya menjabat di 2011 lalu anggaran modin sudah tidak ada.

Terakhir ada pembayaran honor modin itu pada 2009 lalu. ”Kami tidak habis pikir apanya yang masih mau diusut, kalau memang tidak ada anggaran. Mungkin modin tidak paham,” ungkapnya.

Sebelum Kejari Mengusut Kasus Honor 2010 ini, Kejati juga pernah melakukan pengusutan atas dugaan penyimpangan honor modin sekitar 2009 lalu. Hanya saja, kasus yang ditangani kejati itu tidak ada kejelasan sampai detik ini. Namun, bidikan kejari SUmenep bukan sebelum 2010 melainkan setalahnya hingga sekarang. (yat)

Pakar Etika Spanyol: Akademisi Korup Karena Mental-Sistem

SURABAYA - Pakar etika dari Universitas Navarra, Spanyol, Alejo Jose G Sison PhD menegaskan bahwa akademisi yang korup itu karena mental korupsi yang melekat pada dirinya, dan jebakan sistem yang membuatnya tidak bisa menghindari kebiasaan mayoritas.

“Bisa jadi, akademisi itu sebelumnya sudah mempunyai mental korup, jadi secara kapasitas sudah ada bibit korupsi, sehingga ketika masuk pemerintahan atau perusa-

haan yang ada potensi itu, maka dia pun dengan mudah terkontaminasi,” katanya di Surabaya, Rabu (28/8).

Setelah berbicara dalam lokakarya bertajuk “Understanding Labor: From Manpower to Moral Capital” di Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya, ia mengemukakan hal itu menanggapi maraknya akademisi korupsi seperti pakar minyak ITB yang menjadi Kepala SKK Migas Prof Dr Rudi Rubiandini atau

Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Edy Yuwono.

“Kalangan universitas berperan untuk menangkal itu dengan membentuk Pusat Etika seperti dimiliki Universitas Widya Mandala, karena potensi korupsi itu dapat ditangkal melalui pendidikan atau pelatihan etika sejak awal, apalagi kalau kalangan industri juga membentuk pusat etika,” tukasnya.

Didampingi Ketua Pusat

Etika Widya Mandala JC Budi Iswanto PhD, Presiden ‘the European Business Ethics Network’ (EBEN) itu mengatakan penangkalan potensi korupsi itu dapat dilakukan dengan tiga cara yakni aturan, struktur, dan pelatihan.

“Aturan berbentuk kode etik harus ada pada setiap jenjang pemerintahan dan perusahaan, struktur juga harus ada untuk internalisasi etika seperti pusat etika di Widya Mandala, dan pelatihan etika juga harus terus dilakukan untuk siapapun, baik pemimpin maupun rakyat atau bawahan,” paparnya.

Menurut dia, pusat etika sendiri tidak berperan untuk menyelesaikan masalah, namun bisa menjadi semacam jaring pengaman atau peringatan dini, seperti dilakukan perusahaan VW yang menempatkan karyawan sebagai “moral capital” yang utama dalam perusahaan.

“Paling tidak kalau pemerintah membentuk Pusat Etika yang merupakan lembaga netral akan dapat menekan pelanggaran etika, bukan seperti badan kehormatan yang sifatnya internal,” ujarnya.

Kepala Departeman Filosofi di Universidad de Navarra (Unav) itu mengatakan ada-tidaknya “capital moral” dapat diukur dari indikasi langsung dan indikasi tidak langsung. Indikasi secara langsung antara lain absensi dan tingginya tingkat kriminalitas, terutama narkotika.

“Indikasi tak langsung dapat diukur dari HDI (human development index), komitmen, kompetensi, dan trust (kepercayaan). Rumah dari ‘moral capital’ adalah keluarga, artinya kalau kerja tapi tidak kembali ke keluarga atau kerja tapi keluarga berantakan, apa artinya,” tuturnya.

Secara terpisah, Ketua Pusat Etika Widya Mandala JC Budi Iswanto PhD menambahkan pihaknya mendirikan Pusat Etika untuk membantu organisasi (Widya Mandala) melakukan perbaikan utuh mulai dari pimpinan, dosen, karyawan, hingga mahasiswa.

“Kami merumuskan tiga etika yang khas Widya Mandala yakni peduli, komitmen, dan antusias. Karena itu, sivitas akademika di Widya Mandala harus peduli kepada sivitas akademika yang lain, kemudian komitmen adalah janji untuk mengikuti aturan main yang dirumuskan bersama, sedangkan antusias adalah semangat atau passion (gairah) untuk kemajuan bersama,” katanya.

Nilai-nilai etika itu, menurut dia, diimplementasikan secara akademis dengan memasukkannya ke dalam sejumlah mata kuliah dan Pusat Etika yang melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif.

“Tidak banyak universitas yang punya Pusat Etika, mungkin hanya 4-5 universitas, bahkan di Surabaya juga masih di sini,” tandasnya. (ant/dik)

PAMEKASANPanitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan, Madura, mengalami kesulitan untuk menertibkan alat peraga kampanye pemilukada Jawa Timur yang terpasang pada mobil pribadi milik warga.

“Kami tidak bisa serta merta melakukan penertiban alat peraga yang dipasang di mobil pribadi milik warga, karena itu aset pribadi,” kata anggota Panwaslu Bidang Tindak Lanjut dan Penegakan Hukum, Sapto Wahyono, Rabu.

Ia menjelaskan penertiban alat peraga yang bisa dilakukan oleh petugas adalah alat peraga yang dipasang di tempat-tempat umum, seperti di jalan raya dan di dalam kota.

Itupun, sambung Sapto, penertiban dilakukan oleh pihak institusi terkait, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak perda, bukan oleh Panwaslu.

“Yang bisa kami lakukan hanyalah menyampaikan imbauan kepada para tim sukses masing-masing pasangan calon agar mencabut alat peraga yang dipasang oleh pemiliknya,” kata Sapto Wahyono menjelaskan.

Anggota Panwaslu Pamekasan itu mengemukakan hal itu menanggapi masih maraknya alat peraga selama masa tenang kampanye Pemilukada Jatim, terutama alat peraga yang masih terpajang di mobil tim warga dan pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

“Yang terpasang di mobil pribadi warga ini yang kesulitan untuk ditertibkan. Kalau

di tempat umum tidak terlalu sulit,” kata Sapto Wahyono menjelaskan.

Pemilukada Gubernur Jatim akan digelar pada tanggal 29 Agustus 2013. Sebanyak empat pasangan calon bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada pemilukada kali ini.

Pemilukada Gubernur Jatim akan digelar pada tanggal 29 Agustus 2013.

Sebanyak empat pasangan calon bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada pemilukada kali ini.

Keempat pasangan itu, masing-masing pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) dengan nomor urut 1, Eggi Sudjana - M Sihat dengan nomor urut 2, lalu pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Bangsa) dengan nomor urut 3 dan terakhir pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) dengan nomor urut 4.

Jumlah pemilih untuk Pemilukada Gubernur di Pamekasan sebanyak 656.342. Rinciannya sebanyak 316.815 pemilih lakilaki, sedangkan sebanyak 339.527 merupakan pemilih perempuan. (ant/rah)

DEMOKRASI

Pemilukada Gubernur Jatim Harus Bermartabat PAMEKASAN - Himpunan Generasi Muda Madura (Higemura) berharap pelaksanaan Pemilukada Gubernur Jawa Timur pada 29 Agustus 2013 ini akan lebih bermartabat daripada Pemilukada Gubernur Jatim 2008.

Pemilukada Gubernur Jatim akan digelar pada tanggal 29 Agustus 2013hari ini. Sebanyak empat pasangan calon bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada pemilukada kali ini.

Ketua Umum Higemura Muhlis Ali mengatakan pelaksanaan pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin Jawa Timur ini merupakan momentum yang sangat menentukan bagi perjalanan pemerintahan dan pembangunan Jawa Timur untuk lima tahun ke depan.

“Tentunya, pesta demokrasi yang bermartabat ini akan tercapai apabila dalam proses pelaksanaannya bisa berlangsung dengan jujur, transparan dan tidak terjadi penyimpangan, sebagaimana pemilukada Jatim sebelumnya,” katanya.

Untuk mencapai target pelaksanaan pemilukada yang bebas dari praktik penyimpangan ini, kata Muhlis diperlukan adanya peran aktif dari semua pihak, serta komitmen yang kuat agar Pemilukada Jatim benar-benar sesuai harapan.

Salah satunya, perlu adanya penguatan kontrol dari semua elemen masyarakat itu sendiri,

serta adanya sikap terbuka dari semua institusi penyelenggara pemilukada, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga penyelenggara pemilukada gubernur di tingkat desa.

“Selain itu, netralitas pejabat pemerintahan, terutama pihak eksekutif harus benar-benar dipertahankan,” kata Muhlis Ali. Secara kelembagaan, kata Muhlis Ali, pihaknya mengajak kepala para kalangan pemuda dan masyarakat di Jawa Timur, agar memanfaatkan momentum Pemilukada Gubernur Jatim dengan menggunakan hak pilihnya.

Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini lebih lanjut mengajak, semua lapisan masyarakat, baik kalangan pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh ulama sama-sama ikut mengawal, agar proses demokrasi di Jawa Timur berlangsung dengan jujur, adil, dan bebas dari berbagai bentuk permainan kotor.

“Terutama yang berkaitan dengan praktik politik, karena praktik seperti ini akan merusak citra demokrasi,” kata Muhlis yang juga Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia (PPI) itu.

Pemilukada Gubernur Jatim akan digelar pada tanggal 29 Agustus 2013hari ini. Sebanyak empat pasangan calon bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada pemilukada kali ini.

Keempat pasangan itu, masing-masing pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) dengan nomor urut 1, Eggi Sudjana - M Sihat dengan nomor urut 2, lalu pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Bangsa) dengan nomor urut 3 dan terakhir pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) dengan nomor urut 4. (ant/ rah)

POLITIKA

9

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187 | TAHUN II

PDI Perjuangan Gelar Sayembara Anti “Money Politics” SURABAYA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jatim menggelar sayembara berhadiah Rp2.000.000 per orang, bagi siapapun yang berhasil menangkap pelaku money politic.

"Sayembara ini guna menjaga proses demokrasi pada pemilihan gubernur Jatim, 29 Agustus 2013 berjalan jujur, adil dan rahasia", ujar Ketua Tim Pemenangan Bambang DH - Said Abdullah, Pramono Anung saat jumpa pers di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Surabaya, Rabu (28/8).

Pramono menambahkan, sayembara ini bertujuan untuk menciptakan etika berpolitik yang baik bagi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.

“Pelaku money politic yang tertangkap, akan kami data dan kami serahkan ke

Panitia Pengawas atau polisi.

Kami ingin proses demokrasi ini tidak diciderai,” tambah Pramono.

Parameternya adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, seperti alat peraga di setiap kabupaten/kota tanpa menyertakan visi misi masing-masing calon.

“Seakan-seakan pemilunya tidak ada. Ini membuktikan ketidak profesionalan penyelanggara pemilu. Karena itu kami meminta internail partai dan relawan untuk mengajak

ara/koran madura

JUMPA PERS: Ketua Tim Pemenangan Bambang-Said Jempol, Pramono Anung saat menggelar Jumpa Pers di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Surabaya, (28/8).

masyarakat untuk mencoblos besok (29/8). Sebab semakin besar golput akan semakin mudah untuk melakukan tindak pidana dengan cara mencoblosi sendiri,” tegasnya.

Keberpihakan KPU Jatim juga dinilai memihak salah satu pasangan calon, yakni iklan KPU Jatim versi “Mbah Dukun” yang menekankan angka satu dalam iklan mereka.

“Kami sudah mengirim surat secara resmi, terkait penekanan angka satu dalam iklan KPU Jatim. Kami minta iklan ini dihentikan, meski itu adalah proses sosialisasi,” terang Pramono.

Pramono juga menyayangkan tidak adanya stempel dalam formulir C1. Tidak adanya stempel ini, memungkinkan adanya manipulasi dalam perolehan suara. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya

akan memberikan cap jempol, memotret sekaligus mengajak kerjasama saksi dari pasangan lain, agar melakukan hal yang sama. "Kami mencurigai kalau stempelnya tidak ada, tidak ada bukti C1, bisa dimanipulasi siapapun yang memiliki rencanna tersebut. Dirasa janggal tidak ada stempel sama sekali,” tuturnya.

Pramono menambahkan, praktek untuk mencoblos sendiri seperti di tahun 2008, sepertinya ingin dilakukan kembali. Apalagi penghitungan suara di tingkat desa akan dilakukan Jumat atau sehari setelah pencoblosan suara.

"Cara-cara ini menurut kami tidak etis yang ingin menggiring ingin mengarahkan ada operasi senyap bahwa ada pasangan calon yang bisa menang hanya satu putaran",pungkasnya. (ara)

KETETAPAN KPU

PEMILUKADA

Warga Luar Surabaya Seharusnya Menggunakan Formulir C-6

KPU Tidak Menghitung Cepat Hasil Pemilukada

SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menyatakan warga luar Kota Surabaya yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Jatim pada Kamis (hari ini) harus bisa menunjukkan kartu undangan atau formulir c-6 dan kartu tanda penduduk (KTP).

Komisioner KPU Surabaya Edward Dewaruci, Rabu (28/8), mengatakan jika ada warga luar Surabaya yang dalam keadaan terpaksa karena sakit atau tugas/pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka pemilih bisa melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) di Surabaya.

"Karena keadaan terpaksa, bisa menunjukkan C-6, yaitu panggilan dari tempat asal," ujarnya.

Untuk penggunaan KTP dalam memberikan hak pilihnya hanya bisa dilakukan di TPS sekitar tempat tinggalnya dan yang bersangkutan belum tercatat dalam daftar pemilih.

"Kalau pakai KTP harus di TPS tempat keluarnya KTP," katanya.

Berdasarkan data KPU Surabaya, jumlah pemilih di Surabaya pada Pemilukada Jatim kali ini sebanyak 2.019.200 orang. Jumlah tersebut mengalami perubahan setelah dilakukan verifikasi dan reka-

pitulasi.

Namun, ia memastikan untuk daftar pemilih tidak ada persoalan karena rekapitulasi di KPU Jatim pada 19 Agustus lalu ada perubahan tambahan sebanyak 733 orang.

Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya lainnya Choirul Anam menambahkan ada sekitar 13.000 kertas suara yang rusak dalam Pemilukada Jatim ini, namun kertas suara yang rusak tersebut sudah dikembalikan ke KPU Jatim lengkap dengan berita acaranya.

"Kertas suara sudah dikembalikan jadi tidak jadi dibakar," katanya. (ant/dik)

BOJONEGORO - KPU Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak melakukan sistem hitung cepat atas hasil perolehan suara Pemilukada Jatim yang dijadwalkan berlangsung Kamis (hari ini).

Ketua KPU Bojonegoro Mundzar Fahman, Rabu (28/8), mengatakan, sesuai ketentuan penghitungan hasil Pemilukada Jatim dilakukan secara manual setelah rekapitulasi perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) hingga panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Jatim akan dilakukan sesuai tahapan dengan jadwal yang sudah ditentukan,” katanya.

