e Paper Koran Madura 30 Mei 2013

1

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 2.500,- Langganan Rp 50.000,-

30 MEI 2013

Ekonomi Jatim Tak Berkualitas

g PAMANGGHI

Curiga

Oleh : M. Husein Kolumnis, tinggal di Jakarta

P

JAKARTA-Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ternyata tidak berkualiatas karena memberi kontribusi semakin melebarnya ketimpangan social. Hal tersebut tampak dari makin meningkatnya gini rasio di Jawa Timur yang berada pada posisi 0,38.

“Ketika rezim Soekarwo berkuasa, angka ketimpangan 0,33. Tetapi, saat ini, angka ketimpangan berada diposisi 0,38.

Ini artinya, pertumbuhan ekonomi ini tidak bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sirmadji Tjondropragolo, di Surabaya, Rabu (29/5).

Dia mengaku, pemerintah Jawa Timur sukses mengawal pertumbuhan ekonomi.

Bahkan jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih lebih tinggi. Jika pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh 6,2 persen maka propinsi Jatim sukses mencatat angka pertumbuhan 7,24 persen. “Akan tetapi pertumbuhan ekonomi di Jatim ini justru daya merugikan masyarakatnya lebih dasyat dibandingkan jaman orde baru,” tutur dia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menyebutkan, kinerja perekonomian Jawa Timur sepanjang triwulan I/2013, angka pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat mencapai 6,62%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I-2013 sebesar 6,2 persen.

Dia menilai, pertumbuhan ekonomi tinggi yang dibanggakan pemerintahan Jatim hanya sukses menambah kemiskinan baru. “Ketika jaman gonjang-ganjing krisis, timbul huru-hara, angka ketimpangan hanya 0,36. Demikian juga saat jaman orde baru angkanya juga di 0,36.

Tetapi sekarang ini sudah 0,38,” jelasnya.

Angka ketimpangan social di Jawa Timur ini berbeda sedikit dengan angka ketimpangan nasional 0,41. Dan lebih parah dan ini tertinggi sejak Negara Indonesia merdeka. “Dipusat siapa yang berkuasa? Di Jatim siapa yang berkuasa? Partai Demokrat kan? Jadi, sukses pemerintahan Karsa ini menciptakan pertumbuhan sekaligus ketimpangan,” imbuh dia.

Karena itu, PDI Perjuangan harus memperjuangkan memenangkan pilgub Jatim 2013. “Kita harus merebut pemerintahan ini yang dikuasai Demokrat yang saat ini menciptakan ketimpangan sosial,” tegas dia.

Memang, dia mengaku, pembangunan di Jawa Timur sudah ada perubahan, tetapi tambal sulam sifatnya. Karena itu, perlu dilakukan perubahan yang mendasar.

“Bambang-Said jempol harus dimajukan dengan harapan melahirkan Jawa Timur baru yang lebih baik,” jelas dia.

Ketimpangan sosial ini akan dijawab oleh Bambang-Said dengan meluncurkan kartu jempol. Kartu jempol ini menjadi solusi bagi masyarakat. Ini dibarengi dengan upaya pemberantasan kemiskinan berbasis desa. “Karena itu, yakinlah dan kita kawal bersama memenangkan Bambang-Said agar menciptakan Jawa Timur baru yang adil dan merata,” jelas dia.

Selama ini kata dia, memang sudah ada program penananggulan kemiskinan berbasis desa. Tetapi alokasi anggaran yang Rp 15 triliun dan hanya sebagian kecil masuk ke rakyat. “Memang ada yang namanya bantuan keuangan desa yang besarnya Rp 60 juta. Itupun rata dalam satu periode,” jelas dia.

Bambang-Said jempol justru tidak akan seperti itu. Bambang-Said akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 juta untuk pembangunan pedesaan.

Dari dana ini, sebesar Rp 250 juta dipakai untuk membangun infrastruktur pedesaan dan sebesar Rp 150 juta akan dialokasikan untuk program peningkatan gender. “Program berbasis pedesaan dikombinasikan dengan kartu jempol, saya yakin, Jawa Timur dibawah kepemimpinan Bambang-Said jempol akan memenuhi harapan masyarakat.” (gam/ara)

TREN MENURUN. Diskusi tentang menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam sejumlah pilkada di Indonesia dalam Diskusi Politik untuk Pemilu 2014 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (29/5)

PEMILIH PEMULA

Perilaku Parpol Picu Apatisme JAKARTA - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan perilaku negatif partai politik memicu apatisme pemilih pemula karena hilangnya kepercayaan kepada peserta pemilu.

“Partai politik di Indonesia selama ini lebih banyak mempertontonkan sesuatu yang umumnya negatif. Misalnya, kasus PKS dengan skandal sapinya dan Demokrat dengan Hambalangnya. Tentu ini membuat pemilih pemula tidak berminat menggunakan hak pilihnya,” ujar Syamsuddin Haris di Jakarta, Rabu (29/5).

Sehingga, lanjut Syamsudin, potensi tidak memilih atau golongan putih (golput) di kalangan pemilih pemula dikha-

watirkan cukup tinggi, meskipun sebagian yang lain ingin merasakan memilih untuk pertama kalinya.

Syamsudin Haris mengemukakan perlu sosialisasi intensif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik yang menjelaskan bahwa pemilu akan menentukan masa depan bangsa.

“Nah, sosialisasi itu masih sangat minim. Jadi, skala sosialisasinya harus makin diintensifkan,” ujar Syamsudin.

Namun, menurut dia, sosialisasi intensif akan sia-sia apabila perilaku parpol belum berubah, sehingga parpol perlu mengubah perilaku di depan publik agar masyarakat merasa harapan untuk kemajuan bangsa masih ada. (ant/mk)

TUJUH TAHUN SEMBURAN LUMPUR LAPINDO. Tiga warga korban semburan lumpur Lapindo melakukan teatrikal manusia lumpur, saat aksi refleksi Tujuh Tahun Semburan Lumpur Lapindo di atas tanggul penahan luberan lumpur wilayah Porong Sidoarjo, Rabu (29/5). Genap tujuh tahun semburan lumpur panas Lapindo Sidoarjo, menyisakan berbagai permasalahan yang masih belum terselesaikan, diantaranya ganti rugi para korban lumpur yang sebagian belum terealisasi.

PENANGANAN LUMPUR

Bendungan Bernoulli Bisa Hentikan Semburan Lumpur SIDOARJO - Teori Bendungan Bernoulli diyakini masih bisa digunakan untuk menghentikan semburan lumpur Lapindo yang keluar dari pengeboran gas milik Lapindo Brantas Inc di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, sejak 29 Mei 2006.

“Kami masih yakin semburan lumpur yang berlangsung hingga sekarang itu bisa dihentikan dengan teori bendungan tersebut,” ujar peneliti dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Djaja Laksana pada peringatan tujuh tahun semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Kondisi tanggul yang ada saat ini, kata dia, sebenarnya mengadopsi Teori Bendungan Bernoulli menyusul ketinggian tanggul yang sudah mencapai belasan meter.

“Kalau teori bendungan tersebut diberlakukan, semburan lumpur otomatis akan berhenti dengan sendirinya seiring dengan ‘total head’ yang dibentuk dari bendungan itu sendiri,” ucapnya.

Ia menjelaskan, keuntungan lain dari pemanfaatan bendungan itu adalah seluruh lumpur di dalam kolam penampungan tersebut bisa dikembalikan lagi ke dalam

perut bumi. “Selanjutnya tidak akan ada lagi ancaman terjadinya amblasan tanah yang terus terjadi di kawasan Porong dan sekitarnya. Selama lumpur tetap menyembur, kondisi tanah akan mengalami amblasan sekitar dua sentimeter dalam setiap tahunnya,” paparnya.

Ia khawatir akan terjadi amblasan tanah secara serentak yang tentunya mengganggu infrastruktur Porong dan sekitarnya. “Prinsip dari teori bendungan itu adalah menghentikan semburan dengan memasang bendungan yang terbuat dari rakitan pipapipa,” katanya.

Pipa-pipa itu akan dirakit dan dipasang di sekitar semburan dengan ketinggian 50 meter, masing-masing pipa memiliki diameter 50 sentimeter dengan ketebalan 20 milimeter. Ketika rakitan pipa dipasang mengelilingi pusat semburan, lumpur tidak akan mengalir meluas karena terhalang bendungan pipa itu.

Kemudian, lumpur akan memenuhi bendungan rakitan pipa sampai 50 meter ke atas dan setelah penuh diharapkan beban massa lumpur akan mematikan semburan. (ant/hid/dar)

emberitahaan gencar Ahmad Fathonah terkait koleksi wanitanya, ternyata berdampak buruk pada nasib para suami. Seluruh istri tiba-tiba diganggu pikiran kecurigaan lantas menganggap suaminya, bersikap dan bertingkah laku seperti Ahmad Fathonah. “Mas kayak gitu juga ya? Punya koleksi di mana-mana kalau sudah banyak duit?” begitu antara lain, suara para istri.

Lalu, jika sepasang suami istri menonton telivisi bersama, komentar istri bak air bah, meluncur deras lebih kencang dari pembaca berita. “Tuh mas. Benar-benar keterlaluan. Awas ya. Jangan coba-coba niru kayak dia. Saya cincang abis,” teriak kelompok istri yang lain.

Setiap pulang kerja, para suami saat ini harus berhadapan pemeriksaan istri.

Di pintu masuk rumah, para istri seakan mempreteli dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kadang, istri berlagak mesra merangkul suami untuk memastikan apakah ada aroma parfum lain, di baju suami. Termasuk diperiksa apakah ada bercak-bercak lipstik.

Jika ingin tugas ke luar kota, istri dari sejak mempersiapkan tas, perlengkapan mandi dan keperluan perjalanan lainnya, tak lupa memberikan ceramah panjang lebar. Jauh lebih panjang dari kultum di telivisi. “Hati-hati Pa. Anak sudah besar-besar di rumah. Pikirin tuh.

Jangan ngelirik sana sini, kayak si Fathonah. Mama sudah berusaha melayani papa sebaik-baiknya, di dapur maupun di tempat lain,” celoteh sebagian istri yang lain.

Benar-benar tingkat proteksi istri naik dratis lebih dari 180 derajat. Seluruh suami, seperti mendapat sorotan tajam para istrinya. Ponsel diwanti-wanti tak boleh Intensitas dimatikan.

“Tak ada ala- hubungan ponsel san lowbatt. diperkirakan P o k o k n y a meningkat tajam harus selalu dari istri ke on. Kalau lagi suami.

Karena itu, rapat, diatolong dipahami tur getar. Injika belakangan gat kan Pa?” ponsel sering pesan rombongan istri eror. Ini semacam maniac pon- Fathonah efek di sel. bidang teknologi Intensikomunikasi tas hubungan ponsel diperkirakan meningkat tajam dari istri ke suami. Karena itu, tolong dipahami jika belakangan ponsel sering eror.

Ini semacam Fathonah efek di bidang teknologi komunikasi.

Tentu saja, perlawanan suami, terutama yang belajar dari pengalaman Ahmad Fathonah juga ada. Untuk memberi kesan baik, saat bersama istri menonton berita Ahmad Fathonah, untuk menghindari serangan kecurigaan istri, para suami biasanya, berlagak mengecam.

“Benar-benar laki-laki tak punya hati.

Tega-teganya mempermainkan wanita.

Dia ngak ingat, bagaimana kalau anak perempuannya dipermainkan begitu,” lagak serombangan suami, untuk mengurangi rasa curiga istrinya. Para istri biasanya sangat senang bila suami memberikan reaksi yang sepikiran dirinya.

Walhasil memang para suami belakangan ini, harus sedikit menurunkan tensi. Bersikap lebih sabar, lebih mesra, lebih kalem, lebih perhatian untuk sedikit membendung kecurigaan istri.

Katakanlah, untuk mengurangi efek psikologis pemberitaan Ahmad Fathonah.

Harga Kakatua Di sebuah toko penjual burung, mempunyai 2 burung kakak tua.

Kedua burung itu berbeda, yang satu suka bernyayi dan yang satunya lagi hanya diam saja, datang seseorang ingin membeli burung kakak tua. Ia berkata kepada si penjual burung : Pembeli : Berapa harga burung kaka tua ini mas...??

Penjual : Kalau yang suka nyayi itu 500.000 rupiah, sedangkan yang diam itu 1.000.000 rupiah.

Pembeli : Lho kok yang suka nyayi harganya lebih murah dari yang hanya diam saja.

Penjual : yah.... jelas beda wong yang harganya 1.000.000 itu pencipta lagunya kok.

Cak Matrawi

2

SUMENEP

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128 | TAHUN II

Polisi Diminta Tegas

Oknum Pengawas Diduga Menipu dengan Iming-Iming PNS SUMENEP – Pengusutan kasus dugaan penipuan oknum pengawas Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) oleh polres Sumenep mendapatkan respon kalangan LSM. Kalangan LSM Kota Sumekar meminta diadakan penyelidikan secara menyeluruh, dan tidak bermain mata dengan terduga.

Direktur LSM Sango Dayat menjelaskan, penyelidik polres Sumenep hendaknya bekerja profesional. Yakni, bisa mengusut kasus ini hingga tuntas. ”Intinya, kasus ini harus menjadi atensi pihak kepolisian.

Sebab, masalah dugaan penipuan berkedok CPNS itu menjadi isu nasional,” katanya.

Apalagi, sambung dia, perbuatan itu menyebabkan terjadinya kerugian materi pada korban. Makanya, penyelidik harus bisa mempertimbangkan kerugian itu. ”Kami minta jangan dimainkan. Sebab, kerugian korban itu sudah mencapai ratusan. Kasihan,” ungkapnya.

Menurut Dayat, apabila ini tidak diusut hingga tuntas maka kemungkinan tidak ada efek jera. Sehingga, pelaku kemungkinan akan kembali melakukan perbuatan yang sama.

Apalagi, sudah mencoreng nama baik kementerian agama. Supaya korban tidak bertambah banyak,” ungkapnya.

Hal yang sama diungkapkan Syafrawi, fungsionaris Lemdek (Lembaga Demokrasi dan Kebangsaan) mengaku kecewa dengan penyelidikan lamban oleh kepolisian. Apalagi, laporan dugaan penipuan itu sudah masuk 2012 lalu. ”Mengapa ini masih belum tuntas, padahal ini sudah lama masuk

laporannya,” ungkapnya.

Menurut mantan aktifis Malang ini, sebenarnya membuktikan dugaan penipuan itu tentu lebih mudah. Apalagi, korban mengantongi bukti transfer dana kepada pelaku. ”Dengan adanya bukti transfer bisa masuk ke rangkaian hukum selanjutnya. Tentu ditambah bukti yang lain,” ungkapnya dengan nada kesal.

Sementara itu, Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto menjelaskan, kasus itu tidak dihentikan melainkan masih lanjut. Tentu saja, pihaknya harus mengumpulkan sejumlah alat bukti dulu. ”Tidak sembarangan kasus itu.

Harus ada bukti yang cukup untuk kelanjutan sejumlah kasus,” tuturnya.

SY (inisial, laki-laki) oknum pengawas Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) dipolisikan guru swasta asal Pasongsongan Moh. Dafir.

Itu karena oknum pengawas tersebut diduga melakukan tindak pidana penipuan, dengan iming-iming menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

SY diduga menipu Rp 150 juta dengan iming-iming bisa menjadi Moh. Dafir sebagai PNS. Kasus ini sudah masuk ke polisi sejak 2012 lalu, namun belum ada kepastian. (yat)

Pertengahan 2011 Moh Dafir berkenalan dengan SY. Setelah kenal, SY tiba-tiba menawarkan pekerjaan sebagai PNS kepada Moh. Dafir di Bogor.

Sepakat Karena Moh. Dafir butuh, akhirnya menerima keinginan SY. Tak selang beberapa lama, Moh. Dafir menyerahkan sejumlah berkas sebagai persyaratan.

November 2011 Sekitar Nopember 2011, Moh. Dafir disuruh berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tes bersama anak SY. Setelah di Jakarta dia ditemui tiga orang yang diduga orang SY. Dan, mengurus berkas.

Minta Uang 150 Juta Selang satu Minggu, tiba-tiba SY meminta sejumlah uang hingga Rp 150 juta.

7 November 2011 7 November 2011, Moh. Dafir memberikan uang sebesar Rp 30 juta sebagai jaminan. Lalu, 29 Desember 2011 memberikan uang lagi sebesar Rp 45 juta. Kemudian 2 Januari 2012 memberikan uang lagi Rp 75 juta.

Dapat SK Palsu Setelah lunas, Moh. Dafir diberi SK Palsu, karena tidak terdaftar. Akhirnya 10 Desember 2012 Moh. Dafir melaporkan kasus itu ke Polres dengan dugaan penipuan.

Hingga Saat ini masih berlanjut.

Dua buruh tani menyiram tanaman Tembakau jenis Kasturi di Jatisari, Jenggawah, Jember, Jawa Timur, Selasa (21/5). Setiap buruh tersebut mendapat upah Rp. 25.000 - Rp.45.000/hari dengan menyiram dan menyiangi gulma tanaman tembakau.

PERTANIAN

Dishutbun Panggil APTI SUMENEP – Setelah Keberadaan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) di Kabupaten Sumenep disoroti dewan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat akan melakukan koordinsi dengan pengurus APTI agar di musim mendatang bisa memberikan peran yang positif kepada petani tembakau.

“Kami akan lakukan pendekatan dengan pengurus APTI agar perannya bisa berfungsi dan diketahui bersama. Selain itu juga, biar APTI bisa membantu daripada petani tembakau tersebut,” kata Kabid Perkebunan Dishutbun Sumenep, Nasah Bandy, Rabu (29/5).

Menanggapi ketidakjelasan kepengurusan APTI, Nasah mengungkapkan bahwa pihaknya nanti akan memanggil pengurus APTI yang ada

saat ini, karena hal itu merupakan langkah awal untuk bisa memfungsikan APTI. “Nanti kalau APTI sudah ada kejelasan, baik fungsi kepengurusan dan perannya, APTI tersebut benar-benar akan menjadi kepanjangan tangan dari petani tembakau itu sendiri,” ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengatakan, keberadaan APTI tidak membawa dampak yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan petani tembakau, bahkan anjloknya harga tembaku juga disebabkan oleh tidak jelasnya kepengurusan APTI. Dewan minta Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumenep untuk memperjelas kepengurusan paguyuban tembakau, karena eksistensin-

ya selama ini masih kurang memberikan peran yang signifikan. “Eksistensi APTI sebagai paguyuban petani tembakau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan tak jarang, salah satu penyebab anjloknya harga tembaku juga. diprakarsasi oleh APTI yang tidak jelas,” terang Bambang Paryogi.

Padahal, kata Bambang, keberadaan APTI sangat dibutuhkan karena posisinya sebagai penyambung lidah petani ketika mereka dapat masalah, baik soal harga maupun informasi-informasi lain. Serta semenjak ada organisasi tersebut sepertinya para petani kian tak dapat perlindungan.

“Padahal seharusnya dengan adanya APTI petani punya paguyuban yang siap memediasi ketika ada masalah,” ujarnya. (sym/mk)

PEMILU

KPU Mutakhirkan Data Pemilih di Pesantren

MEDIA POLITIK. Seorang model menunjukkan komputer tabletnya yang terhubung dengan social media RI1.tv saat peluncurannya di Jakarta, Senin (27/5). Media sosial politik pertama di Indonesia itu bertujuan membuat kaum muda lebih terhubung dan dapat berdiskusi dengan kandidat presiden di pemilu 2014 serta mengenal lebih dalam calon presiden di bursa pemilu presiden yang akan datang

JELANG PEMILU LEGISLATIF

Suara PKS Tak Akan Terpengaruh Pemberitaan Luthfi SUMENEP - Dugaan korupsi impor daging sapi yang menyeret nama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq terus menjadi sorotan. Namun, sekalipun mantan orang nomor satu di partai dakwat tersebut telah ditetapkan jadi tersangka, DPD PKS Sumenep tetap optimis bisa meraih dua kursi pada pemilu legislatif 2014 nanti.

“Saya rasa hubungan kami dari reses terutama di dapil tujuh, baik-baik saja.

Insya Allah, PKS tetap optimis dapat dua kursi,” kata Pengurus Bidang Konsolidasi DPD Partai Keadilan Sejahtera Sumenep Nur Asyur, Rabu (29/5).

Badai dugaan korupsi yang mendera partai berlambang bulan sabit tersebut, kata Nur Asyur, tidak membuat gentar para simpatisan dan pengikutnya di daerah.

Untuk mengimbangi

pemberitaan di media yang Simpatisan tidak terpensetiap hari menyoroti kasus garuh dengan pemberitaan tersebut, dirinya mewakili negatif. pengurus DPW PKS Jawa Selain hal tersebut, imTimur, melbas dari badai akukan scaning yang ada di mekepada simpadia dan belum tisan maupun usai, katanya, konstituen siapapun orUntuk partai. Scanangnya yang mengimbangi ing tersebut memiliki hati pemberitaan di tujuannya unakan melihat tuk mengukur media yang setiap bahwa kasus hari menyoroti dan menguji tersebut senmilitansi dan kasus tersebut, gaja dipolitisir. kepercayaan dirinya mewakili Karena dekat mereka kepada dengan pemilu, pengurus DPW partai.

PKS Jawa Timur, terkesan tebang Anggota pilih. “Ayo, jika melakukan Komisi D DPRD sebelumnya scaning kepada mencuat kasus itu menjelassimpatisan kan, scaning hambalang dan maupun yang dilakukan century, kenapa di lapangan konstituen partai. tidak segetol menunjukkan mengusut pada bahwa dengan PKS,” ungkamengecilnya jumlah partai pnya. karena tidak dapat mengikuDia menegaskan, bahwa ti pemilu sangat membantu sebetulnya media sudah memperlebar ekspansi PKS. sangat paham membaca

persoalan tersebut, apa memang murni dilakukan oleh oknum yang ada di PKS atau faktor politis yang difestivalkan di media-media sehingga benar-benar terkesan di masyarakat. Sebab, jika hal tersebut tetap tidak bisa dibuktikan yang terjadi adalah pembunuhan opini dan karakter kader PKS. “Iya, termasuk munculnya para perempuan di sekitar Fathanah itu bagian dari pembunuhan karakter,” tuturnya.

Nur Asyur menjelaskan, bahwa gonjang-ganjing tersebut tidak akan berpengaruh kepada suara di masyarakat, karena pihaknya memiliki beberapa media untuk menampung sekaligus menjawab pertanyaan yang menjadi keinginan masyarakat. “Media kami banyak, facebook, twitter, SMS center PKS, untuk men-share-kan informasi yang benar,” tukasnya. (athink/mk)

SUMENEP – Proses pemutakhiran data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumenep, memasuki pencocokan dan penelitian terhadap pemilih yang terdata di Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

“Dan salah satu yang kami lakukan adalah mengadakan sosialisasi terhadap pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sumenep. Ingin memastikan santri-santri yang bermukim di pondok-pondok itu apakah akan di data di daerah asalnya ataukah dia akan di data di pondok pesantrennya,” kata anggota KPU Kabupaten Sumenep Moh Ilyas, Rabu (29/5).

KPUD akan memberikan pembekalan dan pemahaman kepada para pengasuh pondok

pesantren yag ada di Kabupaten Sumenep. “Dengan tujuan agar tidak terjadi salah persepsi dalam proses pemutakhiran data pemilih ini,” ujarnya.

KPUD melakukan pendataan untuk pemilihan gubernur dan pemilu legislatif.

Jumlah pemilih di Sumenep sesuai dengan data DP4 yang telah diterima oleh KPUD dari Pemkab, kurang lebih 967.894 jiwa. “Sementara, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sumenep untuk pilgub sebanyak 2.221 TPS dengan per-TPS 600 pemilih.

Sementara untuk pileg sebanyak 2.794 TPS dengan per-TPS adalah 500,” jelas ilyas.

Sementara, Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep Zamrud Khan meminta, KPUD setempat untuk ber-

hati-hati dalam melakukan proses tahapan coklit, karena memasuki proses tahapan coklit itu merupakan proses tahapan yang cukup berat.

Karena hal tersebut sangat menentukan terhadap pemutakhiran daftar pemilih tetap. “Jadi, KPU benar-benar mengacu kepada UU Nomor 15 tahun 2011 tentang kepemiluan,” pintanya Zamrud memastikan, selalu mengawal dan mengawasi proses tahapan yang dilakukan oleh KPUD. “Dan pada tanggal 25-26 lalu, kami telah mengirim surat kepada seluruh panwascam agar proaktif dalam mengawal proses pendataan santri di pondok pesantren yang akan dilakukan oleh KPU,” tegasnya. (sym/mk)

SUMENEP

3

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128 | TAHUN II

Pragaan Rawan Kasus Bondet SUMENEP – Beberapa waktu lalu, beberapa daerah di Kabupaten Sumenep memang terjadi ledakan bom rakitan ikan (bondet). Data di Polres setempat menyebutkan, lokasi yang dianggap paling rawan terjadi ledakan bondet adalah Kecamatan Pragaan.

Sepanjang tahun 2013, telah terjadi tiga kali ledakan bondet dan memakan korban.

KESULITAN PUPUK. Seorang petani menebar pupuk urea di lahan sawah desa Brondong, Indramayu, Rabu (29/5). Sejak sepekan terakhir Petani di daerah tersebut sulit mendapat pupuk urea bersubsidi akibat terlambatnya distribusi pupuk di wilayah itu.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengatakan, Kecamatan Pragaan paling rawan kasus bondet. Bahkan, pekan kemarin aparat kepolisian menemukan 11 bondet di sebuah ladang di kecamatan setempat. Lokasi penemuan jauh dari pemukiman warga, diduga bondet itu sengaja disembunyikan oleh warga. ‘’Di Pragaan memang sering terjadi ledakan bondet, dan kemarin ditemukan 11 bondet di lahan kosong. Kami masih mendalaminya hal itu guna mengetahui pemilik bondet tersebut,’’ kata Kapolres Sumenep, Rabu (29/5).

Penemuan bondet berjumlah 11 buah itu, menurutnya, juga menjadi salah satu indikator bahwa di Pragaan memang rawan bondat dan tempat warga membuat bondet.

Namun, hingga saat ini polisi belum menemukan siapa pemilik bondet itu. Dan banyak kasus ledakan bondet juga belum diketahui pelakunya, bahkan warga mengaku tidak tahu. ‘’Kami terus melacak pemilik bondet itu dan juga kasus-kasus lain juga terus kami dalami,’’ ujarnya.

Sejak awal tahun 2013, sambungnya, di Kabupaten Sumenep telah terjadi lima

kali ledakan bondet. Rinciannya, dua kali kejadian di kecamatan Lenteng, dan tiga kali kejadian di kecamatan Pragaan. Untuk ledakan bondet di Kecamatan Pragaan, terjadi pada pertengahan Februari, yang menyebabkan dua rumah di Dusun Topoar, Desa Karduluk,Kecamatan Pragaan, rusak parah.

Pada tanggal 12 Mei 2013, kedua tangan Suli (19), warga Kecamatan Pragaan, hancur akibat ledakan bondet.

