Koran Madura

1

SENIN 28 APRIL 2013 NO. 00106 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

30 APRIL 2013

g PAMANGGHI

POLEMIK DPRD KOTA SURABAYA

Pak De Karwo Tak Gentar Gugatan Wishnu SURABAYA- Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku tak gentar menghadapi gugatan Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang Surat Keputusan Gubernur Jatim yang berisi pemberhentian sebagai ketua dewan.

“Saya belum diberi tahu, dan memilih menunggu. Sehingga sikap saya sementara ini menunggu saja keputusannya seperti apa,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut juga tak terpengaruh dengan sikap optimistis Wishnu Wardhana akan menang di PTUN. Bahkan, gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim itu siap menunggu hasil dari persidangan.

“Sudah jelas dia (Wishnu Wardhana, red) yakin menang karena sudah mengusulkan gugatan. Kalau dia tidak yakin, mana mungkin mengajukan gugatan,” kata Pakde Karwo.

Wishnu Wardhana memang mengaku optimistis jika putusan sela atas SK Gubernur Jatim tentang peresmian pemberhentian antarwaktu terhadap dirinya dari PTUN akan turun pada Kamis (2/5).

“Sesuai jadwal, Kamis (2/5) putusan sela akan turun. Kabarnya dipercepat agar tidak perlu menunggu lama,” kata dia.

Menurut Wishnu, sidang perdana gugatan SK Gubernur Jatim yang digelar pada Senin ini adalah pemeriksaan berkas-berkas gugatan. Kemudian, hingga Rabu (1/5) merupakan pemeriksaan berkas dan esoknya adalah putusan sela.

Dalam sidang PTUN yang digelar berikutnya, lanjut dia, pihak tergugat yakni Gubernur Jatim harus punya kuasa hukum dan diharuskan hadir. (ant)

JELANG PILGUB JATIM

Khofifah-Said Diprediksi Kuasai Madura SURABAYA - Khofifah Indar Parawansa diprediksi bakal unggul di pulau Madura dalam pemilihan gubernur (pilgub) 29 Agustus mendatang dengan catatan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu berpasangan dengan politisi PDI-P HM. Said Abdullah. Hal itu berdasarkan survei pilgub yang dilakukan lembaga Initiative saat melakukan simulasi menyandingkan Khofifah dengan Said Abdullah head to head dengan pasangan Soekarwo – Saifullah Yusuf (Karsa). Hasilnya, ternyata respon masyarakat Madura sangat tinggi. Bahkan sekitar 60 persen warga Madura memilih pasangan Khofifah-Said ketimbang pasangan KarSa yang hanya meraih 40 persen suara.

Peneliti Initiative, Muhammad Dahlan, mengungkapkan pihaknya juga terkejut dengan tingginya respon masyarakat Madura terhadap pasangan Khofifah – Said (Kasih).

Menurut Dahlan, latar belakang Said sebagai putra asli Madura menjadi salah satu faktor dirinya mendapat dukungan masyarakat Madura. Bahkan, khusus kabupaten Sumenep, pemilih di sana hampir 100 persen mendukung pasangan Khofifah-Said.

“Bila Khofifah-Said head to head dengan Karsa di Madura, maka Khofifah-Said diprediksi bakal memenangkan pertarungan di pulau Madura dengan raihan suara mencapai 60 persen,” kata Dahlan.

Dahlan menambahkan, Madura menjadi faktor penting dalam pertarungan memperebutkan kursi Jatim Satu, bukan saja karena pada pilgub lalu wilayah ini yang menjadi penentu pemenang pilgub, tetapi juga karena besar jumlah penduduk di pulau garam itu.

“Madura memiliki nilai strategis dalam peta politik di Jawa Timur, karena masyarakatnya yang militant serta jumlah pemilihnya yang besar. Jadi siapa yang bisa menguasai Madura, akan berpeluang memenangkan pilgub,”pungkasnya.

Selain menguasai Madura, pasangan Khofifah –Said juga mendapat respon yang tinggi di wilayah tapal kuda khususnya Pasuruan. Di Pasuruan sekitar 60 persen memilih pasangan ini. Sementara untuk wilayah Mataraman, popularitas pasangan ini cukup lumayan, berada pada kisaran 34 persen lebih. Sementara untuk Surabaya, ibukota propinsi ini masih condong ke incumbent, karena pemilih Khofifah-Said hanya sekitar 36 persen. (ara/beth)

Susno Duadji Oleh : Miqdad Husein Kolumnis, tinggal di Jakarta

S

ant/prasetyo utomo

TUJUH TAHUN LAPINDO. Pengunjuk rasa perwakilan warga Besuki, Porong, Sidoarjo, melakukan aksi memperingati tujuh tahun tragedi lumpur Lapindo di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/4). Para pengunjuk rasa meminta pelunasan ganti rugi sebagian warga korban luapan lumpur yang masih belum terselesaikan.

Susno Tantang Jaksa Agung Melalui You Tube

Membantah Kabur, Mengaku Masih Berada di Jawa Barat

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji yang telah dinyatakan buron atau Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Agung, muncul dalam jejaring sosial Youtube berdurasi 15 menit 34 detik.

Dari youtube yang dipublish pada Senin, Susno menyatakan dirinya berada di daerah pemilihan I Jawa Barat sekaligus membantah jika dirinya telah menghilang.

“Sayaberada di daerah pemilihan saya di dapil 1 Jawa Barat. Tentu tidak benar kalau dikatakan saya hilang tidak ada rimbanya, apalagi kalau saya dikatakan melarikan diri.Saya bukan orang yang lari dari tanggung jawab adapun saya tidak nam-

pak di muka umum adalah untuk menghindari eksekusi liar,” katanya.

Dirinya menyatakan, jika eksekusi yang dilakukan jaksa merupakan eksekusi liar karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan putusan perkara dirinya.

Pasalnya putusan pengadilan negeri pada Maret 2011 tidak mencantumkan pasal 197 ayat 1 huruf K.“Waktu itu, Susno Duadji tidak berada di dalam, sedang bebas demi hukum. Berarti batal demi hukum, meskinya tidak perlu ada banding,” katanya.

Kemudian pada putusan pada November 2011 juga tidak mencantumkan Pasal 197 ayat 1 huruf k. Di dalam bandingnya juga namanya bukan dirinya, termasuk nomor register bukan perkara dirinya.

Di dalam putusan MA pada November 2012, putusan itu tidak menyatakan Susno Duadji bersalah maksudnya tidak ada penyebutkan berapa lama hukumannya

termasuk juga tidak ada perintah untuk penahanan. ”Jadi, kalau Jaksa Agung atau aparat kejaksaan mengeksekusi saya, dan memasukan saya kepenjara perlu ditanyakan apa motivasinya? Atau ada tekanan tertentu atau ada tujuan politik? Karena saya adalah calon.”

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menduga keberadaan mantan Kabareskrim Komjen Pol (Pur) Susno Duadji masih berada di seputaran Jakarta atau Bandung, hingga saat ini tim masih melakukan penelusuran. ”Kita memprediksi masih berada di Bandung atau Jakarta,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Adjat Sudrajat di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan pihaknya sampai sekarang masih melakukan penelusuran keberadaan mantan petinggi Polri itu. (ant/ riz/abe)

HARI BURUH

50 Ribu Orang di Jatim akan Peringati “May Day” Ia menjelaskan tuntutan yang akan diusung MPBI kali ini yakni desakan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di Jawa Timur. Sedangkan untuk tuntutan nasional tetap pada pemenuhan upah layak dan jaminan nasional, penghapusan tenaga alih daya, serta penolakan kenaikan bahan bakar minyak.

Sementara itu, tentang rencana demontsrasi di PT Maspion bersamaan dengan hadirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jamaludin mengaku tetap akan menggelar aksi menyambut kedatangan presiden.

SURABAYA,- Sekitar 50 ribu orang akan melakukan demonstrasi memperingati “May Day” atau Hari Buruh se-Dunia pada 1 Mei 2013 di depan Gedung Negara Grahadi di Surabaya dan kawasan pabrik PT Maspion di Sidoarjo.

“Aksi dipusatkan di depan Gedung Negara Grahadi. Sedangkan untuk yang di depan PT Maspion kami masih koordinasi dengan rekan buruh karena rencana awal di depan Grahadi,” ujar Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jawa Timur, Jamaludin, kepada wartawan,

Senin.

Puluhan ribu orang itu tergabung dari sekitar 20 elemen buruh di Jatim. Selain dari Surabaya, buruh-buruh dari berbagai daerah, khususnya kawasan ring satu juga akan hadir, yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Mojokerto serta Kabupaten Gresik.

“Gubernur Jatim Soekarwo berjanji akan menemui buruh di Grahadi, sehingga koordinasi awal demo dilakukan di sana,” katanya.

Tuntutan yang ditujukan kepada Presiden SBY, kata dia, agar segera merealisasikan jaminan kesehatan untuk buruh dengan cara merivisi Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Kesehatan.

“Kami juga menutut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar untuk merevisi KHL dari 60 menjadi minimal 84 dan maksimal 122. Selain itu, kami berharap penghapusan sistem kontrak atau tenaga alih daya,” kata Jamaludin.

Pihaknya mengimbau semua buruh untuk bersatu dan bersama-sama turun ke jalan memperingati Hari Buruh se-Dunia.

Menurut dia, langkah tersebut sebagai bentuk perjuangan terhadap nasib buruh yang selama ini dianggap masih kurang seperti yang diharapkan. (ant/fiq/beth/ abe)

osok Komisaris Jendral (Purnawiran) Susno Duadji seperti warga negara lain sah saja melakukan perlawanan hukum, sesuai peraturan yang berlaku. Negara menjamin siapapun jika menghadapi masalah hukum melakukan pembelaan. Seorang yang tidak memiliki kemampuan membayar jika kasusnya memang mengharuskan didampingi penasehat hukum, negara diwajibkan menyediakan penasehat hukum. Jadi tak ada yang spesial dari perlawanan hukum seorang Susno Duadji yang berusaha menghindari eksekusi kejaksaan.

Yang mencengangkan dan membingungkan serta menimbulkan tanda tanya besar adalah moment ketika Polda Jawa Barat memberikan perlindungan, ketika aparat kejaksaan akan mengeksekusi Susno Duadji. Sulit akal sehat mencerna saat dua insitutusi hukum yang saling terkait itu, yang memiliki kerja bersambungan, saling mengkait justru berhadap-hadapan, membela kepentingannnya. Ini sama saja, jika diibaratkan sepak bola, seorang berposisi gelandang justru saling berebut bola dengan ujung tombak. Keduanya berdasarkan aturan main harus bekerja sama. Bahkan seandainya seorang ujung tombak misalnya, bersikap egois membawa bola sendiri, jelas tak mungkin lalu berhadap-hadapan, berlawanan dengan seorang gelandang.

Seorang polisi menangkap tersangka, lalu memeriksa, menyidik dan membuat berita acara. Ketika sudah lengkap polisi menyerahkan pada kejaksaan. Kejaksaan kemudian membawa ke pengadilan untuk diadili dengan dipimpin para hakim.

Ada pembela yang mewakili kepentingan terdakwa, jaksa mewakili pemerintah; sedang hakim berada di tengah-tengah.

Kejaksaan secara mudah menggambarkan etalase atau kepanjangan tangan atau kelanjutan kerja kepolisian. Samasama mewakili pemerintah. Keduanya saling terkait; ibarat dua mata uang logam yang tak terpisahkan. Lha jika kemudian dua institusi hukum ini berhadap-hadapan, apa kata dunia. Tampak semakin carut marut hukum di negeri ini. Kepolisian berhadap-hadapan dengan KPK; lalu lebih tragis lagi harus berhadap-hadapan dengan patner kerjanya, kejaksaan. Belum lagi terkait berbagai masalah yang menimpa jajaran hakim.

Secara logika sehat, kejaksaan sah saja, tidak puas pada keputusan hakim, lalu mengajukan banding. Demikian juga pengacara yang mewakili terdakwa. Dan ketika keputusan inkra, final, kepentingan kejaksaan yah logisnya sama dengan kepentingan kepolisian.

Jika kejaksaan kecewa pada keputusan hakim misalnya, kepolisian senasib sepenanggungan; bisa juga lebih kecewa. Aparat kepolisian pasti lebih merasakan sakitnya ketika misalnya hakim memutuskan hukuman rendah. “Lha, kami sudah susah payah menangkap tersangka, harus bertarung nyawa kok terdakwa divonnis ringan,” begitu biasanya suara aparat kepolisian.

Sangat mungkin aparat kepolisian kurang puas pada tuntutan kejaksaan.

Terlalu ringan atau terlalu berat misalnya. Itu manusiawi. Tapi jelas aneh bin ajaib, jika kejaksaan yang saling berhubungan dengan aparat kepolisian itu harus berhadap-hadapan dalam soal eksekusi hasil keputusan hakim, soal Susno Duadji. Ini benar-benar terlalu.

Untunglah, akhir dari pameran “ironi dasyat” sedikit menghibur. Usai Jaksa Agung Basrief Arief bertemu Kapolri Jendral Timur Prodopo, ada penegasan dari keduanya bahwa eksekusi dilaksanakan dan Kepolisian kembali berbarengan dengan kejaksaan.

Lepas dari endingnya, persoalan hukum di negeri ini kembali tergambar, memang bukan main dan bukan main-main.

Dasyat, luar biasa. Sangat dan sangat mengejutkan. Bahkan membingungkan. =

Sinyal Lemah Suatu malam matrawi ditinggal sendirian tertidur di gardu poskamling. Saat ia bangun jam sudah pukul 12 malam lewat. Tapi karena takut dimarahi isterinya, iapun pulang.

Di kuburan dekat pematang sawah tiba-tiba ia melihat seorang perempuan main hp sendirian.

“Mbak kok malem-malem main hp sendirian di atas kuburuan” sapa Matrawi dengan sedikit merinding.

“Ia mas, habis di bawah sinyalnya lemah” jawab si gadis tanpa menoleh.

“Subhanallah” teriak Matrawi, sembari lari terbirit-birit memegang sandalnya.

Cak Munali

2

SUMENEP

SELASA 30 APRIL 2013 NO. 0107 TAHUN II

Sekolah Minim Fasilitas Mulai Ditinggalkan Siswa SUMENEP — SD II Dungkek sudah 13 tahun tidak dirawat dan bangunannya mulai rusak. Pihak sekolah tidak bisa memperbaiki karena tidak mendapat suntikan dana dari pemerintah. Sejak tahun 2000, siswanya makin menyusut. Saat ini, sekolah yang difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar hanya tiga ruang. Setiap ruang harus ditempati dua kelas.

Kepala Sekolah SD Dungkek II Plt Sri Winujeng menceritakan, jumlah siswa di Sekolah Dasar Dungkek II sejak tahun 1996 hingga saat ini keadaannya sudah memprihatinkan. Keadaan tersebut yang menyebabkan keengganan siswa untuk bersekolah di tempatnya. Jumlah siswa di SD Dungkek II saat ini berjumlah 20 orang; kelas VI ada 8 siswa, kelas V ada 5 siswa, kelas IV ada 2 siswa. Sedangkan kelas III ada 3 siswa, kelas II ada 2 siswa.

Untuk kelas I tidak ada karena memang tidak melakukan penerimaan siswa baru berdasarkan anjuran UPT Pendidikan Kecamatan Dungkek untuk tidak menerima siswa kembali dengan alasan sekolahnya yang kecil.

Selain itu, menurut pengakuannya, tidak adanya siswa tersebut karena adanya rencana regrouping. Tetapi kenyataan itu sampai saat ini tidak ada.

Ia menyadari kalau kesadaran masyarakat Dungkek terhadap pentingnya pendidikan sangat

minim.

“Kalau jumlah guru pengajar sebanyak 7 tenaga pengajar, terdiri dari empat tenaga kontrak dan tiga PNS guru,”paparnya, Senin (29/4).

Sementara siswa kelas IV SD Dungkek II Mohammad Ulum mengatakan, di sekolahnya kalau sudah musim hujan, seperti sekarang, airnya menggenang sampai lutut. Dan genangan air itu masuk ke ruang kelasnya karena atap sekolahnya yang bocor.

Pada musim hujan dan saat ada angin kencang, ia dan teman-temannya sering cemas karena takut sekolahnya roboh. Ulum berharap pemerintah tidak membeda-bedakan sekolah yang ada di desa maupun di kota. Disekolahnya juga ingin dilengkapi peralatan yang bisa menunjang belajar.

“Kami ingin pemerintah perhatian pada sekolah kami yang

ada di desa,” tuturnya.

Farid, siswa kelas V berharap pemerintah dapat membangun sekolah yang lebih layak seperti sekolah lainnya didaerah itu. Karena dengan sekolah yang layak dapat belajar lebih konsentrasi. “ Ya sekolah kami sering bocor saat hujan turun dan air menggenangi sekolah ini, belum lagi kondisinya sudah tua atapnya banyak yang sudah bolong-bolong” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan A. Shadik menjelaskan, dalam rangka penuntasan Dikdas 9 tahun semua sekolah, tidak terkecuali di SD Dungkek II akan didata ulang. Pendataan tersebut dimaksudkan untuk melakukan grouping sesuai dengan prospek yang ada pada sekolah masing-masing. “Kami akan melakukan kroscek ke bawah dan melihat kondisi riil yang ada dilapangan,” im-

PERTANIAN

Banyak Kelompok Tani Tidak Ikut Verifikasi

buhnya.

Sedangkan untuk rencana grouping SD Dungkek II, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dan sama sekali tidak mengetahui keadaan riil yang terjadi.

Apabila kondisinya memang memperihatinkan, pihaknya juga akan memintai keterangan dari masyarakat dan kepala desa setempat mengenai upaya keberlanjutan sekolah tersebut.

Untuk rencana grouping, katanya, tidaklah mudah, harus banyak pihak yang dimintai keterangan. Paling sedikit untuk grouping, dibutuhkan 3 kilometer antar sekolah. Sebab sekolah yang ada, merupakan sekolah inpres yang awalnya dibutuhkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Persoalan baru timbul kemudian, setelah sekolah jaraknya berdekatan. (athink/sai/mk)

SUMENEP - Dinas Pertanian dan Perdagangan (Disperta) Kabupaten Sumenep beberapa waktu lalu melakukan verifikasi terhadap 5000 kelompok tani (poktan) yang tersebar di Kabupaten Sumenep. Namun, dari hasil verifikasi tim, hanya sekitar 3000-an saja yang ikut verifikasi, dua ribu lainnya belum terverifikasi.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep Bambang Heriyanto mengatakan bahwa kelompok tani yang tidak ikut verifikasi lantaran tidak memenuhi syarat untuk diverifikasi.

“Sehingga berdasarkan hasil tim verifikasi, hanya 3 ribu kelompok tani saja yang terverifikasi, sedangkan sebanyak dua ribu kelompok tani masih belum terverifikasi,” katanya, Senin (29/4).

Ketika disinggung nasib ribuan kelompok tani yang tidak ikut verifikasi, pihaknya akan mengadakan verifikasi ulang. “Dan kami sudah melakukan pembinaan-pembinaan terhadap kelompok tani, agar semua kelompok tani bisa terverifikasi, sehingga semua kelompok tani

menjadi legal semua,” paparnya.

Bambang menambahkan, pembinaan yang dilakukan adalah pada pembenahan administrasi yang sebagian besar merupakan salah satu kendala bagi ribuan kelompok tani yang tidak terverifikasi.

“Maka dari itu, harapan kami kelompok tani bisa proaktif seperti yang dahulu,” harapnya.

Secara terpisah, Fathor, warga Desa Batuputih mempertanyakan kinerja Disperta. Menurut, Fathor, ada salah satu kelompok tani di Batuputih menjadikan bantuan seperti Arsintan menjadi hak milik.

“Padahal, kelompok tani tersebut tidak melakukan verifikasi ulang,” ucapnya kepada koran madura.

Fathor berharap, dinas terkait benar-benar menelusuri beberap kelompok tani yang tidak ikut verifikasi, agar bantuan yang telah diperbantukan menjadi bermanfaat, dan bisa dipertanggung jawabkan.

“Karena apa jadinya jika bantuan tersebut yang seharusnya untuk kelompok tani menjadi hak milik,” harap Fathor. (sym/mk)

PILGUB JATIM

Panwaslu Telusuri Dukungan Fiktif Calon Independen

idhad zakaria/ant

SEKOLAH RUSAK. Seorang siswa melintas di depan ruang kelas yang rusak. Bangunan sekolah ini rusak dan belum juga diperbaiki. Sekolah yang minim akan fasilitas mulai banyak ditinggalkan oleh siswa.

TOLAK PERDA

DPKS Galang Dukungan Tolak Perda Buta Aksara Al Qur’an SUMENEP - Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) akan menggalang dukungan untuk menolak peraturan daerah (perda) Buta Aksara al-Qur’an yang saat ini dalam proses verifikasi di Badan Legislasi (Baleg). Galang dukungan tersebut merupakan gerakan lanjutan dari rekomendasi yang dikirimkan DPKS ke dewan.

Anggota DPKS Mohammad Suhaidi mengatakan bahwa galang dukugan tersebut merupakan gerakan lanjutan dari rekomendasi yang telah dikirim. “Setelah galang du-

kungan, DPKS akan melakukan gerakan bersama untuk menolak perda buta aksara (Al Qur’an) tersebut. Kalau perlu kami akan turun jalan, dan mendesak pihak baleg untuk memikirkan ulang tentang pembuatan perda buta aksara tersebut,” katanya, Senin (29/4).

Galang dukungan tersebut, kata Suhaidi, sikap tegas DPKS karena rekomendasi yang dilayangkan tidak direspon. “Sehingga dengan terpaksa, secara ramai-ramai kita akan menolak itu,” tambah Wakil Sekretaris PCNU Sumenep itu.

Suhaidi menambahkan, dalam waktu dekat, DPKS akan ramai-ramai tolak perda tersebut. Dalam gerakan tolak perda tersebut, DPKS akan menggandeng para tokoh, guru ngaji, organisasi keagamaan, seperti NU, serta beberapa elemen pemuda.

“Termasuk kemarin secara tegas NU mempertanyakan tentang perda tersebut. Maka dari itu, selain rekomendasi yang telah dikirim oleh kami, gerakan bersama tolak buta aksara tersebut menjadi perlu karena suara DPKS tidak didengar oleh mereka,” terangya.

Suhaidi mengaku sebenarnya merasa apresiatif dengan semangat menumbuhkan spirit baca Al Qur’an.

“Tetapi, kami keberatan pada formatnya, pakai tes, bahkan lengkap dengan sertifikatnya.

Berarti nilai keikhlasan dalam belajar dan memahami Al Qur’an nantinya tidak ada.

Berati, perda menghilangkan substansi dalam belajar Al Qur’an,” paparnya.

Selain itu, ia merasa kasihan dengan nasib guru ngaji di kampung-kampung yang dengan gigih mengajarkan dan mendampingi anak didiknya.

“Jika perda ini masih dipaksakan, maka semuanya serba formal, setiap guru harus punya sertifikat dalam mengajar,” ujarnya.

Sementara Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Sumenep Imam Mawardi mempersilakan kepada mereka yang menolak perda tersebut untuk saling mengadu argumentasi. “Tidak hanya ngomung di luar, tetapi silakan adakan forum diskusi terkait dengan perda buta aksara Al Qur’an. Termasuk DPKS yang getol menolak perda tersebut,” ucap Politisi PPP. (sym/mk)

PENGELOLAAN PELABUHAN

Pelabuhan Raas Diserahkan ke Pemkab SUMENEP - Kementerian Perhubungan, Senin (29/4) menyerahkan pelabuhan Raas di Kecamatan/Kepulauan Raas kepada Pemkab Sumenep. Penyerahan pelabuhan kali ini hanya secara peengelolaannya, bukan diserahkan dengan asetnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto menyatakan, pengelolaan Pelabuhan Raas sudah diserahkan oleh Kementerian Perhubungan kepada Pemkab Sumenep untuk segera dikelola. Setelah diterima oleh pemkab, pelabuhan

yang dibangun sejak tahun 2008 itu akan dikelola oleh pemkab.

Pelabuhan itu akan digunakan untuk penyeberangan jarak pendek dan jarak panjang.

"Hari ini (kemarin, red) pelabuhan Raas sudah diserahkan pengelolaannya kepada Pemkab Sumenep, selanjutnya akan dioperasikan untuk penyeberangan. Penyerahannya hanya sebatas pengelolaannya, sedangkan asetnya masih tetap tanggung jawab pusat," kata Sekda, Senin (29/4).

Setelah pengelolaan pelabu-

han itu diserahkan pada daerah, konsekuensinya daerah harus mengelolanya dengan mengoperasikan pelabuhan. Akan ada kapal yang melayani trayek RaasJangkar, Situbondo untuk jalur jarak pendek, selain itu akan ada jalur panjang. "Rencana operasi kapal masih menunggu jadwal selanjutnya. Untuk saat ini kami hanya menerima penyerahan pengelolaannya saja," ujarnya.

Dia menegaskan, untuk operator kapal yang akan beroperasi, hingga saat ini masih belum ditentukan, menyesuaikan dengan

rencana selanjutnya. "Operator kapal yang akan melayani jalur di Pelabuhan Raas itu masih belum ditentukan, yang jelas kami memberi kesempatan bagi operator kapal selain yang sudah ada di Sumenep," tuturnya.

Dia berharap, dengan diserahkannya pengelolaan Pelabuna Raas itu akan menambah peningkatan perekonomian masyarakat.

"Kami berharap perekonomian masyarakat Raas akan lebih meningkat dengan adanya pelabuhan yang baru ini," pungkasnya. (rif/mk)

SUMENEP- Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep Zamrud Khan mengatakan akan menelusuri hasil temuan Panwascam Dasuk terkait dukungan fiktif terhadap pasangan calon Gubernur Jawa Timur independen Egi SudjanaMuhammad Sihad.

“Karena pada prinsipnya Panwaslu sebagai badan pengawas pemilu, sudah semestinya segera menindak lanjut temuan yang terjadi di Desa Mantajun, Kecamatan Dasuk yang menurut laporan dari Panwascam terjadi penipuan data, khususnya data-data pendukung mereka,” katanya kepada wartawan saat memantau pelaksaan rakor di Hotel Utami Sumenep.

Dia menjelaskan ada indikasi kuat bahwa banyak pendukung yang tidak merasa mendukung, tetapi masuk dalam daftar data pendukung terhadap calon tersebut. “Termasuk, ada beberapa foto copy KTP yang justru berbeda alamat dengan wilayah di daerahnya. Misalnya, harusnya desa Mantajun, tetapi ditemukan alamat di kecamatan lain yang masuk desa Mantajun,” terangnya.

Selain itu, tambah Zamrud, juga terdapat kejanggalan pada nama pasangan tersebut yang berbeda, yang semestinya atas nama Muhamma Sihad, M. Si, tetapi di data dukungan tersebut tercantum Egi

prastyo, SH, MH. “Nah, temuan-temuan ini nantinya akan disampaikan kepada KPU kabupaten sebagai representasi dari KPU provinsi, walaupun secara otoritas masalah ini ada di KPU provinsi, tetapi dalam hal ini KPU kabupaten mempunyai tugas verifikasi faktual yang diberikan kewenangan kepada PPK, dan PPS. Baru kemudian akan diputuskan, apakah nantinya bisa dinyatakan lolos atau tidak, itu hak otoritas KPU,” jelas Ketua Panwaslu dua periode itu.

Dalam menulusuri kebenaran informasi tersebut, panwaslu langsung menghubungi Panwascam Dasuk untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung, termasuk juga mencari tahu tentang pelapor dan terlapor. “Dan kami akan panggil dan minta klarifikasi, tetapi pemanggilan tersebut tidak langsung mengarah ke paslon (pasangan calon), karena jelas di sana juga ada tim-timnya. Untuk itulah, kami mendelegasikan Panwascam Dasuk untuk mencari tahu,” pungkasnya.

Jika nanti hasil verifikasi menemukan penipuan, maka akan masuk kepada pidana pemilu. “Ketika sudah masuk pidana pemilu, maka bisa masuk menjadi pelanggaran adminstrasi, dan paslon tersebut bisa didiskualifikasi,” terangnya. (sym/mk)

SUMENEP

3

SELASA 30 APRIL 2013 NO. 0107 TAHUN II

INFRASTRUKTUR

KEPENDUDUKAN

Kanal Air Perlu Ditambah

Distribusi e-KTP Jangan Dijadikan Alat Politik

SUMENEP — Ratna Mufida, 28, Warga Desa Karangduak Kecamatan Kota Sumenep mengeluhkan genangan air di ruas jalan perkotaan saat terjadi hujan deras dan berpotensi terjadanya banjir. Genangan air yang mengganggu pengguna jalan tersebut ditengarai karena tidak maksimalnya saluran drainase yang ada.

“Selain tersumbat karena timbunan sampah yang dibuang masyarakat yang tidak bertanggung jawab juga karena kurangnya kanal atau lubang pembuangan dari jalan ke dalam drainase,” katanya.

Kepala PU Cipta Karya Zain Sholeh tidak membantah banyaknya genangan air disejumlah ruas jalan kota karena sedikitnya kanal yang dapat membuang air ke saluran drainase.

Sedikitnya jumlah drainase, tidak hanya menyebabkan genangan air di ruas jalan besar saja, tetapi dapat memicu terjadinya banjir karena sistem pembuangan air yang ada berhubungan antara satu dengan yang lain dan tumpuan pertemuannya langsung ke sungai dan ke kali.