Ditanya mengenai kesiapan pelaksanaan pencoblosan, ia menjelaskan semua logistik Pemilukada Jatim sudah didistribusikan dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) ke panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa untuk diteruskan ke TPS. Bahkan, katanya, kekurangan surat suara yang rusak dengan jumlah 14.402 lembar dan logistik Pemilukada lainnya yang kurang sudah diperoleh penggantinya dari KPU Provinsi Jatim.

“Kami hari ini terus melakukan pemantauan pendistribusian logistik ke TPS. Kalau memang ada yang masih kurang secepatnya kami cukupi,” jelasnya.

Rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Jatim akan dilakukan sesuai tahapan dengan jadwal yang sudah ditentukan,”

Mundzar Fahman

Ketua KPU Bojonegoro Sementara itu, Ketua Desk Pemilukada Pemkab Bojonegoro Soehadi Moelyono menjelaskan pihaknya akan melakukan perhitungan cepat hasil perolehan suara Pemilukada Jatim dengan melibatkan

jajaran pemerintahan. “Penghitungan perolehan suara yang dilakukan bukan untuk kepentingan umum,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Pelaksana Harian “Bale Karsa” di Bojonegoro Soenandar Hadi Priyanto menjelaskan pihaknya akan melakukan penghitungan cepat perolehan suara Pemilukada Jatim dengan melibatkan koordinator kecamatan (korcam) dan kordes.

Pemilukada Jatim pada Kamis (29/8) diikuti empat pasangan calon yaitu nomor urut 1.Soekarwo-Syaifullah Yusuf, 2.Eggi Sudjana-M. Sihat, 3.Bambang DH-Said Abdullah dan 4.Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja. (ant/dik)

CAGUB JATIM

Bambang DH Tak Ada Persiapan Khusus

ara/kora madura

PENARIKAN: Nasabah saat melakukan penarikan uang pecahan besar di Bank Indonesia Jatim, Surabaya, Rabu (28/8) kemarin.

JELANG PILGUB JATIM

Pecahan Rp 10.000 dan Rp 20.000 Menjadi Primadona SURABAYA – Menjelang pemilihan gubernur Jawa Timur, peredaran uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 mengalami peningkatan tajam di Jawa Timur mencapai Rp14,1 Triliun. Indikasi Money Politic dalam Pilgub Jatim, kian dikuatkan data Bank Indonesia selama bulan Agustus 2013.

“Kita melihat trennya naik dibandingkan dengan rencana awal Rp 11,9 Triliun, sehingga ada peningkatan sebesar Rp 3,2 Triliun,” papar Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim, Hamid Ponco kepada Koran Madura, di kantornya, Surabaya, Rabu (28/8).

Menurut Ponco, sulit memastikan, apakah jumlah uang yang beredar tersebut memang untuk kepentingan pilgub jatim, termasuk money politic. Karena peningkatan peredaraan uang di Jatim tersebut juga bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri.

“Kita bisa lihat ada penukaran sedikit meningkat dibandingkan hari-hari biasa,”

Terlihat animo masyarakat yang menginginkan pecahan-pecahan tertentu seperti Rp10.000 dan Rp20.000. Padahal kemarin sudah disediakan pecahan kecil Rp2.000. Selain itu adanya lonjakan penarikan ATM. Ini kemungkinan ada indikasi untuk kegiatan Pemilukada,”

Hamid Ponco

Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim ungkap Ponco.

Ponco menjelaskan penarikan jumlah uang yang banyak terjadi di Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Kediri dan Kota

Probolinggo. Hal tersebut dikarenakan pilgub Jatim yang berlangsung 29 Agustus 2013 bersamaan dengan pemilihan walikota.

“Terlihat animo masyarakat yang menginginkan pecahan-pecahan tertentu seperti Rp10.000 dan Rp20.000. Padahal kemarin sudah disediakan pecahan kecil Rp2.000. Selain itu adanya lonjakan penarikan ATM. Ini kemungkinan ada indikasi untuk kegiatan Pemilukada,” jelasnya.

Meski kenaikan uang di setiap bank yang berada di Jawa Timur tidak bisa dijadikan tolok ukur adanya money politic di Jatim, namun Ponco memastikan bahwa ada perbedaan signifikan antara jenis pecahan uang kini lebih diminati.

“Jika pada tahun sebelumnya, masyarakat banyak melakukan penarikan uang pecahan kecil. Tahun ini lebih sedikit dari proyeksi kita. Jadi tahun ini hampir 90 persen pecahan besar,” pungkasnya.(ara)

SURABAYA - Calon Gubernur Bambang Dwi Hartono mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang pencoblosan atau sebelum memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) dalam rangka Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Timur, 29 Agustus 2013.

“Tidak ada persiapan atau ritual khusus. Semua berjalan seperti biasa dan menyerahkan apapun hasilnya kepada Allah SWT,” ujar Bambang DH ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (28/8).

Mantan Wali Kota Surabaya dua periode tersebut akan memberikan hak pilihnya di TPS 07 RW 1 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan.

“Saya dan keluarga akan mencoblos di TPS 07.

Tentu sebelumnya kami pasti berdoa dan meminta restu

agar diberi kelancaran dan kemenangan,” kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.

Sedangkan, sehari menjelang pencoblosan, Bambang DH menghadiri rapat internal di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim di Surabaya. Rapat, kata dia, membahas pemantaban dan persiapan final menjelang hari “H” pemilihan.

Ketua Tim Pemenangan Bambang-Said yang juga Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung akan memimpin secara langsung. Ia berharap persiapan mesin politik internal maupun relawan sudah siap dan tidak ada yang dipersoalkan lagi.

“Rapat bersifat pemantapan dan memonitor persiapan akhir agar dalam pelaksanaan berjalan lancar, termasuk pembekalan saksi-

saksi di TPS,” tutur suami Dyah Katharina tersebut.

Sementara itu, calon wakil gubernur yang akan mendampinginya, Said Abdullah mengaku persiapan sangat matang sudah dilakukan di kediamannya di Sumenep, Madura.

Hanya saja, anggota Fraksi PDIP DPR RI itu tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena beridentitas atau kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta.

“Persiapan sudah sangat siap di Sumenep. Tapi saya tidak bisa mencoblos karena KTP Jakarta,” ucap Said Abdullah ketika dikonfirmasi melalui ponselnya.

Kendati demikian, ia dan keluarga beserta pendukungnya akan menunggu hasil penghitungan cepat yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei. Namun,

hasil hitung cepat tidak akan dipakai karena penyelenggara Pemilukada secara resmi akan menghitung manual.

Pemilukada Jatim digelar Kamis (29/8). Empat pasangan calon menjadi kandidat, masing-masing SoekarwoSaifullah Yusuf di nomor urut 1. Kemudian, Eggi SudjanaMuhammad Sihat nomor urut 2.

Sedangkan, di nomor urut 3 ada Bambang Dwi HartonoSaid Abdullah, serta Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja di nomor urut 4.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur juga telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada kali ini, yakni mencapai 30.034.249 pemilih. Mereka akan menggunakan haknya di 71.036 TPS yang tersebar se-Jatim. (ant/dik)

CAGUB-CAWAGUB

Pasangan “Berkah” Tidak Memiliki Hak Suara SURABAYA - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) tidak memiliki hak suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Timur pada 29 Agustus 2013, kata anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng.

“Hal ini karena pasangan nomor urut 4 tersebut beridentitas dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta, sehingga tidak bisa menyalurkan hak pilihnya,” katanya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (28/8). “Dalam KTP tersebut, mereka tercatat sebagai penduduk Jakarta, bukan Jawa Timur. Sehingga tidak bisa memilih,” katanya.

Khofifah sebenarnya dilahirkan di Surabaya, namun karena lama bermukim Jakarta, ia akhirnya memiliki KTP Ibu Kota.

Begitu juga pendampingnya, Herman S Sumawiredja yang pernah menjadi Kapolda Jawa Timur, namun KTP-nya Jakarta.

Selain pasangan tersebut, calon gubernur Eggy Sudjana, calon wakil gubernur Said Abdullah dan Saifullah Yusuf, juga tidak mencoblos dengan alasan yang sama.

Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur menyebutkan saat para calon tersebut mendaftar sebagai

ant/teresia may

KUNJUNGAN KHOFIFAH KE RUMAH AHMAD DHANI: Musisi Ahmad Dhani memperlihatkan salah satu koleksi foto kota Surabaya tempo dulu kepada Calon Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat melakukan kunjungan ke kediaman Ahmad Dhani, kawasan Pondok Indah, Jakarta.

calon gubernur dan calon wakil gubernur teryata mengunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru.

Seperti Cagub Eggi Sudjana juga berKTP Jakarta. Sedangkan, Said Abdullah meski kelahiran Jawa Timur namun KTP juga jakarta. Begitu juga Saifullah Yusuf yang tercatat lahir di Pasuruan, juga KTP Ibukota.

Sementara itu, anggota KPU Jawa Timur Nadjib Hamid membenarkan calon gubernur maupun wakil gubernur yang tidak berk-KTP Jatim tidak bisa mendapatkan hak pilih dalam Pemilukada besok.

“Mereka bukan orang Jawa Timur maka tidak bisa ikut mencoblos. Boleh mencalonkan sebagai calon tapi untuk mendapatkan hak pilih haruslah orang yang beridentitas Jawa Timur,” kata dia.

Dengan demikian, dipastikan hanya ada tiga calon yang menggunakan hak pilihnya. Yakni, Cagub Soekarwo di TPS 26 Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo.

Kemudian, Cagub Bambang Dwi Hartono di TPS 07 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan. Serta, Calon Wakil Gubernur Muhammad Sihat yang akan menyalurkan hak pilihnya di kawasan Menganti. (ant/dik)

10

POLITIKA

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187 | TAHUN II

PERSONIL: Sebanyak 7.200 TNI Angkatan Darat Komando Daerah Militer (Kodam) saat dikerahkan untuk pengamanan Pilgub Jatim yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013 (hari ini).

ara/koran madura

Kodam V/Brawijaya Siap Amankan Pilgub SURABAYA – TNI Angkatan Darat Komando Daerah Militer (Kodam) V/ Brawijaya mengerahkan pasukan sebanyak 7.200 personil untuk membantu mengamankan pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 29 Agustus 2013.

“7.200 prajurit bersenjata lengkap, serta dilengkapi dengan kendaraan taktis,” ujar Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayjend TNI, Ediwan

Prabowo kepada wartawan usai menggelar pasukan di lapangan Makodam V/ Brawijaya di Surabaya, Rabu (28/8).

Menurutnya, pengamanan

tersebut siap digerakkan dengan cepat, jika terjadi kerusuhan saat pesta demokrasi Jawa Timur berlangsung.

“Ini bertujuan agar pasukan siap digerakan dengan cepat, jika terjadi kerusuhan saat pesta demokrasi Jawa Timur,” ungkap Ediwan Prabowo.

Ediwan Prabowo meminta kepada pasukan satuan tempur dan bantuan tempur agar

mengetahui dan mengenal kondisi yang terjadi, serta siap digerakkan dengan cepat jika dalam coblosan terjadi kerusuhan.

“Kalian harus pahami betul tugasnya dan siap digerakkan dengan cepat di seluruh penjuru Jatim. Kalian akan ditugaskan prajurit inti huru hara. Tugas yang kita lakukan polisionil, lawan kita ada-

lah pelaku kerusuhan, pelaku anarkis,” tegas dalam upacara pengamanan dan persiapan prajurit di Lapangan Makodam.

Ediwan menambahkan, ribuan pasukan yang disiapkan hanya pasukan backup untuk membantu pengamanan yang dilakukan Polda Jatim. “Pasukan yang ada disini merupakan sebagian yang

sudah tersebar dari kelurahan dan merupakan backup dari Polri. Sedangkan yang kita gelar akan di stand by Surabaya sekitar 600 prajurit,” paparnya.

Ediwan juga menambahkan, selama masa kampanye, keamanan Jatim sangan kondusif. "Nyaris tidak ada gesekan di masyarakat. Saya berharap hal ini terus berlan-

jut hingga usai nanti," pungkasnya.

Untuk diketahui, seluruh Jatim prajurit bantuan tempur yang disiapkan Kodam V/ Brawijaya sebanyak 7.200 prajurit. Sementara total pengamanan pilgub Jatim gabungan dari TNI/Polri mencapai 26.531 pasukan, ditambah 14.054 anggota Linmas Kabupaten/kota. (ara)

HAK PILIH

MINGGU TENANG

2.500 Warga Tak Menggunakan Hak Pilih

Pakde Karwo Melakukan Kampanye Terselubung

SURABAYA - Sebanyak 2.500 warga yang rumahnya terkena penggusuran PT Kereta Api di Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, diperkirakan tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Jatim pada Kamis (hari ini).

"Sampai hari ini, warga yang tidak menggunakan hak pilihnya berada di Kelurahan Perak Utara," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Choirul di Surabaya, Rabu (28/8).

Menurut dia, ada tujuh tempat pemungutan suara (TPS) di Kelurahan Perak Utara yang terpaksa akan dipindahkan ke kelurahan setempat. "Alternatif terjelek ya kita dirikan TPS di kelurahan, terlepas warga mau menggunakan hak pilihnya atau tidak," katanya.

Choirul Anam mengatakan pihaknya bersama muspika dan kepolisian sudah berusaha melakukan pendekatan terhadap warga Perak Utara agar bersedia menggunakan hak pilihnya.

Hanya saja, lanjut dia, warga setempat tetap menolak apapun terkait dengan hajat atau urusan Negara seperti halnya Pemilukada Jatim akibat warga setempat merasa tidak diperhatikan oleh Negara dengan adanya penggusuran yang dilakukan pihak PT KA. "Kami sudah berusaha, mau gimana lagi, muspika sampai kepolisian sudah melakukan pendekatan tapi tetap mereka tidak mau," katanya.

Sementara itu, lanjut dia, hingga saat ini persiapan yang dilakukan KPU Surabaya mulai dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan sudah selesai seratus persen.

"Semua logistisk sudah dikirim ke kelurahan. Begitu juga untuk tahanan sudah difasilitasi, juga terkait paramidis dan pasien juga sudah ditangani," katanya. (ant/dik)

SURABAYA - Calon Gubernur Jatim incumbent Soekarwo, tidak mengindahkan perintah Komisi Pemilihan Umum untuk tidak berkampanye dimasa tenang.

Hal ini terlihat saat Soekarwo melakukan kampanye terselubung di Terminal Petekan Surabaya Selasa (27/8).

Soekarwo atau yang lebih akrab dipanggil Pakde Karwo, menghadiri acara silaturahmi forum komunikasi blateran Madura.

Karwo datang ketempat tersebut, didampingi oleh Ketua Pemuda Pancasila (PP) La Nyala Mattiliti dan H. Tatang Istiawan, pimpinan media Surabaya Pagi. Ketiga tokoh tersebut, didaulat sebagai warga Madura dengan penyematan Odheng (ikat kepala khas Madura).

Dalam sambutannya Pakde Karwo yang dianggap banyak orang telah melakukan kecurangan di pilgub jatim 2008, terutama saat putaran ketiga di Madura, justru merasa bangga dengan prestasinya. “Saya sangat bangga terhadap warga madura, gara-gara pemilihan di Madura, saya jadi gubernur,” ujar karwo.