Dan tanggal 24 Mei 2013 terjadi ledakan bondet di rumah Afandi, Kepala Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, lima orang menjadi korban ledakan bondet tersebut. ‘’Di kecamatan lain juga ada tapi yang paling sering terjadi ledakan memang di Pragaan. Pada tahun-tahun sebelumnya, juga terjadi ledakan di Pragaan,’’ ungkapnya. (rif/mk)

PEMOTONGAN BSPS

Dewan Siap Rekom ke Jalur Hukum SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep akan merekomendasikan salah satu oknum yang melakukan pemotongan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tahun 2012 yang telah menghabiskan dana milliaran rupiah yang bersumber dari dana APBN. Informasi yang beredar.

Bantuan senilai enam juta ini diberikan kepada penerima manfaat melalui rekening yang bersangkutan. Setelah diambil dari salah satu bank yang telah diberi rekomendasi oleh instansi terkait, uang tersebut diambil kembali oleh salah satu oknum dengan alasan untuk dibelikan barang bangunan. Namun kenyataanya, setelah dilakukan aku-

mulasi dari barang yang telah diterimanya ternyata mayoritas hanya berjumlah 4 juta.

Jadi bantuan tersebut dipangkas Rp. 2 juta.

Perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini telah masuk ke ranah hukum, karana telah menyalahgunakan anggaran pemerintah. ”Jika ini benar dan bisa dibuktikan, maka kami tidak segan-segan akan merekomendasikan ke jalur hukum,” kata anggota Komisi C DPRD Sumenep Moh. Husin, Rabu (29/5).

Sampai saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran lebih dalam tentang beredarnya informasi yang telah dirangkumnya. ”Selama ini, kami masih belum men-

erima laporan dari siapapun.

Namun, kami telah banyak tahu dari berbagi sumber yang kami temui. Namun, kami memastikan untuk terus memperosesnya,” jelas Husin.

Lebih jauh lagi, Politisi PKB ini mengatakan, pihaknya jika sudah mendapatkan bukti yang nyata, tidak akan segan-segan untuk melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. ”Karena ini sudah masuk ke ranah pidana. Tentunya penyelesainnya juga di ranah hukum pula,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Sumenep Hari Ponto mengatakan, pihaknya berjanji akan segera turun ke lapangan terkait dengan pemotongan bantuan BSPS yang dilakukan oleh salah

MANGKIR MENGAJAR satu oknum yang tidak bertanggung jawab. ”Kami tidak akan tinggal diam permasalahan ini harus segera diselesaikan. Dan jika perlu, kami akan turun langsung kelapanga,” ungkapnya Namun, pihaknya selama ini masih terkendala dengan kegiatan internal yang tidak bisa ditinggalkan. Ia berjanji setelah itu akan segera menyelesaikannya. ”Memang kami sekarang masih ada kegiatan internal. Namun, ini tidak akan menjadikan terkendala dengan penanganan kasus pemotongan ini. Dan kami akan segera memanggil satker (Bappeda) untuk dimintai kejelasannya,” tegas Hari Ponto kepada awak media di tempat kerjanya. (edy/mk)

Mengaku Tak Dapat SK Periodesasi SUMENEP–SK (surat keputuan) bupati Sumenep Nomor 821.20/259/435.203/2012 tampaknya tidak bertaji untuk dua kepala sekolah (kasek) di Kecamatan Gayam. Buktinya, sejak 2012 lalu dua kasek itu diperkirakan tidak pernah masuk mengajar ke sekolah tempat tugas barunya, alias mangkir.

Alasannya, dua kasek itu tidak tahu kalau dirinya dimutasi. Itu karena pihaknya tidak pernah mendapatkan SK bupati itu. Untuk itu, pihaknya tetap bertugas sebagai kasek dan Plt Kasek. ”Kami tidak mengetahui kalau dimutasi. Makanya, kami tidak mengajar,” kata AS, kasek nyamplong 1 yang dimutasi ke SDN Gayam II. AS menjelaskan, apabila benar pihaknya dimutasi tentu saja mendapatkan SK. Dengan begitu, pihaknya SK mengendap dimana. ”Yang jelas, kami hanya menerima SK Plt. Kami tegaskan masalah mutasi itu tidak sampai kepada kami.

Kalau tidak SK mutasi ngapain kami pindah,” ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya tidak pernah masuk. Namun, sejak ada pemberitaan

pihaknya sudah mulai mengajar di SDN Gayam. Namun, Selasa (28/5) sudah izin ke kasek. ”Gaji kami sekarang (sejak bulan Mei, Red) sudah ada SDN Gayam II, makanya kami ngajar. Tapi, kami belum tahu soal SK mutasi,” ujarnya.

Menurut AS, untuk sebelumnya gaji tetap ke sekolah asal dan di PLt. Bahkan, pihaknya juga tidak menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). ”Sejak awal kami masih menerima. Tapi, ini kebijakan kami tetap harus menjalankan. Jadi, kami juga merasa bingung,” tututurnya melalui sambungan telepon.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) A. Shadik tidak bisa dikonfirmasi koran ini. Saat dihubungi telepon selularnya namun tidak aktif. Termasuk, saat didatangi ke kantornya juga tidak ditempat.

Sementara itu, Kabid Ketenagaan Moh. Kadarisman mengaku SK itu sudah disampaikan melalui kepala UPT Pendidikan. ”Semua SK itu sudah disampaikan melalui UPT Kecamatan. Kalau dibilang tidak sampai sangat aneh.

Nanti dijelaskan secara detil, masih di luar Kota,” ungka-

KUNJUNGI MASJID ROBOH. Bupati A. Busyro Karim mengunjungi Masjid Nurus Syafa’ah yang roboh pada Selasa dini hari (28/5).

Sejumlah siswa menunggu dimulainya pelajaran di SDN Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT, Rabu (29/5). Pendidikan di Pulau Komodo hanya sampai tingkat SMP sehingga anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan SMU harus ke Bima atau ke Labuan Bajo.

PEKERJAAN UMUM

Pemangkasan Pohon Dipihakketigakan SUMENEP – Salah satu tugas pokok Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Kabupaten Sumenep adalah memangkas pohon yang rindang di tepi jalan kota maupun jalan provinsi. Namun, pemangkasan mohon rindang saat ini dipihakketigakan. KKP Menilai, hal itu lebih efesien terhadap anggaran yang ada.

Pasokan hasil dari pemangkasan pohon setiap tahunnya selalu melebihi target yang ada. Berdasarkan data yang dihimpun Koran Madura, target untuk tahun 2013 per April telah menyumbang Rp. 5.300.000 dari rencana anggaran Rp. 6.500.000. Jadi semenjak empat bulan sudah mencapai 82 persen dari anggaran yang ada.

Kepala KKP Sumenep Febrianto mengatakan, jika pemangkasan pepohonan yang ada dipinggir jalan dilakukan oleh pihak KKP. Maka anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah Sumenep tidak akan mencukupi selama dalam satu tahun. ”Perbandingannya, jika dilakukan oleh pihak KKP maka akan menghembuskan dana yang ada. Namun, jika dipihakketigakan, pemerintah juga akan mendapatkan hasil dari jumlah kayu yang dipangkasnya,” kata Febrianto, Rabu (29/5).

Febrianto menjelaskan, dari berbagai kayu yang ditengarai akan menimbulkan permaslahan terhadap aktivitas masyarakat dan menggu terhadap jalan ka-

rena tumbang, maka pihak ketiga segera mengusulkannya. Namun, dari beberapa kayu tersebut, pihak ketiga harus membayar uang untuk membantu pasokan ke PAD. ”Kami sarankan, jika sudah menemukan pohon yang terlalu rindang. Silakan ajukan kepada kami. Kami pasti akan menindak lanjuti. Jika mau dilakukan oleh orang yang mengajukan, tentunya harus membayar. Semisal Rp. 500.000 per pohon. Dan hasilnya nantinya akan dimasukan ke DPPKA sebagai dana tambahan dalam PAD,” terangnya.

Selain dipihakketigakan, pihaknya juga mengaku telah mengagendakan untuk melakukan pemangkasan yang

diselenggarakan oleh KKP. ”Kami agendakan, jika di areal jalan kota itu selama lima hari. Namun, jika di areal lura kota kami agendakan 10 hari,” ungkapnya.

Lebih jauh lagi Mantan Kabid PU Mina Marga itu mengatakan, pihaknya sengaja lebih memfokuskan terhadap areal di luar kota.

Sebab, kebanyakan pohon yang banyak rindang berada di luar areal kota. ”Kalau di areal kota kan lebih mudah jangkauannya.

Sedangkan di luar areal kota tentunya membutuhkan waktu yang lebih banyak. Soalnya terkadang satu pohon dilakukan oleh 2 hari terkadang juga sampai tiga hari,” tukasnya. (edy/mk)

pnya.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dul Siam mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menelusuri masalah ini. Apalagi, berkaitan dengan mengendapnya SK itu. ”Ini bisa ke ranah hukum. Sebab, bisa masuk penggelapan. SK tidak sampai, padahal sudah ada bupati. Ini yang harus ditelusuri,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, Disdik hendaknya tidak hanya berpangku tangan dengan masalah ini. Sebab, ini masalah serius yang segera harus disikapi secara serius pula. ”Harus disikapi, jangan menunggu masalah ini melebar ke mana. Apalagi, nanti ada masalah BOS dan bantuan lainnya,” ungkapnya.

IM (inisial, laki-laki) Kepala Sekolah SDN Prambanan IV, Kecamatan Gayam dan AS (inisial) Kepala Sekolah SDN Nyamplong 1 Kecamatan Gayam tetap menjabat sebagai kasek. Padahal sesuai dengan SK Bupati Sumenep Nomor 821.20/259/435.203/2012, IM menjadi guru kelas SDN Pancor 1 Kecamatan Gayam. Sedangkan, AS sebagai guru kelas SDN Gayam II. (yat)

INAUGURASI PILKADES

Sengketa Tak Pengaruhi Pelantikan SUMENEP – Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemerintah Kabupaten Sumenep Moh Ramli menegaskan, pelantikan kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa yang digelar serentak dalam delapan hari bebebapa waktu lalu tak akan diundur sekalipun ada sebagian daerah yang sengketa.

Dari 193 desa yang melaksanakan pilkades, terdapat calon kepala desa yang tidak puas dan membawa ke pengadilan tata usaha, yaitu Desa Kropoh, Kecamataan Raas.

“Kita sudah dapat laporan terkait dengan sengeke hu-

kum ke pengadilan, yang diajukan oleh pihak yang tidak puas di Desa Keropoh Kecamatan Raas, karena pada saat ini memang tidak ada kesepakatan antara panitia, calon dan saksi,” katanya, Rabu (29/5).

Bupati Kabupaten Sumenep A Busyro Karim mengatakan, waktu pelantikan sudah ditetapkan, yaitu pada tanggal 10 Juni 2013 mendatang. “Sesuai dengan rapat di pemkab, kami sudah tetapkan kemarin kalau pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2013,” katanya kepada wartawan.

Busyro menyebutkan ada

190 desa yang akan dilantik.

“Dua desa belum bisa melaksanakan pilkades, dan satu desa masih dalam sengketa,” ucapnya.

Disinggung lebih jauh tentang pilkades yang masih bersengketa, Busyro memastikan tidak akan mempengaruhi pelantikan. “Jika tidak ada persoalan hukum, tetap saya lantik. Kalau hanya masuk PTUN itu kan masih belum final, itupun kalau masih terbukti. Sehingga saya pastikan tidak akan mengubah hasil keputusan, tetap akan dilantik,” tegasnya. (sym/mk)

4

PAMEKASAN

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128| TAHUN II

KEMENTERIAN AGAMA

Komisi D Sambut Baik Pergantian Kakan Kemenag

TUNTUT PENCAIRAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU. Guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Sumatera Utara (FKGSU) berunjuk rasa di Dinas Pendidikan Kota Medan, Sumut, Rabu (29/5). Mereka menuntut pencairan dana tunjangan profesi guru bulan November 2012 - Maret 2013 yang hingga kini belum dibayarkan.

Kepala Madrasah Swasta Pertanyakan Tunjangan Fungsional PAMEKASAN - Sejumlah kepala madrasah swasta di Kabupaten Pamekasan yang tergabung dalam Persatuan Kepala Madrasah Swasta (PKMS), Rabu (29/5), mendatangi Bagian Keuangan di Kantor Kementrian Agama (Kemenag) setempat.

Mereka mempertanyakan realisasi tunjangan fungsional guru swasta kuota 2012 yang hingga kini belum dicairkan oleh Kemenag, dengan alasan diretur (dikembalikan) ke kas negara.

Di Kantor Kemenag, para kepala madrasah itu ditemui Bendahara Kementrian Agama Pamekasan, Chairul Amin dan sejumlah staf Bagian Keuangan di kantor tersebut.

Sekretaris Persatuan Kepala Madrasah Swasta (PKMS), Zainollah mengatakan selain mempertanyakan realisasi tunjangan fungsional guru swasta kuota 2012, kedatangannya juga untuk mempertanyakan terhambatnya pencairan tunjangan tersebut.

Dari pertemuan itu, kata Zainollah, pihak Kemenag Pamekasan menyatakan alasan terhambatnya pencairan itu karena persoalan teknis, yakni kesalahan nama dalam

jangan fungsional tersebut.

Sebab, kasus itu terjadi sebelum dirinya bertugas di Pamekasan.

Chairul mengaku saat ini pihaknya masih berusaha untuk memproses data guru pen-

erima tunjangan yang belum cair.

Beberapa waktu lalu, Kepala Unit Bank Tabungan Negara (BTN) Pamekasan, Farah mengatakan tunjangan sisa dana fungsinal guru

non-PNS yang belum cair sebanyak 789 orang guru.

Namun dana itu tidak ada di BTN Pamekasan, namun dirinya mengaku tidak mengetahui dana tersebut tersimpan di mana.(awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan menyatakan menyambut baik keputusan Menteri Agama mengganti Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan dari Nurmaluddin ke pejabat yang baru, Muarif Tanthowi.

Pergantian pimpinan Kemenag itu diharapkan akan membawa perubahan ke arah yang lebh baik dan memulihkan kondisi lembaga pendidikan di bawah Kantor Kemenag, yang saat ini dinilai masih kurang kondusif pasca mutasi guru yang dinilai sepihak.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini, Rabu (29/5), menyatakan keputusan mengganti Kepala Kantor Kemenag merupakan keputusan yang cukup baik, karena selama memimpin instansi tersebut, Nurmaluddin kerap kali mengambil kebijakan yang dinilai merugikan.

“Sejak dipimpin oleh Nurmaluddin, kondisi pengelolaan di lembaga Kemenag berjalan kurang kondusif,” katanya.

Di antaranya, kata dia, ditandai dengan banyaknya guru yang mengeluhkan pungutan-pungutan yang tidak masuk akal, seperti penarikan uang untuk penerbitan Nomor Regestrasi Guru bagi guru yang mengajukan sertifikasi, pemotongan gaji pegawai untuk pendirian koperasi baru di Kemenag, dan pemotongan gaji pengawai untuk Hari Amal Bakti Kementrian Agama.

Selain itu, jelas Juhaini, beberapa waktu lalu Kemenag diributkan oleh mutasi guru MAN yang dinilai menabrak aturan kewenangan.

Sehingga, terjadi aksi peno-

Komisi D DPRD Pamekasan berencana akan memanggil pimpinan Kemenag yang baru Muarif, untuk serap aspirasi tentang keluhan yang selama ini disampaikan guru ke komisi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan mutasi guru MAN. “Kami ingin agar pimpinan yang baru memiliki gambaran kondisi di wilayah kerjanya, sehingga bisa melakukan rencana prioritas langkah yang akan dilakukan dalam jangka waktu dekat,” katanya. (awa/muj/rah)

Pimpinan Kemenag Terancam Hukuman Penjara 2 Tahun PAMEKASAN - Jaksa Penuntut Umum mendakwa Kepala Kantor Kementerian Agama Pamekasan Normaludin telah melakukan tindak pidana sehingga terancam hukuman penjara dua tahun.

Dakwaan JPU itu disampaikan pada sidang perdana kasus ancaman pembunuhan pada wartawan yang dilakukan Normaludin, Rabu.

Normaludin didakwa telah melakukan tindak pidana berupa perbuatan tidak menyenangkan kepada wartawan harian Radar Madura Sukma Umbara Tirta Firdaus sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Gangguan Pasokan Air akibat Kerusakan Sumur Bukek

nakan tersendat. Penyebabnya, sumber air di Sumur Bukek IV (Empat) yang menjadi sumber pasokan mengalami longsor.

Ia berharap Kepala Kemenag Pamekasan yang baru, mendahulukan perbaikan sistem tata kelola di internal Kemenag, karena dia menduga tata kelola di kantor tersebut belum berjalan dengan baik.

HUKUM

rekening penerima tunjangan.

Padahal, jumlah guru yang belum menerima tunjangan tersebut jumlahnya cukup banyak, yakni 789 orang guru non PNS dari 8.826 orang guru yang seharusnya menerima. ”Saya tidak yakin, dengan angka sebanyak itu semua karena kesalahan nama,” kata Zainollah.

Pihaknya menduga ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dengan sengaja mengendapkan dana itu. Akibatnya, para guru harus menunggu lama pencairan tunjangan fungsional tersebut. Sebab, seandainya memang disebabkan masalah teknis, kasus tersebut tidak akan berlarut-larut, namun segera ada penanganan saat terjadi masalah.

Bendahara Kemenag Pamekasan, Chairul Amin mengaku tidak tahu penyebab pasti, belum dicairkannya tun-

PDAM

PAMEKASAN - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan mengakui pasokan air kepada pelanggan di beberapa titik di Kecamatan Tla-

lakan atas kebijakan itu yang berujung mogok belajar oleh siswa.

Ia berharap Kepala Kemenag Pamekasan yang baru, mendahulukan perbaikan sistem tata kelola di internal Kemenag, karena dia menduga tata kelola di kantor tersebut belum berjalan dengan baik.

Derektur PDAM Pamekasan, Agus Bahtiar membantah tudingan perusahaannya sengaja menurunkan debit air ke pelanggan. Ia berjanji, jika

kondisi Sumur Bukek sudah diperbaiki, pasokan ke pelanggan akan kembali normal.

Bantahan itu disampaikan Agus Bahtiar di hadapan aktivis Gerakan Tangan Tangan Revolusi (Getar) yang menemuinya di Kantor PDAM, Rabu (29/5).

Ia menyatakan tidak semua pelanggan PDAM di kecamatan itu mengalami masalah pasokan air. Sebab, kendala itu hanya terjadi di beberapa titik yang sumber pasokannya mengambil dari sumur yang mengalami longsor, di antaranya pelanggan di Desa Panglegur, Larangan Tokol, dan sejumlah perumahan yang ada di Kecamatan Tlanakan.

Ketua Getar, Mohammad ilyas menilai PDAM seringkali menyatakan akan bergerak melakukan evaluasi, hanya saat ada keluhan dari masyarakat. Padahal, semestinya perusahaan tersebut senantiasa melakukan evaluasi dan upaya perbaikan layanan tanpa harus menunggu adanya keluhan.

Ia juga menilai perusahaan milik daerah itu juga kurang peka terhadap kebutuhan pelanggan akan air bersih. Sehingga, tidak ada pengganti apapun saat terjadi masalah dengan pasokan air untuk pelanggannya.

“PDAM juga tetap menerapkan tarif rekening tetap terhadap pelanggannya meski pasokan air terhambat. Seharusnya, sebagai bagian dari kompensasi (pengganti kerugian), ada potongan tarif rekening selama terjadi gangguan pasokan,” kata Ilyas.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi menyampaikan perlu ada aturan khusus terhadap pelanggan tertentu PDAM. Sebab, keluhan yang masuk ke Komisi B tentang ketidakpuasan terhadap layanan PDAM cukup banyak.

“Di satu sisi perusahaan ini menginginkan penaikan tarif langganan. Tapi di sisi lain, keluhan masyarakat terhadap layanan PDAM juga cukup banyak,” kata Hosnan. (awa/muj/rah)

Dalam perkembangannya, Normaludin melakukan upaya perdamaian dengan perusahaan tempat Sukma berkerja, yakni Jawa Pos Grup melalui mediasi Dewan Pers.

“Berdasarkan hasil penyidikan, ia memang mengakui telah mengancam hendak membunuh wartawan karena tidak terima atas pemberitaan tentang kebijakan dia memungut sumbangan kepada PNS dengan memotong gaji,” kata Jaksa yang menangani kasus itu, Moh Hari.

Sidang perdana kasus ancaman pembunuhan wartawan yang dilakukan pimpinan Kemenag Pamekasan dengan agenda pembacaan dakwaan ini hanya berlangsung selama sekitar 10 menit.

Normaludin hadir ke

Pengadilan Negeri Pamekasan didampingi penasihat hukumnya Bachtiar SH dan Muchlisin. Hadir juga pada sidang perdana itu, Kasi Mapenda, Juhairiyah.

Kasus ancaman pembunuhan wartawan yang dilakukan Kepala Kemenag Pamekasan Normaludin ini terjadi pada 2012. Saat itu, korban wartawan harian Radar Madura Sukma Umbara Tirta Firdaus menulis protes PNS atas kebijakan pimpinan institusi itu.

Normaludin tidak terima dengan pemberitaan itu lalu mendatangi kantor Biro Radar Madura di Jalan Kabupaten Pamekasan.

Saat itu ia datang bersama stafnya Juhairiyah dan langsung marah-marah.

Tidak hanya itu, ia juga mengancam hendak membunuh Sukma Umbara Tirta Firdaus, karena yang bersangkutan tidak bersedia memberitahukan orang yang menjadi sumber berita.

Merasa terancam, Sukma akhirnya melaporkan kasus ancaman pembunuhan yang dilakukan Normaludin itu kepada polisi, hingga akhirnya Normaludin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

Dalam perkembangannya, Normaludin melakukan upaya perdamaian dengan perusahaan tempat Sukma berkerja, yakni Jawa Pos Grup melalui mediasi Dewan Pers.

Akan tetapi, meski berdamai, kasus tindak pidana kriminal yang dilakukan Normaludin tetap berlanjut karena korban sendiri tidak mau mencabut laporannya ke polisi dan kasus itu hingga proses hukum atas kasus itu tetap berjalan.

“Pekan depan agendanya bantahan atas dakwaan yang disampaikan Jaksa dalam sidang pembacaan dakwaan tadi,” kata Ketua Mejelis Hakim yang menangani perkara itu Moh Muchlis, SH. (ant/rah)

PAMEKASAN

Kasus Nurmaluddin Mulai Disidangkan PAMEKASAN - Mantan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Nurmaluddin, Rabu (29/5), menjalani sidang di Pengadilan Negeri Pamekasan. Nurmaluddin yang sejak sehari sebelumnya sudah dipindah ke Kantor Kemenag Lumajang itu menjalani sidang perdana atas kasus tindakan tidak menyenangkan yang dilakukannya kepada salah seorang wartawan harian lokal di Madura, Sukma Umbara Tirta Firdaus.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mohammad Muchlis itu, Jaksa Penuntut Umum, Muhammad Hari menuduh Nurmaluddin melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP dengan melontarkan kalimat bernada ancaman bunuh terhadap Sukma Umbara Tirta Firdaus.

Ancaman itu dilontarkan ketika Nurmaluddin masih menjabat sebagai Kepala Kantor Kemenag akibat berita pemotongan gaji guru sebesar Rp 100 ribu yang ditulis Sukma di harian lokal di Madura tempat dia bekerja pada De-

sember lalu.

“Terdakwa dengan terangterangan melakukan tindakan tidak menyenangkan dengan mengucapkan kalimat bernada ancaman bunuh terhadap saksi, Sukma Umbara Tirta Firdaus,” kata Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.

Menurut Hari, pasal itu, mengandung perbuatan alternatif sehingga jika sebagian terbukti, tidak perlu membuktikan dugaan perbuatan lainnya. Dimana selain diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan Nurmaludin, juga disertai de-

ngan ancaman kekerasan dan dugaan perbuatan lainnya.

“Sesuai penetapan pengadilan, agendanya pembacaan dakwaan dan kami mendakwakan pasal 335 karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur,” katanya.

Atas dakwaan itu, baik Nurmaluddin maupun penasihat hukumnya Bachtiar Pradinata dan Mukhlisin tidak menyatakan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang ditunda untuk agenda pembuktian.

Penasehat Hukum (PH) terdakwa Bachtiar Praditana mengatakan kliennya tidak mengajukan eksepsi terhadap materi dakwaan JPU tetapi akan menanggapinya dalam pembelaan. Ia mempersilakan hakim untuk melanjutkan pada pemeriksaan saksi-saksi pada sidang berikutnya.

“Kami memang tidak mengajukan eksepsi dan mempersilakan hakim untuk melanjutkan pada pemeriksaan saksi. Nanti kami akan me-

nanggapinya dalam pembelaan,” katanya.

Ketua Majelis Hakim, Mohammad Muchlis menetapkan sidang lanjutan pada Rabu (12/6) nanti dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Adapun saksi-saksi yang akan dihadirkan JPU dalam sidang pembuktian nanti sebanyak lima orang, termasuk saksi korban. Di antaranya Juhairiyah, staf Kemenag Pamekasan, dan rekan kerja Sukma Umbara Tirta Firdaus. Belum diperoleh keterangan, apakah saksi-saksi tersebut akan dihadirkan bersamaan atau dalam sidang berbeda.

Sidang yang hanya berjalan sekitar 10 menit itu menjadi perhatian sejumlah media lokal dan nasional serta beberapa staf di lingkungan Kantor Kemenag Pamekasan.

Lebih-lebih sidang digelar sehari setelah Nurmaluddin lengser dari jabatannya.

Dugaan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Nurmaludin terjadi pada

tanggal 25 Desember 2012 lalu. Saat itu, Nurmaluddin mendatangi kantor Sukma Firdaus di Jalan Kabupaten Pamekasan karena keberatan atas pemberitaan tentang pemotongan gaji PNS di lingkungan Kemenag Pamekasan.

Di kantor tersebut, Nurmaluddin meminta Sukma Firdaus selaku wartawan yang menulis berita tersebut membeberkan nama PNS yang membocorkan pemotongan gaji bay name by addres. Namun, Sukma menolak permintaan itu, dengan alasan kode etik jurnalistik.

Karena enggan menyebutkan nama narasumber berita, Nurmaluddin yang waktu itu didampingi Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama, Juhairiyah mengancam akan membunuh Sukma.

Ancaman tersebut terekam dalam telepon seluler Sukma Firdaus, yang selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti saat melapor ke Mapolres Pamekasan. (uzi/muj/rah)

LATIHAN PENANGANAN DEMONSTRASI. Sejumlah personel Brimob Polda Metro Jaya mengikuti latihan penaganan demonstrasi di Kawasan Monas, Jakarta, Rabu (29/5). Latihan tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesiapan personel dalam menghadapi pengunjuk rasa.

KENAKALAN REMAJA

Dua Kelompok Pelajar SMP Terlibat Tawuran PAMEKASAN - Dua kelompok pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pamekasan, Rabu (29/05), terlibat tawuran. Kejadian itu terjadi seusai mereka mengikuti acara lepas pisah siswa kelas IX, di Gedung Serbaguna Pamekasan.

Aksi tawuran itu melibatkan dua kelompok, yaitu dari kelompok siswa berinisial WW dan kelompok siswa berinsial RB. Keduanya diketahui sebagai siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Pamekasan.

Perkelahian antar kedua kelompok itu berlangsung dua kali di tempat berbeda. Setelah berkelahi di depan Gedung Serb-

5

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128| TAHUN II

aguna, mereka kembali berkelahi di depan Kantor DPRD Pamekasan, di Jalan Kabupaten.

