e Paper Koran Madura 30 Desember 2014

SELASA

30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

SELASA 30 DESEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0515 | TAHUN III koranmadura@gmail.com

AIRASIA QZ 8501 MENGHILANG

Masih

Gelap Hingga hari kedua pencarian, pasawat AirAsia denTERKAIT gan nomor penerbangan Hal 2,3 QZ 8501 belum juga ditemukan tanda-tanda keberadaannya. Basarnas mendapat laporan adanya benda berwarna kuning di pulau Nasik selat Bangka.

Selain itu ada pula laporan tumpahan minyak di tengah laut. Namun semua temuan itu belum dapat dikonfiramsi apakah benar-benar berkaitan dengan hilangnya pesawat AirAsia QZ 8501.

BERITA

11 Modus Upaya Pelemahan KPK Nasional hal 4

PENCARIAN PESAWAT AIRASIA Seorang awak pesawat Hercules C-130 melakukan pencarian pesawat AirAsia QZ8501 Senin (29/12). Pesawat tersebut hilang kontak di Perairan Belitung Timur, Bangka Belitung Minggu (28/12) lalu.

ant/wahyu putro a

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

Elementer

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Setiap memasuki penghujung tahun selalu merebak perdebatan boleh tidaknya mengucapkan selamat natal.

Jejaring sosial dan pemberitaan ramai mendiskusikan.

Terjadi pro kontra relatif besar. Pimpinan MUI, NU, Muhammadiyah “dipaksa” turun gunung memberikan penegasan terkait soal tahunan itu. Situasi ini hampir sama saat menjelang akhir Ramadan, yang biasanya diramaikan perdebatan soal waktu Idul Fitri.

Tergambar jelas umat melingkar-lingkar, berputarputar pada persoalan sama setiap tahunnya. Ironisnya, jerat persoalan boleh disebut sangat elementer walau ada juga yang menganggap sangat serius. Dianggap menyangkut aqidah.

MUI sendiri, termasuk organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU memberi pedoman sangat jelas. Bahwa terkait pelaksanaan natal, ummat Islam memang tidak dibenarkan ikut acara peribadatan seperti misa di gereja maupun yang dilaksanakan di gedung pertemuan. Jadi ikut acara natal bersama, menghadirinya, menjadi bagian dalam peribadatan natalan hukumnya haram.

Bagaimana dengan ucapan selamat natal pada kerabat atau saudara yang merayakan natal? Sederhana.

Jika merasa yakin mengucapan selamat natal sebagai ibadah, ya tak usah menyampaikan selamat natal. Jika berpikir ucapan selamat natal tak lebih sekedar konteks hubungan sosial, silahkan mengucapkan selamat natal. Selesai.

Silahkan memilih mana yang terbaik dan menenangkan batin. Mana yang terbaik dalam konteks hubungan sosial keseharian. Semua Ironis. Penyakit mu- terserah pribadi masingdah terjebak per- masing, tanpa perlu terjebak soalan seremoni, perdebatan panjang, yang elementer agaknya menyita energi. Tidak perlu masih mudah me- memaksakan pemikiran dan pendapat kepada orang lain lilit, melingkari agar tak memutus perteumat manan serta persaudaraan.

Apalagi persoalan ini lebih menyangkut sebatas relasi sosial dengan kalangan nasrani. Artinya, natal sama sekali tak mempengaruhi denyut nafas umat. Mengucapkan atau tidak, sama sekali tak melibatkan ummat dalam pelaksanaan natal serta tidak mempengaruhi kegiatan ibadah natal.

Umat Islam mengucapkan selamat natal, tak akan mempengaruhi suasana natal. Pelaksanaan natal tidak lantas berubah total. Umat Islam tidak mengucapkan selamat natal, tidak akan membuat pelaksanaan natal bubar atau berantakan. Ini artinya soal ucapan itu sangat elementer. Soal ecek-ecek terlepas apakah dianggap sebagai bagian dari ibadah atau tidak.

Karena itu aneh sekali jika persoalan ini setiap tahun berulang-ulang muncul, menyita energi ummat hingga kadang terjadi perdebatan berkepanjangan. Bahkan kadang menyeret ke persoalan mendasar menghakimi sesama muslim dengan ucapan kurang pas. “Yang setuju ucapan natal harus syahadat lagi,” begitu komentar tajam sempat termuat di media. Alamak.

Ironis. Penyakit mudah terjebak persoalan seremoni, elementer agaknya masih mudah melilit, melingkari umat. Persoalan besar seperti kemiskinan, keterbelakangan, ketakadilan, mudah sekali terlupakan dan terabaikan. Seperti keterjebakan seremonial ubudiyah, berbagai persoalan elementer yang kadang kurang terkait aktivitas keseharian mudah menyeret umat dalam kesibukan mubazir. Dalam bahasa para tokoh Islam seperti M.Natsir, umat Islam seringkali dibuat sibuk oleh pekerjaan rumah yang jauh dari kepentingan Islam. Umat dibuat sibuk dan kadang ribut sendiri hingga melupakan persoalan besar di internal umat Islam.

Entah kapan penyakit ini segera sembuh.=

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

2

Titik Terang QZ 8501 Belum Meyakinkan Basarnas Temukan Benda Diduga Puing Pesawat JAKARTA-Tim Pencari AirAsia dengan nomor penerbangan QZ 8501 belum menemukan kepastian di mana pesawat nahas itu berada. Namun demikain Tim menemukan benda berwarna kuning di kawasan hutan di Pulau Nasik, Selat Bangka, yang diduga puing pesawat nahas yang jatuh pada Minggu (28/12) pagi.

Selain itu, tim gabungan juga menemukan tumpahan minyak di perairan Belitung. Namun TNI AU meragukan tumpahan minyak itu dari bahan bakar QZ8501. “Pantauan tim pencarian dari helikopter diduga benda kuning tersebut merupakan puing pesawat Air Asia QZ 8501,” kata Pilot Helikopter Dauphin AS 365, Kapten Yosy Hermawan, usai melakukan penyisiran di Pangkalpinang, Senin (29/1).

Dia menjelaskan, benda kuning tersebut baru dugaan karena titik penglihatan berada pada ketinggian 200 kaki. “Kami tidak dapat mendarat untuk memastikan benda tersebut karena lokasi berada di kawasan hutan belantara sehingga

tidak memungkinkan helikopter untuk mendarat,” ujarnya.

Namun demikian, katanya, untuk memperjelas benda kuning tersebut, salah satu wartawan luar negeri dari Xinhua mengambil gambar dengan menggunakan kamera berkualitas tinggi dan hasil menyatakan bahwa benda tersebut diperkirakan puing dari AirAsia.

“Untuk membuktikan benda tersebut, tim akan kembali melakukan penyisiran yang lebih intensif dengan melibatkan pihak lain yang berkompeten,” ujarnya.

Dia berharap, penemuan tersebut bisa menjadi salah satu awal titik terang hilangnya pesawat Air Asia yang kini masih menjadi tanda tanya. “Secepatnya kita akan kembali melakukan penyisiran ke lokasi yang sama untuk memastikan apakah benda kuning tersebut merupakan puing pesawat atau bukan,” katanya.

AirAsia dengan nomor penerbangan QZ 8501 membawa 155 orang penumpang tersebut berangkat dari Bandara Juanda Surabaya pada pukul 05.12 WIB dan hilang kontak di perairan Pulau Belitung dengan titik koordinat 03.22.46 LS dan 108.50.07 BT. Sebanyak 155 orang penumpang yang terdiri dari 138 orang dewasa, 16 orang anakanak dan satu orang balita.

Di dalam pesawat itu juga warga

negara asing dan awak kabin yakni Singapura, Inggris, Malaysia dan Perancis masing-masing satu orang dan warga Korea Selatan tiga orang.

Secara terpisah, Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI F.H. Bambang Soelistyo mengaku ceceran minyak ditemukan di perairan Belitung.

Namun belum dapat dipastikan jika minyak tersebut bagian dari Pesawat AirAsia QZ 8501 yang hilang kontak sejak kemarin.

Pesawat TNI jelasnya melakukan pencarian dari sebelah timur Pulau Belitung. Saat ini tim sudah mengarah ke lokasi tersebut. “Yang kita lakukan saat ini sedang berjalan, KRI Pattimura sedang menuju ke arah titik yang diperkirakan ke arah genangan minyak. Tapi belum disimpulkan bahwa minyak itu berasal dari minyak pesawat,” kata Soelistyo di kantornya, Senin (29/12).

Mengenai sinyal menjadi masukan untuk menemukan posisi pesawat. “Oleh karena itu, kesimpulan polemik tentang sinyal emergency tetap jadi bagian informasi yang jadi penguatan fokus pencarian kita.

Tapi yang satu itu dari PLB, bukan ELT pesawat,” tuturnya.

“Hari ini, Selasa (30/12), hasilnya akan kita sampaikan. Kita berusaha keras secepat mungkin ke lokasi dari perkiraan-perkiraan yang diduga,” tandasnya. =GAM/ABD

ant/lucky r

MENHUB AKAN TINJAU ULANG MASKAPAI. Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di kantor otoritas bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (29/12). Ignasius Jonan menegaskan akan meninjau ulang seluruh airlines demi keselamatan penumpang dengan melakukan round check dan review terhadap seluruh penerbangan di setiap airlines agar penumpang memiliki kenyamanan keselamatan saat menggunakan transportasi udara.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III SELASA 30 DESEMBER 2014 No. 0515 | TAHUN III

33

GUBERNUR RIAU TERSANGKA

Saksi Berkelit, Hakim Tipikor Geram

ant/andika wahyu

PRESIDEN KUNJUNGI BASARNAS. Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Kepala Basarnas Marsekal Madya FAB Sulistyo (kanan) bersiap memberikan keterangan pers seusai mengunjungi pusat komando pencarian pesawat AirAsia QZ 8501 di Kantor Basarnas, Jakarta, Senin (29/12). Presiden Joko Widodo menginstruksikan Basarnas dibantu semua pihak terkait baik dalam maupun luar negeri untuk segera menemukan pesawat QZ 8501 yang hilang di tengah penerbangan Surabaya-Singapura pada hari Minggu 28 Desember 2014.

LUMPUR LAPINDO

Talangan Ganti Rugi Dikucurkan Maret 2015 JAKARTA-Pemerintah berencana mengucurkan dana talangan ganti rugi sebesar Rp 781 miliar untuk korban lumpur Lapindo Sidoarjo pada Maret mendatang.

Asalkan pembayaran ganti rugi, sejatinya harus ditanggung PT Minarak Lapindo Jaya, tersebut sudah mendapat persetujuan parlemen.

“Sesuai dengan siklus APBN Perubahan, mungkin Januari sudah dibahas dengan DPR, Februari sudah oke, dan akhir Maret insya Allah mulai dibayarkan, kan mesti ada proses,” ucap Menteri Peker-

jaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono saat di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (29/12).

Pemerintah terpaksa mengambil alih kewajiban PT Minarak. Sebab, perusahaan miliki Grup Bakrie itu menyatakan sudah tidak sanggup melunasi sisa pembayaran ganti rugi.

Sebagai gantinya, pemerintah bakal mendapatkan lahan seluas 641 hektar di areal terdampak. Itu jika Minarak tidak melunasi dana talangan pemerintah dalam empat tahun. “Asetnya Rp 3,03 triliun, pabriknya tidak kami sentuh,” urainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.14/2007 ganti rugi korban lumpur Lapindo sebesar Rp 3,82 triliun, sudah dibayar Rp 3,04 triliun. Sehingga, tanggungan masih harus dibayar Rp 781 miliar, belum termasuk ganti rugi perusahaan Rp 450 miliar.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan pemerintah akan menyulap kawasan lum-

pur ini menjadi geopark seperti Yellow Stone National Park di Amerika Serikat.

“Saya kira iya, akan jadi geopark kayak yellow stone national park di AS. Jadi sekarang jadi geiser, itu bisa jadi geopark tak akan ternilai,” katanya.

Lumpur yang masih menyembur hingga saat ini akan dimanfaatkan untuk penelitian. “Sekarang lumpur harganya 0, yang namanya edukasi misalnya anakanak kita yang belum tahu geiser mereka akan belajar. Nilainya sudah tak terhingga,” jelasnya.

Basuki berharap semua pihak bisa memahami keputusan pemerintah mengucurkan dana talangan. Meskipun lahan terkena dampak lumpur tidak bisa lagi dibangun, bukan berati tidak memiliki nilai atau tidak bermanfaat. “Kalau saya masukan dalam klausul edukasi, pasti tidak terhingga nilainya. Jadi kalau nilai ekonomisnya jangan hanya dilihat bisa buat perumahan,” tutupnya. =GAM

JAKARTA - Kesaksian Direktur Utama PT Citra Hokiana Triutama, Edison Marudut Marsadauli Siahaan dalam sidang perkara dugaan suap revisi alih fungsi lahan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada 2014 dengan terdakwa Gulat Medali Emas Manurung membuat Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, geram. Pasalnya, Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Riau itu tetap menyangkal menyediakan uang suap buat Gubernur Riau, Annas Maamun, sebesar Rp 1,5 miliar.

Dalam sidang, Senin (29/12) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Edison yang dihadirkan di Pengadilan Tipikor sebagai saksi berkeras hanya meminjamkan uang itu kepada Gulat. Padahal, menurut barang bukti, nota peminjaman dibuat setelah Gulat ditangkap dan bertanggal mundur. Edison juga menyangkal uangnya dipakai buat menyuap Gubernur Riau, Annas Maamun, dan berkelit cuma urusan bisnis. Di depan hakim, dia mengatakan duit itu dipinjamkan kepada Gulat dengan bunga 1,5 persen tanpa menanyakan maksudnya.

“Saya percaya saja karena untuk bisnis, karena kami kan kawan. Bunganya 1,5 persen. Saya percaya karena Gulat sering kasih kembalikan lebih ke saya,” kata Edison.

Ketua Majelis Hakim Supriyono menyangsikan keterangan Edison. Menurutnya, sangat janggal ada seseorang mau meminjamkan duit tanpa tahu maksudnya. “Kita saja kalau anak kita minta saja kita tanya-tanya dulu. Cobalah dari hati kecil saudara saja. Karena kalau pakai logika ini enggak nyambung.

Hati kecil saudara saja,” ujar Hakim Ketua Supriyono.

Namun, Edison tetap berkeras. Dia hanya mengaku cuma meminjamkan uang. Dia juga berkelit tidak pernah tahu kalau ternyata uangnya dipakai buat menyogok Annas. “Saya juga tidak pernah tahu apakah uang saya dipakai untuk urusan itu. Sebab saya cuma menemani terdakwa menukarkan uang saja di Jakarta,” lanjut Edison.

Hakim Anggota Joko Subagyo tak kalah garang. Dia juga menyangsikan kesaksian Edison. “Tidak mungkin tidak ditanya maksudnya. Kalau teman kenapa mesti pakai bunga? Saudara juga mau diminta menukarkan uang yang sudah dalam kekuasaan terdakwa. Kami sudah sering periksa saksi. Sudah ribuan. Kalau ada yang janggal pasti kami kejar terus,” tegas Hakim Joko.

Padahal, Edison Marudut Marsadauli Siahaan, dalam sidang yang sama mengaku, pernah diperlihatkan daftar proyek-proyek baru di Pemerintah Provinsi Riau oleh Gulat, sebelum ditangkap oleh tim dari KPK. =GAM

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

ICW: 2015 KPK Terancam Sebelas Modus Pelemahan JAKARTA-Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tahun 2015 merupakan waktu krusial bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempertahankan eksistensinya. Hal ini ditandai dengan maraknya serbuan yang bertujuan melemahkan KPK karena banyak pihak yang dirugikan dan tidak suka dengan keberadaan KPK. “Dalam pantauan ICW, terdapat banyak modus pelemahan KPK yang dilakukan oleh para koruptor maupun pendukungnya,” kata peneliti ICW Tama Langkun saat konferensi pers peringatan 11 tahun KPK, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

Menurutnya, sedikitnya ada 11 upaya pelemahan lembaga antirasuah ini sejak berdirinya pada tahun 2003.

Pertama, pengajuan uji materiil (judicial review) UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Sedikitnya ada tujuh judicial review (JR) UU KPK berpotensi melemahkan KPK

yang diajukan ke MK. “Terakhir adalah JR UU KPK oleh Akil Mochtar, mantan Ketua MK khususnya mengenai kewenangan KPK dalam menuntut korupsi dengan UU pencucial uang,” imbuhnya.

Kedua, Penolakan Anggaran KPK oleh DPR. Seperti halnya pada anggaran gedung baru KPK yanh pernah tertahan sehingga tidak bisa dicairkan. Namun, setelah mendapatkan dukungan publik, dana gedung baru tersebut disetujui. “Usulan KPK mengajukan anggaran untuk membuat penjara dan kantor perwakilan di daerah juga pernah ditolak DPR,” sebutnya.

Ketiga, Pemilihan Calon Pimpinan KPK. DPR pernah memilih Antasari Azhar sebagai Ketua KPK jilid II meski rekam jejaknya dinilai bermasalah oleh LSM. Keempat, Pengusulan dan Pembahasan Regulasi oleh DPR maupun pemerintah.

Sejumlah rancangan UU pernah diusulkan dibahas di DPR, meskipun substansinya dinilai berpotensi melemahkan KPK. “Misalnya Revisi UU KPK, RUU KUHP dan RUU KUHAP,” ujarnya.

Kelima, Penarikan tenaga Penyidik yang diperbantukan di KPK. Pada tahun 2009, sejumlah penyidik dan pejabat KPK yang berasal dari Kepolisian pernah ditarik kembali ke Mabes Polri.

Keenam, Kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan atau pegawai KPK. “Muncul upaya kriminalisasi terha-

dap Bibit Samad dan Chandra Hamzah dan Novel Baswedan meskipun akhirnya gagal,” tukasnya.

Ketujuh, Intimidasi terhadap pegawai, pejabat dan pimpinan KPK. Contohnya, gedung KPK pernah diancam bom pada tahun 2009 dan 2009. Selain itu, pada tanggal 5 Oktober 2012, penyidik Kepolisian pernah mengepung gedung KPK untuk menangkap Novel Baswedan.

Kedelapan, upaya pembubaran KPK. Beberapa anggota DPR bahkan mengusulkan agar KPK dibubarkan.

Kesembilan, menghalang-halangi proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang ditangani KPK. Seperti halnya pada kasus korupsi pengadaan Simulator Mabes Polri.

Kesepuluh, intervensi dan delegitimasi kewenangan KPK. Pada tahun 2009, pasca Antasari Azhar non aktif sebagai ketua KPK, komisi III DPR pernah meminta KPK tidak mengambil kebijakan strategis.

Kesebelas, Pengurangan hukuman (remisi dan pembebasan bersyarat) terhadap pelaku korupsi yang dijerat KPK. Berdasarkan catatan ICW, setidaknya ada 48 terpidana korupsi yang ditangani KPK yang kemudian dibebaskan oleh pemerintah sebelum waktunya melalui remisi dan pembebasan bersyarat yang dinilai kontroversial =GAM/ABD

ant/reno esnir

WAWAN DIPERIKSA KPK. Tersangka korupsi alat kesehatan Banten dan Tangerang Selatan dan suap Pilkada Lebak Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan bergegas memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (29/12). Wawan dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

HUKUM

Segala Cara Dilakukan untuk Mengebiri KPK JAKARTA-Peneliti ICW Emerson Yuntho mensinyalir upaya pelemahan KPK berpotensi terus terjadi, terutama melalui pemilihan calon pimpinan KPK. Seperti diketahui, pemilihan calon pimpinan KPK memasuki tahap akhir. Rencananya Komisi III DPR akan memilih komisioner KPK pengganti Busyro Muqoddas, Januari nanti. Calonnya tinggal dua, yakni Busyro yang mencalonkan diri lagi dan Robby Arya Brata, yang kini berstatus PNS di Sekretariat Negara. Keduanya sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Emerson menambahkan, upaya pelemahan KPK juga terjadi pada pembahasan sejumlah rancangan regulasi bidang hukum di DPR. Dia menyebut RUU KUHAP dan RUU KUHP. Emerson menilai, segala bentuk pelemahan terhadap KPK penting untuk diwaspadai dan diantisipasi oleh semua pihak. Hal ini dilakukan supaya KPK tetap menjadi musuh para koruptor dan simpatisan koruptor.