Untuk mengambil hati

warga Madura, Pakde Karwo bahkan menyatakan kalau warga Madura yang telah mengangkatnya menjadi Gubernur. “Kalau tidak ada pemilihan dari Madura, saya tidak akan jadi gubernur,” tambah Karwo.

Menyikapi hal ini,Calon Gubernur Jatim dari nomor urut 3 enggan berkomentar.

Calon yang diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini hanya menyindir bahwa orang yang telah berbuat curang, akan selalu berbuat curang. “orang yang sudah berbuat curang, akan selalu menutupi kecurangannya dengan kecurangan baru. Itu akan terus berlanjut, termasuk dalam pilgub,” ujarnya kamis ( 28/8).

Dari pantauan Koran Madura, tampak beberapa kepala desa dari Madura, yang disinyalir sudah dikoordinir.

Padahal saat sedang dalam masa tenagng. Harusnya para kandidat gubernur dilarang melakukan aksi yang berbau kampaye. Sebelum meninggalkan tempat acara, Pakde Karwo menyalami para tamu undangan satu persatu.

Sementara itu, kehadiran

ddy/koran madura

BERKAMPANYE: Calon Gubernur Jatim incumbent Soekarwo saat melakukan kampanye terselubung di Terminal Petekan Surabaya Selasa (27/8) kemarin.

La Nyala bersama Soekarwo membenarkan kecurigaan masyarakat selama ini, bahwa Soekarwo memang takut bersaing dengan Khofifah dalam Pilgub Jatim.

Seperti diketahui, PP selama ini sangat getol menentang

lolosnya Khofifah menjadi salah satu kontestan Pilgub Jatim yang digelar hari ini, Kamis (29/8).

PP bahkan melakukan unjuk rasa beberapa kali di KPU Jatim saat sedang menjalankan pleno tentang

lolos tidaknya palon sebagai kontestan pilgub Jatim.

Masa PP bahkan sempat berhadap-hadapan dengan masa Khofifah, namun tidak terjadi bentrok karena dijagaketat aparat kepolisian. (ddy/ara)

HAK PILIH

Partisipasi Masyarakat dalam Pilgub Rendah

ant/m risyal hidayat

DISTRIBUSI LOGISTIK PILGUB JATIM: Seorang petugas Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) memeriksa segel dari kotak suara sebelum didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jatim, Rabu (28/8).

SURABAYA - Istri calon gubernur Jawa Timur Bambang Dwi Hartono, Dyah Katarina, menilai tingkat partisipasi masyarakat provinsi ini untuk mencoblos dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) setemnpat yang digelar pada Kamis (hari ini) masih rendah.

"Rendahnya partisipasi dalam Plgub Jatim salah satunya dapat dilihat di tingkat masyarakat intelektual di perguruan tinggi," katanya, di Surabaya, Rabu (28/8).

Ia mengaku mendapat informasi seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi

di Surabaya bahwa hari libur yang semestinya digunakan untuk pencoblosan Pemilukada Jatim malah digunakan untuk kegiatan lain seperti mengikuti seminar di daerah lain.

"Hari ini, kami meminta salah seorang kepala program dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) untuk tidak mengizinkan mahasiswanya berangkat ikut seminar di Semarang pada saat pelaksanaan Pemilukada Jatim," kata Dyah.

Menurut dia, semestinya libur Pemilukada Jatim digu-

Padahal mereka juga penikmat beasiswa dari pemerintah, tapi mereka yang intelek tidak punya kepedulian terhadap nasib masyarakat Jatim,”

Dyah Katarina

Istri Bambang DH (Calon Gubernur Jatim)

nakan untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Jatim. "Padahal mereka juga penikmat beasiswa dari pemerintah, tapi mereka yang intelek tidak punya kepedulian terhadap nasib masyarakat Jatim," kata istri mantan wali kota Surabaya ini.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya menilai banyak mahasiswa yang apatis terhadap Pemilukada Jatim.

"Mereka (mahasiswa) sebetulnya bisa pulang sehari untuk nyoblos, tapi katanya mereka (mahasiswa) malas

pulang," ujarnya.

Tentunya hal ini, menurut Dyah menyebabkan tingkat golput dalam Pemilukada Jatim akan tinggi. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilukada Jatim kali ini.

Saat ditanya upaya apa saja yang telah dilakukan sebagai istri Cagub Jatim, Dyah mengatakan selama ini terus menerus melakukan sosialisasi program Jempol kepada teman maupun kerabatnya.

"Saya optimis, program jempol bisa diterima masyarakat Jatim," katanya. (ant/dik)

PROBOLINGGO

11

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187| TAHUN II

TURUNNYA DAYA BELI

Penjualan Produksi UKM Menurun

DIBAKAR, KPU Kota Probolinggo memusnahkan surat suara yang rusak, mulai dari garis tepi gambar yang terpotong, warna yang memudar hingga tinta yang tidak rata.

Ribuan SS Dimusnahkan PROBOLINGGO - KPUD Kota Probolinggo memusnahkan ratusan kertas suara rusak dengan cara dibakar.

Pemusnahan tersebut untuk menghindari penyalahgunaan kertas suara jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo.

Pemusnahan dilakukan pukul 13.00 WIB siang, Rabu (28/8). Total kertas suara yang dimusnahan sebanyak 5884 lembar. Kertas yang dibakar ini sebagain besar disebabkan oleh pihak percetakan. Mulai

dari garis tepi gambar yang terpotong, warna yang memudar hingga tinta yang tidak rata.

Pemusnahan sendiri disaksikan jajaran terkait, seperti panitia pengawas pemilu (Panwaslu), Kepolisian dan Kejaksaan negeri Kota Probolinggo, Rabu (28/8).

Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman WHPO, mengatakan

mengatakan,pemusnahan dilakukan sudah sesuai amanat undang-undang dan juga mengantisipasi surat suara tidak disalah gunakan.Ratarata kerusakan suarat suara baiuk untuk Pilgub dan Pilwali disebabkan oleh pihak percetakan. Mulai bdari garis tepi gambar yang terpotong, warna yang memudar hingga tinta yang tidak rata.

“Sebelumnya KPU Kota Probolinggo sudah melaporkan surat suara rusak maupun kelebihan surat suara ke KPU Jawa Timur,”ujarnya.

Menurutnya, surat suara di Kota Probolinggo sendiri,

jumlah pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 164.131 pemilih. “Jumlah pemilih untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Probolinggo sebanyak 164.131 pemilih, dan 342 Tempat Pemungutan Suara (TPS),” Dia berharap pelaksanaan pilkada yang akan digelar Kamis (29/8), dapat berlangsung dengan lancar, aman dan kondusif. “Kami meminta warga yang sudah memiliki hak suara untuk datang ke TPS dimulai dari pukul 08.00 WIB,”pungkas Sukirman WHP. (hud).

PROBOLINGGO - Turunnya daya beli masyarakat usai Hari Raya Idul Fitri mengakibatkan penjualan produksi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan sebesar 50 persen.

Seperti yang diungkapkan oleh Arif Hidayat (29) warga Desa Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, menurutnya pengeluaran dalam rumah tangganya setelah lebaran mengalami penurunan, disebabkan karena beberapa faktor diantaranya kebutuhan lebaran sangat banyak. Mulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan perlengakapan prabot rumah tangga. Sedangkan faktor lainnya yakni karena uang yang dimilikinya mengalami penurunan.

“Kalau menjelang labaran uang tabungan masyarakat tentunya banyak yang keluar, tetapi ketika habis lebaran keuangan rumah tangga sangat minim. Sehingga minat beli masyarakt sangat menurun,” terangnya.

Sementara itu salah satu pengusaha mebel Husnatik (57) warga Desa Randu Putih, Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, mengatakan beberap hari setelah lebaran penjualan mebel miliknya mengalami penurunan pembeli. Dia mengatakan

penurunan pembeli tersebut karena kebutuhan rumah tangga sebelum lebaran sangat banyak. Sehingga tingkat pembelian masyarakat mengalami penurunan setelah lebaran.

“Jadi penjualan mebel untuk sekarang mengalami penurunan,Jauh dibandingkan dengan sebelum lebaran tiba,” ucapnya.

Penurunan penjualan hasil produksi mebelnya mengalamui penurunan sekitar 50 persen disbanding sebelumnya.

Husnatik menegaskan omset dari penjualanya sebelum lebaran mencxapai Rp 50 juta, namun pasca lebaran keuntungan yang diperolehnya dari hasil penjualan bisnisnya hanya mencapai Rp 25 juta.

“Jadi saya sekarang tidak terlalu banyak memproduksi mebelnya sebelum permintaan masyarakat mulai ada peningkatan,” kata Husnatik yang mengaku punya 3 orang anak itu.

Dengan kondisi seperti dia juga tidak segan-segan menaikkan harga jualnya , sebab bahan baku produksinya seperti kayu mengalami peningkatan harga.

Tetapi kenaikan harga jual hasil produksinya tidak terlalu tinggi.”Saya sesuiakan dengan harga dipasaran,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo,Sidik Wijanarko melalui Kasi Pengembangan Kerjasama dan Informasi Bisnis UKM ,Siti Khoiriyah membenarkan adanya penurunan pembelian masyarakat dalam semua bidang baik mengenai kebutuhan pokok maupun kebutuhan pelengkap lainnya.

Menurut Sidik, turunnya minat beli masyarakat di sebabkan karena terlalu banyak pengeluaran menyambut lebaran.“Sehingga keuangan masyarakat banyak yang berkurang,” terangnya.

Penurunan pembelian masyarakat terhadp bahan produksi masyarakat menutut Khoiriyah diperkerikan sampai tiga bulan mendatang yakni sampai bulan Desember. Tetapi selebas bulan tersebut pemebelian masyarakat akan kembali normal.

Dia juga mengatakan jumlah UKM binaannya diperkirakan sekitar 7000 unit bentuk usaha, baik perorarangan maupun kelompok.”Tetapi yang menjadi produk unggulan yakni sirup pokak dan mangga, bawang goring dan bisnis kerajinan seperti mebel bahkan banyak usaha-usaha yang lain,”pungkasnya.(fud/ ara)

DPRD KABUPATEN PROBOLINGGO

Sebaiknya Honor Guru Ngaji Dikembalikan PROBOLINGGO - Buntut kasus pencoretan honor seorang guru ngaji, Sholeh (35) warga Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo memantik sejumlah kalangan. Salah satunya, Anggota Komisi C DPRD setempat, Miskur.

Miskur mengatakan, pencoretan terhadap nama penerima honor guru itu tidak boleh. “Itu tidak boleh dilakukan. Siapapun orangnya dilarang melakukan pencoretan,” tandasnya saat dihubungi Koran Madura, Rabu (28/8).

Politisi gaek dari partai pohon beringin itu menjelaskan, jika honor guru itu merupakan dana hibah sesuai Permendagri Nomer 32 Tahun 2011. “Jika nama guru ngaji itu sudah ter-

daftar, maka dilarang honornya diberikan kepada orang lain yang bukan haknya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Mashuri tidak berhasil dikonfirmasi. Berkalikali ponselnya dihubungi hanya terdengar nada sambung dan tidak diangkat.

Wakil Ketua DPC Hanura Kabupaten Probolinggo, Tiarnam saat dimintai komentarnya juga menyatakan serupa.

Dia menilai pencoretan terhadap honor guru ngaji yang tidak jelas alasannya itu tidak dibenarkan.

“Kasus ini sangat memalukan terhadap NU,” tegasnya.

Itulah sebabnya, Tiarnam meminta kepada NU Kabupaten Probolinggo agar menindak tegas oknum pengurus NU yang nakal. “Agar menjadi efek jera terhadap lainnya, oknum pengurus nakal itu selayaknya diberi sanksi tegas pemecatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten

Probolinggo, Mashuri tidak berhasil dikonfirmasi. Berkalikali ponselnya dihubungi hanya terdengar nada sambung dan tidak diangkat.

Diberitakan sebelumnya, gara-gara honornya dicoret, seorang guru ngaji, Sholeh (35) nekat protes pada Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo, KH. Syaiful Hadi. Sholeh mempertanyakan, kenapa tahun ini dirinya tidak lagi menerima honor sebagai guru ngaji.

“Setiap tahun saya selalu menerima honor itu, meskipun hanya sebesar Rp.250 ribu. Tapi untuk tahun ini, saya tidak lagi menerima karena nama saya dicoret oleh Rois Syuriah NU Desa Jangur,” pungkasnya.(ugi/ara)

AKADEMI KOMUNITAS

Ada Akademi Komunitas di Probolinggo PROBOLINGGO – Lulusan SLTA yang kurang mampu di Kabupaten Probolinggo bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tahun ajaran 2013/2014 akan membangun Akademi Komunitas, khususnya untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia.

“Semua ini merupakan niat mulia untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah awal yang baik untuk menuju cita-cita ke depan. Semoga apa yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Politeknik Negeri Jember ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo,” ucap Bupati Tantri, usai melakukan MoU pendirian akademi komunitas, di PendopoBupati Probolinggo, Rabu (28/8) Bupati Tantri mengaku memang bercita-cita untuk mendirikan perguruan ting-

gi dengan tidak membunuh fakultas yang sudah ada di Kabupaten Probolinggo. Keinginan ini didasari oleh rasa keprihatinan terhadap generasi muda dengan SDM yang luar biasa, dimana selepas lulus dari bangku SMA banyak yang kuliah keluar dari Kabupaten Probolinggo.

“Inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama.

Alangkah indahnya manakala di Kabupaten Probolinggo ini berdiri universitas negeri sebagai penampung keinginan generasi muda yang bercita-cita meneruskan ilmu di atas SMA yang belum tersedia jurusannya di Kabupaten Probolinggo,” tandasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Jember.

“Mudah-mudahan niat mulai ini diridhoi oleh Allah

SWT sehingga diberikan kemudahan, kemampuan serta kelancaran mulai dari proses pendirian, pelaksanaan pendidikan sampai mencetak generasi penerus jauh berkualitas dari sebelumnya,”ucap Bupati Tantri.

Sementara itu, Direktur Utama Politeknik Negeri Jember Ir. Nanang Dwi Wahyono mengungkapkan penandatanganan MoU ini dimaksudkan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan kedua belah pihak dalam menyiapkan penyelenggaraan pendidikan vokasi melalui penyelenggaraan PDD di Kabupaten Probolinggo.

“Tujuan PDD ini yang di masa mendatang akan menjadi Akademi Komunitas (AK), disamping untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah,”terangnya.

Menurutnya, sebagaima-

na yang telah diamanahkan melalui keputusan Mendikbud RI No.161/P/2012, Politeknik Negeri Jember (Polije) diberi mandat untuk menyelenggarakan program studi di luar domisili (PDD). PDD ini merupakan cikal bakal berdirinya Akademi Komunitas di kemudian hari apabila segala sesuatu yang berkaitan dengan SDM, sarana dan prasarana, Kurikulum, Renstra dan lain sebagainya telah siap,” jelas Nanang.

