e Paper Koran Madura 30 September 2013

1

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO.0209 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

30 SEPTEMBER 2013

g PAMANGGHI

Kemendag Minta Kicauan Nazar Diusut

Ujian Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri meminta agar aparat Kepolisian segera menuntaskan proses hukum kasus aduan Mendagri Gamawan Fauzi terkait pernyataan,Muhammad Nazaruddin yang menyebutkan adanya praktik korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Akan Habis-habisan di Seri Pamungkas Pembalap wanita Alexandra Asmasoebrata akan bertarung ‘all out’ pada seri ke-9 dan 10 atau laga pamungkas Asia Formula Renault (AFR) 2013 di Zhuhai China, Desember 2013.

Berita di halaman 5

SKANDAL SUAP SKK MIGAS

KPK Segera Periksa Sekjen ESDM

JAKARTA-Sekjen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno yang sudah dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya tinggal menunggu jadwal pemeriksaan saja.

“Tunggu saja. Saya belum tahu persis kapan kesiapan penyidik.

Tapi yang jelas pasti akan diperiksa,” kata Ketua KPK, Abraham Samad, di Jakarta, Minggu (29/9) Seperti diketahui, Waryono akan diperiksa terkait kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Keterangan Warjono bias menjadi pintu masuk untuk menjerat Menteri ESDM Jero Wacik.

Menurut Abraham, KPK tentu akan mengkonfirmasi, seputar temuan uang dengan total 14,8 miliar yang diduga berasal dari penyuapan. “Banyak hal yang ingin ditanyakan kepada Sekjen. Bukan cuma sekedar temuan uang. Banyak hal yang harus diklarifikasi,” tegasnya.

Tak terkecuali kekayaan milik Waryoni di LHKPN sebanyak 43 miliar, juga tak luput ‘dikuliti’. “Semua akan ditanyakan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang sedang disidik oleh KPK,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan Waryono, sambung Abraham, akan menjadi bekal KPK dalam mengembangkan kasus tersebut.

Terutama, untuk memperbesar peluang penyidik KPK memeriksa semua pihak yang terkait.

“Setelah sekjen, barulah bisa disimpulkan apakah kita akan melanjutkan pemeriksaan pada menterinya. Karena dari hasil keterangan sekjen nanti itu akan bisa dikembangkan,” tuturnya Sementara itu, Praktisi Migas Maman Abdurrahman menilai kasus dugaan suap yang terjadi di SKK Migas bukanlah kesalahan pada sistem. “Sistem di SKK Migas sudah sangat bagus. Namun kekurangannya belum ada dewan pengawas yang dibentuk untuk menjadi barier atau valve penutup apabila ada tekanan atau intervensi dari para elite-elite politik di atas,” terangnya Setelah membuat sistem pelindung yang disebut dewan pengawas, lanjut Maman, tertentu maka harus dilakukan rekrutmen tenaga-tenaga yang sudah berpegalaman dan professional. “Mereka bisa direkrut dengan sistem kontrak jadi kalau mereka tidak bagus kerjanya bisa stop kontrak kerjanya,” tegasnya Namun konsekwensinya, kata Maman lagi, untuk merekrut memerlukan biaya besar. “Tapi kenapa takut kalau memang itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi untuk pendapatan negara kita,” ujarnya. (cea)

Menurut Juru Bicara Kemendagri, Restuardy Daud, pihaknya berhadap Kepolisian bisa menyelesaikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan eKTP yang menelan dana Rp5,7 triliun itu. “Kami tidak ingin kasusnya hanya jadi polemik di media massa. Kami minta polisi bisa menuntaskan kasus aduan ini,” kata Restuardy di Jakarta, Minggu (29/9).

Dia mengatakan, sejauh ini Kemendagri sangat serius mengikuti proses hukum terkait pernyataan terpidana korupsi Wisma Atlet tersebut. Apalagi, lanjut dia, Nazaruddin sempat menyebutkan bahwa ada sejumlah pejabat di Kemendagri yang terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP itu.

“Kan Nazar tidak hanya menyebut Mendagri saja, melainkan pejabat lain di institusi kami. Jadi, tuduhan ini sangat serius, karena menyangkut institusi kami,” tegasnya.

Sebelumnya, Gamawan mengaku dirinya mengkhawatirkan apabila pernyataan Nazaruddin itu hanya sekadar menjadi konsumsi publik tanpa adanya penyelesaian secara hukum. “Sudah tidak penting lagi jika yang dimuat hanya ucapan, karena kasus ini sudah masuk ke ranah hukum. Buktikan saja ucapannya.

Jika tidak, kapan selesainya masalah ini,”

paparnya.

Gamawan menambahkan, sudah saatnya pertanyaan mengenai siapa yang terlibat dalam proyek e-KTP ini dialamatkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transakasi Keuangan (PPATK) dan sejumlah pihak yang disebutkan Naz-

Kami tidak ingin kasusnya hanya jadi polemik di media massa. Kami minta polisi bisa menuntaskan kasus aduan ini

Restuardy Daud

Juru Bicara Kemendagri aruddin.

Gamawan menegaskan, pernyataanpernyataan Nazaruddin harus diluruskan melalui proses hukum, apalagi pernyataannya kerap berubah-ubah. “Apa kita mau percaya terhadap pernyataan yang selalu berubah-ubah?” kata Gamawan mempertanyakan.

Di tempat terpisah, Ketua KPK, Abra-

ham Samad mengaku, sejauh ini pihaknya tengah terkonsentrasi mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan korupsi pengadaan e-KTP di Kemendagri. “Soal e-KTP lagi didalami. Kami kumpulkan lagi bukti. Karena laporan terkait e-KTP, bukan cuma datang dari mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Nazarudin. Ada juga informasi yang datang dari masyarakat,” katanya.

Sementara itu, menurut kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarief, saat ini tim pengacara sudah menyerahkan sejumlah bukti terkait dugaan korupsi pada proyek pengadaan e-KTP. “Bukti-buktinya berupa dokumen kerja sama, pembagian kerja di lima perusahaan dan lainnya,” kata Elza.

Elza menyebutkan, pemenang proyek pengadaan e-KTP 2011 adalah konsorsium lima perusahaan BUMN dan swasta, yakni Perum Percetakan Negara RI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaputra.

Lebih lanjut dia mengatakan, salah satu bentuk penyelewengan proyek pengadaan e-KTP itu ada pada pencetakan kartu. Bukti yang mengindikasikan penyelewengan tersebut di serahkan Elza secara resmi ke KPK untuk ditindaklanjuti. (gam/bud)

ant/ismar patrizki

HARUS TAKLUK MAROKO. Pesepak bola timnas U-23 Indonesia, Rizki Ramdani Lestaluhu (7) dan pesepakbola Maroko Moussadak Hamza (20), berebut bola saat laga final sepak bola Islamic Solidarity Games (ISG) III di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Sumsel, Minggu (29/9) malam.

HAJI 2013

Calon Haji Indonesia Kembali Meninggal di Madinah MADINAH- Satu lagi calon haji Indonesia meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi, sehingga sampai sekarang tercatat 20 orang meninggal, kata Kepala Subseksi Kesehatan pada Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Daerah Kerja Madinah dr Teddy Ervano Rahman, di Madinah, Minggu.

Ia menjelaskan, jamaah yang meninggal dunia itu atas nama Dewi Ayumi (50) dari Kelompok Terbang (Kloter) 14 Embarkasi Batam (BTH) yang itu wafat Sabtu (28/9) pada pukul 22.00 WAS, di Rumah Sakit King Fahd. “Dia meninggal karena perdarahan di otak,” katanya.

Dengan demikian tercatat ada 12 jamaah yang wafat di Madinah. Sebelas yang wafat sebelumnya yaitu

Amaq Sapoan bin Amaq Sapar (L/58) dari kloter 5 Lombok, Nasir bin Sagrib (L/62) dari kloter 3 Solo, Asmawati binti Asmawi (P/52) dari kloter 4 Jakarta, Amin bin Dollah Nduri (L/62) dari kloter 6 Solo, Rotena binti Malik (P/77) dari kloter 1 Palembang, Icih Bachriyah binti Bachrudin (P/63) dari kloter 19 Jakarta, Umiyati binti Djasmad (P/57) dari kloter 10 Medan, Edy Lukita bin Muchtar (L/47) dari kloter 28 Jakarta-Bekasi, Wahyuni Dyah Ernawati binti Soesilo (P/49) dari kloter 11 Jakarta, Jema binti Salim (P/74) dari kloter 2 Palembang, Aq Lemuh bin Amaq Sunaya (L/73) dari kloter 10 Lombok.

Tujuh jamaah yang wafat di Makkah yaitu Abdurrohman bin Marhad (L/62) dari kloter 2 Solo, Gozali Tusi bin H. Abd. Rahman (L/68) dari kloter 8 Jakarta, Kimin bin Ahmad Sujak (L/067) dari kloter 15 Solo, Indo Cemmi binti

Laburante (P/54) dari kloter 1 Balikpapan, Musiyanah binti Alwi (P/73) dari kloter 1 Surabaya, Amad Masyira bin Amad (L/70) dari kloter 35 Jakarta-Bekasi, dan Enat binti Toni (P/65) dari klotar 1 Jakarta-Bekasi.

Satu jamaah yang wafat di Jeddah yaitu M. Arifin bin Hape (L/65) dari kloter 15 Makassar.

Berdasarkan data Siskohatkes, sampai saat ini calon haji yang memeriksakan diri ke PBHI mencapai 1.269 orang terdiri atas 126 orang di Jeddah, 393 orang di Madinah dan 750 orang di Mekkah.

Dari jumlah tersebut, terdapat 263 orang dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi yaitu enam di Jeddah, 150 di Madinah, dan 107 di Mekkah. Sementara itu, terdapat 341 jamaah menjalani rawat inap yaitu 2 di Jeddah, 146 di Madinah dan 193 di Mekkah. (ant/bud/beth)

“Hampir semua orang bisa tahan dalam menghadapi penderitaan, tetapi kalau anda mau menguji karakter seseorang, berilah ia kekuasaan,” tutur Abraham Lincoln. Lalu di kalangan masyarakat Jawa ada ungkapan agak berbeda yang menegaskan bahwa manusia mudah sekali terpeleset karena godaan tahta, harta dan wanita.

Lincoln memang hanya menyebut soal kekuasaan atau tahta. Tapi mudah dipahami bahwa dengan kekuasaan dua godaan lain yang disebut dalam ungkapan bijak masyarakat Jawa, selalu akan mengikutinya. Dengan kekuasaan seseorang bisa lebih mudah terpeleset naluri memuaskan keinginan untuk lebih banyak mengumpulkan harta; termasuk bermain-main soal wanita. hidup sebenarnya memang bukan sebatas derita, kemiskinan dan kemelaratan. Ketika seseseorang memiliki apapun sebenarnya sedang berada pada ujian yang tak kalah berat dari penderitaan. Apalagi ketika yang dimilikinya bernama kekuasaan. Ia memang tidak menangis, karena segalanya ada. Tapi ia sesungguhnya diuji apakah yang dimiliki tidak menghancurkan nilai kemanusiannya; karakter dan watak aslinya melalui berbagai penyalahgunaan kekuasaan.

Ungkapan Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung korup tampaknya juga mempertegas betapa tak mudah manusia lolos dari ujian kekuasaan. Sejarah mencatat sangat sedikit manusia yang lolos dari urusan kekuasaan. Bahkan mereka yang berbaju agama dan moralpun juga kerap terpeleset karena kekuasaan.

Ironisnya, sekalipun kekuasaan mudah membuat manusia terpeleset -terbukti merupakan ujian kehidupan sesungguhnya- toh manusia tetap berebut kekuasaan.

Jika ujian penderitaan, kemiskinan diupayakan mereka yang dihindari, berambisi manusia saat berkuasa justru saling biasanya ada berebut untuk kecenderungan memiliki bukan kekuasaan.

Tak jarang mengedepandarah dan air kan semangat mata mengumengabdi cur deras akibat perebutan kekuasaan.

Untuk sebuah tingkatan dan jenjang kekuasaan saja kadang manusia tak sabar. Di negeri ini, berdasarkan catatan Kementrian Dalam Negeri ada 94 persen Kepala Daerah dan Wakilnya, yang terpaksa pisah kongsi lagi-lagi karena kekuasaan. Padahal, ada jeda waktu, bagi Wakil Kepala Daerah mendapat kesempatan berkuasa sebagai pucuk pimpinan, setelah dua periode kepemimpinan sang Kepala Daerah. Ya inilah magnit sangat manis bernama kekuasaan.

Bukan tanpa alasan bila beberapa ajaran agama mengingatkan secara tegas agar berhati-hati terhadap kekuasaan.

Ajaran agama Islam misalnya, secara tegas melarang, memberikan kekuasaan pada orang yang meminta, apalagi yang berusaha merebut. Alasannya sederhana: mereka yang berambisi saat berkuasa biasanya ada kecenderungan bukan mengedepankan semangat mengabdi melainkan memuaskan nafsu diri.

Lincoln benar, jika ingin melihat kekuatan watak dan karakter asli seseorang, apakah tergolong baik atau tidak, kekuasaan bisa menjadi ujian puncak. Jika bisa mengendalikan kekuasaan yang dipegangnya selalu berada di jalan lurus, tak tergoda melabrak pagar-pagar hukum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, ia lolos dari ujian. Ia tergolong a few good man. =

Thawaf Saat menjalankan tugasnya Pembimbing haji, Matrawi ditanya oleh seorang jamaah, “Pak Kenapa sih tawaf itu harus tujuh kali putar. Boleh nggak satu kali putar aja?”

“Ah, Bapak ini, masak jauh-jauh datang dari Madura dengan ongkos puluhan juta cuma mau satu kali, apa tidak rugi?” jawab Matrawi, diplomatis.

Jamaah itu memandangi Matrawi sejenak kemudian balik badan sambil bergumam sendiri “Iya ya.. bener juga”....

Cak Munali

2

NASIONAL

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO.0209 | TAHUN II

CALON KAPOLRI BARU

DPR Dinilai Hanya Jadi Tukang Stempel SBY JAKARTA-Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan sikap DPR yang ramai-ramai mendukung Calon Kapolri Komjen Po Sutarman tanpa bersikap kritis.

Sikap ini jelas menunjukkan bagaimana DPR hanya menjadi “alat” kekuasaan.

“Sikap seperti ini semakin menunjukkan bahwa DPR hanya sebagai tukang stempel Presiden SBY,” kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane di Jakarta, Minggu,(29/9).

Dengan sikap tanpa kritik ini, kata Neta, sulit polri untuk maju ke depan menjawab tantangan jaman yang semakin maju dan masyarakat yang makin cerdas. “Polri tidak akan pernah mendapatkan pimpinan yang ideal seperti harapan masyarakat, sehingga Polri tidak akan pernah berubah,” tambahnya Menurut Neta, melihat perilaku DPR yang seperti ini, maka fit and proper tes

Sikap seperti ini semakin menunjukkan bahwa DPR hanya sebagai tukang stempel Presiden SBY

Neta S. Pane

Ketua Presidium IPW pencalonan kapolri baru sesungguhnya hanya terkesan formalitas belakan. “Ada pun uji kepatutan dan kelayakan yang akan dilakukan Komisi III DPR hanya forum basabasi yang tak pentingan dan hanya buang-buang energi,” terangnya Padahal, kata Neta, ada enam masalah besar di balik pencalonan figur Sutarman sebagai calon kapolri. Pertama, jika dilantik pada akhir 2013 berarti usia jabatan Sutarman sebagai kapolri tinggal 21 bulan lagi. “Dalam masa jabatan yang singkat tersebut, apa yang bisa dilakukannya untuk membenahi Polri?,” katanya bertanya.

Kedua, hubungan buruk dengan KPK akibat Sutarman mencoba “pasang badan”

dalam kasus korupsi Simulator SIM akan menjadi kendala serius bagi masa depan kedua lembaga.

Ketiga, mandegnya penanganan kasus korupsi Alkes. Keempat mandegnya penangan kasus korupsi plat nomor kendaraan bermotor yg diduga melibatkan sejumlah pati Polri.

Kelima, mandegnya kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga melibatkan tokoh Partai Demokrat Andi Nurpati.

Keenam, selama menjadi Kabareskrim, Sutarman tidak terlihat memaksimalkan unit kerja Tipikor Polri.

Dari keenam masalah ini, bisa disimpulkan komitmen Sutarman dalam memberantas KKN, terutama di tubuh Polri sesungguhnya sangat diragukan dan patut dipertanyakan. “Padahal masalah serius Polri saat ini adalah soal KKN. Ini makin meyakinkan tatkala bulan lalu KPK mengungkapkan bahwa Polri sebagai lembaga terkorup di negeri ini,” ujar Neta Sementara itu, Mantan Komisioner KPK, Erry Riyana Hardjapamekas meminta persoalan simulator SIM dan Novel Basewedan harus dijadikan pelajaran penting Sutarman untuk memimpin polisi. “Tapi saya yakin, Pak Sutarman belajar banyak dari persoalan Korlantas dan Novel,” tuturnya Oleh karena itu, Erry berharap, komunikasi Polri dan KPK bisa lebih ditingkatkan. Salah satunya soal peminjaman penyidik. “KPK bisa dijadikan tempat belajar yang baik bagi penyidik untuk nantinya kembali lagi ke Polri,” tandas Seperti diketahui, Nama Komjen Pol Sutarman jadi calon tunggal Kapolri yang diajukan presiden ke DPR. Bila tes di DPR dilewatinya dengan mulus, maka bintang empat tak lama lagi tersemat di pundaknya. (gam/cea)

ant/agung rajasa

CALON KAPOLRI BARU. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Sutarman (kiri) berbincang dengan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen (Pol) Budi Gunawan (kanan) sebelum mengikuti upacara Raport Kenaikan Pangkat di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (27/9).

Komjen Pol Sutarman menjadi calon tunggal Kepala Polri (Kapolri) yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR untuk menggantikan Jenderal Timur Pradopo.

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Rizal Ramli Janji Benahi Kadin JAKARTA - Ekonom Rizal Ramli mengaku cukup terkejut terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Rapat Pimpinan Nasional di Kuta, Bali pada Sabtu (28/9) lalu. Dia menyebutkan, langkah awal yang akan dilakukan adalah membenahi organisasi.

“Kadin tidak boleh memble seperti sekarang ini. Kita harus benahi,” kata Rizal kepada wartawan di Jakarta, Minggu (29/9).

Menurut mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid ini berjanji akan menjadikan Kadin sebagai organisasi yang diperhitungkan di level

internasional. Selama ini, munurut dia, kinerja Kadin belum seseuai harapan seluruh elemen masyarakat sebagai organisasi yang mampu memberi kontribusi besar bagi perekonomian domestik.

Sebagaimana diketahui, Rizal terpilih sebagai Ketua Umum Kadin melalui Rapimnas Kadin versi pengusaha Oesman Sapta Odang.

Rizal dipilih oleh mayoritas pengurus daerah Kadin dan asosisi yang hadir.

Selain Rizal, Rapimnas juga memilih Setiawan Djodi sebagai Ketua Dewan Pembina dan Oesman Sapta sebagai Ketua Dewan Pembina Kadin. (gam/bud)

ant/reno esnir

KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK. Penjahit menyelesaikan pembuatan pakaian jadi di industri konveksi rumahan di Kuningan, Jakarta, Rabu (25/9).

Kenaikan tarif dasar listrik bertahap yang keempat pada 1 Oktober dinilai memberatkan pengusaha kecil dan menengah.

PLN Bisa Terkena Pidana Rencana Subsidi untuk Industri Merugikan Keuangan Negara JAKARTA-Direktur Utama PT PLN (Persero), Nur Pamudji bisa terkena sanksi pidana terkait kasus merugikan keuangan negara. Sanksi ini akan berlaku, apabila PLN kembali menyalurkan subsidi listrik ke industri sangat besar yang pada 2014 direncanakan akan menelan dana hingga 6,93 triliun setahun.

Hal tersebut seperti diutarakan Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Minggu (29/9). “Kalau PLN masih memberikan subsidi kepada industri yang besar, maka besaran subsidi itu akan dihitung sebagai kerugian ne-

gara. Sanksinya pidana untuk PLN,” kata Uchok.

Pada dasarnya, kata Uchok, selama ini pemerintah memang diperkenankan untuk memberikan subsidi listrik kepada industri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari lonjakan harga barang hasil produksi yang berujung pada

peningkatan angka inflasi nasional. “Selama ini memang bisa subsidi listrik itu diberikan kepada setiap industri,” ujarnya.

Namun, jelas dia, pasca pencabutan subsidi listrik bagi industri sangat besar yang diputuskan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Kamis (26/9), maka ke depannya pemberian subsidi kepada industri hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan golongan menengah sampai kecil.

“Kalau untuk industri menengah dan kecil, tentunya masih ideal untuk mendapatkan subsidi. Karena,

hasil produksi dari golongan menengah dan kecil lebih banyak bersentuhan pemenuhan kebutuhan masyarakat kalangan menengah ke bawah,” papar Uchok.

Menurut Uchok, pemberian subsidi kepada industriindustri besar dinilai sebagai program pemerintah yang salah sasaran. Dia menambahkan, situasi ini juga sekaligus menunjukkan kelemahan DPR dalam mengawasi kinerja pemerintah terkait penggunaan anggaran negara.

“Pemberian subsidi listrik kepada industri besar ini sudah dilakukan sejak lama dilakukan. Jauh sebelum dip-

impin Dahlan Iskan (Dirut PLN sebelum Nur Pamudji).

Jadi, sudah sekian lama pula DPR sangat lemah dalam mengawasi pemberian subsidi listrik,” tutur Uchok.

Sebagaimana diketahui, pada tahun anggaran 2014 Kementerian ESDM merencanakan pemberian subsidi listrik kepada industri sebesar Rp22,98 triliun atau 26,6 persen dari total subsidi yang mencapai Rp86,27 triliun. Industri sangat besar dialokasi senilai Rp6,93 triliun, industri menengah mencapai Rp14,48 triliun dan industri sedang hanya Rp1,56 triliun.

Sementara itu, rumah tangga kecil dengan daya listrik 450 dan 900 volt amphere menerima subsidi Rp45,11 triliun atau 52,3 persen dari total subsidi. Sisanya mengalir untuk penerangan jalan umum (Rp1,38 triliun), rumah tangga menengah (Rp1,22 triliun), rumah tangga kecil (Rp6,05 triliun) dan sosial kecil dan sedang (Rp1,02 triliun).

Berdasarkan data PLN, pada Agustus 2013 masih ada 61 pelanggan industri sangat besar dipasok tegangan tinggi atau golongan tarif I-4. Dari seluruh pelanggan tersebut, tidak sedikit perusahaan go public yang masuk ke dalam daftar pelanggan penerima subsidi itu.

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran DPR, Satya Widya Yudha mengungkapkan, Parlemen akan fokus mengawasi kinerja Kementerian ESDM dan PLN terkait adanya subsidi energi yang mengalir ke perusahaan-perusahaan besar, perhotelan maupun restoran. “Subsidi energi kita saat ini sangat besar, tetapi justru banyak dimanfaatkan oleh perusahaan besar dan orang kaya,” ucapnya.

Kondisi ini, jelas dia, sangat kentara sekali ketidakadilan yang diberikan pemerintah terkait dengan upaya mensejahterakan masyarakat secara umum. “Pemberian subsidi seharusnya memang hanya mengarah kepada masyarakat berpendapatan rendah, bukan mengalir ke perusahaan-perusahaan,” kata Satya. (gam/ bud)

PARLEMENTARIA

Ruhut Paling Ngotot Sampaikan Pendapat JAKARTA - Hasil survei nasional Institut Riset Indonesia (Insis) menunjukkan bahwa politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang paling keras atau ngotot dalam menyampaikan pendapat. Posisi kedua dan ketiga ditempati politisi Partai Demokrat Bambang Soesatyo dan politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari.

Demikian hasil survei Insis yang berlangsung pada 17 Agustus sampai 20 September 2013 dengan melibatkan 1.070 responden di 34 provinsi dan dipaparkan Peneliti Insis Mochtar W Oetomo di Jakarta, Minggu (29/9).

Sebanyak 8,22 persen responden berpendapat, Ruhut Sitompul paling ngotot dalam menyampaikan pendapat.

Politisi lain yang dianggap keras atau ngotot dalam menyampaikan pendapat politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah (2,52 persen), politisi Demokrat Sutan Bhatoegana (2,42 persen).

Anggota Dewan lainnya, politisi Partai Golkar Nurul Arifin (2,14 persen), politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat (1,86 persen), Ahmad Yani (1,77 persen), politisi Partai Hanura Syarifuddin Sudding (1,49 persen), dan lainnya 58,22 persen. Sebanyak 15,51 persen tidak menjawab.

Apakah keras/ngotot yang ditanyakan Insis bermakna positif atau negatif? Mochtar mengatakan, awalnya pihaknya ingin memaknai secara positif dan negatif. Hanya, hasil wawancara, kata dia, kencerungan penilaian publik mengarah ke negatif.

“Setelah terkumpul data, mayoritas menilai cenderung negatif. Mungkin berhubungan karakteristik masyarakat Indonesia yang tidak suka cara

menyampaikan pendapat dengan keras, ngotot,” kata Mochtar saat jumpa pers di Hotel Atlet Century Park, di Senayan, Jakarta, Minggu (29/9).

Ketika ditanya mengapa sikap Eva yang memperjuangkan hal-hal terkait Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dianggap negatif, Mochtar mengakui bahwa Eva selama ini memang ngotot terkait 4 pilar. Hanya, kata dia, cara penyampaiannya kurang disukai mayoritas publik.

“Walaupun Eva memperjuangkan yang baik-baik, tapi dalam konteks masyarakat Indonesia, penyampaian pesan

seperti itu negatif walaupun yang diperjuangkan positif.