Untuk tumpuan pembuangan saluran drainase yang ada, menurutnya, baru ada 3 titik, yaitu di Kali Sokra, Kebonagung dan Marengan. “Tumpuan drainase ke depan akan memecah saluran utama dan menambah lagi ke kali Kacongan,” tuturnya, Senin (29/4).

Selain usaha pemecahan air di Kali Kacongan, Cipta Karya akan melakukan pembangunan busem atau tempat pembuangan air di jalan Lingkar Timur untuk mengatur lalu lintas air yang ada di Kali Marengan dan Kali Sokra dengan pintu penutup dan pembuka air ke laut.

Menurutnya, instalasi saluran air itu untuk mengatasi banjir maupun genangan air saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya sehingga penting dilakukan tahapan pembangunan jangka panjang dan pendek.

Skala prioritas tersebut, akan membantu keterbatasan anggaran yang ada.

“Untuk jangka pendek akan membangun cember di beberapa titik. Dan pembangunan cember tersebut diprioritaskan untuk menanggulangi genangan air dan banyaknya saluran yang tersumbat menuju saluran utama dan ke hilir,” jelasnya.

Pengadaan kanal, menurutnya, akan dilakukan dibeberapa titik yang ada di jalanjalan kota. Diantara pembangunan kanal, meliputi jalan Dipenogoro ada 75 buah, kemudian Jalan Trunojoyo 350 dan Pahlawan 69. Total pengadaan kanal tersebut diperkirakan ribuan.

Upaya pengadaan kanal tersebut dimaksudkan sebagai langkah taktis untuk penanganan genangan air di tahun 2013. (athink/mk)

oky lukmansyah/ant

BINGUNG BERANGKAT MELAUT. Sejumlah kapal nelayan bersandar di pelabuhan. Menurut nelayan, akibat cuaca ekstrem nelayan bingung untuk melaut karena harus menunggu beberapa pekan untuk berlayar.

Cuaca Kembali Ekstrem SUMENEP – Daerah Sumenep kembali dilanda cuaca ekstrem. Akibatnya, ratusan nelayan seperti di Desa Dungkek kecamatan Dungkek tidak bisa melaut. Untuk mengisi kekosongan, para nelayan hanya melakukan aktifitas seadanya, seperti memperbaiki jaring dan mesin perahu.

Misradin mengatakan, saat ini angin dan ombak yang ada di sekitar perairan utara Kabupaten Sumenep cukup besar.

Ketinggian ombak antara 2 hingga tiga meter. “ya demi pertimbangan

keselamatan kami terpaksa berhenti melaut untuk sementara waktu sampai cuaca kembali normal” katanya, Senin (29/4).

Pantauan Koran Madura, perahu nelayan ditambatkan

di bibir pantai. Beberapa perahu terlihat diombang ambing ombak besar meski sudah berada di bibir pantai.

Misradin menjelaskan perahu yang ditambatkan bukan hanya milik warga setempat tap nelayan dari daerah lain juga harus bersandar dan berlindung sementara di pesisir Kecamatan Dungkek, mengingat tingginya ombak dan tidak dapat diterobos. “Jika tetap memaksakan melaut mereka khawatir tenggelam di

tengah laut,” ujarnya.

Nelayan lain asal Masalembu, Sukri mengaku sudah 3 hari berada di bibir pantai Desa Dungkek, tidak dapat melanjutkan perjalanan karena kondisi cuaca yang tiba-tiba buruk.

“Ya kami tidak dapat memastikan kapan cuaca membaik, kami berharap secepatnya cuaca membaik sehingga kami dapat sampai di Pulau Masalembu. “ pungkasnya. (sai/mk)

BOS BELUM CAIR

Madrasah Swasta Mulai Gelisah SUMENEP - Ratusan madrasah swasta di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep resah, karena Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak awal tahun 2013 hingga sekarang belum cair. Akibatnya, sejumlah madrasah harus mencari dana talangan untuk biaya operasional pelaksanaan pendidikan.

Wakil Kepala MI AlKaustar Kecamatan BatuPutih Fathur Rahman mengatakan, pihaknya dan sejumlah pengelola lembaga pendidikan lainnya mengaku kebingunan untuk memenuhi kebutuhan madrasah. Lembaga tidak mungkin

meminta bantuan pada wali murid dengan menarik biaya.

Sebab, selama ini, seluruh biaya pendidikan dibantu oleh pemerintah melalui dana BOS dan bantuan lainnya.

"Empat bulan ini dana Bos belum turun, sejumlah madrasah termasuk madrasah kami resah karena tidak ada dana operasional untuk kegiatan pendidikan," kata Fathur Rahman, Senin (29/4).

Belum terserapnya dana BOS itu menghambat pelaksanaan pendidikan, mengingat selama ini sejumlah madrasah menggantungkan biaya kebutuhan lembaga pada program bantuan tersebut.

"Kegiatan pendidikan kami sangat bergantung pada bantuan dana BOS itu. Selama dana BOS itu tidak turun, ya kami merasa kebingungan.

Tapi proses belajar mengajar tetap berjalan," ungkapnya.

Sementara itu, Pengawas MTs-MA Kemenag Sumenep Ach Fidaus mengaku, pihaknya banyak menerima keluhan dari pengurus yayasan atau pengelola pendidikan terkait belum turunnya dana BOS itu. "Kami sebagai pengawas sering kali menerima keluhan dari pengelola madrasah terkait dana BOS yang tidak cair itu," paparnya.

Firdaus yang juga Anggota Dewan Pendidikan

Sumenep berharap, dana BOS 2013 yang dianggarkan dari APBN itu segera cair demi kelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM), sebab dalam waktu dekat sekolah akan melaksanaan ujian semester, sehingga bantuan itu sangat dibutuhkan.

"Kami berharap dana Bos itu segera cair, mengingat sebentar lagi madrasah akan menyelenggarakan ujian semester. Jika tidak turun, maka banyak sekolah yang kebingungan mencari biaya," urainya.

Sementara itu, Plt Kepala Seksi Mapenda Moh Sadik mengaku, sampai saat ini, dana BOS untuk MI dan MTs

di bawah nauangan Kemenag belum cair. Hasil kordinasi Kemenag Sumenep dengan Kanwil Jawa Timur, semua anggaran program kegiatan dan bantuan 2013 termasuk BOS yang dianggarkan pusat masih ditandai bintang, sehingga belum bisa direalisasikan sebelum ada persetujuan dari DPR. "Kondisi tersebut memang berbeda dengan sekolah dinaungan dinas pendidikan yang program BOS-nya dianggaran melalui APBD. Sampai saat ini dana BOS untuk MI dan MTs belum cair," tuturnya.

Pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut

dari Kanwil Jatim. Namun, diperkirakan pada bulan Mei mendatang dana BOS itu sudah turun. "Setiap tahunnya, realisasi dana BOS yang dikucurkan tiap triwulan sekali memang sering molor, maksimal tahap pertama baru bisa cair diakhir triwulan pertama atau sekitar Maret," tegasnya.

Dia menjelaskan, total jumlah sekolah penerima bantuan operasional sekolah sebanyak 530 lembaga. Untuk MI sebesar Rp 49 ribu per siswa dalam sebulan dan 250 MTs sebesa Rp 55 ribu per siswa.

Sedangkan MA yang tahun ini direncanakan juga dapat diperkirakan 200 lembaga. (rif/mk)

SUMENEP - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumenep Akh Zaini meminta distribusi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tidak dijadikan alat kepentingan oknum tertentu dalam pemilihan umum.

Zaini menengarai distribusi eKTP di tingkat bawah kerap dijadikan alat untuk mengarahkan pemiliknya memilih calon tertentu.

“Contohnya, sekarang salah satu desa sedang melangsungkan pilkades (pemilihan kepala desa). Dan KTP tersebut dipegang oleh kepala desa ataupun calon lainnya, maka KTP tersebut dijadikan alat untuk memilih yang bersangkutan. Jadi kalau tidak dipilih, maka KTP tersebut tidak akan diberikan,” papar Kadispendukcapil Sumenep pada Koran Madura, Senin (29/4).

Zaini menjelakan, modus yang digunakan petugas untuk mengarahkan pemilik e-KTP cukup pintar. “Jadi kalau bukan si pemilik yang mau mengambil maka gak akan dikasih, karena ada kepentingan dibalik pendistribusian KTP tersebut,” jelasnya.

Untuk mengantispasi distribusi e-KTP sebagai alat mengarahkan seseorang memilih calon tertentu, pihaknya meminta UPT di tingkat kecamatan tidak memberikan kepada petugas di tingkat desa. “Jadi dari redes (registrasi desa) agar menyampaikan sendiri kepada setiap orang yang bersangkutan dengan pemilik KTP tersebut,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Koordinator Kesatuan Pemuda dan Mahasiswa Sumenep (KPMS) Eko Wahyudi mengungkapkan, pihak terkait harus segera membenahi kinerja instansinya agar kejadian tersebut tidak terulang. Wahyudi menengarai hal itu sudah terjadi sejak dulu.

“Tingkat kerawanan yang cenderung dipermainkan pendistribusian tersebut di tingkat bawah itu sendiri. Makanya dari pihak terkait harus mengantisipasi secepatnya dan segera memberikan peringatan pada yang bersangkutan di bawah.

Apalagi pihak terkait sudah mengetahui hal itu, seharusnya secepatnya dibendung agar tidak merugikan masyarakat,” tukasnya.

Harapan senada juga disampaikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep. Ketua Umum PMII Sumenep Satnawi berharap, dinas mengasi pendistribusian e-KTP untuk kepentingan tertentu. “Karena kejanggalan seperti itu sudah sejak dulu sudah ditengarai terjadi, maka dari yang bersangkutan harus segera mengevaluasi kinerja tatanan yang di bawah atau di tingkat desa,” katanya. (athink/ sym/mk)

Advertorial STKIP Launching Poliklinik, PLBK dan PK

KIRI KE KANAN. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswa Hermin Irawati, M.Pd, Wakil Ketua Bidang Akademik Muhammad Saidi, M.Pd, MM, dan Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Administrasi Drs.Nanang Pengayoman, M.Si saat menjadi pembicara Sosialisasi Pusat Pelayanan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karier (PLBK dan PK) di Graha Kemahasiswaan STKIP PGRI, Senin (29/4).

SUMENEP – Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persatuan Guru Repub-

lik Indonesia (PGRI) Sumenep, Senin (29/4) melaunching Poliklinik dan menggelara Sosialisasi

Pusat Pelayanan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karier (PLBK dan PK) di Graha Kemahasiswaan.

Acara tersebut dibuka Wakil Ketua Bidang Akademik STKIP PGRI Muhammad Saidi. Pelaksanaan acara itu diikuti sebanyak 250 peserta, terdiri dari mahasiswa dan civitas akademika STKIP PGRI Sumenep.

Keberadaan Poliklinik, PLBK dan PK itu diharapkan bisa memberikan pelayanan pengobatan secara gratis terhadap mahasiswa maupun secara di luar mahasiswa.

Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan Hermin Irawati berjanji, STKIP PGRI Sumenep akan memberikan pelayan terbaik terhadap mahasiswa dalam menjaga kesehatan sehari-hari. “Kami memang sengaja setiap minggu akan mendatangakan dokter untuk memerikasa dan memberikan obat-obatan terhadap mahasiswa secara gratis, dan masyarakat umum,” ungkapnya. (adv/edy)

Disnak Gelar Pertemuan Agribisnis Peternakan SUMENEP – Dinas Peternakan (Disnak) menggelar acara pertemuan pengembangan agribisnis peternakan, Senin (29/4). Acara yang digelar di salah satu hotel di Kota Sumekar itu diikuti sebanyak 40 peserta, yang terdiri dari peternak, kelompok tani ternak dan pelaku usaha peternakan.

Acara itu dibuka oleh Kepala Disnak Arief Rusdi. Pertemuan itu menghadirkan narasumber dari Dinas Peternakan Jatim, Pengelola Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Sedulur Tani Jombang, Konsultan Peternak Surabaya, dan Disnak Sumenep. Selanjutnya, hari ini peserta akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Sedulur Tani Jombang.

Sedangkan tujuan dari acara tersebut adalah memberikan bimbingan manajemen maupun teknis kepada kelompok ternak. ”Termasuk, memberikan peluang usaha ternak sapi bagi kelompok ternak. Dan, menambah wawasan tentang taniaga dan pemasaran peternakan,”

PEMATERI. Sejumlah pemateri saat memaparkan materinya dalam pertemuan agribisnis peternakan. kata Kepala Disnak Arief Rusdi.

Sementara itu, Kabid Peternakan Disnak Khaeru Ahmadi, acara ini sebagai wujud kepedulian kepada pengembangan agribisnis.

Sumber dana dari pelaksanaanya

itu berasal dari APBD Sumenep. ”Dengan pemberian materi diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang agribisnis peternakan,” ujarnya. (adv/yat)

4

PAMEKASAN

SELASA 30 APRIL 2013 NO.0107| TAHUN II

PEMBANGUNAN

Stadion Masih Membutuhkan Tambahan Dana PAMEKASAN- Penyelesaian pembangunan stadion olahraga di Desa Cegug, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan diperkirakan masih membutuhkan anggaran yang cukup besar. Meski dana yang sudah dihabiskan untuk pembangunan pusat kegiatan olah raga itu sudah menelan biaya yang cukup besar, namun proses penyelesaiannya belum juga kelar.

Sampai saat ini, dana yang disalurkan untuk pembangunan stadion tersebut, sudah mencapai Rp.34,6 miliyar dengan rincianya Rp. 27 miliayar pada tahun 2011, sementara Rp.7,6 miliar pada tahun ini. Diperkirakan untuk penyelesaian bangunan tersebut, masih dibutuhkan tambahan dana sebesar Rp. 17 miliar.

Anggaran tersebut, belum anggaran penerangan lampu stadion, yang diperkirakan akan menelan anggaran Rp. 8,5 miliayar.

Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii, Senin (29/4), mengatakan dana tambahan tersebut jika dibebankan pada APBD setempat terasa cukup berat. Karenanya, pihaknya bersama manajer Persepam Madura United (PMU) akan mengusulkan tambahan dana untuk pembangunan itu melalui APBN. “Kami sudah berkoordinasi untuk mengawal usulan ini.

Karena pembangunan stadion itu juga untuk kepentingan PMU,” kata Syafii.

Bupati juga mengaku sudah memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pembangunan stadion untuk memprioritaskan penyelesaian proyek besar tersebut.

Ditanya soal porsentase pekerjaan, Bupati Syafii belum bisa menjawab, karena belum mendapat laporan dari SKPD yang mengetahui pekerjaan proyek tersebut.

Sementara itu Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Pamekasan, Jhon Julianto, mengatakan, saat ini pekerjaan proyek masih dalam tahap penyelasaian seluruh tribun dan tempat duduk.

Sedang untuk lapangan berupa rumput dan ruangan pendukung belum kelar. Karena harus menunggu kelarnya penyelasaian pembangunan, dan rumput bakal dipasang di akhir pembangunan. ”Walaupun hanya membangun casing, tapi kendaraan dan alat berat masih keluar masuk lapangan. Kalau pasang sekarang, nanti rumputnya rusak.” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah aktivis mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Solidaritas Muda (GSM) mempertayakan lelang pembangunan proyek Sport Center di Kecamatan Tlanakan Pamekasan.

Mereka menilai proses pelelangan tidak memenuhi syarat dan terkesan ada permainan. Sebab, PT Idee Murni yang memenangkan tender mega proyek Sport Center tersebut, sudah pernah pernah bermasalah di Jakarta.(f1/muj).

UN

Tiga Siswa akan Ikuti Ujian Nasional Susulan PAMEKASAN- Sebanyak tiga orang siswa di Pamekasan, dipastikan akan mengikuti Ujian Nasional (UN) susulan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat yang akan digelar beberapa hari mendatang. Ketiga siswa itu, satu orang dari SMP dan dua lainnya dari Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Para siswa yang akan ikut ujian susulan itu antara lain, Muhlis dari SMP Satu Atap Groom, Kecamatan Proppo, Mukarromah dari MTs Miftahul Huda, Kecamatan Larangan dan Erik Efendi dari MTs Alhuda, Kecamatan Kadur.

Mereka berhalangan mengikuti UN yang lalu karena sakit sehingga harus mengikuti UN susulan.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pamekasan, Mohammad Tarsun, Senin (29/4), mengatakan, meski bersifat ujian susulan, namun pengawasan terhadap mereka dilakukan sama seperti pelaksanaan Ujian Nasional reguler. Para tenaga pengawas menggunakan tenaga pengawas dari sekolah lain, serta pelaksanaannya juga dikawal petugas kepolisian.

Dikatakan, untuk yang hari pertama yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia hanya diikuti oleh satu peserta yakni Muhlis siswa SMP Satu Atap, Gro’om, sementara untuk hari kedua

dan ketiga akan diikuti oleh 3 orang, dan hari keempat akan diikuti oleh satu peserta. ”Mereka hanya mengikuti ujian untuk mata pelajaran yang tidak diikuti pada saat UN reguler. Karenanya, dari ketiga perserta, hanya satu orang yang harus mengikuti UN susulan lengkap selama empat hari,” jelas Tarsun.

Para peserta UN susulan tersebut, imbuh Tarsun, sudah memberikan surat keterangan sakit dari dokter. Sehingga, panitia hanya mengirimkan berita acara yang dilampiri surat keterangan dokter tersebut, ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Ia berharap ketiga peserta UN susulan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Sebab, jika pada pelaksanaan UN susulan mereka tetap tidak hadir akan dinyatakan gugur.

Ujian nasional tingkat SMP sederajat di kabupaten pamekasan tahun ini, sempat diwarnai dengan dugaan bocornya kunci jawaban, yang beredar di sejumlah warung internet(warnet).Namun pihak Disdik menyatakan kunci jawaban itu fiktif.

Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Kementrian Pendidikan Nasional dan Badan Standart Nasional Pendidikan (BNSP), oleh satu orangtua siswa karena dinilai meresahkan para peserta.(f1/ muj)

UJIAN NASIONAL SMP. Pelaksanaan UN SMP dan sederajat itu berlangsung serentak dari di suruh nusantara.

CURAH HUJAN TINGGI. Seorang petugas menyelamatkan buku dan arsip dari genangan banjir di SDN Jungcancang V, Pamekasan, Jatim. Meskipun Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan di Jatim akan turun hingga 50 persen pada Bulan April, namun saat ini intensitas hujan di Jatim masih tinggi bahkan beberapa daearah di provinsi itu, terkena banjir.

Tujuh Anggota Dewan Belum Mengundurkan Diri PAMEKASAN- Tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan yang maju sebagai bakal Calon Anggota Legislaif (Caleg) pada pemilu yang akan datang melalui partai berbeda dengan partai mereka saat ini, dipastikan belum mengajukan pengunduran diri.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili, Senin (29/4), mengatakan dirinya belum menerima surat pengunduran diri dari tujuh anggota dewan tersebut. ”Sampai detik ini, belum ada anggota dewan yang mengajukan pengunduran diri,” ungkap Halili.

Halili mengaku, dirinya belum mengetahui kepastian apakah ketujuh orang itu su-

dah secara resmi menyatakan maju sebagai bakal caleg atau tidak. Sebab, pemberitahuan secara resmi baik dari ketujuh orang anggota dewan maupun dari partai politik tempat mereka mendaftar belum diterima.

“Jika mereka sudah mengajukan pengunduran diri, tentunya Sekretariat Dewan akan segera membuatkan re-

komendasi. Dan sampai saat ini rekomendasi itu juga belum saya terima,” katanya.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Agus Kasyanto, mengatakan anggota DPRD yang mendaftar sebagai bakal caleg lewat partai lain harus mundur dari keanggotaannya di DPRD. Mereka juga diharuskan melengkapi formulir BB 5, yang berisi pernyataan berhenti atau mengundurkan diri dari anggota lembaga legislatif pada masa perbaikan dokumen 9 sampai 22 Mei nanti.

Formulir BB 5 tersebut, kata Agus, dilampiri Surat Keputusan Pemberhentian atau Surat Keterangan Ketua atau Sekre-

tariat Dewan yang menyatakan pemberhentian sedang diproses selambat-lambatnya 26 Juli hingga 1 Agustus.

Pengganti mereka di DPRD akan menggunakan mekanisme oleh PAW (Pergantian Antar Waktu) dari anggota parpol dengan perolehan suara di bawahnya.

KPU Pamekasan sedang melakukan verivikasi terhadap Daftar Caleg Sementara (DCS) dari 12 parpol yang sudah mendaftar. Apabila belum ada surat pengunduran diri dari parpol sebelumnya dan juga surat rekomendasi dari Pimpinan DPRD maka KPU akan memberitahukan kepada pimpinan parpol untuk segera

melengkapi berkasnya.

Saat ini, ada beberapa anggota DPRD Pamekasan yang partainya dinyatakan gagal menjadi peserta pemilu 2014, atau berangkat dari partai lain.

Anggota dewan itu antara lain, H.Makmun (FPKNU).

Abusiri (FPKNU), H. Bahar (FPKNU), Afifurrahman (FPKNU), Munaji (Partai Bintang Reformasi), Amin Rifki (Partai Bintang Reformasi), Suli (partai Republika).

Sementara, Muhdar Abdullah akan menjadi calon legeslatif dari Partai Nasdem.

Padahal, sebelumnya dia berangkat menjadi anggota DPRD Pamekasan dari Partai Bulan Bintang (PBB). (f1/muj)

ELPIJI LANGKA

Dua Pekan Kelangkaan Elpiji 3 Kg Belum Teratasi PAMEKASAN-Sudah dua pekan kelangkaan elpiji ukuran tabung 3 kilogram di Pamekasan belum teratasi.

Tidak hanya langka, harga bahan bakar tersebut terus naik hingga di tingkat pedagang eceran mencapai Rp. 16 ribu pertabung, sedang dari pangkalan ke pengecer Rp. 14 ribu hingga Rp. 15 ribu pertabung.

Mutmainnah, salah satu pengecer elpiji di kelurahan Kolpajung Pamekasan, Senin (29/04) mengatakan, sejak sepekan terakhir harus antre di beberapa pangkalan karena hanya dijatah satu tabung perhari. Sementara kebutuhan penjualannya rata-rata perhari mencapai 3 sampai 5 tabung.

“Saya terpaksa antre di beberapa pangkalan untuk bisa memperoleh lebih dari satu tabung. Karena sejak sepekan terakhir, hanya diberi jatah satu tabung perhari,” katanya.

Mutmainnah menjelaskan, sulitnya mendapatkan elpiji membuat beberapa warga beralih menggunakan tungku dengan kayu bakar dan sebagian lainnya menggunakan kompor minyak tanah. Sebab, bahan bakar tersebut relatif mudah didapatkan dan harganya jauh dibawah harga bahan bakar elpiji bersubsidi.

Kelangkaan elpiji 3 kilo-

gram di Pamekasan ditengarai karena lambatnya pendistribusian ke sejumlah pangkalan. Lambatnya pendistribusian itu disebabkan kendaraan pengangkut elpiji tidak bisa maksimal akibat kelangkaan solar sejak dua pekan terakhir.

Bagian Administrasi PT Gas Madura Pratama, Husen,

sejauh ini tidak ada pengurangan jatah dari Pertamina maupun dari stasiun pengisian. Masalah tersebut, lebih disebabkan karena kendaraan pengangkut masih harus antre mengisi bahan bakar solar di SPBU. “Biasanya truk angkutan elpiji masuk pagi hari, dua

pekan ini masuknya sampai sore hari. Ketika ditanya ke supir ternyata kelamaan antre mengisi bahan bakar di stasiun pengisian BBM,” terangnya.

Husen menjelaskan, pengisian di stasiun elpiji rata-rata setiap hari mencapai 45 ton hingga 60 ton bergantung pengiriman dari Pertamina

Surabaya ke stasiun pengisian.

Pengiriman dari Pertamina ke stasiun pengisian berdasarkan pesanan dari masing-masing distributor.

Husen menepis isu bahwa ada pengurangan jatah dari Pertamina ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji.

“Tersendatnya pendistribusian mungkin berada di agen sebagai distributor kepada pangkalan. Sebab kalau di stasiun pengisian sama sekali tidak ada kendala dan tidak ada antrian,” tegasnya.

Namun pernyataan itu bertolak belakang dengan kondisi di SPBU yang sudah sejak beberapa hari terakhir sudah mulai normal. Di sejumlah SPBU sudah tidak terlihat lagi adanya antrean kendaraan yang akan mengisi bahan bakar jenis solar.

Seorang warga Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Esa Arif, menilai alasan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menduga ada permainan dalam pendistribusian elpiji sehingga terjadi kelangkaan.

“Sudah waktunya pemerintah dan Pertamina untuk melakukan penyelidikan atas masalah ini. Sebab, keduanya merupakan pihak yang memiliki tanggungjawab untuk mengatasi masalah tersebut,” katanya. (auf/muj)

PAMEKASAN PERTANIAN

Harga Bibit Tembakau Rp. 5 Per Batang PAMEKASAN- Harga bibit tembakau Madura di tingkat petani bibit pada awal musim tanam masih rendah.

Bibit varietas Prancak 95 dan Cangkring 95 masih pada kisaran Rp. 5 ribu perseribu batang bibit atau Rp. 5 perbatang.

Salah seorang anggota Kelompok Tani Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Edi Junaidi, mengatakan rendahnya harga bibit tembakau karena belum meratanya awal musim tanam di beberapa derah yang menjadi sentra tanaman tembakau.

Harga itu, jika dibanding dengan harga pada awal musim tanam tembakau tahun lalu turun Rp. 4 rupiah, karena pada awal musim tanam tahun lalu, harga bibit kedua varietas mencapai Rp. 9 rupiah perbatang.

Para petani mengatakan, turunnya harga bibit itu disebabkan belum jelasnya kondisi cuaca tahun ini. Berbeda dengan tahun lalu yang sebelumnya sudah diprediksi normal, sehingga meskipun pemerintah memberikan bantuan bibit secara gratis, namun penjualan bibit tembakau masih normal.

“Saat ini mulainya masa tanam tembakau masih belum jelas, padahal para petani pembibit sudah mulai memanen bibit tembakaunya,” kata Subahri, salah seorang petani di Desa Larangantokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Senin (29/4).

Tahun lalu, kata dia, pada awal musim tanam hampir berjalan serentak di semua sentra tanaman tembakau.

Sedang tahun ini, hanya petani di beberapa daerah

5

SELASA 30 APRIL 2013 NO.0107| TAHUN II

saja yang sudah mulai melakukan proses tanam.

Para petani yang sudah memulai proses tanam itu merupakan petani yang berada di daerah tadah hujan untuk mengejar persediaan air sumur untuk penyiraman.

Itupun, jelas Subahri, belum merata.

Salah seorang anggota Kelompok Tani Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Edi Junaidi, mengatakan rendahnya harga bibit tembakau karena belum meratanya awal musim tanam di beberapa derah yang menjadi sentra tanaman tembakau.

Ia memperkirakan, puncak musim tanam itu baru akan terjadi pada pertengahan hingga akhir Mei yang akan dibarengi dengan naiknya harga bibit tanaman yang juga dikenal dengan istilah daun emas tersebut.

Meski demikian, jelas Edi, harga bibit tahun ini diperkirakan tidak akan menyamai harga bibit pada tahun lalu yang pada puncak musim tanam mencapai Rp. 15 perbatang untuk varietas Prancak 95 dan Rp. 13 perbatang untuk varietas Cangkring 95.

“Kalau dilihat kondisi harga pada awal musim tanam, sepertinya tahun ini tidak setinggi tahun lalu.

Mungkin harga tertinggi pada puncak musim tanam sekitar Rp. 10 perbatang untuk Prancak 95,” katanya.

Tahun ini, proyeksi tanaman tembakau di Pamekasan seluas 31.125 hektar.

Luas areal tersebut menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 33 ribu hektar. Penurunan luas areal tanaman tembakau itu disebabkan karena belum jelasnya kondisi cuaca dan kecenderungan menurunnya harga jual tembakau dari tahun ketahun.

Sehingga sebagian petani, terutama di areal basah, memilih untuk tidak menanam tanaman tersebut dan mencari tanaman alternatif lain.

“Sebagian petani di Panaguan memilih menanam tomat dan cabe daripada menanam tembakau,” kata Edi Junaidi. (muj)

Pelaku Asusila Bisa Dipidana 15 Tahun Penjara PAMEKASAN-Muhammad Hisyam bin Majnah, 27 warga Dusun Berru, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, harus menjalani proses penahanan di Polres Pamekasan akibat perbuatan asusilanya terhadap FT, 14, gadis di bawah umur asal Kecamatan Pamekasan.

Kapolres Pamekasan, Ajun Komisaris Besar Nanang Chadarusman, yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/04), menjelaskan motif perbuatan melangar susila yang dilakukan oleh tersangka kepada korban masih belum terungkap.

Sebab, saat ini tersangka masih belum mengakui motif perbuatannya di hadapan

penyidik. Namun, ia berjanji dalam jangka waktu tidak terlalu lama, hal tersebut akan segera diketahui.

“Sementara niat tersangka melakukan aksinya itu masih belum dibeberkan kepada penyidik. Kasus seperti ini memang membutuhkan waktu khusus untuk penanganannya,” terang Nanang Chadarusman.

Akibat perbuatannya, pemuda pengangguran itu diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun, berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan denda paling Rp. 300 juta dan paling sedikit Rp. 60 juta.