Pemicu perkelahian antar pelajar ini diduga karena rebutan pacar. Sebab, sebelum perkelahian terjadi, mereka sempat cekcok mulut sampai akhirnya saling jotos. Perkelahian antar pelajar ini berakhir setelah salah seorang guru mereka datang melerai.

Menurut Sulaiman, salah satu saksi mata di tempat kejadian dari pembicaraan kedua kelompok itu, kuat dugaan pemicu perkelahian ini karena rebutan pacar. Dalam pembicaraan yang berujung cekcok mu-

PUNGUTAN LIAR

Kemenag Kembalikan Uang Koperasi PNS

PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berencana mengembalikan pemotongan gaji sebesar Rp 350 ribu oleh pimpinan lembaga itu dengan alasan untuk membentuk koperasi.

Menurut Ketua Koperasi Kemenag Pamekasan Wildan, Rabu, rencana pengembalian itu atas tuntutan para PNS yang merasa dirugikan dengan kebijakan Kepala Kemenag Normaludin.

“Tapi, meskipun kami punya rencana, kami masih menunggu kebijakan pimpinan yang baru. Sebab Normaludin sebentar lagi tidak di Pamekasan lagi, karena dimutasi ke Kemenag Lumajang,” kata Wildan.

Ia dipindah dari Pamekasan karena banyak kebijakan yang diberlakukan bermasalah, merugikan para guru dan bawahannya, sehingga yang bersangkutan sering didemo.

Sejak menjabat sebagai Kepala Kemenag Pamekasan pada 2012, sebanyak 30 kali lebih demonstrasi digelar oleh berbagai elemen masyarakat, mendesak Normaludin dipindah dari Kabupaten Pamekasan.

Kasus tunjangan insentif guru sendiri kini sedang disidik oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Pamekasan, setelah sekelompok aktivis LSM dan mahasiswa melaporkannya ke institusi penegak hukum tersebut. (ant/rah)

lut dan saling pukul itu salah satu anggota kelompok terkesan tersinggung oleh anggota kelompok lainnya karena persoalan pacar.

Ia tidak mengetahui pasti cewek yang dimaksud karena percekcokan, langsung berubah perkelahian.

“Entah ceweknya siapa yang jadi rebutan, tiba-tiba dua pelajar itu saling adu jotos yang kemudian dikeroyok oleh beberapa teman lainnya,” katanya.

Dia jelaskan perkelahian yang semula hanya melibatkan dua pelajar itu tiba-tiba semakin ramai setelah ada siswa lain yang datang membantu dan menyerang kedu-

anya. Tidak jelas, apakah mereka masih berasal dari satu sekolah atau dari sekolah berbeda.

Aksi perkelahian tersebut sempat menjadi perhatian pengendara yang melintas di depan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan. Para pengendara penasaran dengan kerumunan siswa di jalan raya dan sempat mengganggu arus lalu lintas.

Sementara itu Hairuddin, salah satu guru SMP Negeri 3 Pamekasan membantah pemicu perkelahian antar pelajar itu, karena rebutan cewek. Menurutnya, kejadian itu terjadi karena salah paham sehingga terjadi

ketegangan.

Dia jelaskan salah satu dari siswa itu bermain air dan percikannya mengenai rekannya.

Karena salah paham, keduanya akhirnya cekcok mulut sampai terjadi perkelahian. Meski demikian, Hairuddin menyatakan bahwa persoalan tersebut sudah selesai. Bahkan keduanya sudah saling memaafkan setelah dimediasi sesaat setelah kejadian.

“Biasa anak-anak, emosinya tidak terkontrol. Salah paham sedikit langsung berkelahi. Tapi sudah aman, keduanya sudah saling memaafkan,” katanya. (uzi/muj/rah)

JAMINAN KESEHATAN

Jamsostek Madura Bantu Pengobatan Gratis Pedagang Pasar PAMEKASAN - PT Jamsostek Madura memberikan bantuan pengobatan gratis kepada para pedagang pasar tradisional di Pasar Kolpajung, Pamekasan, Jawa Timur, Rabu.

Perusahaannya baru mengikutsertakan program jamsostek tiga hari lalu mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia.

Program pengobatan gratis ini merupakan salah satu program perusahaan, sebagai bentuk kepedulian dan upaya mensosialisasikan program perusahaan negara itu kepada para pekerja informal.

“Sebelumnya kami juga melakukan kegiatan yang sama di Kabupaten Sampang,” kata Kepala Jamsostek Madura, Didin Haryono.

Sebanyak 3 orang dokter dan 7 orang tenaga medis diterjunkan dalam program ini, sedangkan jumlah pedagang yang mendapatkan bantuan pengobatan gratis sebanyak 450 orang.

Selain melakukan pengobatan gratis bagi para pedagang pasar tradisional, perusahaan ini juga menyerahkan bantuan beasiswa kepada anak tenaga kerja peserta jamsostek berprestasi.

Menurut Didin, kegiatan ini bagian dari program kerja Jamsostek cabang Madura. Program utamanya memberikan perlindungan baik berupa jaminan kesehatan ataupun perlindungan kecelakaan kerja kepada semua masyarakat Madura, termasuk tenaga harian lepas (THL).

Sasaran program perusahaan, kata dia, tidak hanya

bagi pekerja formal saja, akan tetapi juga para pekerja informal, seperti para pedagang pasar yang ada di pasarpasar tradisional yang ada di empat kabupaten di Pulau Madura. “Secara umum, Jamsostek ini memiliki empat program,” ucapnya.

Pertama, program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan yang ketiga adalah program jaminan hari tua. Sedangkan program keempat, perlindungan pemeliharaan kesehatan.

Menurut Didin, program Jamsostek ini sebenarnya merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, PP Nomor 14 Tahun 1993 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2007 dengan tugas utama melindungi para tenaga kerja.

Ia menceritakan belum lama ini ada sebuah perusahaan jasa konstruksi di Kabupaten Bangkalan yang mengerjakan sebuah proyek. Perusahaannya baru mengikutsertakan program jamsostek tiga hari lalu mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia.

“Ya meski hanya baru ikut selama empat hari, si korban ini tetap mendapatkan perlindungan kerja. Saat itu mendapatkan jaminan sebesar Rp 104 juta,” tutur Didin Haryono.

Sementara, jumlah siswa yang mendapatkan bantuan beasiswa oleh pihak Jamsostek sebanyak 61 orang tingkat SD, 22 SMP, 16 SMU, dan tingkat PT sebanyak 9 orang dengan nilai total bantuan sebesar Rp 123.600.000.

“Jumlah total dana yang kami alokasikan untuk bantuan beasiswa di Madura ini sebesar Rp 271.800.000,” paparnya, menjelaskan.

Ia menambahkan besaran dana bantuan itu berbeda.

Untuk tingkat SD dan SMP masing-masing siswa menerima bantuan sebesar Rp 1.800.000, sedangkan untuk SMA dan Perguruan Tinggi (PT) sebesar Rp 2.400.000. (ant/rah)

JASA KEUANGAN

Koperasi Bentukan Nurmaludin Terancam Bubar PAMEKASAN - Koperasi An-Nur bentukan Nurmaludin, saat menjabat Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan terancam bubar. Sebab, sumbangan wajib anggota sebesar Rp 350 ribu yang dipotong dari gaji pegawai bulan ini akan dikembalikan kepada 710 pegawai yang sebelumnya sudah menyetor.

Rencana pengembalian uang yang dipotongkan dari tunjangan guru dan nilainya mencapai Rp 248,5 juta ini akan dilakukan, setelah Nurmaludin dipindah dari Kantor Kemenag Pamekasan ke Kantor Kemenag Lumajang, Selasa (28/5) lalu.

Salah satu pegawai Kemenag Pamekasan, Dardi, Rabu (29/5), mengatakan Koperasi An-Nur di Kemenag Pamekasan terbentuk karena adanya paksaan dari Nurmaluddin, semasa menjabat. Saat itu, seluruh karyawan Kemenag diwajibkan untuk menjadi anggota koperasi.

Karena merasa terpaksa, para karyawan yang gajinya telah dipotong bersepakat untuk meminta kembali uang tersebut setelah Nurmaludin lengser dari jabatannya. Para karyawan itu tidak akan menuntut apapun, setelah uang tersebut dikembalikan.

“Kami hanya meminta uang yang sudah disetor, dikembalikan karena Nurmaluddin sudah dimutasi,” katanya, Rabu (29/5).

Ketua Koperasi An-

Nur, Wildan Mukminin menyatakan akan segera mengembalikan uang yang sudah ditarik dari pegawai Kemenag. Pengembalian dana itu akan dilakukan melalui satuan kerja masing-masing karena jumlah karyawan yang dipotong gajinya mencapai 710 orang dan tersebar di beberapa satuan kerja.

“Cara ini akan kami lakukan, agar tidak mengganggu kerja dan tugas karyawan, terutama yang bertugas di pelosok. Makanya, akan kami serahkan melalui satker masing-masing,” katanya.

Wildan belum memastikan apakah koperasi bentukan Nurmaludin itu akan dibubarkan, atau dilanjutkan. Pihaknya masih akan berkonsultasi kepada Kepala Kemenag yang baru, Muarif Thantowi untuk meminta petunjuk terkait hal itu.

Sebab dalam struktur koperasi, Kepala Kemenag Pamekasan ditetapkan sebagai pelindung. Lebih dari itu, koperasi tersebut sudah berbadan hukum dan terdaftar di notaris.

Ia menambahkan selain Koperasi An-Nur yang berkantor di bekas Kampus IAIN Sunan Ampel Pamekasan, terdapat beberapa koperasi yang sudah memiliki anggota tetap dan sudah beroperasi cukup lama. Bahkan sebagian satuan kerja sudah memiliki koperasi sendiri yang beranggotakan PNS dan tenaga honor. (uzi/muj/ rah)

6

SAMPANG

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128| TAHUN II

WIRAUSAHA

Produksi Genteng Menurun

Kondisi jalan rusak yang berada di depan kantor Kelurahan Polagan Sampang kota.

Jalan Depan Kantor Kelurahan Rusak Parah SAMPANG- Jalan H. Makbul di Depan Kantor Kelurahan Polagan Kecamatan Kota Sampang penuh lobang dan rusak parah. Kerusakan yang hampir seratus persen ini mengakibatkan pengguna jalan yang hendak melintas harus hati-hati. Buruknya infrastruktur jalan ini tidak hanya dikeluhkan masyarakat, pihak kelurahan juga mengeluhkan buruknya jalan.

Hamidah (27), salah satu pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan H. Makbul mengatakan harus ekstra hati-hati saat mengendarai sepeda motornya karena kondisi jalan penuh lubang dan genangan air di sana-sini.

“Buruknya Jalan H. Makbul ini sangat membahayakan

para pengguna jalan. Terlebih jika pada malam hari.

Jika tidak hati-hati maka para mengendara akan terperosok ke lubong yang berada di jalan tersebut. Kondisi buruknya jalan ini diperparah seringnya turun hujan di Kabupaten Sampang, sehingga air hujan mengenangi lubang jalan,”

WACANA MUTASI

Jangan Ada Nepotisme dalam Mutasi SAMPANG – Mutasi pejabat dari tingkat lurah hingga kepala dinas menjadi buah bibir masyarakat Sampang. Publik menunggu informasi keputusan mutasi yang akan dilakukan Bupati A. Fannah Hasib karena informasi tersebut berdampak pada kinerja pejabat.

Kepala Lurah Polagan Abd Rochim saat dihubungi Koran Madura mengaku sudah mendengar informasi pemindahan kepemimpinan di Kelurahan Polagan. Namun, hal itu tidak membuatnya berkecil hati karena sebagai bawahan harus menghormati keputusan pimpinan, dan merasa lega apabila itu benar-benar terjadi serta berharap agar yang menjadi penggantinya lebih baik.

“Secara pribadi saya merasa leggowo kalau itu betul-betul terjadi, karena selaku jabatan bawahan, saya harus menghormati dan loyalis pada pimpinan. Dan informasi itu saya sudah mendengar dari warga saya sendiri. Bahkan, yang akan menggantikan saya anak mantan lurah polagan,” ujar Kepala Lurah Polagan, Rabu (29/5).

Sementara warga polagan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan membenarkan tentang wacana pemutasian kepala lurah yang akan dipimpin oleh warga polagan sendiri. Namun, hal itu bukan membuatnya bangga karena siapapun yang memimpin harus didasari dengan prestasi dan pengetahuan yang cukup, karena meskipun warga sendiri tapi jika tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin khawatir akan lebih parah dari yang sebelumnya.

“Kalau memang ini akan dilakukan, maka saya berharap supaya dipimpin oleh orang-orang yang bisa dilihat dari prestasi dan pengetahuannya, karena apabila hanya dari unsur kedekatan berarti bangsa ini masih tidak bersih dari nepotisme,” ujarnya yang tidak mau disebutkan namanya. (jun/lum)

paparnya, Rabu (29/5).

Ia meminta jalan tersebut mendapat perhatian khusus dari dinas terkait, agar masyarakat selaku pengguna jalan bisa aman saat melintas.

Terlebih jalan itu termasuk jalan provinsi yang dilintasi pengendara dari luar kota.

Lurah Polagan Abdul Rahim sangat menyayangkan kondisi buruknya jalan provinsi yang berada tepat di depan kantornya. Menurutnya, hal ini cerminan buruknya infrastruktur daerah tersebut. Jika depan kantor kelurahan di wilayah kota saja sudah buruk bagaimana lagi dengan kondisi jalan yang berada di pelosok desa.

“Pada tahun 2012 lalu ada

proyek pengaspalan hotmik di Jalan H. Makbul kurang lebih anggaran 5 miliar, tapi sayang proyek pengaspalan tersebut tidak sampai pada jalan yang ada di depan kantor Kelurahan Polagan Sampang yang saat ini kondisinya sangat parah dan membahayakan pengguna jalan yang melintas,” tuturnya Ditambahkan Abdul Rahim, pada saat 2012 kondisi jalan rusak dan berlubang yang berada di depan kantor kelurahan oleh pihak pelaksana proyek ditambal sulam, tapi tidak lama kemudian turun hujan sehingga tambal sulam tersebut hamcur karena terbawa air hujan. (hol/ lum)

Sampang – Intensitas hujan yangsering mengguyur Kabupaten Sampang, terutama di bagian utara, Kecamatan Karang Penang, membuat sejumlah pengrajin genting khawatir tidak bisa memproduksi genting. Daerah tersebut terkenal dengan daerah penghasil genting berkualitas tinggi.

Aktivitas produksi genting sangat bergantung pada matahari. Saat musim hujan seperti saat ini, tak bisa memproduksi secara normal. Akibatnya, omset penghasilan menurun. Seorang pengrajin genting meceritakan, saat ini biasanya sudah masuk musim kemarau, dan pada musim kemarau dalam sebulan bisa memproduksi 60.000 buah genteng. Karena saat ini sering hujan, pengrajin hanya bisa memproduksi separuh.

Hasil produksi genteng saat ini bisa dijual dengan harga bervariasi berdasarkan model tertentu. Mulai dari dari Rp 1.250 perbuah hingga Rp. 2.000. Harga itu terhitung mahal dari biasanya, Rp 800 sampai 1200 rupiah perbuah karena produksi genting menurun.

Matlawi (50), pengrajin genting asal warga Desa Tlambeh Kecamatan Karang Penang mengatakan, akibat dari kondisi cuaca yang tak

menentu membuat pengrajin genting jenuh. Karena untuk mematangkan hasil cetakan genteng diperlukan cuaca panas dari sinar matahari. ‘’Kalau mau jemur panasnya terik matahari harus cukup, Mas. Kalau seperti ini sudah gak bisa malahan kualitas genteng rusak dan banyak orang yang tak membelinya,” terangnya kepada Koran Madura, Rabu (29/5).

Ia menceritakan, terkadang dalam sehari hasil produksinya bisa mencapai ribuan buah genteng. Namun, saat ini dirinya hanya bisa separuh dari hasil cuaca ketika normal. Bahkan, aki-

bat seringnya hujan dirinya untuk memproduksi genteng dari warisan orang tuanya sejak lama.

“Ya kalau hujan terus sampai terkadang gak bisa produksi, Mas. Mau gimana lagi. Kalau mendung pun jemur genteng sampai seminggu,” ucapnya.

Hal senada juga di sampaikan Wardanatun (38).

Pengrajin tersebut mengatakan, dalam dua bulan terakhir ini, cuaca selalu mendung dan turun hujan. “Kalau panas bisa berkali kali, Mas. Sampai sehari bisa 10 kali, kalau udah gini sekali saja sudah gak bisa,” ungkapnya. (ryn/lum)

PENDIDIKAN

Kankemenag: BOS Keluar Minggu Ini SAMPANG – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sampang akan mencairkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk madrasah ibtidaiyah (MI) dan madrasah tsanawiyah (MTs) pada akhir bulan Mei. Kasi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Kemenag Sampang Syamsuri mengatakan, pengucuran dana BOS untuk MI dan MTs diperkirakan akan turun pada bulan ini, karena daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) di Provinsi Jawa Timur telah dibuka.

“Isya Allah BOS akan keluar dalam minggu-minggu ini, karean DIPA BOS bukan dari Kabupaten tapi dari Provinsi, dan itu sudah dibuka.” Jelasnya.

Syamsuri berharap, cairnya dana operasional sekolah tersebut tidak sampai molor pada bulan Juni karena banyak dibutuhkan

madrasah sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

“Ini Tentunya kami mengharapkan dana BOS keluarnya tidak sampai bulan Juni lah.

Semoga cepat keluar dalam bulan ini,” tandasnya, Rabu (29/5).

Akibat molornya pencairan dana BOS yang biasa turun tiap triwulan, banyak pengelola madrasah di Kabupaten Sampang yang mengeluh. Bahkan, terdapat guru yang tidak dapat beraktivitas mengajar seperti pada umumnya karena tidak mempunyai uang trasportasi untuk mengajar dan gaji belum turun.

Tak hanya itu, beberapa sekolah juga tak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara utuh. Lantaran, masih menunggu kucuran dana tersebut. (ryn/lum)

PERTANIAN

Petani Garam Kurang Diimbangi SDM

SAMPANGKabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten penghasil garam tertinggi. Tapi potensi

tersebut kurang diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM), sehingga petani garam hanya bisa memproduksi ga-

ram dengan kualitas KW 2.

Badrut Taman, salah satu pengusaha garam asal Kelurahan Karangdalem, Kota

Sampang, mengungkapkan, potensi petani garam sangat luar biasa, tapi sayang potensi tersebut tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni yang bisa memproduksi garam dengan katagori kualitas KW 1.

“Saya sebagai pengusaha garam sangat kesulitan untuk mencari garam kualitas KW 1 di Kabupaten Sampang. Ratarata petani garam hanya bisa memproduksi garam dengan kualitas KW 2. Padahal, harga antara garam kualitas KW 1 dengan KW 2 sangat berbeda. Jika saya membeli garam ditengkulak di Sampang untuk garam KW 1 perkilo Rp.550. Sedangkan untuk KW 2 hanya Rp. 400 saja,” tuturnya, Rabu (29/5).

Badrut Tamam menjelaksan, potensi produksi garam di Kabupaten Sampang sangat tinggi. Setiap musim garam bisa mengirim garam ke luar Kabupaten Sampang mencapai 6000 ton. Sedangan dalam satu bulan musim garam di Sampang bisa 4 kali musim.

Dengan demikian, dalam se-

tahun yang aktif produksi petani garam selama 6 bulan.

“Potensi produksi garam yang sangat tinggi ini, sangat disayangkan jika tidak dimbangi dengan SDM petani garam saat memproduksi garam.

Agar petani garam di Kabupaten Sampang bisa memiliki nilai tambah dalam penghasilan produksi garam, kami berharap program pemerintah untuk petani garam melalui program usaha garam rakyat (Pugar) 2013 nanti tidak hanya fokus dalam bantuan sarana bagi petani garam di Kabupaten Sampang, tapi yang lebih penting lagi, pelatihan teknis produksi garam petani juga harus mendapatkan perhatian,” harapnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan data yang berada di Dinas Kelautan, Perternakan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Sampang, jumlah produksi petani garam di Kabupaten Sampang tahun 2011 mencapai 270.000 ton garam.

Sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 380.000 ton. (hol/lum)

Wakil Ketua Komisi A Digeser Sampang – Keinginan anggota komisi A DPRD Sampang untuk mengganti Wakil Ketua Komisi A Rahmad Hidayat terwujud. Rabu (29/5), dalam rapat internal yang dihadiri enam anggota komisi dan Ketua Komisi A Moh.Hodai menyepakati jabatan tersebut diisi Fathur Rozi, Sekterais Komisi A. Sementara sekretaris komisi dijabat Halil yang sebelumnya menjabat hanya sebagai anggota saja.

Ketua Komisi A DPRD Sampang Moh.Hodai usai rapat menjelaskan, pergantian

tersebut telah mutlak. Enam orang enam anggota dewan dari delapan anggota menyepakati hal tersebut.

“Ya memang wakil ketua sudah di ganti oleh Fathur Rozi. Kalau dulu masih di jabat sama Rahmad Hidayat, itu pun sudah di sepakati dan di tandatangani oleh beberapa anggota yang hadir,” terangnya, Rabu (29/5).

Sekretaris Komisi A yang baru Halil menuturkan, alasan dirombaknya susunan komisi A dikarenanakan wakil ketua sebelumnya selalu tidak

bermusyawarah dengan anggota dewan lainnya. Mementingkan keperluan pribadi dan tanpa adanya kerja sama.

“Ini kan untuk mengedepankan struktur organisasi, seharusnya ada saling koordinasi dan komunikasi, bukan hanya mementingkan kepribadiannya,” ungkapnya kepada Koran Madura.

Diungkapnya, terkadang dalam mengpublikasikan atau tidak tak pernah ada kesepakatan secara internal. Seperti, ketika turun ke bawah berbaur ke masyarakat mementingkan

kepribadiannya sendiri dan seolah-olah menampakkan jika dirinya yang berkuasa.

Ketua Komisi A DPRD Sampang Moh.Hodai usai rapat menjelaskan, pergantian tersebut telah mutlak.

“Kalau seperti itu kan sudah dengan tidak ada kesepakatan dengan anggota lainnya. Harus saling menghormati dong, dan maka dari itu saya siap jika nantinya dimintai informasi terkait ini oleh pihak terkait,” ujarnya.

Setelah adanya pergantian dan perubahan struktur di internal komisi A DPRD Sampang, nantinya akan terus ditembuskan kabar berita secara administrasi publik untuk mengesahkan tembusan terhadap ketua DPRD. (ryn/lum)

BANGKALAN

7

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128 | TAHUN II

BACALEG

DEMONSTRASI: Kondinator aksi Hairus Zaman (orator) dengan sejumlah mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kampus UTM (AKPUTM) melakukan demonstrasi di depan Gerbang UTM menuntut agar pihak Rektor memutus kontrak dengan PT Marina, Rabu (29/5) kemarin.

doni heriyanto/koran madura

AKP-UTM Desak Rektor Putus Kontrak PT Marina BANGKALAN - Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Kampus UTM (AKPUTM) kembali menggelar aksi demontrasi untuk kedua kalinya di Gerbang Kampus Universitar Trunojoyo Madura Rabu (29/5) pagi. Mereka menuntut pihak Kampus agar memutus kontrak dengan PT. Marina.

Demonstrasi yang diwarnai dengan bakar ban bekas ini sebagai bentuk ketidakpuasan mahasiswa terhadap Rektor UTM yang dinilai lamban bahkan cenderung mengabaikan proses tuntutan pada aksi pertama tanggal 1 Mei lalu.

Pada aksi pertama beberapa hari lalu, mereka menuntut agar PT Marina (Perusahaan Pengamanan Kampus) keluar dari perguruan negeri satusatunya di Madura ini karena oknum perusahaan tersebut disinyalir terlibat dalam sejumlah aksi pencurian aset kampus.

Dalam orasinya kordinator lapangan Hairus Zaman

menuntut perusahaan pengamanan kampus yang selama ini dikelola oleh PT Marina keluar dan diputus kontrakanya dengan pihak UTM karena disinyalir terlibat dalam sejumlah aksi pencurian aset kampus. Bahkan, kuat dugaan oknum pencuri yang terlibat telah bekerja sama dengan pihak keamanan. Sejatinya, adanya jasa pengaman seharusnya bisa menjaga segala keamanan dalam betuk apa pun. Namun, pada kenyataannya justru menjadi pemicu terjadinya pencurian.

“Ini merupakan aksi kedua yang kami galang, karena

hingga saat ini tuntutan kami pada aksi pertama sama sekali tidak ada kejelasan. Padahal, Pak Arifin sebagai Rektor UTM berjanji untuk segera memproses. Namun pada kenyataannya tidak ada kejelasan dan cenderung mengabaikan tuntutan para demonstran,” ujarnya melalui pengeras suara di hadapan para civitas akademik UTM yang tertahan di sekitar gerbang kampus.

Mahasiswa asal Sampang ini menegaskan bahwa selama keamanan dipegang oleh PT Marina telah terjadi sejumlah kehilangan seperti Blower AC, Traktor, LCD, dan CPU serta uang di kantor, tidak ada satu pun pelaku yang terungkap.

Menurutnya baru kali ini saja diketahui masalah pencurian Skaffolding proyek masjid kampus yang ternyata diduga melibatkan salah satu staff rektorat UTM. “Kami minta pihak rektor bersikap tegas dan tidak segan-

segan untuk segera memutus kontrak PT Marina dan segera memproses secara hukum bagi oknum-oknum yang terlibat.

Apabila pihak Rektor ingkar janji untuk kedua kalinya, maka kami tidak akan segak-segan untuk menggalang aksi yang lebih besar lagi,” teriaknya dengan nada mengancam.

Menanggapi hal tersebut, Rektor UTM Prof. Arifin, yang menemui secara langsung para demonstran sangat mengapresiasi aksi yang dilakukan. Karena mahasisiswa juga peduli terhadap keamanan kampus. Di samping itu ia berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan akan memanggil pihak PT Marina untuk dimintai keterangan dalam audiensi.

“Kami berjanji minggu depan PT Marina akan didatangkan untuk dimintai keterangan dalam forum audiensi,” ujar Arifin.

Mengenai tindak lanjut

sering terjadinya kehilangan dan keterlibatan ajudan rektor, Arifin berjanji akan menindaklanjuti dengan pihak kepolisian dan akan mengevaluasi keberadaan perusahaan jasa pengamanan itu.

Menurutnya jika memang ada klausul dalam kontrak yang dilanggar oleh jasa keamanan maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi yang sesuai. Terkait nama-nama yang diduga terlibat pencurian, Arifin menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada pihak kepolisian dan meminta segenap civitas akademika UTM untuk menunggu selesainya proses hukum.

Sementara itu, akibat dari aksi yang digalang oleh para aktivis UTM, sejumlah kendaraan roda dua dan empat baik yang akan masuk maupun keluar kampus terhenti sekitar 30 menit, hingga berakibat pada kemacetan sekitar jalan depan kampus Unijoyo. (dn/rah)

Pengunduran Diri 14 Dewan Timbulkan Polemik Baru BANGKALAN - Pengunduran diri sejumlah anggota legislatif DPRD Bangkalan, sebagai syarat pencalonan di pileg 2014 mendatang sesuai ketentuan PKPU No 13 Tahun 2013 menimbulkan polemik baru di kalangan anggota dewan.

