e Paper Koran Madura 30 Oktober 2013

1

RABU 30 OKTOBER 2013 NO.0229 | TAHUN II Koran Madura

RABU

30 OKTOBER 2013

SKANDAL KORUPSI

JELANG PEMILU 2014

KPK Temukan “Fathanah” dalam Kasus Akil

Perbaikan DPT Sebaiknya Terbuka

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membongkar modus operandi korupsi yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar. Salah satunya adalah munculnya penghubung dalam konstruksi sejumlah kasus dugaan suap terhadap Akil.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjoyanto bahkan menyamakan pihak penerima dalam kasus Akil ini sama dengan ‘Ahmad Fathanah’ dalam kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang melibatkan Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Namun, lelaki yang akrab disapa BW itu enggan mengungkapkan identitas pihak penerima yang dis-

Sebaiknya tidak dibuka dulu, karena nanti saya khawatir mengganggu proses.

Dikhawatirkan nanti kalau ada perpindahan barbuk, aset itu malah menyulitkan penyidik.

Bambang Widjoyanto Wakil Ketua KPK

ebutnya mirip dengan peran Ahmad Fathanah di kasus dugaan suap impor daging itu. Hal tersebut tengah didalam oleh pihaknya.

“Masih proses, nanti akan dikemukakan lebih lanjut,” tandasnya.

Menurut dia, KPK tak mau mendahului proses penyidikan yang tengah dilakukan. Dia juga tak mau

mengungkapkan sekarang lantaran takut ada perpindahan barang bukti.

“Sebaiknya tidak dibuka dulu, karena nanti saya khawatir mengganggu proses.

Dikhawatirkan nanti kalau ada perpindahan barbuk, aset itu malah menyulitkan penyidik. Insya Allah nanti dalam surat dakwaan akan dirumuskan,” demikian bekas Ketua YLBHI ini.

Dalam sangkaan gratifikasi, Akil dijerat pasal pasal 12 B. Sebelum itu, Akil ditetapkan sebagai penerima suap terkait penanganan perkara sengketa Pilkada Lebak, Banten dan Kabupaten Gunung Mas, Kalteng. Terbaru, Akil juga dijerat pasal pencucian uang oleh KPK Ketua MK non aktif, Akil Mochtar sebelumnya telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait sejumlah kasus.

Mantan anggota DPR asal Partai Golkar itu setidaknya saat ini menyandang status tersangka dalam empat kasus.

Keempat kasus tersebut adalah kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten, kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau gratifikasi yang berkaitan dengan penanganan perkara di lingkup kewenangan MK dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (gam/abd)

Siapa Dapat

Ballon d’Or?

ant/indrianto eko suwarso

JANJI KAPOLRI BARU. Pejabat baru Kapolri Komjen Pol Sutarman (kedua kanan) berjabat tangan dengan pejabat lama Jenderal Pol Timur Pradopo (kedua kiri) usai mengikuti acara serah terima jabatan di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jabar, Selasa (29/13).

Kapolri Komjen Pol Sutarman berjanji dalam tugasnya akan menyukseskan pengamanan penyelenggaraan pemilu 2014 dan mengusut tuntas kasus teror terhadap anggota Polri.

BAP Rudi Bocor

Sutan Disebut Minta Tunjangan Hari Raya JAKARTA-Nama Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka kasus suap migas Rudi Rubiandini.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini disebut meminta Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Komisi VII kepada Rudi selaku Kepala SKK Migas.

Berita di hal 8

Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Tri Dianto mendesak KPK agar segera memeriksa Sutan untuk mengklarifikasi kebenaran BAP dalam kasus SKK Migas yang menjerat Rudi Rubiandini.

“Saya berharap kepada KPK kalau memang BAP Rudi asli dan benar didalamnya ada nama Sutan Bhatoegana maka orang itu harus panggil serta klarifikasi oleh penyidik KPK,” cetus Tri saat dihubungi, Selasa (29/10).

Seperti diketahui, berkas yang diduga BAP Rudi beredar di kalangan wartawan, Selasa (29/10). Pada awal bulan puasa kemarin, Sutan pernah meminta THR untuk Komisi VII kepada Rudi selaku Kepala SKK Migas.

Dalam BAP itu juga menyebutkan lokasi-lokasi tempat Kepala SKK Migas Non aktif itu dengan Sutan.

Seperti di Pacific Place Bellagio dan Plaza Senayan. Sutan, bahkan dalam dokumen itu disebut pernah mengenalkan kepada Rudi seorang pengusaha yang mengklaim pernah ikut tender di SKK Migas.

Saya berharap kepada KPK kalau memang BAP Rudi asli dan benar didalamnya ada nama Sutan Bhatoegana maka orang itu harus panggil serta klarifikasi oleh penyidik KPK

Tri Dianto

Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Lebih jauh mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap ini mengaku BAP RR yang beredar di kalangan wartawan memang asli dari KPK. Untuk itulah dia mengharapkan KPK segera memanggil serta memeriksa

Sutan agar permasalahan korupsi di SKK Migas dapat terselesaikan. “Saya merasa yakin jika BAP ini asli antara 60 sampai 70%. Karena itu KPK harus panggil Sutan serta mengklarifikasinya dan siapa saja yang berhubungan dengan SKK Migas harus dipanggil agar kasus ini dapat jelas terungkap,” jelas Tri yang salah satu loyalis Anas Urbaningrum ini.

Namun, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengaku belum mengetahui informasi soal beredarnya dugaan BAP milik Rudi Rubiandini itu. “Saya tidak tahu isi BAP, jadi belum dapat informasi soal itu,” kata Johan Budi saat diklarifikasi.

Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bathoegana mengaku tak tahu soal beredarnya foto berkas yang diduga BAP atas tersangka Rudi Rubiandini.

Namun, politikus Partai Demokrat itu mengaku sering bertemu dengan mantan Kepala SKK Migas itu. “Saya belum tahu apa isi BAP itu,” kata Sutan melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (29/10) siang.

Sutan mengaku, sebagai Ketua Komisi VII DPR, dirinya memang sering bertemu dengan Rudi Rubiandini. Sebab, SKK Migas merupakan mitra kerja Komisi VII DPR. “Beliau mitra kami, cuma dalam hal-hal yang negatif, Insya Allah tidak ada,” tegasnya. (gam/aji)

JAKARTA- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan perbaikan daftar pemilih tetap harus bersifat terbuka agar Pemilu 2014 lebih berkualitas dan bertanggung jawab terhadap publik.

Artinya, kata Indria di Jakarta, Selasa, kemungkinan untuk perbaikan dan penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPT) harus tetap terbuka meskipun telah ditetapkan.

“Karena, jangankan ratusan ribu, satu saja hak politik warga negara tetap harus dijunjung dan dihormati, tidak boleh diabaikan,” katanya.

Menurut dia, mekanisme ini ditempuh mengingat sampai saat ini tidak ada pihak yang dinilai kredibel dalam melakukan pendataan DPT. “Kita lihat antara data Kemendagri dan KPU juga berbeda, dan kita juga telah memiliki pengalaman di masa lalu, dimana pemilu selalu kisruh karena DPT,” katanya.

Pembenahan DPT tidak bisa hanya melalui satu sumber, tapi juga menampung berbagai masukan. “Termasuk melalui ‘door to door’ (dari pintu ke pintu), dan tentunya kartu keluarga, maka disini dibutuhkan kerja ekstra,” katanya.

Ia menambahkan, kini bukan jamannya lagi kekisruhan DPT kemudian diselesaikan di tingkat elit. “Kini saatnya kita harus punya pemilu yang berkualitas dengan DPT yang memang benar-benar tidak meninggalkan hak pemilih,” katanya.

Menurut dia, perbaikan DPT merupakan hal yang terpenting dari penyelenggaran pemilu. “Meskipun mungkin ada dilema dalam pentahapan, tentunya mungkin ada yang bergeser, tapi DPT merupakan hak politik dan inti dari demokrasi,” katanya.

Untuk itu, kata dia, KPU perlu mempertimbangkan anggaran yang memadai guna mendapatkan DPT yang kredibel.

KPU menunda penetapan DPT setelah mendengarkan rekomendasi dari Bawaslu. KPU semula menjadwalkan penetapan DPT pada 23 Oktober, namun kemudian ditunda menjadi 4 November.

Selama dua pekan tersebut, KPU terus mengupayakan perbaikan terhadap DPT. Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan pengunduran rekapitulasi dan penetapan DPT nasional untuk Pemilu 2014, karena masih ditemukan banyak masalah pada nomor induk kependudukan (NIK). (ant/ rief/beth)

PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS

Pemerintah Susun Rencana Aksi Peningkatan Produksi Pangan

Penumpang dari Arab Ada Turis Arab naik taksi Matrawi keliling Jakarta duduk di depan. Tiba-tiba taxi-nya disalip mobil pick-up yang ngebut, si Arab terkejut dan berteriak: “Ustahiad..!”

Gak lama ada mobil truk menyalip, si Arab berteriak lagi: “Ishtibustim....! Isthibustim...!” Sang sopir heran mendengar kalimat dzikirnya.

Gak lama mobil sport yg atapnya bisa terbuka atau tertutup, si Arab teriak “Adzam... Adzam...” Sopir semakin heran.. Ada pula mobil sedan kecil menyusul dari arah kiri, turis Arab mendesis: “Ya Allah, Ikuzus..., Ikuzus...!”

Tiba-tiba sebuah mobil mewah ngerem mendadak di depannya.., si turis Arab berteriak: “Irraref..., irraref...!!!”

Akhirnya Matrawi Penasaran dan berhenti mendadak.

Matrawi : Wah, ente lafadz dzikirnya kok aneh.. Ane belum pernah denger tuuh..!??”

Turis Arab : Siafa yang zikiran. Ane khan baca tulisan di belakang mobil-mobil yg tadi menyalip Ente!!

Bahasa Ana khan bacanya dari kanan ke kiri.

Matrawi : Astaghfirlahal Adzimm... #terpejam menepuk jidat# Cak Munali

BUKITTINGGI- Pemerintah menyusun rencana aksi peningkatan produksi lima komoditas pangan pokok 2014 sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan dan mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Rencana aksi tersebut bertujuan menekan kekurangan kebutuhan pangan dalam negeri yang disusun bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bukittinggi, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu usai penandatanganan komitmen dukungan pencapaian sasaran ketahanan pangan oleh 11 menteri dan 12 gubernur, serta ketua Kamar Dagang dan Industri dalam rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia ke-13 yang dipusatkan di Sumatera Barat.

Presiden menyebutkan salah satu butir rencana aksi adalah peningkatan produksi beras pada 2014 di mana kebutuhan 33 juta ton dengan

target surplus sebanyak 10 juta ton.

Target tersebut ditetapkan mengantisipasi perubahan iklim, kemungkinan gagal panen, perubahan kebijakan luar negeri dan situasi pasar global. Kemudian, untuk kedelai diperkirakan kebutuhan pada 2014 hampir dua juta ton di mana produksi dalam negeri 2012 hanya 900 ribu ton.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dengan siginifikan kendati ada sejumlah kendala seperti tidak semua wilayah cocok ditanami kedelai, kata dia.

Selain itu tidak semua petani mau menanam kedelai ketika harga rendah, sebab itu butuh kolaborasi

pemerintah dan dunia usaha mengatasi kendala ini, kata dia.

Dikatakannya, pemerintah menargetkan produksi kedelai pada 2014 mencapai 1 juta ton kendati masih terdapat kekurangan kebutuhan.

Berikutnya, untuk jagung walaupun sudah mengalami surplus pada 2014 ditargetkan produksi mencapai 20 juta ton dengan kebutuhan dalam negeri sebesar 14,26 juta ton.

Lalu produksi gula dalam negeri pada 2014 ditargetkan meningkat menjadi 3,1 juta ton dari kebutuhan pada 2012 sebanyak 2,7 juta ton.

Sedangkan, kebutuhan daging sapi pada 2014 diperkirakan mencapai 575,88 ribu ton dengan jumlah produksi 443,22 ribu ton sehingga ada kekurangan 130 ribu ton.

Tetapi pemerintah menargetkan kenaikan sekitar 20 ribu ton untuk mengurangi impor, kata dia Presiden menambahkan, angka tersebut merupakan target yang konkret dan nyata di mana pemerintah optimistis sasaran tersebut dapat diwudjudkan. (ant/yud/beth)

2

NASIONAL

RABU 30 OKTOBER 2013 NO.0229 | TAHUN II

KPK Serius Ungkap Gurita Korupsi Keluarga Atut JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mengungkap sejumlah dugaan korupsi di Provinsi Banten yang sudah dilaporkan ke KPK, termasuk kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah di Provinsi Banten. Hanya saja, kedua kasus ini belum memasuki tahap penyelidikan di KPK. Korupsi di Banten oleh dinasti Ratu Atut diduga sudah menggurita. Hal itu dingkapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojato di Jakarta, Selasa (29/10). “Sejak kapan KPK tidak serius?” Tanya BW balik, inisial namanya, saat ditanya wartawan perihal tindak lanjut KPK atas laporan masyarakat mengenai dana bansos dan hibah di Banten.

KPK telah menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai bansos dan hibah

di Banten. Sekitar September 2011, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan kepada KPK mengenai aliran dana hibah dan bansos menjelang pemilihan kepala daerah di Banten. ICW menduga ada indikasi tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana tersebut yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 34,9 miliar pada 2011.

Ratu Atut Chosiyah beserta kerabatnya menguasai 175 proyek di Provinsi

Banten dalam rentang waktu 2011-2013 dengan total nilai Rp 1,148 triliun.Menurut data ICW, ada empat modus penyelewengan anggaran yang dilakukan oknum kepala daerah setempat, yakni lembaga penerima hibah fiktif, pengulangan alamat lembaga penerima hibah, pemotongan dana hibah, serta aliran dana hibah kepada lembaga yang dipimpin kerabat Gubernur Banten.

Laporan mengenai dana bansos dan hibah Banten juga disampaikan Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) yang tergabung dalam Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten kepada KPK beberapa waktu lalu.

Saat menyambangi Gedung KPK, Direktur Eksekutif Aliansi Alipp Uday Suhada

mengatakan, persoalan korupsi di Banten yang menjerat Tubagus Chaery Wardana,

adik dari Ratu Atut, bukan hanya yang berkaitan dengan pemberian suap kepada Ketua

MK nonaktif, Akil Mochtar.

Dikatakannya, dalam surat pencegahan para tersangka dan Ratu Atut yang dikirimkan KPK kepada Imigrasi tertulis bahwa pencegahan dilakukan bukan terkait penyidikan kasus dugaan suap kepada Akil saja, melainkan berkaitan dengan penyelidikan seputar pemilihan kepala daerah dalam periode 20112013.

“Artinya tidak menyangkut persoalan korupsi atau suap di Lebak dan Tangerang, tapi justru yang terjadi korupsi yang lebih besar pada 2011, yakni penggelontoran dana hibah Rp 340 miliar dan bansos Rp 60 miliar oleh Atut pada 221 lembaga pada saat itu. Itu sudah kita laporkan pada Agustus 2011 ke KPK,” kata Uday.

KPK Kantongi Bukti TPPU Sejak Akil Jadi Anggota DPR

Jangan Sampai Dikorupsi

JAKARTA-Penolakan terhadap wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi semakin menguat. Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul menilai pembentukan Densus Antikorupsi justru mengerdilkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.

Untuk itu, politisi Partai Demokrat itu meminta agar orang-orang yang terus mewacanakan gagasan tersebut harus ditangkap karena mereka bermasalah. ”Kalau Densus saya tidak setuju.

Yang punya gagasan Densus itu pasti yang seharusnya ditangkap. Orang-orang bermasalah,” kata Ruhut saat ditemui seusai acara Sertijab Kapolri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/10).

Pasalnya, sambung Ruhut,

Beri Mobil Sementara itu, anggota badan anggaran DPRD Banten Agus Puji Raharjo, mengaku pernah diberi mobil oleh Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Tidak ingat persis apakah peristiwa itu terjadi di tahun 2009 atau 2010, Agus membenarkan bahwa adik dari Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah itu pernah

memberikannya mobil. “Saya diberi Mercedez-Benz hitam,” akunya.

Menurutnya, mobil itu suatu hari diantarkan langsung ke rumahnya.

Mengaku lupa siapa yang saat itu mengantarkan mobil tersebut, Agus menegaskan bahwa Mercedes itu tidak lama berada di kediamannya. Mobil itu pun langsung dikembalikan ke Wawan yang menerima mobil itu kembali tanpa penolakan.

Ditanyai apakah dirinya tahu mobil itu pemberian yang terkait dengan proyek tertentu, Agus menyatakan tidak tahu-menahu. Dia mengindikasikan bahwa pemberian mobil mewah itu tidak terlepas dari jabatannya yang saat itu ketua pelaksana harian anggaran. (gam/aji)

PENCUCIAN UANG

APBN 2014

JAKARTA-DPR akan mengawasi secara ketat penggunaan APBN 2014 agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain penggunaan anggaran secara tepat sesuai yang telah disepakati bersama DPR, penggunaan anggaran itu juga sampai disalahgunakan atau dikorupsi.

“Kami akan tetap mengawasi penggunaan dana APBN 2014 tersebut, jangan sampai diselewengkan. Rakyat harus merasakan atau menjadi menerima manfaat nyata dari anggaran sebesar itu. Rakyat harus menikmatinya,” tegas Wakil Ketua Komisi IX DPR Harry Azhar Azis pada di Jakarta, Selasa (29/10).

Menurut dia, APBN harus menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat.

Artinya, anggaran bukan hanya untuk ketahanan fiskal, tetapi menjadi landasan investasi bagi kepentingan rakyat yang lebih besar. “Sebab, pada akhirnya, bila anggaran itu disalahgunakan atau dikorupsi, maka rakyat juga yang mendapatkan dampaknya. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, ekonom senior, Rizal Ramli mensinyalir 45 persen dari jumlah APBN dikorup sehingga nyaris tidak ada dana cukup bagi pembangunan infrastruktur maupun lainnya.

Sebanyak 30 persen pada tahap pelaksanaan dan 15 persen ketika masih dalam rancangan pembahasan dengan DPR. Dalam APBN 2014 tersebut ditetapkan, belanja negara mencapai Rp 1.842,49 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.249,94 triliun dan transfer ke daerah Rp 592,55 triliun.

Defisit anggaran disetapkan sebesar 1,69% terhadap produk domestik bruto.(gam)

Beberapa proyek di Banten yang diselewengkan, kata dia di antaranya, pengalihan dana penguatan jalan Pandeglang-Serang ke lahan parkir Karang Sari di Pandeglang tanpa persetujuan DPRD, pembangunan rumah sakit di Balaraja, serta penyelewengan dana hibah dan bansos yang nilainya meningkat menjadi Rp 400 miliar.

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi bukti permulaan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Nonaktif Akil Mochtar. Bahkan, dugaan pencucian uang dilakukan Akil bukan hanya saat menjadi Hakim MK tapi jauh sebelumnya, yaitu saat menjadi anggota DPR. “Tentu saja ada bukti permulaan, tetapi kan bukan untuk konsumsi publik.

Kita akan terapkan UU TPPU yang menyangkut UU yang terakhir dan UU yang direvisi sebelumnya. Penerapan pasal itu kan karena berdasarkan konstruksi yang didasarkan

Tentu saja ada bukti permulaan, tetapi kan bukan untuk konsumsi publik.

Kita akan terapkan UU TPPU yang menyangkut UU yang terakhir dan UU yang direvisi sebelumnya Bambang Widjojanto Wakil Ketua KPK

ant/akbar nugroho gumay

EVAKUASI WARGA MERAPI. Seorang anggota TNI, mengevakuasi warga lereng merapi saat terjadinya erupsi Gunung Merapi dalam simulasi tanggap bencana di Dataran Tinggi Selo, Boyolali, Jateng, Selasa (29/10). Sebanyak 600 personel TNI dari Korem 074 Warastratama diterjunkan dalam simulasi tersebut guna mempersiapkan diri menghadapi erupsi Gunung Merapi yang diprediksi akan terjadi 2014 mendatang.

pada fakta,” Kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Jakarta (29/10).

Menurut dia, hakim MK dan anggota DPR termasuk penyelenggara negara yang bisa ditelusuri oleh KPK. Untuk itu, KPK tidak hanya akan menggunakan UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. KPK akan juga menggunakan UU sebelumnya tentang pencucian uang yang telah direvisi yaitu UU No 15 tahun 2002.

Tujuannya, kata dia untuk bisa menjangkau lebih jauh lagi dugaan gratifikasi yang

KERDILKAN KPK

Pengusung Wacana Densus Antikorupsi Harus Ditangkap gagasan itu dimunculkan karena hanya ingin melengserkan KPK. Bahkan kata si poltak ini, para penggagas itu adalah orang-orang alergi dengan KPK. “Itu kan hanya (upaya) untuk melengserkan KPK. Janganlah, KPK itu kan masih sangat dicintai rakyat.

Disinilah kepolisian harus meningkatkan kinerjanya,” tukasnya.

Kendati tidak menyebut secara eksplisit nama orang yang dituding alergi dengan KPK, dia mengisyaratkan kalau mereka yang tidak setuju dirinya menjadi Ketua Komisi III DPR berada dibalik wacana ini. ”Orang (penggagas) itu kan adalah orang yang alergi KPK. Ah kalian kan tahu, masa

pura-pura tidak tahu. Kurakura dalam perahu. Musuhmusuh saya di Komisi III. Kalian sudah tahu kan, terima duit kiri-kanan kayak supermarket,” tuntasnya.

Ide soal densus antikorupsi ini mulanya dilontarkan oleh anggota Komisi III, yakni Ahmad Yani (Fraksi PPP) dan Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar). Densus antikorupsi dianggap perlu untuk mempercepat kinerja Polri dalam menangani perkara korupsi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga menolak pembentukan Densus ini. “Kan sudah ada KPK, buat apa itu Densus Antikorupsi?” cetus Ahok di Balaikota, Ja-

karta, Selasa (29/10).

Bahkan kata Ahok, bisa saja terjadi tumpang tindih

Pembentukan satgas atau densus seperti ini hanya memperpanjang birokrasi dan menambah beban biaya negara, sedangkan hasilnya tetap akan sama

Yusril Ihza Mahendra Pakar Hukum

dari sisi fungsi antara KPK dengan Densus Antikorupsi.

“Jadi, nggaklah saya kira. Sudah ada KPK,” ujar Ahok.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menolak wacana pembentukan Densus Antikorupsi karena itu tidak perlu direalisasikan oleh Polri. “Indonesia sudah memiliki satuan khusus yang menangani korupsi yaitu KPK, maka lembaga khusus antikorupsi itu ya KPK. Kalau nanti khusus-khusus lagi malah akan menjadi umum,” tegas Mahfud MD pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (23/10).

Mahfud mempersilakan memperdebatkan densus antikorupsi tersebut, tapi kalau Densus itu dimaksudkan sebagai lembaga khusus yang

menangani korupsi, tetap KPK. “Tapi, kalau memang ada gagasan Densus diperbantukan saja di KPK, biar KPK-nya kuat,” pungkasnya.

Beban Anggaran Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai pembentukan Densus antikorupsi hanya akan menambah berat beban anggaran negara karena itu harus ditolak. Hasilnya pun akan sama dengan apa yang telah dilakukan oleh KPK atau malah lebih buruk lagi. “Pembentukan satgas atau densus seperti ini hanya memperpanjang birokrasi dan menambah beban biaya negara, sedangkan hasilnya tetap akan sama

diterima oleh Akil Mochtar.

Penerapan ganda UU pencucian uang itu pernah diterapkan saat mendakwa terpidana kasus korupsi simulator SIM Mantan Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo dan terbukti berhasil. “UU No 8 itu kan berlakunya untuk tahun 2010. Kalau KPK hanya menggunakan itu, seolaholah nanti aset-aset kekayaan yang dilacak hanya di atas 2010. Itu sebabnya dikenakan juga UU yang sebelumnya (UU No.15),”ujarnya.

Penerapan UU pencucian uang, jelas Bambang karena Akil sudah dikenakan kasus korupsi, lalu berkembang tindak pidana lainnya yang masih berkaitan dengan korupsi lalu dijerat pencucian uang. Sehingga berdasarkan konstruksi itu, penerapan pencucian uang setelah ada korupsinya.

Bukan hanya itu, KPK juga tengah menelusuri pihak pemberi gratifikasi ke Akil.

Namun, KPK belum mau mengungkap terkait kasus apa karena takut menganggu proses penyidikan yaitu terjadi perpindahan barang bukti, yang akhirnya menyulitkan penyidikan. Padahal, suami Ratu Rita itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penerimaan hadiah (Gratifikasi) atau janji terkait sengketa Pemilu Kada beberapa waktu lalu.

“Konstruksi yang dibangun itu penerima dan pemberi. Pak Akil penerima, dan ada pemberi. Nah ada tokoh yang semacam Fathanah.

Kita tempatkan dia sebagai penerima juga. Proses itu nanti akan dikemukakan lebih lanjut, tapi jangan dibuka sekarang,” ujarnya.

Lelaki yang akrab disapa BW ini berdalih belum mau mengungkapkan pemberi gratifikasi Akil lantaran proses penyidikannya tengah dilakukan. (gam/aji/abd)

dengan yang dilakukan KPK,” tegas Yusril.

Yang penting lanjut Yusril, semua institusi penegak supremasi hukum menjalankan fungsi tugas masing-masing sesuai kewenangannya.