Gaya komunikasi seperti Priyo Budi Santoso, Joko Widodo, Anas Urbaningrum lebih disukai. Walaupun kelihatan santun, baik, tapi penuh bahasa yang bersayap,” ucapnya.

Ketika ditanya dari mana dana untuk membiayai survei, Mochtar mengaku bahwa dana untuk survei hingga jumpa pers dengan biaya sendiri.

“Anggota kita sudah mapanmapan,” tuturnya singkat.

Pada bagian lain survei itu disebutkan, mayoritas publik tidak puas dengan kinerja anggota Dewan Perwakilan

Rakyat periode 2009-2014 .

Bahkan, publik menilai kinerja Dewan semakin tidak baik. Sebanyak 60,9 persen responden menilai kinerja anggota Dewan tidak baik dan 16,1 persen semakin tidak baik. Adapun responden yang menilai baik hanya 20,5 persen dan 0,6 persen menilai semakin baik.

Sebanyak 1,9 persen tidak menjawab.

“Bila diagregatkan, maka publik yang menilai citra DPR tidak baik di atas 50 persen.

Ini membahayakan bagi wajah Parlemen Indonesia masa kini dan mendatang,” kata Mochtar.

Selain itu, Insis mengaku juga menanyakan pendapat responden mengenai tugas dan fungsi DPR. Dalam pembentukan undang-undang, sebanyak 42,9 persen responden mengaku tidak puas, 5,6 sangat tidak puas, 37,3 persen puas, 0,6 persen sangat puas, dan 13,7 persen tidak menjawab.

Dalam membahas APBN, sebanyak 39,8 persen responden mengaku tidak puas, 6,8 persen sangat tidak puas, 34,8 persen puas, 1,9 persen sangat puas, dan 16,8 persen tidak menjawab. (gam/aji/ beth)

3

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO.0209 | TAHUN II SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO.0209 | TAHUN II

Liputan Khusus

ant/nyoman udhiana

PENGAMANAN APEC 2013. Sejumlah prajurit Kopaska lengkap persenjataan mengatur barisan saat gelar pasukan pengamanan KTT APEC 2013 di Denpasar, Bali, Kamis (26/9). Pengamanan KTT APEC 2013 yang akan berlangsung 1-8 September 2013 di Nusa Dua, Bali, melibatkan ribuan personel dari berbagai unsur termasuk petugas pengamanan desa adat.

Mengamankan Hajatan KTT APEC JAKARTA- Hajatan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik (KTT APEC) pada Oktober 2013 di mana Indonesia menjadi tuan rumah, yang dipusatkan di Provinsi Bali, dipastikan dihadiri sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan di dunia.

KTT ke-21 APEC yang dijadwalkan pada 5-8 Oktober 2013 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, direncanakan dihadiri sebanyak 20 kepala negara/ pemerintahan, ditambah empat kepala negara sebagai peninjau.

Selain itu, delegasi lainnya, baik peserta maupun pendukung, termasuk media massa, akan mewarnai pertemuan tersebut.

Lazimnya sebuah peristiwa antarbangsa, maka tuan rumah tentu harus menyiapkan langkah dan kesiapan suksesnya kegiatan itu, terlebih keamanan bagi para delegasi yang hadir.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui pernyataan juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (27/9) menyatakan kepuasannya mengenai persiapan penyelenggaraan KTT APEC itu.

“Beliau telah meninjau langsung persiapan APEC nanti, secara keseluruhan cukup puas, presiden secara keseluruhan sangat puas dengan persiapannya,” katanya.

Presiden melihat sarana bandar udara (bandara) juga telah siap untuk mendukung perhelatan internasional tersebut, meski ada beberapa hal yang harus dirapikan.

“Bandara dan tol sudah ‘ready’,” kata Julian.

Presiden Yudhoyono pada Senin (23/9) juga telah meresmikan jalan tol Bali Mandara yang menghubungkan Benoa, Nusa Dua dan kawasan Ngurah Rai. Jalan tol yang memiliki panjang 10 km itu akan menjadi salah satu sarana pendukung penyelenggaraan APEC. Terkait dengan pengamanan bandara, Komandan Pangkalan Udara Ngurah Rai Kolonel Penerbang (Pnb) Sugiharto Prapto Walujo saat Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan KTT APEC di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (15/9) menjelaskan bahwa pengamanan di Bandara Ngurah Rai, Bali, akan dirancang menjadi satu sistem melalui satuan tugas saat pelaksanaan KTT APEC. “Sekarang menggabungkan men-

jadi satu sistem rencana pengamanan oleh Satgas Pengamanan Bandara agar bersinergi antara satgas dan pengamanan wilayah,” katanya.

Pesawat kepresidenan Sugiharto Prapto Walujo mengemukakan bahwa TNI AU menyiapkan 447 personel untuk pengamanan kawasan bandara, termasuk menjaga pesawat kepresidenan dari 21 kepala negara anggota APEC, yang juga didukung oleh Polisi Militer dan Korps Pasukan Khas TNI-AU dari Jakarta.

“Semuanya dalam satu sistem.

Hanya nanti pelaksanaannya di masing-masing sektor. Semua secara global satu sistem,” katanya.

Nantinya pengamanan juga akan dibagi menjadi tiga ring, di mana ring pertama menjadi kewenangan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Pihaknya telah menyusun pengelolaan parkir pesawat kepresidenan yang nantinya dibawa oleh para kepala negara dan kepala pemerintahan dari 21 negara anggota APEC. Ia menjelaskan, Pangkalan Udara Ngurah Rai sendiri telah menerima konfirmasi dari 15 negara terkait pesawat kepresidenannya untuk parkir di bandara internasional itu.

Sedangkan Amerika Serikat dan Rusia, rencananya akan membawa dua pesawat khusus kepresidenan.

Beberapa pimpinan negara peserta

yang telah memastikan kehadirannya, antara lain Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping.

Bandara Internasional Ngurah Rai dipastikan akan tutup sementara dari aktivitas penerbangan sipil untuk menjamin keamanan dan kelancaran kedatangan dan keberangkatan para pemimpin APEC. Penutupan sementara itu dirancang pada 6 Oktober pukul 10.00-20.00 Wita, 8 Oktober pukul 13.00-20.00 Wita, dan 9 Oktober pukul 07.00 Wita14.00 Wita.

Kapal perang Dari sisi pengamanan di jalur laut dan perairan pada KTT APEC itu, TNI Angkatan Laut mengerahkan Kapal Perang KRI Malahayati-362 untuk melakukan pengamanan di Perairan Pulau Bali, menjelang agenda tersebut.

Komandan KRI Malahayati-362 Letnan Kolonel Laut (P) Mochammad M Irchamni dalam pernyataan melalui Dinas Penerangan Koarmatim di Surabaya, Rabu (18/9) mengatakan pihaknya bertugas melaksanakan patroli untuk pengamanan tamu penting (VVIP), khususnya Presiden RI selama kunjungan di Pulau Dewata untuk mengecek kesiapan KTT APEC. Selama pengamanan, KRI Malahayati-362 bersama dengan pesawat udara

JELANG APEC

Penjagaan Pelabuhan Gilimanuk Diperketat NEGARA- Penjagaan di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, diperketat oleh aparat keamanan gabungan untuk mengamankan penyelenggaraan KTT-APEC di Bali.

“Kami menambah jumlah personel yang berjaga, belum termasuk bantuan dari Brimob dan TNI,” kata Kabag Operasi Polres Jembrana Kompol Wayan Surata, di Negara, Kabupaten Jembrana, Minggu.

Ia menjelaskan, selain kendaraan yang melintas keluar dan masuk pelabuhan, polisi juga mencegat kembali kendaraan yang menuju Denpasar, di jalan raya Gilimanuk.

Polisi yang dipimpin Kapolsek Kawasan Laut Gilimanuk, Kompol Made Prihenjagat, melakukan pemeriksaan ulang terhadap kendaraan, penumpang dan barang.

“Penjagaan berlapis memang kami lakukan, untuk mengamankan pelaksanaan APEC. Kami tidak mau kecolongan, meskipun kendaraan, barang dan penumpang sudah diperiksa saat keluar pelabuhan,” kata Prihenjagat.

Selain meningkatkan pemeriksaan terhadap kendaraan, khususnya yang

menuju arah Denpasar, polisi juga melakukan operasi kependudukan, yang menyasar pedagang di Pasar Gilimanuk.

Menurut Prihenjagat, operasi kependudukan di tempat kos maupun penginapan sudah rutin dilakukan,

sementara untuk pedagang jarang dilakukan.

“Kami mendapatkan informasi ada beberapa pedagang di pasar yang menginap disana, tidak di tempat kos.

Makanya kami melakukan operasi ini,” ujarnya.

Dari operasi ini, polisi dengan dibantu TNI dan aparat kelurahan setempat, menemukan beberapa pedagang yang mengaku asal Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tidak memiliki KTP. Oleh petugas, mereka diminta ke kantor kelurahan untuk didata identitas, asal usul, serta tujuan berada di Gilimanuk.

Pengamanan di Gilimanuk yang merupakan pintu gerbang resmi masuk dan keluar Bali, menjadi prioritas aparat keamanan saat pelaksanaan APEC. Menurut Surata, dalam sekali jaga, pihaknya mengerahkan 117 personel, diluar bantuan dari TNI dan Brimob.

“Polisi Perairan juga kami perintahkan untuk rutin melakukan patroli di Selat Bali,” ujarnya.

Selain Gilimanuk, pengamanan juga dilakukan di wilayah pesisir, namun lebih banyak melibatkan aparat intelejen.

“Masing-masing polsek punya tugas mengamankan dan memantau wilayah masing-masing, seperti melakukan operasi kependudukan maupun pengawasan di pesisir yang rawan penyusupan,” katanya. (ant/ gem/beth)

3 patroli maritim TNI AL melaksanakan pengawasan wilayah perairan dengan tugas pokok mencegah infiltrasi serta sabotase musuh yang dilakukan melalui laut.

Di samping itu, unsur Satkor Koarmatim itu juga mengoptimalkan kekuatan anti-udaranya untuk mendukung pengamanan secara maksimal, mulai dari presiden mendarat hingga “take off” di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali.

“Presiden merupakan simbol negara dan kami wajib mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik, baik personel maupun material yang dimiliki untuk pengamanan,” kata Letkol Laut (P) Irchamni.

Apel pengamanan Sementara itu, pada Kamis (26/9) Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memimpin apel gelar pasukan TNI Kogartap III/SBY dalam rangka pengamanan KTT APEC Bali di Lapangan Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur.

Dalam gelar apel pasukan, Panglima melakukan inspeksi prajurit yang diikuti 12 pasukan satuan setingkat batalyon.

Rinciannya, enam satuan dari TNI Angkatan Darat, empat satuan dari TNI-AL, dan masing-masing satu satuan dari TNI AU dan TNI POM Gabungan.

Usai apel, ratusan personel melakukan simulasi pengamanan terhadap ratusan pengunjuk rasa yang mengancam ketertiban dan keamanan KTT APEC. Dalam simulasi, ditunjukkan bagaimana kesigapan aparat menghalau dan membubarkan aksi tanpa kekerasan terhadap massa.

Panglima TNI dalam kesempatan itu menyatakan, “Negara kita akan menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan negara-negara yang tergabung dalam APEC. Tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia negara yang aman,” katanya.

Karena itu, TNI akan berada di barisan terdepan untuk menjamin keamanan para kepala negara yang hadir.

Pihaknya mengaku akan bertindak tegas terhadap segala bentuk gangguan dan ancaman terhadap kepala negara serta penyelenggaraan KTT APEC pada umumnya. “Semua menginginkan kedamaian dan ketertiban selama KTT APEC digelar. Tugas TNI adalah melakukan pengamanan dan selalu siap siaga jika dibutuhkan, kapan pun dan di mana pun,” katanya.

Moeldoko juga berharap prajurit TNI bersama-sama aparat kepolisian bergabung menjaga soliditas pengamanan. Selama ini, katanya, gabungan pengamanan TNI dan Polri sudah terjaga dan harus dipelihara demi ketertiban bangsa dan negara.

“Jalankan tugas mulia ini. Jaga kesiapsiagaan sebaik-baiknya dan setiap saat bisa diterjunkan. Mari semuanya memberikan kontribusi terbaik atas keamanan dan kenyamanan,” katanya.

Sebagai tuan rumah, Indonesia telah merencanakan secara maksimal persiapan pengamanan KTT-APEC. Dalam kenyataan empiriknya, pengamanan itu juga akan bersinergi dengan prajurit lain dari masing-masing delegasi negara peserta, sehingga tugas yang diemban bisa menjadi lebih optimal lagi guna menyukseskan pertemuan dunia itu. (ant/an/beth)

Polres Badung Kerahkan 300 Personel MANGUPURA- Kepolisian Resor Badung, Bali, mengerahkan 300 personel untuk mendukung pengamanan pelaksanaan Konfrensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Nusa Dua pada 1-8 Oktober 2013.

“Sebagian personel ikut bergabung dengan aparat pengamanan lainnya di kawasan Nusa Dua, dan sebagian bersiaga di kawasan Badung utara atau jalur menuju Kota Denpasar,” kata Kepala SubBagian Humas Polres Badung Ajun Komisaris I Made Dina di Mangupura, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa personel polisi yang bersiaga di Badung utara sudah mulai bertugas hingga 24 jam penuh sejak 27 September 2013 hingga perhelatan KTT APEC selesai.

Jadi selama pelaksanaan KTT APEC pihaknya melakukan pengaman yang lebih ketat dibandingkan hari-hari biasa mengingat wilayahnya merupakan jalur masuknya pendatang dari luar Pulau Bali menuju Kota Denpasar. (ant/ wir/beth)

4

OPINI

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO. 0209 | TAHUN II

salam songkem

Hukum Adat VS Hukum Positif di Daerah Migas

Negeri Daulat Tuan

S

udah banyak sang resi berpetuah kepada negeri ini yang terancam. Negara yang seharusnya berdaulat kini tak lagi bertaji. Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau menjadi lumbung yang sebegitu mudah diperjualbelikan dengan alasan yang bisa dibuat. Negeri gemah ripah loh jinawi tinggal nama lantaran semua serba impor. Bahkan urusan kedelai saja tanah ini tak berdaulat. Begitu pula sapi dan belum lagi bahan lainnya yang jauh lebih rumit dari impor.

Ini sebabnya Indonesia hari ini menjadi sebentuk negara yang berdaulat tuan. Tanpa bermaksud mencurigai SBY dalam soal mobil mewah, kebijakan ini memberi kesan dipaksakan. Dalam batas normal, seharusnya pemerintah mengukur kapasitas jalan lalu menakar kemampuan masyarakatnya untuk mengonsumsi mobil. Murah atau tidak murah ini hanya berlaku bagi mereka yang memiliki uang. Lalu dengan kacamata apa kata murah dimunculkan? Padahal, rakyat hanya memerlukan sembako murah, itu saja dibanding mobil.

Berkali-kali disarankan agar Indonesia berguru kepada China. Di sepanjang perjalanan, jarang terlihat kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Hanya ada satu hingga dua motor melaju. Itu pun milik petugas yang berpatroliWarga di Beijing memakai sepeda. Mereka memakai lajur khusus sepeda yang ada di ruas tepi jalan. Di jalur sepeda ini, tiap hari ramai lalu lalang sepeda-sepeda yang mengantarkan tuannya beraktivitas. Ada yang ke kantor, ke pasar, sampai yang berjualan dengan sepeda.

Apakah kendaraan bermotor dilarang di China atau memang orang China lebih suka sepeda dibanding motor? Motor tidak dilarang, jalurnya sama dengan jalur sepeda, namun orang China lebih suka naik sepeda. Para pesepeda di negeri China itu juga bebas dari kemacetan.

Lajur yang terlihat macet justru lajur mobil. Di sana mobil memang juga lumayan banyak, meski jalanannya luasluas. Tetapi warganya lebih suka bersepeda.

Di Indonesia berbeda, para kaya seakan berlomba untuk memiliki mobil mewah. Memang ini hak segala bangsa tetapi model ini merenggangkan komunikasi kayamiskin dan karenanya penduduk republik ini menjadi individualistik. Pemerintah mengabaikan kehendak bersama dan lebih memilih keinginan pribadi dan kelompok.

Regulasi tentang apapun di negeri ini harus diperbaiki dan tidak didasari pada kepentingan politik. Tetapi bapak-bapak bangsa saat ini sangat nagras dalam memperjuangkan faksi dan kelompoknya. Dalam kasus mobil murah ini, pemerintah di bawah SBY terkesan memaksakan kehendak karena bukan ini yang diperlukan masyarakatnya. Sebenarnya, ada apa dengan pemerintah dalam soal mobil murah? Apakah ada pihak yang terlanjur menerima fee dari lolosnya kebijakan mobil murah sebagaimana proyek lain di republik ini?

Publikasi Anggaran

B

erdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri 2012 Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan 12 dokumen anggaran, meliputi ringkasan RKA SKPD, ringkasan RKA PPKD, Rancangan Perda APBD, Rancangan Perda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, ringkasan DPA SKPD, ringkasan DPA PPKD, laporan realisasi anggaran seluruh SKPD, juga laporan realisasi anggaran PPKD, LKPD (audit), dan opini BPK RI atas LKPD. Kedua belas dokumen anggaran tersebut seharusnya dipublikasikan oleh masing-masing pemda di seluruh Indonesia, namun berdasarkan analisa Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dari 193 pemda, jumlah pemda yang mentransparansikan anggarannya tak sampai 25 persen. Indikasi tersebut cukup meyakinkan adanya kemauan yang cukup tinggi di sebagian besar pemda untuk menutup-nutupi 12 anggaran di daerahnya.

Tentu saja, tidak adanya semangat mempublikasikan secara transparan ke-12 dokumen anggaran yang seharusnya dipublikasikan itu menimbulkan prediksi yang dapat merugikan pemda terkait. Sebab tidak adanya transparansi itu memang potensial memantik munculnya kecurigaan telah ada semangat penyimpangan di dalamnya.

Memang, publikasi membutuhkan suatu kejujuran.

Karena publikasi tanpa kejujuran hakikatnya mentransparansikan suatu kebohongan, yang tidak sesuai dengan semangat instruksi Kemendagri tersebut.

Transparansi publikasikasi ke-12 dokumen anggaran di masing-masing pemda tersebut sejatinya harus faktual dan didasarkan pada objektifitas yang sebenarnya.

Transparansi publikasi yang tidak faktual dan tidak juga berpijak pada kondisi yang sesungguhnya merupakan dosa publik, yang harus dipertanggungjawabkan baik secara horizontal maupun vertikal.

Dengan tidak bermaksud mencurigai adanya kebohongan dalam transparansi publikasi sejumlah daerah, namun tampaknya transparansi publikasi yang dapat ditelusuri dalam 193 website pemda tersebut memang perlu dikaji lebih mendetail. Setidak-tidaknya detailisasi pengkajian atas website pemda di sembilan provinsi itu dimaksudkan untuk mendapatkan data transparansi 12 anggaran yang benarbenar dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila memang tidak ada maksud menyembunyikan pelanggaran hukum, seharusnya tidak perlu ada rasa takut melakukan publikasi data dokumen anggaran, karena transparansi data dokumen anggaran yang telah disebutkan di atas itu merupakan suatu keharusan masing-masing pemda. (*)

A

Indonesia dengan keragaman budaya dan bahasa menjadi gudang ilmu bagi dunia dalam mempelajari adat istiadat manusia pada masa lampau.

Kemampuan bangsa ini menjaga kebudayaan agar tidak punah memberikan keuntungan tersendiri bagi bangsa ini.

Dunia asing bisa mengenal Indonesia yang sangat berkarakter dalam adat istiadatnya.

W

arisan budaya masyarakat Indonesia menjadi identitas unik dan sulit untuk dileburkan bersama dengan pengaruh asing. Bahkan ‘social control’ di Indonesia sendiri lebih banyak di perankan oleh adat istiadat daerah setempat.

Lex Superior Deroget Legi Lex Inferior dimana hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah nampaknya tidak bisa diberlakukan secara tegas dan merata di bumi Indonesia ini. Bangsa Indonesia tetap menghargai nilai-nilai adat setiap masyarakat Indonesia, tidak serta merta hukum positif bisa mengalahkan hukum adat yang tidak tertulis namun berlaku di dalam kehidupan masyarakat lokal.

Walaupun Hukum Adat tidak memiliki naskah tertulis, namun hukum ini terpatri dalam sanubari setiap masyarakat lokal, sehingga tidak heran jika mereka sangat menghormati dan menghargai hukum adat yang berlaku. “Sumber Hukum Adat adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh

tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.” Sangat berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimana hukum positif tertulis dalam sebuah naskah yang sudah melalui proses diskusi panjang hingga akhirnya bisa menelurkan sebuah perangkat hukum yang kita sebut ‘Undang-undang’. Substansi dari hukum positif sangat jelas, apa yang dilarang, apa yang harus dilakukan, sifat memaksanya nampak, dan akibat hukum atau sanksi jelas diuraikan.

Setiap unsur dari kegiatan minyak di Indonesia juga diatur dalam hukum positif. Undang-undang ,mengenai migas bisa kita jumpai di Undangundang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Dan yang paling terbaru adalah Undangundang Minyak dan Gas Bumi nomor 22 tahun 2001. Jadi setiap kegiatan perminyakan di Indonesia selalu berkiblat ke Undang-undang khususnya UU no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini merupakan ‘manual book’ bagi setiap perusahaan yang bergerak di bidang migas. Dalam pelaksanaannya di lapangan, perusahaan-perusahaan tersebut terkadang berbenturan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Pihak perusahaan berpegang erat pada hukum positif, sedangkan masyarakat lokal lebih berpegang pada hukum adat, sehingga sangat sering terjadi konflik fisik dan non fisik antara perusahaan-perusahaan minyak dan masyarakat lokal.

Pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, kegiatan perusahaan harus terhenti, investor migas dalam keadaan terdesak harus menggunakan kekerasan, ketenangan masyarakat harus terusik dengan hilir mudiknya kendaraan proyek, terjadi polusi suara, secara tidak langsung masyarakat dididik manjadi preman kampung.

Gejolak ini akan terus berlanjut jika tidak ada pemenang yang jelas antara hukum positif dan hukum adat dengan arena pertandingan daerah hamparan

minyak.

Jika kita mengikuti teori hukum yang berlaku secara umum maka hukum positif yang berlaku merupakan standard mutlak yang harus diikuti oleh perusahaan minyak maupun masyarakat lokal di daerah hamparan migas. Namun sebuah bangsa yang tidak menghargai sejarah dalam hal ini warisan budaya dan adat adalah bangsa yang tidak akan pernah berhasil dalam perkembangannya. Untuk itu perlu diambil jalan tengah yang tidak merugikan pihak perusahaan maupun masyarakat lokal.

Perusahaan-perusahaan minyak mengklaim bahwa mereka hanya berpatokan pada undang-undang, tidak ada aturan hukum yang menyebutkan dimana mereka harus membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal seperti pengembangan infrastruktur desa, jadi itu bukan merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan sudah melakukan kewajiban dengan memberikan sebagian keuntungan kepada pemerintah pusat dengan presentasi yang sudah diatur oleh undang-undang, kemudian pemerintah pusat melakukan subsidi silang ke seluruh nusantara. Sedangkan masyarakat lokal menganggap bahwa setiap perusahaan minyak yang melakukan kegiatan di tanah mereka wajib untuk mensejahterakan rakyat disekitar lokasi kegiatan minyak, ini sudah merupakan hukum adat mereka.

Ada hukum-hukum adat juga yang menyakralkan tempat-tempat keramat yang terkadang tidak digubris oleh perusahaan-perusahaan. Gejolak-gejolak ini dipelihara dan terus tumbuh sampai akhirnya harus timbul demo dari masyarakat, bahkan sampai terjadi penghadangan kendaraan proyek. Hal ini disampaikan langsung oleh ketua Karang Taruna di salah satu desa hamparan migas pada diskusi pribadi tanggal 24 September 2013, dimana kelompok masyarakat mengerahkan anggotanya untuk melakukan penghadangan kendaraan proyek dan demo besar-besaran agar mereka bisa diperhatikan oleh perusahaan yang beroperasi didaerah mereka. Perusahaan sendiri terkadang menggunakan tangan besi dalam menyikapi gejolak masyarakat ini.

Undang-undang yang mengatur hubungan antara perusahaan minyak dan masyarakat lokal perlu ditetaskan untuk menjadi penengah dalam ge-

jolak di daerah hamparan minyak ini.

Undang-undang yang dibuat seharusnya bisa memberikan kewajiban yang jelas bagi setiap perusahaan yang beroperasi, apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan bagi perkembangan masyarakat disekitar perusahaan. Perusahaan harus diwajibkan membantu pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur masyarakat lokal, sehingga masyarakat tidak akan bertanya-tanya seperti apa kewajiban perusahaan minyak terhadap mereka.

Hal ini disampaikan juga oleh seorang Kepala Desa di daerah hamparan migas dalam diskusi dengan tim ahli Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dimana masyarakat mengalami kebingunan terhadapt peraturan dan kewajiban perusahaan terhadap mereka.

Sosialisasi akan undang-undang yang baru nanti kepada masyarakat memainkan peran yang penting agar masyarakat paham apa yang dilarang oleh undang-undang, disisi lain mereka menjadi mengerti apa hak mereka sebagai masyarakat lokal di daerah hamparan migas yang bisa dituntut ke perusahaan minyak yang beroperasi didaerah mereka.

Harapan lain dengan munculnya undang-undang baru yang mengatur hubungan antara perusahaan minyak dan masyarakat lokal adalah bisa menjadi ‘first option’ dalam menyelesaikan setiap masalah hukum, sosial, ekonomi di daerah hamparan migas, kemudian bisa menjadi salah satu referensi ‘social control’. Tidak berlebihan jika mengatakan perlu ditetaskan undang-undang baru ini, karena undang-undang yang berlaku saat ini saja tentang Migas yakni UU no 22 tahun 2001 sudah mengalami revisi beberapa kali sampai pada akhirnya Mahkama Konstitusi harus menghapus beberapa pasal dalam undang-undang ini.

