e Paper Koran Madura 29 Oktober 2013

1

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO.0228 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

29 OKTOBER 2013

g PAMANGGHI

Dinasti Oleh : Miqdad Husien

Kolumnis, tinggal di Jakarta

ant/hendra nurdiyansyah

PERINGATAN SUMPAH PEMUDA MERAPI. Sejumlah pecinta alam dari “Cansabalas” melakukan persiapan upacara bendera di bawah puncak Taman Nasional Gunung Merapi, Boyolali, Jateng, Senin (28/10). Bendera raksasa dengan ukuran 1000 meter persegi dan berat 120 kilogram tersebut dibentangkan untuk memperingati hari Sumpah Pemuda.

Drama Chelsia Tekuk City 2-1

Menit Terakhir

Akil Dijerat UU TPPU PPATK Temukan Transaksi 100 M di Rekening Akil JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah resmi menjerat Ketua nonaktif Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dengan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Komisi pun kini terus menelusuri apakah harta Akil diperoleh dari cara sah atau tidak.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan Akil Mochtar sebagai tersangka dalam TPPU. Akil disangka melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 UU nomor 8/2010 tentang TPPU dan pasal 3 atau pasal 6 ayat 1 UU nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU nomor 25 tahun 2003 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 KUHPidana.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, mengaku lembaganya menduga sebagian harta Akil diperoleh dengan jalur korupsi. “Ada beberapa yang diduga dari tindak pidana korupsi,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/10).

Namun Johan sendiri enggan merinci lebih detail berasal dari tindak pidana korupsi yang mana.

Sebab sebelumnya, Akil disangka

sebagai penerima suap dan penerima hadiah atau janji. “(Harta) Ini tidak sesuai dengan profiling (peng-

hasilan), kita menduga (dia lakukan TPPU). Nanti ada di pengadilan tempatnya (membuktikannya),” imbuhnya.

KPK kata dia sedang melakukan penelusuran aset yang diduga dimiliki Akil dari hasil tindak pidana.

“Intinya sekarang sedang dilakukan pelacakan aset tracing atas tersangka Akil,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso, menyatakan institusinya menemukan transaksi mencurigakan senilai Rp 100 miliar dari rekening

Akil. Menurut Agus, Akil melakukan transaksi itu sejak 2010 dan diduga kuat bagian dari upaya pencucian uang dari kasus-kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang masuk di MK. “Nilainya ada sekitar Rp100 miliar. PPATK sudah melaporkan transaksi Akil sejak tahun 2010, baik itu dari rekening bersangkutan maupun yang ada usahanya dia,” kata Agus.

Johan Budi SP mengatakan temuan dari PPATK tersebut akan ditelaah lebih lanjut oleh pihaknya.

Tetapi, apabila ada temuan yang mencurigakan yang melibatkan calon-calon kepala daerah lain maka KPK akan menjerat caloncalon kepala daerah tersebut.

“Kalau dalam perjalanan penyidikan nanti, ada yang transfer itu bisa dilacak. Jadi sangat terbuka menjerat pemberi-pemberi lain apabila bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan tersangka. Saat ini sedang didalami dan pasti dijadikan tersangka,” ujar Johan.

Namun, lanjut Johan, KPK tidak akan mengejar pengakuan Akil Mochtar terkait transaksi mencurigakan tersebut. Tetapi, apabila Akil mengaku maka akan meringankan pekerjaan KPK. “KPK tidak mengejar pengakuan tersangka tetapi bukti-bukti. Tentu sangat membantu mengembangkan kasus ini kalau tersangka mengakui,” pungkas dia. (gam/abd/aji)

WACANA DENSUS ANTIKORUPSI

Abraham Samad: KPK Bukan Lembaga Superman MAKASSAR-Wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi ditentang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Menurutnya, rencana tersebut tidak akan bermanfaat. Yang perlu dilakukan adalah aparat kepolisian membantu KPK memberantas korupsi karena KPK bukan lembaga superman.

“Secara pribadi, rencana pembentukan Densus AntiKorupsi yang dibuat polisi hanya mubazir saja. Dalam pemberantasan korupsi, sebaiknya polisi memperbaiki internalnya saja dulu, tidak perlu ada Densus AntiKorupsi lagi,” kata Abraham di depan sejumlah aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar pada Seminar Pembukaan Karya Latihan Bantuan Hukum Angkatan V, Senin (28/10).

Seperti diketahui, wacana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi pertama kali dicetus Kapolri terpilih, Komisaris Jenderal Sutarman. Bahkan dia yakin, Densus Antikorupsi ini tak akan berbenturan dengan KPK bahkan

menguatkan upaya pemberantasan korupsi.

Abraham Samad malahan meminta Polri membantu KPK dalam penuntasan kasus-kasus korupsi. Apalagi jumlah laporan yang masuk setiap

harinya di KPK mencapai 30 sampai 40 kasus. Sementara jumlah penyidik KPK hanya berkisar 60 sampai 40 orang saja.

“KPK bukan supermen yang bisa menyelesaikan kasus dengan mudah.

Dibutuhkan proses lama untuk bisa mengungkap kasus serta bantuan teman-teman untuk memperbaiki negeri ini,” ungkap mantan aktivis antikorupsi di Sulawesi Selatan itu.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, kata Abraham, KPK ingin menyelamatkan uang rakyat yang nilainya mencapai Rp 18 triliun. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi rakyat miskin di Indonesia ini. Untuk itu, Abraham meminta peran aktivis LBH dapat memantau kasus-kasus korupsi hingga ke pelosok desa.

Sementara itu, dalam penganan kasus korupsi, sampai saat ini KPK masih melakukan penyelidikan, dan Abraham berjanji akan memberikan informasi yang memuaskan kepada seluruh masyarakat. (gam/aji)

POLITIK dinasti yang belakangan marak setelah terungkap kasus yang melibatkan adik Gubernur Banten Ratu Atut memberi gambaran sekurangnya tiga hal.

Pertama, naluri ekspansi berkuasa memang watak asli manusia. Perasaan selalu tak puas termasuk dalam soal kekuasaan, banyak ditegaskan berbagai ajaran agama. Yang mengemuka seringkali lebih banyak ingin menguasai seluas-luasnya bukan berusaha mengoptimalkan kekuasaan yang dipegang untuk kemaslahatan rakyat.

Yang lebih parah lagi ketika keinginan berkuasa lebih luas itu demi memuaskan kepentingan diri, keluarga dan kelompok, bukan atas dasar semangat memperbanyak pengabdian. Alih-alih mensejahterakan masyarakat, yang terjadi biasanya proses pemiskinan.

Rakyat diperas habis. Anggaran negara yang diperoleh dari pajak rakyat, pengelolaan sumber alam hanya diperuntukkan bagi kepentingan lingkaran kekuasaan.

Provinsi Banten adalah miniatur paling riil tentang politik dinasti yang sebenarnya sudah eksis sejak Orde Baru. Reformasi yang memang lebih terasa di permukaan tak mampu menyentuh Provinsi Banten.

Bahkan pasca reforBetapapun masi politik dinasti hebatnya sistem seperti mendapat pembenaran melalui jika sumber sistem pemilihan daya manusia langsung. Padatak siap, akan hal praktis semua jadi semacam pemilihan langsung perangkat suri, tak lebih sekhidup tidak edar ceremony yang matipun tidak didalamnya dipenuhi borok kecurangan dan keculasan politik.

Kedua, bahwa mekanisme kekuasaan mutlak memerlukan sistem fair, jujur, adil serta pengawasan super efektif. Tanpa sistem terbaik peluang munculnya naluri dan ekspresi buas berkuasa manusia berpeluang tumbuh mekar.

Tak usah mengambil contoh terlalu jauh. Kasus konflik kepentingan antara Kepala Daerah dan Wakilnya yang tergambar dari data Kemendagri bahwa 94 persen pasangan pecah kongsi bahkan pada semester pertama menegaskan nafsu berkuasa yang luar biasa. Tapi tampaknya pasangan yang mesra saat Pilkada, bahu membahu meraih dukungan, begitu berkuasa tak mau berbagi. Yang ada saling berusaha melebarkan kekuasaan; bukannya bagaimana dengan kekuasaan masing-masing berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tingkat serius, ketika sistem tak berfungsi akan memekarkan kekuasaan berwujud dinasti. Istri, anak, menantu, paman, ipar semua diboyong menempati pos-pos dengan menggunakan berbagai cara, yang kadang dikesankan sangat demokratis.

Ketiga, tentu saja kesiapan masyarakat baik pendidikan maupun ekonomi. Sistem demokrasi memang baik. Tapi jangan lupa, sistem demokrasi itu satu hal, kesiapan masyarakat adalah hal lain. Betapapun hebatnya sistem jika sumber daya manusia tak siap, akan jadi semacam perangkat suri, hidup tidak matipun tidak. Terkesan ada, tapi sebenarnya tak ada.

Yang tampak dipermukaan seremony indah; yang terjadi berbagai manipulasi karena memang rakyat belum siap, termasuk mental.

Apalagi ketika secara riil rakyat sudah terkontaminasi virus politik entah bernama politik uang, nepotisme, otoriterianisme semu, apatisme dan me me lainya.

Jadi politik dinasti akan selalu mekar ketika naluri berkuasa tak bisa dikendalikan karena sistem amburadul dan masyarakat belum siap. Begitulah. =

Catatan Hari ini Matrawi tidak bercerita apapun tentang dirinya. Ia hanya meninggalkan catatannya buat Koran Madura untuk disajikan pada pembaca.

Yang bikin cewek CANTIK itu adalah C nya. Kalo C nya diilangin udah pasti terpajang di Museum. #.Asli Kuno hahaha. .

Yang bikin LAKI-LAKI perkasa itu adalah L nya.

Bayangin kalo gak pake L, #.Asli Penghuni Panti Jompo alias Peot. . Xixixi...

Yang bikin BEBEK GORENG enak itu adalah B nya. Kalo gak ada, siapa yang berani makan ?? #.100%TAIK uuueeekkk. .*ceritanya muntah* Yang bikin BIDADARI-BIDADA RI itu indah ya DADAnya. Kalo gak ada pasti jadi temannya Kambing #.Asli Shaun The Sheep mmmbbeeee hehehehe....

Wakakkaka Cak Munali

2

NASIONAL

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO.0228 | TAHUN II

PENDIDIKAN

Cenderung Jadi Agen Asing JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah harus bertanggung jawab merumuskan sistem pendidikan Indonesia agar perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi sumber dan benteng peradaban bangsa, yang digali dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa sendiri.

ant/widodo s. jusuf

PERTUMBUHAN PROPERTI NASIONAL. Lansekap gedung bertingkat di Jakarta, Senin (28/10). Indonesia Property Watch (IPW) memperkirakan pertumbuhan properti nasional pada 2014 hanya sembilan persen atau melambat dibanding pada 2013 yang mencapai 15 persen karena faktor suku bunga, belum stabilnya pertumbuhan ekonomi nasional dan global serta kondisi pemilu 2014.

Ditinggal Media, SBY Galau JAKARTA-Pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terkesan mirip ‘curhat’ terus menuai kritik. Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai SBY terlalu banyak menghabiskan energi mengurusi isuisu internal Partai Demokrat ketimbang urus rakyat banyak.

“Iya nih, serasa presiden RI jadi presiden Partai Demokrat. Mestinya, dia lebih fokus mengurus internal partai ketimbang fokus membenahi persoalan negara yang lebih penting di sisa akhir masa jabatannya,” jelas Eva di Jakarta, Senin (28/10).

Seperti diketahui, saat temu kader dan HUT ke-12 Demokrat, SBY merasa pemerintah dan Demokrat selalu dipojokkan dan digebuki oleh pemberitaan di media massa. Tak hanya itu, SBY yang sebelumnya meminta seluruh kader bersikap cerdas dan santun, kali ini mengimbau agar melawan serangan-serangan yang dilakukan oleh lawan politik Demokrat.

Menurut Eva, reaksi SBY terhadap isu yang ada terkesan emosional. Semestinya,

SBY tidak perlu berlebihan dalam merespon isu tersebut. Untuk itu, Eva meminta agar presiden segera kembali fokus mengurusi negara. Karena waktu jabatan SBY hanya tinggal satu tahun lagi menjelang lengser. Emergency di Partai Demokrat segera disudahi dan kembali ke posisi presiden RI, sesuai sumpah dan janji di depan MPR. “Enggak kedengaran presiden urus amnesti TKI, Mendagri yang pro FPI yang disebut ormas preman oleh SBY, korupsi yang meluas dan menjadijadi. Ini ironi karena presiden sedang melakoni peran yang pernah diproteskannya kepada para menterinya. Kala itu, para menteri disarankan mundur agar bisa konsentrasi pada tupoksi. Sudah hampir

setahun menjadi komandan Partai Demokrat dan terbukti terkuras energinya untuk Partai Demokrat,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, Saleh Husin meminta SBY agar tidak perlu secara langsung menanggapi setiap isu, apalagi isunya lebih pribadi.

Di penghujung masa pemerintahan, SBY sebaiknya mencurahkan perhatian dan pemikiran pada masalah bangsa yang lebih penting.

Apalagi, masalah yang perlu perhatian presiden SBY masih sangat banyak. “Misalnya, masalah tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, pemukiman, listrik, pertanian, perikanan dll, agar masyarakat kita bisa hidup lebih baik dan sejahtera.

Kalau rakyat hidup sejahtera, apapun kritikan pada presiden pasti akan luntur dengan sendirinya,” ujarnya.

Namun Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie mengatakan, sebagai manusia biasa wajar SBY merasa marah, terlebih jika disudutkan oleh lawan politik. “SBY manusia biasa, bukan malaikat

yang bisa menahan diri dari setiap hantaman lawan-lawan politiknya, atau mereka yang

selalu memojokkan tanpa dasar dan fakta,” kata Marzuki di Jakarta, Senin (28/10).

Wajar Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali mengatakan serangan media terhadap SBY sangat wajar. Dulu SBY menjadi media darling dan kini ditinggalkan media. “Saat ini dia sedang galau, karena mungkin sekarang ditinggalkan media.

Media yang dulu bersama SBY

SKANDAL SUAP SKK MIGAS

PEMBANGUNAN

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik Rudi berupa bangunan atau rumah dan tanah yang terletak di Jalan Ramli, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. “Ada penyitaan baru diduga rumah dan tanah di Jalan Ramli, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di kantornya, Jakarta, Senin (28/10).

“Diduga milik RR. Penyitaan tersebut agar rumah dan tanah tidak dipindahtangankan. Jadi, kita akan telaah lebih lanjut,” pungkas dia.

Johan mengatakan, sebelumnya KPK melakukan Penggeledahan di dua rumah yang diindikasikan milik Rudi Rubiandini di rumah di Jalan Haji Ramli, Tebet, Jakarta Selatan dan rumah di Jalan Anatomi, Kelurahan Cigandung, Bandung, Jawa Barat. Penggeledahan lainnya dilakukan di apartemen Lavande, Jalan Doktor Soepomo Tebet, milik saksi SKK Migas.

“Penggeledahan diduga ada jejak-jejak tersangka SKK Migas di sana,” tegas dia.

Johan Budi menambahkan, bersama penggeledahan, juga diputuskan rumah Rudi

KUPANG-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, mencanangkan Peta Reformasi Birokrasi Provinsi NTT yang menjabarkan rencana aksi pembangunan daerah periode 2013-2018 serta visi pembangunan provinsi NTT 20052025. NTT menjadi provinsi keempat di Indonesia yang mencanangkan reformasi birokrasi menyusul Gorontalo, Bangka Belitung, dan Aceh.

Didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP) melalui proyek Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi (Provincial Governance Strengthening Programme/PGSP), gubernur NTT juga mencanangkan empat prioritas pelayanan publik yaitu penyederhanaan pengurusan perijinan; penyediaan Pusat Informasi dan Aduan Pelayanan Kesehatan 24 Jam RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes; program Penguatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran UN 75 guru per kabupaten/kota SMA/SMK/MA/SMP/ MTs; dan revitalisasi SAMSAT. ”Dokumen peta reformasi birokrasi ini akan kami gunakan sebagai panduan lima tahunan 2013-2018 untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Nusa Tenggara Timur,” jelas Lebu Raya pada acara pencanangan di Aula Pertemuan El-Tari Kupang Senin (28/10).

KPK Kembali Sita Aset Rudi Rubiandini di Jalan Haji Ramli, Tebet, Jakarta Selatan, disita demi kepentingan penyidikan.

“Rumah itu disita agar tidak dipindahtangankan,” kata Johan.

Dalam kasus tersebut, KPK juga telah mengirimkan surat pencegahan kepada sejumlah pihak yang diduga terkait. Yakni Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bidang Pengendalian Komersil SKK Migas Popi Ahmad Nafis, Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman dan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Kondesat Bidang pengendalian komersial SKK, Agoes Sapto Rahardjo.

Selain itu, KPK juga mengirimkan surat pencegahan kepada Presiden Direktur PT Parna Raya Group Artha Meris Simbolon, Presiden Direktur PT Zerotech Nusantara Febri Prasetyadi Soeparta serta Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno.

KPK terus mengusut kasus yang nilai suapnya mencapai Rp 14,8 miliar itu.

Bahkan, kini KPK membuka penyelidikan baru dugaan suap di Kementerian ESDM. (gam/abd)

sekarang seakan-akan meninggalkan dia,” kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/10).

Effendi tak sepakat dengan strategi politik SBY yang menyebut dirinya sedang dizalimi. Dia berpendapat, sebaiknya biar publik yang menilai apakah pemerintah sedang dizalimi atau tidak. “Baik sebuah partai yang sedang terzalimi, jangan bilang terzalimi biar orang saja yang menilai,” ujar dia.

Selain itu, lanjut Effendi, sebagai kepala negara seharusnya Presiden SBY juga tidak semestinya melakukan jumpa pers yang tidak berkaitan dengan pemerintah dan kehidupan rakyat. Karena SBY beberapa waktu lalu menggelar jumpa pers terkait penyebutan namanya di persidangan kasus suap impor daging sapi. “Jangan yang menyangkut dirinya sendiri, tapi menyangkut rakyat. Kita merindukan seorang Presiden SBY bicara mengeluarkan amarahnya tentang rakyat, persoalan TKI,” pungkas dia. (gam/aji)

Hal ini sangat penting karena dunia pendidikan Indonesia saat ini sudah berorientasi materialistik dan cenderung ke barat-baratan.

“Pendidikan kita saat ini sudah menjadi pendidikan massal, sehingga diperlukan regulasi agar tidak berorientasi materialistik dan Barat an sich. Jangan sampai seperti proses pemilu dan demokrasi sekarang ini, di mana semua berlangsung secara transaskional, money politics dan uang,” ujar pakar pendidikan Prof Anwar Arifin dalam diskusi ‘4 pilar bangsa dan pendidikan nasional’ di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (28/10).

Menurut dia, dunia pendidikan Indonesia sudah kehilangan rohnya. Hal ini terjadi karena pendidikan nasional berorientasi ke Barat sehingga produkproduk PTN maupun swasta cenderung komersial. ‘Bukan saja dokter dan kedokteran, melainkan ekonomi, perbankan, manejemen, dan sebagainya semua komersial.

Apalagi di DPR banyak UU itu diputuskan secara politis, tidak berbasis sosial dan intelektual, maka wajar kalau digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena banyak kerancuanya,” tambahnya.

Dengan demikian dia berharap DPR dan pemerintah harus sadar bahwa solusi pendidikan itu harus dilakukan sesuai kekuasaan legislasi yang dimilikinya.

“UU itu menjadi kekuatan rekayasa sosial dalam negara hukum, sehingga di masa depan diharapkan PTN mampu mengembangkan Iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia,” pungkasnya.

Saat ini kata dia, kalangan intelektual terutama para akademisi menjadi agen barat di Indonesia. “Lihat saja semua pemikiran yang masuk tanpa filter, tidak kreatif dan bahkan buku-buku yang masuk itu 80% dari pemikiran barat,” kata dia.

Malah, kata Guru Besar FISIP Unhas ini, intelektual perguruan tinggi itu hanya tergantung dari teks dan buku-buku barat. Penerbitan buku di Indonesia belum mencapai 18.000 judul per-

tahun (7,11%) dari jumlah penduduk. Beda dengan Korea Selatan yang mencapai 37.000 judul pertahun, India 60.000 pertahun.

Yang lebih menyedihkan, sambungnya, saat ini tidak ada intelektual Indonesia yang kreatif seperti Bung Karno (BK). ” Pancasila yang digali oleh Bung Karno, adalah produk dalam negeri yang sangat paripurna sebagai ideologi bangsa.

Dia menggali bagaimana Marhaenisme. Secara sinkretisme BK juga membangun dari berbagai ide kreatifnya,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Anwar, BK juga pula menggali dasar dan pilar negara yang tidak sama dengan negara lain.

“Saya kira belum ada intelektual seperti BK saat ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Anwar, agar Indonesia bisa maju, maka kalangan intelektualnya harus berhenti menjadi konsumen ilmu pengetahuan. “Istilahnya, kita ini hanya menjadi broker, atau menjadi konsumen teknologi, karena itu sebaiknya jangan hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan. Intinya, harus menghasilkan ilmu pengetahuan,” terangnya.

Minim Dukungan Sementara itu, Ketua F-Partai Gerindra, Martin Hutabarat menilai dukungan pemerintah terhadap penetian-penelitian yang dihasilkan anak muda jarang bisa diadopsi. Sehingga hanya menjadi milik dunia pendidikan saja.

Menurut Martin, kualitas pendidikan tidak sebanding dengan kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Padahal tujuan membangun negeri ini, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Usaha membangun kualitas pendidikan yang lebih baik tidak dibarengi dengan kesejahteraan ekonomi,” paparnya.

Martin menilai saat ini orang lebih berorientasi mengejar gelar kesarjanaan saja. “Oleh karena itu, kita membutuhkan seorang Mendikbud yang kuat gagasan, seperti Daud Yusuf, dia berani melawan paradigma yang kuat saat itu,” pungkasnya. (gam)

UNDP Canangkan Reformasi Birokrasi Provinsi NTT

“Pada tahap awal, peta reformasi birokrasi ini akan dijadikan sebagai masukan untuk RPJMD 2014-2018, untuk selanjutnya akan dimasukan ke dalam dokumen penganggaran daerah,” tambah dia.

Peta Reformasi Birokrasi Provinsi NTT ini juga difokuskan pada upaya peningkatan daya saing daerah dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan. World Economic Forum on Global Competitiveness Index

2012-2013 menempatkan Indonesia di posisi 50 dari 144 negara, dimana dari perspektif bisnis, sekitar 26% biaya investasi di Indonesia terpaku pada upaya untuk mendapatkan ijin usaha. “Pemerintah meyakini adanya korelasi timbal-balik antara reformasi birokrasi, pembangunan dan pengingkatan daya saing daerah dan hal-hal negatif tersebut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat daya saing Indonesia di dunia,” ujar Direktur

Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Wariki Sutikno.

Lebih lanjut, Wariki menjabarkan bahwa pada kwartal ketiga lalu BAPPENAS telah menyelesaikan evaluasi paruh-waktu pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Meskipun Indonesia berhasil mencapai investment grade lagi setelah 10 tahun -- juga adanya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi -- namun hasil evaluasi untuk reformasi birokrasi dan tata kelola sebagai salah satu prioritas nasional belum begitu menggembirakan.

“Untuk 2014, pemerintah telah menetapkan skor 8,0 sebagai target pencapaian Indeks Integritas Pelayanan Public dan skor 75 untuk target Peringkat Kemudahan Berusaha.” tutur Wariki.