Perbuatan tidak senonoh itu pertama kali dilakukan Hisyam kepada korban pada Senin (22/04) pekan lalu di belakang rumah korban. FT yang juga mengalami cacat mental, hampir disetubuhi oleh tersangka seandainya gadis di bawah umur itu tidak dalam keadaan menstruasi.

Tertangkapnya tersangka, setelah tersangka akan mel-

akukan aksinya kedua kali pada Jumat (26/4) yang lalu menjelang warga berangkat menunaikan solat Jumat. Tersangka mengintip korban di belakang rumah korban.

Setelah korban keluar dari rumahnya, tersangka memanggil korban untuk mengulangi perbuatan bejatnya. Namun korban menolak panggilan tersangka dan memilih melapor saudaranya tentang ajakan tersangka.

Atas laporan itu, saudara korban kemudian berteriak maling hingga tersangka lari tunggang langgang karena dikejar warga yang hendak berangkat solat Jumat. Saat itu warga yang berhasil menang-

kapnya nyaris menghakimi.

Beruntung Kades Toronan, Abdurrahiem, mengamankannya dan langsung menyerahkan ke Polres Pamekasan.

“Pengakuan korban kepada orang tuanya, pada perbuatan pertama hanya disentuh alat vitalnya hingga dipaksa oral seks oleh pelaku,” kata Abdurrahiem, Kepala Desa Toronan, saat ditemui di Mapolres Pamekasan.

Hisyam, dikenal sebagai pengangguran dan sering berbuat onar di desanya. Kepala Desa Blumbungan, Junaidi mendukung agar tersangka diproses secara hukum agar tidak mengulangi perbuatannya. (auf/muj)

PERAHU HIAS. Seorang bocah berlari di dekat deretan perahu hias, di pantai Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Para nelayan di daerah itu, menghias perahu mereka untuk memeriahkan upacara Petik Laut yang akan digelar tanggal 22 April 2013.

CUACA

KEJAKSAAN NEGERI

Ombak Naik Hingga Jalan Raya

Kajari Mengaku Tidak Bisa Berbuat Banyak Tangani Kasus Dana Adhoc

PAMEKASAN- Ombak pasang di sekitar kawasan wisata Talang Siring, Desa Muntok, Kecamatan Larangan, Pamekasan, sejak dua hari terakhir naik hingga ke jalan raya di wilayah tersebut. Kondisi itu menuntut para pengendara sepeda motor berhati-hati akibat hempasan ombak.

Salah seorang pengendara asal Sumenep, Abdul Hamid, Senin (29/4) saat melintas di jalan tersebut mengaku terkejut saat terkena hempasan ombak hingga seluruh pakainnya basah.

“Saya sangat terkejut karena kejadiannya mendadak.

Dikira sebelumnya air yang

PAMEKASAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menyatakan tidak bisa berbuat banyak dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana pengadaan buku senilai Rp. 1,9 miliar di Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Sebab, sampai saat ini hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur yang menjadi acuan penanganan kasus itu belum diterima.

Dugaan tipikor dana adhoc yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2008 yang melibatkan Kepala Disdik Pamekasan itu, terkesan tidak ada perkembangan yang berarti.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Agus Irianto, hingga Senin (29/4), belum bisa memberi kepastian target waktu penuntasan perkara ini, dengan alasan masih menunggu hasil audit kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. Ia juga belum bisa memastikan kapan hasil audit itu akan diterimanya.

“Kami masih menunggu hasil audit. Silahkan tanya sendiri ke BPKP, “ katanya.

Dibanding penanganan dugaan tipikor pengadaan sapi bantuan di Dinas Pe-

membasahi jalan karena hujan, tidak tahunya air lautnya naik ke badan jalan,” jelas salah satu mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Pamekasan ini.

Menurut warga di sekitar Pantia Talang Siring, ombak besar disertai angin kencang itu sudah terjadi sejak dua hari terakhir. Peristiwa itu biasa terjadi setiap peralihan musim dari musim penghujan ke musim kemarau.

Diperkirakan kondisi tersebut akan mencapai puncaknya pada pertengahan Mei mendatang sebagai puncak peralihan musim yang cenderung diikuti oleh perubahan

arah angin.

Kondisi Pantai Talang Siring yang langsung berbatasan dengan jalan raya yang menjadi akses utama yang menghubungkan Kabupaten Pamekasan dengan Kabupaten Sumenep, dinilai cukup berbahaya pada masa-masa peralihan musim. Sebab, dipastikan air laut akan naik hingga ke jalan raya.

“Apalagi di pantai ini tidak ada tanaman mangrove sehingga hembusan angin dan hempasan ombak akan langsung menghantam pengendara bermotor,” kata Hamid.

Ia meminta agar Pemerintah Pamekasan memikirkan hal

tersebut, karena selain tidak ada pagar pembatas di pantai tersebut juga tidak ada tanaman yang dapat menahan dari gerusan ombak.

Akibat tidak adanya tanaman yang menahan hempasan ombak, di beberapa titik plengsengan jalan sudah mulai rusak.

Dikawatirkan, kerusakan itu akan merembet ke titik lainnya dan membahayakan pengguna jalan.

“Jika tidak segera tertangani, tidak menutup kemungkinan kerusakan akan bertambah parah karena antara pantai dengan badan jalan, nyaris tidak ada batas,” katanya. (auf/muj)

ternakan (Disnak) Pamekasan, penanganan kasus ini memang tergolong lambat. Bahkan, meski perkara ini sudah ditangani Kejari Pamekasan sejak 2009 lalu, namun permohonan audit kerugian negara ke BPKP baru diajukan pada 30 Oktober 2012.

Hal ini diketahui dari surat Kajari Pamekasan nomor : 71/0.5.18/Fd.1/10/2012.

Sedangkan permohonan audit tipikor pengadaan sapi justru diajukan lebih awal yaitu pada 23 Oktober 2012 sesuai surat Kajari nomor : 66/0.5.18/Fd.1/10/2012 yang menjadi dasar pelaksaksanaan audit BPKP. Atas dua permohonan tersebut, BPKP menerbitkan Surat Perintah Audit untuk pengadaan buku dan pengadaan sapi masing-masing selama 15 hari.

Berdasar surat tugas BPKP nomor : S-18576/ W13/5/2012, tentang audit perhitungan kerugian keuangan negara atas pengadaan buku untuk 40 sekolah di Pamekasan tahun 2008, audit sudah dilakukan pada 22 November 2012, namun sampai saat ini hasilnya belum diketahui.

Sedangkan uadit atas dugaan korupsi pengadaan sapi senilai Rp. 1 miliar, yang sudah disidangkan, dimulai 8 November 12.

Pelaksanaan audit untuk

pengadaan sapi ini, berdasar surat perintah BPKP yang disampaikan ke Kejari Pamekasan, nomor : S-18581/W13/5/2012 tertanggal 6 November 2012.

Perkara ini sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Lambanya penanganan dugaan Tipikor dana adhoc ini menyisakan tanda tanya dari beberapa kalangan.

Utamanya dari Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) sebagai pelapor dalam kasus tersebut.

Koordinator FKMP, Sahur Abadi, mencurigai, berkas perkara kasus korupsi dana ad hoc ini sengaja tidak ditindak lanjuti.

Sebab, kasus yang laporannya masuk setelahnya justru sudah ada perkembangan yang berarti.

Sahur meminta agar dugaan korupsi itu segera dituntaskan serta para tersangka yang sudah ditetapkan segera ditahan. Diantara tersangka itu antara lain, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) berinsial AH, dua orang mantan sekretaris Disdik berinisial SS, NQ. Serta tiga tersangka lainnya berasal dari unsur rekanan dan perantara rekanan berinisial DD dan GG. Termasuk satu tersangka lain yang namanya tidak diungkap kejari. (uzi/muj)

6

SAMPANG

SELASA 30 APRIL 2013 NO.0107 | TAHUN II

GURU NON PNS

UPTD Belum Instruksikan GTT Masuk Tiap Hari SAMPANG – Kepala Bidang Tenaga Kependidikan (Kabid Tendik) Disdik, Lukito mengatakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2010 semua guru baik PNS maupun non PNS wajib masuk kerja setiap hari, agar bisa bertatap muka minimal 24 jam dalam seminggu.

“Memang benar, tidak ada perbedaan antara guru GTT dengan guru yang sudah PNS untuk masalah jam kerjanya, karena untuk guru SD sebagai guru kelas mempunyai kewajiban untuk masuk setiap hari dan untuk guru mapel tertentu menyesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing,” tandasnya kepada wartawan Koran Madura.

Akan tetapi, pernyataan yang disampaikan Kabid Tendik Lukito tersebut belum dilaksanakan oleh UPTD Pendidikan di tiap kecamatan. Bahkan, Kepala Unit Pelayanan Teknis Pendidikan Kacamatan Kota Sampang Djauhari menjelaskan sampai saat ini belum ada perintah dari Dinas Pendidikan yang diterima UPTD yang dipimpinnya, bahkan GTT juga harus masuk tiap hari sebagaimana PNS. Menurut Djauhari, yang dia tahu mengenai GTT K2 harus memenuhi syarat mengajar 24 jam dan selebihnya tergantung pada kebijakan kepala sekolah.

“Sampai sekarang masih belum ada tambahan dan belum ada aturan baru, semua tergantung kebijakan kepala sekolah masing-masing, karena itu merupakan peraturan masing-masing sekolah,” jelasnya.

Djauhari menambahkan, GTT yang berperan sebagai guru kelas maupun guru mata pelajaran (mapel) aturannya berbeda. Jika guru kelas harus memenuhi syarat minimal 24 jam dalam seminggu, maka ini tidak mungkin akan dimiliki oleh guru mapel, sehingga ini bisa ditambah dengan kegiatan

ekstrakurikuler.

“Yang jelas berbeda antara guru kelas dengan guru mapel, karena untuk guru mapel jamnya akan kurang bila harus mencapai 24 jam dalam 1 minggu, sehingga ini bisa ditambah dengan kegiatan ekstrakurikuler (agar mencukupi 24 jam sebagai syarat masuk K2),” ucapnya Tidak terlaksananya aturan GTT harus masuk tiap hari juga diakui sejumlah GTT yang ada di sejumlah sekolah negeri di wilayah Sampang. Lailatul Fitriyah, yang menjadi GTT di sebuah lembaga pendidikan negeri ini menyatakan sampai saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai jam mengajar GTT. Kepala sekolahnya juga tidak mewajibkan GTT yang ada di sekolahnya masuk tiap hari.

Hal senada juga diakui Milkiyah, salah satu GTT K2 yang kini diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Sekolahnya. Selama dirinya mengajar belum ada aturan yang mewajibkan dirinya harus masuk setiap hari.

Menurutnya, GTT yang ada di sekolahnya hanya masuk 4 hari dalam satu Minggu, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran tertentu. “Kalau dari Dinas Pendidikan masih belum ada aturan pasti, yang ada adalah kebijakan sekolah mewajibkan guru GTT untuk masuk minimal 4 hari dalam satu Minggu. Apabila dalam jumlah 4 hari ada yang kosong harus diganti dihari yang lainnya,” terang Milkiyah kepada Koran Madura, Senin (29/4).

Pernyataan GTT tersebut melengkapi pengakuan UPTD Kecamatan Kota Sampang yang bersinggungan dengan kewajiban GTT masuk tiap hari sebagaimana diungkapkan Kabid Tendik Disik Sampang Lukito.

Adanya pernyataan yang berbeda antara pihak UPTD dengan Disdik sangat rentan menimbulkan keresahan bagi 2000 GTT K2 yang ada di Sampang. (jun/msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

AKSI: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) menggelar aksi di depan kantor DPRD Sampang, Senin (29/4) kemarin.

Ikmas Minta Kejelasan PT GSM SAMPANG - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sampang, Senin (29/4).

Dalam aksinya Ikmas menuntut dugaan penyimpangan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) oleh PT. GSM ( Geliat Sampang Mandiri ) selaku holding company (induk perusahaan) di bidang minyak dan gas di kabupaten Sampang diungkapkan secara terbuka.

Demonstran menilai pemerintah setempat saat pengesahan dan membentuk PT. GSM yang sesuai dengan Peraturan Daerah No.8 tahun 2008 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya rekayasa. Indikasinya terlihat dari beberapa kejanggalan yang mengarah pada konspirasi di tingkat eksekutif.

Aktifitas dan kegiatan dari PT GSM sampai saat ini masih belum jelas bergerak di bidang apa, mulai dari nilai penyertaan modal dari pemerintah

setempat berbeda sebesar 22 juta. Bahkan, mereka juga menilai antara neraca dan peraturan daerah dengan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) GSM sebesar 2.190.000.000 pada tahun 2009-2011 tak jelas.

Ketua Ikatan Mahasiswa Sampang (Ikmas), Wafie Anas mengatakan tujuan melakukan aksi demonstrasi tersebut untuk meminta DPRD dan pemerintah daerah membentuk tim audit independen untuk mengungkap sejelas-jelasnya aset di PT. GSM. “Kami ingin rombak direksi dan komisaris karena ini sudah tidak becus lagi, kami akan menilai dan mengkroscek kegiatan PT.GSM agar tidak adanya pihak terkait untuk melakukan korupsi,” ucapnya usai melakukan aksinya, Senin (29/4).

Padahal, lanjutnya, laba PT.GSM disetor langsung ke kas daerah sesuai dengan pasal 8 Perda No.8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan PT.GSM. Akan tetapi, berdasarkan dari data BPK menyatakan bahwa setoran laba ke PAD sejak tahun 2009-2011 sama sekali tidak pernah disetorkan oleh PT.GSM. “Lalu kenapa DPRD menyetujui kalau PT. GSM tidak menyetorkan bagi hasil laba ke Pemkab Sampang,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidilah menjelaskan akan menindaklanjuti tuntutan demonstran mengenai dugaan penyimpangan yang dilakukan PT GSM. Ia juga menjelaskan bahwa PT GSM merupakan induk perusahaan dari PT. SSS (Sampang Sarana Shorebase) dan PT. SMP (Sampang Mandiri Perkasa). Maka dari itu keuntungan hanya murni didapat dari anak perusahaan sehingga pemerintah memaklumi jika selama 2009 sampai 2011 PT GSM tidak melaporkan adanya

keuntungan.

“Saya memang sengaja tidak keluar karena saudara ingin masuk ke dalam. Kantor ini adalah rumah saudara juga. Jadi, dipersilakan Saudara masuk dengan baik,” ucapnya kepada massa Ikmas.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikmas tersebut melakukan aksi turun jalan dari depan pasar Srimangunan. Aksi diteruskan hingga di kantor DPRD Sampang. Bahkan, ketika sampai di depan DPRD Sampang, sempat terjadi kericuhan aksi saling dorong dengan petugas kepolisian saat melakukan pengamanan demo tersebut.

Ketika sudah diperkenankan masuk menemui anggota wakil rakyat, puluhan mahasiswa yang tergabung dengan Ikmasy langsung memasuki ruang komisi besar DPRD. Sebelum memasuki ruang komisi, Anggota DPRD yang menemui demonstran sempat berdebat alot dengan sejumlah demonstran hingga akhirnya

membuat kemarahan puluhan pengunjuk rasa itu. Hingga akhirnya, puluhan mahasiswa diperkenankan masuk ke dalam ruang komisi besar DPRD Sampang.

Di ruang komisi para demonstran ditemui langsung oleh Ketua DPD Sampang, Imam Ubaidilah yang didampinggi perwakilan komisi B DPRD Sampang.

“Jadi, tolong semua anggota DPRD yang ada di sini segera keluar. Jangan takut pada kami karena kita di sini sama-sama rakyat dengan anda, hanya saja berbeda pakaian, kami sudah capek menunggu anda tadi di luar,” teriak Wafie Anas, korlap aksi.

Setelah merasa puas berdialog dengan Ketua DPRD Sampang, puluhan mahasiswa pun langsung meninggalkan tempat ruang komisi besar DPRD secara tertib. Akan tetapi, sebelum keluar mereka meminta tandatangan wakil rakyat itu di atas surat pernyataan yang telah mereka siapkan. (ryn/msa/rah)

GURU

Belum Ada Pengangkatan PNS Tahun ini SAMPANG - Berawal dari menguapnya kasus dugaan pungutan yang dilakukan Kepala Sekolah SDN Gunung Sekar 6, Mahfud terhadap salah satu mantan anak buahnya, Milkiyah (28), guru olah raga untuk bisa masuk dalam daftar kategori 2, membuat Wakil Bupati Sampang, Fadhilah Budiono angkat bicara.

Guru tersebut mengaku telah menyetorkan uang sebesar 3 juta rupiah beberapa tahun lalu, setelah masuk daftar kategori 2 pada tahun ini. Akan tetapi karena tidak mampu membayar sisanya yang 7 juta rupiah, Milkiyah diberhentikan sebagai guru tidak tetap (GTT) oleh Mahfud di sekolahnya.

Selain itu, menurut Milkiyah, dirinya diberhentikan karena sering menagih honor yang merupakan haknya kepada pihak sekolah tempatnya sukwan. Namun apa yang diungkapkan Milkiyah itu ditepis oleh Mahfud.

Bupati Sampang Fannan Hasib melalui Wakil Bupati Fadhilah Budiono menjelaskan kasus tersebut saat ini tengah dalam proses penyidikan dan penyelidikan pihak Bawasda dan Inspektorat Sampang. Selain itu, menurutnya kasus tersebut tidak hanya satu maupun dua, tapi masih banyak lagi kasus pungutan liar.

“Saya mendengar banyak, cuma masih belum ada yang berani melaporkan, mungkin masih khawatir nanti malah tidak bisa menjadi PNS uangnya hilang. Dan untuk kasus yang terjadi di

SDN Gunung Sekar 6 sudah saya serahkan kepada Bawasda dan Inspektorat untuk dilakukan proses penyidikan dan penyelidikan, juga proses secara hukum nantinya,” terang Fadhilah Budiono saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/4).

Tidak hanya itu, Fadhilah Budiono juga mengungkapkan, bahwa dirinya sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian langsung kepada Wakapolres Kompol Alfian Nurizal terkait kemungkinan kasus tersebut diproses ke ranah hukum.

“Saya sudah koordinasi dengan Alfian, rencananya hari ini saya akan mengawal dua orang yang akan melapor ke Polres Sampang atas kasus dugaan pungutan itu, namun dua orang itu minta ditunda hingga tanggal 1 Mei besok. Tapi yang sudah melapor kepada saya sudah ada

5 orang dan itu semua sudah saya upayakan jalan damai, tapi malah guru yang melapor dimarah-marahi, ya sudah sekalian saja saya proses sampai ke ranah hukum sekalian,” ungkapnya.

Masih kata Fadhilah Budiono, selama proses penyelidikan di Bawaslu dan Inspektorat, nantinya Mahfud akan dinonaktifkan sebagai Kepala Sekolah SDN Gunung Sekar dan akan ditempatkan sebagai staf di Sekretariat Pemkab Sampang.

“Ya, akan kami proses terus dan nantinya yang bersangkutan (Mahfud) akan kami istirahatkan dulu dari jabatannya, yang akan ditempatkan sebagai staf biasa di kantor Pemkab ini,” ujarnya.

Selain itu, Fadhilah Budiono menyampaikan bahwa pada tahun ini masih belum ada pengangkatan kategori 2. “Saat ini kategori 2 terdata

ada 2000 lebih, dan itu masih dalam proses pengajuan kami untuk bisa mendapatkan persetujuan menjadi PNS di Kabupaten Sampang. Artinya dalam jumlah 2000 ini tidak sekaligus diangkat menjadi PNS, dalam waktu beberapa tahun ke depan yang akan diangkat terlebih dahulu tentunya yang umurnya tua terlebih dahulu. Selain itu, pada tahun ini Kabupaten Sampang juga belum bisa menerima dan merekrut CPNS karena faktor anggaran yang belum memungkinkan. Karena saat ini Sampang masih menggunakan anggaran 53 persen APBD untuk belanja gaji PNS,” katanya.

Fadhilah Budiono juga menuturkan masalah mutasi pegawai, Pemkab Sampang akan menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang akan dibentuk setelah Sekretaris Daerah (Sekda) dilantik.

“Untuk masalah penempatan guru nantinya akan kami atur kembali, karena visi kepemimpinan Bupati Fannan Hasib bersama saya ini menata birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang sehat. Jadi, kalau ada masyarakat yang mengiming-imingi membayar sejumlah uang agar diangkat menjadi PNS itu bohong semuanya dan itu merupakan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan pernah percaya dengan oknum yang mengaku sebagai orang dekat Bupati atau saya,” ucapnya. (msa/rah)

ant/fikri yusuf

PETANI ANTRE SOLAR: Sejumlah warga antre membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan-bakar Umum (SPBU) Sangen, Kec. Geger, Kab. Madiun, Jatim. Kelangkaan solar mengakibatkan antrean panjang warga yang sebagian besar petani di SPBU tersebut karena saat ini di wilayah tersebut sedang musim panen dan petani membutuhkan solar sebagai bahan bakar mesin perontok padi.

BBM

Krisis Solar Masih Berlajut SAMPANG - Kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah SPBU di kawasan Sampang hingga kini masih terus berlanjut.

Langkanya bahan bakar minyak jenis solar itu berdampak pada puluhan armada, mobil penumpang umum (MPU) antar kota yang biasa melayani perjalanan dari Sampang-Bangkalan dan Sampang-Pamekasan tak beroperasi.

Sejumplah MPU di terminal Sampang hanya parkir

dan menunggu kelancaran suplai bahan bakar minyak jenis solar yang ada di SPBU Sampang.

“Ya, kami memilih tidak jalan karena sulit mencari solar. Kalau mau memaksa jalan khawatir kehabisan solar di jalan. Walau pun ada solar, kita dibatasi beli solarnya, bahkan tak seimbang dengan lamanya waktu mengantri, “ jelas Solihin (35), salah satu sopir angkot, Senin (29/4).

Menurut Fuad (29), warga Jalan Perumahan Permata

Selong, kondisi krisis solar yang terus berkelanjutan di Sampang tidak hanya berdampak kepada penghasilan para sopir, namun, juga berakibat kepada keresahan para penumpang yang mulai kesulitan transportasi antar kota.

“Kalau dihitung untungruginya bukan hanya sopir saja, tapi kami selaku warga yang ingin melakukan perjalanan juga kebingungan mencari angkot,” kata Fuad. (iam/msa/rah)

SAMPANG

7

SELASA 30 APRIL 2013 NO.0107 | TAHUN II

GURU TIDAK TETAP

Komisi D Pelajari Kasus GTT yang Diberhentikan SAMPANG – Komsi D DPRD Sampang Amin Tirtana mengatakan akan mempelajari kasus tiga GTT yang dipecat secara sepihak oleh kepala sekolah bersangkutan. Menurut Amin Tirtana tindakan kepala sekolah memecat GTT hanya karena meminta honorarium yang menjadi haknya memang potensial dipermasalahkan.

Apalagi sampai terjadi pemotongan uang honorarium GTT, tindakan tersebut sangat salah.

“Sangat keliru kalau kepala sekolah mengeluarkan guru GTT yang meminta haknya kepada sekolah, karena mereka juga mengajar dan mendidik anak-anak. Kecuali ada kelakuan yang menyimpang dari guru GTT, maka boleh dipecat,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (29/04).

Amin mengatakan sebelumnya DPRD Sampang sudah mengumpulkan semua kepala sekolah agar tidak melakukan pemotongan terhadap gaji GTT dan seharusnya memberikan honor yang layak kepada GTT. Kesejahteraan GTT sampai sekarang masih tergantung pada kebijakan kepala sekolah.

Apabila kepala sekolah mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap GTT, maka kesejahteraannya akan terjamin. Berbeda dengan kepala sekolah yang kurang memperhatikan nasib GTT, maka besar kemungkinan GTT akan dipandang sebelah mata. Bahkan bisa jadi GTT yang sangat membantu proses belajar

mengajar di sekolah terus ditakut-takuti dengan ancaman pemecatan.

Padahal GTT juga mempunyai tanggung jawab yang sama di lingkungan sekolah.

Mereka juga mengajar dan mendidik anak-anak, tugasnya sama dengan guru yang sudah PNS. Hanya karena PNS guru merasa sudah di atas angin, kadang-kadang cenderung mereka berbuat diskriminatif terhadap GTT. Tindakan diskriminatif itu terlihat pada pemberhentian terhadap tiga GTT SDN Gunung Sekar 6, masing-masing Milakiyah (28), Lailatul Fitriyah (30), dan Farikatul Jannah (25). Ketiganya diberhentikan karena karena menuntut haknya yang sudah 3 bulan mengajar belum dibayar.

“Sebelum-sebelumnya hak saya dititipkan kepada salah satu guru yang PNS dan kemarin ketika kami menanyakan hal itu tidak ada. Karena menanyakan hal itu, kami langsung dikeluarkan oleh kepala sekolah,” kata salah seorang dari tiga GTT itu, Senin (29/4).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dareah (DPRD) Kabupaten Sampang Amin Tirtana mengatakan, kepala sekolah seharusnya menyesuaikan pos anggaran terhadap guru GTT, karena untuk honor GTT bisa menggunakan dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Menurutnya, pemecatan GTT yang dilakukan oleh kepala SDN Gunung Sekar 6 adalah sebuah bentuk kekeli-

uran, apalagi ketiganya sudah masuk K2.

Amin menyampaikan, ketika kepala sekolah dikumpulkan oleh dewan, sebelumnya ada kesepakatan bahwa kepala sekolah tidak akan melakukan pemotongan gaji GTT dan akan memberikan honor yang layak, yang akan diambilkan beberapa persen dari dana BOS. Tidak hanya itu, Amin juga mengaku akan mempelajari kasus kepala sekolah yang menarik pungutan bagi guru GTT yang lolos kategori 2.

“Kami pernah ada kesepakatan dengan kepala sekolah untuk tidak memotong gaji para guru GTT dan akan memberikan honor yang layak.

Saya akan mempelajari dulu tentang kepala sekolah yang memungut biaya terhadap GTT yang lolos kategori 2. DPR akan memberikan sanksi apabila itu betul-betul dilakukan oleh kepala sekolah” tegasnya ketika dalam ruangan komisi D. Sementara itu Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Sampang, Lukito ketika dikonfirmasi melalui telephone selulernya mengatakan masih menunggu laporan dari UPTD dulu karena sampai sekarang masih belum ada laporan terkait tindakan kepala sekolah.

“Nanti saya tunggu laporan dulu. Kalau nanti sudah ada laporan, maka akan mengklarifikasi itu dan turun ke bawah,” ucapnya. (jun/msa/ rah)

ant/rudi mulya

POHON ANEH: Sejumlah warga melihat Pohon Bulu berumur ratusan tahun yang sempat tumbang karena terjangan angin puting beliung tetapi tiba-tiba kembali berdiri tegak di areal pemakaman Joho Sumberrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (29/4). Pohon tersebut menjadi tontonan warga karena dianggap aneh.

Kejari Incar Dinas Bermasalah SAMPANG - Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Sampang mengincar dua dinas yang diduga bermasalah. Dua dinas tersebut dianggap bermasalah karena kinerja programnya yang pada tahun 2011 sampai 2012 amburadul.

Dugaan adanya masalah di dua dinas tersebut merupakan pekerjaan rumah pihak Kejaksaan yang harus diselesaikan di tahun 2013.

Karena program kerja kedua dinas itu yang diberikan kepada rekanan masih terlihat amburadul, maka Kejari akan melakukan klarifikasi

terhadap kedua dinas terkait, bahkan seluruh dinas di Kabupaten Sampang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kakejari) Sampang, Danang Purwakoro mengatakan tidak hanya melakukan klarifikasi terhadap dua dinas yang bermasalah. Menurutnya, klarifikasi tersebut berlaku terhadap

seluruh dinas di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sampang.

Semua dinas di wilayah Sampang akan diklarifikasi karena selama ini banyak dinas yang mempekerjakan rekanan yang diduga tidak layak dijadikan pemborong. Akibat dinas-dinas tersebut memberikan program kerja kepada rekanan yang tidak layak dijadikan pemborong, maka dijumpai banyak proses pekerjaan yang diberikan terhadap rekanan itu amburadul dan hasil proyek cepat rusak.

“Sementara memang Ke-

jari akan melakukan evaluasi dan mengecek dalam program kerjanya, ini tak hanya berlaku di dinas tertentu saja, tapi ke seluruh dinas di Kabupaten Sampang,” terangnya, Senin (29/4).

Untuk rekanan yang tidak mempunyai klarifikasi menjadi pemborong akan dibubarkan oleh Kejaksaan. Sebab menurutnya, Kejaksaan bisa membubarkan dengan melakukan gugatan ke pengadilan Sampang yang didasari temuan-temuan di lapangan. (ryn/msa/rah)

junaidi/koran madura

DIKELUARKAN: Tiga GTT yang dikeluarkan dari sekolah oleh kepala SDN Gunung Sekar 6 ketika meminta haknya yang selama 3 bulan belum dibayar.

KESEPAKATAN NET OFF

PT Garam Diminta Respek pada Garam Rakyat SAMPANG – Karena punya hutang sebesar lima puluh juta kepada PT Garam Persero Surabaya, Asosiasi Garam Kabupaten Sampang Gada Rahmatullah membuat kesepakatan dengan PT Garam Persero dengan cara net off (perhitungan garam) yang saat ini dimilikinya sebanyak 1500 ton. Namun sampai sekarang masih belum ada jawaban dari PT Garam.

“Bagaimana saya harus membayar hutang, semantara garamnya tidak dibeli,” keluhnya kepada Koran Madura, Senin (29/4).