Lebih lanjut Nanang menjelaskan, pendirian Akademi Komunitas di Kabupaten Probolinggo dianggap sangat layak karena jurusan yang disediakan bisa mengangkat nama Kabupaten Probolinggo.“Politeknik Negeri Jember siap untuk membangun fakultas ke depan untuk bersama-sama membangun SDM masyarakat dan mengangkat potensi-potensi unggulan,” pungkasnya.(hud).

Seorang pekerja menjemur ikan asin di industri pengolahan ikan asin jongor, Tegal, Jateng. Satu bulan terakhir, harga ikan asin naik, seperti ikan asin jenis layang naik dari Rp 15 ribu per kilo menjadi Rp 31 ribu per kilo, kenaikan disebabkan sulitnya bahan baku karena musim angin timuran.

Kemenag Kabupaten Probolinggo Minta Mobil Bekas ke Bupati PROBOLINGGO – Kegiatan kedinasan Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo terhambat, pasalnya mobil dinas yang tersedia hanya satu unit mobil saja yang peruntukannya bagi kepala.

Menurut Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo, Busthami, dengan keterbatasan sarana tersebut, maka dalam menjalankan tugas yang harus menggunakan mobil tersebut, dilakukan secara bergantian.

“Mobil itu memang hanya di khususkan kepada saya selaku kepala kantor. Tetapi saya mengambil kearifan local dengan tidak menggunakannya secara pribadi.

Namun saya mengalah dan menggunakan mobil pribadi ketiak acara kantor,” terangnya saat acara halal bihalal di lingkungan Kemenag, Rabu (28/8) kemarin.

Busthami menegaskan, kenyataan yang ada mobil dinas memang sangat dibutuhkan dikantor tersebut. Dia juga mengatakan idealnya mobil yang harus tersedia dikantor tersebut sebanyak 4 unit mobil disesuaikan dengan seksi yang ada. ”Jadi kepala seksi ketika ada acara harus bergantian ketika ada acara dinas luar.

Tetapi jika waktunya acara-

nya bersamaan maka seksi yang tidak kebagian memanfaatkan mobil plat merah tersebut harus membawa mobil pribadinya,” tandasnya.

Dia juga menambahkan semangat perjuangan dalam menjalankan tugas agar senantiasa tidak pudar meski dalam kondisi apapun. Semua kegiatan kantor harus disertai dengan niatan ibadah agar perjuangannya tidak sia-sia.

D enga n kepri ha ti na n tersebut, l a njut di a , membera ni ka n di ri untuk memohon kepa da Bupa ti Probolinggo untuk memberikan bantuan mobil bekas layak pakai untuk dapat dipergunakan bagi kantor tersebut. ”Saya memohon kepada

Bupati agar sudi kiranya memberikan bantuan mobil bekas milik pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk bisa disumbangkan kepada kami. Karena kantor Kemenag sangat membutuhkannya,” pinta Bustami.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, menanggapi keluhan dan permohonan terkait dengan kekurangan mobil Dinas tersebut. Dia mengatakan usulan tersebut akan dipertimbangkan dan diusahakan. Karena sarana tersebut dinilai sangat diperlukan dalam menjalankan tugas kantor.

“Insaya Allah saya akan penuhi permintaan tersebut, berdo’a semoga mobil tersebut cepat terealisasi ke kantor ini,” katanya.

Dia juga menambahkan semangat perjuangan dalam menjalankan tugas agar senantiasa tidak pudar meski dalam kondisi apapun. Semua kegiatan kantor harus disertai dengan niatan ibadah agar perjuangannya tidak sia-sia.

“Jangan khawatir dalam naiatan yang tulus dan Iklhas, niscaya akan diberikan imbalan yang baik,” harap Bupati Puput Tantriana Sarai.(fud/ara)

12

OPINI

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO. 0187 | TAHUN II

salam songkem

Pilgub Jatim

Karena Miss World Bukan Tes Keperawanan (?)

Oleh: Nurul Inayah

Dokter di Klinik PUSVETMA (KEMENTAN) Surabaya adanya? Atau kontes-kontes tersebut hanya ilusi belaka? Atau, jangan-jangan ini hanya intrik pedagang asongan kelas desa hingga dunia untuk mendulang fulus lewat keeksotikan makhluk bernama wanita? Bahkan, dimungkinkan, tanpa terasa, konteskontes ini berkontribusi memberi ancaman pada masa depan generasi bangsa? Mari kita simak, agar hal ini tak lagi ‘biasa’.

H

ari ini, Kamis 29 Agustus 2013, warga Jawa Timur akan menentukan satu di antara empat pasangan cagub-cawagub yang telah ditetapkan oleh KPU menuju kursi nomor satu dan dua di pemerintah provinsi Jawa Timur. Setidak-tidaknya dalam data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Jawa Timur, sebanyak 30.034.249 pemilih, yang akan menentukan nasib Jawa Timur lima tahun yang akan datang.

Kelima pasangan cagub-cawagub yang akan memperebutkan hak suara warga Jatim itu adalah pasangan incumbent nomor 1 Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa), nomor 2 pasangan Eggi Sudjana-M. Sihat (Beres), nomor 3 pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Jempol), dan nomor 4 pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman (Berkah). Setelah melewati masa kampanye beberapa waktu lalu, kini kelimanya tinggal menunggu hasilnya, duduk tenang di rumah bersama keluarga sambil berdoa agar mendapat simpatik mayoritas warga Jawa Timur.

Memang dalam beberapa survei yang ada selama ini, posisi teratas masih dipegang pasangan petahana. Namun beberapa bulan terakhir lembaga survei justru mulai berbeda, di antaranya Lembaga Survei Proximity menyatakan dukungan untuk Karsa 54 persen, Berkah 234,4 persen, Jempol 12,8 persen, dan Beres hanya 0,4 persen.

Namun Indonesia Indicator, lembaga riset independen berbasis piranti lunak Aritificial Intelligence (AI), justeru menempatkan posisi Berkah 38 persen, Karsa 35 persen, Jempol 17 persen, dan Beres 10 persen. Sejauh ini belum ada lembaga survei yang menempatkan pasangan Jempol dan Beres ada pada posisi teratas. Perbedaan media survei tersebut mengindikasikan pasangan Berkah dan Karsa akan bertarung ketat. Bisa jadi hasil survei berbeda itu pula menunjukkan ketidak validan hasil survei dengan realita pilgub kali ini. Sebab bukan tidak mungkin, pasangan Jempol atau Beres justeru memberi kejutan sebagai pasangan cagub-cawagub yang paling mendapat dukungan mayoritas warga Jatim. (*)

Niaga Sertifikasi

D

unia pendidikan kembali tercemar. Kini program sertifikasi guru di bawah naungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Prof Dr Ir H Mohammad Nuh penuh masalah. Sebab sertifikasi guru tersebut diduga hanya dikomersilkan.

Sejauh ini pelaksanaan sertifikasi guru tersebut terbukti tidak bisa membuat guru yang sudah disertifikasi melaksanakan tugas profesinya menjadi lebih baik. Bahkan kinerjanya masih tetap seperti sebelum disertifikasi. RPP dan promis serta sejenisnya hanyalah dibuat oleh guru untuk kepentingan persyaratan menerima dana tunjangan sertifikasi. Padahal dalam kegiatan pembelajaran di jam-jam efektif pendidikan guru yang sudah disertifikasi tersebut tak pernah melangsungkan pembelajaran sesuai RPP. Tidak hanya itu, bahkan masalah lain, ternyata guru yang sudah disertifikasi dan mendapat NRG tidak bisa menerima dana tunjangan sertifikasi. Kasus ini terjadi pada guru PAI non PNS yang bekerja di lembaga pendidikan negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan. Sebagaimana yang terjadi di sejumlah SDN di Sumenep, Madura, dan di kabupaten lain di Jawa Timur. Meskipun begitu, Kementerian Agama masih tetap memberangkatkan sejumlah guru PAI non PNS yang bekerja di lembaga pendidikan negeri mengikuti PLPG, padahal kasus serupa sebelumnya masih belum tertangani secara baik.

Bahkan di Sampang, Madura, guru yang sudah disertifikasi dimanfaatkan oleh instansi terkait untuk mencari keuntungan sepihak. Dinas Pendidikan Sampang melaksanakan workshop guru matematika yang harus diikuti oleh sejumlah lembaga pendidikan SDN di Kabupaten Sampang, minimal dari masing-masing SDN wajib mengirimkan 2 guru matematika penerima sertifikasi dan setiap peserta diwajibkan mengeluarkan biaya workshop sebesar Rp 400 ribu untuk kegiatan pelatihan selama 2 hari di aula SMPN 1 Sampang.

Pungutan biaya yang tidak wajar dan terkesan mengkomersilkan pelaksanaan workshop bagi guru yang sudah disertifikasi, tentu saja untuk keuntungan oknum di lingkungan Disdik setempat.

Itu juga tambah memperburuk citra pendidikan di tanah air di bawah kepemimpinan Mendikbud Republik Indonesia Prof Dr Ir H Mohammad Nuh. Mendikbud tampaknya terlalu mempercayakan masalah pendidikan ke daerah, sehingga terjadi kelalaian monitoring atas permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan di bawah kepemimpinan, bila tidak mau dikatakan sebenarnya Mendikbud tidak mampu mengurus permasalahan pendidikan di daerah, sertifikasi guru, dan semua aspek kependidikan di negeri ini yang menjadi tanggungjawabnya.

Dugaan ini makin menemukan pembenaran ketika lembaga pendidikan negeri dari berbagai jenjangnya di daerah seperti di Jawa Timur terjadi konflik horizontal sesama guru karena memperebutkan jam ajar. Sebab bagi guru yang sudah disertifikasi dan guru yang ingin disertifikasi saling berebut jam ajar agar sama-sama memiliki jam mengajar sampai 24 jam seminggu untuk kepentingan sertifikasi masing-masing. Dampaknya konflik horizontal sesama guru tidak terhindarkan. Masalah internal di lembaga-lembaga makin mengklimaks ketika yang GTT lantas diperlakukan secara sewenang-wenang oleh kebijakan kepala sekolah, malah setiap saat diintimidasi dengan ancaman tidak akan diperpanjang kontrak kerjanya sebagai guru tidak tetap. Jasa-jasa GTT yang telah lama mengabdi mudah saja dilupakan oleh kepala sekolah, terutama oleh kasek yang baru. Masalah ini bagaikan tak mampu diselesaikan oleh Mendikbud. (*)

A

Seperti telah ramai diiklankan. Jika tak ada aral melintang, pasca Hari Fitri ini, di negeri mayoritas muslim ini, pagelaran akbar—Miss World— rencananya akan tetap diselenggarakan. Hal ini karena, Miss World memang bukan tes keperawanan.

T

es keperawanan telah menuai hujatan di seantero nusantara, walau baru sekedar wacana. Sementara Miss World, meski di negara demokrasi ini suara penolakan juga lantang terdengar, nampaknya publik ‘fine-fine’ saja. Sebabnya? Kiranya bukan sekadar karena kesiapan acaranya yang mungkin telah matang. Namun, ide kontes kecantikan ini rupanya telah menjadi ‘biasa’.

Sebetulnya, bukan hanya Miss World. Kontes pemilihan ratu kecantikan serupa telah terasa menggejala di seantero dunia. Dari pemilihan ratu jagad raya hingga ratu setingkat sekolah dan desa. Ritual ini seolah hadir memberi angin segar bagi proyek peningkatan harkat dan martabat wanita. Sementara, tes keperawanan adalah sebaliknya.

Namun, apakah benar demikian

Menyejarah sebagai Kontes Tubuh Wanita Entah mengapa dalam sejarahnya kontes-kontes paras yang memanggung lebih perdana adalah kontes kecantikan wanita, bukan ketampanan pria. Mungkin, karena wanita adalah sosok yang akan tetap memiliki daya tarik dari awal kejadian hingga kelak di akhir zaman. Sebagaimana dalam Old Javanese English Dictionary (Zoetmulder, 1982), kata wanita itu berarti ‘yang diinginkan’.

Tak dapat dipungkiri, kontes ini sejak awal pembidanannya memang berfokus pada keelokan fisik sang kontestan. Meskipun, dalam perjalanannya (setelah menerima guyuran kritik) beberapa poin penilaian dimasukkan. Misal, ‘kepribadian’, bakat, kemampuan bahasa dan kepiawaiannya memecah soal yang dilontarkan sang juri—sebagai simbol bahwa cantik itu adalah Brain, Beauty and Behavior.

Wanita barbie dengan ragam rasialnya masih menjadi mainstream kecantikan wanita masa kini. Rogers dalam “Barbie Culture: Ikon Budaya Konsumerisme” mengatakan; boneka yang menjadi piranti bermain gadis kecil ini menjadi sebuah mitos tentang kecantikan. Mitos yang menjadikan wanita terpenjara dalam ilusi kemolekan fisikal.

Inilah piranti kecantikan yang pertama dan utama bagi wanita dalam arena kontes kecantikan. Meski, Miss World sendiri telah mengoreksi bahwa relativitas kecantikan bukanlah domain wanita barbie eurasia

Betul, kita mesti menjual keeksotikan alam negeri ini. Namun, tidak dengan gadis-gadis eksotik sebagai pemantiknya.

Keeksotikan mereka adalah mutiara yang harus dijaga.

Karena mereka adalah para calon peregenerasi bangsa. Mestinya, negara melindungi mereka dari turbulensi budaya yang membinasakan.

lagi, dengan memilih Agbani Darego, gadis yang berasal dari negara Benua Tanduk Rusa, Nigeria. Ia tak berambut pirang, juga tak berkornea yang menyemburat warna kebiruan. Demikian pula gadis ras lainnya. Tetap saja, keelokan fisik kontestan menjadi poin penilain publik yang diwakili oleh para dewan jurinya.

Miss World yang didirikan oleh Eric Douglas Morley sendiri merekam sejarahnya sebagai kontes kecantikan pantai yang berhijrah ke aula dansa Mecca di Inggris. Dihelat secara nasional, lantas melangkah ke pelbagai negara dan menjadi rebutan pengelola pertelevisian dunia.

Miss World yang telah merangsek ke dalam relung-relung desa kita sesungguhnya adalah sebuah turbulensi budaya sensual yang diekspor oleh kaum neoliberal ke setiap negara. Mereka menjajakan Miss World sebagai sebuah kontes yang ramah secara universal terhadap semua jenis ras, bangsa dan agama. Bahkan, terhadap Islam. Padahal, ini adalah sebuah pemaksaan.

Memunggungi Kehormatan Wanita Sejatinya, nilai sensual yang dijajakan Miss World bertolak punggung dengan penghormatan Islam terhadap wanita. Tubuh wanita adalah aurat.

Dalam arti asalnya aurat adalah perhiasan. Perhiasan ini arena privat yang mesti dijaga dengan kain penutup hijabnya. Perhiasan wanita bukanlah domain publik yang boleh dinikmati kesensualannya oleh segala manusia.

Sejatinya, Miss World telah menodai kemuliaan seorang wanita yang telah diangkat derajatnya oleh Islam. Miss World telah meruntuhkan prinsipprinsip universal yang telah diajarkan Islam.

Lebih jauh, Miss World sebetulnya adalah ajang pebisnis yang menjadikan sensualitas wanita sebagai agen promotornya. Wanita dengan segala sensualitas yang tiada akhir ini dalam kaca mata kaum liberal adalah pemantik termanis dan terlaris untuk mendulang untung di ladang bisnis.