Di tahun 2013 ini, pemerintah pusat telah menetapkan 98 pemerintah daerah -- termasuk 34 provinsi, 30 pemerintah kota, 35 pemerintah kabupaten -- sebagai proyek perintis pelaksanaan peta jalan reformasi birokrasi provinsi di Indonesia. Tujuannya jelas, bahwa pada tahun 2015 semua tingkat sub-nasional telah menyelesaikan reformasi birokrasi mereka. Batas waktu yang sama juga berlaku untuk semua lembaga nasional, 35 kementerian, 28 lembaga non kementerian dan sekitar 50 lembaga hukum. Sebanyak 19 Kementerian Negara diharapkan untuk menyelesaikan reformasi mereka pada akhir 2013. (gam)

EKONOMI

3

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO.0228 | TAHUN II

Pemerintah Hapus Fasilitas First Class Menteri JAKARTA- Pemerintah memperketat penggunaan anggaran negara dengan cara memotong anggaran perjalanan dinas beberapa kementerian/lembaga pada 2014. Selain pemotongan anggaran, pemerintah juga melarang para menteri menikmati layanan first class saat perjalanan dinas. Pemangkasan berlaku juga untuk perjalanan menteri.

Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan, pemotongan anggaran perjalanan dinas dilakukan agar pejabat negara mempunyai rasa sensitifitas terhadap krisis. Pasalnya, saat ini kondisi perekonomian nasional masih dibayang-bayangi bahaya krisis global. “Pemangkasan perjalanan dinas akan kita lakukan. Penurunan signifikan tapi saya belum sebut angkanya. Ini agar pejabat negara mempunyai sense of crisis harus ada penghematan

anggaran. Termasuk tiket first class tidak boleh,” ucap Chatib dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (28/10).

Namun demikian, Chatib juga akan mengkaji secara seksama anggaran perjalanan dinas kementerian mana yang pantas dipotong. Chatib tidak ingin pemotongan anggaran dinas itu membuat menteri dan pejabat tersebut produktif bekerja.

“Kita juga akan lihat tupoksinya. Jangan sampai nanti

tidak bisa pergi, seperti Kemenlu. Kita akan lihat dengan baik tupoksinya,” tegasnya.

Berbeda dengan anggaran perjalanan dinas, anggaran infrastruktur dan anggaran belanja modal tidak akan diturunkan. “Ada penghematan tapi tidak di belanja modal tidak di infrastruktur,” tutupnya.

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, berjanji memangkas anggaran perjalanan dinas di RAPBN 2014 hingga 50 persen.

Dalam postur pagu anggaran RAPBN 2014, pemerintah mengajukan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 32 triliun dan mendapat kritik keras dari DPR. Menurut Hatta, pemangkasan anggaran perjalanan

dinas sesuai dengan keputusan sidang kabinet. Salah satu caranya melarang menteri

menggunakan fasilitas first class. “Perjalanan dinas pangkasnya jangan kurang dari 30

persen. Jangan kurang dari itu.

Kalau misalnya bisa, 50 persen lebih bagus,” ujarnya.

Hatta mengatakan, pemangkasan 50 persen anggaran perjalanan dinas di RAPBN 2014 sudah cukup besar. “Memang banyak perjalanan dinas yang tidak perlu, seperti seminar, konferensi luar negeri yang masih bisa kita tunda,” ungkapnya.

Menyinggung soal larangan terhadap menteri untuk menggunakan pesawat first class, Hatta mengaku selama ini tidak pernah menggunakan fasilitas pesawat kelas satu dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas.

“Selama ini tidak pakai first class. Itu sudah kami putuskan di dalam rakor, kemudian di dalam rapat kabinet. Saya laporkan pada sidang kabi-

Ditjen Pajak Siapkan Pendataan WP Berbasis IT

Daerah Harus Tingkatkan Daya Tarik

JAKARTA- PT Bank Jatim Tbk (BJTM) mencatat pertumbuhan kinerja positif selama kuartal III-2013. Laba bank Jatim tersebut melesat tajam.

Laporan kinerja perusahaan menyebutkan, laba bersih sebesar Rp681,07 miliar atau naik 28,9% dibandingkan periode yang sama di tahun 2012 sebesar Rp525,22 miliar. Pertumbuhan laba ini didukung oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp8,67 persen dan penyaluran kredit 15,34 persen.

Direktur Utama Bank Jatim Hadi Sukrianto mengatakan, kinerja positif terlihat dari pertumbuhan aset sebesar 8,09% dari Rp32,85 triliun menjadi Rp35,51 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) naik 8,67% dari Rp26,38 triliun menjadi Rp28,67 triliun.“Penyaluran kredit tumbuh 15,34% dari

Membesar Sementara ittu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan anggaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus ditanggung pemerintah setiap tahunnya semakin besar. Ini berdampak pada beban belanja pegawai yang ikut membengkak.

Pada tahun depan, pemerintah menetapkan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 263 triliun atau naik 13,3 persen ketimbang tahun ini.

Sementara anggaran belanja modal ditetapkan lebih rendah, sebesar Rp 206 triliun.

Padahal, belanja mod-

al menjadi ujung tombak pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Askolani mengatakan, dari total belanja pegawai sebesar Rp263 triliun, sebesar Rp 85 triliun akan dihabiskan untuk bayar pensiun ditambah jaminan pelayanan kesehatan sebesar Rp5 triliun. “Sedangkan gaji tunjangan berkontribusi sebesar Rp120 triliun dan honorarium vakansi lembur sebesar Rp53 triliun,” ujarnya, Jakarta, Senin (28/10).

Dia menyebut pembengkakan belanja pegawai dan pensiunan PNS pada tahun depan juga karena ada penaikan gaji dan pensiun untuk PNS. “Gaji pokok naik 6 persen, pensiun pokok 4 persen,” pungkasnya. (gam/abd)

PAJAK

INVESTASI

JAKARTA-Distribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata merata hingga ke daerah. Karena itu, pemerintah daerah harus menambah daya tarik investasi.

Pernyataan itu seperti disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto disela-sela Rapat Kerja Nasional Kadin di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (28/10).

Suryo mengaku, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi. Akan tetapi, belum disertai dengan pemerataan hingga ke daerah. Pasalnya, selama ini Indonesia kadung menganut pola pusat pertumbuhan di Pulau Jawa, selanjutnya melakukan distribusi ke daerah. Bahkan, pilhan ini pun tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur.

“Memang basis produksi kita masih terpusat di Jawa.

Padahal sumber daya alam dan sumber daya energi terdapat di pulau-pulau luar Jawa. Akibatnya, kebutuhan transportasi bahan baku dan bahan energi ke Jawa serta distribusi ke daerah selalu tinggi,” papar Suryo.

Dia mengatakan, orientasi ekonomi darat, serta pusat pertumbuhan di Jawa menyebabkan tertinggalnya banyak daerah yang berakibat pada peningkatan angka kemiskinan. “Kalau pun distribusi dari Jawa ke daerah tertinggal mencukupi, dapat dipastikan harga barang di daerah terpencil akan lebih mahal,” katanya.

Lebih lanjut Suryo menegaskan, redistribusi lokasi industri ke daerah dan mengembang industri di daerah sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia. (gam)

net, memang tidak boleh first class dan penghematan harus nyata,” tutup dia.

JAKARTA-Pemerintah tengah menyiapkan beberapa strategi guna memenuhi target-target penerimaan pajak sebesar Rp1.280,4 triliun dalam APBN 2014. Beberapa strategi itu di antaranya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. “Intensifikasi langkahnya dengan transisi dari manual ke IT Based dan digitalisasi bagi para wajib pajak,” ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (28/10).

Selain itu, ungkap Fuad, pihaknya akan melakukan penggalian terhadap potensi sektoral seperti pada sektor

Intensifikasi langkahnya dengan transisi dari manual ke IT Based dan digitalisasi bagi para wajib pajak

pertambangan, properti, sawit, dan perdagangan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor tersebut.

Sementara itu untuk proses ekstensifikasi, selain terus menambah jumlah pegawai Ditjen Pajak sebanyak 3.000 pegawai tahun ini, Fuad akan menerapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tereintegrasi dengan e-KTP. Menurut dia, hal ini dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari orang pribadi. “Jadi nanti kita kawinkan e-KTP tersebut dengan NPWP, agar orang pribadi dapat tersensus dengan baik,” jelas dia.

“Kita akan gunakan IT based administration, digitalisasi seperti e-SPT, e-failing.

Tambahan SDM Kendati ditolak pemerintah, Ditjen Pajak berharap agar ada tambahan pegawai pajak demi optimalisasi pendapatan negara dari sektor pajak.

Sebab kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pajak disebutsebut sebagai salah satu penyebab tidak maksimalnya pendapatan pajak.

Fuad mengaku membutuhkan tambahan pegawai mencapai 10.000 orang dari 2013 hingga 2014. Namun penambahan pegawai masih terkendala dan hanya diberikan 3.000 orang.

“Penambahan pegawai masih jauh dari yang saya harapkan. Satu tahun kita butuh 5000 orang, tahun lalu saya udah minta. Dua tahun ini sebenarnya 10.000 tapi baru dikasih 3.000,” kata Fuad.

Menurut Fuad, penambahan pegawai sangat dibutuhkan untuk mengejar pajak orang pribadi khususnya non-karyawan. (gam/abd)

21,61% dalam setahunan.

Pendapatan bunga dari kredit yang merupakan kontributor terbesar. Pendapatan bunga dari kredit ini naik 11,36% atau ekuivalen Rp208,7 miliar. Juga dari pendapatan di bank lain (simpanan berjangka) yang naik sebesar Rp72,7 miliar atau 47,55%,” tutur Hadi.

Adapun rasio keuangan lainnya tercatat rasio kecukupan modal (CAR) 22,7%, marjin bunga bersih (NIM) 6,92%, beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 65,62%, rasio kredit terhadap DPK (LDR) 75,09%, rasio kredit bermasalah (NPL) gross 3,13%, return on equity (ROE) 19,66% dan return on assets (ROA) 3,82%.

Bank Jatim mengalokasikan dana sebesar Rp120 miliar untuk pengembangan teknologi informasi,

utamanya dalam mendukung penerapan layanan internet banking untuk produk tabungan Simpeda. “Tahun depan Simpeda kita akan diperkuat dengan i-banking. Ini sudah masuk Rencana Bisnis Bank 2014,” ucap dia.

Bukan tanpa alasan, mengingat dari total dana tabungan sebesar Rp7,62 triliun pada akhir September 2013, hampir seluruhnya berasal dari produk tabungan Simpeda yang kontribusinya mencapai Rp6,77 triliun.

Menurut Hadi, perkembangan bisnis perbankan tak terlepas dari keberadaan teknologi informasi. Untuk itu, katanya, pihaknya telah menyiapkan Rp120 miliar atau 10% dari belanja modal tahun depan untuk pengembangan aplikasi dan software, utamanya untuk internet banking. (gam/abd)

Fuad Rahmany Dirjen Pajak

ant/m risyal hidayat

AKSI BURUH SURABAYA. Massa yang tergabung dalam berbagai elemen buruh melakukan aksi di kawasan Gubernur Suryo, Surabaya, Jatim, Senin (28/10). Mereka menuntut kenaikan UMK 2014 sebesar 50 persen dan mendesak sistem kerja outsourching segera dihapus serta menjalankan jaminan kesehatan.

Rp18,66 triliun menjadi Rp21,52 triliun,” kata Hadi, saat konferensi pers di Jakarta, Senin, (28/10).

Bank Jatim juga mengalami peningkatan laba bersih atau nett profit di triwulan III-2013 sebesar 28,9% secara year on year sebesar Rp 681,07 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 525,22 miliar.

Peningkatan laba Bank Jatim ini ditopang oleh penyaluran kredit pada September 2013 yang mencapai Rp 21,52 triliun. Angka ini secara year on year tumbuh sebesar 15,34% dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Hadi merinci, kontribusi terbesar pada penyaluran kredit disumbang oleh jenis kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Kredit Pundi Kencana yang menca-

KUARTAL III-2013

Laba Bank Jatim Rp681,07 Miliar

pai Rp 425,7 miliar pada September 2013 atau tumbuh signifikan sebesar 104,1%. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Jatim juga meningkat sebesar 83,39% secara year on year

pada tahun ini, mencapai Rp 941,4 miliar pada September 2013.

Dari sisi pendapatan, pendapatan operasional perseroan mencapai Rp936,69

miliar, meningkat 33,61% dalam setahunan dari Rp701,06 miliar. Sementara pendapatan nonoperasional sebesar Rp11,84 miliar. “Pendapatan bunga bersih naik

Lebih banyak lagi wajib pajak badan dikejar,” ucap Fuad.

Menurut dia, penggunaan IT bisa menjawab persoalan kekurangan jumlah pegawai pajak. Ke depannya Fuad akan fokus kejar pajak badan dari pertambangan, properti dan lain sebagainya. “Sekarang banyak kinerja karena manual kita bebaskan karena pakai IT nanti dia (pegawai) bisa kerja lain. Masih fokus pertambangan, properti, perkebunan sawit,” katanya.

Selanjutnya, untuk mengejar wajib pajak pribadi, Fuad bakal memaksimalkan peran e-KTP yang terkoneksi dengan NPWP. “Potensi pajak orang pribadi masih banyak belum bayar pajak. e-KTP belum komplet selesai dan tuntas belum bisa digunakan.

E-ktp belum bisa kawinkan dengan NPWP kita sekarang,” tutupnya.

4

LINTAS JATIM

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO.0228 | TAHUN II

Kepemimpinan SBY Dinilai Gagal

DEMO. Di barisan depan, massa buruh menggelar demo dengan membawa beberapa nampan bertuliskan beberapa huruf yang jika digabungkan berbunyi "#ESBEYEALAY", Senin (28/10).

SURABAYA – Aksi demo buruh terjadi di berbagai kota di Jawa Timur, seperti di Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan kota lainnya. Para demonstran beranggapan kepemimpinan SBY telah gagal.

Di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, ratusan buruh yang tergabung dalam Konsilidasi Nasional Gerakan

Buruh (KNGB) dan Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) melakukan aksi turun jalan dengan mengajukan enam tuntutan.

Mereka datang dari Pasuruan, Jombang, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo dan dari Surabaya.

Keenam tuntutan tersebut adalah kenaikan UMP Jatim Rp 3 juta, menolak Instruk Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum, nasionalisasi aset-aset vital negara di bawah kontrol rakyat, dan

membangun industri nasional yang kuat serta mandiri.

Mereka juga menuntut pemerintah memberikan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, bervisi kerakyatan serta penghapusan sistem kontrak atau outshorcing.

Koordinator lapangan aksi KNGB, Jamaluddin mengatakan bahwa aksi kali ini buruh

mendesak kenaikan UMK minimal 50 persen. Selain mereka membawa beberapa tuntutan yang diantaranya mendesak dibatalkannya inpres nomor 9 tahun 2013. “Kami juga meminta penghapusan outshorcing, serta pemberlakuan jaminan sosial bagi buruh,” ujar Jamaluddin, kepada wartawan di sela-sela aksi buruh, Senin (28/10).

ara/koran madura

Demonstrasi mogok kerja nasional Senin (28/10), beberapa jalan protokol di Surabaya mengakibatkan kemacetan.

Pasalnya, kepolisian sejak pagi telah menutup beberapa ruas jalan mengantisipasi padatnya volume kendaraan.

Dari pantauan Koran Madura, kepolisian telah memberlakukan steril di Jalan Gu-

bernur Suryo usai digelarnya upacara Sumpah Pemuda .

Karena menjadi konsentrasi demo buruh dari seluruh daerah di Jawa Timur. Akibat pengalihan lalu lintas tersebut, kemacetan terlihat di Jalan A Yani arah tengah kota.

Hal sama juga terjadi di Jalan Basuki Rahmat.

Kemudian kemacetan juga terjadi di Jalan Tunjungan menuju arah Gubernur Suryo. Arus lalu lintas diarahkan menuju Embong Malang, sehingga arus lalu lintas terlihat macet.

Kepolisian sejak Senin (28/10) pagi terus disibukkan dengan massa buruh yang menuju Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo dengan melakukan pawai sepeda motor. "Aksi unjuk rasa ini tentu akan mengakibatkan kepadatan di mana-mana.

Karena itu, kami meminta masyarakat menggunakan rute perjalanan dengan baik," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, Senin (28/10).

Sementara itu, lebih dari 25 ribu personel disiagakan.

Masing-masing dari Brimob Polda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, Polres Gresik, Polres Sidoarjo, Polres Mojokerto, Polres Pasuruan dan Polres Jombang, serta ditambah enam SSK dari TNI. "Pasukan ini mengawal perjalanan buruh dari tempat asal menuju pusat unjuk rasa. Mereka juga berjagajaga di simpul-simpul rawan yang menjadi pertemuan antar pengunjuk rasa dari lima daerah itu", tambahnya.

Selain itu, fokus pengamanan juga akan dilakukan di sejumlah obyek vital, seperti Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Gedung Negara Grahadi, Kantor Wali Kota Surabaya, kawasan industri SIER, dan batas kota salah satunya di Bundaran Waru. (ara)

PENCURIAN MARAK TERJADI

PENAHANAN KAPAL SEMBAKO

SURABAYA - Kasus pencurian kembali terjadi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (28/10).

Kali ini, dua laptop, milik Sujianto wartawan Indosiar dan Kibtiyah, wartawan tabloid Sapujagat, dibawa kabur si pencuri pada saat kedua jurnalis tersebut sedang menjalankan tugas liputan peringatan hari Sumpah Pemuda.

Setahun yang lalu, tepatnya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, tas milik anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur, Titik Indrawati, SH, berisi yang tunai Rp 5 juta dan seluruh isinya, dicuri orang tidak bertanggungjawab.

Pelaku menjalankan aksinya saat sejumlah wartawan tengah mewawancarai Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono, sesaat sebelum meninggalkan Grahadi, usai upacara.

Untungnya, aksi pelaku yang mengenakan baju dan celana serba hitam ini terekam CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV, ia terlihat berbaur dan duduk-duduk bersama para wartawan yang tengah menunggu narasumber untuk diwawancarai. Saat Kapolda keluar dan para wartawan memburunya, pelaku langsung beraksi. Laptop milik Kibtiyahyang sedang berada di atas meja di ruang tunggu Grahadi langsung ditutup dan dimasukkan kedalam tas hitam milik Sujianto yang

SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) Surabaya melaporkan kasus penahanan kapal bermuatan bahan pokok oleh Kepolisian Air dan Udara Polda Jatim, karena dianggap menyalahi prosedur.

Wakil Ketua Kadin Jatim Dedi Suhayadi kepada wartawan di Surabaya, Senin (28/10) menjelaskan kasus penahanan kapal bermuatan sembako tersebut tidak saja merugikan pengusaha, tetapi juga berpotensi menghambat arus distribusi barang ke luar daerah.

“Kami sudah laporkan kasus ini kepada Gubernur dan Kapolda Jatim, karena ada prosedur yang tidak benar dalam penahanan ini,” katanya.

Menurut Dedi, kasus ini bisa berdampak buruk terhadap kegiatan distribusi dan perdagangan di Jatim, karena hampir 70 persen komoditas dari Jatim yang dikirim ke luar pulau menggunakan angkutan kapal melalui Pelabuhan Tanjung Perak dan Kalimas.

Dedi Suhayadi menceritakan kasus penahanan Kapal Motor Senja Papua milik PT Persada Nusantara itu terjadi pada akhir September lalu, ketika kapal tersebut sedang mengisi bahan bakar di Pelabuhan Kalimas Surabaya.

Penahanan kapal yang dilakukan Polairud tidak lepas dari prosedur pembelian bahan bakar solar dari Primergy Solution yang dianggap salah, sehingga kapal dengan tujuan Kaimana, Papua, itu, diamankan dan dilarang berlayar hingga saat ini.

Akibat penahanan tersebut, pemilik kapal mendapatkan komplain dari pemilik muatan untuk membayar ganti rugi sekitar Rp860 juta, akibat rusaknya sejumlah barang kebutuhan pokok yang sudah terlanjur diangkut.

“Potensi kerugian itu masih mungkin bertambah. Dari sekitar 1.100 meter kubik muatan berbagai barang kebutuhan pokok di kapal itu, sebagian besar

Gedung Negara Grahadi Semakin Tidak Aman berada didekat disitu, yang kebetulan didalamnya juga ada laptop. Gayanya tenang dan santai.

"Laptop memang saya tarus di atas meja. Waktu ada Kapolda saya langsung berdiri dan saya tinggalkan begitu saja. Nggak kepikiran kalau ada maling diantara temanteman jurnalis," keluh Tia- sapaan karib Kibtiyah.

Kepala Satpol PP Pemprov Jawa Timur Sutartip mengakui jika sistem pengamanan di Grahadi sangat lemah. Sehingga kasus pencurian kerap kali terjadi di gedung negara tersebut.

Namun pasca kejadian pencurian tas milik dewan setahun lalu, pihak Grahadi memasang CCTV di gedung tersebut. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, pihaknya melaporkan kasus tersebut kepada polisi. "Rekaman CCTV sudah saya serahkan ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut," tandasnya.

Kedepan, kata Sutartib, pihaknya akan bertemu dengan kelompok kerja (pokja) wartawan pemprov dan Biro Humas Protokol Setdaprov Jawa Timur untuk membahas mengenai persoalan ini. Karena jangan sampai kasus seperti ini terjadi kembali untuk ketiga kalinya. "Ke depan kemungkinan akan diberikan kartu identitas khusus bagi wartawan yang meliput di gedung negara Grahadi," pungkasnya. (han)

Kadin Melapor ke Gubernur dan Polda

ant/siswowidodo

DITERJANG PUTING BELIUNG. Warga bersama personel TNI membersihkan puing rumah yang roboh akibat diterjang angin puting beliung di Desa Bantengan, Wungu, Kab. Madiun, Jatim, Senin (28/10). Angin kencang yang melanda beberapa desa di Madiun tersebut menyebabkan rumah-rumah roboh dan rusak serta ratusan pohon tumbang.

ATASI KEMACETAN

Pemkot Surabaya Segera Terapkan Sistem Jalan Berbayar Elektronik SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya tengah menjajaki kemungkinan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan yang semakin parah terjadi di kota Pahlawan. Program tersebut dibuat sebagai sarana penunjang angkutan massal monorel dan trem.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Sonhaji mengatakan sistem ERP ini akan dibuat pada kawasan dalam satu area pembangunan

Angkutan Masal Cepat (AMC).

Selain menjadi alternatif mengurangi kemacetan, kedua sistem tersebut dinilai berkesinambungan.

“Sistem tersebut (ERP,

Red) bisa menekan pengendara agar memilih transportasi masal yang kami gagas,” kata Agus kepada wartawan usai rapat Paripurna APBD 2014 di gedung DPRD Surabaya, Senin (28/10).

Menurut Agus, pemkot melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah mengkaji progres dari sistem ERP. Pengkajiian itu guna menentukan lokasi kawasan yang akan diterapkan dengan sistem jalan berbayar.

Terkait sistem pemba-

yaran bagi warga dengan menggunakan kartu elektronik serta besaran harga, Agus menegaskan pihaknya belum menentukan hal tersebut, karena masih dalam tahap kajian. Rencana pemberlakuan sistem ERP menjadi alternatif pemkot surabaya untuk menekan jumlah volume kendaraan. Saat ini, pertumbuhan jalan di kota Surabaya tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah. Akibatnya, kemacetan yang sering terjadi

di sejumlah ruas jalan diantaranya Jalan A. Yani hingga Jalan Pahlawan, Mayjen Sungkono dan HR Muhammad.