Komentar wakil ketua DPRD setempat yang menyatakan proses pergantian antar waktu (PAW) ke-14 anggota yang pindah partai dalam pileg 2014 mendatang akan tuntas Agustus mendatang dinilai hanya interpretasi tunggal yang tidak berdasar.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Munawar Cholil mengatakan bahwa deadline ke-14 anggota dewan yang pindah partai itu hingga 1 Agustus mendatang. Secara otomastis seluruh hak yang melekat pada keempat belas anggota tersebut tidak lagi menjadi miliknya.

“Sejak SK Gubernur turun, atau setidaknya ketika deadline 1 Agustus, ke-14 anggota yang mengundurkan diri sudah mulai tidak menerima gaji,” ungkapnya.

Komentar panas wakil ketua DPRD tersebut langsung direspon oleh sejumlah anggota dewan terkait.

Mereka menilai interpretasi mengenai pengunduran diri tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Komentar wakil ketua itu, kami sayangkan. Padahal dalam PKPU No 13 itu diatur jika tanggal 1 Agustus esok SK Gubernur belum juga turun, kita cukup dengan melampirkan surat keterangan sedang proses dari pimpinan DPRD atau Sekretaris Dewan. Sedangkan Pak Munawar mengatakan harus mundur 1 Agustus, itu kan tidak sesuai aturan,” ujar Mahmudi, anggota Komisi C dari partai Republikan yang akan maju dari partai Hanura pada pileg 2014 nanti.

Sedangkan Syafiudin Asmoro, Ketua komisi A dari PKB yang akan maju dari partai Gerindra dalam pileg 20 14 mendatang mengaku siap diberhentikan jika ketentuannya demikian.

“Ya memang harus mundur, ya mundur Mas, dan itu sudah saya lakukan. Tapi karena SK belum juga turun, ya kami akan aktif bertugas sementara ini, kalaupun semua hak yang kami terima selama proses ini harus dikembalikan akan kami kembalikan Mas, saya siap,” ujarnya.

Senada dengan Syafiudin, politisi PDP yang juga anggota Komis B Nur Hasan, mengaku pasrah atas aturan yang dikeluarkan KPU tersebut.

“Siap Mas, kalau memang besok turun SK dan kami harus mundur kami siap, tapi kan saat ini pengunduran diri kami sedang diproses dan belum turun SK terkait itu, maka kami masih menjalankan tugas kami sebagai anggota dewan,” kata politisi yang akan maju lewat PPP pada pesta demokrasi mendatang.

Menurut Nurhasan, memang selama ini ada sejumlah pihak di internal DPRD yang menekan ke-14 anggota tersebut untuk segera non aktif. Namun demikian, Nur Hasan menilai bahwa itu semua terkait kepentingan politik saja. Sehingga ia sangat menyayangkan hal itu.

“Ada memang yang mengatakan bahwa karena kami sudah mengundurkan diri maka kami secara moral harus non aktif, tapi itu kan terkait kepentingan politik.

Biasanya yang mengatakan itu anggota lain dari dapil yang sama. Kami diangkat berdasarkan SK Gubernur, dan berhentipun juga harus demikian. Kalau semuanya sudah clear sesuai aturan hukum yang berlaku, ya kami siap non-aktif,” paparnya. (dn/rah)

8

LINTAS JATIM

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128 | TAHUN II

Eks Bupati Bojonegoro Divonis Enam Tahun

Terbukti Salah Gunakan Jabatan SURABAYA – Mantan Bupati Bojonegoro, HM Santoso (70) resmi menerima tambahan hukuman dari kasus korupsi kedua-nya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (29/5). Oleh Majelis hakim yang diketuai Suwidya, Ia dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bambang Santoso divonis berbeda dalam kasus korupsi pembebasan lahan proyek Mobile Cepu Limitet (MCL).

Dalam amar putusannya, Suwidya menjatuhkan hukuman enam tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair enam bulan penjara untuk HM Santoso. Ia juga dikenakan uang pengganti Rp 957,5 juta subsidair enam bulan penjara. Ini berarti, mantan orang nomor satu di Bojonegoro itu akan menjalani total hukuman 10 tahun, dengan rincian pidana empat tahun penjara dalam kasus korupsi APBD 2007 lalu dengan nilai kerugian negara Rp 6 miliar.

Lebih lanjut, Bambang Santoso, juga diputus bersalah secara sah dan meyakinkan dengan pidana penjara 2,5 tahun denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan penjara. Duo Santoso ini dijerat dengan pasal yang sama, yakni pasal 3 juncto 55 ayat (1) UUTipikor No. 31/1999. Keduanya terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk melakukan korupsi secara bersamasama dan berkelanjutan.

“Memerintahkan Bambang Santoso untuk tetap berada dalam tahanan. Namun hukumannya dipotong masa

tahanan yang telah dijalani sebelumnya,” ujar Suwidya di ruang sidang Cakra.

Dalam pertimbangannya, majelis menyebutkan jika terdakwa tidak berhati-hati dalam melaksanakan asasasas pemerintahan dan memberikan efek tidak percaya kepada masyarakat. Selain itu, sebagai pejabat penting, terdakwa juga dinilai tidak memberikan contoh yang baik sebagai panutan masyarakat.

“Terdakwa juga tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi,” tegas Suwidya.

Terkait pembelaan yang diajukan terdakwa perihal dana MCL bukanlah dana hibah, dibantah oleh majelis. Menurut majelis, sesuai keputusan Kemendagri No. 13/2006, dijelaskan hibah adalah uang yang diperuntukkan bagi program pemerintah, baik dalam bentuk devisa, rupiah, dolar dan lainnya, sehingga dapat disebut sebagai pendapatan daerah. “MCL merupakan anak perusahaan dari Mobile Exon asal Amerika Serikat. Sedangkan dana digunakan untuk pelaksanaan

i komang aries/koran madura

DIVONIS: Eks Bupati Bojonegoro, Santoso (Bersongkok) dan Mantan Sekda Bambang Santoso saat mendengarkan putusan dari hakim dan divonis enam tahun penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (29/5) kemarin. pemerintahan dan harus dicantumkan dalam belanja daerah. Tidak adanya naskah perjanjian, merupakan kesalahan terdakwa karena merupakan kewenangan tim,” beber majelis hakim secara bergantian.

Sementara itu, penuntut umum Nosleh Rahman, ditemui usai sidang menjelaskan jika penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terdakwa sebagaimana disebutkan oleh majelis, yakni terkait

tim koordinasi yang diisi oleh pejabat Pemda. Nah, ini yang disebut-sebut sarat sebagai penyalahgunaan jabatan. “Jadi pantaslah kalau pasal yang dikenakan yakni pasal 3. Sudah pantas untuk terdakwa (hukuman),” tegasnya.

Berbeda, Gede Bobby Aryawan, penasehat hukum HM Santoso, memastikan jika pihaknya menyatakan banding segera usai menjalani persidangan. Baginya, tidak

adanya naskah perjanjian MCL yang diakui sebagai MoU, hanyalah tafsiran saja dan bukan merupakan dana hibah. “Ini yang perlu kami luruskan. Hari ini (Kemarin) juga kami ajukan banding,” tandasnya.

Duo Santoso ini didudukkan sebagai pesakitan karena diduga melakukan penyelewengan dana dari MCL ke Pemkab Bojonegoro sebesar Rp. 3.814.650.000 (Rp 3,8 M), untuk keperluan pembebasan

PENGADILAN

Rektor IAIN Minta Hukuman Ringan

i komang aries/koran madura

MINTA KERINGANAN: Rektor IAIN Sunan Ampel Abd A'la (berdasi) dan sejumlah pejabat IAIN bersaksi di PN Surabaya beserta 8 Mahasiswanya yang diduga sebagai dalang pengerusakan kampus IAIN. Abd A’la minta keringanan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (29/5) kemarin.

SURABAYA – Sidang terdakwa pengrusakan Gedung Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya memasuki babak baru. Setelah mengajukan tahanan kota, kali ini meminta keringanan hukuman kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim. Pasalnya, terdakwa yang masih muda memiliki masa depan yang panjang.

Permintaan keringanan hukuman itu disampaikan oleh Abd A’la, Rektor IAIN

Sunan Ampel dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (29/5) kemarin. Pria asli Sumenep ini beralasan para terdakwa yang mayoritas masih semester dua dan empat perlu menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.

“Mereka hanya kita skors selama satu semester, jadi semester depan mereka bisa ikut kuliah lagi dengan berbagai syarat yang harus mereka setujui,” akunya dihadapan

majelis hakim yang diketuai Ainur Rofiq. “Saya minta hukuman seringan-ringannya, siapa tahu mereka jadi calon pemimpin,” sambungnya.

A’la menlanjutkan, secara pribadi sudah memberikan maaf kepada 11 terdakwa yang dianggap sebagai anak-anaknya. “Mereka ini anak-anak saya,” akunya. Meskipun begitu, A’la menegaskan mereka melakukan kriminal yakni merusak aset negara, maka

proses hukum tetap berjalan.

Sidang yang berlansung di ruang cakra mengagendakan pemeriksaan lima saksi untuk delapan terdakwa. Para saksi yang dihadirkan jaksa Darmawati Lahang, selain rektor adalah Abdurrohman, pegawai IAIN, Maliki dan Totok, satpam kampus, dan Marlaf Sucipto, koorlap aksi.

A’la menjelaskan, tragedi yang terjadi pada 6 Maret 2013 itu negara mengalami keru-

gian sektiar Rp 70 juta akibat aksi anarkis mahasiswa IAIN yang mayoritas dari Fakultas Syariah. “Sebagai rektor, saya tidak menuntut ganti rugi kepada mereka, tapi mereka harus tunduk pada proses hukum,” terangnya.

Kasus ini bermula dari keinginan mahasiswa Fakultas Syariah untuk meminta tranparansi dana praktikum yang dinilai tidak berjalan efektif.

Sebelum aksi mencapai klimas pada Rabu (6/3), sebelumnya mahasiswa melakukan aksi pendahuluan dengan tutup mulut serta menyebarkan pesawat kertas.

Namun, rupanya aksi dua hari itu tidak membuahkan hasil, pada hari ketiga mahasiswa berinisiatif meminta penjelasan langsang kepada rektor. Karena itu, puluhan mahasiswa yang memadati pelataran depan Rektorat meminta agar A’la keluar menemuinya dan menjelaskan perihal penggunaan uang praktikum yang ditarik setiap semester. “Mereka ini meminta penggagas praktikum (Ridlwan Nasir, mantan rektor IAIN) diadili, karena rektor yang jabatannya berakhir tahun 2009 itu dianggap bertanggung jawab,” jelas A’la.

Atas permintaan itu, A’la menolak dengan dalih praktikum memiliki landasan hukum yang kuat. “Praktikum itu ada peraturannnya, makanya saya tolak, tapi mereka tetap saja meminta pak Ridlwan diadili,” pungkasnya. (kas)

lahan. Dana diberikan MCL Berdasarkan MoU antara Pemkab dengan MCL bernomor 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007, ditandatangani Bupati Bojonegoro, HM Santoso, dan Brian D. Boles, Presiden and General Manager MCL. Sesuai UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoaman Pengelolaan Keuangan Daerah, seharusnya

uang dari MCL tersebut dimasukkan ke rekening kas daerah (Kasda). Tapi, oleh HM Santoso, dana dimasukkan ke rekening Tim Koordinasi dan Pengendali Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL. Tim ini diketuai Wakil Bupati Bojonegoro Talhah. Adapun HM Santoso (terdakwa 1) bertindak selaku Pelindung, sementara mantan Sekda Santoso (terdakwa 2) sebagai Ketua I. Rencana waktu itu, dana MCL dibagi-bagi sebagai honorarium Muspida koordinator kabupaten, kecamatan, hingga desa, dan untuk operasional rapat dan perjalanan dinas.

Berdasarkan nota dinas, HM Santoso selaku bupati memberikan disposisi kepada Sekretaris I tim, Kasmoeni, serta memerintahkan untuk mencairkan dana bantuan MCL sebesar Rp 3,8 miliar dari rekening giro Bank Jatim cabang setempat. Setelah cair dana kemudian dibagi-bagi ke sejumlah oknum.

Berdasarkan berkas perkara, HM Santoso diduga menikmati uang tersebut sebesar Rp 957,5 juta, Bambang Santoso kebagian Rp 85 juta, mantan Kepala Sat Pol PP Edi Santoso Rp 412 juta lebih, mantan Kabag Perlengkapan Sekretaris Daerah Muftuchin Rp 154 juta lebih, dan mantan Kabag Keuangan kecipratan Rp 300 juta. Sisanya, Rp 1.149.120.000 miliar diduga dibagi-bagi ke oknum pejabat Pemkab Bojonegoro lainnya. (kas)

LINTAS JATIM

9

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128 | TAHUN II

Gubernur Desak Musyafak Rouf Direposisi DPC PKB Segera Proses PAW Musyafak Rouf SURABAYA – Masalah seputar mundurnya para wakil rakyat dari keanggotaan DPRD Surabaya seperti tidak ada hentinya, mulai dari yang mundur secara sukarela karena kepentingan harus maju lagi pada Pileg mendatang, sampai dengan pelengseran secara paksa, seperti pelengseran Ketua Dewan dan Ketua Badan Kehormatan (BK) beberapa waktu yang lalu.

Kini yang terbaru adalah kabar dilengserkannnya Musyafak Rouf, terpidana

kasus gratifikasi Jasa Pungut (Japung) sebesar Rp. 720 juta, dari kursi salah satu wakil

ketua DPRD Surabaya. Hal ini beralasan, karena isu beredarnya surat bernomor DPC03/B-1/V/2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Musyafak Rouf oleh DPC PKB Surabaya, senter terdengar di kalangan legislator lembaga parlemen Surabaya.

Namun kabar beredar surat PAW Musyafak Rouf di bantah oleh wakil DPC PKB Surabaya, Hadi Suwarno. Dirinya mengatakan, jika surat

PAW tersebut belum diserahkan oleh DPC PKB ke DPRD Surabaya, dengan alasan jika masa reses anggota legislatif belum habis.

“Pada prinsipnya kita memang ingin agar pergantian pimpinan itu sesuai dengan mekanisme yang ada, kita sudah siapkan suratnya dan segera dikirimkan,” ujar dia.

(29/5).

Dirinya menambahkan, jika pihaknya saat ini juga se-

dang menyiapkan kader sebgai pengganti Musyafak Rouf apabila memang nanti sudah di PAW. “Di PKB memang banyak kader yang siap untuk menggantikan Musyafak. Kalau memang tidak boleh kembali lagi maka kami sudah menyiapkan penggantinya,” tambah dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) juga telah melayangkan surat ke DPRD Surabaya untuk memberikan

peringatan sekaligus arahan agar DPC PKB Surabaya segera mengajukan surat PAW Musayafak Rouf.

Surat Gubernur No. 171/9534/011/2013 secara jelas menyatakan, bahwa posisi Musyafak Rouf sebagai wakil ketua DPRD Surabaya non aktif untuk segera dilakukan pergantian antar waktu (PAW).

Dalam surat Gubernur Jatim juga diuraikan, bahwa

surat terebut mengacu pada pasal 112 PP No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Surabaya, tentang Tata Tertib DPRD Surabaya.

Sayangnya, tidak satu pun anggota Badan Musyawarah (Banmus) yang mau berkomentar terkait dengan desakan Gubernur Jatim untuk mereposisi Musyafak Rouf dari kursi salah satu Wakil Ketua DPRD Surabaya. (wan)

BANDIT

Polsek Tembak Bandit Jalanan

neu/koran madura

FOTO BERSAMA: Kepala Dinas Pendidikan dan Gubernur Jatim bersama 10 siswa dengan nilai tertinggi di Jatim foto bersama dalam acara Penyerahan Penghargaan Kepada Siswa-Siswi Berprestasi dengan Nilai Tertinggi Ujian Nasional se Jawa Timur di kantor Gubernur, Rabu (29/5) kemarin.

LULUSAN SMK

Pemprov Anjurkan Siswa Usai Lulus Kerja/Kuliah SURABAYA – Anjuran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) agar siswa lulusan SMK dapat langsung turun berwirausaha masih belum berjalan efektif. Sebab, jenjang perguruan tinggi masih menjadi prioritas siswa untuk melanjutkan pendidikannya Siswa SMK 1 Turen, Malang, Fauzia Risatuz Zahro mengatakan, dia ingin lebih menggali ilmu dan mempersiapkan diri secara matang sebelum bekerja. Meski dia menyadari, keterampilannya di sekolah kejuruan dapat menjadi bekal di dunia kerja, namun kuliah tetap menjadi pilihan utama. “memang saya ingin mempraktekkan kompetensi saya di SMK, tapi saya lebih ingin kuliah. Kalau ada kerjaan paruh waktu mungkin

saya mau,” kata Fauzia di sela-sela penghargaan siswa peraih nilai tertinggi se Jatim, di Kantor Gubernur, Rabu (29/5).

Dalam acara tersebut, Pemprov memberikan penghargaan berupa satu unit laptop dan uang sejumlah Rp 5 juta pada 10 siswa yang menyandang nilai UN tertinggi se-Jatim. Adapun kesepuluh siswa tersebut tersebar di beberapa daerah seperti Surabaya, Malang, Tuban, Lamongan, Banyuwangi, dan Jombang.

Selain Fauziah, seorang siswa SMK lainnya asal Malang, Khilyatul Azizah juga berpendapat serupa. Dia belum mempunyai niat untuk bekerja ataupun memulai usaha, sebab, kesempatan untuk melanjutkan kuliah menjadi peluang baginya

meningkatkan pendidikan. “orang tua juga mendorong untuk kuliah, bukan bekerja atau berwirausaha,” ujar mahasiswa jurusan akuntansi ini.

Orang tua Azizah, Ngantemin, menambahkan, pihaknya sangat mengingkan anaknya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Sebab, dengan menyandang predikat sarjana, ke depan Azizah akan lebih menyonsong hidup, ketimbang mengandalkan ijazah SMA. Sebelumnya, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi (Pemprov) Jatim, Rasiyo mendorong lulusan SMK untuk mendirikan wirausaha, bukan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi karena ilmu yang didapat semasa sekolah itu, dapat langsung diimplementasikan pada dunia

kerja. “karena itu juga, Jatim ini mensukseskan wajib belajar 12 tahun dengan angka perbandingan SMK sebanyak 60 persen,” kata Rasiyo.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Harun mengatakan, keputusan untuk bekerja atau kuliah merupakan hak siswa. Hanya saja, ada tiga rekomendasi yang diberikan Pemprov bagi siswa lulusan SMK. Tiga opsi tersebut yakni, mengimplementasikan ilmu di dunia kerja, membangun wirausaha, ataupun melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dia sendiri mengaku tidak akan membatasi keinginan mereka untuk memilih rekomendasi tersebut. “semuanya dinilai positif dan baik bagi mereka ke depan, kalau mereka mau kuliah ya, silahkan,” katanya. (neu)

SURABAYA- Baru saja menikmati udara segar selama Lima bulan, tak membuat Didik Purwanto warga Ngasem GG IV, Asemrowo, Surabaya lantas jera dari aksi nekatnya. Seorang residivis bandit jalanan yang kerap beroperasi seorang diri ini pun lumpuh dengan hadiah timah panas dikaki kanannya. Pria 31 tahun ini pun kini menjadi penghuni jeruji besi sel tahanan Mapolsek Tegalsari Surabaya.

Bapak dua anak itu, ternyata, bukan kali pertama berprofesi menjadi penjahata dijalanan. Ia, telah Sembilan kali melakukan aksinya Lima diantarannya di wilayah hukum Polsek Tegalsari dan Empat kali diwilayah hukum Genteng kali. “ Tersangka kami amankan dan kami beri tindakan impresif setelah melakukan aksi kejahatannya dengan menjambret tas seorang wanita,” kata Ka-

polsek Tegalsari Arif Mukti, S,A,S saat gelar rilis di Mapolsek, (29/5) kemarin.

Menurut Arif, aksi tersangka terbilang cukup nekat. Sebab, selain berperan seorang diri tersangka melakukan aksi sekitar pukul 14.30 pada (17/5) lalu. Saat itu, sambungnya, tersangka telah mengikuti korban Teffany, 21 tahun warga Jalan Darmo Permai Selatan, Surabaya dari jalan protokol Darmo. Saat keluar seusai membeli makanan di resto siap saji, tersangka merampas paksa barang milik korban. “ Saat lari menuju Comal dan dikejar oleh petugas, akhirnya menemui jalan buntu dan petugas yang berada dekat dilokasi kejadian menangkapnya,” terangnya.

Ia menambahkan, saat petugas hendak menangkap, tersangka hendak kabur dan melawan petugas. Akhirnya, tindakan impresif pun diberikan kepadanya. Selain

tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah tas, kalung seberat 3 gram, uang tunai Rp. 500 ribu dan motor tersangka Suzuki Satria L 6774 YK. Sementara dihadapan petugas, tersangka mengaku baru sekali melakukan aksi setelah keluar dari penjara. Namun, pria yang kesehariannya berkerja kuli batu itu juga mengungkapan, biaya kedua anaknya tidak mencukup dari hasil kerja sehari-harinya. “ Anak saya dua, sebagai kuli batu tidak mencukupi,” akunya.

Ia juga mengaku, bahwa telah keluar dari Polsek Genteng setelah ditahan selama Tiga tahun dan baru keluar sekitar Lima bulan lalu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 tentang aksi pencurian dengan pemberatan diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun. (mag).

i made ardhiangga/koran madura

MENUNJUKKAN BARANG BUKTI: Kompol Arif Mukti (kiri pojok) menunjukkan barang bukti kejahatan tersangka di Mapolsek Tegalsari, Rabu (29/5) kemarin.

Cawagub Said Galang Dukungan Tretan Dibhi’ PASURUAN - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Said Abdullah kian gencar menyisir kawasan Tapal Kuda Jatim.

Pasangan pendamping Bambang DH yang diusung PDI Perjuangan ini optimis dapat meraih dukungan suara dari kantong nahdliyin yang mendominasi kawasan Jatim bagian timur tersebut.Sebagai satu-satunya calon yang berasal dari Madura, Said merasa memiliki kedekatan dengan basis masyarakat Tapal Kuda yang juga berkultur sama. Karenanya ia sangat optimis dapat merebut simpati dari tretan dibhi’ (saudara sendiri).

Meski berasal dari Pulau Madura dan keturunan Arab, ia tidak serta merta mengedepankan ras dan golongan sebagai upaya untuk menggalang dukungan. Namun dengan program jempol yang menjadi andalannya, masyarakat akan dengan antusias memberikan dukungan politiknya.

"Saya satu-satunya calon yang berlatar belakang tretan dibhi’. Tapi yang lebih penting adalah program kami yang jempol. Yakni penang-

gulangan kemiskinan berbasis pembangunan pedesaan," kata Said Abdullah usai memberikan bantuan penguatan ekonomi untuk ibu-ibu PKK dan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Menurut Said, penggalangan dukungan ini akan dilakukan diseluruh elemen masyarakat. Namun khusus untuk kaum perempuan ia memberikan porsi yang lebih. Keberadaan kaum perempuan, lanjut Said, harus dijunjung tinggi agar setara dengan kaum laki-laki. Karena dengan pemberdayaan perempuan, akan meringankan beban keluarga.

"Ini bukan diskriminasi.

Kami ingin menumbuhkan kesadaran, bahwa kaum perempuan juga bisa menjadi tulang punggung penguatan ekonomi dirumah. Jika kesadaran ini telah terbentuk, beban rumah tangga yang berat akan menjadi lebih ringan.

Karena ada dobel income dalam rumah tangga," tandas Said yang juga anggota Komisi VIII DPR RI. Pihaknya berharap, empat pasangan calon yang telah

ant/eric ireng

mendaftar di KPU dapat lolos untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Sehingga kompetisi dan proses demokrasi tersebut akan berlangsung lebih ketat. Ia tidak kawatir kawasan Tapal Kuda yang menjadi bagian tugasnya menggalang dukungan, akan terganjal dengan kultur masyarakat berbasis nahdliyin yang akan memberikan dukungan kepada rival politiknya Ketua PP Muslimat NU,

Khofifah Indar Parawansa.

Sebagai ormas keagamaan terbesar, kata Said, ia yakin bahwa ormas yang berada dalam naungan Nahdlatul Ulama tersebut akan bersikap netral dalam Pilgub mendatang. Ormas NU, termasuk Muslimat bukanlah partai politik.

Sehingga tidak bisa diinstruksikan untuk memberikan dukungan kepada salah seorang pasangan calon.

Sementara itu, Sekre-

taris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan, Sutar, menyatakan bahwa jajaran partai berlambang banteng moncong putih tersebut telah merapatkan barisan untuk memenangkan cagub andalannya. Kemenangan pilgub di Jateng, telah menjadi motivasi bahwa kader partai yang diusung bisa bertarung dan memenangi kompetisi. Karenanya, soliditas kader partai menjadi modal utama untuk

memenangi proses demokrasi Pilgub dalam satu putaran.

Selain memberikan bantuan kepada bantuan penguatan ekonomi untuk ibu-ibu PKK dan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Bangil, Said Abdullah juga mendekati ulama karismatik KH. Abdullah Said yang sangat populer di Jawa Timur karena sukses sebagai pengisi acara Wak Kaji Show yang ditayangkan salah satu stasiun televisi lokal di Jawa Timur.

Pertemuan kedua tokoh ini berlangsung di kediaman Wak Kaji, dalam keadaan santai dan penuh keakraban.

Mereka bersenda gurau dan saling meledek satu sama lain.

Namun point penting dari pertemuan tersebut adalah Wak Kaji berikrar untuk memberikan dukungan penuh kepada pasangan Bambang DH-Said Abdullah sebagai Cagub dan Cawagub Jatim. Kiai yang masih energik meski sudah berusia 77 tahun tersebut bahkan siap turun gunung untuk menjadi juru kampanye (jurkam) bagi pasangan jempol tersebut. “Saya siap untuk menjadi jurkam Bambang Said.

Saya sudah siapkan strategi,

namun saya tidak mau membocorkannya sekarang, karena takut dicontek rival,” ungkapnya dengan nada serius.

Kepada Said, ia juga berjanji tidak hanya turun untuk kampanye di tapal kuda, melainkan di seluruh wilayah Jawa Timur.

Pernyataan Kiai Abdullah Said, disambut gembira oleh cawagub Said Abdullah. Pria Madura asli ini yakin kharisma Kiai Abdullah akan memberikan kemenangan bagi pasangan Bambang Said.

Beliau berjanji akan mensosialisasikan pasangan Jempol, Bambang -Said ke semua jamaah pengajian yang diasuhnya. Kami memberikan apresiasi dan mendukung penuh apa yang dilakukannya, ”ungkap pria yang juga anggota komisi VIII DPR RI ini.

Said Abdullah berharap dari pertemuan dengan tokoh di Pasuruan,dukungan masyarakat terhadap pasangan jempol akan bertambah dan dapat menguatkan pilihan masyarakat kepada duet BDH-Said dalam hari pencoblosan tanggal 29 Agustus mendatang. (ara)

10 INSEMINASI BUATAN

Sapi Madrasin Capai Harga Dua Kali Lipat BANGKALAN - Keunggulan fisik sapi Madrasin, yakni jenis sapi hasil perkawinan silang melalui teknik Inseminasi Buatan (IB) antara sapi pejantan limousin dari Belanda dengan sapi betina lokal Madura, ternyata dapat mendongkrak harga jual. Sapi madrasin menghasilkan daging lebih banyak dibandingkan sapi lokal biasa.