Bagaimana mungkin UU yang bermasalah bisa menyelesaikan masalah ? Sambil mengusulkan adanya undang-undang yang baru, dan sambil menunggu disahkannya undang-undang tersebut, ada baiknya kita saling menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Tetap menghormati hukum adat yang berlaku tanpa harus mengabaikan hukum positif di Indonesia.= *) Dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan Doctoral Candidate at Indiana University of Pennsylvania, USA

Menolak Tunduk, Menuntut Tanggung Jawab Oleh: MA Zakitaro Budayawan Muda Madura Presiden SBY belum lama ini menghalalkan “mobil murah” untuk masuk ke Indonesia. Dengan alasan pasar, penerimaan SBY sudah benar karena pasar terbuka tidak bisa dilawan.

Tetapi dengan alasan kenegaraan, SBY mempertontonkan tidak adanya kedaulatan.

Negara besar ini tidak berarti apa-apa karena di dalamnya keropos atau yang lebih tepat dibuat keropos. SBY lupa bahwa yang diperlukan warganya sebenarnya bukan mobil murah, tetapi sembako murah.

S

elain itu, SBY lupa melihat kondisi jalan dan daya tampung jalan raya terhadap kendaraan dan mobil saat ini. Dalam hitungan normal, seseorang terlebih dahulu akan mengukur kekuatan jalan sebelum akhirnya meluncurkan mobil. Tetapi dalam konteks mobil murah, SBY berpikir terbalik. Ia merasa memerlukan mobil, seperti apapun medan dan jalannya menjadi sesuatu yang tidak penting.

SBY juga lupa dengan istilah murah. Murah ini perlu tafsir dan kacamata yang digunakan. Bagi yang biasa memiliki uang, harga mobil yang dilepas mulai dari Rp 76 juta hingga Rp 120 juta memang murah

karena kesimpulan ini lahir dari orang yang memiliki uang. Sedangkan bagi masyarakat miskin, kata murah yang diluncurkan SBY menjadi tidak sesuai.

Ini lantaran SBY telah mengukur harga mobil dari kacamata orang yang beruang.

Mobil murah ini juga menjelaskan ketidakmandirian bangsa. Meski bernama mobil murah, semua mobil ini diimpor. Oleh karena itu mobil murah ini semakin memperpanjang daftar barang dimana kita semestinya bisa melakukannya tetapi kita dibuat tidak bisa mengerjakannya. Inilah sebabnya, banyak pihak yang menganggap impor mobil murah ini merupakan kebijakan yang tidak populis dan melawan akal sehat. Gubernur DKI Jakarta Djoko Widodo, termasuk dari sekian banyak pihak yang berseberangan dengan SBY terkait kebijakan mobil murah impor ini.

Program yang tidak populis bernama mobil murah impor ini berpeluang membenamkan mobil nasional dan mengubur cita-cita anak bangsa untuk dapat memproduksi hasil karya sendiri. Sejauh ini, anak bangsa telah melahirkan Mobil Esemka (Solo), Tawon (Tangerang) dan Mobil Listrik (ITS Surabaya) yang benar-benar ramah lingkungan dengan harga sekitar Rp. 45 Juta. Mobil Murah SBY juga berpotensi pemperparah macet di Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia.

Bisa dibayangkan, situasi kota besar saat ini sudah seperti itu adanya

(macet dan terganggu di jalan raya), bagaimana wajah kota pada akhirnya pasca realisasi mobil murah ala SBY? Jika sesuai jadwal, mobil ini dipasarkan 10.000 unit per bulan oleh PT.Astra Internasional. Kemudian, ditambah produksi Suzuki, Honda, Nissan, KIA dan lainnya mungkin akan bertambah sekitar 20.000 unit per bulan. Dalam setahun, terjadi penambahan mobil murah 240.000 unit mobil.

Kondisi ini akan memperburuk keadaan, ini baru dilihat dari aspek kemacetan dan ketidakseimbangan antara jumlah mobil dan ketersediaan jalan.

Dari sisi pnyalahgunaan BBM, mobil murah ini berpotensi “curang”.

Mobil murah bisa menjebol BBM bersubsidi. Mobil murah ini didesain untuk bahan bakar Pertamax. Pengamat otomotif menduga, desain itu bisa dimodifikasi menjadi design Premium. Sejauh ini, pemerintah bisa menjamin tidak ada perubahan dari pabrikasi atau pengguna sendiri dari design Pertamax ke design Premium. Dulu, SBY juga menjamin BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak bermasalah. Tetapi akhirnya juga bermasalah dalam kenyataan.

Mobil murah mengurangi pemasukan negara sekitar Rp.6 Triliun per tahun. Dengan akal-akalan pabrikan raksasa bekerja sama dengan pemerintah, diciptakan mobil murah tanpa PPnBM atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Nilai PPnBM sebelumnya untuk 1 unit mobil MPV setara 20% se-

dangkan jenis sedan sebesar 30%. Untuk memudahkan, rata-rata 25% untuk mobil baru jenis seperti ini.

Bisa dibayangkan, kalau 1 unit mobil murah seharga Rp.100 juta, maka pajak seharusnya yang masuk ke kas Negara adalah minimal sekitar Rp.25 juta rupiah. Lalu jumlah pajak yang tidak terbayar itu dikalikan jumlah unit yang diproduksi selama 1 tahun seperti disebutkan dengan angka taksiran 240.000 unit per tahun. Maka, total PPnBM yang tidak jadi diterima negara mencapai Rp. 25 juta x 240.000 = Rp. 6 Triliun. Jika praktik penjualan mobil murah ini berlangsung dalam tiga tahun saja, negara kehilangan uang senilai Rp. 18 Triliun.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini maupun resensi buku. panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@ gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

5PAMEKASAN

KORAN MADURA

5

SENIN 30 SEPTEMBER 2013

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO. 0209 | TAHUN II

Atletico Menangi Derbi Madrid MADRID - Real Madrid akhirnya keok juga musim ini. Untuk pertama kalinya mereka kalah di La Liga Spanyol saat menjamu rival sekotanya, Atletico Madrid di Santiago Bernabeu, Minggu (29/9) dini hari WIB. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dipermalukan di depan publiknya sendiri dengan skor tipis 1-0.

Gol kemenangan Atletico itu dicetak Diego Costa pada menit ke-11. Meski masih memilik sejumlah peluang lain, tetapi penampilan cemerlang Diego Lopez di bawah mistar gawang Madrid mematahkan semua peluang tersebut.

Madrid juga memiliki banyak peluang, tetapi tidak satu pun yang menghasilkan gol. “Soccernet” mencatat, Madrid melepaskan 20 tembakan dengan lima di antaranya tepat sasaran sementara Atletico punya 13 dengan empat mengarah ke gawang. Namun, kedudukan 1-0 untuk tim tamu bertahan hingga akhir pertandingan.

Kekalahan perdana musim ini membuat posisi Madrid tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 16 poin, tertinggal lima angka dari Atletico dan Barcelona yang

sama-sama menguasai puncak klasemen. Kedua tim itu samasama mengantongi 21 poin, tetapi Barcelona unggul selisih gol sehingga berhak duduk di puncak klasemen. Pada laga Sabtu (28/6) tengah malam, Barcelona juga menang 2-0 atas Almeria lewat gol Lionel Messi dan Adriano.

Tetapi kemenangan ini harus dibayar mahal karena Messi mengalami cedera otot paha.

Posisi “Los Blancos” masih bisa melorot bila Villarreal yang setingkat di bawahnya dan belum terkalahkan musim ini meraih kemenangan besok.

Bagi Atletico, ini adalah kemenangan pertama mereka atas Madrid di La Liga dalam 14 tahun terakhir.

Terakhir kali Atletico menang atas Madrid di kompetisi liga adalah pada 30 Oktober 1999 dengan skor 3-1 dan di tempat yang sama seperti laga tadi, yakni Santiago Bernabeu. Gol-gol dibuat Jimmy Floyd Hasselbaink (dua gol) dan Jose Mari membalas keunggulan Madrid lewat gol Fernando Morientes.

Setelahnya Atletico tak mampu menang dan maksimal hanya mampu memaksakan hasil imbang sebanyak enam kali. Meski

Alexandra Akan Habis-habisan di Seri Pamungkas

demikian secara total pertemuan di kompetisi domestik, Madrid unggul dengan 29 kemenangan berbanding sembilan milik Atletico. Sembilan laga lain berakhir imbang.

Atletico sebenarnya sudah mampu menuntaskan catatan buruk itu ketika mengalahkan Madrid 2-1 di final Copa Del Rey musim lalu, juga di Bernabeu. Berarti Simeone dalam lima bulan terakhir sudah menoerehkan kemenangan back-to-back atas Madrid.

Meski sukses mengalahkan Madrid, pelatih Atletico Diego Simeone meminta anakanak asuhnya untuk tidak over confidence (percaya diri berlebihan).

Menurutnya, Barcelona dan Madrid tetaplah unggulan utama dalam perburuan gelar La Liga musim ini.

“Dalam satu musim, kemampuan finansial dan kekuatan individu Barcelona dan Madrid lebih besar daripada kami. Kami harus menggunakan senjata kami sendiri dan menjalani kompetisi laga demi laga. Kami harus tetap tenang karena musim masih sangat panjang dan kami tidak boleh terlalu percaya diri,” kata Simeone.

Simeone melanjutkan, “Kami bermain dengan sangat baik.

Momen bagus yang kami nikmati saat ini adalah hasil dari kerja keras. Kami adalah tim yang kuat dan kompetitif, tapi ada yang beberapa hal yang tidak bisa dinegosiasikan yakni kerja keras dan tidak ada satu pun pemain yang lebih penting daripada tim.” (aji)

DEBUT BALE. Laga kemarin juga menandai debut Gareth Bale di Bernabeu, sayang debutnya tak berakhir manis.

MANOFTHEMATCH KOKE 2

0 0 21 2 24 5 22

4 1

3

1

1

3

2

Total Tembakan : 20 Tepat Sasaran: 5 Melenceng: 11 Diblok: 4

63%

59%

Penguasaan Aerial Bola Sukses

Gol Offside Pelanggaran Sepak Pojok Throw-in Dribble Tekel

1 2 18 7 11 8 24

1

1

83%

74%

41% 37%

Umpan Sukses

Umpan Sukses

Aerial Penguasaan Sukses Bola

1 1

1

3

1

Total Tembakan : 13 Tepat Sasaran: 4 Melenceng: 6 Diblok: 3

Duel Udara

9 Rating

Jorge Resurrección Merodio Koke Madrid, 8 Januari 1992 178 cm Gelandang Atlético Madrid 6

Sentuhan Pelanggaran Tembakan Drible

56 3 1 2

MU Kembali Tumbang KOKOH.

Olivier Giroud melepaskan tendangan ke arah gawang Swansea.

Arsenal berhasil menaklukkan tuan rumah Swansea City dengan skor 2-1 di stadion Liberty.

Kemenangan Arsenal ditentukan oleh gol Gabri dan Giroud.

ka selalu mandek akibat dijaga ketatnya Mesut Oezil.

Satu-satunya peluang di pertandingan ini hadir di masa injury time babak pertama lewat Olivier Giroud. Mendapat umpan terobosan Serge Gnabri, Giroud berhasil memecah pertahanan tuan rumah dan melepaskan sepakan kaki kiri, tapi bola melebar sedikit di sisi kiri gawang Michel Vorm.

Setelah bermain tanpa gol di babak pertama, Arsenal akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-58. Kerjasama beberapa pemain Arsenal, dimulai dari Mesut Oezil lalu ke Jack Wilshere, dan Giroud mampu membelah pertahanan Swansea. Giroud menyentuh bola sedikit, lalu Aaron Ramsey mengirim umpan kepada Gnabri yang menuntaskan dengan sepakan ke tiang jauh gawang Vorm

96% 31% Akurasi Umpan

Asenal Kokoh di Puncak

SWANSEA - Klub London Utara, “The Gunner” Arsenal kokoh di puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris, setelah memetik kemenangan 2-1 atas tuan rumah Swansea City pada laga Sabtu (28/9) tengah malam WIB di Liberty Stadium.

Bagi Arsenal ini adalah kemenangan kelima secara beruntun mereka di liga seusai kalah dari Aston Villa di pekan pertama. Tiga poin ini membuat “The Gunners” bertahan di posisi puncak dengan 15 poin sementara “The Swans” di posisi ke-13 dengan tujuh poin.

Pada pertandingan tersebut, Swansea memang lebih menguasai “ball possesion” dengan 56 persen berbanding 44 persen untuk Arsenal. Tetapi sepanjang 45 menit pertama, mereka tak mampu menembus pertahanan Arsenal dan lebih banyak mentah sebelum memasuki kotak penalti. Tim tamu juga setali tiga uang karena serangan mere-

Nama lengkap Nama kecil Lahir

Tinggi Posisi bermain Klub saat ini Nomor

BANDUNG - Pembalap wanita Alexandra Asmasoebrata akan bertarung ‘all out’ pada seri ke-9 dan 10 atau laga pamungkas Asia Formula Renault (AFR) 2013 di Zhuhai China, Desember 2013.

“Pada seri 7-8 saya naik podium ketiga di balapan itu, dan pada dua seri terakhir akan berupaya tampil di podium yang lebih baik lagi. Desember nanti merupakan seri terakhir AFR,” kata Alexandra di sela-sela acara syukuran di Sumedang, Minggu.

Pembalap bertubuh semampai itu, mengaku masih punya peluang untuk bisa menggenjot performa kendaraannya.

Bersama tim barunya Champs Motorsport pada laga sebelumnya, Andra mengaku mendapat performa kendaraan yang cukup bagus, sehingga bisa lebih maksimal di laga terakhir tahun ini.

“Balapan kemarin kan pertama bersama Champs Motorsport, tidak ada masalah adaptasi berlangsung lancar, mereka mendukung penuh dan sejauh ini kerja sama kami cukup bagus dan stelan mobil yang digunakan juga bagus,” kata Andra.

Sehingga para seri kesembilan dan sepuluh mendatang, putri dari politisi Partai Demokrat Alex Asmasoebrata tersebut cukup optimis untuk bisa meraih podium yang lebih baik lagi.

“Bila kemarin kami masih adaptasi, namun pada balapan nanti mungkin sudah bisa lebih baik lagi, mudah-mudahan saja performanya makin bagus,” kata Andrea yang juga model iklan kecantikan itu.

Pada balapan terakhirnya di Zhuhai, kata Andra jauh lebih mulus, tidak ada lagi insiden yang membuatnya harus masuk ke pit stop seperti yang terjadi pada seri sebelumnya.

Persaingan tetap berlangsung dengan pesaing utamanya asal Jepang dan Kolumbia. Pada balakan itu Andra merupakan pembalap wanita satu-satunya yang bersaing dengan pembalappembalap pria dari sejumlah negara.

Sementara itu Manager Andra, Alex Asmasoebrata menyebutkan, pada laga terakhir pembalap sekaligus putrinya itu tidak punya keraguan lagi untuk ‘gas poll’ mengejar ketertinggalan dari pembalap Jepang dan Kolumbia.

“Pesaingnya cuma dua itu, sejauh ini mereka tampil konsisten, namun dari sisi kecepatan pada balapan kemarin Andra sebenarnya lebih bagus. Namun di seri terakhir nanti akan terjadi persaingan yang sangat ketatkarena posisi papan atas masih memungkinkan digeser,” kata Alex Asmasoebrata itu.

Sementara itu pada acara syukuran Alexandra atas keberhasilannya di ajang AFR 2013 seri 7-8 yang digelar di Dome Al-Ma’soem di kawasan Cipacing Kabupaten Sumedang itu dihadiri oleh ratusan orang dari kampung halaman pembalap jebolan Universitas Paramadina Jakarta itu.

“Kakek Andra kan dari Sumedang, sehingga syukuran ini juga melibatkan saudara-saudara dan keluarga besar di Sumedang,” kata Alex menambahkan. (ant/dar)

Pada menit ke-59, Arsenal nyaris menggandakan keunggulan andaikan Vorm tak sigap menepis bola sepakan Oezil dari jarak dekat. Tiga menit berselang, gol kedua Arsenal akhirnya lahir juga. Berawal dari serangan balik cepat, Wilshere memenangi duel bola dengan Nathan Dyer dan kemudian menyodorkan kepada Giroud di kotak penalti.

Giroud kemudian mengoper kepada Ramsey yang mengecoh satu bek Swansea sebelum menghantam keras bola dengan kaki kanan dan bola bersarang di pojok atas gawang.

Swansea memperkecil kedudukan di menit ke-81 lewat kerjasama satu dua antara Wilfried Bony dan Davies. Nama terakhir kemudian menerima umpan lambung Bony dan menceploskan ke gawang Szczesny dari jarak dekat. Skor 2-1 untuk kemenangan Arsenal tak berubah hingga peluit panjang wasit Mark Clattenburg berbunyi. (aji)

LONDON - West Bromwich Albion menambah penderitaan pelatih baru Manchester United David Moyes melalui kemenangan sensasional 2-1 di Old Trafford di Liga Utama Inggris pada Sabtu.

Sepekan setelah mereka dipermalukan 1-4 oleh rival sekota di kandang Manchester City, United bertekad kembali ke jalur kemenangan di liga namun yang terjadi justru Setan Merah menelan kekalahan yang membuat mereka terpuruk ke posisi ke-12 di klasemen.

Pemain sayap yang dipinjam dari Marseille Morgan Amalfitano membawa West Brom unggul melalui golnya pada menit ke-54, mendapat bola dari lapangan tengah dan mengarahkan bola melewati sela-sela kaki Rio Ferdinand sebelum melepaskan sepakan yang tidak dapat dihentikan David de Gea. Wayne Rooney menyamakan kedudukan tiga menit kemudian, melalui tendangan bebas dari sisi kiri, namun gelandang 20 tahun Saido Berahino dapat merestorasi keunggulan West Brom melalui sepakan kaki kirinya.

Pasukan Steve Clarke mampu mempertahankan kemenangan, untuk membuat Moyes total telah mencatatkan tiga kekalahan, satu kali seri, dan dua kemenangan dari enam pertandingan liga pertamanya sejak menggantikan pelatih legendaris Alex Ferguson.

Para penggemar United mungkin dapat sedikit menghibur diri dengan fakta bahwa penakluk mereka akhir pekan lalu, Manchester City, juga mencicipi kekalahan 2-3 dari tuan rumah Aston Villa. (ant/dar)

LIVEONTV Selasa, 01 Oktober 2013 02:00 WIB Bein Sport 3 Everton vs Newcastle United Rabu, 02 Oktober 2013 01:30 WIB SCTV Celtic FC vs Barcelona 01:45 WIB Nexmedia Arsenal vs Napoli Kamis, 03 Oktober 2013 01:30 WIB SCTV Real Madrid vs Kobenhavn FC 01:45 WIB Nexmedia Manchester City vs Bayern München

TUMBANG LAGI. Gelandang MU Shinji Kagawa (depan) tidak dapat membantu timnya terhindar dari kekalahan atas lawan mereka West Bromwich Albion.

Sabtu, 05 Oktober 2013 23:00 WIB TVRI Chievo vs Atalanta Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

6

PROBOLINGGO

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO.0209| TAHUN II

CUACA

Saluran Air bawah Laut Pulau Gili Terpelintir

EVAKUASI, Jenazah Siti Maryam keluar dari ruangan ICCU untuk dimakamkan.

Usai Operasi Caesar, Pasien Jampersal Meninggal PROBOLINGGO - Siti Maryam (36) warga Jalan Ikan Belanak Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo meninggal dunia setelah selesai menjalani operasi Caecar di Rumah Sakit Umum (Daerah (RSUD) dr.

Moh Saleh Kota Probolinggo.Minggu (29/9) sekitar pukul 10.00 Wib. Sementara, bayi perempuan yang ditolong lewat persalinan caecar itu selamat.

Keluarga Siti Maryam, yang menunggu di luar kamar ICCU ditemui wartawan mengungkapkan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Karena setelah operasi langsung meninggal.

“Yang kami tahu ini sudah ajalnya. Kami juga tidak menanyakan lebih lanjut. Pada waktu operasi kami berada di luar. Operasi ditangani oleh dokter Slamet. Entah gawatnya dimana, kami tidak tahu,” ujarnya.

Namun mereka men-

gungkapkan, berdasarkan informasi bahwa Siti Maryam setelah keluar dari kamar operasi langsung masuk ke kamar ICCU. “Perkiraannya melahirkan sekitar tanggal 28 Agustus tapi sampai sore, belum ada tandatanda dan Siti Maryam ambil rujukan dari puskesmas dan masuk ke RSUD dr.Moh.Saleh.

Tanggal 29 September 2013 pagi sekitar pukul 08.00 Wib dioperasi dan setelah operasi langsung meninggal dunia,” jelas Sanan, saudara suami Siti

Maryam.

Sebelum masuk kamar operasi, lanjut Sanan, Siti Mayam kondisinya masih sehat dan sempat berjalanjalan di lingkungan rumah sakit.”Kami sempat menguatkan hatinya untuk jangan takut karena ditangani oleh dokter ahli. Tetapi kami pikir ini sudah ajal meskipun kami tidak menyangka kalau Siti Maryam pergi secepat ini,” ujar Sanan, sambil menetaskan air mata.

Selang empat jam, akhirnya jenazah Siti Maryam dibawa ke rumah untuk dimakamkan. Sedangkan bayi berjenis kelamin perempuan yang dilahirkan selamat.”Saat ini bayi masih berada di ruangan bayi. Meskipun sudah bisa dibawa pulang tetapi kami belum bawa pulang karena masih dalam suasana duka,” ujar Sutarmi saudara sepupu

dari Junaidi suami korban.

Secara terpisah, Wakil Direktur Pelayanan Medis, dr.Taufiqurrahman mengakui kalau Siti Maryam meninggal setelah operasi. Pihaknya membantah bila penyebab kematian Siti Maryam itu akibat pelaksanaan operasi Caesar yang dilakukan Tim Medis, sebab dalam pelaksanaan operasi juga telah mendapat persetujuan suami dan keluarga pasien.

Bahkan, kata dia, penanganan yang ditempuh oleh tim sesuai prosedur yang telah ditetapkan, pihak rumah sakit tidak terlambat melakukan penanganan.”Pasien ini kemungkinan besar irisan operasi caesar kemasukan cairan dari bayi atau emboli cairan ketuban sehingga cairan itu menyumbat pembuluh darah.,”pungkas dr.Taufiqurrahman. (hud).

Kadis PU Sanksi Rekanan Nakal

Tahan Termin Proyek

PROBOLINGGO - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Probolinggo akan memberikan sanksi tegas terhadap para rekanan yang tidak mematuhi aturan atau nakal. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PU Kota Probolinggo, Imanto kepada wartawan, Minggu (29/9).

“Nanti kita akan memberikan sanksi tegas kepada

mereka,” tandasnya. Sanksi tegas itu berupa penahanan pencairan dana termin proyek pada tahap selanjutnya.

Menurutnya, sanksi penahanan pencairan dana termin tersebut akan dilakukan kepada rekanan yang tidak mematuhi aturan melakukan pemasangan papan nama proyek.

“Karena pemasangan papan nama proyek itu merupakan

kewajiban yang harus dipatuhi oleh rekanan saat melakukan pengerjaan proyek,” tandas Imanto.

Mantan Kabag Pembangunan Pemkot Probolinggo itu menjelaskan, selama ini banyak masukan dari masyarakat kalau rekanan tidak melakukan pemasangan papan nama proyek. Padahal, sebelum proyek itu dilakukan,

pihak PU sendiri sudah menghimbau agar rekanan memasang papan nama proyek.

“Jika himbauan itu masih belum dilaksanakan, maka sanksi penahanan termin akan dilakukan,” imbuh dia.

Salah satu contoh proyek pembangunan pagar, paving dan saluran pada bangunan gedung Multi Guna. Sampai sekarang pengerjaan proyek itu belum dilakukan pemasangan papan nama proyek.

“Padahal sebelumnya kita sudah himbau agar papan nama proyek itu dipasang,”ucapnya.

Proyek pembangunan pagar, lanjut dia, paving dan saluran gedung Multi Guna itu senilai Rp.1,5 milyar. Bahkan, proyek tersebut sudah dilakukan tender lelang. “Kalau pembangunan gedung Multi Gunanya sekarang sudah hampir selesai,” imbuhnya.

Proyek pembangunan Multi Guna di Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan itu sudah tahap kedua dilakukan. Sayangnya, Imanto tidak menjelaskan berapa nilai anggaran pembangunan tahap kedua pembangunan Gedung Multi Guna tersebut. “Yang jelas PT yang mengerjakan sekarang bukan PT Pandan Landung lagi,” kilahnya.

Untuk tahap pertama, berupa pembangunan gedung utama dan instalasi listrik yang saat itu dikerjakan oleh PT Pandan Landung. Sedang pekerjaan finising berupa pengecatan, lantai, pagar, pavingstone, tempat parkir dan pagar dikerjakan pada tahap kedua. “Bulan Desember mendatang pengerjaan tahap kedua diharapkan sudah bisa rampung,” pungkas Imanto. (ugi).

PROBOLINGGO - Penyebab resahnya warga Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo tentang macetnya saluran air kepulauan tersebut, sejak Minggu kemarin, akhirnya diketaui. Yakni pipa saluran kepulauan tersebut diduga terpilintir akibat gelombang cuaca ekstrim beberapa bulan kemarin.

Persoalan matinya saluran PDAM bawah laut ke pulau Gili menurut Kepala Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo,Bambang Lasmono mengatakan, tidak sampainya aliran air PDAM beberapa waktu lalu, di duga karena kendala alamiah. Pasalnya saluran pipa PDAM tersebut dikarenakan terpelitir “Hal itu diketahui setlah dilakukan pengeceken oleh petugas PDAM, dengan melihat dan menambah tekanan debit yang disalurkan ke pulau tersebut,”ujarnya kepada wartawan, Minggu (29/9).