Pemkot terus berupaya untuk mencari solusi atas keruwetan tersebut. Salah satunya dengan menerapkan ERP. Pemilihan jalannya nanti berdasarkan titik kemacetan dan jalan yang dilewati AMC. Setiap jalan yang dilewati AMC akan diterapkan ERP. Selain mengurangi kemacetan, juga mendorong warga untuk menggunakan AMC. (han)

kondisinya sudah rusak. Pemilik barangnya komplain dan minta ganti rugi,” ujar Dedi.

Menurut ia, KM Senja Papua tidak melakukan kesalahan apapun karena memiliki dokumen lengkap saat bertransaksi dengan Primergy Solution untuk pembelian bahan bakar.

Oleh karena itu, Kadin Jatim mendesak agar masalah ini segera dituntaskan dan semua pihak menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga dunia usaha menjadi lebih kondusif.

Potensi kerugian itu masih mungkin bertambah. Dari sekitar 1.100 meter kubik muatan berbagai barang kebutuhan pokok di kapal itu, sebagian besar kondisinya sudah rusak. Pemilik barangnya komplain dan minta ganti rugi,”

Dedi Suhayadi

Wakil Ketua Kadin Jatim Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 disebutkan bahwa penyelenggara pelabuhan adalah pemerintah dan pengusaha.

Penyelenggara dimaksud terdiri dari Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang INSA Surabaya Stenven Henryu Lasewengan menambahkan pihaknya telah mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan, karena kasus ini sebenarnya bukan wilayah kepolisian.

“Kami tidak tahu pasti alasan penahanan kapal yang telah berlangsung satu bulan lebih tersebut. Yang jelas, pemilik kapal harus menanggung kerugian sangat besar akibat penahanan itu,” katanya. (ant/dik)

LINTAS JATIM

5

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO.0228 | TAHUN II

HARI SUMPAH PEMUDA

Wagub Minta Pemuda Lawan Sikap Pragmatis SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta pemuda mempertahankan dirinya sebagai pemuda yang cerdas di tengah berbagai pendangkalan rasa simpatik dan empatik serta perlawanan terhadap sikap pragmatis.

Pesan tersebut disampaikannya ketika sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-85 tahun 2013 di halaman Gedung NeSaifullah Yusuf gara Grahadi, Jalan GuberWakil GubernurJatim nur Suryo Surabaya, Senin (28/10).

"Pemuda Indonesia harus berusaha menjadi seseorang yang memiliki rasa dan kepekaan inspiratif dalam berbagai kondisi yang diimplementasikan melalui kerja keras dan berusaha untuk selalu berprestasi," ujarnya.

Wakil Gubernur yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menjelaskan, melawan sikap pragmatisme telah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemuda bangsa ini.

Sehingga sekarang Bangsa Indonesia telah menapak jalan sejarahnya sesuai dengan nilai-nilai sumpah pemuda, Pancasila dan UUD 1945," kata Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Ia juga mengungkapkan, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah mengupayakan gerakan pemantapan nasionalisme dan identitas kebangsaan.

Hal ini telah mendapatkan sambutan yang berharga, sehingga terdapat gairah dari pemuda untuk mengembangkan berbagai kegiatan wirausaha dan gerakan nasionalisme sebagai identitas kebangsaan yang bertujuan secara untuk meningkatkan perkembangan makro kinerja masyarakat dan pemuda Indonesia.

Selain itu, lanjut Gus Ipul, Kemenpora juga telah mengelola terus-menerus mengupayakan pembangunan pemuda berkarakter menuju masa depan yang berkepribadian tangguh, patriotik dan menjunjung tinggi nilai nilai ke-Indonesiaan.

"Nilai-nilai tersebut telah diperlihatkan oleh pemuda dengan sinergitas yang semakin kompak dan bersatu," ujar mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor tersebut.

Sementara itu, memasuki era komunitas ASEAN 2015 yang meliputi komunitas keamanan, ekonomi sosial budaya, diharapkan pemuda untuk terus mampu bekerja sama secara terbuka dalam mengelola arus barang dan jasa serta menuntut kesiapan untuk bekerja dengan berbagai komunitas dari berbagai Asia Tenggara.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan berbagai penghargaan di antaranya, penerima bantuan peralatan/kendaraan dalam rangka tanggap bencana seperti motor trail, mobil 'rescue', mobil serbaguna, truk dapur umum dan truk serbaguna.

Gus Ipul juga menyematkan rompi relawan kampus dalam rangka tanggap darurat bencana di Jatim kepada sejumlah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Antara lain Ketua BEM Universitas Dr. Soetomo, Universitas Sunan Giri Sidoarjo, Universitas Wijaya Putra, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Bhayangkara, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), UPN Veteran Jatim, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Airlangga Unair dan IAIN Sunan Ampel. (ant/fqh/dik)

ant/m risyal hidayat

MELAWAN LUPA SURABAYA. Seorang anggota Teater Institut mementaskan teatrikal Melawan Lupa ketika memperingati Hari Sumpah Pemuda di kompleks Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jatim, Senin (28/10). Refleksi itu mengajak pemuda pemudi untuk tidak lupa dengan sejarah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai proses kelahiran bangsa Indonesia.

PMII Minta Panitia Pemilihan Wawali Dibubarkan SURABAYA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Surabaya menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Surabaya, Senin, menuntut panitia pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya dibubarkan.

Para mahasiswa tersebut mendatangi gedung DPRD Surabaya dengan membawa spanduk bertuliskan Turunkan Wali Kota Surabaya, Turunkan Ketua DPRD Surabaya, Bubarkan Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya, Wawali Surabaya Kosong Ris-

Program wali kota mengalami hambatan karena tidak adanya wakil wali kota. Semua dilimpahkan kepada rakyat,”

ma Main Sendiri, DPRD Telah Mati, dan sebagainya.

Dalam orasinya, Ketua Cabang PMII Surabaya Ahmad Zairudin mengatakan pemilihan wawali yang tidak kunjung selesai secara tidak langsung telah merugikan warga Surabaya.

Ahmad Zairudin Ketua Cabang PMII Surabaya

"Program wali kota mengalami hambatan karena tidak adanya wakil wali kota. Semua dilimpahkan kepada rakyat," katanya.

Menurut dia, dalam peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober kali ini, pihaknya menyuarakan sumpah serta manifesto kepada seluruh elemen bangsa dan penggerak pemerintahan (birokrasi dan pejabat) di Indonesia, khususnya Surabaya.

Untuk itu, lanjut dia, PMII Surabaya menuntut hukum mati para koruptor, DPRD Surabaya segera menyelesai-

kan pemilihan kekosongan jabatan wawali secepatnya dan turunkan Ketua DPRD Surabaya serta bubarkan panitia pemilihan wawali karena tidak bisa menyelesaikan pemilihan wawali.

Ia mengatakan desakan untuk segera digelarnya pemilihan wawali sesuai UU Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kami berharap ini segera diselesaikan agar program di Surabaya tidak terhambat," katanya. (ant/dul/dik)

KRIMINAL

KEKERASAN

SURABAYA – Satu pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tewas diterjang peluru petugas, sedangkan satu lagi melarikan diri. Rendy Yustanto (25) warga Kali Kepiting ditembak karena mencoba melawan polisi menggunakan senjata tajam saat upaya penangkapan.

“Dini hari tadi, sekitar pukul 02.00 WIB, saat upaya penangkapan pelaku mencoba menyerang anggota menggunakan pisau besar sehingga anggota melepaskan tembakan,” kata Kanit Jatanum Polrestabes Surabaya, Iptu MS Fery saat dikonfirmasi, Senin (28/10).

Fery menambahkan, Pihaknya mengincar dua orang pelaku.

Saat pengintaian, Rendy berboncengan bersama seorang rekannya yang belum diketahui identitasnya. Saat dilakukan penangkapan di Jl. Merr Kalijudan, tersangka melawan.

“Pada situasi berbahaya tersebut, petugas melakukan tindakan tegas dengan menembakkan peluru ke arah dada 2 kali, hingga tersangka roboh. Sedangkan tersangka lainnya lain, berhasil melarikan diri” ujarnya.

Tersangka sempat diberi pertolongan pertama di TKP dan langsung dibawa ke RSUD dr. Soetomo. “Terangka meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit,” tambahnya.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta Fery mengatakan, Rendy Yustanto pernah dua kali ditangkap petugas dengan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) di dua Polsek yang berbeda. “Tersangka yang tewas merupakan residivis, yang sebelumnya juga pernah ditangkap di Polsek Tenggilis dan Polsek Tambaksari,” kata Setija.

Dia menambahkan, dari penangkapan tersangka Rendy Senin dini hari, Polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol L 6720 WU milik korban, sebuah pedang ukuran 80 cm milik tersangka, sebuah pisau panjang 30 cm.

Pihak Kepolisian saat ini terus mengembangkan kasus tersebut, untuk bisa menangkap tersangka yang berhasil kabur, dan menangkap pelaku-pelaku lainnya.(ddy)

SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur memburu penyiram air keras terhadap vokalis band Saint Loco, Berry Manoch, dengan membentuk tim khusus mendampingi Polres Malang yang berkonsentrasi mencarinya.

“Kami langsung bergerak dan membentuk tim khusus.

Semoga pelaku segera tertangkap,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono ketika ditemui setelah mengikuti Upacara Hari Sumpah Pemuda di Gedung Negara Grahadi, Senin (28/10).

Sampai saat ini, polisi sudah memeriksa delapan orang saksi terkait kejadian tersebut. Tidak menutup kemungkinan penyidik akan memintai keterangan dari sejumlah saksi mata lainnya.

Terkait modus yang dilakukan pelaku, Unggung Cahyono mengaku masih melakukan penyelidikan. Hal ini setelah pihaknya menerima laporan bahwa pelaku sudah diketahui identitasnya.

“Tim sudah mengantongi data-data dan melihat kamera tersembunyi atau CCTV. Hasil olah tempat kejadian perkara juga sangat membantu,” kata mantan Kapolda Kalimantan Barat tersebut.

Mantan Kakorbrimob Polri itu juga masih belum bisa memastikan motif pelaku karena masih dilakukan penyelidikan.

Sebelumnya, vokalis band Saint Loco, Berry Manoch, dilaporkan telah disiram cairan yang diduga air keras oleh orang tak dikenal pada Sabtu (26/10) malam usai tampil di Lapangan Rampal Malang.

Insiden tersebut terjadi di lobi hotel tempat personel Saint Loco menginap ketika ada sesi pemotretan dengan penggemar.

Penyidik dari Polres Malang Kota mengaku sudah mengantongi ciri-ciri pelaku berdasarkan analisa dari rekaman kamera CCTV, di antaranya mengenakan jaket warna hijau dan berbadan tegap dan bertinggi sekitar 180 centimeter. (ant/fqh/dik)

Polisi Tembak Residivis Ranmor hingga Tewas

ddy/koran madura

BARANG BUKTI. Kapolrestabes Surabaya berasma barang bukti dan foto tersangka yang tewas.

Polda Memburu Penyiram Vokalis Saint Loco

ddy/koran madura

DIEVAKUASI. Mayat perempuan, Endang, warga Jl. Brawijaya no. 34 Surabaya saat dievakuasi ke dalam mobil.

PEMBUNUHAN

Janda TNI Ditemukan Tewas

SURABAYA - Endang (42) warga Jl Brawijaya no 34, tewas membusuk didalam kamarnya minggu malam (27/10).

Janda 1 anak ini diduga korban pembunuhan, saat ditemukan, mayatnya dalam keadaan mengenaskan dan mengeluarkan bau tak sedap.

Mayat korban pertama kali ditemukan oleh Purnawirawan (Purn) TNI Maskup, sekitar pukul 19.00 WIB, merasa curiga, karena sudah 5 hari korban yang semasa hidup, dikenal keras dan jarang bergaul dengan tetangga, tidak terlihat.

"Awalnya saya ditelepon anaknya (Bintang, kuliah di Bandung) dimintai tolong untuk mengecek ibunya, karena sudah 5 hari nggak bisa dihubungi, korban memang sudah 5 hari tidak pernah terlihat,” ujar Maskup.

Sementara itu, sepeda motor di rumah korban masih

Awalnya saya ditelepon anaknya (Bintang, kuliah di Bandung) dimintai tolong untuk mengecek ibunya, karena sudah 5 hari nggak bisa dihubungi, korban memang sudah 5 hari tidak pernah terlihat,”

Maskup

Purnawirawan TNI lengkap dan air conditioner (AC) juga menyala. Meski sudah memanggil nama korban dan tidak ada jawaban, warga pun mendobrak pintu pagar dan pintu rumah.

“Setelah lapor RT, kami dobrak pintunya, korban

sudah meninggal dengan tangan terikat," ujar pria yang terakhir berpangkat kolonel tersebut.

Warga pun terkejut melihat bekas aliran darah yang keluar dari pintu kamar serta bau busuk. Meski di dalam ada jasad manusia, warga tidak berani membuka pintu kamar.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Farman yang datang langsung kelokasi kejadian, mengaku masih akan menlakukan penyelidikan dan akan segera memanggil kerabat dan tetangga terdekat.

"Kami masih melakukan penyelidikan, apakah korban merupakan pembunuhan, masih dilakukan otopsi.

Dalam waktu dekat, kami akan memanggil kerabat dan saksi saksi, untuk kami mintai keterangan," terang Perwira dengan dua melati tersebut. (ddy)

6

PROBOLINGGO

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO.0228| TAHUN II

PILKADES

Bupati Larang PNS Nyalon Kades

PROBOLINGGO - Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari Hasan Aminudin melarang PNS agar tidak mencalonkan diri sebagai kades.

Larangan itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Probolinggo tertanggal 23 Oktober 2013.

“Untuk sementara PNS itu tidak diijinkan untuk mencalonkan diri sebagai kades,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sigit Sumarsono melalui Kabid Pembinaan dan Informasi Kepegawaian, Gundo Djoko Prijono kepada wartawan, Senin (28/10).

Tidak diijinkannya kalangan PNS mencalonkan diri sebagai kades itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 23 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomer 03 Tahun 2010.

“PNS baru bisa mencalonkan diri sebagai kades kecuali mengajukan pensiun dini,” tandas Gundo Djoko Prijono.

Meski sudah ada SE tentang tidak diijinkannya PNS mencalonkan sebagai kades,

namun tidak dijelaskan apa sanksi bagi PNS yang ngeyel.

“Itu nanti secara otomatis panitia pilkades menolak bagi calon yang statusnya sebagai PNS,” timpalnya.

Gundo Djoko Prijono menjelaskan, SE tetang tidak diijinkannya kalangan PNS mencalonkan sebagai kades, karena di Pemkab Probolinggo masih kekurangan pegawai. “Pemkab itu masih kekurangan pegawai. Kalau PNS diijinkan mencalonkan sebagai kades, terus bagaimana,” katanya.

Diketahui sebelumnya, di Kabupaten Probolinggo rencananya ada 73 desa yang akan menggelar pilkades secara serentak. Suksesi desa itu, rencananya akan digelar 26 Nopember 2013 mendatang.

Ke-73 desa tersebar di Kecamatan Paiton, Kraksaan, Kuripan, Bantaran, Leces, Tegalsiwalan, Banyuanyar, Tiris, Krucil, Krejengan, Gading, Besuk, Pakuniran, Wonomerto, Sumberasih, Gending, Maron, Dringu, Lumbang, Pajarakan, Sumber, Kotanyar dan Sukapura.

Pilkades tahun ini, memang tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Untuk memperkenalkan figur seorang calon, mereka menggunakan “gaya-gaya” calon legeslatif dengan menebar baliho sang calon di pelosok desa.

Strategi menebar baliho itulah yang kini lagi “ngetren” untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, meski hanya sekelas pilkades.

“Pokoknya sekarang itu PNS tidak diijinkan untuk mencalonkan diri sebagai kades.

Itu SE yang kami terima dari Bupati,” pungkas Gundo Djoko Prijono.(ugi).

PERSIAPAN MOGOK NASIONAL. Buruh yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh Wilayah Tangerang Raya (KNGB) menggelar aksi di kawasan Industri Telesonik, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (28/10). Aksi tersebut untuk melakukan sosialisasi tentang rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan seluruh buruh di Indonesia pada tKamis (31/10) dengan tuntutan menaikkan upah buruh sebesar 50 persen.

Partai Hanura Gigit Jari DPKD : Dana Tak Terpakai Kembali ke Kas Daerah PROBOLINGGO - Partai Hanura Kabupaten Probolinggo saat ini gigit jari, bantuan Partai Politik (Banpol) 2012 yang harusnya diterimanya ternyata kobong. Karena dana tersebut tidak diambil oleh partai tersebut.

Menurut Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DKPP) Kabupaten Probolinggo, Tanto Walono, Senin (28/10) kemarin, semua dana yang tidak terserap termasuk dana Partai Hanura 2012 itu dikembalikan ke kas daerah.

Karena dana tersebut sampai akhir tahun 2012 kemarin pihak pengurus partai tersebut tidak mengambilnya. “Jadi dana Banpol Hanura secara otomatis dikembalikan atau hangus,” terangnya, kepada

Petugas Satpol PP mengangkat seorang gelandangan saat razia gelandangan dan pengemis (gepeng) di Jalan Raya Ngadisimo, Kota Kediri, Jatim, Senin (28/10).

Soal Proyek Papan Nama

Kadis PU Jangan Asbun PROBOLINGGO - Banyaknya proyek di Kota Probolinggo yang tidak memasang papan nama, mendapat respon dari sejumlah kalangan. Ketua Asosiasi Konstruksi Seluruh Indonesia (Aksi) Kota Probolinggo menuding Kepala Dinas PU setempat, jangan asal bunyi (asbun) untuk memberikan sanksi dengan menahan pencairan termin proyek bagi rekanan.

“Kepala PU jangan asal bicara saja, silahkan ditindak bagi rekanan yang tidak memasang papan nama proyek,” kata Ketua Aksi Kota Probolinggo, Sohabudin kepada wartawan, Senin (28/10).

Sohabudin sendiri mengaku mendukung dengan sikap tegas PU yang akan memberikan sanksi dengan menahan dana termin proyek. “Saya mendukung dengan tindakan sanksi tegas itu,” tukasnya.

Sikap dukungan Ketua Aksi Kota Probolinggo itu, karena memang banyak proyek yang tidak memasang papan nama.

Padahal, pemasangan papan nama tersebut merupakan bagian dari kewajiban dari rekanan.

“Tujuannya agar masyarakat tahu soal besarnya dana proyek itu. Kapan selesai penggarapannya. Kalau sebuah proyek tidak ada pemasangan papan nama, maka masyarakat tidak akan tahu,” katanya.

Sohabudin menjelaskan, di Kota Probolinggo tidak hanya banyak proyek yang tanpa papan nama, namun juga sebagian ada proyek yang belum selesai pengerjaanya sampai batas waktu yang sudah ditentukan. “Ini juga harus ditindak,” kata pria yang suka koleksi barang antik itu.

Persoalan proyek tanpa papan nama itu, tidak hanya mendapat respon dari Ketua Aksi Kota Probolinggo, tetapi juga sejumlah anggota DPRD setempat. “Para rekanan yang tidak memasang papan nama itu harus ditegur. Jangan dibiarkan,” ujar salah seorang anggota Komisi A, Taufiqurahman beberapa waktu lalu.

Pentingnya pemasangan papan nama tersebut, kata dia, agar masyarakat bisa tahu tentang keberadaan proyek tersebut. Sehingga masyarakat lebih mudah untuk melakukan pengawasan.(ugi).

wartawan Senin (28/10).

Menurutnya, selain itu dana bantuan banpol Partai Hanura tahun 2013 juga masih belum diambil. Jika dana banpol tahun ini juga tidak dilakukan upaya pengambilan, maka dana bantuan tersebut juga akan bernasib sama dengan tahun yang kemarin.

Batas waktu pengurusan pencairan dana tersebut, akhir bulan Desember mendatang.

Tetapi jika dalam waktu tersebut masih belum diurus maka

secara otomatis dana itu tidak bisa diambilnya. “Paling akhir tangal 26 Desember mendatang. Kalau memang dana tersebut dianggap penting maka segera untuk dilakukan upaya pengurusan pencairan dana itu,” kata Tanto Walono.

Tanto Walono, menambahkan persyaratan pencairan dana tersebut harus melampirkan proposal pengajuan, menandatangani nota kesepakatan yang dikenal dengan istilah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), menyetorkan rekening parpol, dan akan dilihat fakta integritasnya.

“Kalau paprol yang sudah menerima bantuan pada tahun sebelumnya harus uga dilampirkan surat laporan

Pertanggung Jawaban (SPJ),” tandasnya.

Menyikapi hal itu, Ketua DPC Hanura Kabupaten Probolinggo, Kasiono, mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya pengurusan pencairan dalam waktu dekat. Bahkan Kasiono juga akan menghadap langsung kepada Tanto Walono selaku kepala DKPP Kabupaten Probolinggo.

“Kami akan menghadap langsung masalah pencairan dana bapol tersebut. Untuk memastikan dana banpol tahun 2012,” kata Kasiono sembari dia juga meminta agar berita tentang ini jangan sampai ditulis terlebih dahulu.

Kendala tidak cairnya banpol Hanura untuk tahun 2012

dan 2013, disebabkan karena Sekretaris dan Bendaharanya tidak mau tanda tangan. Besaran Dana yang seharusnya diterima oleh partai Hanura senilai Rp.46,7 juta pertahunnya.

Kasiono juga membenarkan tentang tidak cairnya dana bantuan parpolnya sejak tahun 2012 kemarin. Menurutnya tidak cairnya dana tersebut, di sebabkan persoalan administrasi yakni tidak bersedianya sekretaris dan bendahara untuk menandatangani bantuan dana itu.

“Dana tersebut kami usahakan bisa dicairkan dalam waktu dekat. Karena upaya penandatanganan Sekeretaris dan bendahara telah diurus,” pungkasnya. (fud)

LISTRIK BELUM MASUK

254 Dusun di Kabupaten Probolinggo masih Gelap PROBOLINGGO - Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton Kabupaten Probolinggo nampaknya tak berpengaruh kepada warga Kabupaten Probolinggo.

Pasalnya, sebanyak 245 dusun di kabupaten tersebut masih gelap gulita ketika malam hari, karena aliran listrik belum masuk ke daerah itu.

Menurut, Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolingg, Rahmat Waluyo mengatakan, sebanyak 245 dusun masih gelap, keberadaan dusun tersebut berada di 20 kecamatan di Kabupaten Probolinggo.“Bahkan dari 254 dusun itu ,dua dusun berada di Kecamatan Paiton notabennya dusun tersebut berdekatan dengan PLTU juga belum terjangkau listrik PLN,”katanya Senin (28/10) kemarin.

Tidak terjangkuanya aliran listrik ke 245 dusun di Kabupaten Probolinggo itu, menurut Rahmat Waluyo, lantaran karena terkendala letak geografis dan anggaran.”Letak Geografisnya yang tidak memungkinkan serta anggaran yang kurang memadai, sehingga membuat dusun-dusun itu menjadi gelap gulita ,” terangnuya.

Selain di Kecamatan Paiton yang menyisakan 2 dusun belum teraliri listrik, ratusan

dusun di 19 kecamatan lainnya juga bernasib yang sama.

Untuk sisanya di Kecamatan Gending ada 41 dusun yang kategori paling banyak, disusul Kecamatan Wonomerto dengan 38 dusun, Kecamatan Pajarakan 30 dusun. Sedangkan Kecamatan Krucil 25 dusun, Kecamatan Pakuniran 20 dusun, Kecamatan Tiris19 dusun.