Dia juga menyinggung komitmen Presiden Joko Widodo yang berjanji untuk selalu mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. “Janji maupun program Presiden Joko Widodo untuk selalu mendukung KPK perlu dikawal dan direalisasikan,” imbuhnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengaku ada tiga pekerjaan rumah (PR) yang sampai kini belum juga dituntaskan KPK. “PR KPK yang terbesar adalah mengurangi penyalahgunaan wewenang oleh oknum parlemen,” katanya di Jakarta, Senin (29/12) PR kedua, katanya Komisi harus lebih intim lagi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. “Ke depan, Komisi sangat tergantung dari kemitraan pimpinan lembaga penegakan hukum lainnya,” ujarnya.

Sedangkan PR ketiga adalah membangun kesadaran masyarakat bahwa korupsi adalah musuh bangsa. Khusus soal ini, tambah Adnan, Komisi harus lebih intens lagi membangun kerja sama dengan tokoh masyarakat, baik formal maupun nonformal. “Dari ketiga PR itu, yang terberat yang ketiga (meningkatkan kesadaran masyarakat),” ujarnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 30 DESEMBER 2014 SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III No. 0515 | TAHUN III

55

ant/agus bebeng

SPB VI-GAS PERTAMA BANDUNG. Dirut Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang meresmikan SPB Vi-Gas Pertama di Bandung, Jawa Barat, Senin (29/12). Peresmian SPB Vi-Gas di Bandung merupakan langkah awal pengembangan Vi-Gas di Jabar. Selain itu, PT. Pertamina (Persero) menargetkan penjualan produk Vi-Gas dan Envogas sebanyak 2.5 juta KL setara Premium yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan.

Perlahan Beralih ke Gas Pertamina Targetkan Penjualan Bahan Bakar Gas 2,5 juta KLSP BANDUNG-PT Pertamina (Persero) menargetkan penjualan produk Vi-Gas dan Envogas sebanyak 2,5 juta Kilo Liter Setara Premium (KLSP) yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan, didukung dengan agresivitas perusahaan untuk membangun infrastruktur SPBU terintegrasi Vi-Gas dan Envogas.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang pada saat meresmikan SPB Vigas ke-16 di Bandung, Jawa Barat, Senin (29/12).

SPB Vi-Gas yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda, Bandung ini memiliki kapasitas tangki penyimpanan 6 ton atau setara dengan 11.800 liter setara Premium dengan

kemampuan memasok untuk sekitar 500 angkutan umum per hari.

Bambang mengatakan Pertamina sangat serius dan fokus untuk terus memacu penggunaan bahan bakar gas, baik dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG) yang kini dalam masa pilot project, CNG dengan merek Envogas, maupun LGV (liquefied gas for vehicle) dengan merek Vi-Gas sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi BBM. Saat ini, katanya, konsumsi Vi-Gas dan Envogas baru mencapai sekitar 0,1% dari konsumsi BBM bersubsidi.

“Dalam 5 tahun mendatang diharapkan tingkat konsumsi itu akan meningkat menjadi sekitar 2,5 juta KL setara Premium. Optimisme tersebut didukung oleh program investasi perusahaan untuk pembangunan unit-unit penjualan Vi-Gas dan Envogas di SPBU secara terintegrasi, yaitu sebanyak 150 unit per tahun,” imbuhnya.

Khusus untuk Vi-Gas, tutur Bambang, pertumbuhan konsumsinya telah meningkat rata-rata sekitar 40% per tahun dari semula189 KL pada 2008 menjadi 913 KL pada 2013. Melihat tren tersebut dan

didukung dengan ketersediaan pasokan, perkembangan teknologi, desain converter kit LGV yang lebih praktis, dan perkembangan desain mobil ‘dual fuel BBM-LGV’ dunia, dia meyakini masyarakat akan lebih menerima Vi-Gas sebagai alternatif BBM di masa mendatang.

Saat ini, Pertamina telah mengoperasikan12 SPB Vi-Gas di Jakarta dan 3 SPB Vi-Gas di Bali. Dibangunnya SPB Vi-Gas di Bandung merupakan langkah awal atas pengembangan Vi-Gas di Jawa bagian Barat dan untuk turut mensukseskan program pemerintah konversi penggunaan BBM ke BBG serta program peduli lingkungan.

“Kami juga membangun SPB Vi-Gas di beberapa kota lain, yaitu Semarang, dan Yogyakarta. Dengan jaringan SPBU Pertamina yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan memiliki dukungan finansial yang kuat sehingga dapat menjalankan kebijakan konversi tersebut secara cepat, tepat, dan masif,” terangnya.

Penggunaan LGV kini menempati urutan ketiga bahan bakar transportasi yang

paling banyak dikonsumsi di dunia setelah gasolinedan diesel. Di seluruh dunia, LGV, digunakan oleh lebih dari 23 juta kendaraan dan tersedia di lebih dari 67 ribu stasiun pengisian.

Vi-Gas dengan tekanan 8-12 bar di dalam tangki sangat tepat dan aman untuk digunakan sebagai alternatif bahan bakar.

Bahkan, di banyak negara maju di Eropa dan Asia, porsi penggunaan LGV atau ViGas lebih besar dari penggunaan BBM. LGV dengan merek Vi-Gas merupakan bahan bakar gas yang diformulasikan untuk kendaraan bermotor yang terdiri dari campuran Propane (C3) dan Butane (C4) dengan spesifikasi yang telah disesuaikan untuk keperluan mesin kendaraan bermotor sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 2527.K/24/DJM/2007. Dengan RON > 98, Vi-Gas memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BBM, yaitu ramah lingkungan, pembakaran yang sempurna, bebas sulfur dan timbal, memperpanjang siklus penggantian pelumas, memperpanjang umur mesin, suara mesin halus dan bebas knocking.

Vi-Gas juga memiliki keunggulan lain, seperti efisien dalam hal biaya pembangunan dan pengoperasian stasiun pengisian, serta converter kit sehingga dengan berbagai keunggulan tersebut LGV menjadi pilihan banyak konsumen otomotif dunia. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

ant/sahrul manda tikupadang

PANEN BAWANG MERAH. Petani memanen bawang merah di Desa Lembon, Kecamatan Anggeraja, Enrekang, Sulawesi Selatan, Minggu (29/12). Bawang merang merupakan komoditas unggulan Kabupaten Enrekang yang dipasarkan di Pulau Jawa, Papua, dan Kalimantan.

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

4.876 IUP Masih Bermasalah JAKARTA-Kekayaan alam Indonesia berupa sumber energi dan pertambangan yang melimpah seharusnya dapat membuat rakyat Indonesia sejahtera. Namun, sampai saat ini kondisi Indonesia belum lepas dari masalah kemiskinan, tingginya pengangguran dan masih minimnya jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

“Kekayaan alam sumber energi dan pertambangan belum dapat sejahterakan rakyat, karena energi dan pertambangan tidak dikelola berdasarkan hukum dan keadilan,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar dalam catatan akhir tahun

energi dan pertambangan di Jakarta, Senin, (29/12).

Dalam catatan PUSHEP, masih banyak ditemukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah. Dari 10.918 IUP yang ada, baru 6.042 IUP yang sudah dinyatakan tidak bermasalah (clear and clean), sisanya sebanyak 4.876 IUP masih bermasalah. “Terkait IUP bermasalah, Pemerintah jangan ragu untuk melakukan proses hukum dan gandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ada indikasi penyimpangan dan korupsi,” tegasnya.

Bisman mengatakan, penyelesaian renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, dari 107 perusahaan pemegang KK dan PKP2B, baru 1 perusahaan yang sudah menandatangani amandemen kontrak, sebanyak 86 perusahaan baru sebatas menandatangani MOU dan sisanya belum jelas.

Di sektor minyak dan gas bumi, PUSHEP menyoroti mafia migas dan korupsi migas yang menjadi penyebab inefisiensi dalam

tata kelola migas. Sampai saat ini belum terungkap siapa sebenarnya mafia migas, Tim Reformasi Tata kelola Migas yang dibentuk Pemerintah juga belum menunjukkan tanda-tanda dapat mengungkap dan memberantas mafia migas.”Keberadaan tim ini harus mampu memberantas mafia migas yang sesungguhnya, jangan sampai malah melindungi mafia,” tegasnya.

Untuk harga dan subsidi BBM, Pemerintah telah menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi BBM yang pada APBN tahun 2014 mencapai Rp246,5 Triliun.

Pemerintah juga telah merencanakan pada tahun 2015 akan memberikan subsidi tetap untuk per liter BBM. Harga jual BBM ke masyarakat akan naik dan turun mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Dengan demikian, fluktuasi harga minyak dunia akan langsung ditanggung oleh masyarakat. “Pemerintah agar benar-benar mengkaji tentang peran subsidi dan konstitusionalitas penetapan subsidi tetap pada harga BBM, mengingat Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa penetapan harga BBM yang mengi-

kuti harga pasar adalah inkonstitusional,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti PUSHEP, Ilham Putuhena mengatakan, kenaikan tarif listrik perlu menjadi perhatian Pemerintah karena mulai Juli 2014 Pemerintah telah menaikkan tarif tenaga listrik secara berkala setiap dua bulan sekali. Bahkan pada 1 Januari 2015 nanti masyarakat mendapatkan hadiah tahun baru berupa kenaikan tarif listrik.

“Kenaikan tarif listrik yang dibebankan kepada masyarakat seharusnya bisa dihindari jika inefisiensi di sektor hulu listrik dapat di atasi. Maka itu, Pemerintah harus fokus memperbaiki tata kelola di sektor hulu listrik,” katanya.

Menurutnya, perlu ada kebijakan revolusioner untuk mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan, misalnya mewajibkan gedung-gedung pemerintah menggunakan listrik yang bersumber dari matahari. “Jika ini bisa diwujudkan pasti akan bisa mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan,” ujarnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER 2014

SELASA 30 DESEMBER 2014 ||TAHUN No. 0515 | III TAHUN III No. 0515

77

NATAL-TAHUN BARU

Harga Telur Ayam Ras Naik MADIUN - Harga telur ayam ras di sentra produksi yang ada di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, naik signifikan akibat tingginya permintaan konsumen saat Hari Raya Natal tahun 2014 dan Tahun Baru 2015.

Salah satu peternak ayam ras atau ayam petelur di Kelurahan Miliar, Kecamatan Dolopo, Boimen, mengatakan, harga telur ayam ras naik Rp 3.000 per kilogram, dari Rp 16.000 menjadi Rp 19.000 per kilogram di tingkat peternak.

"Harga di pasaran sudah mencapai Rp 20.000 per kilogram. Kenaikan harga itu lebih dipengaruhi oleh permintaan pasar, bukan nilai tukar rupiah," ujar Boimen kepada wartawan, Senin (29/12).

Menurut dia banyak kalangan yang menilai kenaikan harga telur ayam dipicu oleh lemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika.

Namun, hal itu dibantahnya karena terbukti harga pakan dan konsentrat untuk ternak ayam masih stabil.

"Kenaikan harga telur lebih dipengaruhi karena kenaikan harga bahan bakar minyak yang ikut meningkatkan harga pakan ternak seperti bekatul dan jagung. Sedangkan harga konsentrat yang seharusnya terimbas anjloknya nilai tukar Rupiah, kondisinya masih stabil.

Kenaikan harga di tingkat peternak tersebut membuat peternak ayam petelur meraih omzet tinggi. Dalam sehari, Boiman mengaku memproduksi hingga telur 120 kilogram.

Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Madiun, Yudi Hartono, membenarkan sejumlah kebutuhan bahan pokok di wilayah di Kabupaten Madiun, naik signifikan akibat berbagai faktor penyebab.

"Terdapat beberapa komoditas yang naik signifikan.

Antara lain, cabai rawit, cabai merah besar, dan telur ayam.

Sedangkan komoditas lain juga terpantau naik namun masih wajar," ujar Yudi. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/seno

BANJIR JEMBER. Dua warga menyelamatkan pesepeda yang jatuh dan terbawa arus saat banjir di Desa Jatimulyo, Jenggawah, Jember, Jawa Timur, Senin (29/12). Sebanyak sembilan desa di tujuh kecamatan dan 1.500 hektare lahan pertanian di Jember terendam banjir akibat meluapnya dua daerah aliran sungai dalam dua hari terakhir, sehingga Bupati Jember, MZA. Djalal menetapkan status tanggap darurat bencana.

Banjir Semakin Luas Genangi Perumahan Kota Jember JEMBER – Banjir menggenangi kawasan Perumahan Muktisari, Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (29/12).

Salah seorang warga perumahan setempat, Derry, mengatakan air masuk ke rumahnya setinggi 20 centimeter pada pukul 05.30 WIB, namun ketinggian air di jalan masuk perumahan mencapai 50 cm.

"Kebetulan rumah saya agak jauh dari sungai, sehingga ketinggian air yang masuk tidak terlalu tinggi, sedangkan rumah yang berada di sekitar sungai, ketinggian airnya bisa mencapai 50 cm," tuturnya.

Menurut dia, banjir yang terjadi di kawasan perumahan tersebut merupakan banjir tahunan yang terjadi setiap musim hujan, sehingga warga sudah mengantisipasinya dengan menaikkan sejumlah barang elektronik ke tempat yang lebih tinggi.

"Sungai di sekitar perumahan meluap karena hujan deras yang mengguyur selama sehari penuh, sehingga luapan air sungai tersebut merendam puluhan rumah warga," paparnya.

Kendati demikian, lanjut dia, banjir yang menggenangi Perumahan Muktisari kali ini masih

relatif aman dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang lebih parah karena air masuk rumah hingga 1 meter.

Sementara Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mahmud Rizal mengimbau masyarakat mewaspadai luapan air sungai yang menyebabkan banjir.

"BMKG Karang Ploso memprediksi hujan deras akan mengguyur Jember selama beberapa hari ke depan, sehingga debit air sungai terus meningkat dan bisa meluap ke pemukiman warga," ungkapnya.

BPBD Jember juga menetapkan status siaga bencana banjir dan tanah longsor pada pekan lalu seiring dengan curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Jember.

Meluas Sementara banjir akibat luapan Sungai Tanggul di Kabupaten Jember, Jawa Timur semakin meluas dan melanda beberapa kecamatan di wilayah setempat.

"Banjir tidak hanya menerjang di Kecamatan Semboro dan Sumberbaru, namun banjir juga melanda Kecamatan Jenggawah," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, Heru Widagdo, Seni (29/12).

Data di BPBD Jember mencatat korban banjir di Desa Pondok Joyo dan Sidomulyo Kecamatan Semboro sebanyak 553 kepala keluarga (KK), di Desa Paseban Kecamatan Kencong sebanyak 10 KK. Selain itu, di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru, jumlah korban banjir cukup banyak mencapai 1.260 KK yang terdiri Dusun Tambakrejo sebanyak 280 KK, Dusun Banjarejo Barat sebanyak 280 KK, Banjarejo Tengah sebanyak 400 KK, dan Banjarejo Timur sebanyak 300 KK. "Ketinggian genangan banjir di Desa Pondok Joyo berkisar 40-80 centimeter (cm), sedangkan ketinggian air di Desa Sumberagung mencapai 40-75 cm," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, banjir meluas ke Desa Candijati Kecamatan Jenggawah dengan ketinggian air 40-50 cm dan jumlah warga yang terdampak banjir akibat luapan air sungai tersebut sebanyak 40 KK.

"Banjir di Kecamatan Semboro dan Kencong sudah surut sejak pagi tadi, namun genangan banjir masih terjadi di Kecamatan Sumberbaru dan Jenggawah," katanya.

Hujan deras masih mengguyur di beberapa wilayah di Jember hingga Minggu malam, bahkan sejumlah lahan persawahan di beberapa kecamatan juga tergenang dan debit air di sejumlah sungai terus meningkat.

"Apabila hujan terus mengguyur beberapa jam ke depan, kami minta warga di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo yang menjadi daerah rawan banjir meningkatkan kewaspadaan dan tetap siaga," paparnya.

Sejauh ini, lanjutnya, BPBD Jember sudah mendistribusikan nasi bungkus, bahan pokok, dan selimut untuk para korban bencana banjir di beberapa kecamatan tersebut.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karangploso Malang menyebutkan curah hujan di Jember cukup tinggi yakni 400-500 milimeter dan puncak musim hujan diprediksi pada pertengahan Desember 2014 hingga pertengahan Januari 2015 = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

FSPMI Desak Gubernur Tetapkan UMSK 2015 SURABAYA - Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendesak Gubernur Jawa Timur untuk menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2015 yang manusiawi, adil, dan mengakomodasi sektor pekerja media dan pekerja kesehatan.

ant/m risyal hidayat

DOA BERSAMA KELUARGA PENUMPANG. Keluarga dari penumpang pesawat Air Asia penerbangan QZ 8501 menangis saat melakukan doa bersama di Crisis Center Air Asia di Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/12). Doa bersama antar lintas agama tersebut dilakukan untuk mendoakan agar penumpang Air Asia QZ8501segera ditemukan dengan selamat.

TRAGEDI PESAWAT AIRASIA QZ8501

Keluarga Penumpang AirAsia Lakukan Doa Bersama SIDOARJO - Keluarga penumpang pesawat AirAsia QZ 8501 yang kehilangan kontak melakukan doa bersama di dalam ruangan Crisis Centre Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya.

Dalam doa bersama yang diikuti 100-an orang tersebut terlihat sejumlah keluarga tak kuasa menitikkan air mata saat melakukan doa bersama.

Sejumlah awak media yang hadir untuk mengambil gambar doa bersama tersebut tidak bisa masuk ke dalam ruangan dan hanya bisa mengambil gambar dari luar.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga terlihat di sekitar petugas untuk membantu melakukan pendataan keluarga korban. Informasinya tercatat 77 dari 155 penumpang AirAsia adalah warga Surabaya.

"Ada warga saya yang ikut di dalam pesawat tersebut dan bahkan ada anak-anak yang masih sekolah ikut dalam penerbangan

Ada warga saya yang ikut di dalam pesawat tersebut dan bahkan ada anak-anak yang masih sekolah ikut dalam penerbangan itu. Kami akan melakukan koordinasi terkait dengan peristiwa ini,�

Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya itu. Kami akan melakukan koordinasi terkait dengan peristiwa ini," kata Risma.

Sementara itu, General Manager Angkasa Pura I Bandara Juanda Trikora Harjo mengatakan saat ini petugas gabungan dari berbagai unsur seperti Basarnas dan juga dari TNI Angkatan Laut kembali melakukan pencarian pe-

sawat AirAsia QZ 8501.

"Saat ini proses pencarian kembali dilakukan di lokasi hilangnya kontak pesawat tersebut," katanya.

Ia mengatakan petugas gabungan saat ini kembali melakukan pencarian dengan kekuatan masing-masing supaya pesawat tersebut segera ditemukan.

Saat ini, kondisi cuaca di lokasi hilangnya kontak pesawat tersebut sedang dalam kondisi berawan sehingga besar kemungkinan tidak mengganggu pandangan para petugas yang sedang melakukan pencarian.

"Semoga dengan dukungan cuaca ini akan memaksimalkan proses pencarian pesawat di lokasi saat mengalami kehilangan kontak," katanya.

Sebelumnya, pesawat AirAsia QZ 8501 kehilangan kontak setelah melakukan penerbangan selama satu jam usai tinggal landas dari bandara Internasional Juanda Surabaya menuju ke Singapura. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

"UMSK 2015 harus mengakomodasi sektor pekerja media dan memperluas sektor pekerja kesehatan untuk mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan peserta jaminan kesehatan BPJS Kesehatan," kata Sekjen SPAI FSPMI Jamaludin, di Surabaya, Senin (29/12).

Berdasarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, katanya, setelah penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015 masih diperlukan penetapan UMSK 2015 terhadap sektor-sektor usaha tertentu yang memiliki beban maupun risiko kerja lebih besar dan membutuhkan keahlian/skill khusus serta kemampuan yang lebih.

"Besaran UMSK dalam peraturan perundang-undangan adalah minimal 5 persen di atas UMK. Di Jatim, upah minimum berbasiskan sektoral sudah berlaku selama dua tahun, tapi belum proporsional, limitatif, diskriminatif dan mencerminkan asas keadilan," katanya.

Sekjen SPAI FSPMI yang juga aktivis buruh di Jatim itu menjelaskan UMSK 2013 dan UMSK 2014 lamban ditetapkan sehingga baru berlaku efektif per bulan Juni sehingga merugikan pekerja/ buruh, karena seharusnya efektif berlakunya per Januari.