Bisnis perangkat kecantikan dan sarana hiburan yang menyertainya. Juga bisnis pertelevisian pemegang hak resmi penyiarannya. Pada tahun 1997 Miss World mampu menyedot perhatian 2,5 Miliar pemirsa TV di 155 negara, meski saat itu ia bersaing ketat dengan perusahan serupa asal Amerika, Miss Univers.

Sebagai agen dari wanita-wanita pesohor, sejatinya perusahaan Miss World-lah yang mendulang keuntungan. Selain perusahaan-perusahaan sponsor lainnya. Betul, kita mesti menjual keeksotikan alam negeri ini. Namun, tidak dengan gadisgadis eksotik sebagai pemantiknya.

Keeksotikan mereka adalah mutiara yang harus dijaga. Karena mereka adalah para calon peregenerasi bangsa. Mestinya, negara melindungi mereka dari turbulensi budaya yang membinasakan.

Hari ini, pendulum pagelaran Miss World masihlah bergerak. Jika kita menyadari esensinya, tentulah kita akan bersama-sama menolaknya. =

Pertarungan Dalam Pemilu 2014 Oleh: Azasi Hasan

Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi dan Bankir Bank BUMN

Regenerasi menjadi salah satu tema yang sering disampaikan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Almarhum Taufiq Kiemas sebelum meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2013. Taufik bahkan berharap istrinya, Megawati Soekarnoputri, presiden ke-5 RI, tak bertarung di pemilu 2014.

Bagi Taufiq, Pemilu 2014 sebaiknya milik generasi yang lebih muda.

K

arena disampaikan oleh polisiti, pernyataan Taufiq itu sering dilihat dengan berbagai macam perspektif politik, misalnya untuk mendorong sosok tertentu. Namun Ketua Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto mengatakan “setelah beberapa kali bertemu pak Taufiq, saya melihat ada ketulusan dari pernyataannya. Ada kegelisahan pada dirinya melihat regenerasi politik saat ini.”

Kegelisahan serupa mungkin juga dirasakan banyak kalangan di negeri ini, kegelisahan yang akan muncul,

misalnya, ketika melihat pemimpin tertinggi tiga partai besar di Indonesia yang saat ini semua sudah berumur diatas 60 tahun. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tahun ini berumur 64 tahun. Ketua umum partai Golkar Aburizal Bakrie berusia 67 tahun, sedangkan ketua umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berumur 66 tahun.

Pertanyaan sederhana, bagaimana nasib Indonesia jika usia telah membatasi para pemimpin senior partai tersebut, sementara generasi yang baru belum punya cukup pengalaman?

Partai yang cendrung oligarki dan tidak menerapkan jenjang karier yang jelas banyak dituding sebagai salah satu sebab sulitnya pemimpin baru muncul, terutama di kancah politik.

Kalaupun ada sosok baru, mereka umumnya dari lingkaran elite saat ini.

Keberhasilan Anas Urbaningrum memenangi pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat pada tahun 2010 sempat memberi harapan munculnya gerbong baru kepemimpinan nasional. Saat itu Anas Urbaningrum berumur 41 tahun. Namun, harapan itu harus layu tiga tahun kemudian ketika Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Di saat hampir bersamaan sejumlah politisi muda bernasib seperti Anas. Mereka misalnya, mantan Bendahara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin (35), Wakil Sekjend Partai Demokrat Angelina Sondakh (36), serta Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Malaranggeng (50).

Sejumlah kasus itu sempat memunculkan pandangan bahwa anak muda belum siap dipercaya untuk memegang jabatan utama. Mereka amat mudah silau dengan materi. Kekuasaan memang berjalan beriringan dengan materi. Dalam sisitem politik saat ini, modal untuk meraih kekuasaan sering

kali juga tidak murah. Akhirnya semua kembali ke pilihan hidup. Namun, belajar dari sejarah, saya yakin masih banyak politisi atau tokoh muda yang teguh memegang nilai dan komitmen.

Sejarah akan memunculkan mereka.

Jika ditelusuri, masih banyak tokoh baru yang memberikan harapan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang tahun ini berumur 53 tahun, merupakan contoh. Tanpa reformasi, Jokowi mungkin akan kesulitan beralih dari pengusaha mebel menjadi politisi.

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (45) juga banyak menebarkan virus optimisme dan inspirasi bagi masyarakat antara lain lewat Program Indonesia Mengajar. Deretan sosok muda pemberi harapan akan lebih banyak lagi ditemukan jika kita menyusuri berbagai wilayah di Indonesia dan menggali berbagai profesi.

Regenerasi politik sebenarnya juga berjalan meski belum secepat yang diharapkan. Sejumlah jabatan penting di negeri ini juga sudah diisi oleh mereka yang berumur di bawah 50 tahun. Dari 4 wakil ketua DPR pada tahun ini semuanya berumur 50 tahun. Tahun ini Pramono Anung berusia 51 tahun, Priyo Budi Santoso berumur 48 tahun, Taufik Kurniawan berusia 47 tahun dan Sohibul Iman berusia 49 tahun.

Dari 11 komisi di DPR, beberapa diantaranya juga dipimpin politisi berumur dibawah 50 tahun. Tahun ini Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berumur 48 tahun. Ketua Komisi III Gede Pasek Suarduka berusia 45 tahun dan Ketua Komisi I Romahurmuziy berumur 40 tahun. Di jajaran eksekutif wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, yang dikenal getol memberantas korupsi, juga berumur 42 tahun.

Para politisi dan sosok muda tersebut umumnya lebih terbuka dan

punya kemampuan lebih dalam mempertautkan diri dengan orang lain.

Kondisi itu antara lain dipicu oleh kemampuan mereka menggunakan teknologi komunikasi.

Latar belakang mereka juga beragam, antara lain penggiat gerakan masyarakat sipil, pengusaha, akademisi, dan mantan aktivis kepemudaan.

Beragamnya latar belakang membuat orientasi mereka jadi bermacammacam. Ada yang masuk politik atau kekuasaan untuk mengejar posisi strategis di lembaga negara, ingin mengubah kebijakan, atau memburu rente ekonomi.

Optimisme tetap pantas ditaburkan ketika melihat sosok-sosok baru itu. Meski ada beberapa dari mereka yang harus “jatuh” karena sejumlah kasus, tetap masih ada yang berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.

Masih banyak orang baik di kelompok baru politik saat ini. Permasalahannya adalah sifat baik itu masih cendrung bersifat personal. Ketika mereka berkumpul bersama, sifat baik itu sering tidak tampak. Justru wajah negatif seperti persekongkolan jahat yang terlihat. Ini karena orang muda yang baik dan belum mampu melahirkan generasi baru. Tidak ada platform bersama yang kuat diantara mereka.

Duduk bersama untuk membicarakan langkah ke depan menjadi jalan untuk melahirkan platform tersebut bagi munculnya generasi baru ini. Jalan lain adalah dengan adanya sosok baru yang kuat yang dapat menghubungkan sejumlah elemen di masyarakat dan menggairahkan berbagai institusi. Munculnya sosok baru seperti Jokowi yang banyak dibicarakan karena langkahnya membuktikan bahwa harapan tentang generasi baru itu masih ada. Jadi, optimisme tetap pantas dan harus disemaikan. =

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

NASIONAL

13

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO. 0187 | TAHUN II

TUDINGAN TERPIDANA KASUS KORUPSI

Mendagri Akan Polisikan Nazarudin

PENETAPAN DCT DPD. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Malik (kanan) bersama Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengecek lembaran Daftar Calon Tetap (DCT) anggota dewan perwakilan daerah sebelum rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/8). Rapat pleno tersebut mengenai penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2014.

Sidalih KPU Bisa Deteksi Data Ganda JAKARTA- Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang dibangun Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa meningkatkan kualitas data pemilih pemilu 2014. Bahkan mampu mendeteksi data pemilih ganda. Namun sistem canggih ini masih membutuhkan peran aktif masyarakat untuk memastikan tidak ada lagi data ganda calon pemilih dalam daftar pemilih tetap kelak. “Kami sangat mengapresiasi kalau ada pemilih yang pro aktif. Jika namanya ganda bisa lapor ke petugas kami baik di Kabupaten/Kota ataupun langsung ke KPU pusat,� kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah di Jakarta, Rabu (28/8) Diakui Ferry, masih ada 55 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki data tunggal atau tercantum dalam e KTP. Sehingga data ganda sangat mungkin masih muncul dalam sistem sidalih. "Bisa jadi ada alamat

yang sudah masuk di e-KTP, ada juga yang masih lama.

Oleh karena itu kita tidak bisa serta merta mendelete," terangnya Menurut Ferry, jika sistem tersebut dibuat otomatis tunggal, malah dikhawatirkan data yang terekam justru data salah. Oleh karena itu proses input data dibiarkan sesuai dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS). "Kalau kita langsung hapus ketika menemukan nama yang sama saat input data, kita bisa menghilangkan hak seseorang jika

SETELAH LAMA ABSEN

SBY Melantik Pamong Praja Muda IPDN SUMEDANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya melantik Pamong Praja Muda Angkatan XX Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kampus lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (28/8). Ini adalah untuk pertama kalinya SBY melakukan acara tersebut sejak merebaknya kasus kekerasan yang menewaskan beberapa mahasiswa di kampus tersebut.

SBY akhirnya mau datang ke IPDN Jatinangor karena aksi kekerasan di kampus tersebut sudah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu pun diakui Kepala Negara.

Menurutnya, pola pendidikan yang diterapkan di IPDN telah mengalami perubahan. Kampus itu dinilai telah menghentikan cara-cara pengasuhan dengan kekerasan.

"Perubahan nomenklatur kelembagaan, membawa implikasi terhadap perubahan sistem pendidikan di kampus IPDN. Saya memberikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai oleh lembaga pendidikan kepamongprajaan ini. Kita telah menghentikan cara-cara pengasuhan yang merusak," ujar Presiden dalam sambutannya.

Pemerintah, kata SBY, telah melakukan penyempurnaan pendidikan di IPDN sejak 2009 lalu. Penyempurnaan itu dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam IPDN. Menurutnya, berbagai upaya perbaikan dilakukan sejak saat itu.

"Lulusan IPDN tahun ini, merupakan hasil dari upaya perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan di IPDN," lanjut Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Ia melanjutkan, secara khusus, pemerintah memberi perhatian atas pola pengasuhan di IPDN. IPDN harus mengedepankan pola pendidikan yang sehat namun tetap mendidik kepada para praja. "Pengasuhan dilakukan secara seimbang, sehingga baik kondisi fisik maupun mental praja senantiasa siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan pelatihan, sebagai bagian dari sistem pendidikan di IPDN," katanya.

Sebelumnya, pada acara wisuda Praja IPDN Angkatan XX Selasa (27/8), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta seluruh sivitas akademi IPDN untuk menghentikan segala kekerasan yang terjadi selama ini di dalam institusi tersebut.

"Hentikan bentuk kekerasan apa pun di kampus ini. Mari kita bangun spirit sayang menyayangi sesama praja," kata Gamawan. (gam/aji)

ternyata itu salah," paparnya Menurut Ferry, kewajiban KPU yang diatur dalam Undang-Undang adalah bagaimana memastikan seluruh masyarakat yang memenuhi syarat, terdaftar sebagai pemilih. "Oleh karena itu kita harapkan partisipasi masyarakat ketika menemukan data yang tidak valid untuk lapor ke KPU," tegasnya Namun demikian, lanjut Ferry, sistem sidalih yang canggih ini tetap saja membutuhkan peran aktif masyarakat untuk memastikan tidak ada lagi data ganda calon pemilih dalam daftar pemilih tetap kelak. "Kami sangat mengapresiasi kalau ada pemilih yang pro aktif. Jika namanya ganda bisa lapor ke petugas kami baik di Kabupaten/Kota ataupun langsung ke KPU pusat," ucapnya KPU juga memberi kelonggaran bagi pemilih terse-

but. Mereka yang bernama ganda dapat menentukan sendiri di wilayah mana akan memilih. "Misalnya ada orang asli Surabaya tapi kuliah di Jakarta. Namanya tercantum di 2 tempat tersebut. Dia boleh milih di Jakarta, misalnya. Nanti kita coret yang Surabaya," jelasnya Sebab menurutnya KPU harus memberikan hak setiap masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilih untuk mengikuti pemilu. "Kami harap proses ini menjadi bagian yang penting dalam asas transparansi kita," tukasnya Ia juga berharap nantinya data pemilih yang sudah terrekam di sidalih ini betul-betul maksimal dan dapat digunakan pada periode berikutnya. "Kalau sudah lengkap datanya pemilu berikutnya kan tinggal update saja," pungkasnya. (gam/cea)

SUMEDANG-Tudingan terpidana kasus korupsi, Muhammad Nazarudin tentang dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dinilai ngawur.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku bakal memerkarakan Nazaruddin ke Polda Metro Jaya jika menyebut dirinya terlibat korupsi proyek e-KTP. "Kalau saya dituduh terima uang, saya akan lapor ke Polda langsung. Saya akan pidanakan dia (Nazaruddin)," ujar Mendagri di sela-sela pelantikan Pamong Praja Muda lulusan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XX di Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (28/8).

Namun, kata Mendagri, langkah tersebut belum dilakukan. Pasalnya, tudingan yang dikemukakan Nazaruddin sebagaimana disampaikan kuasa hukumnya, Elza Syarief, tidak menyebut secara spesifik keterlibatan Mendagri. "Mereka menyebut ikut juga terlibat Mendagri, tapi tidak disebut telibat uangnya. Ikut itu ikut apa, saya tidak mengerti.

Kalau mengelola proyek, ya memang saya penanggung jawab anggaran," ujarnya.

Nazaruddin diketahui kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/8) kemarin.

Menurut Elza Syarief, Nazar menyerahkan sejumlah bukti dugaan korupsi proyek e-KTP ke KPK. Ia datang melapor karena mengaku mengetahui

dan terlibat secara langsung pada proyek tersebut.

Dia juga mengaku heran dengan pernyataan Nazar melalui pengacaranya Elza Syarif, yang menyebutkan bahwa anggota DPR RI yang kini menjadi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo serta anggota DPR RI Arif Wibowo sebagai pihak yang menerima pembagian uang terkait proyek e-KTP. Begitu juga soal nama Melcias Markus Mekeng yang dari Badan Anggaran juga sebuah kesalahan Nazaruddin, karena pada saat itu dari Badan Anggaran adalah Harry Azhar Aziz. "Ganjar dan Arif Wibowo malah jadi pihak yang sering mengkritisi habis-habisan Kemendagri, kok disebut ikut menerima 500 ribu Dolar. Wah Nazaruddin makin ngawur saja. Saya juga minta pengacaranya jangan gampang percaya. Perlu saya tegaskan kalau nama saya disebut terima uang, maka saya akan laporkan hal itu ke Polda. Saya tegaskan ini," kata Gamawan.

Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat ini, Nazaruddin sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games, Juni 2011 lalu saat kontrak proyek pengadaan e-KTP belum ditandatangani. Karena itu, kata Mendagri, catatan Nazaruddin yang menjadi bukti korupsi e-KTP itu sangat aneh.