Namun air bersih dari sumber mata air Ronggo Jalu iktu belum juga sampai ke pulau Gili. Menurut Bambang Lasmono, selain dilakukan pengecekan dengan melakukan proses penyisiran petugas , pihaknya juga menambah tekanan debit.

Dengan menembah sekala tekana debit air, biasanya

tekanan volume 4 air sudah bisa sampai, tetapi petugas mencoba menaikkan tekanan itu sampai kesekala 6. Namun air belum juga sampai. “Berarti kalau sudah seperti itu saluran pipa yang terpasang dalam laut mengalami kebutuhan dan diketahui kebutuhan tersebut diduga karena terpelitirnya pipa menjadi 8 tumpukan,”tandasnya.

Dia juga mengharapkan agar persedian air bersih tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan, sesuai dengan kebutuhannya.

Menurutnya, saat ini pihak PDAM akan melakukan perbaikan pipa yang diduga terpelintir.

Tetapi gelombang laut saat ini masih tinggi pihak PDAM masih menunggu normalnya cuaca.Selain gelombang yang kurang bersahabat pihaknya juga masih menacari alat untuk memperbaiki permasalah itu. “Kami harus meminjam ke Kota malang terkait

permalahan alat. Sedangkan untuk melakukan penyambungan pihaknya masih menunggu pelaksana proyek tersebut dari surabaya,”tandas Bambang Lasmono.

Bambang Lasmono juga menjelasakan pelanggan PDAM di pulau gili terdata sebanyak 2000 pelanggan dari total penduduk 6000 jiwa. Agar tidak terjadi keresahan bagi pelanggannya pihak PDAM membuka tandon air yang ada dipulau Gili tyersebut. Tandon yang tersedia di pulau itu berjumlah 4 unit dengan kapasitas 16.000 liter. “Ini dikhusukan untuk pelanggan PDAM saja. Jadi persedian tersebut digratiskan bagi pelanggannya untuk kebutuhan masak dan minum. Sedangkan stoknya cukup untuk 16 hari kedepan,” paparnya.

Dia juga mengharapkan agar persedian air bersih tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan, sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu proyek saluran PDAM air laut tersebut mulai dibangun pada tahun 2009-2010 silam. Proyek tersebut dikerjakan dengan dana sharing APBN Rp 11,61 melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan APBD Kabupaten Probolinggo senilai Rp 4 miliar. (fud)

JCH

471 JCH Diberangkatkan dari Miniatur Ka’bah

PROBOLINGGO – Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Probolinggo Minggu (29/9) Kemarin. Mereka secara resmi diberangktakan dari wisata religi Miniatur Ka’bah Kabupaten Probolinggo menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

JCH yang berencana menuniakan rukun islam yang kelima itu, diantarkan oleh keluarganya menuju tempat tersebut. Acara pelepasan JCH menuju Surabaya diberangkatkan dari Obyek Wisata Religius Miniatur Ka’bah Desa Curahsawo Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, pada pukul 08.00 WIB. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo H. Busthami mengatakan.

Jumlah JCH Kabupaten Probolinggo tahun 2013 yang positif berangkat sebanyak 471 orang yang tergabung dalam kloter 42 dan 43.

“JCH ini berangkat dari Miniatur Ka’bah dengan menggunakan bus yang telah disediakan. Mereka akan mendapatkan pengawalan dari Patwal Polri dan Dishub Kabupaten Probolinggo,” ujar Busthami.

Menurut Busthami, selama melaksanakan ibadah haji di Kota Makkah, para JCH ini akan didampingi oleh beberapa petugas haji.Yakni dari ketua kloter, pembimbing, dokter dan paramedis.

Khusus petugas kesehatan sudah dibekali dengan berbagai macam obat untuk memberikan pelayanan kesehatan

kepada JCH selama berada di tanah suci.”Jadi Para CJH nggak usah khawatir tentang masalah kesehatan selama menjalankan ibadah haji,” terangnya.

Bustami mengatakan,. selama ini persiapan pemberangkatan JCH sudah dilaksanakan secara maksimal, baik dari segi pelatihan maupun diklat. Para JCH ini sudah melakukan bimbingan manasik haji baik di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan bekerja sama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Kecamatan masing-masing.

“Soal ilmu manasik sudah banyak yang dikuasai oleh JCH secara mendalam,” jelas Busthami.

Sementara itu, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenag Kabupaten Probolinggo, Mukhlason, mengatakan, JCH tersebut akan langsung menuju ke Asama Haji Sukolilo sebelum menuju ke bandara Juanda. JCH akan didata ulang dengan melakukan pengecekan tentang kelengkapan yang akan dibawanya seperti paspor dan lain-lain.

“Sehingga JCH benarbenar dalam kondisi siap menuju ke Makkah. Disamping dilakukan pengecekan para JCH juga akan diberikan pemahaman tentang teknis pemberangkatannya,” tandasnya. (fud)

RAMAH LINGKUNGAN

Pedagang Mobil Bekas Mulai Resah PROBOLINGGO - Adanya mobil ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) yang dicanangkan oleh pemerintah, nampaknya membuat sejumlah pedagang mobil seken atau bekas mulai resah. Pasalnya, kehadiran mobil LCGC tersebut akan membawa dampak terhadap laju penjualan mobil bekas.

“Kalau sekarang masih belum ada pengaruh,” ujar seorang pedagang mobil di Kota Probolinggo, Musta’in, Minggu (29/9).

Pengaruh dan dampak dari kehadiran mobil LCGC tersebut, karena harganya lebih murah ketimbang mobil merk lainnya. “Pembeli akan lebih tertarik karena harganya lebih murah,” tandasnya.

Musta’in menjelaskan, sebagian pembeli mobil di Kota Probolinggo, biasanya

lebih mengutamakan harga daripada kualitas dan mutu barang. Tetapi, bagi pembeli yang maniak, lebih cendrung mengutamakan kualitas dan mutu barang daripada harga.

Hal senada juga diakui pedagang mobil bekas lainnya, Surahman. Dengan hadirnya mobil ramah lingkungan tersebut, sudah jelas nanti akan membawa dampak terhadap pedagang mobil bekas. “Bayangkan saja dengan harga berkisar Rp.70 juta sampai Rp.100 juta, masyarakat sudah bisa mempunyai mobil baru,” katanya.

Ia berharap dengan hadirnya mobil LCGC itu, pemerintah tidak lepas tangan dengan nasib pedagang mobil bekas. “Kebijakan pemerintah dengan mobil ramah lingkungan itu memang baik. Tapi jangan kemudian tidak berpikir akan dampaknya

di bawah, terutama bagi kalangan pedagang mobil bekas yang terancam akan guling tikar dengan hadirnya mobil LCGC itu,” katanya.

Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Kota Probolinggo, Taufiqurahman saat dimintai komentarnya justru tidak sepakat dengan sebutan mobil ramah lingkungan. “Saya kira itu bukan mobil ramah lingkungan, tapi mobil murah,” ucapnya.

Sebutan mobil ramah lingkungan itu, jika mobil tersebut irit dalam menggunakan bahan bakar. “Mobil ramah lingkungan itu juga mengggunakan bahan bakar. Dimana letak iritnya. Mobil tersebut bisa dikatakan ramah lingkungan, jika sistem pembakarannya menggunakan tenaga listrik,”pungkas Musta’in. (ugi).

LINTAS JATIM

7

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO.0209 | TAHUN II

Pemilu Harus Melahirkan Pemimpin Berani dan Tegas SURABAYA - Hasil pantauan terkini Prapancha Research, selama kurun 30 hari terakhir (22 Juli – 22 Agustus 2013) terdapat 1.933 perbincangan di Twitter terkait pemimpin 2014. Dari antara semua perbincangan tersebut, kata “berani” paling kerap diperbincangkan dibanding karakteristik-karakteristik positif lain seperti tegas, jujur, atau cerdas.

Kata kunci “berani” diperbincangkan sebanyak 76 kali, “tegas” 73 kali, “jujur” 41 kali, “cerdas” 37 kali, “bersih” 25 kali, “merakyat” 18 kali, dan “peduli” 12 kali. “Berani” dan “tegas” adalah dua karakter yang paling diharapkan masyarakat saat ini akan ada pada pemimpin yang lahir

dari Pemilu 2014 kelak.

“Banyak kriteria yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin ideal. Di satu sisi, kriteria itu memang menggambarkan harapan masyarakat. Namun di sisi lain, hal ini bisa dibaca sebagai kebalikannya.

Masyarakat menghendaki

pemimpin yang ‘berani’ dan ‘tegas’ karena pemimpin mereka saat ini dinilai kurang dalam kriteriakriteria tersebut”, ujar GG Ananta, analis Prapancha Research, Minggu (29/9).

Selain memantau karakteristik-karakteristik pemimpin yang menjadi harapan masyarakat, tim PR juga melakukan pantauan mengenai sosok-sosok ideal yang tercetus. Dalam periode yang sama terdapat 47.156 celotehan yang membincang Pemilu 2014. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.391 celotehan atau sebanyak 7,1 persen merupakan perbincangan

Banyak kriteria yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin ideal. Di satu sisi, kriteria itu memang menggambarkan harapan masyarakat.

Namun di sisi lain, hal ini bisa dibaca sebagai kebalikannya.”

GG Ananta

Analis Prapancha Research

menyangkut Jokowi.

Jika kita membandingkannya dengan kandidatkandidat capres lain, angka perbincangan Jokowi ini bisa dikatakan signifikan.

Prabowo, misalnya, hanya diperbincangkan sebanyak 363 kali dalam kaitannya dengan Pemilu 2014. Adapun kandidat-kandidat populer lain, Mahfud MD diperbincangkan 621 kali dalam kaitannya dengan Pemilu 2014, Gita Wirjawan 177 kali, dan Dahlan Iskan 36 kali.

Dari hasil pantauan tersebut bisa ditarik dua kesimpulan sementara. Pertama, pada Pemilu 2014 nanti masyarakat

KENDARAAN

menghendaki lahirnya pemimpin yang terutama berani dan tegas. Agaknya ekspektasi semacam ini tumbuh salah satunya karena kepenatan masyarakat melihat begitu banyaknya persoalan bangsa yang tak kunjung selesai.

Alasan utamanya, pemerintah yang ada sekarang dinilai tak cukup memiliki ketegasan.

Kedua, setidaknya di jejaring sosial Twitter, Jokowi masih menjadi sosok paling populer untuk diusung sebagai kandidat capres 2014. Hal ini terkait erat dengan reputasinya sebagai pemimpin yang dianggap telah bertindak nyata untuk kota-kota yang

dipimpinnya, bukan hanya ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tetapi juga sejak menjadi Wali Kota Surakarta.

“Masyarakat memiliki harapan besar akan lahirnya pemerintahan yang kuat, yakni yang berani dan tegas dalam menuntaskan persoalan-persoalan bangsa. Siapa pun sosok yang ingin mewujudkan impian masyarakat ini, tentunya harus membuktikan diri dengan tindakan nyata kini dan nanti. Bukan sekadar mencitrakan diri sebagai pemimpin yang berani dan tegas,” pungkas GG Ananta. (ara)

OBITUARI

Pemprov Belum Siap Antisipasi Mobil Murah

Anggota Koramil Tewas Akibat Mercon

SURABAYA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengaku belum siap mengantispasi lonjakan mobil murah dalam pengeprasan sempadan jalan di beberapa ruas jalan propinsi.

“Kami memang sudah mendengar soal rencana gubernur melakukan pengeprasan berem atau sempadan untuk pelebaran jalan. Tentu saja, kami dari instasi terkait akan melaksanakannya. Hanya saja sampai sekarang belum ada petunjuk,” ujar Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas PU Bina Marga Jatim I Made Sukartha ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Minggu (29/9).

Diinformasikan, Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan kebijakan mobil murah tersebut memang akan terjadi lonjakan jumlah kendaraan di jalan raya.

Sehingga, untuk mengantisipasi tidak terjadi kemacetan maka berem atau sempadan jalan harus diaspal untuk dijadikan pelebaran jalan.

Berem yang ada tanah dan sirtu dengan lebar dua meter itu dikepras menjadi jalan. Harapannya, kata dia, jalan semakin lebar sehingga tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Padahal selama ini fungsi berem adalah untuk menyediakan tempat bagi kendaraan yang mau berhenti.

“Jika rencana tersebut sudah menjadi kebijakan,

SURABAYA - Seorang anggota Komando Rayon Militer atau Koramil Curahdami di lingkungan Kodim 0822/Bondowoso Serka Agus Suryadi, Minggu pukul 07.30 WIB, tewas akibat mercon di rumahnya meledak.

"Kami sudah menerjunkan satu peleton ke lokasi untuk membantu keluarga almarhum, sekaligus memperbaiki rumahnya yang hancur, termasuk rumah tetangganya," kata Kepala Penerangan Kodam V/ Brawijaya Kolonel Arm Totok Sugiharto kepada wartawan.

Selain itu, yang diduga anak almarhum sendiri yang bernama Tara (13) juga ditemukan tewas di lokasi kejadian, sedangkan istri almarhum mengalami luka berat.

"Mercon itu milik almarhum, tapi kenapa bisa meledak, aparat kepolisian sedang melakukan penyelidikan di lokasi kejadian.

Mungkin saja, mercon itu meledak akibat cuaca yang sangat panas saat ini, tapi nanti polisi yang memberikan keterangan penyebab sebenarnya," katanya.

Tentang kemungkinan ledakan itu berasal dari mesiu milik almarhum, ia mengaku tidak tahu. "Belum tahu, besaran mercon juga tidak tahu, sekarang masih diselidiki polisi," katanya.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono menyatakan pihaknya sudah melaporkan peristiwa itu ke Ko-

tentu akan dibahas dengan instansi terkait. Hanya saja, sampai saat ini belum ada yang mengarah ke sana. Dengan demikian kami belum bisa berani melaksanakan rencana tersebut,” kata dia.

Apalagi, lanjut Made, untuk pengeprasan berem yang tentu disertai dengan pengaspalan membutuhkan biaya tak sedikit. Di sisi lain, dalam RAPBD 2014 sendiri tidak tercantum anggaran untuk pelebaran jalan dengan cara mengepras berem.

“Anggaran untuk infrastruktur memang terbatas sehingga kami memakai skala prioritas.

Tentunya anggaran yang ada tak seimbang dengan panjang jalan provinsi mencapai 1.760 kilometer,” katanya.

Dengan melihat kondisi tersebut, pihaknya tengah berkonsentrasi melakukan peningkatan jalan. Sebab ada sekitar 14 persen jalan yang mengalami kerusakan.

Yaitu, untuk jalan sepanjang 211 kilometer kategori rusak ringan dan 40 kilometer untuk kategori rusak berat.

Untuk tahun ini anggaran infrastrukur, kata Made, selain dari APBD sebesar Rp678, 692 miliar, masih juga ditambah anggaran dana alokasi khusus (DAK) melalui APBN 2013 sebesar Rp23,1 miliar. Sehingga total anggaran untuk perbaikan jalan sebanyak Rp701,792 miliar. (fiq/ ant/dik)

ant/seno

LABFOR OLAH TKP LEDAKAN: Sejumlah anggota dari Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim melakukan olah tempat kejadian perkara di Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Kota, Bondowoso, Jawa Timur, Minggu (29/9).

Olah tempat kejadian perkara tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab hancurnya sejumlah rumah yang diduga berasal dari ledakan petasan.

PERINGATAN GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965

PARPOL

SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mengimbau segenap warga Kota Pahlawan untuk mengibarkan bendera setengah tiang, baik di halaman rumah maupun di area perkantoran pada Senin (30/9) untuk memperingati peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas) Kota Surabaya Soemarno, Minggu (29/9) mengatakan sejak pekan lalu, pihaknya sudah melakukan sosialiasi dengan membuat surat edaran pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan dan kelurahan untuk memasang bendera setengah tiang dan bendera satu tiang penuh pada keesokan harinya.

"Dasar instruksi tersebut mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) yang ditindaklanjuti surat edaran gubernur untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada tanggal 30 September dan mengibarkan bendera satu tiang penuh pada tanggal 1 Oktober selama dua hari," katanya.

Menurut dia, setiap tahunnya, Bakesbang Linmas rutin melakukan sosialisasi terkait

SURABAYA - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuanagan (PDIP) yakin perolehan suara PDI Perjungan pada pilgub 2014 tetap tinggi. Optimisme ini disampaikan Wisnu Sakti Buana kepadaKoran Madura sebelum Rapat Kerja Cabang (Rakercap) PDIP Kota Surabaya, Minggu, (29/9).

"Kami yakin bisa memenangkan Pemilu 2014 dengan perolehan suara 40 persen," ujar Wisnu.

Menurut Wisnu, kekalahan Pilgub jatim merupakan cambuk bagi seluruh kader PDI Perjungan agar tidak lengah menghadapi tahun 2014 sebagai tahun penentuan.

Jebloknya perolehan suara yg berkisar 12 persen dalam pilgub bukan mutlak kekalahan PDI Perjungan,melainkan kekalahan figur. Menurutnya, figur KarSa dan Khofifah sudah sangat kuat, sehingga sulit menggusurnya.

"Pertarungan Pilgub adalah pertarungan figur, kami akan belajar dari pengalaman ini dengan mencari figur yang lebih populer di masyarakat," tambahnya.

Wisnu juga menekankan bahwa semangat kader PDI Perjungan sempat goyah karena perolehan suara pilgub Jatim diluar perkiraan. Namun sebagai partai berpengalaman, Wisnu yakin semangat "Banteng Ketaton" (banteng

Pemkot Mengimbau Warga Kibarkan Bendera Setengah Tiang instruksi pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September dan satu tiang penuh pada 1 Oktober. Untuk tahun ini, sosialiasi tersebut dilakukan pada jauh-jauh hari.

Selain diperuntukkan bagi jajaran pemerintahan yang menyentuh hingga ke kelurahan, lanjut dia, instruksi tersebut juga ditujukan ke kantor-kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkantor di Surabaya.

Instruksi kepada RT/RW dan kantor-kantor BUMD tidak hanya berupa surat pemberitahuan, tetapi juga lewat pesan singkat atau shot message service (SMS) secara langsung.

"Kami tidak hanya mengimbau tetapi juga memberikan tuntunan kepada semua pejabat pemerintahan, juga BUMD untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Dengan begitu, tetangga mereka yang mungkin tidak tahu, kemudian bertanya mengapa mengibarkan bendera. Dengan bertanya dan tahu alasannya, para tetangga itu diharapkan juga akan ikut mengibarkan bendera setengah tiang," katanya.

Dikatakan Soemarno, meski tidak ada punishement terhadap mereka yang tidak mengikuti instruksi pengibaran bendera setengah

tiang tersebut, hendaknya masyarakat menganggap peristiwa G 30 S sebagai bagian historis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan begitu, sebagai warga NKRI yang cinta pada bangsanya, masyarakat diharapkan bisa ikut tergugah dan memiliki kesadaran untuk ikut mengenang persitiwa tersebut.

"Karena ini menjadi bagian dari sejarah NKRI, hukumnya harus dan tidak bisa dicueki atau dilupakan begitu saja. Ada ikatan sejarah yang terjalin. Makanya itu, meskipun tidak ada sanksi, kami berharap warga Surabaya bisa memiliki kesadaran dan saling ingat-mengingatkan untuk mengibarkan bendera pada Senin besok," ujarnya.

Pada tahun lalu, Bakesbang Linmas Kota Surabaya mendapati masih ada beberapa perkantoran dan rumah warga yang tidak melaksanakan instruksi pengibaran bendera setengah tiang tersebut. Selain mungkin karena ketidaktahuan warga perihal adanya instruksi tersebut, sepinya pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September itu bisa jadi juga dipicu oleh sikap cuek dan tak mau tahu masyarakat terhadap sejarah bangsa ini. (dul/ant/dik)

dam V/Brawijaya.

"Tanyakan Kapendam saja, biar satu pintu," katanya, singkat.

Informasi dari sumber lain menyebutkan rumah Serka Agus di Gang Malabar, RT-22 RW-07, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan/Kota Bondowoso itu berada di pe-

Mercon itu milik almarhum, tapi kenapa bisa meledak, aparat kepolisian sedang melakukan penyelidikan di lokasi kejadian.

Mungkin saja, mercon itu meledak akibat cuaca yang sangat panas saat ini, tapi nanti polisi yang memberikan keterangan penyebab sebenarnya,”

Totok Sugiharto

Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya

mukiman padat penduduk.

Di lokasi kejadian, aparat menemukan sejumlah bahan pembuat petasan antara lain potasium, belerang, dan bronc.

Barang Bukti berupa dua karung petasan siap jual juga disita aparat dari Polres Bondowoso. (ant/dik)

Semangat Banteng Ketaton Bangkitkan PDI Perjuangan Terluka) mampu membuat PDIP bangkit.

"Rakercab ini bertujuan membangkitkan semangat banteng ketaton PDI Perjungan dalam menghjadapi pemilu 2014,kami bukan partai kemarin sore,kita pasti bangkit" tegasnya.

Terkait bagaimana strategi memenangkan pemilu 2014, Wisnu menyatakan bahwa mereka sudah memiliki strategi matang. Mesin politik yang dianggap macet dalam pilgub Jatim 2013 harus dihidupkan kembali."Kami sudah punya strategi menjalankan mesin politik,tapi itu bersifat rahasia. Itu urusan intern partai,ujarnya.

Sementara itu, dukungan masyarakat Indonesia yang kian menguat terhadap sosok

Jokowi (Gubernur DKI Jakarta) untuk menjadi capres di pemilu 2014, menurutnya perlu disikapi dengan bijak. "Kita harus mendengar aspirasi rakyat.

Kami DPC PDI Perjungan Kota Surabaya juga berharap Jokowi menjadi capres, tapi kita lihat saja bagaimana keputusan pusat," tandasnya.

Sementara itu,mantan wakil walikota Surabaya, Bambang DH yang turut hadir dalam acara tersebut menyatakan keheranan terkait berbelitnya pengangkatan wakil Walikota Surabaya yang lowong pasca dirinya mundur. Menurutnya proses tersebut seharusnya hanya berlangsung 2 hari.

“Kita dikhianati, Seharusnya Jabatan Wakil Walikota Surabaya menjadi hak PDI Perjungan sebagai partai

pengusung saya dalam pilgub, tinggal urusan administrasi 2 hari sudah selesai.

Tapi buktinya sampai sekarang masih berbelit-belit, ada apa ini," ujar Bambang saat memberi sambutan dalam Rakercab.

Bambang berharap seluruh kader PDI Perjungan kembali merapatkan barisan dan berani menanyakan kapan wakil walikota Surabaya dilantik. Saat didesak siapa sosok pengkhianat yang dimaksud, Bambang enggan menyebut nama.

Namun menurutnya, banyak pihak yang ingin menjegal PDI Perjungan dalam pemilu 2014.

Dirinya juga heran, kenapa Walikota Surabaya, Tri Rismaharini tidak hadir dalam Rakercab.

Padahal Risma diangkat oleh PDI Perjungan. (ddy) RAKERCAB: Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana saat memberikan sambutan Rakercab PDI Perjuangan di Surabaya (29/9) kemarin.

8

LINTAS JATIM

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO.0209 | TAHUN II

SUMBER DAYA AIR

UPT Bengawan Segera Tutup Waduk Pacal BOJONEGORO - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, Jatim, segera menutup pintu pengeluaran air Waduk Pacal, karena airnya sudah mencapai titik kritis.

“Penutupan pintu pada Senin (30/9) itu mempertimbangkan air di waduk yang memang sudah habis,” kata Pengamat Waduk Pacal UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, Arifin, Minggu (29/9).

Saat ini, katanya, ketinggian air pada papan duga di waduk setempat setinggi 103,3 meter dengan volume sekitar 1 juta meter kubik.

Air yang tersisa itu, sekitar 500 ribu meter kubik berada di sekitar lokasi pintu penge-

luaran, sedangkan lainnya tersebar di kawasan tampungan waduk.

“Saat ini, air waduk masih dikeluarkan 1 meter kubik/detik untuk mengairi tanaman padi di daerah irigasinya sejak beberapa hari lalu,” jelasnya.

Ditanya dampak tidak dikeluarkannya air waduk, Arifin mengakui tanaman padi di sepanjang daerah irigasi akan bisa terancam gagal panen akibat kekurangan air.

Meski pintu waduk sudah ditutup, menurut dia, air Waduk Pacal tetap masih akan ada yang keluar sekitar 0,223 meter kubik/detik melalui pintu pengeluaran yang rusak.

“Tanaman padi yang terancam gagal panen seluas 1.100 hektare lokasinya di

daerah irigasi timur dan tanaman padi yang lokasinya jauh dengan saluran irigasi Waduk Pacal,” kata Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Akhmad Djupari.

Djupari menjelaskan tanaman padi yang terancam mengalami kekeringan karena tidak memperoleh pasokan air Waduk Pacal karena usianya berkisar 25-40 hari.

Secara terpisah Kepala Dinas Pengairan Bojonegoro Edy Susanto membenarkan penutupan pintu Waduk Pacal yang lokasinya di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, karena airnya sudah habis.

“Sesuai prosedur air yang masih tetap dibiarkan di waduk sekitar 600 ribu meter kubik sebagai usaha menjaga banggunan waduk tidak rusak,” jelasnya. (gus/ant/dik)

ant/aguk sudarmojo

NELAYAN WADUK PACAL: Sejumlah nelayan menebar jala di Waduk Pacal Bojonegoro, Jatim, yang airnya menyusut drastis, Minggu (29/9). Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo akan menutup pintu pengeluaran air waduk, Senin (30/9).