"Besaran UMSK 2013 hanya 5 persen di atas UMK, lalu UMSK 2014 sekitar 5-10 persen di atas UMK atau sekitar Rp 2.299.500 hingga Rp 2.409.000 dengan UMSK tertinggi adalah Kabupaten Pasuruan yang melebihi Kota Surabaya," katanya.

Selain itu, UMSK Jawa Timur 2013 hanya meliputi satu kabupaten yakni Pasuruan dan UMSK Jawa Timur 2014 untuk tiga daerah, yakni Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan Sidoarjo.

"Akhirnya, daerah padat industri seperti Gresik dan Kabupaten Mojokerto masih belum masuk serta 33 kabupaten/kota yang lain yang dalam sektorsektor tertentu berpotensi juga belum dipertimbangkan," katanya.

Tidak hanya itu, pemberlakuan juga masih sebatas perusahaan berkategori PMA, PMDN, dan 'go public' (Tbk), serta cakupan Klasifikasi kelompok sektor dan subsektornya yang mencapai 417 sektor usaha pun masih didominasi sektor manufaktur industrial.

"UMSK itu tidak sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, namun juga berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara menyongsong pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," katanya.

Di daerah industri lainnya (luar Jatim), UMSK telah ditetapkan hingga kisaran 15 persen di atas UMK dengan besaran nominal seperti di Jawa Barat mencapai Rp 3,3 juta.

"Oleh karena itu, kami mendesak Gubernur Jatim untuk menetapkan UMSK yang efektif berlaku per 1 Januari 2015 dengan Besaran UMSK berkisar 5-30 persen di atas UMK," katanya.

Pihaknya juga berharap UMSK juga diperluas pada sektor usaha lain sedang berkembang dan potensial pada 38 kabupaten/kota serta mengakomodasi pekerja media dengan besaran UMS 30 persen diatas UMK dan memperluas UMSK untuk pekerja kesehatan di seluruh Jatim. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim PENANGGUHAN UMK

Belum Ada Pengajuan dari Pengusaha BOJONEGORO - Disnakertransos Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan belum ada pengusaha di daerahnya yang mengajukan permohonan penangguhan membayar upah buruhnya sesuai upah minimum kabupaten (UMK) 2015 sebesar Rp 1.280.000/bulan, yang akan berlaku Januari 2015.

"Sampai hari ini belum ada pengusaha yang mengajukan permohonan untuk penangguhan membayar UMK 2015," kata Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono, di Bojonegoro, Senin (29/12).

Sesuai ketentuan, katanya, pengusaha masih diberi waktu untuk mengajukan keberatan membayar upah buruhnya sesuai UMK 2015, dengan batas terakhir 31 Desember.

"Kalau memang sampai batas terakhir 31 Desember tidak ada pengusaha yang mengajukan keberatan ya kita anggap mereka setuju dengan besarnya UMK 2015," ucapnya, menegaskan.

Meski demikian, katanya, pengusaha bisa saja membayar upah buruhnya dibawah UMK 2015, namun harus ada kesepakatan dengan buruh.

"Sepanjang buruh dan pengusaha sepakat, maka besarnya upah dibawah UMK 2015 masih diperbolehkan," tandasnya.

Ditanya soal UMK pedesaan, ia menjelaskan prosesnya saat ini sudah diajukan kepada Bupati Bojonegoro Suyoto untuk memperoleh pengesahan, yang besarnya Rp 1.050.000/bulan.

"Pengesahan UMK pedesaan masih menunggu keputusan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) tentang UMK pedesaan," paparnya.

Penentuan UMK pedesaan, menurut dia, ditetapkan berdasarkan survei kehubutuhan hidup layak (KHL) buruh selama sebulan yang dilakukan Tim Disnakertransos.

Menurut dia, survei dilakukan di empat pasar tradisional yaitu Pasar Kedungadem, Dander, Ngraho dan Malo, dengan mengacu 60 item harga berbagai kebutuhan pokok, yang dimanfaatkan untuk menentukan KHL buruh di pedesaan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

9

Empat Bakal Calon Bupati Jember Bersaing JEMBER - Sebanyak empat nama bakal calon bupati bersaing dalam penjaringan internal yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Ada empat nama yang diusulkan oleh 31 pengurus anak cabang (PAC) yakni Ketua DPC PDIP yang juga Wakil Bupati Kusen Andalas, Sekretaris Kabupaten Sugiarto, Rektor IKIP PGRI Arifin, dan mantan Kepala Disperindag Hariyanto," kata Wakil Ketua DPC PDIP Jember, Lukman Winarno, Senin (29/12).

Menurut dia, seluruh PAC diberikan kesempatan sama untuk mengusulkan dua nama yang dianggap layak maju dalam bursa bacabup Jember yang akan diusung PDIP. "Usulan PAC tidak jauh berbeda dengan nama-nama bacabup

yang sudah mendaftar di Kantor DPC PDIP pada Jumat (26/12) dan Sabtu (27/12)," tuturnya.

Ia menjelaskan munculnya nama beberapa kandidat bacabup yang sudah mendaftar dalam penjaringan internal partai karena sejumlah calon juga sudah melakukan komunikasi di tingkat bawah.

"Para kandidat sudah bergerilya di tingkat bawah, sehingga nama-nama bacabup yang mendaftar juga diusulkan oleh sejumlah PAC," ucap mantan jurnalis itu.

Dalam penjaringan bacabup di internal partai, lanjut dia, tidak

Nama-nama Bakal Calon Bupati Jember 1. Kusen Andalas Ketua DPC PDIP yang juga Wakil Bupati 2. Sugiarto Sekretaris Kabupaten 3. M. Arifin Rektor IKIP PGRI 4. Hariyanto Mantan Kepala Disperindag

ada mekanisme untuk membuat peringkat kandidat mana yang mendapatkan suara terbanyak dari PAC. "Nama-nama yang diusulkan para pengurus PDIP di tingkat

kecamatan itu akan disampaikan kepada DPP PDIP karena DPC hanya memiliki kewenangan mengusulkan nama, sedangkan penentuan ada di tangan DPP," paparnya.

Sebelumnya sebanyak tujuh bakal calon bupati mendaftarkan diri dalam penjaringan calon kepala daerah di Kantor DPC PDIP yang dibuka pada 25-27 Desember 2014.

Mereka adalah Rektor IKIP PGRI Jember M. Arifin, mantan Kepala Disperindag dan ESDM Jember Hariyanto, seorang pengusaha Sulisno, mantan Wakil Bupati Jember 2000-2005 Bagong Sutrisnadi, Dosen FISIP Univesitas Jember Abdul Kholiq Ashari, mantan Camat Mumbulsari Dwi Setyo Nusantara, dan Sekretaris Kabupaten Jember Sugiarto. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/ari bowo sucipto

INSENTIF GURU MADRASAH. Sejumlah guru madrasah menukarkan kupon insentif yang dibagikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Gedung Sasana Budaya, Malang, Jawa Timur, Senin (29/12). Insentif sebesar Rp 300 ribu per orang tersebut diberikan untuk membantu sekitar 600 guru dan tenaga honorer madrasah swasta atas pengabdian mereka.

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

PERDA 2014

Pemkot Ajukan Tujuh Raperda ke DPRD

ant/suryanto

KONFRENSI PERS AIR ASIA. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Puan Maharani (kiri) berbicara kepada wartawan saat konfrensi pers di Crisis Center Center AirAsia penerbangan QZ 8501 di Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/12). Dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengakui proses pencarian pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 tidaklah gampang dikarenakan pencarian pesawat dilaut relatif lebih sulit dilakukan daripada pencarian di daratan.

Wapres: Pemerintah Tak Putus Asa Cari AirAsia SURABAYA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak putus asa untuk terus mencari keberadaan pesawat AirAsia QZ 8501 yang sejak kemarin hilang kontak, sekalipun tidak mudah disebabkan cuaca buruk dan luasnya lautan.

"Dengan didukung oleh Basarnas, Polri, TNI, Bea Cukai dan masyarakat, upaya pencarian akan terus dilakukan," kata Jusuf Kalla kepada pers di Bandara Juanda Surabaya, Senin (29/12).

Hal tersebut disampaikan usai Wapres yang didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Perhubungan Ignatius Jonan meninjau Crisis Center.

Dikatakan Wapres, pemerintah tak memberikan batasan waktu pencarian pesawat yang sampai kini belum diketahui keberadaannya.

Jusuf Kalla mengatakan sampai saat ini semua pihak yang mencari masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan pesawat AirAsia.

"Kita tentu tak akan putus asa sampai di sini. Semua kekuatan dan potensi yang ada akan kita upayakan," kata Wapres.

Dengan didukung oleh Basarnas, Polri, TNI, Bea Cukai dan masyarakat, upaya pencarian akan terus dilakukan,�

Jusuf Kalla

Wakil Presiden RI Dalam dialog dengan keluarga penumpang AirAsia, Wapres mengatakan bahwa pihak keluarga akan dipindahkan di hotel sebagai pusat krisis, sehingga bisa lebih nyaman dan istirahat cukup.

Ruang Crisis Center di Bandara Juanda dinilai Wapres terlalu kecil dan sempit, sehingga keluarga penumpang berdesak-desakan.

Di depan keluarga penumpang, Wapres memastikan bahwa pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin mencari pesawat yang hilang tersebut.

"Pemerintah akan berupaya keras dan tidak ada batas waktu mencari pesawat AirAsia," kata Wapres.

Dalam dialog sekitar 15 menit antara wapres dan keluarga penumpang, sejumlah keluarga penumpang berharap agar pemerintah bisa segera menemukan keberadaan pesawat dan nasib penumpang. = ANT/AHMAD WIJAYA/DIK

MADIUN - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mengajukan tujuh rancangan peraturan daerah 2014 ke DPRD setempat sebagai program legislasi daerah 2015.

Wali Kota Madiun Bambang Irianto mengatakan produk hukum yang ditetapkan para legislator setiap tahunnya harus lebih banyak. Hal itu sebagai bukti kinerja dewan.

"Produk hukum itu tidak boleh sama antara tahun ini dengan tahun depan. Harusnya ada peningkatan," ujar Wali Kota Madiun Bambang Irianto seusai menghadiri rapat paripurna penandatanganan berita acara nota kesepakatan tentang prolegda di gedung DPRD setempat, Senin (29/12).

Ketujuh raperda tersebut adalah, raperda penanaman modal, perizinan sarana atau tenaga kesehatan dan regristasi sertifikasi tempat-tempat umum, sewa bangunan gedung, retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), izin penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner, pengelolaan barang daerah, dan izin pendirian lembaga pendidikan non formal.

Bambang menilai, perbaikan, penyempurnaan, maupun pengajuan raperda harus dilakukan karena untuk mengimbangi perubahan-perubahan yang ada di Kota Madiun. Salah satunya adalah perubahan terjadinya inflasi di Kota Madiun.

Ia mengambil contoh raperda IMB, harga yang ditetapkan akan menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Pihaknya menginginkan hal yang wajar artinya tidak memberatkan kedua belah pihak, baik masyarakat dan pemerintah kota.

"Saya rasa perda sewa gedung untuk acara sudah terlalu murah, seperti sewa asrama haji, sewa gedung kecamatan, dan sebagainya.

Makanya harus diperbaiki. Kalau masalah IMB, akan kami tentukan yang wajar, tidak memberatkan masyarakat dan pemda," katanya.

Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, mengatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan raperda tersebut sesuai tahapannya.

Prioritas pertama adalah dua raperda yang telah diajukan ulang oleh eksekutif, yakni raperda IMB dan sewa bangunan gedung. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

PROBOLINGGO - Keberadaan peninggalan zaman kuno yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo masih belum semuanya menjadi Benda Cagar Budaya.

Hanya dua situs sejarah yakni Candi Jabung dan Candi Lawang Kedaton sudah resmi ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dilestarikan keberadaannya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto melalui Kabid Seni dan Kebudayaan, Ninik Yuli mengatakan benda cagar budaya yang sudah resmi ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni candi Jabung yang ada di Desa Jabug Sisir Kecamatan Paiton Sedangkan Candi Kedaton yang berada di Desa Andung Biru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. “Dua benda peninggalan jaman dahulu tersebut, resmi ditetapkan sebagai cagar budaya,” terangnya kepada wartawan, Senin (29/12).

Menurutnya, untuk benda peninggalan jaman dahulu, memang semuanya belum bisa dikatakan cagar budaya. Sebab untuk mendapatkan ketetapan tersebut, harus melalui penelitian sejarah

Lintas Jatim 11

KORAN MADURA

Probolinggo

302014 DESEMBER 2014 SELASASELASA 30 DESEMBER | No. 0515| TAHUN III No. 0515 | TAHUN III

11

Baru Dua Situs Ditetapkan Cagar Budaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Untuk di wilayah Jawa Timur, tim ahli biasanya dilakukan oleh Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan Mojokarto. “Di Indonesia tim ahli yang melakukan penelusuran benda sejarah hanya terdapat dua tim,” tandas Ninik Yuli.

Candi Jabung dan Lawang Kedaton tersebut, lanjut Ninik Yuli, ditetapkan menjadi cagar Budaya sejak dua tahun silam yaitu tahun 2014. Selain dua objek tersebut, pihaknya juga mengajukan objek lainnya. “Kami sudah melakukan pengajuan untuk tempat lainnya sebagai cagar budaya,” ucapnya.

Untuk saat ini, lokasi yang diajukan oleh pihaknya seperti Masjid Kuno Sentanah Krejengan, Makam Bupati Pertaman, Kiai Joyo Lelolono, dan makam Mbah Wali Mukmin yang berada di bukit Bentar. ”Untuk pengajuannya, masih belum ada tindak lanjut dan mendapat ketetapan dari pemerintah pusat. Apakah lokasi itu termasuk cagar budaya atau tidak,” papar Ninik Yuli. =MAHFUD HIDAYATULLAH

RESMI. Candi Lawang Kedaton salah satu situs sejarah yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya.

EVALUASI

Antisipasi Konflik dan Keributan PROBOLINGGO – Evaluasi mengenai pembatasan jam operasional tempat hiburan malam di wilayah Kota Probolinggo harus dilakukan segera. Selain menjadi persoalan dari sisi hukum, imbauan tersebut berdampak negatif terhadap citra Kota Probolinggo.

“Saya minta dinas terkait mengevaluasi kembali jam kerja usaha hiburan, seperti karaoke dan lainnya. Evaluasi ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat,” ujar Walikota Hj.Rukmini, di hadapan para pemilik jasa hiburan karaoke di Kota Probolinggo, kemarin.

Wali kota juga meminta bagi pengusaha jasa hiburan

meninjau kembali jam operasionalnya, serta bertanggung

jawab terkait keamanan dan ketertiban. Dinas terkait juga

harus segera mengevaluasi operasional usaha karaoke apakah sesuai dengan perizinan atau tidak.

“Tempat-tempat jasa niaga hiburan atau wisata tentu harus aman, tertib. Perhatikan jam kerjanya maksimal buka sampai jam berapa, itu harus diatur,” tegasnya.

Menurutnya, tempattempat karaoke di wilayah Kota Probolinggo itu perizinan rumah bernyanyi keluarga, seharusnya berkonsentrasi betul-betul untuk hiburan keluarga. Sehingga lokasi tersebut jauh dari potensi konflik atau keributan.

“Saya meminta dinas terkait untuk menegakkan aturan ketertiban. Jika ada pelanggaran izin operasional maka harus dikoreksi, dan izin operasinya yang harus dicabut,” tandas Walikota Hj. Rukmini.

Setiap tempat hiburan, lan-

jut Walikota Hj.Rukmini, harus mematuhi peraturan daerah (perda) soal minuman keras (miras). Yakni setiap lokasi yang menjual miras dilarang menjual dibawah 1.000 meter dari lokasi pendidikan dan rumah ibadah.

“Berpegang prinsip teguh saja pada perda miras,suatu misal kalau ada bilyar di tempat karaoke, pada dasarnya bilyar itu dijadikan sarana olah raga, dan tidak masalah selama tidak di salahgunakan,” terang Hj.Rukmini.

Kegiatan yang berlangsung di Hall Badan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo, di hadiri Sekda Kota Probolinggo,Johny Hariyanto, Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan, para Kabid BPMPP Kota Probolinggo, serta pemilik jasa hiburan karaoke yang ada di Kota Probolinggo. =M.HISBULLAH HUDA

12

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

KARYAWAN PTKL

Tetap Desak Terima Gaji PROBOLINGGO - Rencana Perseroan Terbatas Kertas Leces (PTKL) akan beralih memproduksi untuk kertas uang sebelumnya, pabrik plat merah ini memproduksi kertas buku dan kertas koran.

Namun sebelum itu terjadi, ribuan karyawan yang tertunggak gaji mendesak Diresksi PTKL segera melunasinya.

Sekertaris Serikat Pekerja PTKL Arham mengatakan sebelum PTKL beralih produksi, tunggakan hutang gaji tehadap karyawan harus terlunasi. Karena dinilai gaji bagi karyawan sudah puluhan bulan belum terbayarkan. “Saat ini tunggakan gaji karyawan sejak 2012 sampai sekarang belum diterima oleh mereka,” terangnya kepada wartawan, Senin (29/12).

Menurutnya, gaji merupakan hal yang sangat ditunggu-tungguu untuk oleh keluarga karyawan. Manajemen harus bisa membayarnya sesuai dengan peraturan perundangan Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. “Perusahan wajib untuk melunasi gaji karyawan,” tegas Arham.

Saat ini pihaknya akan terus menuntut kepada manejemen untuk bisa memberikan gaji. Bahkan, lanjut Arham, karyawan akan merumahkan seluruh karyawan selama satu tahun kedepan. “Yang terpenting hutang kepada karyawan segera dipikirkan oleh PTKL,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PTKL, Budi Kusmarwoto, mengatakan kalau kondisi PTKL saat ini memang dalam kondisi pailit. Rencana PTKL akan mengalihkan percetakan kertas biasa menjadi Perusahaan Umum Percetakan Uang Negara Republik Indonesia (PERUM PERURI). “PTKL dinilai mampu bangkit kembali,” katanya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

DUKACITA

Puluhan Santri Gelar Doa Bersama LEBIH EFEKTIF. Pola pembayaran pegawai akan dibayar lewat ATM lebih cepat dengan sistem manual.

Gaji Pegawai Dibayar Lewat ATM Lebih Aman dan Tak Menyulitkan PROBOLINGGO - Pemkab Probolinggo tahun 2015 akan merubah pola pembayaran bagi pegawai di lingkungannya. Awalnya, pihak pemkab membayarnya dengan sistem manual, tetapi bulan Januari mendatang pegawai menggambil gajinya melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Bank Persepsi yang ditunjuk pemerintah daerah.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo, Tanto Walono, mengatakan, memang tahun depan semua pegawai tidak akan menerima gaji secara manual.

Namun meraka akan menerimanya melalui ATM. ”Dinilai lebih efektif dan lebih aman jika melalui kartu ATM,” terangnya kepada wartawan, Senin (29/12).

Menurutnya, gaji pegawai

sebelumnya melalui pengajuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke bendahara keuangan daerah.

Pihaknya akan memberikan rekomendasi untuk diajukan ke pihak bank pengelola keuangan daerah. “Bendahara SKPD yang akan mengeluarkan gaji tersebut, setelah ada pencairan dari pihak bank,” kata Tanto Walono.

Melihat sulitnya mekanisme penerimaan gaji, lanjut Tanto Walono, akhirnya pemkab akan memberikan gaji pada Januari mendatang akan dirubah melalui ATM. Sehingga mereka secara otomatis akan menerima melalui penarikan. “Semua pegawai akan lebih tepat waktu dalam mengambilnya,” tegasnya.

Pihaknya sudah melakukan pengisian formulir pendaftaran kemasing-masing SKPD untuk mendaftarakan diri ke pihak bank sesuai dengan data pribadinya untuk membuka rekening.

“Saat ini proses tersebut sudah selesai, tinggal pengoperasiannya saat penarikan gaji,” papar Tanto Walono. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO – Puluhan santri di wilayah Kabupaten Probolinggo menggelar istigasah doa bersama untuk pesawat Air Asia QZ 8501 yang hilang pada Minggu (28/12) pagi. Kegiatan ini sengaja dilakukan santri sebagai bentuk keprihatinan mereka pada para penumpang dan awak pesawat, agar diberikan keselamatan dan ketabahan bagi keluarga korban.

Doa bersama di Masjid Nur Al Masduqiah di Komplek Pondok Pesantren Al Masduqiah Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Minggu (28/12) malam, dipimpin langsung oleh Pengasuh Ponpes, Ustadz Masduqi.

