e Paper Koran Madura 30 Agustus 2013

Page 1

1

JUMAT 30 AGUSTUS 2013 NO.0188 | TAHUN II Koran Madura

JUMAT

30 AGUSTUS 2013

g PAMANGGHI

Audisi Oleh : Abrari Alzael

Kolumnis, Wartawan Senior di Madura

Ada yang bernafas lega, ada yang tersengal ketika juri membacakan pemenang X Factor beberapa waktu lalu. Saat itu, Fatin Shidqia Lubis tersipu, terharu, merasa bahagia. Sebagaimana audisi, selalu ada yang unggul, apa dan bagaimana pun caranya. Hanya pada kerapan sapi di mana yang kalah juga menang. Madura memang luar biasa di mana juri memberikan penghormatan terhadap yang kalah. Di pilgub Jatim, mereda sudah ketegangan urat leher. Mendukung atau tidak mendukung jelas sekali bedanya. Bagi yang tidak mendukung, tidak muncul agregat untuk memenangkan kandidat yang diusung. Kelompok apatis dalam pilgub merasa setengah arogan dengan menganggap dirinya sebagai sosok yang penting. Ia mengancam tidak akan datanng ke TPS hanya garagara merasa tidak dibeli. Tentu ini realitas yang sakit karena demokrasi tidak mendapat kedudukan terhormat di republik ini. Pada realitas politik yang rapuh, pemerintah harus meninjau ulang pepemimpin milihan langyang disaring sung terhadap melalui cara pilbup, pilgub, langsung pilpres dan ternyata tidak pil-pil yang lain. Terlalu langsunglangsung juga. banyak yang dipertaruhkan Selalu ada dalam kontes penumpang ini terutama gelap.. pada realitas yang sakit di ranah politik. Pil-pil itu butuh dana dan daya besar baik dari pemerintah maupun calon. Out put dari proses politik dengan biaya tinggi ini tidak signifikan, sama sekali. Dari sisi ini, tulisan pada sebuah truk, isih penak jamanku to bergambar Soeharo agak benar pada konteks pemilihan. Ibarat pasutri, demokrasi di tanah ini seperti seonggok jasad dengan syahwat besar tetapi tenaga kurang. Pemerintah harus menghentikan cara-cara pilgub (dan pemilihan lainnya) dengan model selama ini, melelahkan. Sebab pemimpin yang disaring melalui cara langsung ternyata tidak langsung-langsung juga. Selalu ada penumpang gelap yang memungut jatah konsumsi melampaui kuota yang tersedia. Ini pembodohan dan terus celaka karena pemerintah membiarkan cara ini berlangsung secara terus-menerus. Maka apa tidak sebaiknya pemilihan itu dikembalikan kepada wakil rakyat. Saat rakyat diberi ruang tiba-tiba menjadi pemangsa. Tidak sepenuhnya begitu tetapi nyaris seluruhnya serupa itu. Sebab yang dipilih bukan yang diinginkan tetapi seberapa jauh kandidat berkorban. Konstruk ini jelas kanibal, memutilasi idealisme dan demokrasi lunglai diperlakukan sebentuk ini. Di semesta politik, negara tak bisa lagi meyakinkan masyarakatnya untuk mengembala idealismenya. Ini sebagai sikap jawaban dimana rakyat merasa bahwa pembalasan lebih kejam dari perbuatan (sebagian oknum pejabat negara yang korup, menindas, dan fasis). Ketika negara diperlakukan seperti itu dan idealisme tak laku lagi, maka negara harus bersikap lebih tegas dan tidak membiarkan audisi politik berlangsung dengan model seperti ini; horor, barbar, dan sengkarut. =