“Bahwa KPK sendiri dibentuk untuk penguatan dan mempercepat pengungkapan kasus-kasus dugaan korupsi,” katanya.

Lembaga KPK ini diberi kewenangan-kewenangan luar biasa besar oleh negara untuk melakukan penyadapan, penangkapan, penyelidikan serta penyidikan terhadap pejabat yang terlibat praktik korupsi.

Karena itu densus antikorupsi itu tak perlu dibentuk. “Selain menambah beban anggaran negara, bisa saja terjadi tumpang tindih dalam penaganan sebuah kasus dugaan korupsi,” tambah politisi PBB ini. (gam/aji/abd)

EKONOMI

3

RABU 30 OKTOBER 2013 NO.0229 | TAHUN II

SANITASI & AIR MINUM BURUK

Ekonomi Indonesia Rugi Rp 56 Triliun Setahun JAKARTA-Kondisi sanitasi dan air minum ternyata sangat buruk sehingga memicu kerugian bagi ekonomi Indonesia sebesar Rp 56 triliun per tahun atau setara dengan 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini membuat pembangunan Indonesia tertinggal jauh dengan Vietnam dan Myanmar.

Hal tersebut seperti disampaikan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dedy S Priatna dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) di Jakarta, Selasa (29/10). “KSAN ini bertujuan untuk memperluas komitmen pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi dan air minum untuk kesehatan,” papar Dedy.

Menurut Dedy, pada tahun ini merupakan periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20102014 dan dua tahun menuju

akhir pencapaian komitmen Indonesia terhadap Millenium Development Goals (MDGs). “Hingga kini sanitasi dan air minum di Indonesia masih jauh dari harapan,” imbuhnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pekerjaan Umum, kata Dedy, dari 62,41 persen yang diamanatkan MDGs, saat ini hanya 57,35 persen penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Sehingga, dibutuhkan penambahan layanan sanitasi bagi 18 juta jiwa.

Pada pencapaian layanan air minum, ujar Dedy, saat ini mencapai 58,05 persen dari target sebesar 68,87 persen.

Maka, masih ada 33 juta jiwa untuk memenuhi target MDGs. Seama ini, menurut Dedy, beberapa program pembangunan sanitasi dan air minum yang dilakukan pemerintah antara lain, percepatan pembangunan sanitasi permukiman, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat hingga rencana pengamanan air minum.

Dedy menyebutkan, pada RPJMN 2010-2014, anggaran untuk air minum mencapai Rp15,6 triliun dan untuk sanitasi sebesar Rp12 triliun. Angka ini lebih tinggi daripada di periode RPJMN 2004-2009 yang dialokasikan melalui APBN sebesar Rp4,6 triliun untuk air minum dan senilai Rp2,6 triliun untuk sanitasi.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengaku setelah 68 tahun Indonesia merdeka, masyarakatnya belum terpenuhi hak untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang laik. “Dampak langsung dari buruknya sanitasi dan air minum adalah keadaan kesehatan masyarakat. Ada sebanyak 1,4 juta anak menderita diare setiap tahunnya,” ujarnya saat acara ‘Pembukaan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional’ di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Selasa (29/10).

Kondisi ini juga menimbulkan kerugian sebesar Rp 1,4 triliun di sektor pariwisata dan sebesar Rp 29 triliun di sektor kesehatan. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan perencanaan pembangunan sanitasi dan air minum dari pembentukan Pokja AMPL di 33 provinsi dan di lebih dari 340 kabupaten/kota.

“Hingga saat ini tersusun SSK (Sanitasi Kabupaten/ Kota) di 225 induk kabupaten/ kota dan sistem penyediaan air minum di 212 kabupaten/ kota,” ungkapnya. (gam/aji)

KREDIT 2013

Diperkirakan Melambat Menjadi 20,8 Persen JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mengindikasikan pertumbuhan kredit tahun 2013 akan melambat. Hasil survei Perbankan triwulan III-2013 menunjukkan pertumbuhan kredit tahun 2013 diperkirakan mencapai 20,8%, direvisi lebih rendah dari survei triwulan sebelumnya sebesar 22,3%. Demikian hasil survey Departement Statistik BI yang dikutip dari website BI di Jakarta, Selasa (29/10).

BI merilis perkiraan pertumbuhan kredit tahun 2013 tersebut juga menurun dibandingkan pertumbuhan kredit tahun 2012 sebesar 23,0%. Hasil survei menunjukkan perlambatan kredit dipengaruhi penurunan permintaan kredit baru pada kredit investasi dan kredit konsumsi. Sedangkan permintaan kredit modal kerja masih meningkat.

Berdasarkan kelompok bank, perlambatan permintaan kredit terutama terjadi pada kelompok bank besar, sementara permintaan kredit di kelompok bank menengah dan kecil permintaan kredit masih menguat.

Namun demikian, bank sentral menilai revisi ke bawah perkiraan pertumbuhan kredit perbankan tahun 2013 sejalan dengan pengaruh perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dan kenaikan suku bunga perbankan.

Hasil Survei Perbankan triwulan III-2013 menunjukkan suku bunga perbankan, baik suku bunga kredit maupun suku bunga dana, diperkirakan meningkat pada triwulan IV-2013. Kenaikan suku bunga kredit tertinggi diperkirakan terjadi pada suku bunga kredit modal kerja yakni dari 12,7% pada triwulan III-2013 menjadi 13,06%. Sementara itu, suku bunga kredit investasi meningkat dari 12,0% menjadi12,2%, dan suku bunga kredit konsumsi meningkat dari 13,7% menjadi 13,8%.

Untuk suku bunga dana (cost of fund) diperkirakan naik dari 5,6% pada triwulan III-2013 menjadi 5,8% pada triwulan IV-2013.

Hasil Survei Perbankan juga mengindikasikan kenaikan suku bunga dana berpotensi meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan.

Indikasi ini tercermin pada nilai saldo bersih tertimbang (SBT) perkiraan penghimpunan DPK tahun 2013 sebesar 99,5%, meningkat dibandingkan SBT pada tahun 2012 sebesar 98,7%. Optimisme perbankan terhadap peningkatan pertumbuhan DPK diperkirakan terjadi pada kelompok bank besar dan menengah, sedangkan pertumbuhan DPK pada kelompok bank kecil diperkirakan melambat. (gam/abd)

ant/m.ali khumaini

PRO-KONTRA MOGOK NASIONAL. Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai elemen berunjukrasa di jalan raya Ahmad Yani Karawang, Jabar, Selasa (29/10). Para buruh di Karawang yang menuntut Upah Minimum Kabupaten tahun 2014 menyikapi seruan mogok nasional dengan pro dan kontra.

Pengelolaan Fiskal Tidak Sehat JAKARTA- Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) -Boediono tercatat sebagai rejim yang gemar berutang. Sepanjang 2013, rezim ini telah menciptakan utang negara sebesar Rp 300 triliun. Sayangnya, tidak ada kritik atau penolakan terhadap kebijakan utang luar negeri yang selalu dibuat SBY selama berkuasa.

“Semua orang, apalagi elit politik sibuk mengurus dirinya sendiri. Tidak ada yang mengkritik pemerintahan SBY yang tahun ini mencetak surat utang negara Rp 300 triliun,” ujar Direktur Institute for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (29/10).

Data yang dilansir BI menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Juli 2013 tercatat sebesar USD 259,54 miliar atau setara Rp 2.983 triliun. Utang luar negeri Indonesia banyak didominasi utang jangka panjang yaitu sebanyak 82,3 persen.

Sedangkan sisanya merupakan utang jangka pendek.

Masih dari data BI, total utang pemerintah mencapai USD 133 miliar atau Rp 1.435 triliun. sisanya sebesar USD 117 miliar atau Rp 1.261 triliun merupakan utang swasta.

Pemerintah memandang utang sebagai konsekuensi dari menggeliatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebutuhan belanja yang besar tidak dibarengi dengan pendapatan negara. Akibatnya, hampir setiap tahun pemerintah harus mengutang untuk

menutupi defisit anggaran.

Menurut dia, bangsa Indonesia sedang menghadapi satu fragmentasi politik sangat luas akibat liberalisasi politik yang dibuat oleh penguasa. Karena itu, tidak ada cara lain bagi pemerintah untuk memperbaiki perekonomian nasional selain dengan mengandalkan utang. Padahal, pemerintah telah mengalami defisit perdagangan akibat kecanduan impor, defisit neraca pembayaran, serta defisit fiskal karena uang negara dirampok oleh para elit penguasa sendiri.

“Rezim utang ini harus segera dihentikan, kalau SBY dibiarkan berkuasa terus sampai 2014 maka tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi utang kita Rp 300 sampai Rp 400 triliun di tahun depan,” jelas Salamuddin.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengatakan pemerintah berkomitmen agar Indonesia lebih mandiri dan utang terkelola dengan baik, dengan berulang kali memberikan arahan agar dibatasi dan dihindari penggunaan pinjaman luar negeri terhadap

proyek-proyek yang diminati BUMN, swasta dalam dan luar negeri. “Jadi, tidak perlu dibiayai APBN apalagi utang luar negeri karena bisa dilakukan melalui investasi public private investment atau investasi murni swasta,” kata dia.

Tidak Berimbang Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, melihat, pengelolaan anggaran negara yang tidak berimbang membuat beban utang dan alokasi anggaran untuk membayar utang semakin besar.

Dari data yang dimilikinya, setiap tahun pemerintah

harus merogoh sekitar Rp 120 triliun uang negara untuk menyicil utang. Jika dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 240 juta jiwa, maka setiap WNI ikut membayar utang pemerintah sekitar Rp 500.000 per tahun. “Di APBN itu setiap tahun alokasi pembayaran utang Rp 120 triliun.

Selalu di kisaran itu setiap tahun,” ujar Erani.

Erani mengatakan pengelolaan fiskal pemerintah tidak sehat. Sebab, hampir setiap tahun Indonesia menarik utang baru sekitar Rp 150-200 triliun untuk menutupi defisit anggaran. Nilai utang baru setiap tahun,

hampir sama dengan besaran pembayaran utang pemerintah. “Jadi semacam gali lubang tutup lubang karena defisit kita setiap tahun di kisaran Rp 150 triliun,” imbuh dia.

Untuk bisa lepas dari kondisi ini, tidak ada jalan lain selain mulai membenahi sistem pengelolaan fiskal agar berimbang. “Harus berani ambil langkah itu sekarang.

Kalau tidak, ke depan kita akan terus terbebani utang yang semakin besar. Ditinjau dari pelbagai indikator, kemampuan pemerintah membayar utang semakin lemah karena beban yang semakin besar,” pungkasnya. (gam)

WASPADAI KRISIS GLOBAL

OCBC NISP Hati-hati Salurkan Kredit JAKARTA- Bank OCBC NISP tidak akan ekspansif dalam mengucurkan kredit mengingat dinamika ekonomi global yang masih bergejolak. Karena itu, perseroan memegang prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, namun masih dalam koridor Rencana Bisnis Bank (RBB) dikisaran 20%.

“Kami optimistis, pada 2014 kredit masih berada di angka 20 persen. Tetapi, kami akan tetap waspada dengan gejolak ekonomi internasional,” kata Presiden Direktur Bank OCBC NISP, Parwati Surjaudaja di Jakarta, Selasa (29/10).

Menurut dia, penyaluran kredit pada tiga bulan terakhir di 2013, OCBC NISP masih akan tetap menyasar sektor transportasi, logistik dan con-

sumer goods. “Sektor-sektor yang kami sasar masih tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah kami lakukan selama ini,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur OCBC NISP, Hartati mengatakan pada Triwulan III-2013, perseroan mampu membukukan penyaluran kredit menjadi Rp61,2 triliun atau mengalami pertumbuhan 21 persen dibandingkan periode yang sama di 2012. “Porsi

terbesar penyaluran kredit kami masih pada SME (small medium enterprises/UKM),” ujar Hartati.

Dia menjelaskan, pada kuarta ketiga tahun ini penyaluran kredit ke SME mencapai 46 persen dari total kredit, kedua terbesar pada kredit korporasi sebesar 22 persen dan kredit konsumer mencapai 21 persen.

CAR 17 Persen Lebih lanjut, Parwati mengatakan Bank OCBC NISP menargetkan rasio kecukupan modal (CAR) minimal 17 persen. Target ini diyakini akan tercapai apabila rasio-rasio keuangan sejalan dengan capaian di kuartal ketiga tahun ini. “Selain rasio

keuangan yang positif, right issue ketujuh sebesar Rp3,5 triliun juga akan mampu mendukung CAR menjadi minimal 17 di akhir tahun ini,” kata Parwati.

Menurut Parwati, rights issue yang dilakukan OCBC NISP kali ini bukan hanya untuk memperkuat permodalan perusahaan di 2014, namun untuk menopang kecukupan modal dalam jangka panjang. “Per September ini CAR kami sebesar 14,9 persen,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Direktur OCBC NISP, Hartatti, perusahaan mencatat total aset per September 2013 sebesar Rp88,5 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 24 persen dari periode

yang sama di 2012. “Laba bersih perusahaan Rp838 miliar atau tumbuh 28 persen dari tahun sebelumnya,” kata Hartati.

Dia menyebutkan, tingkat rasio kredit bermasalah (NPL) net berada di level 0,4 persen.

Sedangkan rasio keuangan lainnya, lanjut dia, Net Interest Margin (NIM) 4,1 persen, Return on Equity (ROE) 12,5 persen dan Return on Assets (ROA) 1,8 persen.

Pada periode yang sama, tambah Hartati, OCBC NISP membukukan dana pihak ketiga (DPK sebesar Rp62,9 triliun dengan volume kredit sebesar Rp61,2 triliun atau meningkat 21 persen dibandingkan dengan setahun lalu. (gam/abd)

4

LINTAS JATIM

RABU 30 OKTOBER 2013 NO.0229 | TAHUN II

DEMONSTRASI

SBSI Tuntut Kenaikan UMK 50 Persen MALANG - Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kota Malang menuntut kenaikan upah minimum kota tahun 2014 sebesar 50 persen dari tahun ini yang mencapai Rp1.340.300/bulan.

Tuntutan sekitar 50 buruh tersebut disampaikan dalam unjuk rasa damai di lingkungan tempat kerja mereka di PT Usaha Loka di Jalan Peltu Sujono, Kota Malang, Selasa (29/10).

hana diman/koran madura

MALL CIPUTRA WORLD. Tanah Milik Djarkoni yang di atasnya dibangun Mall Ciputra World berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono dibelinya pada tahun 1968 dari uang dolar yang dikumpulkannya ketika ditugasi kesatuannya ke luar negeri.

Pemilik Sah Tanah Menggugat Djarkoni: Tanah Ciputra Word dan Universitas 45 Surabaya Tak Pernah Dijual SURABAYA - Setelah bungkam selama berpuluh-puluh tahun, Djarkoni (75), pemilik sah tanah seluas 8,9 hektar yang di atasnya dibangun mall Ciputra World serta tanah seluas 9,5 hektar, tempat berdirinya Universitas 45 Surabaya muncul kepermukaan publik untuk menggugat haknya atas tanah. Pensiunan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) tersebut mengaku tidak pernah menjual tanahnya baik kepada pihak pengembang mall maupun yayasan universitas tersebut.

Menurut pengakuan Djarkoni, tanah yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono dibelinya pada tahun 1968 dari uang dolar yang dikumpulkannya ketika ditugasi kesatuannya ke luar negeri. Tanah yang diatasnya berdiri megah mall Ciputra World dibelinya dari Mbok Marjam, sedangkan yang berdiri gedung Univeritas 45 dibelinya dari Dermo.

"Sebagian orang mungkin bertanya, bagaimana bisa seorang tentara berpangkat bintara mampu membeli tanah seluas itu? Jangan-jangan hanya ngaku-ngaku saja," kata pria menjadi intelegen dikesatuannya tersebut kepada Koran Madura, Selasa (29/10) kemarin.

Djarkoni mengerti jika sebagian masyarakat tidak percaya dengan pengakuannya.

Namun, pria yang masih terlihat enerjik diusianya yang sudah sepuh tersebut memiliki bukti-bukti otentik. Djarkoni masih menyimpan dengan rapi surat perjanjian jual beli tanah seluas 9,5 hektar dari Dermo seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada 2 April 1968.

Lokasi tanahnya berada di Dusun Pakis Tegal dengan batas, sebelah utara jalan setapak dan tanah milik Tuwari, sebelah timur Pakis Tirtosari dan Punden Pakis, sebelas selatan

tanah milik mbok Marjam dan sebelah barat jalan setapak dan tanah milik mbok Liman.

Lokasi tersebut oleh Yayasan Perjuangan 1945 didirikan Universitas 1945 dan sebagiannya dibangun gedung milik PT Jakarta Internasional Mandiri Center.

Sementara untuk tanah yang sekarang dengan kokoh dibangun Mall Ciputra World yang dilengkapi dengan apartemennya, Djarkoni memiliki bukti surat perjanjian jual beli dengan Mbok Marjam juga pada 2 April 1968 seharga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) dengan luas 8,9 hektar. Batasbatas tanah yang dibelinya dari Mbok Marjam, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Dermo, sebelah timur kampung pakis, sebelah selatan sisi utara berbatasan dengan Gunungsari dan sebelah barat tanah milik Kemad, Nasrim, Darmo dan Kamid.

Menurut Djarkoni, sekitar tahun 1960-an, di kawasan Mayjen Sungkono masih menjadi hutan belantara. Banyak binatang-binatang buas seperti ular yang menjadi penghuninya. Sehingga banyak warga yang enggan membeli tanah disana. "Jangankan membeli, diberi gratis saja, banyak yang menolak," paparnya.

Djarkoni yang kala itu

masih berusia 33 tahun tertarik membeli tanah di wilayah tersebut karena uang 2000 dolar Amerika yang dikumpulkannya selama bertugas ke luar negeri sebagai intelejen dari kesatuannya dapat digunakan kembali setelah sempat dilarang oleh Presiden Soekarno akibat adanya pergolakan pada saat tersebut.

Namun ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional dibawah kendali Soeharto, dolar kembali berlaku di Indonesia. Djarkoni langsung menukarkan dolar simpanannya dan langsung membeli tanah. "Sebenarnya tanah saya bukan hanya yang ditempati secara liar oleh Ciputra World, Universitas 45 dan Jakarta Internasional Mandiri Center, tapi masih banyak. Nanti akan saya ungkap satu per satu," ungkapnya.

Ia mampu membeli tanah seluas itu, karena harga tanah di dusun Pakis Tegal, Lingkungan Darmo III Kecamatan

Wonokromo (sekarang Mayjen Sungkono) sangat murah. Dari uang saku yang disisihkannya selama bertugas, veteran tentara Hisbullah tersebut ia membeli tanah.

Ketika ditanya mengapa baru saat ini berani menggugat? Dengan wajah sedih, ayah 3 orang anak tersebut mengaku mendapat tekanan dari penguasa di Surabaya.

Menurutnya, ia selalu diintimidasi untuk tidak menggunakan jasa pengacara ataupun mengungkapkan ke media mengenai bukti kepemilikkannya atas tanah-tanah tersebut. Namun, ia mulai berani angkat suara, ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I memenuhi surat permintaan blokir atas sertifikat yang dibuat oleh PT Win Win Realty Center untuk Mall Ciputra World dan apartemennya, serta sertifikat yang diterbitkan untuk Yayasan Perjuangan 45 Jatim dan PT Jakarta Internasional

Mandiri Center.

"Saya sepertinya muda kembali, ketika sertifikat mereka diblokir oleh BPN, karena memang sertifikat mereka palsu. Saya pemilik sah dari tanah-tanah tersebut. Saya punya alas hak sebagai syarat penerbitan sertifikat tanah.

Sedangkan mereka tidak," katanya.

Djarkoni mengatakan, dirinya tidak pernah menjual tanah-tanah tersebut baik kepada PT Win Win Realty Center pengembang Ciputra World maupun kepada Yayasan Perjuangan 45 Jawa Timur dan PT Jakarta Internasional Mandiri Center. Rencananya, hari ini, pria yang berpangkat Sersaan Mayor akan melakukan aksi damai di depan Ciputra World dan Universitas 45. Ia ingin menggugah hati pengembang maupun yayasan agar mau membayar ganti rugi atas tanahnya yang secara sepihak telah dimanfaatkan selama bertahun-tahun. (han)

Koordinator unjuk rasa Sudarmaji mengatakan, aksi tersebut tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Aksi tersebut murni untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya di Jakarta dan Surabaya yang juga menuntut kenaikan upah sebesar 50 persen.

"Kami sudah minta izin ke perusahaan dan ini murni sebagai solidaritas terhadap rekan-rekan kami yang juga memperjuangkan ke naikan upah 50 persen di Jakarta maupun Surabaya," katanya, menegaskan.

Ia menegaskan buruh

ddy/koran madura

PENYAKIT MASYARAKAT

Polda Menangkap 13 Bandar Judi

hana diman/koran madura

DIKUASAI SEPIHAK. Inilah tanah milik Djarkoni yang dikuasai sepihak oleh Yayasan Perjuangan 45 Jawa Timur dan dibangun Universitas 45.

Pelabuhan Gresik Kelola Curah Cair hingga 500 Ton kan di Pelabuhan Gresik.

Selain dermaga curah cair, ada juga perkuatan dermaga taluk tegak dan pengadaan alat bongkar muat. “Alat bongkar muat yang akan kita pasang di Pelabuhan Gresik ini berupa fixed crane. Jumlahnya empat unit,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Humas PT Pelindo III, Edi Priyanto mengatakan, fasilitas dermaga curah cair di Pelabuhan Gresik sudah siap dioperasikan. Hal itu mengacu pada hasil uji coba yang telah dilakukan oleh manajemen Pelabuhan Gresik.

“Dalam satu minggu ini sudah dilakukan uji coba untuk disandari kapal sebanyak tiga kali,” ujarnya.

Mengenai nilai inves-

Sudarmaji

Koordinator Aksi

DIAMANKAN. Para bandar judi saat diamankan oleh Polda Jatim, Selasa (29/10).

PENGADAAN TAMBAHAN FASILITAS

SURABAYA - PT Pelindo III menyatakan Pelabuhan Gresik mendapat tambahan fasilitas baru berupa dermaga curah cair sepanjang 210 meter dan fasilitas pendukung curah cair lainnya. Dengan tambahan tersebut, pelabuhan yang merupakan penyangga Pelabuhan Tanjung Perak itu diperkirakan akan meningkat kapasitasnya hingga 500 ribu ton curah cair selama satu tahun.

Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Djarwo Surjanto, di Surabaya, Selasa (29/10) mengatakan, fasilitas dermaga curah cair di Pelabuhan Gresik merupakan salah satu dari beberapa rencana pengembangan yang dilaku-

Kami sudah minta izin ke perusahaan dan ini murni sebagai solidaritas terhadap rekanrekan kami yang juga memperjuangkan kenaikan upah 50 persen di Jakarta maupun Surabaya,”

tidak ada konflik atau masalah dengan pihak perusahaan tempat mereka bekerja, tapi murni keinginan buruh untuk memberikan dukungan pada buruh yang ada di Jakarta dan Surabaya dan sedang memperjuangkan kenaikan upah buruh di Tanah Air. Dalam aksi itu, puluhan buruh tersebut juga melakukan orasi secara bergantian. Pengunjuk rasa yang melakukan orasi rata-rata menuntut perbaikan nasib mereka, baik yang berkaitan dengan upah maupun tuntutan normatif lainnya.

Lebih lanjut pengurus Komisariat SBSI Kota Malang itu berharap upah minimum kota (UMK) 2013 di Kota Malang naik 50 persen pada 2014. Tuntutan kenaikan UMK sebesar 50 persen itu berdasarkan pada hasil survei 84 item kebutuhan pokok.

Akan tetapi, lanjutnya, dalam menetapkan UMK 2014 dewan pengupahan hanya melakukan survei sebanyak 60 item kebutuhan pokok untuk menentukan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Kami minta dewan pengupahan melakukan survei untuk 84 item kebutuhan pokok agar buruh juga dapat hidup layak sesuai KHL," ujarnya.

Untuk menentukan UMK 2014, dewan pengupahan Kota Malang masih melakukan pembahasan setelah melakukan survei di tiga pasar tradisional, yakni Pasar Blimbing, Dinoyo dan Pasar Besar Malang (PBM).

Setelah disetujui dan disepakati dewan pengupahan, UMK tersebut diserahkan kepada Wali Kota Malang dan selanjutkan diajukan ke Gubernur Jatim. (ant/ela/dik)

tasi yang dibutuhkan untuk pengembangan Pelabuhan Gresik, Edi menjelaskan, nilai investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 141,7 miliar.

Jumlah tersebut digunakan untuk pembangunan dermaga curah cair senilai Rp 50,6 miliar, perkuatan dermaga talud tegak Rp 52,8 miliar, dan empat unit fixed crane Rp 38,3 miliar.

General Manager PT Pelindo III Cabang Gresik, Mahmud Syamsudin mengatakan, pihaknya telah memiliki kesepakatan kerja dengan PT Petro Oxo Nusantara (PON). Mahmud mengatakan potensi yang didapat dari kesepakatan dengan PT PON ini mencapai 120.000 ton per tahun. “Selain dengan PT

PON, kami juga sedang melakukan negosiasi dengan PT Karya Indah Alam Sejahtera (KIAS). Potensi dari PT KIAS ini kurang lebih 300.000 ton per tahun,” ujarnya.