"Dia sudah masuk penjara, sementara e-KTP masih proses. Jadi di mana pula dia jadi ketua? Tolong dilihat kapan

Nazar jadi tersangka dan kapan tanda tangan kontrak eKTP," ujarnya.

Diperiksa Intensif Sementara itu, Nazarudin kembali menjalani pemeriksaan di KPK untuk tiga mega proyek yang diduga banyak melibatkan anggota DPR. Kasusnya kan Hambalang, e-KTP, dan gedung MK. Itu proyeknya sendiri Rp 5,9 T ya," kata pengacara Nazaruddin, Elza Syarif di Jakarta, Rabu (28/8) Malah Nazar, kata Elza lagi, juga telah melaporkan sejumlah knum yang bermain pada tiga proyek itu kepada pihak KPK. "Inisialnya ada AU, dari DPR ada MM, ODK, MA. Yang dari pelaksana AN, AS terus ada DA dan EG," tambahnya Sayangnya belum terlalu jelas inisial tersebut. Namun publik diminta menunggu keterangan resmi dari KPK. "KPK nanti yang akan menjelaskan itu," ucapnya Menurut Elza, motif permainan di ketiga proyek itu adalah melakukan mark up anggaran. Mark up rata-rata antara 10% sampai 40% dari total anggaran.

Diakui Elza, Nazar sudah pasrah terhadap kondisi yang ada saat ini. Bahkan siap akan membongkar semua kasus korupsi yang diketahuinya. "Insya Allah, dengan dia menjadi narasumber yang baik, Nazaruddin bisa membantu KPK untuk membersihkan para pelaku kejahatan korupsi," ujarnya. (gam/cea)

USAI JALANI SIDANG. Mantan bendahara Partai Demokrat M Nazarudin menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan KPK di Jakarta Minggu lalu.

KOMISI YUDISIAL

KY Duga Majelis PK Sudjiono Melakukan Pelanggaran JAKARTA - Komisi Yudisial menduga ada tiga pelanggaran yang dilakukan majelis hakim Peninjauan Kembali yang membebaskan terpidana mantan Direktur Utama Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Sudjiono Timan yang diduga korupsi Rp369 miliar.

"Ada tiga pelanggaran, pertama pelanggaran prosedural, kedua dugaan pelanggaran dalam substansi putusan itu dan ketiga dugaan suap," kata Ketua KY Suparman Marzuki, usai acara Sembilan Tahun KY di Jakarta, Rabu (28/8).

Menurut dia, pelanggaran prosedural karena diajukan oleh istrinya, kemudian ada

pergantian majelis yang berbeda.

"Ini dipertanyakan orang, kenapa seperti ini prosedurnya," ucapnya.

Suparman mengatakan putusan tersebut sangat mencurigakan karena orang yang DPO dan korupsi dengan mudah dibebaskan.

"Itu pasti menggangu masyarakat," kata ketua KY ini.

Untuk pelanggaran subtansial, Suparman mengakui pertimbangan hukum memang berhubungan dengan independensi hakim, tapi tidak berarti tidak bisa diperiksa adanya ketidak beresannya.

"Tapi, bukan berarti kami nggak bisa. Kami cari jaminannya di balik ketidakberesan substansi itulah nuansanuansa lain yang menjadi rumor itu punya relevansi," tukasnya.

Sementara terkait dengan dugaan suap, Suparman mengatakan bahwa Mahkamah Agung (MA) juga telah membentuk tim menelusurinya.

"MA saya dengar sudah bentuk tim, Bawas sudah turun. Menurut saya, ini bagus dan saya percaya KPK juga diam-diam jalan," tuturnya.

Terkait rumor keterkaitan putusan bebasnya Sudjiono Timan dengan Kantor Pen-

gacara Lucas, Suparman hanya menjawab: "Semua yang menurut kami bisa memberikan keterangan dan memperjelas infomasi akan diselidiki."

Dalam pemberitaan sebelumnya, Mahkamah Agung telah membebaskan mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan, terpidana korupsi Rp369 miliar.

Perkara bernomor 97 PK/ Pid.Sus/2012 ini diadili oleh ketua majelis hakim Suhadi didampingi Andi Samsan Nganro, Sophian Marthabaya, dan dua hakim ad hoc sebagai anggota.

Putusan itu membatalkan putusan kasasi yang men-

jatuhkan vonis 15 tahun dan denda Rp50 juta serta membayar uang pengganti Rp369 miliar kepada Sudjiono.

Sudjiono Timan telah diputuskan bersalah karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama BPUI dengan cara memberikan pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar 67 juta dolar AS, Penta Investment Ltd. sebesar 19 juta dolar AS, KAFL sebesar 34 juta dolar AS, dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp98,7 miliar, sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp120 miliar dan 98,7 juta dolar AS. (ant/jok/beth)

CALON PRESIDAN

Ani Yudhoyono Dinilai Tak Memiliki Leadership JAKARTA-Hasil penelitian Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) kembali menempatkan Ani Yudhoyono sebagai sosok atau figur calon presiden (capres) yang tidak memiliki kemampuan memimpin.

Bahkan kemampuan leadership Ani kalah jauh dari sang adik yang baru saja menjadi anggota Demokrat, Pramono Edhie Wibowo. "Dalam penelitian kami, bu Ani Yudhoyono adalah tokoh yang tidak memiliki kemampuan leadership," kata Direktur LPI, Boni Hargens di Jakarta, Rabu (28/8) Selain Ani Yudhoyoni, beberapa tokoh lain yang memiliki presentasi rendah, antara lain, Aburizal Bakrie, Endri-

artono Sutarto, Hatta Rajasa, Gita Wirjawan. "Ani Yudhoyono mendapatkan nilai terendah dengan 34 %," tambahnya Lebih lanjut Boni menambahkan penelitian LPI ini dengan menggunakan metode kualitatif melalui focused group discussion (FGD) yang diadakan LPI pada 17 Agustus 2013 (para pakar), 24 Agustsus 2013 (Masyarakat) dan 26 Agustus 2013 (Aktivis Mahasiswa) tentang kadar nasionalisme keindonesian para Capres dan Cawapres 2014. Ukurannya, dengan pendekatan kuantitatif melalui metode scoring.

"Jadi penelitian ini memakai mixed-approach kualitatifkuantitatif," tegasnya

Boni Hargens Direktur LPI

Menurut Boni, pandangan para peserta FGD digali dalam bentuk diskusi mendalam selama proses penelitian.

Narasumber terdiri dari para

ahli, perwakilan masyarakat dan aktivis mahasiswa. "Masing-masing berjumlah 20 orang per FGD," jelasnya Ditempat terpisah, Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier kembali mengeririk penetapan pasangan caprescawapres Partai Hanura 2014, Wiranto-Hary Tanoesoedibjo.

Fuad yakin, pasangan ini tidak akan mendapatkan respon positif dari publik.

Dia menjelaskan, ada 3 kategori pencalonan presiden yaitu caprs papan atas, tengah dan gurem.

Menurut dia, pasangan yang diusung Partai Hanura masuk dalam golongan gurem. "Yang gurem Wiranto, Rhoma Irama dan lain-lain,

banyak," ujarnya.

Menurut Mantan Menteri Keuangan itu, papan atas calon presiden diisi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto.

Sementara papan tengah diisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

"Yang pasar gurem pada tahu dirilah, jangan buang-buang energi," tuturnya.

Untuk itu, Fuad pernah menyarankan agar Wiranto membatalkan niatnya menjadi calon presiden. "Iya, jadi hanya kayak lelucon, buangbuang energi saja, mestinya tahu dirilah," ungkapnya. (gam/cea)

14

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187 | TAHUN II KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187 | TAHUN II

14

Liputan Khusus

ant/andika betha

KISRUH KERATON SURAKARTA. endukung dua kubu yang berseteru, bersitegang di luar gerbang Sasana Mulya, Keraton Surakarta Hadiningrat, Solo, Jateng, Senin (26/8). Pihak yang menamakan diri Lembaga Dewan Adat Keraton membubarkan paksa penobatan KGPH PA Tedjowulan sebagai Maha Menteri menyusul kemelut di Keraton Surakarta yang semakin memanas jelang tahapan sidang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemulihan Daerah Istimewa Surakarta yang dibekukan tahun 1946. ANTARA FOTO/Andika Betha

Mencari Solusi Konflik Keraton Surakarta SURABAYA- Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur yang dijadwalkan pencoblosannya 29 Agustus mendatang, dalam tahap awal yaitu penentuan pasangan calon yang berhak menjadi kandidat sehingga berhak pula atas nomor urut sudah menemui “batu sandungan”.

Perjanjian antara VOC dengan pihak-pihak yang bersengketa di Kesultanan Mataram, yaitu Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi, menyepakati bahwa Kesultanan Mataram dibagi dalam dua wilayah kekuasaan yaitu Surakarta dan Yogyakarta.

Berlakunya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) menyebabkan Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta, dengan rajanya Pakubuwana III. Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, dengan rajanya Sultan Hamengkubuwana I. Keraton dan kota Yogyakarta mulai dibangun pada 1755, dengan pola tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dulu dibangun. Perjanjian Salatiga 1757 memperkecil wilayah Kasunanan, dengan diberikannya wilayah sebelah utara keraton kepada pihak Pangeran Sambernyawa (Mangkunagara I).

Pertikaian keluarga untuk mendapatkan kekuasaan itu tidak hanya berhenti pada pembagian wilayah tersebut, tetapi setelah Paku Buwana (PB) XII wafat pada tanggal 11 Juni 2004, dan masa pemerintahannya merupakan yang terlama diantara para raja-raja Kasunanan terdahulu, yaitu sejak tahun 1945-2004.

Sepeninggal PB XII, pertikaian antara keluarga keraton terjadi lagi yaitu perebutan tahta antara Pangeran Hangabehi dangan Pangeran Tejowulan, yang masing-masing menyatakan diri sebagai PB XIII, dua-duanya mengklaim pemangku tahta yang sah, dan masing-masing menyelenggarakan acara pemakaman ayahnya secara terpisah. Akan tetapi, konsensus keluarga telah mengakui bahwa Hangabehi yang diberi gelar SISKS Paku Buwana XIII. Saat ini, konflik dua Raja Kembar telah usai setelah Pangeran Tejowulan melemparkan tahta PB XIII kepada kakaknya yakni Pangeran Hangabehi dalam sebuah rekonsiliasi Dwi Tunggal resmi yang di prakarsai oleh Pemerintah Kota Surakarta bersama DPR-RI, dan Pangeran Tejowulan sendiri menjadi mahapatih (pepatih dalem) dengan gelar KGPHPA (Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung).

Perselisihan antara keluarga keraton ini sampai sekarang masih berlanjut dan terakhir terjadi pada Senin (26/8) pada pengukuhan Maha Menteri KGPHPA Tedjowulan di Sasana Narenda Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat digagalkan kubu Gusti Moeng (GKR Koes Murtiyah Wandansari). Ketegangan antar-

putra PB XII kembali pecah.

Panitia Pengukuhan Tedjowulan sekaligus pelantikan Pengageng Keraton terpaksa menggeser acara ke Sasana Narendra dari sebelumnya direncanakan di Sasana Mulya karena tempat ini telah diduduki kubu Gusti Moeng cs yang juga merupakan adik kandung PB XIII Hangabehi.

Belum sempat acara ini dimulai, kubu Gusti Moeng berbuat onar di depan pintu gerbang talang paten Sasana Narendra. Meski sudah dihalangi, mereka tetap memaksa masuk untuk bertemu Sinuhun. Adu fisik dan caci maki tak bisa terhindarkan.

“Saya ini anaknya, tahu betul bapak. Sudah dua tahun tidak bisa ketemu bapak karena terus dihalangi,” ujar GKR Timur Rumbai putri PB XIII yang bergabung dengan kubu Gusti Moeng saat terjadi keributan tersebut.

Putri sulung PB XIII Hangabehi ini mendobrak pintu talang paten dibantu sekelompok pria. Dia datang bersama Gusti Moeng dan GRM Herbanu, putra GKR Isbandiyah. Di depan pintu ini kedua kubu saling dorong dan adu mulut, hingga akhirnya pintu terbuka.

Kubu Tedjowulan langsung mengevakuasi PB XIII Hangabehi ke suatu ruangan di Sasana Narendra, sedangkan kubu Gusti Moeng mencari keberadaan sang raja sambil mengusir semua orang yang tak berkepentingan termasuk abdi dalem. Akibatnya, kepanitiaan kocar-kacir.

“Ini bukan atas kehendak PB XIII Hangabehi. Orang-orang itu memanfaatkannya. Kita ke sini untuk bicara dengan beliau. Kakak saya (PB XIII) itu sudah ditekan,” kata Gusti Moeng.

Lokasi acara mendadak senyap seiring penyisiran Gusti Moeng cs ke kediaman pribadi Sinuhun. Para kerabat dan undangan memilih berada di luar pagar Keraton sambil menunggu perkembangan selanjutnya.

“Akan dituntaskan. Semoga ini menjadi yang terakhir untuk menyelesaikan masalah di keraton,” ujar Gusti Moeng.

Sementara, bentrok dua pendukung pecah di luar pagar keraton.

Puluhan orang dengan atribut tertentu terlibat baku hantam di depan pintu talang paten dan di depan Kori Kamandungan. Polisi pun turun tangan melerai aksi anarkis berkaitan agenda pengukuhan Maha Menteri Tedjowulan.

Raja Dipecat Lembaga Dewan Adat Keraton akhirnya memutuskan wewenang PB XIII dicabut untuk sementara waktu. Alasannya, PB XIII Hangabehi dianggap tak bisa menjalankan paugeran karena faktor kesehatan.

Selain itu, berbagai kekurangan pada diri sang raja membuat dirinya gagal menjaga martabat keraton.

“Keputusan ini diambil secara kolektif kolegia oleh Lembaga Dewan Adat yang terdiri sentono, diantaranya dari trah PB II-PB XI. Untuk sementara dicabut tugas dan tanggungjawabnya (PB XIII Hangabehi).

Beliau tidak sehat secara jasmani maupun rohani,” kata KP Edy Wirabumi, menantu PB XII sekaligus anggota Lembaga Dewan Adat.

Sebagai gantinya, seluruh kewenangan PB XIII Hangabehi diambil alih Lembaga Dewan Adat. Titah PB XIII Hangabehi dianggap tidak berlaku, termasuk ihwal rekonsiliasi Dwi Tunggal pada tahun lalu. Edy menampik peristiwa ini diartikan kudeta, mengingat tak ada raja baru yang akan menggantikan Hangabehi.

“Kalau sembuh, kewenangan PB XIII Hangabehi akan dikembalikan lagi,” katanya.

Juru bicara Dwi Tunggal KRH Bambang Pradotonagoro berniat menempuh jalur hukum terkait ulah Gusti Moeng cs. Kubu penolak rekonsiliasi dianggap melakukan tindakan tidak menyenangkan karena telah menggagalkan acara pengukuhan Maha Menteri. Selain itu, pemecatan Hangabehi oleh Lembaga Dewan Adat dianggap tindakan kudeta.

Menurutnya, kekuasaan tertinggi di Keraton berada di tangan PB XIII Hangabehi. Sedangkan Lembaga Dewan Adat sudah sepantasnya dibubar-

kan karena tak sesuai kehendak raja.