Asosiasi Garam Rakyat Gada Rahmatullah kecewa terhadap PT Garam Persero yang masih belum berani memunculkan harga dan tidak mau membeli garam rakyat, padahal dia sudah melayangkan surat pada 1 Maret 2013 lalu.

Namun hingga sekarang masih belum ada jawaban yang pasti.

Sebelumnya mereka sudah menyetujui penyelesaian hutang sebesar 50.000.000 dengan cara perhitungan garam (net off) sebanyak 1500 ton dengan rincian kualitas KP 1 500 ton dan KP2 sebanyak 1000 ton.

“Sebelumnya PT Garam sudah sepakat untuk membeli garam rakyat. Karena saya punya hutang, maka kami membuat kesepakatan dengan penyelesaian net off. Saya me-

nawarkan harga garam sesuai dengan harga pemerintah dengan hasil lab di atas ketentuan KP1 Pemerintah,” ungkapnya.

Setelah kami membuat surat permohonan agar harga garam disesuaikan dengan harga pemerintah atau sesuai dengan mekanisme pasar, mereka tidak memberikan jawaban dan ini aneh bagi saya. Padahal dari segi kualitas lebih dari KP 1 Pemerintah.

Saya meminta harga garam rakyat disesuaikan dengan harga pemerintah juga,”

Gada Rahmatullah Asosiasi Garam Rakyat

Menurut Gada, setelah 1 minggu melayangkan surat ke PT Garam, jawaban yang diterima masih disuruh menunggu disposisi dari Direksi. Pen-

antian semakin terasa membosankan ketika Gada sudah sering bolak-balik ke Surabaya sampai 3 kali untuk mengurus perjanjian garam tersebut, namun selama itu pula masih belum mendapatkan kepastian.

“Setelah kami membuat surat permohonan agar harga garam disesuaikan dengan harga pemerintah atau sesuai dengan mekanisme pasar, mereka tidak memberikan jawaban dan ini aneh bagi saya. Padahal dari segi kualitas lebih dari KP 1 Pemerintah. Saya meminta harga garam rakyat disesuaikan dengan harga pemerintah juga,” jelas Gada.

Sementara itu, PT Garam Persero melalui bagian pembelian garam rakyat, Supriyanto ketika dikonfirmasi melalui telephone selulernya mengatakan masih belum mengambil dan membeli garam rakyat dengan alasan gudang masih penuh dengan garam dan untuk melakukan pengambilan atau pembelian masih belum ada kepastian juga dari pimpinannya.

“Untuk sementara ini kami masih belum bisa mengambil dan membeli garam rakyat karena gudang masih penuh dan kami akan berusaha memberikan jawaban kepada asosiasi garam rakyat Gada Rahmatullah dengan bentuk surat balasan,” tandas Spriyanto. (jun/ msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

TKP KEHILANGAN: Sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol M 6666 N milik Briptu Resa Mutaqin anggota Satreskrim Polres Sampang hilang di depan kantor DPRD Sampang saat dirinya mendokumentasikan jalannya aksi, Senin (29/4) kemarin.

PENCURIAN

Motor Polisi Hilang Saat Mengamankan Unras SAMPANG - Sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol M 6666 N milik Briptu Resa Mutaqin, anggota Satreskrim Polres Sampang, hilang pada hari Senin (29/4).

Kejadiannya, ketika akan mendokumentasi jalannya aksi unjuk rasa (unras), Resa memarkir kendaraannya di sekitar depan kantor DPRD Sampang.

Kendaraan Anggota Bamin (Bintara Administrasi) Indentifikasi Satreskrim Polres Sampang tersebut hilang dibawa kabur pencuri, padahal motor tersebut sudah dikunci

setir. Resa baru baru menyadari sepeda motornya hilang ketika dirinya sudah selesai mendokumentasikan aksi unras dan kembali ke tempat parker sepeda motornya, namun ketika tiba di lokasi sepeda motornya sudah raib.

“Ya, memang tadi sepada motor saya sudah dikunci saat diparkir di sekitar halaman depan kantor DPRD. Sekarang ini sudah dilakukan pemeriksaan setelah saya melaporkan kejadian itu,” terang Resa kepada Koran Madura, Senin (29/4).

Sementara itu, Kapolres

Sampang AKBP. Solehan melalui Kabag Ops Polres Sampang, Imam Irianto menjelaskan hilangnya kendaraan milik anggota polres Sampang tersebut karena terlalu korban terlalu semangat menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab tugasnya. Sehingga tidak menyadari kalau sepeda motornya yang ditinggalkan sedang diincar oleh maling.

“Wong namanya juga maling mengambil kesempatan dalam kesempitan. Padahal itu kan sudah dikunci setir masih bisa dibawa kabur,” jelasnya.

Menurut Imam, setelah korban kehilangan melapor ke bagian Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), polisi langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap dan menangkap pelaku pencurian.

Ia juga berharap dalam jangka waktu dekat dan secepatnya kendaraan dan pelaku bisa ditemukan. “Tadi juga sudah suruh lapor ke SPKT, karena kan dasarnya untuk penyelidikan harus lapor dulu. Polisi juga kan gak sakti, harus lapor untuk diselidiki,” ucapnya saat ditemui di ruangannya. (ryn/msa/rah)

8

BANGKALAN

SELASA 30 APRIL 2013 NO.0107 | TAHUN II

TARIF AIR BERSIH

TDL Tak Pengaruhi PDAM

ant/mohamad hamzah

PANEN GARAM: Seorang petani memanen garam pada tambak garam miliknya di Kawasan Penggaraman Palu, Sulawesi Tengah. Menurut petani, dalam sebulan terakhir harga garam ditempat tersebut turun dari Rp 35 ribu menjadi Rp 25 ribu perkarung berisi 50 kilogram. Turunnya harga garam itu akibat hasil panen yang melimpah sementara permintaan berkurang.

Produksi Garam Mencapai Rp 6.306,12 Per Ton BANGKALAN - Produksi garam di Kabupaten Bangkalan di lima kecamatan penerima program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) sebesar 6.306,12 ton dari total luas lahan produksi 155,6 hektar. Perhitungan tersebut berdasarkan data dari Tenaga Pendamping per 31 Desember 2012. Lima kecamatan yang dimaksud adalah Tanjung Bumi, Sepuluh, Klampis, Kamal, dan Kwanyar.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bangkalan Ahmad Faji, Pugar merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) yang dilaksanakan dengan prinsip bottom-up, dalam pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

“Artinya masyarakat sendiri yang merencanakan kegiatan, melaksanakan, dan

melakukan monitoring serta evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan,” kata Faji saat Sosialisasi Pugar 2013 di Hotel Ningrat Bangkalan, kemarin (29/4) Kegiatan pugar diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja penambak garam rakyat dan pelaku usaha garam rakyat lainnya dalam mendukung swasembada garam nasional.

Menurutnya, program

pugar sangat penting untuk disosialisasikan agar penyebaran informasi bisa tepat sasaran. Terutama masyarakat

penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). “Agar bisa menyamakan persepsi antar petani garam yang ada di Bangkalan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekertaris Pugar pada Kementrian Kelautan dan Perikanan Hery Gunawan Daulay menjelaskan program pugar telah menunjukkan hasil yang signifikan dengan tercapainya Swasembada Nasional Garam Konsumsi.

Keberhasilan produksi mencapai 2.020.109 ton secara keseluruhan sebelum dikurangi perhitungan penyusutan telah terjadi surplus 1.538.616 ton, dengan produktivitas 96 ton/ha.

Pada tahun ini, bantuan yang diberikan pemerintah kepada petani garam yang ada di Bangkalan sekitar 950 juta. Hal itu mengingat petani

garam yang ada di Bangkalan sudah dapat bekerja secara mandiri dalam peningkatan produksi garam. Menurutnya, dengan adanya swasembada garam, pihaknya menilai garam impor akan terus ditekan.

“Kita sudah mengirimkan surat kepada dinas terkait agar menganalisa kembali bahwa impor seharusnya tidak kita butuhkan,” katanya.

Dia menambahkan, harga jual garam oleh petani garam dinilai cukup variatif. Ada klasifikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni antara Rp 450–750 per kilo.

“Dari sisi pemasaran sudah cukup baik, karena kemitraan sudah difasilitasi oleh dinas terkait, termasuk Disperindag Bangkalan. Meski 190 ribu ton, kita masih impor garam.

Namun, itu tidak perlu dikhawatirkan,” imbuhnya. (ori/rah)

DPR KELUYURAN

Kantor Dewan Sepi karena Bimtek BANGKALAN - Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan tampak sepi karena semua anggota legislatif sedang mengikuti bimbingan teknik di kota Bandung. Kecuali hanya terlihat beberapa karyawan yang bekerja di Kantor DPR Bangkalan. Mereka melakukan aktivitas masing-masing.

... sebagai perwakilan rakayat harus bisa mengikuti perkembangan yang ada, dengan demikian kita bisa mengaspirasikan keinginan masyarakat sesuai dengan perkembangan melalui bimtek,”

Imron Rosyadi

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Dewan berangkat bimtek selama tiga hari, sejak hari Minggu tanggal 28 April hingga hari Selasa tanggal 30 April. Akibat semua anggota wakil rakyat di DPRD Bangkalan itu mengikuti bimtek di Bandung, selama hari itu kantor Dewan tampak lengang. Yang ada hanya beberapa pegawai terlihat sedang mengerjakan tugasnya di ruang masingmasing.

Berdasarkan inforamasi yang dihimpun Senin (29/4), anggota dewan mengikuti bimtek ke kota Bandung untuk mendapatkan bimbingan tentang UU Politik selama tiga hari. Tujuan bimtek tersebut untuk menambah kapasitas pengetahuan anggota dewan. ”Ke Bandung ada acara bimtek dengan mendatangkan pemateri dan lembaga politik untuk menambah wawasan para anggota dewan,” ujar Imron Rosyadi anggota dewan komisi D yang dihubungi melalui saluran handphone pribadinya.

Menurutnya, bimtek ini diikuti semua anggota DPRD Bangkalan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) semua anggota legislative setempat. Kegiatan peningkatan SDM adalah hak semua anggota dewan. Dan, ini bagian dari proses belajar agar dapat memahami sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. ”Kita mendatangkan pemateri dan satu lembaga untuk pelaksanaannya,” imbuh Imron.

Lebih lanjut, politisi Gerindra ini mengatakan pelaksanaan bimtek ini akan berlangsung selama tiga hari terkait dengan UU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Politik.

“Memang harapannya dalam situasi perkembangan keilmuan yang begitu signifikan, sebagai perwakilan rakayat harus bisa mengikuti perkembangan yang ada, dengan demikian kita bisa mengaspirasikan keinginan masyarakat sesuai dengan perkembangan melalui bimtek,” tandasnya.(dn/rah)

ant/audy alwi

KERJASAMA TIK TELKOM: Direktur Enterprise & Wholesale PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Muhammad Awaluddin (kanan) didampingi Executive General Manager Divisi Telkom Barat Tri Djatmiko (kiri) dan General Manager Witel Aceh Mukhni (dua kiri), berbincang bersama Walikota Lhok Seumawe Aceh Suaidi Yahya (dua kanan), usai penandatanganan nota kesepahaman tentang penyediaan layanan teknologi, informasi, komunikasi (TIK) Telkom dengan Pemerintah Kota/Kabupaten, di Jakarta, Senin (29/4).

INFORMASI PUBLIK

Ada 190 Pengaduan yang Masuk ke KI BANGKALAN – Dalam kurun waktu 2 tahun, Komisi Informasi (KI) Bangkalan mengaku menerima banyak pengaduan. Ada 190 pengaduan mengenai sengketa informasi publik yang diterima dari masyarakat. Sebagian besar yang disengketakan adalah lembaga publik.

“Ada sekitar 190 sengketa informasi yang ditangani selama ini,” ucap Ketua KI Bangkalan, Mustahal Rasyid, kemarin (29/4).

Dia menjelaskan dari ratusan sengketa informasi publik tersebut sudah teratasi semua karena kedua belah pihak antara pemohon dan termohon sudah berdamai. Lembaga publik yang disengketakan dinilai sudah memberikan informasi pada pemohon.

Saat ini, KI Bangkalan akan mengedar surat tentang inti dari UU Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh lembaga publik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penegasan tentang keterbukaan informasi publik.

Pihaknya menilai masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang hak dan kewajiban tentang keterbukaan informasi publik. Begitu sebaliknya, lembaga publik diduga masih belum tahu tentang kewajiban tersebut.

“Semua lembaga publik yang ada di sini baik eksekutif maupun legislatif akan dikirimi surat ini. Begitu juga lembaga pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi,” terangnya.

Disinggung kenapa baru sekarang mengirim surat pada lembaga publik, padahal KI sudah dibentuk hampir 2 tahun, Mustahal mengaku selama ini masih mencari performa yang

tepat dan melakukan koordinasi dengan eksekutif dan legislatif.

“Selain itu, kami masih menyelesaikan 190 sengketa informasi publik yang telah masuk. Sekarang sengketa itu sudah selesai. Jadi, saat ini waktu yang tepat,” ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Bagian Sengketa KI Bangkalan, Aliman Haris.

Menurutnya, masyarakat harus mengetahui hak dan kewajiban akan keterbukaan informasi publik. Surat ini menyalin isi dari UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Saya menilai sebetulnya ada 2 persoalan. Pertama, ada semacam kurang paham dari masyarakat tentang hak informasi. Kemudian yang kedua, lembaga publik masih ada yang belum paham tentang KIP,” ujarnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bangkalan mengaku tidak terpengaruh dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Perusahaan tersebut tetap tidak melakukan kenaikan tarif meter terhadap para pelanggan, karena PDAM sudah melakukan inovasi penggunaan inverter sehingga lebih menghemat energi.

“Menyikapi adanya kenaikan TDL, PDAM Bangkalan hingga saat ini belum ada rencana menaikkan tarif itu” ujar direktur PDAM Bangkalan, Sutrisno, kemarin (29/4).

Sutrisno menjelaskan meski pompa air PDAM mengandalkan daya listrik, kenaikan tersebut tidak dilakukan. Sebab hasil evaluasi sementara dengan kenaikan TDL 3,4 persen per April lalu belum berdampak yang tinggi kepada operasional PDAM. Meski demikian, pihaknya akan melakukan evaluasi dan pengkajian. Kalau memang dipandang perlu untuk menaikkan tariff, dirinya mengaku akan menyesuaikan, tetapi itu secara bertahap.

Tris mengaku kenaikan tersebut tidak dilakukan, karena PDAM Bangkalan menggunakan alat inverter yakni pengatur pompa penakan listrik. Dengan meng-

gunakan alat tersebut energi pemakai alat tersebut dinilai sangat ekonomis, sehingga tidak terlalu memakan beban listrik.

Nantinya, PDAM Bangkalan akan membentuk forum pelanggan.

Melaului forum tersebut pelanggan bisa diajak berfikir bersama, mengenai langkah PDAM ke depan. Itu dilakukan sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat,”

Sutrisno

Direktur PDAM Bangkalan “Nantinya, PDAM Bangkalan akan membentuk forum pelanggan. Melaului forum tersebut pelanggan bisa diajak berfikir bersama, mengenai langkah PDAM ke depan. Itu dilakukan sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat,” tandasnya. (ori/rah)

PENGADILAN

Keluarga Korban Sesaki Ruang Sidang BANGKALAN - Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan kembali menggelar sidang pembunuhan terhadap Mustofa (20), warga Dusun Jakan, Desa Parseh, Kecamatan Socah dengan agenda kesaksian, pada hari Senin (29/4).

Dalam sidang tersebut Majelis Hakim menghadirkan seorang saksi lain bernama Hosnan (45), warga Jakan Parseh yang tak lain kerabat korban. Ia mengaku telah dimintai tolong oleh istri korban untuk ikut mendampingi suaminya saat hari kejadian.

“Saat itu, hari Kamis sekitar Januari 2013, Mustofa dan istrinya datang ke rumah saya mengatakan bahwa motornya yang hilang telah diketemukan dan dapat diambil dengan sejumlah uang tebusan,” ungkap Hosnan kepada majelis hakim dalam sidang yang dipimpin langsung oleh kepala PN Bangkalan R. Fadjarisman.

Lebih lanjut Hosnan mengatakan sore hari saat Mustofa berangkat menuju tempat di mana dia akan mengambil motornya. Sayangnya menurut penuturan Hosnan, tanpa sepengetahuan dirinya Mustofa berangkat menuju lokasi tersebut, Hosnan yang tak lain masih paman dari istri korban terus menelepon Mustofa.

“Sejak pukul 6 saya berkali-kali menghubungi Mustofa, pertama dirinya mengaku masih ada di pom bensin Keleyan, lalu setelah saya hubungi lagi bilang ada di Arosbaya, sampai pukul 12 malam saya hubungi masih diangkatnya, tapi setelah itu berkali-kali saya hubungi mulai pukul 1 hingga pukul 3 dinihari, upaya saya menelepon tidak lagi mendapat re-

spon,” jelasnya.

Dari situlah Hosnan mulai curiga dengan keberadaan korban, sampai hingga keesokan harinya tepatnya sore hari, Hosnan mendapat kabar bahwa telah ditemukan sesosok mayat di RSUD Bangkalan dan setelah didatangi diketahui identitas mayat tersebut merupakan mayat Mustofa.

Selain mengenai hal tersebut di atas, Hosnan yang dianggap masih kerabat dekat keluarga korban dan terdakwa, beberapa kali ditanyai oleh majelis hakim mengenai latar belakang pembunuhan ini. Hosnan memaparkan bahwasanya hubungan dan komunikasi antara Mustofa dengan mertuanya pada dasarnya memang tak akur dan sering terjadi konflik.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, baik H. Rasul maupun Khodijah istrinya tak sedikit pun membantah keterangan saksi.

Sementara itu, ruang sidang tempat digelarnya perkara ini ramai dipenuhi pengunjung. Puluhan pengunjung tersebut tak lain adalah dari keluarga korban dan terdakwa. Mereka mengaku hadir karena ingin mengetahui secara langsung jalannya persidangan setelah sempat terdengar kabar terjadi kericuhan berupa pemukulan terhadap terdakwa Basuni, sang eksekutor pembunuhan dalam sidang pekan lalu.

Akibat penuhnya ruang sidang, perlakuan berbeda diberikan oleh petugas keamanan dari mapolres Bangkalan. Puluhan petugas berjaga di sekitar pengadilan untuk menghindari hal yang tak diinginkan.(dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

MEMBERIKAN KESAKSIAN: Hosnan (45), warga Jakan Parseh yang tak lain kerabat korban saat memberikan kesaksian di PN Bangkalan, Senin (29/4) kemarin.

LINTAS MADURA

9

SELASA 30 APRIL 2013 NO.0107| TAHUN II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pilkades Serentak Lebih Efisien BANGKALAN – Dari 281 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan sebanyak 139 desa masih dipimpin kepala desa pejabat sementara (kades pjs).

Kendala utama penyebab molornya pelaksanaan pilkades didominasi oleh faktor belum terbentuknya Badan Permusyaratan Daerah (BPD) dan ketidakpahaman seorang Kades Pjs akan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, wacana untuk menggelar pilkades serentak mendapatkan respon positif.

“Kami setuju dengan adanya pilkades serentak seperti yang baru dilakukan di Pamekasan,” terang Asisten Pemerintahan Setda Bangkalan, Achmad Fauzan, Senin (29/4).

Dia menjelaskan dengan adanya pilkades serentak bisa mengirit anggaran. Di samping itu, pilkades serentak juga akan menekan angka kriminalitas. Sebab, masyarakat tidak akan terfokus pada desa tertentu untuk melihat jalan-

RPH OMBEN. Proyek pembangunan rumah potong hewan (RPH) tahun 2012 yang berada di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Sampang mangkrak, karena pembangunan proyek tersebut ditolak warga setempat dengan alasan saat beroperasi nanti limbah pemotongan hewan akan mengganggu lingkungan yang padat pemukiman warga.

Proyek RPH Omben Jalan di Tempat SAMPANG - Proyek pembangunan rumah potong hewan (RPH) tahun 2012 yang berada di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Sampang mangkrak, karena pembangunan proyek tersebut ditolak warga setempat dengan alasan saat beroperasi nanti limbah pemotongan hewan akan mengganggu lingkungan yang padat pemukiman warga.

Pembangunan RPH tersebut sudah berjalan 50 persen pada saat 2012 lalu, namun sayang hingga tahun 2013 proyek itu dihentikan pembangunannya, karena warga setempat menolaknya dan menghentikan paksa para pekerja.

Berdasarkan informasi terpercaya dana pembangunan RPH tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jatim tahun 2012 dengan nilai 499 juta, tapi bangunan tersebut diberhentikan dan dibiarkan mangkrak tanpa ada tindak lanjut.

Menurut pelaksana proyek, Zainul Hasan mestinya DKPP Sampang harus ikut bertanggungjawab terkait pemberhentian proyek RPH. Walaupun anggaran bersumber dari APBD Provinsi Jatim tahun 2012 senilai 499 juta, tapi DKPP Sampang selaku me-

megang wewenang terkait izin lokasi di Kabupaten Sampang tidak ada upaya untuk menyelesaikan sengketa peletakan lokasi proyek RPH tersebut.

“Mestinya sejak awal perencanaan pembangunan proyek RPH yang berlokasi di di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Sampang tersebut, DKPP Sampang harus memastikan izin lokasi benar-benar tidak ada masalah dan kondusifitas. Bukan seperti saat ini, kami sebagai kontraktor merasa dikorbankan tanpa ada kepastian kapan akan dilanjutkan, bahkan dirugikan hingga puluhan juta rupiah,” terangnya, Senin (29/4).

Kerugian tersebut sejak awal pelaksanaan, kami selaku pelaksana proyek sudah memesan bahan material yang diletakkan di lokasi, tapi akibat pemberhentian material seperti pasir, kayu, dan lain-

lain hilang entah kemana.

Belum lagi sejumlah material besi baja yang sudah dipesan dan sudah dibayar DPnya.

Lebih lanjut, Zainul Hasan mengatakan pada saat pelaksanaan 2012, pihaknya sudah melakukan pembangunan kegiatan berjalan 50 persen, tapi entah kenapa warga setempat menghentikan paksa tanpa alasan yang jelas. Persoalan pemberhentian paksa itu ketika ditanyakan ke DKPP, diketahui karena ada surat keberatan dari Puskemas Kecamatan Omben Sampang terkait pembangunan RPH dengan alasan limbahnya akan mengganggu warga setempat.

“Melihat dari kronologis ini, membuktikan bahwa DKPP Sampang bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Sampang tidak ada koordinasi yang jelas terkait mangkraknya proyek RPH. Oleh sebab itu, kami berharap pihak DKPP Sampang harus pro aktif untuk melanjutkan proyek RPH yang mangkrak, bukan seperti saat ini malah lepas tanggung jawab dan kami selaku kontraktor dikorbankan,” jelasnya.

Sementara Kabid Kesehatan Hewan Dinas Kelautan,

nya pilkades. Masyarakat bisa menyebar karena ada beberapa desa yang melaksanakan pilkades pada hari yang sama.

Sampai saat ini, persoalan pelaksanaan pilkades masih belum terselesaikan, padahal banyak jabatan kades yang Pjs. Menurut Fauzan, karena pelaksana di bawah kurang siap, maka pilkades serentak belum terlaksana. Sebaliknya, BPD sudah dibentuk, tetapi belum membentuk panitia pilkades, itu juga masih menjadi kendala pelaksanaan pilkades serentak di Bangkalan.

“Seperti di Arosbaya. Di sana sudah dibentuk panitia, tapi belum melaksanakan pilkades satu tahun lebih.

Kami hanya memfasilitasi, kalau ikut terlalu jauh nanti disangka melakukan intervensi. Sebaliknya, kalau terus dibiarkan, nanti kami dinilai kurang agresif,” ucapnya. ”Memang dibutuhkan langkah kongkrit dan cerdas agar kepala desa tidak hanya

dijabat pjs, tetapi definitif,” ungkapnya.

Kalau kades dijabat pjs kemungikinan besar akan berpengaruh terhadap kinerja. Akibatnya, roda pemerintahan desa bakal tersendat.

Hal semacam ini harus diantisipasi agar roda pemerintahan di desa tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, DPRD Bangkalan dalam hearing waktu lalu mengaku telah menekan pihak eksekutif untuk segera menggelar pilkades secara serentak.

Karena kalu dibiarkan, akan muncul raja-raja kecil di desa. Hal itu disampaikan oleh ketua Komisi A DPRD Bangkalan Syafiudin Asmoro.

Tekanan terhadap pihak eksekutif dilakukan sebagai tindaklanjut dari Edaran Bupati tanggal 23 Januari 2013 Nomor 141/130/433.204/2013 tentang Pembukaan Pelaksanaan Pemilihan Kades yang dikirim ke sejumlah camat di kabupaten Bangkalan. (ori/ rah)

KESATUAN PEMUDA MAHASISWA SUMENEP

KPMS Meminta Satpol PP Menertibkan Gelandangan

Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sampang Drh. Halifatul Ummah membenarkan jika hingga saat ini masih belum ada solusi mengenai proyek RPH yang ditolak warga. Sungguh pun begitu, lanjut Halifatul, pada dasarnya pemerintah daerah hanya menyediakan lokasi tanah, sedangkan anggaran dan teknis pelaksanaannya itu kewenangan provinsi Jawa Timur.

“Kondisi ini sangat disayangkan, sebab pemerintah daerah yang lain banyak yang menginginkan bantuan anggaran RPH dari Provinsi Jatim, tetapi Kabupaten Sampang yang mendapatkan bantuan Provinsi 2012 tersebut malah di bawah tidak kondusif. Kami bisa pastikan bahwa lokasi pembangunan proyek RPH tersebut berdiri di tanah milik aset pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut Halifatul berharap masyarakat Omben Sampang yang berada di lokasi proyek tersebut, bisa memahami dan menyadari bahwa pembangunan RPH semata-mata untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Sampang. (hol/msa/rah)

SUMENEP - Kesatuan Pemuda Mahasiswa Sumenep (KPMS) meminta Satpol PP lebih inten dalam melakukan rasia terhadap para gelandangan yang serinngkali berkeliaran di Kota Sumenep, sebab dapat menggangu terhadap keindahan kota sumekar.

“Apalagi nanti akan berlangsung penilaian Adipura.

Selain itu juga keberadaan mereka dinilai mengganggu.

Karena di Sumenep sendiri banyak wisatawan yang datang dari luar daerah, nanti kalau melihat banyak gelandangan yang berkeliaran, kesannya kurang baik juga,” kata Ketua KPMS Eko Wahyudi.

Namun, setelah melakukan penertiban bukan lantas membiarkan gelandangan.

“Maka dari itu, anggaran yang sudah ada di pemkab ini supaya benar-benar direalisasikan dan digunakan dengan baik. Meskipun di sisi lain kenerja dari pihak terkait sudah bisa membantu penyembuhan bagi yang sudah dilakukan rehabilitasi terlebih dahulu, akan tetapi masih banyak yang lain yang masih terlihat di jalan-jalan,” imbuhnya.

Sementra Kasi Samapta dan Sarana Vital Satpol PP Sumenep Herman Irwan mengatakan pihaknya mengaku telah melakukan penertiban dengan inten.

“Kami telah berupaya sekuat mungkin dalam melakukan penertiban terhadap para gelandangan,” tuturnya, Senin (29/4).

Tapi sekalipun sudah melakukan razia, Herman tidak membantah masih banyak gelandangan yang berkeliaran di Sumenep. “Jadi pada saat ini kami malakukan razia, para gelandangan mungkain lagi berada ditempat lain, sehingga tidak terditeksi oleh pihak kami,” tegasnya (edy/mk)

DITOLAK WARGA

OLAHRAGA

PT Dumas Hentikan Pembangunan Galangan Kapal

Manajer Persepam Evaluasi Pemain

SAMPANG - PT Dumas Tanjung Perak Shipyard untuk sementara waktu menghentikan pembangunan galangan kapal di Sampang menyusul adanya protes dari masyarakat setempat.

“Saat ini kami sudah tidak melakukan aktivitas sama sekali,” kata Manajer SDM dan Umum PT Dumas Tanjung Perak Shipyard M Lutfi dalam keterangan persnya di Sampang, Senin.

Dalam waktu dekat, kata Lutfi, PT Dumas akan menarik tiga alat berat dan kontainer yang berada di lokasi pengerjaan galangan kapal itu ke Surabaya. Alat berat tersebut selama ini dipakai untuk meratakan tanah di lokasi tersebut.

Sebelumnya, pada awal April 2013, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Sampang (Kwasa) berunjuk

rasa meminta agar aktivitas pembangunan galangan kapal oleh PT Dumas di Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Sampang dihentikan.

Mereka berunjuk rasa atas nama masyarakat yang tinggal sekitar lokasi pembangunan dan menolak pembangunan galangan kapal karena nantinya dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut dan lingkungan sekitar.

Selain itu, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan galangan kapal itu hingga kini tidak dimintai izin, padahal sesuai ketentuan harus mendapatkan persetujuan masyarakat.

Masyarakat juga menilai investor yang membangun galangan kapal di desa mereka itu sebagai investor nakal, karena melakukan pembangunan tanpa persetujuan masyarakat setempat.

Namun, Manager SDM dan Umum PT Dumas Tanjung Perak Shipyard M Lutfi membantah tudingan warga itu dan menurutnya perusahaan itu telah mengurus semua ketentuan perizinan.

