e Paper Koran Madura 30 Juli 2013

Page 1

1

SELASA 30 JULI 2013 NO.0170 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

30 JULI 2013

g PAMANGGHI

Ironi Mesir Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis tinggal di Jakarta

Embun pagi mulai menebarkan udara dingin. Adzan subuh baru berkumandang, diiringi riuh rendah puluhan jamaah yang mengambil air wudhu, yang bersiapsiap melaksanakan sholat subuh. Lalu, ketika sholat dimulai, “Saat rakaat kedua tiba-tiba berondongan senjata melabrak barisan jamaah yang sholat,” tutur seorang TKI, yang bekerja di Mesir. Teriakan, kekalutan dan suara tubuh rebah bergelimpangan berbauran. Lalu amis bau darah menebar, di antara rintihan jamaah sholat subuh yang meregang nyawa. Kesaksian yang dipublikasikan beberapa website organisasi Islam itu, menggambarkan fakta memilukan yang merenggut lebih 80 orang aktivis cinta perdamaian, yang menolak kedeta militer Mesir. Ia kebetulan berada tak jauh dari tempat pembantaian mengerikan itu. Ia juga melihat keraguan tentara pada barisan pertama, yang mungkin memiliki nurani. Lalu keganasan tentara barisan kedua, tanpa peduli memuntahkan timah panas pada jamaah sholat subuh itu. Sangat tragis, terasa luar biasa ironis. Bukankah kudeta militer diteriakkan untuk menyelamatkan Mesir? Untuk menebarkan kesejahteraan pada rakyMesir saat atnya. Lalu ini adalah logika macam potret paling apa yang dapat kontekstual membenarkan tentang ironi pembantaian kekuasaan. rakyat, yang awalnya diteriakan mensejahterakan mereka? Anatomi politik kekuasaan memang paling ironis di dunia ini. Semua yang berada di dalamnya menegaskan bersemangat mengabdi. Berniat mensejahterakan rakyat. Ingin memakmurkan negara, propinsi atau daerahnya. Ada bungkus keikhlasan luar biasa. Namun ketika kekuasan telah berada di tangan, pelan semangat pengabdian menguap. Lalu berkembang metamorfose frontal yang menjungkirbalikkan logika sehat. Tak ada lagi gaung untuk pengabdian. Semua yang dikedepankan kepentingan kekuasaan dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat dan pengabdian. Dan cengkraman tangan begitu kokoh mengamankan kekuasaan. Berbagai cara yang jauh lebih mengerikan ditempuh. Jika saat merebut kekuasaan batas halal dan haram yang dilabrak, saat mempertahankan kekuasaan pagar paling berharga “nilai kemanusiaan” dihancurkan. Mesir saat ini adalah potret paling kontekstual tentang ironi kekuasaan. Atas nama kepentingan kekuasaan, yang sebelumnya ditegaskan untuk menyelamatkan dan demi kemakmuran rakyat, secara tragis justru digunakan untuk menghancurkan nilai kemanusian. Entah berapa lagi, manusia yang akan meregang nyawa setelah pembantaian lebih dari 80 yang sedang sholat subuh itu. Para pembantai yang awalnya berteriak akan menyelamatkan rakyat Mesir itu berobah menjadi monster mengerikan, yang tak bisa lagi membedakan persaudaraan dan ikatan suci keagamaan. Pengaruh kekuasaan memang luar biasa. Mampu melahirkan tragedi demokrasi paling memilukan di era modern ini. Inilah ironi terbesar tentang politik. Mereka yang berkuasa teriak bersemangat mengabdi pada rakyat tetapi pada waktu yang sama, mereka tanpa ragu menumpahkan darah dan air mata rakyat. Tanpa ada rasa bersalah sedikitpun. Tragis. =

ant/zabur karuru

UNJUKRASA PEDAGANG KAKILIMA JAKARTA. Pengunjuk rasa dan pedagang kaki lima yang tergabung dalam Rakyat Jakarta Jahit Mulut menyaksikan atraksi beladiri khas Betawi ketika menggelar aksi di depan Balai Kota, Jakarta, Senin (29/7). Pengunjukrasa bersikeras bertemu dengan wakil gubernur DKI.

Nasib KPU Jatim Ditentukan Besok JAKARTA- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin (29/7) pukul 11.00 WIB kembali menggelar sidang lanjutan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Jawa Timur. Agenda sidang ketiga kalinya ini mendengarkan pendapat Ahli yang diajukan oleh Teradu yakni Emanuel Sujatmoko dari Universitas Airlangga. Rencananya, DKPP akan membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik oleh semua komisioner Komisi KPU Jawa Timur, pada Rabu (31/7). . “Kami punya waktu hari ini sampai besok, Selasa (30/7) malam, sehingga putusan akan dibacakan Rabu. Rabu, kita akhiri kisah Juli kelabu,” ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, dalam sidang pemeriksaan terakhir kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh komisioner KPU Jatim di DKPP, Senin (29/7). Sementara itu, dalam penjelasannya yang berkaitan dengan Partai Kedaulatan (PK), Emanuel mengatakan, seharusnya KPU Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi terhadap kepengurusan partai untuk mencari kejelasan terkait administrasi partai. “Maka saya lihat ada keraguan, ada yang salah dari KPU. Jadi KPU harus melakukan verifikasi pengurus (Partai Kedaulatan),” ucap Emanuel, saat memberi kesaksian, di ruang sidang DKPP, Jakar-