Dengan khusuk para santri

dan santriwati membaca surat - surat pendek, seperti Al Ikhlas, Al Falaq, Annas, serta pembacaan istighosah dengan tujuan agar Indonesia tidak di timpa musibah dan bencana terus menerus. Dan para penumpang beserta awak pesawat yang hilang, diberikan keselamatan, serta ketabahan bagi keluarga meraka.

Pengasuh Ponpes Al Masduqi Kraksaan Kabupaten Probolinggo, ustadz Masduqi mengatakan, doa bersama ini adalah sebagai bentuk keperdulian para santri. Mereka berharap agar pesawat tersebut cepat ditemukan. =M.HISBULLAH HUDA

KHUSUK. Doa bersama dan istigasah yang digelar santri dan santriwati.

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515| TAHUN III

13

CUACA

Waspada Dampak Hujan

TERDORONG. Gencarnya razia membuat warga merasa terdorong untuk melengkapi dirinya dengan SIM yang menjadi persyaratan dalam mengendarai kendaraan.

Perketat Keluarkan SIM PROBOLINGGO - Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalulintas (lakalantas), Satlantas Polres Probolinggo Kota akan lebih selektif dalam mengeluarkan SIM dan memperketat pengawasan terhadap kendaraan yang tidak layak jalan.

Warga Kota Probolinggo yang akan mengajukan surat izin mengemudi (SIM), sekarang tidak semudah membalikan tangan. Pemohon harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) yang bersangkutan sesuai domisili.

“Selektif dalam pengeluaran SIM dilakukan dengan meningkatkan kualitas pemohon SIM.

Pemohon SIM diharuskan mengikuti aturan yang ada, bukannya mencari jalan singkat dalam membuat SIM,” ujar Kasatlantas Polres Probolinggo Kota, AKP. Mellysa Amelia, kepada wartawan, Senin (29/12).

Menurutnya, untuk memperketat pengawasan terhadap kendaraan yang tidak layak jalan, dengan melakukan razia secara rutin.

Selain itu, setiap personil polisi lalu lintas akan lebih ditingkatkan tanggungjawabnya “Kita apresiasi responsif masyarakat terkait pembuatan Surat Ijin Mengemudi. Mudah mudahan animo masyarakat untuk melengkapi dokumen mengendarai kendaraan akan terus dilakukan,“ tandas AKP Mellysa Amelia.

Bertambahnya jumlah pemohon dilayanan Unit Surat Ijin Mengemudi (SIM), kata AKP.

Mellysa Amelia, pihaknya lebih bersikap profesional dalam menjaring jumlah pemohon yang benar-benar layak untuk memperoleh surat kelengkapan bagi pengendara.

“Makin meningkatnya jumlah pemilik kendaraan terutama roda dua,membuat jajaran satlantas akan terus melakukan operasi penertiban yang bertujuan memberi kesadaran bagi warga untuk tertib berlalu lintas yang tentunya diikuti dengan kelengkapan surat-surat kendaraan,” ucapnya.

Tak hanya itu, seiring banyaknya warga yang mempunyai kendaraan bermotor terutama jenis kendaraan roda dua. Di tengah digelar operasi Zebra 2014 membuat warga merasa terdorong untuk melengkapi dirinya dengan SIM yang menjadi persyaratan dalam mengendarai

kendaraan.

“Animo masyarakat untuk menggunakan jasa penerbitan kelengkapan berkendara tersebut, setiap harinya ratusan warga yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kecamatan se Kota tersebut datang ke kantor unit layanan (SIM),” terang AKP. Mellysa Amelia.

Terkait kinerja anggota baik yang bertugas dilapangan maupun yang ditempatkan pada Kantor unit layanan SIM serta kantor samsat, AKP. Mellysa Amelia, mengatakan akan terus melakukan koordinasi dan arahan pada anggota untuk tetap mempertahankan kinerja yang prefesional. “Secara berkala kami lakukan koordinasi pemantapan pada anggota, agar mereka dapat bekarja secara profesional, “ paparnya. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO – Musim hujan tahun ini masih belum mencapai puncaknya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo memperkirakan akan mencapai volume tinggi terjadi bulan Januari –Februari mendatang.

Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi mengatakan, hujan itu akan mengguyur pada bulan tersebut, sesuai dengan keputusan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Timur. “Hujan akan terus menguyur Wilayah Probolinggo pada bulan tersebut,” terangnya kepada wartawan, Senin (29/12).

Menurutnya, sebelum mencapai puncak musim hujan, warga tetap harus waspada dan antisipasi dampak hujan. Karena dinilai musim hujan bencana bisa saja akan muncul. Bahkan dia mengaku wilayah Kabupaten Probolinggo tergolong daerah rawan bencana. “Termasuk bencana bajir, longsor dan puting beliung,” jelas Dwijoko Nurjayadi.

Dwijoko Nurjayadi menjelaskan, untuk daerah rawan bencana pihaknya telah melakukan pemasangan papan informasi kalau daerah tersebut tergolong rawan bencana. ”Sepanjang lokasi itu rawan bencana pihak BPBD tetap menginformasikannya,” ucapnya.

Untuk daerah yang sudah ditetapkan sebagai lokasi rawan bencana, pihaknya menyebut untuk lokasi rawan banjir, diantaranya kecamatan Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Krejengan, Pakuniran, dan Kraksaan.

Sedangkan untuk wilayah yang rawan akan terjadinya longsor berada di daerah Sukapura, Sumber, Kuripan, Krucil dan Tiris. Bahkan untuk lokasi rawan bencana puting beliung berpotensi di semua daerah. “Karena daerah tersebut sering kali terjadi bencana, namun yang sering terjadi bencana banjir dan longsor,” tandas Dwijoko Nurjayadi. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA 14KORAN

SENIN 29 DESEMBER 2014 | No. 0514 | TAHUN III

MADURA

Taretan Mania

Manajemen Siapkan Pengganti Erol Iba PAMEKASAN - Manajemen Persepam MU masih terus menjalin komunikasi intens dengan pemain bidikan yang diharapkan mampu memperkuat Laskar Sape Kerap musim depan, salah satunya dengan Erol Iba. Hanya saja, pemain itu saat ini juga tengah diincar beberapa klub besar ISL, sehingga manajemen menyiapkan penggantinya.

Sungguhpun begitu, Media Officer Persepam, Nadi Mulyadi akan berupaya sekuat tenaga untuk merebut Erol Iba. Erol Iba saat ini masih liburan keluar negeri bersama keluarganya. Komunikasi dengan agen pemain yang sudah memeluk agama Islam sejak memperkuat Sriwijaya FC itu sudah dilakukan sebelum yang bersangkutan berangkat keluar negeri.

Manajemen memberi tenggat waktu hingga seleksi tahap dua yakni 4 Januari 2015. Apabila pada seleksi kedua tersebut, ia tidak bergabung maka peluang mendapatkan pemain itu angat sedikit.

Tetapi, sekalipun pada akhirnya Erol Iba tidak bisa memperkuat PMU, Nadi memastikan tim pelatih sudah menyiapkan pemain berkelas, yang kualitasnya sama dengan Erol Iba. Tetapi, Nadi enggan menyebutkan nama pemain bidikan pengganti posisi Erol Iba tersebut.

Nadi menjelaskan, sejak awal manajemen sangat serius dalam penanganan klub kebanggaan masyarakat Madura itu, sekalipun harus berkompetisi di Divisi Utama (DU) PSSI. Sebelumnya, Manajemen Persepam berhasil menggaet Aldair Makatindu dan Rossy Noprianis untuk bergabung dengan laskar sape kerap. Kedua pemain tersebut akan bergabung pada 4 Januari mendatang.

Aldair Makatindu mantan pemain Persisam Putra Samarinda menyetujui berlabuh ke Persepam setelah klub ini ditangani pelatih berkelas yakni Widodo C Putro, bekas pelatihnya saat dipercaya menjadi pemain Timnas U-23. Tim ini juga dinilai sehat secara finansial, manajemen baik serta keseriusan tim ini untuk merebut kembali tiket ke Indonesia Super League (ISL).

Demikian juga Rossy Noprihanis pemain Persepam musim lalu, mengurungkan niatnya memperkuat Persisam yang kini ditangani Indra Safri dan memilih kembali ke Madura, untuk memperkuat Persepam. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SELASA 30 DESEMBER 2014 No. 0515 | TAHUN III

14

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER | No. 0515 |2014 TAHUN III SELASA 2014 30 DESEMBER

No. 0515 | TAHUN III

15 15

LIGA PRIMER INGGRIS

Diparkir Rodgers, Mignolet Mengaku Dapat Pelajaran Positif LIVERPOOL- Kiper Liverpool Simon Mignolet mengaku bahwa dia mendapat pelajaran positif setelah tersingkir dari skuat utama Liverpool dalam beberapa laga terakhir. Pemain ini pun mengalami perbaikan performa dan dipasang lagi sebagai kiper utama pada laga melawan Swansea City pada lanjutan Liga Utama Inggris Senin (29/12) malam waktu setempat atau Selasa (30/12) dini hari WIB di Anfield.

Mignolet disingkirkan pelatih Brendan Rodgers dari skuat utama Liverpool pada beberapa laga terakhir. Posisinya di bawah mistar gawang digantikan oleh Brad Jones.

Tetapi karena mampu menjaga gawangnya tetap perawan pada laga melawan Burnley di Boxing Day (pertandingan satu hari setelah Natal), mantan kiper Sunderland ini dimainkan lagi pada lawa melawan Swansea City pada laga dini hari tadi menggantikan Brad Jones yang sedang mengalami cedera.

Sebelum laga melawan Swansea ini, Mignolet mengungkatkan bahwa dia sudah berbicara dengan Brendan Rodgers. Keduanya berbicara dari hati ke hati secara jujur perihal mengapa dia dibuang dari skuat utama. “Kami berbicara dan memperjelas sejumlah hal dan saya kira itu menjadi sebuah diskusi yang positif,” ungkap Mignolet.

Dia melanjutkan, “Saya

tidak akan mengungkapkan apa yang kami bicarakan, tetapi sejujurnya, pertemuan ini sangat penting dan bermanfaat.

Selalu saja ada sebuah alasan dan diskusi tentang mengapa dan saya adalah tipe orang yang selau mencoba berbicara dan berpikir positif serta bekerja keras pada setiap pertandingan.

Itulah yang sudah saya lakukan sepanjang musim ini bersama pelatih kiper John Achterberg dan Jonesy.”

“Kadang kita memetik sesuatu yang positif dari sebuah hal yang negatif seperti saat keluar dari skuat utama.

Saya sudah mencoba melakukan itu. Memang pada awalnya selalu sulit, tetapi saya seorang kiper berusia 26 tahun dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Semuanya masih bisa berkembang,” imbuhnya.

Dia meneruskan, “Kita bisa merefleksi dari pertandingan yang kita jalani dan lalu melihat persoalannya terletak dimana. Pada periode yang sibuk seperti ini, kita akan memiliki kesempatan dan itulah yang sudah saya jalani. Saya sudah belajar banyak dan bergerak maju sambil berharap bisa terus mempertahankan kemajuan itu dan berusaha lebih baik lagi.

Satu hal yang bisa saya lakukan adalah kerja keras dan melakukan yang terbaik serta menunjukkan apakah saya cukup mampu berada di lapangan.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

Simon Mignolet masuk lapangan untuk menggantikan Brad Jones yang mengalami cedera pada laga Liverpool kontra Swansea (29/12) dini hari WIB.

Eden Hazard (kiri) mengontrol bola dibayangi pemain Southampton pada laga yang berlangsung di St Marry’s Stadium.

Posisi Tiga Teratas Tak Berubah LONDON - Posisi tiga tim teratas Liga Utama Inggris yaitu Chelsea, Manchester City, dan Manchester United (MU) di klasemen sementara tidak berubah menyusul hasil imbang yang mereka raih pada laga yang berlangsung terpisah, Minggu (28/12). Hanya Arsenal dan Newcastle United yang memetik kemenangan pada laga akhir pekan lalu. Bagi Arsenal, kemenangan ini mengantar mereka ke peringkat kelima klasemen sementara.

Pemimpin klasemen Chelsea hanya mampu bermian imbang 1-1 melawan tuan rumah Southampton di St Marry’s Stadium. Gol Southampton dicetak oleh Sadio Mane ketika pertandingan baru berjalan 17 menit, sedangkan gol penyama kedudukan “The Blues” dibuat Eden Hazard menjelang turun minum, tepatnya menit ke45+1. Posisi ini bertahan hingga akhir pertandingan.

Sedangkan tim peringkat kedua Manchester City hanya bermain imbang 2-2 dengan tim lemah Burnley di Etihad Stadium. Anakanak asuh Manuel Pellegrini itu unggul dua gol tanpa balas pada 45 menit pertama berkat sumbangan gol dari David Silva dan Fernandinho. Tetapi di babak kedua, Burnley sukses mencetak dua gol melalui George Boyd pada menit ke-47 dan Ashley Barnes di menit ke-81.

Adapun penghuni peringkat keti-

ga, Manchester United, ditahan imbang tanpa gol oleh tuan rumah Tottenham Hotspur di White Hart Lane.

Sementara Arsenal mampu memetik kemenangan atas tuan rumah West Ham United pada laga Minggu (28/12) tengah malam WIB di Upton Park dengan skor tipis 2-1. Arsenal unggul terlebih dahulu pada menit ke-41 berkat gol Santi Cazorla dari titik putih setelah pemain internasional Spanyol ini diganjal di kotak penalti. Tiga menit berselang, Danny Welbeck menggandakan keunggulan “The Gunners” menjadi 2-0 yang bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, tuan rumah sukses memperkecil ketinggalan melalui Cheikhou Kouyate pada menit ke-54. Sayang, hingga peluit panjang dibunyikan wasit, para pemain tuan rumah gagal menc-

etak gol tambahan untuk sekedar menyamakan kedudukan.

Tambahan tiga poin ini, mengangkat Arsenal ke peringkat kelima klasemen sementara dengan 33 poin atau sama dengan nilai yang dikumpulkan Southampton di peringkat keempat. Tetapi anak-anak asuh Arsene Wenger itu kalah selisih gol sehingga hanya duduk di posisi kelima.

Pelatih Arsenal Arsene Wenger menilai, timnya layak menang pada pertandingan ini.

Pasalnya, mereka cukup solid dalam bola-bola atas dan mampu memanfaatkan peluang yang mereka miliki serta bermain bagus sepanjang pertandingan.

“Ketika mereka mencetak satu gol untuk mengubah posisi menjadi 2-1, kami masih memiliki lima hingga enam peluang melalui serangan balik. Sayang, kami tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Tetapi secara keseluruhan, kami bermain sangat bagus mulai dari penjaga gawang hingga lini serang,” kata pria asal Prancis ini.

Tim lain yang memetik kemenangan adalah Newcastle United yang menang 3-2 atas Everton pada laga di St James Park pada Senin (29/12) dini hari WIB. =ESPN/CAROL AJI

16

KORAN MADURA

SENIN 29 DESEMBER 2014 | No. 0514 | TAHUN III

KORAN MADURA

16 SELASA 30 DESEMBER 2014 No. 0515 | TAHUN III

CITY DITAHAN BURNLEY

Pellegrini Menyesal

Pemain Burnley Danny Ings (#10) mendapat pengawalan ketat dari dua bek Manchester City Pablo Zabaleta (kiri) dan Martin Demichelis (kanan) poada laga yang berlangsung di Etihad Stadium, Minggu (28/12) tengah malam WIB.

MANCHESTER Pelatih Manchester City Manuel Pellegrini menyesalkan hasil imbang yang diraih timnya saat menjamu Burnley di Etihad Stadium Minggu (28/12) tengah malam WIB. Dia juga mengkritik para pemainnya yang tidak fokus sepanjang 90 menit pertandingan.

“Mungkin kami mengira bahwa kami akan menang dengan skor 2-0. Tetapi sebelum peluit panjang dibunyikan, pertandingan belum berakhir. Sepakbola selalu memiliki banyak hal yang sangat menentukan dalam mencetak gol. Kami bermain sangat bagus pada babak pertama dan bisa membuat skor 2-0. Pada menit pertama di babak kedua, Burnley mencetak gol yang berbau off side. Setelah itu, mereka mencetak gol kedua dari bola pantul,” papar Pellegrini.

Menurut pria asal Cile ini, hasil imbang tersebut cukup menyulitkan kedua tim. Meski demikian, dia cukup puas dengan nilai yang sudah mereka kumpulkan pada paruh pertama musim ini. Lebih-lebih karena Chelsea juga menuai hasil imbang dari Southampton. Begitu juga Manchester United yang duduk di peringkat ketiga klasemen menuai hasil imbang tanpa gol atas Tottenham Hotspur.

“Ini cukup sulit untuk semua tim, teristimewa bagi tim kami karena bermain di lapangan yang penuh air pada laga terakhir saat melawan West Bromwich Albion,” ucapnya.

14

Sementara itu, pelatih Chelsea Jose Mourinho menilai, timnya menjadi korban sebuah kampanye di Liga Utama Inggris musim ini.

Hal ini terlihat saat “The Blues” ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah Southampton. Pasalnya, mereka seharusnya mendapat hadiah tendangan penalti saat Cesc Fabregas dijatuhkan di kotak penalti. Tetapi wasit Anthony Taylor, yang memimpin pertandingan, justru memberi kartu kuning kepada mantan pemain Barcelona itu karena dinilai melakukan aksi diving (menjatuhkan diri) di dalam kotak penalti.

“Wasit melakukan kesalahan.

Dia seorang wasit yang bagus, tetapi dia melakukan sebuah kesalahan besar. Mereka bermain bertahan dan kami mendominasi permainan.

Kami menciptakan banyak peluang khususnya di babak kedua dan kami bermain sangat baik,” kata Mourinho seusai laga.

Mourinho pun menilai keputusan wasit Anthony Taylor itu mencerminkan bahwa Chelsea menjadi korban pada musim ini.

“Saya kira ini sebuah hasil dari sesuatu yang tampaknya sebagai sebuah kampanye,” imbuh mantan pelatih Inter Milan dan Real Madrid ini.

Lebih lanjut Mourinho menegaskan bahwa para rivalnya mendapat keuntungan dalam perebutan gelar juara Liga Utama Inggris dengan keputusan wasit Anthony Taylor tersebut. “Hari ini kami mendapatkan sebuah keputusan penting melawan dua tim yang bagus dalam sebuah pertandingan yang sangat ketat. Dalam pertandingan itu tidak banyak peluang yang tercipta dan wasit kembali melakukan kesalahan,” imbuhnya sinis. =ESPN/CAROL AJI

MANAJEMEN SIAPKAN PENGGANTI EROL IBA

SELASA 30 DESEMBER 2014 No. 0515 | TAHUN III Eceran Rp. 3.500 Langganan Rp 70.000

GURU PERTANYAKAN PENCAIRAN BOSDA MADIN PAMEKASAN | G

KORAN MADURA

TIGA KURSI STAF AHLI

DITHA TRI SEPTIANA

SENGAJA DIKOSONGKAN?

MENEMPA MENTAL MELALUI TRAVELLING

SAMPANG | J

NETER KOLENANG | P

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Mulki DIDUGA Korban

Pembunuhan SUMENEP - Kepolisian Resor (Polres) Sumenep masih menyelidiki kasus penemuan mayat laki-laki yang ditemukan di kebun jagung milik warga di Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Senin (29/12) pagi. Penemuan mayat itu mengegerkan masyarakat setempat.

Kasatreskrim Polres Sumenep, Iptu I Gede Pranata Wiguna mengatakan, mayat berjenis kelamin laki-laki itu bernama Mulki (35), warga Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan. Diduga, mayat yang ditemukan warga itu adalah korban pembunuhan. Pasalnya, di sekujur tubuh korban terdapat banyak luka seret.

I Gede menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara (TKP), tim olah TKP menemukan bekas luka seret di perut kanan korban. Selain itu, luka seret juga terdapat di siku kanan serta paha kanan korban. “Kemudian di kedua telapak kaki korban ada luka yang juga merupakan luka seret,” tukasnya.

Namun begitu, pihaknya masih belum bisa mengambil kesimpulan terkait penyebab kematian korban. Pasalnya, pihaknya masih belum melakukan penyelidikan lebih mendalam. “Untuk perkembangan lebih lanjut nanti bisa kita informasikan,” tandasnya.

Lebih lanjut, I Gede menduga lokasi penemuan mayat laki-laki itu bukan merupakan tempat terjadinya pembunuhan. Pasalnya, berdasarkan olah TKP awal kepolisian, di lokasi tidak ditemukan bercak darah. “Selain itu di lokasi juga tidak ditemukan tanda-tanda terjadinya kekerasan,” ujarnya.