“Kami sudah membeli tanah dan mengurus izin, tetapi masih dikatakan in-

vestor nakal. Terus yang disebut nakal di mananya,” katanya.

Ia menjelaskan pihaknya melakukan persiapan dari pembelian lahan atau pembebasan lahan seluas hampir 10 hektare sejak 2010.

Pihaknya juga sudah mengurus izin pada instansi terkait.

Buktinya, KP3M mengeluarkan surat izin untuk melakukan kegiatan.

Di samping itu, sambung dia, PT Dumas hanya melakukan pembersihan seperti pemotongan pohon berduri.

Dalam waktu dekat, juga akan melakukan pemagaran.

Sebab, tanah tersebut sudah dibeli dan menjadi milik PT Dumas.

Dengan demikian, sambung dia, apa yang dilakukan PT Dumas itu bukan merupakan pembangunan seperti yang disampaikan masyarakat kepada Pemkab Sampang, akan tetapi hanya melakukan kegiatan biasa yakni mempersiapkan pembangunan yang akan menjadi lokasi galangan kapal itu.

“Sekarang kami memasang papan nama yang menyatakan untuk sementara pekerjaan pembersihan dan

pemagaran dihentikan. Tiga alat berat dan kontainer akan ditarik ke Surabaya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dengan pemasangan papan nama tersebut mempertegas bahwa PT Dumas tidak ada aktivitas.

Walapun sebenarnya aktivitas yang selama ini dilakukan hanya sebatas pembersihan dan pemerataan tanah.

Lutfi juga mengakui pihaknya sampai saat ini memang belum mengantongi izin analisis dampak lingkungan (amdal), karena pembangunan belum dilaksanakan.

Menurutnya, ia juga akan meninjau ulang terkait rencana pembangunan galangan kapal di Kecamatan Sreseh.

Jika hasilnya nanti menyebutkan tidak dilanjutkan, maka akan dialihkan ke daerah lain yang pemkabnya bisa menjamin keamanan investor masuk.

“Bisa saja nanti di Semarang, Banyuwangi, dan daerah lain. Cuma pertimbangan kami memilih di Sreseh karena jalur Indonesia Timur.

Serta berdasarkan data Bappeda, kawasan tersebut adalah daerah industri,” ucapnya. (ant/rah)

PAMEKASAN - Manajer Tim Sepak Bola Persepam Madura United kini mengevaluasi kembali kemampuan para personelnya guna mempersiapkan tim yang lebih tangguh pada laga lanjutan Indonesia Super Leangue (ISL).

“Evaluasi kami lakukan, karena klub-klub yang akan kami hadapi ke depan ini merupakan klub sepak bola yang cukup tanggung dan memiliki tim pemain yang sangat mumpuni,” kata Manajer P-MU Achsanul Qosasi, Senin.

Ia menjelaskan pihaknya telah meminta kepada jajaran pengurus dan pelatih Persepam agar segera melakukan evaluasi para pemain mengingat ke depan klub sepak bola ini memerluka persiapan yang bagus dan personel yang cukup tangguh.

Gagasan melakukan evaluasi pemain oleh pihak manajer P-MU ini dilakukan, setelah dalam laga lanjutan klub laskar Sape

Kerap ini tertinggal jauh 3:1 saat menjadi tim tamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bangkalan, Minggu (28/4).

“Kalau kami tidak segera melakukan evaluasi dan pembenahan personel, kami justru khawatir Persepam justru akan terjungkal, sehingga tidak bisa masuk dalam empat besar nantinya,” kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan XI Madura itu.

Politikus dari Partai Demokrat ini lebih lanjut menambahkan, pihaknya menargetkan agar klub kebanggaan masyarakat Madura ini nantinya bisa masuk dalam liga super.

“Kenapa kami sangat antusias untuk mendukung klub ini masuk dalam liga super, karena masyarakat Madura ini sangat cinta sepak bola dan terbukti dalam setiap pertandingan, suporter Persepam selalu memadati lapangan stadion,” kata Achsanul Qosasi. (ant/mk)

10

LINTAS JATIM

SELASA 30 APRIL 2013 NO.0107 | TAHUN II

Buruh Menunggu Presiden di Grahadi 1.857 Personil Polisi Gabungan Siap Amankan May Day SURABAYA – Rencananya, dalam peringatan Hari Buruh sedunia (May Day) yang jatuh pada Rabu mendatang, Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono akan berkunjung ke Surabaya dan menemui ratusan buruh di PT Maspion, di Sidoarjo.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jatim, Soekarwo ketika ditemui wartawan usai pelantikan pejabat eselon II dan III di Gedung Negara Grahadi Senin (29/4).

“Rencananya mulai tanggal 1 hingga 4 Mei Presiden akan melakukan dialog dengan buruh, salah satu lokasinya nya di Maspion. Pak SBY dan Bu Ani Yudhoyono serta rombongan,” jelasnya.

Menanggapi kabar tersebut, usai mengadakan pertemuan dengan Asisten III Setdaprov Jatim Edi Purwinarto, puluhan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal

Indonesia berharap presiden SBY juga dapat bertemu dengan mereka. Ribuan buruh ini rencananya akan berkumpul di Gedung Negara Grahadi untuk menggelar aksi unjuk rasa.

“Kami ke sini untuk menyampaikan surat agar Bapak Presiden SBY juga bisa menemui kami di Grahadi,” kata salah seorang Koordinator MPBI Jatim Jamaludin di kantor Gubernur Jatim.

Tuntutan mereka tetap sama, yakni ; penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dan menolak upah murah. “kami berharap Gubernur segera menetapkan UMSK pada peringatan hari buruh nanti,” kata Jamaludin

seraya menambahkan bahwa pihaknya akan menyampaikan beberapa tuntutan lainnya seperti jaminan kesehatan untuk buruh, penghapusan sistem tenaga kerja kontrak (outsourcing), hingga menuntut Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk merivisi KHL dari 60 menjadi minimal 84 dan maksimal 122 item.

Jamaludin mengancam, jika tuntutan para buruh tidak menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi, maka pihaknya tidak segan-segan untuk menggelar aksi unjuk rasa dengan anarkis. “kita lihat saja apa yang akan terjadi jika tuntutan para buruh diabaikan. Kami tidak ragu-ragu untuk melakukan aksi anarkis demi memperjuangkan kesejateraan hidup kami,” urai dia.

Sementara itu, Asisten III Edi Purwinarto berjanji akan menyampaikan keinginan perwakilan buruh itu ke Gubernur Jatim. “kalau persoalan menyampaikan pasti akan

kami sampaikan. Tapi keputusannya tetap di Gubernur,” tukas pria yang juga ketua Dewan Pengupahan Jatim ini.

Jalur Alternatif Sementara itu, 1.857 personil polisi gabungan kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dan Polda Jatim diterjunkan untuk mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional atau yang lebih dikenal May Day yang diperingati pada 1 Mei 2013 mendatang. Polrestabes Surabaya setidaknya akan menerjunkan

sekitar 970 personil untuk melakukan pengamanan disejumlah wilayah rawan di Surabaya serta ditambah sebanyak 873 personel dari pihak Polda Jatim.

Pihak kepolisain telah berkoordinasi dengan intansi samping, untuk mengamankan beberapa obyek yang menjadi atensi dalam aksi may day, di antaranya kantor Gubernur Jatim, Gedung Negara Grahadi, Balai Kota Surabaya, dan DPRD Jatim, yang menjadi konsentrasi massa. Selain itu, polisi juga mewaspadai kemungkinan massa bergerak dari Kawasan Industri Sier, Bundaran Waru, dan Karang Pilang. “ Masyarakat penggguna jalan diminta berhati-hati saat peringatan hari buruh internasional, Rabu (1/5/2013).

Diperkirakan, ribuan buruh akan memadati Surabaya dalam peringatan ini,” tutur Supari, Senin (29/4).

Sementara itu, Satlantas Polrestabes Surabaya telah

menyiapkan beberapa antisipasi, untuk mengatur arus lalu lintas, dengan menutup total empat jalan yang diperkirakan menjadi sasaran massa.

Empat jalan yang ditutup total adalah, Jalan Yos Sudarso (DPRD Surabaya), Jalan Gubernur Suryo (seputaran Gedung Grahadi), Jalan Pahlawan (Kantor Gubernur Jatim), dan Jalan Indrapura (DPRD Jatim).

“Terdapat empat jalan utama yang akan ditutup selama pelaksanaan aksi memperingat Mayday,” kata Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Sabilul Alif, di Surabaya, kemarin (29/4).

Polisi akan melakukan pengalihan arus lalu lintas bahkan jalan-jalan tertentu akan ditutup total. Untuk Jalan Yos Sudarso, arus lalu lintas dari Jalan Pemuda yang akan menuju ke Yos Sudarso dialihkan ke Jalan Panglima Sudirman. Sementara, arus lalu lintas dari Jalan Gubernur Suryo dan akan menuju Jalan

Yos Sudarso, dialihkan ke Jalan Panglima Sudirman.Sebagian Jalan Tunjungan mengarah ke Jalan Gubernur Suryo dialihkan ke Jalan Embong Malang.

Apabila terjadi kepadatan, sebagian arus lalu lintas di Jalan Basuki Rachmad ke Jalan Gubernur Suryo dipecah ke Jalan Embong Malang. Dan arus lalu lintas dari Jalan Tunjungan yang menuju ke Jalan Gubernur Suryo, akan dialihkan ke Embong Malang.

Untuk Jalan Basuki Rachmat ke Gubernur Suryo, akan diluruskan ke Embong Malang.

Sedangkan arus lalu lintas dari Jalan Basuki Rachmad yang akan menuju Gubernur Suryo lewat Simpang Dukuh dialihkan ke Jalan Genteng Kali.

Sedangkan di seputaran kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, arus lalu lintas dari arah Jembatan Merah atau Jalan Veteran arah ke Jalan Pahlawan dialihkan ke Jalan Kebun Rojo dan Stasiun Kota. (neu/mag/dar)

TRANSPORTASI

Penyeberangan Paciran Diresmikan

ant/syaiful arif

AKTIVITAS PENYEBERANGAN. Kapal Motor Penumpang (KMP) Jatra III rute penyeberangan Paciran - Garongkong (Kabupaten Barru Provinsi Sulsel) bersandar di pelabuhan penyeberangan Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Senin (29/4). Aktivitas penyeberangan di pelabuhan tersebut masih seminggu sekali dengan rute Paciran-Garongkong menggunakan kapal jenis Ro-Ro dan secara bertahap pelayanan lintas penyeberangan dari pelabuhan Paciran akan membuka rute baru diantaranya Paciran-Gresik-Bawean, Paciran-Pulang Pisau (Kalimantan Tengah) dan Paciran-Kendal-Jakarta.

PENCURIAN

Sindikat Pembobol Gudang Beras Bertekuk Lutut SURABAYAKepolisian Daerah Jawa Timur berhasil meringkus, Judi alias Yudi bin Samad (42), warga Desa Rejo Agung, Ngoro Jombang, Jumain (38) warga Desa Sukorejo Mojowarno Jombang, Sujoko (36) warga Jombang sindikat pembobol gudang beras. Ketiganya menjadi daftar target polisi dalam kurun waktu sebulan setengah terakhir ini.

Mereka diamankan dalam aksi pembobolan gudang beras dikawasan Jombang, Kediri dan Mojokerto. Dalam penangkapan, salah satu tersangka dihadiahi sebuah timah panas lantaran melawan petugas.

Pembobolan gudang beras yang dilakukan ketiganya terbilang cukup rapi dalam pengerjaannya.

Pasalnya, mereka memainkan peran masing-masing. Jumain sebagai penjebol tembok gudang, Judi melakukan penjebolan tembok dan eksekutor untuk menguras beras. Sementara Sujoko sebagai pengendara mobil dan penjual beras yang diecer kedesa-desa disekitar wilayah Jombang dengan harga yang relatif murah.

“Beras-beras tersebut saya jual secara eceran,” terang Jumain, dihadapan Kabid Penmas Bid Humas, AKBP Suhartoyo, Senin (29/4).

Tersangka yang bekerja sebagai petani ini menyatakan, bahwa kejahatan ini telah dilakukan dari awal bulan Maret lalu. Lantaran kebutuhan ekonomi yang mendesak dikarenakan minimnya gaji sebagai seorang buruh tani, ketiganya pun beraksi disejumlah wilayah terutama digudanggudang beras yang sangat

minim penjagaannya. Dalam sebulan, sambungnya, ia dan dua orang rekannya pun dapat menguras hingga 3 ton beras. “ Ketika penjaga tidur kami pun menejebol tembok bagian pinggir Gudang. Saya sebagai penerima beras karungan si Judi. Setelah, sudah banyak kemudian saya menelfon Sujoko untuk menjemput kami berdua,” aku tersangka yang kaki kanannya ditembus timah panas petugas itu.

Sementara itu, Kabid Penmas Bid Humas, AKBP Suhartoyo menuturkan, aksi pembobolan gudang yang dilakukan tersangka ini, pertama kali dilakukan pada 4 Maret lalu, disebuah gudang beras didaerah Betek Mojoagung, Kabupaten Jombang. Setelah melakukan aksi pertamanya, tersangka juga dua kali melakukan aksi dibeberapa daerah

yaitu didesa temon Kabupten Kediri pada 2 April lalu, didesa Kedunglampang, Mojoagung Jombang pada 10 April dan di trowulan Mojokerto sebelum akhirnya tertangkap pada 24 April didaerah Pare Kediri.

“Tersangka ini sudah melakukan aksinya kurang lebih 4 kali dibeberapa daerah dan menjadi target operasi utama kami,” katanya.

Dalam setiap aksinya ketiganya ini menggunakan pasak atau Betel, untuk melobangi tembok hingga berukuran satu meter. Kemudian, menguras beras di gudang tersebut.

Aksi kejahatan sindikat ini dibongkar, sambung Suhartoyo, setelah pihaknya beserta jajarannya meringkus tersangka didaerah Pare, Kediri saat hendak melakukan aksi pencurian disebuah gudang selep.

Untuk tersangka Jumain, kata

dia, saat hendak ditangkap melakukan aksi perlawanan dan hampir melukai petugas.

Maka, diberikan tembakan dikaki kanannya.

“Dalam setiap aksinya, tersangka ini bisa menggondol hingga 1,4 ton beras.

Namun, didua aksi terakhir hanya sedikit sekitar 200 kilogram. Karena, kurang akhirnya melakuakan aksi lagi. Namun, kami bisa membekuknya di Kediri,” jelasnya.

Selain para tersangka ini, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa, sebuah mobil Suzuki Carry St. Wagon tahun 1988 yang digunakan untuk menjual beras secara eceran, 2 buah betel atau pasak, 1 buah tang potong dan sebuah obeng min. Tersangka juga diancam dalam pasal 363 KUHP dengan ancaman Maksimal 5 tahun penjara. (mag)

SURABAYA - Kepala Dinas Perhubungan Jatim Wahid Wahyudi menyatakan, secara bertahap, akan dibuka rute baru Paciran-Gresik-Bawean, Paciran-Pulang Pisau (Kalimantan Tengah) dan rute Paciran-Kendal-Jakarta. Rute ke Pulang Pisau akan dibuka pada penghujung tahun ini atau setidaknya di awal tahun 2014. Demikian pula rute ke Kendal-Jakarta yang sudah dikaji oleh Kemenhub.

“Rute baru tidak akan dibuka lagi di Tanjung Perak.

Karena pelabuhan ini sudah padat. Rute baru hanya akan dibuka di Pelabuhan Paciran.

Kepada Kementerian Perhubungan, kami mengusulkan agar kapal penyeberangan yang saat ini masih sandar di Tanjung Perak agar dipindah ke Paciran agar semakin optimal,” katanya usai menghadiri peresmian Angkutan Sungai Danau Pelabuhan (ASDP) Paciran, Senin (29/4).

Diungkapkannya, keberadaan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Lamongan diharapkan dapat memperkuat perdagangan antar pulau di Jawa Timur, sehingga membawa dampak ekonomis bagi Jatim serta menjadi pendukung sarana perdagangan dalam negeri yang semakin meningkat

dari tahun ke tahun. “pelabuhan merupakan pintu masuk strategis bagi perdagangan di Jatim. Untuk itu, peresmian pelabuhan ini bisa memperkuat perdagangan antar pulau di Jatim sekaligus untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang sejak lama penuh atau overload,” urai Wahid.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo juga berharap hal serupa. Dia mengusulkan, Wamen Perhubungan beserta jajarannya dapat melakukan perbaikan infrastruktur di Jatim. Hal ini dilakukan mengingat Jatim merupakan generator ekonomi di Indonesia. “Infrastruktur yang baik bisa mendukung transaksi perdagangan, sehingga distribusi barang dapat berjalan dengan lancar. Jika distribusi barang lancar, maka dapat menahan inflasi pada masyarakat,” paparnya.

Sedangkan Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia (RI) Bambang Susantono berjanji, kementerian perhubungan akan terus memberikan layanan perhubungan transportasi. Salah satunya dengan adanya pelabuhan ini dapat meningkatkan konektivitas domestik. “Konektivitas domestik harus dipacu agar

perdagangan dalam negeri semakin kuat, kemudian baru mengembangkan konektivitas internasional,” ujar dia.

Menurutnya, konektivitas domestik ini penting untuk dilakukan, karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain diresmikannya pelabuhan, akan diselesaikan pembangunan infrastruktur sabuk selatan yang menghubungkan Pulau dari Sabang sampai Merauke.

Berdasarkan dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim, perdagangan antar pulau yang dilakukan Jatim dari tahun ke tahun menunjukkan angka kenaikan. Pada 2009 perdagangan antar pulau Jatim sekitar Rp 192 triliun naik menjadi Rp 204,2 triliun, pada 2010 meningkat menjadi Rp 222,7 triliun, pada 2011 dan 2012 ada peningkatan hingga Rp 240 triliun. Sementara untuk pembangunan Pelabuhan Paciran ini diketahui dimulai sejak tahun 2005 dengan biaya sebesar Rp 298,49 miliar. Begitu pula dengan Pelabuhan Garongkong yang menghabiskan dana sebesar Rp 54 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (neu)

BAHAN PELEDAK

Pemulung Temukan Granat Nanas SURABAYA- Roni Purbo (43) warga Jalan lemah Putro Sidoarjo, Senin (29/4) kemarin menggegerkan kawasan Jalan Kupang Panjaan. Roni yang kesehariannya mengais rejeki dengan cara memulung barang bekas itu menemukan sebuah granat aktif berbentuk menyerupai buah nanas di pinggiran kali dekat Fly Over Pasar Kembang Surabaya.

Granat tersebut ditemukan saat Roni sedang mencari beberapa barang rongsokan sejenis logam disekitaran sungai.

Lantas granat itu menyangkut dialat bantu yang digunakan Roni untuk mengambil barang barang rongsokan jenis logam yang ujungnya dipasang sebuah Magnet. “ saat itu saya hendak menyisir sungai dengan menggunakan magnet. Tiba-tiba, granat nya nyangkut di magnet, langsung, saya melapor ke polisi,” terang dia saat di TKP. Awalnya dia tak menyangka kalau barang yang menyangkut di magnet milikntya tersebut adalah granat, pasalnya sebelum menyangkut dimagnetynya, Roni hanya memandangi granat tersebut . Namun, setelah diperhatikan ternyata barang tersebut betul-betul sebuah granat yang memiliki daya ledak tinggi, bila meledak jangkauannya bisa mencapai radius 10 hingga 30 meter tersebut. Kare-

na takut terjadi sesuatu, Ia pun melaprkan kejadian tersebut ke Polsek Sawahan “Sungguh saya nggak menyangka kalau barang itu adalah granat karena takut akhirnya saya meminta orangorang sekitar untuk mengantarkan ke polisi,” ungkap dia.

Sementara itu, Kapolsek Sawahan, Komisaris (pol) Manang Soebekti kepada wartawan mengatakan, granat aktif yang ditemukan pemulung itu, diduga masih aktif. Melihat, masih adanya kait pengunci yang masih ada digranat. “ Granat yang ditemukan pemulung itu, masih aktif. Itu, melihat dari keadaan tali pengunci yang masih mengikat di Granat,” Kata Manang saat meninjau lokasi penemuan granat .

Dijelaskan Manang, Peristiwa penemuan itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB. Seorang pemulung yang sedang mencari logam tiba-tiba kaget karena ada sebuah granat yang menempel pada magnet di ujung alat pulungnya.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak dikehendaki, yakni meledaknya granat tersebut.

Pihak kepolisian daerah Jawa Timur pun menerjunkan Tim gegana. Setelah diamankan, sambungnya, Granat nanas itu pun diamankan di Mapolda Jatim, tim pun melakukan penyisiran di sepanjang sungai.

“Granat sudah dibawa Gegana dan kita juga sudah sisir lokasi dan tidak ditemukan lagi granat lain,” tukasnya. (mag/kas)

LINTAS JATIM

11

SELASA 30 APRIL 2013 NO.0107 | TAHUN II

PBB Keberatan Dianggap Lindungi Susno

FESTIVAL SERIBU TOPENG

SURABAYA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku keberatan jika partai yang dipimpinnya itu disebut melindungi Komisaris Jenderal (purn) Polisi Susno Duadji, karena menerima dia sebagai caleg dari PBB.

HARI TARI SEDUNIA. Sejumlah peserta mengikuti parade pada Festival Seribu Topeng di Graha Cakrawala, Malang, Jawa Timur, Senin (29/4).

Festival yang diikuti 1200 peserta tersebut diadakan untuk memperingati Hari Tari Sedunia.

BIAYA PENUTUPAN LOKALISASI

Anggaran Melebihi Pengentasan Kemiskinan SURABAYA – Ada persoalan yang sangat ironis dibalik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menutup beberapa tempat lokalisasi. Persoalan tersebut terkit dengan anggaran pemulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang pada tahun Anggaran 2013 justru lebih besar dibanding dengan anggaran pengentasan kemiskinan.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono. Pihaknya menyayangkan, jika ambisi besar Pemkot Surabaya untuk menutup tempat prostitusi terkesan mengesampingkan persoalan kesejahteraan di bidang yang lain.

“Anggaran pengentasan PSK sudah jelas-jelas lebih besar dibanding dengan aggaran pengentasan kemiskinan di kota ini. Kami sangat menyayangkannya,” ungkap dia. Senin (29/4).

Dirinya memaparkan, jika alokasi anggaran pemulangan PSK pada tahun anggaran 2013 ini naik sekitar seratus persen lebih. Dimana pada tahun angga-

ran sebelumnya sekitar Rp3 miliar, sekarang menjadi Rp6,5 miliar. Hal ini tentu ironis, jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan yang hanya Rp2,6 miliar.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mempertanyakan efektivitas dari program pemulangan PSK. Hal ini beralasan mengingat masih banyak PSK yang kembali lagi mengadu nasib di Kota Pahlawan pasca pemulangannya.

“Bahkan program pemulangan para PSK pulang ke kampung halaman atau cuma modus saja, karena masih banyak PSK yang balik ke Surabaya lagi untuk beradu nasib di kota ini kembali,” duga dia.

Sebelumnya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini bersama warga Tambak Asri menyatakan komitmen untuk mengubah citra kampungnya. Menurutnya, kini sudah saatnya para PSK meninggalkan profesi lamanya dan beralih ke peluang kerja yang baru.

Dirinya juga bertekad untuk menata wilayah eks lokalisasi itu agar aksesnya lebih nyaman. Salah satunya, dengan merombak daerah sekitar jembatan, tepatnya di bawah tol. “Nanti di sini akan kita bangun pasar. Mari kelola bersama.

Di pasar itu banyak peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan,” ujar dia.

Perempuan yang akrab di sapa Risma ini juga berjanji akan terus memantau Tambak Asri pasca penutupan, dengan kerja sama antara Satpol PP, Linmas, serta melibatkan TNI dan Polri, pengawasan akan terus dilakukan.

“Kami akan ikuti perkembangan di sini. Hukum akan berlaku atas setiap pelanggaran yang dilakukan,” tegas dia.

Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, lokalisasi yang terletak di wilayah Kelurahan Morokrembangan tersebut dihuni oleh 354 Pekerja Seks Komersial (PSK) dan 96 mucikari.

Mereka beroperasi di 96 wisma yang ada di RW 6 dan 9. (wan)

“PBB itu kan partai kecil. Hebat sekali kalau PBB bisa melindungi Pak Susno,” kata Yusril saat mendampingi Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, kemarin.

Pakar Hukum Tata Negara itu menjelaskan, PBB menerima Susno karena terpidana korupsi PT. Salma Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 lalu itu, karena posisinya masih belum dieksekusi. Apalagi, Yusril menilai putusan MA atas kasus tersebut batal demi hukum karena tidak menyantumkan perintah penahanan.

Yusril menambahkan, keputusan pencalegan Sus-

no di PBB baru bisa dianulir apabila pelaksanaan eksekusi terjadi. “Entah karena jaksa tetap mengeksekusi atau atas kerelaan Pak Susno sendiri, meskipun dia meyakini tidak bersalah,” terangnya.

Yusril menjelaskan kembali, Susno tidak bisa dieksekusi dengan dua dalih. Yakni tidak adanya perintah pemidanaan di putusan, baik di PN hingga MA, sehingga menurutnya menyalahi Pasal 197 huruf (f) KUHAP. Adapun keputusan MK yang menganulir Pasal 197 tersebut dianggap Yusril tidak berlaku surut.

Dalih kedua, lanjut Yusril, nomor perkara antara di PT dan MA berbeda. “Di PT nomor perkara milik orang lain,

tapi putusannya milik perkaranya Pak Susno,” ujarnya.

Jika jaksa eksekutor tetap ngotot akan mengeksekusi Susno, menurut Yusril jaksa harus melakukan upaya PK demi hukum. “Ada PK untuk itu, diatur dalam perundangundangan,” jelasnya.

Diberitakan, oleh MA Susno Duadji diputus bersalah dalam kasus korupsi PT. Salma Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 lalu. Mantan Kabareskrim Mabes Polri itu dihukum penjara selama 3,5 tahun.

Saat hendak dieksekusi di Bandung beberapa hari lalu, Susno melakukan perlawanan. Dia berhasil lolos dari kepungan belasan jaksa eksekutor setelah meminta bantuan perlindungan hukum kepada Mapolda Jawa Barat. Karena menghilang hingga kini, Kejaksaan Agung kemarin akhirnya menetapkan Susno sebagai DPO alias buronan. (kas)

KASUS PEMECATAN KETUA DPRD

Yusril Nilai Keputusan Gubernur Jatim Tak Benar

PERUBAHAN ANGGARAN

Pembahasan PAK APBD 2013 Bisa Molor SURABAYA – Belum adanya kejelasan penyelesaian perseteruan antara Wisnu Wardhana (WW) dengan Partai Demokrat (PD). Berimbas cukup besar pada kinerja lembaga Parlemen Surabaya tersebut. Padahal Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo sudah menandatangani Surat Keputusan (SK) Pergantian Antar Waktu (PAW) WW sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Salah satu agenda kerja para wakil rakyat yang terancam molor adalah Pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 dan Rancangan APBD 2014. Padahal sesuai jadwal, pembahasan

tersebut dimulai pada Mei ini.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sudirjo. Dirinya mengatakan, jika berlarutlarutnya proses PAW Ketua Dewan akan merugikan kepentingan masyarakat.

“Berlarut-larutnya proses PAW yang ditujukan kepada Ketua DPRD Surabaya, Wishnu Wardhana, sebagaimana SK (Surat Keputusan) Gubernur Jatim, sangat merugikan kepentingan publik,” ungkap dia. Senin (29/4).

Dirinya menambahkan, jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, kedepannya akan berpengaruh pada agenda-agenda penting DPRD Surabaya. Salah satunya adalah agenda pemba-

hasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 dan Rancangan APBD 2014.

“Kami berharap ini segera diselesaikan, jika tidak, maka agenda penting berupa pembahasan PAK APBD 2013 dan Rancangan APBD 2014 yang akan digelar mulai Mei mendatang akan terbengkalai,” tambah dia.

Politisi yang juga menjabat sebagai penasehat Fraksi Amanat Persatuan Kebangkitan Indonesia Raya (Fapkindo) ini memaparkan, sesuai jadwal kegiatan DPRD Surabaya yang akan dilaksanakan mulai Mei mendatang di antaranya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon

Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) PAK APBD 2013, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Surabaya dan pembahasan Rancangan APBD 2014. Belum lagi pembahasan Perda yang macet dan membuat Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang berhenti.

Pihaknya berharap dua pimpinan di DPRD Surabaya yakni Wisnu Sakti Buana dari Fraksi PDIP dan Ahmad Suyanto dari Fraksi PKS segara memproses PAW Wishnu Wardhana.

Hal berdasar, mengingat selama dua pimpinan DPRD itu saling lempar tanggung jawab kinerja wakil rakyat di DPRD Surabaya tidak akan berjalan sesuai mekanisme yang ada. (wan)

KAMPUS

Prancis Tunjuk Ubaya Teliti Ekstraksi Mangga SURABAYA - Pemerintah Prancis menunjuk Universitas Surabaya (Ubaya) untuk meneliti ekstraksi mangga dengan alat “Detente Instantance Controlee Machine” atau “DIC Machine” yang dihibahkan kepada perguruan tinggi itu sejak 2006.

“Alat untuk membuat ekstrak agro tanpa mengubah kadar nutrisi, rasa, warna, dan steril itu memang diberikan Prancis kepada Indonesia dan Meksiko yang kaya dengan buah-buahan,” kata peneliti Universitas Surabaya (Ubaya) Ir Puguh Setyopratomo MT di kampus setempat, Senin.