“Siapa mereka (Dewan Adat) sebenarnya? Sebenarnya rajanya itu sipa to? mereka itu hanya pengageng. Raja berhak menyelenggarakan acara di keraton dan tak perlu meminta izin!,” tegas dia.

Bias Sejarah Pakar sejarah Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Tunjung W Sutirto menyatakan bahwa Lembaga Dewan Adat yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta bias sejarah. Sebab dalam filosofi Keraton Kasunanan Surakat tidak ada yang namanya Lembaga Dewan Adat.

“Justru yang perlu dipertanyakan adalah keberadaan Lembaga Dewan Adat”. Keberadaan Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan yang ada kenapa perlu dipertanyakan, karena dibentuk oleh siapa, dan atas perintah raja Keraton Kasunanan Surakartakah ? Atau hanya sebetulnya lembaga swadaya masyarakat semata.

“Sebab hingga saat ini sepengetahuan saya, Raja PB XIII Hangabehi belum pernah memperintahkan membentuk adanya Lembaga Dewan Adat di Keraton Kasunanan Surakarta,” jelasnya.

Sesuai filosofi raja-raja di Jawa, dalam hal ini filosofi Keraton Kasunanan Surakarta, menurut Tunjung yang juga pengajar sejarah di Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, sifatnya sentralistik. Semuanya bertumpu dan atas perintah raja.

“Ingat filosofi Sabdo pandito ratu.

Semua kata raja sebagai pemimpin

tertinggi keraton adalah perintah yang musti dijalankan,” jelasnya.

Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan persoalan yang melilit Keraton Kasunanan Surakarta harus cepat diselesaikan dan jangan sampai berlarut-larut karena bagaimanapun ini juga merupakan aset Bangsa Indonesia.

“Saya tidak mendapat undangan pengukuhan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta, serta pelantikan pengageng Surakarta. Untuk itu saya juga memilih tidak hadir,” katanya di Solo, Senin.

Ia mengatakan, keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan konflik harusnya dilandasi keinginan untuk menyelesaikan dengan sebenar-benarnya.

“Jangan sampai dikait-kaitkan dengan politik. Ini poin penting kalau konflik mau selesai. Biar bagaimanapun keraton itu aset nasional, aset bangsa, aset negara. Jadi jangan sampai ada keinginan-keinginan tertentu untuk menungganggi persoalan yang ada di keraton,” katanya.

Disinggung mengenai rencana dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta untuk mempertemukan dua kubu, Rudy mengatakan hal itu harus akan dilakukan. Tidak hanya itu saja, pihaknya juga berkomitmen untuk menyelesaikan konflik tersebut secara tuntas.

“Ya, kalau mau menyelesaikan harus menyelesaikan sampai tuntas.

Jangan sampai di tengah jalan terus malah ditinggal,” katanya menegaskan.

Rudy berharap untuk menyelesaikan persoalan tersebut keluarga besar putra dalem (PB XII), dan sentana dalem harus rukun terlebih dahulu.

Baginya itu adalah kunci awal menyelesaikan persoalan ini.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta harus bisa buat trobosan untuk menyelesaikan persoalan yang melilit di lingkungan kerajaan dari peninggalan dinasti Mataram.

Keraton harus bisa membuat aturan-aturan yang jelas berbasis dari pusat budaya dan ini disepakati bersama, kata Ganjar Pranowo . “Ya untuk menyelesaikan persoalan ini bisa saja keraton membentuk Dewan Lembaga Keraton yang anggotanya dari seluruh trah keturunan dari dinasti Mataram dan setelah itu baru duduk bersama dengan kepala dingin membicarakan persoalan-persoalan yang ada itu,” katanya.

Gubernur mengatakan pihaknya juga mendorong untuk persoalan di keraton itu diselesaikan secara internal. “Ya untuk menyelesaikan ini saya tidak akan masuk tetapi mendorong diselesaikan secara internal akan lebih baik,” katanya.

Ia mengatakan persoalan ini merupakan ujian dari keluarga keraton, terhadap masyarakat. Apabila persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik maka lembaga ini akan mendapat hati di masyarakat.

Menyinggung apakah Pemprov Jawa Tengah tidak bisa mengambil alih, Ganjar mengatakan untuk mengambil alih ini tidak ada payung hukumnya. “Ya kalau ada dasar hukumnya yang jelas pasti kami sudah menyelesaikan persoalan yang ada di keraton itu”. (ant/jok/beth)

EKONOMI

15

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187 | TAHUN II

MENJAGA RUPIAH

PELEMAHAN RUPIAH

BI Siapkan Instrumen Moneter

Akan Ganggu Target APBN-P 2013 JAKARTA - Gejolak di pasar keuangan domestik telah mendorong terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Apabila situasi ini terus berlanjut, maka dipastikan akan mengganggu stabilitas ekonomi yang akhirnya mengganggu semua target makro ekonomi di APBN-P 2013.

Pernyataan tersebut seperti disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo saat Rapat Badan Anggaran DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (28/8). “Nilai tukar rupiah di awal 2013 cukup kuat. Sampai Agustus melemah 10,78 persen dibandingkan pada level di akhir 2012,” kata Agus.

Menurut Agus, pelemahan rupiah tersebut dipengaruhi oleh kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang mengalami defisit, akibat semakin membesarnya defisit transaksi berjalan. “Ini lantaran besarnya impor migas dan non-migas.

Dipengaruhi jumlah utang yang cukup besar,” ucapnya.

Namun demikian, kata Agus, defisit transaksi berjalan masih terbantu oleh surplus transaksi modal secara signifikan. “Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia akan membaik di Semester II 2013. Ekspor diharapkan kembali meningkat, sehingga bisa mendukung penurunan defisi transaksi berjalan secara bertahap,” papar Agus.

Agus menambahkan, prospek perbaikan NPI diyakini akan mampu mendorong penguatan nilai tukar rupiah di 2014 yang akan berada di kisaran Rp10.500-Rp10.700 per dolar AS. “Mencermati perkembangan ekonomi akhir-akhir ini, BI terus memonitor sehingga prospek ekonomi di sisa tahun 2013 dan 2014 dapat sesuai kebijakan,” tuturnya.

Lebih lanjut Agus menyebutkan, perlambatan ekonomi Indonesia juga ikut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia yang belum kuat dan penurunan harga komoditas.

“Untuk domestik, adanya penurunan daya beli dan melambatnya konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi 2013 menuju kisaran 5,8 sampai 6,2 persen. Pada 2014 pertumbuhan ekonomi akan membaik,” ujar Agus.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi di 2014, kata dia, didasari oleh harapan menguatnya ekonomi dunia yang dimotori AS dan Jepang, serta membaiknya fiskal di Eropa. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2014 berkisar 6-6,4 persen.

Konsumsi rumah tangga kembali meningkat,” ucapnya.

Sementara itu, menurut Agus, tekanan inflasi yang terjadi saat ini lebih besar dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Inflasi Juli 2013 sebesar 8,61 persen (year-on-year) dan inflasi inti sebesar 4,4 persen (y-o-y). Inflasi keseluruhan di 2013 diperkirakan 8,6-9,2 persen atau melewati asumsi APBN-P yng sebesar 7,2 persen,” katanya.

Tekanan Inflasi Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro memperkirakan, tekanan inflasi hingga akhir tahun ini bisa menembus 9 persen.

“Inflasi (2013) kami perkirakan, kemungkinan akan lewat (dari target), yaitu sekitar 8-9 persen,” katanya di Kantor Pajak Jakarta, Rabu (28/8).

Bambang mengatakan, tingginya angka inflasi juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah, sehingga terjadi imported inflation yang cukup tinggi. Melihat kondisi beberapa bulan ke depan, kata dia, pemerintah masih berharap laju inflasi bisa terjaga di batas target APBN-P 2013 yang sebesar 7,2 persen. (gam/bud)

antara foto/andika wahyu

PRESIDEN TERIMA MENHAN AS.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menyalami Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel (kiri) saat pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/8). Beberapa agenda yang mengemuka dalam pertemuan tersebut yakni mengenai pertahanan global dan regional, masalah terorisme, alutsista, serta rencana penyelenggaraan Counter Terorism Exercise (CTX) 2013 dimana Indonesia dan AS akan menjadi co-host bagi 18 negara peserta.

Legislator Ragukan Paket Kebijakan Ekonomi JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI Sukur Nababan mengatakan tidak meyakini empat paket kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah akan cukup ampuh mencegah memburuknya perekonomian nasional.

ant/ari bowo sucipto

TERIMBAS MELEMAHNYA RUPIAH. Seorang pekerja membuat roti dari tepung gandum impor di Kelurahan Klojen, Malang, Jawa Timur, Rabu (28/8). Sejumlah pengusaha roti di kawasan tersebut mengaku biaya produksinya kini membengkak akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang membuat harga tepung gandum dan sejumlah bahan pembuat roti impor lainnya naik sehingga keuntungan mereka berkurang.

“Saya tidak yakin dengan empat paket itu masalah ekonomi bisa selesai,” kata Sukur Nababan saat mengikuti rapat antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Ketua Umum KADIN dan Ketua Umum Apindo di Jakarta, Rabu.

Sukur mengatakan seharusnya pemerintah fokus menyelesaikan lima hambatan

perekonomian yang berlangsung saat ini.

“Menurut saya lima ‘bottleneck’ (hambatan) perekonomian harus selesai,” kata Sukur.

Lima hambatan itu antara lain pertama mahalnya bunga kredit perbankan yang masih mencapai dua digit.

Sukur meminta masalah mahalnya bunga kredit perbankan diselesaikan dengan

kemauan politik bersama antara DPR dengan pemerintah.

Kedua, terkait permasalahan infrastruktur di sejumlah kawasan industri yang kurang baik yang mengakibatkan terganggunya proses produksi dan kinerja industri.

“Ke kawasan industri Tangerang itu waktu tempuhnya bisa lima jam dari Jakarta kalau macet. Ini sangat menggangu industri,” ujar dia.

Masalah lainnya, kata Sukur, yakni proses perizinan yang berbelit-belit, masalah perburuhan, serta ketergantungan industri terhadap komponen impor.

“Industri kita seperti tukang jahit saja, karena komponennya banyak yang impor, jadi produksinya seperti hanya merangkai saja,” kata dia.

Sebelumnya pemerintah mengungkapkan sebagai upaya memperbaiki perekonomian, maka diambil empat paket kebijakan antara lain memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah, menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat dengan insentif, menjaga daya beli masyarakat dan inflasi melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, serta mempercepat investasi. (ant/ rang/beth)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) berencara meninjau seluruh instrumen moneter yang dimiliki bank sentral untuk dapat mengambil kebijakan jangka pendek dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, BI juga memastikan akan tetap berada di pasar agar volatilitas rupiah tetap sesuai dengan fundamental ekonomi.

Hal tersebut seperti dikemukakan Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo di Gedung DPR Jakarta, Rabu (28/8). “Nanti dalam Rapat Dewan Gubernur, kami akan me-review instrumen yang kami miliki, misalnya suku bunga dan pendalaman pasar valuta asing,” ujar Perry.

Menurut Perry, pihaknya akan mengkaji sejumlah aspek ekonomi yang dianggap mempengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

“Kami akan meninjau ekonomi kita, laju inflasi dan bagaimana kegiatan ekspor dan impor serta kondisi perbankan maupun kedalaman pasar keuangan,” tutur Perry.

Selain itu, lanjut dia, BI juga akan fokus mengambil berbagai inisiatif terkait dengan pengelolaan modal asing yang masuk dan sejumlah langkah makroprudensial. “Di sini, esensinya adalah mempertahankan perekonomian kita,” imbuhnya.

Perry mengatakan, BI juga akan mengupayakan untuk mengurangi current account deficit, sehingga tekanan terhadap rupiah dan kondisi perekonomian bisa lebih stabil. Dia mengakui, dampak dari ketidakpastian ekonomi global sudah menagarah pada perekonomian di dalam negeri, namun imbasnya belum terlalu signifikan.

Lebih lanjut Perry menegaskan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan BI tidak melulu sebagai kebijakan yang bersiafat menengah jangka menengah dan panjang.

“Kebijakan yang ditempuh BI dan pemerintah, ada yang jangka menengah, panjang dan jangka pendek. Tidak benar kalau semuanya jangka menengah dan panjang, ada juga yang jangka yang pendekm,” paparnya.

Kebijakan jangka pendek yang dilakukan pemerintah dan BI, jelas Perry, terkait dengan penanganan importasi dan pengendalian inflasi. (gam/bud/abe)

PERLUAS EKSPOR

Kemendag Bidik Pasar Nontradisional JAKARTA-Pemerintah terus berupaya melakukan strategi yang komprehensif agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia untuk memenangkan persaingan di pasar global. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan penetrasi dan diversifikasi ke pasar-pasar nontradisional yang potensinya semakin berkembang dalam krisis global yang terjadi saat ini.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pengembangan Produk Ekspor Dody Edward disela-sela Indonesia-Oman Business Forum di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (28/8).

Pertemuan ini dihadiri oleh Delegasi Oman yang berjumlah 20 orang serta diikuti oleh 50 peserta dari berbagai perusahaan, industri dan instansi di Indonesia. Adapun produk-produk yang diminati Delegasi Oman yaitu bahan-bahan bangunan (kayu,gipsum, granit, tegel, dll), furnitur, garmen, kertas, alat tulis,alat elektronik, dan ban.

Indonesia-Oman Business Forum diselenggarakan untuk membuka peluang ekspor di pasar

nontradisional. Karena itu, dia berharap agar Indonesia dapat menjadi mitra dagang potensial bagi Oman. “Hubungan bisnis antara Indonesia dengan Oman memang belum terlalu besar, namun akan terus tumbuh dari tahun ke tahun”, ujar dia.

Indonesia-Oman Business Forum ini juga dilanjutkan dengan pertemuan bisnis antara para peserta dengan buyers untuk meningkatkan jejaring kerja sama bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan Oman.

Pada pertemuan ini Ditjen PEN memberikan informasi kepada para pengusaha Indonesia mengenai pasar Oman, dan sebaliknya memperkenalkan potensi Indonesia kepada Delegasi Oman.

Selain itu, dijadwalkan kunjungan ke perusahaan yang diminati oleh Delegasi Oman.

Perwakilan KBRI di Oman; Kamar Dagang Sohar, Oman; serta KADIN Komite Timur Tengah Indonesia menyampaikan tanggapan positif dan apresiasinya terhadap Indonesia-Oman Forum Business.

Mereka berharap kegiatan

serupa dapat dilakukan secara berkesinambungan untuk memperluas pasar ekspor Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor Indonesia ke Oman selama lima tahun terakhir meningkat dari USD 151,9 juta pada tahun 2008 menjadi USD 237,8 juta pada tahun 2012, dengan tren sebesar 17,28%. Di tahun 2012 neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan Oman surplus USD 11,65 juta. Hal ini merupakan perkembangan yang positif karena perdagangan nonmigas Indonesia dengan Oman sempat mengalami defisit di tahun 2011.