Untuk selanjutnya, kata I Gede, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi terkait dengan modus operandi kejadian tersebut.

“Kita akan mempelajari, apakah korban ada permasalahan sebelumnya, atau ada masalah lainnya sehingga terjadi kejadian seperti ini,” tegasnya.

Pantauan Koran Madura di TKP, banyak masyarakat yang melihat mayat laki-laki itu. Sementara itu, selesai dilakukan pemeriksaan awal oleh tim olah TKP, mayat tersebut langsung dibawa ke RSUD Kabupaten Sumenep. =FATHOL ALIF

fathol alif/koran madura

PROSES EVAKUASI. Petugas membungkus jasad Mulki (35), warga Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan, yang ditemukan tewas di kebun jabung di Desa Kapedi Kecamatan Bluto, Senin (29/12) pagi. Dari hasil olah TKP, Polisi menduga Mulki menjadi korban pembunuhan.

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 30 DESEMBER 2014 No. 0515 | TAHUN III

PELELANGAN IKAN

Dewan Segera Revisi Perda TPI SUMENEP - Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Pasongsongan belum dioperasikan. Padahal, TPI itu sudah diresmikan pada tahun 2013 lalu.

Pengoperasian TPI tersebut tersandung peraturan daerah (perda). Karenanya, Perda tentang TPI itu segera direvisi.

Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jauhari mengakui, pengoperasian TPI di Pasongsongan terkendala perda. Pasalnya, di Perda TPI nelayan masih dikenakan retribusi. Padahal, di dalam undang-undang nelayan tidak dibenarkan penarikan retribusi.

Oleh sebab itu, menurut politisi PPP, perda yang ada perlu segera direvisi agar TPI di Kecamatan Pasongsongan dapat dimanfaatkan oleh nelayan. Menurutnya, pembahasan revisi perda itu kemungkinan akan dilakukan pada awal pembahasan perda. "Sekitar bulan tiga (Maret) tahun 2015," ungkapnya.

Jauhari juga menjelaskan, adanya ketidaksesuaian antara Perda TPI dengan undang-undang kemungkinan karena undangundang yang tidak membolehkan nelayan dikenakan retribusi terbit setelah perda. "Tapi, saya sendiri masih belum baca perdanya. Tapi mungkin memang begitu," ujarnya kepada Koran Madura.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Sumenep, Mohammad Jakfar mengatakan, pihaknya telah bermaksud mengoperasikan TPI di Pasongsongan.

Namun tidak jadi karena perda yang ada tidak memungkinkan.

Jika dipaksakan, khawatir pihaknya dituduh melakukan pungutan liar kepada nelayan.

"Kami sudah mengajukan (perubahan perda, red.) ke DPRD. Insya Allah tahun 2015 itu dibahas.

Agar nelayan tidak dikenakan retribusi sesuai dengan undangundang. Nah, kalau sudah diubah, baru kita operasikan. Karena kalau tidak diubah terus dioperasikan, khawatir akan disangka pungli," jelasnya. =FATHOL ALIF/MK

Warga melintas di pintu gerbang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Pasongsongan, beberapa waktu lalu. Pengoperasian TPI tersebut masih tersandung oleh peraturan daerah.

Pengembangan Kota Tua Tunggu Tim Cagar Budaya DPRD: Tim Harus Sejarawan, Arkeolog atau Ahli Purbakala SUMENEP - Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep Febrianto memiliki rencana mengembangkan Kota Tua yang ada di Kecamatan Kalianget. Hanya saja, rencana tersebut masih terkendala kepemilikan lahan.

Menurut Totok, sapaan akrab Febrianto, untuk mengembangkan wisata Kota Tua di Kalianget, pihaknya masih terkendala kepemilikan lahan. Beberapa bangunan tua sisa peninggalan Belanda yang kini termasuk caga budaya itu ternyata berdiri di lahan milik PT. Garam.

Totok merencanakan, potensi wisata Kota Tua itu nantinya akan dijadikan satu paket dengan obyek wisata lainnya, yaitu wisata religi Asta Yusuf dan pulau Gili Labak yang keduanya

ada di Kecamatan Talango. "Tapi itu tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat, karena masih ada beberapa kendala," katanya.

Selain terkendala kepemilikan lahan yang dikuasai PT Garam, kendala lain dalam upaya melestarikan beberapa bangunan tua di Kalianget adalah belum adanya tim cagar budaya di Kabupaten Sumenep. Sehingga Pemkab Sumenep tidak bisa langsung membuat kebijakan dalam pengembangan wisata bangunan bekas Belanda itu.

Sementara itu, menurut Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Subaidi, pemugaran bangunan tua di Kecamatan Kalianget tidak bisa segera dilakukan. Pasalnya, di Sumenep masih belum terbentuk tim ahli cagar budaya. “Saat ini tim cagar budaya masih belum terbentuk,� kata Subaidi.

Untuk membentuk tim cagar budaya, yang berhak adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep. Meski begitu, imbuhnya, terkait proses rekrutmennya, tidak semua orang bisa langsung menjadi tim. "Karena ada ketentuannya. Misalnya, yang menjadi tim nantinya harus sejarawan, arkeolog atau ahli purbakala," jelasnya.

Saat disingung terkait dengan banyaknya bangunan tua

yang hampir roboh, menurut Subaidi, bangunan tersebut tidak bisa langsung direnovasi oleh Pemkab Sumenep. Untuk merenovasinya, Pemkab harus membentuk tim cagar budaya terlebih dahulu.

Lebih lanjut, Subaidi menuturkan bahwa Pemkab tidak boleh langsung menangani semua bangunan tua di Kalianget.

Pasalnya, dari sekian banyak bangunan tua tersebut, sebagian statusnya masih milik swasta.

"Yang bisa ditangani pemerintah hanya bangunan yang telah dihibahkan ke Pemkab. Kalau yang milik swasta, nanti itu tim cagar budaya yang bertanggung jawab menjembatani antara pihak swasta dengan dinas terkait,� tutup Subaidi. =FATHOL ALIF

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

C

Marak Mobil Bodong di Kangean Kapolres: Peredarannya Sudah Terjadi Sejak Lama SUMENEP – Warga Kapulauan Kangean banyak menggunakan mobil bodong atau tanpa surat-surat kendaraan. Pulau tersebut terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Arjasa dan Kangayan.

AKBP Marjoko

Kapolres Sumenep

“Akhir-akhir ini banyak peredaran mobil bodong di daerah kami. Bahkan, mobil bodong itu mobil yang harganya lumayan mahal,” kata Mustari, (43), warga Kecamatan Arjasa, Senin (29/12).

Menurutnya, peredaran mobil tanpa surat kendaraan itu, sudah tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. “Ini sudah biasa dilakukan, apalagi untuk mendapatkan mobil bodong ini tidak sulit.

Yakni, pemilik kendaraan tinggal berkompromi dengan aparat kepolisian dan petugas pelabuhan yang bertugas. Itu bisa dipastikan aman,” ungkapnya.

Untuk memuluskan pasokan mobil bodong itu, pemilik kendaraan harus menyediakan uang sebagai pengamanan. Uang pengaman itu diberikan terhadap petugas kepolisian dan petugas di pelabuhan. ”Biasanya, pemilik membayar Rp 4 juta per satu mobil. Rincian Rp 2 juta di Kalianget dan Rp 2 juta di Arjasa,” katanya menirukan.

Dikatakan, setelah sampai di kepulauan, kendaraan itu dijual dengan harga yang relatif murah. Bahkan, harganya separuh di bawah harga normal. ”Kalau misalkan harganya Rp 100 juta, di

Seremonial

Pemerintah Serahkan 110 Motor

MOTOR. Bupati Sumenep A. Busyro Karim didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A. Shadik mengecek motor yang akan diserahkan kepada seluruh UPT Pendidikan, Senin (29/12).

S

UMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep menyerahkan kendaraan oprasional kepada seluruh unit pelaksana teknis (UPT) pendidikan di seluruh kecamatan di Sumenep, Senin (29/12). Kendaraan operasional itu diberikan agar dapat meningkatkan kinerja UPT dalam men-

jalankan tugasnya.

Dalam acara yang diletakkan di Gedung Korpri Kabupaten Sumenep itu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim menyerahkan kendaraan operasional itu secara simbolis. Setidaknya, ada 110 unit kendaraan yang diserahkan dalam kesempatan tersebut.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep A. Sadik, sebanyak 27 unit kendaraan kepada kepala UPT di tiap-tiap kecamatan, 6 unit kepada Kasubag di lingkungan Disdik serta sebanyak 77 unit kepada pengawas TK-SD. Dalam sambutannya, Bupati Sumenep berharap agar kendaraan yang diserahkan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dan setiap UPT serta unsur lainnya yang menerima kendaraan operasional tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik. “Jangan sampai ke depan tidak bekerja karena alasan fasilitas,” tukasnya.

Sementara itu, A. Sadik juga mengharapkan hal yang sama. Menurutnya, dengan dibrikan kendaraan operasional tersebut, terutama semua penerima dapat menjalankan tugas-tugas kedinasan dengan baik. =ADV/FATHOL ALIF

sini dijual Rp 40 hingga 50 juta,” terangnya.

Mustari menceritakan, saat Kapolres Sumenep AKBP Marjoko berkunjung di kepulauan, banyak tokoh masyarakat yang menyampaikan peredaran mobil bodong. Hanya saja keluhan tersebut terkesan diabaikan oleh penegak hukum. ”Selama ini kami tidak pernah mendengar informasi jika ada penangkapan mobil bodong. Ya, maklum lah jika penggunaan mobil bodong kian banyak,” paparnya.

Pihaknya berharap penegak hukum semakin jeli mengungkap kasus kriminalitas. Sebab, keberadaan mobil tersebut diyakini diperoleh dari tindak kejahatan seperti pencurian dan kredit macet. ”Kalau dibiarkan saya yakin Pulau Kangean akan menjadi pembuangan mobil tidak jelas tersebut,” tandasnya.

Secara terpisah, Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengakui maraknya peredaran mobil bodong di sejumlah kepulauan. ”Peredaran mobil (bodong) di sejumlah kepulauan sudah terjadi sejak lama. Salah satu faktonya, karena kredit macet, atau tidak memperpanjang surat tanda kendaraan bermotor (STNK),” jelasnya.

Pihaknya intens melakukan operasi kelengkapan surat kendaraan bermotor. Jika dalam operasi tersebut ditemukan, maka kendaraan dan orang yang mengemudi akan dibawa ke Markas Polres Sumenep.

Sementara untuk pencegahan maraknya mobil bodong, pihaknya mengaku telah melakukan operasi di sejumlah pelabuhan. Hanya saja sejumlah pemasok mobil bodong dalam menjalankan aksinya sering kali melewati pelabuhan tidak resmi. Sehinggga, sering lolos dari operasi. ”Untuk penangkapan mobil bodong sudah sering kami lakukan. Semua sudah diproses berdasarkan undang-undang yang berlaku,” katanya.

Ditanya soal keterlibatan anggota polisi dalam penyelundupan mobil tersebut, pihaknya dengan tegas membatah. Sebab, sangat tidak mungkin anggotanya melakukan perilaku keji dan berkomplot dengan pemasok mobil bodong tersebut. ”Jika memang ditemukan, silakan laporkan pada kami. Karena, apabila terbukti, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KILAS AKTIVITAS

STKIP PGRI Sumenep Gelar Yudisium SUMENEP – Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumenep menggelar yudisium bagi mahasiswa strata satu, Senin (29/12) di Aula STKIP Sumenep.

Ketua STKIP PGRI Ketua STKIP PGRI Sumenep, MuSumenep, Musaheri saheri menyalami peserta yudisium, dalam sambutannya ber- Senin (29/12) harap acara yudisium ini menjadi pembimbing awal para sarjana untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia memiliki wawasan, ilmu pengetahuan, teknologi, serta perilaku dan sikap yang mengarah pada peningkatan dan kemajuan masyarakat. Sehingga masyarakat merasakan kehadiran para sarjana. ”Maka sebab itu, kami harap semuanya bisa menjaga almamater STKIP di lingkungan masyarakat nantinya,” jelasnya. =*/JUNAEDI

KEHILANGAN STNK sepeda motor Honda C100, Nopol M 5070 ZA. Atas nama Drs. Moh. Fadil. Bagi yang menemukan bisa dikembalikan kepada Fitri Wardani, Jl. Irama No. 18 RT/RW: 003/001 Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep.

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

PERUNDANG-UNDANGAN

Perlu Regulasi Pemanfaatan Balai Desa SUMENEP – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Roekminto meminta Pemerintah Kabupaten setempat membuat regulasi pemanfaatan bala desa.

Hal itu menyikapi imbauan Bupati Sumenep, A. Busyro Karim kepada para kepala desa untuk menggunakan balai desa sebagai tempat pelayanan masyarakat, pada saat pelantikan 86 kepala desa (kades) di Pendopo Agung, Senin (22/12).

Menurut Bupati, 90 persen desa/kelurahan memiliki balai desa. Karena itu, tergantung

kepada kades yang baru dilantik untuk memanfaatkan dengan baik.

“Sudah menghabiskan dana banyak, masak tidak mau dimanfaatkan,” paparnya.

Namun, menurut Roekminto, sebelum aturan tersebut dibuat, pemerintah terlebih dahulu harus membuatkan balai desa yang representatif. Penilaiannya, selama

ini hanya sebagian balai desa yang benar-benar representatif.

“Artinya, jangan imbauan dulu, tapi lengkapi dulu baru diimbau,” lanjutnya.

Menurut politisi Golkar itu, di Sumenep masih ada beberapa balai desa yang kurang lengkap, misalnya belum ada tempat istirahat, kamar mandi, dan WC. Jika pemerintah sudah melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di balai desa, tidak ada alasan bagi kades untuk tidak menempatinya.

Roekminto mengatakan, sebenarnya anggaran untuk

Artinya, jangan imbauan dulu, tapi lengkapi dulu baru diimbau,”

Roekminto

Anggota Komisi A pembangunan balai desa secara bertahap mengalami peningkatan. Bahkan, menurutnya, sudah ada balai desa yang dijadikan

percontohan, yaitu di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Kota. Balai desa di sana dibangun secara lengkap agar setiap pelayanan kepada masyarakat bisa dilaksanakan di balai tersebut.

“Jadi ke depan memang PR (pekerjaan rumah, red.) kita sebenarnya untuk mendorong setiap kepala desa agar mengoptimalkan setiap balai desa. Jadi tidak serta merta sekarang kepala desa harus ngantor. Karena terus terang sekali lagi banyak balai desa yang masih belum lengkap,” tandasnya. =FATHOL ALIF/MK

TRANSPORTASI LAUT

Pelayaran Masalembu Bisa Kosong

PERAJIN PERAHU RAWAPENING. Seorang perajin menyelesaikan pembuatan perahu kecil di daerah Rawapening, Sumurup, Kab. Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/12). Dalam waktu 5 hari, perajin dapat menyelesaikan pembuatan 2 perahu, yang dijual dengan harga Rp. 500 ribu - Rp. 1.4 juta, tergantung pemesanan bahan dan ukuran perahu.

SUMENEP – Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara, Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, M. Choyroni Argoto mengatakan, pada awal tahun 2015, pelayaran Kalianget-Masalembu bisa mengalami kekosongan. Hal itu disebabkan berakhirnya kontrak kapal perintis per 31 Desember 2014.

"Ada kemungkinan terjadi kekosongan pelayanan kapal perintis yang beroperasi ke sejumlah kepulauan di Sumenep pada awal Januari 2015, akibat pelelangan jalurnya belum selesai," ungkapnya, Senin (29/12).

Agar proses tender cepat selesai, pihaknya intens menjalin komunikasi dengan beberapa pihak terkait, sebab proses tender lelang jalur kapal perintis ini secara teknis tidak melibatkan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk mengantisipasi kekosongan pelayaran, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kalangan, termasuk dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Wangi Banyuwangi. ”Kami akan terus berupaya, supaya ada kapal yang bisa melayani,” terangnya.

Untuk diketahui, pelayaran KaliangetMasalembu hanya dilayani oleh kapal dengan jalur keperintisan. Ada 3 kapal yang melayani jalur perintis, yakni KM Amukti Palapa dengan kantor di Surabaya, KM Sabuk Nusantara 27 dengan kantor di Tanjung Wangi Banyuwangi, dan KM Asia 1 dengan kantor di Bima, Nusa Tenggara Barat. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

E

SUBSIDI BENIH PADI. Petani memikul benih padi untuk di tanam di persawahan di Weleri, Kendal, Jateng, Senin (29/12). Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi benih sebesar Rp2 triliun pada APBN-P 2015 yang digunakan untuk pengadaan benih padi sekitar 5 juta hektar sawah.

Proyek Disdukcapil Banyak Fiktif?

Subiyakto: Saya Pernah Melaporkan kepada Inspektorat SUMENEP – Sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumenep, ditengarai banyak yang fiktif. Pasalnya, setiap pengadaan barang dan jasa tidak prosedural.

Kabag Umum dan Kepegaiwaian, Subiyakto saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Senin (29/12) di ruang kerjanya.

Kapala Bagian Umum dan Kepegawaian Disdukcapil Sumenep, Subiyakto mengungkapkan, dugaan itu didasarkan pada pengadaan barang yang sering kali dimanipulasi oleh pegawai tertentu. Ia mencontohkan pemalsuan tanda tangan. ”Walaupun kami sudah agak lama bekerja di Disdukcapil, namun hingga saat ini saya tidak pernah diberi kewenangan untuk melakukan apa yang sudah menjadi tugas saya. Bahkan, diri awal hingga saat ini, kami tidak pernah diminta surat pertanggungjawaban (SPJ). Jadi, walaupun ada tanda tangan di sana atas nama saya, maka itu dipastikan bukan tanda tangan saya. Karena selama ini kami tidak pernah menandatangani apa pun termasuk pengadaan barang dan yang lain,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, tugas yang semestinya dilakukan dirinya, seperti surat menyurat dan penyimpanan barang dialihkan terhadap pegawai yang lain. ”Jadi,

keberadaan saya di sini tidak lain hanya seperti lipstik atau sebagai topeng monyet saja,” katanya.

Ironisnya, lanjut Subiyakto, pengalihan tugas tersebut tidak dilakukan secara prosedural. ”Kami baru tahu jika kami sudah diganti dari staf saya. Karena sebelumnya saya tidak pernah ada komunikasi dari pimpinan. Namun, karena SK saya dari Bupati, maka saya tetap di sini sebagai Kasubag. Sebab, SK yang saya terima hanya bisa dibatalkan dengan SK juga,” terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta ketegasan kepada pihak terkait. Jika dirinya dinilai telah berbuat salah yang mengarah ke tindakan kriminal atau korupsi, dirinya mempersilakan untuk menepuh jalaur hukum. ”Saya pernah melaporkan tindakan ini kepada Inspektorat, hanya saja sampai saat ini tidak ada tindakan nyata. Jika saya terbukti melawan hukum, saya siap dipecat kapan pun. Saya hanya ingin Sumenep ini lebih maju dan

baik ke depannya,” sesumbarnya.

Sebab kata dia, perbuatan yang dialaminya dipastikan akan terjadi terhadap kasubag yang lain di lingkungan Disdukcapil Sumenep. ”Itu sudah bisa dipastikan. Makanya, kami mengharap ketegasan dari semua pihak,” ungkapnya.

Sementara Kepala Disdukcapil Sumenep, A. Zaini terkesan cuek terhadap wartawan yang hendak konfirmasi. Bahkan, setelah lama menunggu di depan pintu ruang kerjanya, Kadisdukcapil malah keluar dari pintu samping dan langsung pergi menggunakan kendaraan dinasnya tanpa memakai sopir dinas. ”Mohon maaf ya, kembali besok saja, soalnya Pak Kadis terburu untuk menghadiri acara Mama Dede, karena sudah terlambat,” kata salah satu stafnya sekitar pukul 11.00. Padahal, acara Mama Dede yang sedang berlangsung di depan Masjid Jamik Sumenep sudah selesai. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 30 DESEMBER 2014 No. 0515 | TAHUN III

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

MADURA

F

TANGKAPAN IKAN MENURUN. Nelayan menaikkan ikan tangkapannya di Pantai Desa Tlonto Raja, Pasean, Pamekasan, Jatim, Minggu (28/12). Satu pekan terakhir tangkapan ikan di daerah itu menurun akibat angin kencang dan ombak.