Mahmud menjelaskan, fasilitas curah cair dibangun untuk memenuhi kebutuhan industri di Gresik yang terus meningkat. Pada tahun 2010 lalu arus curah cair yang melalui Pelabuhan Gresik hanya tercatat sebanyak 103.031 ton. Jumlah tersebut terus meningkat, dimana pada tahun 2011 tercatat sebanyak 309.492 ton, tahun 2012 sebanyak 647.604 ton, dan hingga September 2013 sudah mencapai 534.498 ton.

Dermaga curah cair di Pelabuhan Gresik ini, katanya,

didukung dengan instalasi curah cair yang memadahi.

Sistem itu memungkinkan untuk menyalurkan produk curah cair dari kapal langsung menuju industri dengan menggunakan pipa. Namun demikian, masih dimungkinkan juga untuk menyalurkan produk curah cair dengan menggunakan angkutan truk tangki yang terlebih dulu disimpan di dalam tangki penimbunan.

Dengan fasilitas tersebut, kata Mahmud, aktivitas bongkar muat curah cair akan menjadi lebih cepat hingga mencapai 100 ton per jam.

Selama ini, produktivitas bongkar muat curah cair dengan sistem konvensional hanya 70 ton per jam. (ara)

SURABAYA - Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menangkap 13 bandar judi berbagai modus, mulai judi bola, judi dadu, dan judi togel. Penangkapan terjadi diberbagai wilayah di Jawa Timur, seperti Lumajang, Malang, Kediri, Madiun, Blitar dan Ngawi.

"Semuanya ini bandar. Mereka saling berhubungan dalam jaringannya. Jaringan judi togel juga berhubungan sesama bandar togel. Demikian halnya judi dadu, dan judi bola," tutur Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Jatim Kompol Bambang Cahyo Bawono, Selasa (29/10).

Ke 13 bandar tersebut masing-masing MTY (43) asal Yosowilangun Lumajang, Bud (60) asal Yosowilangun Lumajang, Har (36) Kepanjen Kab Blitar, Sup M (56) Jiwan Madiun, AR (50) Jiwan Madiun, Sul (49) Pakisaji Malang, SY (34) Pakisaji Malang, HS alias Liang (32) Malang, MZ (40) Ngasem Kediri, DAK (45) Ngasem Kediri, DS (32) Jogorogo Ngawi, PN (49) Junrejo Batu dan STN (58) Pujon Batu.

Dari ke 13 tersangka tersebut, disita uang tunai Rp 17 juta, 30 ponsel, ratusan lembar rekapan nomor judi togel, 4 buah buku tabungan BCA, 2 laptop, dadu besar dan berbagai perlengkapannya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke 13 tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.(ddy)

LINTAS JATIM

5

RABU 30 OKTOBER 2013 NO.0229 | TAHUN II

ant/m risyal hidayat

PULAU GALANG UNTUK LAHAN KONSERVASI. Seorang meniti jembatan Pulau Galang di kawasan Surabaya Barat, Jatim, Selasa (29/10). Menurut Gubernur Jatim, Soekarwo pulau dengan luas 14 hektar yang menjadi perebutan wilayah antara pemerintah kabupaten Gresik dan pemerintah kota Surabaya yang dipicu terbitnya sertifikat hak milik tersebut akan mempertahankan Pulau Galang sebagai lahan konservasi baik mangrove atau pun fauna.

SENGKETA PULAU

DPRD Menyetujui Usulan Pansus Pulau Galang SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur menyetujui pembentukan usulan Panitia Khusus Pulau Galang untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dan memperjelas status pulau yang menjadi rebutan Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Gresik.

"Kami sudah bertemu dengan seluruh jajaran pimpinan dewan dan Gubernur Jatim Soekarwo. Dalam pertemuan itu disampaikan ada kesepakatan antar eksekutif

dan legislatif untuk mengutamakan kepentingan umum," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar, Selasa (29/10).

Tidak itu saja, anggota

Komisi A juga menyepakati pembentukan Pansus untuk menyelesaikan persoalan di Mojokerto, khususnya tentang pelestarian cagar budaya di kawasan Situs Trowulan.

Peresmian Pansus ini berdasarkan surat Komisi A Nomor 162/kom A/X/2013 tentang Usulan Pansus Pulau Galang dan Pembangunan di Area Situs Mojopahit di Trowulan dengan ditandatangani 18 anggota dewan asal komisi yang membidangi pe-

merintahan dan hukum itu.

Disinggung tentang target penyelesaiannya, Abdul Halim Iskandar mendesak Pansus segera menuntaskan tugasnya, termasuk persoalan Pulau Galang dan Situs Trowulan sebelum awal 2014.

"Mekanisme Pansus dibawa ke paripurna untuk diminta pendapat fraksi dan seluruh anggota dewan Jatim.

Targetnya, tidak ada polemik terkait masalah Pulau Galang maupun situs Trowulan dan

arah penyelesaiannya lebih luas," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan pihaknya akan terus menyamakan persepsi dengan dewan.

Hal ini karena memang Pulau Galang menjadi hak pemerintah provinsi untuk mengelola.

Dirinya juga mengakui jika usulan Pansus tersebut disampaikan pada pimpinan dewan. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan munculnya pembangunan pabrik

baja di atas area Situs Mojopahit Trowulan, Kabupaten Mojokerto yang dicabut izinnya.

Tidak itu saja, gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut juga sempat mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk memperkuat status Pulau Galang yang masuk dalam kawasan Koservasi dan Pemprov Jatim yang berhak mengelolannya. Surat penguatan status Pulau Galang

tersebut dikirim ke Jakarta, Jumat (25/10).

"Surat ke Mendagri langsung dikirim untuk memperkuat posisi Pulau Galang agar statusnya semakin jelas sebagai kawasan Konservasi.

Suratnya bersifat penguatan, sebab mantan Mendagri Hari Sabarno juga sudah pernah menerima surat serupa dan memberikan balasan bahwa Pulau Galang masuk dalam kawasan Konservasi," katanya. (ant/fqh/dik)

Panlih Wawali Dilarang ke Luar Kota SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya Mochammad Machmud melarang seluruh anggota Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Walikota (Wawali) Surabaya untuk melakukan kunjungan kerja termasuk melakukan konsultasi ke Jakarta, sebelum menuntaskan tugasnya memilih Wawali Surabaya.

“Kami sendiri ingin Pilwawali bisa segera dilaksanakan, kami tidak akan menandatangani usulan kerja di luar agenda bagi anggota Panlih,” tandasnya, Selasa (29/10).

Untuk diketahui, posisi Wawali Surabaya kosong selama hampir 6 bulan setelah ditinggalkan Bambang Dwi Hartono yang mundur karena maju sebagai calon gubernur Jawa Timur dari PDI Perjuan-

gan bersama Cawagub Said Abdullah. Sejauh ini, kata Mahmud, pihaknya sudah mendorong panlih agar segera menuntaskan kerjanya. Dua nama kader PDIP Perjuangan di DPRD Kota Surabaya yang berpeluang menempati posisi tersebut adalah Whisnu Sakti Buana dan Syaifudin Zuhri.

Rencananya, hari ini, Rabu (30/10) panlih akan menggelar rapat untuk memproses berkas

kedua kandidat tersebut.

Sekretaris Panlih Wawali Surabaya, Sudirjo kepada wartawan kemarin menjelaskan, meski hari ini dilakukan rapat, namun Ketua Panlih, Eddy Budi Prabowo, dan Wakil Ketua Panlih, Fatkurrohman hingga kemarin masih berada diluar kota. Ia khawatir, rapat yang digelar hari ini akan gagal juga karena tidak kuorum.

"Kemarin ada Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Surabaya bersama Panlih, tapi batal karena tidak kuorum. Dari 7 anggota panlih hanya 3 yang hadir. Jadi rapat kami tunda," paparnya.

Menurutnya, tidak ada niatan dari panlih untuk menghambat proses pengisian posisi wawali. Namun karena bersamaan dengan

tugas kedewanan yang lain, maka kerja pansus sedikit terhambat. Akibat lambannya kinerja pansus, Senin (28/10) sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya menuntut segera dilakukan proses Pilwawali. Mereka mendesak Ketua DPRD Surabaya untuk segera membubarkan Panlih Wawali Surabaya, karena tidak mampu memilih Wawali Surabaya dengan cepat, padahal calonnya sudah ada. Para mahasiswa inipun memberikan batas waktu hingga 15 November mendatang bagi panlih menyelesaikan tugasnya.

Jika tidak mereka akan melakukan aksi kembali dengan jumlah massa yang lebih besar. (han)

BANDARA BARU

Terminal 2 Memigrasi Pesawat SURABAYA - Terminal baru atau Terminal 2 (T2) Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya mulai beroperasi pada 10 November mendatang, bertepatan dengan Hari Pahlawan. T2 yang menghabiskan dana Rp 461,65 tersebut ternyata tidak hanya digunakan Garuda Indonesia tetapi juga Tiger Air, Mandala Air dan Air Asia.

Pelaksana Harian Humas Proyek T2 Juanda, Alip Nugroho menjelaskan kapasitas penumpang diterminal yang dibangun di atas di lahan 49.738 meter persegi bisa menampung 6,5 juta per tahun.

Semula dalam program sinergi BUMN, Garuda dijadwalkan menggunakan terminal domestik.

Hanya saja, sambungnya,

penumpang Garuda setahun hanya berkisar 3,5 juta orang.

Dari jumlah itu, 2,2 juta orang penumpang domestik dan 1,3 juta orang penumpang internasional. "Sehingga bebannya masih jauh dari kapasitas maksimal. Oleh karena itu Tiger Mandala dan Air Asia dijadwalkan menggunakan terminal baru," jelasnya di sela-sela peninjauan proyek Terminal 2 Juanda, Selasa (29/10).

Beroperasinya Mandala dan Air Asia menyebabkan jumlah penumpang di terminal domestik di kisaran 4,5 juta orang.

Adapun kapasitas yang belum digunakan bisa untuk penerbangan internasional.

Operasional Bandara Internasional Juanda saat ini mengandalkan terminal pertama. Sampai September,

jumlah penumpang terminal itu 13,1 juta orang, terdiri dari 11,8 juta penumpang domestik dan 1,3 juta penumpang internasional.

Pada periode yang sama tahun lalu, ada 11,76 juta penumpang. Dari jumlah itu 10,70 juta penumpang domestik dan internasional 1,06 juta orang. Perbandingan antardua periode menunjukkan jumlah penumpang domestik tumbuh 10% dan internasional 25%.

Communication & Legal Section Head Bandar Udara Internasional Juanda, Andrias Yustunian menuturkan terminal pertama sudah kelebihan kapasitas, sehingga pembangunan di terminal lama itu bisa mengatasi kondisi di terminal yang eksisting sekarang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Jawa Timur Ir. Wahid Wahyudi, MT mengatakan pengoperasian T2 diharapkan mampu memberikan kenyamanan kepada para penumpang sesuai dengan salah satu persyaratan bandara internasional.

Pada kenyataannya, bandara internasional Juanda masih jauh dari rasa nyaman.

Daya tampung terminal 1 mencapai 6,5 juta penumpang per tahun. Dinas Perhubungan dan DLLAJ Provinsi Jatim memperkirakan pertumbuhan penumpang di Bandara Juanda tahun 2013 mencapai 16,3 juta penumpang atau naik 12 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 14,7 juta orang. (ara)

ara/koran madura

DIGELANDANG. Para tersangka kerusuhan di Desa Dengok, Paciran Lamongan antar warga dan anggota FPI saat digelandang ke Mapolda Jatim beberapa hari yang lalu.

KASUS FPI VS WARGA LAMONGAN

FPI Disidang di Surabaya SURABAYA – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menetapkan kasus kerusuhan antar anggota Front Pembela Islam (FPI) dan warga Lamongan disidangkan, Senin (4/11) depan, setelah berkas perkara para tersangka dilimpahkan ke PN Surabaya Rabu (23/10) lalu.

“Berkas perkara kerusuhan ini telah dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Ada enam kasus yang sudah kami terima dan sudah menunjuk majelis hakimnya,” ujar Wakil Panitera/Sekretaris PN Surabaya, Soedi Wibowo, kepada wartawan di Surabaya, Selasa (29/10).

Menurut Soedi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya untuk meminta pengamanan selama jalannya sidang, karena kasus ini berpotensi terjadinya kerusuhan.

“Kepolisian menyatakan siap mengamankan sidang dengan jumlah personel diperkirakan mencapai ratusan,” jelasnya.

Kejari Lamongan memilih

PN Surabaya untuk mengadili para pelaku kerusuhan antar anggota FPI dan warga Lamongan ini, pasalnya tidak mau kerusuhan lanjutan terjadi di PN setempat.

Berkas perkara kerusuhan ini telah dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Ada enam kasus yang sudah kami terima dan sudah menunjuk majelis hakimnya,”

Soedi Wibowo Wakil Panitera/ Sekretaris PN Surabaya

Dari pelimpahan yang diterima Kejari Surabaya, total ada sepuluh tersangka. Dari sepuluh tersebut, tujuh ter-

sangka dari warga Lamongan dan tiga diantaranya anggota FPI. Pada penanganan kasus kerusuhan di Desa Dengok, Paciran, Lamongan yang diduga dilakukan FPI Lamongan tersebut sekurangnya, 30 jaksa gabungan berasal dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Lamongan serta Kejaksaan Negeri Surabaya dilibatkan menangani perkara tersebut.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Judhy Ismono mengatakan bahwa pelimpahan berkas memang sudah dilakukan sejak pekan lalu dan pihaknya telah menentukan dua orang jaksa menangani perkara FPI Lamongan tersebut.

“Pelimpahan berkas perkara memang sudah dilakukan, dan kami juga sudah menunjuk dua orang jaksa, masing-masing Djauharul Fushus dan Ririn menangani perkara ini,” terangnya. (ara)

6

PROBOLINGGO

RABU 30 OKTOBER 2013 NO.0229| TAHUN II

ERA GLOBALISASI

Hadapi Era Globalisasi, Pemuda Harus Cermat

PROBOLINGGO - Untuk menghadapi Era Globalisasi, Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Kabupaten Probolinggo, menyarankan kepada generasi muda untuk bisa cermat menyikapinya.

Menurut Kepala Kanpora Kabupaten Probolinggo, Tjatur Nyoto Rijanto, mengatakan keradaan era globalisasi saat ini memang tidak bisa ditinggalkan. Kerana era tersebut menghadapkan masyarakat kepada zaman kebebasan, termasuk canggihnya teknologi. “Mau tidak mau era globalisasi harus dihadapi,” katanya, Selasa (29/10) kemarin.

Tjatur Nyoto Rijanto, juga menegaskan, untuk menghadapinya yang perlu dipersiapkan yakni mental para pemudanya. Sebab dengan canggihnya teknologi yang lebih dikenal dengan dunia internet. Di dalam dunia internet tersebut semua hal itu tersedia, baik hal yang sifatnya positif maupun hal yang sifatnya negatif.

“Tergantung orang yang mengahadapinya, terutama para generasi muda. Jika pemudanya tidak cermat mengahadapinya maka dia akan terjebak dan memburamkan masa depannya,” terangnya.

Keberadaan pemuda, lanjut dia, merupakan pemimpin masa depan bangsa.

Karena pemuda merupakan generasi penerus. Jika mental pemuda sudah lemah, maka akan dibawa kemana

arah bangsa ini.

Belakangan ini, banyak pemuda yang terjerat kasus narkoba. Sehingga mereka harus berurusan dengan hukum. Persoalan tersebut karena mental pemuda saat ini sudah jauh berbeda dengan mental pemuda pada zaman dulu.”Ini sudah sering kali kita dengar dan kita lihat diberbagai pemberitaan media massa,” ujar Tjatur Nyoto Rijanto.

Tjatur Nyoto Rijanto, mengharpakan dalam momentum Hari Sumpah pemuda yang ke 85, para pemuda yang jiwanya sedang tertidur untuk bangkit kembali dan tetap berpegang tegung kepada 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika..

“Karena nilai nilai nasionalisme dan patriotisme sudah lengkap didalamnya.

Sehingga jati diri seorang pemuda tidak bisa pudar,” ucap pria kelahiran Madiun itu.

Ia juga menambahkan, untuk mendidik mental pemuda tidak lepas dari peranserta orang tuanya. Karena yang paling bersentuhan langsung adalah keluarganya.

“Kalau orang tua dalam keluarganya mengarahkan jalan yang benar bagi anakanaknya. Maka dia yang jelas akan memiliki mental yang baik,”pungkas Tjatur Nyoto Rijanto.(fud)

SIMBOLIS, Walikota HM.Buchori menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga.

Dana PKH Mulai Dicairkan Rp. 1. 397.937.000 untuk 4.464 RTSM PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo mulai mengucurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Melalui Dinas Sosial (Dinsos) bekerja sama dengan Kantor Pos Probolinggo menyalurkan dana PKH tahap ketiga tahun 2013.

“Sebanyak 4.464 RTSM, mulai dari ibu hamil sebanyak 104 orang, balita 2.442 anak, anak sekolah dasar 3.308 anak, dan SMP 1.725 anak, yang berada di lima kecamatan menerima dana PKH dengan total anggaran sebesar Rp. 1.397.937.000.,” terang Kepala Dinas Sosial, Soemantri, di Pendopo Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Selasa (29/10), Jumlah tersebut, lanjut Soemantri, RTSM yang berada di Kecamatan Wonoasih yang pada tahap ketiga mencapai 937 RTSM dengan total anggaran sebesar Rp. 289.125.000.

Sedangkan untuk Kecama-

tan Mayangan mencapai 787 RTSM dengan total anggaran Rp.255.862.000, Kecamatan Kademangan mencapai 786 RTSM dengan anggaran Rp.240.125.000.

Sementara di wilayah Kecamatan Kedopok sebanyak 849 RTSM dengan anggaran Rp.259.000.000.

Terakhir untuk Kecamatan Kanigaran sebanyak 1.105 RTSM dengan anggaran mencapai Rp.348.625.000.

“Pencairan dana PKH ini disertai beberapa syarat tertentu. Penerima dana PKH diharapkan memanfaatkan fasilitas yang sudah ditentukan mulai dari bidang pendid-

ikan maupun kesehatan,” jelas Soemantri.

Soemantri menambahkan, untuk mencegah terjadinya penyimpangan saat pencairan, kita telah menyiapkan para petugas baik fisik maupun mental. Dalam pencairan dana PKH ini, kita melakukan monitoring ke 29 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yang menyalurkan dana PKH. “Hal ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada teman-teman yang bertugas di masingmasing kantor kecamatan,” tandas mantan Camat Kanigaran ini.

Secara terpisah, Walikota HM.Buchori, menegaskan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu rumah tangga sangat miskin (RTSM) ternyata membuahkan hasil. Pemberian bantuan ini ditujukan bagi keluarga yang memiliki balita,

Pancing Pengunjung Masuk

ibu hamil, dan anak usia SD-SMP. Setiap RTSM akan mendapat bantuan dana sebesar Rp 800 ribu-Rp 2,8 juta per tahun.“Penerima bantuan PKH mengalami penurunan meski tidak signifikan. Ini membuktikan program ini bisa membantu warga miskin,”terang orang nomor satu di Kota Probolinggo.

Bantuan yang diberikan berupa uang tunai., lanjut dia, tujuannya agar keluarga miskin yang memiliki balita, anak usia SD-SMP, atau ibu hamil dapat memenuhi biaya transportasi. “Setiap RTSM, mendapat dana dari PKH sesuai dengan anggota keluarganya. Besarnya tergantung dari banyaknya anggota keluarga itu,”ucap Walikota HM.Buchori.

Walikota HM.Buchori menegaskan, program pemerintah pusat ini memasuki pembayaran tahap

tiga di lima kecamatan, sedangkan data penerima langsung dari pemerintah pusat. Penyalurannya kepada RTSM besarannya beragam, tergantung data kebutuhan di pemerintah pusat yang terus dimonitor, yakni dari Rp 800 ribu sampai Rp.2,8 juta. “Tujuan PKH ini agar masyarakat miskin dapat menyekolahkan anak, dan peningkatan gizi dan kesehatan,” ucapnya.

Selain itu, jika di RTSM ada ibu yang lagi hamil, kemudian juga ada anak usia sekolah tahap dasar, maka dana yang diterimanya bisa mencapai Rp 800 ribu. “Kalau dalam keluarga itu terdapat ibu sedang hamil, dananya akan mencapai Rp 800 ribu, dimana seorang ibu kan harus membutuhkan nutrisi, dan anak sekolah juga mendapatkan tambahan bantuan biaya,” pungkas Walikota HM.Buchori.(hud).

Kesra

Tunjangan Guru Ngaji 2014 Tidak Bertambah PROBOLINGGO - Kendati di beberapa daerah di Jatim dana tunjungan guru ngaji mengalami kenaikan dari Rp.200 ribu menjadi Rp.400 ribu pada tahun 2014 mendatang, namun tidak demikian dengan Kabupaten Probolinggo. Di Kabupaten Probolinggo dana tunjangan guru ngaji masih tetap Rp.250 ribu.

“Tahun 2014 mendatang belum ada wacana dana tunjangan guru ngaji mengalami kenaikan,” ujar Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra,red) Pemkab Probolinggo, Moh. Syarifuddin kepada wartawan, Selasa (29/10).

Menurut dia, tunjangan guru ngaji itu berbeda dengan honor. Tunjangan guru ngaji tersebut bentuk dari sebuah penghargaan terhadap para guru ngaji yang ada di Kabupaten Probolinggo dari pemerintah daerah.

Untuk menaikkan besarnya dana tunjangan tersebut, kata Syarifuddin, melihat besarnya anggaran APBD setempat.

“Untuk menaikkan dana tunjangan itu, pemerintah melihat anggaran APBD dulu. Karena jumlah guru ngaji yang ada di Kabupaten Probolinggo mencapai ribuan,” terang dia.

Dia menambahkan, tujuan pemberian tunjangan itu untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji. Karena masyoritas mereka mengajar anak-anak dengan ikhlas, khususnya guru ngaji yang ada di pelosok desa.

Berdasarkan data, jumlah penerima tunjangan guru ngaji di Kabupaten Probolinggo sebanyak 4.950 orang dengan total anggaran Rp. 1.,00237.500.000. Masing-masing guru ngaji mendapatkan dana tunjangan sebesar Rp.250 ribu.

Dana tunjangan tersebut diberikan setiap tahun sekali.

Melihat anggaran untuk tunjangan tersebut sangat besar, setiap desa hanya dijatah sebanyak 15 orang. (ugi).

DONOR DARAH

Pagar Resta Area Dibongkar

Pendonor Darah Semakin Sadar Diri

PROBOLINGGO - Untuk meningkatkan dan memancing pengunjung masuk Rest Area Kecamatan Tongas, Pemkab Probolinggo akhirnya membongkar pagar depan.

Pasalnya pagar tersebut dinilai kurang efektif dibangun.

Kepala Dinas Pergadagangan dan Perindustrian (Dspridag) Kabupaten Probolinggo, Erlin Sulistiowati, mengatakan pembongkaran pagar tersebut untuk meningkatkan dan membangkitkan Rest Area. Karena tempat tersebut masih sepi pengunjung yang masuk untuk berbelanja oleh-oleh khas Kabupaten Probolinggo.

“Tempat tersebut tidak lagi menggunakan pagar depan. Sehingga lokasinya bisa terlihat lebih jelas ketika pengendara melintas di depannya,” terangnya, kepada wartawan, Selasa (29/10).

Erlin Sulitiowati, mengatakan pedagang yang memilki bedak disana banyak yang tutup. Sebab pengunjung yang ke Rest Area, utamanya

PROBOLINGGO - Tingkat pendonor darah semakin meningkat di Kota Probolinggo. Terbukti, setiap bulan tercatat sebanyak 500 sampai 600 orang yang mendonorkan darahnya di kantor Palang Merah Indonesia (PMI).

Hal ini disampaikan petugas Administrasi Unit Donor Darah PMI Kota Probolinggo, D.A.U Widodo kepada wartawan, Selasa (29/10). “Setiap bulannya bahkan sampai 600 orang yang mendonorkan darahnya,” katanya.

Para pendonor darah itu tidak hanya berasal dari masyarakat biasa. Namun juga ada yang menjadi pendonor darah tetap. Seperti perusahaan PT Timber Kutai Indonesia (KTI), PT Kertas Leces (PTKL), Polres, Dandim dan karyawan Pemkot Probolinggo.

Widodo menjelaskan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya donor darah, PMI Kota Probolinggo seringkali menggelar kegiatan berupa sosialisasi. “Sekarang itu

masyarakat luar kota enggan masuk kelokasi tersebut. “Itu yang membuat pedagang memilih tutup karena pengunjung sepi,” tandasnya.

Karena tempat tersebut masih sepi pengunjung yang masuk untuk berbelanja oleh-oleh khas Kabupaten Probolinggo.

Sepinya pengujung ke Rest Area Tongas, lanjut Erlin Sulitiowati, upaya Pemkab Probolinggo terus melakukan terobosan untuk bisa meramaikan tempat tersebut. Tetapi, harus secara bertahap. Apalagi, jumlah bedak yang ada di Rest Area kurang lebih sekitar 35 bedak.

“Saat ini pagar depan sudah dibongkar. Dengan adan-

ya pagar mungkin pengunjung enggan untuk masuk. Di samping itu pada APBD 2014 akan ada penambahan fasilitas seperti penambahan toilet, penerangan lampu, dan upaya pengecatan,” terang Erlin Sulitiowati.