“Sapi Madrasin, dagingnya menjapai 600 kg. lebih berat bobotnya dibandingkan dengan sapi lokal asli Madura,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak), Puguh Santoso, kemarin (29/5).

Betapa tidak secara pisik, postur tubuh jenis sapi Madrasin (Madura-Limousin), ternyata jauh lebih besar dibanding jenis sapi lokal Madura. Jenis sapi Madrasin ukuran jumbo, harga pasarannya bisa bergerak antara Rp 17 s/d Rp 25 juta perekornya. Harga ini jauh melampaui harga sapi jenis lokal Madura besar yang biasanya berkisar Rp 10 s/d Rp 12 juta.

Terlebih, dalam beberapa tahun ini, minat kalangan peternak di Kabupaten Bangkalan terhadap program IB (kawin suntik) , khususnya IB silang antara sapi pejantan limousin dengan betina lokal

SURAMADU

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128 | TAHUN II

ori/koran madura

HASIL PERKAWINAN SILANG: Sapi Madrasin merupakan sapi hasil perkawinan silang antara sapi pejantan limousin dari Belanda dengan sapi betina lokal Madura melalui teknik Inseminasi Buatan.

Madura, semakin melonjak naik dalam beberapa tahun terakhir ini.

“Ini terjadi karena para

peternak pada umumnya, sudah menyadari tentang keungguklan jenis sapi Madrasin, baik dari segi postur

tubuh maupun harga pasarannya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Dispertanak mengaku akan berupaya untuk mengembangkan program IB silang antara sapi pejantan limousin dengan sapi betina lokal Madura di kalangan peternak Kabupaten Bangkalan. Apalagi, Dispertanak kini sudah memiliki tenaga terampil tentang proses pelaksanaan IB secara merata di 18 kecamatan.

“Pengembangan sapi Madrasin akan terus dilakukan dengan tetap mempertahankan budaya asli sapi Madura.

Sebab, dalam pengembangan sapi tersebut, ada kriteria yang harus diperhatikan,” ungkap puguh.

Dia mencontohkan, misalnya turunan pertama namanya S1. Sapi tersebut merupakan persilangan yang menghasilkan turunan darah yang sebanding, yakni 50 persen darah sapi Madura dan 50 persen sapi limosin. Untuk tetap menjaga keasliannya, maka harus mengawinkan turunan F2 dengan sapi Madura. ”F2 adalah turunan kedua dari proses IB, darah limosinnya lebih kuat sekitar 70 persen dibandingkasn sapi asli Madura,” pungkasnya. (ori/rah)

Data Pemilih Jauh dari Akurat KPU Provinsi Bentuk Tim Khusus SURABAYA - Proses pemutakhiran data pemilih yang masih belum terlaksana baik tampaknya membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur khawatir, karena itu KPU turun tangan dan membentuk tim khusus. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP) untuk Pilgub Jatim ternyata masih menyisakan banyak penduduk yang belum diverifikasi.

Komisioner KPU Jatim, Agus Mahfud Fauzi mengatakan, tim itu langsung disebar di 10 titik krusial pasca rapat kordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota di Surabaya, dengan harapan agar batas akhir penyerahan hasil pemutakhiran data pada 10 Juni nanti tidak terundur.

“Tim ini bertugas untuk meneliti permasalahan kenapa sampai saat ini masih banyak pemilih yang belum terdata,” ujarnya kemarin, tanpa merinci titik mana saja yang krusial itu.

Agus yang menangani langsung masalah teknis penyelenggaraan dan data KPU Jatim itu juga menyayang-

kan bila kinerja petugas di lapangan kurang maksimal, pasalnya ia tidak menginginkan daftar Pemilih yang akan disahkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada 11 Juni dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada 8 Juli itu menjadi sumber kontroversi Pilgub Jatim lagi.

“Akurasi pendataan harus diperhatikan oleh petugas, jangan sampai ada yang salah, kami antisipasi sedini mungkin lewat pertemuan dengan seluruh KPU kabupaten/kota, agar tidak timbul kontroversi kemudian hari,” jelasnya.

Sebelumnya, hingga dua

pekan menjelang berakhirnya masa pemutakhiran pemilih Pilgub Jatim, masih banyak masyarakat yang belum terdata. Salah satu indikasinya adalah stiker yang belum tertempel di depan pintu rumah warga sebagai bukti petugas telah mendata penghuni rumah tersebut.

Padahal KPU Jatim telah melakukan penyortiran melalui software yang dipakainya dengan kriteria lima item yakni ; nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan dan alamat, sebanyak 29.501.138 jiwa pemilih yang punya hak suara atau naik dari sebelumnya tercatat sebanyak 29.495.846 jiwa. Kehawatiran akan tertundanya tahapan pemilukada pun semakin besar bila hingga 10 Juni nanti pendataan pemilih masih saja kacau. Apalagi kekacauan sudah muncul salah satunya dengan ditemukannya data pemilih ganda di Kabupaten Kediri hingga 2.097 jiwa. (neu)

PNS

e-KTP

Guru Jarang Masuk, Dewan Panggil Disdik

Kadisnakertransduk Sosisalisasikan Larangan Fotocopy e-KTP

BANGAKALAN - Komisi D DPRD Bangkalan menindaklanjuti laporan salah satu wali murid dengan memanggil Kepala Dinas Pendidikan setempat. Pemanggilan tersebut sehubungan dengan adanya laporan mengenai oknum seorang guru yang tidak pernah masuk di salah satu Sekolah Dasar Negeri di Bangkalan.

Ketua Komis D DPRD Bangkalan Mukafi Cholil mempertanyakan perihal oknum guru agama di SDN Telang Kecamatan Kamal.

Berdasarakan laporan wali

murid oknum tersebut sering mangkir dari kewajibannya, apalagi sebagai seorang pendidik di bidang agama.

“Guru yang tidak masuk harus ditindak tegas. Karena sebagai seorang guru tidak semestinya bertindak melalaikan kewajiban yang dapat memalukan nama baik seorang guru,” ungkapnya.

Senada dengan Mukafi anggota komisi D lainnya Mofid Sobar mengatakan permasalahan sering bolosnya tenaga pendidik harus di sikapi secara serius dan harus ditindak lanjuti.

Sebab,

prilaku demikian sama sekali tidak mencerminkan sikap sebagai seorang guru yang seharusnya penjadi panutan bagi anak didiknya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan Moh. Mohni saat hearing hadapan komis D mengungkapkan akan menindaklanjuti oknum guru yang sering lalai terhadap kewajibannya. Bahkan, pihaknya siap untuk memanggil oknum terkait.

“Kami akan menindaklanjuti dan akan memanggil jika memang benar-benar tidak

masuk sekolah,” katanya.

Dengan demikian, kata Mohni selain dilakukan pemanggilan juga harus ada solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Karena untuk saat ini tenaga pengajar di bidang agama sangat minim. Oleh karena itu. Solusi konstruktif sangat dibutuhkan demi keberlangsungan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. “Ya mari kita cari solusi bersama atas permasalahan yang ada.

Masukan dan saran sangat dibutuhkan,” tandasnya. (dn/rah)

SURABAYA - Masyarakat Jawa Timur Khususnya kini telah diingatkan agar tidak memfoto kopi Elektronik KTP (E-KTP) untuk semua keperluan. Sebab, didalam E-KTP ada elemen atau chips berisi delapan data kependudukan pemiliknya yang tidak boleh rusak, dan ada kaitannya dengan kerahasiaan.

Hal Ini dijelaskan, Kadisnakertransduk Propinsi Jatim, Hari Sugiri, meneruskan Surat Edaran (SE) Mendagri 11 April 2013 Nomor 471 yang isinya, melarang E-KTP untuk di foto kopi dan di steples atau perlakuan lain yang bisa merusak E-KTP. “ Maka kami selaku pihak yang berhubungan langsung meneruskan kebijakan Mendagri,” katanya, usai Rapat Koordinasi Implementasi Penerapan E-KTP di Hotel Utami, Juanda, Rabu, (29/5) kemarin.

Dijelaskannya, untuk menunjang keperluan kependudukan, maka dari pihaknya untuk masyarakat

hanya bisa dicatat nama dan nomor induk kependudukan atau NIK yang tertera di KTP. “ Kami hanya akan mencatat nama dan nomor induk dan kami jamin tidak akan ada kerancuhan dalam hal tersebut,” ungkapnya.

Selanjutnya, selama transisi, untuk keperluan dan layanan kepada masyarakat Hari menjelaskan, seluruh pihak yang ada kaitannya dengan E-KTP atau data kependudukan untuk melakukan pengadaan card rider yang berfungsi sebagai alat pembaca E-KTP. Card rider itu harus ada hingga batas akhir Desember tahun ini. Hari menyebut, pengadaannya dilakukan di instansi yang bersangkutan sendiri, dan bukan menjadi tanggungan Kemendagri.

“Sesuai petunjuk Mendagri, pengadaan card rider tidak menjadi tanggungan Kemendagri, tetapi instansi masing-masing.

Harganya berkisar antara Rp1,7 - Rp16 juta,” tegas Hari Sugiri ke-

pada wartawan.

Terkait itu, Pemerintah Propinsi Jatim, sampai transisi hingga bulan Desember, mengingatkan semua lembaga layanan, baik pemerintah dan BUMN bisa berkoordinasi dengan Satgas Pelayanan yang beralamat di Jalan Bendul Merisi Nomor 2, Surabaya. “Kita bentuk Satgas, yang merupakan gabungan dari petugas penegak hukum, untuk memberikan layanan kemudahan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Meskipun demikian, kata dia, dalam hal ini yang boleh memfoto kopi hanyalah terkait persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk keperluan pendaftaran pemilihan umum. “ Kami kecualikan apabila berkaitan dengan pemilihan umum, baik Pilpres Pilkada Pilwali maupun pemilihan yang lainnya. Namun, itu tetap dalam pantauan satgas,” tukas dia. (mag/kas)

PARLEMEN

Pelantikan Ketua DPRD Surabaya Terancam Molor

ant/reno esnir

SOSIALISASI NILAI PANCASILA: Wakil Ketua MPR Melanie Leimena Suharli (tengah) berinteraksi dengan siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan siswa Bimbingan Belajar Katalonia saat melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari empat pilar kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara, di Jakarta, Rabu (29/5). Sosialisasi pendidikan nilai-nilai Pancasila kepada kepada anak-anak usia dini ini sangat penting sebagai pondasi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme layaknya pendidikan keagaman dan moral sebagai landasan berprilaku.

ELPIJI

Pemkab Harapkan Pertamina Gelar Operasi Pasar PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengaharapkan pemerintah pusat melalui pihak Pertamina menggelar operasi pasar, menyusul mahalnya harga elpiji tabung 3 kilogram di wilayah itu.

Menurut Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan Djumhari Gani, Rabu, mahalnya harga elpiji tabung 3 kilogram yang mencapai Rp20 ribu di pasaran Pamekasan, membutuhkan peran aktif dari pemerintah pusat.

“Semua bentuk kebija-

kan soal elpiji bersubsidi itu kan dari pemerintah pusat.

Daerah hanya sebatas pelaksana saja,” katanya menjelaskan.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi kelangkaan elpiji di Pamekasan. Apalagi kasus serupa juga terjadi di tiga kabupaten lain di Pulau Madura, yakni Kabupaten Sumenep, Sampang dan Bangkalan.

Ia menuturkan sebenarnya operasi pasar sudah pernah dilakukan pemerin-

tah pada kasus kelangkaan elpiji pertama, yakni pada awal tahun 2013. Ketika itu sebanyak 8.500 tabung elpiji 3 kilogram disalurkan dalam operasi pasar dan terbukti tidak ada kelangkaan lagi.

“Solusinya menurut saya, memang harus dilakukan operasi pasar. Sebab apapun upaya yang kami lakukan tanpa adanya kebijakan dari pemerintah pusat akan percuma karena kendali kebijakan elpiji ini memang ada di pemerintah pusat,” katanya.

Saat ini harga elpiji

tabung 3 kilogram di Kabupaten Pamekasan berkisar antara Rp18 ribu hingga Rp20 ribu.

Di sejumlah kecamatan, seperti di sebagian wilayah di Kecamatan Proppo, Palengaan dan Kecamatan Pegantenan, harga elpiji sudah Rp20 ribu per tabung.

“Kalau di rumah saya di Desa Blumbungan hanya Rp18 ribu per tabung. Tapi barangnya sulit. Kadang harus mencari ke kota,” kata Salimah, seorang pedagang nasi di pasar Kolpajung. (ant/rah)

SURABAYA – Pelantikan Moch. Machmud sebagai ketua dewan yang baru menggantikan Wisnu Wadhana (WW) dipastikan molor. Karena hingga hari ini, Gubernur Jawa Timur (Jatim) belum melayangkan Surat Keputusan (SK) penetapan Muhammad Machmud sebagai Ketua DPRD Surabaya.

Padahal, surat keputusan nama Ketua DPRD Surabaya sudah dikirim oleh Wali Kota Surabaya beberapa pekan yang lalu.

Hal ini diungkapkan, oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya, Irwanto Limantoro. Dirinya mengatakan, jika pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dengan para staf Gubernur Jatim. Hal ini dilakukan untuk memastikan SK nama Ketua DPRD Surabaya sudah masuk ke meja Gubernur.

“Karena bagaimanapun, turunnya SK Gubernur tentang penetapan nama Ketua DPRD Surabaya sangat penting untuk segera di sahkan dan dilantik,” ungkap dia (29/5).

Dirinya menambahkan, jika pelantikan ketua dewan yang baru harus segera dilaksanakan. Mengingat adanya

sejumlah agenda penting DPRD Surabaya yang harus diselesaikan. Selain itu, dengan dilantiknya ketua dewan yang baru maka sejumlah keputusan penting yang dihasilkan DPRD akan lebih mantab dimata hukum.

“Salah satunya tentang keputusan Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya, yang selayaknya nanti disahkan Ketua bukan wakil Ketua meski sama saja kekuatan hukumnya,” tambah dia.

Hal senada juga diyatakan oleh anngota komisi A DPRD Surabaya, Erik Reginald Tahalele. Menurutnya, posisi Ketua DPRD dalam masa-masa sekarang ini sangat diperlukan. Selain terkait LKPJ juga terkait dengan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2013 yang mulai bulan Juni nanti dilakukan pembahasannya.

“Jika Ketua DPRD sudah ada tentu produk hukum PAK APBD bisa lebih baik. Makanya kami harap Gubernur bisa memahami kondisi ini sehingga SK penetapan segera diturunkan,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua

DPRD Surabaya, Whisnu Sakti Buana menyatakan komitmenya untuk secepatnya memproses pelantikan Ketua DPRD Surabaya yang baru.

Terutama menyangkut pelaksanaan Rapat Banmus (Banmus) dan Sidang Paripurna Istimewa pelantikan Ketua DPRD. “Tapi karena SK penetapan nama Ketua DPRD dari Gubernur belum turun ya kami tidak bisa apa-apa,” keluh dia.

Politisi asal Partai yang berlmbang Banteng Moncong Putih ini menambahkan, jika pihaknya sudah berusaha untuk mepercepat proses pengiriman SK rapat paripurna DPRD yang menetapkan Moch. Machmud sebagai Ketua DPRD Surabaya. Hal ini terlihat dari langsung dikirimnya SK hasil Sidang Paripurna DPRD Surabaya ke wali kota.

Dan Wali kota Surabaya juga langsung melayangkan surat tersebut ke Gubernur Jatim.

“Ya mungkin Gubernur masih sibuk sehingga SK penetapan belum turun hingga saat ini sehingga proses pelantikan Ketua DPRD Surabaya belum bisa dilaksanakan,” pungkas dia. (wan)

MATARAMAN

11

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128 | TAHUN II

PENIPUAN

Polres Tangkap Paranormal Gadungan

ant/widodo s. jusuf

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH: Anggota KPU Sigit Pamungkas (kedua kanan) bersama (kanan-kiri) Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait, Ketua Bappilu DPP PAN Viva Yoga Mauladi dan Pengamat Politik LIPI Syamsuddin Haris menjadi pembicara dalam Diskusi Politik untuk Pemilu 2014 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (29/5). Diskusi tersebut membahas soal kecenderungan atau tren semakin menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam sejumlah pilkada di Indonesia dan apakah tren tersebut akan berlanjut pada pemilu 2014 mendatang.

MAGETAN - Petugas Kepolisian Resor Magetan, Jawa Timur, menangkap seorang paranormal gadungan yang telah melakukan penipuan dan merugikan korban hingga ratusan juta Rupiah di wilayah hukumnya.

Plh Kepala Sub Bagian Humas Polres Magetan Iptu Iin Pelangi, Rabu, mengatakan tersangka adalah Suji (40) warga Desa Joketro, Kecamatan Parang, Magetan.

"Tersangka mengaku bisa menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat dengan syarat menyerahkan uang dalam jumlah tertentu.

Pelaku akan dikenai dengan pasal penipuan," ujar Iptu Pelangi kepada wartawan.

Menurut dia, tersangka ditangkap tim Satuan Reskrim Polres Magetan setelah ada laporan dari korban Sujianto (26) warga Desa Sundul, Kecamatan Parang yang merasa tertipu atas ulahnya.

Atas tipu muslihat pelaku, korban telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp182 juta rupiah kepada tersangka. Uang tersebut dijanjikan tersang-

ka untuk menyembuhkan penyakit yang diderita korban.

Selain itu, uang tersebut juga untuk mengusir roh jahat di rumah korban sekaligus bisa mendatangkan emas dari alam gaib. Namun, semuanya tidak terbukti.

"Merasa tertipu, korban akhirnya melaporkan pelaku ke polisi untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya," ungkap Iin Pelangi.

Dalam kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya, empat botol minyak Jolo Kencono yang digunakan pelaku untuk melakukan kegiatan paranormal dan slip penyetoran uang di bank.

Polisi juga menyita dua unit sepeda motor milik tersangka dan satu unit laptop yang diduga dibeli tersangka dengan menggunakan uang hasil penipuannya.

Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara maskimal hingga empat tahun. (ant/ rah)

Panwaslu Soroti Dua Bacaleg Pejabat BOJONEGORO - Panwaslu Bojonegoro, Jatim, menyoroti bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2014 dari pejabat pemkab yaitu Lukman Wafi dan Kasdan Bodijono yang masih tetap menjabat sebagai Kepala Badan Bakesbangpol Linmas dan Camat Ngasem.

"Secara etika keduanya harus mundur dari jabatannya setelah resmi mencalonkan dari sebagai bacaleg," kata Ketua Panwaslu Bojonegoro

Mustofirin, Rabu.

Apalagi, katanya, sesuai ketentuan yang berlaku seorang pegawai negeri sipil (PNS) dilarang masuk menjadi

anggota sebuah parpol.

"Keduanya jelas sudah menjadi anggota parpol karena mendaftar sebagai bacaleg, meskipun secara resmi belum masuk dalam daftar calon sementara (DCS)," jelasnya.

Ia menjelaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mempermasalahkan keduanya, termasuk memaksa keduanya mundur dari jabatan.

"Panwaslu tidak memiliki kewenangan memaksa mereka mundur.

Mundur-tidaknya keduanya kewenangannya di pemkab," tandasnya.

Meski demikian, ia meminta kedua pejabat di jajaran pemkab itu atas kesadarannya sendiri mundur dari jabatannya dengan mempertimbangkan etika.

Bahkan, lanjutnya, ke-

beradaan keduanya yang masih menjabat juga menjadi sorotan sejumlah anggota DPRD yang memrotes ke panwaslu. "Tapi panwaslu tidak memiliki kewenangan memaksa mereka mundur," ujarnya.

Ia menambahkan keduanya memang sudah membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi per-

syaratan mendaftar sebagai bacaleg ke KPU. Dimintai konfirmasi Kepala Bakesbangpol Linmas Bojonegoro Lukman Wafi membenarkan dirinya mendaftar sebagai bacaleg.

"Saya masih mencari pengganti yang tepat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bakesbangpol Linmas," kilahnya.

Ditemui terpisah Ketua KPU Bojonegoro Mundzar Fahman menjelaskan PNS dan kepala desa (kades) yang mendaftar sebagai bacaleg harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari PNS dan kades untuk seterusnya.

"Bukan kemudian kembali lagi sebagai PNS atau kades kalau tidak terpilih dalam pemilu legislatif," ujarnya. (ant/rah)

AKTA KELAHIRAN

KEAMANAN PILKADA

Dispendukcapil Evaluasi Pencari Akta Kelahiran

Polisi Siapkan Tiga Pola Pengamanan

PACITAN Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Pacitan mengevaluasi minimnya animo masyarakat dalam mengurus akta kelahiran, apakah karena faktor geografis atau karena prosedur yang lama dan melalui mekanisme putusan pengadilan.

"Seiring dicabutnya aturan penertiban administrasi kependudukan oleh MK (Mahkamah Konstitusi), beberapa waktu lalu, kami berharap ini bisa menjadi pendorong motivasi masyarakat dalam mengurus akta kelahiran anggota keluarganya," kata Kabid Perkembangan Penduduk Dispendukcapil Kabupaten Pacitan Ari Januarsih, Rabu.

Ia mengungkapkan, faktor geografis menjadi kendala dan memicu keengganan warga untuk segera mengurus akta kelahirannya.

Dia sebutkan kendala geografis tersebut utamanya di-

MADIUN - Kepolisian Resor Madiun, Jawa Timur, menyiapkan tiga pola pengamanan agar Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Madiun 19 Juni dapat berjalan tertib dan lancar.

Kapolres Madiun AKBP Yusuf, Rabu, mengatakan Pilkada Kabupaten Madiun tergolong rawan konflik setelah ada penundaan pelaksanaan pilkada dari jadwal semula.

“Karena itu, polisi menyiapkan tiga pola pengamanan untuk merespons gangguan kamtibmas yang dimungkinkan terjadi selama pilkada.

Ketiga pola pengamanan tersebut adalah Pola Aman, Pola Rawan II, dan Pola Rawan I,” ujar Kapolres Madiun AKBP Yusuf seusai Apel dan Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada Kabupaten Madiun.

Ia menjelaskan pola Aman adalah pola pengamanan dengan satu polisi untuk empat tempat pemungutan suara (TPS). Lalu, Pola Rawan II adalah pola pengamanan dengan satu polisi untuk dua TPS dan pola Rawan I adalah pola pengamanan dengan satu polisi untuk satu TPS. Jumlah TPS pada pilkada nanti adalah sekitar 1.258 TPS yang berada di 206 desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Madiun.

Lebih lanjut dikatakan Yusuf, apel dan gelar pasukan tersebut dilakukan untuk

alami warga yang tinggal di daerah pelosok dan jauh dari kantor Dukcapil.

Kendala dimaksud bisa terjadi karena untuk mengurus salah satu jenis dokumen kependudukan tersebut mereka membutuhkan waktu hingga sehari.

Selain masalah jarak tempuh, kesadaran warga untuk mengurus akta kelahiran memang masih rendah.

Masyarakat biasanya baru melakukan pengurusan dokumen kependudukan ketika sudah membutuhkan, misal untuk perlengkapan syarat administrasi pernikahan atau masuk sekolah.

"Bagi warga kurang mampu khususnya, mereka enggan keluar uang untuk biaya transportasi dan lain sebagainya, karena lebih memikirkan kebutuhan instan mereka sehari-hari," kata Ari. Tak hanya masalah jarak dan biaya, penertiban aturan untuk mendapatkan bukti le-

gal sebuah kelahiran selama ini ditengarai ikut mempengaruhi keengganan warga dalam mengurus akta kelahi-

Bagi warga kurang mampu khususnya, mereka enggan keluar uang untuk biaya transportasi dan lain sebagainya, karena lebih memikirkan kebutuhan instan mereka sehari-hari,”

Ari Januarsih

Kabid Perkembangan Penduduk Dispendukcapil Kabupaten Pacitan ran mereka maupun anggota keluarganya.

"Mereka selama ini enggan (mengurus) karena prosesnya

harus melalui penetapan lebih dahulu di pengadilan negeri (PN), khususnya bagi mereka yang belum memiliki akta kelahiran dalam rentang setahun atau lebih kemudian," kata Ari. Sebagaimana keputusan MK nomor 18/PUU-XI/2013 tertanggal 30 April 2013 dan berlaku efektif per 1 Mei, dinyatakan bahwa pasal 32 ayat 1 Undang-undang nomor 34/2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Seiring dicabutnya aturan tersebut Ari berharap warga kembali bergairah untuk melengkapi dokumen kependudukannya kembali.

Sesuai data di Dispendukcapil Kabupaten Pacitan dari total 496.662 jiwa baru sebanyak 69 persen di antaranya yang memiliki akta lahir, sedangkan sisanya sebanyak 31 persen atau 153.966 jiwa belum memiliki administrasi kependudukan dimaksud.(ant/rah)

SIKLUS ALAM

Puting Beliung Terjang Belasan Rumah TULUNGAGUNG - Belasan rumah di Desa Mangunsari, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, rusak parah diterjang angin puting beliung yang melanda kawasan tersebut, Rabu sore.

“Kejadiannya hanya berlangsung beberapa menit diikuti hujan deras, namun dampaknya cukup parah. Belasan atap dan genting rumah penduduk di sini berantakan,” tutur salah seorang warga Riyanto, beberapa saat setelah kejadian.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun menurut perkiraan perangkat desa, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Sejumlah saksi mata menceritakan kronologi puting beliung yang sempat membuat suasana di lingkungan RT 2/

RW 2 Gang I Desa Mangunsari dilanda rasa mencekam.

Banyak genting dan atap asbes rumah beterbangan. Ngeri sekali, beberapa antena TV juga banyak yang ambruk,”

Sutikno Warga

Dia ceritakan angin berhembus kencang hanya sekitar 15 menit. Setelah angin berhembus dan merusak rumah, hujan deras turun mengguyur Kota Tulungagung dan sekitarnya.

Makin lama angin bertambah kencang hingga menerbangkan atap rumah warga.

“Anginnya berputar seperti lesus. Banyak genting dan atap asbes rumah beterbangan.

Ngeri sekali, beberapa antena TV juga banyak yang ambruk,” ujar Sutikno, warga lainnya.

Ia menambahkan saat angin bertiup kencang dan mulai menerbangkan berbagai benda yang dilaluinya, warga langsung berhamburan ke luar rumah.

Mereka khawatir rumah akan ambruk diterpa angin, sehingga semua keluar rumah dan panik. Bebeapa ibu bahkan dibuat berlarian sambil menggendong anak menuju jalan raya yang dirasa lebih aman.

Selain rumah, angin juga merusak sebuah mushala di Desa Mangunsari. “Untung saja tidak ada korban jiwa,” katanya.

Setelah reda, warga kemudian beramai-ramai kerja bakti membersihkan pecahan genting dan membetulkan atap dengan memasang seng dan asbes baru.

“Ini terjadi baru pertama.

Sebelumnya warga hanya siaga banjir lantaran kawasan gang 1 termasuk langganan banjir,” kata Riyanto menambahkan.