Sementara itu, nilai ekspor Indonesia selama lima tahun terakhir meningkat dari USD 137 miliar pada tahun 2008 menjadi USD 190 miliar pada tahun 2012, dengan tren sebesar 12,88%. Sedangkan nilai ekspor Indonesia hingga Juni 2013 sudah mencapai USD 91 miliar. Adapun 10 negara terbesar tujuan ekspor Indonesia yaitu China, Jepang, Amerika Serikat, India, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Belanda dan Taiwan yang dikategorikan sebagai pasar tradisional. (gam/abd)

istimewa

FORUM BISNIS. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional bekerjasama dengan Kedutaan Besar RI di Muscat Oman menyelenggarakan Forum Bisnis, Indonesia-Oman Business Forum yang berlangsung di Auditorium Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (27/08). Forum Bisnis dihadiri 20 Delegasi Bisnis dari Provinsi Sohar Kerajaan Oman yang dipimpin oleh Said Saleh Al Kiyumi dan anggota KADIN serta instansi terkait.

16 16

OLAHRAGA KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO. 0187 | TAHUN II

KORAN MADURA

KAMIS 29 AGUSTUS 2013

Atletico Tak Tertarik pada Iker Casillas

Benteke Belum Sampai Penampilan Puncak LONDON - Pelatih Aston Vila Paul Lambert yakin penyerang andalannya Christian Benteke belum mencapai penampilan puncaknya, meskipun pemain internasional Belgia ini sudah mencetak tiga gol pada tiga laga Aston Villa di Liga Utama Inggris musim ini dan menjadi pencetak gol terbanyak klub itu musim lalu. Namun demikian, Lambert yakin, pemain ini masih bisa tampil lebih baik lagi dari yang diperlihatkannya saat ini.

“Menurut saya, dia masih bisa bermain lebih baik lagi dari apa yang diperlihatkannya saat ini. Meski sudah mencetak gol, masih akan banyak hal yang datang dari penampilannya.

Dia sudah bermain pada banyak laga, baik untuk tim nasional maupun klub. Dia mencetak gol ke gawang Skotlandia bersama Timnas Belgia. Saya tidak tahu kalau dia butuh istirahat. Saya hanya berpikir bahwa penampilannya akan lebih baik laga. Dia masih muda dan akan terus berkembang Dia akan semakin matang,” kata Lambert.

Meski dipuji, Benteke berharap bisa diistirahatkan pada laga Piala Liga Inggris melawan Rotherham Rabu (28/8) malam waktu setempat atau Kamis (28/8) dini hari WIB. Tetapi dia masih menunggu apakah dia tetap menjadi pilihan utama untuk laga tersebut atau tidak karena agak sedikit trauma pada ajang Piala Liga Inggris ini.

Lambert menilai, Benteke sudah memulai musim ini dengan sangat bagus, meski dia sempat ingin meninggalkan Villa Park pada jendela transfer musim panas ini. “Lawan akan tahu sekarang dan berupaya untuk menghentikannya. Dia memulai musim ini dengan sangat bagus. Kami tahu, kami harus mendapatkan seorang pemain lagi seperti Benteke saat mencari seorang striker musim lalu. Kalaupun yang kami dapatkan itu pemain top, kita tidak tahu seberapa cepat mereka bisa beradaptasi,” kata Lambert. (espn/aji)

MADRID - Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menegaskan bahwa dia tidak tertarik merekrut Iker Casillas dari Real Madrid.

Nasib Casillas menjadi tidak menentu di Santiago Bernabeu setelah tidak lagi menjadi pilihan pelatih Carlo Ancelotti.

Terakhir pada laga melawan Granada, posisi Casillas digantikan oleh Diego Lopez di bawah mistar gawang. Sedangkan ban kapten disandang rekan senegaranya, Sergio Ramos.

Pada laga pertama melawan Real Betis, Ancelotti juga lebih memilih Lopez daripada Casillas.

Ketidakpastian itu membuat spekulasi kepindahan dari klub yang dibelanya selama belasan tahun itu beredar luas.

Casillas memang harus mencari klub yang bisa memainkannya secara reguler agar tetap bisa mendapat tempat di tim utama Spanyol pada Piala Dunia tahun depan.

Sehubungan dengan itu muncul gosip bahwa rival sekota Madrid, Atletico ingin mendatangkan kapten “La Furia Roja” ini. Tetapi kabar ini langsung dibantah pelatih Diego Simeone. Pasalnya, klub peringkat tiga La Liga musim lalu itu memiliki kiper muda yang tampil bagus mulai musim lalu hingga saat ini, Thibaut Courtois. Walaupuan kiper internasional Belgia ini adalah pemain pinjaman dari Chelsea.

Musim 2012-2013, Courtois dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik La Liga Spanyol. Dan, pelatih asal Argentina itu tidak ingin merekrut Casillas untuk menggantikan posisi Courtois. “Courtois adalah kiper kami. Dan kami masih punya dua kiper lain yang masih menunggu kesempatan bermain. Karena itu sekarang kami tidak tertarik mendatangkan Casillas,” kata mantan gelandang Atletico dan Inter Milan itu.

Pada bagian lain Diego Simeone berharap, Liohel Messi dan Neymar bisa dimainkan bersamaan pada leg kedua Piala Super Spanyol antara Barcelona melawan Atletico Madrid di Camp Nou pada Rabu (28/8) malam waktu setempat atau Kamis (29/9) dini hari WIB. Diego sangat ingin mengalahkan tim juara La Liga musim lalu itu dengan dua pemain bintang mereka.

Meskipun, beban Barcelona pada laga ini sedikit lebih ringan setelah bermain imbang 1-1 pada leg pertama di Vicente Calderon pekan

lalu. Barcelona hanya butuh hasil imbang untuk menjuarai Piala Super Spanyol musim ini. “Saya harap Messi dan Neymar bermain karena ini akan menjadi sebuah tontonan khususnya untuk mereka yang akan melihat pertandingan ini melalui televisi sambil duduk santai di ruang tamu rumah mereka masingmasing. Saya kira akan sangat baik bila para pemain terbaik dimainkan.

Barcelona memiliki banyak pilihan.

Tergantung pelatih mereka memutuskan memainkan siapa,” kata mantan pemain Tim Nasional Argentina ini. (espn/sky sports/aji)

Kualifikasi Liga Champions | Rabu 28 Agustus 2013 | Venue: Emirates Stadium - London | Wasit: Carlos Velasco

ARSENAL FC | 2-0 | FENERBAHCE AGREGAT 5-0

Arsenal Lolos ke Fase Grup dengan Meyakinkan Penyerang Aston Villa Christian Benteke diyakini masih bisa meningkatkan kemampuannya pada level yang lebih tinggi.

TENIS

Victoria Azarenka Melaju di AS Terbuka NEW YORK - Dua belas bulan setelah mengalami kekalahan menyakitkan di final Amerika Serikat Terbuka, Victoria Azarenka bangkit memetik kemenangan awal di Flushing Meadows, Selasa.

Pada penampilan perdananya kembali di Arthur Ashe Stadium sejak kalah atas Serena Williams, Azarenka membuat angka kemenangan meyakinkan 6-0 6-0 ketika berhadapan dengan lawannya dari Jerman Dinah Pfizenmaier, dalam laga lebih dari satu jam.

“Saya amat gembira dapat tampil lagi di lapangan ini.

Tahun lalu saya amat emosional dan kalah pada penentuan akhir,” katanya. “Rasanya luar biasa sekali dapat tampil bertanding di salah satu turnamen tebesar di dunia. Ini luar biasa ... Saya cinta New York,” tambahnya.

Petenis nomor dua dunia itu datang ke New York dengan membawa rasa percaya diri tinggi, setelah mengalahkan Williams di babak final turnamen Cincinnati Terbuka dan merasa tidak memiliki masalah ketika berhadapan dengan peringkat ke-99 Pfizenmaier.

Ia membuat 14 “winners” dan membuat 10 kesalahan tapi harus mengalami sedikit kesulitan ketika kecolongan tiga “break point” saat melakukan servis. “Saya kira saya bermain cukup bagus dan dapat meningkatkan irama permainan ketika dibutuhkan,” kata Azarenka.

Ia hanya dua poin terpaut dari Williams pada laga final tahun lalu, ketika lawannya petenis Amerika itu mengeluarkan segenap kemampuan dan pengalamannya pada pertandingan tiga set yang mendebarkan.

Kekalahan itu amat menyakitkan bagi petenis Belarusia itu tetapi ia cepat belajar untuk mengatasi kekecewaannya sampai akhirnya meraih gelar kedua juara Australia Terbuka, Januari lalu. (ant/dar)

LONDON - The Gunners Arsenal tampil impresif pada kualifikasi Liga Champions musim depan setelah menyikat tim dari Turki, Fenerbahce, lima gol tanpa balas pada laga tandang dan kandang. Pada leg kedua di Emirates, Rabu (28/8) dini hari WIB, anak-anak asuh Arsene Wenger menang 2-0.

Pekan lalu di Istambul, mereka juga menang dengan skor lebih mencolok 3-0. Dengan hasil ini, mereka berhak bermain di fase grup kompetisi paling elite di Eropa tersebut.

Pada leg kedua dini hari kemarin, Aaron Ramsey menjadi pemain bintang atau man of the match.

Pasalnya, dua gol klub London Utara itu diborong Ramsey. Pada leg pertama, pemain ini juga ikut menyumbang satu gol.

Ramsey membuka keunggulan tuan rumah ketika laga memasuki menit ke-25. Berawal dari sodoran Lukas Podolski kepada Theo Walcott, bola lalu dikirim kepada Ramsey yang tinggal menceploskan si kulit bundar di dalam gawang lawan. Kedudukan ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, Arsenal terus menekan. Ramsey lagi-lagi memaksa kiper tim tamu Volkan Damirel memungut bola dari dalam jalanya pada menit ke-72. Menerima umpan dari pemain pengganti Kieran Gibbs, Ramsey melepaskan tendangan voli indah yang gagal dijangkau Volkan untuk menutup laga dengan keunggulan dua gol.

Pelatih Arsenal Arsene Wenger menilai, keberhasilan anak-anak asuhnya ke fase grup adalah sebuah capaian tertinggi. Namun demikian, mereka masih memiliki ambisi yang lebih tinggi. “Dalam pertandingan level tinggi, hal tersulit adalah bisa tampil konsisten dan tentu saja ini merupakan sebuah pencapaian. Tapi, ambisi kami lebih dari itu,” ujarnya.

Wakil Jerman Schalke 04 juga tembus ke fase grup setelah unggul agregat 4-3 atas PAOK Salonika.

Bermain imbang 1-1 di Jerman, “The Royal Blues” bangkit saat bertandang ke Yunani. Adam Szalai membuka keunggulan dua menit menjelang babak pertama berakhir. Namun, Stefanos Athanasiadis menyamakan kedudukan pada menit ke-53.

Schalke bahkan harus kehilangan satu pemain setelah Jermaine Jones diganjar kartu kuning keduanya pada menit ke-64. Akan tetapi, Julian Draxler justru berhasil membawa Schalke kembali unggul selang tiga menit kemudian.Tandukan Kostas Katsouranis menyambut tendangan bebas pada menit ke-79 membuat pertandingan kedua tim berjalan imbang. PAOK pun berada di atas angin karena unggul gol tandang. Namun,

laga harus berakhir dramatis setelah Szalai mencetak gol kemenangan bagi Schalke di masa injury time.

Steaua Bucharest juga akan tampil di fase grup setelah gagal dalam lima tahun terakhir meskipun hanya bermain imbang 2-2 saat melawat ke markas Legia Warsaw.

Steaua melaju ke putaran grup berkat keunggulan gol tandang setelah di leg pertama yang digelar di kandang mereka berakhir dengan skor 1-1.

Bermain di kandang lawan tidak membuat Steaua canggung. Wakil Rumania bahkan sudah memimpin sejak menit ketujuh melalui Nicolae Stanciu. Selang dua menit, Federico Piovaccari menggandakan keunggulan tim tamu. Namun, Legia tidak mau menyerah begitu saja. Miroslav Radovic sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke27. Wakil Polandia ini berhasil menyamakan kedudukan melalui Jakub Rzezniczak. Akan tetapi, gol tersebut datang pada injury time dan Legia gagal melesakan gol tambahan sehingga harus tersingkir.

Di Swiss, FC Basel lolos ke fase grup dengan penuh keyakinan usai mengandaskan wakil Bulgaria PFC Ludogorets Razgrad. Usai memetik kemenangan 4-2 di leg pertama, Basel kembali mengemas hasil serupa di leg kedua dengan skor 2-0, sehingga mengantongi keunggulan agregat 6-2.

Sementara, Austria Wina harus menerima kekalahan 2-3 dari Dinamo Zagreb. Namun, mereka tetap lolos usai mencatat agregat 4-3 menyusul kemenangan di leg pertama dengan 2-0. (espn/aji)

Wenger Mengagumi Mata Dari Inggris dilaporkan, pelatih Arsenal Arsene Wenger mengaku tertarik dengan gelandang serang Chelsea Juan Mata. Hanya saja dia khawatir Jose Mourinho tidak ingin melepas pemain internasional Spanyol tersebut ke Arsenal yang juga salah satu rival terberatnya di Liga Utama Inggris.

Masa depan Mata di Stamford Bridge dikabarkan tidak memiliki kepastian sejak jeda musim panas lalu. Pemain Timnas Spanyol ini dikabarkan akan bergabung dengan Manchester United (MU) sebagai barter dengan Wayne Rooney yang disebutsebut tidak betah lagi di Old Trafford sejak kehadiran David Moyes.

Tidak dimainkannya pemain ini pada laga MU versus Chelsea di Old Trafford pada Senin (27/8) malam waktu setempat atau Selasa (28/8) dini hari WIB membuat spekulasi kepindahan pemain ini semakin berkembang luas. Apalagi, Chelsea sudah mendatangkan pemain Brasil Willian yang juga berposisi sebagai gelandang yang membuat persaingan di lini tengah Chelsea semakin ketat. Sejauh ini, Jose Mourinho memilih Oscar, Eden Hazard, Kevin De Bruyne sebagai pemain utama di lini vital ini. Mereka didampingi oleh dua gelandang senior, Ramires dan Frank Lampard.

Meski demikian, Jose Mourinho sudah menegaskan bahwa dia tidak bermaksud menjual pemain yang menjadi pilihan utama selama Chelsea dilatih Roberto Di Matteo dan Rafael Benitez. “Dia pemain sangat penting untuk saya

dan Chelsea. Berita-berita dari luar itu tidak masuk akal. Dia tidak akan kemana-mana,” kata pelatih asal Portugal itu setelah laga melawan MU di Old Trafford.

Kabar bahwa Mata akan hijrah ke Emirates pada musim panas ini muncul ketika ayah Mata dan agennya berada di Stadion Emirates menyaksikan laga leg kedua kualifikasi Liga Champions antara Arsenal versus Fenerbahce, Selasa (27/8) malam waktu setempat atau Rabu (28/8) dini hari WIB. “Saya memang menyukainya.

Saya menyaksikan laga tadi malam (kemarin malam) dan saya sudah mendengar seperti Anda bahwa Juan Mata akan berada di pasar t r a n s fe r,” kata Wenger. (espn/sky sports/aji)