Sementara itu, salah satu pedagang Ahmad (35) mengaku kalau pengunjung memang sepi, tetapi kemungkinan besar dengan dibongkarnya pagar depan, jumlah pengunjung Rest Area bisa mengalami kenaikan dan ramai.

“Kalau pagarnya sudah tidak ada , kemungkinan pengenadara mobil dan motor bisa masuk. Karena pada waktu ada pagar lokasi tersebut terlihat kurang menarik pengunjung untuk berhenti,” ucapnya.

Dia juga mengatakan, nantinya kalau Rest Area terlihat ramai lagi dengan pengujung maka pedagang akan giat lagi untuk berjualan “Pedagang tidak lagi memilih untuk tutup bedak,” pungkas Ahmad. (fud)

masyarakat semakin tinggi kesadarannya terhadap pentingnya mendonorkan darahnya,” tandasnya.

Salah satu manfaat mendonorkan darah, kesehatan seseorang menjadi fit. Karena aliran darah yang membeku

mengalami sirkulasi dengan menggantinya darah baru melalui donor darah.

Tingginya masyarakat yang mendonorkan darah, membuat stok darah di Kantor PMI cukup. Bahkan, persediaan stok darah yang ada bisa untuk luar wilayah Kota Probolinggo. “Darahnya itu gratis. Hanya saja, masyarakat yang membutuhkan darah di PMI hanya mengganti biaya pengelolaan darah saja,” kata Widodo.

Besarnya biaya pengganti tersebut sebesar Rp.240 ribu untuk rumah sakit umum (RSU). Sedangkan untuk rumah sakit swasta biaya pengganti pengelolaan sebesar Rp.250 ribu per-kantong.

Widodo menjelaskan, meski stok darah di Kantor PMI untuk bulan ini cukup, namun PMI terus menggelar giat sosialisasi. Rencananya, 2 Nopember 2013 mendatang, PMI akan menggelar kegiatan donor darah di alun-alun Kota Probolinggo, serta giat donor darah di hari ulang tahun Korpri.(ugi).

OPINI

Suramadu sebagai Jembatan Semiotik

salam songkem

Religiusitas Hari-hari

D

i era digital, kegiatan berkesenian semakin memunah. Meski sebagian masih eksis, kehadirannya ibarat hidup segan mati tak mau. Dengan nafas sengal yang tersisa, masih ada teater yang mencoba bertahan pada abad yang berlari dan terus meninggalkannya. Hampir setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing, dengan digitalnya, dengan mimpimimpinya. Tidak hanya teater yang mati suri, tetapi di luar aspek itu yang selama ini mendedahkan kebaikan, kini nyaris tak terdengar. Meminjam puisi WS Rendra, mereka melakukan onani.

Inilah potret bangsa dimana setiap warganya sudah melampaui ambang batas. Pada teater, plot yang menyuguhkan peran antagonis dan protagonis, selalu ada jalan tengah dan protagonis menang. Tetapi pada teater kehidupan, antagonis selalu menang dan negeri ini tak ubahnya Sisilia dalam wajah yang berbeda dengan prilaku substantif yang sama.

Ada beberapa hal yang nyata-nyata merusak ekosistem bangsa. Antara lain, korupsi yang tidak lagi bersandar pada limitasi kebijakan hukum, tetapi terkait dengan masalah ekonomi dan politik. Karena itu, pertumbuhan hukum korupsi tidak dapat dipisahkan dari perubahan dalam kerangka sosial-ekonomi. Pembentukan aturan hukum dalam rangka memberantas korupsi tidak begitu saja dapat dipisahkan dari soal ekonomi dan politik. Di Indonesia, stigma korupsi dapat menjadi simbol elastis mengakarnya korupsi ketatanegaraan sebagai korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan.

Selain itu, narkoba juga masuk dalam daftar riwayat perusak bangsa. Semesta kedokteran melaporkan bahwa sekitar 70 persen pelaku penyalahgunaan narkotika adalah para remaja. Belakangan ini, dijumpai pelajar terlibat baik sebagai pemakai maupun pengedar narkoba. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Narkoba menghancurkan masa depan remaja itu sendiri. Bahkan jika massif, narkoba merusak bangsa masa depan. Pecandu seperti koruptor juga memuaskan diri dan tidak peduli terhadap orang lain. Cara apapun akan dilakukannya untuk mendapatkan kesenangan diri itu.

Termasuk juga yang menghancurkan bangsa pergaulan bebas. Remaja termasuk orangtua mengikuti trend budaya barat kaum muda terinspirasi oleh digitalisasi zaman yang berserak dan untuk melupakan norma dan dogma. Pergaulan bebas inilah yang telah merusak para generasi bangsa. Ekosistem kerusakan bangsa ini memarah ketika orangtua dan lingkungan memunculkan permakluman yang tidak diharapkan. Itulah sebabnya tugas kita semua untuk meminimalisasi gerakan yang menghancurkan bangsa dari dalam. (*)

Kiblat Negara

N

egara Indonesia tampaknya akan puas menjadi negara berkembang. Jadi negara berkembang sejatinya bukan membanggakan, karena berkembang sebenarnya amelioratif yang searti dengan negara tak maju. Pandangan ini kiranya menemukan pembenaran dengan kasus-kasus petinggi negeri ini, baik di daerah hingga pusat, yang selalu menjadikan negeri barat sebagai kiblat negara ini.

Baru-baru ini, sejumlah legislatif di Senayan kembali dikabarkan melakukan kunker ke Belanda, ke China, dan ke Korea Selatan. Tentu saja, masing-masing kunker tersebut memiliki alasan yang dicari-cari, yaitu untuk kepentingan negeri ini ke depan. Kunker ke Belanda yang dipimpin anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrat, Yahya Sacawiria, dimaksudkan untuk kepentingan tugas pengawasan khususnya perkembangan hubungan bilateral Indonesia-Belanda.

Kunker ke China dipimpin Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dan kunker ke Korea Selatan dipimpin oleh Tantowi Yahya. Juga masing-masing memiliki argumentasi tersendiri, yang juga dicari-cari atas nama kepentingan masa depan negeri ini. Kunker-kunker tersebut merupakan sebagian peristiwa yang mengindikasikan negeri ini masih tertinggal, sehingga berkiblat pada negeri tetangga. Padahal kiblat negara tersebut tidak selamanya membawa perbaikan untuk negara ini, karena perbedaan struktur kehidupan di antara Indonesia dengan berbagai negara yang dijadikan kiblat pemerintahan untuk Indonesia.

Sebagai salah satu contohnya, pendidikan di Indonesia akibat berkiblat kepada negara barat, kata Guru Besar Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada, Prof. Budi Winarno, telah membuat sistem pendidikan di Indonesia diracuni liberalisme sehingga bermunculan pendidikan yang eksklusif. Maka dampaknya mempertajam kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin.

Pendidikan di Indonesia menjadi milik kalangan orang berduit. Sedangkan orang yang berekonomi lemah menjadi tidak bisa menikmati pendidikan di negeri ini.

Itu yang terjadi dalam pendidikan di tanah air.

Kesalahan berkiblat itu tampaknya akan terulang.

Sebab saat ini, pemerintahan di Indonesia mulai menyiapkan diri untuk berkiblat ke Belanda. Setidaktidaknya itu terlihat dari upaya sejumlah legislatif di Komisi I DPR RI. Indonesia tertarik berkiblat pada Belanda karena melihat potensi keberhasilan negara penjajah Indonesia tersebut. Semestinya Indonesia berpikir ulang untuk selalu berkiblat pada negeri orang, karena itu tidak membuat Indonesia menjadi lebih baik. Bahkan selamanya Indonesia akan menjadi negara tertinggal selama terus berkiblat pada negara orang. Berkiblat pada negeri orang, mengindikasikan tak ada kepercayaan terhadap potensi negeri sendiri. Lantas kapan Indonesia bisa menjadi kiblat bagi negara lain? (*)

A

7

RABU 30 OKTOBER 2013 NO. 0229 | TAHUN II

Jembatan Suramadu sejak diresmikan pada tanggal 10 Juni 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti menjadi jembatan semiotik, yakni jembatan tersebut sebagai petanda sekaligus penanda bahwa masyarakat Madura tertinggal diberbagai bidang, khususnya dibidang ekonomi.

S

elain itu ditelisik dengan penggunaan nama “Suramadu” pada jembatan tersebut memiliki konsekwensi semantik—liturgis, yakni dengan penempatan awal kata “Sura” sebagai penanda kota “Surabaya”, dan “madu” sebagai penanda pulau “Madura”. Kata tersebut membentuk sistem tanda sebagai penanda dan petanda yang dibentuk oleh konvensi relasional antara pemerintah Jawa Timur dengan pemerintah kota di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep). Bangunan sistem tanda melajur dan membentuk konvensi—ekstralinguistik sebagai rentetan dari proses yang mempengaruhi masyarakat. Walhasil, bangunan sistem tanda yang diciptakan dan disepakati menjadi runutan sejarah pemakaian kata “Suramadu” sampai pada kilatan makna yang harus ditelusuri efeknya, karena bahasa menjadi bagian substansial di dalam menentukan arah kemajuan dan perkembangan yang diinginkan. Jadi, pemakaian kata ‘Suramadu” perlu ditelaah keberadaannya.

Menurut Saussure dalam Barthes (2010:xxxiii-xxxiv) sebuah tanda me-

miliki maknanya bukan karena hubungan langsung apa pun dengan objek di dunia, tetapi karena posisinya dalam sebuah sistem tanda. Karenanya, tanda itu bersifat arbitrer, maknanya merentang dari asosiasi konvensional dalam sistem bahasa tertentu antara penanda (bunyi atau tanda tertulis) dan petanda (konsep). Tentu saja, sebuah tanda adalah gabungan penanda dan petanda yang membentuk kesatuan yang tak terpisahkan seperti dua permukaan dari selembar kertas.

Maka istilah tanda digunakan untuk menandai total asosiatif dari penanda dan petanda. Bagaimanapun, tanda linguistik, yang juga arbitrer, merupakan entitas relasional atau diferensial.

Dari sinilah bahwa kata “Suramadu” seperti bangunan semiotik yang membentuk relasi—semantis yang diciptakan dan dicetuskan oleh para penentu kebijakan sebagai wacana linguistik sekaligus untuk menciptakan opini publik, bahwa penggunaan dan penyebutan kata “Suramadu” sebagai asosiatif sekaligus diferensial.

Walhasil, “Suramadu” dari struktur bunyi lebih enak pengucapannya daripada “Madusura”, lantaran asosiasi bunyi yang dikembangkan berdasarkan konvensi wacana publik yang dikembangkan pada saat itu. Padahal, asosiasi bunyi dalam fitur-fitur linguistik memiliki relasi semantis yang pada gilirannya akan mempengaruhi terhadap makna yang berada dibaliknya. Jadi, kata “Suramadu” memiliki relasi—kekuasaan yang berjarak antara Surabaya dan Madura, yakni Madura dianggap tertinggal dari berbagai sektor, sehingga diperlukan jembatan penghubung, dengan harapan ada perkembangan yang signifikan, baik dari sektor sosial, politik, budaya dan ekonomi.

Relasi yang berjarak berada pada asosiasi bunyi “Sura-madu” sebagai petanda sekaligus penanda dengan signifikansi jarak yang begitu luas dan lebar, yakni madura menjadi daerah tujuan bagi kaum kapitalis untuk mengeruk keuntungan di madura.

“Suramadura” sebagai jembatan semiotik menemukan maknanya di sini, sebagai peretas bahwa gelombang kapital akan menyapu bersih kekayaankekayaan yang ada di Madura, lanta-

ran kita tahu bahwa sumber daya alam Madura menyimpan berbagai macam kekayaan, semacam gas, terumbu karang, ikan-ikan, batu kapur, pasir yang memuat oksigen, dan fosfat sebagai sumber energi alam.

Jadi, madura sebagai daerah tujuan dapat diinterpretasikan sebagai sebuah pulau yang memiliki kekayaan berlimpah ruah, dan orang madura sendiri belum mampu untuk mengeksplorasinya, yakni sumber daya manusia yang kurang mumpuni, sumber daya manusia yang mampu menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan agama, sehingga pembangunan jembatan ‘Suramadu’ memberi limpahan berkah dari sektor ekonomi, dan memberi limpahan rahmat bagi semesta alam.

Pembangunan jembatan ‘Suramadu’ sebagai jembatan semiotik acapkali hanya menguntungkan pengusaha kapital, yang hanya memiliki tujuan ‘satu’ yakni mengeruk sedalamdalamnya apa yang ada di bumi madura. Mereka membawa isi perut bumi madura keluar dari bumi madura, yakni dengan eksploitasi sejadi-jadinya, sehingga madura kehilangan potensi dirinya. Potensi alam, potensi budaya, potensi wisata, potensi ekonomi, yang berimplikasi terhadap ‘kegersangan’ alam madura, bukan lantaran curah hujan yang kurang, melainkan segala isi alam di bumi madura telah berpindah tangan, sehingga madura seperti museum kuburan yang telah kehilangan penghuninya. Neokolonialisme menjadi sebentuk jawaban terhadap realitas eksploitasi yang berkembang di madura. Penjajahan baru dengan sistem korporasi antara penguasa dan pengusaha. Relasi kuasa—pengusaha menjadi petanda bahwa madura berada diambang kehancuran, madura berada diantara dua raksasa yang membawa bouldoser di kedua belah tangannya. Bouldoser yang siap mengeruk bumi madura, sehingga akan menciptakan ketidakseimbangan terhadap bumi madura. Implikasinya ‘bencana’ akan melanda dan akan menggoyahkan manusia madura. Hal tersebut juga ditopang oleh relasi kuasa—tanda sejak kata ‘Sura-madu’ dijadikan pelambang terhadap jembatan yang membentangkan madura ke laut

jawa. Sebagai pelambang ‘Suramadu’ membawa intimidasi semantik terhadap wacana yang berkembang di dalam masyarakat madura. Awalan ‘Sura’ bukan hanya representasi kota Surabaya, tetapi juga representasi dari masyarakat global—kapital yang berkeinginan untuk mengeksploitasi madura sebagai daerah tujuan ekonomi, yang dapat menghasilkan keuntungan sangat besar. Sedangkan kata ‘Madu’ sebagai kata kedua memiliki daya tarik, memiliki daya magnetik yang dapat membuat tubuh seseorang sehat apabila meminumnya. Jadi, ‘Madu’ pada kata kedua merepresentasikan sebagai objek pelepas dahaga, sebagai penyehat badan, sebagai pemuas nafsu serakah kaum kapital.

Selain itu kata ‘Madu’ ditinjau dari aspek sosiologis maka dia merepresentasikan sebagai makhluk sosial yang nomor dua, dengan konsekwensi bahwa madura tidak dapat menentukan arah tujuannya sendiri. Bahkan penggunaan kata tersebut memang disengaja untuk memposisikan orang madura sebagai orang yang nomor dua. Pengucapan yang tidak memiliki kehendak atas dirinya, dibentuk dan dibuat, lalu menjadi wacana arbitrasi sekaligus melakukan intimidasi semantik terhadap masyarakat madura.

Hal ini bisa kita lihat semenjak ‘Suramadu’ dibangun dengan harapan akan menciptakan perkembangan ekonomi yang pesat di madura belum terealisir, belum menemukan formulasi yang tepat dan sesuai dengan karakter—sosiokultural orang madura. Sungguh ironis dan naif semenjak jembatan tersebut dibangun, masyarakat madura hanya menjadi pengusaha ‘toilet’ bagi orang-orang (wisatawan) yang bakal menuju madura.

Maka, jembatan ‘Suramadu’ hanya menjadi jembatan semiotik dengan mitos-mitos benda, mencipta berhala dan euforia—semantik yang harus dikenang bahwa madura adalah objek eksploitasi dari sebuah mitos yang diciptakan di dalam wacana besar (grand narasi), dan perkuat oleh relasi atas kuasa, tanda dan pengusaha. Semoga!= *) Dosen STKIP PGRI Sumenep dan Budayawan tinggal di Sumenep

Mengembalikan Spirit Nasionalisme Pemuda

Kemarin, tepatnya tanggal 28 Oktober merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Pada tanggal ini, merupakan awal mula lahirnya bangsa Indonesia yang dipelopori oleh pemuda Indonesia. Pada hari ini pula menjadi momentum penyatuan komitmen kebangsaan pemuda yang terdiri dari berbagai macam etnis di nusantara ini.

D

eklarasi sumpah pemuda ini pula sebagai implementasi kecintaan muda-mudi bangsa Indonesia kepada budaya, nusa dan bangsa. Peristiwa itu terjadi setelah pemuda kita melihat dunia luar, pemuda kita melihat keadaan di luar negeri sudah merdeka, tetapi kenapa bangsa Indonesia pada saat itu belum merdeka. Proses kemerdekaan kita tidak langsung didapatkan begitu saja, tetapi dengan proses.

Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 Bangsa Indonesia dilahirkan.

Proses kelahiran Bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas dibawah kekuasaan kaum kolonialis. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda

pada saat itu untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya 17 tahun kemudian yaitu pada 17 Agustus 1945.

Secara subtansial, Sumpah Pemuda adalah gerakan pemuda yang sangat gemilang. Memiliki makna sangat mendalam bagi bangsa ini. Karena di dalamnya terdapat ikrar bersatunya dan disatukannya tunas-tunas bangsa oleh kesamaan tanah air, bangsa dan bahasa. Tentu hal ini mengingatkan kembali jati diri kita sebagai bagian dari NKRI yang harus senantiasa menjaga dan mempertahankan NKRI dari segala macam tantangan, ancaman maupun krisis. Sumpah Pemuda seakan membawa angin segar dalam gerakan-gerakan pemuda selanjutnya.

Tapi ironis, di tengah kompleksnya persoalan-persoalan bangsa, mulai dari krisis ekonomi, korupsi, teroris, konflik horizontal dan krisis politik, para pemuda tidak lagi menjadi motor gerakan dalam memperbaiki tatanan sosial politik tanah air ini. Para pemuda kita saat ini telah larut dalam euforia modernitas dan globalisasi tanpa melihat aspek-aspek penting yang harus dilakukan dalam pembangunan bangsa ini. Kecintaan terhadap local wisdom (kearifan lokal) seakan sudah tercabik oleh kuatnya pengaruh modernitas. Budaya-budaya luar yang menghegemonik terus merongrong karakter kebangsaan para pemuda.

Dewasa ini, banyak pemuda-pemuda yang tidak lagi mempunyai nilai idealisme. Kesadaran berbangsa dan bernegara mulai tergerus dalam diri “pemuda”. Banyak diantara mereka yang terlibat, narkoba, pergaulan bebas, teroris, tawuran dan lain sebagainya. Sikap-sikap itu secara tidak langsung telah meruntuhkan sakralitas pemuda yang dikenal sebagai agen

perubahan. Kesadaran berbangsa dan bernegara tidak lagi tampak dalam prilaku individu mereka baik sebagai pemuda biasa, pelajar dan mahasiswa.

Mereka lebih suka menunjukan tindakan-tindakan yang cenderung amoral dan asusila. Nilai-nilai etika tidak lagi menjadi pegangan hidupnya. Prinsp kebersamaan dan persatuan tidak lagi mengitari keseharian mereka. lalu kondisi ini siapa yang bertanggung jawab? Jawabnya tentu kita semua.

Momentum Penyadaran Pemuda Indonesia, dikenal sebagai negara yang damai, kaya Sumber Daya Alam (SDA), plural, demokratis dan lain sebagainya. Tapi itu semua tidak tampak, bahkan tidak bisa memberi efek positif pada pembangunan kesejahteraan bangsa ini. Indonesia justru larut dalam hegemoni barat. Padahal, jika kita mau mengelola potensi-potensi yang dimiliki, maka kita akan bisa merealisasikan cita-cita Indonesia, yaitu menciptakan tatanan sosial yang kondusif, tenteram dan sejahtera.

Memang, di era yang serba maju ini Indonesia sebagai negara berkembang, tentu akan banyak tantangan yang akan menimpanya. Gejolak politik akan terus menimbulkan disintegrasi bangsa. Kesadaran dalam berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia mulai melemah. Selain itu, berbagai peristiwa terjadi di negeri tercinta ini. Hal ini dapat kita saksikan di media massa, bagaimana tingkah laku para “pemuda, pelajar dan mahasiswa” yang menunjukan mereka masih kurang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.

Banyaknya keterlibatan pemuda ke dalam jaringan teroris dan tawuran antar pemuda merupakan bukti konkrit bahwa nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan (persatuan) telah runtuh dalam dirinya.

Padahal, keterpurukan bangsa ini adalah tanggung jawab bersama un-

tuk memperbaikinya terutama para pemuda. Dalam konteks saat ini, hakikatnya menjadi keharusan bagi pemuda untuk ikut andil dalam menciptakan stabilitas politik, ekonomi, budaya dan pendidikan. Bila pemuda sudah tidak memiliki kesadaran terhadap hal itu, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara juga sebagai indikasi suramnya masa depan bangsa.

Dalam konteks bernegara, mestinya pemuda mengambil posisi terdepan dalam mengatasi persoalanpersoalan yang terjadi di tengah masyarakat, bangsa dan negara. Dan terdepan pula menyuarakan kritik yang membangun, dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena ini merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar.

Karena itu, momentum peringatan hari “Sumpah Pemuda” mesti menjadi media untuk mengembalikan kesadaran kebangsaan dan persatuan pemuda sebagaimana yang telah dilakukan para pejuang sumpah pemuda. Tentu, hal ini tidak cukup hanya dengan prosesi seremonial peringatan hari Sumpah Pemuda, tapi harus ada pengawalan efektif dari pemerintah dan masyarakat, baik melalui organisasi kepemudaan (OKP) maupun melalui UU Kepemudaan.

Akhirnya, kita sebagai generasi bangsa patut meneladani apa yang telah dilakukan para founding fathers negara ini. Spirit kebangsaan dan persatuan yang terkandung dalam teks-teks Sumpah Pemuda perlu kita transformasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kita (bangsa) Indonesia tetap solid dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).= *) Ketua RMI NU Kota Probolinggo

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

RABU 30 OKTOBER 2013 NO. 0229 | TAHUN II

RABU 30 OKTOBER 2013

Siapa Dapat Ballon d’Or? Muenchen Dominasi Calon Pemain Terbaik Dunia

Borini Berharap Kembali ke Anfield NEWCASTLE - Mantan pemain Liverpool yang kini dipinjamkan ke Sunderland, Fabio Borini berharap kembali ke Anfield ketika masa pinjamannya berakhir. Pemain asal Italia ini gagal bersinar di Anfield karena dililit cedera. Sepanjang musim lalu dia dibekap cedera yang memaksa pelatih Brendan Rodgers meminjamkannya ke Sunderland pada jendela transfer musim panas 2013 ini.

Tetapi sejak bergabung bersama “The Cats” pada 2 September 2013 lalu, pemain 22 tahun ini mulai tampil bagus. Dia mencetak gol pertamanya untuk tim itu saat Sunderland memetik kemenangan pertama mereka atas Newcastle United dalam derby Newcastle atau derby Tyne pada akhir pekan lalu. Anak-anak asuh Gustavo Poyet itu memetik kemenangan 2-1 atas Newcastle United.

Padahal, akibat cedera, dia tersingkir oleh cemerlangnya penampilan Luis Suarez dan Daniel Sturridge.

Sebelum Sturridge menyeberang dari Stamford Bridge ke Anfield, Borini diproyeksikan sebagai pemain andalan Brendan Rodgers di lini depan.

Ternyata rencana ini gagal. Meski demikian, dia berharap bisa belajar banyak di Sunderland sebelum pulang ke Anfield.

“Ada revolusi skuat di sana, tetapi hal terburuk untuk saya adalah mengalami cedera ketika musim 2012-2013 baru saja dimulai. Saya masih sebagai seorang pemain Liverpool. Saya hanya dipinjamkan karena mereka tidak punya tempat untuk saya dan setelah satu tahun mengalami cedera, saya harus mengembalikan kepercayaan diri dan bermain pada lebih banyak pertandingan.

Tetapi akar saya masih di sana,” kata pemain yang didatangkan Liverpool dari AS Roma pada musim panas 2012 itu.

Sementara itu, Daniel Agger akan meninggalkan Liverpool pada Januari mendatang bila gagal merebut kembali tempat utamanya di jantung pertahanan “The Reds”. Pemain 28 tahun ini tidak pernah dipasang sebagai starter sejak pelatih Brendan Rodgers merombak total barisan pertahanannya pada akhir September lalu.

Rodgers mengubah sistem pertahanannya dengan memasang tiga bek tengah yang masing-masing diisi oleh Kolo Toure, Martik Skrtel dan Mamadou Sakho. Penampilan terakhirnya sebagai starter terjadi pada 21 September 2012 lalu saat Liverpool kalah 0-1 dari Southampton.

Tersingkirnya pemain internasional Denmark ini membuatnya mempertimbangkan untuk segera hengkang dari Anfield pada jendela transfer musim dingin nanti. Liverpool pernah menolak tawaran 14,6 juta pound dari Barcelona pada jendela transfer musim panas lalu. Pemain ini juga tahun 2012 silam juga sempat diminati oleh Manchester City.

“Bila saya tidak dimainkan dan bila pelatih berpikir bahwa saya tidak cukup bagus, maka saya harus meninggalkan Liverpool. Saya berada di sini untuk bermain sepakbola, bukan sesuatu yang lain.