Kecamatan Sukapura 11 dusun, Tegalsiwalan 2 dusun, Sumber 12 dusun, dan Banyuanyar 4 dusun. Kecamatan Bantaran 5 dusun, Leces 2 dusun, Besuk 1 dusun. Kecamatan Krejengan 2 dusun, Kecamatan Lumbang 4 dusun, Kecamatan Sumberasih 3 dusun, dan Kecamatan Gading 7 dusun yang gelap kerena listrik PLN belym masuk. “Angka tersebut tentunya sangat banyak” ungkap Rahmat Waluyo.

Dalam tahun 2013 pemkab Probolinggo melalui APBD telah menganggarkan dana sekitar Rp 3 miliar untuk program listrik desa. Angaran tersebut disalurkan di tiga desa Kecamatan Sukapura yakni, Sariwani, Kedasih, dan Sapikerep.

“Selain itu masih ada program mikrohidro di Desa Andungsari, Kecamatan Tiris,” pungkasnya. (fud)

OPINI

Potret Tebang-Pilih Partai Politik

salam songkem

Kontekstualisasi Pemuda

S

oe Hok Gie mengunjungi perpustakaan umum dan beberapa taman bacaan di pinggir-pinggir jalan, di Jakarta, waktu itu. Ia sudah membaca karya sastra serius, seperti karya Pramoedya Ananta Toer. Saat kelas dua di sekolah menengah, prestasi Soe Hok Gie (dari sisi akademik dinilai) buruk. Ia diharuskan mengulang tetapi ia memilih untuk tidak mengulang. Ia mengadopsi Albert Camus; aku berontak maka aku ada.

Ia merasa dirinya manusia yang tidak percaya slogan.

Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau mengenal objeknya. Cinta tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus disertai pertumbuhan fisik yang sehat. Ia mengadaptasi filosuf Yunani, nasib baik tidak dilahirkan, tetapi diperjuangkan. Seo Hok Gie mati muda, tetapi sejarahnya hidup sampai saat ini.

Pemuda lainnya, Ahmad Wahib, ia juga mengadaptasi Camus. Ia merasa bukan nasionalis, bukan sosialis, bukan komunis dan bukan pula seorang humanis. Dia mengaku telah menjadi semuanya. Kalimat itu bermakna, melampaui kata-kata. Ia mengaku tidak mengerti keadaan di Indonesia. Sebab terdapat orang yang sudah sepuluh tahun jadi tukang becak dan tetap mbecak. Ada juga tukang cukur yang berpuluh tahun lamanya tetap menjadi tukang cukur dengan model dan penghasilan yang sama.

Seperti ada yang salah dalam mengasuh republik. Bahkan Wahib tidak saja meragukan penguasa ketika itu, bahkan pada hukum-hukum tuhan pun, ia tidak begitu yakin.

Pemuda itu melihat Indonesia di zamannya mengalami degradasi, terutama sikap dan mental untuk bertanggung jawab. Ia menemukan beberapa orang yang pada mulanya terlihat berpotensi (bertanggung jawab) tetapi menjadi pelempar tanggung jawab. Indonesia dalam bahaya jika nasionalisme rapuh. Karenanya diperlukan sosok terutama dari kaum muda untuk meluruskan bangsa yang dibengkokkan jalannya, oleh pelempat tanggung jawab itu. Butuh jasad yang bisa membaca dan mengerti untuk melepaskan diri dari kepahitan hidup ini.

Gie dan Wahib termasuk pemuda yang dikenang di republik ini. Tetapi pemuda hari ini menghabiskan waktunya untuk urusan yang tidak jelas dan nyaris tidak berpikir lagi soal bagaimana bangsa masa depan. Kegelisahan anak muda bukan disebabkan situasi bangsa melainkan kegerahan karena sesuatu yang lain pada semesta yang hedonistik. Pada dua pemuda hari ini yang duduk berdekatan dan saling kenal terasa jauh karena samasama asik dengan ponsel. Di setiap sakunya ada ponsel dengan merk berbeda-beda. Mereka sangat hobi berfoto-foto, untuk menampakkan kegenitan diri. Indonesia tidak butuh pemuda-pemuda alay seperti ini dan itu sebabnya bangsa ini memerlukan pemuda yang kontekstual-futuristik. (*)

Menyimak berita yang menyeret kasus-kasus kader Partai Politik di Indonesia, menimbulkan pertanyaan seberapa adilkah partai politik memperlakukan kader-kadernya yang teseret dalam kasus pidana?

K

asus yang menimpa kader Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Ruhut Sitompul misalnya, kita bisa melihat tendensi untuk melindungi kader partainya, yang menurut penulis tidak adil. Kasus mantan ketua umum Partai Demokrat ini, adalah pembiaran yang sama sekali tidak ada pembelaan sedikitpun, bahkan mendorong pengadilan melalui opini publik agar Anas cepat dijadikakan tersangka.

Berbeda dengan Ruhut Sitompul, meskipun “belum” separah kasus Anas Urbaningrum, Ruhut mendapat pembelaan yang luar biasa dari internal partai. Di dorongnya Ruhut sebagai ketua DPR komisi III adalah indikasi riil pembelaan Partai Demokrat terhadap Ruhut. Sebagai artis yang melambung kariernya ketika berubah menjadi politisi, tak jarang Ruhut dengan “kecerdasannya” berbicara, sering membuat cekcok dengan politisi-politisi lainnya. Tidak hanya di ruang rapat DPR, terkadang

P

eringatan hari Sumpah Pemuda baru saja berlalu, namun esensi peringatan tersebut masih terasa, salah satunya tentang substansi Sumpah Pemuda yang ditulis menggunakan ejaan van Ophuysen poin ketiga: Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diharapkan bukan lagi menjadi bahasa nasional, tetapi diupayakan menjadi bahasa dunia.

Keinginan itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, agar bahasa Indonesia tidak hanya menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia, melainkan juga bisa menjadi bahasa interaksi dengan bahasa internasional.

Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia sangat besar, sebab saat ini bahasa Indonesia sudah digunakan dan dipelajari di 45 negara. Di antara jumlah penduduk dunia yang berjumlah 7,2 miliar, bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur terbesar keempat, karena penduduk Indonesia berjumlah 240 juta. Bahkan saat ini terobosan pembicaraan sudah dilakukan dengan negara China, Australia, dan Jerman.

Selama ini, potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional juga terlihat dari anutisiasme pelajar dari 77 negara yang mempelajari bahasa Indonesia di beberapa universitas di Indonesia. Tiap tahun diperkirakan ada 700 mahasiswa asing belajar bahasa Indonesia.

Bahkan survei tahun 2013 menunjukkan persentase pelajaran bahasa Indonesia menjadi jurusan terfavorit para peserta Program Darmasiswa Republik Indonesia (DRI), mencapai 65 persen.

Selain itu, ada komunikasi perluasan penggunaan bahasa Indonesia dilakukan dengan lembaga-lembaga bahasa dunia, seperti British Council, Centre Culturel – Francais (CCF) dan Goethe Institut Jerman. Sehingga upaya itu dapat menunjang internasionalisasi bahasa Indonesia bisa segera terwujud.

Memang tidak mudah menduniakan bahasa Indonesia. Muhammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, perlu membangun kekuatan pemerintah dalam mewujudkan impian membahasaduniakan bahasa Indonesia, sebab bila dilakukan sendiri maka akan kehilangan separuh kekuatannya, bahkan bisa jadi internasionalisasi bahasa Indonesia itu sekedar ilusi.

Akan tetapi, bila pemerintah Indonesia dapat membangun kekuatan baik internal pribumi maupun di berbagai negara lainnya, maka dapat dipastikan rencana menduniakan bahasa Indonesia akan segera terwujud.(*)

di ruang-ruang diskusi Ruhut sering membuat “ulah” dan kemarahan publik.

Kasus yang sama menimpa kader Partai Golkar, juga menimbulkan kesan ketidakadilan Golkar memperlakukan kader-kadernya. Bisa dilihat kasus Choirunnisa yang tertangkap di kediaman Akil Mochtar (Ketua MK), dan merebaknya kasus Bunda Atut yang membangun politik dinasti di lumbung demokrasi. Sebagai kasus yang sama-sama merusak demokrasi, “korban” mendapatkan perlakuan yang berbeda.

Seketika itu, Choirunisa dipecat sebagai kader Golkar karena keterlibatan kasus korupsi Pemilukada Gunung Mas. Tidak ada pembelaan sama sekali. Lalu yang terjadi dengan Bunda Atut sangatlah berbeda, pembelaan mulai dari pengawalan Bunda Atut ketika ingin melakukan “persembunyian” ke Tanah Suci, sampai pembelaan yang dilakukan Golkar, misalnya penyataan “politik dinasti tidak menjadi masalah, karena sudah dilakukan secara terbuka dan transparan”.

Machievelli berpandangan bahwa untuk mendapatkan keuasaan, kesejahteraan dan kemakmuran, seorang dibolehkan menggunakan penipuan untuk ,mendapatkannya. Dalam hal ini jelas sekali apa yang dilakukan oleh partai politik hari ini, atau pemegang kekuasaan partai politik, kader yang tidak sesuai dengan keinginannya akan diasingkan. Bukan karena melenceng dari AD/ART partai atau menyelewengkannya, melainkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemegang kekuasan.

Celakanya, kasus yang melibatkan partai politik tertentu, dijadikan sebagai alat untuk menghujat oleh partai lainnya. Semaraknya kasus Atut, kelihatannya SBY tidak tinggal diam, beberapa peryataan dilontarkan dengan tujuan bermacam-macam. Pemilu 2014 bisa menjadi salah satu tujuan

partai untuk mengangkat sosok dalam partainya dengan cara menghujat partai lainnya.

Ketamakan para politisi-politisi di atas mengguncang pemikiran dan sistem ide yang tertuang dalam spirit demokrasi. Pasalnya, korupsi dan politik dinasti adalah sebuah kejahatan luar biasa yang bisa menyebabkan seluruh elemen berantakan. Perlakuan partai terhadap para kader juga mengandung bias. Penyelamatan salah satu kader dan kader lainnya didorong ke jurang hitam menujukkan ketidak sehatan perpolitikan Indonesia.

Plato juga mempunyai pemikiran “menggelikan” terkait politik, dijelaskan bahwa terkadang kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat selalu dianggap sama dengan kepentingan pribadinya untuk berkuasa.

Tidak heran jika para politisi hari ini, menjadikan partainya sebagai legitimasi mengambil kebijakan yang seolah itu adalah keputusan partai. Padahal, keputusannya adalah keputusan pribadi.

Sebagai pilar demokrasi, partai adalah harapan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, melihat kecekcokan yang terjadi di internal partai

menggabarkan ketidakseriusan dalam mewujudkan kesejahteraan. Sistem kaderisasi yang tidak maksimal, adalah faktor pola pragmatisme kader terbentuk.

Pembelaan terhadap kader partai yang terkena kasus adalah perilaku tidak wajar dalam dunia hukum, apalagi jika secara jelas dan tegas ditemukan bukti-bukti yang membuktikan bahwa kader bersalah. Pembelaan partai yang meilih-milih kadernya tidak seharusnya dilakukan partai politik.

Jikapun “korban” memberikan kontribusi yang besar terhadap partai, dan dilakukan dengan cara yang keliru, juga tidak menguatkan harus adanya pembelaan terhadap kader partai yang terlibat.

Partai politik cukup melakukan ideologisasi partai terhadap kaderkadernya. Bukan, mendorong kaderkadernya untuk bertindak koruptif demi kelanggengan penguasa partai.

Bukankah partai jelas-jelas pemikiran kolektif bukan pribadi sebagai wadah dan menjalankan fungsinya. Jika politik dinasti dan korupsi masih menjadi kegandrungan partai politik untuk melanggengkan “status quo” pemimpinnya, cukuplah partai politik dikuburkan di tempat yang aman dan tidak mengganggu kehidupan umum.

Kasus-kasus yang menimpa kader partai adalah potret buruk di dunia demokrasi Indonesia. Kepentingankepentingan di internal partai, dan saling sikut antar kader untuk memperoleh kedudukan strategis yang berpengaruh terhadap kebijakan jalannya partai, adalah kedzaliman luar biasa yang dilakukan partai politik dan harus segera dihanguskan, biar tidak menjalar!= *) Peneliti dan Advokasi Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyayakarta

Migas dan Garam; Karapan Sapi yang Tertinggal

Bahasa Dunia

A

7

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO. 0228 | TAHUN II

Jika dulu, berbicara tentang Madura dapat dipastikan pembicaraan kita tidak akan lepas dari eksisnya budaya karapan sapi. Sebab, Madura adalah daerah yang terkenal lekat dengan karapan sapi sebagai icon daerahnya. Sehingga ketika muncul kata Madura, maka terngiang kebudayaan karapan sapi sebagai salah satu dari sekian banyak kebudayaan Madura.

T

etapi belakangan ini dan tidak menutup kemungkinan akan seterusnya, berbicara Madura tidak lagi berbicara tentang Karapan Sapi tetapi muncul pembahasan tentang migas dan garam. Minyak dan gas serta garam di madura telah menjadi perbincangan hangat di tatanan kaum intelektual, birokrat, dan pengusaha di Madura. Madura seolah tak lagi berani untuk tampil sebagaimana daerah yang memiliki icon daerah berbudaya, tetapi tampil sebagai daerah yang dapat menghasilkan banyak uang hingga menjadi daerah rebutan banyak orang. Dalam hal ini oleh para penguasa dan pengusaha di Madura, termasuk Pengusaha tingkat Nasional.

Karapan sapi yang biasanya menjadi topik utama saat berbicara Madura, kini eksploitasi dan eksplorasi migas seolah mewakili perbincangan

dari keseluruhan masyarakat Madura, dari karapan sapi beralih ke perkembangan migas. Bahkan diyakini, Madura akan lebih tampil elegan dan memiliki masyarakat sejahtera saat ia dapat memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di perut bumi Madura. Tak pelak, minyak dan gas menjadi rujukan utama. Sebab, Madura adalah daerah yang menyimpan potensi migas dimana-mana, terutama di ujung timur Madura, Sumenep. Sesuai data kantor ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Kabupaten Sumenep, ada 10 titik yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi, dan dua diantaranya sudah melakukan eksploitasi, yaitu Blok Maleo oleh PT Santos Energi dan Blok Kangean ABCD yang dimotori oleh PT Kangean Energi Indonesia(PT KEI). Sementara 7 Blok lainnya seperti East Kangean, Nort Kangean, Nort Eas Madura, Nort Sepanjang, dan Blok Sibaru. Tentu, menurut akal sehat dengan sepuluh titik yang ada jika kemudian dimanfaatkan secara bersih, migas dapat menjamin kesejahteraan rakyat.

Tidak salah jika para pemuda Sumenep sering kali menuntut tranparansi bagi hasil dana migas, banyak kalangan meminta dana bagi hasil migas di publis agar diketahui oleh banyak kalangan. Sebab, dana migas selain berpotensi menjadi jaminan atas kesejateraan rakyat juga berpotensi diselewengkan oleh dua pihak yang mempunyai kebijakan penuh (pemerintah dan perusahaan). Kekhawatiran demikian sebetulnya tidak dapat dinilai sebagai ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan, akan tetapi kekhawatiran demikian menjadi wajar saat tradisi kong-kalikong mulai dibudayakan.

Perlu diakui bahwa masyarakat kita sudah mulai cerdas. Kecerdasan itu semakin tajam dan terlatih dengan kondisi sosial yang sering menipu dirinya.

Saat ESDM menyatakan bahwa Sumenep adalah daerah yang memiliki 10 titik potensi migas, masyarakat Sumenep kembali bangkit dan memiliki harapan untuk hidup sejahtera.

Namun, lagi-lagi, fakta berbicara lain harapan itu semakin hari semakin pupus. Kesejahteraan itu tak kunjung menghampiri masyarakat Sumenep malah justru dalam skala nasional angka kemiskinan semakin meningkat. Lalu, dengan cara apa masyarakat kita akan menjadi sejahtera?

Seperti yang disampaikan di atas, Madura menjadi daerah fenomenal dengan migas yang dikandungnya.

Daerah Madura (terutama bagian paling timur, Sumenep) dengan sepuluh titik migasnya menjadi perbincangan semua kalangan. Setiap hari semua kalangan membincang perjalanan eksplorasi dan eksploitasi migas. Tentu, kondisi ini membuat orang asing atau paling tidak orang luar Madura ketika bertandang ke pulau garam bukan lagi dihadapkan pada wacana publik tentang ciri khas Madura akan tetapi lebih banyak bertemu dan berhadapan dengan diskusi para elit tentang migas yang masih belum selesai-selesai, karena penuh dengan tumpang tindih kepentingan dari sebagian elemen.

Larutnya pembahasan migas menunjukan ada yang salah dalam proses eksploitasi dan eksplorasinya. Semakin banyak orang membahas tentang migas, tentu semakin kian menjustifikasi bahwa perjalanan migas di Madura -Sumenep khususnya- ada yang keliru. Sampai hari ini, yang menjadi isu urgen adalah transparansi dana bagi hasil migas. Ada yang bilang, uang satu isi akan melahirkan kedamaian dan kesejahteraan tetapi pada sisi yang lain akan melahirkan kecongkakan dan ketidakpedulian. Konsep demikian, dipakai oleh masyarakat banyak sehingga tidak salah jika masyarakat kita sering kali melahirkan sikap ketidakpercayaan terhadap pemangku kabijakan. Dan ketidak percayaan itu berangkat dari beberapa kasus pejabat kita yang diringkus KPK akibat main-main dengan uang.

Madura sebagai pulau yang berbudaya, kini problem sosial yang melilit Madura menjadikan pulau yang satu ini mulai kehilangan icon daerahnya.

Kenapa tidak, dari elemen bawah

hingga paling atas sulit menemukan perbincangan tentang karapan sapi, sapi sonok dan kebudayaan Madura lainnya. Eksistensi kebudayaan yang ada di Madura patut dipertanyakan.

Karena, kebudayaan akan semakin kuat saat publik terus memperhatikan dan menseriusi. Tidak cukup hanya itu, mempertahankan kebudayaan merupakan tindakan mencari jati diri dan ciri khas daerah.

Kesadaran demikian menjadi niscaya saat semua elemen –terutama kaum elit- berpangku tangan tidak lagi sibuk dengan urusan perkembangan sumber daya alam, yang ujung-ujungnya kecimprat atas permainan birokrasi yang menindas.

Perlu diakui, akan terasa berbeda dulu dengan sekarang saat orang luar Madura bertandang ke pulau garam ini. Jika dulu semua orang dihadapkan dengan ciri khas orang Madura kini, orang akan lebih dulu dihadapkan dengan persoalan Migas yang njelimet (untuk tidak mengatakan ada yang salah). ditambah lagi dengan harga garam yang menjadi persolan serius di bumi sumekar ini.= *) Kordinator Lembaga Student Crisis Center PC.IPNU Sumenep

Menerima tulisan dalam bentuk opini, puisi, cerpen, dan resensi buku. panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@ gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHR A GA

88

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO. 0228 | TAHUN II

SELASA 29 OKTOBER 2013

Lazio Akhiri Tren Negatif ROMA - Lazio mengakhiri rangkaian tren negatifnya dalam lima laga terakhir setelah mengemas kemenangan 2-0 atas Cagliari di Stadion Olimpico dalam lanjutan pertandingan Serie A Liga Italia, Minggu (27/10) waktu setempat atau Senin (28/10) dini hari WIB. Setelah menjalani musim impresif di musim lalu, Lazio kini harus menemui jalan terjal. Mereka bahkan tidak pernah menang dalam tiga laga Serie A sebelum menumbangkan Cagliari. Lazio tercatat hanya meraih hasil imbang 2-2 atas tim promosi Sassuolo, seri 0-0 melawan Fiorentina, dan tumbang 1-2 dari Atalanta. Satu skor kaca mata lainnya diraih mereka di ajang Liga Europa saat menghadapi Limassol.

PENENTU. Fernando Torres meluapkan kegembiraannya bersama fans Chelsea usai mencetak gol kemenangan Chelsea atas Manchester City.

Drama Menit Terakhir Mourinho Minta Maaf Atas Perayaan Gol yang Berlebihan Tampil di hadapan pendukung sendiri, Lazio sempat kerepotan meladeni permainan Cagliari hingga pertengahan babak pertama.

Bahkan skor kaca mata bertahan sampai jeda.

Pelatih Lazio Vladimir Petkovic kemudian memutuskan memasukkan Miroslav Klose dan Micheal Ciani di babak kedua guna menambah daya dobrak tim. Keputusan itu terbukti jitu ketika Klose berhasil memecah kebuntuan laga melalui sundulannya setelah menerima crossing Candreva pada menit ke52. Ini adalah gol kedua Klose dalam 18 laga Serie A terakhir sekaligus menjadi pemecah telur golnya sejak Agustus silam.

Tiga menit berselang, Klose kembali menebar ancaman dan memaksa Fransesco Pisano melakukan handball untuk menghentikan laju bola. Candreva yang menjadi eksekutor penalti sukses mengonversi peluang lewat titik putih. Cagliari hampir memperkecil kedudukan ketika Daniele Conti melepaskan tendangan bebas, tetapi kiper Lazio Federico Marchetti masih mampu mengantisipasinya dengan baik. (espn/aji)

Arsenal Siap Hadapi Laga-Laga Berat

LONDON - Bek Arsenal asal Jerman Per Mertesacker mengaku timnya siap menjalani laga-laga berat pada pekan-pekan mendatang. Mereka akan menghadapi partai-partai besar pekan ini dan pekan depan yaitu melawan Liverpool di Liga Utama Inggris akhir pekan ini, kemudian melawan Chelsea di Piala Liga Inggris, kemudian bertandang ke Borussia Dortmund di ajang Liga Champions.

Meski akan melewati pekan-pekan sulit karena melawan tim-tim kuat, “The Gunners” yakin mereka bisa mengatasinya, terutama karena baru saja memetik kemenangan 2-0 atas Crystal Palace pada akhir pekan lalu.

“Palace adalah ujian yang bagus bagi kami dan kemenangan atas mereka menjadi modal penting buat kami menjelang laga-laga berat pekan depan,” ujar Mertesacker.

Bek Tim Nasional (Timnas) Jerman itu melanjutkan, “Kami ingin kembali menjadi sebuah tim yang kuat secepat mungkin. Apa yang sudah kami perlihatkan sudah cukup bagus tetapi masih ada banyak ujian di depan dan akan sangat krusial. Dengan memulai musim secara baik, kami memperlihatkan bahwa kami sudah mengalami banyak kemajuan dibandingkan dua musim terakhir.” (sky Sports/aji)

LIVEONTV Rabu, 30 Oktober 2013 SERIE A Atalanta vs Inter Milan 02:45 WIB di TVRI LA LIGA SPANYOL Celta Vigo vs Barcelona 04:00 WIB di RCTI/Star Sports

Kamis, 31 Oktober 2013 SERIE A AC Milan vs Lazio 02:45 WIB di TVRI Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho meminta maaf atas aksinya yang berlebihan saat merayakan gol kemenangan timnya atas Manchester City pada “big match” Liga Primer Inggris di Stamford Bridge Minggu (27/10) tengah malam WIB. Mourinho menaiki tribun dari belakang bangku cadangan Manchester City untuk merayakan gol kedua Chelsea yang dicetak Fernando Torres guna merayakannya bersama fans “The Blues”.