Sementara dengan adanya kejadian itu, aliran listrik juga terputus, akibat adanya penyangga listrik yang ada di atas rumah ambruk. Warga juga sudah menghubungi pihak PLN dan saat ini masih dalam perbaikan.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui perangkat desa dan kecamatan sejauh ini terus berkoordinasi melakukan pendataan kerugian akibat bencana tersebut. (ant/rah)

mengetahui secara langsung kesiapan personel Polres Madiun dalam mengamankan Pilkada Kabupaten Madiun.

Guna mengamankan seluruh proses dan tahapan Pilkada Kabupaten Madiun, Polres Madiun akan mengerahkan sebanyak 1.670 personel gabungan. Seribuan personel tersebut merupakan gabungan anggota Polri dari berbagai satuan, Brimob Madiun, TNI, dan Pemkab Madiun.

Pengamanan akan dilakukan dari berbagai tahapan seperti, pencalonan, penetapan calon dan nomor urut, pendistribusian logistik pilkada, kampanye, pengamanan TPS, pengamanan saat pengambilan suara, perhitunagn suara, hingga kegiatan lainnya setelah pilkada.

Kepala Bidang Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Edy Mulyono, menambahkan, dari 14 pagelaran pilkada di Jawa Ttimur tahun ini, Pilkada Kabupaten Madiun termasuk salah satu yang memiliki potensi konflik bersama Pilkada Lumajang.

“Pilkada Madiun dan Lumajang menjadi perhatian saat ini. Diperkirakan akan muncul potensi gangguan pada saat pelaksanaannya nanti,” kata Edy di Madiun.

Ia menjelaskan, potensi konflik di Kabupaten Madiun

lebih dipengaruhi dua hal.

Pertama karena dalam proses tahapan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati diwarnai pencoretan oleh KPU setempat karena masalah legalitas ijazah.

“Karena itu, terjadi penundaan pelaksanaan pilkada dari jadwal semula 25 Mei. Kedua adalah adanya perseteruan laten antardua perguruan silat yang ada di daerah tersebut,” jelasnya.

Hal-hal tersebut menurutnya dapat menjadi bibit konflik yang bisa muncul kembali bersamaan dengan pelaksanaan pilkada. Karena itu, pihaknya berharap semua pihak memiliki kesadaran untuk melaksanakan pilkada yang tertib dan aman.

Sementara, KPU Kabupaten Madiun telah menetapkan empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun sebagai peserta pilkada setempat yang akan digelar pada 19 Juni mendatang. Keempat pasangan calon tersebut adalah, pasangan petahana MuhtaromIswanto (Mu-Is) yang diusung PKB dan Demokrat, pasangan Sukiman-Suprapto (Pak Su) yang diusung PDI Perjuangan, Golkar, dan PKS, lalu pasangan perseorangan Widi PriyantoSuntoro (Wi-Ro), dan pasangan Sumardi-Dimyati Dahlan (Sehati) yang diusung PKNU, Partai Patriot, dan PDK. (ant/ rah) KOTAK SUARA: Polisi mengawasi kotak suara Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus setibanya di KPU Kudus, Jateng, tiga hari yang lalu. Jelang penghitungan surat suara petugas kepolisian memperketat penjagaan guna mencegah yang tidak diinginkan.

ant/andreas fitri atmoko

12

NASIONAL

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128| TAHUN II

BPLS

Ada Bau Korupsi di Lumpur Lapindo

PROTES HASIL UN. Dian Permata Sari (kanan) ibunya siswa SMA Negeri 15 Gita Saraswati (kiri) memperlihatkan hasil Ujian Nasional 2013 yang tidak lulus di Medan, Sumut, Rabu (29/5). Gita menjadi satu-satunya siswa yang tidak lulus UN di sekolah akibat diduga adanya kesalahan teknis pada soal lembar mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dikerjakannya.

Didalami Keterlibatan 4 Politisi di Simulator SIM JAKART- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami terkait fakta-fakta persidangan soal 4 anggota Komisi III DPR yang disebut-sebut menerima suap proyek simulator SIM Polri. KPK bahkan bisa melakukan penyelidikan baru jika ditemukan fakta-fakta baru. “Kalau memang begitu kan perlu pendalaman-pendalaman,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen di Jakarta, Rabu (29/5)

Dalam sidang Tipikor kemarin, Ketua panitia lelang simulator AKBP Teddy Rusmawan mengaku mendapat printah dari Kakorlantas Mabes Polri Irjen Djoko Susilo menyerahkan uang kepada oknum anggota Badan Anggaran DPR yakni Bambang Soesatyo, Desmond J Mahesa, Herman Heri dan Aziz Syamsuddin terkait kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Uang

itu disebut diserahkan dalam empat kardus berisi uang di Plasa Senayan Jakarta.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengaku KPK bisa saja melakukan penyelidikan baru jika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung ke arah tersebut.

“Kalau kita menemukan bukti yang mendukung, bisa saja ada penyelidikan baru,” ucapnya Namun, Johan mengata-

kan, hingga saat ini, KPK belum menemukan bukti-bukti yang dimaksud. Oleh karena itu penyelidikan baru belum akan dimulai. “Sampai hari ini belum ada bukti-bukti yang dimaksud,” tukasnya Menurut Johan, hingga saat ini informasi mengenai beberapa anggota Dewan yang menerima uang terkait simulator SIM terus didalami KPK. “Informasi soal itu sedang didalami oleh KPK,” ungkapnya.

Binggung Sedangkan anggota Komisi III DPR, Desmond J Mahesa mengaku bingung soal uang dalam kardus yang dikatakan AKBP Teddy Rusmawan. “Tanya Teddy. Gue nggak menyanggah, aku pernah ikutan makan, tapi kalau bagi duit di PS, kan aku malah bingung. Katanya waktu Aziz (Aziz Syamsuddinred) diperiksa dia terima uang,

kemarin katanya Nazar, katanya ada empat kardus. Ini yang mana yang betul,” jelasnya Desmond mengaku peristiwa 2010 itu, dia baru belajar jadi anggota DPR. Dia mengaku saat itu hanya ikut diajak politisi PDIP Herman Heri. Jadi dia tak tahu soal uang di kardus. “Bukan undangan. Saya di mobil dia (Herman-red) terus saya ikut,” imbuhnya.

Desmond juga meminta agar pertemuan di rumah makan antara Komisi III DPR dan mitra kerja Polri tak dipersoalkan. “Kalau saya ditelepon Anda, wajar nggak. Menurut saya selama urusan perkawanan nggak ada masalah. Kalau bicara proek-proyek itu baru masalah. Makanya aku lupa, pertemuan itu pertengahan 2010. Aku masih belajar di DPR,” tutupnya.

Ditempat terpisah, pengamat Politik FISIP UI, Iberam-

sjah menegaskan pengakuan Teddy Rusmawan membuktikan dugaan selama ini memang ada mafia lintas fraksi di komisi III DPR. “Cepat jadikan mereka tersangka toh namanama mereka selama ini sudah kerap disebut-sebut dalam berbagai kasus hukum. Jadi tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak menetapkan mereka sebagai tersangka,” ujarnya.

Setelah ditetapkan jadi tersangka, dia pun meminta agar 4 orang tersebut segera dimasukkan ke dalam tahanan agar tidak ada tindakan-tindakan mereka menghalang-halangi penyelidikan. ”Sebagai anggota DPR apalagi dari Komisi III, mereka sangat bisa menghalang-halangi penyidikan dengan kewenangan mereka. Mereka harus segera dimasukkan dalam tahanan,” pungkasnya. (gam/abd/cea)

Track Record Bisa Tuntun Pilih Pemimpin

JAKARTA-Memilih pemimpin hendaknya jangan hanya melihat dari sisi elektabilitas semata, tetapi juga perlu menelusuri rekam jejaknya. Karena itu, rakyat harus pandai memiih agar Indonesia keluar dari permasalahan kepemimpinan. “Rekam jejak calon pemimpin sedikit banyak bisa

dilihat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tidak sulit mempelajari rekam jejak sang calon, apakah dia layak untuk menjadi pemimpin. Ini penting agar kita tidak membeli kucing dalam karung,” kata Pengamat Politik, Iberamsjah, di Jakarta, Rabu (29/5) Dia mengaku, memilih

pemimpin di Indonesia saat ini sangat sulit, meski stok calon pemimpin begitu banyak. Karena itu, masyarakat harus cerdas memilih agar tidak terjebak dalam politik pencitraan yang kadangkala menjerumuskan.

Sebagai contoh kata Guru Besar FISIP UI ini, Presiden SBY saja yang memiliki track rekord se-

bagai perwira TNI yang cerdas ,tidak mampu mengobati penyakit bangsa ini. “Apalagi, calon yang dari parpol yang sudah mendeklarasikan diri seperti Aburizal Bakrie dan Prabowo, padahal memiliki track rekord kasus segudang,” tambahnya Dulu ketika rezim orde baru dijatuhkan, sambung Iberamsjah, masyarakat mengelu-elukan Megawati, Gus Dur, Amien Rais. Tapi ternyata tidak membawa perubahan berarti dalam reformasi. Pun ketika SBY naik jadi presiden. “makanya, kita butuh pemimpin yang berani dan tegas dengan track rekord yang bersih dari kasus,” ujarnya Ditempat terpisah, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan , Asep Warlan Yusuf menilai capres yang ada saat ini adalah calon yang sudah dijadikan oleh partai pendukung tanpa melibatkan masyarakat. “Capres yang ada, saat ini seperti Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, dan Hatta Radjasa adalah caloncalon yang memang sudah dijadikan oleh partainya tanpa ada proses demokrasi yang sesungguhnya.

Masyarakat pun menelan apa yang disodorkan tanpa bisa memilih yang terbaik,”ujarnya Setelah tokoh ini dijadikan capres, maka proses selanjutnya adalah membeli partaipartai lain untuk mendapatkan dukungan demi memenuhi

syarat presidential threshold (PT). ”Proses selanjutnya pasti mereka melakukan deal-deal politik. Semuanya mereka yang tentukan dengan kekuatan politik dan uangnya,” terangnya Menurut Asep, gntuk menaikan daya saing, maka para capres ini kemudian berlomba menggunakan media iklan melakukan pencitraan demi mendapatkan legitimasi masyarakat akan ketokohan mereka. “Padahal iklan hanya menampilkan kebohongan-kebohongan semata, yang seolah pro rakyat tanpa ada bukti sama sekali kalau mereka pro rakyat,” tandasnya Diakui Asep, para capres ini kemungkinan takut kalah, kalau tak menggunakan iklan. Malah sebaiknya, maju bersaing secara demokratis misalnya melalui konvensi. Karena segara aturan, proses dan pengambilan keputusannya berdasarkan suara rakyat.”Mereka takut bersaing dengan rakyat biasa yang bisa dilihat dari proses pemilihan mereka sebagai capres di partainya masing-masing,” tegasnya.

Tanpa adanya proses yang demokratis, menurut Asep maka tidak heran tokoh-tokoh yang maju pun yang itu-itu saja.”Jadi jangan heran di Indonesia ada capres yang sudah kalah masih maju lagi dan maju lagi.Mereka pun tidak malu sudah maju sekali tanpa proses demokratis maju lagi ketika kalah,”pungkasnya. (gam/cea)

JAKARTA-Warga korban Lumpur Lapindo menengari ada bau korupsi dalam tubuh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Indikasi korupsi itu terlihat dari mark up terhadap pembayaran. Karena itu, mereka menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki dugaan korupsi di BPLS. “BPLS kerap melakukan perikatan jual beli (PJIB) dengan luasan yang jauh di atas luasan sebenarnya. Semisal dalam sertifikat atau girik hanya 1.000 meter persegi bisa dilakukan PJIB dengan luas di atasnya,” kata Koordinator aksi Forum Korban BPLS (FK-BPLS), Yayat di Jakarta, Rabu, (29/5).

Diakui Yayat, dirinya datang bersama perwakilan dari 37 warga dari Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Bahkan para korban ini melakukan unjuk rasa di depan kantor KPK. Menurut Yayat, ada indikasi manipulasi, alias penurunan luas tanah korban. Dalam hal ini banyak tanah yang dalam sertifikat turun luasnya dari yang seharusnya. “Ditambah lagi, jual beli terhadap tanah fasilitas umum atau fasilitas sosial. Jual beli tersebut merugikan negara puluhan miliar,” tambahnya.

Selain itu, kata Yayat lagi, ada juga dugaan pemerasaan yang dilakukan oknum BPLS, PNS, dan kepala desa dalam proses ganti rugi.

“Ini disebabkan selisih harga yang jauh antara harga bangunan, tanah darat, dan sawah. Sehingga, warga diancam ditetapkan tanahnya sebagai tanah sawah jika tidak memberikan fee,” jelasnya.

Lebih jauh Yayat menambahkan kasus lainnya adalah perubahan status tanah. Ada banyak penemuan perubahan atas status sawah menjadi tanah darat.

“Ini akibat persekongkolan dalam tim verifikasi lapangan BPLS,” tegasnya.

Yang jelas para korban Lumpur Lapindo ini menuntut KPK secepatnya mengusut dugaan korupsi dan penggelapan dana, serta ketidakadilan dalam pemberian ganti rugi korban yang dilakukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). “Indikasi penggelapan dana dimulai dengan paksaan memberikan uang kepada BPLS. Jika tanah kami ingin dibayar,” ucapnya Apalagi fee yang diminta, kata dia, mencapai 30% dari total ganti rugi. Tentu saja warga korban lumpur Lapindo menolak. “Kami menolak. Namun, penolakan itu berujung dengan penetapan tanah kami sebagai tanah sawah, padahal tanah kami adalah tanah darat,” imbuhnya.

Sebelumnya, penelitian yang dilakukan para ilmuwan Durham University, Inggris memperkirakan semburan lumpur Lapindo akan berlangsung hingga seperempat abad mendatang. Semburan tersebut akan terus memuntahkan gas yang mudah terbakar, seiring dengan semakin dalamnya danau lumpur yang terbentuk. “Perkiraan kami, akan memakan waktu selama 26 tahun bagi erupsi tersebut untuk turun ke level yang wajar, dan turun kondisinya menjadi gunung berapi (volcano) yang proses mendidihnya lambat,” terang Ketua Tim Peneliti, Richard Davies.

Tekanan bawah tanah yang ada di bawah semburan, membuat lumpur akan terus disemburkan hingga tahun 2037 mendatang. Sementara itu, gas akan terus merembes melalui lumpur tersebut selama puluhan tahun bahkan hingga seabad mendatang. Pada puncaknya nanti, diperkirakan setiap harinya akan menyemburkan lumpur yang volumenya mencapai 40 kali volume air pada kolam renang olimpiade. Namun saat ini baru mencapai level 4 kali lipat. (gam/abd).

KUOTA BBM

Postur APBN Dikendalikan Asing JAKARTA-Postur belanja APBN telah dikendalikan pedagang-pedagang asing dengan memanfaatkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi yang sangat lebar telah menjadi pemicu para pedagang dan penyelundup untuk mencari keuntungan dari kuota BBM bersubsidi. “Apakah ingin APBN kita selalu dipermainkan oleh pedagang dan penyelundup minyak dari luar negeri? Menteri (Keuangan) tidak sadar kalau APBN kita terus dipermainkan,” kata anggota Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng di Jakarta, Rabu (29/5).

Dalam satu tahun ini kata dia, kuota BBM bersubsidi dua kali terlampaui. Ini membuktikan, pemerintah melalui Menteri ESDM tidak bisa mengontrol. “Dan ini langsung berpengaruh ke APBN,” ujar dia.

Bahkan langkah pemerintah menyikapi kekurangan kuota terkesan instan karena kebijakan yang diambil pemerintah hanya mengusulkan penambahan kuota.

“Sekarang ini kuotanya 48 juta kiloliter, bukan tidak mungkin di 2014 kuotanya menjadi 55 juta kiloliter,” kata mantan Ketua Badan Anggaran DPR itu.

Namun, lanjut Mekeng, BBM bersubsidi justru banyak diselundupkan, baik untuk industri di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tentunya menyedot keuangan negara. “Para pedagang dari luar negeri maupun penyelendup, melihat bahwa kita terlalu longgar mem-

berikan keleluasan di dalam APBN untuk memberikan kuota BBM bersubsidi. Ini menjadi permainan buat mereka,” papar Mekeng.

Dia mencontohkan, saat ini Filipina yang tingkat perekonomiannya setara dengan Indonesia sudah menempatkan BBM pada harga keekonomian. Tetapi di Indonesia justru terus memberi keleluasaan menambah kuota BBM bersubsidi yang penggunaannya secara jelas tidak tepat sasaran. “Apalagi lifting minyak kita, setiap saat terus mengalami penurunan. Artinya, kebutuhan impor BBM kita juga semakin besar,” jelas dia.

Pada akhirnya, kata Mekeng, situasi ini menciptakan efek buruk yang berantai pada makro ekonomi Indonesia. “Dampaknya ada pada inflasi, nilai kurs rupiah.

Kalau Bank Indonesia (BI) tidak ketat mengontrolnya, tentu kurs sudah 10.000 rupiah per dolar AS,” imbuh dia.

Dampak dari semua ini, lanjut dia akan berdampak buruk bagi masyarakat, karena mereka akan menanggung dari kelemahan kontrol dan kebijakan yang keliru dari pemetintah dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.”Faktanya, rakyat kita tidak semakin sejahtera. Rakyat di kota saja banyak yang tidak sejahtera, apalagi diujung timur Indonesia sana. Tetapi, pemerintah begitu mudah memberi keleluasaan bagi pedagang luar negeri dan penyelundup untuk mengambil BBM bersubsidi,” pungkas dia. (gam/bud)

EKONOMI

13

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128| TAHUN II

PERUM BULOG

Bulog Akan Diberi Tambahan

Petugas teller menghitung uang pecahan 100 dolar AS di Bank BNI, Jakarta. Pada transaksi pasar uang (28/5), Saat terdepresiasi 3 poin (0,03 persen) ke level 9.793 per dolar Amerika Serikat (AS), di pasar spot antarbank, Rupiah ditransaksikan pada level 9.850 per dolar, disebabkan tingginya permintaan dolar di pasar domestik.

Rupiah Bisa Tembus Rp 10.000 per Dollar AS JAKARTA-Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Sejumlah analis valas memperkirakan rupiah bisa jatuh ke level Rp 10.000 per dollar AS jika kebijakan soal bahan bakar minyak (BBM) tidak jelas. Namun Menteri Keuangan Chatib Basri membantah jika jatuhnya rupiah ke level paling rendah dalam 4 tahun terakhir disebabkan karena ketidakpastian dalam kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi. “Rupiah yang terkoreksi hingga menjadi Rp 9.889 per USD disebabkan karena fluktuatifnya kondisi pasar,” Chatib usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).

Chatib menyatakan seharusnya rupiah mengalami penguatan. Sebab, bank sentral Amerika Serikat berencana menghentikan pengeluaran uang secara besar-besaran atau quantitative easing. “Ben Bernanke baru bicara tentang quantitative easing, kemungkinan penghentian QE yang implikasinya itu kalau dilakukan bahwa arus capital dalam bentuk portofolio ke emerging market itu akan melambat,” kata dia.

Pasar menurutnya belum menangkap realisasi rencana penghentian QE tersebut.

Pasalnya, ada segmen pasar yang masih menginginkan QE

tersebut dilakukan, sehingga belum dapat menghentikannya. “Jadi signal dari Bernanke seperti itu tapi kita mesti lihat, ini yang biasanya direspon market dengan cepat,” tegas dia.

Sementara itu, analis valas PT Harvest International Futures, Tonny Mariano mengatakan mundurnya jadwal pemberlakuan kenaikan harga BBM turut menjatuhkan mata uang domestik terhadap dolar AS. “Dengan mundurnya rencana tersebut maka beban APBN yang ditanggung semakin berat dan dapat mempengaruhi laju neraca perdagangan Indonesia,” imbuh

dia.

Menurut dia, pelaku pasar melihat adanya ketidakpastian tersebut sehingga lebih memilih untuk melepas posisi. Apalagi, saat ini laju dolar AS kembali menguat dengan ekspektasi penarikan pelonggaran kuantitatif (QE) karena mulai membaiknya data-data ekonomi AS. Karena itu, dia memperkirakan nilai tukar rupiah terus melemah karena tingginya permintaan dollar AS di pasar domestik serta menguatnya posisi mata uang negara paman Sam ini terhadap indeks mata uang dunia. “Rupiah diperkirakan bergerak dikisaran .9.830-10.000 per dollar AS,” ujar dia.

Menurut dia, tekanan terhadap rupiah masih belum berkurang yang bersumber dari domestic dan eksternal.

Dari eksternal kata dia, sentimen global yang cenderung negatif membuat pelemahan rupiah terus terjadi.

Dari ekonomi global, sentimen di pasar uang masih cenderung negatif setelah muncul wacana bahwa Federal Reserve akan mengurangi stimulusnya.

Penguatan nilai tukar dolar AS membuat pemodal

PERTUMBUHAN EKONOMI

asing mengurangi posisi pada instrumen obligasi berdenominasi rupiah. “Pelemahan rupiah juga sedikit banyak terpengaruh oleh neraca pembayaran defisit Indonesia,” kata dia.

Tidak hanya itu, lanjut dia, investor asing juga memangkas kepemilikan sahamnya di pasar modal domestik untk menghindari kerugian dari penurunan kurs. “Menjelang akhir bulan, kebutuhan dollar AS korporat meningkat sehingga membuat nilai tukar dollar AS di dalam negeri melonjak dan melemahkan rupiah,” jelas dia.

Meski demikian, Bank Indonesia (BI) dipastikan masih akan menjaga nilai tukar rupiah. “Bank sentral masih akan aktif menyuplai dolar di pasar uang untuk menjaga rupiah tidak terlalu melemah,” pungkas dia Analis valas PT Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih mengatakan rupiah masih rawan pelemahan dan kemungkinan bisa menembus Rp.9.900 per dollar AS. “Pelemahan yen juga menjadi alas an penguatan sebagian besar bursa Asia termasuk bursa Indonesia (IHSG),” pungkas dia. (gam/abd)

JAKARTA - Pemerintah memberikan kewenangan kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk melakukan stabilisasi harga daging sapi di dalam negeri. Rencananya, Bulog akan mendapatkan jatah impor daging sapi di luar kuota 2013 yang ditetapkan sebesar 80.000 ton.

“Pemerintah akan memberi Bulog kewenangan untuk impor daging dan melakukan operasi pasar. Karena, hanya Bulog yang bisa menjadi alat pemerintah untuk menstabilkan harga daging,” ucap Menteri Pertanian, Suswono di Gedung DPR Jakarta, Rabu (29/5).

Menurut Suswono, jika tambahan kuota impor daging sapi diberikan kepada swasta, maka hal ini tidak terlepas dari memberikan keuntungan semata kepada pengusaha swasta. Dia mengatakan, penambahan kuota impor akan diberikan kepada BUlog yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah.

“Kalau swasta kan orientasinya mencari keuntungan. Misalnya, kasus bawang putih kemarin, pembelian yang dilakukan swasta hanya Rp9.000 per kilogram. Tetapi, sampai ke konsumen harganya bisa menjadi Rp90.000/ kg,” ujar Suwono.

Namun demikian, jelas Suswono, sejauh ini pihakn-

ya belum bisa memastikan tambahan kuota impor daging sapi yang akan diberikan kepada Bulog. Dia menegaskan, pemerintah sudah merencanakan untuk melakukan operasi pasar dengan menjual daging sapi yang akan didatangkan oleh Bulog tersebut.

“Kami sedang menghitung (kuota impor untuk Bulog). Juni ini Bulog sudah bisa operasi pasar untuk menstabilkan harga daging.

Kami lagi menghitung berapa kebutuhan di saat Ramadhan dan berapa peningkatan kebutuhan pada hari Raya Idul Fitri dibandingkan hari normal. Menurut informasi, hanya 30 persen,” papar Suswono.

Menurut Suswono, saat ini pemerintah tengah merencanakan operasi pasar untuk daging sapi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) serta Banten. “Operasi pasar yang dilakukan Bulog untuk daging sapi hanya untuk wilayah Jabodetabek dan Banten,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemilihan daerah-daerah tersebut karena wilayah ini yang mendapatkan suplai daging sapi terbesar dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Karena Jabodetabek dan Banten tidak mempunyai sapi, selama ini daging sapi disuplai dari Jawa Tengah dan Jawa

Timur,” ucap Suswono.

Suswono menegaskan, pemerintah akan meminta kepada Bulog untuk tidak melakukan operasi pasar di pasar-pasar tradisional. “Diharapkan operasi pasar ini dilakukan di kelurahan-kelurahan, agar lebih tepat sasaran,” imbuhnya.

Menurut Suswono, dirinya juga sempat mendapatkan kabar bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan subsidi harga daging sapi Rp10 ribu per kilogram selama Ramadhan.

“DKI juga kalau tidak salah akan memberikan subsidi harga Rp10.000. Dengan begini, harganya akan semakin terjangkau oleh masyarakat,” kata Mentan.

Menyinggung soal kuota impor daging kelas premium (prime cut), menurut Suswono, pihaknya menjamin jenis daging ini tidak akan merembes ke pasar-pasar tradisional. “Daging prime cut tidak akan sampai merembes ke pasar becek, karena prime cut hanya untuk hotel, restoran dan katering) dan harganya lebih mahal,” ujarnya.

Apabilan daging premium ini sampai masuk ke pasar tradisional, kata dia, pemerintah akan izin importir. “Sanksinya sampai rembes ke pasar becek, IT (Importir Terdaftar)-nya akan kami cabut,” tegas Suswono. (gam/bud)

PERTUMBUHAN NASABAH

Nasabah Kaya Tumbuh 250% JAKARTA-Pertumbuhan nasabah kaya di Indonesia diperkirakan akan terus terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terbilang stabil.

Direktur Ritel Banking ANZ Anthony Soewandy memproyeksi pertumbuhan nasabah kaya di Indonesia dalam delapan tahun diperkirakan mencapai 250 persen.

“Pertumbuhan nasabah kaya di Indonesia saat ini mencapai 9,1 juta orang, 8 tahun lagi jumlahnya naik menjadi 250 persen, atau tumbuh 6 kali lipat,” kata Anthony di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (29/5).

Dengan semakin banyaknya nasabah kaya, Anthony juga memprediksi transaksi bisnis melalui layanan Wealth Management juga akan semakin tinggi. Produkproduk investasi yang terdapat di pasar modal juga akan turut terimbas positif, sehingga IHSG juga merang-

kak naik. “Ini indikasi bagus buat sektor Wealth Management. Peranan investor asing terhadap market Indonesia sudah tidak sebagus setahun sebelumnya,” ujar Anthony.

Pertumbuhan nasabah kaya di Indonesia saat ini mencapai 9,1 juta orang, 8 tahun lagi jumlahnya naik menjadi 250 persen, atau tumbuh 6 kali lipat,

Anthony Soewandy

Direktur Ritel Banking ANZ

Untuk bisnis Wealth Management ANZ sendiri, lanjut Anthony, April lalu nasabah Wealth Management ANZ tumbuh 600 persen men-

jadi 2.500 nasabah. “ Saya baru dapat data yang bagus dari BCG (Boston Consulting Group) tentang pertumbuhan nasabah di segmen affluent, itu ternyata luar biasa dan potensinya besar. Ini banyak sekali bank yang mau berkecimpung di sektor ini,” tutur Anthony.

Sedangkan dari sisi dana kelolaan dari nasabah prioritas ANZ, Anthony mengatakan, ANZ kini mengelola dana sebesar Rp 15 triliun dari 12.000 nasabah prioritas.