Karena itu bila tidak bermain sepakbola, maka saya sama sekali tidak ingin berada di sini,” kata Agger kepada Daily Telegraph.

Padahal, posisi Agger di Anfield cukup penting. Pasca pengunduran Jamie Carragher sebagai pemain sepakbola, dia dinobatkan sebagai kapten kedua setelah Steven Gerrard. (espn/aji)

LIVEONTV Kamis, 31 Oktober 2013

SERIE A

Milan vs Lazio 02:45 WIB TVRI

LA LIGA

Real Madrid vs Sevilla 04:00 WIB RCTI Jumat, 01 November 2013

SERIE A

Roma vs Chievo 02:45 WIB TVRI Jadwal tayang sewaktu-waktu bisa berubah.

ZURICH - Bayern Muenchen mendominasi daftar calon pemain terbaik dunia atau Ballon d’Or 2013 yang dikeluarkan Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA pada Selasa (29/10). Hal ini bisa dipahami karena mereka meraih tiga gelar pada tahun ini yakni gelar Bundesliga dan Piala Jerman serta Liga Champions.

Berkat keberhasilan ini, pemain mereka Franck Ribery dinobatkan sebagai pemain terbaik Eropa tahun 2013 ini menyisihkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Pemain internasional Prancis ini sekarang masuk dalam daftar calon penerima Ballon d’Or bersama rekan-rekan satu timnya Philipp Lahm, Thomas Mueller, Manuel Neuer, Arjen Robben dan Bastian Schweinsteiger.

Nama-nama lain yang masuk dalam daftar ini adalah Gareth Bale dari Real Madrid dan Luis Suarez dari Liverpool. P e main terbaik dunia empat kali berturut-turut, Lionel Messi

juga masuk dalam daftar tersebut. Begitu juga Cristiano Ronaldo yang selalu bersaing ketat dengan Messi. Selain keduanya, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Neymar dari Barcelona juga masuk dalam daftar.

Mesut Oezil dari Arsenal dan Robert Lewandowski dari Borussia Dormund masuk dalam bursa calon penerima penghargaan paling bergengsi ini. Dua penyerang terbaik Paris Saint-Germain (PSG) Zlatan Ibrahimovic dan Edinson Cavani serta penyerang Monaco Radamel Falcao melengkapi daftar calon penerima Ballon d’Or tahun ini. Bahkan nama Ibrahimovic semakin menjulang setelah mencetak empat gol ke kandang Anderlecht pada laga Liga Champions pertengahan pekan lalu.

Sedangkan calon pelatih terbaik antara lain adalah mantan pelatih Bayern Muenchen Jupp Heynckes dan Sir Alex Ferguson.

Kedua pelatih ini sudah berhenti melatih. Calon lainnya adalah pelatih Tim Nasional Spanyol Vicente Del Bosque. (espn/aji)

NOMINASI PENERIMA BALLON D’OR 2013 N A M A Philipp Lahm Thomas Mueller Manuel Neuer Bastian Schweinsteiger Franck Ribery Arjen Robben Robert Lewandowski Gareth Bale Cristiano Ronaldo Andres Iniesta Lionel Messi Neymar Xavi Mesut Oezil Luis Suarez Yaya Toure Robin Van Persie Radamel Falcao Edinson Cavani Zlatan Ibrahimovic Thiago Silva Eden Hazard Andrea Pirlo

NEGARA Jerman Jerman Jerman Jerman Prancis Belanda Polandia Wales Portugal Spanyol Argentina Brasil Spanyol Jerman Uruguay Pantai Gading Belanda Kolombia Uruguay Swedia Brasil Belgia Italia

K L U B Bayern Muenchen Bayern Muenchen Bayern Muenchen Bayern Muenchen Bayern Muenchen Bayern Muenchen Borussia Dortmund Real Madrid Real Madrid Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Arsenal Liverpool Manchester City Manchester United AS Monaco Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Chelsea Juventus

POTENSI RIBERY GANGGU DOMINASI MESSI-RONALDO Meraih penghargaan sebagai Pemain Terbaik Eropa, Franck Ribery digadang-gadang akan memberi persaingan sengit kepada Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang selalu mendominasi ajang perebutan FIFA Ballon d’Or 2013.

Mampukah?

FAKTOR PENDUKUNG • Ribery tampil cemerlang musim lalu dengan membawa klubnya, Bayern Muenchen, meraih tiga trofi: Liga Champions, Bundesliga, dan Piala Jerman.

• Pemain Terbaik Eropa 2012/2013 FAKTOR PENGHALANG • Kurang disiplin menjalankan taktik.

Piala Dunia U-17

Dua Tim Asia Angkat Koper ABU DHABI - Tim-tim Asia akhirnya terhenti di babak perempat final Piala Dunia U-17 2013. Jepang dan Uzbekistan harus angkat koper setelah kalah dari lawan-lawannya. Jepang U-17 harus menyerah 1-2 atas Swedia U-17, sementara Uzbekistan U-17 dikalahkan Honduras U-17 dengan skor tipis 0-1. Satusatunya harapan bagi Asia tinggal bertumpu kepada Iran yang saat berita ini dibuat sedang melawan Nigeria pada Rabu (29/10).

Berlaga di Sharjah Stadium, Senin (28/10), Jepang yang tampil gemilang dengan meraih tiga kemenangan di babak penyisihan grup, kali ini terlihat inferior dari sang lawan. Pertandingan baru berjalan 11 menit, tim “Samurai” belia sudah tertinggal lewat aksi Valmir Berisha. Swedia bahkan mampu menggandakan keunggulan melalui kaki Gustav Engvall pada menit ke-36.

Jepang mencoba mengubah permainan menjadi lebih menyerah di interval kedua. Namun, mereka hanya bisa membalas satu gol melalui gol bunuh diri bek Swedia Linus Wahlqvist ketika laga memasuki menit ke-56.

Kemenangan ini sekaligus menjadi sejarah bagi Swedia setelah mampu menembus babak delapan besar pada keikutsertaan perdana mereka.

Meskipun kalah, pelatih Jepang Hirofumi Yoshitake eng-

• Terlibat skandal seks pada tahun 2010.

• Memukul rekan satu timnya sendiri, Arjen Robben, dalam perselisihan ruang ganti ketika menghadapi Real Madrid di Liga Champions • Ribery belum bisa memastikan timnas Prancis tampil di Piala Dunia tahun depan karena mesti melewati fase playoff.

Namun, hal serupa juga terjadi dengan Ronaldo dan Portugal.

KARAKTERISTIK BERMAIN + KEKUATAN Sangat Kuat Umpan Sangat Kuat Umpan Kunci Sangat Kuat Dribel Kuat Umpan Terobosan Kuat Umpan Silang Kuat Penguasaan bola Kuat Set-Piece - KELEMAHAN Konribusi Bertahan

gan menyalahkan para pemainnya. Ia menilai kegagalan di tahun ini akan menjadi pembelajaran yang berharga bagi anak-anak asuhnya kedepan.”Kekalahan dan pengalaman yang menyakitkan ini akan berguna bagi pemain.

Mereka akan belajar dari hasil ini untuk bekal lima atau sepuluh tahun mendatang,” ujar Yoshitake.

Di laga lain, Uzbekistan yang tampil mengejutkan setelah

mampu lolos dari babak penyisihan grup, tidak sanggup membendung ketangguhan Honduras. Tampil spartan sepanjang pertandingan, Uzbekistan yang bermain dengan sepuluh orang sejak babak pertama, harus kecolongan lewat gol semata wayang yang dilesakan pemain pengganti Honduras Jorge Bodden pada menit ke-74.

Selain Swedia dan Honduras, dua tim lainnya juga memastikan melaju ke babak delapan besar.

Meksiko tampil mengejutkan dengan mengalahkan salah satu favorit juara, Italia, dengan skor 2-0. Dua gol dari Alejandro Diaz dan Ivan Ochoa memastikan kemenangan Meksiko.

Sementara, Brazil tidak menemui rintangan berarti ketika berhadapan dengan Rusia. Wakil Amerika Latin mengemas kemenangan meyakinkan 3-1 atas juara Piala Eropa U-17 tersebut. Dua gol dari striker Brasil Boschilia dan ditambah satu gol dari Mosquito hanya mampu dibalas oleh Aleksandr Makarov.

Di babak perempat final, Honduras akan menantang Swedia.

Sementara, Meksiko menemui

rintangan berat kala harus bersua Brasil. Kedua laga itu akan digelar pada 1 November mendatang. Sedangkan, empat laga lainnya akan digelar pada Rabu (29/10) ini. Uruguay akan menantang Slovakia, Iran menghadapi Nigeria, Argentina melawan Turki, dan Maroko bentrok dengan Pantai Gading.

Aksi Protes Dari Brasil dilaporkan, menteri Olahraga Brasil Aldo Rebelo tidak mengharapkan adanya aksi protes selama berlangsungnya pagelaran Piala Dunia 2014. Ia juga yakin warga Brasil akan lebih tertarik untuk merayakan perhelatan empat tahunan itu daripada protes tentang dana pemerintah yang tersedot di turnamen garapan FIFA tersebut.

“Saya percaya kita tidak akan lagi melihat demonstrasi di Piala Dunia. Saya pikir Piala Dunia akan dilindungi dengan niat masyarakat untuk mendukung event besar ini. Antusiasme akan digunakan untuk berpesta, bukan protes ketika tim-tim negara lain dan turis tiba di Brasil,” ujar Rebelo, Senin (28/10) waktu setempat. (aji)

Lemah

GAYA BERMAIN Suka mendribel bola Melakukan gerakan cut inside

POSISI BERMAIN

RAPOR PENAMPILAN 2013 (Bundesliga, Liga Champions)

Penampilan Gol Asis Kartu Kuning Kartu Merah Tendangan per Laga Akurasi Umpan Menang Bola Atas Man of The Match

RATING PENAMPILAN

11 (1) 6 4 2 0 2.7 84.6% 0.3 4

Taneyan Lanjang

1

RABU 30 OKTOBER 2013 NO.0229 | TAHUN II

RABU

9

30 OKTOBER 2013

STATUS DAERAH

WTP Bukan Penilaian Bebas Korupsi BANGKALAN - Perolehan status manajemen pengelolaan keuangan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kabupaten Bangkalan bukan menjadi jaminan suatu daerah bebas korupsi dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan ketua komisi A DPRD Bangkalan Syafiuddin Asmoro, dalam hearing dengan mitra kerjanya kemarin (29/10).

"WTP tidak menjamin suatu daerah bebas Korupsi. Sebab, itu merupakan penghargaan tertib administrasi," kata Syafi, panggilan akrab Ketua Komisi A DPRD Bangkalan ini.

Dia menerangkan sejauh ini capaian serapan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam tahun anggaran berjalan ini masih mencapai rata-rata 60 hingga 70% saja. Sehingga perlu percepatan dalam menuntaskan target yang telah ditentukan.

"Ini menunjukkan adanya keterlambatan kinerja Ini menunjukkan SKPD dalam merealisasikan anggaran adanya pembangunan di Kaketerlambatan Bangkalan, kinerja SKPD dalam bupaten karena kinerjanya merealisasikan yang kurang maksianggaran mal," terangnya. pembangunan Meskipun begitu, di Kabupaten dirinya mengaku Bangkalan, karena tidak yakin setiap SKPD mitranya kinerjanya yang kurang maksimal,” bisa menuntaskan serapan hingga 100 persen. Sebab waktu Syafiuddin Asmoro dua bulan dinilai Ketua Komisi A DPRD sudah minim. "Maksimal kami targetkan Bangkalan hingga 80 sampai 90 persen penyerapannya," ungkapnya.

Menurutnya, rata-rata anggaran capaian kinerja dengan pagu yang kecil saja yang tidak terserap. Sebab, SKPD biasanya lebih memfokuskan pagu anggaran yang lebih besar, sehingga terkesan melupakan yang lebih kecil. Padahal hal itu juga merupakan indikator prestasi kinerja masing-masing SKPD. Seharusnya, jangan melihat besar kecil serapannya. Namun efektifitas efisiensi dan ketepatan sasaran dari penyerapan anggaran itu yang harusnya menjadi prioritas. "Rata-rata kendalanya pada pencapaian serapan mengenai dana yang kecil antara 5-10 juta," jelasnya.

Bahkan seandainya anggaran tersebut berhasil diserap 100% sekalipun, bila tidak tepat sasaran dan tak sesuai pemanfaatannya, maka hal ini berpengaruh pada penilaian kinerja SKPD yang bersangkutan. Sebab anggaran tersebut harus sinergi dengan sasaran.

Untuk itu, ada jangka waktu dua bulan untuk menyelesaikan realisasi penyerapan anggaran.

Empat SKPD yang dimaksud adalah Bakesbangpol dan Linmas, Dispenduk Capil, BKD, juga Arsip dan Perpustakaan. "Masih kurang 12 SKPD lagi, yang belum melakukan hearing dengan komisi," ujarnya. (ori/rah)

Neter Kolenang

Tari Rela

P

ekerjaan yang paling menyenangkan bukan diukur dari besaran gaji atau jenis pekerjaannya. Menurut Rela Al Hikmahillah, sebuah pekerjaan dikatakan menyenangkan tatkala yang bersangkutan saat bekerja tidak merasa bekerja. Tidak merasa terbebani dengan tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan.

Itulah pekerjaan yang Rela, panggilan akrabnya, geluti. Perempuan kelahiran 31 Oktober 1990 itu selain kuliah, aktivitasnya mengajari anak belajar menari. “Saya tidak merasa bekerja saat mengaji anak menari,” ujarnya.

Mengajar seni tari tak hanya mengajari anak-naka melakukan gerak tubuh. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Bunyi-bunyian yang disebut musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. (mk)

NARAPIDANA. Aktivitas narapidana di dalam sel tahanan, Selasa (29/10). Lima terpidana korupsi telah dijebloskan ke penjara.

Lima Koruptor Menempati Blok B Kepala Rumah Tahanan: Tidak Ada Perlakuan Khusus SAMPANG - Lima terpidana tindak pidana korupsi di Kabupaten Sampang menempati Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Sampang, Blok B. Lima koruptor tersebut adalah Mohammad Sayuti, Fathur Rozi Farouq, Ach Rifai, Andre Prawita, dan Suri.

Mohammad Sayuti dan Fathur Rozi Farouq dipenjara karena terjerat kasus korupsi dana pesangon anggota DPRD periode 1999-2004. Ach Rifai dan Andre Prawita dipenjara terkait kasus korupsi dana personi dinas pendidikan tahun 2007. Sedangkan Suri, Kapala Desa Larlar Kecamatan Banyuates, dipidana karena kasus korupsi raskin tahun 2010.

Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Sampang Ach Supriyadi mengatakan, Mohammad Sayuti, Fathur Rozi Farouq, dan Suri baru masuk, Senin (28/10). "Jadi tiga terpidana itu karena sudah divonis bukan dikarantina lagi, sehingga masuk ke kamar blok B," ucapnya di hadapan media.

Sedangkan dua oknum PNS yang terjerat kasus korupsi dana personi tahun 2007 sudah menempati kamar nara-

Guru Tari

pidana sejak minggu yang lalu. "Kalau di kamar nomor 3 ditempati Moh Sayuti serta Ach Fathur Rozi Farouq. Sedangkan Suri, Kades Desa Lar-lar, menempati kamar nomor 4. Begitu juga, untuk kamar nomor 2 di tempati Andre Prawita de-

ngan Ach Rifa'i. Semuanya berada di Blok B dalam kondisi sehat," jelasnya.

Supriyadi menegaskan, semua terpidana yang sudah mendekam di kamar tahanan tidak ada perlakuan khusus, dan semuanya diberlakukan sama dengan terpidana lainnya. "Tidak ada perlakuan khusus, semuanya sama, apalagi memang tidak ada tempatnya lagi," katanya.

Ditanya terkait pihak rutan merenovasi sebuah kamar, pria berkacamata itu mengaskan bahwa kamar yang direnovasi bukan untuk ruangan khusus terpidana korupsi tersebut. Melainkan, sesuai dengan kunjungan sidak dari Dirjen Kamtip beberapa waktu lalu bahwa temuannya agar bisa mempunyai kamar tahanan untuk kasus narkoba, kamar korupsi, maupun tahanan anak.

"Jadi masalah yang diperbaiki atau direnovasi itu setelah ada sidak temuannya bahwa di rutan ini tidak ada kamar narkoba, anak, kamar korupsi, maka itu sementara itu bisa melakukan rehab beberapa kamar saja," ungkapnya. (ryn/lum)

PERSIAPAN TES CPNS

Lembar Soal Diperkirakan Bakal Tiba Besok PAMEKASAN - Logistik tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperkirakan akan diterima panitia penyelenggara di Kabupaten Pamekasan, besok (Jumat, 1/11). Tes penerimaan pegawai negeri di wilayah itu akan dilaksanakan pada Minggu (3/11).

Kepala Sub Bidang (Kasubid) Formasi dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan, Abdul Malik mengatakan Jumat pagi pihaknya bersama tim dikawal petugas Kepolisian dan Inspektorat setempat akan menjemput seluruh logistik yang terdiri dari lembar

soal dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) di BKD Provinsi Jawa Timur dan diperkirakan sore harinya sudah tiba di Pamekasan.

"Jumat sore soal-soal tes sudah tiba di Pamekasan, yang rencananya akan diletakkan di sini (BKD) dengan dijaga oleh tim, baik dari Inspektorat maupun Kepolisian," katanya.

Seluruh logistik itu akan dilakukan pemilahan pada keesokan harinya, Sabtu (2/11) untuk disesuaikan dengan bidang pekerjaan, pendidikan, dan jalur, dengan dijaga oleh petugas kepolisian.

Pada tes tahun ini, jelas Abdul Ma-

lik, tidak jauh berbeda dengan tes CPNS sebelumnya. Perbedaannya hanya pada lembaran soal yang lebih banyak tipe karena pada tes kali ini ada jalur kategori dua (K2) dan umum.

Untuk jalur umum hanya satu tipe soal dengan kode berbeda, karena bidang pekerjaan dan pendidikannya sama, yaitu guru dan S1.

Sedang untuk lembaran soal jalur khusus K2 tipe soalnya lebih banyak, karena para peserta ada perbedaan bidang pekerjaan dan pendidikan para peserta.

Setiap satu tipe soal akan ada empat kode, yaitu kode A,B,C, dan D. Sehingga

sangat sulit untuk dapat bekerjasama antar peserta. Pihaknya berharap kepada semua peserta untuk mempersiapkan diri secara matang.

Tahun ini, jumlah perserta tes CPNS dari jalur umum yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 1.265 orang.

Mereka akan memperebutkan 50 formasi guru, terdiri dari 43 guru kelas dan 7 guru keterampilan.

Sedang pada jalur K2 ada 1.443 orang terdiri dari tenaga guru sebanyak 585 orang, tenaga kesehatan 42 orang, dan tenaga teknis berjumlah 816 orang. (oni/muj/rah)

KONTROFERSI PAKAIAN ADAT

Jangan Sampai Kehilangan Substansinya SUMENEP – Pemerhati Kebudayaan Madura A. Dardiri Zubairi mengingatkan, euforia perayaan Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke-744 jangan sampai melupakan substansi dari peringatan hari tersebut. Menurutnya, perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan dewan terkait SE pakaian hanya soal simbol saja.

Rela Al-Hikmahillah

riyan hariyanto/koran madura

"Mengenakan pakaian adat saat hari jadi itu memang bukan sesuatu yang salah. Tapi, itu hanya menghadirkan identitas kemaduraan melalui simbol yang hanya nampak dari luar, substansinya kemudian menjadi hilang. Itu sering dilakukan pemkab, seperti halnya kacong cebbing, yang hanya dari simbol luar saja," tuturnya.

Yang lebih penting, menurut penulis buku Rahasia Perempuan Madura, untuk menegaskan identitas kebudayaan harus mengubah pola pikir dan cara pandang. "Ini justru tidak ada bedanya dengan pemilihan kacong cebbing yang seringkali tampil secara

identitas simbol. Tak ada artinya jika itu hanya dipahami sebagai cara untuk menampikan identitas lokal, sehingga proses pembudayaan identias kemaduraan menjadi hilang," paparnya.

Inti dari proses pembudayaan itu, lanjutnya, keprihakan kepada masyarakat tentang nilai budaya yang lebih substantif. Sehingga, masyarakat tahu identitas budaya Sumenep yang sebenarnya perlu dijaga dan dilestarikan. "Konon, dahulu semasa Sultan Abdurrahman, ada orang luar negeri sempat belajar tentang etika kekuasaan kepada raja-raja di Sumenep. Ini bukan simbol belaka,” ucapnya.

Sementara, Budayawan Ibnu Hajar menyatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh pemkab dalam memperingati hari jadi merupakan proses pembudayaan kebudayaan.

"Saya tidak tahu pasti kenapa dewan menolak, padahal ini merupakan proses pembudayaan kebudayaan.

Artinya, paling tidak dengan surat edaran tersebut, Sumenep ingat bahwa Sumenep itu sarat budaya dan memiliki raja-raja yang perlu disanjung dan diingat,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya berharap tidak membuat kebijakan musiman. Melainkan berani membuat terobosan baru untuk benar-benar melakunan proses pembudayaan di Sumenep. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Hunain Santoso, menjelaskan edaran penggunaan pakaian adat keraton dikhawatirkan menuai sensi dari tokoh agama. Sebab, itu menuntut perempuan harus pakai

A. Dardiri Zubairi

Pemerhati Kebudayaan sanggul, sehingga para PNS yang pakai kerudung dituntut untuk melepas.

Jadi, lanjut Hunain, agar tidak mengundang reaksi, pemerintah benar-benar menginstruksikan pakaian adat perlu dipertimbangkan.

Sebab, di Sumenep ini dikenal dengan masyarakat religius yang kental dengan tradisi, adat, etika dan moral. (sym/yat)

10

SURAMADU

RABU 30 OKTOBER 2013 NO.0229| TAHUN II

Polisi Gagalkan Penyelundupan 13 Ton S olar SURABAYA - Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya gagalkan penyelundupan bbm jenis solar bersubsidi dengan menggunakan 3 truk tangki, selasa (22/10).

Ketiga truk diketahui sekitar pukul 08.00 WIB akan mengisi BBM jenis solar ke Kapal Sapporo di pelabuhan Kalimas Surabaya.

“Kami amankan tiga mobil tangki tersebut, saat akan melakukan pengisian bbm ke kapal Sapporo,” terang Kasat Reskrim AKP Anton Prasetyo.

Tiga truk tangki nopol E 9585 PA, E 9395 PA dan E 9384 PA, milik perusaahaa SEEOIL yang terdapat muatan solar 16 ton. Untuk sementara, petugas hanya mengamankan 1 tersangka, Ratno (36) warga Surabaya. Ratno merupakan pemasok bbm.

“Saya baru melakukannya sekali mas,” ujar Ratno kepada wartawan.

Saat ini petugas sedang memerikasa tiga saksi yakni,

MFT (42), BHR, (46) dan SKH (34), serta menetapkan dua DPO yaitu, DRT warga Bojonegoro dan IBD warga Pasuruan. Namun Kasat reskrim polres TJ Perak saat dikonfirmasi ketiga saksi, enggan menyebutkan nama demi kepentingan penyidikan.

“Tersangka Ratno mantan karyawan SEEOIL, dirinya menggunakan mobil tersebut, dan memalsukan surat yang mengatasnamakan SEEOIL,” jelas mantan kasat Reskrim polres Nganjuk tersebut.

Tersangka masih diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, untuk menjalani pemeriksaan.

“Untuk tersangka kami kenakan pasal 55 atau 53 UU no 22 tahun 2001,” tandasnya.(ddy)

ddy/koran madura

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya gagalkan penyelundupan bbm jenis solar bersubsidi dengan menggunakan 3 truk tangki, selasa (22/10).

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

16 Daerah di Jatim Implementasikan Digital Society SURABAYA - Sebanyak 16 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur ditargetkan sudah mengimplentasikan program “digital society” hingga akhir Oktober melalui pembangunan infrastruktur jaringan internet guna mendukung kegiatan perekonomian dan pemerintahan.

Data yang dirilis Telkom Timur di Surabaya, Selasa, mencatat ke-16 kabupaten/ kota yang terkoneksi digital society adalah Banyuwangi, Sidoarjo, Surabaya, Lamongan, Bojonegoro, Kediri, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo, Jember, Sumenep, Mojokerto, dan Situbondo. Dari ke-16 daerah tersebut, Kabupaten Sumenep baru diluncurkan pada Senin (28/10), diikuti Mojokerto pada hari ini, dan menyusul Situbondo dijadwalkan resmi diimplementasikan pada Rabu (30/10).

Executive General Manager Divisi Telkom Timur Iskrio-

no Windiarjanto mengatakan kabupaten/kota di Jatim sangat agresif dan cepat melihat peluang pentingnya digitalisasi sebagai pendorong dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus menguat-

“Dengan melihat beragamnya hasil budidaya lokal dari masing-masing daerah yang potensi dan peluangnya sangat besar untuk diperdagangkan tanpa hambatan di lingkup negara anggota

kan daya saing di pasar global.

APEC, maka digitalisasi akan

menggerakkan arus perdagangan lintas negara,” katanya.

Menurut ia, Jatim menjadi provinsi di Indonesia yang kabupaten/kota-nya paling banyak mengimplementasikan digital society.