Dana Hibah Pemprov Bernuansa Politis SURABAYA - Pasangan Khofifah Indar Parawansa - Herman Soerjadi Sumawiredja (Berkah) menyoal penggunaan dana hibah yang digelontorkan pemerintah provinsi (pemprov) Jatim dalam gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait hal itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) angkat bicara. Fitra menilai penggunaan dana hibah memang kental dengan nuansa politis, terutama untuk program pemenangan pasangan incumbent.

Menurut pengamatan LSM yang spesialis menyoroti anggaran itu, penyimpangan itu terjadi hampir di sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur.

Koordinator Fitra Jatim, Achmad Dahlan mengungkapkan, postur dana hibah

PERJUDIAN

Polrestabes Membekuk Komplotan Penjudi SURABAYA - Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya beserta Polsek di bawahnya membekuk komplotan penjudi di Stasiun Kereta Api Wonokromo dan tempat lainnya sebagai bagian dari cipta kondisi membuat kota aman dan nyaman.

"Semua tersangka saat ini sedang kami periksa intensif dan memburu pelaku lainnya yang tergabung dalam komplotan mereka. Semoga segera tertangkap," kata Kapolsek Wonokromo AKP Roman Smaradhana Elhaj kepada wartawan di Mapolsek, Minggu (29/9).

Pihaknya mengaku kerap melakukan razia dan bekerja sama dengan petugas lainnya, seperti Garnisun dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya. Meski selalu berhasil membekuk pelaku judi, namun setiap razia tetap ditemukan pelaku-pelaku lainnya.

Identitas masing-masing tersangka yang kini meringkuk di tahanan, yakni berinisial Suk (20) asal Tuban, And (29) asal Jombang, Kos (43) dan Mak (55) keduanya asal Nganjuk, Lex (29) asal Sidoarjo, Muj (38) asal Surabaya, serta Iwa (23) asal Pamekasan, Madura.

AKP Roman menjelaskan, dari ketujuh tersangka, seorang yang berperan sebaga bandar dadu sempat melarikan diri. Polisi yang berusaha mengejar gagal mendapatkannya karena kabur melalui jalan yang sudah disiapkan jika suatu saat ada penggerebekan.

"Tapi kami sudah kantongi identitasnya. Saat ini tim sudah bergerak mencarinya dan tidak lama lagi akan menyusul rekanrekannya di penjara," kata perwira menengah dengan pangkat tiga balok di pundak tersebut.

Dari hasil penggerebakan, pihaknya menyita seperangkat alat judi dadu, selembar alas bergambar untuk memasang taruhan, lampu ublik, serta uang tunai Rp967 ribu sebagai barang bukti.

Sementara itu, Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Komisaris Polisi Suparti mengimbau kepada semua masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan bermain judi ketika berkumpul bersama rekan-rekannya. Selain meresahkan masyarakat, judi merupakan tindakan melawan hukum dan polisi dipastikan menindaknya tegas.

"Kasus perjudian menjadi salah satu atensi polisi. Jika masyarakat menemukan atau melihat perjudian dalam bentuk apapun, segera lapor dan pasti kami tindak tegas," kata dia.

Mantan Kapolsek Pabean Cantikan tersebut juga mengatakan pihaknya gencar melakukan razia dan menggerebek segala bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat. Di samping itu, untuk mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor, polisi menggelar razia kendaraan baik roda dua maupun empat untuk diperiksa kelengkapannya. (fiq/ant/dik)

selalu meningkat menjelang makin dekatnya proses suksesi seperti pilkada Gubernur Jatim.

Dirinya membeberkan, pada tahun 2010 total dana hibah yang digelontorkan oleh Pemprov Jatim hanya Rp682 Milyar. Jumlah itu meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2011 menjadi Rp1,1 Triliun.

Di tahun 2012, dana hibah melonjak 400 persen menjadi Rp4,1 Triliun.

"Kalau melihat tingginya lonjakan dana hibah menjel-

ang pilkada. Membuktikan penggelontoran dana hibah kental dengan nuansa politis.

Apalagi tidak ada transparansi proses pencairan itu kepada penerima hibah,"papar Dahlan di Sekretariat Fitra Jatim, Minggu (29/9).

Dahlan juga menyoroti dana hibah yang cenderung berpotensi menimbulkan kerugian negara, karena setiap tahun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selalu menemukan alokasi dana hibah yang tidak bisa dipertanggung

jawabkan penggunaannya.

Bahkan, pada tahun 2012 lalu ada sekitar Rp51 Milyar dana hibah yang tidak jelas penggunaannya.

Menurutnya, potensi kerugian negara pada dana hibah itu terjadi karena kurangnya transparansi dana hibah, baik mekanisme pemberian maupun seleksi penerimanya. Sehingga tak heran kalau banyak pencairan dana hibah yang tak jelas pertanggung jawabannya.

"Dana bansos hibah di Ja-

tim ini selain rawan dipolitisasi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Bahkan dari temuan BPK setiap tahun selalu ada potensi kerugian negara yang berasal dari dana hibah,"tegas Dahlan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf membantah tudingan pihaknya menggunakan dana hibah untuk pemenangan pilkada. Bahkan dugaan penyalahgunaan dana hibah itu dijadikan dalil kubu Khofifah Indar Parawansa-Herman S.

Sumawiredja (Berkah) untuk mendiskualifikasi pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) sebagai pemenang pilkada Jatim yang ditetapkan oleh KPU pada tanggal 7 September silam.

Risih dengan tudingan itu, Gus Ipul meminta untuk mengusut penggunaan dana tersebut kalau memang ada bukti dikorupsi. “Kalau memang ada (bukti) koruspsi ya silahkan diusut. Jangan, kemudian dibuat opini tanpa bukti,” tegas Gus Ipul (ara)

Taneyan Lanjang SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO.0209 | TAHUN II

SENIN

30 SEPTEMBER 2013

SURAMADU: Jembatan Suramadu yang menghubungkan pulau Surabaya - Madura menjadi wewenang BPWS. Kaukus Parlemen Madura mengusulkan uji materi Perpres 27/28 karena tidak mengakui keberadaan BPWS.

Kaukus Parlemen Madura Tidak Mengakui BPWS

1 9

ori/koran madura

12 Ribu JCH Masuk Daftar Tunggu Animo masyarakat kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan ibadah haji relatif tinggi. Hal itu diketahui dari jamaah calon haji (JCH) yang masuk dalam daftar tunggu (waiting list) pada tahun 2014 mendatang sudah mencapai 12 ribu JCH. Berita: Hal. 15

Usulan Uji Materi Perpres 27/2008 Belum Ditanggapi MA BANGKALAN - Anggota Kaukus Parlemen Madura Syafiuddin Asmoro menyatakan dengan tegas tidak mengakui eksistensi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Sebab proses pembentukan BPWS dianggap tidak jelas dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”BPWS itu mahluk yang tidak jelas, dia (BPWS) seakan menjadi pemerintah di dalam pemerintahan,” ujar Syafi, panggilan akrabnya.

Ketidakjelasan yang dimaksud mengacu pada Perpres No. 27 tahun 2008 yang mendasari pembentukan BPWS. Perpres tersebut, kata Syafi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya, Pasal 14 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga Pasal 11 Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketua komisi A DPRD Bangkalan ini memaparkan Perpres 27 tahun 2008 itu juga bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, lanjut Syafi, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Padahal sesuai hirarki perundangan yang ada, seharusnya peraturan presiden itu tidak melanggar atau berbenturan dengan peraturan perundangan di atasnya.

Oleh karena itu, atas berbagai persoalan itu, Kaukus Parlemen Madura mengajukan Uji Materi terhadap Perpres BPWS ke Mahkamah Agung sejak setahun lalu. Namun, hingga kini belum ada tanggapan dari MA. ”Kami meminta MA untuk membatalkan atau mencabut Perpres tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Humas BPWS Faisal Yasir saat dikonfirmasi mengatakan penilaian terhadap BPWS merupakan hak masing-masing. Namun, kewajiban yang telah dilakukan pihaknya berusaha untuk menjalin hubungan

baik dengan semua kabupaten yang ada di Bangkalan. Sejauh ini, pihaknya mengaku masih selalu berkoordinasi dengan baik dengan kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan maupun Sumenep.

Menurutnya, Bangkalan merupakan kabupaten yang tidak bisa lepas dari peranan pengembangan BPWS, pihaknya mengaku selalu berusaha untuk membangun komunikasi. ”Dengan kabupaten Sampang kita sudah merencanakan untuk pembangunan pabrik tebu. Termasuk pengembangan jalan di Madura merupakan support dari BPWS,” ungkapnya.

Mengenai pembubaran BPWS yang diminta oleh berbagai pihak yang dinilai tidak menguntungkan, baik itu anggota DPRD Bangkalan. Hal itu diakui bukan menjadi wewenang dari BPWS. (ori/rah)

SERING BOLOS

Delapan Anggota DPRD Bisa Di-PAW SUMENEP - Sedikitnya delapan politisi dari 50 anggota legislatif di DPRD Kabupaten Sumenep mendapat catatan khusus dari Badan Kehormatan (BK) karena sering kali bolos dalam sidang paripurna secara berturut-turut.

Delapan anggota legislatif itu di antaranya anggota Fraksi PBB (3 orang), anggota Fraksi PKNU (2), anggota Fraksi Keadilan Demokrasi (1), anggota Fraksi PDI Perjuangan (1), serta Fraksi PPP (1).

Ketua BK DPRD Sumenep Miftakhurrahman menjelaskan, berdasarkan evaluasinya angka ketidakhadiran anggota legislatif pada rapat paripurna masa sidang ke-3 Periode Juni hingga Agustus cukup tinggi. "Dari 50 anggota aktif di DPRD Sumenep, 8 di antaranya dinyatakan tidak disiplin karena tercatat 4 hingga 5 kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan atau

Prakiraan Cuaca Madura

absen dalam paripurnn," paparnya, Minggu (29/9).

Badan Kehormatan DPRD, menurutnya, telah menyurati pimpinan fraksi masing-masing parpol, bahkan akan memanggil dewan yang bersangkutan guna diklarifikasi sekaligus diberi peringatan. Sebab, sesuai tata tertib, seringnya absen tersebut bisa mendapat sanksi pencopotan atau di pengganti antar waktu (PAW).

Politisi asal PPP ini menegaskan, BK akan terus memantau tingkat kehadiran dewan khususnya dalam Rapat Paripurna. Ke depan, lajutnya, khususnya menjelang pemilu legislatif

diprediksi sering di luar kantor, baik untuk kepentingan kedewanan, maupun sosialisasi pencalonan.

"Kami tidak akan segan-segan memproses anggota yang ditengarai menyalahi tata tertib dan kode etik DPRD. Apabila kami temukan alasan

y a n g tidak masuk akal, jelas kami lakukan tindakan sesuai dengan tatib," ancamnya.

Hal senada juga diungkap oleh Tamam. Dia menyebutkan, memang ada beberapa anggota yang tingkat kehadirannya minus, bahkan mendekati

garis merah. Menurutnya, pihaknya sudah memberikan peringatan berkali-kali, namun tidak ada yang menghiraukan.

“Angka ketidakhadiran dewan, kami sudah rekap di BK. Mereka yang tidak hadir melalui fraksinya sudah diberi peringatan, meskipun tidak secara tertulis dari BK, namun yang jelas teguran sudah dilayangkan,” ungkap anggota BK DPRD Sumenep.

Pantauan Koran Madura, belakangan gedung DPRD memang selalu lengang karena sering ditinggalkan penghuninya dengan alasan kunjungan kedewanan dan bimtek. Mendekatnya pemilihan legislatif (pileg) yang kontestasinya bakal dimulai 7 bulan mendatang, setiap wakil rakyat akan lebih banyak turun ke bawah untuk menjaring suara. (athink/mk)

dony heriyanto/koran madura

SOSIALISASI

Deklarasi Syiah Menyimpang SAMPANG- Front Anti Aliran Sesat (FAAS) Jawa Timur mensosialisasikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur Nomor: KEP-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 55 Tahun 2012 di halaman Masjid Agung, Minggu (20/9). Pertemuan tersebut sekaligus deklarasi aliran Syiah menyimpang.

Ulama dan tokoh masyarakat dari empat kabupaten di Madura hadir pada deklarasi tersebut. Ketua Umum FAAS Habib Achmad Zein Alkaf dalam ceramahnya mengatakan, aliran Yang menjadi Syiah menyimpang, dan tidak pedoman dalam sesuai dengan ajaran alussunah pelaksanaan wal jamaah.

Ketua FAAS Koorda Madura deklarasi ini yaitu K. Jakfar Shodiq mengatakan, fatwa MUI dan sampai sekarang deklarasi tersebut berangkat dari fatwa MUI sejak orde baru fatwa tersebut sampai reformasi tentang aliran tidak begitu menyimpang. Dan untuk menydiikuti, sehingga amakan persepsi karena banyak ini nantinya aliran yang menyimpang terus mempunyai berjalan sebagaimana kriteria pandangan yang sosialisasi FSS. “Yang menjadi pedoman sama terhadap dalam pelaksanaan deklarasi aliran sesat,” ini yaitu fatwa MUI dan sampai K. Jakfar Shodiq sekarang fatwa tersebut tidak begitu diikuti, sehingga ini Ketua FAAS Koorda nantinya mempunyai pandangMadura an yang sama terhadap aliran sesat,” ucapnya.

K. Jakfar membeberkan, ada 26 aliran menyimpang yang masih berjalan di Indonesia dan sampai sekarang masih belum ada lembaga yang mengawal. “Dan yang menjadi persoalan adalah ketika MUI berfatwa siapa yang akan mengawal kalau bukan masyarakat, sehingga masyarakat itu harus mempunyai wadah, dan wadah ini yang sekarang dideklarasikan yaitu Front Anti Aliran Sesat atau FAAS,” jelasnya. (jun/lum)

30 September 2013 07.00 WIB hingga 1 Oktober 2013 07.00 WIB

junaidy/koran madura

Grafis: didik. Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

SOSIALISASI: Ketua Umum FAAS berceramah di depan peserta sosialisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur Nomor: KEP-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 55 Tahun 2012 di halaman Masjid Agung, Minggu (20/9).

10

SUMENEP

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO. 0209 | TAHUN II

KRIMINAL

Pembunuh Mujahri Belum Terungkap

AYO HIDUP HEMAT. Sejumlah orang melakukan happening art dalam ajakan hidup hemat. Aksi tersebut bertujuan mengajak masyarakat untuk lebih hidup hemat agar membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan

HNSI Kecewa Pemerintah Pelaksanaan Proyek Jalan di Kepulauan Tersendat SUMENEP – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Sumenep mengaku kecewa pada Pemerintah Kabupaten setempat. Pasalnya, hingga kini pemerintah belum bisa menyelesaikan kelangkaan BBM di daerah kepulauan setempat yang menyebabkan tersendatnya aktivitas warga.

Ketua HNSI Cabang Sumenep Achmad Affandy mengatakan, jika pemerintah serius dalam mencari solusi sebenarnya sangat mudah.

“Kalau memang Pemkab mau bekerja maka itu sangat mudah, karena semuanya sudah terkontrol. Dan juga dalam pengirian BBM itu sudah ada surat rekom, dan ketika sudah sampai di Pelabuhan rekom itu harus mendapat izin dari adpel, begitu pula sesampainya di kecamatan setempat harus mendapat restu dari camat juga,” katanya.

Pria asal Masalembu itu meminta pemkab sigap menghadapi persoalan yang sedang melilit masyarakat kepulauan. Katanya, pemerintah harus benar-benar melakukan pengawasan, baik terhadap pemilik rekom maupun terhadap APMS sebagai agen .”Kalau ini semua tidak diawasi dengan benar, maka BBM di kepulauan tidak akan pernah bisa teratasi dengan sempurna,” ungkapnya.

Sebab menurutnya, banyak indikasi penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum, baik pemilik rekom maupun APMS. Ia mencontohkan, APMS sebagai agen seharusnya menjual BBM kepada masyarakt langsung, namun kenyataannya APMS masih menjual BBM bersubsidi terhadap sub agen. “Tentunya jika masih melalui sub agen maka harga BBM tetap

melambung tinggi,” terangnya.

APMS dalam mengirim BBM bersubsidi ke daerah kepulauan disinyalir tidak mengikuti prosedur yang ada.

Dan hal itu menjadi pemicu kelangkaan BBM di daerah kepulauan. “Bagaimana bisa cukup, wong terkadang APMS dalam melakukan penistribusian itu cuma satu kali dalam satu bulan. Yang jelas itu tidak akan pernah cukup, padahal kan dalam aturannya itu dalam satu bulan, itu tiga kali pengiriman,” terangnya.

Secara terpisah, Bupati Sumenep A. Busyro Karim membantah jika pemkab dikatakan lamban dalam mengatasi persoalan BBM di kepulauan. Dirinya mengatakan selalu memberikan pelayanan yang prima kepada semua masyarakat, terutama bagi warga kepulauan. “Kalau emergensinya kan sudah kami selesaikan, tinggal yang lainnya saja,” katanya.

Dirinya mengaku telah mengagendakan pembahasan mengenai distribusi BBM bersubsidi dengan legislatif dan satuan kerja terkait. “Kami kan harus membahas secara utuh, dan juga kami sudah ada agenda untuk membahas itu baik ke Surabaya dan juga ke Jakarta dengan satker terkait. Bahkan, Senin ini (hari ini) kami bersama DPRD akan melakukan pembahasan lagi, “ ungkapnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Sumenep itu mengaku akan selalu berhati-hati dalam memutuskan persolan, karena jika salah melangkah maka akan mengakibatkaan fatal, sehingga persolan BBM kepuluan akan berbuntut berkepanjangan, dan itu semua membutuhkan proses.

Disinggung masalah surat rekom yang sering disalahgunakan, Busyro tidak mengelak. Dia mengaku, selama ini pemegang rekom untuk daerah kepuluan memang ada yang menyalahgunakan, namun itu hanya sebagian saja.

“Itu tidak dimana-mana, pasti di sana sini ada illat-nya,” ungkapnya Pihaknya berjanji akan memanggil semua pemilik rekom BBM bersubsidi. Hal itu untuk mensosialisasikan fungsi dan mekanisme surat rekom sebagaimana aturan yang berlaku. “Ya kalau mereka mau mengikuti aturan, ya kalau tidak mau, kami tidak akan memaksa. Yang penting kami sudah memberikan pemahaman yang utuh baginya, sampai ada aturan yang baru nantinya,” tukasnya.

Hambat Proyek Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di wilayah Kepulauan Sumenep menghambat kelangsungan pelaksanaan proyek jalan di daerah setempat, akibatnya proyek jalan tersebut tersendat.

Hal itu terjadi di beberapa pulau, seperti Kangean dan Sepudi. Proyek perbaikan jalan di daerah itu tidak berjalan mulus, padahal proyek tersebut harus segera terselesaikan, agar jalan yang rusak dapat dilintasi oleh

masyarakat setempat, karena jalan itu merupakan akses utama dimana masyarakat melakukan aktivitas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Edy Rasiyadi menjelaskan, akibat kelangkaan BBM dalam beberapa bulan lalu, hampir seluruh proyek jalan yang ada di wilayah Kepulauan Sumenep rata-rata terkendala transportasi. Sehingga pelaksanaannya tersendat dan tak kunjung selesai.

“Untuk kepulauan memang dengan kondisi seperti ini memang sangat kesulitan dalam pengiriman material proyek. Sebab, tidak ada BBM untuk kendaraan yang akan mengangkut menuju kepulauan itu,” tuturnya, Minggu (29/9).

Selain terkendala transportasi angkutan, harga material juga melambung tinggi, sehingga juga dapat menghambat pelaksanaan proyek tersebut. “Sampai saat ini masih jadi kendala akibat kelangkaan BBM. Sedangkan proyek tersebu diberi batas akhir pengerjaan sampai bulan Desember 2013 mendatang,” paparnya.

Kata Edy, untuk proyek perbaikan jalan di wilayah kepulauan meliputi Pulau Kangean sebanyak 4 paket pekerjaan, Pulau Sepudi 3 paket, dan Kepulauan Masalembu 2 paket. “Tetapi sudah ada 1 paket umum yang telah selesai yaitu di Pulau Masalembu, bagi lainnya masih belum ada yang bisa dikerjakan. Karena terkendala itu, tidak ada pengangkutan material, akibat kelangkaan BBM,” terangnya.

Sedangkan untuk proyek di wilayah daratan, ada se-

bagian yang sudah tuntas dikerjakan, tetapi itu tidak keseluruhan, bahkan ada juga yang belum selesai. Karena itu merupakan hotmix sehingga AMP (Asphalt Mixing Plant) yang digunakan harus mendatangkan dari luar Madura, karena untuk Sumenep sendiri masih belum memiliki AMP. “Jadi ya agak lama juga, karena disini tidak ada AMP, akhirnya masih bergantung dari luar, sebab yang ada di Madura hanya Pamekasan dan Bangkalan. Sedangkan dua daerah itu juga memiliki pekerjaan sendiri yang harus diselesaikan. Kalau pengerjaan hotmix yang Sumenep masih tertunda, nunggu pesanan AMP yang akan dikirim,” imbuh Edy. Sementara untuk keseluruhan, proyek Dinas PU Bina Marga di Sumenep sebanyak 255 paket, dengan dana Rp 76 milyar lebih, yang meliputi wilayah daratan sebanyak 57,6%, dan wilayah kepulauan sebanyak 18,61%.

Sejak tiga bulan yang lalu wilayah kepulauan mengalami krisis BBM, bahkan harga bahan bakar minyak mencapai 20 sampai 25 ribu perliternya. Itu terjadi diseluruh wilayah kepulauan seperti, Masalembu, Kangean, Raas, Sepudi dan Sapeken. Kelangkaan tersebut terjadi, karena para pemilik rekom hingga saat ini masih tidak menebus rekomnya. Selain itu, upaya Pemkab Sumenep tidak berupaya serius karena regulasi distribusi BBM hanya mengharapkan diskresi BPH Migas untuk mengamankan beberapa tersangka pemberi rekom yang menyalahi qouta peruntukan BBM. (edy/athink/mk)

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang

Rp.

350 PERBULAN

.000

SUMENEP – Polsek Pragaan sudah lebih seminggu menangani pembunuhan yang mengakibatkan tewasnya Mujahri (55), warga Desa Sentol Daya, Kecamatan Pragaan. Namun, hingga kini polisi masih belum bisa mengungkap siapa pelaku penganiayaan tersebut.

Penyebab belum terungkapnya identitas pelaku, karena polisi hingga kini masih kesulitan mendatangkan saksi. Sehingga, polisi kesulitan untuk menentukan siapa tersangka penganiayaan tersebut.

Kapolres Sumenep AKP. Marjoko melalui Kapolsek Pragaan AKP La Bunga mengakui kasus tersebut belum ada perkembangan yang berarati. Identitas pelaku penganiayaan masih misterius. ”Sampai saat ini belum ada perkembangan,” katanya.

Dikatakan, saat ini pihaknya hanya memiliki barang bukti, yakni celurit, tali, sarung, sandal dan beberapa barang bukti lainnya seperti pelepah pohon siwalan. ”Untuk sarung adalah milik korban, seSaksi itu adalah dangkan untuk celurit diduga milik kunci utama, jadi pelaku penganiayaan.” Terangnya. kalau tidak ada Lebih lanjut dia mengatakan, saksi itu masih pihaknya saat ini kesulitan untuk memerlukan mendatangkan saksi yang mengetahui kasus tersebut. Sehingga, pemahaman yang pihaknya belum bisa melangkah lebih dalam lagi pada tindakan yang selanjutnya, dan perlu dilakukan penyelidikan lebih dalam lagi. ”Saksi itu adalah kunci utama, jadi kalau tidak ada saksi itu masih memerlukan pemahaman yang lebih dalam lagi,” tambahnya.

Walaupun demikian, pihaknya terus melakukan upaya untuk mengungkap kasus tersebut. Termasuk dengan menempatkan anggota kepolisian di lokasi penganiayaan. Dalam waktu dekat, katanya, untuk menetapkan tersangka tidak mungkin.

Berdasarkan dari penyelidiakan sementara, pembunuhan diduga dilakukan dua orang. Namun, kasus ini masih dalam pengembangan. Termasuk motifnya.

Mujahri meninggal akibat penganiayaan yang dilakukan orang tak dikenal, Sabtu (21/9). Laki-laki yang bekerja sebagai penjual siwalan itu ditemukan dalam kondisi sekarat di pinggir jalan desa di Dusun Sabidek, desa, pukul 07.30 pagi.

Syamsuri, menantu korban, berharap polisi segera mengusut kasus tersebut hingga pelaku pembunuhan bisa tertangkap.

Sehingga, kejadian tersebut tidak terulang kembali. ”Saya harap polisi bisa segera mengungkap pelaku pembunuhan,” jelasnya.

Apalagi, lanjutnya, pihak kepolisian sudah memiliki barang bukti berupa tali yang dibuat mengikat bapaknya. Dengan berbekal itu dia yakin polisi mampu mengungkap kasus tersebut. ”Polisi kan sudah memiliki barang bukti, sehingga bisa segera ditindak lanjuti,” ucapnya. (edy/mk)

PASAR ANOM

Pemerintah Diminta Segera Melanjutkan Pembangunan SUMENEP- Forum Komunikasi Mahasiswa Sumekar (FKMS) meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep, untuk segera melanjutkan pembangunan Pasar Anom Baru. Sudah terlalu lama para pedagang di pasar anom menderita dan berdagang serampangan. Sehingga, pemerintah segera melanjutkan pembangunan itu agar para pedagang merasa nyaman dan enak dalam berdagang.

Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sumekar (FKMS) Kabupaten Sumenep Eko Wahyudi mengatakan, pemerintah sudah harus memikirkan bagaimana caranya pembangunan pasar anom itu dilanjutkan. “Kasihan para pedagang di pasar anom yang sudah lama menginginkan kenyamanan dalam berdagang.