HMI-PMII Desak Bubarkan KP3 Tak Bisa Atasi Kelangkaan Pupuk PAMEKASAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan meminta Bupati setempat, Achmad Syafii membubarkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Sebab lembaga itu tidak mampu bekerja maksimal dalam melakukan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi.

Ketua Umum (Ketum) HMI Cabang Pamekasan, Khofifi mengatakan sudah seharusnya bupati membubarkan lembaga itu. Keberadaan lembaga itu sama sekali tidak berperan dalam memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah itu.

Bahkan harga pupuk semakin melangit dan semakin langka di pasaran. Sekalipun ada, harganya melambung tinggi dan dua kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Khofifi menduga ada permainan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Pamekasan dan lepas dari pengawasan KP3. Berdasar penelusuran HMI, stok pupuk subsidi jenis urea sudah kosong di tingkat distributor dan kios, namun masih dijual dengan tinggi di tingkat pengecer. Harga terendah Rp 125.000 hingga Rp 150.000 persak. “Kami heran, pemilik toko itu dapat pupuk dari mana. Karena di

tingkat distributor dan kios, pupuk sudah tidak ada. Terus peran pengawas dimana, kok bisa pupuk bersubsidi dijual bebas, tidak melalui agen resmi,� katanya.

Dalam waktu dekat HMI berencana akan mengirimkan catatan dan rekomendasi kepada Bupati Pamekasan, Achmad Syafii.

Salah satunya berisi desakan agar KP3 dibubarkan disertai beberapa alasan.

Desakan serupa juga disampaikan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan, Kusairi. Dia mengaku sudah berkali-kali mendapat keluhan dari petani, karena sulitnya mendapatkan pupuk.

PMII meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada kios nakal yang menjual pupuk

subsidi ke sejumlah toko bukan agen resmi yang ditunjuk pemerintah.

PMII juga sepakat membubarkan KP3. Sebab lembaga ini tidak maksimal bekerja. PMII menilai KP3 hanya menghabiskan anggaran operasional. Tapi kinerjanya tidak maksimal dalam melakukan pengawasan.

Salah satu petani asal Kecamatan Larangan, Sunairi mengaku kecewa terhadap kinerja KP3 karena kelangkaan pupuk belum teratasi. Menurutnya, petani saat ini sangat membutuhkan pupuk jenis urea.

Ia mengakui ada pupuk lain pengganti urea yakni ponska. Tetapi, kebanyakan petani masih enggan menggunakan pupuk tersebut, sekalipun ada

sebagian petani yang sudah menggunakannya. Alasannya, pupuk tersebut tidak baik untuk pertumbuhan tanaman padi dan jagung.

Kepala Dinas Pertanian Pemkab Pamekasan, Isye Windarti memastikan persediaan pupuk pada musim tanam kali ini cukup, karena persediaan pupuk sudah sesuai dengan usulan yang disampaikan kelompok tani.

Jika di lapangan terjadi kelangkaan, ia menduga karena kendala teknis, atau ada permainan oleh pedagang dan distributor pupuk di lapangan.

Tetapi, Isye tidak menyebutkan langkah tim terhadap distributor maupun kios yang nakal tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515| TAHUN III

G

DAMPAK PROYEK

Dewan Desak Peremajaan Pohon PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan melalui Komisi III mendesak agar pemerintah setempat segera melakukan peremajaan pohon (reboisasi) di Jl Jokotole dan Bonorogo, yang ditumbangkan akibat terkena dampak pekerjaan perbaikan jalan dan drainase.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Iskandar mengatakan pihaknya bisa memahami dan tidak mau mempersoalkan terlalu jauh sebab karena aktivitas itu sudah terjadi. Namun, yang menjadi sorotannya adalah bagaimana secepatnya menanam pohon peneduh di kedua pinggir jalan raya itu.

“Kami sangat menyayangkan adanya penebangan pohon pinggir jalan, karena untuk menghidupkannya kembali sangat sulit. Sebenarnya kami sudah menekankan agar tidak ada penebangan pohon, namun kami memahami bila pertimbangannya adalah teknis pekerjaan yang terpaksa harus ada penebangan,” kata politisi PPP ini.

Untuk itu, terang Iskandar, pihaknya meminta agar seluruh pihak yang bertangungjawab dalam proyek tersebut segera melakukan peremajaan. Sebab, penanaman pohon harus dilakukan saat musim hujan yang mendukung pertumbuhan bibit pohon.

Selain rekanan, lanjutnya, pihaknya juga mendesak kepada dinas terkait agar melakukan peremajaan lingkungan dengan menanam pohon sulai saat ini juga. Terutama peremaaj pada bagian jalan dan drainase yang selesai diperbaiki.

Dinas terkait yang dimaksudnya antara lain, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung), semuanya diminta untuk segera memulai program peremajaan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

“Sekarang momennya pas musim hujan sehingga harus segera dilakukan penanaman pohon karena itu dapat mendukung pertumbuhan bibit pohon, dan dinas terkait harus segera memulai programnya,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

SENGAJA. Pohon pinggir jalan ditumbangkan untuk proyek pelebaran jalan di Jl Bonorogo, Pamekasan.

Guru Pertanyakan Pencairan Bosda Madin Padahal Sudah Hampir Menjelang Pergantian Tahun PAMEKASAN - Sejumlah guru madrasah diniyah (Madin) di Pamekasan mempertanyakan pencairan bantuan operasional daerah (Bosda) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, sebagai pendamping Bosda Madin dari Pemrov Jawa Timur.

Salah satu kepala madrasah dari Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, Hidayat mengaku belum menerima kepastian tentang pencairan Bosda Madin yang bersumber dari APBD Pamekasan itu. Padahal anggaran 2014 sudah hampir tutup menjelang pergantian tahun 2015.

Apalagi Bosda tersebut merupakan satu-satunya sumber anggaran yang dimiliki madrasah diniyah untuk menjalankan program kelembagaan. Sementara iuran dari siswa sangat terbatas.

Hidayat meminta kepastian dari pihak-pihak terkait tentang jadwal pencairan Bosda tersebut. Sebab seluruh guru dan

pengelola Madin sudah menunggunya.

Hal serupa juga disampaikan Syafii, salah satu guru Madin asal Kecamatan Galis yang hingga saat ini belum mengetahui kapan realisasi Bosda tersebut. Menurutnya, Bosda Madin dari Pemprov Jatim dan Pemkab Pamekasan sudah banyak membantu operasional Madrasah.

Mulai dari pemenuhan fasilitas dan pengadaan kitab yang dibutuhkan. Sekalipun Bosda tersebut tidak seperti BOS yang ada di Madrasah Ibtidaiyah negeri (MIN) dan Sekolah Dasar (SD) yang menerima bantuan setahun penuh dari pemerintah tersebut.

Untuk itu Syafii mengingin-

kan agar pemerintah tidak setengah hati memberikan bantuan kepada guru Madin. Jika selama ini hanya dibantu 7 bulan dari Pemrov Jatim dan 2 bulan dari Pemkab Pamekasan, maka pada tahun-tahun selanjutnya, Madin juga bisa menerima satu tahun penuh.

Selama ini madin sudah banyak melahirkan generasi yang berkarakter dan beretika. Tetapi peran Madin dalam pembangunan pendidikan di Indonesia selalu diabaikan oleh pemerintah.

Sekretaris Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Muzammil Imron mengaku dalam waktu dekat Bosda Madin dari APBD Pamekasan akan segera cair. Itu berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Disdik dan Kemenag Pamekasan.

Jika tidak ada kendala, pencairan akan dilakukan pada 30 Desember 2014. Saat ini tengah fokus melengkapi administrasi

yang dibutuhkan dalam pencairan Bosda ke bank yang ditunjuk pemerintah.

Pada pencairan sebelumnya, ada 1.413 lembaga pendidikan yang mendapatkan bantuan dengan total anggaran dari Pemprov Jatim 2014 sebesar Rp 10,80 miliar. Sementara Bosda Madin yang bersumber dari APBD Pamekasan kurang lebih Rp 2 miliar.

Dana tersebut meliputi insentif guru Madin, insentif guru pesantren, insentif guru swasta mulai tingkat SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA. Juga disalurkan untuk penyelenggaraan Paket A,B,C ,dan operasional pendidikan Madin di Pamekasan.

Sementara jumlah guru Madin mencapai 5.088 orang, dari jumlah lembaga sebanyak 848 yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Sementara yang bergelar sarjana mencapai 1.272 guru Madin. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

KRIMINAL

Jaringan Curanmor Mulai Terkuak

DIRAWAT. Bayi perempuan yang tidak diinginkan oleh orangtuanya ditemukan di pinggir Jl Raya Nyalaran, Pamekasan

Ada Bayi Perempuan di Pinggir Jalan Mampukah Polisi Melacak Siapa Ibu Kandungnya?

PAMEKASAN - Muhammad Hamdan, 29, warga Desa Tlageh, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, menemukan bayi berjenis kelamin perempuan di Jl Raya Nyalaran, Minggu (28/12) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Bayi yang diperkirakan baru umur tiga hari itu ditemukan di pinggir jalan dalam sebuah kardus. Kondisinya terlantar di tengah dinginnya malam. Sungguh tak berhati ibu dan ayah yang tidak mengiba membiarkan buah cintanya menderita sendirian di pinggir jalan.

Hamdan menuturkan, ia bersama keponakannya hendak pergi ke RS dr Slamet Martodirdjo Pamekasan mengendarai motor.

Setibanya di Jl Raya Nyalaran, tepatnya di Pertigaan NyaralanDesa Sentol, Kecamatan Pademawu, ia melihat kardus di pinggir jalan yang bergerak sendiri.

Melihat itu, Hamdan tidak langsung menghentikan motornya. Dengan rasa penasaran dengan isi kardus tersebut, motornya baru dihentikan sekitar 10 meter melewati kardus tersebut. Motor yang melaju ke arah selatan itu, langsung ia balikkan menuju arah utara menghampiri kardus yang mencurigakan itu.

“Setelah cukup dekat saya tidak langsung turun dari motor,

tapi saya sorotkan lampu motor ke arah kardusnya. Kardus itu bergerak-gerak sendiri. Setelah saya dekati, saya sangat terkejut karena ternyata di dalam kardus itu isinya bayi,” kata Hamdan.

Setelah itu, lanjut Hamdan, dalam rasa bingung akan diapakan bayi itu, akhirnya ia mengurungkan niatnya ke rumah sakit dan memilih pulang membawa bayi malang itu ke rumahnya di Desa Tlageh dan meminta isterinya, Halimatus Sa’diyah untuk merawatnya.

Peristiwa penemuan bayi itu, lalu ia laporan kepada Kepala Desa Tlageh pada keesokan harinya, Senin (29/12). Kemudian ia bersama isterinya membawa bayi tersebut ke Polres Pame-

kasan didampingi oleh Kepala Desa Tlageh untuk melaporkan kejadian penemuan bayi itu.

Kabag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun mengatakan dengan adanya laporan itu pihaknya akan melakukan penyelidikan guna mengetahui orang tua yang tega membuang bayinya itu.

“Saat ini bayi itu sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kami akan melakukan pencarian orangtuanya dengan meminta informasi dari bidan yang sekiranya mengetahui proses kelahiran bayi itu,” kata AKP Maryatun.

Sementara itu, Humas RS dr.

Slamet Martodirdjo Pamekasan, Moh Saleh Lahadi menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara, bayi itu diperkirakan baru berusia 3 hari, dengan kondisi lahir prematur (tidak normal).

Sebab kondisi berat bayi sangat rendah, yaitu 1,6 kg dengan panjang 45 centi meter.

“Kesehatannya dalam keadaan baik, tapi beratnya sangat kurang.

Bayi tersebut saat ini sudah dalam perawatan dan ditempatkan di ruangan bayi Neonatus,” kata Saleh. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Jaringan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di Kabupaten Pamekasan mulai terungkap. Bahkan jaringan mereka diketahui menyebar antar daerah di Pulau Madura.

Jaringan ini berhasil dibongkar, berawal dari penangkapan dua orang pelaku curanmor, Mosleh Hendrianto, 30, warga Desa Lemper, Kecamatan Pademawu, dan Ervan, Zainuddin, 32, warga Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, oleh Polres Sampang, saat beraksi di wilayah hukumnya.

Berdasarkan pengembangan kasus curanmor yang dilakukan oleh Polres Sampang itu, dua pelaku tersebut merupakan bagian dari jaringan pelaku curanmor di Pamekasan. Jaringan ini mempunyai penadah hasil curian mereka, yang berlokasi di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan.

Untuk mengungkap informasi tentang jaringan ini, tim gabungan Reskrim Polres Pamekasan dan Sampang, melakukan penggerebekan rumah Adim, 52, yang merupakan penadahnya. Adim kemudian digelandang ke Polres Sampang, sedang barang bukti berupa 3 unit sepeda motor hasil curian disita Polres Pamekasan.

Dari keterangan Adim itu, terungkap lagi nama baru yang tugasnya sebagai eksekutor, yaitu Riski Pratama, 21, warga Jl Stadion, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, yang masih berstatus sebagai mahasiswa.

Humas Polres Pamekasan,

AKP Siti Maryatun mengatakan dari pengakuan semua pelaku, mereka melakukan aksi curanmor di 7 lokasi di Pamekasan, yaitu di Depan Apollo, Jl Trunojoyo, depan Irama Plaza, Jl Jokotole, di RSUD dr.

Slamet Martodirdjo, Jl Abd Aziz, Jl Niaga, Depan Bank BCA, Jl Jokotole, dan di Jl Dirgahayu, Pamekasan.

“Kemungkinan mereka adalah jaringan, makanya kami sedang dalami. Semuanya sudah di tahan, dari kelompok ini sudah 3 barang bukti yang didapatkan, yaitu Honda Vario Techno warna hitam dan putih serta Yamaha Mio Soul warna putih. Semuanya sudah tanpa plat nomor,” kata AKP Maryatun.

Dari keterangan para tersangka, mereka mengaku melakukan pencurian hanya memanfaatkan pemilik motor yang lalai, karena saat memarkir motor tidak mencabut kunci kontaknya. Namun, Polisi belum berhasil mengamankan seluruh barang curiannya, sebab di rumah Adim hanya terdapat tiga motor. Padahal, kendaraan yang berhasil mereka curi sebanyak tujuh unit. Maryatun mengaku, empat motor lainnya sudah dijual oleh Penadah (Adim), dan kini sedang diburu keberadaannya berdasarkan keterangan Adim.

“3 orang pelaku pencurian dikenakan pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sedang untuk penadahnya dikenakan pasal 480 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

BERTOPENG. Riski Pratama, 21, warga Jl Stadion, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, salah satu anggota pelaku curanmor di Pamekasan

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515| TAHUN III

I

BIAYA OPERASIONAL MEMBENGKAK. Pekerja menjemur ikan asin di Desa Polagan, Galis, Pamekasan, Jatim, Senin (29/12). Ikan kering yang dipasarkan ke Solo itu, terkendala proses pengeringan karena faktor cuaca dan memaksa pengusaha ikan di daerah tersebut harus mengeluarkan biaya tambahan seperti ongkos pekerja yang mencapai satu juta rupiah per hari.

Balapan Liar Menyebar Pemerintah Kucurkan 1,5 M untuk Bangun Sirkuit PAMEKASAN - Aksi balapan liar (bali) di Kabupaten Pamekasan masih sering terlihat di berbagai tempat setiap malam Sabtu dan Minggu di Pamekasan. Di antaranya di Jl Kabupaten, Jl Jokotole, Jl Panglegur, dan Jl Raya Proppo Pamekasan. Akibatnya, pengguna jalan lainnya resah dan ketakutan saat melintas di kawasan tersebut.

Berkali-kali aparat gabungan baik dari kepolisian, TNI, Dishubkominfo, dan Pol PP merazia lokasi-lokasi tersebut. Ada beberapa di antara mereka yang tertangkap, ada pula yang lolos dari sergapan petugas. Bahkan kegiatan balapan liar ini menyulut emosi antar sesama pemuda yang tengah beraktivitas bali. Yang berimbas pada tewasnya salah satu siswa

salah satu SMK di Pamekasan, beberapa waktu lalu. Dari kondisi ini, pemerintah merespon kebutuhan masyarakat agar segera membuat sirkuit ataupun lapangan khusus motor cross. Sehingga tidak ada lagi aktivitas bali di luar serkuit.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengaku sudah menganggarkan pembangunan sirkuit

sebesar Rp 1,5 miliar. Sirkuit tersebut nantinya akan dibangun di sekitar gedung sport center di Desa Cegug, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Saat ini, kata Achmad Syafii, rencana pembangunan tersebut sudah mulai digarab. Hanya saja ada dua petak tanah yang harus dibebaskan. Jika dua petak tanah tersebut tidak bisa dibebaskan, maka skala sirkuit hanya level regional, tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan motor cross nasional.

Pihaknya sudah meminta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pendekatan dan lobi kepada pemilik tanah agar melepas dua petak tanah itu guna pembangunan sirkuit.

Pembangunan sirkuit tersebut dalam rangka memberikan wadah kepada pecinta motor cross di Pamekasan, agar tidak menggelar bali. Selain itu, juga diharapkan mampu mengangkat nama Pamekasan di level nasional dan internasional, karena sering melaksanakan kejuaraan motor cross.

Tidak hanya itu, sirkuit tersebut akan berdampak terhadap ekonomi kerakyatan yang ada di sekitarnya dan masyarakat Pamekasan pada umumnya. Sebab dalam setiap even para pengunjung pasti membutuhkan makanan ataupun minuman.

Belum diketahui, target penyelesaian pembangunan sirkuit tersebut. Hanya saja bupati menyatakan akan terus mendesak

agar pembangunan sirkuit tersebut dipercepat, bersamaan dengan pembangunan sport center.

Sebelumnya, Syafii menyampaikan pembangunan stadion Pamekasan ditargetkan selesai pada bulan Juli 2015, dengan anggaran Rp 27,5 miliar. Selain dana tersebut, Pemkab Pamekasan melalui bagian pembangunan juga mendapat dana segar pada tahun 2015 sebesar Rp 5 miliar.

Anggaran itu akan digunakan untuk pengadaan lampu sport center. Belum jelas, apakah lampu kecil pendukung yang pasang di bagian gedung stadion dan beberapa ruangan. Atau lampu besar yang memancang di empat bagian sport center. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J SENIN 29 DESEMBER 2014 | No. 0514 | TAHUN III MADURA KORAN MADURA

Sampang

SELASA 30 DESEMBER 2014 No. 0515 | TAHUN III

J

SAMPANG - Warga Desa Talaga, Kecamatan Banyuates, mendantangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Senin (29/12).

Mereka melaporkan pemotongan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Talaga.

H Nikmat, perwakilan warga Desa Talaga yeng melapor ke Kejari Sampang, mengaku sangat gerah di daerahnya masih ada oknum yang melakukan pemerasan terhadap masyarakat kecil dengan menyunat bantuan PSKS. Padahal, bantuan itu, kata dia, harapan satu-satunya masyarakat sebagai simpanan untuk menyambung hidup selanjutnya.

“Kami melaporkan ke Kejari Sampang terkait pemotongan bantuan PSKS yang ada di Desa Talaga, karena itu bentuk pemerasan terhadap masyarakat kecil,” katanya pada awak media di Kontor Kejari Sampang.

Pemotongan itu, lanjutnya, dilakukan oleh aparatur desa dengan dasar pemerataan terhadap masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut. Namun kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak menerima.

Karena itu, Nikmat dengan didampingi tiga warga lainnya melaporkan kejadian itu ke Kejari agar diselesaikan secara hukum.

“Alasan pemerataan dari aparatur desa itu tidak diterima akal sehat, karena masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan program PSKS,” kesalnya.

Menurutnya, pencairan PSKS tersebut dicairkan melalui masing-masing kepala dusun yang ada di desa. Hal itu dilakukan atas instruksi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Anehnya, lanjut dia, proses pencairannya tidak melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Akan tetapi mendata nama-nama warga yang akan diberikan bantuan.

Sementara warga setempat

Warga Lapor Kejari Bantuan PSKS Diduga Disunat tidak seteju untuk dibagi rata.

Namun, BPD mengancam kepada warga kalau tidak siap menerima pemerataan bantuan PSKS, pencairan selanjutnya tidak akan mendapatkan bantuan. Dan akh-

irnya warga menerima walaupun berat.