Secara nasional, hingga akhir Oktober terdapat 375 kabupaten/kota yang terkoneksi dengan jaringan kabel optik yang dibangun Telkom. Dari jumlah itu, sebanyak 64 kabupaten/kota sudah menerapkan “G-Diso” (Goverment Digital Society).

Direktur Enterprise Business Telkom Muhammad Awaluddin mengatakan program “Indonesia Digital Government” (IndiGov) adalah sebuah proyek unggulan Telkom dalam membangun infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi di lembaga pemerintah daerah yang berbasis fiber optik sejak awal 2013.

“Program ini sejalan

KAPAL TERBANG

Pesawat Trans Nusantara Gagal Beroperasi SUMENEP - Pesawat Trans Nusantara yang berencana siap landas di Lapangan Trunojoyo gagal beroperasi. Hingga saat ini, belum ada keputusan pasti dari pihak Trans Nusantara tentang kejelasannya untuk siap landas.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Soengkono Sidik kepada wartawan, Selasa (29/10). Menurut Soengkono, terancam gagalnya Trans Nusantara tersebut karena belum ada kejelasan dari pimpinan Trans Nusantara terkait siap landasnya di Lapter Trunojoyo.

“Sebenarnya, beberapa be-

berapa waktu lalu, mengenai rencana penerbangan sudah ada pesawat yang hadir di sini, bahkan mereka sempat menawarkan sekolah penerbangan kepada kami, termasuk mereka juga menawarkan dua pesawat domestik yang siap landas di Lapter Trunojoyo dengan kapasitas penumpang 20 hingga 50 orang,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Soengkono Sidik sempat bertemu dengan pimpinam Trans Nusantara di Surabaya, dan pihak perusahaan memang siap landas di Lapter Trunojoyo, tetapi agak sulit melihat

kondisi ketebalan dan lapter yang ada di lapter yang baru memasuki masa rehap itu.

“Kami juga tak tahu pasti alasan kegagalan Trans Nusantara tersebut, tetapi Pak Bupati sudah punya petunjuk. Menurut Pak Bupati, jika mereka gagal beroperasi, maka tidak usah ada sekolahsekolah penerbangan di sini,” jelasnya.

Tetapi, lanjut Mantan Kepala Bappeda tersebut, pihak Trans berjanji akan datang ke Kabupaten Sumenep untuk menghadap dan menemui sendiri Bupati. “Mereka

akan menjelaskan sendiri secara detail terkait dengan kegagalannya beroperasi di Sumenep,” imbuhnya.

Ketika ditanya lebih jauh terkait terancam gagalnya pesawat domestik tersebut, Soengkono pun tak bisa menjelaskan, menurut Soengkono, agak mungkin selain landasan, juga ada kaitannya dengan harga. “Kalau landasan kita sudah siap, kecuali pemanjangan ranwil, tetapi itu pun tanahnya sudah selesai kita bebaskan, tinggal pelaksanaanya yang dari pusat. Jadi, soal kepastiannnya kita masih menunggu kedatangan untuk bertemu Bupati, dan jelaskan kepada kami apa masalah dan keberatannya beroperasi di langangan kita,” terangnya.

Disinggung soal rencana beroperasinya Lapter Trunojoyo yang diagendakan pada tahun 2014 nanti, sementara Pesawat Trans Nusantara gagal beroperasi, menurut Soengkono, pemerintah tetap akan berusaha bahwa pada akhir tahun 2014 sudah ada pesawat yang beroperasi.

“Soal rencana operasinya lapangan terbang tetapi kami akan berusaha mencara mitra lain jika dari Trans terpaksa tidak bisa dilobi, mungkin kami bisa ke Lion Air atau yang lainnya agar bisa menjalin kerjasama dengan kami.

Jadi, nanti kami bersama Koordinator Lapter, Pak Dwi untuk tetap mengusahakan agar ada pesawat terbang yang siap beroperasi,” jelasnya. (sym/mk)

dalam kerangka besar ‘Indonesia Digital Network’ dalam mendukung MP3EI (Rencana Induk Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang dicanangkan pemerintah,” katanya.

Khusus untuk IndiGov, lanjut Awaluddin, konsepnya dimulai dengan pembentukan komunitas pemerintahan (GSociety) bagi 501 kabupaten/ kota, 33 provinsi, dan lembaga pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

IndiGov dalam implementasinya dikenal dengan istilah G-DiSo yang arahnya pada penyediaan infrastruktur ICT pada sektor sektor pemerintahan, area publik, dan dunia usaha.

Awaluddin menambahkan Telkom mengalokasikan anggaran sekitar Rp102 miliar yang masuk dalam belanja modal perusahaan untuk membangun infrastruktur IndiGov. (ant/rah)

KASUS PENEMBAKAN

Pangdam Janji Tangani Oknum Penembakan SURABAYA - Panglima Daerah Militer V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo berjanji akan terbuka dalam menangani persoalan oknum prajuritnya yang terlibat dalam kasus penembakan terhadap seorang satuan pengamanan di Mojokerto.

“Semua persoalan yang terkait pelanggaran oleh oknum prajurit tidak akan kami tutup-tutupi. Tapi itu semua kalau sudah pasti dan setelah melalui proses penyelidikan,” katanya kepada wartawan, Selasa (29/10).

Ia mengaku sudah mendengar kasus penembakan terhadap seorang satpam di Mojokerto yang ternyata salah sasaran pada awal September 2013. Bahkan, Ediwan mendapat informasi bahwa pelakunya adalah seorang oknum TNI. “Saya mendengar informasi keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut.

Kalau memang terbukti maka pasti akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” kata dia.

Ediwan mengungkapkan, saat ini Pomdam V/ Brawijaya masih melakukan penyelidikan untuk memastikannya. Bahkan, pihaknya mendapat laporan bahwa saat ini penyidik dari TNI bersama Polda Jatim bekerja sama mendalami kasus itu.

“Saya belum bisa menjelaskan secara detil tentang siapa dan apa motifnya karena masih dilakukan pemeriksaan dan mengumpulkan barang bukti. Yang pasti, jika memang ada keterlibatan oknum maka akan ditindak sesuai aturan berlaku,” katanya.

Mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI tersebut mengaku sanksi yang diterima jika nantinya terbukti dilakukan oknum maka sesuai apa yang dilakukannya.

Hanya saja, karena menghormati asas praduga tak bersalah maka pihaknya belum memastikan keterlibatan oknum anggotanya.

“Kalau pengusutan me-

mang mengarah ke oknum, tetapi apakah statusnya nanti saksi atau tersangka, pasti akan disampaikan.

Kalau terbukti oknum, tentu saya sangat menyesalkannya,” kata jenderal bintang dua itu.

Sementara itu, disinggung tentang motif penembakan yang dilakukan pelaku terhadap satpam karena salah sasaran dan mencari seorang anggota Polri, Ediwan mengaku sudah mendengarnya.

“Tapi sekali lagi, kami tidak bisa menjelaskan detil karena menghormati proses penyelidikan yang sedang berjalan,” kata mantan Danpussenarmed Kodiklat TNI AD tersebut.

Hal senada disampaikan Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono ketika dikonfirmasi. Pihaknya mengaku menunggu proses pemeriksaan dari penyidik, termasuk dugaan yang disasar seorang anggota Polri.

“Masih diselidiki kasusnya. Biarkan ditangani dulu oleh penyidik dan pasti akan kami pantau terus,” kata dia.

Seperti diberitakan, seorang satpam di yang tinggal di rumah kontrakan di Dusun Ketok, Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Fahmi (25), ditembak oleh seseorang tak dikenal pada awal September 2013.

Dalam penembakan itu, yang menjadi sasaran sebenarnya Brigadir Fadli, anggota Polresta Mojokerto yang pernah mengontrak di rumah tersebut.

Penyidik Polda Jatim sedang melakukan penyelidikan dan memeriksa sekitar lima orang yang diduga terlibat. Dalam perkembangannya, nama tersangka mengerucut menjadi dua nama, yakni seorang warga sipil dan oknum TNI berpangkat kapten.

Penanganan terhadap seorang warga sipil yang bertugas sebagai pengantar ke rumah korban ditangani Polda Jatim, sedangkan oknum TNI yang diduga sebagai eksekutor dilimpahkan ke Pomdam V/Brawijaya. (ant/fqh/dik)

BANGKALAN

11

RABU 30 OKTOBER 2013 NO. 0229 | TAHUN II

POTRET KEMISKINAN

rutinitas baginya. Tidak seperti teman-teman sebayanya yang menggunakan sepeda mini saat berangkat sekolah.

Itulah semangat tinggi yang ditunjukkan Shofi demi sebuah pendidikan.

Tetap Sekolah Meski Orang Tua Tidak Kerja BANGKALAN - Keterbatasan ekonomi seringkali membuat kebanyakan anak usia produktif tidak bisa mengenyam pendidikan. Dengan alasan itulah yang menjadikan kebanyakan anak-anak kehilangan masa depan. Namun, bagi Badiyatusshofiya (8) keterbatasan ekonomi karena orang tuanya tak lagi dapat bekerja, tidak lantas mengahalagi keiinginannnya untuk terus bersekolah.

Ayah Shofi mengalami cacat permanen pada tangannya, karena peristiwa kecelakaan, sedangkan Ibunya menderita penyakit darah tinggi yang menyulitkan untuk beraktifitas. Sehingga kehidupan keluarganya bergantung pada saudaranya.

Siswi kelas 3 SDN Sukolilo Timur Bangkalan ini merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Meski hidup dengan kondisi yang sangat terbatas, ia menginginkan

terus belajar dengan menempuh pendidikan formal. Tekad yang kuat selalu menjadi motivasi baginya. Sebab, dirinya menyadari bahwa keadaan orangtunya tidak seperti orang tua teman-teman sebayanya. "Saya pengin tetap sekolah, meski bapak dan ibu tidak bisa bekerja," ungkpanya polos.

Demi kelangsungan biaya pendididikanya, Shofi panggilan akrabnya harus harus bergantung pada saudara

TETAP SEMANGAT. Badiyatusshofiya (8) bersama kedua orangtuanya di depan rumah yang hanya terbuat dari gubuk. perempuannya Anisaturrahmah (20) yang bekerja sebagai buruh di Surabaya itu pun tidak menentu.

Dalam 1 bulan hanya

mengirimkan uang tiga ratus ribu untuk kebutuhan sekolahnya dan keperluan kedua orang tuanya. Kadangkala kakak Shofi tidak mengirim-

kan uang, karena hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya di Surabaya. "Ya hanya berharap kiriman mbak Nisa, karena hanya dia yang bekerja" im-

buhnya.

Untuk berangkat ke sekolah, Shofi harus menempuh jarak 3 km dengan berjalan kaki, hal ini sudah menjadi

Putri dari Yumimahrom dan Satumi ini tidak pernah mengeluh soal jarak yang harus ditempuh untuk belajar di sekolah. Shofi juga tidak pernah mengeluhkan kondisi orangtuanya yang cacat akibat kecelakaan beberepa tahun lalu yang membuat tangan kanannya lumpuh sehingga tidak dapat bekerja.

Saat ini, Shofi hanya bisa berharap kiriman dari saudara perempunnya tersebut. Sebab, itulah satu-satunya tulang punggung keluargannya.

Ia berharap keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang baginya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dimasa akan datang. Semangat yang tinggi itulah modal Shafi untuk terus belajar dan belajar.

"Saya ingin pintar dan terus bersekolah. Jadi, tetap semangat," tandasnya tersenyum. (dn/rah)

Realisasi DBHCHT Tak Jelas Ada Tambahan sekitar Rp 213 Juta ke Disperindag.

ROBOH. Salah satu rumah warga yang roboh akibat diterpa angin putingbeliung, Selasa (29/10).

HUJAN ES

Puting Beliung Beraksi di Galis BANGKALAN - Fenomena hujan es di Bangkalan mungkin jarang sekali terjadi. Akan tetapi, angin kencang yang disertai hujan es yang datang secara tiba-tiba, telah beraksi di Kecamatan Galis, Selasa (29/10). Serangan angin itu telah memporak-porandakan puluhan rumah warga di kecamatan Galis, tepatnya di Desa Lantek Timur, Desa Kelbung, dan Desa Banyubuneh.

"Petir dan anginnya menakutkan, sehingga warga banyak yang berhamburan menyelamatkan diri," kata Yeni, salah seorang warga setempat.

Dia menjelaskan awal kejadian peristiwa tersebut.

Pada mulanya hujan gerimis yang datang. Tak lama setelah itu, hujan dibarengi dengan turunnya hujan. Namun, tiba-tiba angin datang disertai hujan deras dan berlangsung kurang lebih setengah jam.

Akibat kejadian tersebut banyak rumah warga yang rusak, sehingga atap gentengnya dibawa angin, beterbangan di angkasa sebelum jatuh juga ke bumi, cukup menggetarkan nyali orang yang melihatnya. Selain itu, banyak rumah warga yang tertimpa pepohonan yang

tumbang, hingga keadaan menjadi lebih menakutkan warga.

"Pepohonan banyak yang tumbang ke rumah warga dan juga tumbang ke jalan raya, sehingga menyebabkan jalan desa terisolasi, listrik juga padam total," ungkapnya.

Petir dan anginnya menakutkan, sehingga warga banyak yang berhamburan menyelamatkan diri,”

Yeni

Warga Sementara itu, dari kejadian tersebut belum bisa diketahui kerugian material yang menimpa warga sekitar daerah tersebut. Namun, ada sebagian warga yang dirawat di puskesmas setempat, karena tertimpa reruntuhan rumah yang roboh.

"Jumlah rumah yang disapu puting-beliung yang terparah dan terbanyak ada di Desa Banyubunih bagian timur," terang Naimah, warga Galis lainnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangkalan mengalami peningkatan . Namun peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan program yang jelas dari instansi penerima dana. Sebab Disperindag belum menentukan jenis program DBHCHT yang akan dilakukan dalam realisasi DBHCHT pada 2013 ini.

Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda) Bangkalan, DBHCHT yang dikucurkan ke Disperin-

dag tahun 2013 sebesar Rp 575 juta. Dibandingkan DBHCHT 2012 lalu yang hanya sebesar Rp 361.370.000. Dana tersebut mengalami kenaikan yang

cukup signifikan. Dengan demikian, DBHCHT untuk Disperindag bertambah sekitar Rp 213 juta.

Akan tetapi, peningkatan dana segar itu tampaknya kurang dimanfaatkan pihak Disperindag. Hal ini dibuktikan dengan belum jelasnya program realisasi DBHCHT tahun 2013 ini.

Kepala Disperindag Bangkalan Abd. Rozak saat dimintai keterangan terkait hal itu mengakui sudah menerima dana DBHCHT.

Menurutnya, DBHCHT tersebut diterima beberapa bulan yang lalu. Hanya saja belum digunakan, karena belum menentukan jenis program DBHCHT yang akan dilakukan dalam realisasi DBHCHT pada 2013 ini. ”Anggaran ada tapi untuk apa masih belum tahu. Mohon maaf, saya masih mau tanya dulu kebagian PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan),” ujar Abd. Rozak.

Perlu diketahui, pada 2013 ini DBHCHT yang di-

gelontorkan ke Pemkab Bangkalan sebesar Rp 9,3 miliar. Dana itu disebar ke lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bangkalan. Dengan rincian, Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp 2,2 miliar, Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Rp 234 juta, Disperindag Rp 575 juta, RSUD Syamrabu Rp 6,3 miliar, dan Setkab melalui Bagian Perekonomian sebesar Rp 33 juta. (dn/rah)

BUDAYA

Karapan Sapi Sistem Pakkopak Akan Diperdakan BANGKALAN – DPRD Bangkalan berupaya mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pelaksanaan karapan sapi tanpa kekerasan. Raparda karapan sapi tanpa kekerasan yang dikenal dengan sistem pakkopak itu diajukan untuk pegangan pelaksanaan karapan sapi, terutama yang karapan sapi piala presiden.

Sebab selama ini pelaksanaan karapan sapi dengan sistem pakkopak masih menjadi perdebatan dan kontroversi, sehingga mengganggu kelangsungan budaya karapan sapi Madura.

“Ini berangkat dari rasa keprihatinan kami, kerapan sapi dengan pola rekeng (kekerasan) dinilai tak lagi sesuai dengan ruh kerapan sapi yang ada pada asalnya.

Maka fraksi PKB mengusulkan Raperda ini agar dapat disahkan nantinya dalam pembahasan Prolegda 2014,” terang Hotib Marzuki, salah satu anggota dewan yang mengusulkan raperda tersebut.

Pihaknya mengatakan dengan adanya aturan ini nantinya diharapkan mampu

TANPA KEKERASAN. Salah satu pasangan sapi yang mengikuti karapan tanpa kekerasan di lapangan Raden Panji Muhammad Noer Bangkalan, Minggu (20/11). meredam konflik yang terjadi di bawah. Hotib juga mengaku sangat menyayangkan masih adanya perdebatan tentang model pelaksanaan karapan sapi hingga hari ini.

Padahal, Presiden melalui

surat edarannya telah memutuskan bahwa pelaksanaan karapan sapi dilakukan dengan tanpa kekerasan, berikut ditindaklanjuti dengan instruksi Gubernur ke 4 kabupaten yang ada di Madura.

"Semuanya sudah jelas, namun masih saja diperdebatkan oleh sebagian kalangan.

Dengan demikian, kita harus buat sebuah aturan agar budaya Madura ini dapat dilestarikan dengan cara yang

lebih arif dan bijaksana," tandasnya.

Pelaksanaan karapan sapi pakkopak (tanpa kekerasan) terus menuai dukungan dari semua pihak, meskipun ada sebagian aspirasi dari pemilik sapi karapan (pangerap) yang masih menginginkan sistem rekeng (kekerasan). Bagi masyarakat Madura, apa pun sistem yang digunakan, entah berupa pakkopak atau dengan rekeng, karapan tetap menjadi hiburan yang bernilai budaya.

Di tempat terpisah, H.Toyyib, salah satu pengerap sapi, warga Kelurahan Mlajah, kecamatan Kota Bangkalan, menyatakan dukungannya terhadap rencana sistem pakkopan diatur dalam Perda.

Menurutnya, sejarah awal karapan pada masa awal berdirinya tidak menggunakan kekerasan. Namun, seiring berjalannya waktu terutama ketika terjadi penjajahan di negeri ini terjadi pergeseran nilai, sehingga karapan sapi berubah menjadi diwarnai kekerasan. "Saya sangat mendukung jika akhirnya benarbenar diatur dalam Perda," ungkapnya. (dn/rah)

REALISASI PAD RENDAH

Dinkes Mengkambinghitamkan Puskesmas BANGKALAN - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan hanya mencapai 35 Persen.

Padahal, jangka waktu tutup tahun sudah kurang dua bulan lagi. Tidak profesionalnya lembaga tersebut dalam mengelola laporan anggaran ditengarai menjadi penyebab utama. Tidak hanya itu, Dinkes juga mendasarkan minimnya serapan PAD di SKPDnya itu karena terkendala profesionalisme petugas di sejumlah puskesmas yang dibawa-

hinya.

Dari Rp 23,491 miliar target yang diberikan, realisasinya hanya mencapai kisaran Rp 8 miliar. Alasannya puskesmas di bawah naungan Dinkes Bangkalan tak tertib administrasi dalam pembuatan SPJ. Sehingga pelaporan mengenai realisasi pendapatan masih belum rampung.

"Memang hanya 35 persen saja anggaran yang terserap, karena kami mengalami kesulitan pelaporan di tingkat puskesmas," jelas drg. Yusro, Plt

Kepala Dinkes Bangkalan, saat hearing dengan Komisi D DPRD Bangkalan.

Dia menambahkan kendalanya adalah SPJ dari puskesmas-puskesmas yang terlambat selesainya.

Otomatis untuk penganggaran berikutnya akan terkendala bila SPJ masih belum rampung.

"Kami sudah melakukan upaya agar laporan segera diselesaikan. Bahkan, kami juga mengancam puskesmas agar cepat menuliskan laporannya," imbuhnya.

Untuk itu, wakil ketua

Komisi D, Ismail Hasan menyarankan agar segera melakukan supervisi. Sebab yang belum terealisasi sebanyak 64 persen terutama yang paling dominan dari pendapatan Jamkesmas, Jamkesda, dan Jampersal.

Bimbingan dan pelatihan bagi tenaga administratif di masing-masing puskesmas mutlak harus dilakukan segera guna merampungkan pelaporan secara administratif. "Bila kendala ini berkelanjutan, maka realisasi anggaran akan berjalan di tempat," terangnya. (ori/rah)

12

SAMPANG

RABU 30 OKTOBER 2013 NO. 0229 | TAHUN II

Kejari Berencana Mengusut Tipikor Terkait Korupsi Dana Pesangon 41 Anggota DPRD 1999 - 2004 SAMPANG – Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan hukum tetap (inkrah) bahwa ada 4 anggota DPRD Kabupaten Sampang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana pesangon anggota DPRD setempat periode 1999-2004. Namun, masih dua orang yang telah dieksekusi.

Anggota DPRD yang telah dieksekusi, yaitu Fathur Rozi Farouq (wakil ketua 1 DPRD periode 1999-2004) dan Mohammad Sayuti (wakil ketua 2). Keduanya dijebloskan ke Rumah Tahanan Klas II B Sampang. Senin (28/10).

Sementara Herman Hidayat (wakil ketua 3) belum

dieksekusi karena menurut sumber kejari, yang bersangkutan sakit. Sementara terhadap Hasan Asy'ari (ketua DPRD) tidak dapat dieksekusi karena telah meninggal dunia.

Kasi Intelkam Kejari Sampang Sucipto mengatakan, dari hasil eksekusi dua ang-

gota DPRD itu nantinya akan terus dievaluasi dan dikaji, termasuk pihak eksekutif. Hal itu dilakukan agar sebanyak 41 dari 45 orang anggota dewan bisa diketahui apakah memang benar atau tidak menerima dana pesangon.

"Kalau masalah 41 anggota dewan dari sisa itu akan kita evaluasi dan mengkaji dulu dengan tim dan pimpinan kejari kami, termasuk pihak eksekutifnya. Apakah memang benar atau tidak peranan anggota dewan menerima dana itu," ucapnya kepada Koran Madura.

Kalau masalah 41 anggota dewan dari sisa itu akan kita evaluasi dan mengkaji dulu dengan tim dan pimpinan kejari kami, "

Sucipto

Kasi Intelkam Kejari Sampang

Dirinya berjanji, dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengeksekusi terpidana kasus korupsi dana pesangon yang lain, yaitu Herman Hidayat. "Dalam waktu dekat ini setelah dua terpidana dieksekusi ke rutan ada sisa satu yaitu Herman Hidayat belum di eksekusi.

Karena alasan dari keluarga Herman masih sakit," jelasnnya.

Sucipto menuturkan, dari 41 anggota DPRD diketahui beberapa anggota dewan telah mengembalikan dana pesangon tersebut. Hanya saja,

sekitar 8 orang anggota belum mengembalikannya. "Sudah ada lebih separuh anggota dewan mengembalikan dana pesangon itu. Hanya ada 8 orang yang belum," katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum para terpidana, Arman Saputra, usai mendampingi kedua terpidana dieksekusi ke Rutan Sampang, Senin (28/10) sekitar pukul 15.00 WIB, meminta kejari menuntaskan kasus korupsi di Kabupaten Sampang, dan tidak hanya anggota yang telah divonis oleh Mahkamah Agung saja.

Menurut Arman, masih ada anggota dewan lainnnya sebanyak 41 anggota DPRD yang telah menikmati dana pesangon tersebut. Per anggota dewan dinilai menikmati dana sebesar Rp. 50 juta.

"Apakah terpotongnya pajak itu termasuk korupsi juga termasuk korupsi berarti negara juga terlibat kan.

Kalau memang kejari bersungguh memberantas korupsi masih banyak lagi dan masih banyak barisan lainnya juga, nantinya eksekutif sekwan juga akan kena," tuturnya. (ryn/lum)

IBADAH HAJI

Jemaah Masih di Madinah SAMPANG – Sebagian jemaah haji sudah tiba di tanah air. Namun, jemaah haji asal Kabupaten Sampang masih akan melaksanakan ibadah di Madinah. Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Sampang Modjalli mengatakan, mulai Selasa (29/10) pukul 15.00 jemaah haji akan berangkat ke Madinah.

Jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 33 dan 34 itu akan melaksanakan sholat berjemaah selama 40 kali (arbain). Mereka akan tiba di Kabupaten Sampang pada 6 November 2013.

Dan alhamdulillah selama pelaksanaan ibadah haji tidak ada masalah,”

Modjalli

Kepala Kemenag Kabupaten Sampang

LATIHAN MANASIK HAJI. Anak-anak pendidikan usia dini mengikuti manasik haji di asrama haji, Banda Aceh, Selasa (29/10). Manasik haji Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diikuti 1.700 peserta dari 95 PAUD di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan untuk memperkenalkan tata cara beribadah haji sejak usia dini.

“Jemaah haji yang berangkat ke Madinah dari kloter 33 sekitar pukul 15.00 dan kloter 34 sekitar pukul 16.00 sampai nanti tanggal 6 (November). Dan alhamdulillah selama pelaksanaan ibadah haji tidak ada masalah,” ujar Modjalli.

Selama tinggal di Madinah, mereka berada di dua maktab yang letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi. (jun/lum)

PENGGELAPAN UANG NASABAH

Tersangka Terancam Pidana Korupsi Sampang - Dua tersangka penggelapan dana uang milik nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Madura di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang senilai 3.075.974.000 terancam masuk kasus tindak pidana korupsi.

Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto mengatakan, pihaknya saat ini sedang mendalami kasus penggelapan uang nasabah senilai miliaran rupiah terseebut

yang menyeret Kepala Kas BNI Ketapang, Eka Firdaus (44) beserta pegawai teller BNI bernama Damai Ami (30). "Kita memang masih mendalami kasus penggelapan uang Bank BNI itu," ucapnya, Selasa (29/10).

Dikatakan Sucipto, dari hasil kajian diindikasikan bahwa kasus yang menimpa pada dua tersangka merupakan tindak pidana korupsi. Sebab, apa yang dilakukan ke dua tersangka masuk dalam

kasus penggelapan dalam jabatan. "Kenapa terancam tindak pidana korupsi karena sudah melakukan penggelapan dalam jabatan," tuturnya.

Maka dari itu, pihak kejari sendiri nantinya dari hasil kajian dinyatakan tindak pidana korupsi.

Sehingga, hukuman serta pasal yang diterima ke dua tersangka akan berbeda.

Diketahuinya, ke dua tersangka tersebut dijerat dengan pasal 374 tentang

penggelapan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. "Yang jelas kalau mengacu kepada perbuatan dua tersangka akan berbeda pasalnya," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ditangkapnya Eka Virdaus (44) warga jalan raya Nyalaran I No 10 kabupaten pamekasan yang berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres sampang.

Selanjutnya, disusul dengan penangkapan Damai Ami H (30) warga kota sidoarjo,

tak lain pegawai teller Bank BNI. Ditangkapnya ke dua tersangka lantaran telah menggelapkan uang milyaran rupiah. Dimana, uang itu digunakan dengan cara berfoya-foya yang juga di duganakan untuk berjudi togel via online. Sehingga, kedua tersangka di jerat dengan pasal 374 tentang penggelapan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. (ryn/lum)

PAMEKASAN

13

RABU 30 OKTOBER 2013 NO.0229| TAHUN II

KRIMINAL

Seorang Duda Ditemukan Tergantung

PELAKU PENUSUKAN PELAJAR. Kabag Humas Polresta Depok AKP Syahjohan menunjukkan barang bukti dan dua tersangka MLS (16) dan MPI (16) pelaku penusukan yang menewaskan pelajar SMK Wirabuana Bogor, Adi Nugraha (17), di Satreskrim Polresta Depok, Jawa Barat, Selasa (29/10). Polres Depok berhasil menangkap kedua tersangka penusuk pelajar SMK Wirabuana setelah mendapatkan keterangan dari sejumlah saksi dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kades Larangan Ditahan Dengan ditahannya Kades Larangan tersebut, jumlah kades yang ditahan sudah menjadi dua orang, setelah sebelumnya Kejaksaan Negeri Pamekasan juga telah menahan Kades Tanjung Kecamatan Pademawu, Urip, atas dugaan kasus yang sama, beras raskin.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP. Moh. Nur Amin menjelaskan penahanan terhadap tersangka dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Tersangka dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang dapat menghambat penyidikan sehingga dilakukan penahanan.

“Memang benar, kami sudah menahan tersangka dalam perkara korupsi berupa penyalahgunaan raskin.

Masa penahanan ini bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik,” katanya.

Dalam dugaan tipikor ini, penyidik Polres Pamekasan sudah mengajukan audit ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur pada Kamis (13/6) lalu. Bahkan perkara ini sudah diekspose di BPKP dan tinggal menunggu hasil akhir atas perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Selain menghitung kerugian negara, BPKP nantinya juga akan dijadikan sebagai saksi ahli dalam dugaan tipikor ini.

Pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tipikor ini sudah rampung termasuk beberapa kepala dusun yang diyakini mengetahui alur penyaluran raskin selama

tiga tahun terakhir. Diantara Kadus yang sudah dimintai keterangan yaitu Kadus Nangger, Sahrim, Plt. Kadus Tengah, yang semula dijabat Almarhum Subhan, Kadus Gergunung, Umar, dan Kadus, Morlaok Juhram.

Dari pemeriksaan saksi dari unsur masyarakat dan Kadus masih terdapat perbedaan keterangan.

Masyarakat menyebut hanya menerima raskin sebanyak 3 kali dalam setahun, sedangkan sejumlah Kadus menyatakan disalurkan sebanyak 8 kali dalam setahun. Sedangkan sejumlah saksi tingkat kecamatan menyatakan bahwa jatah raskin itu sudah didistribusikan secara utuh sesuai jatah desa itu.

Kesaksian ini berdasar dari keterangan saksi-saksi dari unsur pejabat kecamatan, yaitu Camat Tlanakan periode 2009-20011 Sugianto, Camat periode 20112012 Willy Agusta Saputra dan Camat Tlanakan periode 2012-2013 Fathorrasyid. Sedangkan Korlap Raskin yang sudah dimintai keterangan masing-masing Ali Usman, Korlap periode 2008-2011 dan Samsul Arif korlap 2013.

Dugaan Tipikor Raskin ini ditangani Polres Pamekasan setelah menerima laporan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa setempat Subianto, beberapa bulan lalu. Dalam laporannya, raskin di desa itu hanya didistribusikan sebanyak tiga kali dalam setahun. Hal tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun terhitung sejak 2010 lalu. Sehingga kerugian negera diperkirakan

mencapai Rp 2,6 miliar untuk 30 kali pendistribusian, termasuk raskin ke-13.

Kasus penyimpangan bantuan raskin di Pamekasan tergolong parah. Hasil penelitian sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyebutkan dugaan korupsi raskin yang terjadi di wilayah itu sekitar Rp 58,8 miliar per tahun. Perhitungan jumlah kerugian negara ini, dengan asumsi pembagian raskin dilakukan sebanyak enam bulan dalam setahun.

Asumsi enam bulan tersebut merupakan asumsi terendah sebab faktanya di beberapa desa di Pamekasan ada yang hanya didistribusikan selama 3 kali dalam dua tahun, seperti y a n g terjadi di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan.

Sedangkan, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat sebanyak 109.017 RTS atau setara dengan 1.635.255 kilogram per bulan.

Jumlah ini setara Rp. 9. 811.

530. 000 per bulan dengan harga tebus Rp. 6. 000 per kilogram. Alokasi dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk bantuan raskin kepada masyarakat Pamekasan sebanyak Rp 127,5 miliar, termasuk bantuan raskin ke-13 setiap tahunnya.

Dari berbagai dugaan penyimpangan raskin di Pamekasan, penyidik Polres Pamekasan sempat berencana melakukan pengembangan ke Pihak Bulog.

Namun sampai saat ini, rencana itu belum menunjukkan perkembangan. Dari beberapa dugaan penyimpangan raskin, pihak Bulog masih

sebatas saksi.

diperiksa

Orang Tak Dikenal Merusak Rumah Penjual Rujak

sebagai

Diberhentikan Sementara Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, memberhentikan sementara dua kepala desa yang terlibat kasus dugaan korupsi bantuan beras bagi masyarakat miskin tersebut.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Pemkab Pamekasan Moh Zakir, kedua kepala desa yang diberhentikan sementara karena ditahan sehingga tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan desa ialah Kades Tanjung, Kecamatan Pademawu dan Kades Larangan Slampar,

Kecamat a n Tlanakan. “Penggantinya atau yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas ialah sekretaris desanya dan itu otomatis, tanpa harus SK Bupati,” katanya.

Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi bantuan raskin itu bernama Moh Urip, sedangkan Kepala Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan bernama Mustahep.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan raskin lalu ditahan oleh aparat penegak hukum. Urip ditahan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari), sedangkan Mustahep oleh tim penyidik Polres Pamekasan.

Zakir menjelaskan pemkab belum memberhentikan ked-

ua Kepala Desa yang disanksi terlibat dalam kasus dugaan korupsi bantuan raskin ini, karena masih menunggu proses hukum lebih lanjut.

“Pemkab sendiri sampai saat ini belum mengetahui ancaman hukumannya berapa tahun, karena belum menerima surat pemberitahuan dari tim penyidik Polres Pamekasan,” kata Moh Zakir.

Menurut Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam, jika ancaman hukuman atas kasus pelanggaran hukum kepada dua kepala desa itu mencapai lima tahun, maka yang bersangkutan bisa dinonaktifkan.

“Ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemerintahan Desa,” katanya.

Kasus dugaan korupsi bantuan raskin di Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh oknum kepala desa sebagaimana terjadi pada dua kades di dua kecamatan berbeda ini diusut petugas, setelah sejumlah warga penerima bantuan melaporkan pada aparat penegak hukum.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Makmun, kasus dugaan penggelapan bantuan raskin oleh oknum aparat desa di Kabupaten Pamekasan sebenarnya hampir terjadi di semua desa di wilayah itu.

Hal itu berdasarkan laporan dan hasil serap informasi institusi itu dengan sejumlah masyarakat penerima bantuan, serta berdasarkan laporan yang disampaikan ke Komisi D. Oleh karenanya, Makmun mendorong aparat penegak hukum lebih bersikap proaktif atas berbagai bentuk penyimpangan dan dugaan kasus korupsi, terutama yang menyangkut hak warga miskin di Kabupaten Pamekasan. (uzi/ant/rah)

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang

Rp.

350 PERBULAN

sosok tubuh yang tergantung di rangka atap.

“Saat ditemukan, tubuh itu sudah dikerubungi lalat dan dikerubut semut.

Di sampingnya ada sebilah bambu yang kemungkinan dijadikan alat untuk memasang sarung untuk gantung diri,” kata Hasan.

Kapolres Pamekasan, Ajun Komisaris Nanang Chadarusman, melalui Kasubag Humas, Ajun Komisaris Siti Maryatun menyatakan dari hasil olah tempat kejadian perkara, pihaknya memastikan kematian Idi murni karena bunuh diri. Hal itu dibuktikan dengan adanya tangga kayu di dekat jasadnya.

Selain itu, dari hasil otopsi luar yang dilakukan tim Laboratorium Forensik Polres, tidak terlihat adanya bekas penyiksaan atau luka di tubuh korban.

“Kami belum dapat memastikan apa penyebab dia melakukan gantung diri.

Namun dari keterangan masyarakat sekitar, korban diketahui mengalami gangguan jiwa,” kata Siti Maryatun. (oni/muj/rah)

DIDUGA BALAS DENDAM

Dugaan Korupsi Raskin sekitar Rp 58,8 M per Tahun PAMEKASAN – Kejari menahan Kades Larangan Slampar, Mustahep, karena diduga melakukan tipikor. Mustahep resmi masuk tahanan Polres Pamekasan terhitung sejak Senin malam.

PAMEKASAN - Idi (35), warga Desa Banyubulu, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, ditemukan warga dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah rumah kosong di desa itu, Selasa (29/11). Diduga pria yang dikenal mengalami sakit jiwa itu bunuh diri.

Saat ditemukan Idi tergantung di sarung yang dililitkan pada rangka atap rumah milik Suadi, warga setempat itu, dengan ketinggian tujuh meter. Kondisi tubuhnya sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau menyengat.

Diperkirakan pria yang sudah bercerai dengan isterinya itu meninggal dua hari lalu.

Peristiwa itu pertama kali ditemukan Hasan, warga setempat yang penasaran dengan bau busuk yang tercium dari rumah yang baru sebulan dibangun itu.

Awalnya, bau itu dikira berasal dari bangkai binatang yang mati di dalam rumah, namun setelah dicari ke dalam rumah, ia melihat

.000

PAMEKASAN - Rumah milik Syarifah (60), warga Jalan Bazar, Kelurahan Jungcancang, Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan diserang puluhan orang tak dikenal. Akibat penyerangan itu, kondisi rumah penjual rujak itu mengalami rusak parah di bagian depan.

Menurut keterangan warga sekitar, puluhan penyerang itu datang dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka dan sepeda motor. Diperkirakan jumlah mereka sekitar 60 orang.

Mereka langsung melakukan pengrusakan dengan cara melempari rumah itu dengan batu hingga kaca jendelanya pecah dan bagian atapnya rusak parah. Beruntung pemilik rumah sedang menonton televisi di ruang tengah rumah itu sehingga luput dari penyerangan.

Mendapati rumahnya diserang, Syarifah berteriak minta tolong hingga warga sekitar berdatangan dan sebagian menelepon polisi. Para penyerang segera melarikan diri ke arah Desa Samiran, Kecamatan Proppo.

Sejumlah petugas kepolisian datang dan berusaha melakukan pengejaran.

Tiga orang pelaku berikut sepeda motor yang digunakan melakukan penyerangan, berhasil ditangkap dan diamankan ke Markas Polres setempat.

Diduga aksi perusakan itu merupakan buntut dari tawuran yang terjadi pada Sabtu malam pekan lalu, di Jalan Kabupaten Pamekasan. Para pelaku bermaksud membalas dendam mereka pada Mamat (22), yang ketika itu berada di halaman rumah Syarifah.

Mereka mengira, rumah itu merupakan rumah Mamat.

Pemuda itu merupakan tetangga Syarifah.

Kepada wartawan, Syarifah mengaku tidak tahu mengapa rumahnya menjadi sasaran perusakan. Bahkan ia merasa kaget dengan aksi itu, karena saat kejadian dia berada di ruang tengah sedang menonton televisi bersama keponakannya, Maulidi dan kakeknya, Sunani.

Syarifah mengatakan beberapa hari lalu ia mendengar Mamat terlibat perkelahian karena faktor cemburu. Di tempat berbeda, aksi penyerangan juga terjadi di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan. Penyerangan itu menimpa rumah Tamkin (35), warga setempat. Penyerangan dilakukan oleh Kepala Urusan Teknis di desa itu, Bambang Sutejo. Akibat aksi tersebut, kaca jendela dan etalase toko milik warga Dusun Nyabagan, Larangan Slampar itu hancur.

Kapolsek Tlanakan, Inspektur Satu Agus Sutanto mengatakan motif pengrusakan rumah tersebut masih belum diketahui. Sebab, saat dimintai keterangan, korban tidak memberi penjelasan secara rinci.

Agus menyatakan pihaknya tidak bisa memproses kasus tersebut, karena korban enggan melaporkannya secara resmi dan menolak memberi keterangan sehingga kasus tersebut tidak bisa dilakukan penyelidikan.

Agus juga menolak mengaitkan kasus tersebut dengan penahanan Kepala Desa Larangan Slampar oleh polisi, karena kasus raskin sekalipun korban merupakan salah satu saksi dalam kasus tersebut. (awa/muj/ rah)

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081235249119 (ARI)

14

PAMEKASAN

RABU 30 OKTOBER 2013 NO.0229| TAHUN II

ATURAN KAMPANYE

KPU-Panwaslu Diminta Tegas

PERBAIKI PAGAN PAMEKASAN. Nelayan memperbaiki pagan yang rusak akibat dihamtam ombak besar di Pantai Talang Siring, Pamekasan, Jatim. Beberapa hari terakhir, nelayan pagan di daerah itu tidak melaut akibat ombak dan angin kencang.

Angka Kemiskinan Menurun LP2M : Hasil Penanggulangan Kemiskinan Tak Sesuai Harapan PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mengklaim jumlah warga miskin di kabupaten tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah warga miskin itu diimbangi dengan kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan, Mohammad Noer Kodim mengatakan berdasar evaluasi hasil capaian kegiatan penanggulangan kemiskinan di Pamekasan, terjadi penurunan angka keluarga miskin dari tahun ke tahun meski tidak terlalu signifikan.

Pada tahun 2008, jumlah keluarga miskin mencapai 213.055 jiwa atau 25,51 persen dari total penduduk di Pamekasan. Namun pada tahun 2009 angka tersebut menjadi 200.980 atau 23,60 persen sehingga terjadi penurunan sebesar 1,91 persen.

Pada tahun 2010, angka jumlah warga miskin di kota batik itu menjadi 200.897 jiwa atau 23,14 persen dari total

penduduk Pamekasan, sehingga mengalami penurunan sebesar 0,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Meski tidak terlalu signifikan, namun penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan selama ini telah menunjukkan hasil. Hanya saja, perlu dilakukan perbaikan agar hasil yang dicapai bisa lebih maksimal,” katanya.

Selain mengalami penurunan angka kemiskinan, kata Noer Kodim, terjadi kenaikan angka IPM di kabupaten tersebut. Pada tahun 2008, capaian IPM sebesar 63,13 poin mampu dinaikkan menjadi 63,72 poin pada tahun 2009 atau naik 0,59 poin.

Begitu pula pada tahun 2010, angka tersebut naik

PENGOBATAN ALAMIAH

0,69 poin dibanding tahun sebelumnya menjadi 64,41 poin. Penurunan angka warga miskin dan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia itu terus terjadi hingga 2012.

Tahun 2011 angka kemiskinan kembali turun menjadi 179.200 jiwa atau 22,48 persen dari penduduk Pamekasan berarti turun 0,66 persen dari tahun sebelumnya, sedang IPM naik menjadi 65,16 poin atau naik 0,75 poin dibandingkan tahun 2011.

“Tahun ini kami memastikan angka kemiskinan kembali turun dan IPM naik dari tahun 2011. Hanya angka yang pasti masih dalam proses pengolahan data,” jelas Noer Kodim.

Untuk terus mengurangi angka kemiskinan, pemerintah setempat pada tahun anggaran 2012 mengalokasikan dana program penanggulangan kemiskinan yang mencapai Rp. 154,911 miliar. Angka tersebut mencapai 32,36 persen bila dibandingkan dengan nilai belanja tetap tahun 2012 yang mencapai Rp. 478, 7 miliar.

Manfaat Daun Kelor Secara Medis Secara tradisional pengobatan pemanfaatan akar, daun, dan biji Kelor sebagai obat, dianggap manjur untuk beberapa jenis penyakit antara lain: 1. Kurap (Herpes) Luka Bernanah. Cara pengobatan: Tumbuk daun Kelor dengan kapur lalu balurkan pada kurap atau luka.

2. Kurang Nafsu Makan, epilepsi, histeri, sariawan, sulit buang air kecil, badan lemah, sakit kuning, rematik serta pegal linu. Cara pengobatan: Rebus akar kelor sebanyak 1 jari dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas, lalu saring. Minum air rebusan dua kali sehari masing-masing ½ gelas.

3. Beri-Beri dan Udim.

Cara pengobatan: Giling akar kelor, akar pepaya, dan kulit lawang atau cengkih masingmasing 1 jari. Tambahkan air, peras, dan saring. Bagi air saringan menjadi 2 bagian yang sama. Minum air hasil saringan sebanyak 2 kali sehari.

4. Biduran dan Alergi.

Cara pengobatan: Rebus 3 tangkai daun kelor, 1 siung bawang merah, serta adas dan pulasari secukupnya dalam 3 gelas air sampai tersisa 2 gelas. Saring lalu minum air rebusan dua kali sehari masingmasing satu gelas.

5. Rabun Ayam. Cara pengobatan: Tumbuk 3 tangkai daun kelor sampai halus, lalu seduh dengan 1 cangkir air masak dan saring. Tambahkan madu secukupnya pada air hasil saringan tadi, lalu aduk sampai merata. Minum sebelum tidur.

6. Beberapa sumber di masyarakat tradisional menyebutkan bahwa akar Kelor sangat baik untuk pengobatan malaria, mengurangi rasa sakit, penurun tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Sedang daunnya untuk penurun tekanan darah tinggi, diare, diabetes melitus (kencing manis), dll. (Diolah dari berbagai sumber)

Menurut mantan pimpinan di salah satu lembaga pendidikan kejuruan di Pamekasan itu, salah satu faktor penyebab kenaikan angka IPM dan penurunan angka kemiskinan belum signifikan, adalah masih adanya ego sektoral dan ego program dari masing-masing pelaku.

Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan belum menjadi sebuah gerakan terpadu karena masing-masing seperti bergerak sendirisendiri. Seharusnya, upaya tersebut dilakukan secara terpadu, meski masing-masing sektor dan program memiliki acuan yang berbeda.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno mengatakan ada kecenderungan pelaku program penanggulangan kemiskinan belum menjalankan programnya secara kualitatif.

Program-program tersebut masih dijalankan secara kuantitatif dan parsial.

Akibatnya, meski telah

banyak program yang dijalankan dan menggunakan anggaran negara yang cukup besar, hasil yang dicapai belum maksimal.

“Apabila diukur antara nilai anggaran yang dikeluarkan negara untuk berbagai program untuk mengatasi kemiskinan tersebut dengan capaian yang dihasilkan, sangatlah tidak imbang,” katanya.

Karenanya, pemerintah melalui lembaga pengawasan yang dimiliki harus melakukan pengawasan terhadap program-program tersebut, bukan sekedar pada aspek formal, namun juga pada aspek yang lebih substansial.

“Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus melakukan pengawasan dan audit secara kualitatif, dan bukan sekedar pemeriksaan terhadap angka-angka.

Sebab, ini adalah bagian dari peran lembaga tersebut untuk mengawal agar program pemerintah bisa mendekati capaian yang ditargetkan,” kata Heru. (muj/rah)

PAMEKASAN - Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Jawa Timur, Khairul Kalam meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) lebih tegas menegakkan aturan pemasangan alat peraga kampanye, sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU pusat.

“Sampai saat ini Panwaslu dan KPU belum tegas, memberlakukan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye, sehingga pelanggaran semakin marak dan terkesan dibiarkan,” kata Khairul Kalam di Pamekasan, Selasa.

Seharusnya, kata dia, semua calon legislatif yang memasang alat peraga dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, harus ditindak tegas, tidak dibiarkan.

Ia mencontohkan seperti alat peraga kampanye caleg yang terpasang di sepanjang Jalan Trunojoyo, Pamekasan.

Di lokasi itu, kata dia, merupakan zona terlarang, karena merupakan jalan protokol, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013.

Akan tetapi, hingga saat ini belum dilakukan penertiban, baik oleh Panwaslu maupun KPU, bahkan alat peraga kampanye caleg yang dipasang caleg semakin banyak.

Mantan aktivis Himpinan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan ini juga meminta, agar kedua lembaga itu tidak hanya berpolemik di media dengan saling melempar tanggung jawab untuk melakukan penertiban.

Sebab jika hal itu terus berlanjut, maka pada akhirnya akan berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif antarsesama penyelenggaran pemilu.

“Jika tidak ada tindakan

tegas, jangan salah jika caleg akhirnya berlomba-lomba memasang baliho,” tuturnya.

Jumlah caleg partai politik di Pamekasan yang memasang alat peraga kampanye di sepanjang jalan ptotokol di dalam Kota Pamekasan, khususnya di Jalan Trunojoyo Pamekasan memang terpantau semakin banyak.

Pada September 2013, alat peraga yang terpasang di sepanjang jalan itu hanya 2 baliho caleg, akan tetapi memasuki Oktober hingga akhir bulan ini sudah mencapai enam baliho caleg.

Padahal, sesuai dengan ketentuan, sebagaimana juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, para caleg dilarang memasang alat peraga kampanye atas nama pribadi dan memasang foto yang bersangkutan.

Ketua Panwaslu Pamekasan Zaini mengakui, alat peraga kampanye yang terpasang di sepanjang Jalan Trunojoyo Pamekasan termasuk dua baliho milik dua Kiai bersaudara yang bergelar Raden Panji, yakni KH Toriq Syakrani dan KH Mujahid Anshori juga melanggar.

Hanya saja, kata dia, pihak Panwaslu belum melakukan penertiban, karena kewenangan melakukan penertiban adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan.

Pihaknya mengaku, telah berkoordinasi dengan institusi itu, termasuk dengan para pengurus partai politik peserta pemilu, terkait ketentuan pemasangan alat peraga yang melanggar aturan.

“Insya Allah dalam waktu akan ditertibkan. Kami kan sosialisasi dulu sebelum melakukan penertiban,” ujar Zaini.(ant/rah)

PILEG

Pengecekan Ulang Data Pemilih Mulai Dilakukan

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, melakukan pengecekan ulang data pemilih Pemilu Legislatif 2014 di aula SMK Negeri 3 setempat, Selasa.

Menurut Ketua Panwaslu Pamekasan Zaini, pengecekan ulang data pemilih ini dilakukan karena masih ditemukan adanya perbedaan jumlah pemilih antara pihak KPU dengan Panwaslu.

“Panwaslu menemukan banyak data pemilih yang sebelumnya telah direkomendasikan untuk dihapus, semisal karena ganda atau pindah tempat, ternyata masih masuk dalam daftar pemilih,” kata Zaini.

Selain itu, ada juga warga yang tidak terdata sebagai daftar pemilih, sehingga hak mereka bisa terhapus untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif 2014.

Pengecekan data pemilih secara bersama-sama yang dilakukan KPU dan Panwaslu Pamekasan itu dengan menghadirkan semua anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Pamekasan.

Pengecekan dilakukan perkecamatan untuk mengecek validitas data pemilih dan memastikan bahwa semua data sudah valid dan semua warga di Kabupaten Pamekasan telah masuk sebagai daftar pemilih.

“Bagi kami, semua warga harus terdata, karena ini persoalan hak dasar bagi warga untuk ikut menentukan pilihan siapa yang dipercaya mereka menjadi wakil rakyat,” kata anggota Panwaslu lainnya, Sapto Wahyono.

Dalam rapat koordinasi

bersama di ruang SMK Negeri 3 Pamekasan itu terungkap bahwa banyaknya data pemilih yang amburadul itu, karena sistem data pemilih (sidalih) milik KPU pusat rusak.

