JUMAT
KORAN MADURA
1
JUMAT 30 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0536 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com
30 JANUARI 2015 | No. 0536 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
ant/noveradika
KPK YOU ARE NOT ALONE. Massa aksi yang tergabung dalam #RakyatNggakJelas melakukan aksi di Perempatan Tugu, Yogyakarta, Kamis (29/1). Dalam aksinya mereka memakai kaos bertuliskan “KPK You Are Not Alone”.Mereka menuntut Presiden tegas dalam menyikapi kisruh antara KPK-Polri.
Hari ini KPK Periksa BG Pengacara: Tunggu Proses Praperadilan JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan pada hari ini, Jumat (30/1). Budi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar. “Benar, tersangka BG akan diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Kamis (29/1). Namun apakah Budi akan hadir atau
tidak, Priharsa tidak bisa memastikan. KPK berharap Budi dapat memenuhi panggilan pada Jumat keramat tersebut. Dari informasi yang dihimpun, surat pemanggilan pemeriksaan Budi sudah dilayangkan KPK sejak beberapa hari lalu. Tepatnya pada Senin 26 Januari 2015. “KPK mengharapkan BG kooperatif untuk bisa memenuhi panggilan ini besok,” katanya. Mengacu pada UU KPK, penyidik memiliki hak untuk menahan seseorang yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Tapi, dengan catatan berkas pemeriksaan BG sudah diatas 50 persen. KPK sendiri punya tradisi “Jumat Keramat”. Sejumlah tersangka seringkali mengalami proses penahanan di waktu itu. Lalu apakah KPK berani melakukan penahanan terhadap Komjen BG? “Saya belum dapat informasinya dari penyidik,”
terangnya. Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP punya jawaban lain. “Belum ada penahanan,” kata Johan. Seperti diketahui, KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar. Dia disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana. Namun, kubu Komjen Budi nampaknya enggan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Komjen Budi, Razman Arif Nasution. Sebab menurut dia, kliennya akan me-
nunggu proses praperadilan selesai baru mau memenuhi panggilan pemeriksaan di lembaga antikorupsi itu. “Sepertinya belum lah. Lagian kan masih ada praperadilan. Idealnya selesai dulu putusannya, kalau kita bicara hukum ideal ya,” kata Razman saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (29/1). Razman mengatakan belum mengetahui apakah surat panggilan kliennya sudah sampai. Dia mengaku harus menanyakan langsung hal itu. “Akan saya lacak dulu. Ini saya segera meluncur ke kediamannya,” ujar Razman. Priharsa berharap Budi Gunawan mau memenuhi panggilan dan tidak mengikuti jejak saksi-saksi yang mangkir. “KPK mengharapkan yang bersangkutan bisa hadir memenuhi panggilan,” ujarnya. Sebelumnya, tiga saksi kasus Komjen Budi mangkir. Mereka adalah Widyaiswara Madya Sespim Polri sekaligus mantan Kapolda Bangka Belitung, Brigjen Budi Hartono Untung, anggota Polres Bogor Brigadir Polisi Triyono, dan seorang pihak swasta bernama Liliek Hartati. “Mereka tidak hadir dan tanpa memberikan keterangan,” ujarnya.=GAM/ABD