Sudah terlalu lama mereka menderita dan berdagang penuh sesak,” katanya, Minggu (29/9) kepada Koran Madura Dia menambahkan bahwa pemerintah sudah tak bisa berkelit lagi dan selalu mencari alasan ketika ditanya soal kelanjutkan pembangunan itu. Mencari alasan dengan dalih sengketa sudah tak berlalu lagi, sebab persengketaan pembangunan pasar anom antara pemkab dan pihak pemborong sudah selesai. “Pemborong sudah bersedia mengembalikan kelebihan anggaran sebesar Rp 800 juta. Sehingga tak punya alasan lagi untuk tidak melanjutkan pembangunan pasar anom,” jelasnya.

Eko berharap ketika pemerintah hendak melanjutkan pembangunan pasar anom tersebut, jika masih menjalin kerja sama dengan pihak rekanan lagi, maka penting menjadi PR adalah mencari rekanan yang profesional dan proporsional, agar sengketa itu tidak terulang kembali. “Sebab yang menjadi korban adalah para pedagang. Bayangkan, sejak 2007 lalu hingga sekarang, pembangunan itu mangkrak, dan imbasnya adalah para pedagang,” pungkasnya.

Tetapi Eko berharap, bukan investor asing yang menggarap kelanjutan pembanguna pasar anom. “Sebab, biasanya investor asing itu tidak mau rugi ada sistem bagi hasil. Sehingga nantinya pemkab bisa bayar upeti ke mareka. Jika memang punya ikhtiar untuk membangun pasar yang pro terhadap para pedagang pemkab harus belajar mandiri dan tidak membebek kepada pihak asing,” tandasnya. (sym/mk)

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081235249119 (ARI)

SUMENEP

Banyak Tanaman Mati

BUDAYA

90 Persen Berprofesi Perajin Batik Tulis

Hasil Panen Turun Hingga 50 Persen SUMENEP – Kekeringan air di beberapa daerah di Kabupaten Sumenep menyebabkan puluhan hektare tanaman mati. Di Desa Kacongan, Kecamatan Kota, puluhan hektare tanaman kacang mati.

Sedangkan di Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, puluhan hektare tanaman cabai banyak yang mati.

Selain karena kekurangan air, juga disebabkan serangan hama walang sangit. Para petani di daerah tersebut mengaku mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.

“Kami juga kebingungan.

Selain tanaman pertanian kekurangan air juga diserang hama sangit,” kata Sumawi, petani asal Desa Kacongan, Minggu (29/9).

Serangan hama tersebut, katanya, membuat hasil panen petani di Desa Kacongan berkurang hingga 50

11

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO. 0209 | TAHUN II

persen. “Jika di tahun lalu kami bisa memanen hingga 2,5 kuintal dalam satu musim tanam. Kini berkurang menjadi satu kuintal,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Akmo (57), petani cabai asal Desa Langsar. Ia mengatakan, tidak pernah memperkirakan kalau dirinya akan mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. “Saya tidak pernah berpikir setiap tahunnya akan mengalami kerugian seperti ini. Saya hanya panen satu kali, harusnya 3

sampai 4 kali. Karena kurang air, cabai ini kering lalu mati,” tuturnya.

Kekurangan air yang terjadi di desanya, menurutnya, sudah setiap tahun. Pada tahun-tahun sebelumnya masih bisa memanfaatkan penampungan, namun kali ini tidak.

Setelah musim penghujan habis, dia kesulitan mencari air. Menurutnya mustahil, memanfaatkan bantuan air dari pemerintah untuk menyiram tanamannya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumenep sampai saat ini belum memiliki skema penanganan tekhnis menghadapi meluasnya kekeringan yang terjadi di Kabupaten Sumenep. Ketua BPBD Fadillah mengatakan, data daerah kekeringan biasanya dilaporkan dari kecamatan,

dan selama ini belum ada laporan tentang hal itu.

Ia pernah mengatakan, program untuk antisipasi wilayah yang dilanda kekeringan baru dropping air, bantuan tandon, juga jeriken.

Belum menyentuh kepada program lain seperti pembuatan pompa dam, penyulingan air bersih atau river osmosis.

Pantauan Koran Madura, serangan hama walang sangit ini membuat tangkai buah kacang hijau mengecil dan berlubang, serta menyebabkan tangkai kacang hijau mengering lalu perlahan tanaman kacang hijau mati.

Serangan hama ini diduga akibat cuaca yang tidak labil.

Sebab, sebelum musim kemarau tiba cuaca di wilayah Sumenep tidak menentu.

Suhu panas yang kelewat ta-

jam, disertai angin kencang sangat berpotensi menjadi pemicu mewabahnya serangan hama walang sangit.

Saat ini, berdasarkan data yang ada, sebanyak 26 desa di 10 kecamatan di daratan yang mengalami kekeringan kritis. BPBD Sumenep, masih akan mengupayakan daerah di wilayah daratan yang sudah kritis itu untuk disuplai air bersih. Namun 11 titik di kepulauan yang juga dilanda kekeringan, masih belum tersentuh tangan pemerintah.

Para petani berharap, pemerintah melalui dinas terkait turun ke lapangan, guna membantu mengatasi kekeringan tersebut. Sebab jika tidak segera diatasi, maka dikhawatirkan hama walang sangit tersebut meluas ke desa lain. (athink/mk)

SUMENEP - Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto, cukup populer dikalangan pencinta batik. Sekitar 90 persen masyarakatnya berprofesi sebagai perajin batik tulis. Hampir di setiap rumah, setiap harinya, warga membatik. Informasinya, aktivitas itu berlangsung sejak nenek moyang.

Para perajin batik tulis umunya kaum perempuan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Mukmina, misalkan, meski umurnya sudah tidak lagi muda, ia masih semangat beraktivitas menjadi perajin batik tulis. Aktivitas itu digeluti sejak umur 15 tahun.

“Ceritanya, konon kedua orangtua saya juga melanjutkan dari nenek dan begitu seterusnya, sehingga aktivitas ini menjadi warisan yang terus saya lestarikan. Lagi pula aktivitas ini penghidupan keluarga saya,”. Katanya sambil membatik saat ditemui Koran Madura, Sabtu (29/9).

Taufan, pengusaha Batik Tulis Al Barokah, mempekerjakan puluhan orang untuk memenuhi permintaan. “Saya mampu mempekerjakan sebanyak 75 orang (untuk) memproduksi batik tulis dengan aneka ragam motif. Sedangkan omset perhari sekitar Rp 10 juta,“ kata Taufan sambil menunjukkan para pekerjanya yang tengah memproduksi batik tulis.

Hasil kreasinya, lanjutnya, tidak hanya dipasarkan di dalam negeri tapi juga ke manca negara. ”Seringkali melalui temen di Sidoarjo, warga asing memborong batik tulis di sini. Di antaranya warga asing asal negara Jerman, Belanda, Prancis bahkan yang paling banyak memborongnya warga asal Malaysia,” paparnya.

Ia pernah mendapat penghargaan dari pemerintah. “Barubaru ini mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo, sebagai ikon batik terbaik se-Jatim,” katanya.

Taufan menambahkan, saat ini tengah mendesain batik tulis persiapan hari jadi Sumenep. Motif ini khusus dirancang mengambil ikon budaya Sumenep dengan gambar labeng mesem, bunga teratai dan taman sare. “Untuk hari jadi Sumenep, pemerintah setempat meminta secara khusus didesain mengambil tema kerajaan Sumenep, seperti gambar labeng mesem,dan taman sare,” katanya.

Ia juga seringkali membuat batik tulis seragam dinas pemerintah, khususnya di daerah Jawa Timur. Bahkan Kabupaten Sidoarjo 80 persen seragam dinasnya hasil buatannya.

“Harga batik tulis, dari harga Rp 25 ribu hingga Rp 2 juta perpotong. Setiap potong kain batik tulis sepenjang 2 meter persegi,” pungkasnya. (sai/mk)

TARGET AKHIR 2013

Perda Migas Belum Final

KERING KERONTANG. Seorang warga bersama anaknya melintas di areal tambak yang kering di Galesong Selatan, Sabtu (28/9). Sejumlah tambak di daerah tersebut mengalami kekeringan akibat musim kemarau, meyebabkan para nelayan tambak beralih menjadi tukang ojek. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi musim kemarau tahun ini hingga akhir 2013.

RAPERDA PENYERTAAN MODAL

Fraksi Anggap Argumentasi Bupati Nihil SUMENEP - Delapan Fraksi DPRD menganggap penyampaian nota penjelasan bupati mengenai raperda penyertaan modal sebagai mentor yang mempengaruhi suhu politik bagi semua fraksi. Sebab, inisiatif yang muncul karena penolakan bupati tersebut dianggap mencederai hubungan antar lembaga di DPRD. Sri Endang Rahayu, menganggap perdebatan yuridis disandarkan kepada argumentasi tanpa makna. Sebab dengan menyandarkan argumentasi kepada perda akan berakibat kepada kesesatan hukum. “Kami hanya ingin tekankan, atas nama kehangatan persahabatan dan persaudaraan, persoalan ini tidak menyisakan residu poli-

tik,” kata, ketua Fraksi Golongan Karya ini, Sabtu (28/09) malam, usai rapat paripurna di Kantor DPRD Sumenep.

Pihaknya, hanya menginginkan analisis secara utuh dan keterlibatan setda yang membidangi hukum. Proses legislasi sebagai tahapan inti dari lahirnya peraturan daerah perlu dipahami ke akarnya. Karena itu, bupati tidak melewati penjabaran nomerik terkait jumlah yang sudah ada. Sehingga raperda penyertaan modal itu, dapat diperhatikan dari semua perspektif. Dari aspek konsideran, asumsi bisnis dan relevansi politik sebagai pemangku kebijakan.

“Bupati telah menjadikan perda nomer 11 tahun 2012

sebagai dasar penangguhan pembahasan raperda inisiatif ini,”ungkapnya.

Dwita Adriani dari Fraksi PAN, menilai bahwa frase hukum perda nomor 11 tahun 2012 pasal 5 ayat 2 sebagai pasal yang resiprokal dengan pasal sebelumnya, pasal 4 hurup D, yang berbunyi penempatan modal pada pihak ketiga. “Menyandingkan perda nomer 15 tahun 2013 tentang penyertaan modal kepada PD Sumekar dan Perda nomor 11 tahun 2012, tentang penyertaan pihak ketiga itu, tidak koheren,”paparnya.

Dia menjelaskan, masing-masing perda memiliki nuansa yang berbeda. Sebab dari perda yang berbeda, tercantum runtutan modal yang

diberikan. Untuk tahun 1968, modalnya 1 juta, tahun 1970 3 juta, pada tahun 2000 naik lagi jadi 50 juta. Sementara, sandaran bupati pada perda nomer 11 tahun 2012, menurut Dwita, tidak mencantum besaran nominalnya.

Hal senada juga tidak jauh berbeda dari keenam fraksi lainnya. Raperda inisiatif tersebut tetap penting dilanjutkan pembahasannya antara Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Eksekutif, baik hasilnya berbentuk perubahan maupun ratifikasi. Pernyataan bupati yang tertuang dalam notulen penolakan pembuatan raperda baru, kepada pihak legislatif.

“Pernyataan bupati kami nilai memang keluar dari tradi-

Advertorial

Simpedes BRI Menggelar Pesta Rakyat SUMENEP - Simpedes Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumenep menggelar pesta rakyat, Sabtu (29/9) malam di lapangan Giling kabupaten setempat. Pesta rakyat diawali dengan pawai budaya pada Jumat siang. Dan beberapa kebudayaan Madura menambah suara meriah acara tersebut.

Menjelang pengundian dengan bertabur tabungan hadiah, suasa menjadi kening. Nasabah yang hadir pada malam itu bertanyatanya ingin tahu siapa yang beruntung akan membawa pulang hadiah pertama mobil Suzuki APV. Ternyata, pemenang mobil itu atas nama Istiqomah dari unit BRI kepulauan Kangean, sedangkan hadiah dua motor roda tiga VIAR diraih oleh Subaidah dari unit BRI kecamatan Bluto dan disusul oleh Bambang Karyanto dari unit BRI kota Sumenep.

Pimpinan Cabang BRI Sumenep Agus Ahdiyat menyampaikan bahwa kegiatan

Pesta Rakyat Simepedes merupakan suka cita BRI berbagi dengan masyarakat. Pada kesempatan itu, BRI kembangkan budaya dan ekonomi lokal setempat dengan harapan bisa kedepan memberikan kontribusi yang lebih banyak. “ Harapannya, masyarakat lebih meningkatkan lagi tabungannya sehingga kita lebih banyak lagi memberikan sumbangan dalam bentuk kredit sehingga perekonomian di pedesaan semakin meningkat.

Saat ini, pelayanan bank BRI Sumenep dikembangkan ketingkat kecamatan, bahkan sampai wilayah kepulauan. Se-Kabupaten Sumenep. Ia menyebutkan ada 11 unit kantor BRI, dua di antaranya di Pulau Kangean dan Sepudi. Kedepan, terangnya, pihaknya akan mengembangkan unit atau teras BRI ke seluruh kecamatan untuk memberikan layanan lebih mudah ke masyarakat. (sym/adv)

si etis sebagai kolega institusi yang setara, antara legislatif dan eksekutif. Penyertaan modal harus disertai pertimbangan visibility bussnies, bukan konsolidasi politik,” ungkap, wakil ketua Fraksi PDIP, Bambang Prayogi.

Sebelumnya, Prakarsa usulan legislatif mengenai Raperda Tambahan Penyertaan Modal Pemkab Sumenep Kepada PD Sumekar, ditolak tegas dalam nota penjelasan bupati karena raperda tersebut dianggap absah dan tinggal merealisasikan penyertaan modal yang memang telah dianggarkan di APBD tanpa menunggu pansus, ataupun pembahasan kembali pada peraturan daerah (perda) yang sudah ada. (athink/mk)

SUMENEP- Rancangan Peraturan Daerah Migas yang saat ini masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) teracam molor. Pasalnya, hingga hari ini perda yang diproyeksikan khusus mengatur tata kelola migas di Kabupaten Sumenep masih belum selesai dibahas.

Beberapa waktu lalu saat Perda Migas disetujui akan dibahas, komisi B sebagai komisi yang khusus membahas itu menargetkan selesai akhir tahun 2013. Namun, hingga saat ini perda migas itu masih belum selesai dibahas. Beberapa waktu lalu, sempat dipertanyakan oleh puluhan mahasiswa tentang keseriusan komisi B dalam membuat perda migas tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep Sukarnaedi mengatakan, Perda Migas hingga saat ini masih belum final.

Sebab, pihaknya masih fokus pada pembahasan perda lain. “Jadi, sampai saat ini masih belum final soal Perda Migas, tetapi sudah mulai dibahas di komisi B, karena ini memang inisiatif DPRD,” katanya, Minggu (29/9) kepada Koran Madura.

Dia menambahkan, pembahasan lebih lanjut tentang Perda Migas tersebut akan dilanjutkan pasca pembahasan Pansus tentang Perda Penyertaan Modal dan Terumbu Karang. “Kami masih fokus ke dua perda tersebut dulu, baru setelah itu akan kami lanjutkan pembahasan tentang Perda Migas,” lanjutnya.

Ketika disinggung terkait desakan mahasiswa, Sukarnaedi memang mengusahakan selesai sesuai target. “Sebenarnya memang hendak didahulukan, tetapi menurut hemat para anggota dewan, yang mendesak untuk dibahas adalah penyertaan modal dan terumbu karang,” terangnya.

Disinggung lebih jauh tentang target akhir tahun ini, Politisi PKB tersebut optimis tidak akan molor. “Insya Allah tidak akan molor, sebab dalam satu minggu ini, dua perda yang mendesak dibahas ditarget selesai minggu ini. Setelah itu langsung melanjutkan ke pembahasan Perda Migas,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Imam Syafi’ie berharap, DPRD segera menyelesaikan perda migas tersebut. Sebab perda tersebut sudah lama mubazir. “Padahal, perda itu sangat penting untuk segera diselesaikan, agar para perusahaan migas yang masih nakal itu bisa ditertibkan. Terutama soal izin,” katanya, Minggu (29/9).

Dia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, PMII akan melakukan hearing dengan komisi B terkait Perda Migas. “Kami ingin tanya alasan rasionalnya kenapa Perda Migas itu masih belum diselesaikan. Padahal itu sangat penting, agar para perusahaan migas itu tidak serta merta pulang pergi tanpa aturan. Paling tidak, Perda Migas yang beroperasi memili kantor di Sumenep. Masalah beroperasi di Sumenep, kantornya di Surabaya, ini kan tidak etis namanya,” tegasnya.

Menurut Imam, sebenarnya ingin Senin (hari ini, red.) ini akan melakukan hearing. Tetapi untuk Senin ini kata Imam masih melakukan audiensi ke Mapolres terkait mangkraknya beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Sumenep. (sym/mk)

IKLAN BARIS Warung Makan

PUTRA RONGGOLAWE

12

PAMEKASAN

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO.0209| TAHUN II

BUDAYA

Bupati: Peniadaan Karapan Sapi Sesuai Kesepakatan

HARGA HEWAN KURBAN. Pedagang menggiring sapi dagangannya untuk dibawa ke pasar hewan di Desa Padelegan, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Menjelang Idul Adha, harga sapi untuk kurban terus mengalami kenaikan sekitar Rp 400 ribu - Rp 750 ribu per ekor.

Rekrutmen CPNS Jalur Khusus Menunggu Hasil Tes PAMEKASAN - Kuota dan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur khusus 2013, di Kabupaten Pamekasan, masih belum ada kepastian.

Dari 1.443 Tenaga Harian Lepas (THL) kategori dua (K2) belum ada kepastian apakah akan direkrut secara keseluruhan atau hanya sebagian.

Kepala Sub Bidang Data, Formasi, dan Pengembangan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan, Abdul Malik mengatakan penentuan kuota CPNS yang akan diangkat menjadi PNS masih menunggu hasil tes terhadap semua THL K-2. Demikian juga dengan formasi yang akan diisi.

Menurutnya, para THL ini nantinya akan mengikuti tes pada 3 November 2013, bersamaan dengan pelaksanaan tes CPNS jalur umum. Dari

hasil tes itu akan ditentukan jumlah THL yang akan diangkat sebagai CPNS. “Kalau THL ini pemberlakuannya beda. Mereka harus mengikuti tes terlebih dahulu, baru ditentukan berapa jumlah yang akan diangkat. Materi tes hampir sama dengan umum, cuma ada kompetensi khusus yang harus dipenuhi.

Kalau (jalur) umum cuma kompetensi dasar, seperti wawasan kebangsaan dan sebagainya,” katanya.

Dia menjelaskan para THL K-2 yang ada di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pamekasan harus melakukan validasi data sebelum mengikuti tes. Vali-

dasi data ini dimulai hari ini (Senin, 30/9) sampai Jumat (4/10) mendatang. Mereka diwajibkan datang sendiri ke Kantor BKD setempat sesuai jadwal yang diedarkan ke masing-masing SKPD. Sementara itu, verifikasi berkas pelamar CPNS melalui jalur umum sudah selesai dilakukan. Dari 1.600 pelamar lebih, sebanyak 1.265 dinyatakan memenuhi syarat.

Sedangkan sisanya ditolak karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Pelamar yang lolos maupun dinyatakan TMS sudah diberitahukan kepada masing-masing pelamar melalui cap pos.

Mereka yang dinyatakan TMS umumnya karena dua faktor yaitu, faktor ijazah dan usia. Ijazah yang mereka lampirkan tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan usianya diatas 35 tahun.

Menurut Abdul Malik, pelamar yang usianya diatas 35 tahun sebenarnya bisa diterima sebagai peserta CPNS dengan syarat harus melengkapi persyaratan pendukung berupa pengalaman kerja minimal 5 tahun pada 17 April 2002. Hal ini harus dibuktikan dengan SK pengangkatan yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Adapun formasi CPNS jalur umum yang akan direkrut tahun ini sebanyak 50 orang. Meliputi 43 untuk guru kelas dan 7 orang tenaga guru produktif yaitu guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 50 formasi guru kelas untuk SD dan guru SMK yang akan direkrut tahun ini harus memiliki ijazah strata satu (S-1).

Peroleh kuota CPNS untuk formasi guru ini masih

ANTISIPASI TERORIS

KAMPANYE

PAMEKASAN - Petugas kepolisian dari jajaran Polres Sampang, Madura, Jawa Timur, mengamankan seorang pengemudi mobil Honda Jazz bernomor polisi P 1114 VG yang ketahuan membawa senjata api rakitan.

Pengemudi yang tertangkap petugas membawa senjata api jenis airsoftgun itu mengaku bernama Jony. Kepada petugas, pria ini mengaku senjata yang dibawanya hanyalah jenis senjata olahraga, bukan senjata yang biasa digunakan polisi dan TNI. Petugas juga mengamankan peluru di mobil Jony.

“Biasanya jenis senjata

PAMEKASAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, melarang para calon legislatif memasang alat peraga kampanye berupa gambar dan baliho untuk mempromosikan dirinya.

“Larangan memasang alat peraga kampanye berupa gambar dan baliho bagi para caleg ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh KPU pusat,” kata komisioner KPU Pamekasan Agus Kasianto.

Menurut Agus, bagi para caleg yang hendak memasang alat peraga, sebaiknya berkoordinasi dengan partai politik yang mengusungnya. Sebab dalam ketentuan itu, partai politik juga dibatasi memasang alat peraga kampanye.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, caleg hanya boleh memasang nama dan gambar wajahnya pada alat peraga itu melalui parpol.

Misalnya, sambung Agus, parpol memasang semua nama dan gambar caleg di dapil (daerah pemilihan) tententu, dan bukan hanya seorang diri saja.

Agus tidak menjelaskan secara detail alasan pelarangan alat peraga kampanye caleg berupa gambar dan baliho itu, karena menurutnya itu sudah menjadi ketentuan

Sopir Membawa Senpi itu Bernama Jony

airsoftgun tidak boleh dibawa perorangan dan oleh karenanya Saudara terpaksa kami data dulu ke Mapolres Sampang,” kata Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Sampang Kompol Imam Irianto.

Pemilik senjata api airsoftgun ini sempat mengaku kenal dengan pejabat di Polda Jatim. Namun petugas tetap mengamankan Jony ke Mapolres Sampang.

Mobil yang digunakan Jony juga bekas tertabrak dan ringsek pada bagian depan dan belum diperbaiki.

Menurut Kabag Ops, operasi yang digelar petugas gabungan Polres Sampang dan

TNI itu sengaja digelar, karena akhir-akhir ini sering terjadi pembunuhan dengan menggunakan senjata api.

Sebanyak 50 orang personel gabungan diterjunkan dalam operasi itu. Dalam operasi yang dipimpin langsung Kabag Ops Polres Sampang Kompol Imam Irianto itu mulai pukul 22.00 WIB dan berakhir pada pukul 00.10 WIB, Minggu dini hari.

Selain senjata api, yang juga menjadi sasaran operasi cipta kondisi yang digelar polres di perbatasan Kota Sampang ini juga senjata tajam, narkoba, dan bahan peledak. (ant/rah)

jauh dari kebutuhan. Sebab kekurangan guru di daerah itu mencapai 852 guru. Meliputi guru SD sebanyak 598 guru. Terdiri dari guru kelas sebanyak 517, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) 36, serta guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 45. Selanjutnya tingkat SMPN sebanyak 101, SMAN 38 guru dan kekurangan guru di SMKN mencapai 115 guru.

Abdul Malik menambahkan metode tes CPNS melalui jalur umum maupun khusus akan menggunakan LJK. Sebab Pamekasan belum siap untuk melaksanakan tes dengan computer assisted test (CAT). Metode tes dipilih, karena Pamekasan tidak memiliki sarana-prasarana pendukung utamanya ketersediaan komputer dan server. (uzi/muj/rah)

PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengatakan kebijakan pemerintah meniadakan karapan sapi Piala Bergilir Presiden RI 2013 berdasarkan kesepakatan pemkab di Madura dengan Pemprov Jatim guna menghindari tindak kekerasan terhadap hewan tersebut.

“Jadi, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah empat kabupaten di Madura dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar karapan sapi tanpa kekerasan,” kata Achmad Syafii di Pamekasan, Jumat.

Bupati mengemukakan hal itu menanggapi kebijakan Gubernur Jatim yang meniadakan pelaksanaan karapan sapi Piala Bergilir Presiden RI 2013, karena masih menggunakan pola kekerasan, yakni dengan cara menggarukkan paku ke pantat sapi.

Pola kekerasan semacam itu dinilai oleh pemerintah merupakan cara-cara sadis dan tidak berprikehewanan.

Apalagi karapan sapi dengan cara-cara kekerasan itu juga diprotes keras oleh para ulama di empat kabupaten di Madura, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Silaturahim Ulama Pondok Pesantren Madura (Basra).

Para ulama dari berbagai organisasi keagamaan ini menilai selain melanggar ketentuan hukum Islam, karena melakukan penyiksaan hewan secara keji, praktik karapan sapi dengan pola kekerasan itu juga melanggar ketentuan hukum positif.

“Tapi pemerintah kabupaten akan terus mengupayakan berkomunikasi dengan pemilik sapi karapan agar bisa memahami ketentuan itu,” kata Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

Selain itu, sambung dia, pihaknya juga akan melakukan pendekatan persuasif ke berbagai pihak, khususnya para pemilik sapi.

“Aspirasi yang berkembang di kalangan pemilik sapi karapan akan kita perhatikan. Pemerintah tentunya menginginkan agar karapan sapi sebagai hazanah budaya tradisional di Madura ini tetap lestari,” katanya menjelaskan.

Usulan menghapus praktik kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi ini mulai gencar disuarakan oleh para pecinta hewan, kalangan budayawan, dan ulama Madura sejak 2010.

Tahun 2011, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) IV Pamekasan selaku penanggung jawab kegiatan pelaksanaan tahunan lomba karapan sapi di Pulau Garam itu berupaya menghapus praktik kekerasan tersebut dengan menyosialisasikan kepada para pemilik sapi karapan, namun tidak terlaksana. Ketika itu, karapan sapi tetap menggunakan “rekeng”.