Pengecekan data pemilih secara bersama-sama yang dilakukan KPU dan Panwaslu Pamekasan itu dengan menghadirkan semua anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Pamekasan.

Hal itu menyebabkan semua data pemilih yang sebelumnya telah diperbaiki, seperti adanya nomor induk ganda, ataupun data pemilih yang ganda masih ditemukan kembali dalam daftar pemilih yang diumumkan oleh KPU pusat dan Jawa Timur.

“Jadi pengecekan bersama yang kami lakukan ini, guna menemukan persoalan benang kusut yang selama ini menjadi persoalan pendataan pada pemilu 2014 ini,” kata Ketua Panwaslu Pamekasan, Zaini menjelaskan.

Rapat koordinasi melakukan pengecekan ulang data pemilih pemilu legislatif 2014 antara KPU dan Panwaslu Pamekasan ini mulai pukul 08.30 WIB dan hingga pukul 11.30 WIB masih berlangsung.(ant/ rah)

SUMENEP

15

RABU 30 OKTOBER 2013 NO. 0229 | TAHUN II

KAMPANYE POLA HIDUP SEHAT Ribuan anak sekolah mengikuti gerakan instruktur Kampanye Pola Hidup Sehat saat memeragakan olah raga ringan.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan itu dimaksudkan untuk menekan wabah diare, penyakit kulit serta filariasis (penyakit kaki gajah) yang mudah menjangkit secara luas akibat pola hidup tidak sehat, lingkungan kotor serta sumber air yang tercemar

Foto: Asep Fathulrahman/ Antara

DUGAAN PENYIMPANGAN PADAT KARYA

Dewan: Kami Melakukan Penelusuran SUMENEP – Dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek pengerasan jalan makadam (padat karya) di Dusun Lao’, Desa Talang, Kecamatan Saronggi, direspon Komisi D DPRD Sumenep. Komisi yang membidangi masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial itu berjanji akan menelusuri pekerjaan yang disinyalir tidak sesuai spek itu.

Pekerjaan proyek senilai Rp 84.580.000 di Dusun Lao’, Desa Talang, Kecamatan Saronggi, diduga tidak sesuai dengan spek. Proyek dari nada APBD itu tidak menggunakan batu kapur, melainkan hanya tanah.

Juga, jalan itu tidak diwales (dipadatkan).

Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi menjelaskan, pihaknya akan

menelusuri pekerjaan yang disinyalir tidak sesuai spek itu. Pihaknya mengaku sudah menerima laporan dari warga Talang. ”Kami tentu akan melakukan penelusuran terkait itu. Warga sudah mengadu kepada kami,” katanya.

Politisi PPP itu akan meminta keterangan dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans). Sebab,

yang melakukan pengawasan dalam pekerjaan itu disnakertrans. ”Pertama yang akan kami lakukan meminta klarifikasi dulu.

Nanti, kami padukan dengan aduan masyarakat.

Dalam waktu dekat pasti akan kami lakukan pemanggilan,” ujarnya.

Setelah pemanggilan, pihaknya langsung akan melakukan kroscek lapangan.

Hal itu untuk memastikan pekerjaan itu sesuai petunjuk teknis (juknis) atau tidak. ”Kalau memang tidak sesuai, kami minta untuk dilakukan perbaikan. Apabila, masa pemeliharaannya sudah habis, maka rekanan harus di-black list,” ungkapnya secara datar.

Sebab, sambung dia,

pihaknya tidak mau proyek dari APBD itu hanya dijadikan bancakan oknum tertentu. Makanya, pekerjaan itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sehingga, masyarakat bisa menikmati secara maksimal. ”Kalau masyarakat mengadu, berarti APBD tidak tepat sasaran,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Sustono enggan memberikan keterangan terkait dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek. Alasannya, pihaknya selama lima hari tidak masuk kantor. Sebab, sedang mengikuti Diklat PIM II. ”Langsung ke kabidnya, Mas, saya tidak masuk, karena masih mengikuti diklat,” ungkapnya.

Sementara Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans Sukirman tidak bisa dikonfirmasi. Saat wartawan Koran Madura menghubungi telepon genggamnya sekitar pukul 17.45 tidak direspon..

Pantaun Koran Madura, pelaksaan proyek itu berada di dua tempat di dusun tersebut. Satu proyek pada akses jalan menuju SDN I Talang, dengan panjang 850 meter. Sedangkan satunnya, arah menuju musala di dusun setempat, dengan panjang 100 meter. Untuk yang di SDN itu hanya menggunakan serbuk, sedangkan yang arah musala menggunakan tanah, padahal semestinya batu. (yat)

PERUNDANG-UNDANGAN

Perda Terumbu Karang Menuai Protes SUMENEP – Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Terumbu Karang menuai protes dari anggota DPRD Sumenep. Menurut kalangan dewan, keberadaan perda itu hanya akan memberikan kesan membatasi kegiatan para nelayan. Bahkan, perda ini juga sudah dikeluhkan nelayan.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep Tamam menjelaskan, adanya perda itu hanya menambah masalah bagi nelayan kota Sumekar ini. Gerak gerik nelayan tidak bebas seperti belum adanya perda. ”Ketika dibatasi, otomatis berpengaruh kepada ekonomi nelayan. Tentu, nelayanlah yang jadi korban,” katanya kepada Koran Madura.

Sebab, sambung politisi PKB, adanya perda terumbu karang hanya menuai banyak masalah. Apalagi, nanti akan dibagi zona pemanfaatan dan zona produksi.

Seekor ikan berenang di antara terumbu karang. Peraturan daerah tentang Perlindungan Terumbu Karang menuai protes dari anggota BPRD Sumenep karena dinilai akan membatasi kegiatan nelayan di Sumenep.

“Pada dua zona itu biasanya tidak bisa dilewati oleh kapal, sebab jangkarnya dapat merusak terumbu karang yang ada, apalagi nelayan yang menggunakan jaring.

Ini jelas sudah merugikan petani,” terangnya.

Memang, sambung dia, perda ini belum direalisasi-

kan untuk tahun ini, kemungkinan masih di 2014.

Namun, dampaknya sudah mulai terasa bagi masyarakat kepulauan yang notabennya adalah nelayan. ”Memang, saat ini masih dalam tahap pemetakan wilayah terumbu karang yang ada di perairan Kepuluan Sumenep,” ujarnya.

Dirinya berharap sebelum diterapakannya perda itu, pemkab bisa menyembatani perekonomian masyarakat kepulauan, sehingga perekonimina masyarakat tetap stabil. ”Kalau di daerah lain, seperti di Manado, nelayan diberi pekerjaan lain. Jadi, kami juga mengarap agar ada

perhatian juga dari Pemerintah Sumenep,” tuturnya.

Sementara Kepala DKP Sumenep, Moh. Ja’far, membantah jika perda itu akan mempersempit ruang gerak nelayan. Sebab, perda itu sifatnya hanya melindungi terumbu karang. ”Bukan menjadikan wilayah nelayan itu semakin sempit, namun itu untuk melindungi terumbu karang, sehingga ikan itu bisa berkembang dengan baik,” katanya.

Selain itu, lanjut Ja’far, jika nantinya sudah diterapkan, maka lokasi itu akan terpetak sendiri, yakni ada zona industri dan ada zona pemanfaatan. ”Jadi, tidak semuanya itu dilarang, hanya di zona tertentu saja yang tidak bisa dilewati. Jika semuanya dilarang maka para nelayan mau makan apa nantinya. Jadi, nelayan masih bebas,” terangnya. (edy/yat)

SEREMONIAL

Bappeda Gelar Sosialisai RT RW

S

UMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Ruang (RT) dan Tata Wilayah (RW) Tahun 2013-2033, Selasa (29/10) di Hotel Utami Sumenep.

Acara sosilisasi itu berjalan dengan penuh khidmat. Acara sosialsiasi yang berlangsung sekitar 4 jam lebih itu diawali dengan

pembacaan SK (Surat Keterangan) yang disampai oleh Kepala Bappeda Sumenep R. Idris, serta dilangsungkan sambutan dari Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Baru setelah itu acara sosialisasi RT RW berlangsung.

Tampak hadir pada acara tersebut Bupati Sumenep A. Busyro Karim, Wakil Bupati Soengkono Sidik dan Ketua DPRD Imam Hasyim. Selain itu, acara sosialisasi juga dihadiri oleh seluruh Satuan kerja perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Sumenep.

Kepala Bappeda Sumenep, R. Idris, menjelaskan, peraturan daerah ini harus mempertimbangkan kondisi riil saat ini, dan kondisi riil yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan kata lain, wajah dan potret Kabupaten Sumenep 20 tahun mendatang, setidaknya dapat dilihat dan digambarkan dari apa yang tercermin dari Perda RTRW. “Intinya, ini demi kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang sebagaimana visi RTRW, yakni terwujudnya ru-

WARTA KEPULAUAN

KESEHATAN

Pelayanan Polindes Kepulauan Dikeluhkan SUMENEP – Pelayanan Pondok Bersalin Desa (Polindes) di Dusun Tanjung, Desa Paliat, Kepulauan Sapeken, dikeluhkan.

Pelayanan medis yang diberikan ditengarai tidak maksimal.

Bahkan, petugas kesehatan yang ada di polindes jarang masuk.

Informasinya, perawat Polindes Dusun Tanjung terdapat tiga orang. Namun, ketiga perawat itu tidak menetap di polindes setempat. Kabarnya, tiga petugas sering berada di rumahnnya di Desa Sapeken.

Sugiyanto, warga Desa Paliat, mengatakan, dirinya sangat kecewa dengan pelayanan kesehatan polindes setempat. Katanya, banyak warga yang mengeluhkan pelayanan itu. ”Kami sangat kecewa, mau berobat malah tidak ada orangnya. Ya, kami terpaksa balik kanan. Ini bagi kami cukup memprihatinkan,” katanya.

Padahal, sambung dia, fungsi dari polindes sangat penting untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan. Apalagi, di daerah kepulauan tidak ada rumah sakit. ”Karena tidak ada petugasnnya kami kesulitan. Masak, kami masih mau berobat ke pulau tetangga. Kalau cuaca baik mungkin masih bisa dipaksakan, tapi kalau ekstrem ini yang bikin ribet,” ujarnya.

Menurutnya, dalam satu bulan biasanya petugas hanya datang satu kali saja. Sehingga, pelayanan kesehatan di Desa Paliat tersendat. ”Ini harus ditindak tegas. Ini bukti ketidakseriusan pemkab dalam menangani masalah kesehatan. Jadi, kami minta dinkes melakukan pengawasan dan memberikan sanksi tegas,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, Rizka Rahadi, mengatakan, dirinya mengaku tidak akan tinggal diam, bahkan dirinya akan memberikan sanksi jika memang petugas di lapangan itu tidak serius dalam menjalankan tugasnya. ”Kami harap, jika memang ada petugas yang sering kali tidak masuk, silakan warga sekitar mengajukan laporan tertulis pada kami. Dan kami akan segera akan menindaklanjuti nanti,” tegasnya. (edy/yat)

UPAH MINIMUM

UMK diusulkan Rp 1.090.000 SUMENEP - Setelah melalui proses panjang, akhirnya usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2014 ke Gubernur Jawa Timur tuntas dibahas Dewan Pengupahan Kabupaten, Selasa (29/10).

Hasil sidang usulan UMK oleh Dewan Pengupahan Kabupaten yang berlangsung di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep ditetapkan sebesar Rp1.090.000 per bulan. ”Per tanggal 1 November 2013 usulan UMK sudah harus masuk ke Gubernur, sehingga kami langsung proses untuk ditandatangani Bupati,” terang Plt Kepala Disnakertrans, Syafiuddin.

Berdasarkan sidang Dewan Pengupahan Kabupaten itu, UMK yang akan diusulkan itu naik Rp 2 ribu dari hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2013 sebesar Rp. 1.088.000. Sementara dibanding UMK 2013 sebesar Rp 985 ribu, maka usulan UMK 2013 itu dinilai naik 14 persen atau sekitar Rp. 125 ribu. ”Jadi survei KHL Sumenep itu sebesar Rp. 1.088.000, sehingga untuk membulatkan bilangan pemerintah menawarkan Rp1.100.000, namun ternyata dari pihak pengusaha keberatan sehingga ditetapkan Rp1.090.000,” jelasnya.

Dia menjelaskan, sidang UMK oleh Dewan Pengupahan itu terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan pekerja melalui Serikat Pekerja Seluruh Indone-

sia (SPSI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Meski pembahasannya berlangsung alot, namun akhirnya besar UMK yang akan diusulkan ditetapkan mengacu pada Permenaker Nomor 1 Tahun 2009 Tentang UMK yang salah satunya mempertimbangkan KHL. ”Sebenarnya antara perwakilan pekerja dan pengusaha memang biasa jika terjadi tarik ulur mengenai penetapan usulan UMK ini. Namun, setelah melihat beberapa variabel, akhirnya ada keputusan yang dianggap tidak memberatkan sebagian pihak,” tandasnya.

Syafiuddin menyatakan, Disnakertrans Sumenep segera merekomendasikan hasil sidang Dewan Pengupahan mengenai usulan UMK ke Gubernur Jawa Timur setelah ditandatangani bupati.

Pihaknya tidak bisa memastikan UMK Sumenep 2014 itu lebih tinggi dari yang diusukan atau justru lebih rendah karena perlu menunggu keputusan gubernur.

Disnakertrans memastikan per tanggal 1 Januari 2014 besaran pengupahan pekerja menggunakan ketentuan UMK 2014. ”Sesuai ketentuan pengupahan kepada pekerja harus sesuai dengan ketentuan UMK. Dan apabila perusahaan atau pengusaha tidak sanggup mematuhi UMK, maka seyogyanya mengusulan penangguhan,” pungkasnya. (sai/mk)

LOWONGAN KERJA Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

ang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri,” tambahnya. (*/edy)

SERIUS. Bupati Sumenep A. Busyro Karim (tengah), Wabup Soengkono Sidik (kiri), dan Moh. Hanif (kanan) saat sosialisasi RT RW.

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)

• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

16

SUMENEP

RABU 30 OKTOBER 2013 NO. 0229 | TAHUN II

S atu Hati un tuk Bangsa

Majelis Hakim Dilaporkan ke KY

Pulau Madura (Rabu 30 Oktober 2013) SUMENEP

Cerah Berawan

Suhu Kelembaban

Putusan Sengketa Lahan Berakhir Ricuh

SUMENEP – Sidang putusan sengketa lahan peninggalan raja Sumenep, Selasa (29/10) berakhir ricuh. Tergugat, Husin Satriawan, menilai majelis hakim yang dipimpin Eny Sri Rahayu tidak netral dalam memutus perkara perdata.

Putusan sengketa lahan warisan keturunan raja digelar sekitar pukul 13.00. Dalam amar putusannya, majelis hakim memutus dengan memenangkan penggugat, Didik Suyuti.

Didik dianggap paling berhal terhadap lahan seluas 1,5 hektare itu.

Usai membacakan putusan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, sontak tergugat, Husin Satriawan, maju ke hadapan majelis hakim dan memarahinya.

Aksi spontan tergugat memancing emosi pengunjung sidang lainnya, sehingga majelis hakim beserta hakim anggota harus digereng petugas kepolisian keluar dari ruang sidang. Namun, hal itu tidak menyurutkan tergugat.

Keluarga tergugat langsung memburu majelis hakim, sambil menggebrak meja dan menggedor jendela dan pintu ruang sidang.

Tidak puas, para tergugat dan keluarga terus memburu ketiga mejelis hakim hingga ke ruang ketua pengadilan. Tidak berhentik sampai di situ, puluhan massa juga mendatangi rumah dinas Ketua Pengadilan Sumenep Eny Sri Rahayu di Jalan KH Mansur Sumenep, dengan pengawalan puluhan polisi.

Ketidakpuasan para tergugat terjadi karena selama masa persidangan, mereka menilai hakim memutuskan tidak sesuai fakta yang terjadi.

Sebab, tidak ada kesesuaian lahan yang disengketan, dimana dalam lahan yang disengketakan merupakan Leter C dengan Kohir Nomor 32 kelas IV, yang posisinya berada sekitar

: 26°c - 34°c : 50% - 85%

PAMEKASAN Suhu Kelembaban

: 24°c - 31°c : 61% - 96%

BANGKALAN

SAMPANG

Hujan Sedang

Hujan Sedang

Hujan Sedang

Suhu Kelembaban

: 25°c - 32°c : 54% - 95%

Suhu Kelembaban

: 24°c - 31°c : 59% - 94%

SEREMONIAL

Banyuasi Belajar KI di Sumenep

S

SMPN 6 Sumenep. Namun dalam putusan disebut lahan yang disengketakan Kohir Nomor 32 kelas VI yang terletak di Pom Bensin Pamolokan.

“Kami mempertanyakan keputusan ini. Tanah yang disengketakan berbeda dengan fakta yang ada,” ungkap Husin Satriawan, salah satu tergugat dengan nada tinggi, Selasa (29/10).

Menurut Ketua Takmir Masjid Agung Sumenep itu, pihaknya akan melakukan banding. Selain itu, dia mengancam akan melaporkan ketiga hakim itu kepada Komisi Yudisial (KY), karena ditegarai putusan yang diberikan cacat dan terindikasi menerima suap. “Kami tidak akan tinggal diam, kami akan laporkan nanti. Pasti mereka disuap, bagaimana mungkin mereka yang berdasarkan cerita bisa menang. Sedangkan kami punya bukti yang sah kalah,” ungkapya.

Kepala Desa Pamolokan, Rahmad Riadi, juga menyatakan hal yang sama.

Readi mempertanyakan dasar hukum majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat. Sebab, mejelis hakim tidak mempercayai Peta Desa dan Leter C yang tersimpan di Desa Pamolokan, kecamatan Kota. Dia juga mempertanyakan keputusan majelis hakim yang

meminta kepala desa menerbitkan ulang surat Leter C kepada penggugat. Sebab, menurutnya, hal tersebut tidak sesuai dengan data-data yang tersimpan di dalam buku tanah desa yang ada.

Dirinya melihat hal tersebut akan menjadi ancaman terhadap masalah sengketa lahan yang lain, jika buku tanah desa tidak diakui. “Data ini jelas-jelas fakta di lapangan, kalau ini tidak diakui. Ini mengancam seluruh kepala desa yang ada” ungkapnya.

Sementara Ketua PN Sumenep Eny Sri Rahayu menjelaskan, sesuai dengan aturan yang berlaku jika ada yag tidak puas dengan keputusan yang ditetapkaan, mereka diberi waktu 14 hari untuk mengajukan banding.

Sementara itu, kasus sengketa lahan sidang perdata dengan Nomor Perkara 8/PDT.G/2013/PN.SMP tersebut terjadi saat bidang tanah kosong peninggalan Raja Sumenep dengan luas 15 ribu meter persegi di Jalan Saluran Air, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep. Lahan itu didugat Siti Diana Hariany CS, terhadap keturunan Raja Sumenep Sultan Abdurrahman, yakni RA. Siti Hatijah CS. (edy/mk)

UMENEP – Komisi Informasi (KI) Sumenep menerima kunjungan kerja (kunker) dari Pemkab Banyuasi, Sulawesi Selatan, Selasa (29/10). Pegawai Pemkab Banyuasi belajar proses pembentukan KI. Rencananya, dalam waktu dekat, Pemkab Banyuasi akan membentuk KI itu.

Informasinya, pemilihan Sumenep sebagai tempat sharing pembentukan KI karena Sumenep dianggap paling bagus di antara KI yang lain yang ada di Indonesia. Bahkan, pemilihan lokasi Sumenep merupakan arahan dari pemerintah pusat. Sedangkan di Indonesia, baru ada tiga kabupaten yang punya KI, yakni Bangkalan, Sumenep dan Bojonegoro.

Pada acara kunker itu terjadi sharing terkait pembentukan KI. Pemaparan selayang pandang tentang KI di Sumenep disampaikan Sekkab Hadi Soetarto. Sedangkan detail pembentukan KI itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Yayak Nurwahyudi.

Diskusi soal pembentukan KI berlangsung cukup panjang, sampai mengahbiskan waktu sekitar 4 jam. Katanya, pemaparan itu akan dijadikan jujukan untuk pembentukan KI di Kabupaten Banyuasi.

Sebelum acara diskusi panjang tentang KI, Pemkab Banyuasi berkesemapatan menyampaikan potensi alam di daerahnya.

Penyampaian itu disampaikan langsung oleh Asisten Perekonomian Pemkab Banyuasi Ir. Sulaiman Zakaria, MP. Acara yang berlangsung di Graha Arya Wiraraja berlangsung khidmat dan penuh keakraban. Untuk menambah

keakraban kedua belah pihak saling memberi cinderamata.

Sedangkan Pemkab Sumenep, selain memberikan cinderamata juga memberikan sebilah keris.

Kunjungan Pemkab Banyuasi itu diterima langsung oleh Sekkab Sumenep Hadi Soetarto dan kepala Diskomifo Yayak Nurwahyudi. Ikut juga Adminitrasi Umum Ach. Aminullah, Sekretaris Bappeda Abd. Rahman, dan sejumlah komisioner KI Kota Sumekar.

Kepala Diskominfo Yayak Nurwahyudi, menjelaskan, pihaknya mengaku sangat bangga bisa dijadikan tempat kunjungan dari kabupaten lain.

Apalagi, sambil belajar tentang pembentukan KI. ”Dengan adanya kunjungan itu setidaknya mengindikasikan keberhasilan seluruh komisioner KI dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Sumenep memang terbaik,

dibandingkan dengan KI kabupaten lain,” katanya.

Mantan Sekretaris Dinas Pendidkan (Disdik) ini mengatakan pengurus KI pusat mengarahkan tim panitia pembentukan KI di Kabupaten Banyuasi untuk mengadakan studi banding ke Kabupaten Sumenep. ”Mungkin keberhasilan itu yang menjadikan pusat mengarahkan ke Sumenep. Ini prestasi yang luar biasa,” terangnya.

Dia beraharap pengurus KI di Kabupaten Sumenep terus berupaya untuk meningkatakn kenerja. Sehingga, KI di Sumenep tidak hanya bisa menjadi yang terbaik, namun bisa memberian kontribusi nyata bagi masyarakat. ”Kami harap ini menjadi cambuk untuk lebih aktif dalam menjalankan tugas masing-masing, sehingga fungsi KI bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat umum,” tukasnya (adv/edy/yat)

SEREMONIAL HARI JADI KABUPATEN SUMENEP KE-744

Pembukaan

Pameran Pembangunan Semarak SUMENEP - Rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke-744 cukup semarak. Setelah dimeriahkan dengan kirap budaya dan gerak jalan, pameran pembangunan dan Expo Pesantren juga ikut ditampilkan guna memeriahkan hari jadi Kota Sumekar ini.

Pemeran tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim, Senin (28/10) malam sekitar pukul 20.00.

Pembukaan pameran, pekan raya dan expo pesantren itu ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Usai penabuhan gong itu, langsung disambut dengan pesta kembang api. Sehingga, lokasi acara di GOR A. Yani cukup ramai dan cukup semarak.

Tidak hanya itu, Pemkab Sumenep melalui Dinas Komunikasi dan Informasi juga melauching Sumekar Digital Society (SDS). Penggunaan Sistem SDS bekerjasama dengan salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Tujuan dari SDS ini diharapkan Sumenep bisa melek teknologi.

Pada kesempatan itu, Wabup Soengkono Sidik, Sekkab Hadi Soetarto, dan sejumlah forum pimpinan daerah (forpimda) Sumenep. Sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemkab juga tampak hadir.

Bahkan, sejumlah pimpinan BUMD juga hadir pada acara tahunan itu.

Informasinya, pameran pembangunan dan ekspo pesantren ini akan digelar selama lima hari, yakni sejak 28 Oktober hingga 2 November ini.

Pameran ini akan diikuti sebanyak 105 stan dari sejumlah elemen, misalnya dari kecamatan, SKPD, BUMD dan pondok pesantren yang ada di Kota Sumekar ini.

Kepala Diskominfo Sumenep, Yayak Nurwahyudi, menjelaskan, pelaksanaan pameran tahun ini tentu lebih menarik. Sebab, dikemas lebih kreatif dan inovatif. Itu supaya kegiatan pameran pembangunan punya manfaat besar bagi masyarakat Sumenep. “Intinya, hari jadi ini edukasi. Selain itu, proses bisnis juga ada. Sebab, di dalamnya ada penjualan,” katanya.

Yayak mengungkapkan, edukasi yang sangat kental bisa dilihat pada pameran teknologi. Sehingga, arena pameran bisa menjadi laboratorium bagi masyarakat Sumenep. “Apalagi, disitu disediakan tema-tema pelajaran yang dibutuhkan oleh sekolah. Utamanya, membumikan teknologi. Kami ingin Sumenep berkembang secara teknologi,” ungkap mantan Sekretaris Disdik ini.

Yayak menuturkan, momentum pameran pembangunan dan hari jadi tahun ini mengusung tema “Dengan Semangat Hari Jadi ke-744 Kabupaten Sumenep, Kita Perkokoh Kebersamaan dalam Membangun Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteaan Masyarakat Yang Super Mantap”. (adv/sym/yat)

SEMARAK.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim didampingi Kepala Dinas Komunikasi da Informasi (Diskominfo) Yayak Nurwahyudi (baju putih) pada pembukaan pameran pembangunan.

MANTAP.

Salah satu perusahaan swasta memberikan kenang-kenangan usai penandatangan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait Sumekar Digital Society (SDS)