ta, Senin (29/7). Selain itu, kata Emanuel, KPU sebagai intitusi negara yang berperan sebagai penyelenggara pemilu seharusnya bisa menjaga kepercayaan publik. Sehingga, keputusan dan kebijakan KPU bisa menjadi landasan pasti peserta pemilu. “Dalam hal ini KPU harus melandaskan pada asas kecermatan,” terangnya. Ketua Majelis Sidang Jimly Asshiddiqie mengatakan, penjelasan dari saksi ahli hanya bersifat mendengarkan keterangan secara normatif dan menggunakan pendekatan ilmiah. “Jadi keterangan saksi ahli ini (Emanuel Sujatmoko) bersifat normatif, dan yang digunakan adalah pendekatan kerangka teori ilmiah,” ungkap Jimly. Sebagaimana diketahui, Ketua dan anggota KPU Jawa Timur diadukan balon Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja dalam Pemilu Gu-

bernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013, yang dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”. Melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan, Pengadu menyangka telah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Jimmly optimis, persoalan antara bakal calon gubernur Jatim Khofifah dengan Soekarwo bisa segera diselesaikan. Karena itu, DKPP meminta semua pihak yang berperkara menerima putusan dan menenangkan pendukungnya jika nanti putusan DKPP mengalahkannya dan menyatakan keduanya tidak layak jadi peserta Pilkada Jatim. Hal yang sama juga diminta kepada pihak teradu yaitu KPU Jatim agar tidak marah

jika DKPP memberi sanksi kepada yang bersangkutan. “Sebagai pemimpin harus menenangkan pengikut. Begitu juga dengan teradu. Jangan ada emosi,” kata Jimly. Semakin cepat perkara tersebut diputuskan, semakin cepat pula tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Jatim dijalankan sesuai jadwal yang telah disusun. “Sehingga pada 1 Agustus 2013, jadwal yang lain sudah bisa dilanjutkan,” kata dia. Siap Dipecat Sementara itu, Ketua KPU Daerah Provinsi Jawa Timur Andry Dewanto menyatakan siap menerima apa pun putusan DKPP.

Jadwal

KRIMINAL

MA Tambah Hukuman John Kei dari 12 Menjadi 16 Tahun Tunggu Sekali waktu Matrawi, yang kerja sebagai supir angkutan umum mendapat tiga penumpang aktivis keagamaan yang fanatik. Pakaiannya mirif orang-orang yang di Timur Tengah, wajahnya Melayu. Baru beberapa menit mobil berjalan, satu dari penumpang menegor Matrawi. “Pak Supir tolong musik dimatikan. Di jaman Nabi Muhammad, tak ada musik,”katanya. Pelan-pelan Matrawi mematikan musik. Namun dengan sigap ia kemudian secara tiba-tiba meminggirkan mobil. “Silahkan turun pak,” katanya. Tiga penumpang itu tersentak spontan turun. Kaca mobil dibuka Matrawi lalu, “Bapak-bapak. Di jaman Nabi tak ada mobil. Silahkan bapak tunggu Onta atau kuda,” kata Matrawi sambil menginjak pedal gas.

Cak Munali

“Kalau kemudian saya dipecat, tidak ada masalah. Pekerjaan lain masih banyak,” kata Andy, usai sidang pemeriksaan terakhir dugaan pelanggaran kode etik KPUD Jatim, di Jakarta, Senin (29/7). Dia mengaku telah bekerja secara profesional dalam melakukan verifikasi atas dukungan partai politik (parpol) terhadap pasangan Khofifah dan Herman sebagai bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jatim. Menurut dia, KPUD telah bekerja sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU Jatim. (gam/abd)

JAKARTA- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan terdakwa kasus pembunuhan Bos Sanex Steel Tan Harry Tanoto alias Ayung, Jhon Refra Kei dan memperberat hukumannya dari 12 tahun menjadi 16 tahun penjara. “Menolak kasasi dan mengadili kembali perkara yang diajukan John Kei dan Jaksa Penuntut Umum,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, di Jakarta, Senin. Dia mengatakan bahwa putusan lengkap kasasi ini masih dalam tahap minutasi. Ridwan mengungkapkan bahwa perkara bernomor 732 K/PID/2013 diputus pada 24

Juli 2013 oleh majelis kasasi yang diketuai Timur Manurung dengan anggota Gayus Lum-

buun dan Dudu D Machmudin. Dia juga mengatakan bahwa putusan kasasi ini memper-

baiki vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang hanya menghukum Jhon Kei selama 12 tahun penjara. Dalam pemberitaan sebelumnya, Majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan Jhon Kei terbukti membunuh Bos PT Sanex Steel Indonesia, Tan Harry Tantono alias Ayung. Vonis pengadilan tingkat pertama yang menjatuhi hukuman 12 tahun ini masih jauh lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa meminta hakim memvonis John Kei selama 14 tahun penjara. Putusan pengadilan tingkat pertama ini diperkuat majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (ant/rid)

1434 H

Maghrib

17:31

Isya

Imsak

Subuh

18:44

04:13

04:23

*Untuk Surabaya dan sekitarnya


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
e Paper Koran Madura 30 Juli 2013 by koran madura - Issuu