Pada tahun 2012, akhirnya karapan sapi Piala Presiden RI terpecah menjadi dua, yakni menggunakan kekerasan dan karapan sapi tanpa kekerasan. Karapan sapi Piala Presiden 2012 terpecah menjadi dua, karena pertimbangan politik Gubernur Jatim Soekarwo.

Karapan sapi Piala Bergilir Presiden RI dengan kekerasan digelar di Lapangan Kerap Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, sedangkan karapan tanpa kekerasan di lapangan Stadion RPH Moh Noer, Kabupaten Bangkalan.

Kepala Bakorwil IV Pamekasan Edy Santoso menyatakan selanjutnya untuk pelaksanakan Karapan Sapi Piala Presiden 2013 dan tahun-tahun berikutnya akan dilaksanakan dengan tanpa kekerasan dengan tujuan untuk mengembalikan citra karapan sapi Madura sebagai khazanah budaya bangsa yang patut dibanggakan.

Kendatipun pemerintah telah menetapkan pelaksanaan karapan sapi Piala Bergilir Presiden 2013 tanpa kekerasan, akan tetapi pada praktiknya, seleksi pasangan sapi karapan di tingkat kecamatan masih menggunakan pola kekerasan, sehingga pelaksanaan karapan sapi tanpa kekerasan diperkirakan tidak akan terlaksana.

Atas dasar itulah, maka pemerintah lalu meniadakan gelar Piala Bergilir Presiden RI 2013, apabila pemilik sapi karapan tetap menggunakan pola kekerasan. (ant/rah)

Caleg Dilarang Pasang Alat Peraga KPU pusat.

“Alasan pastinya sampai

saat ini kami belum tahu.

Sebab kami di daerah hanya

menjalankan ketentuan saja dan yang membuat peraturan ini kan KPU pusat,” katanya menjelaskan.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, caleg hanya boleh memasang nama dan gambar wajahnya pada alat peraga itu melalui parpol.

Selain pelarangan itu, peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 itu juga mengatur pembatasan penggunaan alat peraga untuk setiap partai peserta pemilu. Pembatasan itu hal jumlah, ukuran, maupun ruang publik untuk memasang alat peraga.

Untuk masing-masing kecamatan, jumlah alat peraga kampanye pada masingmasing partai politik yang diperbolehkan hanya 2 buah dengan ukuran 2x3 meter.

“Kami berharap pengurus partai politik dan para caleg bisa mentaati ketentuan ini,” kata Agus Kasianto. (ant/rah)

PAMEKASAN

13

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO.0209| TAHUN II

PENDIDIKAN

Mahasiswa STAIN Ditarget Bekerja Sebelum Wisuda

PAMEKASAN - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan menargetkan mahasiswanya bisa bekerja sebelum diwisuda.

Sehingga setelah mendapatkan gelar sarjana, para lulusan STAIN itu tidak kebingungan untuk mencari kerja.

Wakil Ketua II STAIN Pamekasan, Achmad Muhlis mengatakan untuk mencapai target itu, perguruan tinggi Islam milik pemerintah tersebut memberikan pendidikan kewirausahaan kepada mahasiswanya, terutama yang memasuki semester akhir.

Pendidikan wirausaha itu tidak termasuk mata kuliah kewirausahaan yang ada di masing-masing jurusan. “Kami juga mengadakan seminar kewirausahaan dengan mengundang pengusaha sukses sebagai nara sumber,” katanya.

Hasilnya, kata Muhlis, dari 459 mahasiswa yang

diwisuda pada tahun ini, sebagian besar sudah bekerja. Mereka tidak saja bekerja pada sektor formal, namun ada juga yang memiliki pekerjaan sampingan berupa usaha di sektor non formal.

Langkah lain yang akan dilakukan oleh pimpinan STAIN, dengan memaksilmalkan kegiatan organisasi intra kampus, yang berhubungan dengan olah potensi mahasiswa. “Kami disini memiliki radio yang bisa dimanfaatkan para mahasiswa, dalam rangka peningkatan kemampuannya,” kata Muhlis.

Sementara itu, sebanyak 459 mahasiswa di perguruan tinggi tersebut mengikuti wisuda. Mereka merupakan mahasiswa dari lima Program Pendidikan (Prodi) yakni Pendidikan Agama Islam (PAI) 224 orang, Prodi Bahasa Arab (PBA) 37 orang, Tadris Bahasa Inggris (TBI) 144 orang, Hukum Perdata Islam 37 orang, dan Perbankan Sya-

riah (PBS) 14 orang.

“Untuk Prodi Perbankan Syariah, tahun ini merupakan wisuda pertama. Tapi dia wisudawan di prodi tersebut, sudah bekerja di bank,” terang Ketua Panitia Wisuda, Siswanto.

Ketua STAIN Pamekasan, Taufiqurrahman berharap para lulusan perguruan tinggi yang dipimpinnya bisa memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan masyarakat.

Saat ini, kata dia, pimpinan STAIN tengah berjuang untuk alih status dari sekolah tinggi ke institut.

“Tahap pertama ke institut. Nanti target kami menjadi universitas,” ujarnya.

Targetnya, di akhir 2014 nanti, alih status itu sudah bisa dilakukan. Saat ini, pihaknya masih melengkapi berbagai persyaratan, diantaranya penyediaan tanah seluas 10 hektar untuk pengembangan kampus. (awa/muj/rah).

PDAM

Krisis Air Masih Belum Teratasi

MANFAATKAN AIR KOTOR. Seorang ibu mencuci pakaian di sungai yang airnya mulai kotor, di Desa Blumbungan, Larangan, Pamekasan, Jatim.

Pada musim kemarau seperti saat ini, sebagian besar warga di Madura kesulitan mendapatkan air bersih.

Ada Bau Korupsi di SMPN 1 PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan menyatakan sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan mendalam atas dugaan penggelapan uang sekolah oleh kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pademawu, IK. Kepala Disdik Pamekasan, Yusuf Suhartono mengatakan tim bentukannya itu sudah mulai melakukan penyelidikan dengan melakukan klarifikasi (meminta penjelasan) sejumlah guru di sekolah tersebut.

Bahkan, penyelidikan mendalam (investigasi) itu

sudah memperoleh hasil dan sudah dilaporkan kepala Bupati setempat, Achmad Syafii. Sayangnya, ia tidak menjelaskan hasil investigasi tersebut.

“Tim sudah bekerja dan hasilnya sudah dilaporkan ke Bupati,” kata Yusuf Suhartono.

Yusuf mengatakan akan memberi tindakan tegas terhadap oknom kepala sekolah tersebut jika terbukti nakal dan tidak profesional dalam menjalankan tugas. Menurut Yusuf, selain Disdik, kasus tersebut juga ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten yang juga melakukan penyelidikan. Sehingga, sanksi yang akan diberikan bergantung dari rekomendasi Inspektorat.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Disdik Pamekasan, Mohammad Tarsun mengatakan kasus

tersebut dilaporkan sejumlah guru SMPN 1 Pademawu, awal September lalu.

Dalam laporannya, mereka menuding IK menggelapkan uang sekolah dan menilai tidak ada transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), uang seragam siswa baru, uang pembangunan pagar sekolah dan gaji guru yang sudah tiga bulan belum terbayarkan. Sampai saat ini, IK belum bisa dimintai konfirmasinya karena sedang melaksanakan ibadah haji. (awa/muj/rah).

PILEG

KPU Melarang Caleg Kampanye di Masjid

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengingatkan para calon anggota legislatif Pemilu 2014 tidak berkampanye di masjid atau menggunakan fasilitas yang ada di masjid.

“Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tempat ibadah merupakan salah satu tem-

pat yang dilarang digunakan tempat berkampanye,” kata anggota KPU Pamekasan Agus Kasianto.

Selain tempat ibadah, seperti masjid dan mushalla, lokasi lain yang juga dilarang digunakan sebagai tempat berkampanye ialah lembaga pendidikan.

“Dua tempat ini harus steril

dari praktik kampanye, karena memang merupakan tempat terlarang atau bukan kawasan kampanye politik,” kata Agus Kasianto menjelaskan.

Agus mengemukakan hal ini menyikapi adanya keluhan dari masyarakat akan adanya salah seorang calon legislatif dari salah satu partai politik di Pamekasan yang menyebar-

kan brosur di masjid As-Syuhada Pamekasan.

Ia juga meminta agar masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan kepala institusi berwenang, yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) apabila nantinya ditemukan kembali ada caleg yang berkampanye di masjid.

Secara kelembagaan, kata Agus, KPU nantinya akan menyampaikan surat edaran kepada para takmir masjid di Pamekasan agar tidak memperbolehkan siapapun menggelar kampanye dengan menggunakan fasilitas masjid ataupun menaruh spanduk dan baliho caleg di area masjid.

“Kalau di sekolah, kami nanti akan berkirim surat ke Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan agar disampaikan ke masing-masing kepala sekolah yang ada di Pamekasan ini,” kata dia.

Sedangkan, sambung Agus Kasianto, untuk lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag), nantinya akan disampaikan melalui institusi itu.

Tidak hanya lembaga pendidikan dan masjid, kampanye juga dilarang digelar di lembaga pondok pesantren, karena institusi juga masuk kategori lembaga pendidikan. (ant/ah)

PAMEKASAN - Kesulitan air bersih yang melanda sebagian wilayah di Pamekasan sampai kini belum teratasi secara maksimal. Droping air gratis yang dijanjikan pemerintah kabupaten setempat belum bisa dinikmati warga yang berada di daerah kekeringan. Salah satunya, warga yang berada di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Mohammad Zuhri salah satu warga Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan mengatakan sebagian warga di daerahnya yang kebanyakan pelanggan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Pamekasan sangat merasakan dampak kekeringan yang terjadi saat ini. Sebab, para pelanggan itu sudah tidak terurus meski tidak mendapat suplai air selama beberapa bulan terakhir.

“Pelanggan PDAM di sini sudah putus asa karena sudah tidak bisa diharapkan.

Kami sempat diiming-imingi program, sudah disurvei tapi sampai sekrang tidak ada tindaklanjut,” katanya.

Menurut Zuhri, akibat kekeringan itu, warga Desa Ambat terpaksa membeli air bersih untuk mandi dan dikonsumsi dengan harga berbeda. Air mandi seharga Rp 80 ribu pertangki, sedangkan air yang bisa dikonsumsi seharga Rp 90 ribu pertangki.

Sayangnya tidak semua warga bisa membeli air dalam ukuran tangki karena selain tidak punya uang yang cukup, mereka juga tidak memiliki bak penampungan air. Dari kondisi yang terjadi saat ini, kelangkaan air bersih ini menjadi lahan bisnis bagi warga yang tergolong mampu dan memiliki bak

penampungan air. Mereka mengecer air yang dibeli dari tangki itu kepada warga yang tidak mampu seharga Rp 1.

000 per jerigen ukuran 50 liter.

“Kekeringan ini sudah menjadi lahan bisnis, karena daerah kami merupakan kawasan pesisir yang tidak ada sumber mata air. Sementara PDAM sudah tidak mengurus kemacetan aliran air yang sudah berbulan-bulan,” katanya.

Zuhri berharap adanya perhatian serius dari pemerintah setempat untuk meringankan beban masyarakat di daerah itu. Sebab, selama kekeringan berlangsung, tidak ada droping air dari PDAM maupun dari pemerintah setempat.

Sementara itu, pencarian sumber air yang dilakukan Komando Distrik Militer (Kodim) 0826 Pamekasan dengan menggali sumur bersama warga setempat mulai digarap.

Penggalian sumur itu diharapkan bisa menemukan sumber air yang layak konsumsi dan mampu mencukupi kebutuhan warha. Sejauh ini, penggalian sumur di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan masih dilakukan di satu titik.

Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Arm Mawardi Arie Arumbinang mengatakan penggalian sumur itu akan dilakukan di 10 titik di daerah kekeringan di 13 kecamatan se-kabupaten Pamekasan. Saat ini, penggalian masih bersifat survei untuk mencari sumber air yang akan digali.

“Sambil jalan, kami masih survei satu-satu. Rencananya kami gali 10 sumur.

Karena kami yakin, di daerah kering itu ada sumber yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Direktur PDAM Pamekasan Agus Bahtiar mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 5 armada tangki untuk melakukan droping air ke wilayah yang mengalami kekeringan. Hanya saja dirinya belum menerima instruksi dari Bupati setempat, Achmad Syafii untuk melakukan droping.

“Kami ini hanya pelaksana dan sampai saat ini kami belum menerima instruksi. Kalau instruksi, kapan saja kami siap,” katanya.

Ia menambahkan setiap desa yang mengalami kekeringan bisa menyampaikan permintaan air bersih melalui tokoh masyarakat dan kepala desa tanpa dipungut biaya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) menyebutkan sudah terdapat 71 desa di Pamekasan yang dinyatakan mengalami kekeringan.

Lembaga tersebut berencana menyalurkan bantuan air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan.

Dari data yang dirilis BPBD Pamekasan, 71 desa yang mengalami kekeringan itu tersebar di 10 kecamatan, yakni Kecamatan Kadur sebanyak 7 desa, Pegantenan 5 desa, Proppo 8 desa, Pademawu 6 desa, Tlanakan 7 desa, Palengaan 5 desa, Larangan 3 desa, Waru 12 desa, Pasean 6 desa, dan Batumarmar 12 desa.

Dalam data itu, BPBD membagi kasus kekeringan menjadi tiga kategori, yakni kering langka terbatas, kering langka dan kering kritis.

Sementara untuk di Pamekasan lebih banyak kering kritis, yakni berada di 41 desa dan manyoritas desa tersebut berada di wilayah pantura.(uzi/awa/muj/rah)

KESULITAN PENGAIRAN. Petani menimba air di lubang sumur yang sengaja di buat di lahan persawahan Desa Werungotok, Nganjuk, Jawa Timur. Petani setempat sengaja membuat lubang sumur untuk mengumpulkan air karena sulitnya pengairan untuk lahan persawahan mereka di musim kemarau ini.

14

SAMPANG

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO. 0209 | TAHUN II

PERTANIAN

Petani Mengabaikan Sejumlah Pupuk

ILEGAL. Lokasi penambangan batu ilegal di Desa Gunung Maddah, Kecamatan Camplong. Penambangan tersebut mengancam kerusakan alam. Namun, hingga Minggu (29/9), penegak perda belum melakukan penertiban.

SAMPANG - Kurang lebih 30 ton pupuk organik dan non-organik di balai Desa Pangarengan terabaikan dan belum diambil oleh petani. Minggu (29/9), pupuk tersebut masih menumpuk di balai desa sejak didistribusikan oleh Dinas Pertanian Sampang. Petani enggan mengambilnya karena diduga kurang bermanfaat.

Maizah (49), petani desa setempat, mengatakan, pupuk yang belum diambil karena itu kurang bermanfaat. Berbeda dengan bibit, tanpa disuruh pun banyak petani yang datang sendiri, sehingga juga malas apabila untuk mengambil yang sudah berada di balai Desa Pangarengan.

“Kami malas untuk mengambil pupuk tersebut

karena bagi kami itu kurang bermanfaat. Tidak hanya saya, bahkan petani yang lain juga mengalami yang sama.

Berbeda dengan bibit, maka banyak petani yang datang meski tanpa harus diundang,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (29/9).

Selain itu, juga kekurangan alat pengangkut melihat jumlah beratnya yang tidak mungkin bisa dibawa oleh satu orang.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ansor (50).

Ia mengatakan, memang sebelumnya sudah menerima informasi dari perangkat desa agar pupuk itu segera diambil, tapi karena masih banyak yang belum menganmbil sehingga masih menunggu petani yang lain untuk mengambilnya. (jun/lum)

OPERASI CIPTA KONDISI

Airsoft Gun Disita

Baliho Ilegal Meresahkan SAMPANG - Banyaknya alat peraga berupa spanduk dan baliho calon anggota legislatif di sepanjang jalan membuat Kantor Pelayanan Perzinan dan Penanaman Modal (KP3M) Sampang merasa resah.

Sebab, alat peraga caleg tersebut tidak mempunyai izin resmi dari KP3M. Padahal, Pengajuan izin untuk pemasangan baliho tidak dipersulit dan gratis.

Kasubag TU Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Sampang Ainul Rasyid mengatakan, hampir setiap baliho maupun spanduk caleg di setiap ruas jalan desa dan

kota tidak ada yang mempunyai izin resmi dari pihaknya.

Padahal dalam perizinan pemasangan baliho itu sudah diberikan keringanan berupa kelonggaran secara administrasi.

"Alat peraga yang berte-

baran itu kebanyakan pemasangannya secara individu, bukan dilakukan partai. Sehingga, hampir keseluruhan tidak mempunyai izin, padahal ini tidak dipersulit dan digratiskan," ucapnya kepada Koran Madura.

Ainul menambahkan, untuk mengetahui baliho yang berizin dan tidak berizin, bisa diketahui dari cara penempatannya. Yakni, ketika terpangpang lokasi yang memang dilarang atau pun bukan untuk pemasangan

reklame bisa dipastikan itu tidak berizin.

Sedangkan pemasangan reklame yang berizin akan ditinjukkan lokasi penempatan yang tidak melanggar.“Jadi cukup mudah sebenarnya membedakan mana yang izin dan tidak berizin. Kadang lagi baliho caleg tanpa izin juga terpasang di space-space reklame yang disediakan oleh pemkab," katanya.

Ia berharap Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang dengan Satpol

PP lebih banyak melakukan koordinasi untuk mengetahui mana yang berizin dan tidak. Agar jika dilihat dengan seksama antara baliho yang mempunyai izin dan yang melanggar aturan dalam hal ini yang tidak mempunyai izin bisa diketahui secara pasti. "Saya kira ini pihak Panwaskab dan Satpol PP harus. Kordinasi antara satu tim ini. Ini juga agar bisa dibedakan mana yang baliho izin dan tidak berizin," paparnya. (ryn/lum)

ASUSILA

Pelaku Pencabulan Ditengarai PNS Dispendaloka SAMPANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang membantah kalau pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang ditangkap oleh Polres Sampang Kamis (26/9) dari anggotanya. PNS tersebut dari Dispendaloka.

Setelah mendengar informasi dari media cetak kalau pelaku pencabulan aparat PNS Satpol PP, pihaknya langsung meminta surat pernyataan kepada pihak kepolisian pada Jum'at (27/09). Untuk meyelamatkan nama baik institusinya sebagai penegak perda, Satpol PP langsung melakukan klarifikasi terhadap sejumlah media yang telah memunculkan nama institusinya tersebut.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang Hamdani mengatakan, pelaku pencabulan yang ditangkap oleh pihak kepolisian bukan anggotanya, melainkan PNS Dispendaloka.

Bahkan, setelah penangkapan pelaku dia sempat mengha-

Kepala Satpol PP menampakkan hasil pernyataan dari Kapolres Sampang yang ditandatangani oleh pelaku pencabulan. dap sekda dan menyampaikan kalau pelaku adalah staf dari Dispendaloka dan dia meminta agar kepala dinas yang anggotanya terlibat dalam perbuatan tersebut supaya memberikan pembinaan.

Lanjut Hamdani, pengakuan pelaku sebagai anggota Satpol PP dimungkinkan hanya untuk menyelamatkan diri saja karena kepolisian dan Satpol PP sebagai mitra.

Sehingga pelaku mengira per-

lakuan itu tidak akan diproses lebih lanjut oleh kepolisian.

"Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur itu bukan anggota kami. Sebelumnya, saya tidak mendengar kalau dalam pember-

itaan disalah satu media cetak pelakunya dari Satpol PP dan saya di beri tahu oleh anggota saya pagi harinya. Padahal, kemarin setelah penangkapan saya menghadap sekda dan ketemu dengan kepala Dispendaloka dan saya sampaikan kalau stafnya ditangkap karena mencabuli anak di bawah umur," tegasnya kepada wartawan.

Hal senada juga ditambahkan oleh Kasubag TU Sugiman. Pihaknya setelah mendengar informasi tersebut langsung mengklarifikasi ke Kapolres Sampang dan hasil klarifikasi tersebut sudah menerima surat dari Kapolres Sampang yang ditandatangi langsung oleh Abdurrahman sebagai pelaku pencabulan. "Setelah mendengar berita itu upaya dari Satpol PP langsung mengklarifikasi ke polres, dan kami sudah menerima surat pernyataan dari Kapolres yang di tandatangani Abdurrahman sendiri," ujarnya. (jun/lum)

OPERASI SURAT PANGGILAN No. : 01/PT.KM/SP/IX/2013 Berdasarkan hasil rapat direksi, dengan ini PT Koran Madura memanggil Saudara Nama : Mahardika Surya Abrianto Jenis kelamin : Laki-laki Alamat : Kabupaten Sampang yang besangkutan diharap menghadap jajaran direksi PT Koran Madura pada Hari Tanggal Pukul Tempat

: Kamis : 3 Oktober 2013 : 10.00 WIB : Kantor PT Koran Madura Jalan Adirasa 5 – 7 Sumenep

Demikian surat panggilan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sumenep, 30 September 2013 Hormat kami,

PT. Koran Madura

Jajaran Direksi

Polres Amankan Lima Remaja Tanpa Identitas SAMPANG - Petugas kepolisian dari jajaran Polres Sampang, Madura, Jawa Timur, Minggu dini hari mengamankan lima orang remaja tanpa identitas yang mengendarai mobil dalam operasi cipta kondisi yang digelar tim gabungan polres setempat.

Menurut Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Sampang Kompol Imam Irianto, kelima orang remaja itu diamankan saat petugas menggelar operasi cipta kondisi di wilayah itu.

Dari lima orang remaja di bawah umur yang diamankan tim gabungan Polres Sampang itu, dua di antaranya berjenis kelamin

perempuan, sedang tiga orang lainnya, laki-laki.

"Semuanya tidak memiliki identitas karena semuanya masih di bawah umur," kata Imam menjelaskan.

Kelima remaja itu mengaku kepada petugas berasal dari Kabupaten Pamekasan dan mereka hendak ke salah satu klub malam di Surabaya.

Kelima remaja di bawah umur yang tertangkap petugas tidak membawa identitas diri itu mengendarai mobil Xenia warna abu-abu bernomor polisi L 1932 CN. Satu di antara kelima remaja yang diamankan tim gabungan Polres Sampang karena

tidak memiliki identitas diri itu bernama, Ulf, asal Pamekasan.

Saat ini kelima remaja yang masih pelajar di salah satu lembaga pendidikan SMK di Pamekasan itu masih didata di Mapolres Sampang.

Menurut Kabag Ops Kompol Imam Irianto, kelima orang remaja itu digiring ke Mapolres Sampang untuk mendapatkan pembinaan, dan akan dilepas nantinya apabila telah dijemput oleh orang tua mereka.

"Kami yakin mereka ini tidak pamit ke orang tuanya. Paling pamit belajar kelompok, tapi kemudian hendak pergi dugem ke Surabaya," terang Imam. (ant/mk)

SAMPANG - Operasi Cipta Kondisi yang dilakukan aparat Polres Sampang, Sabtu (28/9) sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong Kec/Kota Sampang, menemukan senjata airsoft gun yang berhasil diamankan saat melintasi Kota Bahari.

Pemilik senjata airsoft gun itu Rudi Pang Sugianto (47), warga Dusun Karang Dampit RT 2 RW 1 Desa Kebun Agung Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo.

Ia mengaku memiliki senjata dari pembelian kepada remanya sendiri bernama Bernio (40).

Diamankanya senjata airsoft gun tipe MP 654K cal 4,5 MM Made in Taiwan 129198862 merk N*-70 MAKAROV tersebut lantaran pemiliknya tidak bisa menunjukkan sertifikat atau surat izin resmi yang menyatakan bahwa berhak digunakan atas kepemilikan senjata gontri (sebutan amunisi peluru) besi tersebut.

Menurut Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Wakapolres Sampang Kompol Alfian Nurrizal mengatakan, pemiliknya hanya bisa menunjukkaan kartu anggota Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin).

Akan tetapi, harus ada izin resmi. Dimana, hal itu dilakukan agar bisa mengantisipasi dari adanya bahaya kriminalitas kejahatan di masyarakat.

"Harusnya ada surat izin resmi atau sertifikat kalau memang ingin mempunyai senjata ini meski dia (pemilik) punya kartu perbakin.

Maka itu kita amankan senjatanya agar tidak menjadi sarana kriminalitas seperti melakukan penodongan, menakuti orang, dan perampokan," ucapnya.

Ditanya atas dasar apa pihaknya mengamankan, pria satu melati dipundaknya itu menuturkan atas dasar diskresi kepolisian yang diatur sesuai pada pasal 18 UU No 2 tahun 2002 tentang ke-

polisian republik indonesia.

"Memang kita hanya mengamankan senjatanya saja tidak dengan orangnya karena pemiliknya tidak melawan hukum. Cuma, kita sudah melakukan pemeriksaan secara intrograsi terhadap pemiliknya dengan sidik jari dan kita menyita senjatanya agar kita bisa mengantisipasi kalau manakala senjata ini digunakan dengan yang tidak kita inginkan," jelasnya.

Lanjut Alfian, operasi razia itu berdasarkan perintah dari Kapolda Jatim untuk melakukan operasi skala besar dengan antisipasi sasaran bahan peledak (handakk), senjata api (senpi), dan senjata tajam (sajam). "Ini dilakukan oleh selueruh polres mengantisiipasi adanya aksi kriminal dan sasaranya handak, senpi, dan sajam," imbuhnya.

Memang kita hanya mengamankan senjatanya saja tidak dengan orangnya karena pemiliknya tidak melawan hukum.”

Menurut Kabag Ops, operasi yang digelar petugas gabungan Polres Sampang dan TNI itu sengaja digelar, karena akhir-akhir ini sering terjadi pembunuhan dengan menggunakan senjata api.