“Semua warga terpaksa menerima itu, karena ada ancaman dari BPD. Kalau tidak menerima, pencairan selanjutnya tidak akan

mendapatkan lagi, ancaman itu dikeluarkan BPD yang didampingi salah satu LSM,” ujarnya.

Sementara Kepala Kejari Sampang, Abdullah melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Wahyu

Triantono mengatakan, pihaknya masih akan mendalami kasus tersebut dan berupaya untuk memanggil semua pihak yang berkaitan dengan bantuan, termasuk dua orang dari pihak PT Pos untuk dikonfirmasi.

“Kami masih akan meminta konfirmasi dulu ke pihak Pos dan sekarang baru dua orang pihak Pos yang sudah dipanggil, dan yang berkaitan dengan bantuan itu akan dipanggil semua,” tuturnya. =CR3/LUM

BIROKRASI

Tiga Kursi Staf Ahli Sengaja Dikosongkan?

SAMPANG - Tiga posisi staf ahli dalam jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang hingga saat ini masih dibiarkan kosong. Tiga posisi itu adalah staf ahli Bidang Pembangunan, Bidang Hukum dan Politik, serta Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang Edi Subinto

mengatakan, sejauh ini tiga kursi staf ahli Bupati Sampang memang masih dikosongkan karena belum ada keputusan terkait pengisian kursi pada jabatan tersebut.

“Kami hanya menyampaikan kepada unsur pimpinan, yakni Bupati Sampang terkait adanya kekosongan jabatan staf ahli itu,” katanya kepada awak media, Senin (29/12).

Pihaknya menunggu keputusan Bupati Sampang A Fannan Hasib dan telah menyampaikan kepada pimpinan saat menggelar rapat dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Kami dan Bapak Sekda Puthut Budi Santoso selaku Ketua Baperjakat sudah menggelar rapat dan sudah menyampaikan sejumlah nama-nama yang memen-

uhi syarat menduduki jabatan staf ahli ini,” jelasnya.

Ditanya kapan ada kejelasan pengisian jabatan staf ahli Bupati tersebut, Edi mengaku belum bisa memberikan kepastian waktu, karena pihaknya hanya tergantung pada kebijakan pimpinan tertinggi di Kabupaten Sampang, yaitu Bupati Sampang A Fannan Hasib. =MIFTAHUL ULUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

K

BURUH MIGRAN

59 TKI Ilegal Dipulangkan SAMPANG – Sebanyak 59 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Kabupaten Sampang dipulangkan oleh Negara Malaysia, beberapa hari lalu.

Pasalnya, Malaysia saat ini sedang gencar melakukan pemutihan.

Kapala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang, Teguh Walyono mengatakan, ada ratusan TKI ilegal se-Jawa Timur yang dipulangkan oleh Malaysia, termasuk masyarakat Sampang pada 25 Desember lalu.

“Tahap pertama TKI ilegal yang dipulangkan sebanyak 130 orang se-Jawa Timur. Dari jumlah itu ada masyarakat Sampang sebamyak 29 orang.

Dan itu langsung dipulangkan ke desanya masing-masing,” katanya pada Koran Madura, Senin (29/12).

Tahap kedua pada tanggal 26 Desember. Negara Malaysia kembali memulangkan TKI ilegal melalui Bandara Juanda.

TKI ilegal asal Sampang sebanyak 27 orang dan langsung dipulangkan ke desanya masing-masing. “Ya tahap kedua, masyarakat Sampang kembali masuk daftar TKI ilegal. Dan itu sudah dipulangkan ke desanya masing-masing,” paparnya.

Sementara tahap ketiga, dari jumlah TKI ilegal se-Jawa Timur sebanyak 60 orang, masyarakat Sampang kembali masuk daftar di dalamnya.

Pada tahap itu, TKI ilegal asal

Teguh Walyono Kapala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Sampang.

Sampang sebanyak 3 orang.

Yang dipulangkan pada tanggal 27 Desember lalu. “Kalau tahap ketiga, ada tiga orang asal Sampang dari jumlah TKI ilegal sebanyak 60 orang se Jawa Timur,” imbuhnya.

Teguh memaparkan, TKI ilegal asal Sampang yang akan dipulangkan diprediksi semakin banyak. Sebab, Negara Malaysia sedang melakukan pemutihan yang akan berakhir pada tanggal 15 Januari 2015.

Namun, pemerintah tidak bisa memprediksi berapa banyak yang akan dipulangkan nanti. “Kami tidak bisa memperediksi berapa nanti jumlah TKI ilegal yang akan dipulangkan pada tahap selanjutnya. Kerena pemutihan masih terus dilakukan negara tetangga hingga 15 Januari mendatang,” jelasnya.

Ketika ditanya pemerintah kecolongan dalam menangani TKI ilegal, Teguh membantah.

Karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak melibatkan pemerintah daerah dalam memulangkan TKI ilegal tersebut. pemerintah daerah hanya menerima laporan resmi dari pemprov.

“Kalau tahun 2008-2009 setiap kabupaten dilibatkan.

Akan tetapi untuk tahun ini daerah tidak dilibatkan, sehingga hanya menerima laporan dari Provinsi, dan daerah masih belum mendapatkan data by name by addres dari provinsi terkait TKI yang sudah dipulangkan. Namun janjinya akan segera dikirim,” tutupnya. =CR3

ASAL-ASALAN: Para pekerja sedang mengerjakan pengaspalan di Jl Teuku Umar Keluruhan Gunung Sekar kabupaten Sampang.

Lurah-Ketua RT Protes Proyek Pengaspalan Jalan Tidak Jelas SAMPANG – Pelaksanaan proyek pengaspalan di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang diprotes Ketua RT-Lurah setempat.

Pasalnya, pelaksaan pengaspalan itu tidak jelas dan bahan materialnya mengganggu masyarakat setempat karena dipasang beberapa hari sebelumnya.

Pelaksanaan proyek tersebut tanpa minta izin terlebih dahulu kepada lurah dan ketua RT. Ketua RT, Sahaki mengatakan, pihaknya sempat gerah dengan pelaksaan proyek pengaspalan yang tidak jelas dan tidak ada pemberitahuan kepada lurah atau RT. “Kami dan masyarakat merasa terganggu dengan bahan material yang di pasang duluan, sementara pengaspalannya tidak. Tidak hanya itu, pelaksaan proyek ini juga tidak jelas. Siapa kontraktornya dan juga tidak ada pemberitahuan kepada lurah atau RT,” katanya, Senin (29/12).

Dengan kondisi yang tidak jelas, lanjut dia, pihaknya dan lurah menunggu pelaksanaan proyek dikerjakan untuk menindaklanjuti. Setelah proyek tersebut dikerjakan, Sahaki menanyakan kepada salah satu petugas, siapa yang memiliki CV itu, katanya milik H.Umar.

Setelah itu, dia langsung menyuruh salah satu petugas memanggil H. Umar, warga asal Desa Karanggan Kecamatan Sampang untuk menghadap ke katua RT. Namun, pemilik CV itu tidak kanjung datang.

Pada akhirnya, lanjut dia, warga sempat menyiram bahan material yang sudah terpasang di sepanjang jalan. Beberapa menit setelah warga menyiram bahan material yang sudah terpasang di sepanjang jalan itu, pemilik CV tersebut datang menemui ketua RT. Kedatanganya hanya meminta maaf semata karena dalam pekerjaan proyek tidak memberi tahu pihak lurah atau ketua RT setempat. “Ya namaya minta maaf orang yang sudah menyadari kesalahnya. Dan itu dimaafkan dengan senang hati,” kilahnya.

Kata Sahaki, pihaknya tidak tahu proyek yang dilaksanakan

itu dari mana asalnya dan dikerjakan sesuai dengan spek atau tidak. “Saya tidak tahu sesuai atau tidak dengan RAB dalam pelaksanaan proyek pengaspalan tersebut, karena saya tidak paham dalam menilai pekerjaan itu, akan tetapi pekerjaan itu sudah melanggar Peraturan Presiden,” paparnya.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Transpransi dan Kererbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan setiap proyek yang dibiayai oleh pemerintah harus memasang papan nama proyek.

Tujuannya agar masyarakat luas bisa mengetahui proyek yang dikerjakan. Sementara pelaksanaan proyek tersebut tidak disertai papan nama. Sehingga masyarakat setempat tidak tahu proyek tersebut dari mana.

Pantauan Koran Madura di lokasi, pelaksanaan proyek tersebut sudah hampir selesai.

Namun, pekerjaan itu terkesan asal-asalan. Karena ketika dilihat hasil pengaspalannya, bekas aspal yang lama terlihat terang. Bahkan pekerjaan pengaspalan itu tipis. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SELASA 30 DESEMBER 2014 No. 0515 | TAHUN III

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Dampak Suramadu Belum Optimal

doni heriyanto/koran madura

DUKUNGAN. Ratusan massa Gempur ketika mendatangi kantor DPRD Bangkalan untuk menyuarakan aspirasinya terkait bentuk keprihatinan atas tertangkapnya Ra Fuad Amin.

Ratusan Pendukung Fuad Mulai Turun Jalan Jalan Soekarno-Hatta Diblokade BANGKALAN - Ratusan massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Ra Fuad (Gempur) mulai turun jalan. Kali ini mereka menggelar aksi damai di halaman DPRD Kabupaten Bangkalan. Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas atas tertangkapnya mantan bupati setempat itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Mereka menilai Ra Fuad sebagai tokoh sentral dan Bapak Pembangunan. Sehingga masyarakat merasa kehilangan sosok figur yang menjadi panutan selama ini.

Unjuk rasa yang diwarnai dengan memblokade jalur kembar di Jalan Soekarno - Hatta tersebut dimulai dengan berkumpul di Stadion Gelora Bangkalan (SGB).

Kemudian massa bergerak melakukan long march menuju kantor DPRD setempat. Selama di perjalanan, secara bergantian massa melakukan orasi melalui soundsystem yang diangkut dengan mobil pikap. Tidak hanya berorasi saja, mereka juga membawa poster bertuliskan "Ra Fuad hanya korban ambisi kapitalisme" dan tulisan-tulisan lain-

nya yang berisi dukungan moral terhadap penguasa Bangkalan tersebut.

Dalam orasinya mereka tak henti-hentinya meneriakkan "Hidup Ra Fuad". Menurut mereka, dalam 10 tahun terakhir masa kepemimpinan Ra Fud pembangunan di kota Bangkalan berjalan cukup signifikan. Hal itu tidak terlepas dari sosok Fuad yang merupakan tokoh kharismatik dan disegani semua kalangan. Di bawah kepemimpinannya masyarakat setempat merasa aman, kon-

dusif, dan makmur. Sehingga masyarakat masih sangat membutuhkan kehadiran sosok yang telah dianggap sebagai pemersatu Bangkalan itu.

"Kami rakyat Bangkalan akan selalu patuh dan tunduk pada perintah beliau selamanya demi kebaikan bersama. Bahkan, sekalipun nyawa menjadi taruhan akan kami berikan. Maka kembalikan guru kami," teriak korlap aksi, Moh Mukib Abdullah Abbas.

Asas Praduga Tak Bersalah Rakyat Bangkalan meminta kepada KPK untuk mengedepankan asas parduga tak bersalah dalam proses berjalannya hukum. Telebih KPK agar segera memberikan kepastian hukum terhadap Ra Fuad yang selama ini sepenuhnya telah membela kepentingan masyarakat. Sebab pihaknya menilai Ra Fuad hanyalah korban dari kekejaman politik. Oleh sebab itu, kasus yang menjerat tokoh benteng tradisi Madura tersebut jangan

dipolitisir.

"Kami mengutuk kepada kelompok-kelompok mana pun yang dengan sengaja menjelekjelekkan bapak dan guru panutan kami," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H. Fatkurrahman saat menemui massa mengaku ikut prihatin terhadap penangkapan yang dilakukan komisi anti rasuah tersebut. Pihaknya juga berharap masalah yang menjerat Ra Fuad segera tuntas dan bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk melanjutkan pembangunan agar kabupaten paling barat di pulau Madura ini semakin maju dari sebelumnya.

"Kami akui sejauh ini anggota DPRD merasa kehilangan sosok figur pemimpin. Beliau telah sukses memimpin Bangkalan melalui pembangunan infrastruktur yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat," kata politisi PDI Perjuangan itu. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Adanya jembatan Suramadu yang diresmikan pada tahun 2009 belum bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat Bangkalan, kecuali sebagai alat penghubung transportasi. Lambannya pembangunan di kawasan area Suramadu mendapat sorotan tajam masyarakat. Koalisi Rakyat Peduli Pembangunan Madura mendesak agar pihak terkait dalam hal ini pemerintah kabupaten Bangkalan dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) segera merealisasikan pembangunan yang telah direncanakan.

Permasalahan yang terjadi selama ini agar bisa dicarikan solusi.

Kedua pihak agar bisa menjalin kembali komunikasi untuk melanjutkan rencana pembangunan yang sudah dibuat. Sebab tidak mungkin kondisi pembangunan di Bangkalan stagnan. Terutama masyarakat terdampak di sekitar rest area Suramadu harus bisa terus berkembang.

"Sampai detik ini, tidak nampak pembangunan nyata di rest area Suramadu. Kendala-kendala yang menjadi permasalahan agar dilakukan urun rembuk antara pemkab Bangkalan dan BPWS. Untuk itu, DPRD dalam hal ini komisi C bisa memfasilitasi keinginan masyarakat," kata Koordinator Koalisi Rakyat Peduli Pembangunan Madura, Ha'i, kemarin (29/12).

Pihaknya meminta komisi C agar bisa mendesak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Bangkalan segera melakukan komunikasi dengan BPWS. Sebab percepatan pembangunan tidak akan bisa terlaksana tanpa komunikasi yang baik. Padahal ada anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat untuk perkembangan Madura.

Dengan dana ratusan miliar rupiah tersebut tidak mungkin jika tidak direalisasikan.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Suyitno menyampaikan akan menindaklanjuti permintaan dari masyarakat. Meskipun sebelumnya sudah pernah dilakukan pemanggilan terhadap pihak BPWS dan Bappeda Bangkalan. Namun masih belum ada titik terang. Komisi C berinisiatif untuk mempertemukan pihak Bappeda dengan BPWS. Namun waktu itu ada penolakan dengan alasan masih akan kembali berkoordinasi dengan pimpinan.

Sebab sejarah hubungan keduanya yang masih belum kondusif. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

M

JALAN KEMBAR

Plengsengan Ring Road Terancam Jebol BANGKALAN - Kondisi plengsengan sungai di jalan kembar ring road barat sangat memprihatinkan. Kondisi plengsengan sudah terlihat tidak rata. Jika terus dibiarkan akan berakibat pada jebolnya plengsengan sepanjang 300 meter. Apalagi di kawasan tersebut tengah dibangun jalan kembar menuju makam Bujuk Sara Martajazah. Sebelumnya plengsengan telah menyebabkan kondisi jalan ambles dan retak.

Memang yang saya pantau sepanjang plengsengan sungai tersebut tidak rata. Sebelumnya, akibat plengsengan tersebut menyebabkan jalan kembar yang digarap ambles. Saat ini kondisi jalan agak ambles tapi tidak retak,�

Miftahul

Warga Sekitar "Memang yang saya pantau sepanjang plengsengan sungai tersebut tidak rata. Sebelumnya, akibat plengsengan tersebut menyebabkan jalan kembar yang digarap ambles. Saat ini kondisi jalan agak ambles tapi tidak retak," kata salah satu warga sekitar, Miftahul (32), kemarin (29/12).

Menurutnya, tanah yang di pinggir sungai tak kuat mena-

han beban yang diatas, apalagi kondisi plengsengan yang juga tidak kuat menahan beban jalan. Pihak proyek pun telah memaku tanah dengan kayu.

Namun hanya sebagian tanah saja yakni sepanjang jalan yang rusak waktu lalu. Pun sepertinya pemasangan kayu untuk menopang dilanjutkan 50 meter ke arah barat.

"Kerusakan jalan akibat plengsengan dari arah timur, kemudian merembet kembali ke arah barat. Namun, tidak sampai retak seperti kondisi sebelumnya. Pekerjanya pun sudah mulai memperbaiki," terangnya.

Sementara itu, salah satu pekerja proyek jalan kembar itu Muhlis membenarkan jika plengsengan sungai sepanjang 300 meter itu sudah mulai miring dan retak. Sehingga tidak kuat menahan beban diatasnya.

Akibatnya, jalan bisa amblas dan retak. Jalan yang mulai amblas sepanjang 50 itu dibongkar kembali, selanjutnya dipasangi kayu penyangga sepanjang 1,5 meter sebanyak 2 truk. Kemudian diuruk dengan tanah baru, lalu dipadatkan dan langsung dihotmik kembali.

"Pemasangan kayu itu dimaksudkan sebagai penyangga agar tanah jalan tidak bergerak, amblas lagi dan tanah yang lama dikeruk, dibuang dan diganti dengan tanah penguruk yang baru. Satu-satunya cara agar jalan yang sudah hotmik itu tidak jebol, pelengsengannya harus dibongkar dan diganti dengan yang baru," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

PERBAIKAN. Pekerja jalan ring road barat sedang memperbaiki jalan yang ambles akibat plengsengan sungai.

doni heriyanto/koran madura

BARANG BUKTI. Ratusan botol minuman keras berbagai macam jenis saat diamankan di Polres Bangkalan.

Ratusan Botol Miras Disita Aparat Razia Akan Dilakukan Secara Periodik BANGKALAN - Ratusan botol minuman keras (miras) dari berbagai jenis diamankan petugas Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Bangkalan Senin (29/12). Miras itu didapat dari lima lokasi berbeda di wilayah setempat. Penyitaan tersebut dalam rangka operasi pengamanan menjelang pergantian tahun.

Terlebih untuk mengantisipasi maraknya peredaran miras oplosan di tengah-tengah masyarakat. Seringkali malam pergantian tahun dirayakan dengan pesta miras.

"Jadi razia yang kami gelar untuk mencegah terjadinya aksi mabuk-mabukan dan pesta miras yang dilakukan oleh pemuda maupun masyarakat pada umumnya saat malam tahun baru. Sebelum itu terjadi, kami langsung menyita ratusan botol yang dijual di empat lokasi berbeda," kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono, melalui Kasatnarkoba, Iptu Hery Kusnanto.

Miras yang diamankan tersebut terdiri dari berbagai macam jenis. Sebut saja 40 botol jenis topi miring, 40 botol minuman

merk vodka, oplosan ada 10 botol.

Kemudian 40 botol jenis whisky dan beberapa macam miras lainnya, seperti anggur dan mansion house. Barang yang telah disita tersebut rencananya akan dimusnahkan. Razia semacam ini juga akan terus dilakukan secara periodik agar wilayah setempat benar-benar bebas dari ancaman bahaya miras.

"Banyak korban yang berjatuhan karena mengkonsumsi minuman oplosan. Tak sedikit menelan korban jiwa. Maka dari ini sebagai upaya agar masyarakat terbebas

dari bahaya minuman tersebut.

Apalagi jenis minuman itu sangat tidak baik bagi kesehatan," jelasnya.

Diketahui identitas penjual miras tersebut yaitu J dan MA, warga Kelurahan Pejagan, serta IM warga Jalan M. Kholil Bangkalan. Kemudian R dan M, warga Kelurahan Mlajah. Mereka tidak ditahan karena kasus peredaran miras tersebut termasuk sebagai tindak pidana ringan (tipiring).

Namun mereka bisa dijerat dengan pidana umum jika ada salah satu korban yang tewas akibat menenggak minuman yang mereka jual.

"Kami tidak melakukan penahanan bagi para penjual miras karena kategorinya pidana ringan. Kami berharap mereka tidak lagi menjual miras. Salah satu faktor pemicu terjadinya tindakan kriminal karena masyarakat mengkonsumsi minuman yang memabukkan," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

Bangkalan N

SELASA 30 DESEMBER 2014 No. 0515 | TAHUN III

Penguatan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan JAKARTA - Menjelang pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014, masyarakat diresahkan isu para lawan politik tidak datang dalam Sidang Paripurna MPR 20 Oktober 2014.

Pimpinan MPR terdiri atas Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Mahyudin, E.E Mangindaan, Hidayat Nurwahid, dan Oesman Sapta Odang melakukan safari politik ke beberapa tokoh bangsa dan pimpinan partai politik mengantarkan undangan acara pelantikan tersebut.

Misalnya pimpinan MPR pada Rabu (15/10) mendatangi kediaman Ketua Umum PAN Hatta Radjasa dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di kantor DPP Partai Golkar.