Peneliti Jurusan Teknik Kimia Ubaya yang pernah mempelajari alat tersebut langsung ke Prancis mengemukakan hal itu saat menerima kunjungan tenaga ahli “DIC Machine” Dr Ta-

mara Allaf yang didampingi Humas Pemerintah Prancis Philippe Grange ke Laboratorium DIC Ubaya.

“Kunjungan itu sendiri berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Prancis dengan Pemprov Jatim untuk memanfaatkan DIC Machine guna memproduksi ekstrak mangga yang diawali dengan penelitian dengan DIC Machine yang ada di Laboratorium DIC Ubaya,” katanya.

Didampingi Kepala Jurusan Teknik Kimia Ubaya Ir Endang Sri Hari Mochni MSc, ia menjelaskan Pemprov Jatim sendiri sudah menyiapkan dana dari APBD 2013 untuk membuat ekstrak mangga dalam skala industri yang akan dijalankan BUMD Jatim, PT Wira Jatim.

“Jadi, kami yang meneliti, karena Prancis menghibahkan alat itu ke kami, kemudian

Pemprov Jatim yang memanfaatkan untuk kepentingan industri, sehingga Prancis diuntungkan dalam aspek penelitian dan paten, kemudian Indonesia juga diuntungkan dalam penelitian dan pengembangan buah-buahan dengan sentuhan teknologi,” katanya.

Menurut dia, sistem kerja “DIC Machine” yang harganya mencapai Rp500 juta itu dengan memasukkan buah-buahan yang sudah dikupas, lalu ditutup rapat untuk menerima tekanan yang tinggi dan akhirnya dipompa dengan “vacuum” untuk menerima tekanan yang rendah.

“Proses yang berlawanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah itu akan membuat buah-buahan mengembang atau mekar tanpa mengalami perubahan tekstur, kadar nutrisi, rasa, dan

warna, sehingga buah yang sudah mekar itu akan cepat mengering bila dimasukkan oven, kemudian ekstrak buah yang dihasilkan dapat dijadikan bubuk/tepung atau bahan untuk jus buah,” katanya.

Hingga kini, pihaknya telah meneliti ekstrak pisah, buah merah, singkong, dan sebagainya. “Tapi, untuk mangga memang belum pernah, karena itu penunjukan dari Pemerintah Prancis dan Pemprov Jatim itu akan menjadi tantangan bagi kami,” katanya.

Apalagi, katanya, Provinsi Jawa Timur ke depan akan mendirikan pabrik yang memproduksi hasil pertanian Indonesia, khususnya Jawa Timur. “Dengan bentuk ekstrak akan mudah diekspor ke luar Jawa dan bahkan negara lain tanpa khawatir membusuk,” katanya. (ant/edy/dar)

SIAPKAN GUGATAN. Yusril Ihza Mahendra (kanan), Wisnu Wardhana (tengah) dan Andry Ermawan menyiapkan berkas sebelum persidangan gugatannya digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara, Senin (28/4) kemarin.

SURABAYA- Janji Wisnhu Wardhana (WW) yang akan mendatangkan Yusril Izha Mahendra sebagai kuasa hukumnya dalam sidang gugatan Surat Keputusan (SK) Gubenur Jatim Soekarwo bukan isapan jempol belaka. Bersama WW, Yuhzril akhirnya datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Senin (29/4) untuk menjalani sidang perdana gugatan SK yang memecatnya dari kursi Ketua DPRD Surabaya.

“Hari ini kami datang ke PTUN, menjadi kuasa hukum tambahan untuk gugatan perkara Wishnu Wardhana.

Saya tergabung bersama kuasa hukumnya yang lain Andry Ermawan,” ujar Yuhzril sebelum menjalani sidang di PTUN Surabaya, Senin (29/4) kemarin.

Yusril menjelaskan, inti gugatan WW adalah pembatalan keputusan gubernur Jatim, Soekarwo terhadap pemberhentian anggota DPRD Surabaya dan anggota DPRD surabaya. WW menggugat SK bernomor 171.436/113/011/2013 yang dikeluarkan Soekarwo, yang

menyebabkan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) WW, selaku anggota sekaligus Ketua DPRD Kota Surabaya pada April 2013 lalu.

Dalam gugatan tersebut, Soekarwo dinilai keliru atas diterbitkanya SK tersebut.

“Sikap Soekarwo sama sekali mengacuhkan pasal 32 UU nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik,” terangnya.

Keputusan Gubernur Jatim, Soekarwo tak tidak dirasakan atas azaz kecermatan, kehati-hatian, dan kebenaran dalam memutuskan untuk mengeluarkan SK tersebut.

Menurutnya, jelas dalam pasal tersebut dijelaskan secara limiatif perselisihan parta politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART. Lalu, penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik itu sendiri.

Sedangkan, selama men-

jabat sebagai ketua DPRD kota Surabaya dan anggota partai Demokrat, WW dapat melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya. Tidak pernah mendapat teguran terkait hasil kinerjanya dari partai. “Tanpa teguran maupun peringatan tertulis, tiba-tiba pak WW diberhentikan. Padahal jelas disebutkan dalam pasal 5 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat,” tandasnya.

Padahal, lanjut Yuhzril, seharusnya keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 hari. “Maka itu, jelas keputusan ini (PAW, red) tidak sesuai dengan perundangundangan dan AD/ART partai Demokrat,” bebernya.

Yuhzril berharap gugatan tersebut bisa bisa dikabulkan oleh majelis hakim PTUN Surabaya dalam putusan sela nantinya. “Kami juga yakin dan optimis perkara ini bisa menunda SK gubernur Jatim,” pungkasnya. (kas)

12

NASIONAL

SELASA 30 APRIL 2013 NO. 00107 | TAHUN II

Menko Polhukam: Kejar Susno Duadji !

JAKARTA-Pemerintah menegaskan terus mencari dan memburu mantan Kabreskrim Komjen Pol Susno Duadji setelah dinyatakan buron oleh Kejaksaan Agung. Bahkan pemerintah memerintahkan penangkapan tersebut.

“Lagi dikejar, lagi dicari Polri dan Kejaksaan,” kata Menkopolhukam, Djoko Suyanto di Jakarta, Senin (29/4).

Oleh karena itu, kata Djoko lagi, semua lembaga dan institusi terkait, baik kepolisian maupun kejaksaan harus bekerja sama. “Kan sudah beberapa hari lalu, instruksinya sudah cukup,” tambahnya

Ditempat terpisah, Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan Komjen Pol (purnawirawan) Susno Duadji sudah masuk daftar pencarian orang (DPO). Oleh sebab itu Kejaksaan akan mengambil langkah tegas. “Saya kira hari ini waktunya demikian, yaitu dinyatakan DPO. Nanti ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Namun ada sinyalemen belum ada koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian soal mekanisme pengkapan Susno. “Justru itu, saya kan masih di sini,” jelasnya.

Basrief mengatakan Jampidsus akan berkoordinasi dengan Kabareskrim untuk mengeksekusi Susno. Susno kini sudah dicegah sehingga tidak bisa kabur ke luar negeri.

Yang jelas, kata Kapuspen Kejagung Setia Untung Arimuladi, Kejaksaan Agung telah mengintruksikan seluruh kejaksaan di Indone-

sia untuk mencari dan menangkap paksa Susno. “Dan pada hari ini, Kejagung akan berkirim surat ke Mabes Polri dan seluruh Kejaksaan Negeri di Indonesia untuk mohon bantuan pencarian dan menghadirkan secara paksa,” ungkapnya.

Untung juga mengatakan, secara berjenjang Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaksel juga telah meminta bantuan Polres Jaksel untuk mencari dan menangkap Susno.

Hal itu berdasarkan surat no B1618/0.1.14/SP/042013 tanggal 26 April 2013.

Pada tanggal yang sama, lanjut Untung, Kejaksaan Tinggi DKI juga mengirim surat ke Polda Metro Jaya. “Berdasarkan surat no b580/0.1/ FUH.1/04/2013 telah mengirim surat ke Polda Metro Jaya perihal mohon pencarian dan menghadirkan secara paksa atas nama mantan Kabareskrim Polri tersebut,” tuturnya.

Senin dini hari tadi tim gabungan Kejaksaan dan Polda Metro Jaya menyambangi rumah Susno yang terletak di Jalan Wijaya X No 1, Jakarta Selatan; Jalan Abuserin No 2b

Cilandak, Fatmawati, Jakarta Selatan; serta rumah yang terletak di Jalan Cibodas 1, Puri Komplek Cinere, Depok. Namun keberadaan Susno masih nihil. Kejagung lalu menetapkan Susno Duadji sebagai buronan.

Sementara itu, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman mengingatkan kepada Susno Duadji untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA). Alasannya putusan kasasi MA sudah final.

“Putusan kasasi di MA sudah final!” tegasnya.

Lebih jauh Sutarman men-

HARI BURUH

BIAYA POLITIK TINGGI

1 Mei Libur Nasional

Dana Asing Bisa Masuk ke Caleg JAKARTA-Biaya kampanye yang tinggi bagi caleg tentu akan berbanding lurus aksi korupsi di DPR. Prediksi ini, karena mahalnya biaya politik maka membuat caleg akan berlomba mencari dana haram. “Ada yang ngaku ketika dia terpilih dia akan memperjuangkan proyek bagi orang yang mendanainya,” kata Koordinator FORMAPPI, Sebastian Salam di Jakarta,Senin,(29/4).

Menurut Sebastian, dana kampanye rata-rata yang dibutuhkan para caleg pada Pemilu 2014 diperkirakan mencapai sekitar Rp 6 miliar per orang. Tentu saja dana sebesar itu tidak akan sanggup dipenuhi dengan gaji 5 tahun menjabat sebagai anggota DPR. “Logika tiap bulan gaji Rp 60 Juta, tiap tahunnya sekitar Rp 700 Jutaan. Selama lima tahun sekitar Rp 3 miliaran.

Dengan cara seperti itu maka banyak anggota DPR yang bermain di izin-izin proyek pertambangan dan perkebunan,” tambahnya.

Lebih jauh kata Sebastian, biaya politik yang makin besar menyebabkan partai politik hanya merekrut orang yang punya uang untuk menjadi calegnya. “Jadi politisi mengamankan proyek untuk korporasi atau pihak yang yelah mendanainya. Tidak hanya pihak asing, kepentingan korporasi dalam negeri juga sangat kuat,” terangnya Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengaku praktik penggunaan dana haram pada pelaksan-

aan Pemilu 2004 diprediksi akan kembali terjadi. “Korupsi APBN sudah ketinggalan zaman, tapi yang terjadi kolaborasi dengan perusahaan asing dengan memaksimalkan kekuasaan,” ujarnya.

Menurut Ray Rangkuti, ada modus baru yang dilakukan caleg DPR, yakni menggerogoti dana-dana dari sejumlah korporasi asing terkait izinizin proyek usaha yang telah diberikan untuk perpanjangan izin usaha. Maraknya izin-izin perpanjangan eksplorasi untuk perusahaan asing yang terjadi belakangan ini tidak lepas dari kepentingan mendapatkan dana untuk pembiayaan Pemilu 2014. “Renegosiasi Blok Mahakam dan Kobatin jadi pintu parpol tertentu, khususnya partai penguasa, untuk mendapatkan dana bagi pembiayaan politik,” tukasnya Ray berpendapat, pemilu Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh asing. Sebab, reputasi Indonesia ialah memiliki penduduk besar dengan sumber kekayaan alam yang melimpah. Hampir 60 produk UU pada kurun waktu 2009-2013 terindikasi kepentingan asing, seperti liberalisasi ekonomi dan penguasaan sumber daya alam.

“Salah satu pemilu yang seksi dengan pertumbuhan penduduk tinggi dan sumber kekayaan alamnya. Hal ini akan dimanfaatkan pihak asing untuk menjadikan politisi sebagai agennya, baik untuk kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi,” pungkasnya. (cea)

SUSNO GAGAL DIEKSEKUSI

Kejagung Tidak Percaya Keterangan Susno Di You Tube Jakarta- Kejaksaan Agung menyatakan tidak percaya dengan keterangan Komjen Pol (Purn) Susno Duadji melalui jejaring sosial Youtube yang menyebutkan keberadaan dirinya saat ini di daerah pemilihannya (dapil) 1 Bandung dan Cimahi.

“Jangan percaya dahulu karena itu pernyataan dia,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Adjat Sudrajat di Jakarta, Senin.

Kendati demikian, ia mengakui untuk mendeteksi youtube itu terhitung sulit kecuali menggunakan telepon seluler.

“Tapi saya belum tahu juga karena saya bukan ahli telematika. Tapi mudah-mudahan bisa,” katanya.

Mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji yang telah dinyatakan buron atau Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Agung, muncul dalam jejaring sosial Youtube berdurasi 15 menit 34 detik.

Dari youtube yang dipublikasikan pada Senin (29/4), Susno menyatakan dirinya berada di daerah pemilihan I Jawa Barat sekaligus membantah jika dirinya telah

menghilang.

“Saya berada di daerah pemilihan saya di dapil 1 Jawa Barat. Tentu tidak benar kalau dikatakan saya hilang tidak ada rimbanya, apalagi kalau saya dikatakan melarikan diri. Saya bukan orang yang lari dari tanggung jawab.

Kalaupun saya tidak nampak di muka umum adalah untuk menghindari eksekusi liar,” katanya.

Dirinya menyatakan jika eksekusi yang dilakukan jaksa merupakan eksekusi liar karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan putusan perkara dirinya.

Pasalnya putusan pengadilan negeri pada Maret 2011 tidak mencantumkan pasal 197 ayat 1 huruf K.“Waktu itu, Susno Duadji tidak berada di dalam, sedang bebas demi hukum. Berarti batal demi hukum, mestinya tidak perlu ada banding,” katanya.

Kemudian pada putusan pada November 2011 juga tidak mencantumkan Pasal 197 ayat 1 huruf k. Di dalam bandingnya juga namanya bukan dirinya, termasuk nomor register bukan perkara dirinya. (ant/riz/beth)

yarankan agar Susno membawa proses hukum kepada yang lebih tinggi manakala mempunyai tafsiran berbeda terhadap putusan kasasi MA. “Kalau ada tafsiran tafsiran lain silahkan bawa ke pengadilan yang lebih tinggi,” jelasnya.

Namun demikian. Sutarman menjelaskan pihaknya tidak akan mengganggu proses eksekusi kejaksaan meskipun Susno merupakan senior di Mabes Polri. “Enggak ada (senioritas), kita intinya ikut membantu,” pungkasnya. (cea/beth)

ant/lucky.r

PERSIAPAN JELANG KENAIKAN. Petugas SPBU di kawasan kota Tangerang menyiapkan alat peraga berisi harga BBM setelah dinaikkan, di Tangerang, Banten, Senin (29/4). Hal ini untuk mengantisipasi keputusan pemerintah pusat perihal kebijakan kenaikan BBM dengan sistem 2 harga.

PENCALEGAN

Pengurus Gerindra Saling Curiga JAKARTA-Proses pencalegan Partai Gerindra yang tidak transparan membuat ketegangan di internal partai. Apalagi ada rumors jual beli posisi nomor urut caleg mencapai Rp 2 miliar. Meski sulit dibuktikan, masalah internal partai tidak seharusnya muncul dipubik. “Saya tidak mengerti, benar dan tidaknya soal percaloan ini.

Persoalannya sulit dibuktikan. Ini bisa blackmail pengurus partai saling tunggangin, nah siapanya kita nggak tahu,” kata Ketua DPP Partai Gerindra bidang Kaderisasi, Desmon J Mahesa, di Jakarta, Senin (29/4) Desmon tidak membantah soal penentuan caleg Gerindra ini sangat panas.

Alasannya, ada sejumlah kader kepercayaan dan pengurus lama tidak terakomodir. “Kenapa orang sampai sakit hati, ini menurut saya persoalan internal yang seharusnya tidak mengemuka. Persoalan yang muncul

hari ini kan sulit dibuktikan,” tambahnya.

Lebih jauh Desmon meragukan sejumlah orang yang disebut dalam akun anonim tersebut menjadi calo caleg.

Karena mereka tidak ada yang terlalu bergaya hidup mewah. “Semua orang yang disebut itu teman main gue dan mereka nggak kaya-kaya banget. Dasko teman, Muzani juga teman di DPR. Makanya kalau bicara hal-hal kayak gini nggak yakin gue,” terangnya Hanya saja, Desmon membantah tudingan lain dari akun anonim @berantas3 yang mengungkap pungutan Rp 1 sampai 2 miliar di Banten. “Jangankan Rp 1 miliar, Rp 300 juta aja berat,” tandas caleg dari daerah pemilihan Banten ini.

Demikian pula dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi Internal Partai Gerindra, Pius Lustrilanang, yang membantah berbagai tudingan ini. Penentuan

nomor urut caleg melalui proses seleksi. Karena nomor urut berdasarkan elektabilitasnya. “Kita memang mencari caleg terbaik dari masyarakat. Saya kira itu clear, tidak ada rekayasa,” ujarnya Lebih jauh kata Pius, Partai Gerindra tidak pernah melakukan rekayasa dalam mekanisme pencalegan.

“Nggaklah, kita tidak merekayasa, apalagi meminta uang,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan jual beli caleg yang melibatkan calo hanyalah black campaign dan upaya mengadu domba internal partainya. “Nggak benerlah, yah namanya kan akun anonnim, identitasnya nggak jelas, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Bahkan Fadli menuding rumors itu sengaja dihembuskan kompetitor Gerindra terkait pemilu 2014. Karena

saat ini Gerindra mulai merangkak naik di sejumlah survei politik. “Saya melihat ini adalah black campaign terhadap Gerindra. Ini bagian dari kompetisi politik yang biasa saja jadi kita nggak begitu risau. Ya biasalah mau Pemilu,” paparnya Seperti diketahui, akun twitter anonim @berantas3 mengungkap rumor permainan uang di pencalegan Gerindra. Di akhir kultwit, pemilik akun itu bahkan menulis ucapan terimakasih kepada FZ yang disebutnya telah memberikan informasi seputar permainan pencalegan di Gerindra.

Terkait hal ini Fadli juga membantah menyebarkan informasi internal partai ke orang lain. “Saya pun bahkan tidak tahu informasi semacam itu dan saya lihat itu sebagai upaya untuk mengadu domba. Nanti saya akan jelaskan melalui kultwit saya,” imbuhnya. (cea/abe)

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menetapkan Hari Buruh Sedunia yang jatuh setiap 1 Mei menjadi hari libur nasional.

Hal itu dikatakan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Senin, seusai melakukan pertemuan dengan Presiden Yudhoyono di Istana Negara.

“Beliau (Presiden) akan memberikan kado yang sudah kami tunggu-tunggu lama sekali, yaitu akan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional pada tahun-tahun berikutnya,” kata Said.

Presiden, menurut Said, akan mengumumkan hal itu bersamaan dengan peringatan Hari Buruh Sedunia pada Rabu mendatang (1/5).

Sekalipun 1 Mei di masa mendatang akan menjadi hari libur nasional, menurut Said, hal itu tidak akan mengubah rutinitas para buruh untuk memperingati “mayday” dengan menyampaikan aspirasi.

Pada kesempatan itu, kata Said, Presiden juga mengungkapkan rasa empatinya terhadap kehidupan para buruh.

Sementara itu kepada Presiden Yudhoyono, menurut Said, buruh menyampaikan langsung aspirasi mereka tentang kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan pemberlakukan upah minimum.

“Kami minta jangan ada penangguhan upah minimum yang tidak sesuai aturan main Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 231 tahun 2003,” katanya.

Presiden Yudhoyono, kata Said, menyambut baik usulan agar penangguhan pembayaran upah minimum harus sesuai aturan.

Buruh, kata dia, juga menyampaikan kepada Presiden Yudhoyono untuk memperhatikan upah guru honor yang masih sangat kecil.

Sementara itu terkait kenaikan harga BBM, ia mengatakan buruh secara mayoritas menolaknya dengan alasan berpeluang akan menurunkan daya beli 30 persen. (ant/ani)

JODOHKAN JOKOWI-HATTA

PDI Perjuangan Kecam Manuver PAN Pasangkan Jokowi-Hatta JAKARTA-Manuver para politisi PAN mendapat kecaman dari kalangan PDI Perjuangan. Hal ini terkait tindakan caleg PAN, La Ode Ida yang berkampanye menjodohkan capres-cawapres, Jokowi berpasangan dengan Ketua PAN, Hatta Radjasa.

“Ini kan namanya enaknya sendiri. Setahu saya Jokowi itu taat pada instruksi dan penugasan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Biarkan Jokowi melaksanakan janjinya membangun DKI sebagai Gub terpilih,” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo di Jakarta,Senin,(29/4).

Lebih jauh mantan Ketua umum KNPI ini, meminta jangan sampai partai

lain ikut campur kader PDI Perjuangan. Karena persoalan capres ini PDI Perjuangan memiliki mekanisme tersendiri. “Persoalan tahun 2014 nanti masih satu tahun biarlah keputusan pada PDI Perjuangan bukan karena dijodohkan orang apalagi partai lain,” tambahnya Sementara itu, anggota FPDI Perjuangan lainnya. Eva Kusuma Sundari menyindir Laode yang ingin menunjukkan semangat yang membara sebagai pimpinan DPD yang ingin agar proses dirinya menjadi calon anggota DPR berjalan lebih sukses. “Saya kira mulai dari Presiden, Pimpinan dan anggota DPR, DPD, MPR atau menteri dan seluruh pejabat tinggi ne-

gara harus tetap memperhatikan koridornya. Jika tidak, maka negara ini betul-betul akan berjalan amburadul,” terangnya.

Namun dirinya berharap forum resmi kementrian atau lembaga negara betulbetul dimanfaatkan sesuai dengan semestinya, baik itu forum resmi DPR, DPD, MPR atau kegiatan para menteri yang menjadi caleg.

“Kami para pejabat negara dalam menjalankan tugas adalah untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas bukan untuk kepentingan parpol,” ujarnya Eva juga menilai sikap Laode yang hadir sebagai wakil ketua DPD dan mengajak wartawan parlemen

untuk memilih PAN dalam acara DPD tidak beretika.

Semangat untuk sukses dalam Pemilu menurutnya harus tetap memperhatikan etika bernegara. “Ini jelas tindakan tanpa etika menggunakan APBN dan hadir dalam kapasitas sebagai Waka DPD di depan wartawan parlemen juga,,” tegasnya.

Ditanyakan mengenai sikap Laode juga yang plin plan, Eva mengaku tidak terkejut. “Lah dulu itu kan dia juga sempat merapat ke Teuku Umar untuk mendapatkan restu menjadi calon gubernur Sultra, tapi langkahnya itu tidak digubris sama seperti ketika dia mencoba merapat ke Partai Gol-

kar,” tegasnya.

Eva juga meminta agar partai lain tidak mengganggu PDI Perjuangan dengan mencatut salah satu kadernya yang kini menjadi gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.”Setahu saya Pak Jokowi juga sudah memprotes hal itu.Terlebih di Solo juga sudah bertebaran spanduk Jokowi-Hatta,” tuturnya.

Sementara itu di Solo sejumlah spanduk JokowiHatta Radjasa bertebaran di banyak tempat. Tidak ada simbol partai, namun pengurus PAN setempat tidak menampik jika spanduk itu dipasang oleh simpatisannya. Upaya untuk mencari dukungan dan warga Solo. (cea/abe)

EKONOMI

13

SELASA 30 APRIL 2013 NO. 00107 | TAHUN II

PERBANKAN

Hingga Maret, BCA Catat Total Kredit Sebesar Rp265 Triliun JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk mencatat, pada akhir Maret 2013 total portofolio kredit mencapai Rp265 triliun atau mengalami peningkatan 26,7 persen dibandingkan periode yang sama 2012.

“Pada Triwulan I-2013 permintaan kredit di seluruh segmen masih tewtap tinggi, dimana kami mampu memberikan solusi finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dan menjalankan peran penting dalam fungsi intermediasi keuangan,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiatmadja di Jakarta, Senin (29/4).

Menurut Jahja, keberhasilan kinerja bisnis perusahaan tersebut tidak terlepas dari upaya BCA dalam memperkuat bisnis perbankan transaksi dan meningkatkan fokus pada bisnis perbankan konsumer. “BCA berhasil membukukan kinerja bisnis yang memuaskan didukung pertumbuhan yang solid dalam aktivitas penyaluran kredit dengan kualitas aset yang terjaga,” kata Jahja.

Dalam pemaparan kinerja di kuartal pertama tahun ini, Sekretaris Perusahaan BCA, Inge Setiawati mengatakan, kredit komersial dan usaha kecil menengah (UKM) mengalami pertumbuhan 30,2 persen menjadi Rp105,7 triliun.

Kredit konsumer yang ditunjang kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) meningkat 34,4 persen menjadi Rp71,7 triliun. “KPR meningkat 43,1 persen menjadi Rp13,2 triliun, sedangkan KKB meningkat 21,4 persen menjadi Rp21,7 triliun,” kata Inge.

Sementara itu, lanjut dia, kredit korporasi mengalami pertumbuhan 17,2 persen menjadi Rp87,6 triliun yang didukung permintaan pada segmen transportasi dan logistik; pembangkit listrik; serta distributor, retailer dan toserba.

Lebih lanjut Inge memaparkan, laba bersih BCA pada Triwulan I-2013 mencapai Rp2,9 triliun atau meningkat 25,5 persen (year-on-year) dan endapatan operasional meningkat 23 persen men-

jadi Rp7,7 triliun. “Semakin meningkatnya kontribusi portofolio kredit terhadap aset produktif dan rendahnya tingkat biaya bunga mendorong peningkatan marjin bunga bersih (NIM) sebesar 66 basis points (year-onyear) menjadi 5,9 persen,” katanya.

Dia menambahkan, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga berada di level 71,1 persen pada Maret 2013 atau meningkat 61,6 persen dari Maret 2012. Pertumbuhan dana rekening transaksi (CASA) mencapai Rp298,5 triliun atau meningkat 15,9 persen yang mendukung pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 9,8 persen menjadi Rp 367,9 triliun.

“Dana giro menjadi Rp92,2 triliun atau tumbuh 15,1 persen dan tabungan tumbuh menjadi Rp206,3 triliun (16,3 persen). Dana deposito turun menjadi Rp69,4 triliun atau turun 10,7 persen. Sedangkan kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga pada tingkat 0,4 persen,” tuturnya. (bud)

ant/agus bebeng

JUARA LOMBA ROBOT. Sejumlah robot produksi mahasiswa Unikom Bandung yang dilombakan pada kompetisi robot internasional di Amerika Serikat dipajang pada acara konferensi pers di kampus Unikom Bandung, Jawa Barat, Senin (29/4). Tim Unikom mengikuti 2 lomba di Amerika yaitu Robowaiter Contest di Harford Connecticut dan Robogames di San Mateo. Pada kompetisi yang berlangsung pada 19-21 April, Unikom berhasil memertahankan juara Kategori Robowaiter sejak 2011, dan memeroleh medali emas dan perak pada sejumlah kategori.

BBM Tidak Jadi Dua Harga

Presiden Minta Segera Dikaji Penerapan Satu Harga JAKARTA- Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penerapan dua harga BBM bersubsidi sulit untuk diimplementasikan meskipun hal itu dinilai lebih baik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat kecil.

ant/tulus

KINERJA TRIWULAN I BCA. President Director PT Bank Central Asia Jahja Setiaatmaja (2 kiri) bersama President Komisaris De Setijoso (3 kanan) serta jajaran direksi lainnya, berbincang seusai paparan dengan sejumlah wartawan tentang kinerja triwulan I tahun 2013, di Jakarta, Senin (29/4). Laba bersih triwulan I tahun 2013 BCA mencapai Rp 2 , 9 Triliun, meningkat 25,5 % dari Rp 2,3 Triliun pada periode yang sama Tahun 2012.

JELANG AEC 2015

PERBANKAN

SEMARANG - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai bahwa Indonesia membutuhkan standar kompetensi tenaga kerja agar siap menghadapi “ASEAN Economy Community” (AEC) 2015 yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Sertifikasi dan Kompetensi Sumarna Abdurahman di Semarang, Senin, mengatakan bahwa standar kompetensi tenaga kerja tersebut dibutuhkan agar dapat digabungkan dengan kurikulum pendidikan.

“Kurikulum seharusnya berbasis standar kompetensi agar begitu lulus menempuh pendidikan bisa siap kerja,” katanya.

Saat ini kurikulum pendidikan di Indonesia belum berbasis standar kompetensi, sehingga lulusan yang hanya berada di level operator, belum bisa memenuhi kebutuhan industri untuk level teknisi dan manajer.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno juga mengakui bahwa saat ini tenaga kerja yang ada hanya 57 persen yang berkompeten, sementara sisanya 43 persen masih perlu dididik agar siap bekerja.

“Di sektor tekstil, masih banyak tenaga kerja asing yang terlibat di dalamnya karena tenaga kerja Indonesia belum mampu,” katanya.

Selama ini di lingkungan industri ada penarikan iuran wajib pelatihan yang digu-

JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk mengumumkan, perolehan laba bersih konsolidasi (tidak diaudit) sebesar Rp1,05 triliun per 31 Maret 2013 atau meningkat 12 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2012 sebesar Rp937 miliar. Pertumbuhan laba bersih ini menghasilkan earning per share (EPS) sebesar Rp41,94 atau lebih besar dari setahun lalu yang hanya Rp37,26.