Surat Ada seorang nenek-nenek datang ke Kantor Pos, maksudnya mau ngirim surat buat cucu-nya, karena bingung si nenek ngedeketin petugas Pos yg ada disitu. Petugas : “Ada yang bisa dibantu, Nek ?” Nenek : “Ada saya mau kirim surat. bisa tolong dituliskan” Petugas : oh bisa. Nenek : “Bisa tolong sekalian tuliskan alamatnya juga diamplop?” Petugas : “Boleh...ada lagi?” Nenek : “Ada.. tolong tambahin dikit lagi dibawah alamat ya!… NB “Cu maapin nenek kalo tulisannya jelek” Petugas: Preett (sambil merobek surat yang sudah dia tulis)

antara foto/eric ireng

UNGGUL SEMENTARA. Untuk sementara, pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Timur, Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) unggul dalam hasil hitung cepat atau Quick Count versi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pemilihan Gubernur dan Wakil Jawa Timur. Pasangan nomor urut 1 tersebut berhasil mengguli perolehan suara pasangan lainnya. KarSa unggul dengan 47,56 persen disusul oleh Khofifah Indar Parawansa-Herman (Berkah) dengan 38,55 persen, Bambang DH-Said Abdullah diposisi ketiga dengan 11,55 persen dan Eggi Sudjana-M Sihat (Beres) dapatkan 2,35 persen. Berita di halaman 9

Penerima Gratifikasi itu Bukan Hanya Rudi JAKARTA- Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas meyakini mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, bukan satu-satunya penerima suap terkait kasus suap di lingkup kegiatan SKK Migas. “Kalau melihat praktik korupsi itu sistemik. Tidak mungkin hanya satu orang yang menerima itu. Tapi, semua kan yang berbicara bukti,” kata Busyro selepas diskusi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Mineral dan Batu Bara KPK dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung KPK Jakarta, Kamis. KPK, lanjut Busyro, terus mengembangkan penyidikan kasus suap terhadap Rudi Rubiandini sesuai bukti-bukti yang dikumpulkan Tim Penyidik KPK. “Yang namanya korupsi itu struktural, sistemik, masif, dan sinergis dalam kemaksiatan-kemaksiatan politik. Kemaksiatan politik itu dilakukan oleh pelaku-pelaku yang dia sesungguhnya pengkhianat di birokrasi,” kata Busyro. Busyro mengatakan salah satu pengembangan kasus suap terhadap Rudi

yaitu dari penemuan uang 60 ribu dolar Singapura, dua ribu dolar AS di kantor SKK Migas dan uang 200 ribu dolar AS di ruang Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM). “Justru itu yang menarik, salah satu pertimbangannya uang dolar berseri itu. Tapi tanpa itu pun ditemukan duit dalam jumlah dan jenis yang d i kantor itu kan menjadi hal yang patut dikembangkan. Kalau sebelumnya dikatakan Pak Jero, ini biaya operasional. Itu kan justru semakin menarik,” kata Busyro. Meskipun akan mengembangan penyidikan dari barang bukti uang-uang dolar hasil penggeledahan, Busyro mengatakan KPK akan mempertimbangkan untuk meminta keterangan dari Menteri ESDM Jero Wacik, setelah memeriksa Sekretaris Jenderal ESDM, Waryono Karno. “Pada saatnya kami akan periksa supaya tahu ‘jeroannya’,” kata Busyro. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo meyakini Sekjen ESDM akan memberikan klarifikasi terkait penemuan uang dolar oleh Tim Penyidik KPK. Pada Rabu (21/8), KPK meyakini uang suap untuk mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang ditemukan pada

penggeledahan di sejumlah tempat bukan berasal dari Simon Gunawan Tanjaya. “Dari uang-uang inilah, KPK menduga tersangka RR (Rudi Rubiandini) ini juga menerima pemberian dari pihak lain. Tapi kesimpulan siapa pemberi itu belum ada dan sekarang masih didalami,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi. KPK telah menetapkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan Devi Ardi dari swasta sebagai tersangka penerima suap terkait lingkup kewenangan SKK Migas. Sedangkan Simon Tanjaya dari perusahaan Kernel Oil Pte Ltd ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Rudi Rubiandini dan pelaku swasta Devi Ardi sebagai penerima suap dituduh melanggar pasal 12 huruf a dan b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, pelaku pemberi suap Simon Tanjaya, dari perusahaan Kernel Oil, diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ant/mam/ beth)

antara foto/ saiful bahri

PERSEPAM L ATIHAN. Sejumlah pesepakbola Persepam Madura United (P-MU) mengikuti latihan jelang lawan Persiwa Wamena, di Lapangan Kowel, Pamekasan, Jatim, Kamis (29/8). P-MU akan menjamu Persiwa Wamena, dalam lanjutan kompetisi Indonesia Super League (ISL), di Stadion Gelolara Bangkalan, (1/9).