Lalu pada Jumat (17/10) pimpinan MPR mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan orang tua dari mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut.

Langkah itu dimaksudkan MPR untuk menenangkan keresahan masyarakat terkait isu yang berkembang saat itu bahwa akan terjadi penjegalan pelantikan presiden dan wakil presiden.

MPR berhasil menepis isu tersebut, Sidang Paripurna MPR justru berjalan khidmat, lancar, dan tertib, dan sesuai harapan dan para tokoh bangsa serta pemimpin partai politik hadir memenuhi undangan tersebut.

Pascapelantikan pimpinan MPR, lembaga itu memang dihadapkan pada posisi sulit, yaitu satu sisi merupakan kader partai politik namun di sisi lain harus menjadi "pendingin" kondisi perpolitikan nasional.

Hal itu disebabkan adanya dua kubu di parlemen dalam memperebutkan kekuasaan, yaitu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan lembaganya ingin menjadi pendingin dari panasnya perpolitikan nasional dan dirinya mengingatkan bahwa musuh bangsa Indonesia bukan partai politik yang ada saat ini.

Zulkifli mengatakan MPR menggunakan cara-cara dialogis dalam menjalankan perannya sebagai pendingin politik nasional

ant/yudhi mahatma

EVALUASI KINERJA MPR. Ketua MPR Zulkifli Hasan (tengah) berdialog dengan wartawan membahas evaluasi kinerja MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin lalu. Zulkifli Hasan menekankan fungsi MPR dalam melakukan politik kebangsaan sebagai penyeimbang dalam lembaga legislatif dan pemerintahan.

tersebut karena dirinya yakin bahwa kepentingan yang ada akan hilang apabila dihadapkan dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

"Saya yakin meskipun kondisi politik panas, namun apabila sudah menyangkut kepentingan bangsa, maka kita harus bersatu," kata Zulkifli.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan MPR di tahun 2014 membuktikan harapan publik menjadi lembaga yang dipercaya dan menjalankan tugas kenegaraan dengan baik yaitu melaksanakan Sidang Paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden.

Hal tersebut menurut dia MPR membuktikan ketidakbenaran rumor yang berkembang di masyarakat saat itu terkait sinisme, apatisme, dan tuduhan negatif terhadap lembaga tersebut.

"Kami hadirkan kondisi kondusif saat pelatikan presiden dan dihadiri presiden yang akan digantikan, itu merupakan tradisi baik yang harus dijaga," ujarnya.

Pada pelantikan Jokowi-JK 20 Oktober 2014 juga dihadiri pesaingnya ketika Pilpres 2014 yaitu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan keduanya kompak mengapresiasi pelantikan tersebut.

Menurut Hidayat, kehadiran Prabowo-Hatta menghilangkan rumor negatif yang berkembang di masyarakat bahwa fraksi di

DPR maupun MPR tidak akan hadir dalam acara pelantikan.

Politisi PKS itu mengatakan publik melihat adanya keterbelahan poros kekuasaan di DPR yaitu KIH dan KMP, dua kekuatan itu pun ada di MPR. Namun dia menjelaskan, kehadiran dua koalisi itu di MPR justru tidak saling mempertentangkan diantara keduanya.

"Kami lakukan terobosan yang mengoreksi kekhawatiran publik mengenai keterbelahan di DPR dan di MPR meskipun ada KIH dan KMP namun justru kami lakukan terobosan dengan tidak mempertentangkan kedua koalisi tersebut," katanya.

Hidayat mengatakan harmonisasi kehadiran kedua koalisi itu di MPR terlihat dari pembagian alat kelengkapan, badan kajian, dan badan sosialisasi yang semuanya berjalan proporsional serta tidak menghadirkan kontradiksi maupun konflik kepentingan.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan keberhasilan MPR melantik JokowiJK merupakan tradisi politik yang penuh dengan nilai-nilai kenegarawanan sehingga pantas untuk diwariskan. Dia menilai kehadiran Prabowo-Hatta yang menjadi kompetitor Jokowi-JK dalam Pilpres 2014, membolak balik emosional masyarakat.

"Pada acara pelantikan Jokowi-JK, cuaca politik penuh dengan suasana kebatinan yang mem-

bahagiakan publik, kehadiran Prabowo dan Hatta Rajasa yang menjadi kompetitor pilpres 2014 turut hadir pada acara pelantikan, ikut membolak balik emosional anak negeri," ujarnya.

Dia menilai proses transisi politik berjalan mulus tanpa gempa politik yang menguncang stabilitas politik nasional.

Pangi mengatakan awalnya masyarakat khawatir karena dukungan sumbu api dua kandidat capres memunculkan benturan keras dari masing masing pendukung. Namun menurut Pangi, polarisasi tersebut dapat dipadamkan sehingga potensi mengarah kepada anarkisme dan "chaos" tidak menjadi kenyataan pada Pilpres 2014.

"Proses transisi atau peralihan pemerintah di 2014 banyak dipuji publik, Indonesia sudah berhasil melangkah satu langkah lagi yaitu konsolidasi demokrasi," katanya.

Dia membandingkan proses transisi politik dari pemerintahan SBY ke Jokowi berjalan baik, tidak seperti pergantian kepemimpinan lalu, misalnya pergantian dari Soekarno ke Soeharto dipicu peristiwa G30S. Selain itu menurut Pangi, dari Soeharto ke BJ Habibie dipicu gerakan reformasi 1998, lalu Habibie ke Abdurrahman Wahid pemantiknya adalah hasil referendum atas Timor Timur, dan dari Abdurahman Wahid ke Megawati dipicu kasus Bulogatte yang pada akhirnya Gusdur dimakzulkan.

"Peralihan Megawati ke SBY, melalui pemilu langsung tapi tidak dengan suasana kebatinan yang sejuk, namun peralihan yang penuh ketegangan dan kekakuan akibat matinya komunikasi," ujarnya.

Empat Nilai Kebangsaan MPR sebagai lembaga tinggi negara diamanahkan oleh konstitusi untuk menyosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada MPR periode 2004-2009 istilah untuk empat nilai itu disebut "putusan MPR" lalu di era kepemimpinan Ketua MPR Taufiq Kiemas (alm) disebut "empat pilar kehidupan bernegara".

Namun istilah empat pilar itu digugat oleh Masyarakat Peduli Pancasila (MPP) Joglo Semar (Jogja, Solo, Semarang) ke Mahkamah Konstitusi pada November 2013.

Dan MK dalam putusannya pada April 2014 mengabulkan gugatan mengenai istilah empat pilar tersebut karena menilai Pancasila sebagai dasar negara sehingga tidak bisa disejajarkan dengan yang lain.

Dari putusan MK itu, istilah empat pilar yang sudah sekitar lima tahun digunakan MPR harus diubah namun sosialisasi Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika masih bisa dilakukan oleh MPR karena merupakan amanat Undang-Undang.

Dalam pasal 5 ayat (b) UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan tugas MPR memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Artinya hanya MPR yang diamanahkan konstitusi untuk memasyarakatkan empat nilai berbangsa tersebut.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan MPR akan tetap memasyarakatkan empat nilai berbangsa tersebut karena lembaga itu sudah diamanahkan konstitusi untuk melakukannya.

"Hanya MPR yang diamanahkan untuk sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.

Menurut dia sosialisasi empat nilai tersebut penting untuk melibatkan budaya-budaya daerah agar lebih merakyat misalnya MPR telah melibatkan dalang untuk memasyarakatkan empat nilai itu melalui media wayang.

Hidayat mengatakan banyak budaya dan kesenian lain yang akan dilibatkan MPR seperti lenong betawi dan wayang golek agar materi sosialisasi bisa lebih membumi. = ANT/IMAM BUDILAKSONO

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 |SELASA TAHUN III 30 DESEMBER 2014

MADURA

No. 0515 | TAHUN III

MEA, Berkah atau Musibah?

Salam Songkem

Penyederhanaan SVLK

S

etelah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin melakukan pertemuan bersama para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dunia usaha, dan Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) pada 27 November 2014 lalu, pemerintah melalui ketiga kementerian itu menyederhanakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk industri kecil menengah (IKM).

Penyederhanaan itu dirumuskan dalam Permen. Sekadar melengkapi tulisan ini, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 97/M-DAG/ PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Dalam permen LHK tersebut dinyatakan penyederhanaan SVLK tersebut bertujuan agar tidak memberatkan atau membebani pada IKM. Tentu ini angin segar bagi dunia ekspor kayu dan permebelan hasil hutan Indonesia. Sungguhpun begitu ternyata kebijakan pemerintah tentang penerapan SVLK ini tidak disambut baik semua IKM. Permasalahannya terletak pada persyaratan. Salah satunya dalam Permendag No. 97/M-DAG/ PER/12/2014 antara lain definisi IKM pemilik ETPIK adalah industri pemilik Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI) yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK tetapi belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dengan batasan nilai investasi sampai dengan Rp10 miliar. Dengan persyaratan ini saja akan banyak IKM atau UKM yang tak memenuhi persyaratan, sehingga dirugikan oleh peraturan SVLK. Di Jawa Timur misalnya, dari sekitar 3.000 usaha yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu, hanya sekitar 20 persen yang diperkirakan memenuhi persyaratan tersebut, sehingga sisanya dipastikan tidak dapat mengekspor kayu dan hasil mebel, padahal seharusnya sebelum SVLK diberlakukan mulai 2015 mendatang pengusaha kecil itu bisa juga mengekspor kayu dan hasil mebel. (*)

I

OC

Tahun 2015 sudah di depan pintu gerbang.

Itu artinya, Indonesia harus segera pasang kuda-kuda guna menghadapi era persaingan bebas yang dibungkus dalam wadah Masyarakat Ekonomi Asean atau akrab disebut MEA. Mau tidak mau, siap tidak siap semua negara anggota ASEAN— Indonesia masuk di dalamnya—menerima era baru tersebut.

E

ra baru ini dipercaya akan meningkatkan kemajuan ekonomi bagi negaranegara yang tergabung dalam ASEAN. Sebab, dalam praktiknya nanti semua negara bebas memasarkan barang atau jasa selama masih dalam koridor sesama anggota ASEAN. Pajak atau bea cukai pun relatif rendah. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi orang-orang kompeten dalam bidang perekonomian guna meningkatkan kualitas perekonomian. Singkatnya, orang dari Malysia— misalkan—bisa menggantikan pedagang Indonesia dengan catatan pedagang Malaysia lebih kompeten dari pedagang Indonesia.

Melihat kondisi seperti itu, berbagai kebijakan dan taktik serta setrategi merupakan sebuah keniscayaan masing-masing negera. Dan hal inilah yang sudah dilakukukan oleh para anggota ASEAN seperti halnya Singapura. Orang Singapura menyambut era ini dengan penuh antusias dan kematangan kesiapan mereka. Hal ini terbukti bahwa di negara tersebut pendidikan sudah intensif, anak-anak muda sudah dibekali

berbagai kreativitas sehingga orang-orang Singapura siap bersaing.

Namun, berbeda dengan kondisi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa, ketika negaranegara yang tergabung dalam Association of South East Asia Nation (ASEAN) sudah mempersiapkan strategi dan taktik perekonomian dengan matang, Indonesia justru sibuk dengan masalah-masalah demi memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu. Kemiskinan yang semakin menngumpal nyaris tidak ada jalan keluar, korupsi semakin menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan, instabilitas politik akibat elit saling tikai, intoleransi dan pendidikan yang masih belum maksimal adalah sederetan persoalan yang belum teruraiakan. Semua itu sudah cukup membuktikan bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi MEA. Peluang Dengan berlakunya MEA 2015, berarti negara-negara ASEAN menyepakati perwujudan integrasi ekonomi. Menaggapi hal tersebut, pemerintahan Indonesia melahirkan regulasi yaitu UU No. 07 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Salah satu isi UU tersebut adalah mengatur ketentuan umum perizinan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan agra menggunakan label berbahasa Indonesia dalam pelabelannya dan peningkatan produk dalam negeri. UU tersebut sekaligus menampik atau membendung arus produk impor secara besarbesaran.

Terlepas dari semua itu, sesungguhnya ada optimism kuat bagi Indonesia dalam menghadapi MEA. Tegasnya, ada beberapa peluang yang bisa dimaksimalkan Indonesia ke depan. Pertama, sektor Industri.

Pada pilar pertama cetak biru MEA, dinyatakan bahwa: ASEAN sebagai pasartunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, aliran modal

yang lebih bebas dan tenaga kerja terampil dalam berbagai sektor termasuk sektor pariwisata.

Dalam konteks tersebut, Indonesia mempunyai banyak indutri unggulan sehingga siap bersaing dengan negara tetangga. Salah satunya adalah sektor yang bergerak di bidang pariwisata. Potensi ini dapat dilihat dalam bebrapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangam cukup menjanjikan terutama untuk kategori budaya, sumber daya alam, dan harga.

Kedua, meningkatkan daya saing. Diakui maupun tidak, kecenderungan orang adalah ketika sedang terjepit mereka baru menyadari posisinya sehingga membuat mereka untuk berfikir dan segera berbenah diri. Begitu juga dalam konteks MEA. Artinya, kehadiran MEA setidaknya dapat menyadarkan masyarakat Indonesia agar mempersiapkan diri dengan membekali diri berbagai kompetensi dan kreativitas tertentu.

Tantangan Hadirnya MEA bisa menjadi “musibah” bagi Indonesia jika tidak siap menghadapinya.

Dengan kata lain, Indonesia bisa manjadi komiditi negera lain.

Sebab, dalam MEA membolehkan tenaga kerja asing menggantikan tenaga lokal. Inilah tantangan Indonesia.

Dalam survei laporan World Economic Forum 2013 menunnjukkan bahwa, Indonesia berada di peringkat 78 dari 100 negara yang disurvei. Posisi tersebut sangat buruk jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni berada diperingkat 76. Posisi Indonesia masih kalah dengan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura yang berada di peringkat dua, Malaysia peringkat 32, Thailand peringkat 46 dan Brunei peringkat 57.

Selain itu, dari segi ekspor,

Indonesia juga masih kalah. Indonesia hanya didominasi oleh barang-barang yang berupa bahan baku alam saja, dimana Indonesia masih kurang menguasai kekayaan alamnya sendiri.

Dari segi jasa juga masih tertinggal, kualitas sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerjanya masih rendah. Dari infrastrukturnya juga masih sangat buruk.

Dari uraian tersebut, nantinya juga akan menimbulkan ancaman yang besar. Terutama bagi usaha kecil menengah (UKM), pengusaha konsumsi, pertanian, perikanan, bidang industri dan lain-lain. Sbab konsekwensi logis dari semua itu adalah adanya persaingan ketat dengan kualitas terbaik dengan harga yang lebih murah dari Negara lain.

Benahi Sistem Tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dari kalangan orang biasa sampai pejabat harus saling sinergi untuk menghadapi pasar bebas. Dalam jangka dekat, pemerintah bertanggung jawab mensosialisasikan program MEA tersebut, sehingga masyarakat bisa memposisikan diri mereka. Dan yang demikian ini akan memacu masyarakat untuk meningkatkan kreativitasnya.

Adapaun persoalan yang secepatya harus dikerjakan adalah meningkatkan infrastruktur seperti, membenahi sistem transportasi, guna untuk menekan biaya logistik. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan SDM. Salah satu SDM yang cenderung memiliki peluang dalam menghadapi MEA adalah pekerja pariwisata. Oleh sebab itu, peluang ini harus dibaca secara jeli sehingga menjadi peluang yang menjanjikan bagi Indonesia. Wallahu a’lam bi al-Shawab=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA

SELASA 30 DESEMBER 2014 No. 0515 | TAHUN III

SELASA 30 DESEMBER 2014 | No. 0515 | TAHUN III

Ditha Tri Septiana

P

Menempa Mental melalui Travelling

KORAN MADURA

R

I

tulah yang dirasakan Ditha Tri Septiana. Menurutnya, berlibur ke tempat baru akan membuat lebih terbuka dan belajar halhal baru. Hal itu ia rasakan setelah travelling ke pulau Kalimantan Tengah.

Saat itu ia berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting, yang merupakan tempat Konservasi Orang Utan terbesar di dunia. Dari pengalaman itu ia dapat mengambil banyak pelajaran, utamanya tentang hidup berdampingan dengan hewan dan alam.

“Travelling ke tempat-tempat baru tentu saja penuh ketidakpastian, mungkin seperti hidup. Tapi saat melakukan jalan-jalan itu, bisa belajar mengatasi rasa takut pada hal baru dan mengubahnya menjadi kegembiraan tersendiri,” kata wanita kelahiran Pamekasan, 27 September 1989 ini.

Dengan berwisata ke tempat baru akan membuat lebih terbuka, berani berpikir beda, dan menerima tantangan untuk hal-hal yang belum pernah dialami sebelumnya.

Sehingga dengan sendirinya akan

Hobi travelling (jalanjalan), sepintas terkesan hanya untuk kesenangan pribadi saja. Ternyata di balik itu, dengan hobi jalan-jalan juga penting bagi karier. Karena bisa membatu dalam hal pendidikan karakter dan mental seseorang.

memunculkan ras senang belajar.

Sebab, kata wanita yang beralamat di Jl. K.H Amin Jakfar ini, setiap perjalanan memberikan peluang untuk memperoleh kemampuan baru, membantu mengenal diri sendiri, dan melihat dunia dengan sudut pandang berbeda. Tantangan menjadi salah satu sumber pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kualitas berpikir. “Saat berjalan-jalan, dituntun untuk terus belajar. Kesenangan mempelajari baru merupakan pelajaran yang dapat diperoleh para traveller,” ungkapnya.

Selain itu, saat melakukan petualangan ke tempat baru, naluri akan bergerak cepat beradaptasi dan menghadapi berbagai perubahan yang ada. Sehingga jika datang ke tempat yang berbeda akan memudahkan menerima perubahan.

Munurut wanita yang suka makan bakso ini, salah satu yang paling penting dari jalan-jalan itu adalah belajar bersimpati pada orang lain, belajar bersikap rendah hati, terbuka pada berbagai masukan dan tidak dengan mudah memberikan penilaian pada orang lain.

“Dengan hobi saya yang mempunyai travelling adal hal yang bisa saya jadikan pelajaran. Karena setiap travelling mempunyai pengalaman dan cerita sendiri, itu memberikan pendidikan karakter, mental dan nurani terhadap sesama manusia dan alam,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

INDAH KAMALA MAYA SHOFA

Jaringan Curanmor Mulai Terungkap Jaringan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di Kabupaten Pamekasan mulai terungkap.

Bahkan jaringan mereka diketahui menyebar antar daerah di Pulau Madura.

Selengkapnya PAMEKASAN | Hal. H

S

Jauhi Kebiasaan Berburuk Sangka

udah menjadi sebuah tradisi yang membudaya di kalangan sebagian masyarakat ini.

Perilaku berburuk sangka kepada orang atau pihak lain dengan cara mengungkapkannya ataupun sekadar terbersit dalam hati. Sepertinya merupakan hal yang dianggap lumrah dan biasa.

Menurut Indah Kamala Maya Shofa, buruk sangka adalah suatu penyakit hati yang akan menyerang siapa saja. Perbuatan demikian akan menyebabkan timbulnya fitnah atau tuduhan yang dapat menyebabkan perasaan saling tidak percaya, saling meragukan, benci-membenci,

pertengkaran, perpecahan, dan akhirnya bermusuh-musuhan di antara sesama.

"Sebisa mungkin kita menghindari prilaku buruk sangka, karena merupakan perbuatan tercela. Membicarakan orang lain sama sekali tidak ada manfaatnya. Mari kita saling introspeksi diri," ujar gadis yang akrab dipanggil Maya ini.

Mencara-cari aib seseorang sama sekali tidak dibenarkan dalam agama Islam. Terlebih Tuhan sangat membenci perbuatan tersebut. Maka dari itu, jangan sekali-kali membicarakan dan berburuk sangka kepada siapa pun. Harus disadari dengan

berburuk sangka itu sama halnya dengan menaburkan benih-benih permusuhan, kebencian, dan menyuburkan prilaku yang tidak mencerminkan sebagai manusia yang paham dengan agama.

"Biasanya kalau lagi kumpul terus ngegosip itu sudah menjadi kebiasaan. Kita belum tentu lebih baik dari orang yang menjadi objek pembicaraan," tuturnya.

Alangkah baiknya senantiasa membentengi diri dari pembicaraan-pembicaraan yang dapat merugikan orang lain. Sekalipun yang dibicarakan adalah benar adanya. =Doni Heriyanto/rah