Anthony menargetkan dana kelolaan nasabah prioritas akan tumbuh 25 hingga 39 persen per tahun.

Untuk komposisi portofolio ANZ, terbesar masih dari deposito, kemudian bond (obligasi), mutual fund, dan bancassurance. “Bond kita sukuk sukses jual Rp 800 miliar lebih, kurang kuota malah, ORI 9 kita jual Rp 500 miliar lebih, ORI 8 Rp 100 miliar jadi naik 5 kali lipat,” tutupnya. (gam/abd)

Baru Mencapai 20 Persen

Infrastruktur Sosial Dorong Investasi ke Daerah

Penyerapan Anggaran BKPM Masih Rendah

JAKARTA-Ketersediaan infrastruktur social seperti pendidikan dan kesehatan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, tanpa penyediaan infrastruktur sosial, maka investasi di daerah sulit berkembang.

“Infrastruktur social bisa membangkitkan investasi di daerah,” kata Ketua Kadin Indonesia Komite Amerika Serikat (KIKAS), John Riady dalam diskusi “Harkitnas dan Bangkitnya Investasi di Daerah” bersama Wali kota Padang, Fauzi Bahar di Jakarta, Rabu (29/5).

Menurut cucu pendiri Lippo Group ini, masalah pendidikan sangat penting untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM). Hal ini menjadi pertimbangan investor sebelum berinvestasi. “Tanpa SDM yang mendukung, tentu sangat sulit bagi daerah-daerah untuk meresap investasi.

Akibatnya, pengusaha sulit menciptakan bisnsi. Dengan dukungan kepala-kepala daerah, Lippo Grup diberikan banyak kesempatan membangun sekolah dan rumah sakit. Ini jadi suatu hal penting membangun daerah dan ekonomi nasional,” tambahnya

J A KA RTA- Pe n ye r a p a n anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga 15 Mei 2013, baru mencapai angka 20,61 persen atau senilai 145,31 miliar rupiah dari total pagu sebesar 705,1 miliar rupiah. Belum maksimalnya penyerapan anggaran BKPM disebabkan adanya sejumlah kendala, seperti keterlambatan pembayaran atas kegiatan yang dilaksanakan pihak ketiga, terutama proses lelang yang dibayar secara bertahap sesuai prestasi kerja. “Selain itu, beberapa kegiatan masih dalam proses lelang yang memerlukan waktu dan pengaruh pada penyerapan anggaran,” kata Kepala BKPM, Chatib Basri di Gedung DPR Jakarta, Rabu (29/5).

Belum maksimalnya penyerapan anggaran BKPM tersebut, kata Chatib, karena adanya sejumlah kendala, antara lain akibat pembayaran atas kegiatan yang dilaksanakan pihak ketiga, terutama proses lelang yang dibayar secara bertahap sesuai prestasi kerja. “Selain itu, beberapa kegiatan masih dalam proses lelang yang memerlukan waktu dan pengaruh pada penyerapan anggaran,” ucapnya.

John Riady tak membantah isu politik, hukum, agama dan korupsi selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan investor, terutama di Amerika Serikat.

Namun, hal itu dianggapnya biasa dalam sebuah negara demokrasi. “Faktanya, perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik dan cepat, setelah China di Asean. Karena itu, investor akan terus berminat ke Indonesia,” ujarnya Yang jelas lanjut John, dalam membangun daerah itu harus memperhatikan pilar-pilar daerah yang kuat dan mensinergikan dengan pembangunan yang berkembang, dan tentu untuk kemajuan daerah. Selain itu memperhatikan kesenjangan sosial dan kemiskinan.

“Perlu dibangun kemitraan sehat, tentu dengan batas peraraturan dan etika yang baik,” tandasnya.

Sementara Wali kota Padang, Fauzi Bahar menilai stabilitas politik selalu menjadi ukuran investasi, apalagi politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan ekonomi.

“Kita tak boleh takut dengan politik. Pemilu maupun pilkada, justru menumbuhkan perekonomian di

daerah, terutama industri rumahan (home industry).

Jadi, gonjang-ganjing politik di negara demokrasi itu hal yang biasa bagi investor,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Fauzi, untuk menarik para investor datang ke Kota Pa¬dang, jelas kita memberikan rangsangan dengan berbagai kemudahan, baik dalam berba¬gai proses administrasi dan lainnya.

Inilah salah satu pelayanan yang harus kita lakukan karena kita tidak bisa membangun kota ini sendiri, karena kita tidak punya uang,” tuturnya.

Menyangkut investasi Grup Lippo, kata Fauzi lagi, total investasi mencapai Rp1,3 trilliun yang bisa membuka lapangan kerja sekitar 3000 orang. Investasi superblock ini terdiri dari empat sektor bisnis yang berbeda, tapi semuanya berada dalam satu kawasan yang terintegrasi di atas lahan seluas 9.400 meter persegi. Yang akan dibangun rumah sakit internasional Rp400 miliar, Hotel berbintang lima, Arya Duta Rp300 miliar, pusat perbelanjaan dan sekolah Rp600 miliar. (gam/cea)

Kendala lain, lanjut dia, karena beberapa kegiatan yang bersifat koordinatif memerlukan sinkronisasi waktu dengan instansi terkait, negara mitra dan daerah.”Hal lainnya, karena ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi masih dalam proses pertanggungjawaban administrasi pembayaran,” kata Chatib.

Kendala lain, lanjut dia, karena beberapa kegiatan yang bersifat koordinatif memerlukan sinkronisasi waktu dengan instansi terkait, negara mitra dan daerah.

Hambat Sementara itu, rencana pemerintah memotong pagu anggaran kementerian dan lembaga (K/L) 2013, berdampak pada pemblokiran sebagian anggaran pembukaan kantor Indonesia In-

vestment Promotion Center (IIPC) yang digagas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Padahal rencananya tahun ini, BKPM membuka (IIPC) di Jerman, Korea Selatan, India dan China. Karena prosesnya memakan waktu, maka yang akan jalan adalah Korea Selatan. “Kita sudah punya (IIPC) di New York, Tokyo, Sydney, London dan Dubai.

Rencana yang di India, China dan Jerman belum bisa jalan, sehingga anggaran tidak dipakai,” imbuh dia Menurut Chatib, pemerintah berencana memotong anggaran BKPM sebesar 53,02 miliar rupiah dari pagu anggaran 705,1 miliar rupiah di tahun anggaran 2013. Dengan pemangkasan pagu maka yang tersisa senilai 652,09 miliar rupiah Pemotongan anggaran tersebut berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-339/MK.02/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Kebijakan Penghematan dan Pengendalian Belanja K/L Tahun 2013.

Selain memblokir sebagian anggaran IIPC, kata Chatib, penghematan juga dilakukan pada hasil optimalisasi dari beberapa

kegiatan BKPM dan penghematan dari alokasi kegiatan.

Chatib merincikan, pemotongan anggaran senilai 53,02 miliar rupiah tersebut terdiri atas, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 210,36 miliar rupiah, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPM sebesar 585,03 juta rupiah dan program peningkatan daya saing penanaman modal senilai 30,94 miliar rupiah.

Menurut dia, penyerapan anggaran tertinggi ada pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPM yang mencapai 41,76 persen atau senilai 21,36 miliar rupiah dari pagu 51,15 miliar rupiah. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 19,75 persen atau senilai 41,55 miliar rupiah dari pagu 210,26 miliar rupiah. Sedangkan untuk program peningkatan daya saing penanaman modal penyerapannya sebesar 18,58 persen atau sebesar 82,4 miliar rupiah dari pagu sebesar 443,6 miliar rupiah. (gam/bud)

14

TAPAL KUDA

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128| TAHUN II

TRAGEDI PIPA GAS

Tujuh Tahun Lumpur Lapindo SIDOARJO - Tak terasa tujuh tahun (29 Mei 2006 - 29 Mei 2013) Lumpur Lapindo menyembur di ujung selatan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong.

Bencana ulah pengeboran Lapindo Brantas Inc, usaha migas milik Bakrie Grup tersebut, menimbulakan korban saat terjadi ledakan pipa gas Pertamina di kawasan luapan Lumpur Lapindo, kawasan Jalan Tol Km 38 yang kini juga sudah ditenggelamkan lumpur.

November 2006, akibat ledakan pipa gas yang melintasi sekitar semburan Lumpur Lapindo, mengakibatkan korban tewas Letda Afandi (Danramil Balongbendo Sidoarjo), Serda Afis (Yon Zipur Kodam V/Brawijaya) dan seorang karyawan Penanggulangan Semburan Lumpur.

Sementara itu, semburan lumpur mengakibatkan 16 desa di tiga kecamatan, Porong, Jabon dan Tanggulangin musnah. Semburan Lumpur Lapindo itu mengakibatkan belasan ribu unit rumah tenggelam dan ribuan jiwa warga menjadi korban yang awalnya mengungsi dan sebagian kini telah mendapat ganti rugi, sebagian lagi belum.

Luapan lumpur ini juga menggenangi infrastruktur (jalan, saluran, jaringan listrik, dan telepon), fasilitas umum, sarana pendidikan, dan Markas Koramil Porong serta 30 pabrik (industri) hingga 77 unit rumah ibadah, juga ratusan hektar sawah atau lahan pertanian, ribuan ekor unggas lenyap.

Selama itu pula, ribuan jiwa korban lumpur harus tersiksa dengan molornya sisa pembayaran jual beli aset mereka yang hingga saat ini masih belum terselesaikan.

Lagi-lagi Minarak Lapindo Jaya selaku juru bayar dari Lapindo Brantas Inc masih berkutat pada janji-janji penyelesaian jual beli yang hingga saat ini tak kunjung usai.

Sudah puluhan bahkan ratusan kali korban Lumpur Lapindo ini menggelar aksi di sekitar Porong, Kota Sidoarjo, Surabaya hingga Ibu Kota Jakarta, dengan harapan tuntutan pembayaran jual beli aset mereka bisa segera terselesaikan.

Janji pelunasan sisa ganti rugi sebesar Rp786 miliar oleh Minarak Lapindo Jaya dengan cara diangsur maksimal pada akhir bulan Mei 2013 ternyata masih belum terealisasi.

Sayang, aksi yang mereka lakukan itu seakan bertepuk sebelah tangan karena tidak ada tanggapan sama sekali dari Minarak Lapindo Jaya.

Bahkan, saat warga melakukan dengar pendapat dengan Panitia Khusus Lumpur Dewan Sidoarjo juga tidak dihadiri oleh petinggi Minarak Lapindo Jaya.

Ketua Panitia Khusus Lumpur Dewan Sidoarjo Nur Ahmad Syaifudin mengatakan, sudah tujuh tahun semburan lumpur itu keluar dari bumi Sidoarjo. Tetapi, selama itu pula masih menyisakan

duka bagi korban lumpur yang menunggu pelunasan jual beli atas aset mereka yang terendam lumpur.

“Saat mengunjungi lumpur beberapa waktu lalu terlihat warga sangat menantikan pelunasan jual beli atas tanah dan rumah mereka yang saat ini sudah terendam lumpur,” ucapnya.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan pansus lumpur banyak mendengar dari media massa terkait dengan kondisi lumpur yang mengalami kritis terutama saat musim hujan yang terjadi akhir-akhir ini.

“Oleh karena itu kami ingin melihat secara langsung kondisi di lapangan seperti apa guna mengambil langkah lanjutan yang akan dilakukan,” katanya.

Pihaknya juga banyak mendengar kalau korban lumpur itu banyak yang protes terkait dengan aktivitas yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam rangka mengalirkan semburan lumpur dari dalam kolam penampungan ke Kali Porong.

Warga menilai, apa yang dilakukan oleh BPLS tersebut telah melanggar kesepakatan yang dulu pernah dibuat antara warga dan BPLS dengan difasilitasi oleh Pansus Lumpur Dewan Sidoarjo.

Bahkan, dalam melakukan aksinya warga tidak segansegan harus berhadapan dengan aparat kepolisian yang setiap hari berjaga di tanggul penahan lumpur.

Kalau itu, Wakil Kepala Kepolisian Resor Sidoarjo Kompol Fadli Widianto mengatakan kalau pengamanan yang dilakukan itu merupakan tugas dan juga permintaan dari BPLS. “Memang kami mendapatkan tugas dari BPLS untuk mengamankan aktifitas yang dilakukan oleh BPLS karena kalau tidak dilakukan penanganan lumpur maka akan membahayakan objek vital yang ada di sekitar luapan lumpur,” tuturnya.

Ia mengatakan pihaknya juga menilai apa yang dilakukan oleh warga itu merupakan hal yang wajar karena sudah lama aset mereka tak kunjung terlunasi.

“Tapi ada hal yang lebih penting lagi yaitu pengamanan lokasi tanggul dari gangguan jebolnya tanggul yang bisa sewaktu-waktu terjadi,” ujarnya.

Akan tetapi, warga menilai apa yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut sudah diluar batas karena setiap kali melakukan aksi, warga harus dihadapkan dengan petugas kepolisian dengan senjata lengkap.

“Kami ini bukan maling, kami ini ingin menuntut hak kami yang belum terbayarkan hingga saat ini,” kata Wiwik salah seorang warga korban lumpur saat melakukan dengar pendapat di Gedung Dewan Sidoarjo.

Warga melihat aksi arogan petugas kepolisian dengan menangkap rekan mereka yang melakukan demo meru-

pakan bentuk tekanan yang semakin membuat korban lumpur menderita.

Menurut warga, yang terpenting saat ini BPLS janganlah melakukan aktivitas terlebih dahulu di tanggul penahan lumpur sampai tuntutan warga ini terpenuhi.

Warga, kata Wiwik, tidak segan-segan untuk melakukan aksi yang lebih anarkis supaya tuntutan mereka itu segera dipenuhi dengan pengambil alihan skema pembayaran korban lumpur dari PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

“Warga sebenarnya tidak menuntut banyak hal, warga hanya ingin apa yang menjadi hak warga segera terbayarkan dan dilunasi, entah itu oleh Pemerintah atau juga Lapindo,” ungkapnya.

Kian Kritis Di tengah-tengah tuntutan pelunasan jual beli aset warga korban lumpur oleh Minarak Lapindo Jaya, masalah lain yang tak kalah penting juga dilontarkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), terkait dengan kondisi tanggul penahan lumpur yang kian kritis.

BPLS melalui juru bicaranya Dwinanto mengatakan, kalau kondisi tanggul penahan lumpur saat ini sudah kritis dengan elevasi antara puncak tanggul penahan lumpur dan luapan lumpur kurang dari satu meter.

“Kondisi ini dalam protap BPLS bisa dikatakan berbahaya dan harus dilakukan penanganan antara lain dengan mengalirkan luapan lumpur dari dalam kolam penampungan menuju ke Kali Porong,” tuturnya.

Ia mengemukakan, sudah menjadi tanggung jawab dari BPLS untuk menangani masalah luapan lumpur di dalam kolam penampungan supaya tidak terjadi luberan atau bahkan jebolnya tanggul.

“Aksi warga beberapa waktu lalu dengan menggali tanggul lumpur itu merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan bisa membuat tanggul penahan lumpur menjadi jebol,” tandasnya.

Ia menuturkan, dengan mengalirkan luapan lumpur dari dalam kolam penampungan ke Kali Porong merupakan salah satu langkah untuk mengurangi beban yang ada di dalam kolam penampungan.

“Apalagi kondisi cuaca yang ada di sekitar Porong dalam beberapa hari terakhir ini sering terjadi hujan dan hal itu membuat beban yang ada di dalam kolam penampungan semakin bertambah,” ungkapnya.

Ia mengatakan, selain mengalirkan luapan lumpur dari dalam kolam penampungan menuju ke Kali Porong, penanganan lain yang dilakukan oleh BPLS yaitu dengan mengalirkan lumpur ke kolam-kolam penampungan yang masih kosong.

Entah sampai kapan luapan Lumpur Lapindo ini akan berhenti seiring dengan berhentinya pelunasan ganti rugi kepada warga korban lumpur. (ant/rah)

ANGKA KEMISKINAN. Warga tidur di samping rel kereta api di Kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (29/5). Pemeritah akan memberikan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat miskin berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) untuk menekan angka kemiskinan sehingga target kemiskinan yang tercantum di APBN sebesar 9,5-10,5 persen tetap dapat tercapai.

Berkah Menjual Gerabah PROBOLINGGO - Bagi sebagian orang, barang-barang dari tanah liat masih menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Mereka membutuhkannya sebagai wadah ari-ari bayi yang baru lahir, untuk menyediakan air segar di depan rumah.

Ada pula yang membutuhkannya sebagai pelengkap sesajen. Sebagian lagi, terutama yang menyukai aromaaroma tradisional, memiliki gerabah seakan mengungkit kenangan masa lalu.

Pria asli Kota Probolinggo yang tinggal di Jl. Panglima Sudirman, RT 03 RW 07 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan sabar membersihkan aneka gerabah dagangannya.

Kakek berusia 60 tahun tersebut, mengaku bahwa kios yang ada di Pasar Baru miliknya itu merupakan warisan turun temurun dari orang tuanya.

“Kios ini sudah ada sejak zaman Presiden Bung Karno, milik kakek buyut saya dan diwariskan turun-temurun sampai kepada saya,” ujar Yusri tersenyum, Rabu (29/5).

Yusri mengaku, gerabah dari tanah liat sudah mulai kalah pasar dibandingkan gerabah yang terbuat dari plastik.

Saat ini gerabah semacam itu banyak ditemui di pasar, juga di penjual-penjual plastik kebutuhan rumah tangga yang keliling kampung.

“Bersaingnya sama gerabah yang dari plastik itu, harganya murah. Lima ribu saja sudah dapat yang besar,” ucapnya.

Namun ia tetap bertahan menjual gerabah-gerabahnya karena usaha tersebut merupakan warisan orang tua. Bahkan yakin pembelinya akan terus ada. Lagipula, ia telah terbuai nikmat berjualan gerabah.“Barangnya awet, nggak seperti ma-

kanan yang bisa busuk. Jadi jualannya bisa santai,” imbuh Yusri.

Setiap kali pasokan barang datang, Yusri mengakui beberapa pasti pecah, karena bahan dasarnya tanah liat. Tetapi semangat berjualannya selama dua puluh tahun lamanya tidak semudah itu pecah. Meskipun zaman boleh dikata telah modern, para penjual gerabah di Pasar Baru tetap setia pada usaha turun temurun mereka. Meski secuil, berkah dari penjualan gerabah telah menghidupi mereka.

Aneka gerabah yang didatangkan dari Desa Kandang Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo itu, antara lain berupa kendi, kendhil, anglo, cobek, dan ngaron. Gerabahgerabah tersebut biasa digunakan untuk upacara-upacara adat seperti selamatan atau sajen.

Kendhil misalnya, selain untuk merebus jamu, menurut orang Jawa biasa digunakan untuk tempat ari-ari bayi yang baru lahir sebelum dikubur ke tanah. Gerabah tersebut didatangkan langsung oleh para perajinnya tiap satu bulan sekali. Sekali datang, mereka menyupai untuk beberapa kios yang ada di Pasar Baru tersebut.

Pembayaran dilakukan seminggu setelah barang datang, dan apabila stok habis, para pedagang bisa langsung memesan ke supplier. Gerabah dari Desa Kandang Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo memiliki karakteristik ber-

beda. Gerabah ini cenderung halus teksturnya dan tipis.

Aneka gerabah tersebut dijual mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 25 ribu. Tergantung dari besar kecil dan kualitas masingmasing.

Seperti penjual lain, selain berjualan gerabah, Yusri juga berjualan uba rampe selamatan. Di antaranya empon-empon, bunga telon,

bunga tabur, dan lainnya.

Gerabah beserta uba rampe selamatan. ”Biasanya barang-barang tersebut laku saat sebelum puasa, lebaran, dan saat orang punya hajat. Sebelum puasa dan lebaran, banyak warga beli untuk nyekar di makam,”pungkas pria asli Kota Probolinggo itu.(hud).

Sengketa Kios Jajanan

Cucu Dengan Kakek Nyaris Baku Hantam

TEGANG, Pihak tergugat terlibat cekcok dengan penggugat, bahkan nyaris baku hantam

PROBOLINGGO - Eksekusi sebuah kios jajanan dan rumah di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, berlangsung tegang. Pihak tergugat terlibat cekcok dengan penggugat, bahkan nyaris baku hantam tapi aparat keamanan gabungan langsung melerainya, Rabu (28/5) Pipit (38), pihak tergugat dan sejumlah anggota keluarganya langsung pasang badan begitu mengetahui petugas juru sita, panitera dan staf Pengadilan Negeri Probolinggo, bersama puluhan petugas keamanan gabungan Polri dan TNI datang untuk mengeksekusi kios dan bangunan rumah yang tempatinya.

“Tidak bisa semena-mena

seperti ini pak, kalau memaksa maju acaroklah (ayo berkelahi saja),” teriak Pipit tergugat menyambut kehadiran Temo Haji Nurudin (84), kakeknya sendiri yang sekaligus sebagai penggugat.

Keributan semakin menjadi, sewaktu juru sita meminta Pipit untuk mengosongkan segera seluruh barang dagangannya dari dalam kios.

Bahkan, ia sempat meradang dan pergi untuk mengambil sebilah clurit. Beruntung, petugas keamanan gabungan sigap dan langsung meredam amarahnya.

“Eksekusi harus tetap dijalankan sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Probolinggo, nomor 06/ EKS/2012/07/PDT.G/2010/ PN.PROBOLINGGO,” kata

Hamid, juru sita Pengadilan Negeri Probolinggo.

Meskipun diwarnai ketegangan, eksekusi itu akhirnya terus dilakukan. Pipit dan keluarganya terpaksa memindahkan untuk sementara waktu, seluruh barang dagangan dan perabotan rumahnya di depan kios mereka.

“Depan kios ini tanah negara, tanah pengairan karena ada sungai di bawah bangunan ini, jadi biarkan saja barang dagangannya dipindahkan sementara disini,”pinta Hasmoko Budijono, Kuasa hukum tergugat saat beradu argumentasi dengan kuasa hukum penggugat.

Diketahui, sengketa keluarga ini telah berlangsung sejak tahun 2010 lalu, saat Mustofa anak bungsu Temo

Haji Nurudin, menyewakan kios dan bangunan rumah seluas seratus tujuh puluh lima meter persegi kepada Pipit.

Meskipun diwarnai ketegangan, eksekusi itu akhirnya terus dilakukan.

Pipit adalah keponakan Mustofa atau cucu Temo Haji Nurudin dari anak pertamanya yang bernama Fatimah. Sewa menyewa senilai Rp.2.250.000 per tahun itu, rupanya tanpa

sepengetahuan Temo Haji Nurudin, pemilik sah atas kios dan bangunan rumah tersebut.

Setelah dua tahun tanpa kejelasan, Temo Haji Nurudin akhirnya menggugat Pipit dan istrinya bernama Atik, ke Pengadilan Negeri Probolinggo karena dianggap telah menguasai objek sengketa.

“Kami sudah menang ditingkat pengadilan negeri, bahkan banding di tingkat pengadilan tinggi dan kasasi ditingkat mahkamah agung,” terang Rudi Marjono kuasa hukum penggugat.

Meski telah tergusur, Pipit dan keluarga berencana akan terus menjajahkan dagangannya, persis di depan objek sengketa hingga seluruhnya laku terjual.(hud).

OPINI

15

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128 | TAHUN II

Sekarat Dunia Pendidikan

salam songkem

F

Perdagangan Elpiji

S

ejak subsidi minyak gas dicabut oleh pemerintah dan digantikan dengan kompor gas elpiji, fenomena perdagangan baru itu sudah memasuki kehidupan rakyat Indonesia, termasuk juga di Madura. Pada tahap awal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membagikan 53 juta paket elpiji dan tahap selanjutnya disusul dengan pembagian 3,4 juta paket lagi kepada rakyat Indonesia.

Bila pada tahap awal pemasaran, elpiji kurang mendapat tempat di hati rakyat, bahkan ada beberapa penduduk yang menjualnya karena merasa tidak aman menggunakan elpiji, namun belakangan ini penolakan itu justeru berbalik. Rakyat menjadi sangat membutuhkan elpiji sehingga di sejumlah tempat di negara ini mengalami kekurangan elpiji.

Kelangkaan elpiji tidak hanya terjadi di Madura, di berbagai kota/kabupaten di Jatim, namun terjadi pula kelangkaan elpiji di provinsi lain. Bila ditelisik lebih mendalam terjadinya masalah elpiji disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya dipengaruhi oleh adanya permintaan yang semakin tinggi.

Di Sumenep, Pamekasan, dan Sampang, juga Bangkalan cenderung membuat pemerintah setempat mengusulkan adanya penambahan kuota elpiji. Selain itu, langkanya elpiji disebabkan oleh adanya ulah para pengecer, sehingga berakibat pada naiknya harga elpiji. Semua peristiwa itu melengkapi fenomena pendistribusian dan perdagangan elpiji di tanah air. Kecenderungannya, perlahan-lahan pemerintah memang berencana akan menaikkan harga gas elpiji berbagai ukuran yang ada.

Menghilangnya elpiji ukuran 3 kilo gram dari pasaran yang diikuti dengan naiknya harga elpiji, dari Rp 13.000 menjadi Rp 20.000 di Madura dan Jatim, bahkan mencapai Rp 30.000 di Bandarlampung kiranya tidak sematamata disebabkan oleh permain para pengecer, namun juga tak menutup kemungkinan ada upaya terselubung pihak terkait untuk menaikkan harga gas ramah lingkungan tersebut. Sebab kaidah ekonomi mengatakan, semakin banyak permintaan maka akan berpengaruh terhadap kenaikan harga yang diawali dengan proses kelangkaan barang seperti yang terjadi pada gas elpiji beberapa pekan terakhir ini.

Padahal sejak awal konversi dari minyak tanah ke elpiji, pemerintah begitu yakin bahwa persediaan elpiji di tanah air tidak akan pernah mengalami kekurangan, namun nyatanya kekurangan elpiji menjadi keluhan warga di berbagai daerah di tanah air.

Selain itu, pemerintah pernah menyatakan adanya konversi dari minyak tanah ke elpiji juga dapat menghemat uang negara sebesar Rp 85 triliun. Sehingga program konversi dari minyak tanah ke elpiji menjadi suatu keharusan. Dukungan terhadap program konversi itu pun bermunculan dan rakyat pun menerimanya dengan suka ria, meski pada mulanya sempat ada penolakan dari beberapa penduduk yang masih kurang mengerti pentingnya elpiji.

Namun kenyataan penyelamatan uang negara yang senilai Rp 85 triliun tersebut kemudian tak terlacak penggunaannya. Rakyat Indonesia merasa tidak ikut merasakan dana puluhan triliun yang terselamatkan oleh konversi dari minyak tanah ke elpiji itu. Tak heran beberapa elemen masyarakat mencurigai ketidakjelasan penggunaan dana triliunan tersebut hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu di negara yang terkenak korup ini.

Oleh sebab itu, masalah elpiji kemudian menjadi sangat komplit. Tidak sebatas pada permasalahan kelangkaan yang diikuti oleh permainan harga an sich. Lebih dari itu, muncul masalah lain tentang dugaan penyelewengan dana triliunan di atas.