Atas tindakannya itu, pelatih Manchester City Manuel Pellegrini tidak mau berjabat tangan dengan Mourinho seusai laga. Tetapi Mourinho mengaku kecewa dengan tindakan Pellegrini tersebut. Alasannya, dia hanya ingin meluapkan kegembiraannya bersama putranya yang duduk di belakang bangku cadangan Manchester City.

“Saya kira Chelsea salah karena saya ingin membeli tiket untuk putra saya, tetapi mereka memberi tiket selama satu musim untuk anak saya persis di belakang bangku cadangan lawan.

Saya harap mereka mengganti tiket-tiket itu dan menempatkan anak saya di belakang bangku cadangan tim saya. Saya berlari ke arahnya. Sekali lagi, saya berlari kepadanya. Saya sudah berjanji bahwa akan berlari kepadanya dan Anda bisa saksikan itu lagi pada pertandingan berikutnya bahwa dia berada di sana,” kata pelatih asal Portugal itu.

Dia melanjutkan, “Ini adalah drama di menit terakhir.

Saya mengalahkan Manchester City pada menit terakhir saat masih melatih Real Madrid dengan skor 3-2 di Liga Champions musim lalu. Bila Manches-

ter City percaya bahwa putra saya ada di sana, itu luar biasa.

Tetapi kalau tidak, saya meminta maaf, bila menurut mereka saya melakukan kesalahan.”

Pellegrini langsung berjalan menuju ruang ganti setelah wasit meniup peluit panjang pertanda pertandingan berakhir dan menolak berjabat tangan dengan Mourinho. “Saya tidak menduga dia merayakan gol itu secara berlebihan. Ini normal, tetapi saya memang tidak ingin berjabat tangan dengannya,” kata Pellegrini.

Mourinho tidak ingin mengomentari reaksi pria asal Cile itu. “Dia kalah pada menit terakhir dan saya simpati dengan dengan itu. Dalam budayabudaya lain dan negara lain, kami berjabat tangan sebelum pertandingan dan itu sudah cukup. Pada akhir pertandingan kami tidak melakukannya lagi. Di Madrid, biasanya saya tidak pernah lakukan itu dan karena itu saya tidak merasa adanya tidak saling menghormati. Bila dia sedih karena hasil pertandingan, saya mengerti. Bila dia sedih karena berpikir saya melakukan sesuatu yang salah, saya juga menerimanya dan tidak masalah buat saya,” papar mantan pelatih Inter Milan dan FC Porto itu lagi.

Menang Dramatis Chelsea menekuk Manchester City secara dramatis dengan skor tipis 2-1 dalam lanjutan pertandingan Liga Utama Inggris. Ini adalah tim besar pertama yang berhasil mereka kalahkan musim ini. Sebelumnya, “The Blues” hanya mampu meraih hasil imbang ketika menghadapi Manchester United dan Tottenham Hotspurs. Hasil itu sekaligus menjadi pembuktian lain bagi Fernando Torres yang mencetak

MAN. CITY

CHELSEA FC 2 4 11 3 17 16 25

TERBURUK JOE HART

5.8

1 Gol Offside 2 15 Foul Corner 6 Throw-in 13 Dribble 9 Tekel 22

82%

42%

46%

Umpan Sukses

Bola atas Sukses

Penguasaan Bola

84%

58%

54%

TERBAIK F. TORRES

8.3

SUNAN gol penentu kemenangan serta menyumbang satu assist. Torres juga melesakan dua gol saat Chelsea membungkam Schalke 3-0 di ajang Liga Champions tengah pekan lalu.

Chelsea mendapatkan peluang emas untuk memimpin melalui Torres pada menit ke29. Lolos dari jebakan off-side,

sang striker menerima umpan silang dari Frank Lampard. Namun, tendangan Torres justru melambung di atas mistar gawang meskipun sudah berhadapan satu lawan satu dengan kiper City Joe Hart.

Ternyata gagalnya peluang itu menjadi penanda kebangkitan penyerang Timnas Spanyol.

Empat menit berselang, akselerasi Torres dari sisi sayap kiri City tidak mampu dihentikan Gael Clichy. Merangsek hingga ke dalam kotak penalti, Torres melepaskan umpan datar ke muka gawang yang langsung diteruskan Andre Shcurrle ke gawang yang tidak terkawal.

Torres semakin menggila.

Pada menit ke-37, ia kembali melalukan solo run hingga kotak penalti dan tanpa berpikir panjang langsung melepaskan tendangan dari sudut sempit. Akan tetapi, sepakan indah itu masih digagalkan mistar gawang.

Tertinggal satu gol membuat City mencoba meningkatkan agresivitas serangan di interval kedua. Hasilnya pun langsung terlihat ketika Sergio Aguero sukses menyamakan kedudukan saat laga baru berjalan empat menit. Lolos dari jebakan offside, Aguero berhasil menaklukkan Petr Cech usai memanfaatkan sodoran Samir Nasri. Ketika laga sepertinya akan berakhir seri, Torres tampil sebagai pahlawan kemenangan tuan rumah.

Pada masa injury time, ia berhasil memanfaatkan blunder yang dilakukan Nastasic dan Joe Hart. Nastasic berupaya mengamankan bola lambung dengan tandukannya ke pelukan Joe Hart, tetapi tanpa diduga sang kiper justru maju meninggalkan gawang untuk merebut bola tersebut. Kedua pemain tersebut pun jatuh berbenturan, dan Torres yang berlari dari belakang merebut bola dan tinggal menceploskan si kulit bundar ke gawang yang kosong.

Tambahan tiga poin ini membawa Chelsea naik ke posisi runner-up dengan raihan 20 angka. Mereka hanya berselisih dua poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen. (sky sport/aji)

Atletico Madrid Menang Besar MADRID - Penampilan gemilang David Villa membawa Atletico Madrid menumbangkan Real Betis dengan skor telak 5-0 dalam lanjutan pertandingan La Liga Spanyol di Stadion Vicente Calderon, Minggu (27/10) waktu setempat atau Senin (28/10) dini hari WIB. Villa yang terbuang dari Barcelona seakan ingin menunjukan eksistensinya di panggung La Liga setelah memborong dua gol. Sementara, tiga gol sisanya masing-masing dilesakan Oliver Torres, Gabi Fernandez, dan Diego Costa.

Kemenangan ini juga membuat “Los Rojiblancos” terus menempel Barca. Mereka kini hanya terpaut satu poin di tabel klasifika dan unggul lima angka dari rival sekota Real Madrid.

Gap poin atas Madrid itu juga tidak lepas dari kekalahan yang diderita “El Real” dalam laga El Clasico pada sehari sebelumnya. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Betis berada dalam masalah karena tergelincir ke zona degradasi.

Baru 20 detik pertandingan berjalan, Atletico sudah unggul atas tamunya melalui pe-

main muda Oliver yang gagal diantisipasi Guillermo Sara. Ini merupakan momen spesial bagi pemuda 18 tahun itu. Oliver melakukan debutnya di laga ini dan langsung mencetak gol perdananya bagi Atletico di La Liga.

Gol tersebut sekaligus menutup

babak pertama bagi keunggulan tim tuan rumah.

Atletico tampil lebih agresif di babak kedua. Tendangan voli Juanfran menandai serangan tuan rumah tetapi masih mampu diantisipasi oleh kiper Stephan Andersen yang menggan-

tikan kiper Sara akibat cedera.

Atletico akhirnya sukses menggandakan keunggulan melalui aksi Villa pada menit ke-52.

Felipe Luis melepaskan crossing yang diterima Villa di tiang jauh. Bomber yang mengantarkan Timnas Spanyol juara Piala

Dunia 2010 ini langsung meneruskan bola dari jarak dekat.

Empat menit berselang, Villa kembali mencetak go. Pemain berjuluk “El Guaje” berhasil memanfaatkan umpan sodoran dari sisi kanan dan mengecoh dua bek sebelum melepaskan tembakan terukur menghempaskannya ke gawang Andersen. Atletico semakin berbahaya. Costa tidak mau ketinggalan mencetak gol setelah menerima umpan dari Villa pada menit ke-65. Gabi Hernandez menutup pesta gol skuat Diego Simeone di pengujung laga saat sepakannya yang diarahkan ke tiang jauh gagal dibendung kiper lawan.

Kemenangan telak juga diraih Villareal. Tim Kapal Selam Kuning melumat tamunya Valencia dengan skor telak 4-1 pada laga di Estadio El Madrigal. Dua dari empat gol tim yang baru promosi ke divisi utama musim ini dicetak pemain asal Meksiko, Giovani Dos Santos masing-masing pada menit ke-49 dan 84. Sedangkan dua gol lainnya diciptakan Hernan Perez pada menit ke-22 dan Ikechukwu Uche pada menit ke-17. (espn/aji)

Taneyan Lanjang SELASA 29 OKTOBER 2013 NO.0228 | TAHUN II

SELASA

29 OKTOBER 2013

1 9

DEMONSTRASI BAYARAN

KNPI Mencurigai OKP

dony/riyan/koran madura

DEMO. Para demonstran dari dua organisai PMII Cabang Sampang (kiri) dan GMNI Cabang Bangkalan (kanan) sedang menggelar demo dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda di depan kantor Pemkab Sampang dan kantor DPRD Bangkalan, Senin (28/10).

Sumpah Pemuda Tak Lagi Bertuah Di Bangkalan Bentrok, di Sampang Berlangsung Damai BANGKALAN – Tuah Sumpah Pemuda yang dikeramatkan, kini tampaknya sudah pudar. Terlihat dari aksi peringatan hari Sumpah Pemuda yang tak lagi mencerminkan kepribadian luhur. Padahal isi Sumpah Pemuda mengilustrasikan semangat perdamaian untuk Indonesia.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bangkalan, ketika menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD setempat, Senin (28/10), berlangsung ricuh dan terlibat saling serang dengan petugas kepolisian yang sedang bertugas mengawal pengamanan.

Unjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda itu awalnya berlangsung damai. Namun, situasi mulai memanas ketika puluhan mahasiswa tak kunjung ditemui oleh anggota DPRD. Mahasiswa mulai merangsek dan memaksa masuk untuk menemui para wakil rakyat dengan menerobos barisan polisi yang sedang bertugas di depan pintu gedung dewan. Praktis keributan tak dapat dihindarkan, mahasiswa dan aparat kepolisian terlihat saling dorong dan baku hantam, hingga melebar ke taman DPRD. Keributan akhirnya mereda setelah sejumlah perwira termasuk Kabag Ops Polres Bangkalan Kompol Abdur Rohim

datang melerai. Mahasiswa kembali ke barisan setelah Wakil Ketua DPRD Bangkalan Rizky keluar menemui mahasiswa. Dalam keributan ini, dua mahasiswa terkena bogem mentah dan satu polisi luka gores di atas alis sebelah kiri.

"Coba bapak datang lebih awal, tidak akan terjadi keributan seperti ini. Awalnya damai, tapi sekarang kami malah dipukuli," teriak Korlap Aksi Dony Juliansyah.

Mendengar itu, Rizki mencoba menenangkan mahasiswa dan memberikan penjelasan atas keterlambatannya.

Ia meminta maaf atas keterlambatannya menemui para mahasiswa, karena sedang melaksanakan rapat terkait anggaran 2014. "Mohon dimaafkan, kami sedang rapat terkait anggaran 2014, sehingga kami terlambat, " jelasnya.

Sebelumnya, mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Bangkalan. Mereka menuntut peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komponen Indeks Pem-

bangungan Manusia (IPM), menuntut pengawalan Perpres Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dalam keterkaitan pembangunan Bangkalan.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan peningkatan partisipasi publik dan transparansi kuota rekrutmen CPNS di Bangkalan, yang sesuai prosedur Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Dalam orasinya,mahasiswa juga mempertanyakan jumlah kouta CPNS yang akan diterima pada tes THL K1 dan K2 yang berjumlah hampir 6.000 orang tersebut.

Damai Sementara di Sampang, sejumlah mahasiswa menggelar aksi damai memperingati hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober di depan kantor Pemkab Sampang, Senin (28/10). Aksi yang diprakasai para aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu mencoba menggugah kembali jiwa nasionalisme pemuda dalam konteks kekinian melalui aksi teatrikal.

Pembantu Korlap Aksi Moh Jakfar mengaku prihatin dengan sepak terjang sebagian besar pemuda hari ini. Sebab, menurutnya, pemuda hari ini sudah

LONG MACH. Sejumlah massa demonstran saat melakukan long mach menuju kantor Pemkab Sampang, Senin (28/10).

riyan/koran madura

mulai terseret oleh budaya hedonisme dan lebih mementingkan diri sendiri.

Sehingga mereka jauh dari upaya-upaya ikut memikirkan kemajuan bangsa ke depan. ”Meskipun tidak semuanya, pemuda hari ini sudah tidak lagi peduli terhadap nasib bangsa ke depan. Makanya, aksi damai (memperingati hari sumpah pemuda) ini tujuannya menggungah kembali semangat para pemuda tangguh yang peduli terhadap nasib bangsanya,” ujar salah satu pengurus Cabang PMII Sampang tersebut.

Berdasarkan pantuan lapangan, puluhan mahasiswa di Kabupaten Sampang menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 85 dengan aksi turun ke jalan. Dimana, dalam aksi damai tersebut para mahasiswa melakukan longmarch yang dimulai dari depan pasar Srimangunan jalan Wahid Hasyim hingga taman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang di jalam Jamaluddin, dengan menyoroti jiwa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan pemuda yang mulai luntur akibat perkembangan jaman Sementara itu, Korlap aksi Zainuddin di sela-sela orasinya mengatakan, langkah turun ke jalan yang dilakukan para mahasiswa ini untuk menyuarakan kepada masyarakat umum khususnya para pemuda bahwa Hari Sumpah Pemuda tidak hanya sekedar seremonial.

Tetapi makna yang sangat penting menumbuhkan jiwa saling memiliki dan menjaga persatuan bangsa. "Hari peringatan ini bukan hanya seremonial saja tapi harus benar-benar bisa menumbuhkan jiawa nasionalisme," teriaknya.

Zainuddin menambahkan, untuk kedepannya generasi muda di Sampang mampu merubah pola fikir hedonis menjadi menset yang kritis sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial. Disis lain, dirinya juga selain longmarch, puluhan mahasiswa juga melakukan aksi jalan mundur sebanyak 29 langkah sebagai tahun lahirnya sumpah pemuda dan treatrikal peran Pemkab Sampang yang minim dalam memberi ruang aspirasi dari generasi muda. "Ini sebagai bentuk aspirasi pemuda di sampang agar tidak selalu negatif pandangan pemuda dan harus bisa berfikir positif," jelasnya. (dn/ryn/rah)

PROYEK

Komisi C Turun ke Lapangan SUMENEP – Komisi C DPRD Sumenep akan turun ke lapangan untuk memastikan proyek di Dusun Talambung, Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, dan Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, yang dinilai tidak sesuai spek.

Dua proyek tersebut memang pernah dikeluhkan warga karena dinilai tidak sesuai dengan spek. Beredar kabar, fondasinya tidak menggunakan rabat beton, dan untuk beton yang digunakan juga terlalu rapuh, karena campuran semennya terlalu sedikit.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep, Husen mengatakan dirinya dalam waktu dekat akan turun ke lokasi proyek tersebut. “Memang benar, kami akan melakukan kroscek langsung ke lapangan. Sebab,

itu merupakan tugas dari kami sebagai badan legislatif,” katanya.

Jika dalam kroscek tersebut ditemukan indikasi penyimpangan maka dewan tidak akan segan untuk mengeluarkan surat rekomendasi. “Jika nantinya sudah ditemukan banyak pelanggaran, maka kami tidak akan segan untuk mengeluarkan surat rekom pengalihan tempat ataupun akan direkom ke Kejari,” tegasnya, Senin (28/10).

Menurut Husen, sekalipun proyek itu tidak semuanya bersumber dari dana APBD, namun jika ditemukan pelanggaran tetap akan merugikan negara. ”Dari manapun anggarannya itu dalam heringnya pasti menggunakan dana APBD setempat. Oleh sebab itu, kami

“Jika nantinya sudah ditemukan banyak pelanggaran, maka kami tidak akan segan untuk mengeluarkan surat rekom pengalihan tempat ataupun akan direkom ke Kejari,”

Husen

Anggota Komisi C DPRD Sumenep

akan menggunakan fungsi saya sebagai legislatif,” terangnya.

Sementara, Kepala Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Eri Susanto mengatakan, dirinya mengaku telah melakukan pertemuan dengan balai besar, sehingga dipastikan kedepannya akan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ada. ”Sesuai dengan perintah dari Balai Besar, yang tidak sesuai dengan spek itu dibongkar. Saat ini sebagian sudah ada yang dibongkar, seperti yang ada di Desa Daramista,” jelasnya.

Dan jika pekerjaan itu tidak segera diperbaiki, maka kemungkinan besar akan ditolak oleh balai besar. ”Ya kalu tidak dperbaiki, maka tentunya itu tidak akan dibayar,” tegasnya. (edy/mk)

PAMEKASAN - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan menengarai adanya beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) di wilayah itu yang melakukan bisnis unjukrasa. Aktivis OKP itu, bukan hanya menjadi penggerak demo, melainkan juga menjadi peserta aksi dengan isu-isu pesanan.

Ketua KNPI Pamekasan, Nur Faizal mengatakan pihaknya sudah lama mendengar ada binis demo yang dilakukan oknum aktivis OKP dengan gerakan menyoroti kebijakan Pemerintah Daerah. Gerakan itu tidak murni untuk kepentingan masyarakat, melainkan karena bayaran.

Umumnya, jelas Faizal, OKP tersebut tidak tergabung dalam KNPI, karena tidak memiliki struktur berjenjang, mulai dari tinggat daerah sampai tingkat pusat, seperti organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan organisasi kepemudaan resmi lainnya.

Menurutnya, OKP yang melakukan bisnis demo itu mudah sekali dikenali. Salah satu inIni yang membuat dikatornya adalah pengawalan terhadap salah kami khawatir, jika satu kasus. Dalam demo OKP di Pamekasan pertama akan terlihat sudah melakukan begitu kuat, tapi setegerakan dengan lah itu hilang, sehingga bisnis demo, muncul dugaan OKP itu maka akan terjadi patut dicurigai. krisis pemuda "Ini yang membuat yang benar-benar kami khawatir, jika OKP peduli terhadap di Pamekasan sudah kepentingan melakukan gerakan dengan bisnis demo, maka masyarakat kecil,” akan terjadi krisis pemuda yang benar-benar Nur Faizal peduli terhadap kepentKetua KNPI ingan masyarakat kecil," Pamekasan katanya.

Bahkan, lanjut Faizal, tidak jarang aksi unjukrasa mereka batal digelar, padahal izin kepolisian sudah terbit. Mereka membatalkan aksinya, diduga karena sudah menerima bayaran disertai permintaan untuk tidak melakukan unjukrasa.

Semestinya, jelas Faizal, organisasi kepemudaan itu tidak hanya melakukan gerakan turun ke jalan yang cenderung mengganggu aktifitas umum, melainkan aktif melakukan penyadaran dan pemberdayaan masyarakat.

Terhadap OKP berbisnis demo itu, kata dia, KNPI tidak berhak melakukan pembinaan, karena tidak bergabung di dalam komite. Yang berhak melakukan pembinaan adalah Bagian Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas). Sebab, organisasi itu terdaftar secara resmi di instansi tersebut.

Di kabupaten Pamekasan OKP yang bergabung dalam KNPI berjumlah 16 organisasi. Diantara organisasi itu antara lain, PMII, HMI, GMNI, IPNU, kepemudaan Ansor, dan kepemudaan Muhammadiyah, serta organisasi kepemudaan lain yang memiliki struktur berjenjang hingga tingkat pusat. (oni/muj/rah)

Neter Kolenang

Keseharian Eka

T

erkadang kita enggan untuk berbuat jika hanya menguntungkan orang lain. Padahal, menurut Eka Eva Lusiana, semua yang kita lakukan akan kembali pada diri sendiri. Sekalipun secara kasat mata terlihat kurang bermanfaat untuk pribadi, tapi pada hakikatnya mendatangkan keuntungan.

“Apa yang kita lakukan tiada lain hanya untuk diri sendiri,” tutur perempuan kelahiran 19 Januari 1990.

Karyawan Bank BTPN Syariah itu mengaku tidak memilah dan memilih pekerjaan. “Yang penting bagi saya apa yang saya lakukan adalah pekerjaan yang halal. Saya tidak pilih pekerjaan,” ungkap Eka, panggilan akrabnya dikalangan rekan-rekannya.

Dengan demikian, cewek yang mengaku suka membaca novel ini tidak pernah mengeluh dan menunda-nunda pekerjaan.

Prinsipnya, semakin ditumpuk beban semakin menumpuk dan berat. (mk)

Eka Eva Lusiana Karyawan Bank

10

SUMENEP

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO. 0228 | TAHUN II

Sumpah Pelajar

Puluhan pelajar di Kecamatan Ganding merayakan Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10). Mereka melakukan aksi jalan kaki sepanjang 1 kilometer sambil mengibarkan bendera merah-putih dan sejumlah poster yang berisi kecaman terhadap koruptor, mafia pendidikan, mafia hukum dan pemimpin yang tidak adil. Puluhan siswa tersebut mengajak seluruh pemuda dan elemen masyarakat untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam menjaga keutuhan bangsa, utamanya dalam konteks persatuan dan kesatuan. Pantauan Koran Madura mereka rela berpanas-panasan di pinggir jalan raya Ganding-Lenteng hanya untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, dan secara serentak mereka membacakan ikrar Sumpah Pemuda. Kemudian mereka membubuhkan tandatangan di atas kain putih sepanjang 10 kilometer.

PNS Wajib Berpakaian Adat DARI SUMENEP

PASCA PEMBAKARAN KANDANG

Ambunten Belum Kondusif

SUMENEP – Pasca pembakaran kandang sapi milik Matrabu, warga Dusun Batu Tengang, Desa Beluk Kenek, Kecamatan Ambunten, Sabtu malam kemarin, hingga saat ini kondisi desa tersebut belum kondusif. Warga sekitar merasa khawatir terjadi aksi serupa.

Satyadi, 32, warga Desa Beluk Kenek, Ambunten, mengatakan, sejumlah warga memang sengaja melakukan patrol dan berjaga di rumah Matrabu. Hal itu untuk mengantisipasi adanya kemungkinan buruk yang bakal terjadi di sana. ”Kami tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya, karena penemuan sapi di Desa Campor Timur, kemarin, belum tentu orang sini pelakunya,” katanya, Senin (28/10).

Warga yang berjaga di rumah Matrabu lengkap dengan berbagai macam senjata, Warga yang seperti senjata berjaga di rumah tajam, pentungan, Matrabu lengkap batu, maupun dengan berbagai senjata lain. Hal macam senjata, itu sebagai pelindseperti senjata ung khawatir ada tajam, pentungan, serangan secara tiba-tiba. batu, maupun Lebih lanjut, senjata lain.

Satyadi menjelaskan, pihaknya mengaku sangat kecewa dengan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan yang didiuga dilakukan warga Bukabu. Karena pelaku pencurian sapi tersebut belum tentu Dulgani. ”Kalau memang sudah jelas pelakunya tidak masalah, kalau salah kan cuma menambah dosa saja,” imbuhnya.

Sementara Rusdi (45), warga Desa Bukabu, menjelaskan, pihaknya melakukan penjagaan di desanya untuk mengantisipasi adanya balas dendam dari warga Beluk Kenek, karena orang Beluk Kenek menduga orang Bukabu yang melakukan pembakaran kandang sapi milik Dulgani. ”Kami tidak tahu menahu tentang siapa yang melakukan pembaakaran tersebut, yang jelas bukan kami,” elaknya.