Sebanyak 50 orang personel gabungan diterjunkan dalam operasi itu. Dalam operasi yang dipimpin langsung Kabag Ops Polres Sampang Kompol Imam Irianto itu mulai pukul 22.00 WIB dan berakhir pada pukul 00.10 WIB, Minggu dini hari.

Selain senjata api, yang juga menjadi sasaran operasi cipta kondisi yang digelar polres di perbatasan Kota Sampang ini juga senjata tajam, narkoba dan bahan peledak. (ryn/lum)

Operasi Cipta Kondisi Polres Sampang di Jalan Jaksa Agung Suprapto menemukan senjata air gun Tipe MP 654K cal 4,5 MM, Sabtu (28/9) malam.

BANGKALAN

15

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO. 0209 | TAHUN II

WAITING LIST

12 Ribu JCH Masuk Daftar Tunggu

Calon jamaah haji Kota Bangkalan yang diberangkatkan ke tanah Suci Mekkah Tahun ini.

Perda Pilkades Perlu Diamandemen BANGKALAN - DPRD Bangkalan menyatakan Peraturan Daerah (Perda) no 7 Tahun 2006 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) perlu adanya perubahan. Sebab Perda tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Selama ini perda tersebut seringkali menimbulkan permasalahan di tingkat pemerintahan desa.

Terlebih masalah batasan waktu Pejabat sementara (Pjs).

Bukti perlu adanya perubahan pada perda tersebut adalah banyak kepala desa (Kades) yang masa pemerintahannya habis dan masih terus menjabat sebagai kades dengan status Pjs hingga puluhan tahun. Bahkan, tak jarang ada

yang menambah masa jabatannya sendiri sehingga pilkades tak kunjung terlaksana. ”Perda pilkades di Bangkalan memang perlu adanya perubahan. Tapi kami dalam posisi menunggu. Sebab mengubah perda

pemerintahan desa adalah kewenangan eksekutif,” papar Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Syafiuddin Asmoro.

Menurut politisi PKB ini, semakin cepat eksekutif mengajukan perubahan perda, legislatif akan makin cepat membahas dan menetapkannya pula. Apabila perda pilkades sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini, kata Syafi, maka pelaksanaannya di lapangan juga akan mengikuti aturan terbaru. Selama ini yang dirasa paling mendesak untuk segera diubah dalam perda pilkades adalah yang berkaitan

dengan masa Pjs kepala desa.

Dia menjelaskan dalam perda tersebut harus memberikan batasan waktu yang jelas mengenai perpanjangan waktu Pjs. Dengan harapan masalah yang sering muncul akibat perda pilkades yang dinilai tidak relevan diharapkan segera terselesaikan. Sehingga roda pemerintahan desa tidak terhambat dan berjalan sebagaimana mestinya. ”Kalau di Kabupaten Bogor peraturannya jelas. Perdanya langsung mengadopsi UU (Undang- Undang) Nomor 32 Tahun 2004 dan PP (Peraturan Daerah)

Nomor 72 Tahun 2005 tentang pilkades yang mengatur batas waktu lamanya menjadi Pjs," jelasnya.

Untuk masa yang akan datang, sambung Syafi, dalam perubahan perda benar-benar dapat merepresentasikan segala kebutuhan pilkades. Di antara empat kabupaten yang ada di Madura, rata-rata Pjs diberikan batasan waktu yang diatur dalam perda. Namun, untuk Bangkalan sendiri belum mengatur mengenai batasan waktu. Oleh sebab itu, ia berpikir perombakan atas perda pilkades sifatnya mendesak.(dn/rah)

BANGKALAN - Animo masyarakat kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan ibadah haji relatif tinggi. Hal itu diketahui dari jamaah calon haji (JCH) yang masuk dalam daftar tunggu (waiting list) pada tahun 2014 mendatang sudah mencapai 12 ribu JCH. Bagi masyarakat yang mendaftar tahun ini, harus menunggu 14 tahun mendatang dan berangkat tahun 2027. ”Ada sekitar 12 ribu JCH yang masuk dalam waiting list,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bangkalan, Amin Mahfud, pada wartawan saat dikonfirmasi kemarin.

Amin menjelaskan banyaknya JCH yang masuk dalam daftar tunggu, karena keterbatasan kuota haji. Untuk tahun ini, ada 662 JCH yang diberangkatkan ke tanah suci Mekkah. Mereka tergabung dalam dua kelompok terbang (kloter).

Untuk 445 JCH masuk dalam kloter 41 telah diberangkatakan ke tanah suci melalui bandara Juanda Surabaya, kemarin (29/9).

Sedangkan sisanya atau 217 JCH tergabung dalam kloter 64. Awalnya jatah kuota haji untuk Bangkalan berjumlah diatas angka tersebut. Namun karena ada perbaikan, akhirnya jatah kuota haji dikurangi. ”Seluruhnya pada musim tahun kali ini ini kabupaten Bangkalan memberangkatkan 662 Jamaah Calon Haji,” terangnya.

Dia menjelaskan untuk yang belum berangkat merupakan JCH yang tergabung KBIH Syaikhona Cholil dan KBIH Al-Gratis, serta JCH asal kecamatan Kwanyar.

Meskipun demikian dari jumlah JCH yang diberangkatkan masih menyisakan sekitar 12 ribu JCH. Mereka termasuk dalam waiting list yang akan berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Hal itu disebabkan terbatasnya kuota dalam pemberangkatan haji.

Oleh karena itu, masyarakat yang mendaftarkan diri tahun ini diperkirakan porsi kursi haji bisa berangkat tahun 2027 mendatang.

Amin menambahkan pihaknya meminta kepada masyarakat yang ingin naik haji agar bersabar. Pasalnya dalam penentuan kuota haji merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.

Dirinya hanya sebatas melaksanakan. Kendati demikian, Amin berharap masyarakat tidak mengurungkan niatnya untuk beribadah haji sekalipun harus menunggu lama.

“Tetapi, kami tetap memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Untuk tahun ini, JCH tidak dikenai biaya tambahan untuk pembuatan paspor. Semoga masyarakat tidak mengurungkan niat sekalipun harus menunggu lama,” ujarnya. (dn/rah)

KRIMINAL

Petugas Gabungan Tangkap Pemakai Narkoba BANGKALAN- Petugas gabungan Polres dan Kodim 0829 Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menangkap lima orang pengguna narkoba jenis sabu-sabu dalam operasi cipta kondisi yang digelar di wilayah itu.

"Selain menangkap lima orang pengguna narkoba, petugas juga berhasil menyita barang bukti berupa satu pocket narkoba jenis sabu-sabu," kata Kapolres Bangkalan AKBP Sulistidjono.

Menurut dia, kelima orang tersangka narkoba jenis sabuBECAK TENAGA SURYA. Sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kandanghaur mencoba Becak Listrik bertenaga surya di Alun-alun, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (29/9).

Becak tenaga surya yang mampu menempuh kecepatan maksimal 20km/jam karya siswa SMK tersebut merupakan karya pemanfaatan energi terbarukan.

sabu itu ditangkap di lokasi berbeda. Empat orang tersangka ditangkap petugas di Desa Benangkah, sedangkan seorang tersangka lagi di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Bangkalan.

Semua tersangka kini sudah ditahan di Mapolres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut, berikut barang bukti narkoba yang juga berhasil disita oleh petugas.

"Penangkapan keempat tersangka narkoba ini sempat diwarnai isak tangis anak dan istrinya,

bahkan seseorang di antara yang lima orang ini sempat berupaya melarikan diri," kata Kapolres.

Akan tetapi, kata dia, berkat kesigapan petugas, tersangka yang hendak melarikan diri itu berhasil dicegah petugas.

Dalam operasi gabungan antara jajaran Polres dengan Kodim 0829 Bangkalan ini, polisi menerjunkan sebanyak 80 personel gabungan terdiri dari 40 personel polisi dan 40 personel TNI. Operasi dibagi dalam dua kelompok dengan sasaran ope-

rasi berbeda. Kelompk pertama bertugas melakukan operasi di Desa Parseh, sedangkan kelompok kedua di wilayah Kecamatan Burneh, Bangkalan.

"Operasi bersama kedua institusi ini untuk menekan terjadinya tindak pidana kriminal dan maraknya peredaran narkoba," kata Kapolres Bangkalan menjelaskan.

Saat ini, kata Kapolres, polisi masih menelusuri jaringan para pengguna narkoba itu, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum petugas. (ant/rah)

MENJELANG HARI RAYA

Stok Hewan Kurban Aman untuk Idul Adha LAHAN MENYEMPIT

Lahan Pertanian Butuh Perda BANGKALAN - Untuk melindungi lahan pertanian di kabupaten Bangkalan yang luasnya semakin berkurang, Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) setempat membuat dan mengajukan rancangan peraturan daerah (perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas kabupaten Bangkalan Puguh Santoso melalui Kasubag Program Moh. Ridhwan. Rancangan Perda itu sengaja disusun untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan sekaligus untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan.

Rencangan Perda ini sudah dibahas di DPRD oleh Pansus III yang melibatkan lembaga-lembaga yang berkompeten seperti HKTI, Kelompok Tani dan

LSM yang memang konsis di bidang pertanian dan lingkungan.

“Perda yang kami buat ini secara hirarki perundang-undangan sudah ada payung hukumnya, yakni UU 41 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No. 1/2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan. Bahkan untuk Alih Fungsi Lahan Yang dilindungi harus mendapat rekomendasi Menteri Pertanian RI,” jelas Ridhwan.

Menariknya, dalam perda itu diatur soal sanksi terhadap pihakpihak yang melanggar ke t e n t u a n - ke t e n t u a n dalam perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, seperti sanksi administrasi, denda, bahkan pidana. ”Alih fungsi baru dapat dilakukan jika pihak yang meminta ijin alih fungsi

bersedia menyiapkan lahan pertanian pengganti, dan jika ini dilanggar bisa saja berujung pada sanksi pidana,” ucapnya.

Dari data yang ada di Dispertanak Bangkalan,luas baku lahan di kabupaten Bangkalan adalah 126.182,4 Ha, dengan rincian lahan sawah 29.540,4 Ha dan lahan kering 96.642 Ha. Perubahan fungsi lahan pada tahun 2012, terjadi pada lahan sawah yang berubah menjadi lahan pekarangan seluas 109 Ha, berubah menjadi jalan raya (akses suramadu) seluas 112 Ha. Sawah tadah hujan menjadi perumahan seluas 121 Ha, sawah teknis menjadi perumahan seluas 20 Ha. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu konskuensi dari perkembangan pembangunan di kabupaten Bangkalan sendiri. (ori/rah)

BANGKALAN – Jelang hari raya Idul Adha, kebutuhan hewan kurban dipastikan aman. Terutama sapi Madura yang menjadi favorit hingga ke luar pulau. Sebab populasi sapi diperkirakan mencapai 210 ribu.

Meskipun begitu, hal yang perlu diwaspadai mengenai lalu lintas ternak, karena itu akan berpotensi adanya penyakit menular. Apalagi dengan adanya Suramadu yang lebih memudahkan akses pengiriman hewan. ”Kebutuhan hewan kurban, terutama sapi terus meningkat.

Namun tidak akan kekurangan stok. Sebab, kelestariannya sapi Madura terus dijaga,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Bangkalan, Puguh Santoso.

Setiap tahun, kebutuhan komoditi daging sapi mengalami peningkatan di Bangkalan. Hal itu terlihat dari jumlah komoditas daging lokal yang semakin bertambah. Sebanyak 2.409 ton kebutuhan daging sapi Madura dikonsumsi setiap tahunnya.

Jumlah tersebut naik 15 persen dari kebutuhan tahun sebelumnya. Tingkat konsumsi daging sapi masyarakat Bangkalan hingga saat ini cukup tinggi. Hal itu terlihat kebutuhan mereka

Beberapa sapi yang siap diperjual-beilkan untuk kebutuhan kurban di salah satu pasar hewan Kabupaten Bangkalan.

4,89 kg per orang per tahun.

Dia menjelaskan tingkat konsumsi daging yang relatif tinggi, karena warga masih berminat mengkonsumsi daging. Meskipun jumlah pengkonsumsi daging ikan laut masih besar.

Berdasarkan hasil sensus, tahun 2012 populasi sapi berjumlah 205 ribu ekor lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2013 diperkirakan populasi sapi mencapai 210 ribu ekor. Hal

itu tak lepas dari program yang telah dicanangkan oleh gubernur Jawa Timur, untuk meningkatkan surplus daging sapi Madura.

Dengan demikian, Bangkalan dalam mewujudkan swasembada daging pada 2013 tidak menemui kendala, karena pertumbuhannya saat ini di atas 10 persen per tahun. ”Sebenarnya, telah melampaui tingkat pertumbuhan daging nasional, sehingga daging sapi Madura sangat diminati oleh

daerah luar,” kata Puguh.

Menurutnya, untuk kebutuhan hewan kurban dipastikan stoknya aman dan tidak akan kekurangan. Bahkan, bisa mengirim ke luar Madura. Akan tetapi, perlu adanya antisipasi lalu lintas ternak, dengan adanya Suramadu berpotensi menularkan penyakit.

Sehingga sapi luar Madura dilarang masuk ke Madura dan sapi Madura hingga saat ini bebas penyakit. (ori/rah)

16

SURAMADU

SENIN 30 SEPTEMBER 2013 NO.0209| TAHUN II

PEMILU LEGISLATIF

Aturan Pemasangan Peraga Kampanye Disosialisasikan

KECELAKAAN BUS SERDANG BEDAGAI. Sejumlah warga melihat kondisi bus Pinem yang mengalami kecelakaan, di Pasar Bengkel, Serdang Bedagai, Sumut, Minggu (29/9).

Kecelakaan tunggal yang diduga akibat sopir tidak mampu menguasai bus tujuan Riau - Medan, mengakibatkan lima orang penumpang tewas dan 20 lainnya mengalami lukaluka. (kualitas gambar dari sumbernya).

Polda Jatim Mutasi 192 Perwira SURABAYA - Mutasi terhadap anggota kepolisian Jawa Timur kembali bergulir. Kali ini, sejumlah perwira bergeser posisi. Termasuk para perwira di Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, dan sejumlah perwira di beberapa Polres lain di Jawa Timur.

Dalam surat telegram Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono bernomor ST/2083/ IX/2013/RO SDM, terhitung ada 192 perwira terangkut gerbong mutasi. Termasuk AKBP Sudamiran yang kembali ke Polrestabes Surabaya.

Perwira yang pernah menjabat sebagai Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya dan baru beberapa bulan lalu berpindah menjadi pendidik Madya SPN Polda Jatim ini kembali lagi ke Polrestabes menjadi Kabag Ops. Selain Sudamiran, jabatan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya yang selama ini kosong setelah ditinggal AKBP Sabilul Alif menjadi Kapolres Bondowoso juga sudah terisi.

Yakni AKBP Raydian Kokrosono, perwira yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala SPKT Polda Jatim yang menduduki kursi Kasatlantas Polrestabes Surabaya.

Posisinya diisi

AKBP Yossy Runtukahu yang sebelumnya sebagai Pamen Ro SDM Polda Jatim.

Dalam surat telegram itu, juga ada nama Wakapolres Malang Kompol Wiyogo Pamungkas yang berpindah tugas menjadi Kasat intelkam Polrestabes Surabaya. Juga Kompol Gatot Kusmono yang selama ini menjabat Kaurbinetika Subbidwabprof Bidpropam polda jatim bergeser menjadi Wakasatbinmas Polrestabes Surabaya.

Juga ada AKBP Gatot Repli Handoko, Pendidik Madya SPN Polda Jatim yang bergeser ke Polrestabes Surabaya menjadi Kasatsabhara. Sedangkan Kompol Yudi Yuliadin, Wakasatlantas Polrestabes Surabaya berpindah tugas menjadi Wakapolres Blitar. Posisi Waksatlantas Polrestabes Surabaya diisi oleh AKP I Made Dhanuardana yang sebelumnya menjabat Paur STNK Sub-

ditregident Ditlantas Polda Jatim.

AKBP Agus Yulianto yang sebelumnya sebagai penyidik utama Ditresnakoba Polda Jatim mendapat kepercayaan untuk menjabat Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya. Dan AKBP Minarti yang selama ini menjadi Kasubditkerma Ditbinmas Polda Jatim dimutasi menjadi Kabag Sumda Polrestabes Surabaya.

“Mutasi di kepolisian itu kan hal yang wajar. Dan kami akan langsung menggelar koordinasi dengan semua para pejabat baru, supaya semua bisa cepat menjalankan tugasnya masing-masing dan bersinergi satu dengan lainnya,” jawab Kapolrestabes Surabaya Kombespol Setija Junianta ketika dimintai komentar terkaiat mutasi yang baru saja bergulir ini.

Jejumlah Kapolsek juga ikut terangkut gerbong mutasi kali ini. Termasuk sejumlah Kapolsek di Surabaya dan beberapa daerah lain di Jawa Timur. Di Surabaya, ada nama Kompol Naufil Hartono yang sebelumnya Kasubbagdalhar Bagren Polrestabes Surabaya sekarang menjabat sebagai Kapolsek Wonocolo. Posisinya

digantikan Kompol Sartono yang selama ini menjadi Kapolsek Tanggulangin, Polres Sidoarjo.

Selain itu, Kapolsek Asemrowo Kompol Mustofa juga berpindah tugas menjadi Wakapolres Probolinggo Kota, sedangkan Kapolsek Pabean Cantikan Kompol Rahman Wijaya menduduki kursi Kapolsek Asemrowo. Dan jabatan Kapolsek Pabean Cantikan diisi oleh Kompol Rakidi yang selama ini menjabat Kapolsek Dukuh Pakis. Serta posisi Kapolsek Dukuh Pakis diisi oleh Kompol Suryanto yang sebelumnya menjadi Kepala SPKT Polrestabes Surabaya, Sementara Kapolsek Sukomanunggal Kompol M Baderi berpindah tugas menjadi Wakapolres Magetan.

Posisinya digantikan oleh AKP M Purbaya yang selama ini menjabat Kasatlantas Polres Jember. Juga Kompol Kuncoro, Kapolsek Lakarsantri yang dipindah menjadi Kapolsek Pakal Polrestabes Surabaya. Posisi Kapolsek Lakarsantri diisi Kompol H Tahiruddin Harahap yang sebelumnya Kapolsek Jambangan. Dan Kapolsek Pakal Kompol Dwi Gatot Priyono

berpindah tugas menjadi Kapolsek Jambangan.

Mutasi kali ini juga membawa Kompol Herry Susanto, Kasat Tahti Polrestabes Surabaya yang berpindah tugas menjadi Kepala SPKT Polrestabes Surabaya, posisinya digantikan Kompol Agus Sugijanto yang sebelumnya menjadi Kanit III Curanmor Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim. Posisinya diisi AKP Hendri Umar, Kasatreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Sedangkan posisi Kasat Reskrim Polres Tanjung Perak ditempati AKP Anton Prasetyo yang sebelumnya menjabat Kasatreskrim Polres Nganjuk.

Surat telegram Kapolda juga mencatut nama Kompol Sisuyanto yang selama ini menjabat Jasubbaggar Bagrenprogram Rorena Polda Jatim menjadi Kabagren Polrestabes Surabaya. Dan juga ada Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Jatim Kombespol Suhartoyo yang memasuki masa pensiun, posisinya digantikan Kompol R Bambang Tjahjo Bawono yang selama ini menjadi Kasubbaganev Bagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Jatim. (ddy)

Komplotan Perampok Mobil Mewah Ditangkap

SURABAYA - Tiga Pelaku perampasan mobil mewah Toyota Fortuner hitam Nopol

W 717 HK berhasil dibekuk anggota unit Jatanum Polrestabes Surabaya.

Tiga tersangka perampasan tersebut diantaranya Lukman (34) warga Desa Nan-

dih, Kamoning, Sampang, Madura; Rusdiyanto (26) warga Jl. Pabean Kulon 2 Surabaya; dan M. Rosid (28) warga Desa Panyepen, Jrengek.

Ketika diinterogasi petugas, tersangka mengaku hanya disuruh menyewa mobil dengan harga sewa Rp. 1 juta oleh seseorang yang berinisial SY warga Wonokromo yang saat ini ditetapkan sebagai DPO. Iptu MS Fery Kanit Jatanum Polrestabes Surabaya mengatakan, modus yang digunakan tersangka dengan meminjam mobil fortuner di rental mobil yang berada di Gresik dengan sopir dari rental. Kemudian pelaku berjalan arah madura, setibanya di daerah Tanah Merah Bangkalan mobil dirampas.

“Sopir ditodong senjata tajam oleh pelaku kemudian dilakban tangan , mulut dan

mata, lalu dibuang ke sawah,” kata Fery kepada wartawan, Jumat (27/9/2013).

Dia menambahkan, tersangka dapat diamankan ketika anggota menyamar sebagai pembeli, dan sepakat untuk bertemu. Akhirnya petugas menangkap pelaku pada Kamis (26/9/2013) sekitar pukul 22.30 WIB Di area parkir Hotel Antariksa Jl. Gresik Surabaya.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti satu unit mobil Fortuner hitam tahun 2013 nopol W 717 HK, tas ransel hitam berisi 2 lakban dan 2 sajam jenis pisau.

Fery juga mengatakan, dari hasil pemeriksaan pelaku telah 2 kali beraksi. Pelaku sebelumnya pernah merampas mobil Avansa di rental Sukodono Sidoarjo, dan barang bukti sudah diamankan di Mapolda Jatim.(ddy)

Sumenep - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, menyosialisasikan aturan pemasangan alat peraga kampanye partai politik dan calon anggota legislatif peserta Pemilu 2014, Sabtu (28/9).

“Ada perubahan yang cukup mendasar tentang aturan main kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilu 2014.

Saat ini, semuanya hanya bisa pasang satu unit alat peraga kampanye di satu lokasi yang sudah ditetapkan sebagai zona kampanye,” kata anggota KPU Sumenep Hidayat Andiyanto di Sumenep.

Dalam sosialisasi yang dikemas dalam bentuk rapat itu, KPU Sumenep mengundang 12 pimpinan partai politik peserta Pemilu 2014 dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumenep.

“Di Sumenep terdapat 332 zona kampanye sesuai jumlah desa/kelurahan. Di 332 zona kampanye itu, hanya di satu lokasi yang diperkenankan sebagai lokasi pemasangan alat peraga kampanye bagi parpol maupun caleg,” ujarnya.

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye itu sudah ditetapkan oleh KPU Sumenep dalam bentuk surat keputusan.

“Semuanya sudah jelas dan harus dipatuhi oleh parpol dan caleg yang maju pada Pemilu 2014. Kalau ada parpol maupun caleg yang mengabaikan aturan

tersebut, silakan Panwaslu Sumenep yang turun tangan. Itu sudah pelanggaran,” ucapnya.

Ada perubahan yang cukup mendasar tentang aturan main kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilu 2014.

Saat ini, semuanya hanya bisa pasang satu unit alat peraga kampanye di satu lokasi yang sudah ditetapkan sebagai zona kampanye

Hidayat Andiyanto Anggota KPU Sumenep

Ia juga mengemukakan, caleg tidak diperkenankan membuat baliho sebagai alat peraga kampanye.

“Ukuran maksimal spanduk yang dibuat caleg itu adalah 1,5 X 7 meter memanjang. Sementara baliho hanya dibuat atas nama parpol yang tulisannya, antara lain nomor da tanda gambar parpol. Kalau pun ada foto pengurus dalam baliho itu, tidak boleh foto pengurus yang berstatus caleg,” katanya.

KPU RI menetapkan hari “H” Pemilu 2014 pada 9 April. (ant/mk)

KRIMINALITAS

Trafficking Kembali Terjadi di Surabaya SURABAYA Kasus Traffiking atau perdagangan manusia kembali terjadi di Surabaya. kali ini korban berusia 15 tahun dijual ke pria hidung belang, dengan harga 800 ribu rupiah. Tersangka merupakan ibu satu anak, berhasil ditangkap anggota unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya.

Tersangka berusia 21 Tahun, Warga Jl. Pakis Surabaya tersebut ditangkap saat menjual korban di Hotel Malibu Surabaya, Sabtu(28/9).

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti satu lembar bill hotel, satu unit handphone dan uang 800 ribu rupiah.

Kanit (PPA) AKP Suratmi mengatakan, kasus trafficking ini berawal ketika tersangka mami dewi mendapat order dari pria hidung belang, untuk dicarikan ABG yang mau diajak berhubungan badan. saat itulah, tersangka yang baru saja pisah ranjang ini meminta korban datang ke kamar 509 hotel malibu, untuk melayani pria tersebut, dengan tarif 800 ribu rupiah. Praktek trafficking ini diketahui anggota PPA yang langsung mendatangi lokasi dan menangkap tersangka.

“Sebelumnya Korban pernah dijual sama mucikari lain, sekarang mucikari tersebut ditetapkan sebagai DPO. Sebenarnya korban ingin melamar kerja di tempat karaoke di Rungkut, namun tersangka melarang dan menjualnya ke hidung belang,” ujar Suratmi.

Sementara itu, kepada polisi, mami Dewi membantah kalau dirinya menjual korban. menurut tersangka, korban sendiri yang meminta untuk dicarikan pria hidung belang. Rencananya uang 800 ribu rupiah akan dibagi berdua, 500 ribu rupiah untuk korban sedangkan 300 ribu rupiah komisi untuk dirinya.

“Saya tidak memaksanya (Korban), malah dia sendiri yang minta dicarikan pelanggan. Dia memang berprofesi seperti itu,” tutur mami dewi kepada wartawan, Minggu (29/9).

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 junto Pasal 17 UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan anak, dan pasal 88 UU RI nomor 23 tahun 2—2 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah (ddy)

Dua anak bermain saat suhu udara mencapai 35 derajat Celcius, di Kalimas kawasan Ngagel Surabaya, Minggu (29/9).