Menurut Presiden Direktur CIMB Niaga, Arwin Rasyid, peningkatan laba bersih CIMB Niaga disumbang oleh meningkatnya pendapatan operasional dan menurunnya beban provisi, seiring dengan pertumbuhan total kredit dan membaiknya kualitas aset. “Pada Kuartal I-2013 CIMB Niaga tetap bertahan sebagai bank terbesar kelima,” ucap Arwin di Jakarta, Senin (29/4).

Per 31 Maret 2013, jelas Arwin, total aset perusahaan mencapai Rp217,46 triliun atau meningkat 26 persen dibandingkan pada periode yang sama di 2012 sebesar Rp172,68 triliun. Selain itu, kata dia, total [penyaluran kredit perusahaan hingga akhir Maret tahun ini tercatat sebesar Rp147,06 triliun atau mengalami pertumbuhan 13 persen (year-on-year).

“Dana pihak ketiga yang berhasil dihuimpun CIMB Niaga juga mengalami pertumbuhan sebesar 26 persen menjadi Rp167,32 triliun. Padahal pada periode yang sama angkanya masih sebesar Rp133,23 triliun. Ini didukung pertumbuhan CASA (Current Account Savings Account) sebesar 31 persen menjadi Rp77,73 trili-

Kadin: Indonesia Butuh Standar Kompetensi Tenga Kerja nakan untuk mendidik para tenaga kerja agar berkompeten dan dapat mengurangi tenaga kerja asing.

“Iuran wajib pelatihan tersebut tujuannya bagus dan benar, tetapi implementasi di lapangan belum dapat mencapai sasaran,” katanya.

Data Kadin, jumlah tenaga kerja yang kurang terdidik di Indonesia masih tinggi yakni mereka yang berpendidikan di bawah SD dan SMP mencapai 68,27 persen (74.873.270 jiwa) dari jumlah penduduk yang bekerja (110.808.154 jiwa), sehingga menyebabkan masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja.

Atas kondisi tersebut, Kadin berharap ada “link and match” antara dunia pendidikan dan dunia usaha dengan pengembangan kurikulum berbasis kewirausahaan di berbagai instansi pendidikan.

Kesempatan terpisah Wakil Ketua Umum Bidang Industri dan Ketenagakerjaan Kadin Jateng Frans Kongi mengakui bahwa pengusaha di Jateng masih harus mendidik setiap tenaga kerja baru karena mereka belum siap kerja.

“Untuk mereka yang lulus SMK, dasarnya sudah ada.

Akan tetapi masih harus didik begitu masuk dunia industri,” kata Frans Kongi.

Kadin akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di bidang tenaga kerja, pendidikan, dan kesehatan di Hotel Gumaya Semarang, Selasa (30/4). (ant/nur)

“Kita memang sedang mendalami satu harga itu, karena memang, dua harga itu sebetulnya terbaik, tapi secara operasional sulit sekali. Dan juga SPBU menghendaki satu harga, pandangan masyarakat juga seperti itu,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Hal ini dikatakannya menanggapi kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemer-

intah sebelumnya mengusulkan kebijakan menaikkan harga BBM subsidi bagi mobil pribadi, sedangkan untuk motor (roda dua) tetap (dua harga).

Menurut dia, bila kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi (satu harga) tersebut akhirnya diambil, maka dibutuhkan antisipasi dampak dari kenaikan harga barang akibat kebijakan itu terhadap masyarakat miskin.

“Tentu harus ada pikiran kita untuk mengatasi agar mereka tidak terkena dampak,” katanya.

Ia menambahkan, Presiden akan menjelaskan kebijakan terkait pengurangan BBM bersubsidi besok, Selasa (30/4), dalam musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) di Jakarta. “Besok dengarkan di Musrenbangnas,” katanya.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menambahkan, pemerintah tengah memikirkan rumusan yang tepat guna mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi termasuk diantaranya BLT.

Namun demikian, kebijakan pemberian bantuan langsung (BLT) tersebut masih harus melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengingat hal itu merupakan tambahan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Ya harus, itu satu tambahan anggaran (APBN),” katanya di Kompleks Istana Presiden, Senin,.

Ia menambahkan, sampai sejauh ini, pemerintah tengah mematangkan rumusan yang tepat terkait dengan pengurangan subsidi BBM yang tidak merugikan masyarakat miskin. “Ya ini sedang di cari,” katanya. (ant/rief/beth)

CIMB Niaga Catat Laba Bersih Rp1,05 Triliun un,” paparnya.

Dari sisi kualitas kredit, kata Arwin, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross CIMB Niaga per 31 Maret 2013 tercatat sebesar 2,41 persen atau mengalami penurunan sebesar 28 basis poin dibandingkan kuartal pertama 2012 yang sebesar 2,69 persen.

Sementara itu, lanjut dia, dari total penyaluran kredit CIMB Niaga di Kuartal I-2013, perbankan komersial memberikan kontribusi terbesar senilai Rp59,60 triliun atau sebesar 40 persen. Kemudian menyusul perbankan konsumer sebesar Rp45,09 triliun (31 persen) dan perbankan korporasi sebesar Rp42,37 triliun (29 persen).

Arwin menambahkan, Personal Loan dan Mikro Laju menjadi bisnis yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 75 persen dan 56 persen. Hingga 31 Maret 2013, jelas Arwin, Personal Loan berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp1,07 triliun dan menjadi empat besar bank penyalur Personal Loan di Indonesia.

Sedangkan, Mikro Laju telah menyalurkan kredit sebesar Rp2,29 triliun atau mengalami pertumbuhan 56 persen dibandingkan periode yang sama setahun lalu.

“Pertumbuhan bisnis Mikro Laju ini sejalan dengan aturan Bank Indonesia yang mewajibkan perbankan untuk terus meningkatkan porsi kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 20 persen dari total portofolio kredit secara bertahap hingga 2018,” terangnya.

Selain itu, menurut Ar-

win Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 135 persen (yoy) atau sebesar Rp8 triliun. Pertumbuhan juga dicatatkan bisnis rahn (gadai) yang melonjak menjadi Rp124 miliar atau sebsar 114 persen dibanding periode yang sama di 2012.

Branchless Banking Tahun ini, kata Arwin, salah satu strategi yang dilakukan CIMB Niaga ada pada upaya melakukan transformasi di bidang penjualan dan layanan. Termasuk di dalamnya meningkatkan layanan bank tanpa cabang (branchless

banking). Akhir Maret 2013, CIMB Niaga meluncurkan inovasi terbaru layanan perbankan di Indonesia.

“Layanan ini memungkinkan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan hanya dengan menggunakan nomor telepon selular dengan memanfaatkan produk bernama Rekening Ponsel,” ucapnya.

Melalui produk terbaru ini, jelas Arwin, nasabah maupun masyarakat yang belum menjadi nasabah bank bisa melakukan transfer dana gratis ke seluruh nomor ponsel di Indonesia. Selain itu, tambah dia, membeli pulsa

ponsel prabayar, pembayaran tagihan, bahkan menarik tunai tanpa menggunakan kartu anjungan tunai mandiri (ATM).

Bukan cuma Rekening Ponsel, menurut dia, CIMB Niaga juga memiliki layanan branchless banking lain bernama Digital Lounge yang diluncurkan hari ini. Layanan ini dilengkapi dengan teknologi menyediakan sejumlah fasilitas dan layanan perbankan, mulai dari mesin ATM model terbaru, mesin setor tunai hingga layanan video banking dengan layar sentuh untuk bertransaksi. (bud/gam/abe)

14

TAPAL KUDA

SELASA 30 APRIL 2013 NO.0107 | TAHUN II

TUR SLANK 2015 GRUP BAND SLANK. Vokalis Slank, Kaka, sedang beraksi dalam salah satu konsernya.

Kakak dkk akan memulai Tur Slank 2013 di banyuwangi Foto: Kristian Ali/Antara

Warga Terpaksa Gunakan Pertamax PROBOLINGGO – Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Probolinggo sering kali kehabisan stok bahan bakar minyak jenis premium. SPBU yang mengalami kekosongan premium seperti SPBU di Jalan raya Leces Kabupaten Probolinggo, dan SPBU Belokan, Jalan KH. Hasan Genggong Kota Probolinggo SPBU yang kosong stok ditandai dengan papan tulisan yang bertuliskan “Premium Habis”. Kekosongan stok sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Dari hasil pantauan Koran Madura di lapangan, kebanyakan pengendara roda dua dan roda empat mulai beralih menggunakan bahan bahan bakar Pertamax untuk oprasional sehari-harinya.

Tentunya, harga pertamax jauh lebih mahal dibandingkan premium.

Kondisi tersebut dimanfaatkan penjual premium eceran, para pengecer menjual lebih tinggi dari harga biasannya, dari kisaran Rp 4.500 per liter sampai Rp5.000 per liternya.

Di akui Sulaiman (30) sopir angkutan umum Juru-

san Probolinggo - Lumajang, kekosongan stok premium cukup menyulitkan dirinya. Ia terpaksa harus beralih ke minyak pertamax untuk oprasional sehari-hari, untuk mendapatkannya tidak mudah harus antri berjam-jam.

“Tentunnya kami sangat kesulitan untuk aktifitas sehari-hari. Akhirnnya masyarakat menjadi korban, apalagi sampai mengganggu aktifitas siswa sekolah sampai tidak bisa masuk sekolah karena untuk angkutan umum tidak beroperasi lantaran tidak adanya bahan bakar” ungkap Sulaiman, Senin (29/4).

Dia juga berharap pemerintah pusat maupun daerah bisa cepat mengatasi permasalah yang terjadi, pemerintah baik pusat maupun daerah harusnnya cepat tanggap. “Keterlam-

batan pengiriman stok seperti ini dampaknnya sangat besar, bisa menghambat aktifitas warga msyarakat khususnya,” tandasnya.

Senada, diungkapkan Adi (38) warga Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, mengaku terpaksa dari beli premium Rp 4.500 per liter, sekarang beli pertamax yang harganya di eceran mencapai Rp. 10 ribu per liternya.

Ia terpaksa memakai bahan bakar pertamax lantaran sulitnya membeli bensin. Selain itu, khawatir bila membeli bensin pada eceran, ternyata telah dicampur antara bensin dan minyak tanah sehingga dapat merusak kendaraannya. ”Saya terpaksa harus memakai bahan bakar pertamax untuk kendaraan roda dua saya, kalau premium sulit didapat seperti untuk saat-saat ini. Meski ada eceran, harganya sendiri sudah hampir dua kali lipat dari harga pertamax,” pungkas Adi, ditemui usai mengisi BBM di SPBU Leces Kabuapten Probolinggo. (hud)

KONSER MUSIK

Dadali Hipnotis Publik Probolinggo

Slank Awali Tur di Banyuwangi BANYUWANGI - Grup band Slank mengawali “Tur Slank 2013” di Stadion Diponegoro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (30/4) dan akan membawakan 20 lagu.

“Banyuwangi dalam hitungan kami tergolong risiko tinggi.

Kalau besok konser di Banyuwangi aman, insyallah roadshow di kota lainnya akan sukses,” kata promotor Husein Al Banna dalam jumpa pers di Pendopo Banyuwangi, Senin sore.

Menurut dia, pihaknya memilih Banyuwangi untuk

mengawali konser “Tur Slank 2013” bukan tanpa alasan karena kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu dinilai berpotensi risiko tinggi dalam menggelar konser Slank.

Vokalis Slank, Kaka, mengaku gembira bisa datang kembali ke Banyuwangi dan terakhir kali Slank manggung di Bumi Blambangan itu pada 2006.

“Banyuwangi sangat inspiratif buat Slank. Buktinya lagu kami yang berjudul ‘Beri Aku Bunga’ terinspirasi dari sini,” tuturnya dengan didampingi

Bimbim, Ivan, dan Bunda Ifet.

Rencananya grup band papan atas yang terdiri dari lima personel itu akan menghibur para Slankers (sebutan fans setianya) di Banyuwangi dengan membawakan 20 buah lagu dari keseluruhan albumnya.

Di akhir jumpa pers, panitia menggelar lelang gitar akustik merek Yamaha FX 310 yang dibubuhi tanda tangan para personel Slank dan gitar tersebut laku sebesar Rp7,5 juta. Rencananya hasil lelang

itu akan disumbangkan kepada salah satu yayasan yatim piatu di Banyuwangi.

Sebelum jumpa pers, Slank mengunjungi Pondok Pesantren Darussalam Blokagung di Kecamatan Tegalsari dan menghibur ribuan santri dengan menyanyikan tiga buah lagu.

Selain di Banyuwangi, Red Mild Tour Slank 2013 itu akan digelar di kabupaten lainnya di Jawa Timur, yakni Kabupaten Ngawi dan Blitar pada Mei mendatang. (ant/fqh/dar)

HARGA BBM

Hiswana Migas Keberatan dengan Dua Harga BBM JEMBER - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eks Karesidenan Besuki menyatakan keberatan dengan kebijakan pemerintah dalam memberlakukan dua harga bahan bakar minyak bersubsidi.

“Kami minta pemerintah mengkaji ulang rencana kebijakan dua harga BBM karena sangat meresahkan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan penerapanya di lapangan akan bermasalah,” kata Ketua Hiswana Migas Eks Karesidanan Besuki Benny Satria di Jember, Senin.

Menurut dia, kebijakaan pemerintah tersebut tidak cukup efisien untuk mengatasi krisis pengurangaan pasokan BBM subsidi untuk masyarakat dalam upaya untuk menjaga anggaran dan kuota subsidi BBM. “Kebijakan dua harga BBM justru akan memicu penyimpangan dan kecurangan dalam implementasinya di lapangan, misalnya pengusaha membeli BBM dengan harga subsidi Rp4.500 per liter, namun dijual dengan harga Rp6.500 per liter karena bahan dan oktan untuk premium subsidi dan nonsubsidi sama, namun beda warna saja,” tuturnya.

Ketua Hiswana Migas yang meliputi wilayah Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi itu menilai SPBU yang menjual BBM dengan harga

DUA HARGA PREMIUM. Sejumlah pengendara motor melintas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). Pemasangan spanduk tersebut terkait rencana pemerintah menaikkan harga Rp 4.500 untuk motor dan angkutan umum, serta Rp 6.500 untuk mobil pribadi mulai awal bulan Mei 2013.

Rp4.500 per liter akan rawan sosial karena SPBU itu akan diserbu warga yang membeli BBM dengan harga lebih murah.

“Secara teknis pelaksanaannya sangat menyulitkan dan membebani pengelola SPBU, sehingga Hiswana Migas menginginkan agar kebijakan dua harga BBM bisa dikaji kembali,” ujarnya.

Selain itu, pengusaha SPBU sampai sekarang belum bisa memprediksi berapa jumlah kuota pesanan (L-O) untuk sepekan ke depan karena belum pastinya rencana

kebijakan tersebut.

Benny menjelaskan pihaknya menggelar rapat dengan 105 pengusaha SPBU di lima kabupaten yakni Kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi pada pekan lalu terkait dengan rencana kemungkinan kenaikan harga BBM jenis premium dan solar.

“Pertamina telah membagi spanduk yang berisi tulisan ketentuan harga penjualan solar dan premium di SPBU. Dengan demikian diprediksi akan ada kenaikan harga BBM, sehingga kebijakan dua

harga BBM tidak perlu,” katanya.

Sementara salah seorang warga Jember, Kusnadi, mengaku resah dengan kebijakan dua harga BBM yang membingungkan warga karena tidak semua warga bisa memahami kebijakan tersebut.

“Mereka yang tidak paham akan menyerbu SPBU yang menjual BBM lebih murah dan di sana potensi terjadi kerawanan sosial hingga kriminalitas. Saya dengan tegas menolak kebijakan dua harga BBM,” katanya. (ant/ fqh/dar)

PILKADA KOTA PROBOLINGGO

Dewi Ratih Muncul Sebagai Figur Baru

PENONTON. Para penonton yang memadati Alun-alun Kota Kraksaan Probolinggo saat grup band Dadali. Konser musik itu diselenggarakan dalam rangka memeringati Hari Jadi Kabupaten Probolinggo PROBOLINGGOTeriakan histeris sahabat Dadali yang memadati Alun-Alun Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo, memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harkajapro) Ke 267, di Alun-Alun Kota Kraksaan, Minggu (28/4) malam, sudah terdengar bahkan sebelum Dyrga dan kawankawan muncul di panggung, yang menandai penampilan perdananya segera dimulai, membuat penonton semakin bersorak.

Beberapa saat kemudian satu persatu personel Dadali, yakni Dyrga (vokal), Fadel (bas), Rickarjd (gitar), Yudha (gitar), Oq (drum), dan Rix (keyboard) muncul ke atas panggung, dan langsung membawakan lagu pamungkas “ Disaat Aku Mulai Mencintaimu”.

Lagu dengan beat lumayan sedang ini sontak mem-

buat penonton yang sudah menunggu lebih dari satu jam melompat-lompat , dan turut bernyanyi dengan semangat.

Selanjutnya berturut-turut delapan tembang hits lagu didendangkan.

Jeda antar lagu dimanfaatkan Dyrga untuk menyapa penggemarnya yang lagi-lagi disambut dengan teriakan histeris penonton mengeluelukan idolanya tersebut.

Penampilan band Dadali ini memang menjadikan malam Harjakapro ke 627 menjadi ajang pelepas rindu bagi para sahabat dengan band Dadali.

Bukan itu saja, imbas dari adanya konser musik itu, seluruh jalan protokol di Kota Kraksaan, sempat macet selama beberapa jam karena padatnya kendaraan roda dua maupun roda empat. Para penggemar Dadali, tidak sabar menunggu datangnya band idola mereka.

Usai penampilan hits lagu Dadali, Wakil Bupati Probolinggo, Drs. H.Timbul Prihandjoko, menaiki panggung sambil mengenalkan kuliner khas Kota Kraksaan, yakni Soto Koya dan Mie Jabbor. Ia menjelaskan dengan detail tentang makanan khas yang sudah ada di tahun 1980 tersebut.

Timbul Prihandjoko, mengakui warga Kabupaten Probolinggo khususnya Kota Kraksaan, butuh hiburan karena dengan adanya penampilan Band musik papan atas seperti ini antusias warga cukup tinggi untuk melihat langsung Band Idola mereka.

“Saya meyakini Kabupaten Probolinggo kedepannya menjadi kota santri dan pendidikan. Apalagi, sekarang sudah ada sekolah hamparan, yakni dari PAUD,TK,SD,SMP, sampai jenjang SMA,”pungkasnya. (hud).

PROBOLINGGO - Kejutan muncul ditengah masyarakat menjelang Pilkada Kota Probolinggo 29 Agustus mendatang. Setelah nama-nama para calon walikota bermunculan, ada sosok pengusaha perempuan yang mulai terdengar sebagai salah satu calon yang bakal maju pada pemilihan walikota, beberapa hari ini muncul nama Dewi Ratih.

Siapa Dewi Ratih? Sosok perempuan berusia 49 tahun ini, merupakan seorang pengusaha yang sukses di perantauan. Sosok perempuan dan cinta sama keluarganya ini, sekarang telah banyak turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, keluhan dan ungkapan isi hati padanya. Malahan sekarang, Dewi Ratih sudah jadi buah bibir sebagai kandidat Calon Walikota Probolinggo untuk periode 2013-2018 mendatang.

Dari informasi yang dikumpulkan, perempuan asli kelahiran Solo, 28 Pebruari 1964, yang menghabiskan masa pendidikan mulai TK, SD, dan SMA di Kota Probolinggo, tinggal di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran, merupakan pengusaha yang memulai karir dari bawah.

Terkait kendaraan politik yang akan digunakan, Dewi Ratih secara diplomatis menjawab, jika tim sukses yang telah dibentuknya saat ini, masih melakukan komunikasi intensif.

“Tim sedang melakukan pembicaraan dengan beberapa parpol,”ujar Dewi Ratih, di temui di kediamannnya,

Senin (29/4).

Pernyataan sikap rencana pencalonan Dewi Ratih ini, menambah ramai bursa calon walikota Probolinggo. Sebel-

“Saya merasa terpanggil untuk membangun Kota Probolinggo karena melihat stagnanisasi pembangunan di Kota Bayuangga ini. Meski

umnya beberapa nama yang santer akan ikut dalam bursa calon Walikota Probolinggo, diantaranya Hj. Rukmini Buchori (PDIP), Zulkifli Chalik, (Partai Golkar), dan Habib Hadi Zainal Abidin Al Habsy (PKB).

Dewi Ratih mengaku mengincar posisi calon N1 (walikota). Ia berinisiatif mencalonkan diri pada pemilukada mendatang karena mendapat dorongan dari pihak keluarga dan rekannya di Jakarta.

berkarir di Jakarta, tapi hampir setiap waktu saya selalu memonitor keberadaan Kota Probolinggo. Selama puluhan tahun ini, meskipun saya melihat adanya sebuah kemajuan yang signifikan di kota ini,” kritik Dewi ratih.

Dewi Ratih, menilai hal paling mendasar yang harus dibenahi di Kota Probolinggo, mengenai pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan.

Tiga hal mendasar itu mer-

upakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemimpin mendatang.

“Konsep saya sederhana saja, kepingin bangun harmonisasi. Bikin Kota Probolinggo baru.Warga harus merasa nyaman tinggal, investor tertarik menanamkan modalnya sehingga pembangunan akan lebih maju. Itu gambaran simpelnya, kalau secara detail saya sudah siapkan strateginya,”tandasnya.

Tidak jauh berbeda dengan pandangan calon yang lain. Jika dipercaya warga memimpin Kota Probolinggo, perempuan berlatar belakang pengusaha sukses ini mengaku sudah menyiapkan program yang akan dijalankan untuk memajukan Kota Bayuangga ini.

Keinginannya untuk bertarung di Pemilukada 2013 juga karena didorong pihak keluarga dan koleganya di Jakarta. “Saya tiga puluh tahun merantau di Jakarta. Selama di sana setidaknya tiga kali ditawari untuk terjun ke dunia politik, bertarung di pemilukada. Tapi, baru kali ini saya tertarik karena tawaran untuk memajukan daerah asal sendiri,” terang perempuan yang pernah menjabat sebagai tenaga ahli di PT. Makmur Jaya Utama .

Disinggung soal jalur yang akan ditempuh menuju Pemilukada 2013, ia mengaku masih mencermati peluang beberapa partai. Dirinya akan melihat sejauh mana visi misinya bisa diterima partai.

“Saya mencari partai yang sevisi, saya tetap siap,” pungkas Dewi Ratih. (hud)

OPINI

15

SELASA 30 APRIL 2013 NO. 00107 | TAHUN II

salam songkem Kepentingan

Meluruskan Paradigma Keliru Tentang Politik Oleh: IBNU ANSHORI| Peserta Kajian di Lembaga Asrama Mahasiswa Pemuda Islam (AMPI) Semarang

M

ajunya sepuluh menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dalam bursa pencalegan untuk pesta demokrasi 2014 mendatang merupakan pilihan yang merdeka. Siapa pun yang menjadi warga negara Indonesia punya kesempatan yang sama untuk mendaftar atau didaftarkan sebagai caleg. Termasuk Menteri pun pada hakikatnya tidak ada hukum yang dilanggar apabila maju dalam penjaringan caleg untuk pemilu legislatif tahun 2014 mendatang.

Akan tetapi, sangat manusiawi apabila sebagian warga pribumi merasa perlu mengkritisi masuknya sepuluh menteri dalam daftar calon sementara anggota lembaga legislatif (DCS). Sepuluh menteri tersebut berasal dari tiga partai besar, 5 menteri dari Partai Demokrat, 2 menteri berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, dan 3 menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Bila ditulis namanya, masing-masing EE Mangindaan (Menteri Perhubungan) untuk daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara, Roy Suryo (Menpora) untuk dapil DI Yogyakarta, Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan HAM) dari dapil Sulawesi Tenggara, Syarifuddin Hasan (Menteri Koperasi) untuk dapil Jawa Barat III, dan Jero Wacik (Menteri ESDM) di dapil Bali. Kelimanya maju dari Partai Demokrat.

Sedangkan dari PKS masing-masing Suswono (Menteri Pertanian) dari dapil Jawa Tengah X dan Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informasi) maju untuk dapil Sumatera Utara 1.

Sementara nama-nama berikut, Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk dapil Jawa Timur VIII, Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan) dari dapil Lampung, dan Helmy Faishal Zaini (Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal) di dapil Nusa Tenggara Barat, masing-masing berangkat dari PKB. Tiga partai besar tersebut, baik PD dan PKS serta PKB tampaknya sangat berkepentingan dengan kesepuluh nama menteri di atas, sehingga ketiga partai besar tersebut berusaha mempertahankan nama-nama menteri tersebut untuk kepentingan partai masing-masing. Sebab siapa pun tahu masing-masing nama menteri yang dimajukan sebagai anggota caleg DPR RI itu memiliki elektabilitas tinggi di hadapan penduduk Indonesia, terutama di daerah pemilihannya masing-masing.

Dengan majunya mereka dari partai pengusung masingmasing otomatis diyakini akan berdampak pada perolehan suara partai. Implikasinya tentu pada perolehan dana bantuan politik (banpol) untuk ketiga partai yang masih mengusung caleg dari menteri tersebut.

Selain itu, tentu juga muncul indikasi kebersediaan masingmasing menteri tersebut untuk dimajukan sebagai caleg DPR RI dimotivasi untuk menyelamatkan kepentingan, karena mereka tak mungkin terus bertahan di kementerian. Posisi menteri yang rentan bongkar pasang sesuai kehendak Presiden dianggap kurang aman. Sehingga bila tidak maju dalam caleg tatkala nasibnya tereleminasi dari kementerian, mereka akan kehilangan momen peluang untuk terus berkiprah di pentas nasional. Untuk itulah, terdatanya masing-masing nama menteri tersebut dalam DCS sejatinya untuk menjaga-jaga diri menyambut nasib sialnya di kursi kementerian. =

Pasangan Kasih

P

eneliti Initiative Muhammad Dahlan melakukan simulasi menyandingkan Khofifah Indar Parawansa dengan Said Abdullah (Kasih) head to head dengan pasangan SoekarwoSaifullah Yusuf (Karsa jilid II). Hasil simulasi tersebut menyatakan pasangan Kasih unggul dibandingkan Karsa jilid II. Dalam simulasi penelitian tersebut terungkap pasangan Kasih unggul di Madura, Tapal Kuda, dan sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Bahkan di daerah Sumenep pasangan Kasih unggul 100 persen dibandingkan pasangan lain.

Memang, pasangan Kasih tidak mengungguli di semua tempat di Jatim. Setidak-tidaknya ada dua kabupaten besar yang menjadi ancaman kekalahan pasangan Kasih. Di daerah Surabaya dan Mataraman pasangan Kasih hanya memperoleh 35 persen, jauh tertinggal oleh pasangan Karsa jilid II. Di dua daerah tersebut pasangan Karsa berhasil merebut suara terbanyak mencapai 65 persen, mengungguli Kasih.

Di Surabaya dan Mataraman rupanya menjadi markas pemenangan pasangan Incumben Karsa jilid II. Sungguh pun begitu, masih ada waktu bagi pasangan Kasih untuk mendekati warga Surabaya dan Mataraman lebih intens lagi, agar bisa menganulir pundi-pundi suara Karsa ke pasangan Kasih. Itu juga bila Khofifah betul berpasangan dengan Said Abdullah.

Setidak-tidaknya hasil Initiative ini dapat meyakinkan Khofifah untuk terus maju berpasangan dengan Said Abdullah dalam pilgub Jatim pada 29 Agustus mendatang. Memang, di samping Said Abdullah masih terdapat nama lain yang dapat dipertimbangkan oleh Khofifah untuk dijadikan cawagubnya.

Di antara nama-nama yang disebut-sebut juga akan menjadi cawagub Khofifah adalah Ridwan Hisjam, Hasan Aminuddin, dan Bambang DH. Masing-masing nama tersebut tentu memiliki elektabilitas dan kesempatan untuk menjadi pasangan Khofifah.

Namun pada akhirnya pilihan tetap berada pada Khofifah sebagai cagub Jawa Timur.

Di antara sejumlah nama tersebut ketika dilakukan penelitian tampaknya masyarakat Jawa Timur, terutama di daerah Madura dan Tapal Kuda lebih menginginkan Khofifah berduet dengan MH Said Abdullah. Memang, Initiative hanyalah lembaga penelitian yang bukan menjadi sebuah jaminan kemenangan pasangan Kasih, namun setidak-tidaknya penelitian Initiative ini menjadi sebuah motivator yang dapat mengantarkan kesuksesan meraih kursi nomor 1 dan 2 di Jatim.

Keyakinan ini tentu bukan tanpa alasan. Sebab berdasarkan pilgub sebelumnya Madura menjadi salah satu daerah penentu kemenangan pasangan KarSa. Sehingga sejarah pilgub Jatim sebelumnya ini juga dapat dijadikan acuan politik dalam menentukan pasangan Khofifah Indar Parawansa.

Selain itu, dalam penelitian Initiative ini disebutkan pasangan Kasih (Khofifah-Said Abdullah) unggul dibandingkan pasangan Karsa, dengan persentase 65%-35% kecuali di Surabaya dan Mataraman, karena MH Said Abdullah memiliki akar massa yang kuat di Madura dan sejumlah daerah di Jawa Timur khususnya di daerah Tapal Kuda.

Akar massa yang sudah ada itu tinggal dilanjutkan ke daerah Surabaya dan Mataraman. Tentu saja hal itu bukan bukan perkara mudah. Namun begitu, pasangan Kasih masih ada peluang untuk mengembangkan akar kekuatan politik tersebut, sebab pilgub Jatim masih akhir Agustus mendatang. =

A

lah perjuangan menuju kekuasaan.