Sementara Kapolres Sumenep AKBP MArjoko, melalui Kapolsek Ambunten, Iptu Supardi, saat dihubungi melalui telepon selulernya masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Dirinya masih mengkuti rapat di Mapolres Sumenep. ”Mohon waktu ya masih rapat di Polres,” dalam pesan singkat yang diterima wartawan Koran Madura. (edy/mk)

Dewan Merasa Keberatan dengan SE Pakaian Adat SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep (Pemkab) mengeluarkan surat edaran (SE) tentang kewajiban semua jajaran pemerintah untuk mengenakan pakaian adat kerajaan (bangsawan) pada hari jadi Kabupaten setempat ke-744. Kamis (31/10), Sumenep akan memperingati hari jadi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto, mengatakan, kewajiban berpakaian adat pada hari jadi merupakan salah satu refleksi untuk menyemangati hari jadi Kabupaten Sumenep yang ke 744.

“Selain itu, motivasi kewajiban berpakaian adat kepada para PNS dan semua jajaran pemerintahan untuk menyebarluaskan pakaian adat Sumenep yang sarat dengan nilai sejarah, termasuk agar para PNS punya rasa memilik terhadap hari jadi Kabupaten Sumenep,” katanya, Senin (28/10) kepada wartawan Dia menjelaskan bahwa ada banyak generasi kita sudah tak lagi peduli pada warisan sejarah.

“Sehingga dengan berpakain itu spirit mengingat para warisan sejarah pendahulu kita terus mengkristal dan menjad motivasi untuk memiliki,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih jauh terkait pakaian itu, kata Hadi, pakaian adat ala kerajaan itu akan

berlaku selama dua hari, yakni dari tanggal 31 hingga 1 November 2013. “Sementara pada momenmomen lain tetap menggunakan pakaian struktural bikinan SKPD,” tambahnya.

Menanggapi pertanyaan apakah tidak terlalu memberatkan terhadap para PNS karena pakaian itu berlaku selama dua hari saat kerja, Hadi menyatakan tak ada yang memberatkan, karena pakaian adat itu juga pernah diberlakukan. “Jadi, saya kira tak memberatkan soal itu, karena para PNS sudah punya,” ujarnya.

Soal sanksi bagi para PNS yang tidak mengindahkan SE pakaian adat, menurut mantan Kepala Bappeda tersebut, bukan sanksi secara administrasi. “Mungkin hanya sanksi moral, tetapi kalau sanksi administrasi gak ada,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Hunain Santoso, secara tegas menolak SE pakaian adat tersebut. Manurut

GARAM DIBELI TAK SESUAI HET

Hunaian, kebijakan itu adalah ide gila, karena terlalu berlebihan.

“Kenapa saya sebut ide gila, selain memberatkan PNS karena harus mengeluarkan modal banyak, juga akan mengganggu terhadap kinerja PNS, masak masuk kerja pakai pakaian adat ala keraton ada kerajaan. Jadi, kami menolak,” katanya tegas, Senin (28/10).

Ketua DPC PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa bukan hanya dirinya yang menolak, tetapi semua anggota dewan menolak. “Sikap itu, kami sepakati hasil rapat pimpinan komisi dan fraksi kemarin. Karena kami pikir, itu merupakan sikap yang terlalu berlebihan, kasihan para PNS, harus pontang-panting cari baju ala kerajaan walaupun harus mengeluarkan modal yang tak sedikit,” paparnya.

Secara umum dewan mendukung terhadap perayaan hari jadi Kabupaten Sumenep sebagai bahan mediasi dalam rangka kristalisasi nilai juang para pendahulu Sumekar. Namun, sambung Hunain, cuma pihaknya merasa bingung ketika para PNS diwajibkan berpakaian adat ala kerajaan. “Oleh karena itu pada hari paripurna hari jadi yang akan dilaksanakan lusa nanti, kami menolak kebijakan pemerintah itu.

Hal ini sudah kami sepakati saat rapat pimpinan dan fraksi kemarin,” tegasnya.

Hunain menilai kebijakan itu agak aneh. Jika alasannya untuk mentradisikan pakaian khas

Sumenep, bukalah begitu cara dan aturannya. “Untuk apa mereka harus berpakaian ala keratin sampai dua hari, dibawa kerja lagi.

Nanti bagaimana para PNS yang rumahnya jauh, Kan bingung juga, bukan malah menghayati, tetapi membebani mereka,” paparnya.

Menurut Hunain, jika hendak ingin mengenalkan khas pakain Sumenep bukan pada momen seperti itu. “Lebih baik di forum-forum upacara, karena selain memang aneh, mereka masih harus menyewa, bahkan mereka beli. Sangat tidak msuk akal, sebab manfaatnya pun tak seberapa,” tegasnya Seharusnya, kata Hunain, jadikan momen hari jadi Sumenep kali ini untuk memikirkan kondisi masyarakat di bawah. “Lebih bermakna dan menyentuh jika pada momen hari jadi, daripada harus beli baju adat dengan modal ratusan rupiah, lebih baik kumpulkan dan kasih ke rakyat yang membutuhkan, lihat para petani, butuh uluran tangan,” timpalnya.

Kini, beberapa dari para pegawai pemerintah, dari PNS tingkat bawah hingga atas sibuk mencari sewa baju, bahkan ada yang berani beli ratusan rupiah demi mencari pakain adat keratin tersebut. Dari hasil informasi yang dihimpun oleh Koran Madura di lapangan, rata-rata kalau menyewa baju adalah seharaga 150.000-200.000 ribu. Belum lagi kalau yang beli, bisa sampai pada harga 300 hingga 400 ribu. (sym/mk)

Komisi B Tak Perlu ke Menko Perekonomian SUMENEP - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Hunain Santoso menolak rencana Komisi B DPRD setempat untuk mengadukan PT Garam ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Hunain menilai, terlalu jauh untuk mendatangi Menko Perekonomian.

“Terlalu dini saya kira masalah garam harus diselesaikan ke Jakarta. Karena tak ada bedanya melapor ke kementerian kalau di bawah belum juga diselesaikan.

Masalahnya, maukah Komisi B menyelesaikan itu semua tanpa harus jauh-jauh mendatangi kementerian,” katanya, Senin (28/10).

Wakil Ketua Komisi B DPRD Dwita Andriani sempat mengatakan rencana tersebut kepada wartawan. Komisi B ingin melaporkan PT Garam yang membeli garam rakyat di bawah harga ejeran tertinggi (HET). PT Garam dinilai telah menabrak SE Menko Perekonomian.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kata Politisi PDI Perjuangan, mestinya diselesaikan

dulu ditingkat lokal, dan setelah itu baru dibawa ke kementerian.

“Jadi, sekali lagi tak perlu Komisi B harus jauh-jauh ke Menko Perekonomian. Selesai secara jantan di kandang, karena masalahnya kan antara Pemkab, PT Garam dan petani. Mediasi mereka, atau komisi B bisa langsung koordinasi dengan pihak PT Garam.

Ada masalah sedikit langsung ke Jakarta, buang-buang anggaran,” tegasnya.

Dia berharap, Komisi B segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar masalah ini cepat selesai. “Kasihan para petani sudah dibiarkan menunggu lama, tak ada kejelasan pasca mereka datang ke dewan,” harap Hunain. (sym/mk)

Seorang petani garam sedang memanen garam di tambaknya.

Garam rakyat dibeli oleh PT Garam di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Komisi B ingin melaporkan hal ini ke Menko Perekonomian, namun ada penolakan atas rencana tersebut.

SUMENEP

11

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO. 0228 | TAHUN II

Dishub Belum Punya Rencana

Prakiraan Cuaca

Pulau Madura Selasa 29 Oktober 2013

Keberadaan Odong-odong Dinilai Melanggar Aturan

SUMENEP

SUMENEP - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Heri Kuntjoro mengaku belum punya konsep untuk menertibkan odong-odong yang sering beroperasi di Taman Adipura setempat pada malam hari. Banyaknya odong-odong, dinilai menjadi penyebab rawannya kecelakaan.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Modifikasi Motor, motor boleh dimodifikasi, yang penting sudah melalui uji tipe. Uji tipe itu bisa dilakukan oleh pabrikan, dealer atau pihak swasta yang mengeluarkan motor.

“Soal keberadaan odongodong, kami masih belum punya konsep untuk mengatur dan menertibkan. Tetapi, kami mencoba untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar dapat mengatur odong-odong,” katanya, Senin (28/10) kepada Koran Madura.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep, Sukarnaidi, mengatakan, berdasarkan laporan warga, odong-odong yang biasa beroperasi di sekitar Taman Adipura seringkali menyebakan kemacetan, bahkan kecelakaan. “Memang saya akui, keberadan odongodong telah mengganggu arus lalu lintas, bahkan sering terjadi macet dan kecelakaan,” terangnya.

Pemerintah diminta menindak tegas keberadaan odong-odong agar tidak terkesan ada pembiaran. Se-

PAMEKASAN

Cerah Berawan Suhu Kelembaban

: 26°c - 34°c : 50% - 85%

Hujan Ringan

Suhu Kelembaban

BANGKALAN

SAMPANG

Hujan Ringan

Hujan Ringan Suhu Kelembaban

: 24°c - 32°c : 44% - 91%

: 25°c - 34°c : 50% - 90%

Suhu Kelembaban

: 25°c - 34°c : 50% - 90%

SEREMONIAL

Disbudparpora Gelar Lomba Sovenir dan Desain Batik

mentara dishub masih hanya melakukan koordinasi uji tipe motor yang dimodifikasi menjadi odong-odong. “Panjang dan lebarnya juga haru jelas, termasuk muatannya berapa.

Terutama peruntukkannya untuk apa dan bagaimana,” jelas Heri.

Menabrak Aturan Sukarnaidi menilai keberadaan odong-odong telah menabrak aturan. Hasil koordinasi Komisi B dengan polisi lalu lintas, odong-odong itu tidak boleh memuat penumpang. “Dan menurut

polisi laka, jika sesuai aturan, para penumpang itu harus pakai helm, tetapi sejauh ini selain tidak pakai helm, mereka dengan nyaman memuat penumpang melebihi dari standar yang ada,” tegasnya.

Dishub diminta segera melakukan koordinasi dengan satpol PP dan polisi terkait pengaturan odongodong. “Saya berharap Dishub segera melaukan koordinasi dengan Polres dan Satpol PP agar segera mengatur odongodong. Karena selama ini memang terkesan ada pembiaran

dari Dishub,” terangnya.

Beberapa waktu lalu, menurut Politisi PKB, terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh odong-odong. Bahkan dari proses tabrakan itu yang salah bukan odong-odong, karena odong-odong itu seolah merdeka tanpa aturan, sehingga yang wajib disalahkan adalah mobil yang tabrakan dengan odong-odong tersebut.

Pantauan Koran Madura, hal serupa juga pernah terjadi di sekitar Taman Adipura pada saat akhir pekan. Terlihat odong-odong dengan enak

menyerobot khalayak ramai tanpa menghiraukan beberapa orang di sekitarnya, sehingga anak kecil di sampingnya kenak serempet hingga jatuh.

Pengunjung di Taman Adipura juga mengeluhkan keberadaan odong-odong.

Menurut pengunjung, keberadaan odong-odong telah mengganggu keelokan kota, karena setiap malam di titik Kota Sumekar hampir bisa dipastikan terjadi kemacetan, bahkan menurut mereka hampir setiap malam terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh odong-odong. (sym/mk)

KECELAKAAN

Waspadai Kecelakaan di Proyek Gorong-gorong SUMENEP - Proyek pembuatan gorong-gorong di jalan raya provinsi di Desa Pakamban, Kecamatan Pragaan, sering menyebabkan kecelakaan. Seringnya kecelakaan ditengarai karena minimnya ramburambu lalu lintas di sekitar proyek tersebut.

Informasinya, dalam satu bulan terakhir sedikitnya sudah ada dua mobil terperosok di area galian proyek tersebut. Dua mobil tersebut terperosok akibat sopir tidak tahu akan adanya galian gorong-gorong.

Rahbini (25), pengendara yang melintasi jalan tersebut, mengatakan, di daerah tersebut sering terjadi kecelakaan, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Jumat (25/10), nimi bus terperosok di lubang yang berada di Desa Pakamban. Mobil tersebut masuk lubang galian karena sopirnya tidak mengetahui adanya galian lubang. ”Memang di sini sering mobil terperosok, Mas,” katanya.

Salah satu korban yang pernah mengalami kecelakaan di lubang tersebut adalah Agus Sugiarto. Mobil yang dikendarainya masuk lubang.

Menurutnya, dirinya tidak mengetahui di daerah tersebut ada galian.

Pasalnya, rambu-rampu lalu lintas yang ditempatkan sangat minim. ”Kemungkinan penempatannya tidak strategis, karena ditempatkan tidak jauh dari lokasi lubang,” katanya.

Hal itu semakin diperparah karena di area pembangunan goronggorong tersebut minim penerangan. ”Selain minim rambu penerangan, di sini juga sangat sedikit, sehingga jika perjalanan malam hari sangat membahayakan,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia mengatakan pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut harus melengkapi rambu-rambu lalu lintas di sana, sehingga ke depan tidak ada lagi kecelakaan serupa. ”Sebaikanya rambu-rambu di sini dilengkapi oleh pihak proyek, sehingga tidak ada kecelakaan lagi,” ucapnya.

Sementara itu Kasat Lantas Sumenep AKP Hary Subagiyo mengatakan belum menijau lokasi proyek tersebut. Pihaknya masih akan melakukan pengecekan untuk memastikan apakah rambu-rambu di sana sudah memenuhi atau tidak. ”Saat ini kami masih belum mengatahui apakah rambu-rambu tersebut memenuhi standar atau tidak, kami masih akan melakukan pengecekan,” jelasnya.

Dikatakan, jika nanti memang rambu-rambu di sana tidak memenuhi standar maka akan dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk manambah kelengkapan ramburambunya. ”Kalau memang tidak sesuai, kami akan menyurati dinas penanggung jawa proyek tersebut,” lanjutnya (edy/mk).

MERIAH. Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Hadi Soetarto, didampingi Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Bambang Iriyanto meresmikan lomba Sovenir dan Desain Batik, Senin (28/10).

SUMENEP – Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep menggelar lomba Sovenir dan Desain Batik, Senin (28/10). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut hari jadi kabupaten setempat.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, hingga hari ini (28/10). Lomba tersebut diikuti sebanyak 84 peserta.

Tujuh peserta terbaik akan dinobatkan sebagai pemenang dengan memperebutkan hadiah jumlah total Rp 25 juta.

Kepala Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep, Bambang Iriyanto, mengatakan, lomba tersebut rutin dilakukan setiap tahun. Selain untuk memeriahkan hari jadi Kota Sumekar, juga untuk melesatarikan budaya daerah. ”Kami yakin jika motif batik Sumenep itu bisa dikenalkan sejak dini, maka cirri khas batik Sumenep akan bisa menjadi gerbang terhadap batik Madura nantinya,” katanya. (*/edy)

LOWONGAN KERJA ARAB SAUDI & TUJUAN LAIN

Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)

• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) PENDAFTARAN

021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Pada musim panen kali ini jagung manis yang biasa digunakan sebagai bahan masakan tersebut, mengalami penurunan dari harga Rp. 3000. menjadi Rp. 1500 sampai Rp 1000,per kilogramnya

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA Untuk Pemasangan Iklan Hubungi: SUMENEP (Hosnan) 081939363544 PAMEKASAN (Muslim) 087850600243 SAMPANG (Ulum) 087775094464 BANGKALAN (Ridwan) 087750670878 SURABAYA (Lita) 081330903119 PROBOLINGGO (Huda) 081336379769 KEPULAUAN (Yunus) 085232221888

HANYA

350.000 PERBULAN

12

PAMEKASAN

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO.0228| TAHUN II

JELANG ADIPURA

PKL Jalan Kabupaten Ditertibkan

PAMEKASAN - Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar di Jalan Kabupaten.

Para pedagang itu dinilai melanggar lokasi yang dilarang digunakan berjualan.

penertiban tersebut dilakukan, karena selain melanggar Peraturan Daerah (Perda), aktifitas mereka dianggap menjadi penyebab kemacetan arus lalu lintas di jalan tersebut.

Misyanto

Kepala Seksi Operasi Pol PP Kepala Seksi Operasi Pol PP Pamekasan, Misyanto mengatakan penertiban tersebut dilakukan, karena selain melanggar Peraturan Daerah (Perda), aktifitas mereka dianggap menjadi penyebab kemacetan arus lalu lintas di jalan tersebut.

Sebelum melakukan penertiban, pihaknya sudah memberi peringatan kepada para PKL di lokasi itu dan diminta untuk segera pindah.

Namun, peringatan itu tidak diindahkan sehingga dilakukan penertiban.

Pol PP, kata Misyanto, hanya memberikan peringatan dan penertiban, tetapi tidak memberikan sanksi. Beberapa barang milik PKL memang ada yang dibawa ke Markas Pol PP, karena pemiliknya dianggap mokong dan tetap memaksa berjualan di lokasi tersebut, meski sudah di-

peringatkan berkali-kali.

“Kami hanya membawa lapak dan barang milik pedagang yang kami nilai mokong. Tapi sudah kami kembalikan,” katanya.

Yang memprihatinkan, jelas Misyanto, yang membeli barang-barang milik PKL di kawasan terlarang itu, justru para karyawan Pemkab Pamekasan. Tidak jarang mereka berbelanja dalam keadaan berpakaian seragam dinas.

“Seharusnya mereka tidak berbelanja di PKL yang melanggar Perda. Itu bagian dari peran mereka ikut menjaga peraturan yang dibuat pemerintah, bukan malah mendorong terjadinya pelanggaran,” kata dia.

Penertiban PKL ini ternyata tidak efektif, sebab setelah penertiban, puluhan PKL tersebut kembali berjualan di lokasi yang sama setelah petugas Pol PP meninggalkan lokasi.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan pemerintah tidak menggusur para PKL, melainkan hanya mengatur agar mereka tidak menggunakan tempat yang bukan untuk berjualan.

Trotoar yang sementara ini digunakan para pedagang merupakan bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kegiatan mereka di trotoar itu menyebabkan kemacetan jalan sehingga dilakukan penertiban.

Saat ini, kata Syafii, Pemkab sedang membahas relokasi PKL tersebut dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

Pembahasan relokasi itu melibatkan berbagai elemen dan instansi.

“Tim tengah bekerja, mudah-mudah dapat mencarikan solosi yang terbaik,” katanya. (awa/muj/ rah).

PKL

Satpol PP Tertibkan Pasar Ikan PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin, menertibkan pasar ikan di sepanjang jalan protokol di wilayah itu yang selama ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.

Kepala Satpol PP Pemkab Pamekasan Masrukin di Pamekasan mengatakan selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalan protokol itu, keberadaan pedagang ini juga menyebabkan bau busuk di dalam kota.

Karena itulah pihaknya terpaksa melakukan penertiban, apalagi keberadaan pedagang di sepanjang jalan protokol itu, memang melanggar ketentuan tata ruang kota.

“Menurut Perda, di sepanjang jalan protokol ini kan dilarang ditempati pedagang kali. Pedagang kali lima memang telah disediakan tempat khusus, yakni di pasar tradisional yang ada di Pamekasan,” katanya menjelaskan.

Atas dasar itulah, kata Masrukin, pihaknya melakukan penertiban, sehingga kondisi jalan kota, terutama di sepanjang jalan protokol menjadi bersih dan bebas dari kemacetan arus lalu lintas.

Selain menertibkan pasar tumpah, petugas Satpol PP juga menertibkan sejumlan spanduk dan beliho yang tidak berizin yang terpasang di sejumlah jalan protokol di Kabupaten Pamekasan.

Penertiban juga dilakukan ke sejumlah pedagang dadakan di sekitar monumen Arek Lancor, Pamekasan.

Penertiban pasar tumpah di Pamekasan itu digelar

oleh Satpol PP pada pagi hari, akan tetapi tiga jam kemudian, para pedagang asongan dan pedagang ikan itu kembali berjualan di tempat semula.

Para pedagang ini mengaku tidak mau ditertibkan oleh Satpol PP karena menurut mereka, sudah mendapatkan izin secara langsung dari Bupati Pamekasan.

“Dulu bupati saat datang kesini tidak mengusir kami, lalu kenapa hanya Satpol PP yang mau mengusir kami. Kami akan pindah, jika bupati yang datang secara langsung ke tempat ini,” kata salah seorang pedagang ikan yang berjualan di Jalan Kabupaten itu, Salimah.

Kasi Penegak Perda Satpol PP Pamekasan Samsuridjal Arifin mengatakan, aksi penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP itu justru akan perintah bupati, karena yang bersangkutan telah berubah pikiran.

“Sebelumnya memang memperbolehkan.

Tapi setelah bupati mengkaji ketentuan perundangundangan yang berlaku dan keberadaan PKL di Jalan Kabupaten itu memang melanggar aturan, maka beliau meminta agar kami melakukan penertiban,” katanya menjelaskan.

Jika hingga Selasa (29/10), para pedagang itu tetap kembali berjualan di Jalan Protokol itu, maka pihaknya akan merampas semua barang darangan mereka, karena sebelum melakukan penertiban pihaknya telah menggelar sosialisasi kepada para pedagang itu. (ant/rah)

UNJUKRASA BURUH PASURUAN. Buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Pasuruan membawa poster tuntutan ketika berunjukrasa di depan Pendopo Pasuruan “Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti”, di Jl Alun-alun Utara, Pasuruan, Jatim, Senin (28/10). Ribuan buruh menutut kepada pemerintah melalui Bupati Pasuruan untuk menjalankan Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) dan menaikkan upah minimum tahun 2014 sebesar 50 persen, serta menolak inpres No.9 tahun 2013.

Bupati Akan Mutasi Pejabat Lagi Untuk Menyegarkan “Keluarga Nakal” di Organisasi Pemerintahan PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan akan melakukan mutasi (pemindahan) dan rotasi (pergantian) pejabat lagi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.

Usai menjadi pembina dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10), ia memastikan dalam waktu dekat mutasi itu akan dilaksanakan sesuai rencana sebelumnya. Namun ia belum bisa memberikan kepastian waktu pelaksanaan mutasi

tersebut.

“Yang pasti akhir tahun ini. Kapan waktunya, menunggu informasi lebih lanjut, karena saat ini tengah dilakukan kajian mendalam,” kata Bupati.

Ia menambahkan mutasi tersebut dilakukan, sebagai

upaya penyegaran organisasi di lingkungan pemerintahannya. Harapannya, kinerja instansi di pemerintahan yang dipimpinnya berjalan lebih efektif.

Dalam melakukan mutasi dan pergantian jabatan itu, ia akan mendahulukan pengisian kursi direktur rumah sakit yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas. Selanjutnya melakukan pergantian pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ”Untuk pimpinan rumah sakit, tinggal menunggu

terbitnya rekomindasi dari Gubernur Jawa Timur,” kata dia.

Ia mengaku tidak akan melakukan mutasi secara sembarangan, melainkan dengan pertimbangan yang matang dan meminta saran dari beberapa pihak yang memiliki kompetensi.

“Kami juga memiliki indikator untuk mengukur tingkat kinerja pejabat di lingkungan SKPD sebagai pertimbangan,” jelas Bupati.

Ketua Lembaga Peningkatan dan Pemberdayaan

Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno meminta Bupati setempat segera melaksanakan mutasi dan pergantian pejabat di pemerintahannya.