Persoalan elpiji tersebut harus mendapat penanganan agar tidak terus berlarut-larut. Karena permasalahannya cukup komplit, maka solusi penyelesaiannya pun menjadi sangat rumit. Letak kerumitannya karena pemerintah ditengarai ada di balik upaya menaikkan harga gas elpiji tersebut. Bila memang dugaan itu benar, maka tak ada yang bisa diharapkan untuk mengatasi kenaikan harga elpiji. Rakyat Indonesia harus menerimanya meski dengan sangat terpaksa. Kecuali apabila pemerintah tidak berupaya menaikkan harga elpiji, maka penanganan pemerintah terhadap masalah kenaikan harga elpiji di pasaran menjadi satu-satunya harapan sebagian besar pemanfaat elpiji.

Tidak hanya itu, pemerintah juga diharapkan segera mengatasi kelangkaan elpiji di pasaran karena elpiji saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok rakyat. Apalagi pihak PT Pertamina mengungkapkan pendistribusian gas elpiji 3 kilogram sebenarnya melebihi kuota 6,83 juta metrik ton yang ditentukan oleh APBN 2013.

Bahkan menurut info dari pihak Pertamina tidak satu pun dari tujuh kantor penjualan (region) Pertamina yang realisasi penyalurannya di bawah kuota. Contohnya di Kepulauan Riau dan Lampung pendistribusian elpiji telah melampaui kuota 11 persen dan 12 persen. Juga di Jawa Barat melebihi 3,5 persen. Demikian pula di Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 6 persen.

Kendati pun begitu, ternyata di pasaran masih terjadi kelangkaan elpiji. Bila informasi dari pihak Pertamina itu memang benar, permasalahan kelangkaan elpiji yang terjadi selama ini disebabkan oleh adanya permainan para pengecer dan agen. Karena itu pengawasan yang lebih ketat terhadap tata niaga elpiji harus dilakukan langsung oleh pemerintah, karena dampaknya sangat menyusahkan rakyat.

Pemerintah diharapkan dapat merubah agenisasi elpiji yang selama ini terkesan longgar lebih diperketat agar tak terjadi permasalahan elpiji lagi di hari-hari yang akan datang. (*)

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini maupun resensi buku. panjang tulisan 5000 karaketer (opini) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: koranmadura@ymail. com, koranmadura@gmail.com

A

Fariz Alniezar Pengelola Bengkel “PARAGERAF” STAI NU Jakarta

Jika ada sebuah pertanyaan retoris apakah pendidikan adalah validasi secarik kertas “mahal” yang kemudian disebut dengan ijazah?

Atau apakah pendidikan juga hanya fomulasi rumit yang tercermin dalam IPK mahasiswa?

reidrich Nietzsche pernah berkata bahwa “education is what you learn from school, from home, and more importantly between school and home”, pendidikan bukanlah melulu urusan sekolah, atau juga bukan selalu urusan rumah, lebih dari itu pendidikan adalah urusan dimensi “antara” rumah dan sekolah.

Setali tiga kepeng dengan hal itu, B.S Mardiatmadja (2012) mengatakan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang sangat kompleks, kompleksitas pendidikan itu seakan tak pernah habis diperbincangkan, diseminarkan, di workshopkan bahkan di undang-undangkan sekalipun. Maka tak heran jika marakanya kasus serta mendung fenomena yang menggelayuti langit-langit dunia pendidikan kita akhir-akhir ini seakan memantik adrenalin kita untuk kesekian kalinya menyadarkan bahwa diskursus terkait pendidikan memang–sebagimana dikatakan sebagian pakar--tidak pernah selesai bahkan tidak akan pernah selesai.

Jika ada sebuah pertanyaan retoris apakah pendidikan adalah validasi secarik kertas “mahal” yang kemudian disebut dengan ijazah? Atau apakah pendidikan juga hanya fomulasi rumit yang tercermin dalam IPK mahasiswa? Ataukah pendidikan adalah sederet gelar kesarjanaan dengan sekian varian yang kian hari rasanya tak mampu otak kita untuk sekedar mengingat bahkan menghafalkan kepanjangannya? Tentu jawabannya tak bisa normatif hitam di atas putih.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas kita harus menyiapkan seperangkat formula, metodologi serta data faktual bahwa pendidikan adalah yang demikian, bukan seperti itu dan seterusnya.

Pertanyaan di atas, malah bagi sebagaian kita bukanlah merupakan pertanyaan, lebih dari itu ia merupakan gugatan filosofis terhadap dunia pendidikan kita.

Betapa kita hanya melulu mengurusi sekolahan tanpa pernah mau untuk hanya sekedar menengok “pendidikan” yang lebih luas yang ada di luar sekolah.

Jam sekolah adalah jam di mana seorang anak diajari oleh seorang guru—lebih tepatnya tutor—diajari tentang berbagai macam teori. Belajar teori berarti memberi asupan ranah kognitif dengan tanpa sama sekali memperperdulikan aspek-aspek di luarnya, seperti afektif maupun psikomotorik.

Imbasnya, karena kedua ranah itu tidak tersentuh maka produk yang dihasilkan yakni manusia-manusia lulusan sekolah ini—meminjam istilah Debra Mashek (2007)—penuh teori tapi miskin aksi dan nurani. Hal inilah yang disadari atau tidak turut andil memupuk pertumbuhan koruptor serta maling-maling yang secara intelektualitas cumlaude tapi non-

sense secara moralitas.

Jika diibaratkan mesin penggilingan padi, maka penggilingan ini tak berhasil mengupas kulit padi tersebut, kulit padi adalah karakter kotor yang harus dilepaskan sebelum padi itu menjadi beras untuk kemudian disuguhkan sebagai hidangan di meja makan, begitu juga dengan siswa, dengan pelbagai kenakalan karakternya, variasi kenakalannya semestinya sekolah bertugas untuk mengupas aneka keburukan karakter tersebut.

Alih-alih sekolah sekolah di zaman sekarang melepaskan karakter buruk siswa, sekolah-sekolah malah lepas tangan jika menjumpai salah seorang siswanya berkelakuan buruk. Contoh mudahnya betapa banyak kita menjumpai sekolah-sekolah yang selalu mengeluarkan siswanya jika ketahuan sebagai pencuri atau juga ketahuan hamil di luar nikah. Alasannya jelas, pihak sekolah tidak mau menanggung malu.

Perlakukan sekolah yang notabene kita anggap sebagai lembaga pendidikan tempat orang-orang pintar digembleng kalau kita cermati malah sering menghina akal sehat dan martabat kemanusiaan. Hal ini jelas tak bisa dibenarkan baik secara akal maupun moral, bagaimana mungkin sebuah lembaga pendidikan mengeluarkan peserta didik dengan alasan jika si siswa pencuri dan pelaku hamil di luar nikah itu tetap di sekolah tersebut tentu sekolah akan menaggung malu, efeknya sekolah tak akan laku dan siswa menurun lalu dana BOS-nya semakin kecil dan bangkrutlah akhirnya.

Ketidak jelasan orientasi lembaga pendidikan itu juga tercermin dalam ideologi yang dianut oleh pengelola sekolah-sekolah di negeri ini, apapun aktifitas yang berkaitan dengan lembaga pendidikannya selalu dan melulu didasari atas profit oriented, un-

tungnya bagi lembaga apa?, artinya kalau lembaga untung toh akhirnya setiap individu yang berkecimpung dan turut andil dalam pengelolaannya juga akan untung, dan itu artinya mereka akan kaya.

Orientasi dalam mengelola lembaga pendidikan inilah yang jika kita petakan perjalanannya sampai hari ini gradasinya semakin menurun. Betapapun para leluhur kita --sebagaimana terekam dalam cerita-cerita kuno—ketika akan mendirikan lembaga pendidikan, mereka selalu awali dan landasi dengan tirakat, riyadah membersihkan diri terlebih dahulu, tidak jarang banyak yang berpuasa dulu bertahun-tahun baru kemudian memutuskan mendirikan lembaga pendidikan.

Namun, keadaan itu secara diametral terbalik 360 derajat dengan yang terjadi sekarang ini, alih-alih bertirakat terlebih dahulu manusia-manusia modern malah entah menyembunyikan dimensi spiritualitasnya di mana sehingga yang pertama kali dipikirkan adalah apakah kita akan untung jika membuka lembaga pendidikan ini?

Itulah cerminan wajah pendidikan kita hari ini, sehingga tak heran jika kita mendapati realitas produk-produknya kian hari rasanya kian ruwet bak labirin berkelok yang tak ada ujung pasti. Ruwet dan lebih sulit dari hanya sekedar meneggakkan benang basah.

Wal hasil, kembali mengutip Nietzsche bahwa education is always about how to think, not what to think. Jelaslah sudah bahwa moralitas itu harus mendapatkan porsi yang lebih dibandingkan dengan intelektualitas di dalam dunia pendidikan. Mungkin hanya dengan itulah dunia pendidikan kita akan segera bangkit dari darurat serta stroke panjangnya. Wallahu a’lam bis shobab =

Belajar Idealis dari Fatin Shidqia Lubis

A

Mokhamad Abdul Aziz Peserta School of Gender and Political Islam, Monash Institute

Seorang wanita berjilbab dan dididik agama secara ketat oleh keluarganya ternyata mampu mengembangkan inklusivitas kultural Islam sehingga menembus sekatsekat yang memisahkan budaya Islam dan Barat

jang pencarian bakat paling bergensi, X Faktor Indonesia (XFI) pertama, telah usai. Adalah Fatin Shidqia Lubis yang berhasil memenangi ajang bergengsi tersebut. Gadis kelahiran Jakarta, 30 Juli 1996 tersebut berhasil mengalahkan Novita Dewi di final X Factor Indonesia Jumat, 24 Mei 2013 malam di Jakarta. Kemenangan Fatin ini bisa dibilang mengejutkan. Sebab, siswa kelas dua SMA 97 Jakarta tersebut dikenal pemalu dan sangat lugu. Bahkan, ia mengaku jika XFI merupakan pangung yang pertama kali diikutinya, sekaligus pertama kalinya dia tampil menyanyi di depan umum.

Hal ini sesuai dengan prediksi ahli psychocybernetics, Suhu Naga. Pada Jumat siang, sebelum grand final digelar, ia mengatakan bahwa yang berpeluang besar akan menjadi juara X Factor Indonesia untuk kali pertama adalah Fatin Shidqia Lubis. “Dari eskalasi energi yang saya rasakan, peluang Fatin untuk menjuarai X Factor memang sangat besar. Auranya terlihat sekali, sangat mencolok pada Fatin,” katanya.

Kemenangan Fatin memang terasa isteimewa. Apalagi yang dikalahkan di grand final adalah Novita Dewi, seorang penyanyi yang matang dengan teknik vokal dan penampilan yang menwawan. Bahkan, menurut Regina “Idol” Ivanova, kualitas Novita berada jauh di atas Fatin. Namun, ini adalah X Faxtor. Siapapun yang mempunyai faktor X, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Dan Fatin lah yang memang memiliki faktor X tersebut. Akan tetapi, bukan tidak berarti yang lain tidak mempunyai faktor X. Namun, faktor X yang paling kuat dan istimewa lah yang akan menang.

Faktor X itu bisa kita lihat dari suara yang dimiliki Fatin. Fatin mempunyai suara yang memang sangat langka ditemukan di belahan dunia manapun, terlebih Indonesia. Bahkan, ketika pertama kali tampil di X Factor Indonesia, semua orang dibuat terkejut dengan suara emasnya itu.

Tepatnya, pada saat ia menyanyikan lagunya Bruno Mars yang berjudul Grenade.

Mulai dari dunia nyata hingga dunia maya, semuanya geger membicarakan gadis belia yang selalu mengenakan jilbab itu.

Di dunia nyata, Lagu Grenade menjadi sangat populer di Indonesia. Anak-anak kecil yang tinggal di desa-desa pun banyak yang kemudian hafal dengan lagu itu. Hebatnya, mereka menganggap lagu tersebut adalah lagu Fatin, buka lagu Bruno Mars.

Artinya, jika lagu itu dinyanyikan, maka yang terbayangkan dalam pikiran mereka adalah sosok Fatin yang luar biasa. Hal ini memang tidak berlebihan, karena Fatin memang mempunyai kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain.

Bahkan, salah seorang juri dan komentator X Factor Indonesia sekaligus musisi terkenal Indonesia, Ahmad Dhani Prasetyo (42) mengatakan bahwa Fatin menyanyikan lagu Grenade lebih bagus dari penyanyi aslinya. Ini adalah bukti faktor X yang memang dimiliki Fatin sejak pertama tampil di ajang tersebut.

Tak hanya di kehidupan nyata, dunia maya pun ramai-ramai memuji penampilan Fatin ketika itu. Melalui akun Facebook, Twitter, dan akun jejaring sosial lainnya banyak sekali muncul komentar-komentar yang berisi pujian dan dukungan terhadap Fatin. Salah satunya adalah George Levendis, salah satu sahabat Simon Cowell (pendiri ajang X-Factor) melalui akun Facebook dan Twitter-nya @HellasGL menulis: ”Fatin making an impact on the XF in Indonesia!”.

Tentu saja tidak hanya pujian yang mengarah pada diri Fatin. Ada juga orangorang yang menghina gadis yang baru berumur 16 tahun tersebut. Terlebih ketika ia lupa lirik pada saat menyanyikan lagu “Everything at Once” pada X Factor Indonesia episode 10 Mei 2013. Namun, semua hinaan, cercaan dan komentar negatif yang diarahkan kepada Fatin, ternyata tidak menyurutkan dirinya untuk terus belajat dan berjuang, hingga ia berhasil menjuarai ajang X Fator tersebut.

Faktor X lain yang dimiliki Fatin adalah ia tetap mempertahankan jilbabnya hingga

grand final. Padahal, dunia hiburan, terlebih perempuan, pada umumnya menampilkan kultur pop Barat yang seksi dan kebaratbaratan. Namun, Fatin dengan idealitasnya mampu dan berani mempertahankan jilbabnya, sehingga ia tidak kehilangan jati dirinya sebagai muslimah. Tentu saja ini berkontradiksi dengan pandangan kebanyakan orang—termasuk para ilmuwan—yang sering menganggap bahwa Islam bertolak belakang dengan dunia Barat. Dengan kata lain, selama ini memang banyak yang mempertentangkan antara dunia Barat dan Timur (baca: Islam).

Dalam konteks ini, Fatin telah membuktikan bahwa seorang muslimah pun bisa “meniru” tradisi orang Barat, tetapi sama sekali tidak kehilangan sentuhan keislamannya. Inilah yang sepatutnya dicontoh oleh para perempuan yang ingin melebarkan sayapya di dunia hiburan. Karena pada faktanya, banyak perempuan yang melepas atribut keislamannya ketika ia ingin melejit karir entertainmennya, misalnya dengan melepas jilbab dan pakain tertutupnya.

Inilah yang kemudia membuat Prof.

Dr. M Bambang Pranowo, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Rektor Universitas Mathla’ul Anwar Banten menyatakan, “Seorang wanita berjilbab dan dididik agama secara ketat oleh keluarganya ternyata mampu mengembangkan inklusivitas kultural Islam sehingga menembus sekat-sekat yang memisahkan budaya Islam dan Barat”. Inilah yang perlu kita contoh. Fatin yang polos, lugu, dan pemalu ternyata mampu menujukkan sebuah prestasi yang luar biasa, tanpa harus kehilangan sikap idealis dan ideologisnya.

Dengan demikian, ketika seseorang ingin sukses dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain, maka yang harus dilakukan adalah tetap teguh pada pendirian yang memang sudah dianggap benar. Dengan begitu, perubahan yang dingingkan tidak akan berdampak buruk kepada dirinya di kemudian hari. Wallahu a’lam bi al-shawab. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16 KAMIS 16 30 MEI 2013

OLAHRAGA

KAMIS 30 MEI 2013 NO.0128 | TAHUN II

Beckham Ingin Dirikan Klub MLS

Karir David Beckham Tim

Tampil Gol

1993-2003 Manchester United 1994-1995 Preston North End (loan) 2003-2007 Real Madrid 2007-2012 Los Angeles Galaxy 2009-2010 AC Milan (loan) 2013

9

Paris Saint-Germain

Data Pribadi

0

522 95 1992-1993 Inggris U-18 1994-1996 Inggris U-21 1996-2009 Inggris

MIAMI - Mantan kapten tim nasional Inggris David Beckham akan berkunjung ke Miami pekan ini. Kunjungannya ini dalam rangka menjajaki keinginannya mendirikan klub sepakbola yang akan berlaga di pentas Major League Soccer (MLS), di negara Paman Sam itu.

Beckham, yang pernah bermain di klub L.A. Galaxy pada kompetisi MLS, memiliki opsi untuk mendirikan klub di sana. Lokasi markas klub yang akan dibangunnya masih belum pasti, tetapi kemungkinan besar berada di kota Florida. Perihal ini dituturkan oleh mantan Wali kota Miami Manny Diaz.

Ya, dia akan datang. Kelihatannya untuk membangun tim (sepakbola) di sini,” ujar Manny Diaz, seperti dikutip Reuters. Diaz sendiri pernah ambil bagian dalam diskusi kemungkinan membangun tim MLS yang bermarkas di Miami, pada 2009 lalu. Sebagai catatan, sampai saat ini belum ada klub sepakbola yang berbasis di Miami. Dua klub sebelumnya, Miami Fusion dan Tampa Bay Mutiny, telah dibubarkan pada tahun 2001.

Beckham memang sudah lama dikabarkan ingin memiliki sendiri tim di MLS. Para penasihatnya sudah berbicara dengan MLS dalam beberapa tahun ini dan liga menyatakan bahwa Miami merupakan salah satu tim yang mendapat perhatian mereka. Atlanta, San Antonio dan San Diego merupakan kota lain yang tidak memiliki klub MLS dan mereka mungkin akan melakukan pendekatan juga kepada Beckham.

Beckham saat ini tak aktif lagi sebagai pemain sepakbola. Dia mengumumkan pengunduran dirinya pada pertengahan bulan ini. Bisa jadi, Beckham akan meneruskan kiprahnya di dunia sepakbola dengan berperan di balik layar, sebagai pemilik klub. (ant/reu/dar)

3 0 9 0 115 17 127 17

Nama lengkap David Robert Joseph Beckham Tempat lahir Leytonstone, London, Inggris Tanggal lahir 2 Mei 1975 (umur 38)

* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 12 Mei 2013.

Tinggi 183 cm

Bursa Transfer Liverpool Gaet Kolo Toure LIVERPOOL- Liverpool memastikan bahwa mereka mendapatkan tanda tangan bek Manchester City asal Pantai Gading, Kolo Toure, musim depan. Kontrak pemain 32 tahun itu bersama klub Kota Manchester itu akan berakhir 30 Juni mendatang, sehingga dia baru resmi bergabung dengan “The Reds” pada 1 Juli 2013. Tetapi secara prinsip kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

Kakak kandung Yaya Toure ini hengkang dari Arsenal untuk membela City pada 2009.

Tetapi pada satu musim terakhirnya di City, Kolo Toure gagal masuk tim utama Roberto Mancini karena performanya yang menurun. Selain itu, pemain ini juga pernah dilarang tampil karena gagal tes doping. (sky sports/aji)

Sejumlah suporter Solo, Pasoepati menyalakan kembang api untuk mendukung kesebelasan kesayangannya, Persis Solo saat menghadapi Persekap Pasuruan dalam laga lanjutan Divisi Utama LPIS di Stadion Manahan, Solo, Jateng, Rabu (29/5). Persis berhasil menang 3-0.

Persis Solo Tundukkan Persekap Pasuruan 3-0 SOLO - Tim Persis Solo berhasil menundukkan Persekap Pasuruan 3-0 pada pertandingan lanjutan kompetisi Divisi Utama Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) di Stadion Manahan Solo, Rabu petang. Pertandingan ini disaksikan sekitar tujuh ribu penonton mayoritas pendukung tim tuan rumah tersebut berjalan menarik, karena keduanya merupakan kesebelasan papan atas di grup 2.

Ferriyanto dan kawan kawan saat dimulai pertandingan babak pertama langsung melakukan inisiatif menyerang dengan menekan ke pertahanan lawan.

Persis pada menit kelima langsung membuat gol melalui sundulan kepala, Hendri Aprilianto yang memanfaatkan tendangan sudut yang dilakukan oleh Bayu Andra, sehingga tim tuan rumah unggul 1-0. Persis kembali mencetak gol pada menit 17 melalui tendangan Hendri Aprilianto, juga melalui tendangan sudut yang dilakukan oleh Bayu Andra. Sontekan Hendri ke arah gawang Persekap itu, tidak mampu diantisipasi penjaga gawang Angga Saputra, sehingga, kedudukan menjadi 2-0.

Persis mampu menambah gol lagi di menit 44 melalui tendangan keras yang dilakukan oleh Ferryanto, sehingga mengubah kedudukan menjadi 3-0. Gol ini berawal dari kerja sama yang baik antara Ferryanto dengan Tinton Suharto yang membawa bola dari lini tengah.

Tinton yang berhasil lolos dari pengawalan pemain belakang lawan langsung memberikan umpan silang ke depan gawang Persekap. Ferriyanto sekali sentuh bola masuk, dan tidak mampu diantisipasi kiper Angga Saputra.

Sebaliknya, Persekap yang mengandalkan pemainan cepat dengan satu dua sentuhan serangannya sering sulit menembus pertahanan barisan belakang Persis yang dikawal oleh Liswanto, Risdiansyah, Dwi Joko, dan Yogi Alfian.

Memasuki babak kedua, Persekap

bangkit untuk menekan lawan. Tim yang dikoordinir oleh kapten Ali Khumaidi tersebut terus menggempur pertahanan Persis. Bahkan, dua pemain asing Persekap yang cukup menonjol, yakni Josue Pereira dan Henroque asal Brasil sering membuat repot pemain bertahan Persis.

Namun, Persis yang memiliki banyak pemain berpengalaman seperti penjaga gawang I Komang Putra, beck Risdiansyah, Liswanto kelihatan sulit ditembus, sehingga bolanya selalu mampu dihalau.

Ada dua peluang Persekap pada babak kedua ini, yakni pada menit 63 melalui tendangan kaki Josue, yang hanya berhadapan dengan kiper I Komang Putra, tetapi bolanya melambung di atas mistar, sehingga tidak mengubah kedudukan.

Persekap pada menit 67 melalui tendangan keras yang dilakukan oleh Fajar Cahyo ke arah gawang Persis, tetapi bolanya mampu diblok oleh kiper I Komang Putra yang bermain tenang.

Persis pada babak kedua yang mengandalkan serangan balik cepat tersebut,

dengan memasukan dua pemain muda, Kitto dan Sidik Kuncoro disisa waktu sekitar 10 menit terakhir itu. Persis kembali bangkit untuk membendung serangan lawan, dan sekali seklai melakukan serangan balik. Namun, kedudukan 3-0 ini tetap bertahan hingga babak kedua berakhir.

Pelatih Persekap Pasuruan Rudy W. Keltjes mengatakan anak-anak pada babak pertama bermain tidak sesuai instruksi, mereka kecolongan melalui gol tim tuan rumah melalui tendangan sudut. “Anak-anak banyak pemain usia muda. Mereka kalah cerdik dengan pemain Persis yang banyak pengalaman.

Persis memang bermain bagus performen muncul,” katanya.

Pelatih Persis Solo Widyantoro mengatakan anak-anak berhasil melakukan strategi yang diberikan dengan baik.

Mereka tidak terpancing permainan cepat lawan. “Kami meminta pemain menjaga posisinya dengan disiplin dan membiarkan lawan bermain di wilayahnya sendiri,” katanya. (ant/bam/dar)

Carvalho Gabung Monaco MADRID- Bek Real Madrid asal Portugal Ricardo Carvalho yang berada dalam kondisi bebas transfer di Real Madrid akhirnya memilih bergabung dengan klub kaya raya Prancis yang baru promosi ke Ligue 1, Monaco. Mantan pemain Tim Nasional Portugal itu menandatangani kontrak berdurasi satu tahun bersama Monaco. “Saya sangat bahagia bergabung dengan Monaco dan berpartisipasi dalam sebuah peziarahan baru ini. Ini sebuah tantangan baru untuk saya,” kata Carvalo Selasa (28/5).

Carvalho adalah anak didikan pelatih Jose Mourinho sejak dari FC Porto, Chelsea, dan Real Madrid. Selama di tiga klub itu Carvalho menjadi bek pilihan utama Mourinho. Kecuali dalam satu musim terakhir, Carvalho tersisih dari tim utama Mourinho di Santiago Bernabeu. Carvalho merebut gelar juara Liga Portugal dan Liga Champions bersama FC Porto, lalu gelar juara Liga Utama Inggris dan La Liga bersama Chelsea dan Real Madrid.

Sebelumnya, Monaco sukses menggaet dua pemain FC Porto sekaligus yang Joao Moutinho dan pemain internasional Kolombia James Rodriguez dengan nilai transfer keduanya sebesar 70 juta euro. Berkembang juga spekulasi bahwa klub besutan Claudio Ranieri itu akan merekrut penyerang haus gol Atletico Madrid Radamel Falcao. Baik Moutinho maupun Rodriguez adalah teman Falcao di FC Porto. (sky sports/aji)

Thiago Bantah Isu Gabung MU BARCELONA - Gelandang Barcelona Thiago Alcantara membantah rumor yang menyebutkan bahwa dia akan segera pindah ke Manchester United musim depan. MU kabarnya mengincar pemain 22 tahun ini. Tetapi Thiago menegaskan bahwa dia belum akan membicarakan masa depannya hingga kejuaraan Piala Eropa U-21 selesai.

“Saya hanya menjalani hidup saya dan saya sangat bahagia. Saya menikmatinya di Barcelona karena saya sudah melewati waktu-waktu yang luar biasa di kota ini, tetapi kita akan lihat apa yang akan terjadi setelah Euro (Piala Eropa U-21). Banyak pemain yang hidupnya akrab dengan rumor, tetapi rumor-rumor itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap mereka,” ucapnya.

Dalam kontraknya dengan Barcelona, Thiago memiliki klausul yang menyebutkan bahwa dia akan dilepas Barcelona dengan harga 18 juta pound, bila gagal bermain selama 30 menit atau lebih pada 60 persen pertandingan Barcelona selama musim ini.

Sebelumnya kiper MU David De Gea menginginkan Thiago Alcantara mengikuti jejaknya ke MU. Sebaliknya, Thiago berharap De Gea mengikuti jejaknya ke Barcelona. “Semua pemain menginginkan pemain terbaik di timnya. Saya bisa katakan bahwa saya berharap dia bisa datang ke Barcelona seperti yang dia katakan tentang saya,” imbuh Thiago. (sky sports/aji)

Victoria Azarenka berhasil melaju ke putaran kedua kejuaraan Prancis Terbuka setelah menaklukkan Elena Vesnina dari Rusia.

Azarenka Melaju ke Putaran Kedua PARIS-Unggulan ketiga Victoria azarenka mencapai putaran kedua Prancis Terbuka pada Rabu, melalui kemenangan 6-1, 6-4 atas Elena Vesnina dari Rusia.

Juara Australia Terbuka Azarenka akan menghadapi petenis Jerman Annika Beck, juara junior 2012, untuk memperebutkan satu tempat di babak 32 besar.

“Terasa menyenangkan untuk berada di lapangan setelah pertandingan kemarin dibatalkan,” kata Azarenka yang mencapai perempat final pada 2009 dan 2011.

“Ini merupakan kemenangan yang bagus sebab Elena adalah lawan yang benar-benar tangguh.” (ant/afp/dar)