Tentunya, kekuasaan yang dimaksud dicapai dengan cara yang sehat dan baik, tanpa ada kata “curang”.

I

dealnya, politik merupakan suatu kegiatan untuk mengatur, mengurus, melindungi, atau mengayomi rakyat dalam suatu negara. Hal ini dapat dibuktikan jika mengetahui dan memahami apa arti politik itu sendiri.

Kata “politik” berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya kota.

Kota yang di maksud adalah sebuah negara. Kemudian dalam teori ilmu politik muncul istilah City-State (negara kota). Dari pengertian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi politik yaitu seni untuk mengatur dan menata kota untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan warga kota (negara).

Lebih dari itu, dalam bahasa Arab, politik juga dikenal dengan nama siyasah yang berarti mengurusi atau melayani. Jadi, sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang yang telah duduk disinggasana emas (pemerintahan), yaitu harus siap melayani dan mengayomi rakyatnya.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik mengharuskan seseorang untuk mengurusi, mengatur, dan memelihara suatu kota (negara) serta melayani rakyat dengan didasarkan pada etika yang baik.

Apalagi hal ini diperkuat dengan istilah Hans J. Morgenthau dalam “Political Among Nation” yang mengatakan bahwa politik ada-

Paradigma Keliru Diakui atau tidak, politik sering dimaknai sebagai sarana perebutan kekuasaan. Hal ini terbukti dengan berbagi fenomena yang terjadi, khususnya dalam dunia perpolitikan. berlomba-lomba dalam merebut kekuasaan untuk menduduki singgasana emas (jabatan) yang diinginkannya, baik secara sehat maupun kotor merupakan hal yang lumrah bagi para politisi.

Jika melihat gerak perpolitikan dalam negri saat ini, tentunya kita banyak menemui ketimpangsiuran atau penyelewengan. Salah satunya yaitu kasus korupsi yang kian hari kian meningkat.

Hal itu terjadi karena para politisi tersebut mendisfungsikan esensi dari politik yang dilakukannya. Jadi, tidak mengherankan pula, jika kebanyakan orang berasumsi bahwa politik adalah perbuatan kotor dan kejam.

Anggapan seperti ini terjadi, karena memang saat ini perpolitikan dilapangan khusunya Indonesia selalu menampilkan wajah buram. Sebagai saksi bisunya adalah banyak sekali kecurangan yang dilakukan para politisi terlebih dalam ruang lingkup partai.

Jika demikian, merupakan suatu kewajaran bagi masyarakat berasumsi bahwa politik memang kotor.

Apalagi jika melihat penyebab ternodanya citra politik di Indonesia , yang pelakunya bisa dibilang tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya salah.

Harus diakui, hampir keseluruhan politisi dalam menjalankan roda perpolitikan tidak berada pada pijakan yang benar. Artinya, mereka keluar dari rel yang telah ada. Sebab, mereka (para politisi) tidak menggunakan politik sebagaimana mestinya, dan hal ini sungguh ironis.

Hal demikian terjadi karena ke-

banyakan politisi sekarang ini tidak paham betul terhadap makna dan esensi politik yang sebenarnya.

Mereka hanya menjadikan politik sebagai ajang untuk mencari kursi kekuasaan, sehingga dengan kekuaasaan tersebut mereka bisa melakukan apasaja demi kepusan dirinya semata.

Jika sudah demikian, maka dapat disimpulkan bahwa politik yang dilakukan tidak lagi berorientasi untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama, melaikan hanya untuk mencapai syurga dunia saja, tanpa memperdulikan kesengsaraan rakyat.

Meluruskan Mengingat perkataan Dr. Mohammad Nasih, yang mengatakan bahwa politik hanya digunakan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, jika kita tidak mendapatkan

Diakui atau tidak, politik sering dimaknai sebagai sarana perebutan kekuasaan.

Hal ini terbukti dengan berbagi fenomena yang terjadi, khususnya dalam dunia perpolitikan. dan merasakan keadilan, maka kita sendirilah yang harus memberikan keadilan tersebut, yaitu dengan cara berkuasa.

Memang sangat tepat sekali istilah tersebut. Sebab, tidak dapat dipungkiri kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan kenyamanan belum bisa dirasakan oleh rakyat. Yang ada hanyalah kesengsaraan dan keadaan yang sangat memprihatinkan.

Semua itu hanya bisa dirasakan oleh para elit politik, apalagi hal ini diperkuat dengan gaya hidupnya yang serba materialistis dan hedonitis. Bisa saja mereka menghalal-

kan segala cara untuk mencapai apa yang mereka inginkan, tanpa memperdulikan keadaan rakyatnya, yang secara tidak langsung akibat dari mereka sendiri.

Tentu, jika melihat rentetan problematika yang ada, masyarakat tidak dapat disalahkan jika berparadigma bahwa politik itu kotor.

Sebab, secara transparan, wajah perpolitikan di Indonesia ini, harus diakui memang sangat buruk.

Oleh sebab itu, langkah awal untuk menghapus noda buram dunia perpolitikan ini, yaitu dengan cara penyadaran. Sebagaimana ungkapan tokoh sosiologi, Max Webber mengatakan bahwa, untuk meciptakan suatu perubahan, yaitu harus dilakukan dengan “ideas” yang artinya adalah penyadaran.

Mengapa demikian? Sebab, merupakan suatu kemustahilan untuk menciptakan suatu perubahan yang signifikan tanpa diawali dengan penyadaran terlebih dahulu. Oleh karenanya, sudah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk ikut serta dan berkecipung dalam memberikan penyadaran, wabil khusus bagi politisi yang telah mengadopsi, bahkan terifeksi dengan hidup ala orang barat.

Kedua, yaitu dengan cara mengubah gaya hidup para politisi yang lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dibanding dengan kepentingan sosial. Sebab, masa depan dunia perpolitikan berada digenggaman para kaum elit. Baik dan buruknya ditentukan olehnya.

Dengan begitu, perlahan tapi pasti dunia politik di Indonesia akan menampakkan eksotisme yang mengagumkan, yang awalnya buram menjadi terang. Apalagi hal ini dapat membangkitkan dari keterpurukan yang selama ini telah meresahkan banyak masyarakat.

Lebih dari itu, paradigma keliru masyarakat tentang politik akan segera tercerahkan, dan tidak akan ada lagi yang memandang politik itu buruk. Wallahu a’lam bi alshaawab. =

Guru Tak Cukup Sekedar Mengajar Oleh: MOH. ZUHDI, S.Sos | Mahasiswa Ilmu Komunikasi Pascasarjana Unitomo Surabaya

Emile Durkheim, salah satu founding father sosiologi ini telah lama menyebut adanya sebuah faktor pengikat dalam masyarakat atau kelompok yakni apa yang dimaksud dengan moral basic. Menurutnya masyarakat diintegrasikan oleh sebuah identitas bersama, dimana identitas ini kemudian diejawantahkan dalam nilai-nilai dan norma tertentu. Sehingga jika terdapat anggota masyarakat yang melanggar nilai dan norma, maka ia akan kehilangan moral basic atau identitasnya sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri.

Begitupun guru, ketika kelompok ini mengidentifikasikan dirinya sebagai guru maka seharusnya juga terdapat apa yang dinamakan oleh Durkheim dengan moral basic. Sama seperti dalam masyarakat, moral basic inilah yang kemudian akan mendasari bagi nilai-nilai dan norma guru dan juga menginternalisasikan dalam tanggung jawabnya sebagai guru. Secara umum terdapat tiga tanggung jawab guru, yakni tanggung jawab intelektual, moral dan sosial.

Tanggung jawab intelektual berarti sebagai guru harus mempunyai tanggung jawab terkait dengan daya ke-intelektual-annya, yakni

menyangkut ilmu yang dipelajarinya hendaklah diamalkan untuk hal yang berguna baik itu bagi perkembangan ilmu itu sendiri atau bagi peradaban masyarakat dan anak didik-nya disekolah. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab ini, Antonio Gramsci menyebutnya dengan intelektual organic dimana ilmu pengetahuan dipraktekkan sesuai dengan ilmu itu sendiri demi kemajuan masyarakat dan anak didik-nya disekolah. Selanjutnya adalah tanggung jawab moral, guru sebagai pembimbing (guiding) tentu juga dituntut tahu mana yang benar dan buruk serta baik dan salah, dengan demikian moral mereka harus selalu terjaga. Setiap perilaku dan tindakan seorang guru adalah mencerminkan identitasnya sebagai guru yang menyandang gelar sarjana dan intelektual. Tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab sosial, guru yang hidup di dalam sosial atau masyarakat idealnya mempunyai kepekaan yang lebih besar terhadap berbagai fenomena sosial yang ada. Guru dituntut peka dan peduli terhadap persoalanpersoalan masyarakat dan persoalan-persoalan yang tengah dialami kondisi psikologis siswanya atau anak didiknya, entah itu kemiskinan, kekerasan, ketidak-adilan dan lain sebagainya.

Terkait tanggung jawab diatas, perlu diketahui bahwa sejarah nasional pernah mencatat pendiri bangsa yang disebut dengan The Founding Fathers yaitu sebagai negarawan dan juga sebagai Sang Guru Bangsa. Merujuk yang pernah diungkapkan oleh Nurchalis Madjid bahwa The Founding Fathers itu sebagai negarawan atau Sang Guru Bangsa lebih disibukkan bekerja untuk kepentingan bangsa dan generasi masa depannya. Lebih lanjut Akbar Tanjung mengatakan sebagaimana dikutip dari filosof Aris-

toteles, bahwa “seorang negarawan memiliki karakter moral yang pasti, dimana para pengikutnya dapat meneladaninya sepenuh hati.” Seorang negarawan adalah yang memiliki watak yang baik dan senantiasa menjaga citra dirinya dengan melakukan aktifitas-aktifitas yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

Berdasarkan fenomena diatas, seorang guru akan jauh lebih bahagia, jika apa yang telah mereka lakukan tak hanya membuat para murid pintar melainkan menginspirasi bahkan menggerakkan para murid untuk merubah diri menjadi lebih baik.

Tanggung jawab (responsibil-

Seorang negarawan adalah yang memiliki watak yang baik dan senantiasa menjaga citra dirinya dengan melakukan aktifitas-aktifitas yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara ity) seorang guru bukanlah sekedar menjelaskan subyek atau materi pelajaran, melainkan memberi contoh sikap bahwa kemauan untuk terus belajar dapat meningkatkan kreatifitas dan memaksimalkan potensi diri. Seorang guru akan semakin bahagia jika mampu menginspirasi para siswa belajar lebih giat.

Seorang akan bahagia jika tidak membebani hidupnya dengan orientasi mendapatkan imbalan. Ia bahagia karena tidak pernah mengharap balas jasa dari murid atas semua yang diberikannya. Ia sudah cukup senang dapat mengabdikan diri untuk membentuk para tunas bangsa menjadi sumber daya manu-

sia yang berkualitas.

Siapa yang tidak senang jika melihat muridnya berprestasi baik dikancah olimpiade Nasional maupun Internasional, dengan membawa nama baik sekolah dan membawa nama baik guru mata pelajaran yang diikutinya dalam sebuah kompetisi dan menjadi yang terbaik atau juara. Itu semua karena kegigihan seorang peran guru yang terus selalu membangkitkan semangat para murid yang nyaris terpuruk karena kehilangan jati diri (lost of identity). Untuk semua itu akan rela melakukan apapun, walaupun harus menghadapi banyak kesulitan, mendampingi dan membentuk anak-anak didik menjadi tegar dan optimis, baginya jauh lebih menyenangkan apa pun juga.

Satu hal lagi yang perlu direnungkan dan menginternalisasikan bagi seorang guru dalam menjalani aktifitas mengajar disekolah adalah etika (attitude) yang harus ditunjukkan, itu dapat menumbuhkan keberanian pada murid untuk menjalani kehidupan dengan jujur dan menghargai diri sendiri. Guru bahagia karena ia mencintai muridnya, bagaimanapun keadaan mereka. Ia menikmati sama-sama berjuang melawan keterbatasan diri dengan ilmu pengetahuan dan budi pekerti.

Guru bahagia karena guru terus memperkaya ilmu pengetahuannya dan mampu memanajemen waktu, ia dapat menggunakan secara efektif dan proporsional untuk diri sendiri, keluarga, profesi dan kegiatan sosial serta belajar dan beribadah. Dengan demikian, moral basic akan dapat mengkreasikan metode mengajar, sehingga murid dapat mudah menangkap atau menyerap ilmu pengetahuan yang ia sampaikan. Semakin luas ilmu yang ia miliki, semakin mudah baginya mengubah kesulitan hidup menjadi anugerah yang membahagiakan. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli Miqdad H, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar, Ahmed David (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, , Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

OLAHRAGA

SELASA 30 APRIL 2013 NO. 0107 TAHUN II

Derby Kota Malang Berakhir 3-1 MALANG - Arema Indonesia akhirnya mampu membekuk tim satu kota Persema dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga Primer Indonesia di Stadion Gajayana Malang, Senin petang.

ari bowo sucipto/ant

AREMA KALAHKAN PERSEMA. Pesepakbola Arema Indonesia-IPL, Putut Waringin Jati (kanan) berusaha menghentikan laju pesepakbola Persema Malang, Peter Mandibodibo (kiri) dalam pertandingan kompetisi Indonesia Premier League (IPL) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Senin (29/4). Arema IPL mengalahkan Persema dengan skor akhir 3-1.

Tiga dari empat gol yang bersarang di gawang Arema maupun Persema dieksekusi dari titik penalti. Satu-satunya gol yang terproses melalui permainan murni dicetak oleh pemain Arema Jaya Teguh Angga pada menit ke-21 setelah mendapat umpan dari Legimin Raharjo.

Tiga gol yang tercipta dari kotak penalti itu masing-masing dua untuk Arema dan satu gol untuk Persema. Gol yang tercipta melalui titik penalti tersebut dieksekusi oleh Putut Waringin Jati pada menit ke-62 dan menit ke-90 dari tendangan Legimin Raharjo (Arema).

Satu gol lainnya yang tercipta dari titik penalti dieksekusi Pandi Widianto pada menit ke87 (Persema).

Sejak "kick off" babak pertama, kedua tim langsung memperagakan permainan menyerang. Namun, kedua tim belum mampu menerobos pertahanan lawan masing-masing dan membuahkan gol.

Sebenarnya, banyak peluang emas yang diciptakan oleh kedua tim selama 45 menit babak pertama. Namun, yang mampu dikonversi menjadi sebuah gol hanya satu dari hasil sundulan kepala Jaya Teguh Angga yang gagal diselamatkan kiper Persema Ruhanda Mardiansyah pada menit ke-21.

Memasuki 45 menit babak kedua, Persema yang berjuluk "Bledek Biru" itu mencoba meningkatkan intensitas serangannya. Namun, lini pertahanan Arema masih mampu menyelamatkan area pertahanannya, bahkan serangan balik anak asuh Abdurrahman Gurning justru menciptakan beberapa peluang berbahaya di lini pertahanan Persema.

Pada menit ke-57, Mulyanan sudah berada di area kotak penalti gagal membobol gawang Persema dan tiga menit berselang, sontekan Jaya Teguh Angga juga masih tipis di sisi kanan gawang Ruhanda Mardiansyah.

Pada menit ke-62 Putut Waringin Jati akhirnya mampu menggandakan keunggulan Arema melalui titik putih. Tertinggal 2-0, Persema meningkatkan intesitas serangannya. Namun, lagi-lagi gagal membuahkan gol dan memperkecil ketertinggalannya.

Peluang Persema untuk mengejar ketertinggalan cukup banyak. Pada menit ke-76, tendangan Kim Jefrey masih bisa mampu digagalkan oleh penjaga gawang Arema Dede Sulaiman.

Empat menit kemudian, Saiful Indra Cahya yang mengeksekusi tendangan bebas belum mampu memperkecil ketertinggalan.

Detik-detik akhir babak kedua, Persema berhasil memperkecil ketertinggalan dari titik penalti melalui tendangan kaki Pandi Widiarto, dan skor berubah menjadi 2-1.

Hanya saja, satu menit menjelang 45 menit babak kedua berakhir, Arema kembali mampu menambah pundi-pundi golnya melalui titik penalti yang dieksekusi Legimin Raharjo. Skor berubah menjadi 3-1 hingga pertandingan usai. (ant/ay)

Tennis

LA LIGA SPANYOL

Nadal Juarai Barcelona Terbuka

Kalah dari Sociedad, Valencia Makin Tercecer

BARCELONA - Petenis Spanyol Rafael Nadal akhirnya menjuarai turnamen tenis Barcelona Terbuka untuk kedelapan kalinya, setelah mengalahkan petenis Nicolas Almagro dengan dua set langsung 6-4, 6-3 di partai final yang berlangsung Minggu (28/4) waktu setempat di Real Club de Tenis.

Pada laga tersebut, Almagro sebenarnya tampil agresif pada set pertama. Dia langsung memimpin 3-0. Tetapi Nadal yang baru kembali ke turnamen kompetitif setelah lama absen akibat cedera lutut akhirnya menemukan penampilan terbaiknya dengan membalikkan keadaan dan menutup set pertama dengan kemenangan 6-4.

Pada set kedua Nadal tidak kesulitan mengatasi petenis Argentina ini yang tampil untuk keempat kalinya di final Barcelona Terbuka, namun belum pernah menjuarainya.

Pada set kedua, Nadal unggul dengan 6-3.

Baginya ini adalah gelar juara ke-54 dalam seluruh karier tenisnya dan yang keempat untuk tahun ini.

Setelah pulih dari cedera lutut, Nadal mengikuti enam turnamen di berbagai belahan

MADRID - Tim kelelawar putih Valencia semakin terpuruk, setelah dipermalukan oleh Real Sociedad dengan skor telak 4-2 pada laga lanjutan La Liga Spanyol, Minggu (28/4) malam waktu setempat atau Senin (29/4) dini hari WIB. Dengan kemenangan ini, Sociedad memantapkan posisi terakhir jatah Liga Champions dari Spanyol musim depan dengan 58 poin.

Real Sociedad unggul unggul lima angka atas Malaga dan Valencia yang masing-masing berada di peringkat kelima dan keenam dan berada di zona Liga Europa.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Sociedad justru kecolongan lewat gol Roberto Soldado ketika laga memasuki menit ke-25. Namun, sembilan menit berselang, Inigo Martinez menyamakan kedudukan setelah tendangan volinya gagal diantisipasi kiper Diego Alves.

Kubu tuan rumah berhasil menambah dua gol di pertengahan babak kedua melalui Gonzalo Castro pada menit ke- 73 dan Imanol Agirretxe di menit 86, sebelum Jonas memperkecil selisih gol di penghujung laga. Sociedad kembali menambah torehan gol di masa injury time melalui aksi Agirretxe.

Di laga lain, Malaga juga meraih tiga angka setelah mengandaskan perlawanan Getafe di La Rosaleda. "LosBoquerones" sukses

dunia dan langsung tembus ke final sebanyak enam kali secara berturut-turut. Terakhir, Nadal tembus ke final turnamen tenis Monte Carlo Masters seminggu sebelumnya dan kalah dari Novak Djokovic di partai final.

Nadal menjuarai turnamen tenis Barcelona Terbuka pada 2005-2009. Pada 2010, dia kehilangan gelar Barcelona Terbuka karena cedera. "Pada 2005, saya tidak mengira bahwa saya bisa menjuarai turnamen ini lagi pada 2013 ini," lanjut Nadal.

Gelar juara ini memperlihatkan bahwa Nadal sudah kembali ke tingkat kebugarannya yang optimal. Dengan hasil ini, Nadal juga semakin siap untuk bertarung pada turnamen Prancis Terbuka pada akhir Mei nanti.

"Dengan enam turnamen yang saya ikuti sejak kembali dari cedera, saya sudah diri bahwa saya harus bisa tembus 10 besar dalam tempo satu tahun. Kerja keras selama bulanbulan ini sudah membuahkan hasil," ujarnya lebih lanjut.

"Saya sangat senang. Ini minggu yang terpenting buat saya karena berhasil memenangkan lagi kejuaraan ini dan menjadi sum-

ber kegembiraan yang luar biasa setelah saya melewati banyak hal," kata Nadal seusai laga.

Sedangkan petenis cantik dan seksi asal Rusia Maria Sharapova berhasil menjuarai turnamen tenis WTA Porsche Grand Prix atau Stuttgart Terbuka setelah melumpuhkan petenis Tiongkok Li Na juga dengan dua set langsung 6-4, 6-3 di final yang berlangsung, Minggu (28/4).

Ini adalah gelar kedua petenis nomor satu Rusia tersebut pada tahun ini. Sebelumnya, Sharapova merebut gelar juara Indian Wells. Sharapova juga menjadi petenis pertama yang sukses mempertahankan gelar Stuttgart Terbuka ini setelay Lindsey Devenport pada 2005. "Saya mengira laga final menjadi pertandingan yang sangat ketat, tetapi ternyata saya bermain sangat bagus hari ini," kata Sharapova.

Li Na mengaku cukup tertekan dari petenis nomor dua dunia pada laga tersebut. "Saya tertekan saat dia mengembalikan bola. Dia sangat agresif," kata Li Na yang merupakan petenis terbaik Tiongkok. (aji)

SERIE-A ITALIA

Tundukkan Catania, Milan Jaga Peluang ke Liga Champions MILAN - AC Milan kembali ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Seri A Italia, setelah sehari sebelumnya dikudeta oleh Fiorentina, menyusul kemenangan 4-2 atas Catania pada laga di San Siro, Minggu (28/4) malam waktu setempat atau Senin (29/4) dini hari WIB. Dengan kemenangan ini, klub berjulukkan Setan Merah dari Italia itu tetap menjaga peluang untuk bermain di Liga Champions musim depan.

Sebelum laga tersebut dimulai, ultras Milan yang berada di Curva Sud membentangkan spanduk yang menuntut untuk lebih menghargai jasa pelatih Massimiliano Allegri. Hal itu terkait spekulasi pergantian sang arsitek oleh mantan gelandang Milan yang kini merumput di Liga Brasil bersama Botafogo, Clarence Seedorf, musim depan. "Saya berterimakasih untuk spanduk dukungannya. Masa depan saya ditentukan oleh klub yang akan mengevaluasi kerja saya, tapi itu bukan masalah," kata Allegri.

Menghadapi Catania, Milan mampu mendominasi jalannya laga. Namun, tim tuan rumah justru kecolongan gol ketika laga berjalan 30 menit melalui Nicola Legrottaglie. Berawal

dari tendangan bebas Francesco Lodi, bek Italia melompat tinggi untuk menyambut bola dan menanduknya masuk ke gawang Marco Amelia. Di penghujung babak pertama, Milan akhirnya menyamakan kedudukan melalui tendangan voli Mathieu Flamini memanfaatkan umpan Prince Boateng.

"Rososneri" masih mendominasi jalannya laga di interval kedua. Namun, kejadian serupa terulang kembali saat Catania mampu mencuri gol dan unggul. Adalah Gonzalo Bergessio yang menorehkan gol kedua Catania di menit 65 setelah menemukan umpan Pablo Barrientos.

Tertinggal, Allegri pun menarik keluar Antonio Nocerino digantikan Giampaolo Pazzini.

Keputusan itu terbukti sangat tepat, setelah Pazzini mencetak dua gol bagi Milan hanya beberapa menit setelah masuklapangan.

Gol pertama Pazzini ditorehkan di menit 74 setelah kiper Catania Frison gagal melakukan penyelamatan sempurna atas peluang Balotelli.

Sebelum mengamankan bola, Pazzini lebih dulu meng-

hampiri dan menceploskan bola ke dalam gawng Frison.

Hanya berselang dua menit, Pazzini lagi-lagi memaksa Frison memungut bola. Kali ini, Frison menepis peluang yang dilepaskan El Shaarawy, tetapi bola rebound jatuh di kaki Pazzini yang segera menyarangkannya ke dalam gawang. Milan berbalik unggul 3-2.

Milan menambah derita Catania di masa injury time menyusul hadiah penalti yang d i b e r i kan wasit akib a t pelanggaran t e r h a d a p Mario Balotelli di kotak terlar- ang. Striker keturunan Ghana itu tidak menemukan kesulitan untuk membobol gawang Frison.

"Saya senang dengan performa tim. Pazzini merupakan pemain yang luar biasa. Ia bisa bergerak dengan baik di dalam kotak penalti. Saya sangat senang dengan sepasang golnya. Tapi, tim secara keseluruhan bermain baik," kata Allegri. (espn/aji)

BANTAI. Inigo Martinez, bek Real Sociedad melakukan selebrasi setelah mencetak gol keempat bagi timnya saat melawan Valencia pada lanjutan La Liga Spanyol, Minggu (28/4) malam waktu setempat atau Senin (29/4) dini hari WIB. menaklukkan tamunya dengan skor 2-1. Bagi Malaga, kemenangan ini membawa mereka menggeser Valencia di posisi lima. Kedua tim punya poin sama, yakni 53, tetapi Malaga unggul selisih gol. Namun, "Los Che" masih punya simpanan satu laga melawan peringkat empat Real Sociedad. Sementara Getafe masih tertahan di peringkat sembilan dengan koleksi 44 poin.

Malaga membuka keunggulan pada lima menit jelang turun minum. Memanfaatkan crossing dari Sergio Sanchez, Roque Santa Cruz sukses menanduk bola untuk membawa Malaga unggul hingga turun minum.

Anak-anak asuh Ma-

nuel Pellegrini kembali menambah keunggulan begitu babak kedua berjalan dua menit. Berawal dari sepak pojok Pedro Morales, Welington meneruskannya dengan tandukan untuk menaklukkan Jordi Codina dari jarak dekat. Getafe hanya mampu memperkecil kedudukan melalui satu gol yang dilesakan Juan Valera meneruskan tendangan bebas Alberto Lopo di menit 70.

Namun, kemenangan gagal diraih Real Valladolid meskipun sempat unggul lebih dulu. Menjamu Sevilla di Estadio Nuevo Jose Zorrilla, Valladolid unggul lebih dulu melalui aksi Javi Guerra pada empat menit sebelum babak pertama berakhir. Me-

nerima umpan terobosan, Guerra melesakan bola dengan tenang serta berhasil mengecoh kiper Sevilla Palop.

Beruntung bagi Sevilla, mereka berhasil menyamakan kedudukan di pertengahan babak kedua setelah wasit menunjuk titik putih di menit 61 menyusul pelanggaran handball Marc Valiente. Alvaro Negredo yang ditunjuk sebagai algojo pun dengan tenang membobol gawang Jimenez untuk mencuri poin dari Zorrilla. Dengan hasil ini, Sevilla naik ke peringkat sepuluh usai mengoleksi 43 angka dari 33 pertandingan.

Sementara, Valladolid belum beranjak dari peringkat 13 dengan raihan nilai 40. (espn/aji)

english premiere league

Gareth Bale Sabet Dua Gelar Individu

LONDON Pemain sayap Tottenham Hotspur Gareth Bale meraih dua gelar individu

sekaligus dari Asosiasi Pesepakbola Profesional atau Professional Footballers' Association (PFA) yaitu sebagai pemain terbaik Liga Utama Inggris dan Pemain Muda Terbaik Liga Utama Inggris musim 2012-2013.

Bale menyingkirkan striker Liverpool Luis Suarez yang dihukum larangan bermain pada 10 pertandingan karena menggigit bek Chelsea Branislav Ivanovic dan striker Aston Villa Christian Benteke. Bale menjadi orang pertama yang mengawinkan dua gelar itu, setelah terakhir kali diraih Cristano Ronaldo pada 2007 saat masih membela Manchester United (MU).

Pada 2011, pemain Wales ini juga merebut gelar Pemain Muda Terbaik Liga Utama Inggris.

Dia pun berterima kasih kepada rekan-

rekan setimnya di Tottenham Hotspur karena berkat dukungan mereka dia meraih dua gelar tersebut.

"Ini penghargaan yang luar biasa. Sangat senang bisa meraih gelar ini.

Bila melihat di daftar kandidat peraih penghargaan ini, terdapat sejumlah nama hebat, tetapi saya tidak bisa meraihnya tanpa tim.

Mereka sungguh fantastik tahun ini. Begitu juga pelatih. Saya tidak pernah bisa meraih ini tanpa tim dan karena itu saya sangat berterima kasih kepada mereka," kata Bale.

Dia melanjutkan, "Para kandidat lainnya adalah pemain-pemain hebat.

Mereka adalah ujung tombak bagi masing-masing klubnya pada musim ini.

Saya selalu mengagumi pemain-pemain seperti Ryan Giggs dan Thierry

Henry. Saya melihat mereka sejak saya masih kecil, menyaksikan liga ini, menyaksikan pemberian penghargaan ini. Karena itu, berada di sini pada saat ini adalah sesuatu yang tak terkira."

Bale memang tampil luar biasa bersama Tottenham pada musim ini. Dia sudah mencetak 19 gol bagi klubnya di Liga Utama Inggris dan menempatkannya sebagai pencetak gol terbanyak nomor tiga setelah Robin van Persie dan Luis Suarez. Musim lalu, dia hanya mencetak sembilan gol dan 10 umpan.

Musim ini, pelatih baru Tottenham Andre Villas-Boas memainkannya lebih ke tengah dan berposisi lebih menyerang. Ternyata posisi ini membuatnya menjadi sangat tajam dalam urusan merobek gawang lawan. (espn/aji)