Heru menilai saat ini banyak pejabat yang dinilainya tidak pantas memimpin SKPD karena tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

Karenanya, ia menilai penataan melalui mutasi dan pergantian pejabat itu merupakan satu kebutuhan dalam memacu kinerja pemerintahan. (awa/muj/rah).

Wawancara Sumpah Pemuda Wawancara dengan Ketua KNPI Pamekasan

Terkait Momentum Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2013 Kembalikan Nasionalisme Indonesia yang Hebat Nasionalisme yang mengaum lewat Sumpah Pemuda telah berjalan selama 85 tahun jika tonggaknya dimulai pada 28 Oktober 1928. Dalam perjalanan sejarah, nasionalisme terseok karena sebagian warga merasa senang apabila republik terperosok. Lalu apa makna peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2013 bagi Ketua KNPI Pamekasan Noer Faisal?

Berikut penuturannya kepada Koran Madura.

Bagaimana Anda memandang peringatan Sumpah Pemuda?

Saya memberi makna pada Sumpah Pemuda sebagai momen untuk mengingatkan warga republiken untuk kembali kepada nasionalisme.

Bila diingat, 85 tahun silam kaum muda telah berikrar untuk bernasionalisme dan bersatu-padu dalam melanjutkan perjalanan berbangsa.

Cita-cita Bung Karno untuk mensejahterakan masyarakat dan cinta tanah air seharusnya digembala bersama. Tetapi kejadiannya berbanding terbalik.

Maksud Anda?

Diam-diam tetapi pasti, ada sejumlah pihak yang melacurkan Indonesia untuk kepentingan sepihak, keperluan sesaat. Sampai kemudian, Indonesia terpuruk hari ini, terjungkal dan tidak berdaulat. Negara ini dikendalikan dengan cara bergantung bahkan kedelai saja tak

bisa ditumbuhkan di tanah ini. Padahal Indonesia Hebat waktu itu sebab tongkat ditancap jadi tanaman. Sedang hari ini, Indonesia terpelanting dan nyaris pingsan.

Dengan situasi ini, yang akan Anda inginkan?

Saya ingin siapa saja, pemuda atau yang terlanjur menjadi tua saat ini, bahumembahu mengembalikan nasionalisme Indonesia Hebat tadi. Tidak perlu terlalu ideal, tetapi wajib setiap jiwa melakukan itu di lingkungan terkecilnya. Kita butuh pemimpin yang tegas dan berwawasan nasionalisme, bukan pemimpi. Aktivitas yang mencederai bangsa selama ini harus diamputasi karena bangsa tidak boleh dibiarkan merana. Semua jiwa harus cinta tanah air, bangsa, dan bahasa yang satu; Indonesia.

Caranya cinta kepada tanah air?

Kita saat ini mulai tidak memiliki ingatan kolektif.

Bahkan nama Indonesia pun jarang disebut karena sebagian besar penduduknya lebih suka kepada bangsa asing.

Jika ini terus seperti ini, pasti petaka akan datang tanpa disadari. Kita harus berani percaya diri kepada bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Kehebatan Indonesia itu harus dibuktikan oleh bangsa sendiri melalui perbuatan, sikap, dan kebijakan.

Sejauh ini kita kan dibuat tidak berdaya oleh bangsa

asing dan akhirnya menderita ketergantungan yang berkelanjutan. Inilah antara lain di momentum Sumpah Pemuda ini ingatan kolektif itu ditumbuhkan setiap saat.

Sumpah Pemuda ini hanya momen, prakteknya ya harus bernasionalisme setiap saat.

Harapan Anda?

Sebagai pemuda kami berseru, pemuda harus berada di garda depan perubahan bangsa menjadi bangsa yang lebih baik, yang lebih bermartabat. Melihat situasi bangsa saat ini, nampaknya berharap kepada orangtua sudah tidak memungkinkan lagi. Karena itu pemuda harus muncul sebagai pemimpin, bukan sebagai pemimpi. (rah)

PAMEKASAN

13

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO.0228| TAHUN II

KEUANGAN DAERAH

Kemampuan SKPD Mengelola Program Perlu Dipacu PAMEKASAN - Kabupaten Pamekasan khawatir tidak mampu menyerap Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 106 miliar hingga seratus persen.

Prosentase serapan DAK di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerimanya tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, sehingga kemampuan sejumlah SKPD tersebut dalam mengelola programnya masing-masing perlu terus ditingkatkan.

Ketua Lembaga Pengkajian Kebijakan Daerah (LPKD) Pamekasan, Shodiq el Fajar mengatakan lambannya serapan DAK di beberapa SKPD di Pamekasan itu sangat merugikan masyarakat.

Seharusnya dana yang disediakan pemerintah itu sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak diendapkan, karena ketidaksiapan pemerintah setempat dalam mengelolanya.

Menurutnya, ketidaksiapan pemerintah ini terlihat dari progres yang dilakukan dalam tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan hingga tender proyek fisik dan non fisik yang tidak menunjukkan perkembangan signifikan.

Seperti di RSD Pamekasan dan SKPD lain yang serapannya masih minim.

Sedangkan serapan DAK yang terkendala gagal lelang di Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, ia menyatakan bisa memak-

lumi karena alasan tidak ada rekanan yang memenuhi syarat. Namun ia sangat menyayangkan, jika hal ini terjadi karena alasan kepentingan kelompok tertentu.

“Kalau gagal lelang ini sebagai bentuk kehatihatian pemerintah, saya sangat mendukung. Tetapi saya sangat menyayangkan sekali kalau gagal lelang ini karena pesanan kelompok tertentu. Makanya akan saya gali dulu penyebabnya,” katanya.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Pamekasan Taufikurrahman menagatakan akan mendorong semua SKPD untuk segera menyerap DAK sebelum akhir tahun anggaran.

Menurutnya, dari 100 persen total alokasi DAK Pamekasan, saat ini sudah masuk ke Kas Daerah (Kasda) sebanyak 75 persen untuk 30 persen pertama dan 45 persen kedua. 25 persen sisanya diupayakan bisa terserap dan segera masuk ke Kasda.

Oleh karenanya, pihaknya berencana segera melakukan evaluasi lanjutan dengan semua SKPD penerima dalam waktu dekat.

Kaitannya dengan DAK yang dinyatakan gagal lelang, ia mengaku belum menerima informasi pasti dari instansi terkait. Namun jika program yang dinyatakan gagal lelang itu berupa pengadaan dan tidak

membutuhkan waktu lama, tinggal dijadwal ulang dan segera direalisasikan.

“Saya kira kalau berupa pengadaan tinggal dijdwal ulang saja. Kalau sudah ada rekanan yang memenuhi syarat, saya pikir tidak butuh waktu lama karena barangnya sudah ada,” katanya.

Pada evaluasi awal bulan lalu, DAK Kabupaten Pamekasan masih terserap 50 persen. Serapan terendah terjadi di Rumah Sakit (RS) Dokter Slamet Martodiredjo Pamekasan masih nol persen, sedangkan Dinas Pertanian (Disperta) dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Pamekasan sudah seratus persen.

Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah 70 persen, Badan Lingkungan Hidup (BLH) hampir selesai semua, tinggal tiga paket pekerjaan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) sudah selesai dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) tinggal 3 paket pekerjaan dan sudah memasuki tahap lelang.

Sedangkan pembangunan pasar di Disperindag Pamekasan sudah dikerjakan tinggal serapan dananya. Sedangkan DAK di Dinas Pendidikan (Disdik) sudah 70 persen untuk kegiatan fisik dan untuk peningkatan mutu antara 30-40 persen tergantung penyerapan dari rekanan. (uzi/muj/rah)

IBADAH HAJI

Jamaah Haji yang Meninggal Dunia Bertambah PAMEKASAN - Jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan yang meninggal dunia di tanah suci bertambah satu orang, sehingga menjadi dua orang.

Jamaah yang meninggal itu bernama Riyati Mastuki Nurjareh binti Mastuki umur (63), asal Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 37 itu meninggal karena penyakit paru-paru kronis.

Pelaksana teknis Kapala seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Pamekasan, Nawawi menjelaskan jenasah Riyati telah dimakamkan di pemakaman Jannatul Ma’la Mekkah. Pihak keluarga juga sudah diberitahu dan telah merelakannya.

Sebelum meninggal almarhumah sempat

dirawat di salah satu rumah sakit di kota Mekkah, setelah sempurna melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan rukun haji, namun karena penyakit yang diderita sudah parah, nyawanya tidak tertolong.

Jamaah haji asal kota Pemkasan yang lebih dulu meninggal dunia bernama Sonhaji bin Sujai (63), asal desa Blumbungan, kecamatan Larangan. Anggota kloter 36 itu meninggal karena usia lanjut.

Sementara itu, jelas Nawawi, hari ini jamaah asal Pamekasan akan berangkat ke Kota Madinah untuk menjalankan ibadah sunnah shalat arba’in sebelum kembali ke tanah air. Sholat arba’in dilakukan di Mesjid Nabawi selama kurang lebih 9 hari, yaitu sholat berjemaah sebanyak 41 kali shalat wajib tanpa terputus. (oni/muj/rah)

SEREMONIAL

STAIN Kembangkan Penyampaian Informasi melalui SMS Broadcast

PAMEKASAN -Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan mulai memanfaatkan SMS broadcast dalam menyampaikan informasi akademik kepada mahasiswanya. Dalam pengembanganan SMS Broadcast ini, STAIN Pamekasan menggandeng Telkomsel. Kerjasama kedua lembaga ini sudah dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Ketua STAIN Pamekasan Taufikurrahman dan Agus Mulyadi selaku vice presiden Telkomsel area 3 (Jawa-Bali), yang berlangsung di ruang media centre STAIN Pamekasan, pada Sabtu (26/10) lalu.

Wakil Ketua II STAIN Pamekasan Mukhlis mengatakan penyebaran informasi akademik melalui papan pengumuman maupun website terdapat kelemahan, karena tidak semua mahasiswa bisa mengakses dan membaca pengumuman itu. Dari kondisi tersebut, pihaknya berfikir untuk menggandeng provider celuler untuk mengembangkan metode pengumuman yang langsung diterima mahasiswa.

Kesepakatan kerjasama dengan Telkomsel tidak hanya bentuk sms centre, tetapi juga berupa pemasangan perangkat wifi yang sudah dipasang di 7 titik di

STAIN Pamekasan. Sehingga, semua civitas akademika STAIN bisa mengakses internet secara gratis di lingkungan kampus.

Dalam keuangan online ini, pihak STAIN Pamekasan sudah menjalin komunikasi dengan BRI. Dari layanan ini, civitas akademika STAIN dapat melakukan penyetoran tunai melalui bendahara kampus, tidak perlu ke BRI. Pembelajaran online pada 2014, STAIN Pamekasan sudah bekerjasama dengan google up. Kerjasama ini akan mempermudah pembelajaran online antara dosen-mahasiswa atau sebaliknya. Setiap mahasiswa STAIN akan dibuatkan akun email melalui NIM masing-masing dan semua dosen akan dibuatkan blog. Sehingga akses internet secara gratis yang difasilitasi telkomsel akan membantu pengembangan pendidikan di Kampus STAIN Pamekasan.

Kepala Pusat Informasi dan Publikasi STAIN Pamekasan, Ali Humaidi mengatakan penyampaian informasi kepada civitas akademika STAIN Pamekasan melalui sms broadcast ini akan segera terealisasi. Sebab, seribu mahasiswa setempat sudah menerima kartu perdana Telkomsel secara gratis. (Adv/uzi/muj)

Sejumlah pemuda dan mahasiswa menggelar audiensi bersama aparat kepolisian di Kabupaten Pamekasan. Mereka mempertanyakan kinerja petugas keamanan yang tidak bisa menjaga keamanan masyarakat ketika dibutuhkan, sehingga terjadi peristiwa pencurian sapi dengan menggunakan bondet yang cukup meresahkan masyarakat.

Polisi Dinilai Makin Tak Berguna saat Dibutuhkan Polres Harus Evaluasi Peran Intelejennya PAMEKASAN – Sejumlah pemuda Pamekasan merasa aparat keamanan di wilayah tersebut semakin tak berguna ketika dibutuhkan oleh masyarakat.

Terbukti di Pamekasan baru-baru ini telah terjadi pencurian sapi yang melukai pemilik sapi. Masyarakat marasa tidak nyaman dengan keadaan rawan pencuri berbondet.

Namun polisi sebagai aparat keamanan justeru tak berdaya menangani masalah sosial kemasyarakatan tersebut.

Beberapa mahasiswa dan pemuda Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Senin (28/10), kemarin, bertemu pimpinan Polres setempat. Mereka mempertanyakan perkembangan penanganan kasus pencurian dua ekor sapi yang disertai pelemparan bahan peledak kepada pemiliknya, pada Senin (21/10) dini hari lalu.

Para pemuda dan mahasiswa itu ditemui sejumlah pimpinan Polres, antara lain Kapolres, Ajun Komisaris Besar Nanang Chadarusman, Wakil Kapolres Komisaris Ichwanudin, dan Kasatresrim Ajun Komisaris Nur Amin.

Dalam pertemuan itu, mereka mempertanyakan kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus itu, karena sampai saat ini belum bisa menangkap pelakunya.

Mereka menilai kinerja Polres Pamekasan masih lemah dalam menangani kasus yang meresahkan warga tersebut.

Selain itu, polisi gagal mengantisipasi terjadinya kasus tersebut, padahal kasus serupa kerapkali terjadi di wilayah Kecamatan Kadur dan sekitarnya, sehingga mereka meminta agar dilakukan evaluasi terhadap peran anggota intel yang semestinya mampu memberi informasi yang aku-

rat sebelum terjadinya kasus tersebut.

Koordinator para pemuda, Fadlali mengatakan barang bukti berupa handphone (HP) yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) beberapa saat setelah kejadian sudah mengarah kepada seorang yang diduga sebagai pelaku.

Sebab, dari HP yang tertinggal itu sudah diketahui pemiliknya, yaitu Mat Selor yang berasal dari Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Sumenep.

Kepemilikan HP yang tertinggal itu diketahui berdasar pengecekan nomor pada kartu sim HP yang dilakukan warga setempat yang kebetulan menyimpan nomor HP pelaku.

“HP ini sudah diketahui pemiliknya sesaat setelah kejadian, tetapi polisi tidak melakukan pengejaran saat itu dengan alasan menunggu instruksi pimpinan. Tapi kenapa sampai sekarang belum ditangkap juga, padahal pelakunya sudah jelas,” katanya.

Selanjutnya, ia meminta kepolisian setempat untuk memberi kepastian, tentang tenggat waktu yang dibutuhkan kepolisian untuk menangkap pelaku itu. Sebab, kepastian penangkapan tersangka ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur.

Paska kejadian itu, masyarakat desa setempat merasa tidak tenang, khawatir ada pencurian, dan penyerangan susulan. Sebab, aksi pencurian dan pelemparan bondet kepada warga kali ini, bukan yang pertama kali, tapi sudah seringkali terjadi. Namun dari semua kasus pencurian itu,

tak satupun berhasil diungkap oleh aparat.

Fadali juga mempertanyakan kinerja fungsi intelkam Polres Pamekasan yang sampai kini belum bisa mengendus keberadaan pelaku. Padahal masyarakat setempat sudah memberikan informasi yang cukup yang bisa dijadikan pegangan aparat dalam menemukan tempat pencurian pelaku.

Menanggapi hal itu, Kapolres Pamekasan, Nanang Chadarusman menyatakan anggotanya sudah bergerak cepat untuk menangkap pelaku percobaan pencurian dan pelemparan bondet itu.

Setelah kejadian beberapa minggu lalu itu, pihaknya sudah menerjunkan anggotanya ke TKP untuk melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dan mengumpulkan barang bukti.

Setelah mendapat informasi identitas pelaku, pihaknya langsung menerjunkan anggotanya untuk memburu pelaku ke rumahnya di Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Sumenep, pada siang harinya.

Namun upaya ini tidak membuahkan hasil karena pelaku tidak ditemukan.

Pihaknya terus berupaya menggali informasi keberadaan pelaku, namun belum berhasil. Ada informasi yang menyebutkan pelaku dirawat di RS Sumenep akibat luka yang dideritanya, namun setelah pengecekan tidak ada.

Demikian juga pengecekan ke tempat lain, seperti rumah sakit swasta bahkan ke RS. Dokter Soetomo Surabaya juga tidak ditemukan. Upaya terakhir yang sudah dilakukan, polisi sudah menyisir tempat yang diduga persembunyian pelaku di daerah Gunung Pote, Pragaan, namun juga tidak ditemukan.

Berkaitan dengan desakan pemuda dan mahasiswa untuk menentukan deadline (batas waktu) penangkapan pelaku, Kapolres menyatakan belum bisa menentukan karena khawatir meleset.

“Kami tidak bisa menentukan satu atau dua hari bisa kami tangkap. Kami tidak ingin dateline ini membebani kami, sehingga setelah dua hari tidak ketangkap, kami asal nangkap dan bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Tetapi kami akan terus berupaya semaksimal mungkin atas dukungan dan kerjasama masyarakat,” katanya.

Kapolres menyatakan sudah bisa menetapkan Mat Selor sebagai tersangka pelaku.

Namun tersangka tergolong licin, sehingga aparat sampai saat ini belum bisa mengendus keberadaannya. Meski demikian, pihaknya akan terus memburu pelaku sampai bisa menangkapnya.

Percobaan pencurian dan pelemparan bondet pada 21 Oktober lalu sudah menelan korban. Armuji 40, warga Dusun Kon-Kokon, Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur Pamekasan harus dirawat di Rumah Sakit dr. Slamet Martodiwirdjo Pamekasan, setelah terkena lemparan bondet yang dilakukan maling sapi sekitar pukul 02. 00 WIB pada Senin (21/10) pagi, di rumahnya.

Ia terkena lemparan bondet saat hendak menggagalkan pencurian dua ekor sapi limuosin seharga Rp 19 juta miliknya. Sampai saat ini, Armuji masih menjalani perawatan intensif di RS Slamet Martodiredjo Pamekasan. Meski demikian, ia diduga masih trauma dan sering ngelantur akibat bunyi ledakan bondet yang dilempar oleh pelaku. (uzi/muj/rah)

PILEG

Legislator Ajak Pemuda Sukseskan Pesta Demokrasi PAMEKASAN - Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Jawa Timur, Iskandar mengajak kaum muda bisa berperan aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi pada Pemilu Legislatif 2014.

“Sukses tidaknya pesta demokrasi di negeri ini, salah satunya juga ditentukan oleh kaum muda yang ada di negeri ini. Oleh karenanya peran aktif pemuda sangat kami harapkan untuk menyukseskan pesta demokrasi,” kata Iskandar di Pamekasan, Senin.

Iskandar mengatakan pe-

muda telah menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa ini, dalam ikut memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa politik berupa sumpah pemuda yang digelar pada tanggal 28 Oktober. Atas peran pemuda dan komitmen baik mereka itulah, maka Indonesia mampu meraih kemerdekaan dari penjajah.

Iskandar menjelaskan mes-

ki kemerdekaan bangsa telah berhasil diraih, akan tetapi, peran kaum pemuda ke depan tetap sangat dibutuhkan.

Sebagai penerus generasi bangsa, pemuda diibaratkan ujung tombak dalam menentukan arah tujuan atau perjalanan bangsa menuju yang lebih baik dibandingkan saat ini. Termasuk, kata dia, dalam berupaya menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi di negeri ini.

“Melalui momentuk peringatan sumpah pemuda ini, maka kami mengajak kepada

segenap generasi muda, agar bisa berperan aktif memperjuangkan suksesnya pesta demokrasi ini,” kata Iskandar.

Mantan aktivis Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jatim ini lebih lanjut juga meminta agar pemerintah bisa memberikan peran seluas-luasnya bagi kalangan pemuda untuk bisa mengaktualisasikan dirinya, serta menyediakan wadah strategis bagi mereka, sehingga kegiatan pemuda bisa lebih terarah.(ant/rah)

14

SAMPANG

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO. 0228 | TAHUN II

PELANGGARAN PEMILU

KPU Tegaskan Baliho Caleg Harus Ditertibkan SAMPANG - Menindaklanjuti kesepakatan pelaksanaan kampanye Pileg (Pemilihan Legislatif) DPR, DPD, DPRD tahun 2014, KPU Sampang menilai masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh caleg dari masing-masing parpol dengan tetap memasang alat peraga disudut kota.

Banyaknya pelanggaran yang masih dilakukan oleh Caleg 2014 membuat KPU Sampang menggelar rapat koordinasi dengan Panwaskab, Satpol PP, Kantor Perizinan serta perwakilan Parpol dikantor KPU Sampang untuk memfasilitasi kampanye tahun 2014 sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga karena

Penertiban baleho tidak hanya berlaku di kecamatan kota saja melainkan sekabupaten Sampang, dan kami tegaskan bahwa itu merupakan rekomendasi panwas ke pemerintah daerah sebagaimana penegak perda yaitu Satpol PP,”

Miftahur Rozak

Anggota KPU Sampang setelah terjadi kesepakatankesepakatan antara panwas dan KPU masih ada baleho yang masih terpangpang.

Dalam rapat tersebut anggota KPU Sampang Miftahur Rozak mengatakan, berdasarkan PKPU tentang pedoman pelaksanaan kampanye tahun 2014 memang ada penekanan terhadap penempatan alat peraga, sedangkan yang boleh memasang alat peraga yaitu peserta pemilu dan bukan caleg dan baliho dapat dipasang dizona RT/

RW dalam satu unit, namun dari kesepakatan yang telah dibuat dia masih melihat ada beberapa baleho yang terpangpang di sudut kota, sehingga dia mempertanyakan kenapa itu masih ada.

Lanjut Rozak, dalam aturan pemasangan alat peraga memang tidak ada sanksi pidana atau sanksi yang lain, namun itu butuh ketegasan panwas untuk memberikan rekomendasi kepada pemerinta daerah untuk mencabut alat peraga tersenbut dan itu tidak berlaku di kecamatan kota saja melainkan sekabupaten Sampang.

“Penertiban baleho tidak hanya berlaku di kecamatan kota saja melainkan sekabupaten Sampang, dan kami tegaskan bahwa itu merupakan rekomendasi panwas ke pemerintah daerah sebagaimana penegak perda yaitu Satpol PP,” tegasnya di depan peserta rapat.

Sementara Panwaskab (Panitia Pengawas Kabupaten) Akhmad Ripto mengatakan, dari tanggal 16 sampai 17 mengakui menyisiri jalan dari kecamatan kota sampai ke kecamatan jrengik akan tetapi jumlah alat peraga yang terpasang justru masih utuh bahkan bertambah lebih banyak sehingga dia langsung merekomendasikan ke satpol pp untuk menurunkan baleho tersebut.

“Setelah kami melihat baleho yang masih banyak terpasang keesokan harinya kami langsung merekomendasikan ke satpolpp dan saya melihat pada waktu itu satpol pp langsung acsion menurunkan baleho di monumen Sampang,” ujarnya. (jun/lum)

KRIMINAL

Mattaawi Dituntut 20 Tahun Penjara SAMPANG – Pengadilan Negeri Sampang, Senin (28/10) kemabli menggelar sidang pembunuhan Habib Alwi dengan terdakwa Mattawi.

Sidang tersebut mengagendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa.

Terdakwa Mattawi (60), warga Kecamatan Kedungdung, diduga sebagai otak pembunuhan dan Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan hukuman penjara 20 tahun karena dinilai telah melanggar pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1 ke 1.