KRIMINAL

Polda Metro Sita 52 Mobil Curian Jakarta- Anggota Polda Metro Jaya menyita 52 unit mobil dari hasil pencurian dengan berbagai modus operandi. “Petugas juga menangkap 12 orang tersangka,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Slamet Riyanto di Jakarta, Kamis. Slamet mengatakan pelaku menjalankan modus pencurian dan kekerasan, pemalsuan surat kendaraan, rental mobil mengaku jadi sopir seorang majikan. Slamet menuturkan petugas Subdirektorat Kendaraan Bermotor Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyita mobil dari berbagai wilayah, seperti Jakarta, Tangerang dan Bekasi. “Daerah perbatasan seperti Tangerang dan Bekasi itu rawan,’’ katanya. (ant/fiq/beth)

SKANDAL HAMBALANG

Banyak Sumber Dana yang Mengalir untuk Pemenangan Anas JAKARTA- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin membeberkan sumber uang yang digunakan sebagai biaya pencalonan Anas Urbaningrum untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus calon presiden. “Saya diperiksa untuk tersangka kasus Anas Urbaningrum, kasusnya kasus Hambalang dan beberapa proyek lain yang dipakai untuk pembiayaan Anas menjadi calon ketua umum (Partai Demokrat) dan biayabiaya yang dipakai untuk mempersiapkan diri menjadi calon presiden,” kata Nazaruddin seusai pemeriksaan selama empat hari di gedung KPK Jakarta, Kamis. Nazaruddin diperiksa KPK sejak Senin (26/8), ia dibawa dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung untuk menjalani vonis penjara 7 tahun dan denda Rp300 juta dalam kasus korupsi pembangunan venue SEA Games Palembang. “Biayanya hampir Rp300 miliar lebih, sumber anggaran adalah dari uang ‘fee’ proyek, proyek mana saja? Saya sampaikan salah satunya Hambalang,” ungkap Nazar. Nazar mengungkapkan dari proyek Hambalang, pihak yang aktif mengurus anggaran adalah mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam yang saat ini sedang menjalani hukum penjara

lima tahun karena menerima cek Rp3,289 miliar dalam rangka mengupayakan PT Duta Graha Indah sebagai pemenang dan mendapatkan proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan. “Yang lain hanya menerima perintah

dari Pak Wafid, sedangkan di DPR itu yang aktif ada beberapa orang, ada Anas sebagai pengendali penuh, lalu saya sebagai pelaksana,” ungkap Nazaruddin. Ia juga mengungkapkan sejumlah anggota DPR yang terlibat dalam pengaturan anggaran proyek Hambalang.

“Komisi X di pimpinan itu yang aktif betul mengendalikan dan selalu mendeal-kan berapa persentasenya itu Rully (Chairul) Azwar (anggota Komisi X fraksi Partai Golkar), Mahyudin (mantan Ketua Komisi X dari fraksi Partai Demokrat), Heri Akhmadi (Wakil Ketua Komisi X Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) lalu di pimpinan koordinator anggaran yang langsung berkomunikasi dengan banggar ada Angelina Sondakh (mantan anggota Komisi X dari fraksi Partai Demokrat), Wayan Koster (anggota Komisi X dari fraksi PDI-P) dan Kahar (Muzakhir) (anggota Komisi X dari fraksi Partai Golkar),” ungkap Nazaruddin. Nazar menjelaskan bahwa setelah dari Komisi X, anggaran diteruskan ke pimpinan badan anggaran untuk mengatur supaya anggaran turun untuk proyek Hambalang. “Yang menyetel supaya anggran itu turun ke program Hambalang ada Olly Dondo (mantan pimpinan banggar dari fraksi PDIP), Nirwan Amir (mantan pimpinan banggar dari fraksi Partai Demokrat),” tambah Nazaruddin. Nazar menjelaskan bahwa sudah memberikan keterangan kepada KPK mengenai tempat dan waktu penerimaan uang yaitu di gedung DPR dan rumah orang-orang yang disebut. (ant/des/beth)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.