JPU Bagus Wicaksono saat persidangan mengatakan, sesuai dengan beberapa keterangan saksi saat dihadirkan beberapa waktu lalu dapat disimpulkan bahwa terdakwa merupakan otak pelaku pembunuhan. Terbukti, dari adanya alat barang bukti, petunjuk ahli, serta dari keterangan terdakwa juga demikian.

"Keterangan saksi, dan alat bukti lainnya juga menyimpulkan jika memang terdakwa merupakan otak pembunuhan, bahkan dari sepeda motor milik terdakwa saat kejadian ada di lokasi," ucapnya usai sidang.

Sebelum pembacaan tuntutan tersebut, JPU juga sempat membacakan seluruh keterangan saksi yang ketika beberapa waktu lalu itu saksi juga di hadirkan dalam persidangan.

Sementra itu, persidangan dengan agenda pembacaan tuntutuan terdakwa dari JPU tersebut yang di Ketua Hakim Jeni Nugraha Hadi, akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan terdakwa pada Kamis (7/11) mendatang. "Jadi waktu yang kita berikan untuk agenda pembelaan terdakwa 7 no-

vember nanti. Tetapi, penasehat hukum mengajukan pembela dari pihak penasehatnya secara tersendri," terangnya.

Berdasarkan di lapangan, persidangan berjalan lancar dan aman. Pasalnya, penjagaan dari pihak kepolisian Polres Sampang terus dijaga ketat.

Kapolres sampang AKBP Imran Edwin Siregar menuturkan sidang agenda kali ini pihaknya melakukan pengamanan secara protab dengan cara sudah menurunkan se-

Keterangan saksi, dan alat bukti lainnya juga menyimpulkan jika memang terdakwa merupakan otak pembunuhan,”

Bagus Wicaksono JPU

banyak 220 personel pengamanan. Meliputi, anggota Brimob Polda Jatim, dan anggota Polres Sampang.

Sehingga, pihaknya juga nantinya ketika sidang agenda putusan masih terus menambahkan jumlah personil lebih besar guna menjaga keamanan dan tidak memberikan kelonggaran untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkan.

"Kalau sekarang kita turunkan 220 personel.

Nantinya sidang putusan lebih besar lagi. Apa lagi kita tidak akan memberikan kelonggaran untuk berbuat yang tidak benar," tegasnya. (ryn/lum)

Petugas dari Kejaksaan Negeri Sampang saat mengeksekusi tiga terpidana kasus korupsi uang pesangon anggota DPRD Kabupaten Sampang, Senin (28/10).

3 Koruptor Akhirnya Dieksekusi Sampang - Kejaksanaan Negeri (Kejari) Sampang, Senin (28/10) mengesekusi tiga orang terpidana kasus korupsi uang pesangon anggota DPRD setempat, periode 1999-2004.

"Ketiga terpidana kasus korupsi uang pesangon DPRD Sampang itu, KH Fahrur Rozi, Herman Hidayat, dan Ach Sayuti," kata Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto.

Ia menjelaskan, ketiga orang itu terpidana itu telah dimasukkan ke rumah tahanan (Rutan) Klas IIB Sampang, sekitar pukul 14.00 WIB, setelah sebelumnya pihak Kejari melayangkan surat panggilan kepada para terpidana ini, diabaikan.

Penasihan hukum terdakwa Arman Saputra membenarkan adanya eksekusi kliennya itu dan menurutnya, eksekusi itu dilakukan setelah pihaknya memenuhi panggilan Kejari Sampang.

"Jadi, tadi itu, kami ber-

sama-sama memenuhi panggilan Kejari, dan setelah itu klien kami langsung digiring ke rutan, bukan dipanggil paksa," kata Arman Saputra kepada Antara melalui saluran telepon, Senin malam.

Arman mengakui, sebelumnya kliennya memang sempat mengabaikan panggilan pihak Kejari, karena mereka sedang berhalangan, yakni sakit.

Jumlah terpidana dalam kasus dugaan korupsi uang pesangon anggota DPRD Sampang itu sebanyak empat orang. Akan tetapi, satu diantara keempat tersangka itu telah meninggal dunia, sehingga tinggal hanya 1 orang.

"Yang meninggal dunia itu, KH Hasan Asy'ari dari Par-

tai Persatuan Pembangunan (PPP)," kata Kasi Intel Kejari Sucipto menjelaskan.

Eksekusi terpidana kasus korupsi uang pesangon anggota DPRD Sampang oleh pihak Kejari tergolong lambat, dengan alasan karena para terpidana masih berupaya mengajukan peninjauan kembali (PK) setelah sebelumnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA).

Akan tetapi, upaya PK yang dilakukan ketiganya ditolak, sehingga pihak Kejari akhirnya melakukan eksekusi.

Pada April 2010, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampang menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap mantan Ketua DPRD Sampang Hasan Asy'ari, terdakwa kasus korupsi uang pesangon dewan periode 1999-2004.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Lindi Kusumaningtias, menyatakan, Hasan bersama tiga terdakwa lainnya

secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Selain menghukum dua tahun penjara, Hasan As'ari yang juga anggota DPRD Jatim dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sampang ini, juga dituntut mengembalikan uang pengganti senilai Rp42.500.000, serta membayar ganti rugi Rp50 juta.

Hasan As'ari (almarhum) bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD Sampang lainnya, masing-masing K.H. Fahrurrozi Faruk, Moh Sayuti dan Herman Hidayat dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang karena jabatan dan kedudukan yang dimiliki, sesuai dengan tuntutan subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Vonis hukuman penjara

dua tahun dan denda senilai Rp50 juta ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang sebelumnya, yakni empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta, subsider enam bulan penjara.

Penasihat hukum terdakwa kala itu Arman Maulana menyatakan banding atas putusan itu, namun hingga di tingkat kasasi, putusannya tetap sama, sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Mahkamah Agung (MA) nomor: 110K/PID. Sus/2011.

Institusi ini menolak pengajuan kasasi keempat terpidana kasus korupsi itu dan menetapkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Dalam putusan itu, pihak pengadilan memvonis keempat orang tersebut bersalah dan menjatuhkan hukuman 1 tahun 3 bulan denda Rp50 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara. (ryn/ant/lum)

TAK LAYAK DIMAKAN

Warga Keluhkan Kualitas Beras Miskin SAMPANG - Pendamping raskin dari Kecamatan Pengarengan mendatangi kantor Bulog Sampang dengan membawa beras yang masih berada dalam karung. Ia menyampaikan kalau beras yang didistribusikan pada tanggal 23 Oktober lalu kualitas beras tidak bisa dikonsumsi oleh penerima. Namun, itu dibantah dengan alasan kalau beras tersebut cukup berkualitas untuk ukuran masyarakat Madura.

Pemantau raskin di Desa Gulbung dan Pangarengan, mendapatkan laporan dari penerima raskin kalau beras yang sudah didistribusikan bulan ini tidak bisa dikonsumsi karena kualitas beras warnanya memerah, sehingga sebagai pemantau dia menyampaikannya ke Kantor Bulog Sampang.

Namun, ketika sampai di Kantor Bulog kualitas beras sudah cukup bagus dalam ukuran masyarakat madura dan mereka menyarankan kepada pemantau untuk mengumpulkan beras bagi warga yang mengeluh.

Salah satu pemantau raskin Desa Gulbung dan Pangarengan Mamang yang didampingi oleh pemantau Kecamatan Pangarengan mengatakan, setelah melakukan pemantauan ke lapangan dia mendapatkan laporan dari warga kalau raskin yang diterima bulan ini tidak dapat

Pendamping raskin Kecamatan Pangarengan ketika membawa beras raskin ke Kantor Bulog Sampang Jalan Diponogoro Sampang dan dicek langsung oleh pihak Bulog dikonsumsi bahkan ada sebagian warga yang berkeinginan untuk mendatangi kantor bulog sendiri sehingga bisa menyampaikannya sendiri.

“Setelah kami menerima laporan dari warga penerima raskin kalau beras yang diterimanya tidak dapat dikon-

sumsi, sehingga kami sebagai pemantau mendatangi kantor Bulog untuk mempertanyakan kualitas beras tersebut dan sesampai di sini beras bulog tersebut sudah cukup bagus,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (28/10).

Sementara Kepala Bu-

log Sampang Imam mengatakan, kualitas beras sudah cukup bagus dalam ukuran masyarakat madura tapi karena karakter dari masyarakat sendiri yang berbeda sehingga merasa masih kurang, dia menyarankan kepemantau raskin untuk mengumpul-

kan beras milik warga yang mengeluh sehingga naniinya bisa diganti.

“Tidak semua beras berkualitas jelek dimungkinkan satu sampai tiga sak mungkin dan itu karena terlalu lama tersimpan di dalam gudang,” ucapnya. (jun/lum)

BANGKALAN

PAD Kamal Mengecewakan DPRD Terus Mendesak Pembubaran BPWS BANGKALAN - Sejak diresmikannya jembatan tol suramadu terus terjadi pengurangan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar dari PT ASDP Pelabuhan Kamal. Jembatan terpanjang se-Indonesia tersebut tak pernah memberikan kontribusi pendapatan terhadap daerah Bangkalan. Tak pelak, pembubaran Keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) menjadi wacana yang sering dilontarkan anggota DPRD Bangkalan.

Seperti yang pernah disampaikan Syafiuddin Asmoro, ketua komisi A DPRD Bangkalan, pengelolaan Suramadu yang ada di bawah BPWS, hingga saat ini pemerintah daerah tidak pernah mendapatkan bagi hasil dari jembatan yang difungsikan sebagai jalan tol itu.

DPRD Bangkalan menilai BPWS dinilai telah mengebiri kewenangan empat kabupaten yang ada di Madura, terlebih Kabupaten Bangkalan. Sebab BPWS telah menjalankan kewenangan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah daerah.

Belum lagi, kontribusi keberadaan suramadu saat ini dinilai hanya sebagai penghubung alat transportasi.

Tidak menghasilkan kontribusi pada kabupaten yang ada di Madura. ”Selama ini Jembatan Suramadu tidak pernah memberikan kontribusi PAD kepada pemkab. Justru, kita lebih diuntungkan dengan adanya pelabuhan ujung Kamal yang saat ini mati suri,” ungkap anggota DPRD lainnya, Mahmudi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Bangkalan banyak yang hilang dari retribusi

15

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO. 0228 | TAHUN II

MATI SURI. Dampak diresmikannya jembatan tol suramadu mengakibatkan terjadinya pengurangan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari PT ASDP Pelabuhan Kamal. pelabuhan Kamal. Seharusnya, Pemkab setempat mendapatkan bagi hasil dari Suramadu.

Sebab, lahan yang dijadikan wilayah juga merupakan lahan di sisi Madura.

Dengan menurunnya PAD hingga 70 persen lebih membuktikan adanya jembatan Tol Suramadu (TS) tak begitu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan Madura.

Padahal, PAD Kabupaten Bangkalan yang dihasilkan dari pelabuhan Kamal mencapai 1 miliar per tahun dari hasil PAD pelabuhan dan terminal Kamal. Akan tetapi, saat ini PAD dari perusahaan tersebut tak sampai seperempatnya.

Belum lagi, efek dari dioperasikannya jembatan TS juga berimplikasi terhadap

perekonomian masyarakat sekitar pelabuhan Kamal.

Sebab, sepinya penumpang kapal, berpengaruh langsung terhadap penjual di pinggir jalan dan penjual asongan juga berkurang. ”Sebenarnya harapan pembangunan jembatan suramadu sebagai pendorong peningkatan PAD terhadap 4 kabupaten di Madura,” kata ketua Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan, Suryadi.

Namun, efek pembangunan itu justru mematikan terhadap pendapatan daerah terlebih perusahaan BUMN tersebut.

Menurutnya, salah satu solusi yang targetnya untuk peningkatan PAD Bangkalan dan pemertahanan ekonomi masyarakat bisa dilakukan

dengan sistem operasional kapal. Pelabuhan Kamal bisa beroperasi mulai pukul 06.00 - 24.00. Sedangkan jembatan TS tetap beroperasi 24 jam.

Walaupun demikian, harus ada penekanan yang bisa dilakukan gubernur atau pun pembuatan pergub tentang pembagian alur kendaraan roda dua. Sehingga pembagiannya jelas, dan tidak merugikan semua pihak. ”Semua kendaraan roda dua dan bus AKAS harus ditekankan dari jam 06.00-24.00 diwajibkan melewati pelabuhan Kamal,” ungkapnya.

Apabila sudah pukul 24.00 semua kendaraan boleh melewati jalur jembatan TS, karena operasional di pelabuhan Kamal ditutup.

Agar tidak hanya sebatas

aturan, harus ada sanksi tegas jika ada yang menyalahi sebuah aturan.

Dengan begitu pendapatan Pelabuhan Kamal akan meningkat yang nantinya berimplikasi terhadap kontribusi ASDP ke PAD Bangkalan. Sedangkan di jalur jembatan TS hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 plat hitam (mobil pribadi). Kecuali, apabila sudah lepas jam 24.00 semua alat tranportasi bisa menikmati jasa jembatan suramadu, yang juga mulai akrab disebut Jembatan TS tersebut.

"Ini hanya sebuah ide yang mungkin bisa diterapkan untuk peningkatan PAD Bangkalan dari bagi hasil PT ASDP dan terminal," ujarnya. (ori/rah)

TEMPAT REKREASI

Pengembangan TRK Sedot Rp 6 M BANGKALAN - Taman Rekreasi Kota (TRK) yang ada di Bangkalan, tepatnya sebelah timur stadion gelora Bangkalan masih terlalu jauh dari kelayakan. Kondisi bangunan dan perlengkapan bermain masih belum memenuhi standar. Butuh anggaran sekitar Rp 6 miliar untuk mempercantik keadaannya.

"Untuk membangun TRK yang berlokasi di belakang Stadion Gelora Bangkalan (SGB), dengan luas lahan 5 hektar itu ditaksir akan menyedot dana sebesar Rp 6 M," kata Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Moh Gufron.

Dia menjelaskan dana sebesar itu direncanakan untuk membangun beberapa wahana bermain seperti kolam renang, area eksotis, panggung pentas seni, taman etnik, dan restoran terapung.

Dalam pembangunan tersebut, tentunya membutuhkan pihak ketiga dalam pengembangannya. Sebab dana yang dibutuhkan cukup besar. Apabila tidak dianggarkan dari dana APBD. "Kami tengah kebingungan mencari sumber dana itu, kami masih berupaya menawarkan konsep ini kepada investor untuk mengembangkannya," jelasnya.

Menurut Gufron, pimpinan daerah telah menyetujui konsep tersebut. Bahkan

pihaknya telah membuat rancangan dan master plan dari TRK baru yang dikonsepnya.

"Proposal dan desain sudah disampaikan ke beberapa investor di Jakarta, apabila kami belum bisa menarik investor, maka pembangunan TRK bisa jadi akan dianggarkan dari APBD," terangnya.

Proposal dan desain sudah disampaikan ke beberapa investor di Jakarta, apabila kami belum bisa menarik investor, maka pembangunan TRK bisa jadi akan dianggarkan dari APBD,"

Moh Gufron

Kadisporabudpar Bangkalan Sejauh ini, keberadaan TRK yang berada di belakang SGB jalan Soekarno Hatta, tidak terlalu padat dengan pengunjung. Hanya wisatawan lokal sekitar kota Bangkalan yang terlihat memadati taman hiburan bermain anak-anak tersebut.

Terlebih, keberadaannya yang masih terlihat kurang baik, karena kurangnya perawatan. (ori/rah)

DBHCHT

Harga Alkes Tak Jelas BANGKALAN - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 2.225.000.000 yang diterima Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan digunakan untuk pembelian alat kesehatan (Alkes) dan Pemiliharaan serta Kalibrasi. Namun demikian, Dinkes sendiri masih belum mengetahui secara pasti harga tiap alkes tersebut.

Kepala Dinkes Yusro melalui Kabid Pemberdayaan Sumber Daya (PSD) Dinkes Bangkalan, Erni Mardiani mengaku hingga saat ini Dinkes belum mengetahui masing-masing harga alkes. Sebab pengadaan alkes tersebut diproses secara lelang.

Lelangnya sudah, tapi saya lupa CV pemanangnya siapa. Soalnya kan ada di pokja, saya tidak menyimpan kontraknya.

Tapi yang jelas alat-alatnya sudah dialokasikan ke setiap puskesmas di wilayah Bangkalan. Pada bulan Juni lalu,”

Erni Mardiani

Kabid PSD Dinkes Bangkalan “Kalau masalah harga alkes saya tidak tahu. Soalnya itu nanti pengadaannya kan dilelang. Jadi kalau anggaran melebihi 200 juta itu dilelang, sehingga kami belum tahu juga harga per alkesnya,” dalih Erni Mardiani .

Dia menjelaskan pengadaan alkes tersebut akan digunakan sebagai alat untuk masyarakat yang terkena penyakit akibat asap rokok. Pengadaan alkes yang akan diproses secara lelang diantaranya, Hermatologi Analizer (HA), Elektro Cardiagraf (ECG), Suctonpum,

Mocroscoft, Sound Timer (ST), dan Regulator Oksigen (RO). ”Untuk hermatologinya ada tiga unit, elektro cardigrafnya dua unit, suctonpum lima unit, sound tgimernya ada 292 unit, dan regulator oksigen terdapat 44 unit. Jadi dana tersebut digunakan untuk pengadaan alat kesehatan yang ada hubungannya dengan penyakit akibat dampak asap rokok,” jelasnya.

Erni Mardiani menuturkan seluruh alkes sudah disebar ke setiap Puskesmas yang berada di wilayah Bangkalan. Menurutnya, pengadaan alkes tersebut merupakan atas dasar permintaan setiap puskesmas. Untuk itu, Dinkes hanya menyediakan alat tersebut dan mengalokasikannya melalui proses lelang. ”Jadi keseluruhan pengadaan dan pemeliharaan tersebut sudah termasuk dalam sistem lelang tersebut. Sehingga kalau misalkan nanti ada semacam kerusakan nanti setiap puskesmas melaporkan ke Dinkes.

Nantinya Dinkes akan upayakan untuk perbaikan,” paparnya.

Parahnya meski proses lelang sudah dilaksanakan, namun Erni Mardiana mengaku tidak tahu terhadap CV pemenang dari proses lelang tersebut. Dengan alasan lupa dan tidak menyimpan kontrak lelang tersebut. ”Lelangnya sudah, tapi saya lupa CV pemanangnya siapa. Soalnya kan ada di pokja, saya tidak menyimpan kontraknya. Tapi yang jelas alat-alatnya sudah dialokasikan ke setiap puskesmas di wilayah Bangkalan. Pada bulan Juni lalu,” kilahnya. (dn/rah)

Ratusan Jamaah Haji saat pemberangkatan di masjid Agung Bangkalan beberapa waktu lalu. Kemenag Bangkalan memprediksi akan tiba kembali pada 9 November mendatang.

JCH

Jamaah Haji Diprediksi Tiba pada 9 November BANGKALAN - Kantor dan membludaknya keluarga Kementerian Agama (Keme- yang menjemput. nag) Bangkalan memastikan "Itu semua sudah diaratusan Jamaah Haji yang tur dari awal agar dapat tergabung dalam kelompok dikondisikan dengan baik. terbang (kloter) 41 yang ber- Apalagi kedatangan para jumlah 445 dijadwalkan tiba jamaah pasti disambut oleh pada 9 Novemsanak familinber 2013 pada ya," terangnya. pukul 13.00 S e b e WIB. Sedanglum menuju kan kloter 64 Bangkalan, Kloter 41 yang berjumkata Syamsul bertolak tanggal Muarif, para lah 219 orang 8 November dari jamaah haji akan tiba pada Makkah. Bagi 18 November terlebih dahulu kloter 64 bertolak transit di Asramendatang.

"Kloter 41 ma haji Sukodari Makkah bertolak tanglilo Surabaya. tanggal 17 gal 8 November Tujuannya November," dari Makkah. untuk melakuBagi kloter 64 kan pengeceSyamsul Muarif kan bertolak dari barang Sekretaris Kemenag Makkah tangbawaannya dan gal 17 Novemkelengkapan Bangkalan ber," ungkap para jamaah Sekretaris Kehaji.

Setelah menag Bangkalan, Syamsul itu para jamaah akan menMuarif. uju lokasi penurunan yang Menurutnya, kedatangan akan ditempatkan di Masjid jamaah haji yang berasal dari Agung setempat.

Bangkalan dibagi dua tahap "Penurunan akan ditemdalam sebulan. Hal itu se- patkan di Masjid Agung, perti saat pemberangkatan kami sudah berkordinasi sebelumnya. Jadwal terse- dengan pihak keamanan but sebagai bentuk upaya agar semua berjalan sesuai dalam menertibkan kedata- keinginan. Secara umum, ngan para jamaah agar dapat kondisi para jamaah dalam dikondisikan dengan baik. keadaan sehat dan lancar Mengingat begitu banyak- dalam melakukan ibadah nya para jamaah yang datang haji," tuturnya. (ori/rah)

Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16 16

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

SELASA 29 OKTOBER 2013 NO.0228| TAHUN II

Aksi Seribu Lilin Teaterikal Sumpah Pemuda

BANGKALAN - Memperingati hari sumpah pemuda yang jatuh pada 28 Oktober, kemarin, Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) berkumpul di taman makam pahlawan Bangkalan.

Mereka melakukan refleksi perjalanan dan perjuangan 85 tahun silam. Dengan diterangi seribu lilin sebagai lambang penerangan dalam perjuangan bangsa.

Refleksi itu menyiratkan sebuah makna filosofi keanekaragaman dan penyatuan dari seribu aneka budaya, adat, suku, dan bahasa. Selain itu, melalui teaterikal kebangsaan yang menceritakan sejarah bangsa, mereka menampilkan adegan-adegan bersejarah yang pernah dilalui bangsa ini. Seperti percekcokan lantaran perbedaan pendapat di kalangan pemuda saat itu.

“Esensi dari sumpah pemuda merupakan penyatuan dari berbagai perbedaan, karena beragamnya suku bangsa di Indonesia,” kata Uki, koordinator FKMS. Teaterikal tersebut juga menceritakan bentuk kisah pemuda pada era modern. Sehingga tampak jelas perbedaan antara pemuda di masa lampau dengan jaman sekarang. Jika pemuda pada saat pencetusan sumpah pemuda bersatu untuk menyatukan berbagai silang pendapat, tak sama dengan pemuda era modern yang

cenderung tidak kompak.

Hal itu justru yang seringkali memecah persatuan bangsa.

“Perbandingan pemuda saat ini, rasa nasionalisnya sudah mulai luntur. Mereka sudah tak mengenal lagi yang namanya jati diri bangsa,” ucap Fadol saat mementaskan teatrikal.

Peringatan refleksi ini sebagai wujud menumbuhkan rasa nasionalisme dan membentuk persatuan di kalangan pemuda bangsa, sehingga tidak ada dinding dan sekat yang memisahkan patriotisme para pemuda Indonesia.

Tak lupa pula, mereka melantunkan bentuk musikalisasi puisi sebagai wujud renungan akan kecintaan terhadap tanah air. Para pemuda merupakan titik sentral dalam menciptakan pembangunan sebuah negara. Sebab, pemuda merupakan pejuang awal dalam menciptakan perubahan.

“Rangkuman kegiatan tersebut agar dapat memotifasi para pemuda untuk berjiwa nasionalis dan menumbuhkan kecintaan dengan mengukir prestasi setinggi-tingginya,” jelasnya. (ori/rah)

Aksi teaterikal yang dilakukan FKMS di taman makam pahlawan Bangkalan, kemarin (28/10).